199/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 199/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ikhsan Fatkhul Azis, S.H. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Dukuh Kropak RT/RW 001/001, Sukosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur sebagai ------------------------------------------------------------------------------ Pemohon I 2. Nama : Rizki Maulana Syafei, S.H. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Kp. Sukamukti, RT/RW 002/004, Kelurahan Sukaresik, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sebagai ----------------------------------------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Faisal Nasirul Haq Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Tegal Wangi RT 004/000, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ---------------------------------------------------------------------------- Pemohon III 2 4. Nama : Muhammad Adnan, S.H. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jl. Dg. Tata Raya No. 15 Komp Makates, RT 005 RW 001, Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai ---------------------------------------------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama : Tsalis Khoirul Fatna, S.H Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Bumisegoro, Borobudur, RT 01 RW 08, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sebagai ---------------------------------------------------------------------------- Pemohon V Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 202/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 199/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 27 Oktober 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 13 November 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 3 peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 4 sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut “UU MD3” (Bukti P-6), yang menyatakan sebagai berikut: (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji dan kode etik DPR; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini; g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau h. menjadi anggota partai politik lain. 8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU MD3 yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi 5 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). 9. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. 10. Bahwa dalam pengujian materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (ne bis in idem). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Berkenaan dengan ne bis in idem Pasal 60 UU MK terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. In casu permohonan a quo memiliki kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal a quo sebelumnya, yang selengkapnya dapat diamati pada Tabel 2 Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon, sehingga permohonan a quo tidak ne bis in idem dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. 6 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan: Pasal 4 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang- undang. 3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 7 d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Oleh sebab itu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut: 4.1 Kualifikasi sebagai Para Pemohon Bahwa Para Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti P- 1). Dalam kualifikasi tersebut Para Pemohon merupakan Pemilih dalam Pemilihan Umum yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada pemilihan terbaru (Bukti P-3). Pemohon I merupakan pemilih dari daerah pemilihan Jawa Timur VII, Pemohon II merupakan pemilih dari daerah pemilihan Jawa Barat IX, Pemohon III merupakan pemilih dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemohon IV merupakan pemilih dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, dan Pemohon V merupakan pemilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Sehingga baik karena kualifikasi sebagai WNI maupun Pemilih dalam Pemilu, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan yang dimohonkan a quo, karena keberlakuan ketentuan a quo secara langsung mempengaruhi hak-hak politik Para Pemohon sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai, mengawasi, dan mengusulkan penarikan kembali mandat terhadap wakil yang telah dipilihnya. 4.2 Kerugian Konstitusional Pemohon Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, utamanya hak warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, serta mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang berdasarkan pada keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-5) yang berbunyi: Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 5. Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, menurut anggapan Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 sebagai berikut: 5.1 Pertama, hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” dirugikan oleh berlakunya Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang telah mengabaikan prinsip kesetaraan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan, karena dalam mekanisme pemberhentian anggota DPR, hanya partai politik yang diberi kedudukan hukum untuk mengusulkan recall, sedangkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk melakukannya. akibatnya, para pemohon sebagai warga negara kehilangan hak dan kesempatan untuk berperan langsung dalam mekanisme penegakan prinsip akuntabilitas politik, yang sejatinya merupakan bagian dari pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Norma a quo menciptakan ketimpangan konstitusional antara partai politik dan warga negara dalam mengontrol wakil rakyat yang telah memperoleh mandat melalui Pemilu. 5.2 Kedua, Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 9 memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”, terhambat oleh keberlakuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Dengan tidak adanya ruang partisipasi rakyat dalam mekanisme pemberhentian anggota DPR, Para pemohon tidak dapat menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya secara kolektif untuk membangun sistem perwakilan yang bersih, akuntabel, dan sesuai dengan kehendak rakyat. Ketiadaan mekanisme pengusulan recall oleh rakyat mengindikasikan bahwa rakyat, termasuk Para Pemohon, dihilangkan haknya untuk mengawasi dan memberikan sanksi politik terhadap wakil rakyat, padahal fungsi pengawasan tersebut merupakan bagian integral dari hak kolektif warga negara dalam sistem demokrasi konstitusional. 5.3 Ketiga, Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dirugikan oleh berlakunya Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Ketiadaan mekanisme pemberhentian oleh rakyat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena hanya partai politik yang dapat mengusulkan pemberhentian anggota DPR, sementara rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan tidak memiliki dasar hukum untuk menegakkan pertanggungjawaban wakilnya. Kondisi ini mengakibatkan rakyat kehilangan instrumen hukum untuk mengoreksi penyalahgunaan mandat, sehingga norma a quo menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi dalam pelaksanaan prinsip negara hukum yang adil. 6. Selain kualifikasi Para Pemohon sebagai WNI yang merupakan Pemilih dalam Pemilu, Pemohon I merupakan mahasiswa aktif Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada dan Pemohon III merupakan mahasiswa aktif Fakutas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P-2). Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai pembelajar hukum, Para Pemohon memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara, karena hal 10 tersebut berpengaruh langsung pada lingkungan akademik dan sosial di mana mereka belajar, mengajar dan berkembang. 7. Bahwa para pemohon merupakan alumni Komunitas Pemerhati Konstitusi sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang memiliki legal interest dalam bidang hukum ketatanegaraan atau konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Komunitas Pemerhati Konstitusi (Bukti P-4). Bekal pengalaman di Komunitas Pemerhati Konstitusi telah membentuk karakter Para Pemohon sehingga senantiasa merasa memiliki tanggung jawab moral dan kepentingan untuk menjadi bagian dari proses menjaga konstitusi dan konstitusionalitas norma, serta menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara. Sebagai anggota dan alumni komunitas ini, Para Pemohon secara aktif terlibat dalam analisis, diskusi, dan advokasi terkait isu-isu hukum yang berkaitan dengan konstitusi negara, termasuk mengenai peran lembaga negara. dengan demikian, Para Pemohon memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga integritas konstitusi negara, termasuk dalam konteks kelembagaan negara dan bidang-bidang hukum lainnya yang relevan. 8. Bahwa Pemohon II telah berperan aktif dalam berbagai diskusi akademik serta menjadi pemakalah pada kegiatan Call for Paper bertema “Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024” yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul makalah “Constituent Recall bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI” (Bukti P- 7). Keterlibatan tersebut menunjukkan kepedulian nyata Pemohon terhadap isu- isu konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan Pemilu dan Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota lembaga perwakilan. 9. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V telah terlibat sebagai Pemohon Prinsipal pada Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 (Bukti P-8) yang telah dikabulkan oleh Mahkamah dalam sidang pembacaan Putusan pada Hari Kamis, 2 Januari 2025 berkaitan mengenai pengujian norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keterlibatan Pemohon II dan III tersebut menjadi bukti kepedulian Pemohon terhadap demokrasi di Indonesia dan hak konstitusional warga negara. Pemohon berkeyakinan kuat bahwa hak- 11 hak konstitusional warga negara dapat diperjuangkan melalui jalan advokasi konstitusional di Mahkamah Konstitusi dalam rangka melawan indikasi-indikasi hadirnya democratic backsliding atau erosi demokrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 10. Bahwa adanya kejadian faktual yang terjadi di dapil Pemohon V, di mana Pemohon V merupakan pemilih dari Dapil Jawa Tengah VI yang merupakan wilayah kontestasi Nafa Indria Urbach yang baru saja mendapat keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas pelanggaran kode etik. Namun, keputusan MKD tersebut dinilai lamban dalam merespon isu negatif publik dan penuh dengan kepentingan politik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, Pemohon V merasakan tidak ada kemajuan yang diberikan oleh Nafa Indria Urbach dalam menyerap aspirasi pemilih dapil tersebut. Kejadian faktual tersebut menjadikan Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional berpotensi terlanggar dengan pasal a quo. Sehingga dengan kerugian Para Pemohon yang telah dijabarkan di atas, maka tampak jelas potensi kerugian Para Pemohon yang akan muncul sebab keberlakuan pasal a quo. 11. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 329 ayat (2) huruf d UU MD3, para pemohon sebagai warga negara dan pemilih kehilangan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi secara substansial dalam mekanisme kontrol terhadap wakil rakyat di parlemen. Norma a quo menegaskan bahwa pemberhentian antarwaktu anggota DPR hanya dapat dilakukan oleh partai politik, tanpa memberikan ruang bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk melakukan recall terhadap wakil yang tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. 12. Bahwa akibat keberlakuan norma tersebut, prinsip kedaulatan rakyat telah bergeser menjadi kedaulatan partai politik. Padahal, Para Pemohon yang juga merupakan pemilih seharusnya dapat memastikan wakilnya benar-benar menjadi penyambung lidah dan perpanjangan tangan di parlemen sebagaimana seharusnya perjuangan politik dijadikan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ketiadaan mekanisme pengusulan recall oleh rakyat menyebabkan rakyat kehilangan daya tawar politik dan hanya diposisikan sebagai subjek pasif dalam demokrasi prosedural, bukan sebagai pemegang kedaulatan yang sejati. 12 13. Bahwa Para Pemohon mencoba melihat pertimbangan Mahkamah pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana pada Paragraf 3.6 menyatakan bahwa: “ Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi” Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah ini, maka seharusnya kerugian Para Pemohon sebagai pemilih dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dikarenakan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai pemilih timbul akibat terhalangnya pelaksanaan hak politik substantif untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap wakilnya di parlemen. Hal tersebut disebabkan oleh Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, membatasi mekanisme pemberhentian antar waktu hanya dapat dilakukan oleh partai politik, bukan oleh rakyat sebagai pemilih langsung. Akibatnya, Para Pemohon kehilangan saluran konstitusional untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dalam bentuk pengawasan terhadap anggota legislatif yang telah dipilih. 14. Bahwa Mahkamah seharusnya konsisten dengan Putusan MK Nomor 41/PUU- XXIII/2025, di mana pada Paragraf 3.5 menyatakan bahwa: “Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual disebabkan karena berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014;” Maka seharusnya kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara yang sekaligus pemilih dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dikarenakan dalam menjalankan hak politik sebagai bentuk pengawasan dan kontrol secara substansial kepada Anggota DPR yang merupakan perwakilan rakyat, para pemohon terhalangi oleh adanya mekanisme Pemberhentian Antar Waktu yang diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Hal ini berpotensi merugikan 13 hak konstitusional Para Pemohon, karena ketiadaan mekanisme pengusulan Pemberhentian Antarwaktu kepada Anggota DPR oleh rakyat. 15. Bahwa kerugian hak konstitusional Para Pemohon di atas bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 239 ayat (2) huruf d UU Nomor 17 Tahun 2014 dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi; 16. Bahwa dengan demikian Para pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU MD3 terhadap UUD 1945. III. ALASAN PERMOHONAN A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (Tidak Ne bis in idem) 1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” 2. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah 5 kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus sebanyak 5 putusan, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut: 14 Tabel 1 Daftar Putusan Berkaitan Dengan Pengujian Perkara Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No Perkara Alasan Permohonan Pertimbangan Hakim Putusan 1. 008/PUU- IV/2006 Pemberhentian oleh partai politik atas keanggotaan di DPR yang telah dipilih melalui Pemilu adalah bertentangan dengan hak- hak konstitusional seseorang yang dijamin oleh ketentuan- ketentuan UUD dan bertentangan pula dengan Universal Declaration of Human Rights. Hak pemberhentian oleh partai politik atas keanggotaan seseorang di DPR tersebut dikenal secara umum sebagai hak recall. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut berpotensi bagi setiap anggota DPR untuk secara subjektif dan sewenang- wenang diberhentikan dari kedudukannya oleh partainya (recall), dan hal tersebut telah menghilangkan kewajiban anggota DPR menyalurkan aspirasi dan amanat konstituen dengan baik dan menyebabkan tidak lancarnya tugas-tugas dan fungsi sebagai anggota DPR. Permohonan tidak beralasan menurut hukum. Salah satu upaya memberdayakan partai politik adalah memberikan hak dan kewenangan untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan AD/ART partai politik. Jika tidak ada wewenang untuk menjatuhkan sanksi, anggota partai yang terpilih menjadi anggota legislatif akan menjadi kader loncat pagar, mengingat partai lah yang mengantarkannya menjadi anggota legislatif. Ditolak 2. 38/PUU- VIII/2010 Pemohon adalah anggota DPR yang dipilih lewat sistem Pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak, menyatakan bahwa pemberhentian antarwaktu anggota DPR atas usulan partai politik (recall) bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Mahkamah mempertimbangkan kewenangan partai politik dalam pemberhentian antarwaktu anggota DPR sebagai upaya penegakan disiplin partai untuk menjaga integritas dan kinerja anggota legislatif. Ditolak 15 Pemohon menunjukkan bahwa ketentuan tersebut memberi kekuasaan terlalu besar kepada partai politik, sehingga anggota DPR dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan kehendak partai, tanpa ada Batasan yang jelas dan dapat membungkam anggota DPR dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Pemohon juga menilai ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta prinsip demokrasi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah mengakui bahwa ketentuan tersebut bisa menimbulkan dampak negatif berupa potensi penyalahgunaan oleh partai politik yang terlalu dominan sehingga membungkam kebebasan anggota DPR. Namun, Mahkamah juga mengacu pada pengalaman historis dan fakta bahwa partai politik sebagai peserta Pemilu berperan penting dalam rekrutmen anggota DPR, sehingga kewenangan PAW (pergantian antarwaktu) tetap sah selama diatur dengan prosedur yang jelas dan tidak sewenang-wenang. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebab kewenangan PAW harus dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan dan AD/ART partai politik. 3. 79/PUU- XII/2014 Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bersifat diskriminasi, yakni tidak lagi memuat sanksi bagi anggota DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ketentuan demikian berbeda dengan anggota DPD akan dikenakan sanksi pemberhentian antarwaktu apabila tidak menghadiri rapat paripurna sidang dan/atau rapat alat kelengkapan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 307 ayat (2) UU MD3 Permohonan tidak beralasan menurut hukum Dikabulkan sebagian. Namun, khusus Pasal 239 ayat (2) huruf d ditolak 4. 22/PUU- XXIII/2025 Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 239 Mahkamah menimbang bahwa meskipun anggota Ditolak 16 ayat (2) UU MD3 yang memberikan kewenangan partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu (PAW) anggota DPR bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemohon menilai bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak telah menempatkan legitimasi anggota DPR pada pemilih, bukan semata pada partai politik. Oleh karena itu, recall oleh partai politik dipandang merugikan hak konstitusional anggota DPR untuk menjalankan mandat rakyat serta melanggar hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan kebebasan menyatakan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945). DPR memperoleh legitimasi melalui suara rakyat, keberadaan partai politik tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Partai politik memiliki peran sentral dalam proses rekrutmen dan pencalonan anggota DPR, sehingga mekanisme PAW merupakan bentuk penguatan disiplin partai dan menjaga konsistensi kader dalam memperjuangkan visi, misi, serta platform politik partai. Mahkamah juga menilai bahwa ketentuan recall tidak serta-merta inkonstitusional sepanjang dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, objektif, dan dapat diuji. Namun demikian, Mahkamah menekankan agar mekanisme PAW tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang sehingga menghambat kebebasan anggota DPR dalam menyalurkan aspirasi rakyat. 5. 41/PUU- XXIII/2025 Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 239 ayat (2) UU MD3 dengan dalil bahwa ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang abuse of power oleh partai politik. Pemohon menyatakan bahwa recall kerap dijadikan alat politik untuk menekan anggota DPR yang kritis terhadap kebijakan partai, sehingga mengurangi independensi lembaga legislatif. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terhadap prinsip checks and balances serta pelanggaran terhadap hak warga negara untuk memperoleh perlindungan yang sama dihadapan hukum Mahkamah mempertimbangkan bahwa recall merupakan mekanisme yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai bagian dari hubungan antara anggota legislatif dan partai politik. Namun, Mahkamah juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan individu anggota DPR dalam melaksanakan fungsi representasi rakyat. Mahkamah menilai bahwa penerapan Pasal 239 ayat (2) harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan partai dan kedaulatan rakyat yang Ditolak 17 (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). diwakili oleh anggota DPR. Oleh karena itu, Mahkamah menyarankan agar mekanisme PAW diperjelas melalui peraturan internal partai dan peraturan pelaksana, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. 3. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut: Tabel 2 Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Pasal 22B UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pertama, pemberlakuan mekanisme Pemberhentian Antar Waktu anggota DPR telah mengakibatkan dominasi partai politik melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Kedua, pemberlakuan mekanisme Pemberhentian Antar Waktu anggota DPR telah melewati batasan open legal policy, yakni 1) melanggar moralitas, 2) melanggar rasionalitas, dan 3) ketidakadilan intolerable. Sehingga, Mahkamah berhak untuk mengambil putusan. Ketiga, selain argumentasi yuridis konstitusional, Pemohon juga mengajukan beberapa argumentasi yang bersifat “sosiologis dan/atau politis” yang diperoleh dari peristiwa kelembagaan kekuasaan legislatif yang dapat menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh MK. Catatan: Kombinasi batu uji yang spesifik hanya menggunakan 5 pasal tersebut belum pernah digunakan dalam berbagai Putusan MK di atas. Selain itu, permohonan sebelumnya berusaha untuk membatasi ruang lingkup partai politik dalam melakukan mekanisme PAW. Tetapi, pada permohonan a quo menginginkan perluasan makna agar konstituen diakui sebagai subjek yang mengusulkan pemberhentian, tanpa menghilangkan peran partai politik. B. Dominasi Partai Politik Melanggar Prinsip Kedaulatan Rakyat 1. Bahwa dalam Putusan 008/PUU-IV/2006, Putusan 38/PUU-VIII/2010, Putusan 79/PUU-XII/2014, Putusan 22/PUU-XXIII/2025, dan Putusan 41/PUU-XXIII/2025 pada pokoknya Mahkamah selalu teguh dalam pendiriannya menyatakan bahwa kewenangan partai politik untuk melakukan recall dengan memberhentikan, atau mengusulkan pemberhentian terhadap 18 anggota DPR adalah konstitusional. Kendati demikian, Mahkamah tidak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa partai politik adalah satu-satunya atau bahkan harus menjadi satu-satunya subjek yang dapat melakukan recall terhadap anggota DPR. Pada titik inilah, Mahkamah perlu memperjelas hal tersebut dengan mempertimbangkan permohonan a quo dengan memeriksa alasan-alasan permohonan Para pemohon.  Dominasi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia 2. Bahwa seorang anggota DPR memiliki 3 (tiga) peran yang berjalan beriringan secara bersamaan. Pertama, sebagai anggota partai politik yang berperan memperjuangkan nilai-nilai dan marwah partai politik berdasarkan ideologi yang ditetapkan melalui garis kebijakan partai, kedua, sebagai anggota lembaga negara dalam hal ini DPR sebagai lembaga negara memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sesuai dengan amanat konstitusi, dan ketiga sebagai perwakilan rakyat yang mengemban dan memperjuangkan aspirasi konstituennya. 3. Bahwa UUD NRI tahun 1945 menentukan peranan Partai Politik sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 pula dapat dilihat bahwa Partai Politik merupakan “jalur tunggal” untuk menjadi anggota DPR. Pemikiran ini didasari atas konsep partisipasi politik bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang jabatan publik untuk masa berikutnya. Berdasarkan pemahaman tersebut pula yang menjadi landasan diberikannya wewenang kepada partai politik untuk menarik kembali anggota DPR yang telah terpilih melalui proses pemilu berdasar alasan tertentu sebagai upaya memberdayakan partai politik. Hal tersebut sebagaimana telah diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum terhadap Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, sebagai berikut: “Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para 19 anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan AD/ART, serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai.” 4. Bahwa menurut Para Pemohon, tidaklah tepat jika menganggap seluruh proses demokrasi harus dipercayakan kepada partai politik tanpa adanya pengawasan berimbang dari rakyat. Berdasarkan konsep kedaulatan rakyat, sudah semestinya rakyat yang menjadi aktor utama yang berperan dalam mengawasi, mengontrol, dan mengoreksi pejabat publik yang terpilih melalui pemilu sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Sehingga secara garis besar, pokok pemahaman yang harus tetap dipegang adalah bahwa konsep partisipasi politik melalui partai politik harus berjalan berdampingan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, sebagai berikut: “Bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar yang bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang undang di bidang politik. Meskipun harus diakui perlunya dipelihara satu sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama diperankan oleh partai politik yang sehat, maka sebagai satu metode dan prosedur rekrutmen dalam sistem politik dan perwakilan yang dianut, harus diberi batas yang jelas bahwa partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat, yang dapat dipandang sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan, karena bukan hanya merupakan basic norm melainkan lebih dari itu merupakan moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut harus berdampingan, tidak boleh menafikan tetapi justru harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (the dignity of man)”. 5. Bahwa berdasarkan survei Indikator yang dirilis pada 27 Januari 2025, terlihat bahwa Partai Politik merupakan lembaga yang mendapatkan skor kepercayaan paling rendah dibandingkan lembaga lainnya yaitu pada angka 20 62. Survei tersebut memberi gambaran bahwa praktik-praktik yang selama ini dijalankan oleh partai politik masih jauh dari prinsip-prinsip akuntabilitas. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1. Survei Indikator pada 16-21 Januari 2025 Sumber: https://indikator.co.id/rilis-indikator-27-januari-2025/ 6. Bahwa Robert Dahl menyebut “kontrol” sebagai hubungan di antara pelaku- pelaku, sehingga preferensi, keinginan atau kehendak dari seorang pelaku atau lebih akan menghasilkan penyesuaian tindakan-tindakan ataupun kecenderungan bertindak dari seorang atau sejumlah pelaku lainnya. Sehingga, secara sederhana kontrol merupakan hubungan kausal, di mana tindakan seorang pelaku ditafsirkan sebagai telah dipengaruhi oleh preferensi pelaku lainnya. Misalnya keinginan-keinginan Alpha menyebabkan Beta berbuat x atau bermaksud berbuat x atau memperoleh kecenderungan untuk berbuat x. Dalam konteks fungsi representasi anggota DPR, konstituen seharusnya dapat mendorong wakilnya di parlemen untuk berbuat atau bermaksud berbuat atau cenderung untuk berbuat hal yang merupakan aspirasi konstituennya. 7. Bahwa Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract menggagas konsep Republik sebagai bentuk dari kehendak bersama atau kontrak sosial yang dipegang secara kolektif. Bagi Rousseau, negara adalah konsep moral 21 yang dihidupkan oleh persatuan masyarakatnya, di mana tindakan kehendak umum merupakan hukum yang berlaku, dan tujuannya adalah kebebasan dan kesetaraan warga negaranya. Sehingga ketika pemerintah merampas kekuasaan rakyat, maka saat itu pula kontrak sosial telah dilanggar, sehingga warga negara berhak merebut kebebasannya.  Keberadaan DPR sebagai Lembaga Legislatif Menurut UU MD3 8. Bahwa dalam penyusunan Undang-Undang harus senantiasa dilandasi dengan niat dan tujuan yang sah (legal intent). Niat tersebut dapat ditelusuri melalui Naskah Akademik yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan undang-undang. Adapun pembentukan Undang- Undang MD3 untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. UU MD3 bertujuan memperkuat peran, tanggung jawab, dan kinerja lembaga perwakilan dalam mewujudkan demokrasi substantif, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah, serta menegaskan checks and balances antara legislatif dan eksekutif. Landasan filosofisnya berpijak pada nilai UUD 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan, keberlanjutan, dan pembagian kewenangan sesuai prinsip negara kesatuan. Dalam kerangka itu, DPR memegang tanggung jawab utama dalam fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan, guna menjaga stabilitas politik dan hukum serta memastikan pemerintahan berjalan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.  Fungsi Anggota DPR sebagai Perwakilan Rakyat 9. Bahwa Jimly Asshiddiqie menyebut fungsi DPR selain fungsi legislasi dan pengawasan, adalah mengenai fungsi perwakilan. Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam hubungan itu, penting dibedakan antara “representation in presence” dengan “representation in ideas”. Pengertian yang pertama bersifat formal, yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik, sedangkan pengertian yang kedua bersifat substantif, yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau ide. Secara formal, keterwakilan dipandang ada apabila secara fisik dan resmi wakil rakyat yang terpilih telah duduk di lembaga perwakilan sedangkan secara substansial keterwakilan dikatakan tersalur apabila kepentingan nilai, 22 aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar telah diperjuangkan dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan atau setidak- tidaknya aspirasi rakyat benar-benar diperjuangkan sehingga mempengaruhi perumusan kebijakan yang ditetapkan parlemen. 10. Bahwa dengan memaknai DPR sebagai “representation” seharusnya sistem yang dijalankan tidak boleh menampilkan praktik-praktik semu, di mana kedaulatan rakyat hanya tertulis di atas kertas dan tertahan di ruang-ruang kelas, bukan secara praksis dalam realitas sistem. 11. Bahwa dalam sistem pemilu legislatif terdapat daerah pemilihan yang pada dasarnya berfungsi sebagai basis representasi politik, di mana setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022, KPU sebagai penyelenggara pemilu berwenang menetapkan pembagian daerah pemilihan. Pembagian daerah pemilihan berimplikasi pada jumlah kursi di DPR yang dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dalam sebuah wilayah. Adapun pembagian daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 UU Pemilu juncto Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 (Bukti P-9), di mana dalam ketentuan tersebut populasi atau jumlah penduduk di sebuah daerah pemilihan menjadi variabel utama untuk menghitung alokasi kursi DPR. Melalui ketentuan tersebut pula, terdapat 7 prinsip yang harus dijalankan dalam penentuan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan, sebagai berikut: Tabel 3. Prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPR berdasarkan Pasal 185 UU Pemilu Prinsip Penjelasan Kesetaraan nilai suara Mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (One Person One Vote One Value). Ketataan pada sistem pemilu proporsional Mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Proporsionalitas Memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan. 23 Integralitas wilayah Beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (coterminous) Penyusunan dapil Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPR. Begitu pula dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi. Kohesivitas Penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Kesinambungan Penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas. 12. Berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR yang didasarkan pada jumlah penduduk, maka secara substantif kursi DPR merupakan representasi rakyat di suatu daerah pemilihan, bukan milik partai politik atau individu terpilih. Dengan demikian, hubungan wakil rakyat dan konstituennya bersifat teritorial-kolektif, di mana anggota DPR memegang mandat seluruh masyarakat di daerahnya. C. Fakta Sosiologis: Kebuntuan Kontrol Di Indonesia Dan Perbandingan Negara  Praktik Recall Terhadap Anggota DPR di Indonesia 13. Bahwa secara etimologis, istilah recall berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata “re” yang berarti kembali, dan “call” yang berarti memanggil. Dengan demikian, recall dapat dimaknai sebagai tindakan “memanggil kembali”. Dalam konteks ilmu politik dan ketatanegaraan, recall diartikan sebagai mekanisme penarikan kembali mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada wakilnya di lembaga perwakilan melalui proses pemilihan umum. 14. Bahwa di Indonesia, istilah recall dipahami sebagai suatu mekanisme pelengseran atau pemberhentian anggota parlemen melalui prosedur 24 Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Mekanisme tersebut memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menarik kembali anggota lembaga perwakilan yang dianggap tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai atau dapat dilakukan dengan adanya putusan Mahkamah Kehormatan Dewan. 15. Bahwa Pasal 239 ayat (1) dan (2) UU MD3 mengatur dua mekanisme pemberhentian anggota DPR, yakni melalui Partai Politik dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pemberhentian oleh Partai Politik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2) huruf c, d, g, dan h, didasarkan pada alasan-alasan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, terpidana dengan hukuman lima tahun atau lebih, hingga alasan politik seperti diusulkan partai, diberhentikan dari keanggotaan partai, atau berpindah partai. Sementara itu, pemberhentian oleh MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf a, b, e, dan f, didasarkan pada pelanggaran sumpah/janji jabatan, kode etik, ketidakmampuan melaksanakan tugas secara berkelanjutan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, atau melanggar ketentuan larangan dalam UU MD3. 16. Bahwa hingga saat ini telah terdapat 41 anggota DPR yang diberhentikan berdasarkan data yang dipublikasikan melalui https://publikasipaw.kpu.go.id/, sebagai berikut: Tabel 4. Daftar Anggota DPR yang diberhentikan oleh Partai Politik dan Alasan Pemberhentiannya. Nama Asal Partai Nomor Surat Alasan diberhentikan Honing Sanny PDI Perjuangan PW/03443/DPR RI/III/2015 Dipecat dari partai H. Adriansyah PDI Perjuangan PW/07864/DPR RI/V/2015 Tersangka kasus suap dari direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS) Hj. Dewie Yasin Limpo, SE Partai Hanura PW/17703/DPR RI/XI/2015 Tersangka kasus suap dari Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai dan Pemilik PT Abdi Bumi Cendrawasih 25 Damayanti Wisnu Putranti PDI Perjuangan PW/09186/DPR RI/VI/2016 Tersangka kasus suap proyek Kementerian PUPR Fanny Safriansyah, SE Partai Persatuan Pembangunan PW/11182/DPR RI/VI/2016 Diputus melanggar kode etik oleh MKD. H. Budi Supriyanto, S.H., M.H. Partai Golongan Karya PW/11694/DPR RI/VII/2016 Tersangka kasus suap proyek Kementerian PUPR H. M. Gamari Partai Keadilan Sejahtera PW/11745/DPR RI/VII/2016 Dipecat dari partai Ir. H. Andi Taufan Tiro Partai Amanat Nasional PW/13766/DPR RI/VIII/2016 Tersangka kasus suap proyek Kementerian PUPR Ambar Tjahyono Partai Demokrat PW/18805/DPR RI/X/2016 Dipecat dari partai DR. H. Sa’duddin, MM Partai Keadilan Sejahtera PW/21359/DPR RI/XII/2016 Maju di pilkada Kab. Bekasi Muhammad Sohibul Iman Partai Keadilan Sejahtera PW/06385/DPR RI/IV/2017 Fokus di partai I Putu Sudiartana Partai Demokrat PW/12145/DPR RI/VII/2017 Tersangka kasus korupsi Syahrulan Pua Sawa Partai Amanat Nasional PW/20771/DPR RI/XI/2017 - Dr. Charles J. Mesang Partai Golongan Karya PW/23456/DPR RI/XII/2017 Tersangka kasus suap Ditjen P2KTrans Miryam S. Haryani Partai Hanura PW/03184/DPR RI/II/2018 Memberikan keterangan palsu pada kasus korupsi pengadaan E-KTP Andriyanto Johan Syah, ST., MM Partai Amanat Nasional PW/03187/DPR RI/II/2018 - Drs. Musa Zainuddin Partai Kebangkitan Bangsa PW/03882/DPR RI/2018 Tersangka kasus suap Kementerian PUPR Ir. Yudi Widiana Adia, M.Si. Partai Keadilan Sejahtera PW/04470/DPR RI/ III/2018 Tersangka kasus suap Kementerian PUPR H. Hadi Mulyadi, M.Si. Partai Keadilan Sejahtera PW/04468/DPR RI/III/2018 Mundur Drs. H. Kuswiyanto, M.Si. Partai Amanat Nasional PW/05853/DPR RI/III/2018 Maju di Pilkada Kab. Bojonegoro Mohammad Mahardika Suprapto Partai Nasional Demokrat PW/07651/DPR RI/IV/2018 Pindah partai Rooslynda Marpaung Partai Demokrat PW/08624/DPR RI/V/2018 Dipecat dari partai H. Mat Nasir, S.Sos. Partai Demokrat PW/08624/DPR RI/V/2018 - Ir Fandi Utomo Partai Demokrat PW/08434/DPR RI/IV/2018 Perselisihan internal partai 26 H. Amin Santoso, S.Sos. Partai Demokrat PW/10315/DPR RI/VI/2018 Tersangka kasus suap Krisna Mukti Partai Kebangkitan Bangsa PW/10316/DPR RI/VI/2018 Pindah partai Dr. H.R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. Partai Persatuan Pembangunan PW/15321/DPR RI/IX/2018 Pindah partai H. Epyardi Asda, M.Mar. Partai Persatuan Pembangunan PW/16493/DPR RI/IX/2018 Pindah partai Frans Agung Mula Putra, S.Sos. Partai Hanura PW/19881/DPR RI/XI/2018 Pindah partai H. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. Partai Hanura PW/19881/DPR RI/XI/2018 Pindah partai H. Dadang Rusdian, SE., M.Si. Partai Hanura PW/16496/DPR RI/IX.2018 Pindah partai H. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.H., M.M. Partai Hanura PW/19881/DPR RI/XI/2018 Pindah partai Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom. Partai Golongan Karya PW/00199/DPR RI/I/2019 Tersangka kasus suap Bakamla Drs. H. Hasrul Azwar, MM. Partai Persatuan Pembangunan PW/03316/DPR RI/II/2019 Dilantik sebagai Dubes Indonesia untuk Maroko Ir. Muhammad Prakosa PDI Perjuangan PW/13249/DPR RI/IX/2021 Dilantik sebagai Dubes Indonesia untuk Italia Dr. Azis Syamsuddin Partai Golongan Karya R/9119/KD.01/05/2 022 Tersangka kasus suap penyidik KPK Drh. Jhonni Allen Marbun, MM. Partai Demokrat R/16670/KD.01/09/ 2022 Dipecat dari partai H. Alex Noerdin Partai Golongan Karya R/5530/KD.01/5/20 23 Tersangka korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD PDPDE Ismail Thomas, S.H., M.Si. PDI Perjuangan R/12516/KD.01/10/ 2023 Tersangka korupsi izin tambang Ach Ghufron Sirodj Partai Kebangkitan Bangsa R/14560/KD.01/11/ 2024 Dipecat dari partai Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. Partai Kebangkitan Bangsa R/14561/KD.01/11/ 2024 Dipecat dari partai Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa alasan-alasan diberhentikannya seorang anggota DPR hingga saat ini masih bernuansa kepentingan individu anggota partai yang pindah ke partai lain dan ataupun kepentingan partai yang memecat anggotanya karena tidak sejalan dengan kepentingan partai. Padahal, nilai dan prinsip utama yang seharusnya dipegang oleh seorang anggota DPR adalah bekerja atas kepentingan dan demi kesejahteraan 27 rakyat secara umum atau konstituennya secara khusus. Sangat sulit memahami bahwa proses pemilihan anggota DPR dilakukan dengan berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat, tetapi untuk menentukan apakah anggota DPR tersebut diberhentikan atau tidak, secara terang-terangan mengabaikan prinsip tersebut.  Peristiwa Faktual: Dampak Kebuntuan Kontrol oleh Rakyat 17. Bahwa telah banyak pihak yang konsisten secara sukarela menempuh perjuangan untuk mengawasi kinerja DPR, baik dari organisasi masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, ataupun pihak-pihak lain secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara umum mereka dikategorikan sebagai non-governmental organization (NGO). Adapun cara yang ditempuh juga beragam seperti meminta akses atau publikasi informasi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), menyerahkan kajian akademik, hingga mengekspresikan kritik melalui mimbar jalan atau dikenal dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Berkaitan dengan demonstrasi, beberapa periode terakhir kinerja DPR selalu menjadi sorotan. Misalnya pada peristiwa demonstrasi berkaitan RUU KUHP pada 23-24 September 2019, demonstrasi berkaitan RUU Ciptaker pada 8 dan 13 Oktober 2020, demonstrasi berkaitan RUU Pilkada pada 21 Agustus 2024, dan terbaru demonstrasi kenaikan tunjangan anggota DPR pada 25 Agustus 2025. 18. Para Pemohon sangat memahami bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak warga negara untuk berpendapat di muka umum, tetapi faktanya peristiwa-peristiwa tersebut selalu menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi negara dan warga negara. Hal tersebut dikarenakan seringkali demonstran harus bertahan hingga malam hari dan menghadapi situasi kekacauan sebab munculnya provokator. Pada saat yang bersamaan, Para Pemohon juga menyadari bahwa terdapat permasalahan implementasi prosedur pengamanan oleh aparat keamanan, tetapi harus diakui bersama bahwa akarnya selalu berasal dari ketidakmampuan anggota DPR sebagai wakil rakyat untuk berempati dan bersimpati dengan para konstituennya. Adapun kerugian yang ditimbulkan oleh kekacauan demonstrasi di DPR dapat dilihat pada tabel berikut: 28 Tabel 5. Peristiwa Demonstrasi atas Kinerja DPR Peristiwa Kerugian Materil Kerugian Immateril Demonstrasi RUU KUHP pada 23-24 September 2019  Provokator menimbulkan kerusuhan antara masyarakat sipil dengan aparat keamanan, terdapat korban luka (https://nasional.kompas.com/read/2022/ 06/21/17233991/saat-rkuhp-picu-demo- besar-mahasiswa-pada-2019?page=all).  Fasilitas umum rusak dan mengganggu mobilitas masyarakat (https://www.tempo.co/arsip/6-fakta- demo-mahasiswa-di-dpr-menentang-ruu- bermasalah-702897).  Masyarakat terkendala untuk beraktivitas selama proses perbaikan  Masyarakat merasa tidak tenang, imbas kerusuhan yang terjadi. Demonstrasi RUU Ciptaker pada 8 & 13 Oktober 2020  Kerusakan fasilitas umum yang diperkirakan membutuhkan biaya hingga 65 Milyar rupiah (https://www.tempo.co/foto/arsip/kerugian -imbas-unjuk-rasa-tolak-uu-cipta-kerja- capai-rp-65-miliar-377676) & (https://www.tempo.co/arsip/buntut- demo-omnibus-law-ini-daftar-13-titik- kerusakan-jalan-dicatat-bina-marga- 574785).  Masyarakat merasa tidak tenang, imbas kerusuhan yang terjadi. Demonstrasi RUU Pilkada pada 21 Agustus 2024  Bentrokan antara masyarakat sipil dengan aparat keamanan menimbulkan korban (https://www.bbc.com/indonesia/articles/c x2ldpkz9n8o).  Masyarakat merasa tidak tenang, imbas kerusuhan yang terjadi. Demonstrasi kenaikan tunjangan anggota DPR pada 25 Agustus 2025  Demonstrasi berujung ricuh (https://www.bbc.com/indonesia/articles/c r5rj1pv1ppo).  Menimbulkan korban jiwa dan penjarahan (https://www.bbc.com/indonesia/articles/c 4gzn5vvw7jo)  Masyarakat merasa tidak tenang, imbas kerusuhan dan penjarahan yang terjadi. 19. Secara khusus, peristiwa memprihatinkan yang baru saja terjadi pada rentetan demonstrasi selama bulan Agustus 2025 meninggalkan luka mendalam di hati publik. Peristiwa tersebut mengakibatkan banyak warga sipil yang ditangkap secara sewenang-wenang, yang berdasarkan rilis amnesty Indonesia berjumlah 3.192 orang di berbagai wilayah (https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/surat-terbuka/hentikan-penangkapan- dan-kriminalisasi-pembela-ham-pasca-demo-25-agustus-2025/09/2025/). Hal tersebut berarti bahwa tidak terwujudnya kontrol yang memadai di DPR ternyata menimbulkan permasalahan lain, dan bukan tidak mungkin suatu 29 saat nanti jika Para Pemohon ingin meluapkan kekecewaannya kepada wakilnya di DPR justru harus menghadapi kondisi serupa. Sehingga menurut Para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangan permohonan Para Pemohon. 20. Bahwa tidak diakuinya konstituen sebagai subjek pengusul recall, menimbulkan defisit demokrasi (democratic deficit) karena menutup saluran kontrol politik rakyat yang sah dan institusional. Dalam negara demokrasi konstitusional, rakyat harus memiliki ruang partisipasi nyata untuk menjaga keterhubungan antara ruang publik dan ruang representasi. Jurgen Habermas dalam Legitimation Crisis, menegaskan bahwa kegagalan sistem menyediakan ruang partisipasi yang memadai akan menimbulkan krisis legitimasi. Dalam konteks DPR, tidak diakuinya konstituen sebagai subjek pengusul recall menyebabkan konstituen kehilangan daya tawar setelah pemilu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia masih dimaknai secara prosedural, bukan substantif, karena kontrol rakyat terhadap wakilnya di DPR tidak benar-benar terjamin secara hukum maupun kelembagaan.  Munculnya Mekanisme Penonaktifan yang Tidak Diatur dalam UU MD3 21. Bahwa sejalan dengan implementasi kewenangan recall yang dimiliki Partai Politik, peristiwa faktual yang terjadi pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Partai NasDem), Uya Kuya dan Eko Patrio (PAN), serta Adies Kadir (Golkar), menunjukkan penyimpangan dari ketentuan Pasal 244 ayat (1) huruf a dan b UU MD3, yang secara tegas membatasi pemberhentian sementara hanya bagi anggota DPR yang terjadi terdakwa tindak pidana umum dengan ancaman minimal lima tahun atau tindak pidana khusus. Tindakan partai yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas justru menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan di masyarakat. Praktik tersebut menimbulkan kekosongan representasi konstituen dalam forum penting seperti Rapat Paripurna dan Masa Reses DPR, yang seharusnya menjadi ruang artikulasi dan penyaluran aspirasi rakyat. Adapun detail penanganan 5 anggota DPR tersebut di atas, sebagai berikut 30 a. 25-31 Agustus 2025: rentetan demonstrasi dan tuntutan terhadap anggota DPR; b. 1 September 2025: dinyatakan non aktif oleh masing-masing partai; c. Tidak menghadiri Rapat Paripurna 5 & 6 untuk Masa Sidang I periode 2025-2026 dan melewatkan masa reses 3 Oktober hingga 3 November 2025; d. 29 Oktober 2025: MKD menggelar sidang pertama; e. 5 November 2025: MKD memutuskan Adies Kadir dan Uya Kuya tidak melanggar etik, Nafa Urbach dinonaktifkan selama 3 bulan, Eko Patrio dinonaktifkan selama 4 bulan, dan Ahmad Sahroni dinonaktifkan selama 6 bulan. Selain buruknya praktik yang diperlihatkan oleh partai politik, putusan MKD juga masih jauh dari tuntutan rakyat yang disampaikan pada rentetan demonstrasi 25-31 Agustus. Terlebih, ada 2 orang diantaranya yang diputus tidak melanggar etik. Hal tersebut merupakan konsekuensi atas alat ukur MKD yang hanya mengacu pada kode etik kelembagaan tanpa mempertimbangkan tuntutan rakyat. Sehingga, lagi-lagi rakyat ‘dipaksa’ menerima praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. 22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, Para Pemohon berharap kepada Mahkamah agar melanjutkan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan supaya Para Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia dapat mendengarkan penjelasan DPR berkaitan praktik yang telah diuraikan di atas terhadap perkara a quo. 23. Bahwa tidak mengejutkan jika proses yang berlangsung di MKD hanya menghasilkan keputusan pemberhentian sementara, karena alat ukurnya adalah kode etik yang tidak akan mampu menangkap kekecewaan rakyat secara utuh. Terlebih proses di MKD sulit dihindarkan dari konflik kepentingan, mengingat MKD merupakan alat kelengkapan dewan dan juga terdiri dari sesama anggota DPR. Mahkamah pernah menegaskan hal tersebut dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 berkaitan dengan izin 31 penyidikan anggota DPR harus melalui presiden dan tidak lagi melalui MKD. Mahkamah berpendapat bahwa: “[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat karena Mahkamah Kehormatan Dewan meskipun disebut “Mahkamah” sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan” 24. Bahwa mekanisme pengaduan ke MKD sangat berbeda dengan mekanisme pengusulan pemberhentian oleh konstituen yang digambarkan oleh Para Pemohon dalam permohonan a quo. Hasil aduan di MKD akan diproses berdasarkan alat ukur kode etik dan akan sangat bergantung dengan dinamika dalam sidang etik MKD. Sedangkan pengusulan pemberhentian oleh konstituen dapat diartikan bahwa seorang anggota DPR telah kehilangan legitimasi dari konstituennya sehingga patut dipertimbangkan untuk diberhentikan total, bukan diberhentikan sementara. 25. Bahwa demokrasi sering mati bukan karena kudeta, tetapi karena aktor otoriter, anti-demokrasi, inkompeten yang naik melalui pemilu yang sah. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menegaskan bahwa partai politik menjaga gerbang demokrasi dengan menyaring siapa yang layak mengakses jabatan publik. Sehingga, bila partai menjalankan fungsi ini dengan benar; menolak aktor-aktor ekstremis, demagog dan anti-demokrasi, maka stabilitas demokrasi dapat terjaga. Upaya membajak demokrasi dari dalam seringkali dilegitimasi oleh legislatif, eksekutif bahkan diloloskan yudikatif dengan dalih memperbaiki demokrasi namun melemahkan institusi yang berfungsi checks and balances. Bahwa dalam konteks kemerosotan demokrasi yang sering berlangsung secara legal-institusional tersebut, lembaga legislatif menjadi sangat strategis karena selain berfungsi sebagai pembentuk undang-undang yang juga sebagai sistem kontrol terhadap cabang kekuasaan lainnya. 32 Sehingga bila mekanisme kontrol internal/eksternal terhadap legislatif tidak memadai, maka checks and balances mati. Dalam situasi tersebut, rakyat sebagai pemegang mandat penyelenggara negara tidak memiliki saluran korektif yang efektif terhadap perilaku pejabat publik selama menjabat, sehingga diperlukan mekanisme yang memastikan keterhubungan antara rakyat dan wakilnya. 26. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, diperlukan mekanisme katup pengaman (safety valve) bagi rakyat agar keterhubungan antara pemilih dan wakilnya tetap terjaga serta koreksi atas pilihan politik rakyat dapat dilakukan tanpa harus menunggu lima tahun hingga pemilu berikutnya. Terlebih, kompetensi dan integritas anggota DPR baru benar-benar teruji setelah mereka menjabat dan menjalankan kewenangan politiknya, sementara rakyat tidak memiliki mekanisme langsung untuk mengoreksi apabila mandat tersebut disalahgunakan atau tidak dijalankan sesuai janji politiknya. 27. Melalui alasan-alasan di atas, Mahkamah dapat mengambil langkah progresif sebagaimana dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa anggota DPR yang terpilih dan mengundurkan diri karena akan maju dalam pemilihan kepala daerah telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat. Mahkamah berpendapat: “[3.12.4] Bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 menurut Mahkamah menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat”. Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan, meskipun pengunduran diri merupakan hak setiap pejabat publik yang dipilih melalui pemilu, tindakan tersebut dapat melanggar prinsip kedaulatan rakyat jika tidak berdasar. Logika yang sama semestinya dapat diterapkan untuk menafsirkan konstituen sebagai subjek yang dapat mengusulkan pemberhentian, karena memberikan dominasi penuh kepada partai politik justru mengabaikan kedaulatan rakyat. 33 28. Bahwa dengan diakuinya konstituen sebagai subjek pengusul recall, dapat memperkuat sistem kepartaian karena mendorong partai politik untuk lebih serius menyiapkan kadernya, mengawasi kinerja kadernya di parlemen, dan menggunakan hak recall secara bijak demi kepentingan rakyat. Selama ini, dominasi partai dalam mekanisme pemberhentian anggota DPR sering melahirkan praktik elitis dan koruptif, di mana ancaman recall digunakan sebagai alat tekanan politik internal, bukan instrumen akuntabilitas publik. Dengan adanya usulan recall oleh konstituen, potensi oligarki politik dalam partai dapat dikoreksi melalui kontrol langsung rakyat, sehingga arah politik di parlemen kembali berpijak pada prinsip kedaulatan dan kepentingan rakyat. Bahkan, jika seorang anggota DPR yakin dapat bekerja dengan baik untuk rakyat, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika konstituen menjadi subjek yang dapat mengusulkan pemberhentian.  Tidak diakuinya Konstituen sebagai Subjek Pengusul Pemberhentian Bertentangan dengan Hak Sipil dan Politik 29. Bahwa Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 menjadi tonggak pengakuan dan penegakan hak-hak asasi manusia di dunia, yang komitmennya ditegaskan Indonesia melalui pengaturan khusus tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28A hingga 28J UUD NRI 2945 hasil amandemen era reformasi. Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak- hak sipil serta politik warga negara sebagai bagian integral dari pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Adapun berkaitan dengan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan publik, telah ditegaskan melalui Pasal 25 ICCPR yang menyebutkan: “Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the 34 electors; (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.” 30. Berdasarkan ketentuan tersebut, ICCPR tidak hanya mengakui hak untuk memilih (right to vote) tetapi juga hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik (right to participate in the conduct of public affairs) melalui pengawasan terhadap tindakan wakilnya pasca terpilih melalui pemilu, juga membuka peluang diadakannya mekanisme pengusulan pemberhentian wakilnya sebagaimana ditafsirkan oleh Komite HAM PBB melalui dokumen CCPR General Comment No. 25: Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote). 31. Bahwa dalam konteks ketiadaan mekanisme recall oleh konstituen telah menghambat pemohon menikmati hak-hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin melalui Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, hak atas kesetaraan, partisipasi politik, dan kepastian hukum yang adil Para Pemohon, sebagaimana dijamin UUD 1945 dan ICCPR menjadi terlanggar. D. BERLAKUNYA KETENTUAN DALAM PASAL 239 AYAT (2) HURUF D UU MD3 MELANGGAR BATASAN OPEN LEGAL POLICY DARI PASAL 22B UUD NRI 1945  Dalil Mahkamah tentang Open Legal Policy 32. Bahwa dalam kaitannya dengan pengujian konstitusionalitas norma berkaitan dengan mekanisme PAW yang didelegasikan oleh Pasal 22B UUD 1945 perlu merujuk kepada argumentasi Mahkamah dalam Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Putusan tersebut menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan Presidential Threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. 35 Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.” Putusan a quo menyatakan bahwa Mahkamah tidak dapat membatalkan kebijakan hukum terbuka kecuali secara jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Sehingga, menjadi relevan bagi Para Pemohon untuk mendalilkan bahwa kebijakan hukum pembentuk undang-undang telah melanggar batasan-batasan sebagaimana dimaksud tersebut.  Melanggar Batasan Moralitas 33. Bahwa pelanggaran moralitas yang dimaksud Pemohon yakni moralitas yang lahir dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang yaitu pelanggaran atas moralitas hukum, moralitas substansi demokrasi dan moralitas normatif berupa kepastian hukum. Moralitas hukum dan demokrasi tersebut telah mengalami erosi sebagaimana dijabarkan dalam argumentasi pemohon di atas. Fenomena ini menjadi bukti konkrit timbulnya gejala-gejala yang tidak sejalan dengan kongruensi sosial (Eisenberg, 2022). 34. Bahwa dalam konstruksi negara demokratis, elected official adalah penyelenggara negara yang bertujuan untuk mengurus jalannya negara untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga Warga Negara sebagai Pemilih sebagai subjek demokrasi berhak atas kontrol dan akuntabilitas sebagai konstituen. Sementara itu mekanisme yang ada dalam Pasal a quo pada pokoknya tidak mengakomodir kewenangan konstituen yang lebih utama dari partai politik maupun MKD. Dampaknya, Pasal a quo mengeksklusi konstituen dari kontrol dan akuntabilitas pejabat publik serta berdampak pada alienasi pemilih dari sistem demokrasi itu sendiri. Kondisi ini makin memupuk realitas ketimpangan relasi di mana rakyat masih dipandang sebagai komoditas untuk merebut kekuasaan semata. Dari sisi lain, ethics recall oleh MKD dilakukan oleh alat kelengkapan dewan sendiri yang pada pengurusnya diisi oleh sesama anggota DPR yang merupakan anggota dari Partai Politik, 36 sehingga memiliki kecenderungan untuk saling mempertahankan status quo dalam jaring relasi kuasa yang terbentuk dengan elit partai politik sebagaimana dipertontonkan pada fenomena terbaru saat ini.  Rasionalitas 35. Pasal a quo menjadi tidak rasional bila hanya mengakui recall ethics dan party recall tanpa mengakomodir terlebih dahulu constituent recall. Sebab rakyat merupakan subjek utama dalam pilar demokrasi yang memberikan legitimasi pada penyelenggara negara untuk menjalankan peran dan fungsinya. Sementara itu, partai politik dalam konstruksi negara demokratis- presidensial berperan sebagai wadah warga negara memantapkan kualifikasi dan memastikan untuk mendapatkan panggung untuk turut serta dalam pemilu untuk mengisi jabatan publik. 36. Pasal a quo telah melanggar batasan rasionalitas karena mengabaikan asal legitimasi kursi di DPR yang diperoleh setelah menghitung proporsionalitas representasi dari setiap daerah pemilihan. Daerah pemilihan merupakan manifestasi konstitusional dari asas kedaulatan rakyat yang terdistribusi secara proporsional berdasarkan jumlah warga negara. Melalui dapil, kehendak rakyat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga setiap kursinya merupakan perwujudan kuota representasi rakyat di wilayah tertentu. Sehingga, wakil rakyat yang terpilih berkewajiban secara moral dan politik membawa kepentingan konstituen dapilnya ke dalam proses legislasi dan fungsi-fungsi lainnya yang dimiliki oleh DPR. 37. Bahwa dalam praktik di berbagai negara, kewenangan party recall umumnya berlaku dalam sistem parlementer, di mana partai politik memegang kontrol kuat terhadap anggota parlemen karena stabilitas pemerintah bergantung langsung pada dukungan mayoritas terhadap eksekutif. Dalam sistem parlementer, partai politik bukan hanya kendaraan, melainkan tulang punggung yang menjaga stabilitas pemerintah. Sementara itu, Indonesia menggunakan sistem presidensial, di mana presiden tidak bergantung kepada parlemen bahkan mekanisme pemakzulannya sangat sulit dilakukan dan harus berdasar alasan konstitusional. Sehingga menjadi tidak rasional 37 bila party recall dalam praktiknya telah terlampau kuat diterapkan di Indonesia akibat tidak diakuinya konstituen sebagai subjek pengusul recall.  Ketidakadilan yang Intolerable 38. Telah terjadi kebuntuan representasi di mana pejabat publik yang terpilih di daerah pemilihan bukanlah berasal dari daerah pemilihan tersebut. Hal ini disebabkan partai-partai politik yang terlalu mendominasi terhadap akses rekrutmen politik hingga pengisian jabatan publik, sehingga partai cenderung akan merekrut aktor-aktor populis yang menjadi demagog-demagog demokrasi ketimbang melakukan kaderisasi untuk memajukan kader-kader terbaik sebagaimana fungsi pada awalnya. Kondisi ini diperparah dengan tidak diakuinya konstituen sebagai subjek pengusul recall, kontrol rakyat terhadap perwakilannya di DPR sebagai pejabat publik yang bertugas membawa dan menjembatani aspirasi masyarakat di dapil menjadi semakin di luar jangkauan. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan yang intolerable di mana warga negara yang ingin berkontribusi untuk memajukan diri, bangsa, dan negaranya melalui partisipasi dalam pengawasan pejabat publik menjadi terhalang untuk melakukan advokasi hak-hak konstitusionalnya ketika dihadapkan oleh pejabat publik yang maju dari dapilnya diketahui tidak memiliki ikatan kongruensi sosial dengan daerah pemilihan mereka. Hal ini jelas merupakan pertentangan yang gamblang dengan konsep kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 22B UUD 1945 yang menyebabkan kerugian nyata pada rakyat untuk memiliki pengakuan atas bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 39. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, tujuan pemberlakuan Pasal a quo yang mulanya untuk menjaga keseimbangan hubungan antara partai 38 politik, calon legislatif, dan konstituen yang memilihnya tidak terwujud, tetapi justru menyebabkan ketimpangan struktur. E. PRAKTIK RECALL DI BERBAGAI NEGARA DAN SIMULASI MEKANISME UNTUK Indonesia 40. Bahwa secara konseptual, mekanisme recall dalam sistem ketatanegaraan berbagai negara memiliki bentuk dan karakteristik yang beragam, bergantung pada sistem politik serta prinsip kedaulatan rakyat yang dianut. Variasi tersebut menunjukkan bahwa recall bukanlah konsep tunggal, melainkan suatu instrumen pengawasan yang menyesuaikan diri dengan struktur konstitusional dan tingkat partisipasi politik di setiap negara. Oleh karena itu, pengaturan recall seyogyanya tidak hanya dilihat dari kepentingan partai politik, tetapi juga dari esensi prinsip kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi utama kekuasaan. 41. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan dunia, dikenal model recall referendum yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan politik. Melalui mekanisme ini, rakyat tidak hanya memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, tetapi juga diberikan kewenangan konstitusional untuk menarik kembali mandat yang telah diberikan apabila pejabat publik terbukti tidak menjalankan amanah dengan layak. Recall referendum merupakan bentuk paling konkret dari pelaksanaan prinsip direct popular sovereignty, sebagaimana diterapkan secara nasional di negara- negara seperti Bolivia, Kuba, Ekuador, Venezuela, dan Taiwan. 42. Bahwa selain itu, terdapat model recall election yang banyak diterapkan di Amerika Serikat dan Kanada sebagai sarana demokratis untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Proses recall election diawali dengan pengajuan petisi dalam jangka waktu tertentu dan, apabila memenuhi ambang batas dukungan, dilanjutkan dengan pemungutan suara publik untuk menentukan apakah pejabat tersebut akan diberhentikan. Model ini mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi partisipatoris yang menempatkan rakyat sebagai pengontrol langsung atas pejabat publik yang mereka pilih. 39 43. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, muncul konsep constituent recall dan public recall sebagai perwujudan fungsi pengawasan rakyat terhadap wakilnya di lembaga perwakilan. Constituent recall membatasi hak recall hanya kepada pemilih di daerah pemilihan anggota parlemen yang bersangkutan, sedangkan public recall memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat umum. Keduanya merupakan instrumen konstitusional yang memperkuat akuntabilitas wakil rakyat serta menjaga keseimbangan relasi antara representasi politik dan kedaulatan rakyat. 44. Bahwa terdapat juga party recall memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menarik kembali atau mengganti anggota partainya di lembaga perwakilan. Model ini lazim dalam sistem parlementer sebagai sarana menjaga disiplin dan stabilitas pemerintahan. 45. Bahwa terdapat sekurang-kurangnya empat urgensi yang menegaskan perlunya penerapan mekanisme recall. Pertama, recall merupakan instrumen akuntabilitas politik, karena memungkinkan konstituen untuk mengevaluasi kinerja wakil yang mereka pilih. Kedua, recall menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dengan memberikan sarana untuk menyingkirkan anggota parlemen yang terlibat korupsi, pelanggaran etika, atau perilaku tercela. Ketiga, recall mendorong responsivitas politik, karena ancaman kehilangan jabatan akan membuat anggota parlemen lebih peka terhadap aspirasi rakyat. Keempat, recall membuka ruang bagi pembaruan dan regenerasi politik, dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengganti wakil yang tidak efektif dengan individu baru yang memiliki integritas, ide, dan visi yang lebih progresif. 46. Bahwa untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai variasi penerapan mekanisme recall di negara lain, penting untuk menelaah praktik serta dasar pengaturannya di berbagai negara. Sebagai berikut: Tabel 6. Pengaturan Penerapan Mekanisme Recall di Negara Lain Negara Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemilu Party Recall Constituent Recall Brazil  Presidensial.  Proporsional Terbuka Tidak Ada Tidak Ada 40 Chile  Presidensial  Proporsional terbuka Tidak Ada Tidak Ada Kolombia  Presidensial.  Proporsional Terbuka Tidak Ada Tidak Ada Ekuador  Presidensial  Proporsional terbuka Tidak Ada Recall dilakukan melalui referendum publik untuk pejabat yang kehilangan kepercayaan rakyat. Peru  Semi Presidensial  Proporsional Terbuka Tidak Ada Pejabat dapat diberhentikan karena janji politik tak terpenuhi, penyalahgunaan dana, pelanggaran moral, nepotisme, atau kelalaian tugas. Pengajuan ke ONPE setelah menjabat kurang dari 1 tahun, dengan dukungan minimal 25% pemilih atau 400.000 tanda tangan. Taiwan  Semi Presidensial  Campuran Distrik Tunggal dan Proporsional Tidak Ada Recall dapat diajukan terhadap pejabat yang melanggar moral, etika, atau menyalahgunakan kekuasaan setelah menjabat minimal satu tahun, dengan proposal 5.000 kata dan dukungan 1% pemilih. CEC menilai kesesuaiannya, memberi waktu 10 hari untuk perbaikan, dan membuka pengumpulan tanda tangan elektronik 20–60 hari hingga mencapai 10% pemilih. Pejabat diberi 10 hari untuk membela diri, lalu CEC menetapkan pemungutan suara dalam 5 hari. Kanada  Parlementer  Distrik Rakyat dapat mengusulkan recall terhadap anggota legislatif yang kehilangan kepercayaan publik melalui petisi kepada Legislative Assembly provinsi. Spanyol  Parlementer  Proporsional Tertutup Tidak Ada Tidak Ada 41 Afrika Selatan  Parlementer  Proporsional Tertutup Kursi milik partai, bukan individu. Jika anggota keluar atau dipecat dari partai, partai berhak menarik dan mengganti dengan calon berikutnya dalam daftar Tidak Ada Iran  Parlementer  Proporsional Tertutup Tidak Ada Tidak Ada 47. Bahwa dari berbagai negara yang dikaji, hanya Ekuador yang membuktikan bahwa dalam sistem presidensial dengan pemilu proporsional terbuka, mekanisme recall dengan melibatkan konstituen dapat menjadi wujud konkret kedaulatan rakyat yang berkelanjutan. Model ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan harus senantiasa diuji oleh rakyat, tidak semata-mata setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, Indonesia sepatutnya mempertimbangkan adopsi mekanisme serupa agar prinsip akuntabilitas dan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud, memastikan bahwa wakil rakyat tidak hanya mewakili partai politik, tetapi juga setia pada kehendak konstituennya. 48. Bahwa untuk menjaga stabilitas politik sekaligus menegakkan kedaulatan rakyat pemohon menghendaki agar mekanisme recall oleh partai politik perlu diatur ulang agar tidak bersifat sepihak, melainkan melibatkan partisipasi konstituen di daerah pemilihan yang sama. Keterlibatan rakyat akan memastikan bahwa pemberhentian wakil rakyat didasarkan pada penilaian objektif, terukur, dan transparan terhadap integritas kinerjanya, bukan sekedar kepentingan politik partai.  Simulasi Mekanisme Recall yang Dapat Diterapkan di Indonesia 49. Bahwa Para Pemohon memahami konsekuensi dari pilihan sistem kepemiluan di Indonesia yang menggunakan sistem proporsional adalah suara tidak dikumpulkan kepada calon, tetapi kepada partai politik. Dengan dikumpulkannya suara kepada partai politik, menjadi logis jika partai berhak melakukan recall. Kendati demikian, kesadaran bahwa terdapat praktik yang keliru tidak boleh berhenti pada kepasrahan, melainkan harus diupayakan 42 agar terbentuk jalan tengah atau solusi atas permasalahan tersebut. Dalam hal ini penting untuk mewujudkan mekanisme berimbang antara partai politik dengan konstituen, tanpa harus saling meniadakan. Hal tersebut akan tergambarkan melalui simulasi mekanisme yang diuraikan oleh Para Pemohon dan juga akan ditegaskan pada bagian akhir permohonan a quo. 50. Bahwa kendatipun segala ketentuan mengenai teknis dalam peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang, Para Pemohon memandang bahwa penting untuk memberikan gambaran atau simulasi singkat sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah dalam memutus permohonan a quo. Adapun gagasan simulasi mekanisme recall yang dapat diterapkan di Indonesia, sebagai berikut: Tabel 7. Mekanisme recall yang dapat diterapkan di Indonesia No Tahapan Pengaturan 1. Inisiasi oleh Konstituen  Pemilih yang terdaftar di daerah pemilihan (dapil) anggota DPR yang bersangkutan.  Dukungan minimal 10% dari jumlah pemilih di dapil.  Dinyatakan melalui Petisi Publik dengan identitas terverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Usulan dilakukan melalui formulir resmi yang disahkan oleh KPU untuk memastikan keaslian dan legalitas dukungan.  Hanya dapat diusulkan apabila terdapat pelanggaran yang terukur, seperti: 1) Tidak menjalankan fungsi representasi (absensi tinggi, tidak menjalankan reses). 2) Tindakan tercela yang merugikan konstituen. 3) Perubahan haluan politik yang nyata dari janji politik. 2. Penyampaian Usulan ke Partai Politik Pengusung  Setelah diverifikasi secara administratif oleh KPU, dokumen diserahkan kepada partai politik pengusung anggota DPR yang bersangkutan.  Partai politik pengusung kemudian wajib menindaklanjuti dalam forum internal partai. 3. Proses Internal Partai Politik  Partai politik pengusung memiliki kewajiban konstitusional untuk menilai apakah usulan tersebut beralasan.  Keputusan partai politik pengusung dapat berupa: 43 1) Menolak usulan dengan argumentasi tertulis yang rasional dan terbuka. 2) Menerima usulan dan mengajukan pemberhentian antar waktu (PAW) ke Pimpinan DPR.  Dalam hal partai politik pengusung menolak, partai wajib menyampaikan alasan secara public sebagai bentuk akuntabilitas politik kepada konstituen. 4. Penetapan oleh Pimpinan DPR  Setelah partai politik pengusung menyetujui recall dan mengajukan pemberhentian antar waktu ke Pimpinan DPR, partai politik pengusung mengusulkan pengganti kepada KPU sesuai dengan mekanisme penggantian antarwaktu. Kemudian KPU menetapkan penggantian antar waktu dengan persetujuan Pimpinan DPR. 51. Bahwa untuk mencegah ketidakadilan baik bagi anggota DPR maupun partai politik dan rakyat, gagasan mekanisme tersebut juga perlu diatur dengan prinsip-prinsip yang jelas dan terukur. Prinsip-prinsip yang jelas dan terukur tersebut diantaranya due process of party (partai wajib memberikan hak pembelaan kepada anggota DPR yang diusulkan recall); transparansi internal (proses partai harus terbuka bagi publik dan dilaporkan secara berkala agar rakyat dapat menilai objektivitas keputusan partai); tanggung jawab publik atas partai (apabila partai menolak usulan recall, rakyat berhak menilai dalam pemilu berikutnya dan menjadikan mekanisme ini sebagai alat koreksi politik); asas proporsionalitas (mekanisme hanya bisa dipicu oleh pelanggaran substantif, bukan alasan politis atau perbedaan sikap kebijakan) dan sanksi administratif bagi partai (apabila partai mengabaikan usulan rakyat tanpa alasan, dapat diberikan sanksi administratif). 52. Bahwa berdasarkan gagasan simulasi mekanisme recall di Indonesia, legitimasi anggota DPR bersumber dari legitimasi rakyat (popular legitimacy) dan legitimasi partai politik (party legitimacy). Legitimasi rakyat perlu dipandang sebagai konsekuensi sistem proporsional terbuka yang menempatkan pemilih untuk menentukan calon secara langsung melalui perolehan suara individual. Sedangkan legitimasi partai politik menjadikan partai tetap menjadi gatekeeper pencalonan dan wadah representasi formal di parlemen. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak moral untuk 44 mempertanyakan mandat anggota DPR yang dianggap menyimpang dari aspirasi publik. Namun, karena sistem konstitusional Indonesia menempatkan partai sebagai pemegang kursi secara hukum, mekanisme recall oleh konstituen perlu diformulasikan melalui kanal partai. 53. Bahwa gagasan simulasi mekanisme recall di Indonesia tidak meniadakan peran partai politik, melainkan membangun mekanisme sinergi yang melibatkan partai politik dan konstituen. Dalam membangun mekanisme tersebut, perlu untuk menjaga prinsip dasar yakni accountability vertical (akuntabilitas terhadap partai politik sebagai pemilik kursi) dan accountability horizontal (akuntabilitas terhadap konstituen sebagai pemilih dalam sistem pemilu terbuka). Dengan begitu, keduanya harus berjalan secara seimbang supaya representasi tetap proporsional, tetapi rakyat juga tidak kehilangan kontrol terhadap wakilnya. 54. Bahwa kendatipun Para Pemohon memberikan gagasan simulasi mekanisme recall di Indonesia, tidak serta merta pengaturan tersebut dijadikan mekanisme konkret bagi pembentuk undang-undang. Gagasan tersebut hanya sebatas referensi sebagai bahan pertimbangan Mahkamah untuk mengakomodir permohonan Para Pemohon. Dan apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon, pengaturan terkait mekanisme recall sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. 55. Bahwa Para Pemohon memahami masukan Majelis Hakim yang menyarankan agar objek pengujian dalam perkara a quo tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pasal-pasal lain yang berkaitan, khususnya Pasal 240 dan pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur tata cara pemberhentian anggota DPR. Terhadap hal tersebut, Pemohon membatasi pengujian ini hanya pada aspek subjek yang berwenang mengusulkan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d, tanpa bermaksud mengubah norma-norma lain mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 240 dan pasal-pasal berikutnya. 56. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan argumentasi konstitusional di atas, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 239 45 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah menimbulkan ketimpangan dalam sistem representasi politik yang demokratis. Norma tersebut menempatkan partai politik sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengusulkan pemberhentian anggota DPR, sehingga menghilangkan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 57. Bahwa meskipun keberadaan partai politik merupakan pilar penting demokrasi konstitusional, pemberian kewenangan tunggal kepada partai dalam hal pemberhentian anggota DPR tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, akuntabilitas publik, dan keadilan representatif. Oleh karena itu, penafsiran konstitusional yang tepat adalah menempatkan partai politik dan rakyat konstituen dalam posisi yang berimbang, di mana keduanya memiliki hak dan tanggung jawab dalam mekanisme pengawasan terhadap wakil rakyat. 58. Bahwa dengan demikian, permohonan ini tidak bermaksud mengubah atau menguji norma-norma mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 240 dan pasal-pasal berikutnya, melainkan semata-mata memohon agar frasa “oleh partai politik” dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d ditafsirkan secara konstitusional untuk juga mencakup partisipasi konstituen di daerah pemilihan yang sama dalam mekanisme pengusulan pemberhentian. Oleh karena itu, perbaikan norma yang dimohonkan tidak mengganggu keterpaduan sistem hukum dalam Bab mengenai Pemberhentian Anggota DPR dan tetap menjamin asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 59. Bahwa permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidaklah berangkat dari kebencian terhadap DPR dan Partai Politik, melainkan sebagai bentuk kepedulian untuk berbenah. Para Pemohon tidak menginginkan ada lagi korban jiwa akibat kebuntuan kontrol terhadap DPR. Sehingga, sebelum menyampaikan petitum, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo, untuk mempertimbangkan 46 secara mendalam. Karena bagi Para Pemohon, permohonan a quo semata- mata bermula dari rasa kemanusiaan. IV. PETITUM Berdasar fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan diatas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara bijak hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 9, yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa; 3. Bukti P-3 : Screenshot Daftar Pemilih Tetap; 4. Bukti P-4 : Fotokopi AD ART Komunitas Pemerhati Konstitusi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 47 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Pemakalah Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang 48 Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 49 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP [vide Bukti P-1]. Dalam kualifikasi 50 perorangan sebagaimana dimaksud Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V juga menerangkan bahwa masing-masing merupakan Pemilih dalam Pemilihan Umum yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada pemilihan terbaru [vide Bukti P-3]. Pemohon I merupakan pemilih dari daerah pemilihan Jawa Timur VII, Pemohon II merupakan pemilih dari daerah pemilihan Jawa Barat IX, Pemohon III merupakan pemilih dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemohon IV merupakan pemilih dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, dan Pemohon V merupakan pemilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Selain kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia dan Pemilih dalam Pemilu masing-masing Pemohon juga menerangkan sebagai mahasiswa dan alumni perguruan tinggi sebagai berikut: a. Pemohon I merupakan mahasiswa aktif Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada; b. Pemohon III merupakan mahasiswa aktif Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa [vide Bukti P-2]. c. Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai pembelajar hukum, Para Pemohon memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara, karena hal tersebut berpengaruh langsung pada lingkungan akademik dan sosial di mana mereka belajar, mengajar dan berkembang. Bahwa para Pemohon juga merupakan alumni Komunitas Pemerhati Konstitusi, sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki legal interest dalam bidang hukum ketatanegaraan atau konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Komunitas Pemerhati Konstitusi [vide Bukti P-4], sehingga pengalaman dalam Komunitas Pemerhati Konstitusi telah membentuk karakter para Pemohon agar senantiasa merasa memiliki tanggung jawab moral dan kepentingan untuk menjadi bagian dari proses menjaga konstitusi dan konstitusionalitas norma, serta menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara. Sebagai anggota dan alumni komunitas, para Pemohon secara aktif terlibat dalam analisis, diskusi, dan advokasi terkait isu-isu hukum yang berkaitan dengan 51 konstitusi negara, termasuk mengenai peran lembaga negara. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga integritas konstitusi negara, termasuk dalam konteks kelembagaan negara dan bidang-bidang hukum lainnya yang relevan. Pemohon II telah berperan aktif dalam berbagai diskusi akademik serta menjadi pemakalah pada kegiatan Call for Paper bertema “Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024” yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul makalah “Constituent Recall bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI” [vide Bukti P-7], sehingga dengan keterlibatan tersebut menunjukkan kepedulian nyata Pemohon terhadap isu-isu konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan Pemilu dan Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota lembaga perwakilan. Selain itu, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon V juga telah terlibat sebagai Pemohon Prinsipal pada Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024 [vide Bukti P-8] yang telah dikabulkan oleh Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan pada hari Kamis, 2 Januari 2025 berkaitan mengenai pengujian norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keterlibatan Pemohon II dan Pemohon III tersebut menjadi bukti kepedulian Pemohon terhadap demokrasi di Indonesia dan hak konstitusional warga negara. Pemohon berkeyakinan kuat bahwa hak-hak konstitusional warga negara dapat diperjuangkan melalui jalan advokasi konstitusional di Mahkamah Konstitusi dalam rangka melawan indikasi-indikasi hadirnya democratic backsliding atau erosi demokrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V beranggapan dengan berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 telah menyebabkan hilangnya hak konstitusional para Pemohon untuk berpartisipasi secara substansial dalam mekanisme kontrol terhadap wakil rakyat di parlemen karena dengan hanya melakukan pemberhentian antar waktu (recall) anggota DPR oleh partai politik tanpa peran serta rakyat hal tersebut menggeser prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon 52 IV, dan Pemohon V telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik, aktual atau setidak-tidaknya potensial karena berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, pemberlakuan mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPR telah mengakibatkan dominasi partai politik dan melanggar prinsip kedaulatan rakyat; 2. Bahwa menurut para Pemohon, pemberlakuan mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPR oleh partai politik telah melewati batasan open legal policy 53 yakni: (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas (3) melanggar keadilan intorelable; 3. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat fakta hukum baru untuk dipertimbangkan Mahkamah baik bersifat sosiologis maupun politis berdasarkan peristiwa kelembagaan kekuasaan legislatif yang secara faktual disebabkan adanya kebutuhan kontrol oleh rakyat serta mekanisme penonaktifan yang tidak diatur dalam UU 17/2014. 4. Bahwa menurut para Pemohon, tidak diakuinya konstituen sebagai subjek pengusul pemberhentian bertentangan dengan hak sipil dan politik. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diusulkan oleh partai politik dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya diajukan kembali pengujian norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 karena sebelumnya norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025, dan Putusan Mahkamah 54 Konstitusi Nomor 41/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2025. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing- masing menyatakan: Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dalam permohonan a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya dalam Permohonan Nomor 79/PUU- XII/2014, Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 dan Permohonan Nomor 41/PUU- XXIII/2025. Dalam Permohonan Nomor 79/PUU-XII/2014 ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 diuji dengan dasar pengujian Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun dalam Permohonan Nomor 41/PUU- XXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, permohonan para Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan para Pemohon a quo berbeda dengan dasar pengujian yang digunakan 55 dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 dapat dimohonkan pengujian kembali. Sementara itu, ada atau tidaknya perbedaan alasan permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan karena ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 bersifat alternatif. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama dalil para Pemohon serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan, menurut Mahkamah persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab adalah apakah benar ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena menurut para Pemohon telah menimbulkan ketimpangan dalam sistem representasi politik yang demokratis dan menempatkan partai politik sebagai satu- satunya pihak yang berwenang mengusulkan pemberhentian anggota DPR, sehingga menghilangkan makna substansi kedaulatan rakyat dan oleh karena itu, para Pemohon memohon agar konstituen di daerah pemilihan yang sama dapat berpartisipasi dalam mekanisme pengusulan pemberhentian anggota DPR. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah berkaitan dengan mekanisme recall sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006 yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. “...Tentang siapa yang melaksanakan recall adalah persoalan teknis yang sangat berkait dengan sistem pemilihan umum, sesuai dengan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Suatu undang-undang tidak serta merta menjadi tidak demokratis hanya karena di dalamnya terdapat pengaturan tentang recall, yang karenanya menjadikan pula undang-undang tersebut inkonstitusional. Recall tetap merupakan bagian dari mekanisme demokrasi apabila pengaturan tentang recall tersebut adalah konsekuensi logis dari pilihan sistem yang dianut oleh konstitusi. Dalam sistem pemilihan di mana pemilih langsung memilih nama seseorang sebagai wakil, maka adalah logis jika recall dilakukan oleh pemilih, misalnya 56 melalui mekanisme petisi. Sedangkan dalam sistem pemilihan dengan memilih partai politik sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dalam hal pemilihan anggota DPR dan DPRD, maka logis pula apabila recall dilakukan oleh partai yang mencalonkan; Dengan demikian, hak recall pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan demokrasi, sebagaimana didalilkan Pemohon, tetapi justru dimaksudkan untuk tetap menjaga adanya hubungan antara yang diwakili dengan yang mewakili. Dalam praktik demokrasi perwakilan dapat terjadi berbagai variasi penggunaan hak recall. Hal tersebut tidaklah berarti menghilangkan makna sistem demokrasi perwakilan. Apabila dalam praktik terjadi penyimpangan penerapan hak recall, maka hal demikian bukanlah kesalahan sistem, sehingga bukan sistem yang harus dikorbankan melainkan praktiknyalah yang perlu diperbaiki;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, halaman 55-56] Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2011 yang juga telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: “[3.17.1] ...Dalam negara demokrasi partai politik berperan (berfungsi), antara lain sebagai: (i) sarana penghubung timbal balik antara Pemerintah dan rakyat, (ii) pelaku utama dalam memadukan (mengagregasikan) berbagai kepentingan, (iii) garda terdepan dalam melakukan perubahan mendasar dalam negara, (iv) tempat merekrut calon-calon pemimpin politik, (v) sarana pendidikan politik, dan (vi) lembaga yang memobilisasi pemilih agar ikut dalam pemilihan umum dan menentukan pilihannya. Oleh karena perannya yang sangat besar dalam sistem politik maka keberadaan partai politik sebagai infrastruktur politik merupakan keniscayaan dalam negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, sehingga partai politik harus terus diberdayakan (empowering) agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik; [3.17.2] Bahwa keinginan untuk memberdayakan partai politik telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945 dengan dicantumkannya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, antara lain, dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3). Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai. Meskipun demikian, kewenangan partai politik untuk melakukan tindakan pendisiplinan kepada para anggotanya haruslah diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum (nomokrasi). Dalam kaitan ini UU 2/2008 57 telah mengatur hal tersebut, sehingga secara prinsip adanya norma yang mengatur tindakan pendisiplinan terhadap anggota partai politik, termasuk anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Lebih dari itu, Pasal 22B UUD 1945 memungkinkan pemberhentian anggota DPR dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang; [3.17.3] Bahwa mengenai substansi yang sama, yakni pergantian antarwaktu (PAW) oleh partai politik, Mahkamah pernah memutus (vide Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) bahwa PAW karena pencabutan keanggotaan dari partai politik bagi anggota DPR/DPRD itu sah dan konstitusional sebagai hak partai politik. Pertimbangannya, antara lain, karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD adalah partai politik dan tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik maka menjadi wajar dan proporsional jika partai politik diberi wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR. Selain itu dalam kegiatan politik sehari-hari (day to day politics) ketentuan tentang kewenangan PAW bagi partai politik ini memang dilematis. Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR/DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ada ancaman recall, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya citra partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR/DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan; [3.17.4] Bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (akuntabiltas) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memberhentikan (recall) dan melakukan PAW terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena; 58 [3.17.5] Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum. Jika hal itu dilakukan maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum baik melalui peradilan tata usaha negara maupun melalui peradilan umum;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 hlm. 44 s.d. 46] Lebih lanjut, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menginginkan agar konstituen di daerah pemilihan yang sama dapat berpartisipasi dalam mekanisme pengusulan pemberhentian anggota DPR, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025 juga telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. [3.14] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu pokok dalam permohonan a quo sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.12] di atas yang bermuara pada persoalan sistem PAW anggota DPR. Berkenaan dengan persoalan tersebut telah ternyata pernah dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2011, yang menguji Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009). Setelah Mahkamah mencermati substansi norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009, telah ternyata mengatur substansi yang rumusan normanya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Untuk itu, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU- VIII/2010 antara lain sebagai berikut. [3.17.3] Bahwa mengenai substansi yang sama, yakni pergantian antarwaktu (PAW) oleh partai politik, Mahkamah pernah memutus (vide Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, bertanggal 28 September 2006) bahwa PAW karena pencabutan keanggotaan dari partai politik bagi anggota DPR/DPRD itu sah dan konstitusional sebagai hak partai politik. Pertimbangannya, antara lain, karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD adalah partai politik dan tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik maka menjadi wajar dan proporsional jika partai politik diberi wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR. Selain itu dalam kegiatan politik sehari-hari (day to day politics) ketentuan tentang kewenangan PAW bagi partai politik ini 59 memang dilematis. Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR/DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ada ancaman recall, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya citra partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR/DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan; [3.17.4] Bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung dalam partai politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili partai politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban (akuntabiltas) sampai sejauh mana komitmen dan kinerjanya. Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk memberhentikan (recall) dan melakukan PAW terhadap anggota partai politik yang menjadi anggota DPR, karena dianggap melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena; [3.17.5] Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) dan AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum…; Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 di atas, yang juga menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006, yang menguji Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya Mahkamah berpendirian bahwa PAW, baik yang 60 diusulkan oleh partai politik maupun yang disebabkan karena anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik, adalah konstitusional demi menegakkan otoritas dan integritas partai politik. Terhadap pertimbangan hukum demikian, Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat untuk mengubah pendiriannya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, menurut Mahkamah partai politik tetap memiliki peran penting dan strategis sebagai pilar demokrasi dalam demokrasi perwakilan di Indonesia melalui pemilihan umum, di mana dalam sistem demokrasi modern, sistem perwakilan pada umumnya direpresentasikan oleh partai politik. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, partai politik sebagai peserta pemilihan umum, in casu pemilihan umum anggota legislatif akan mengajukan kader-kader terbaik untuk dicalonkan sebagai wakil rakyat yang mengusung visi, misi dan platform partainya. Hanya orang yang terdaftar dalam daftar calon tetap anggota legislatif dari sebuah partai politik peserta pemilihan umum yang dapat dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan kepentingan konstituen dan kepentingan rakyat secara umum sesuai dengan visi, misi, dan platform partainya. Dalam kaitan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010, sekalipun menguji norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 di mana esensinya sesungguhnya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian maka menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 mutatis mutandis berlaku juga sebagai pertimbangan hukum putusan a quo. Adanya mekanisme PAW ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hubungan partai politik, calon legislatif, dan konstituen yang memilihnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas pada norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014. Dengan sendirinya terhadap Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang menyatakan “Cukup jelas” juga tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma. Dalam hal ini, bagi anggota partai politik yang mengalami pergantian antar waktu (PAW) dan mempersoalkannya terbuka ruang baginya untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan jalur hukum yang tersedia. [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai perlunya keterlibatan rakyat dalam mekanisme PAW, sehingga dalam petitumnya para Pemohon meminta untuk dilakukannya pemilihan kembali di Dapil yang anggota DPR terpilihnya diusulkan berhenti oleh partai politik, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan dan juga secara teknis pemilihan kembali sebagaimana dimohonkan para Pemohon tidak mungkin untuk diwujudkan karena dalam proses pemungutan suara yang tertutup tidak dapat diketahui siapa memilih siapa. Jika para Pemohon menghendaki semua pemilih dalam DPT di dapil tersebut diberi hak untuk menyatakan pendapat (ya/tidak), hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di dapil yang bersangkutan. Terlebih, sistem pemilihan umum anggota legislatif yang dipakai adalah sistem proporsional 61 terbuka yang memadukan antara keberadaan partai politik dengan keberadaan calon anggota legislatif. Artinya, sistem pemilihan umum demikian tetap menjaga kedaulatan partai karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, peserta pemilihan umum adalah partai politik. Selain itu, model “plebisit” yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum, dalam batas-batas tertentu dapat dimaknai sebagai pemilihan umum ulang yang menurut Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya dapat diselenggarakan secara berkala sekali dalam lima tahun. Dengan dibukanya kemungkinan untuk dilakukan “plebisit”, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip one man one vote karena tidak bisa dipastikan siapa pemilih yang memilih anggota DPR yang di-PAW. Hal ini dapat terjadi, jika pemilih yang sebelumnya tidak memilih anggota DPR yang akan di- PAW diberikan hak pilih dalam pemilihan kembali sebagaimana dalil para Pemohon karena hal tersebut berkaitan dengan sifat kerahasiaan suara pemilih yang tidak bisa diketahui, di mana sesungguhnya pemilih dimaksud tidak lagi memiliki hak konstitusional untuk memilih pengganti calon anggota DPR yang di-PAW. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa mekanisme recall berkonsekuensi logis pada pilihan sistem pemilihan umum suatu negara, termasuk Indonesia. Berkenaan dengan itu, Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sehingga konsekuensi logis dari diterapkannya mekanisme recall terhadap anggota DPR dan anggota DPRD juga harus dilakukan oleh partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, dengan uraian penegasan demikian, keinginan para Pemohon agar konstituen di daerah pemilihan diberi hak yang sama dengan partai politik sehingga dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR dan anggota DPRD pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan. Di samping itu, secara teknis hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan yang bersangkutan dan hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dipastikan pemilih yang pernah memberikan hak pilihnya kepada anggota DPR dan anggota DPRD yang akan diberhentikan pada waktu dilaksanakan pemilihan umum. Sementara itu, berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon pemberhentian anggota DPR oleh partai politik berdampak pada adanya dominasi partai politik dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kekhawatiran tersebut seharusnya tidak terjadi karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah 62 Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU- VIII/2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 telah ditegaskan bahwa pelaksanaan pergantian anggota DPR atau DPRD oleh partai politik pada pokoknya tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum di mana pertimbangan atau penilaian penggantian anggota DPR dan anggota DPRD oleh partai politik dimaksud dilakukan selaras dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan selaku alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat [vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014]. Dalam hal ini, apabila pemilih menilai terdapat anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan keberatan kepada partai politik bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk me-recall anggota DPR atau anggota DPRD dimaksud. Bahkan sesuai dengan regularitas waktu penyelenggaraan pemilihan, pemilih seharusnya tidak memilih kembali anggota DPR atau anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara substansi permohonan para Pemohon a quo sama dengan substansi Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon a quo dan karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, pemberhentian anggota DPR dari jabatan, memperjuangkan hak secara kolektif, dan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 63 [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan Permohonan a quo; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan 64 Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muhidin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 65 PANITERA PENGGANTI, ttd. Muhidin