196/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 196/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Putra Arista Pratama L, ST. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Taman Tridaya Indah 1, Jalan Anyelir 2 Blok D1 Nomor 6 Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Aullya Wy Ridzky Regitafitri Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Taman Tridaya Indah 1, Jalan Anyelir 2 Blok D1 Nomor 6 Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 199/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 196/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 22 Oktober 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "UU MK". 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar..." 3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,. " Kewenangan ini juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." 4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang 3 terhadap UUD 1945. 5. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap UU MK itu sendiri, yang karena ketiadaan norma (unconstitutionality by omission) mengenai mekanisme eksekusi putusan, telah menimbulkan kekosongan hukum yang bertentangan dengan UUD 1945. 6. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa ketiadaan norma tersebut dalam UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum." dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." 7. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas UU MK. 8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini. II. OBJEK PERMOHONAN 1. Bahwa objek permohonan dalam perkara a quo adalah pengujian materil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa secara spesifik, permohonan ini menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) UU MK, yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..." 3. Bahwa Pasal a quo diuji karena, meskipun secara tegas memberikan sifat "final" pada putusan Mahkamah Konstitusi, pasal tersebut dan keseluruhan UU MK tidak memuat norma atau mekanisme apapun untuk menjamin pelaksanaan dari sifat final tersebut. Ketiadaan norma eksekutorial inilah 4 yang menjadi objek utama permohonan karena telah menimbulkan kekosongan hukum yang mencederai prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Untuk memenuhi syarat kedudukan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui yurisprudensinya, antara lain dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, telah menetapkan lima parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif. Para Pemohon berkeyakinan telah memenuhi seluruh parameter tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini: A. Kualifikasi Para Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia Bahwa Para Pemohon adalah seorang perorangan Warga Negara Indonesia, sebagaimana terbukti dari identitas yang terlampir. Dengan demikian, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. B. Kerugian Hak Konstitusional Akibat Ketiadaan Kepastian Hukum yang Adil 1. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang Diberikan oleh UUD 1945 Bahwa UUD 1945 memberikan jaminan hak konstitusional kepada Pemohon selaku warga negara. Hak yang relevan dengan permohonan ini adalah hak yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hak atas kepastian hukum yang adil ini merupakan pilar utama bagi setiap individu untuk dapat menata kehidupannya dalam suatu tatanan negara hukum yang teratur dan dapat diprediksi. 5 2. Hak Konstitusional Tersebut Dianggap Telah Dirugikan oleh Berlakunya UU MK Bahwa hak Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil secara fundamental dirugikan oleh berlakunya UU MK. Kerugian ini timbul bukan dari norma yang tertulis, melainkan dari kekosongan norma (legal vacuum) dalam UU MK mengenai mekanisme penegakan putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiadaan mekanisme ini menciptakan sebuah sistem di mana sifat "final dan mengikat" dari putusan Mahkamah Konstitusi menjadi bergantung pada kemauan politik (political will) cabang eksekutif dan legislatif, bukan pada suatu kewajiban hukum yang dapat dipaksakan. Hal ini secara langsung menciptakan kondisi ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang sistemik, di mana norma hukum tertinggi yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat diabaikan tanpa konsekuensi hukum yang jelas. 3. Kerugian Konstitusional Tersebut Bersifat Spesifik dan Aktual atau Setidaknya Potensial Bahwa kerugian yang dialami Pemohon bersifat spesifik, aktual, dan potensial. Sebagai seorang mahasiswa pascasarjana yang mendalami ilmu hukum, seluruh proses pendidikan, penalaran, dan proyeksi profesional Pemohon bertumpu pada asumsi dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memiliki hierarki norma yang jelas dan ditegakkan secara konsisten. Ketika putusan dari lembaga penjaga konstitusi—yang secara teoretis merupakan puncak dari penafsiran hukum—dapat diabaikan, maka seluruh bangunan ilmu hukum yang dipelajari Pemohon kehilangan landasan kepastiannya. Kerugian ini bersifat aktual karena Pemohon setiap hari dihadapkan pada paradoks antara doktrin supremasi konstitusi yang diajarkan di ruang kuliah dengan realitas pembangkangan konstitusional yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan. Kerugian ini juga bersifat potensial, karena sebagai calon praktisi hukum atau akademisi di masa depan, Pemohon akan beroperasi dalam sebuah sistem hukum yang kredibilitasnya terdegradasi, di mana nasihat hukum dan analisis yuridis menjadi tidak relevan jika putusan pengadilan tertinggi sekalipun dapat 6 dikesampingkan oleh kalkulasi politik. 4. Adanya Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband) antara Kerugian dan Berlakunya UU MK Bahwa terdapat hubungan kausalitas yang langsung dan tidak terbantahkan antara kekosongan norma dalam UU MK dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. UU MK, sebagai undang-undang organik yang seharusnya mengatur secara komprehensif segala aspek tentang Mahkamah Konstitusi, ternyata gagal menyediakan instrumen hukum untuk memastikan pelaksanaan putusannya. Kegagalan legislasi inilah yang menciptakan "lacuna eksekutorial" atau kekosongan eksekutorial. Lacuna inilah yang menjadi sebab langsung terjadinya "defisit penegakan" (enforcement deficit), di mana lembaga-lembaga politik merasa tidak terikat oleh suatu kewajiban hukum yang dapat dipaksakan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Defisit penegakan ini, pada gilirannya, adalah penyebab langsung dari ketidakpastian hukum sistemik yang merugikan hak konstitusional Pemohon. 5. Adanya Kemungkinan Bahwa dengan Dikabulkannya Permohonan, Kerugian Konstitusional Tidak Akan Terjadi Lagi Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan, Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merevisi UU MK dengan menambahkan norma yang mengatur mekanisme penegakan putusan yang efektif. Kehadiran mekanisme tersebut akan mengubah kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dari yang semula bersifat sukarela dan politis menjadi suatu kewajiban hukum yang terukur dan dapat ditegakkan. Hal ini akan secara langsung menghilangkan sumber ketidakpastian hukum yang menjadi inti kerugian konstitusional Pemohon. Dengan demikian, tatanan hukum akan menjadi lebih stabil, dapat diprediksi, dan selaras dengan prinsip negara hukum, yang pada akhirnya memulihkan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian UU MK ini. 7 IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi didesain oleh para reformis konstitusi sebagai "penjaga kemurnian konstitusi" (the guardian of the constitution). Untuk menjamin efektivitas perannya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 membekali putusan Mahkamah Konstitusi dengan sifat "final". Klausul "final" ini merupakan kunci dari seluruh bangunan kekuatan yudisial Mahkamah Konstitusi. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK (sebelum dihapus), ditegaskan bahwa sifat final tersebut mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, dan wajib dipatuhi oleh semua pihak. 2. Bahwa konsekuensi logis dari sifat final and binding tersebut adalah daya laku putusan yang bersifat erga omnes, atau berlaku untuk semua orang. Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan sebuah norma undang-undang karena bertentangan dengan UUD 1945, putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara (inter partes), tetapi berlaku bagi seluruh warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Secara de jure, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setara dengan perintah konstitusional absolut yang wajib dipatuhi. 3. Namun, setelah lebih dari dua dekade, idealisme konstitusional tersebut berbenturan keras dengan realitas politik. Kekuatan de jure yang absolut tidak serta-merta menjelma menjadi kepatuhan de facto. Muncul sebuah fenomena patologis yang diidentifikasi dalam kajian akademis sebagai "defisit penegakan" (enforcement deficit), di mana putusan Mahkamah Konstitusi, terutama yang bersifat non-self-executing (memerlukan tindakan lebih lanjut dari lembaga politik), seringkali tidak ditindaklanjuti. Kondisi ini disebabkan oleh adanya "lacuna eksekutorial" atau kekosongan mekanisme penegakan dalam desain kelembagaan ketatanegaraan Indonesia, yang menjadikan Mahkamah Konstitusi tak lebih dari "macan kertas". 4. Bahwa akar masalah dari defisit penegakan yang sistemik ini terletak pada cacat desain institusional dalam UU MK itu sendiri. Pasal 24C UUD 1945 memang telah meletakkan prinsip finalitas, namun adalah tugas undang- undang organiknya, yaitu UU MK, untuk menyediakan prosedur dan mekanisme untuk mengoperasionalkan prinsip tersebut agar 8 efektif dalam praktik. 5. Bahwa UU MK telah mengatur secara sangat rinci dan komprehensif mengenai hukum acara sebelum dan saat putusan diucapkan. Mulai dari tata cara pengajuan permohonan (Pasal 29-31), pendaftaran (Pasal 32-34), alat bukti (Pasal 36), hingga struktur dan isi putusan (Pasal 48). Namun, ironisnya, UU MK diam seribu bahasa mengenai fase setelah putusan diucapkan, khususnya terkait mekanisme untuk memastikan putusan yang bersifat non-self-executing ditaati dan dilaksanakan oleh adresat putusan (Presiden dan DPR). Tidak ada satu pasal pun dalam UU MK yang mengatur tentang konsekuensi hukum, sanksi, atau lembaga yang bertugas mengawal implementasi putusan. 6. Bahwa pengabaian legislatif (legislative omission) ini bukanlah sekadar kekosongan teknis, melainkan sebuah kegagalan struktural yang fundamental. Kegagalan ini secara langsung bertentangan dengan esensi negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebuah negara hukum tidak hanya dicirikan oleh adanya lembaga peradilan yang independen, tetapi juga oleh adanya jaminan bahwa putusan lembaga peradilan tersebut dihormati dan dilaksanakan. Ketika pelaksanaan putusan yudisial tertinggi diserahkan sepenuhnya pada "kehendak baik" atau kalkulasi untung-rugi politik, maka yang berlaku bukanlah supremasi hukum (supremacy of law), melainkan supremasi politik (supremacy of politics). Kondisi inilah yang secara langsung menciptakan ketidakpastian hukum yang sistemik dan mencederai hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa lacuna eksekutorial dalam UU MK bukan lagi sekadar hipotesis teoretis, melainkan sebuah realitas empiris yang telah terbukti melalui pola ketidakpatuhan yang berulang dan bahkan meningkat menjadi pembangkangan konstitusional aktif (constitutional disobedience). Berbagai penelitian secara konsisten mengonfirmasi adanya masalah kepatuhan yang bersifat struktural. Riset oleh Indonesian Legal Roundtable (ILR) periode 2003-2018 menunjukkan sekitar 27% putusan MK tidak dipatuhi sepenuhnya. Studi oleh Mahkamah Konstitusi dan Universitas Trisakti periode 2013-2018 mencatat angka ketidakpatuhan mencapai 23,87%. Data yang lebih baru dari Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) bahkan 9 mengindikasikan hanya sekitar 52% putusan MK yang ditindaklanjuti secara penuh. 8. Bahwa puncak dari krisis kepatuhan ini termanifestasi secara telanjang dalam saga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan UU Cipta Kerja "inkonstitusional secara bersyarat" karena cacat formil yang parah dan secara tegas memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan "perbaikan" dalam jangka waktu paling lama dua tahun, serta melarang penerbitan peraturan pelaksana baru yang bersifat strategis. Perintah "perbaikan" ini secara inheren menuntut proses legislasi ulang yang komprehensif dan partisipatif. Namun, respons dari Pemerintah dan DPR adalah sebuah manuver yang secara terang-terangan menihilkan substansi putusan, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tindakan ini merupakan bentuk pembangkangan konstitusional karena meniadakan proses legislasi normal yang justru menjadi inti koreksi Mahkamah Konstitusi. 9. Bahwa kasus UU Cipta Kerja bukanlah anomali. Pola ketidakpatuhan telah terjadi dalam berbagai putusan penting lainnya, yang menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik dan berakar pada ketiadaan mekanisme penegakan dalam UU MK. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berikut disajikan daftar contoh ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tabel 1: Daftar Contoh Ketidakpatuhan Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor Putusan MK Ringkasan Amar Putusan (Perintah kepada Pembentuk UU) Bentuk Ketidakpatuhan oleh Presiden/DPR/Lem baga Lain 1. 91/PUU-XVIII/2020 Menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan perbaikan partisipatif dalam 2 tahun. Menerbitkan Perppu No. 2/2022 untuk menggantikan UU, mengabaikan proses perbaikan yang diperintahkan. 10 2. 34/PUU-XI/2013 Membatalkan norma dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang membatasi Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali. Mahkamah Agung (sebagai lembaga negara) menerbitkan SEMA No. 7/2014 yang isinya bertentangan dengan putusan MK, yaitu tetap membatasi PK hanya satu kali. 3. 82/PUU-XI/2013 & 3/PUU-XII/2014 Membatalkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan memerintahkan pembentukan UU baru yang sejalan dengan putusan. UU Ormas pengganti yang dibentuk tidak sepenuhnya mengindahkan pertimbangan dan amar putusan MK. 4. 10/PUU-XV/2017 Membatalkan sejumlah ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pembentuk UU (Presiden dan DPR) tidak segera melakukan revisi terhadap UU yang substansinya telah dibatalkan oleh MK. 5. 27/PUU-XI/2013 Membatalkan frasa "diusulkan oleh" dalam Pasal 22 huruf c UU Komisi Yudisial terkait seleksi calon hakim agung. Pembentuk UU tidak merevisi UU sesuai dengan perintah putusan MK untuk menyelaraskan proses seleksi. 6. 1/PUU-XI/2013 Menyatakan beberapa pasal dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik inkonstitusional. Pembentuk UU tidak merevisi UU sesuai dengan putusan MK, membiarkan norma yang inkonstitusional tetap ada. 10. Bahwa rentetan bukti empiris di atas secara meyakinkan menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme eksekutorial dalam UU MK telah menciptakan kerugian konstitusional yang nyata dan berulang, merusak tatanan hukum, dan mengancam prinsip supremasi konstitusi. 11. Bahwa doktrin pemisahan kekuasaan yang dianut UUD 1945 bukanlah pemisahan yang kaku, melainkan pembagian kekuasaan yang dilengkapi 11 dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai mekanisme pengimbang terhadap kekuasaan legislasi yang dimiliki oleh Presiden dan DPR. Kewenangan pengujian yudisial adalah instrumen utama untuk memastikan cabang-cabang politik tersebut tidak melampaui batas-batas kewenangan yang digariskan oleh Konstitusi. 12. Bahwa sistem checks and balances ini menjadi timpang dan tidak efektif ketika cabang yudikatif (Mahkamah Konstitusi) tidak memiliki mekanisme balasan yang memadai untuk memastikan putusannya ditaati. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi dapat diabaikan tanpa konsekuensi, maka fungsi pengawasan yudisial menjadi lumpuh. Hal ini mengakibatkan konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali pada cabang eksekutif dan legislatif, sebuah kondisi yang sangat berbahaya bagi negara hukum demokratis dan bertentangan dengan semangat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme penegakan putusan bukanlah sekadar pelengkap prosedural, melainkan sebuah prasyarat struktural untuk menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat. 13. Bahwa kebutuhan akan mekanisme penegakan putusan pengadilan konstitusi bukanlah gagasan yang asing dalam praktik ketatanegaraan modern. Banyak negara demokrasi konstitusional yang matang telah mengantisipasi potensi ketidakpatuhan dan membangun instrumen untuk menanganinya. Di Jerman, misalnya, Pasal 31 ayat (1) Federal Constitutional Court Act secara tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Federal mengikat seluruh organ konstitusional Federasi dan Negara Bagian, serta semua pengadilan dan otoritas publik. Di Afrika Selatan, Pasal 165 ayat (5) Konstitusi mereka menyatakan bahwa "Sebuah perintah atau putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mengikat semua orang dan organ negara yang menjadi tujuannya", dan ayat (4) mewajibkan organ negara lain untuk membantu dan melindungi pengadilan guna memastikan efektivitasnya. Praktik perbandingan ini menunjukkan bahwa pengaturan mekanisme yang menjamin daya laku putusan mahkamah konstitusi adalah sebuah keniscayaan dan merupakan standar praktik terbaik dalam negara hukum modern. 14. Bahwa berdasarkan seluruh dalil di atas, telah terbukti secara yuridis, 12 teoretis, dan empiris bahwa ketiadaan norma mengenai mekanisme penegakan putusan dalam UU MK telah menyebabkan UU a quo secara materil bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang frasa "bersifat final" tidak dimaknai "mencakup jaminan pelaksanaan putusan melalui mekanisme yang efektif". 3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi guna memberikan daya laku eksekutorial terhadap sifat 'final' sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dengan menambahkan 1 (satu) Bab baru, yakni BAB VA PELAKSANAAN PUTUSAN, yang disisipkan di antara BAB V dan BAB VI, sehingga berbunyi sebagai berikut: “BAB VA PELAKSANAAN PUTUSAN Pasal 85A (1) Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non- self-executing dijamin oleh sebuah lembaga negara independen bernama Badan Eksekutor Konstitusi. (2) Badan Eksekutor Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memantau, mengoordinasikan, dan memastikan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga negara yang menjadi adresat putusan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 13 susunan, kewenangan, dan tata kerja Badan Eksekutor Konstitusi diatur dengan Undang- Undang.” 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Permohonan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Putra Arista Pratama L, ST; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Aullya Wy Ridzky Regitafitri; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 14 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) UU 7/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara online, yang diajukan oleh Putra Arista Pratama dan Auliya Wy Ridzky Regitafitri, bertanggal 21 Oktober 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 199/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025, tanggal 21 Oktober 2025 serta telah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 196/PUU-XXIIII/2025, tanggal 22 Oktober 2025; 2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2025, pukul 14.30 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 196/PUU-XXIIII/2025 dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan para Pemohon; 3. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Mahkamah telah memberikan nasihat terkait dengan materi permohonan para Pemohon, termasuk untuk melengkapi bukti-bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Bahwa pada tanggal 11 November 2025, pukul 15.00 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel Perbaikan Permohonan Nomor 196/PUU- XXIIII/2025 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan dan 15 penerimaan perbaikan permohonan, serta pengesahan alat bukti para Pemohon; 5. Bahwa dalam Sidang Perbaikan Permohonan tersebut, para Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan pemberitahuan perihal ketidakhadirannya secara sah menurut hukum. Selain itu, para Pemohon tidak pula menyampaikan perbaikan permohonan [vide Risalah Sidang, tanggal 11 November 2025, hlm. 1]. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa sekalipun para Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan tidak pula hadir pada sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan dan penerimaan perbaikan permohonan, serta pengesahan alat bukti para Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum acara, yaitu Pasal 41 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) yang menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasa Hukum tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok Permohonan berdasarkan Permohonan awal”. Berdasarkan ketentuan dimaksud, meskipun para Pemohon tidak hadir pada sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan dan penerimaan perbaikan permohonan, serta pengesahan alat bukti, Mahkamah memeriksa permohonan para Pemohon a quo berdasarkan permohonan awal. Bahwa berdasarkan permohonan awal dimaksud, Mahkamah mendapatkan fakta antara lain, alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon adalah berupa bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti para Pemohon tersebut tidak diberi meterai yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Dengan tidak diberikan materai sesuai Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 dimaksud, sekalipun 16 Mahkamah dapat mempertimbangkan permohonan awal, namun oleh karena permohonan awal pun tidak memenuhi syarat formil sebagaimana syarat permohonan pengujian undang-undang, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk pengajuan permohonan; [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 17 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 18 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto