PUU
Tahun 2026
197/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Pemohon: Fajar Purwanto
Tanggal Putusan: 2026-06-29T14:08:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 197/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
:
Fajar Purwanto
Pekerjaan
:
Swasta
Alamat
:
Taman Sari Puri Bali Jimbaran Blok H1 Nomor 10
Curug Bojong Sari Curug Depok, Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
2 Juni 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Juni
2026
berdasarkan
Akta
Pengajuan
Permohonan
Pemohon
Nomor
195/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Juni 2026 dengan Nomor 197/PUU-
XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 Juni
2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2026, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Bukti P-1], menyatakan:
2
Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU
MK), menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076)
menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
3
5. Bahwa Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), menyatakan:
Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang
dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo, mengajukan pengujian materiil
Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 [Bukti P-2],
yang selengkapnya berbunyi:
Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengujian Materiil
Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (selanjutnya disebut UU 20/2009)
terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,
yang selengkapnya berbunyi:
Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945).
7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, oleh
karena permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas muatan
materi undang-undang yang terdapat pada Pasal 33 ayat (2) huruf b UU
Nomor 20 Tahun 2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4)
UUD NRI 1945, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang
menguji dan mengadili permohonan a quo.
II. Kedudukan Hukum Pemohon
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a.
perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;”
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PMK 7/2025, dinyatakan: Pasal
4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang
yang mempunyai kepentingan sama;
4
b. Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025:
c. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau Perppu apabila:
a) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;
b) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;
c) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d) ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian; dan
e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau
tidak akan terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia termasuk
kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama [Bukti P-3].
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi agar dapat bertindak sebagai Pemohon
Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud
Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PMK
7/2025, maka Pemohon uraikan hal-hal sebagai berikut:
Ad-1: Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI
Tahun 1945
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menyatakan
bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar adalah: “perorangan warga negara Indonesia termasuk
kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah Fajar Purwanto, yang
bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua yang mewakili Yayasan Vasatii
5
Socaning
Lokika,
di
mana
yayasan
tersebut
secara
hukum
merepresentasikan kepentingan 80 (delapan puluh) ahli waris sah dari Trah
Sri Sultan Hamengku Buwono II.
Ad-2: Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian
1. Bahwa Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat
spesifik, aktual, nyata, dan memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband)
langsung dengan berlakunya Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 26 Undang-
Undang 20 Tahun 2009, didasarkan pada argumentasi hukum sebagai
berikut:
Pemberian Veto Power Kepada Pihak Ketiga yang Merugikan Hak
Keperdataan Ahli Waris
2. Bahwa syarat administratif dalam UU a quo, baik secara tekstual maupun
implementatif, telah membelokkan fungsi hukum publik menjadi instrumen
kekuasaan mutlak bagi pihak lain di luar silsilah langsung Pemohon.
Hak untuk memperjuangkan kehormatan sejarah leluhur adalah hak
moral dan keperdataan yang melekat pada Pemohon beserta 80
(delapan puluh) ahli waris sah dari Sri Sultan Hamengku Buwono II.
Menyerahkan kelolosan administrasi negara kepada persetujuan
mutlak Sultan yang bertahta saat ini (Sri Sultan Hamengku Buwono X)
yang secara silsilah keperdataan tidak mewakili seluruh cabang
keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono II yang telah memancar
selama hampir 2 (dua) abad sejak wafat tahun 1828 adalah bentuk
pembiaran negara terhadap penyanderaan hak-hak keluarga
Pemohon oleh pihak ketiga.
1. Fakta Aktual: Kelumpuhan Birokrasi di Kabupaten Wonosobo sebagai
Actual Injury
Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bukan lagi bersifat potensial,
melainkan telah menjadi kerugian nyata (actual injury). Akibat adanya tafsir
kaku bahwa pengusulan harus mendapatkan “lampu hijau” atau persetujuan
mutlak dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, Pemerintah Kabupaten
Wonosobo menolak atau tidak membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar
Daerah (TP2GD) untuk memproses usulan gelar Pahlawan Nasional bagi Sri
Sultan Hamengku Buwono II.
6
Bahwa tidak dibentuknya TP2GD di tingkat Kabupaten ini telah menutup
rapat-rapat pintu keadilan bagi Pemohon sejak tahap pertama birokrasi,
sehingga usulan Pemohon mengalami jalan buntu (deadlock) administratif
yang permanen di tingkat daerah.
2. Pelanggaran Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
(Kepastian Hukum yang Adil)
Bahwa Pemohon kehilangan jaminan kepastian hukum yang adil karena
undang-undang membiarkan pemenuhan hak Pemohon digantungkan pada
kehendak subjektif satu otoritas daerah/adat.
Bahwa Negara gagal menyediakan mekanisme pengecualian atau jalan
keluar hukum (legal remedy) ketika instansi daerah (Pemkab Wonosobo)
lepas tangan dari kewajiban hukumnya membentuk TP2GD hanya karena
berlindung di balik ketiadaan persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Hukum yang menuntut syarat yang mustahil dipenuhi (impossibility of
performance) berakibat pada matinya keadilan hukum itu sendiri.
3. Pelanggaran Terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
(Perlindungan Hak Moral Kehormatan Leluhur)
Ketentuan yang kaku dan diskriminatif ini secara nyata telah mengabaikan
partikularitas (kekhususan) sejarah nasional. Akibat pasal UU a quo,
Pemohon dirugikan hak moralnya untuk memulihkan, membersihkan, dan
menempatkan nama besar Sri Sultan Hamengku Buwono II pada kedudukan
terhormat di tingkat nasional sebagai Pahlawan Nasional, yang merupakan
hak milik imateriil dari para keturunannya yang sah.
4. Hubungan Kausalitas (Causal Verband)
Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang tidak terbantahkan:
a. Apabila Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2009 tidak dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah
Konstitusi (yaitu dengan memberikan pengecualian/diskresi bagi kasus
historis khusus tanpa memerlukan persetujuan mutlak otoritas tunggal
daerah maupun tanda tangan seluruh ahli waris melintasi abad), maka
Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak akan pernah membentuk
TP2GD, dan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian
hukum serta keadilan sejarah bagi leluhurnya akan selamanya
7
terbelenggu dan lumpuh demi hukum.
5. Pelumpuhan Hak Akibat Tidak Dibentuknya TP2GD Kabupaten
Wonosobo.
Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat spesifik,
aktual, dan nyata, dengan fakta hukum sebagai berikut:
Akibat adanya syarat implementatif berupa persetujuan mutlak dari Sultan
yang bertahta saat ini (Sri Sultan Hamengku Buwono X), Pemerintah
Kabupaten Wonosobo tidak membentuk TP2GD untuk memproses
pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan Hamengku Buwono II.
Tidak dibentuknya TP2GD ini mengebiri hak Pemohon sejak dari pintu
pertama birokrasi, sehingga usulan Pemohon mengalami jalan buntu
(deadlock) administratif di tingkat daerah.
6. Hubungan Hukum yang Tidak Langsung (Garis Silsilah)
Bahwa hak untuk mengusulkan gelar dan membela kehormatan leluhur
adalah hak keperdataan dan moral yang melekat pada Pemohon sebagai ahli
waris sah dari Sri Sultan Hamengku Buwono II (Sultan Sepuh).
Sultan yang bertahta saat ini (Sri Sultan Hamengkubuwono X) merupakan
keturunan dari garis lurus Sri Sultan Hamengku Buwono I hingga IX. Secara
hukum keperdataan, posisi Sultan saat ini tidak mewakili seluruh cabang
silsilah ahli waris dari keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono II yang
jumlahnya telah meluas melintasi berabad-abad (sejak wafat tahun 1828).
Menyerahkan nasib administrasi publik kepada persetujuan satu tokoh
adat/daerah yang tidak memiliki hubungan langsung dengan seluruh kluster
ahli waris pengusul adalah bentuk pembiaran negara terhadap kesewenang-
wenangan administratif.
7. Pelanggaran Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun
1945
Ketiadaan Kepastian Hukum yang Adil: Pemohon tersandera dalam
ketidakpastian karena pemenuhan hak konstitusionalnya digantungkan pada
kehendak subjektif (persetujuan/rekomendasi) pihak luar. Ketika Sultan yang
bertahta menahan persetujuan, instansi vertikal di daerah (Kabupaten
Wonosobo) ikut lumpuh dan menolak menjalankan kewajiban hukumnya
(membentuk TP2GD).
8
8. Diskriminasi Historis:
Aturan ini memperlakukan kasus historis khusus (Sri Sultan Hamengku
Buwono II yang memiliki sejarah politik kompleks dengan Keraton masa lalu
dan wafat 200 tahun lalu) sama rata dengan tokoh modern, sehingga
menciptakan diskriminasi yang merugikan kehormatan moral leluhur
Pemohon.
9. Hubungan Kausalitas (Causal Verband) yang Sempurna:
Jika Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
tidak dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi
(dengan memberikan pengecualian bagi kasus historis khusus), maka
Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan selamanya berlindung di balik
ketiadaan persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk tidak
membentuk TP2GD. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon untuk
mengusulkan gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan Hamengku Buwono II
akan selamanya mati di tingkat daerah tanpa pernah bisa dinilai secara
objektif di tingkat nasional.
Ad-3: Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual
1. Bahwa berlakunya Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2009 yang tidak memberikan pengecualian bagi kasus historis khusus,
secara nyata telah mengganjal, menghambat, dan mendiskriminasi hak
Pemohon beserta 80 (delapan puluh) ahli waris lainnya dalam mengusulkan
gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan Hamengku Buwono II;
2. Bahwa akibat kekakuan implementatif dari aturan tersebut, Pemohon
kehilangan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Negara, melalui regulasi yang
kaku, gagal memberikan mekanisme penyelesaian (diskresi) ketika syarat
administratif “tanda tangan seluruh ahli waris dan persetujuan mutlak”
mustahil dipenuhi secara sosiologis akibat rentang waktu sejarah yang telah
melintasi berabad-abad;
3. Bahwa Pemohon juga dirugikan hak moralnya atas kehormatan sejarah
leluhurnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun
1945. Hambatan formalistik-birokratis ini menghalangi hak Pemohon untuk
memperoleh pengakuan negara terhadap jasa-jasa heroik Sri Sultan
Hamengku Buwono II, sehingga menimbulkan kerugian immateriil yang
9
menetap bagi keturunan dan ahli waris yang sah.
Ad-4: Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
1. Adanya Aturan yang Kaku (Sebab):
Bahwa berlakunya Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 26 UU No. 20 Tahun
2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan secara tekstual
atau implementatif mensyaratkan adanya persetujuan mutlak secara
administratif dari Sultan yang bertahta saat ini (Sri Sultan Hamengku
Buwono X) serta tanda tangan seluruh ahli waris tanpa pengecualian.
2. Kondisi Spesifik Pemohon (Fakta Historis):
Bahwa secara historis, pasca-peristiwa Geger Sepehi 1812, terjadi
kerumitan silsilah dan fragmentasi di antara keturunan Trah Sri Sultan
Hamengku Buwono II, sehingga pengumpulan tanda tangan dari 80 ahli
waris yang tersebar menjadi hal yang mustahil secara administratif
(impossible of performance). Di sisi lain, syarat harus adanya persetujuan
dari Sri Sultan Hamengkubuwono X menciptakan kebuntuan hukum ketika
persetujuan tersebut tidak diberikan.
3. Kerugian Nyata Pemohon (Akibat):
Bahwa akibat berlakunya pasal UU tersebut yang tidak memberikan
pengecualian bagi kasus historis khusus, hak Pemohon (dan 80 ahli waris)
untuk mengusulkan gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan Hamengku
Buwono II menjadi terganjal dan terdiskriminasi. Pemohon kehilangan hak
atas kepastian hukum yang adil [Pasal 28D (ayat 1)] dan hak moral atas
kehormatan sejarah leluhurnya [Pasal 28H ayat (4)].
4. Penyumbatan Hak Konstitusional Pengusul:
Mengakibatkan
macetnya
hak
masyarakat
atau
daerah
untuk
mengusulkan tokoh yang berjasa secara objektif, hanya karena terganjal
oleh syarat subjektif kesepakatan keluarga/ahli waris atau restu satu
otoritas.
Kekosongan Hukum Veto Power: Menciptakan preseden di mana veto
atau ketiadaan tanda tangan dari satu orang ahli waris saja dapat
membatalkan seluruh proses pengusulan gelar, sekalipun tokoh tersebut
secara materiil-historis sangat layak menjadi Pahlawan Nasional.
10
Pencampuradukan Ranah Publik dan Domestik/Adat: Proses administrasi
negara (pemberian gelar oleh Presiden) menjadi sangat dependen dan
tersandera oleh dinamika internal adat kesultanan serta hubungan
keperdataan (ahli waris) yang sifatnya privat.
Ad-5: Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
1. Bahwa dipastikan dengan dikabulkannya Permohonan pengujian undang-
undang ini oleh Mahkamah Konstitusi khususnya dengan menyatakan
pasal-pasal
a
quo
inkonstitusional
bersyarat
(conditionally
unconstitutional) sepanjang tidak mengecualikan persetujuan mutlak
otoritas tunggal daerah untuk kasus tokoh sejarah abad ke-18/19 maka
kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
Dengan dikabulkannya permohonan ini, hambatan tirani administratif
tersebut akan runtuh, sehingga memberikan jalan keluar hukum (legal
remedy)
bagi
Pemerintah
Kabupaten
Wonosobo
untuk
segera
membentuk TP2GD dan memproses usulan gelar Pahlawan Nasional Sri
Sultan Hamengkubuwono II secara objektif demi keadilan sejarah.
III. Alasan-Alasan Permohonan
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 30 ayat
(2) juncto Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945 didasarkan pada alasan-alasan hukum (fundamentum
petendi) sebagai berikut:
1. Ketentuan A quo Menciptakan “Tirani Administratif” dan Menyerahkan
Veto Power Kepada Pihak Ketiga yang Mengabaikan Hak Keperdataan
Ahli Waris
Bahwa hak untuk memperjuangkan, memulihkan, dan membela kehormatan
sejarah leluhur merupakan hak moral sekaligus hak keperdataan yang
melekat secara sah pada Pemohon (yang merepresentasikan kepentingan
80 ahli waris sah Sri Sultan Hamengkubuwono II).
Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2009, baik secara tekstual maupun praktik implementatifnya, telah
membelokkan fungsi hukum publik menjadi instrumen kekuasaan subjektif.
11
Aturan
tersebut
mensyaratkan
adanya
persetujuan
mutlak
secara
administratif dari Sultan yang bertahta saat ini (Sri Sultan Hamengku Buwono
X).
Bahwa secara garis silsilah keperdataan, Sultan yang bertahta saat ini tidak
mewakili seluruh cabang keturunan dari Sri Sultan Hamengku Buwono II yang
telah meluas melintasi rentang waktu hampir 2 (dua) abad (sejak wafat tahun
1828).
Menyerahkan
lolosnya
proses
administrasi
negara
kepada
persetujuan sepihak tokoh adat/daerah yang berada di luar silsilah langsung
Pemohon adalah bentuk pembiaran negara terhadap pengebirian hak
keluarga Pemohon oleh pihak ketiga.
2. Ketentuan A quo Mengakibatkan Kelumpuhan Birokrasi di Kabupaten
Wonosobo (Actual Injury)
Bahwa akibat hukum yang nyata dari kekakuan ketentuan a quo adalah
munculnya ketakutan birokratis di tingkat daerah. Berdasarkan fakta aktual,
Pemerintah Kabupaten Wonosobo menolak atau tidak membentuk Tim
Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk memproses pengusulan
gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan Hamengkubuwono II, semata-mata
karena belum adanya “lampu hijau” atau persetujuan mutlak dari Sri Sultan
Hamengkubuwono X.
Bahwa tidak dibentuknya TP2GD ini secara serta-merta mengunci, menjegal,
dan mematikan seluruh proses administratif hak-hak keluarga Pemohon
sejak dari pintu pertama birokrasi, sehingga usulan Pemohon mengalami
jalan buntu (deadlock) permanen tanpa pernah bisa dinilai secara objektif di
tingkat nasional.
3. Ketentuan A quo Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin setiap warga
negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil. Namun, undang-undang a quo justru menciptakan ketidakpastian hukum
yang tidak adil dengan menggantungkan hak konstitusional Pemohon pada
kehendak subjektif satu otoritas tunggal daerah/adat.
Bahwa Negara gagal menyediakan mekanisme pengecualian atau jalan
keluar hukum (legal remedy) ketika instansi daerah (Pemkab Wonosobo)
lepas tangan dari kewajiban hukumnya membentuk TP2GD. Hukum yang
12
memaksakan syarat yang mustahil dipenuhi (impossibility of performance)
yakni mengumpulkan persetujuan yang disandera oleh dinamika politik lokal
adalah hukum yang kehilangan esensi keadilannya.
4. Ketentuan A quo Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945 tentang Perlindungan Hak Milik dan Kehormatan Leluhur
Bahwa nama baik, harkat, martabat, dan kehormatan sejarah leluhur adalah
bentuk immaterial property (hak milik imateriil) yang dilindungi oleh Pasal 28H
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa hak milik pribadi
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Bahwa ketentuan UU a quo yang kaku dan menyamaratakan seluruh kasus
sejarah tanpa melihat partikularitas khusus (di mana Sri Sultan HB II memiliki
sejarah politik melintasi tiga zaman dan wafat 200 tahun lalu) secara nyata
telah merampas hak moral Pemohon sebagai ahli waris untuk mendudukkan
kembali leluhurnya pada posisi terhormat di tingkat nasional sebagai
Pahlawan Nasional.
IV. Petitum
Berdasarkan segala uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan amar:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan pada permohonan a quo ke dalam Berita
Negara Republik Indonesia
Atau
Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi KTP a.n. Fajar Purwanto;
13
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Surat Silsilah Kekancingan Resmi Trah Sri Sultan HB
II;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Risalah, Notulen Rapat, Pemberitaan Media dan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda Kehormatan.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5023, selanjutnya disebut UU 20/2009) terhadap
UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.
14
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan
Pemohon pada tanggal 11 Juni 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan
Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025),
Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika
permohonan dan substansi sistematika dimaksud, yaitu ihwal berkenaan dengan
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita)
khusus pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar
pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan
untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang,
tanggal 11 Juni 2026, hlm. 10-21]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah,
Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat
belas) hari sejak tanggal 11 Juni 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 24 Juni
2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, Pemohon telah
menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 23
Juni 2026. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juni 2026, Mahkamah menyelenggarakan
sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan
pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya, perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-
paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah menilai syarat formil suatu permohonan
terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat
(1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai
berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
15
b. uraian
mengenai
perihal
yang
menjadi
dasar
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan. Dalam hal ini, permohonan Pemohon a quo telah menguraikan
perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan, hlm. 1-3], kedudukan hukum
Pemohon [vide Permohonan, hlm. 3-8], alasan-alasan permohonan (posita) [vide
Permohonan, hlm. 9-10], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide
Permohonan, hlm. 10-11].
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan
persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi
dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian antara
posita dan petitum. Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah disusun dan
memuat sistematika permohonan, namun penilaian perihal keterpenuhan syarat
formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, Mahkamah
juga akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap
bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan.
Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan
Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut:
16
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
Bahwa terhadap persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 51
ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 tersebut di atas, setelah
mencermati secara saksama ihwal permohonan a quo, Mahkamah mendapatkan
fakta hukum sebagai berikut.
Bahwa pada bagian identitas Pemohon menyebutkan norma yang menjadi
objek permohonan adalah norma Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024). Sementara itu, pada bagian
Kewenangan Mahkamah Pemohon menyebutkan norma yang menjadi objek
permohonan adalah Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2009. Selain itu, pada bagian alasan-alasan permohonan Pemohon menyebutkan
norma pasal yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 26
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan. Selanjutnya, pada bagian petitum, Pemohon menyebutkan norma
yang dimohonkan untuk dikabulkan adalah Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama
norma pasal yang menjadi objek permohonan telah ternyata Pemohon tidak
konsisten dalam penyebutan norma pasal dalam Undang-Undang a quo yang
menjadi objek permohonan pengujian. Oleh karena itu, terdapat ketidaktepatan
penyebutan norma pasal dalam Undang-Undang a quo yang menjadi objek
permohonan Pemohon maka mengakibatkan objek permohonan menjadi tidak jelas.
17
Selain fakta tersebut di atas, pada bagian uraian alasan-alasan
permohonan (posita), Pemohon hanya menyatakan norma Pasal 30 ayat (2) juncto
Pasal 26 UU 20/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Setelah
mencermati bangunan argumentasi Pemohon terkait dengan hal tersebut,
Mahkamah tidak menemukan uraian yang jelas dan memadai pertentangan norma
Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 26 UU 20/2009 dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam
hal ini, Pemohon hanya menyebutkan menguji norma Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal
26 UU 20/2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945 pada bagian uraian alasan-alasan permohonan [vide Permohonan, hlm.
9-10]. Bahkan, dari keseluruhan permohonan yang berjumlah 11 (sebelas) halaman,
alasan-alasan permohonan (posita) “hanya” diuraikan secara sumir dalam satu
halaman lebih. Sebab, Pemohon lebih banyak menguraikan alasan tidak
dibentuknya Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk memproses
pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Sri Sultan Hamengkubuwono II.
Andaipun Pemohon menyebutkan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28H ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945 namun sama sekali tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai
yang menunjukkan pertentangan antara norma Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 26
UU 20/2009 dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 dimaksud. Padahal, uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan
pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal
yang esensial dan menjadi dasar bagi Mahkamah untuk menilai ada-tidaknya
pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta tidak
tepatnya penulisan norma pasal yang menjadi objek permohonan Pemohon dan
dengan tidak adanya alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan
pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian
dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
18
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni,
tahun dua ribu dua puluh enam selesai diucapkan pukul 14.08 WIB oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
19
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ida Ria Tambunan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023, selanjutnya disebut UU 20/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. 14 [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan Pemohon pada tanggal 11 Juni 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan dan substansi sistematika dimaksud, yaitu ihwal berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita) khusus pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, dan memperjelas hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 11 Juni 2026, hlm. 10-21]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 11 Juni 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 24 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2026. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juni 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah menilai syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; 15 b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan. Dalam hal ini, permohonan Pemohon a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan, hlm. 1-3], kedudukan hukum Pemohon [vide Permohonan, hlm. 3-8], alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan, hlm. 9-10], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan, hlm. 10-11]. [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian antara posita dan petitum. Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah disusun dan memuat sistematika permohonan, namun penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut: 16 Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 68 PMK 7/2025 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. Bahwa terhadap persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 tersebut di atas, setelah mencermati secara saksama ihwal permohonan a quo, Mahkamah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada bagian identitas Pemohon menyebutkan norma yang menjadi objek permohonan adalah norma Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024). Sementara itu, pada bagian Kewenangan Mahkamah Pemohon menyebutkan norma yang menjadi objek permohonan adalah Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Selain itu, pada bagian alasan-alasan permohonan Pemohon menyebutkan norma pasal yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Selanjutnya, pada bagian petitum, Pemohon menyebutkan norma yang dimohonkan untuk dikabulkan adalah Pasal 33 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma pasal yang menjadi objek permohonan telah ternyata Pemohon tidak konsisten dalam penyebutan norma pasal dalam Undang-Undang a quo yang menjadi objek permohonan pengujian. Oleh karena itu, terdapat ketidaktepatan penyebutan norma pasal dalam Undang-Undang a quo yang menjadi objek permohonan Pemohon maka
