PUU
Tahun 2026
195/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
Pemohon: Vendy Setiawan (Pemohon I), Lala Komalawati (Pemohon II), Susi Lestari (Pemohon III), dan Afifah Nabila Fitri (Pemohon IV)
Tanggal Putusan: 2026-06-29T14:25:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 195/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
: Vendy Setiawan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kp. Pasir Bayur, RT 2 RW 4, Mulyasari, Cilaku,
Cianjur, Jawa Barat
Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
: Lala Komalawati
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Pengukiran IV Nomor 31, RT 3 RW 2, Pekojan,
Tambora, Jakarta Barat, Daerah Khusus Jakarta
Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
: Susi Lestari
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kp. Cihideung, RT 3 RW 1, Gunungsari, Sukaratu,
Tasikmalaya, Jawa Barat
Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon III;
2
4. Nama
: Afifah Nabila Fitri
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Vila Gading Harapan Blok AS 4 Nomor 15, RT 26 RW
15, Babelan Kota, Babelan, Bekasi, Jawa Barat
Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon IV;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 April 2026 memberi kuasa kepada
Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Tri Stiawan, S.H., Cecep Sumarno, S.H.,
M.H., Alfani Hidayat, S.H., M.H., Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H., Syamsul
Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil., Rinto Maha, S.H., M.H., Antonius
Youngky, S.H., M.H., Kharisma Jomenta Subekti, S.H., M.M., Vicky Indra Saputra,
S.H., Ida Haerani, S.H., M.Kn., Evaningsih Aminullah, S.H., Valentisa Debby
Cynthia Putri, S.H., Miftachul Isti Almaidhah, S.H., dan Popi Ulandari, S.H., M.H.,
para Advokat dan Advokat Magang pada kantor hukum SITOMGUM Law Firm,
yang berdomisili hukum di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Level
3 Suite 304 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 - 53, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai -----------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 25 Mei 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 27 Mei 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
193/PUU/PAN.MK/AP3/05/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada tanggal
29 Mei 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23
Juni 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2026, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut.
3
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
1. Bahwa benar, Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun
1945 menyatakan:
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa benar, selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat
UUD NRI Tahun 1945:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa benar, lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa benar, berdasar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa benar, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
4
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bahwa benar, berdasar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, menyatakan:
Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu;
7. Oleh karenanya, MKRI berwenang mengadili perkara a quo, sebab
PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5678] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547];
8. Bahwa benar, berdasar uraian sebagaimana tersebut di atas, telah
nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek
permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh
PARA PEMOHON.
II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA
PEMOHON
1. Bahwa benar, Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa PARA
PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
5
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
2. Bahwa benar, berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu
PARA PEMOHON menguraikan kedudukan hukum [legal standing],
sebagai berikut:
2.1 PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum yang sama, yaitu
merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [Bukti P~3 sampai
Bukti P~6] dan berstatus sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa [Bukti P~7 sampai Bukti
P~10].
3. Bahwa benar, sebagaimana diuraikan, PARA PEMOHON memenuhi dan
memiliki kedudukan hukum [legal standing] sebagai perseorangan warga
negara Indonesia sehingga PARA PEMOHON dapat mengajukan
permohonan Pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya,
akan diuraikan kerugian konstitusional yang dialami PARA PEMOHON,
sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya
dalam perkara a quo.
4. Bahwa benar, semenjak Putusan MKRI Nomor: 006/PUU-III/2005 yang
kemudian dipertegas kembali antara lain dalam Putusan MKRI Nomor:
11/PUU-V/2007 telah menetapkan, bahwa untuk dapat mengajukan
permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945,
harus dapat menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional PARA
PEMOHON yang memenuhi lima syarat secara kumulatif.
5. Bahwa benar, ketentuan mengenai syarat kerugian konstitusional
tersebut kemudian juga tercermin dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagai berikut:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
6
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
6. Bahwa benar, hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA
PEMOHON dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang telah diatur dalam
beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian atau batu uji
dalam perkara a quo, yaitu:
6.1
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang
Dasar.”
6.2
Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Gubernur,
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
6.3
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Pemilihan
umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil setiap lima tahun sekali.”
6.4
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap
orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya.”
6.5
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
7
6.6
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.”
6.7
Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap
orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
7. Bahwa benar, hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin
dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal
sebagai berikut:
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678] sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547] yang menyatakan:
“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung
dan demokratis.”;
8. Bahwa benar, dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut, PARA
PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat
spesifik [aktual] maupun potensial sebagai berikut:
8.1. PEMOHON I adalah warga negara Indonesia yang telah terdaftar
dalam database Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun
2025 di Desa MULYASARI Kabupaten CIANJUR [Bukti P~11] dan
secara nyata serta terus-menerus bertanggungjawab dan akan
8
menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah melalui
mekanisme pemungutan suara langsung oleh rakyat pada
penyelenggaraan Pilkada;
8.2. PEMOHON I saat ini baru berusia 19 [sembilan belas] tahun yang
secara demografis merupakan bagian dari generasi pemilih jangka
panjang [long-term electorate], maka, ketidakpastian hukum yang
ditimbulkan oleh norma yang diuji a quo, mengakibatkan
PEMOHON I mengalami kerugian konstitusional yang jauh lebih
spesifik, sebab, ancaman terhadap mekanisme pemilihan langsung
dalam norma tersebut secara akumulatif akan mereduksi hak
partisipasi politik PEMOHON I dalam seluruh siklus Pilkada selama
puluhan tahun ke depan, yang pada akhirnya, secara nyata
berpotensi menciptakan pemisahan antara PEMOHON I sebagai
rakyat dengan proses politik dalam menentukan pemimpin
daerahnya secara langsung melalui pemungutan suara oleh rakyat di
masa yang akan datang;
8.3. PEMOHON II adalah warga negara Indonesia yang telah terdaftar
dalam database Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun
2025 di Kelurahan PEKOJAN Kota JAKARTA BARAT [Bukti
P~12], dan secara nyata serta terus-menerus bertanggung jawab
dan akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala
daerah melalui mekanisme pemungutan suara langsung oleh
rakyat pada penyelenggaraan Pilkada;
8.4. PEMOHON III adalah warga negara Indonesia yang telah terdaftar
dalam database Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun
2025 di Desa Gunungsari Kabupaten Tasikmalaya [Bukti P~13],
dan secara nyata serta terus-menerus bertanggung jawab dan
akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah
melalui mekanisme pemungutan suara langsung oleh rakyat pada
penyelenggaraan Pilkada;
8.5. PEMOHON IV adalah warga negara Indonesia yang telah terdaftar
dalam database Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun
2025 di Desa BABELAN KOTA Kabupaten BEKASI [Bukti P~14],
dan secara nyata serta terus-menerus bertanggung jawab dan
9
akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah
melalui mekanisme pemungutan suara langsung oleh rakyat pada
penyelenggaraan Pilkada;
8.6. PARA PEMOHON dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa
Program Studi Strata Satu [S1] Ilmu Hukum memiliki kedudukan
hukum yang spesifik, sebab secara kurikuler diwajibkan untuk
mengkaji dan bertanggung jawab secara akademik maupun moral
terhadap tegaknya prinsip hukum tata negara serta praktik
demokrasi elektoral, termasuk rezim hukum pemilihan kepala
daerah;
8.7. Keberlakuan norma a quo yang bersifat multitafsir tersebut, secara
nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi PARA PEMOHON
sebab menghambat PARA PEMOHON dalam menjalankan
tanggung jawab akademik serta pengabdian kepada masyarakat
[Bukti P~15] di bidang pendidikan hukum dan demokrasi
konstitusional. Ketidakpastian mengenai mekanisme pemilihan
langsung dalam norma a quo mengakibatkan PARA PEMOHON
mengalami kesulitan dalam memberikan kontribusi terhadap
pendidikan demokrasi serta penguatan kesadaran hukum
masyarakat, sebab kehilangan landasan norma yang secara tegas
dan berkepastian hukum dalam mengawal kedaulatan rakyat.
Dengan demikian, ketidakpastian norma a quo secara nyata
mengancam efektivitas hak PARA PEMOHON untuk berpartisipasi
secara kolektif, serta telah mengakibatkan PARA PEMOHON tidak
dapat secara optimal mendukung pembangunan pemerintahan
daerah yang demokratis sebagaimana menjadi bagian dari
tanggung jawab akademik dan pengabdian yang melekat pada
diri PARA PEMOHON, sehingga menimbulkan kerugian
konstitusional dan bertentangan dengan jaminan hak konstitusional
PARA PEMOHON.
8.8. Kekaburan frasa "secara langsung" pada undang-undang a quo,
secara aktual telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi
PARA PEMOHON berupa kekacauan berpikir [logical fallacy] antar
individu, kelompok maupun politik dan ketidakpastian epistemologis
10
[epistemic distress] dalam menjalankan tanggung jawab akademik,
selaku mahasiswa Program Studi Strata Satu [S1] Ilmu Hukum
Universitas Terbuka. Kerugian ini bersifat nyata dan konkret, yang
dibuktikan dengan terjadinya perdebatan akademis yang buntu di
dalam internal Forum Diskusi Ilmu Hukum Universitas Terbuka
[Bukti P~18]. Dalam forum tersebut, PEMOHON I mengalami
kesulitan mendasar untuk mempertahankan argumentasi hukum
bahwa kedaulatan dalam Pilkada berada di tangan rakyat,
disebabkan tidak adanya kepastian norma yang membatasi dan
mengunci bahwa kata "secara langsung" wajib diartikan "oleh
rakyat" melalui pemungutan suara;
8.9. Kekacauan berpikir dan kerentanan akademik yang dialami oleh
PARA PEMOHON semakin nyata dan "dipukul" secara telak oleh
adanya sikap dan wacana kelembagaan resmi dari pembentuk
undang-undang, sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Komisi II
DPR RI melalui rilis berita resmi DPR RI bertajuk “Komisi II:
Pilkada Melalui DPRD Miliki Landasan Konstitusional yang Kuat”
https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-II-Pilkada-Melalui-
DPRD-Miliki-Landasan-Konstitusional-yang-Kuat-62182 [Bukti P~16].
8.10. Otoritas pembentuk undang-undang secara formal mendalilkan
bahwa kata "demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 secara bebas, dapat ditafsirkan sebagai demokrasi tidak
langsung [melalui DPRD], serta menyatakan bahwa Pilkada tidak
termasuk dalam rezim Pemilihan Umum [Pasal 22E UUD NRI
Tahun 1945], sehingga mekanismenya mutlak menjadi open legal
policy yang dapat diubah sewaktu-waktu.
8.11. Mengaitkan hak menyaring calon kepala daerah sebagai hak
prerogatif Presiden berdasarkan sistem presidensial, sekaligus
mereduksi makna "demokratis" menjadi sekadar pemilihan di
tingkat DPRD, adalah lompatan logika [logical leap] yang merusak
doktrin otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945;
kontradiksi dan kekacauan konseptual secara resmi oleh
pembentuk undang-undang inilah yang melahirkan kebutuhan
mendesak bagi MKRI untuk menetapkan tafsir yang inklusif, rigid,
11
dan berkepastian hukum: bahwa Pilkada wajib dilaksanakan
melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat.
8.12. Bahwa
hantaman
argumen
dari
pembentuk
norma
a
quo
dikombinasikan dengan longgarnya rumusan frasa "secara langsung"
dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, menciptakan kontradiksi logis yang
destruktif bagi kurikulum hukum yang dipelajari oleh PARA
PEMOHON. Di satu sisi, PARA PEMOHON diajarkan secara
akademik mengenai asas kedaulatan rakyat, namun di sisi lain, teks
undang-undang a quo yang multitafsir membiarkan pembentuk
undang-undang memiliki ruang legal untuk mengeliminasi hak
pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa dianggap melanggar
hukum. Kondisi ini membuat landasan berpikir hukum PARA
PEMOHON runtuh, berada dalam ketidakpastian, dan kehilangan
kompas keadilan konstitusional dalam mengawal kedaulatan rakyat;
8.13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kerugian berupa kekacauan
berpikir ini tidak akan pernah selesai selama frasa "secara langsung"
dalam norma a quo dibiarkan mengambang tanpa limitasi yang tegas.
Oleh karena itu, demi memulihkan kepastian hukum yang adil (Pasal
28D ayat 1) serta menyelamatkan nalar hukum generasi mahasiswa
hukum selaku pemilih jangka panjang, Mahkamah Konstitusi sebagai
the guardian of the constitution harus turun tangan mengakhiri
perdebatan
ini
dengan
menyatakan
bahwa
frasa
tersebut
bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai: “dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh
rakyat, kecuali bagi daerah-daerah yang memiliki status kekhususan
atau keistimewaan yang berdasarkan undang-undang mekanisme
pemilihan kepala daerahnya diatur tersendiri.”
8.14. Rumusan frasa “secara langsung” maupun demokratis nya dalam
norma a quo, mengandung kekaburan determinasi sebab tidak
memberikan batasan normatif yang tegas, mengenai imperatif
keterlibatan rakyat melalui pemungutan suara langsung,
menempatkan PARA PEMOHON hanya sebagai objek legitimasi
prosedural politik tanpa jaminan partisipasi yang pasti.
Ketidakjelasan ini, menimbulkan ketidakpastian konstitusional yang
12
aktual bagi PARA PEMOHON sebagai pemilih aktif, sebab di
tengah dinamisnya wacana ketatanegaraan mengenai
pengembalian mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
[DPRD]:
https://kab-
tangerang.kpu.go.id/blog/read/8793_wacana-pilkada-dipilih-dprd
norma yang multitafsir ini, membuka ruang bagi pembentuk
undang-undang untuk sewaktu-waktu mengeliminasi hak pilih
langsung PARA PEMOHON tanpa melanggar tekstualitas undang-
undang, namun menyimpangi substansi prinsip kedaulatan rakyat.
Kondisi demikian, secara aktual saat ini yang menimbulkan multi tafsir
ketidakpastian hukum dan potensial sebagaimana telah diuraikan
sangat dapat merugikan PARA PEMOHON, sebab hak partisipasi
politik konstitusional PARA PEMOHON menjadi berada dalam
keadaan rentan [vulnerable] dan tidak memperoleh kepastian
perlindungan hukum yang memadai. Sehingga keberlakuan norma
a quo secara nyata telah mereduksi jaminan kepastian hukum
yang adil bagi PARA PEMOHON, sebagaimana diatur dalam UUD
NRI Tahun 1945 dan mengancam keberlangsungan hak partisipasi
politik PARA PEMOHON untuk menentukan sendiri pemimpin
daerahnya secara langsung serta untuk membangun bangsa dan
negara;
8.15. Sebagai warga negara yang telah dan akan secara nyata
menggunakan hak pilih langsung dalam pemilihan kepala daerah,
PARA PEMOHON memiliki ekspektasi konstitusional yang sah
[legitimate constitutional expectation] bahwa pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam Pilkada tetap diwujudkan melalui
mekanisme pemungutan suara langsung oleh rakyat. Ekspektasi
tersebut bukan asumsi subjektif, melainkan bersandar pada praktik
ketatanegaraan pasca reformasi, yang secara konsisten
menempatkan pemilih sebagai pelaku utama dalam menentukan
kepala daerah;
8.16. Rumusan frasa a quo yang tidak bersifat limitatif telah membuka
ruang penafsiran, bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat
13
dianggap tetap terpenuhi meskipun dilakukan melalui mekanisme
tidak langsung, sehingga secara tidak langsung menempatkan
PARA PEMOHON dalam posisi yang tidak memperoleh
perlindungan dan kesempatan partisipasi politik yang setara serta
berpotensi menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif,
terhadap hak partisipasi elektoral PARA PEMOHON dalam
pemilihan kepala daerah;
8.17. Risiko tersebut bersifat konkret dan berbasis pengalaman
ketatanegaraan, mengingat, Negara Republik Indonesia pernah
menerapkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD,
sebelum kemudian dikoreksi melalui reformasi Pilkada langsung;
8.18. Fakta historis tersebut, menunjukkan bahwa pergeseran desain
Pilkada dari langsung menjadi tidak langsung bukanlah sesuatu
yang hipotetis, melainkan pernah terjadi dan secara politik-hukum
selalu berpotensi untuk dihidupkan kembali, bilamana norma
undang-undang membuka ruang tafsir yang longgar. Dengan
adanya frasa a quo yang multitafsir, terdapat kemungkinan riil
bahwa pembentuk undang-undang di masa mendatang
menafsirkan
“secara
langsung”
atau
pun
juga
menafsirkan
konstitusional “demokratis”, tidak harus identik dengan pemungutan
suara langsung oleh rakyat;
8.19. Ruang multitafsir ini, secara konkret menempatkan PARA
PEMOHON pada posisi rentan kehilangan makna efektif dari
partisipasi elektoral yang selama ini dijalankan, sebab hak pilih
PARA PEMOHON berpotensi direduksi menjadi sekadar legitimasi
prosedural tanpa keterlibatan langsung dalam penentuan kepala
daerah. Dengan demikian, keberlakuan norma a quo secara nyata
mengancam efektivitas penggunaan hak PARA PEMOHON untuk
berpartisipasi secara kolektif dalam proses demokrasi daerah;
8.20. Kerugian konstitusional PARA PEMOHON bersifat potensial yang
sangat mungkin terjadi [reasonably foreseeable] dan memiliki
dasar faktual yang kuat. Frasa a quo yang tidak memberikan
batasan tegas mengenai keharusan pemungutan suara langsung
14
oleh rakyat, menciptakan ruang normatif terbuka bagi pembentuk
undang-undang untuk merancang ulang mekanisme Pilkada di
masa mendatang tanpa harus mempertahankan keterlibatan
langsung pemilih;
8.21. Risiko ini bukan bersifat spekulatif, melainkan rasional dan dapat
diperkirakan, mengingat, desain Pilkada merupakan ranah
kebijakan hukum yang secara historis, pernah mengalami
perubahan fundamental;
8.22. Dalam konteks tersebut, PARA PEMOHON sebagai bagian dari
generasi pemilih jangka panjang [long-term electorate] berada pada
posisi yang paling rentan terdampak dalam jangka panjang;
8.23. Secara demografis dan siklus elektoral, PARA PEMOHON akan
terus menggunakan hak pilihnya dalam beberapa periode Pilkada
ke depan, sehingga, setiap pelemahan makna pemilihan langsung,
akan secara langsung mengurangi ruang partisipasi elektoral yang
secara konstitusional dijamin bagi PARA PEMOHON;
8.24. Dengan kata lain, semakin muda usia pemilih, semakin panjang
pula horizon kerugian konstitusional yang berpotensi dialami,
bilamana norma a quo tetap multitafsir;
8.25. Oleh sebab itu, keberlakuan frasa a quo secara rasional dan
terukur menimbulkan ancaman konkret terhadap kesinambungan
hak partisipasi elektoral PARA PEMOHON di masa depan,
khususnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah, yang
melibatkan pemilih secara langsung. Kondisi demikian
menunjukkan adanya risiko konstitusional yang nyata, terhadap
jaminan kesempatan yang sama dalam pemerintahan
sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun
1945;
8.26. Kerugian konstitusional PARA PEMOHON bersifat spesifik dan
nyata, sebab PARA PEMOHON adalah pemilih, yang secara
langsung menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah
15
dan akan terus menggunakan hak tersebut dalam siklus Pilkada
berikutnya;
8.27. Keberlakuan frasa “secara langsung” dalam norma a quo yang
dirumuskan secara multitafsir, telah menimbulkan ketidakpastian
normatif yang aktual bagi PARA PEMOHON mengenai jaminan
keberlangsungan mekanisme pemungutan suara langsung oleh
rakyat dalam Pilkada;
8.28. Bahwa jaminan konstitusional terhadap mekanisme pemilihan kepala
daerah secara langsung oleh rakyat tidak dapat dipandang sebagai
kebijakan hukum yang bersifat dinamis tanpa batas (absolute open
legal policy), melainkan harus tunduk pada Teori Vested Rights (Hak
yang Diperoleh) sebagaimana dikembangkan oleh filsuf hukum
Friedrich Carl von Savigny dan Joseph Story. Teori Vested Rights
mengajarkan secara universal bahwa hak-hak yang telah diperoleh,
tumbuh, dan melekat secara wajar pada diri subjek hukum baik melalui
perkembangan hukum kodrat maupun pengakuan hukum positif
sebelumnya tidak boleh dirampas, direduksi, atau dihilangkan begitu
saja oleh lahirnya aturan hukum baru maupun akibat adanya
kekosongan hukum;
8.29. Bahwa hak PARA PEMOHON untuk memilih kepala daerah secara
langsung merupakan vested right (hak yang telah diperoleh dan
melekat secara sah) yang lahir dari rahim reformasi elektoral dan telah
dipraktikkan secara konsisten selama lebih dari dua dekade. Oleh
karena itu, rumusan frasa "secara langsung" dalam norma a quo yang
multitafsir dan membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk
sewaktu-waktu mengalihkan mekanisme pemilihan ke DPRD, secara
nyata menolak esensi doktrin Vested Rights. Kekaburan determinasi
norma tersebut mengancam akan merampas hak elektoral yang telah
melekat pada diri PARA PEMOHON demi kepentingan politik
pragmatis, yang pada akhirnya mencederai asas kepastian hukum dan
perlindungan subjek hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945;
16
8.30. Bahwa dengan menggunakan landasan Teori Vested Rights,
penguncian makna frasa "secara langsung" menjadi "dipilih melalui
pemungutan suara oleh rakyat" di dalam amar permohonan ini
merupakan suatu keniscayaan hukum. Hal ini diperlukan guna
memastikan bahwa hak konstitusional yang telah diperoleh oleh PARA
PEMOHON khususnya sebagai generasi pemilih jangka panjang
(long-term electorate) pada akhirnya dapat memperoleh perlindungan
hukum yang absolut dan tidak berada dalam posisi yang rentan
(vulnerable) terhadap upaya dekonstruksi hak pilih oleh para
pembentuk undang-undang di masa depan.
8.31. Disamping menimbulkan kerugian yang bersifat personal bagi
PARA PEMOHON, kekaburan norma a quo memiliki daya jangkau
yang luas dan sistemik terhadap desain pelaksanaan kedaulatan
rakyat, dalam pemilihan kepala daerah secara nasional. Ruang
multitafsir yang terbuka, berpotensi digunakan sebagai dasar
perubahan mekanisme Pilkada yang mengurangi keterlibatan
langsung pemilih;
8.32. Oleh sebab itu, kerugian yang dialami PARA PEMOHON tidak
bersifat hipotetis ataupun semata-mata kepentingan umum,
melainkan konkret, personal, dan relevan secara langsung,
sekaligus menunjukkan adanya kepentingan konstitusional yang
mendesak untuk memastikan norma a quo tidak terus menimbulkan
ketidakpastian dalam praktik ketatanegaraan.
9. Bahwa benar, setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifik [aktual]
maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka, berikut
uraian hubungan sebab akibat [causal link] antara kerugian
konstitusional PARA PEMOHON dan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan untuk diuji:
9.1. Kerugian konstitusional PARA PEMOHON mempunyai hubungan
sebab akibat yang langsung, spesifik, dan dapat ditelusuri secara
logis [clear traceable causal link] dengan keberlakuan frasa
“secara langsung” dalam norma a quo. Norma tersebut tidak
memuat batasan imperatif mengenai keharusan pemungutan suara
17
langsung oleh rakyat, sehingga secara normatif membuka ruang
interpretasi bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Pilkada
dapat didesain melalui mekanisme lain yang tidak melibatkan
pemilih secara langsung. Struktur norma yang demikianlah yang
menjadi sumber langsung [normative source of harm] dari
ketidakpastian yang dialami PARA PEMOHON;
9.2. Sebagai warga negara dengan usia muda yang telah
menggunakan hak pilih dalam Pilkada dan akan terus menjadi
pemilih dalam siklus elektoral berikutnya, PARA PEMOHON berada
dalam posisi yang secara langsung terdampak oleh setiap
ketidakjelasan desain normatif Pilkada. Ketika undang-undang
tidak memberikan jaminan tegas mengenai keharusan pemungutan
suara langsung oleh rakyat, maka, hak pilih PARA PEMOHON
kehilangan kepastian perlindungan hukumnya;
9.3. Dengan demikian, kerugian PARA PEMOHON tidak bergantung
pada peristiwa yang bersifat hipotetis, melainkan, telah timbul
semenjak norma multitafsir a quo berlaku dan menimbulkan
ketidakpastian aktual dalam penggunaan hak pilih PARA
PEMOHON;
9.4. Tanpa adanya frasa a quo yang kabur, tidak akan terdapat ruang
normatif untuk menafsirkan, bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam Pilkada, dapat dilakukan tanpa partisipasi langsung pemilih.
Oleh sebab itu, but-for test secara rasional terpenuhi, tanpa norma
yang multitafsir, PARA PEMOHON tidak akan berada dalam posisi
ketidakpastian konstitusional, sebagaimana dialami saat ini;
9.5. Selain memenuhi uji sebab faktual, norma a quo juga merupakan
penyebab langsung dari kerugian PARA PEMOHON, sebab secara
wajar dapat diperkirakan [reasonably foreseeable] bahwa rumusan
yang tidak limitatif mengenai “secara langsung”, akan digunakan
sebagai landasan justifikasi perubahan desain Pilkada di masa
depan;
9.6. Risiko tersebut memiliki basis historis, dalam dinamika pengaturan
Pilkada di Indonesia, sehingga, keterkaitannya dengan kerugian
PARA PEMOHON bersifat nyata dan bukan spekulatif;
18
9.7. Sebab bilamana MKRI memberikan pemaknaan konstitusional
bersyarat sebagaimana dimohonkan PARA PEMOHON, maka,
sumber ketidakpastian normatif yang merugikan PARA PEMOHON
akan tereliminasi, dan jaminan atas penggunaan hak pilih PARA
PEMOHON secara langsung dalam Pilkada akan memperoleh
kepastian hukum yang memadai;
9.8. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat yang utuh,
langsung, dan relevan secara konstitusional, antara berlakunya
norma a quo, kerugian PARA PEMOHON, dan kemungkinan
pemulihannya hanya dapat dipulihkan melalui putusan MKRI.
10. Bahwa benar, berdasar uraian kerugian konstitusional sebagaimana
telah dijelaskan di atas, PARA PEMOHON telah nyata mengalami
kerugian konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian dalam perkara a quo.
11. Oleh sebab itu, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum [legal
standing] untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Kedudukan hukum tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 51
ayat (1) beserta penjelasannya UU MK serta syarat kerugian
konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh MKRI antara lain dalam
Putusan MKRI Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan MKRI Nomor:
11/PUU-V/2007, yang selanjutnya juga tercermin dalam Pasal 4 ayat
(2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang.
III. ALASAN PERMOHONAN [POSITA]
1. Bahwa benar, perkara a quo pada hakikatnya tidak semata-mata
berkaitan dengan penafsiran terhadap suatu frasa dalam undang-
undang, melainkan, menyangkut persoalan konstitusional yang lebih
mendasar mengenai bagaimana prinsip kedaulatan rakyat dan
demokrasi konstitusional diwujudkan dalam sistem pemerintahan daerah
di Indonesia.
2. Bahwa benar, dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip
kedaulatan rakyat, setiap desain kelembagaan yang berkaitan dengan
19
proses pemilihan pejabat publik harus secara tegas dan jelas memastikan
bahwa rakyat tetap menjadi sumber legitimasi utama bagi
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
3. Bahwa benar, dalam perkembangan diskursus ketatanegaraan nasional
dalam beberapa tahun terakhir, muncul kembali wacana mengenai
kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari
sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan
melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD]. Wacana tersebut
tidak hanya berkembang dalam perdebatan akademik, melainkan juga
disampaikan oleh pejabat negara serta aktor politik dalam berbagai
forum publik, yang membahas evaluasi sistem pemilihan kepala daerah
di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar, sejumlah pernyataan pejabat publik menunjukkan, bahwa
opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali dipertimbangkan
sebagai salah satu alternatif dalam desain sistem demokrasi lokal di
Indonesia. Bahkan, pemerintah melalui pejabat eksekutif menyatakan
bahwa sistem pemilihan kepala daerah baik secara langsung oleh
rakyat maupun melalui DPRD sama-sama memiliki “plus dan minus”
[Bukti P~17].
5. Bahwa benar, diskursus mengenai kemungkinan perubahan sistem
pemilihan kepala daerah tersebut, juga berkembang di tingkat politik
nasional. Beberapa anggota parlemen menyatakan, bahwa pemilihan
kepala daerah melalui DPRD memiliki sisi positif dan negatif yang perlu
dipertimbangkan dalam kerangka efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan daerah serta desain desentralisasi.
6. Bahwa benar, berkembangnya diskursus tersebut menunjukkan bahwa
perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan
langsung oleh rakyat menuju mekanisme pemilihan melalui lembaga
perwakilan, bukanlah sekadar kemungkinan teoritis semata, melainkan,
merupakan wacana kebijakan yang nyata dan sedang menjadi bagian
dari perdebatan publik mengenai masa depan demokrasi lokal di
Indonesia.
7. Bahwa benar, berbagai organisasi masyarakat sipil telah menyampaikan
kekhawatiran, bahwa perubahan tersebut berpotensi menggeser prinsip
20
kedaulatan rakyat, yang selama ini diwujudkan melalui pemilihan kepala
daerah secara langsung oleh rakyat sebagai bagian dari konsolidasi
demokrasi pasca reformasi.
8. Bahwa benar, oleh sebab itu, setiap norma undang-undang yang
membuka ruang penafsiran yang dapat mengaburkan atau bahkan
mereduksi partisipasi langsung rakyat dalam proses pemilihan kepala
daerah, pada hakikatnya berpotensi menimbulkan persoalan
konstitusional yang serius.
9. Bahwa benar, norma yang dirumuskan secara kabur atau multitafsir
dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan desain demokrasi lokal
tanpa melalui proses perubahan konstitusi, yang pada akhirnya
berpotensi menggeser prinsip dasar kedaulatan rakyat, sebagaimana
dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
10. Bahwa benar, dalam kerangka tersebut, perkara a quo menghadirkan
pertanyaan konstitusional yang mendasar, yaitu, apakah norma undang-
undang dapat dibiarkan tetap berlaku bilamana norma tersebut
membuka kemungkinan tafsir yang berpotensi mengurangi bahkan
meniadakan partisipasi langsung rakyat dalam menentukan kepala
daerahnya?
11. Bahwa benar, pertanyaan konstitusional tersebut tidak hanya berkaitan
dengan kepentingan PARA PEMOHON sebagai warga negara, akan
tetapi, juga berkaitan dengan perlindungan prinsip demokrasi
konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara
keseluruhan.
12. Bahwa benar, sebagai pengawal konstitusi [the guardian of the
constitution], MKRI memiliki peran penting untuk memastikan, bahwa
setiap norma undang-undang tetap berada dalam koridor nilai-nilai
konstitusi, khususnya prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi yang
menjadi pondasi utama Negara Republik Indonesia.
13. Bahwa benar, penegasan konstitusional terhadap norma a quo melalui
putusan MKRI menjadi penting, untuk mencegah terjadinya kemunduran
demokrasi [democratic regression] dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
21
14. Bahwa benar, dalam negara demokrasi konstitusional, setiap potensi
kemunduran terhadap prinsip kedaulatan rakyat harus diuji secara
konstitusional sebelum perubahan tersebut benar-benar terjadi dalam
praktik ketatanegaraan.
15. Bahwa benar, MKRI sebagai penjaga konstitusi, memiliki peran yang
teramat sangat penting, untuk memastikan bahwa norma undang-
undang harus ditafsirkan secara tegas dan jelas tidak membuka ruang bagi
penafsiran yang berpotensi ataupun menimbulkan ketidak pastian huum,
menimbulkan kekacauan berfikir antar individu, yang pada akhirnya
menggerus prinsip demokrasi yang telah dibangun melalui reformasi
konstitusi.
16. Bahwa benar, bagi PARA PEMOHON sebagai warga negara Indonesia
yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam proses
demokrasi, berkembangnya wacana tersebut menimbulkan kekhawatiran
konstitusional yang nyata, mengenai kemungkinan terjadinya perubahan
mekanisme pemilihan kepala daerah, yang dapat mengurangi bahkan
meniadakan partisipasi langsung rakyat, dalam menentukan kepala
daerah.
17. Bahwa benar, kekhawatiran tersebut, menjadi semakin relevan bilamana
norma a quo tetap dipertahankan dalam bentuk yang kabur dan tidak
memberikan batasan konstitusional yang tegas, mengenai makna
pelaksanaan kedaulatan rakyat dan parameter demokratis dalam
pemilihan kepala daerah.
18. Bahwa benar, demi menjamin agar prinsip kedaulatan rakyat dan
demokrasi konstitusional tetap terjaga serta tidak mengalami
kemunduran dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, diperlukan
penegasan konstitusional oleh hakim konstitusi terhadap norma a quo
melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
19. Bahwa benar, dengan demikian, MKRI diharapkan dapat memberikan
kepastian konstitusional, mengenai batasan makna demokrasi dalam
pemilihan kepala daerah serta memastikan bahwa pelaksanaan
kedaulatan rakyat tetap berada dalam kerangka konstitusi.
22
20. Bahwa benar, adapun alasan-alasan konstitusional yang mendasari
permohonan pengujian norma a quo, diuraikan lebih lanjut sebagai
berikut:
20.1. Frasa “secara langsung” Bertentangan dengan Prinsip
Kedaulatan Rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945
20.1.1. Bahwa benar, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
menegaskan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,". Melalui
norma tersebut, konstitusi menempatkan rakyat sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi dan subjek utama bukan
sekadar objek kekuasaan yang memiliki otoritas penuh
untuk menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan
serta pihak-pihak yang akan menjalankan kekuasaan
tersebut, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat
pemerintahan daerah.
20.1.2. Bahwa benar, secara konseptual, prinsip kedaulatan
rakyat memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan
sekadar penegasan simbolik atau justifikasi formal
sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara. Prinsip
tersebut mengandung konsekuensi konstitusional bahwa
rakyat harus memiliki peran yang nyata, efektif, dan
substantif melalui mekanisme demokratis yang menjamin
partisipasi rakyat; oleh sebab itu, setiap pengaturan
hukum yang berkaitan dengan mekanisme penentuan
pejabat publik harus tetap, serta secara tegas dan jelas,
mempertahankan kedudukan rakyat sebagai pelaku
utama dalam pelaksanaan kedaulatan tersebut.
20.1.3. Bahwa benar, demi mencegah kedaulatan rakyat
dipahami semata-mata sebagai legitimasi simbolik yang
memberikan justifikasi formal bagi kekuasaan negara,
prinsip kedaulatan tersebut wajib diwujudkan secara
konkret dalam bentuk mekanisme institusional yang
memungkinkan pengisian jabatan dan penentuan siapa
23
yang akan menjalankan kekuasaan pemerintahan
dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penegasan
determinasi "secara langsung oleh rakyat" ini merupakan
prasyarat konstitusional yang tidak dapat ditawar agar
rakyat tetap berada pada posisi sentral sebagai pelaku
utama eksekusi kedaulatan.
20.1.4. Bahwa benar, dalam doktrin hukum tata negara modern,
prinsip kedaulatan rakyat adalah pondasi pembentukan
negara demokrasi yang dalam Negara Republik
Indonesia wajib diartikulasikan secara rigid. Namun,
esensi tersebut seketika runtuh ketika undang-undang
merumuskan mekanisme pemilihan dengan frasa yang
mengambang; setiap bentuk pengaturan hukum yang
membiarkan teks bermakna ganda atau melonggarkan
keterlibatan rakyat secara konseptual merupakan
pembatasan terselubung terhadap pelaksanaan prinsip
kedaulatan rakyat itu sendiri.
20.1.5. Bahwa benar, pemikiran klasik Jean-Jacques Rousseau
mengenai popular sovereignty menegaskan bahwa
kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari kehendak umum
[general will] rakyat sebagai pemilik sah kekuasaan
negara. Konsekuensi dari gagasan ini menuntut agar
undang-undang memberikan jaminan tekstual yang tegas
dan jelas; artinya, pilihan atas pihak yang menjalankan
kekuasaan negara harus lahir dari eksekusi hak secara
langsung oleh rakyat, bukan diserahkan pada ruang
diskresi legislatur yang sewaktu-waktu dapat
membelokkan mandat tersebut kembali ke lembaga
perwakilan.
20.1.6. Bahwa benar, dengan demikian, keterlibatan rakyat
dalam proses politik bukanlah sekadar prosedur
administratif kelolosan pemilu, melainkan perwujudan
substansial dari kedaulatan itu sendiri. Oleh karena itu,
frasa “secara langsung” di dalam undang-undang a quo
24
wajib dimaknai dan dikunci secara tegas “oleh rakyat”,
serta mutlak tidak boleh dirumuskan secara kabur
[obscuur] tanpa subjek hukum yang jelas; sebab
kekaburan teks frasa tersebut secara aktual melahirkan
ketidakpastian konstitusional [constitutional uncertainty]
yang rawan membuka celah manipulasi atas locus
kedaulatan rakyat.
20.1.7. Bahwa benar, perkembangan teori demokrasi modern
melalui konsep political sovereignty oleh A.V. Dicey
menegaskan rakyat sebagai otoritas politik tertinggi yang
legitimasi pemerintahannya wajib bersandar pada
persetujuan rakyat melalui mekanisme yang pasti. Dalam
sistem demokrasi modern, legitimasi tersebut tidak hanya
bergantung pada tingkat keterlibatan fisik rakyat,
melainkan pada keberadaan norma hukum yang tegas,
pasti, dan tidak menimbulkan multitafsir.
20.1.8. Bahwa benar, oleh karena itu, ketiadaan penegasan
subjek dalam norma a quo ditolak oleh rakyat yang
menghendaki ketegasan tekstual agar frasa "secara
langsung" dikunci menjadi "secara langsung oleh rakyat".
20.1.9. Bahwa benar, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.
menjelaskan bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945
periode 1999~2002 menandai transformasi dari model
demokrasi elitis yang didominasi mekanisme perwakilan
terbatas, menuju model demokrasi partisipatif. Paradigma
baru pasca~Reformasi ini memposisikan rakyat bukan
lagi sebatas sumber legitimasi formal, melainkan sebagai
aktor utama yang aktif menentukan arah pemerintahan;
penguatan signifikan ini menuntut pemaknaan undang-
undang yang rigid bahwa pengisian jabatan publik harus
diwujudkan melalui pemilihan yang secara pasti dan
tegas dimaknai dipilih secara langsung oleh rakyat.
20.1.10. Bahwa benar, penerapan mekanisme pemilihan langsung
terhadap pejabat eksekutif pasca-perubahan konstitusi
25
merupakan instrumen serta upaya konstitusional untuk
memastikan bahwa legitimasi kekuasaan benar-benar
bersumber secara murni dari pemegang kedaulatan.
Dengan demikian, pemilihan langsung bukanlah sekadar
prosedur administratif dalam proses politik, melainkan
instrumen konstitusional yang mewajibkan adanya
jaminan hukum yang nyata dan tegas.
20.1.11. Bahwa benar, membiarkan frasa "secara langsung"
mengambang tanpa ketegasan kalimat "oleh rakyat"
merupakan bentuk pengabaian terhadap sejarah
transformasi konstitusional dan mencederai asas
kepastian hukum elektoral warga negara.
20.1.12. Bahwa benar, dalam kerangka demokrasi konstitusional
dan sistem desentralisasi demokratis, pemilihan kepala
daerah bukan sekadar prosedur administratif formal,
melainkan bentuk konkret manifestasi kedaulatan rakyat
di tingkat lokal. Melalui jaminan hak yang tegas dan
jelas untuk memilih secara langsung, rakyat diposisikan
sebagai pelaku utama [primary actor] yang tidak hanya
memberikan legitimasi politik yang kuat bagi kepala
daerah untuk memimpin eksekutif, melainkan juga
menjalankan fungsi pengawasan, evaluasi, dan kontrol
politik yang menciptakan akuntabilitas vertikal secara
nyata
20.1.13. Bahwa benar, oleh sebab itu, setiap pengaturan hukum
pemilu wajib mempertahankan esensi tersebut agar
mandat kekuasaan daerah tetap berada dalam kendali
murni rakyat berdasarkan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945.
20.1.14. Bahwa benar, bilamana mekanisme institusional
kedaulatan rakyat yang semula bersifat partisipatif dan
terbuka didegradasi, dilemahkan, atau digantikan dengan
mekanisme yang elitis dan terbatas, maka secara teoritis
dan praktis ketatanegaraan telah terjadi penyempitan
26
ruang politik warga negara. Dalam literatur hukum tata
negara dan ilmu politik kontemporer, fenomena
pelemahan nilai demokrasi melalui pergeseran norma
hukum secara perlahan ini diidentifikasi sebagai bentuk
constitutional erosion [erosi konstitusional] dan
democratic backsliding [kemunduran demokrasi]; sebuah
kondisi berbahaya di mana karakter sistem demokrasi
bergeser menjadi tertutup akibat berkurangnya peran
utama rakyat dalam menentukan arah pemerintahan dan
memilih pemimpinnya sendiri.
20.1.15. Bahwa benar, dalam perkara a quo, ancaman
constitutional erosion dan democratic backsliding tersebut
justru dipicu secara nyata oleh ketidakpastian tekstual
frasa "secara langsung" dalam ketentuan Pasal 1 angka
1 UU Pilkada; meskipun secara konseptual frasa tersebut
dimaksudkan sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan
rakyat, ketiadaan penegasan kalimat "oleh rakyat" di
dalam undang-undang telah mereduksi hakikat
pelaksanaan hak politik warga negara.
20.1.16. Bahwa benar, pembiaran terhadap rumusan yang
mengambang dan tanpa determinasi subjek hukum yang
tegas ini, pada hakikatnya merupakan celah pelemahan
kedaulatan yang menempatkan rakyat bukan lagi
sebagai pelaku utama, sehingga mutlak diperlukan tafsir
konstitusional yang mengunci frasa tersebut menjadi
"secara langsung oleh rakyat" demi membentengi hak
konstitusional yang dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945.
20.1.17. Bahwa benar, legitimasi demokratis suatu jabatan publik
khususnya kepala daerah yang memegang fungsi
eksekutif luas dan berdampak langsung pada kehidupan
masyarakat lokal wajib bersandar pada pertautan tiga
doktrin utama: popular sovereignty sebagai sumber
utama legitimasi kekuasaan, mandate theory sebagai
27
dasar penerimaan kuasa atas nama kepentingan publik,
dan delegated sovereignty sebagai konstruksi
pendelegasian kekuasaan dalam jangka waktu tertentu.
Konsekuensi logis dari rangkaian teori ketatanegaraan
tersebut menegaskan bahwa setiap desain normatif
pengisian jabatan pemerintahan harus dirancang secara
rigid untuk memastikan bahwa seluruh mandat politik
dan proses delegasi kekuasaan benar-benar bersumber
dari persetujuan murni rakyat selaku pemegang
kedaulatan tertinggi, sebagaimana dimandatkan Pasal 1
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
20.1.18. Bahwa benar, keterlibatan rakyat dalam menentukan
kepala pemerintahan daerah tidak sekadar memiliki arti
prosedural~administratif, melainkan memiliki makna
substantif dalam menegakkan prinsip democratic
accountability [akuntabilitas demokratis]. Melalui
mekanisme pemilihan langsung, sistem demokrasi
memberikan ruang konstitusional yang nyata bagi rakyat
untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol politik
guna menilai, mengawasi, serta mengevaluasi
keberlanjutan kepemimpinan daerah secara terbuka; oleh
karena itu, setiap pengaturan hukum pemilu, wajib
menempatkan rakyat sebagai pelaku utama [primary
actor], demi menjaga hubungan pertanggungjawaban
politik yang kuat antara penyelenggara negara dan
rakyat yang memberikan mandat kekuasaan tersebut.
20.1.19. Bahwa benar, bilamana undang-undang membiarkan
ketentuan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah
dirumuskan secara longgar melalui frasa "secara
langsung" tanpa penegasan klausul subjek "oleh rakyat",
maka, desain normatif tersebut secara nyata membuka
celah bagi terjadinya pengurangan dan penggeseran
peran rakyat. Ketidakpastian tekstual ini berpotensi besar
membelokkan karakter pelaksanaan kedaulatan di tingkat
28
daerah dari mekanis yang bersifat partisipatif menuju
mekanisme yang terbatas, elitis, dan menjauh dari
kehendak rakyat; walhasil, ketiadaan ketegasan kalimat
tersebut melemahkan legitimasi demokratis pejabat
publik dan mereduksi hakikat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945, sehingga frasa "secara langsung" dalam
ketentuan a quo mutlak harus dipertegas demi menjaga
keutuhan bangunan negara demokrasi konstitusional.
20.1.20. Bahwa benar, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana
diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
secara inheren mengandung dimensi kesetaraan politik
[political equality], yang menjamin bahwa setiap warga
negara memiliki kedudukan yang setara dan nilai suara
yang sama [one person, one vote, one value] dalam
menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Dalam
doktrin demokrasi konstitusional, prinsip kesetaraan ini
berpretensi pada pemenuhan syarat democratic
legitimacy of executive authority [legitimasi demokratis
otoritas eksekutif], yang menegaskan bahwa setiap
pemegang kekuasaan eksekutif termasuk kepala daerah
yang memegang kewenangan luas atas kebijakan publik,
pengelolaan sumber daya, dan anggaran daerah wajib
memperoleh legitimasi elektoral yang kokoh dan
bersumber langsung dari rakyat sebagai pemilik
kedaulatan tertinggi.
20.1.21. Bahwa benar, legitimasi demokratis yang diperoleh
langsung dari rakyat memiliki implikasi kausalitas
terhadap lahirnya mekanisme akuntabilitas politik
[democratic accountability] dan hubungan moral-politik
yang bertanggung jawab antara pemerintah daerah dan
masyarakat. Melalui mekanisme pemilihan langsung yang
tegas, rakyat di tingkat daerah diposisikan sebagai
subjek politik utama dalam ekosistem demokrasi lokal
[local democracy] yang memiliki instrumen nyata untuk
29
memberikan penghargaan politik [political reward] berupa
dukungan elektoral ulang, atau sebaliknya, menjatuhkan
sanksi politik [political sanction] berupa penolakan
elektoral terhadap pejabat publik yang dinilai gagal
memenuhi ekspektasi publik.
20.1.22. Bahwa benar, bilamana undang-undang membiarkan
mekanisme pemilihan kepala daerah dirumuskan secara
kabur melalui frasa "secara langsung" tanpa kelanjutan
klausul subjek "oleh rakyat", maka, kelonggaran tekstual
tersebut seketika mengancam dimensi kesetaraan politik
dan mencederai hubungan akuntabilitas demokratis di
tingkat lokal; ketiadaan determinasi subjek hukum yang
rigid dalam norma a quo berpotensi mengikis derajat
kedaulatan rakyat dan mereduksi kontrol publik, sebab,
teks yang mengambang membuka celah bagi legislatur
untuk sewaktu-waktu menggeser locus pemilihan ke
ranah elitis; oleh karena itu, demi menjaga keutuhan
sistem ketatanegaraan secara keseluruhan, frasa "secara
langsung" dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada wajib
dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai
secara pasti dan tegas: "secara langsung oleh rakyat."
20.1.23. Bahwa benar, dalam kerangka desentralisasi demokratis,
demokrasi lokal [local democracy] pada hakikatnya
bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah
tidak sekadar berfungsi sebagai perpanjangan tangan
administratif pemerintah pusat, melainkan, sebagai
institusi otonom yang memperoleh legitimasi mandiri dari
masyarakat daerah; konsekuensinya, kepala daerah
wajib diposisikan sebagai pemimpin politik yang
memegang mandat langsung dari rakyat di daerah yang
dipimpinnya, bukan sekadar pejabat administratif biasa.
Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan
mekanisme utama untuk mengonkretkan esensi tersebut,
yang memungkinkan masyarakat daerah menyalurkan
30
aspirasi politik secara langsung, sekaligus menciptakan
sarana kontrol politik berkala guna menilai dan
mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
20.1.24. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi konstitusional,
pelaksanaan kedaulatan rakyat secara mutlak menuntut
agar proses penentuan pejabat publik tidak didominasi
oleh kelompok elit politik tertentu [elite capture],
melainkan harus memberikan ruang partisipasi seluas-
luasnya kepada warga negara. Kajian hukum tata negara
dan ilmu politik menegaskan, bahwa dominasi aktor
politik elitis yang terbatas dalam penentuan pejabat
publik merupakan faktor utama yang merusak kualitas
demokrasi, sebab, ia mereduksi kekuasaan pemerintahan
menjadi sekadar hasil kompromi politik transaksional
antar~elit; akibatnya, ruang partisipasi publik menyempit
secara drastis dan menggeser karakter kedaulatan
rakyat dari mekanisme yang bersifat partisipatif menjadi
mekanisme yang elitis~oligarkis.
20.1.25. Bahwa benar, celah kemunduran menuju mekanisme
elitis yang mematikan pilar desentralisasi demokratis
tersebut justru terbuka lebar akibat kelonggaran tekstual
frasa "secara langsung" dalam Pasal 1 angka 1 UU
Pilkada.
20.1.26. Bahwa benar, ketika undang-undang membiarkan frasa
tersebut mengambang tanpa ketegasan kalimat "oleh
rakyat", norma a quo gagal memberikan jaminan, bahwa
proses penyaluran aspirasi dan pemegang mandat
adalah rakyat itu sendiri. Cacat tekstual ini menciptakan
ketidakpastian hukum yang rawan dimanipulasi oleh
legislator untuk sewaktu-waktu menyempitkan peran
masyarakat dan melimpahkan otoritas pemilihan kepada
lembaga perwakilan [DPRD]
20.1.27. Bahwa benar, oleh karena itu, demi membentengi
kedaulatan lokal dari cengkeraman kompromi elit, frasa
31
"secara langsung" mutlak harus dikunci dengan
pemaknaan bersyarat: "secara langsung oleh rakyat."
20.1.28. Bahwa benar, dominasi elit politik dalam penentuan
kepala daerah, secara nyata mendistorsi orientasi
kebijakan pemerintahan daerah, memutus hubungan
langsung antara pemimpin lokal dan konstituen, serta
memicu ketergantungan kepala daerah pada kepentingan
elitis alih-alih masyarakat luas; dalam jangka panjang,
penyematan ruang partisipasi ini tidak hanya
melemahkan kualitas demokrasi lokal, melainkan juga
mengikis partisipasi politik dan rasa memiliki [sense of
belonging] masyarakat terhadap jalannya roda
pemerintahan
20.1.29. Bahwa benar, oleh karena itu, setiap pengaturan hukum
yang membuka celah bagi dominasi elit harus dicermati
secara ketat dalam perspektif konstitusional karena
nyata-nyata mereduksi kedudukan rakyat sebagai aktor
utama [primary actor] pemegang kedaulatan
sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945.
20.1.30. Bahwa benar, ketidakpastian jaminan konstitusional
tersebut justru berakar dari kekaburan konstruksi
normatif Pasal 1 angka 1 UU Pilkada yang sekadar
menggunakan frasa "secara langsung" tanpa penegasan
klausul subjek hukum pengeksekusinya; cacat tekstual
ini bukanlah persoalan teknis pengaturan sistem
pemilihan belaka, melainkan menyangkut prinsip
fundamental ketatanegaraan yang rawan dimanipulasi
oleh legislator untuk menggeser mekanisme partisipatif
yang
inklusif
menjadi
mekanisme
yang
elitis~representatif. Pembiaran terhadap norma a quo
yang mengambang tanpa kejelasan konstitusional,
membawa risiko reduksi kedaulatan rakyat secara
bertahap, sehingga pengujian terhadap norma pasal a
32
quo menjadi sangat penting dan mendesak untuk
mengukuhkan desain pilkada ke koridor konstitusi yang
murni.
20.2. Makna “secara langsung” dalam Norma a quo Bertentangan
dengan Mandat Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
20.2.1. Bahwa benar, ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945 yang menentukan bahwa gubernur, bupati,
dan walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan daerah "dipilih secara demokratis"
merupakan norma konstitusional fundamental yang
membatasi kewenangan pembentuk undang-undang
[open legal policy] dalam merancang sistem pemilihan
kepala daerah.
20.2.2. Bahwa benar, meskipun pengaturan teknis
operasionalnya didelegasikan kepada undang-undang,
desain regulasi tersebut secara mutlak tidak boleh keluar
dari koridor makna historis dan filosofis dari mandat
konstitusi tersebut
20.2.3. Bahwa benar, oleh sebab itu, MKRI wajib memberikan
pemaknaan yang jelas dan tegas terhadap frasa "dipilih
secara demokratis" agar pembentuk undang-undang
memiliki panduan batas yang rigid dan tidak menafsirkan
asas demokratis secara bebas, demi kepentingan politik
pragmatis.
20.2.4. Bahwa benar, dalam doktrin hukum tata negara, istilah
"demokratis" dalam konteks pengisian jabatan publik
tidak sekadar menunjuk pada eksistensi prosedur
pemilihan formal semata, melainkan mengandung makna
substantif normatif mengenai kualitas karakter proses
politik yang wajib diwujudkan; kualitas demokratis
tersebut dicirikan oleh adanya ruang partisipasi politik
warga negara yang luas, kompetisi yang adil dan
terbuka di antara para kandidat, serta ketersediaan
33
mekanisme pemilihan yang menjamin rakyat dapat
menyalurkan preferensi politiknya secara bebas.
20.2.5. Bahwa benar, dengan demikian, setiap upaya
mengaburkan subjek pemilih dalam undang-undang
merupakan pengingkaran terhadap substansi nilai
demokratis yang dikehendaki Pasal 18 ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945.
20.2.6. Bahwa benar, pemaknaan konstitusional terhadap frasa
“dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD
NRI Tahun 1945 tidak dapat dilakukan secara tekstual
belaka, melainkan harus dibedah melalui metode
penafsiran yang komprehensif, mulai dari penafsiran
sistematis, historis, hingga penafsiran berdasarkan tujuan
pembentukan norma [teleological interpretation]. Secara
historis dan filsafat hukum, ketentuan pasal a quo
merupakan produk langsung dari agenda reformasi
ketatanegaraan yang menolak keras watak rezim masa
lalu yang sangat sentralistik dan tertutup dalam
pengisian jabatan kepala daerah.
20.2.7. Bahwa benar, oleh karena itu, pelacakan terhadap
original intent [maksud asli] para perumus perubahan
konstitusi secara terang benderang menunjukkan bahwa
peletakan frasa tersebut sengaja ditujukan untuk
memperkuat basis legitimasi kepemimpinan daerah
melalui proses politik yang partisipatif dan inklusif.
20.2.8. Bahwa benar, risalah sidang perubahan UUD NRI Tahun
1945 merekam diskursus panjang yang menghendaki
agar kepala daerah sebagai pemegang otoritas eksekutif
lokal tidak lagi ditentukan melalui mekanisme
administratif yang birokratis atau proses politik tertutup
yang didikte oleh oligarki kekuasaan.
20.2.9. Bahwa benar, pembentuk konstitusi secara sadar
mencantumkan frasa “dipilih secara demokratis” sebagai
standar konstitusional yang kaku [rigid] untuk membatasi
34
ruang gerak pembentuk undang-undang, sehingga,
mereka tidak memiliki keleluasaan tanpa batas [open
legal policy] untuk mendefinisikan kata "demokratis"
secara bebas menurut selera politik kontemporer.
Konsekuensinya, setiap regulasi turunan mengenai tata
cara pemilihan kepala daerah wajib tunduk dan searah
dengan nilai-nilai demokrasi substantif yang telah
digariskan oleh para perumus konstitusi.
20.2.10. Bahwa benar, ketika undang-undang mengaburkan
makna "dipilih secara demokratis" dengan sekadar
mencantumkan frasa "secara langsung" tanpa
penegasan subjek "oleh rakyat", pembentuk undang-
undang secara nyata telah melompati batas-batas
konstitusional dan mengkhianati original intent Pasal 18
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Kelonggaran normatif ini
membuka risiko kembalinya model pengisian jabatan
yang elitis dan transaksional yang dahulu telah dikubur
oleh semangat reformasi.
20.2.11. Bahwa benar, oleh karena itu, sangat beralasan hukum
bagi MKRI untuk mengintervensi kekosongan tafsir ini
dan menegaskan bahwa pemaknaan historis~teleologis
dari mandat konstitusi tersebut hanya sah bilamana
diletakkan pada penafsiran konstitusional bersyarat:
pemilihan harus dilakukan "secara langsung oleh rakyat."
20.2.12. Bahwa benar, dalam Putusan MKRI Nomor: 14/PUU-
XI/2013, terkait pengujian undang-undang pemilihan
umum presiden dan wakil presiden, Mahkamah telah
meletakkan Landmark Decision mengenai pentingnya
membangun desain sistem pemilihan umum yang
rasional, sistematis, dan konsisten dalam kerangka
demokrasi konstitusional. Melalui pertimbangan hukum
paragraf [3.17], Mahkamah menegaskan bahwa
penataan sistem pemilu tidak boleh parsial melainkan
harus dipandang sebagai satu kesatuan mekanisme
35
demokrasi yang utuh, yang didasarkan pada tiga hal
utama: penafsiran sistematik-historis [original intent],
penguatan stabilitas sistem pemerintahan, serta prinsip
efisiensi dan rasionalitas penyelenggaraan pemilu.
Yurisprudensi ini membuktikan bahwa penataan
instrumen demokrasi elektoral di Indonesia mutlak
membutuhkan kepastian model yang logis guna
menghindari anomali ketatanegaraan.
20.2.13. Bahwa benar, logika hukum penataan sistem pemilu
yang rasional dan sistematis sebagaimana dipandu oleh
Putusan MKRI tersebut diatas secara mutlak berlaku
pula dalam pengisian jabatan di tingkat daerah [local
democracy]. Bilamana Pasal 1 angka 1 UU Pilkada
dibiarkan merumuskan mekanisme pemilihan secara
kabur melalui frasa "secara langsung" tanpa kejelasan
subjek "oleh rakyat", maka norma tersebut secara nyata
merusak koherensi dan kelogisan desain sistem pemilu
nasional secara keseluruhan. Ketidakpastian parameter
demokratis ini berpotensi besar menciptakan
ketidakteraturan hukum [constitutional disorder] yang
mematikan efisiensi dan rasionalitas elektoral.
20.2.14. Bahwa benar, oleh karena itu, demi menjaga konsistensi
bangunan hukum pemilu yang rasional, frasa "secara
langsung" wajib dinyatakan konstitusional bersyarat
sepanjang dimaknai: "secara langsung oleh rakyat."
20.2.15. Bahwa benar, dalam Putusan MKRI Nomor: 14/PUU-
XI/2013, Mahkamah memang menggarisbawahi prinsip
efisiensi dan rasionalitas sebagai salah satu elemen
penataan sistem pemilu. Namun, doktrin efisiensi yang
dikehendaki oleh Mahkamah adalah efisiensi yang
diletakkan dalam koridor penataan sistem secara
serentak demi memperkuat hak-hak politik rakyat, bukan
efisiensi pragmatis~birokratis yang dijadikan pembenaran
atau dalih untuk mereduksi, memangkas, apalagi
36
merampas hak pilih rakyat. Menafsirkan efisiensi secara
sempit hanya pada aspek penghematan finansial demi
melegitimasi pengalihan mandat pemilihan kepada
lembaga perwakilan [DPRD] merupakan suatu
penyesatan hukum [legal fallacy], sebab dalam negara
demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat dan hakikat
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara mutlak
tidak pernah dapat ditukar atau dikalkulasikan dengan
nominal angka anggaran.
20.2.16. Bahwa benar, bilamana Pasal 1 angka 1 UU Pilkada
dibiarkan merumuskan mekanisme pemilihan secara
kabur melalui frasa "secara langsung" tanpa kejelasan
subjek "oleh rakyat", maka, kelonggaran normatif ini
memberikan celah bagi pembentuk undang-undang untuk
menggunakan tameng "efisiensi" tersebut sebagai alasan
pembenar, guna sewaktu-waktu menggeser locus
pemilihan ke ranah elitis. Manipulasi narasi efisiensi ini
justru merusak koherensi sistem pemilu nasional dan
menciptakan anomali ketatanegaraan yang serius. Demi
membentengi hak-hak elektoral warga negara dari logika
transaksional berdalih penghematan anggaran, MKRI
wajib menegaskan secara rigid, bahwa parameter
demokratis yang rasional hanya sah bilamana frasa
"secara langsung" dinyatakan konstitusional bersyarat
sepanjang dimaknai: "secara langsung oleh rakyat."
20.2.17. Bahwa benar, perkembangan doktrin hukum tata negara
terkait desain keserentakan pemilihan umum di
Indonesia telah mengalami lompatan paradigmatik
melalui Putusan MKRI Nomor: 135/PUU-XXII/2024.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah secara
progresif mengambil alih penentuan model keserentakan
demi menyelamatkan esensi kedaulatan rakyat akibat
kelambanan pembentuk undang-undang.
37
20.2.18. Bahwa benar, MKRI secara tegas menetapkan
pembagian rezim pemilihan menjadi Pemilu Nasional dan
Pemilu Daerah, di mana pengisian jabatan kepala
daerah secara integratif dimasukkan ke dalam ranah
"Pemilu Daerah untuk memilih anggota DPRD serta
kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota)". Desain
pemisahan ini secara teleologis dirancang untuk
memastikan kualitas partisipasi rakyat tidak tereduksi
oleh rumitnya sistem elektoral.
20.2.19. Bahwa benar, jaminan hak memilih dalam rezim Pemilu
Daerah tersebut wajib ditopang oleh kepastian subjek
hukum yang rigid, demi menjaga kemurnian suara
rakyat. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum
Mahkamah dalam Putusan Nomor: 135/PUU-XXII/2024,
yang menegaskan bahwa penataan model keserentakan
harus ditujukan untuk:
"...meningkatkan kualitas partisipasi publik, memberikan
kesederhanaan bagi pemilih dalam menggunakan hak
pilihnya, serta memperkuat pelaksanaan kedaulatan
rakyat."
Lebih lanjut, Mahkamah dalam paragraf pertimbangan
berikutnya menggarisbawahi standar konstitusional yang
wajib dipenuhi dalam mendesain sistem pemilihan, yaitu:
"...harus
mempertimbangkan
berbagai
aspek
konstitusional, termasuk kualitas partisipasi pemilih,
kemudahan bagi rakyat dalam menggunakan hak pilih,
efektivitas penyelenggaraan pemilu, serta konsistensi
desain sistem demokrasi elektoral."
20.2.20. Bahwa benar, serangkaian kutipan pertimbangan hukum
Mahkamah a quo secara terang benderang membuktikan
bahwa subjek utama yang wajib dimudahkan, dilindungi,
dan ditingkatkan kualitas partisipasinya dalam Pemilu
38
Daerah adalah rakyat, selaku pemilih; bukan elit partai
politik di parlemen daerah.
20.2.21. Bahwa benar, ketika Pasal 1 angka 1 UU Pilkada
dirumuskan
secara
kabur
dengan
sekadar
mencantumkan frasa "secara langsung" tanpa kejelasan
klausul subjek "oleh rakyat", norma tersebut secara
nyata menciptakan disonansi struktural terhadap cetak
biru [blueprint] Pemilu Daerah yang telah ditetapkan
Mahkamah. Kekosongan determinasi subjek ini membuka
celah manipulasi hukum yang rawan menggeser hakikat
Pemilu Daerah menjadi mekanisme elitis di internal
DPRD; demi menjaga konsistensi, rasionalitas, dan
kemurnian desain demokrasi elektoral pasca-Putusan MK
Nomor 135/PUU-XXII/2024, frasa "secara langsung"
wajib dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang
dimaknai: "secara langsung oleh rakyat."
20.2.22. Bahwa benar, setiap norma undang-undang yang
berkaitan dengan pengisian jabatan kepala daerah
secara mutlak harus dirumuskan secara jelas, jernih,
dan tidak membuka ruang multitafsir yang dapat
mereduksi karakter demokratis dari proses pemilihan
tersebut. Rangkaian yurisprudensi MKRI mulai dari
Putusan Nomor: 14/PUU-XI/2013, Putusan Nomor:
55/PUU-XVII/2019, Putusan Nomor: 135/PUU-XXII/2024,
secara konsisten memandang sistem pemilihan umum
sebagai satu kesatuan desain konstitusional
[constitutional blueprint] yang wajib memberikan
kemudahan bagi rakyat dan menjamin kualitas
demokrasi elektoral
20.2.23. Bahwa benar, oleh karena itu, membiarkan norma
undang-undang tertata secara kabur tanpa parameter
yang tegas mengenai makna "demokratis" merupakan
bentuk pengingkaran nyata terhadap mandat Pasal 18
39
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus merusak arah
pembenahan demokrasi elektoral di Indonesia.
20.2.24. Bahwa benar, terlepas dari kuatnya arah penataan yang
telah digariskan oleh Mahkamah melalui jajaran putusan
monumental tersebut, dalam kenyataannya masih
terdapat ruang kelonggaran normatif, yang melahirkan
ketidakjelasan standar konstitusional terhadap frasa
“dipilih secara demokratis”; kekaburan ini utamanya
dipicu oleh rumusan undang-undang yang mengambang,
sehingga membuka celah interpretasi yang saling
bertolak belakang, termasuk potensi manipulasi hukum
untuk menarik mundur mekanisme pemilihan ke ranah
elitis-representatif yang menihilkan peran langsung rakyat
selaku pemegang kedaulatan. Kondisi demikian tidak
sekadar menimbulkan keraguan teknis, melainkan secara
sistemis mengaburkan hubungan kausalitas antara
legitimasi kepala daerah, dengan prinsip kedaulatan
rakyat yang dijamin oleh konstitusi.
20.2.25. Bahwa benar, permohonan a quo memiliki arti penting
[constitutional importance] yang sangat mendasar bagi
perkembangan hukum tata negara Indonesia, sebab ia
memberikan momentum strategis bagi MKRI untuk
menegaskan kembali batas rigid standar konstitusional
mengenai makna “dipilih secara demokratis” dalam Pasal
18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Penegasan ini sangat
relevan dan mendesak untuk segera diputus oleh
Mahkamah, demi membentengi desain demokrasi lokal
agar tidak diubah atau digeser secara sepihak oleh
pembentuk undang-undang tanpa dasar konstitusional
yang sah
20.2.26. Bahwa benar, oleh karena itu, demi memperkuat
konsistensi tafsir konstitusi dan memberikan jaminan
perlindungan terhadap hak elektoral warga negara, frasa
"secara langsung" dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada
40
harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang
dimaknai: "secara langsung oleh rakyat."
20.2.27. Bahwa benar, pemeriksaan perkara a quo memberikan
momentum konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk
memfinalkan arah penafsiran terhadap frasa "dipilih
secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945. Penegasan ini diperlukan, agar pembentuk
undang-undang memiliki batasan konstitusional yang
rigid [constitutional boundary] dan tidak lagi terjebak
pada pemaknaan demokrasi formal~prosedural semata.
Dalam doktrin demokrasi konstitusional modern,
pengisian jabatan publik yang demokratis wajib
memenuhi parameter substantif yang menjamin
partisipasi efektif rakyat dalam proses pengambilan
keputusan politik, yang secara teoritis bersandar pada
konsep "Polyarchy" dari Robert Dahl, di mana demokrasi
elektoral yang sehat mutlak mensyaratkan adanya
partisipasi efektif warga negara, persaingan politik yang
terbuka, kesetaraan hak pilih [voting equality], serta
kebebasan penuh dalam menentukan preferensi politik.
20.2.28. Bahwa benar, selain berpijak pada literatur akademik,
parameter demokrasi elektoral substantif tersebut telah
diadopsi secara universal sebagai standar global
penyelenggaraan pemilu yang demokratis, sebagaimana
dirumuskan oleh International Institute for Democracy
and Electoral Assistance [International IDEA]. Standar
internasional tersebut menegaskan, bahwa pemilu yang
demokratis wajib memenuhi empat prinsip pilar, yakni:
hak pilih universal [universal suffrage], pemilihan yang
memberikan pilihan riil [genuine elections], pemilihan
berkala [periodic elections], serta kebebasan penuh
pemilih untuk mengekspresikan kehendak politiknya [free
expression of the will of the voters]. Rangkaian prinsip
ini membuktikan secara universal bahwa inti mutlak dari
41
pemilu yang demokratis adalah penempatan rakyat
sebagai subjek langsung dalam menentukan pejabat
publik melalui bilik suara.
20.2.29. Bahwa benar, bilamana Pasal 1 angka 1 UU Pilkada
dibiarkan merumuskan mekanisme pemilihan secara
kabur melalui frasa "secara langsung" tanpa ketegasan
klausul subjek "oleh rakyat", maka, norma a quo secara
nyata membuka ruang manipulasi hukum yang
mereduksi hakikat demokrasi. Ketidakjelasan normatif ini
berpotensi menghilangkan unsur partisipasi efektif
[effective participation] dalam teori Polyarchy sekaligus
mengangkangi pilar universal suffrage dan genuine
elections yang digariskan International IDEA. Ketika
undang-undang membuka celah untuk mengalihkan
mandat pemilihan dari rakyat ke ranah elitis~parlemen,
maka undang-undang tersebut telah mengalami
degradasi mutu demokrasi.
20.2.30. Bahwa benar, oleh karena itu, demi menegakkan standar
demokrasi modern dan menjaga keselarasan konstitusi
dengan prinsip hukum internasional, frasa "secara
langsung" wajib dinyatakan konstitusional bersyarat
sepanjang dimaknai: "secara langsung oleh rakyat."
20.2.31. Bahwa benar, penguatan terhadap hakikat kedaulatan
rakyat sebagai aktor utama elektoral juga memperoleh
legitimasi internasional dalam panduan Good Practice in
Electoral Matters yang dirumuskan oleh Venice
Commission [Badan Penasihat Konstitusional Dewan
Eropa]. Standar internasional tersebut menegaskan
bahwa pemilu yang demokratis wajib memberikan
jaminan mutlak atas kesetaraan hak pilih, kebebasan
memilih tanpa tekanan, kompetisi politik yang adil, serta
mekanisme yang transparan dan akuntabel. Bilamana
parameter global ini disandingkan dengan teori
demokrasi konstitusional, maka makna “dipilih secara
42
demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 secara sosiologis dan yuridis tidak boleh dipasung
dalam penafsiran formal~prosedural belaka, melainkan
harus mewujud pada ketersediaan instrumen hukum
yang menjamin rakyat menyalurkan kehendak politiknya
secara langsung tanpa perantara lembaga perwakilan.
20.2.32. Bahwa benar, selain pendekatan historis dan
yurisprudensial, penafsiran konstitusi modern menuntut
penerapan doktrin "Living Constitution" [Konstitusi yang
Hidup], yang menempatkan hukum dasar sebagai
instrumen dinamis yang tumbuh bersama perkembangan
nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat. Berdasarkan
doktrin ini, norma Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 tidak boleh ditafsirkan secara kaku dan statis,
melainkan harus dibaca selaras dengan komitmen
ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi yang secara
konsisten bergerak menuju penguatan partisipasi
langsung rakyat [direct democracy] dalam pengisian
jabatan-jabatan publik. Mengabaikan kesadaran hukum
dan matangnya kultur elektoral rakyat yang telah
berjalan selama dua dekade ini merupakan bentuk
kemunduran [constitutional regression] yang mencederai
prinsip kedaulatan rakyat.
20.2.33. Bahwa benar, konsekuensinya, merumuskan Pasal 1
angka 1 UU Pilkada secara kabur melalui frasa "secara
langsung" tanpa kejelasan klausul subjek "oleh rakyat"
secara nyata bertentangan dengan doktrin Living
Constitution dan standar Venice Commission. Kekaburan
normatif ini menciptakan celah bagi pembentuk undang-
undang untuk memberlakukan penafsiran statis-retrogratif
yang berpotensi merenggut hak pilih rakyat dan
memindahkan lokus pemilihan ke ranah elitis parlemen
daerah [DPRD]. Guna membentengi capaian demokrasi
lokal dari ancaman degradasi normatif dan menjaga agar
43
penafsiran konstitusi tetap searah dengan denyut nadi
kedaulatan rakyat, MKRI wajib memberikan penafsiran
progresif dan menyatakan bahwa frasa "secara
langsung" dalam pasal a quo adalah konstitusional
bersyarat sepanjang dimaknai: "secara langsung oleh
rakyat."
20.2.34. Bahwa benar, dalam doktrin tata kelola pemerintahan
modern, pemenuhan aspek electoral legitimacy
[legitimasi elektoral] dan democratic representation
[representasi demokratis] merupakan pilar absolut bagi
keabsahan kekuasaan eksekutif di tingkat lokal. Kepala
daerah selaku pemegang otoritas eksekutif daerah
mutlak membutuhkan derajat legitimasi yang kuat agar
setiap kebijakan publik yang dikeluarkannya memiliki
daya ikat sosiologis dan yuridis yang berakar pada
mandat rakyat daerah.
20.2.35. Bahwa benar, oleh karena itu, prinsip representasi
demokratis mensyaratkan bahwa pengisian jabatan
tersebut wajib menempatkan rakyat sebagai subjek yang
memberikan mandat politik secara langsung, guna
memastikan bahwa kepala daerah terpilih bertindak
sebagai representasi politik autentik yang membawa
kehendak dan kepentingan riil masyarakat lokal, bukan
kepanjangan tangan dari kepentingan elitis partai politik
di parlemen.
20.2.36. Bahwa benar, legitimasi dan representasi yang autentik
tersebut hanya dapat dilahirkan dari sistem pemilihan
yang memenuhi standar competitive elections [kompetisi
terbuka yang adil] dan electoral integrity [integritas
pemilihan]. Kompetisi politik yang sehat dan terbuka
memberikan kesempatan setara bagi para kandidat dan
memungkinkan rakyat daerah untuk menilai secara
rasional alternatif kepemimpinan yang tersedia
44
20.2.37. Bahwa benar, sementara integritas pemilihan menjamin
bahwa seluruh tahapan elektoral dilaksanakan secara
jujur, adil, dan transparan. Rangkaian pilar ini
menegaskan bahwa esensi dari pemilihan yang
demokratis tidak boleh direduksi sekadar sebagai
prosedur pemungutan suara formal belaka [formal
democracy], melainkan mencakup keseluruhan jaminan
bahwa kehendak murni rakyat daerah wajib terwujud
secara utuh dalam hasil pemilihan demi mewujudkan
iklim local democratic governance [tata kelola demokrasi
lokal] yang akuntabel.
20.2.38. Bahwa benar, dengan demikian, bilamana Pasal 1 angka
1 UU Pilkada dibiarkan merumuskan mekanisme
pemilihan secara kabur melalui frasa "secara langsung"
tanpa kejelasan klausul subjek "oleh rakyat", norma a
quo secara nyata mengancam eksistensi otonomi daerah
dan merusak pondasi local democratic governance.
20.2.39. Bahwa benar, kekosongan determinasi subjek hukum ini
membuka celah multitafsir yang rawan digunakan untuk
mengalihkan proses pemilihan ke ranah parlemen
daerah [DPRD], yang secara otomatis mematikan unsur
competitive elections bagi rakyat, mendegradasi electoral
legitimacy kepala daerah, dan mereduksi hak pilih
universal warga negara
20.2.40. Bahwa benar, oleh karena itu, demi membentengi
kemurnian kedaulatan rakyat di tingkat lokal serta
menjaga konsistensi bangunan hukum demokrasi
elektoral, frasa "secara langsung" wajib dinyatakan
konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai: "secara
langsung oleh rakyat."
20.2.41. Bahwa benar, membiarkan norma a quo tetap berlaku
tanpa adanya penegasan konstitusional yang rigid
mengenai makna "demokratis" akan melanggengkan
ruang interpretasi liar yang rawan memicu perubahan
45
desain demokrasi lokal secara sepihak tanpa landasan
konstitusional yang jelas; keadaan demikian tidak hanya
nyata-nyata mengangkangi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945, melainkan juga mencederai seluruh
parameter demokrasi modern, doktrin Living Constitution,
serta standar internasional yang menempatkan rakyat
sebagai aktor utama elektoral.
20.2.42. Bahwa benar, pengujian norma a quo menjadi sangat
krusial dan mendesak, demi memutus ketidakpastian
hukum, membentengi hak pilih warga negara dari
ancaman regresi demokrasi, serta memastikan bahwa
pengisian jabatan kepala daerah tetap berada di dalam
koridor kedaulatan rakyat; dengan demikian, frasa
"secara langsung" dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada
wajib dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang
dimaknai: "secara langsung oleh rakyat."
20.3. Frasa a quo Berpotensi Menegasikan Asas Pemilihan
Langsung sebagaimana Dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945
20.3.1. Bahwa benar, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan
secara langsung sebagai salah satu asas fundamental
demokrasi elektoral di Indonesia. Asas “langsung”
tersebut, memiliki makna konstitusional, bahwa pemilih
memberikan suaranya secara langsung kepada calon
pejabat publik tanpa melalui mekanisme perantara
institusional. Prinsip ini menempatkan rakyat sebagai
sumber legitimasi utama dalam proses pembentukan
kekuasaan politik.
20.3.2. Bahwa benar, dengan demikian, hubungan antara
pemilih dan pejabat publik yang terpilih merupakan
hubungan legitimasi yang bersifat langsung [direct
political mandate], sehingga, pejabat yang terpilih
46
memperoleh mandat secara langsung dari rakyat
sebagai pemegang kedaulatan.
20.3.3. Bahwa benar, dalam kerangka demokrasi konstitusional,
asas pemilihan langsung tidak sekadar merupakan
prosedur teknis pemilu, melainkan merupakan prinsip
yang menjamin bahwa proses pembentukan kekuasaan
politik tetap berada dalam kontrol langsung rakyat. Oleh
karena itu, setiap norma undang-undang yang membuka
kemungkinan dilaksanakannya pemilihan pejabat publik
melalui mekanisme tidak langsung, berpotensi
menegasikan relasi legitimasi langsung antara rakyat dan
pejabat publik yang dijamin oleh konstitusi.
20.3.4. Bahwa benar, frasa “secara langsung” dalam norma a
quo tidak memberikan parameter normatif yang tegas,
mengenai bagaimana kedaulatan rakyat tersebut harus
dilaksanakan dalam konteks pemilihan kepala daerah.
20.3.5. Bahwa benar, rumusan tersebut hanya menyebutkan
bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan secara
“langsung”, namun, tidak secara eksplisit menegaskan,
bahwa mekanisme tersebut harus dilaksanakan melalui
pemungutan suara langsung oleh rakyat.
20.3.6. Bahwa benar, dengan demikian, norma tersebut
membuka ruang penafsiran yang memungkinkan
pelaksanaan kedaulatan rakyat dimaknai tidak harus
melalui pemungutan suara langsung oleh pemilih.
20.3.7. Bahwa benar, ketiadaan parameter yang jelas mengenai
bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut
berpotensi menimbulkan konstruksi tafsir, bahwa
mekanisme pemilihan kepala daerah dapat dilakukan
melalui bentuk lain yang dianggap “demokratis”,
termasuk, melalui mekanisme perwakilan oleh lembaga
politik.
20.3.8. Bahwa benar, kondisi ini menunjukkan, bahwa rumusan
norma a quo tidak memberikan jaminan konstitusional
47
yang tegas, terhadap prinsip pemilihan langsung yang
dijamin oleh konstitusi.
20.3.9. Bahwa benar, norma undang-undang yang dirumuskan
secara terbuka dan tidak memberikan batasan tegas
mengenai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat,
berpotensi membuka ruang interpretasi yang dapat
menegasikan asas pemilihan langsung.
20.3.10. Bahwa benar, konteks perkara a quo, frasa yang
digunakan dalam norma tersebut membuka
kemungkinan, bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat
dapat ditafsirkan tidak harus melalui pemungutan suara
langsung oleh rakyat, sepanjang mekanisme tersebut
dianggap memenuhi unsur “demokratis”.
20.3.11. Bahwa benar, bila penafsiran semacam itu diterima,
maka prinsip pemilihan langsung sebagai asas
konstitusional dapat mengalami penggeseran melalui
perubahan norma undang-undang tanpa adanya
perubahan terhadap konstitusi itu sendiri.
20.3.12. Bahwa benar, hal ini berpotensi menimbulkan situasi di
mana prinsip konstitusional yang seharusnya dilindungi
secara tegas, justru dapat dilemahkan melalui formulasi
norma undang-undang yang tidak memberikan batasan
yang jelas.
20.3.13. Bahwa benar, norma a quo membuka potensi penafsiran
yang dapat menegasikan asas pemilihan langsung,
sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
20.3.14. Bahwa benar, secara historis, Indonesia pernah
menerapkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui
lembaga perwakilan daerah [DPRD].
20.3.15. Bahwa benar, mekanisme tersebut menempatkan
lembaga politik sebagai perantara dalam proses
pemilihan kepala daerah, sehingga, rakyat tidak secara
48
langsung memberikan suara kepada calon kepala
daerah.
20.3.16. Bahwa benar, dalam praktiknya, sistem tersebut
menimbulkan berbagai kritik, sebab dianggap
menciptakan jarak antara rakyat sebagai pemegang
kedaulatan dengan pejabat publik yang menjalankan
kekuasaan di daerah.
20.3.17. Bahwa benar, mekanisme pemilihan melalui lembaga
perwakilan, juga dinilai berpotensi menimbulkan distorsi
representasi politik, sebab keputusan pemilihan kepala
daerah berada pada elit politik di lembaga perwakilan,
bukan pada pemilih secara langsung.
20.3.18. Bahwa benar, perubahan sistem menuju pemilihan
kepala daerah secara langsung oleh rakyat, merupakan
bagian dari proses reformasi demokrasi, yang bertujuan
memperkuat legitimasi politik kepala daerah, serta
memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan daerah
memperoleh mandat langsung dari rakyat.
20.3.19. Bahwa benar, dengan demikian, setiap norma yang
membuka kemungkinan kembalinya mekanisme tidak
langsung berpotensi menghidupkan kembali model
demokrasi lokal yang sebelumnya telah ditinggalkan
karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi
elektoral yang lebih partisipatif.
20.3.20. Bahwa benar, MKRI dalam berbagai putusannya, telah
menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah merupakan bagian dari praktik demokrasi
elektoral yang harus tunduk pada asas-asas pemilu
konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu pemilihan yang
dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,
jujur, dan adil [LUBeRjurdil].
20.3.21. Bahwa benar, dalam sejumlah perkara perselisihan hasil
pemilihan kepala daerah yang diperiksa oleh MKRI,
49
MKRI bahkan menegaskan bahwa bilamana
penyelenggaraan Pilkada dirusak oleh pelanggaran yang
bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga
merusak asas pemilihan langsung dan prinsip
LUBeRjurdil, maka, MKRI berwenang melakukan
pemeriksaan secara substantif untuk memulihkan
integritas demokrasi elektoral.
20.3.22. Bahwa benar, pertimbangan tersebut menunjukkan
bahwa bagi Mahkamah, asas pemilihan langsung bukan
sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi
konstitusional yang menjaga hubungan legitimasi
langsung antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan
dengan pejabat publik yang memperoleh mandat melalui
pemilihan.
20.3.23. Bahwa benar, MKRI dalam Putusan MKRI Nomor:
97/PUU-XI/2013, dan dalam berbagai pertimbangannya,
bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari
rezim pemilu, sebab memiliki karakter demokrasi
elektoral yang sama dengan pemilihan umum nasional,
yakni adanya kompetisi politik yang terbuka, serta
pemberian mandat politik melalui suara rakyat.
20.3.24. Bahwa benar, prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemilu
nasional, termasuk asas pemilihan langsung,
sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, juga menjadi prinsip yang melekat
dalam penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme
pembentukan kekuasaan pemerintahan daerah;
konsekuensinya, setiap norma undang-undang yang
membuka kemungkinan penafsiran terhadap mekanisme
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Pilkada, tidak
boleh menegasikan asas pemilihan langsung yang telah
menjadi bagian dari desain demokrasi konstitusional
Indonesia.
50
20.3.25. Bahwa benar, dalam praktik pengujian undang-undang,
MKRI secara konsisten menolak norma yang
mengandung frasa yang membuka ruang penafsiran
terlalu luas, sehingga berpotensi menegasikan prinsip
konstitusionalitas yang dilindungi oleh konstitusi.
20.3.26. Bahwa benar, hal tersebut tercermin antara lain dalam
Putusan MKRI Nomor: 71/PUU-XXIII/2025 yang menguji
Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001, di mana MKRI menyatakan frasa “secara langsung
atau tidak langsung” bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
20.3.27. Bahwa benar, dalam pertimbangan hukumnya, MKRI
menilai bahwa frasa tersebut menciptakan ruang
interpretasi yang terlalu luas, sehingga berpotensi
diterapkan secara ambigu, serta menimbulkan
ketidakjelasan mengenai batas perilaku yang dilarang
oleh norma hukum.
20.3.28. Bahwa benar, MKRI bahkan menegaskan, bahwa frasa
yang bersifat terbuka tersebut, dapat menimbulkan
ketidakpastian dalam penerapan hukum, sebab publik
tidak dapat memprediksi secara jelas batas antara
perbuatan yang sah dan perbuatan yang dapat dipidana.
20.3.29. Bahwa benar, pertimbangan MKRI tersebut menunjukkan
bahwa norma undang-undang tidak boleh dirumuskan
dengan frasa yang membuka ruang penafsiran yang
terlalu luas; terlebih, bilamana frasa tersebut berpotensi
mengaburkan prinsip konstitusional yang dijamin oleh
konstitusi.
51
20.3.30. Bahwa benar, dalam konteks perkara a quo, frasa
“secara langsung” dalam ketentuan yang diuji, juga tidak
memberikan parameter yang tegas mengenai bentuk
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala
daerah.
20.3.31. Bahwa benar, rumusan tersebut membuka kemungkinan
penafsiran, bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak
harus dilaksanakan melalui pemungutan suara langsung
oleh rakyat.
20.3.32. Bahwa benar, bilamana frasa tersebut ditafsirkan secara
elastis, maka, terdapat potensi penafsiran yang
menegasikan prinsip pemilihan langsung, sebagaimana
dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
yang menegaskan, bahwa pemilihan umum dilaksanakan
secara langsung sebagai asas fundamental demokrasi
elektoral.
20.3.33. Bahwa benar, sebagaimana telah ditegaskan oleh MKRI
dalam putusan mengenai Pasal 21 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, norma undang-
undang yang membuka ruang interpretasi yang terlalu
luas berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam
penerapannya, serta dapat mereduksi prinsip
konstitusional yang seharusnya dilindungi secara tegas
oleh konstitusi.
20.3.34. Bahwa benar, frasa dalam norma a quo yang tidak
memberikan batasan yang tegas mengenai mekanisme
pelaksanaan kedaulatan rakyat, berpotensi menegasikan
prinsip pemilihan langsung yang dijamin Pasal 22E ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945.
20.3.35. Bahwa benar, dalam praktik demokrasi internasional,
prinsip pemilihan langsung juga diakui sebagai standar
utama demokrasi elektoral.
20.3.36. Bahwa benar, lembaga internasional seperti International
Institute for Democracy and Electoral Assistance
52
menempatkan pemilihan langsung sebagai salah satu
indikator penting demokrasi, sebab memastikan bahwa
legitimasi pejabat publik berasal langsung dari pemilih.
20.3.37. Bahwa benar, sejalan dengan itu, standar demokrasi
yang dirumuskan oleh European Commission for
Democracy through Law [Venice Commission] dalam
Code of Good Practice in Electoral Matters menegaskan,
bahwa pemilu demokratis harus menjamin universal
suffrage, equal suffrage, free suffrage, secret ballot, dan
direct suffrage, dimana direct suffrage mengandung
makna, bahwa pemilih memberikan suaranya secara
langsung tanpa melalui mekanisme perantara politik.
20.3.38. Bahwa benar, dalam hukum hak asasi manusia
internasional, prinsip partisipasi langsung dalam proses
politik diakui sebagai bagian dari hak politik warga
negara, sebagaimana dijamin dalam International
Covenant on Civil and Political Rights yang telah
diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.
20.3.39. Bahwa benar, ketentuan tersebut menegaskan, bahwa
setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi
dalam penyelenggaraan urusan publik serta memilih
dalam pemilihan umum yang menjamin ekspresi bebas
kehendak rakyat.
20.3.40. Bahwa benar, dalam penafsiran resmi terhadap
ketentuan tersebut, United Nations Human Rights
Committee melalui General Comment No. 25
menjelaskan, bahwa partisipasi langsung dalam urusan
publik antara lain diwujudkan melalui keterlibatan warga
negara sebagai pemilih dalam pemilihan umum,
referendum, maupun mekanisme pengambilan keputusan
publik lainnya, sehingga hak politik tersebut pada
hakikatnya menempatkan pemilih sebagai aktor utama
dalam proses pembentukan kekuasaan politik.
53
20.3.41. Bahwa benar, dalam standar demokrasi internasional,
konsep pemilihan langsung [direct suffrage] dipahami
sebagai mekanisme pemilihan, dimana pemilih
memberikan suara secara langsung kepada calon
pejabat publik tanpa melalui mekanisme perantara
institusional atau lembaga perwakilan.
20.3.42. Bahwa benar, prinsip tersebut menegaskan, bahwa
hubungan legitimasi antara rakyat sebagai pemegang
kedaulatan dengan pejabat publik yang terpilih, harus
terbentuk secara langsung melalui proses pemungutan
suara oleh pemilih.
20.3.43. Bahwa benar, direct suffrage merupakan instrumen
utama yang menjamin, bahwa otoritas politik berasal
langsung dari kehendak rakyat yang dinyatakan melalui
pemilihan.
20.3.44. Bahwa benar, prinsip pemilihan langsung juga berkaitan
erat dengan konsep free expression of the will of the
electors, yakni, bahwa kehendak rakyat harus dinyatakan
secara bebas melalui pemungutan suara oleh pemilih.
Dalam kerangka ini, pemilihan umum dipandang sebagai
mekanisme yang memungkinkan warga negara
mengekspresikan preferensi politiknya secara langsung
terhadap kandidat yang akan menjalankan kekuasaan
pemerintahan.
20.3.45. Bahwa benar, setiap desain kelembagaan yang
memindahkan keputusan pemilihan kepada lembaga
perwakilan politik, berpotensi mengurangi tingkat ekspresi
langsung kehendak rakyat dalam proses pembentukan
kekuasaan.
20.3.46. Bahwa benar, dalam praktik demokrasi modern,
pemilihan langsung dipandang sebagai mekanisme yang
memperkuat legitimasi politik pejabat publik, sebab
mandat yang diperoleh bersumber langsung dari pemilih.
54
20.3.47. Bahwa benar, legitimasi politik yang bersumber dari
pemilihan langsung menciptakan hubungan akuntabilitas
yang lebih kuat antara pejabat publik dengan pemilih,
karena pejabat yang terpilih memperoleh mandat
langsung dari rakyat, dan bertanggung jawab secara
politik kepada pemilih yang memberikan suara
kepadanya.
20.3.48. Bahwa benar, dengan demikian, pemilihan langsung
tidak hanya merupakan prosedur elektoral, tetapi juga
merupakan mekanisme institusional yang menjamin
akuntabilitas demokratis dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
20.3.49. Bahwa benar, dalam konteks demokrasi konstitusional
Indonesia,
makna
frasa
“langsung”
dalam
penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana diatur
dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 harus
dimaknai sebagai prinsip yang menempatkan rakyat
sebagai pemilih yang secara langsung menentukan
pejabat publik melalui pemungutan suara.
20.3.50. Bahwa benar, setiap norma undang-undang yang
membuka ruang penafsiran, bahwa pelaksanaan
kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui mekanisme
selain pemungutan suara langsung oleh rakyat
berpotensi menegasikan makna konstitusional dari frasa
“langsung”, sebagaimana dijamin konstitusi.
20.3.51. Bahwa benar, dalam metode penafsiran gramatikal
terhadap norma hukum, setiap kata yang digunakan
dalam suatu ketentuan undang-undang harus dianggap
memiliki makna tertentu yang sengaja dipilih oleh
pembentuk undang-undang.
20.3.52. Bahwa benar, penggunaan frasa “langsung” dalam
norma pemilihan tidak dapat dipahami sebagai kata yang
bersifat opsional atau sekadar deskriptif, melainkan
sebagai istilah normatif yang mengandung konsekuensi
55
hukum tertentu terhadap mekanisme pelaksanaan
pemilihan.
20.3.53. Bahwa benar, dalam konteks ini, frasa “langsung” harus
dimaknai sebagai bentuk pemilihan yang dilakukan oleh
pemilih secara segera melalui pemungutan suara tanpa
adanya perantara lembaga lain yang mengambil
keputusan politik atas nama pemilih.
20.3.54. Bahwa benar, dalam metode penafsiran sistematis
terhadap konstitusi, makna suatu frasa dalam undang-
undang harus dipahami secara konsisten dengan struktur
norma dalam konstitusi.
20.3.55. Bahwa benar, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
konsep pemilihan yang bersifat langsung, telah dikenal
secara eksplisit dalam sistem pemilihan umum nasional
yang menempatkan rakyat sebagai pemilih yang
memberikan suara secara langsung dalam menentukan
pejabat publik.
20.3.56. Bahwa benar, pemaknaan terhadap frasa “langsung”
dalam konteks pemilihan kepala daerah harus
ditempatkan dalam kerangka sistem konstitusional yang
menempatkan pemungutan suara oleh rakyat, sebagai
mekanisme utama dalam pembentukan legitimasi
kekuasaan politik.
20.3.57. Bahwa benar, dalam metode penafsiran historis,
perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di
Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari
mekanisme pemilihan oleh lembaga perwakilan menuju
mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
20.3.58. Bahwa benar, perubahan tersebut tidak semata-mata
merupakan perubahan teknis dalam sistem pemilihan,
melainkan merupakan bagian dari proses demokratisasi
yang bertujuan memperkuat posisi rakyat sebagai
pemegang kedaulatan dalam menentukan pejabat publik.
56
20.3.59. Bahwa benar, makna frasa “langsung” harus dipahami
dalam konteks sejarah demokratisasi tersebut, sebagai
upaya untuk memastikan bahwa rakyat memiliki peran
langsung dalam menentukan kepala daerah.
20.3.60. Bahwa benar, dalam penafsiran teleologis, makna suatu
norma harus dipahami berdasarkan tujuan yang hendak
dicapai oleh norma tersebut; tujuan utama dari
penyelenggaraan pemilihan secara langsung adalah
untuk memastikan bahwa kehendak rakyat dapat
dinyatakan secara langsung dalam proses pemilihan
pejabat publik, sehingga, pejabat yang terpilih
memperoleh legitimasi politik yang berasal langsung dari
rakyat.
20.3.61. Bahwa benar, setiap penafsiran terhadap frasa
“langsung” yang membuka kemungkinan bahwa
pemilihan dapat dilakukan melalui mekanisme tidak
langsung, akan bertentangan dengan tujuan konstitusi
dari penyelenggaraan pemilihan yang demokratis.
20.3.62. Bahwa benar, dalam perspektif prinsip kepastian hukum
dalam negara hukum, norma yang mengatur mekanisme
pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dirumuskan secara
jelas dan tidak membuka ruang penafsiran yang
bertentangan dengan makna konstitusionalnya.
20.3.63. Bahwa benar, bilamana frasa “langsung” dalam norma
undang-undang dibiarkan memiliki ruang penafsiran yang
memungkinkan pelaksanaan pemilihan melalui
mekanisme selain pemungutan suara oleh rakyat, maka,
norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum mengenai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam pemilihan kepala daerah.
20.3.64. Bahwa benar, dalam doktrin hukum tata negara modern,
dikenal prinsip bahwa frasa konstitusional yang bersifat
determinatif tidak dapat ditafsirkan secara elastis oleh
pembentuk undang-undang, sebab frasa tersebut
57
berfungsi sebagai batas normatif bagi pembentuk
undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum.
20.3.65. Bahwa benar, dalam konteks sistem konstitusi Indonesia,
frasa “langsung” dalam penyelenggaraan pemilihan
umum sebagaimana tercermin dalam Pasal 22E ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 merupakan frasa konstitusional
yang bersifat menentukan [determinative constitutional
term], sebab frasa tersebut secara eksplisit menetapkan
karakter dasar mekanisme pemilihan dalam sistem
demokrasi Indonesia.
20.3.66. Bahwa benar, pembentuk undang-undang tidak memiliki
kewenangan konstitusional untuk merumuskan norma
yang membuka ruang penafsiran bahwa pelaksanaan
kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui mekanisme
selain pemungutan suara langsung oleh rakyat.
20.3.67. Bahwa benar, bilamana pembentuk undang-undang
diperkenankan merumuskan norma yang menjadikan
frasa “langsung” sekadar pilihan kebijakan politik yang
dapat diubah melalui interpretasi undang-undang, maka
hal tersebut pada hakikatnya menurunkan kedudukan
norma konstitusi menjadi sekadar pedoman politik yang
dapat dimodifikasi oleh pembentuk undang-undang.
20.3.68. Bahwa benar, kondisi demikian, jelas bertentangan
dengan prinsip supremasi konstitusi dalam negara
hukum. Sebagai norma hukum tertinggi, konstitusi
memegang kendali penuh untuk mengikat seluruh
tindakan pembentuk undang-undang; oleh sebab itu,
setiap kebijakan dan produk legislasi yang dilahirkan,
tidak boleh menyimpang dari asas-asas dasar yang telah
digariskan oleh negara.
20.3.69. Bahwa benar, demi menjaga konsistensi sistem
konstitusional serta menjamin bahwa pelaksanaan
kedaulatan rakyat tetap berada dalam kerangka
demokrasi konstitusional, frasa “langsung” harus
58
dimaknai secara tegas sebagai pemilihan yang
dilaksanakan melalui pemungutan suara langsung oleh
rakyat tanpa perantara lembaga politik manapun.
20.3.70. Bahwa benar, bilamana frasa “langsung” dalam norma
yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat dibiarkan
memiliki ruang penafsiran yang longgar sehingga
memungkinkan mekanisme pemilihan pejabat publik tidak
lagi dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh
rakyat, maka, keadaan tersebut berpotensi menimbulkan
apa yang dalam teori hukum tata negara dikenal sebagai
constitutional erosion, yaitu, proses pengikisan makna
norma konstitusi secara bertahap, melalui interpretasi
undang-undang yang menyimpang dari maksud
konstitusi.
20.3.71. Bahwa benar, dalam konteks sistem demokrasi
Indonesia, frasa “langsung” merupakan salah satu kata
kunci konstitusional yang menentukan bentuk
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam mekanisme
pemilihan pejabat publik.
20.3.72. Bahwa benar, bilamana frasa tersebut dapat direduksi
maknanya melalui perumusan norma undang-undang
yang membuka kemungkinan pelaksanaan kedaulatan
rakyat melalui mekanisme tidak langsung, maka,
preseden konstitusional tersebut berpotensi memperluas
ruang bagi pembentuk undang-undang untuk
menafsirkan ulang prinsip-prinsip dasar demokrasi
elektoral yang telah dijamin oleh konstitusi.
20.3.73. Bahwa benar, keadaan demikian bukan hanya
berimplikasi pada sistem pemilihan kepala daerah, akan
tetapi, juga berpotensi menggeser makna pemilihan
umum secara keseluruhan yang menurut Pasal 22E ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 diselenggarakan secara
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur, dan adil
[LUBeRjurdil].
59
20.3.74. Bahwa benar, untuk mencegah terjadinya pengikisan
makna konstitusi, serta untuk menjaga konsistensi sistem
demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, MKRI sebagai
penjaga konstitusi, memiliki kewajiban konstitusional
untuk memastikan bahwa frasa “langsung” dimaknai
secara tegas sebagai pemilihan yang dilaksanakan
melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa
perantara lembaga politik, sehingga, kedaulatan rakyat
tetap dilaksanakan secara autentik.
20.3.75. Bahwa benar, dalam doktrin supremasi konstitusi
[constitutional supremacy], konstitusi merupakan norma
hukum tertinggi yang mengikat seluruh tindakan
penyelenggara negara, termasuk pembentuk undang-
undang.
20.3.76. Bahwa benar, dalam kerangka tersebut, setiap norma
undang-undang harus ditafsirkan dan dirumuskan secara
konsisten, dengan makna normatif yang terkandung
dalam konstitusi.
20.3.77. Bahwa benar, bilamana suatu undang-undang
merumuskan norma yang membuka ruang penafsiran
yang berpotensi mereduksi makna prinsip konstitusional
yang telah ditegaskan secara eksplisit dalam konstitusi,
maka, norma tersebut pada hakikatnya telah
menempatkan undang-undang di atas konstitusi.
20.3.78. Bahwa benar, keadaan demikian, jelas tidak dapat
dibenarkan dalam sistem negara hukum yang
menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.
20.3.79. Bahwa benar, dalam perkembangan hukum konstitusi
modern, juga dikenal prinsip democratic non-regression,
yaitu, prinsip bahwa standar demokrasi yang telah
dicapai dalam suatu sistem ketatanegaraan tidak boleh
mengalami kemunduran melalui perubahan kebijakan
hukum yang melemahkan partisipasi rakyat dalam
60
proses politik. Dalam konteks demokrasi Indonesia pasca
reformasi, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh
rakyat merupakan salah satu capaian penting dalam
proses demokratisasi yang bertujuan memperkuat posisi
rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
20.3.80. Bahwa benar, setiap norma yang membuka
kemungkinan untuk mengurangi karakter langsung dari
mekanisme pemilihan kepala daerah, berpotensi
menciptakan kemunduran demokrasi yang bertentangan
dengan semangat konstitusi.
20.3.81. Bahwa benar, dengan demikian, frasa “secara langsung”
yang tidak menegaskan mekanisme pemungutan suara
langsung oleh rakyat, membuka kemungkinan tafsir yang
memungkinkan pembentuk undang-undang mengubah
mekanisme Pilkada menjadi tidak langsung.
20.3.82. Bahwa benar, konsep demokrasi Indonesia juga memiliki
identitas konstitusional tersendiri [constitutional identity of
democracy], yaitu, demokrasi yang menempatkan rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam proses
pembentukan kekuasaan politik. Identitas konstitusional
tersebut tercermin secara jelas dalam prinsip bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan
menurut konstitusi.
20.3.83. Bahwa benar, dalam kerangka tersebut, pemilihan
langsung oleh rakyat merupakan mekanisme utama yang
memungkinkan rakyat mengekspresikan kedaulatannya
secara nyata dalam menentukan pejabat publik yang
akan menjalankan kekuasaan pemerintahan.
20.3.84. Bahwa benar, setiap penafsiran norma yang berpotensi
mengurangi karakter langsung dari mekanisme tersebut,
pada hakikatnya dapat mengaburkan identitas demokrasi
konstitusional Indonesia.
20.3.85. Bahwa benar, dalam keadaan demikian, Mahkamah
Konstitusi sebagai penjaga konstitusi [guardian of the
61
constitution] memiliki tanggung jawab konstitusional untuk
memastikan, bahwa norma undang-undang tidak
mereduksi makna prinsip demokrasi yang telah dijamin
konstitusi.
20.3.86. Bahwa benar, peran tersebut tidak hanya terbatas pada
menguji kesesuaian formal suatu norma dengan
konstitusi, akan tetapi, juga memastikan bahwa nilai-nilai
dasar yang terkandung dalam konstitusi tetap terlindungi
dari penafsiran undang-undang yang dapat menggerus
pelaksanaan kedaulatan rakyat.
20.3.87. Bahwa benar, demi menjaga konsistensi sistem
demokrasi konstitusional, serta mencegah terjadinya
kemunduran standar demokrasi dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah, MKRI perlu menegaskan
bahwa frasa “langsung” dalam norma a quo harus
dimaknai secara tegas sebagai dipilih melalui pemungutan
suara langsung oleh rakyat, kecuali bagi daerah-daerah
yang memiliki status kekhususan atau keistimewaan yang
berdasarkan undang-undang mekanisme pemilihan kepala
daerahnya diatur tersendiri.
20.4. Kekaburan Norma a quo Mereduksi Hak Partisipasi Politik
Warga Negara, sebagaimana Dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945
20.4.1. Bahwa benar, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
menjamin hak setiap orang untuk memperjuangkan
haknya secara kolektif dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
20.4.2. Bahwa benar, ketentuan konstitusional tersebut,
menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia mengakui
partisipasi politik sebagai hak fundamental warga negara
termasuk PARA PEMOHON yang tidak hanya bersifat
individual, akan tetapi, juga bersifat kolektif.
62
20.4.3. Bahwa benar, dalam kerangka negara demokrasi
konstitusional, partisipasi kolektif tersebut merupakan
sarana bagi warga negara untuk secara bersama-sama
mempengaruhi arah penyelenggaraan pemerintahan
serta menentukan kepemimpinan politik yang
menjalankan kekuasaan negara atas nama rakyat.
20.4.4. Bahwa benar, dalam perspektif teori demokrasi modern,
partisipasi politik kolektif dipahami sebagai bentuk
collective political agency, yaitu, kemampuan warga
negara sebagai komunitas politik untuk secara aktif
mempengaruhi proses pembentukan kekuasaan
pemerintahan.
20.4.5. Bahwa benar, melalui mekanisme partisipasi kolektif
tersebut, masyarakat tidak sekadar berperan sebagai
penerima kebijakan publik, melainkan sebagai subjek
yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah
kebijakan dan kepemimpinan politik.
20.4.6. Bahwa benar, sistem demokrasi yang sehat harus
menyediakan ruang institusional yang memungkinkan
warga negara berpartisipasi secara nyata dalam proses
penentuan pejabat publik yang menjalankan kekuasaan
pemerintahan.
20.4.7. Bahwa benar, dalam konteks demokrasi lokal, partisipasi
kolektif warga negara memiliki signifikansi yang sangat
penting, karena pemerintahan daerah merupakan level
pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan
masyarakat.
20.4.8. Bahwa benar, melalui partisipasi politik kolektif dalam
proses penentuan kepala daerah, masyarakat daerah
memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasi
bersama mengenai arah pembangunan daerah, prioritas
kebijakan publik, serta model kepemimpinan yang
dianggap mampu merepresentasikan kepentingan
masyarakat setempat.
63
20.4.9. Bahwa benar, dengan demikian, partisipasi kolektif
dalam proses demokrasi lokal, merupakan manifestasi
konkret dari hak konstitusional warga negara untuk
terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
20.4.10. Bahwa benar, bilamana norma hukum yang mengatur
pelaksanaan kedaulatan rakyat dirumuskan secara kabur
sehingga membuka kemungkinan bahwa proses
penentuan kepemimpinan daerah tidak lagi secara
langsung melibatkan partisipasi masyarakat sebagai
komunitas politik, maka, ruang partisipasi kolektif warga
negara dalam proses demokrasi menjadi tereduksi.
Keadaan tersebut berpotensi menggeser posisi
masyarakat dari aktor utama dalam proses demokrasi,
menjadi sekadar pihak yang tidak lagi memiliki peran
langsung dalam menentukan kepemimpinan politik di
daerahnya.
20.4.11. Bahwa benar, frasa dalam norma a quo yang tidak
memberikan penegasan mengenai bentuk partisipasi
langsung masyarakat dalam pelaksanaan kedaulatan
rakyat, berpotensi mereduksi kemampuan warga negara
untuk memperjuangkan kepentingannya secara kolektif
dalam proses demokrasi.
20.4.12. Bahwa benar, reduksi ruang partisipasi kolektif tersebut,
pada akhirnya bertentangan dengan jaminan hak
konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang
menegaskan,
bahwa
setiap
orang
berhak
memperjuangkan kepentingannya secara kolektif dalam
kehidupan bernegara.
20.4.13. Bahwa benar, dalam literatur demokrasi kontemporer,
hak partisipasi politik warga negara tidak hanya dipahami
sebagai hak prosedural untuk terlibat dalam proses
politik, tetapi juga sebagai hak substantif untuk
mempengaruhi arah kekuasaan pemerintahan.
64
20.4.14. Bahwa benar, partisipasi politik tersebut memungkinkan
warga negara secara aktif menentukan siapa yang akan
menjalankan kewenangan publik, serta bagaimana arah
kebijakan pemerintahan akan dibentuk.
20.4.15. Bahwa benar, keberadaan mekanisme partisipasi politik
yang luas merupakan prasyarat penting, bagi
berfungsinya sistem demokrasi secara efektif.
20.4.16. Bahwa benar, dalam perspektif teori demokrasi
partisipatoris yang dikembangkan oleh Carole
Pateman, partisipasi politik warga negara memiliki fungsi
konstitutif dalam demokrasi, sebab melalui keterlibatan
langsung masyarakat dalam proses politik, warga negara
tidak hanya menyalurkan preferensi politiknya, akan
tetapi, juga membentuk kesadaran politik kolektif yang
memperkuat legitimasi sistem pemerintahan.
20.4.17. Bahwa benar, dengan demikian, semakin luas ruang
partisipasi politik yang tersedia bagi warga negara,
semakin kuat pula kualitas demokrasi yang terbangun
dalam suatu negara.
20.4.18. Bahwa benar, selain memiliki fungsi legitimasi politik,
partisipasi warga negara dalam proses demokrasi juga
berperan sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
20.4.19. Bahwa benar, keterlibatan masyarakat dalam
menentukan kepemimpinan politik, memungkinkan
terciptanya hubungan akuntabilitas antara rakyat sebagai
pemegang kedaulatan dengan pejabat publik yang
menjalankan kekuasaan pemerintahan.
20.4.20. Bahwa benar, dalam kerangka tersebut, partisipasi politik
warga negara berfungsi sebagai instrumen penting untuk
memastikan, bahwa kekuasaan pemerintahan tetap
berada dalam pengawasan rakyat.
20.4.21. Bahwa benar, dalam praktik demokrasi modern,
perluasan ruang partisipasi politik warga negara
65
dipandang sebagai indikator penting dari kemajuan
demokrasi. Berbagai negara demokratis secara konsisten
berupaya memperkuat mekanisme yang memungkinkan
keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam proses
politik, baik melalui pemilihan umum yang inklusif,
maupun melalui berbagai mekanisme partisipasi publik
lainnya.
20.4.22. Bahwa benar, upaya tersebut menunjukkan, bahwa
demokrasi yang berkualitas, selalu menempatkan
partisipasi warga negara sebagai elemen utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
20.4.23. Bahwa benar, oleh karena itu, norma hukum yang
membuka kemungkinan berkurangnya keterlibatan warga
negara dalam proses penentuan kepemimpinan politik,
berpotensi mengurangi kualitas partisipasi politik
masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
20.4.24. Bahwa benar, bilamana ruang partisipasi tersebut
dipersempit melalui penafsiran norma yang tidak
memberikan kepastian mengenai bentuk keterlibatan
langsung masyarakat dalam proses demokrasi, maka,
hak
warga
negara
untuk
memperjuangkan
kepentingannya secara kolektif sebagaimana dijamin
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berpotensi
mengalami reduksi secara nyata dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan.
20.4.25. Bahwa benar, dalam tradisi pemikiran civic
republicanism, partisipasi politik warga negara
dipandang sebagai unsur fundamental yang menjaga
keberlangsungan kehidupan republik.
20.4.26. Bahwa benar, dalam tradisi ini, kebebasan politik tidak
dipahami semata-mata sebagai ketiadaan intervensi
negara, melainkan sebagai kondisi dimana warga negara
memiliki kemampuan nyata untuk terlibat dalam proses
pemerintahan yang menentukan kehidupan bersama.
66
20.4.27. Bahwa benar, partisipasi warga negara dalam proses
politik menjadi mekanisme yang memastikan, bahwa
kekuasaan publik tidak berkembang menjadi kekuasaan
yang dominatif dan terlepas dari kontrol masyarakat.
20.4.28. Bahwa benar, dalam kerangka ini, keterlibatan warga
negara dalam proses demokrasi, tidak hanya berfungsi
sebagai sarana menyalurkan preferensi politik, akan
tetapi, juga sebagai instrumen untuk menjaga agar
pemerintahan tetap berada dalam kerangka kepentingan
publik yang lebih luas.
20.4.29. Bahwa benar, teori civic virtue dalam tradisi republikan,
menempatkan partisipasi politik sebagai manifestasi dari
tanggung jawab kewargaan yang melekat pada setiap
warga negara dalam suatu sistem demokrasi.
20.4.30. Bahwa benar, partisipasi tersebut mencerminkan
kesadaran bahwa keberlangsungan pemerintahan
demokratis tidak hanya bergantung pada institusi formal
negara, akan tetapi, juga pada keterlibatan aktif
masyarakat dalam proses kehidupan politik.
20.4.31. Bahwa benar, demokrasi yang sehat menuntut adanya
warga negara yang tidak bersifat pasif terhadap proses
politik, melainkan memiliki kesediaan untuk terlibat dalam
proses penentuan arah pemerintahan.
20.4.32. Bahwa benar, bilamana ruang partisipasi tersebut
dipersempit atau tidak dijamin secara memadai, maka,
praktik kewargaan aktif yang menjadi pondasi sistem
republik dapat mengalami pelemahan.
20.4.33. Bahwa benar, dalam literatur mengenai public
participation in governance, partisipasi warga negara
dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan
masyarakat terlibat dalam proses pembentukan kebijakan
publik serta struktur kepemimpinan pemerintahan.
20.4.34. Bahwa benar, partisipasi tersebut memiliki fungsi penting
dalam memastikan, bahwa proses pengambilan
67
keputusan politik tidak hanya didominasi oleh aktor-aktor
institusional dalam pemerintahan, akan tetapi, juga
mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih luas.
20.4.35. Bahwa benar, dengan demikian, keterlibatan masyarakat
dalam proses politik menjadi sarana untuk memperkuat
hubungan antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan,
dengan institusi pemerintahan yang menjalankan
kekuasaan publik.
20.4.36. Bahwa benar, konsep citizen engagement dalam studi
demokrasi modern menekankan pentingnya interaksi aktif
antara warga negara dengan institusi politik dalam
proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan
masyarakat dalam proses politik, memungkinkan
terbentuknya hubungan yang lebih erat antara rakyat
dengan pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas
nama mereka.
20.4.37. Bahwa benar, melalui proses keterlibatan tersebut,
masyarakat dapat menyampaikan aspirasi politiknya,
sekaligus mengawasi bagaimana kekuasaan publik
dijalankan oleh pejabat yang memegang jabatan
pemerintahan.
20.4.38. Bahwa benar, dengan demikian, partisipasi warga
negara dalam kehidupan politik memiliki fungsi strategis
dalam menjaga agar sistem demokrasi tetap responsif,
terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
20.4.39. Bahwa benar, dalam konsep democratic citizenship,
status kewargaan dalam suatu negara demokrasi tidak
hanya memberikan hak perlindungan hukum kepada
individu, akan tetapi, juga memberikan hak untuk terlibat
dalam proses penentuan arah kehidupan politik negara.
20.4.40. Bahwa benar, partisipasi politik warga negara menjadi
sarana bagi masyarakat, untuk mengekspresikan
kepentingan kolektifnya, serta mempengaruhi proses
pembentukan kekuasaan pemerintahan.
68
20.4.41. Bahwa benar, jaminan terhadap partisipasi politik warga
negara merupakan bagian penting dari pengakuan
konstitusional terhadap peran masyarakat sebagai subjek
utama dalam sistem demokrasi.
20.4.42. Bahwa benar, dalam perkembangan teori tata kelola
pemerintahan modern, dikenal konsep participatory
governance, yaitu, suatu model penyelenggaraan
pemerintahan yang menempatkan partisipasi warga
negara sebagai elemen penting dalam proses
pembentukan kebijakan dan struktur kekuasaan publik.
Dalam konsep tersebut, partisipasi masyarakat
dipandang bukan sekadar pelengkap bagi proses
demokrasi, melainkan sebagai unsur yang menentukan
legitimasi serta kualitas keputusan politik yang dihasilkan
oleh pemerintah.
20.4.43. Bahwa benar, sistem pemerintahan yang demokratis,
harus memastikan adanya mekanisme yang
memungkinkan warga negara terlibat secara nyata,
dalam proses politik yang menentukan arah
penyelenggaraan pemerintahan.
20.4.44. Bahwa benar, dalam kerangka citizen empowerment,
partisipasi politik warga negara juga dipahami sebagai
sarana pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan
demokrasi. Melalui keterlibatan dalam proses politik,
warga negara memperoleh kesempatan untuk
mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam sistem
pemerintahan serta memastikan bahwa kepentingan
publik dapat tercermin dalam kebijakan yang dihasilkan
oleh pemerintah.
20.4.45. Bahwa benar, dengan demikian, partisipasi politik tidak
hanya memiliki fungsi prosedural, akan tetapi, juga
memiliki fungsi transformasional dalam memperkuat
posisi masyarakat dalam hubungan antara rakyat dan
negara.
69
20.4.46. Bahwa benar, dalam kajian mengenai inclusive
democracy, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh
sejauh mana sistem politik, mampu membuka ruang
partisipasi yang luas, bagi seluruh warga negara dalam
proses politik.
20.4.47. Bahwa benar, demokrasi yang inklusif, menuntut adanya
mekanisme yang memungkinkan keterlibatan masyarakat
secara luas dalam proses pembentukan kekuasaan
politik, sehingga keputusan yang dihasilkan oleh sistem
politik benar-benar mencerminkan kehendak kolektif
masyarakat.
20.4.48. Bahwa benar, dalam konteks penyelenggaraan
pemerintahan daerah, partisipasi politik warga negara
memiliki signifikansi yang sangat penting, sebab
pemerintahan daerah merupakan tingkat pemerintahan
yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan,
aspirasi, dan kepentingan masyarakat di wilayah
tersebut.
20.4.49. Bahwa benar, melalui partisipasi dalam proses
penentuan kepemimpinan daerah, masyarakat memiliki
kesempatan untuk menentukan figur kepemimpinan yang
dianggap mampu merepresentasikan kepentingan serta
aspirasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
20.4.50. Bahwa benar, bilamana norma hukum yang mengatur
pelaksanaan kedaulatan rakyat dirumuskan sedemikian
rupa sehingga membuka kemungkinan berkurangnya
keterlibatan langsung masyarakat dalam proses
demokrasi lokal, maka keadaan tersebut berpotensi
mereduksi ruang partisipasi politik warga negara dalam
kehidupan pemerintahan daerah. Kondisi demikian pada
akhirnya dapat mengurangi kemampuan masyarakat
untuk memperjuangkan kepentingannya secara kolektif
dalam proses demokrasi, yang pada hakikatnya
70
merupakan hak konstitusional warga negara,
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945.
20.4.51. Bahwa benar, dalam perkembangan pemikiran
konstitusional kontemporer, dikenal konsep popular
constitutionalism, yang menempatkan rakyat sebagai
aktor utama dalam kehidupan konstitusional suatu
negara. Dalam perspektif ini, konstitusi tidak hanya
dipahami sebagai dokumen hukum yang mengatur
pembagian kewenangan antar lembaga negara, akan
tetapi, juga sebagai kerangka normatif yang
memungkinkan rakyat berpartisipasi secara aktif dalam
proses pembentukan kekuasaan politik.
20.4.52. Bahwa benar, partisipasi warga negara dalam proses
demokrasi, merupakan salah satu cara utama dimana
konstitusi dijalankan dalam praktik kehidupan bernegara,
sebab melalui partisipasi tersebut, rakyat dapat
mempengaruhi bagaimana kekuasaan negara dibentuk
dan dijalankan.
20.4.53. Bahwa benar, literatur demokrasi modern, juga mengenal
konsep democratic deepening, yaitu, proses
memperluas sekaligus memperdalam keterlibatan warga
negara dalam kehidupan politik suatu negara; konsep
ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya
diukur dari keberadaan institusi-institusi demokratis
secara formal, akan tetapi, juga dari sejauh mana
masyarakat memiliki kesempatan nyata untuk terlibat
dalam proses pengambilan keputusan politik yang
menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan.
20.4.54. Bahwa benar, semakin besar ruang partisipasi yang
tersedia bagi warga negara, semakin kuat pula kualitas
demokrasi yang berkembang dalam suatu sistem
ketatanegaraan.
71
20.4.55. Bahwa benar, dalam kajian mengenai political
inclusion, demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya
keterlibatan yang luas dari seluruh warga negara dalam
proses politik, tanpa adanya hambatan struktural yang
menghalangi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi
politiknya.
20.4.56. Bahwa benar, prinsip inklusi politik tersebut, menegaskan
bahwa sistem demokrasi harus memberikan kesempatan
yang luas bagi warga negara untuk terlibat dalam proses
pembentukan kekuasaan politik, sehingga, struktur
kekuasaan yang terbentuk benar-benar mencerminkan
kehendak masyarakat secara kolektif.
20.4.57. Bahwa benar, partisipasi politik warga negara juga
berkaitan dengan konsep democratic ownership, yaitu,
kondisi di mana masyarakat memiliki rasa keterlibatan
dan kepemilikan terhadap sistem pemerintahan yang
terbentuk melalui proses demokrasi.
20.4.58. Bahwa benar, rasa kepemilikan tersebut muncul, ketika
warga negara memiliki kesempatan nyata, untuk terlibat
dalam proses pembentukan kekuasaan politik yang
menentukan arah kebijakan publik.
20.4.59. Bahwa benar, bilamana ruang partisipasi tersebut
dipersempit atau dikurangi, maka, hubungan antara
masyarakat dengan sistem pemerintahan dapat menjadi
semakin jauh, sehingga berpotensi melemahkan
legitimasi sosial terhadap institusi pemerintahan.
20.4.60. Bahwa benar, dalam konteks tersebut, ruang partisipasi
politik yang luas memungkinkan terciptanya hubungan
timbal balik antara masyarakat dengan institusi
pemerintahan, di mana warga negara tidak hanya
menjadi objek kebijakan publik, akan tetapi, juga
berperan sebagai subjek yang memiliki pengaruh
terhadap proses pembentukan kebijakan tersebut.
72
20.4.61. Bahwa benar, dengan demikian, partisipasi politik warga
negara merupakan mekanisme yang memungkinkan
masyarakat memperjuangkan kepentingannya secara
kolektif dalam proses demokrasi, yang pada hakikatnya
merupakan perwujudan langsung dari jaminan
konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945.
20.4.62. Bahwa benar, dalam perspektif constitutional
participation rights, hak untuk berpartisipasi dalam
kehidupan politik merupakan bagian dari hak
konstitusional yang memungkinkan warga negara terlibat
dalam proses pembentukan kekuasaan negara.
20.4.63. Bahwa benar, hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan
perlindungan terhadap kebebasan individu, akan tetapi,
juga berkaitan dengan kemampuan warga negara untuk
mempengaruhi struktur kekuasaan politik yang mengatur
kehidupan bersama;
20.4.64. Bahwa benar, jaminan konstitusional terhadap partisipasi
politik, pada hakikatnya merupakan mekanisme yang
memastikan bahwa kekuasaan negara tetap berakar
pada kehendak rakyat sebagai sumber legitimasi utama
dalam sistem demokrasi konstitusional.
20.4.65. Bahwa benar, dalam kerangka demokrasi konstitusional,
partisipasi politik warga negara juga memiliki fungsi
penting dalam membangun hubungan representasi
antara rakyat dengan institusi pemerintahan; melalui
partisipasi dalam proses demokrasi, masyarakat dapat
menyalurkan preferensi politiknya terhadap individu atau
kelompok yang akan menjalankan kewenangan
pemerintahan.
20.4.66. Bahwa benar, hubungan representasi tersebut menjadi
dasar bagi terbentuknya pemerintahan yang memperoleh
legitimasi dari rakyat, sebab kekuasaan yang dijalankan
73
oleh pemerintah berasal dari kehendak politik
masyarakat yang disalurkan melalui proses partisipatif.
20.4.67. Bahwa benar, dalam konteks kehidupan demokrasi
modern, partisipasi politik warga negara juga berperan
dalam memastikan adanya keterhubungan antara proses
pengambilan keputusan politik dengan kebutuhan serta
aspirasi masyarakat.
20.4.68. Bahwa benar, partisipasi tersebut memungkinkan
terbentuknya mekanisme komunikasi politik antara rakyat
dengan penyelenggara pemerintahan, sehingga kebijakan
publik yang dihasilkan oleh pemerintah dapat
mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih luas dan
tidak terlepas dari kepentingan publik.
20.4.69. Bahwa benar, bilamana ruang partisipasi politik warga
negara dalam proses demokrasi mengalami pengurangan
atau pembatasan, maka, kemampuan masyarakat untuk
mempengaruhi proses pembentukan kekuasaan politik
akan menjadi semakin terbatas.
20.4.70. Bahwa benar, kondisi tersebut berpotensi mengurangi
keterhubungan antara rakyat dengan proses
pengambilan keputusan politik, sehingga, masyarakat
kehilangan
sebagian
kapasitasnya
untuk
memperjuangkan kepentingannya dalam struktur
kekuasaan pemerintahan.
20.4.71. Bahwa benar, norma hukum yang membuka
kemungkinan berkurangnya keterlibatan langsung warga
negara dalam proses demokrasi berpotensi menimbulkan
reduksi terhadap hak partisipasi politik warga negara
sebagai bagian dari hak konstitusional untuk
memperjuangkan kepentingannya secara kolektif dalam
kehidupan bernegara; dengan demikian, norma a quo
yang memungkinkan terjadinya pengurangan ruang
partisipasi politik warga negara bertentangan dengan
74
jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal
28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
20.4.72. Bahwa benar, dalam kerangka negara demokrasi
konstitusional, hak partisipasi politik warga negara
merupakan salah satu instrumen utama yang
memungkinkan rakyat menjalankan perannya sebagai
pemegang kedaulatan dalam praktik kehidupan
bernegara.
20.4.73. Bahwa benar, partisipasi tersebut tidak hanya memiliki
fungsi prosedural dalam proses demokrasi, akan tetapi
juga memiliki dimensi konstitusional, sebab melalui
partisipasi politiklah rakyat dapat mempengaruhi
pembentukan struktur kekuasaan pemerintahan yang
akan menjalankan kewenangan publik atas nama
masyarakat.
20.4.74. Bahwa benar, jaminan terhadap partisipasi politik warga
negara harus dipahami sebagai bagian integral dari
perlindungan konstitusional terhadap keterlibatan rakyat
dalam proses penyelenggaraan negara.
20.4.75. Bahwa benar, pengakuan konstitusional terhadap hak
warga negara untuk memperjuangkan kepentingannya
secara kolektif, sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945, menunjukkan bahwa konstitusi
Indonesia menempatkan partisipasi masyarakat sebagai
elemen terpenting dalam kehidupan demokrasi.
20.4.76. Bahwa benar, ketentuan tersebut mencerminkan prinsip
bahwa rakyat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan
negara, melainkan, merupakan subjek aktif yang memiliki
hak untuk terlibat dalam proses politik yang menentukan
arah penyelenggaraan pemerintahan.
20.4.77. Bahwa benar, dalam perspektif demokrasi konstitusional,
pengurangan ruang partisipasi politik warga negara
berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan
terhadap kualitas demokrasi; ketika keterlibatan
75
masyarakat dalam proses politik berkurang, maka,
kemampuan rakyat untuk mempengaruhi proses
pembentukan kekuasaan politik juga menjadi semakin
terbatas.
20.4.78. Bahwa benar, kondisi demikian dapat menyebabkan
proses politik menjadi semakin jauh dari aspirasi
masyarakat, serta berpotensi mengurangi keterhubungan
antara rakyat dengan sistem pemerintahan, yang
seharusnya menjalankan kekuasaan atas nama mereka.
20.4.79. Bahwa benar, norma hukum yang membuka
kemungkinan berkurangnya keterlibatan langsung
masyarakat dalam proses demokrasi, tidak hanya
berdampak pada aspek prosedural penyelenggaraan
pemerintahan, akan tetapi, juga berimplikasi terhadap
perlindungan hak konstitusional warga negara.
20.4.80. Bahwa benar, saat ruang partisipasi politik masyarakat
menjadi semakin terbatas, maka, kemampuan warga
negara untuk memperjuangkan kepentingannya secara
kolektif dalam kehidupan bernegara sebagaimana dijamin
oleh konstitusi juga menjadi tereduksi.
20.4.81. Bahwa benar, dalam konteks perkara a quo, frasa
mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tidak
memberikan penegasan mengenai bentuk keterlibatan
langsung masyarakat dalam proses demokrasi, membuka
kemungkinan terjadinya pengurangan partisipasi politik
warga negara dalam proses pembentukan kepemimpinan
daerah.
20.4.82. Bahwa benar, kondisi tersebut berpotensi menggeser
posisi masyarakat dari aktor utama dalam proses
demokrasi menjadi pihak yang tidak lagi memiliki peran
langsung dalam menentukan arah kepemimpinan politik
di tingkat daerah.
20.4.83. Bahwa benar, dengan demikian, norma a quo yang
membuka ruang penafsiran yang dapat mengurangi
76
keterlibatan langsung warga negara dalam proses
demokrasi, pada akhirnya berpotensi mereduksi hak
konstitusional warga negara untuk memperjuangkan
kepentingannya secara kolektif dalam kehidupan
bernegara.
20.4.84. Bahwa benar, oleh karenanya, norma tersebut
bertentangan dengan jaminan hak partisipasi politik
warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945.
20.5. Norma a quo Menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
20.5.1. Bahwa benar, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.
Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan, bahwa
dalam negara hukum, setiap norma yang dibentuk oleh
pembentuk undang-undang harus dirumuskan secara
jelas, tegas, dan dapat dipahami secara konsisten oleh
seluruh subjek hukum.
20.5.2. Bahwa benar, kepastian hukum dalam konteks ini, bukan
sekadar persoalan teknis perumusan norma, melainkan
merupakan jaminan konstitusional, yang memastikan
bahwa warga negara dapat mengetahui secara pasti,
bagaimana suatu ketentuan hukum akan berlaku,
bagaimana norma tersebut akan diterapkan oleh negara,
serta bagaimana konsekuensi hukum yang timbul dari
norma tersebut. Dengan demikian, setiap norma undang-
undang yang dirumuskan secara kabur atau membuka
ruang penafsiran yang tidak terbatas, pada dasarnya
berpotensi melanggar jaminan konstitusional atas
kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
20.5.3. Bahwa benar, dalam teori negara hukum modern,
kepastian hukum merupakan salah satu elemen
77
fundamental yang menentukan keberadaan suatu negara
hukum.
20.5.4. Bahwa benar, negara hukum menuntut agar kekuasaan
negara dijalankan berdasarkan norma hukum yang jelas
dan dapat diprediksi, sehingga penyelenggaraan
kekuasaan tidak bergantung pada kehendak subjektif
penguasa atau interpretasi yang berubah-ubah dari
waktu ke waktu.
20.5.5. Bahwa benar, norma hukum yang tidak dirumuskan
secara jelas, berpotensi melemahkan prinsip negara
hukum, sebab, membuka ruang bagi penggunaan
kekuasaan yang tidak terikat oleh parameter hukum
yang tegas; dalam konteks ini, kejelasan norma menjadi
syarat penting, agar hukum dapat berfungsi sebagai
pedoman yang pasti bagi penyelenggara negara maupun
bagi warga negara dalam menjalankan hak dan
kewajibannya.
20.5.6. Bahwa benar, kepastian hukum juga merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari prinsip rule of law, yang
menuntut agar seluruh tindakan negara didasarkan pada
norma hukum yang jelas, rasional, dan dapat diterapkan
secara konsisten.
20.5.7. Bahwa benar, prinsip rule of law menghendaki agar
hukum tidak hanya ada secara formal, tetapi juga
memiliki kualitas normatif yang memadai, sehingga
mampu memberikan pedoman yang pasti bagi kehidupan
bernegara.
20.5.8. Bahwa benar, bilamana suatu norma undang-undang
dirumuskan secara tidak jelas dan membuka ruang
penafsiran yang terlalu luas, maka, keadaan tersebut
berpotensi melemahkan prinsip rule of law, sebab,
hukum tidak lagi memberikan kepastian mengenai
bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan dan
bagaimana hak warga negara harus dilindungi.
78
20.5.9. Bahwa benar, dalam kerangka demokrasi konstitusional,
kepastian hukum memiliki fungsi yang sangat penting
dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan.
20.5.10. Bahwa benar, demokrasi konstitusional tidak hanya
menekankan pada mekanisme pengambilan keputusan
politik, akan tetapi, juga menuntut agar seluruh proses
politik tersebut diatur oleh norma hukum yang jelas dan
dapat diprediksi.
20.5.11. Bahwa benar, kepastian hukum dalam hal ini, menjadi
prasyarat agar institusi-institusi negara dapat
menjalankan kewenangannya secara konsisten, serta
agar proses demokrasi dapat berlangsung secara tertib
dan stabil.
20.5.12. Bahwa benar, tanpa adanya kepastian hukum, sistem
demokrasi berpotensi mengalami instabilitas, sebab,
berbagai aktor politik dapat menafsirkan norma hukum
secara berbeda, sesuai dengan kepentingannya masing-
masing.
20.5.13. Bahwa benar, kepastian hukum juga berfungsi sebagai
mekanisme perlindungan terhadap kemungkinan
terjadinya kesewenang-wenangan dalam penggunaan
kekuasaan negara.
20.5.14. Bahwa benar, norma hukum yang jelas, membatasi
ruang gerak kekuasaan negara dengan memberikan
parameter yang tegas, mengenai apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara negara;
sebaliknya, norma yang kabur atau tidak memiliki batas
interpretasi yang jelas, berpotensi membuka ruang bagi
penggunaan kekuasaan secara arbitrer, sebab,
penyelenggara negara dapat menafsirkan norma tersebut
sesuai dengan kepentingannya.
20.5.15. Bahwa benar, kejelasan norma hukum merupakan
instrumen penting untuk memastikan bahwa kekuasaan
79
negara dijalankan secara akuntabel dan sesuai dengan
prinsip-prinsip konstitusi.
20.5.16. Bahwa benar, kepastian hukum juga merupakan syarat
penting bagi legitimasi suatu norma undang-undang
dalam sistem negara hukum.
20.5.17. Bahwa benar, suatu norma, hanya dapat dianggap sah
dan memiliki daya ikat yang kuat, bilamana norma
tersebut dirumuskan secara jelas, sehingga dapat
dipahami secara seragam oleh seluruh subjek hukum.
20.5.18. Bahwa benar, ketika suatu norma dirumuskan secara
kabur, atau membuka ruang penafsiran yang terlalu luas,
maka legitimasi normatif dari norma tersebut menjadi
dipertanyakan, sebab, hukum tidak lagi memberikan
pedoman yang pasti bagi masyarakat maupun bagi
penyelenggara negara.
20.5.19. Bahwa benar, dalam konteks ini, kepastian hukum tidak
hanya berfungsi sebagai prinsip teknis dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan
juga sebagai dasar legitimasi konstitusional, yang
memastikan bahwa setiap ketentuan hukum dapat
diterapkan secara adil dan konsisten.
20.5.20. Bahwa benar, kepastian hukum juga merupakan
prasyarat bagi terciptanya stabilitas sistem hukum dalam
suatu negara.
20.5.21. Bahwa benar, sistem hukum yang stabil mensyaratkan
adanya norma-norma yang jelas, sehingga hubungan
hukum antara warga negara dengan negara dapat
berlangsung secara tertib dan dapat diprediksi.
20.5.22. Bahwa benar, bilamana norma undang-undang
dirumuskan secara kabur atau membuka ruang
interpretasi yang tidak terbatas, maka, keadaan tersebut
berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan
hukum serta membuka kemungkinan terjadinya konflik
penafsiran diantara berbagai institusi negara.
80
20.5.23. Bahwa benar, kondisi demikian pada akhirnya dapat
melemahkan stabilitas sistem hukum, sebab hukum tidak
lagi berfungsi sebagai pedoman yang pasti dalam
mengatur kehidupan bernegara.
20.5.24. Bahwa benar, kepastian hukum juga merupakan syarat
penting bagi keberfungsian institusi-institusi negara
dalam menjalankan kewenangannya.
20.5.25. Bahwa benar, setiap lembaga negara menjalankan tugas
dan kewenangannya berdasar norma hukum yang
mengatur ruang lingkup serta batas kewenangannya.
20.5.26. Bahwa benar, norma yang tidak jelas atau bersifat
multitafsir dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai
bagaimana suatu kewenangan harus dijalankan serta
institusi mana yang berwenang untuk melaksanakan
kewenangan tersebut.
20.5.27. Bahwa benar, dalam konteks a quo, kejelasan norma
hukum menjadi teramat sangat penting, agar setiap
lembaga negara dapat menjalankan fungsi
konstitusionalnya secara efektif, dan tanpa menimbulkan
konflik kewenangan.
20.5.28. Bahwa benar, dalam praktik peradilan konstitusi,
kepastian hukum juga memiliki kedudukan yang sangat
penting, sebab, menjadi dasar bagi lembaga peradilan
dalam menafsirkan dan menerapkan norma undang-
undang.
20.5.29. Bahwa benar, norma hukum yang jelas memungkinkan
pengadilan untuk menerapkan hukum secara konsisten
serta memberikan putusan yang dapat diprediksi;
sebaliknya, norma yang kabur atau membuka ruang
interpretasi yang terlalu luas, berpotensi menimbulkan
ketidakpastian dalam proses penegakan hukum, sebab,
pengadilan dapat memberikan penafsiran yang berbeda
terhadap norma yang sama.
81
20.5.30. Bahwa benar, kejelasan norma hukum merupakan salah
satu syarat penting bagi terciptanya praktik peradilan
yang konsisten dan dapat memberikan kepastian hukum
bagi masyarakat.
20.5.31. Bahwa benar, kepastian hukum pada akhirnya
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perlindungan hak konstitusional warga negara.
20.5.32. Bahwa benar, warga negara hanya dapat menggunakan
dan mempertahankan hak-hak konstitusionalnya secara
efektif, bilamana norma hukum yang mengatur hak
tersebut dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami
secara pasti.
20.5.33. Bahwa benar, bilamana norma hukum dirumuskan
secara kabur atau membuka ruang penafsiran yang tidak
terbatas, maka, warga negara tidak memiliki kepastian
mengenai bagaimana hak tersebut dapat dijalankan,
serta bagaimana perlindungan hukum terhadap hak
tersebut akan diberikan oleh negara.
20.5.34. Bahwa benar, kejelasan norma hukum merupakan salah
satu bentuk perlindungan konstitusional terhadap warga
negara, agar mereka tidak dirugikan oleh ketentuan
hukum yang tidak pasti atau bersifat multitafsir.
20.5.35. Bahwa benar, dalam teori hukum modern dikenal prinsip
lex certa, yaitu prinsip yang menuntut agar setiap norma
hukum dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga
tidak menimbulkan keraguan mengenai makna maupun
ruang lingkup penerapannya.
20.5.36. Bahwa benar, prinsip lex certa ini merupakan salah satu
unsur penting, dari jaminan kepastian hukum, sebab
melalui perumusan norma yang jelas, sehingga, warga
negara maupun penyelenggara negara dapat mengetahui
secara pasti bagaimana suatu ketentuan hukum harus
dipahami dan diterapkan.
82
20.5.37. Bahwa benar, norma hukum yang tidak memenuhi
prinsip lex certa berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum, sebab, membuka kemungkinan munculnya
berbagai penafsiran yang berbeda terhadap norma yang
sama.
20.5.38. Bahwa benar, selain prinsip lex certa, doktrin hukum
juga mengenal prinsip lex stricta, yang mengharuskan
agar norma hukum dirumuskan secara ketat dan tidak
memberikan ruang interpretasi yang terlalu luas.
20.5.39. Bahwa benar, prinsip lex stricta ini bertujuan untuk
mencegah terbentuknya norma hukum yang bersifat
terlalu terbuka [open-ended norm], sehingga dapat
digunakan secara sewenang-wenang atau ditafsirkan
secara berbeda oleh berbagai pihak.
20.5.40. Bahwa benar, prinsip lex stricta menuntut agar
pembentuk undang-undang merumuskan norma dengan
batasan yang jelas, sehingga ruang interpretasi terhadap
norma tersebut tidak berkembang secara tidak
terkendali.
20.5.41. Bahwa benar, dalam perkembangan teori hukum
konstitusi, dikenal pula prinsip legal clarity, yang
menekankan, bahwa suatu norma hukum harus memiliki
kejelasan struktur, kejelasan makna, serta kejelasan
ruang lingkup penerapannya.
20.5.42. Bahwa benar, prinsip legal clarity menghendaki agar
norma hukum disusun sedemikian rupa, sehingga dapat
dipahami secara rasional oleh subjek hukum tanpa
memerlukan interpretasi yang spekulatif atau terlalu luas.
20.5.43. Bahwa benar, saat suatu norma tidak memiliki kejelasan
makna yang memadai, maka norma tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak
memberikan pedoman yang pasti mengenai bagaimana
norma tersebut harus diterapkan.
83
20.5.44. Bahwa benar, kepastian hukum dalam teori hukum juga
berkaitan erat dengan prinsip predictability of law, yaitu,
prinsip yang menuntut agar penerapan hukum dapat
diprediksi secara rasional oleh warga negara maupun
oleh penyelenggara negara.
20.5.45. Bahwa benar, hukum yang dapat diprediksi,
memungkinkan masyarakat untuk merencanakan
tindakan mereka berdasarkan norma hukum yang
berlaku, serta memahami konsekuensi hukum dari
tindakan tersebut; sebaliknya, norma hukum yang tidak
jelas atau membuka ruang penafsiran yang terlalu luas
menghilangkan unsur prediktabilitas hukum, sebab
masyarakat tidak dapat mengetahui secara, pasti
bagaimana norma tersebut akan diterapkan dalam
praktik.
20.5.46. Bahwa benar, doktrin kepastian hukum juga menekankan
pentingnya legal determinacy, yaitu, kondisi dimana
norma hukum memiliki makna yang cukup pasti,
sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas bagi
penerapannya.
20.5.47. Bahwa benar, legal determinacy menghendaki, agar
norma hukum tidak hanya ada secara formal, akan
tetapi, juga memiliki kualitas normatif yang
memungkinkan norma tersebut diterapkan secara
konsisten dalam berbagai situasi.
20.5.48. Bahwa benar, bilamana suatu norma hukum tidak
memiliki determinasi normatif yang memadai, maka,
norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum, sebab tidak memberikan arah yang jelas bagi
interpretasi dan penerapannya.
20.5.49. Bahwa benar, dalam doktrin negara hukum modern
dikenal pula prinsip non-arbitrariness, yaitu, prinsip yang
menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh
dijalankan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum
84
yang jelas. Prinsip ini menuntut, agar setiap tindakan
negara didasarkan pada norma hukum yang dirumuskan
secara tegas sehingga tidak memberikan ruang bagi
penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan
interpretasi yang subjektif atau oportunistik.
20.5.50. Bahwa benar, bilamana suatu norma hukum dirumuskan
secara kabur atau membuka ruang penafsiran yang
terlalu luas, maka keadaan tersebut berpotensi membuka
jalan bagi penggunaan kekuasaan negara secara
arbitrer, karena penyelenggara negara dapat menafsirkan
norma tersebut sesuai dengan kepentingan politik atau
kepentingan institusional tertentu; oleh sebab itu,
kejelasan norma hukum merupakan instrumen penting
untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan
dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
20.5.51. Bahwa benar, doktrin kepastian hukum juga menekankan
pentingnya prinsip foreseeability of law, yaitu prinsip
yang menuntut, agar suatu norma hukum dirumuskan
sedemikian rupa, sehingga konsekuensi penerapannya
dapat diperkirakan secara rasional oleh warga negara.
20.5.52. Bahwa benar, prinsip ini menempatkan hukum sebagai
pedoman yang memungkinkan individu memahami
terlebih dahulu bagaimana suatu ketentuan hukum akan
mempengaruhi hak dan kewajiban mereka.
20.5.53. Bahwa benar, bilamana suatu norma dirumuskan secara
tidak jelas dan membuka ruang penafsiran yang tidak
terbatas, maka, masyarakat tidak dapat memprediksi
bagaimana norma tersebut akan diterapkan dalam
praktik; kondisi demikian pada akhirnya menimbulkan
ketidakpastian hukum, sebab, hukum tidak lagi berfungsi
sebagai instrumen yang memberikan kepastian mengenai
konsekuensi hukum dari suatu tindakan.
20.5.54. Bahwa benar, kepastian hukum dalam teori hukum, juga
berkaitan erat dengan prinsip legal stability, yaitu, prinsip
85
yang menuntut agar norma hukum memberikan pondasi
yang stabil bagi penyelenggaraan sistem hukum dan
sistem pemerintahan.
20.5.55. Bahwa benar, stabilitas hukum hanya dapat tercapai,
bilamana norma yang mengatur suatu bidang kehidupan
bernegara dirumuskan secara jelas sehingga tidak
mudah ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak.
20.5.56. Bahwa benar, sebaliknya, norma yang kabur atau tidak
memiliki batas interpretasi yang jelas berpotensi
menimbulkan instabilitas hukum karena memungkinkan
perubahan makna norma secara terus-menerus melalui
interpretasi yang berbeda.
20.5.57. Bahwa benar, dalam konteks ketatanegaraan, instabilitas
hukum semacam ini dapat berdampak serius terhadap
stabilitas sistem pemerintahan karena berbagai institusi
negara dapat menafsirkan norma yang sama dengan
cara yang berbeda.
20.5.58. Bahwa benar, doktrin kepastian hukum juga menuntut
adanya normative determinacy, yaitu kondisi di mana
suatu norma hukum memiliki tingkat kepastian makna
yang cukup sehingga dapat memberikan pedoman yang
jelas bagi penerapannya.
20.5.59. Bahwa benar, norma yang memiliki determinasi normatif
yang kuat memungkinkan hukum diterapkan secara
konsisten oleh berbagai lembaga negara serta dipahami
secara seragam oleh masyarakat.
20.5.60. Bahwa benar, norma yang tidak memiliki determinasi
normatif yang memadai akan membuka ruang
interpretasi yang luas sehingga makna norma tersebut
dapat berubah-ubah tergantung pada siapa yang
menafsirkannya.
20.5.61. Bahwa benar, kondisi demikian, hukum kehilangan
fungsinya sebagai pedoman yang pasti dan berubah
86
menjadi instrumen yang rentan terhadap manipulasi
interpretasi.
20.5.62. Bahwa benar, dalam doktrin pembentukan peraturan
perundang-undangan juga dikenal prinsip normative
precision, yaitu, prinsip yang menuntut agar setiap
norma hukum dirumuskan dengan tingkat ketelitian yang
tinggi sehingga ruang lingkup dan batas penerapannya
dapat diketahui secara pasti.
20.5.63. Bahwa benar, formative precision mengharuskan
pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma
dengan struktur bahasa yang jelas, parameter yang
tegas, serta batasan yang dapat diidentifikasi secara
rasional.
20.5.64. Bahwa benar, bilamana suatu norma dirumuskan tanpa
ketelitian normatif yang memadai, maka norma tersebut
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena
tidak memberikan batas yang jelas mengenai bagaimana
norma tersebut harus dipahami dan diterapkan.
20.5.65. Bahwa benar, karena itu, ketelitian dalam perumusan
norma merupakan syarat penting untuk memastikan
bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang
pasti dalam kehidupan bernegara.
20.5.66. Bahwa benar, dalam perkembangan hukum konstitusi
modern dikenal doktrin void for vagueness doctrine, yaitu
doktrin yang menyatakan bahwa suatu norma hukum
dapat dinyatakan tidak konstitusional apabila dirumuskan
secara kabur sehingga tidak memberikan pedoman yang
jelas mengenai bagaimana norma tersebut harus
dipahami dan diterapkan.
20.5.67. Bahwa benar, doktrin ini berkembang sebagai
mekanisme perlindungan terhadap warga negara dari
ketentuan hukum yang tidak jelas yang berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang
interpretasi yang tidak terkendali.
87
20.5.68. Bahwa benar, dalam konteks pengujian undang-undang,
norma yang kabur dinilai tidak memenuhi standar
konstitusional karena tidak memberikan batas yang jelas
mengenai ruang lingkup pengaturannya serta
memungkinkan penafsiran yang berbeda-beda oleh
berbagai institusi negara.
20.5.69. Bahwa benar, selain doktrin tersebut, dalam teori hukum
konstitusi juga dikenal overbroad norm doctrine, yaitu,
doktrin yang menyatakan bahwa suatu norma hukum
dapat dianggap cacat secara konstitusional apabila
ruang lingkup pengaturannya dirumuskan terlalu luas
tanpa batasan yang jelas.
20.5.70. Bahwa benar, norma yang terlalu luas tidak hanya
menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga
berpotensi memberikan kewenangan yang berlebihan
kepada pembentuk undang-undang atau kepada
penyelenggara negara dalam menafsirkan norma
tersebut.
20.5.71. Bahwa benar, kondisi demikian dapat menimbulkan
ketidakseimbangan dalam sistem hukum karena norma
tersebut dapat digunakan untuk mengatur berbagai hal
yang sebenarnya berada di luar tujuan awal
pembentukannya.
20.5.72. Bahwa benar, dalam praktik pembentukan peraturan
perundang-undangan, salah satu sumber utama
ketidakpastian hukum adalah ambiguity in statutory
drafting, yaitu, ketidakjelasan yang muncul akibat
perumusan norma yang tidak memiliki struktur bahasa
yang tegas.
20.5.73. Bahwa benar, ambiguitas dalam perumusan norma dapat
terjadi ketika suatu ketentuan hukum menggunakan frasa
yang tidak memiliki makna yang pasti, menggunakan
konsep yang terlalu abstrak tanpa definisi operasional,
88
atau tidak memberikan batas yang jelas mengenai
bagaimana norma tersebut harus diterapkan.
20.5.74. Bahwa benar, dalam kondisi demikian, norma hukum
kehilangan fungsi utamanya sebagai pedoman yang
memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan
kehidupan bernegara.
20.5.75. Bahwa benar, norma hukum yang membuka ruang
multitafsir pada dasarnya merupakan salah satu bentuk
ketidakpastian hukum yang paling mendasar dalam
sistem hukum.
20.5.76. Bahwa benar, ketika suatu norma dapat ditafsirkan
dalam berbagai cara yang berbeda, maka norma
tersebut tidak lagi memberikan pedoman yang pasti bagi
warga negara maupun bagi penyelenggara negara.
20.5.77. Bahwa benar, multitafsir juga berpotensi menimbulkan
konflik interpretasi antar lembaga negara karena setiap
institusi dapat memberikan makna yang berbeda
terhadap norma yang sama.
20.5.78. Bahwa benar, dalam konteks ini, norma yang multitafsir
tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu konsistensi
penyelenggaraan sistem ketatanegaraan.
20.5.79. Bahwa benar, suatu norma hukum juga dapat dianggap
tidak memenuhi standar kepastian hukum apabila norma
tersebut tidak memiliki parameter operasional yang jelas
mengenai bagaimana norma tersebut harus diterapkan
dalam praktik.
20.5.80. Bahwa benar, parameter operasional merupakan batasan
normatif yang menjelaskan siapa yang berwenang
menjalankan norma tersebut, bagaimana mekanisme
pelaksanaannya, serta dalam kondisi apa norma tersebut
dapat diterapkan.
20.5.81. Bahwa benar, tanpa adanya parameter operasional yang
jelas, norma hukum berpotensi menjadi norma yang
89
bersifat abstrak dan terbuka sehingga membuka ruang
interpretasi yang sangat luas bagi berbagai pihak.
20.5.82. Bahwa benar, kondisi demikian pada akhirnya
menimbulkan ketidakpastian hukum karena hukum tidak
lagi memberikan panduan yang pasti bagi
penyelenggaraan kekuasaan negara.
20.5.83. Bahwa benar, suatu norma hukum juga dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum bilamana norma
tersebut memiliki cakupan pengaturan yang terlalu luas
tanpa batas yang jelas mengenai ruang lingkup
penerapannya. Norma yang dirumuskan secara terlalu
luas berpotensi mengaburkan batas antara apa yang
dimaksudkan untuk diatur oleh norma tersebut dan apa
yang sebenarnya berada di luar lingkup pengaturannya.
20.5.84. Bahwa benar, akibatnya, norma tersebut dapat
digunakan untuk menjustifikasi berbagai bentuk tindakan
negara yang pada awalnya tidak dimaksudkan oleh
pembentuk undang-undang.
20.5.85. Bahwa benar, dalam konteks ini, norma yang terlalu
luas tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum,
tetapi juga membuka peluang bagi perluasan makna
norma secara tidak terkendali melalui interpretasi yang
berkembang dalam praktik.
20.5.86. Bahwa benar, norma hukum yang tidak memiliki batas
interpretatif yang jelas pada dasarnya gagal menjalankan
fungsi utamanya sebagai pedoman normatif bagi
penyelenggaraan kekuasaan negara.
20.5.87. Bahwa benar, dalam sistem negara hukum, norma tidak
hanya berfungsi sebagai deklarasi prinsip, tetapi juga
sebagai aturan yang memberikan batas yang tegas
mengenai bagaimana suatu kewenangan harus
dijalankan.
20.5.88. Bahwa benar, bilamana norma tidak memberikan batas
interpretatif yang jelas, maka norma tersebut dapat
90
ditafsirkan secara sangat luas sehingga penyelenggara
negara memiliki keleluasaan yang berlebihan dalam
menentukan makna norma tersebut.
20.5.89. Bahwa benar, keadaan demikian berpotensi menggeser
fungsi hukum dari instrumen pembatas kekuasaan
menjadi instrumen yang justru memperluas ruang
penggunaan kekuasaan.
20.5.90. Bahwa benar, norma hukum yang dirumuskan secara
kabur juga berpotensi membuka ruang reinterpretasi
politik terhadap norma tersebut oleh pembentuk undang-
undang maupun oleh aktor politik lainnya.
20.5.91. Bahwa benar, dalam praktik ketatanegaraan, norma yang
tidak memiliki kejelasan makna sering kali menjadi objek
reinterpretasi yang disesuaikan dengan dinamika
kepentingan politik yang berkembang. Kondisi demikian
menimbulkan risiko bahwa makna norma hukum tidak
lagi ditentukan oleh prinsip-prinsip hukum yang stabil,
melainkan oleh konfigurasi kekuatan politik yang
berubah-ubah.
20.5.92. Bahwa benar, dalam jangka panjang, keadaan ini dapat
menggerus kepastian hukum karena hukum tidak lagi
memiliki makna yang tetap dan dapat diprediksi.
20.5.93. Bahwa benar, norma hukum yang tidak memiliki struktur
normatif yang jelas juga berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum karena tidak memberikan
kejelasan mengenai hubungan antara unsur-unsur
normatif yang terdapat dalam norma tersebut.
20.5.94. Bahwa benar, struktur normatif yang jelas biasanya
mencakup unsur subjek hukum, tindakan yang diatur,
kondisi penerapan norma, serta konsekuensi hukum
yang timbul dari penerapan norma tersebut.
20.5.95. Bahwa benar, bila unsur-unsur tersebut tidak dirumuskan
secara jelas, maka, norma tersebut tidak memberikan
91
pedoman yang memadai mengenai bagaimana norma
tersebut harus dioperasionalkan dalam praktik.
20.5.96. Bahwa benar, dalam kondisi demikian, interpretasi
terhadap norma tersebut akan sangat bergantung pada
penafsiran subjektif dari pihak yang menerapkannya.
20.5.97. Bahwa benar, pada akhirnya suatu norma hukum dapat
dikatakan tidak memenuhi standar kepastian hukum,
bilamana norma tersebut gagal memberikan pedoman
hukum yang jelas bagi penyelenggara negara maupun
bagi warga negara.
20.5.98. Bahwa benar, fungsi utama hukum dalam negara hukum
adalah memberikan pedoman yang pasti mengenai
bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan dan
bagaimana hak warga negara harus dilindungi.
20.5.99. Bahwa benar, bilamana suatu norma tidak memberikan
pedoman yang jelas mengenai bagaimana norma
tersebut harus diterapkan, maka, norma tersebut
kehilangan fungsi dasarnya sebagai aturan hukum yang
mengatur kehidupan bernegara.
20.5.100. Bahwa benar, dalam keadaan demikian, keberadaan
norma tersebut justru berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum karena berbagai pihak dapat
memberikan makna yang berbeda terhadap norma yang
sama.
20.5.101. Bahwa benar, dalam negara hukum, salah satu standar
paling mendasar dalam pembentukan norma peraturan
perundang-undangan adalah bahwa norma harus
dirumuskan secara jelas secara gramatikal.
20.5.102. Bahwa benar, kejelasan gramatikal menghendaki agar
suatu norma menggunakan struktur bahasa yang tegas,
terminologi yang konsisten, serta frasa yang memiliki
makna yang dapat dipahami secara objektif.
20.5.103. Bahwa benar, norma yang tidak jelas secara gramatikal
berpotensi menimbulkan ambiguitas karena frasa yang
92
digunakan dapat dimaknai secara berbeda oleh para
penafsirnya.
20.5.104. Bahwa benar, dalam praktik hukum, ketidakjelasan
gramatikal sering kali menjadi sumber utama munculnya
perbedaan interpretasi yang pada akhirnya menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam penerapan norma tersebut.
20.5.105. Bahwa benar, selain kejelasan gramatikal, norma hukum
juga harus koheren secara sistematis dalam keseluruhan
struktur sistem hukum; koherensi sistematis berarti
bahwa suatu norma harus ditempatkan secara selaras
dengan norma-norma lain dalam sistem hukum,
sehingga tidak menimbulkan kontradiksi maupun
ketidakharmonisan dalam struktur hukum yang ada.
20.5.106. Bahwa benar, dalam sistem ketatanegaraan yang
kompleks, setiap norma memiliki posisi tertentu dalam
arsitektur hukum yang lebih luas.
20.5.107. Bahwa benar, bilamana suatu norma dirumuskan tanpa
memperhatikan keterkaitannya dengan norma lain, maka
norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan
yang dapat mengganggu konsistensi sistem hukum
secara keseluruhan.
20.5.108. Bahwa benar, suatu norma hukum juga harus memiliki
tujuan normatif yang jelas, yang mencerminkan arah
pengaturan yang hendak dicapai oleh pembentuk
undang-undang.
20.5.109. Bahwa benar, tujuan normatif merupakan elemen penting
dalam suatu norma, karena tujuan tersebut menjadi
dasar bagi penafsiran dan penerapan norma dalam
praktik.
20.5.110. Bahwa benar, norma yang tidak memiliki tujuan normatif
yang jelas berpotensi menimbulkan kebingungan dalam
interpretasi karena para penafsir tidak memiliki pedoman
mengenai arah pengaturan yang dimaksud oleh
pembentuk undang-undang.
93
20.5.111. Bahwa benar, dalam kondisi demikian, makna norma
berpotensi berkembang secara tidak terkendali melalui
berbagai interpretasi yang berbeda.
20.5.112. Bahwa benar, norma hukum yang baik juga harus
memberikan parameter penerapan yang jelas, mengenai
bagaimana norma tersebut harus dijalankan dalam
praktik.
20.5.113. Bahwa benar, parameter penerapan mencakup batasan
mengenai subjek yang berwenang melaksanakan norma
tersebut, mekanisme pelaksanaannya, serta kondisi-
kondisi tertentu yang menjadi dasar berlakunya norma
tersebut.
20.5.114. Bahwa benar, tanpa adanya parameter penerapan yang
jelas, norma hukum berpotensi menjadi norma yang
bersifat terlalu abstrak, sehingga membuka ruang
interpretasi yang sangat luas bagi pihak yang
menerapkannya.
20.5.115. Bahwa benar, dalam keadaan demikian, penerapan
norma tersebut sangat bergantung pada diskresi subjektif
yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
20.5.116. Bahwa benar, dalam perspektif negara hukum, norma
hukum juga harus dapat diprediksi penerapannya oleh
subjek hukum yang diatur oleh norma tersebut.
20.5.117. Bahwa benar, prinsip prediktabilitas menghendaki agar
warga negara dapat memahami terlebih dahulu
bagaimana norma hukum akan diterapkan, sehingga
mereka dapat menyesuaikan perilakunya dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
20.5.118. Bahwa benar, bilamana suatu norma tidak memberikan
kejelasan mengenai bagaimana norma tersebut akan
diterapkan, maka, warga negara tidak memiliki
kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum dari
tindakan mereka.
94
20.5.119. Bahwa benar, kondisi demikian bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum, sebab, hukum tidak lagi
berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah yang
jelas bagi perilaku masyarakat.
20.5.120. Bahwa benar, dalam praktik constitutional adjudication,
kejelasan norma merupakan salah satu standar penting
yang digunakan untuk menilai konstitusionalitas suatu
ketentuan undang-undang.
20.5.121. Bahwa benar, pengujian konstitusional tidak hanya
berfokus pada substansi materi muatan norma, akan
tetapi, juga pada kualitas perumusan norma tersebut.
20.5.122. Bahwa benar, norma yang dirumuskan secara kabur
dapat dinilai bertentangan dengan konstitusi, sebab tidak
memberikan pedoman hukum yang jelas bagi
penyelenggara negara maupun bagi warga negara.
20.5.123. Bahwa benar, dalam konteks ini, kejelasan norma
merupakan syarat fundamental, agar suatu ketentuan
undang-undang dapat berfungsi secara efektif sebagai
aturan yang mengikat dalam sistem hukum.
20.5.124. Bahwa benar, standar kejelasan norma dalam pengujian
undang-undang berangkat dari pemahaman, bahwa
hukum dalam negara hukum harus dapat dipahami
secara rasional oleh subjek hukum yang diaturnya.
20.5.125. Bahwa benar, norma yang terlalu abstrak, terlalu
terbuka, atau tidak memiliki batas interpretasi yang jelas
berpotensi
menimbulkan
ketidakpastian
dalam
penerapannya. Oleh karena itu, dalam praktik pengujian
konstitusional, norma yang tidak memenuhi standar
kejelasan seringkali dipandang sebagai norma yang
cacat secara konstitusional, sebab gagal memenuhi
prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
20.5.126. Bahwa benar, norma hukum yang kabur dalam konteks
hukum konstitusi sering dipandang sebagai bentuk
constitutional defect, yaitu, cacat konstitusional yang
95
muncul bukan semata-mata karena isi norma
bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi, karena
kualitas perumusannya tidak memenuhi standar
konstitusional yang diperlukan dalam pembentukan
undang-undang.
20.5.127. Bahwa benar, cacat konstitusional semacam ini dapat
menimbulkan implikasi yang luas dalam praktik
ketatanegaraan, sebab, norma yang kabur berpotensi
digunakan secara fleksibel oleh berbagai aktor negara
untuk menjustifikasi berbagai bentuk tindakan yang
mungkin berada di luar batas yang sebenarnya
dimaksudkan oleh konstitusi.
20.5.128. Bahwa benar, norma yang tidak jelas juga berpotensi
mengancam prinsip due process of law, yaitu prinsip
yang menuntut agar setiap tindakan negara terhadap
warga negara harus didasarkan pada aturan hukum
yang jelas dan dapat dipahami.
20.5.129. Bahwa benar, prinsip ini menghendaki agar hukum
memberikan pedoman yang pasti mengenai bagaimana
kekuasaan negara dapat dijalankan dan dalam kondisi
apa hak warga negara dapat dibatasi.
20.5.130. Bahwa benar, bilamana norma hukum dirumuskan
secara kabur, maka warga negara tidak memiliki
kepastian mengenai bagaimana norma tersebut akan
diterapkan terhadap mereka.
20.5.131. Bahwa benar, keadaan demikian dapat menimbulkan
risiko penerapan hukum yang tidak konsisten, serta
membuka ruang bagi penggunaan kekuasaan negara
secara sewenang-wenang.
20.5.132. Bahwa benar, norma hukum yang kabur, juga dapat
mengganggu stabilitas penyelenggaraan sistem
ketatanegaraan, sebab, norma tersebut membuka ruang
interpretasi yang sangat luas dalam praktik
pemerintahan.
96
20.5.133. Bahwa benar, dalam sistem konstitusional yang
menuntut kepastian struktur kewenangan antar lembaga
negara, keberadaan norma yang tidak jelas berpotensi
menimbulkan perbedaan tafsir mengenai batas
kewenangan institusi negara.
20.5.134. Bahwa benar, perbedaan tafsir tersebut pada akhirnya
dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan, serta berpotensi memicu
konflik interpretasi antar lembaga negara dalam
menjalankan fungsi konstitusionalnya.
20.5.135. Bahwa benar, analisis gramatikal terhadap norma a quo
menunjukkan, bahwa struktur bahasa yang digunakan
dalam norma tersebut tidak memberikan kejelasan yang
memadai mengenai bagaimana norma tersebut harus
dipahami.
20.5.136. Bahwa benar, dalam teknik perumusan peraturan
perundang-undangan, struktur bahasa suatu norma harus
dirumuskan secara tegas agar makna yang dikandung
oleh norma tersebut dapat dipahami secara objektif oleh
subjek hukum yang diaturnya.
20.5.137. Bahwa benar, bilamana suatu norma menggunakan frasa
yang bersifat terlalu umum tanpa penjelasan lebih lanjut
mengenai maknanya, maka, norma tersebut berpotensi
menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran.
20.5.138. Bahwa benar, dalam konteks ini, struktur bahasa norma
a quo tidak memberikan batas makna yang tegas
sehingga membuka kemungkinan penafsiran yang
berbeda-beda dalam praktik penerapannya.
20.5.139. Bahwa benar, salah satu sumber utama ambiguitas
dalam norma a quo terletak pada penggunaan frasa
“secara langsung” yang tidak disertai dengan penegasan
pengunci mengenai bentuk konkret dari secara langsung
tersebut.
97
20.5.140. Bahwa benar, tanpa adanya penjelasan normatif
mengenai bagaimana konsep tersebut harus
diterjemahkan dalam konteks pengaturan yang dimaksud
oleh norma a quo, frasa tersebut menjadi sangat terbuka
terhadap berbagai kemungkinan interpretasi yang
berbeda.
20.5.141. Bahwa benar, penggunaan frasa yang tidak memiliki
definisi operasional yang jelas dalam norma hukum
berpotensi menimbulkan multi interpretasi dalam praktik
penerapan norma tersebut.
20.5.142. Bahwa benar, multi interpretasi dapat terjadi ketika suatu
frasa dalam norma hukum memiliki makna yang terlalu
luas sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh
berbagai pihak yang berkepentingan.
20.5.143. Bahwa benar, dalam konteks norma a quo, frasa yang
digunakan tidak memberikan batasan yang jelas
mengenai bagaimana konsep pelaksanaan kedaulatan
rakyat harus dipahami dalam desain sistem
pemerintahan daerah.
20.5.144. Bahwa benar, akibatnya, norma tersebut berpotensi
ditafsirkan secara berbeda oleh pembentuk undang-
undang, penyelenggara pemerintahan, maupun oleh
lembaga peradilan yang berwenang menafsirkan norma
tersebut.
20.5.145. Bahwa benar, selain menimbulkan multi interpretasi,
norma a quo juga tidak memberikan kejelasan mengenai
siapa yang secara normatif menjadi subjek utama dalam
pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud
dalam norma tersebut.
20.5.146. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi konstitusional,
penentuan subjek pelaksana kedaulatan rakyat
merupakan aspek yang sangat penting karena berkaitan
dengan hubungan antara rakyat sebagai pemegang
98
kedaulatan dan institusi negara sebagai pelaksana
kekuasaan pemerintahan.
20.5.147. Bahwa benar, ketika norma tidak memberikan kejelasan
mengenai siapa yang menjalankan fungsi tersebut dan
melalui mekanisme apa fungsi tersebut dijalankan, maka
hubungan normatif antara rakyat dan struktur
pemerintahan menjadi tidak terdefinisi secara jelas.
20.5.148. Bahwa benar, norma a quo juga tidak memberikan
kejelasan mengenai mekanisme institusional melalui
mana pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut harus
diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan.
20.5.149. Bahwa benar, dalam pembentukan norma hukum,
kejelasan mengenai mekanisme institusional merupakan
elemen penting karena menentukan bagaimana norma
tersebut dioperasionalkan dalam sistem pemerintahan.
20.5.150. Bahwa benar, tanpa adanya penjelasan mengenai
mekanisme yang dimaksud, norma tersebut berpotensi
dimaknai melalui berbagai model institusional yang
berbeda, yang pada akhirnya dapat menimbulkan
ketidakpastian mengenai bentuk konkret dari sistem yang
dimaksud oleh norma tersebut.
20.5.151. Bahwa benar, norma a quo tidak memberikan kejelasan
mengenai
penegasan
institusional
sebagaimana
dirumuskan dalam norma tersebut.
20.5.152. Bahwa benar, dalam perumusan norma hukum, prosedur
institusional merupakan unsur penting yang menjelaskan
bagaimana suatu prinsip konstitusional diterjemahkan ke
dalam
mekanisme
konkret
dalam
praktik
penyelenggaraan pemerintahan.
20.5.153. Bahwa benar, ketika norma hanya menyebutkan prinsip
umum tanpa menjelaskan bagaimana prinsip tersebut
harus dioperasionalkan secara prosedural, maka norma
tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian
mengenai tata cara implementasinya.
99
20.5.154. Bahwa benar, dalam konteks ini, norma a quo tidak
memberikan pedoman normatif mengenai prosedur
institusional yang dimaksud sehingga membuka ruang
interpretasi yang sangat luas.
20.5.155. Bahwa benar, norma a quo juga tidak memberikan
kejelasan mengenai bentuk sistem pemilihan atau
mekanisme legitimasi kekuasaan yang dimaksud dalam
pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut.
20.5.156. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi konstitusional,
mekanisme pemilihan merupakan instrumen utama
melalui mana kedaulatan rakyat diwujudkan dalam
struktur pemerintahan.
20.5.157. Bahwa benar, oleh karena itu, setiap norma yang
berkaitan dengan konsep pelaksanaan kedaulatan rakyat
seharusnya memberikan kejelasan mengenai model
mekanisme yang dimaksud.
20.5.158. Bahwa benar, ketika norma tidak memberikan batas
yang jelas mengenai bentuk mekanisme tersebut, maka
norma tersebut berpotensi ditafsirkan dalam berbagai
model yang berbeda sehingga menimbulkan
ketidakpastian dalam desain sistem demokrasi yang
diatur oleh norma tersebut.
20.5.159. Bahwa benar, norma a quo juga tidak memberikan
penjelasan yang memadai mengenai hubungan normatif
antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan
institusi politik yang menjalankan fungsi pemerintahan.
20.5.160. Bahwa benar, dalam teori konstitusi, hubungan antara
rakyat dan institusi pemerintahan merupakan elemen
fundamental dalam desain sistem demokrasi karena
hubungan tersebut menentukan bagaimana legitimasi
kekuasaan dibangun dalam suatu sistem ketatanegaraan.
20.5.161. Bahwa benar, ketika suatu norma yang berkaitan dengan
pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak menjelaskan secara
jelas bagaimana hubungan tersebut dibentuk, maka
100
norma tersebut gagal memberikan struktur normatif yang
jelas mengenai bagaimana prinsip kedaulatan rakyat
harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan.
20.5.162. Bahwa benar, norma a quo juga tidak memberikan
kejelasan mengenai ruang lingkup pengaturan yang
dimaksud oleh norma tersebut, sehingga tidak terdapat
batas yang tegas mengenai aspek apa saja yang
sebenarnya diatur oleh norma tersebut.
20.5.163. Bahwa benar, dalam teknik perumusan peraturan
perundang-undangan, ruang lingkup norma harus
dirumuskan secara jelas agar dapat dibedakan antara
apa yang termasuk dalam lingkup pengaturan norma
dan apa yang berada di luar lingkup tersebut.
20.5.164. Bahwa benar, bilamana suatu norma tidak memberikan
batas ruang lingkup yang jelas, maka norma tersebut
berpotensi ditafsirkan secara sangat luas sehingga
mencakup berbagai hal yang mungkin tidak dimaksudkan
oleh pembentuk undang-undang.
20.5.165. Bahwa benar, ketidakjelasan unsur-unsur normatif dalam
norma a quo pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan
mengenai batas interpretasi terhadap norma tersebut,
sehingga berbagai pihak dapat memberikan penafsiran
yang berbeda mengenai makna dan implikasi norma
tersebut dalam praktik ketatanegaraan.
20.5.166. Bahwa benar, dalam negara hukum, batas interpretasi
norma harus dapat ditelusuri secara rasional dari struktur
bahasa, tujuan normatif, serta sistem hukum yang
melingkupinya.
20.5.167. Bahwa benar, bilamana norma tidak memberikan batas
interpretasi yang memadai, maka, norma tersebut
berpotensi digunakan sebagai dasar bagi berbagai
interpretasi yang saling bertentangan, yang pada
akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
penerapannya.
101
20.5.168. Bahwa benar, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
secara tegas menjamin hak setiap orang atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil, sehingga setiap norma undang-undang yang
mengatur aspek fundamental dalam kehidupan
ketatanegaraan harus dirumuskan secara jelas, tegas,
dan dapat diprediksi penerapannya.
20.5.169. Bahwa benar, dalam perspektif negara hukum, jaminan
kepastian hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan
perlindungan terhadap tindakan negara yang sewenang-
wenang, tetapi juga berkaitan dengan kualitas
perumusan norma hukum itu sendiri.
20.5.170. Bahwa benar, oleh karena itu, apabila suatu norma
dirumuskan dengan struktur yang kabur sehingga
membuka ruang interpretasi yang sangat luas, maka
norma tersebut pada dasarnya telah gagal memenuhi
standar kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
20.5.171. Bahwa benar, bilamana norma a quo dianalisis dalam
kerangka prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin
oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, terlihat
bahwa norma tersebut tidak memberikan batas normatif
yang jelas mengenai bagaimana konsep pelaksanaan
kedaulatan rakyat harus dipahami dan diterapkan dalam
praktik ketatanegaraan.
20.5.172. Bahwa benar, ketidakjelasan tersebut menyebabkan
norma a quo tidak memberikan pedoman yang pasti bagi
pembentuk undang-undang, penyelenggara negara,
maupun warga negara dalam memahami implikasi
normatif dari ketentuan tersebut.
20.5.173. Bahwa benar, akibatnya, norma a quo membuka
kemungkinan munculnya berbagai interpretasi yang
berbeda yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian
hukum dalam penerapannya.
102
20.5.174. Bahwa benar, prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga
menghendaki agar suatu norma hukum memiliki makna
yang dapat diprediksi oleh subjek hukum yang diaturnya.
20.5.175. Bahwa benar, prediktabilitas merupakan unsur penting
dari kepastian hukum karena hukum harus memberikan
kejelasan mengenai bagaimana suatu norma akan
diterapkan dalam praktik.
20.5.176. Bahwa benar, bilamana suatu norma dirumuskan
sedemikian rupa sehingga maknanya dapat berubah-
ubah tergantung pada interpretasi yang digunakan oleh
pembentuk kebijakan atau oleh institusi negara yang
menerapkannya, maka norma tersebut tidak lagi
memenuhi standar prediktabilitas hukum yang menjadi
bagian dari jaminan kepastian hukum konstitusional.
20.5.177. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo juga
berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan
norma tersebut oleh berbagai institusi negara, karena
setiap institusi dapat memberikan interpretasi yang
berbeda terhadap frasa yang digunakan dalam norma
tersebut.
20.5.178. Bahwa benar, dalam sistem ketatanegaraan yang
kompleks, perbedaan interpretasi terhadap suatu norma
hukum dapat menimbulkan inkonsistensi dalam praktik
penerapan hukum.
20.5.179. Bahwa benar, kondisi demikian, pada akhirnya
merugikan warga negara karena mereka tidak memiliki
kepastian mengenai bagaimana norma tersebut akan
diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.
20.5.180. Bahwa benar, apabila norma a quo tidak memberikan
kejelasan mengenai makna dan implikasi normatifnya,
maka norma tersebut tidak memenuhi standar kepastian
hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
103
20.5.181. Bahwa benar, norma yang membuka ruang interpretasi
yang terlalu luas tanpa batas yang jelas berpotensi
menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum,
karena hukum tidak lagi memberikan pedoman yang
tegas mengenai bagaimana suatu prinsip konstitusional
harus diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan.
20.5.182. Bahwa benar, oleh sebab itu, ketidakjelasan norma a
quo pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum
yang bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
20.5.183. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo tidak hanya
menimbulkan ketidakpastian dalam tataran konseptual
mengenai makna pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan secara langsung tersebut, tetapi juga
berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam struktur
mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan
dengan pelaksanaan prinsip tersebut.
20.5.184. Bahwa benar, dalam praktik ketatanegaraan, setiap
mekanisme demokrasi yang melibatkan proses pemilihan
atau legitimasi kekuasaan hampir selalu berpotensi
menimbulkan sengketa.
20.5.185. Bahwa benar, kepastian mengenai desain normatif suatu
mekanisme demokrasi menjadi sangat penting, sebab,
desain tersebut akan menentukan bagaimana rezim
penyelesaian sengketa dibangun dalam sistem hukum.
20.5.186. Bahwa benar, dalam praktik penyelenggaraan pemilihan
dalam sistem demokrasi, sengketa pemilihan merupakan
fenomena yang hampir selalu terjadi sebagai
konsekuensi dari kompetisi politik yang berlangsung
dalam kerangka hukum.
20.5.187. Bahwa benar, sistem hukum harus memberikan
kejelasan mengenai kerangka normatif, yang menjadi
dasar bagi penyelesaian sengketa tersebut.
104
20.5.188. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar bagi
pelaksanaan suatu mekanisme demokrasi dirumuskan
secara kabur, maka, kerangka normatif bagi
penyelesaian sengketa yang timbul dari mekanisme
tersebut juga menjadi tidak pasti.
20.5.189. Bahwa benar, dalam sistem ketatanegaraan, rezim
penyelesaian sengketa biasanya dibangun berdasarkan
karakteristik mekanisme yang menjadi sumber sengketa
tersebut.
20.5.190. Bahwa benar, bilamana norma yang mengatur
mekanisme tersebut tidak memberikan kejelasan
mengenai bentuk dan struktur pelaksanaannya, maka,
rezim penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan
mekanisme tersebut juga berpotensi menjadi tidak jelas.
20.5.191. Bahwa benar, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
kepastian mengenai forum penyelesaian sengketa yang
berkaitan dengan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat
merupakan aspek penting dalam menjamin kepastian
hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
20.5.192. Bahwa benar, ketika norma yang menjadi dasar
pelaksanaan prinsip tersebut dirumuskan secara kabur,
maka ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan
ketidakpastian mengenai kewenangan institusi peradilan
yang berwenang menangani sengketa yang timbul dari
pelaksanaan prinsip tersebut, termasuk dalam kaitannya
dengan kewenangan konstitusional MKRI dalam
menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan proses
demokrasi karena adanya frasa “secara langsung” yang
kurang memiliki penegasan lebih lanjut. Yang mana, MKRI
menjadi tidakpasti karena adanya frasa a quo tanpa
pemaknaan lebih lanjut. Untuk menjaga wewenang
penyelesaian sengketa pilkada, maka lazimnya mahkamah
memberikan pemaknaan yang mengunci kewenangannya
105
sendiri,
agar
kemudian
wewenangnya
tidak
lagi
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian
sengketa pilkada pada masa yang akan datang.
20.5.193. Bahwa benar, dengan demikian, ketidakjelasan norma a
quo tidak hanya menimbulkan ketidakpastian dalam
aspek perumusan norma itu sendiri, akan tetapi, juga
berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam struktur
penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem
ketatanegaraan.
20.5.194. Bahwa benar, ketidakpastian tersebut pada akhirnya
berimplikasi pada terganggunya kepastian hukum dalam
proses penyelesaian sengketa demokrasi, yang
seharusnya diselenggarakan berdasarkan kerangka
hukum yang jelas dan dapat diprediksi.
20.5.195. Bahwa benar, kondisi demikian, menunjukkan bahwa
norma a quo tidak memenuhi standar kepastian hukum
yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
20.5.196. Bahwa benar, dalam praktik penyelenggaraan demokrasi
elektoral, sengketa yang berkaitan dengan proses
pemilihan merupakan fenomena yang secara empiris
hampir selalu muncul sebagai konsekuensi dari
kompetisi politik yang berlangsung dalam kerangka
hukum.
20.5.197. Bahwa benar, sistem hukum harus memberikan
kepastian mengenai kerangka normatif yang mengatur
tidak hanya mekanisme pelaksanaan proses demokrasi
tersebut, tetapi juga mekanisme penyelesaian sengketa
yang mungkin timbul darinya.
20.5.198. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar
pelaksanaan suatu mekanisme demokrasi dirumuskan
secara kabur, maka, norma tersebut tidak memberikan
106
landasan yang jelas bagi pembentukan rezim
penyelesaian sengketa yang stabil dan dapat diprediksi.
20.5.199. Bahwa benar, kepastian hukum sebagaimana dijamin
oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga
mencakup kepastian mengenai forum penyelesaian
sengketa dalam sistem hukum, sebab, warga negara
berhak mengetahui melalui mekanisme institusional apa
suatu sengketa hukum akan diselesaikan.
20.5.200. Bahwa benar, kepastian mengenai forum penyelesaian
sengketa merupakan elemen penting dalam negara
hukum, sebab, menentukan bagaimana hak-hak
konstitusional warga negara dapat dipulihkan melalui
mekanisme peradilan.
20.5.201. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar
timbulnya suatu sengketa tidak dirumuskan secara jelas,
maka, ketidakjelasan tersebut dapat berimplikasi pada
ketidakpastian mengenai forum adjudikasi yang
berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
20.5.202. Bahwa benar, norma a quo yang tidak memberikan batas
normatif yang jelas mengenai pelaksanaan kedaulatan
rakyat, berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam
penentuan rezim hukum yang berlaku terhadap sengketa
yang timbul dari mekanisme tersebut.
20.5.203. Bahwa benar, dalam sistem hukum yang kompleks,
rezim penyelesaian sengketa biasanya ditentukan
berdasarkan karakteristik mekanisme hukum yang
menjadi sumber sengketa tersebut.
20.5.204. Bahwa benar, bilamana karakter mekanisme tersebut
tidak dirumuskan secara jelas dalam norma hukum,
maka, rezim penyelesaian sengketa yang berkaitan
dengan mekanisme tersebut juga berpotensi menjadi
tidak pasti.
20.5.205. Bahwa benar, ketidakpastian mengenai rezim
penyelesaian sengketa dalam sistem demokrasi, pada
107
akhirnya dapat menimbulkan potensi konflik kewenangan
antar lembaga peradilan, sebab, berbagai institusi
peradilan dapat memberikan interpretasi yang berbeda
mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk
menangani sengketa tersebut.
20.5.206. Bahwa benar, dalam sistem ketatanegaraan yang
menuntut kepastian pembagian kewenangan antar
lembaga negara, potensi konflik yurisdiksi semacam ini
merupakan konsekuensi serius dari norma hukum yang
dirumuskan secara tidak jelas.
20.5.207. Bahwa benar, konflik kewenangan tersebut tidak hanya
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang
bersengketa, akan tetapi, juga berpotensi mengganggu
stabilitas sistem peradilan secara keseluruhan.
20.5.208. Bahwa benar, dalam konteks sistem ketatanegaraan
Indonesia, kepastian mengenai mekanisme penyelesaian
sengketa yang berkaitan dengan proses demokrasi
memiliki implikasi langsung terhadap kepastian
kewenangan lembaga peradilan konstitusional,
khususnya MKRI, yang dalam berbagai perkembangan
hukum telah memegang peran penting dalam
penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan proses
pemilihan.
20.5.209. Bahwa benar, bilamana norma a quo membuka ruang
interpretasi yang terlalu luas mengenai pelaksanaan
kedaulatan rakyat, maka, ketidakjelasan tersebut
berpotensi memunculkan ketidakpastian dalam desain
rezim sengketa yang berkaitan dengan mekanisme
demokrasi tersebut; kondisi demikian, pada akhirnya
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang
dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
20.5.210. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo pada akhirnya
menimbulkan ketidakpastian dalam desain normatif
sistem pemilihan kepala daerah sebagai salah satu
108
mekanisme penting, dalam pelaksanaan kedaulatan
rakyat di tingkat daerah.
20.5.211. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi konstitusional,
desain mekanisme pemilihan harus dirumuskan secara
jelas, sebab, mekanisme tersebut menentukan
bagaimana legitimasi politik suatu pemerintahan
dibangun.
20.5.212. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar
konseptual bagi mekanisme tersebut tidak memiliki batas
makna yang jelas, maka, desain sistem pemilihan yang
dibangun di atas norma tersebut berpotensi mengalami
perubahan interpretasi yang tidak stabil, sehingga
menimbulkan ketidakpastian dalam struktur sistem
demokrasi yang seharusnya bersifat pasti dan dapat
diprediksi.
20.5.213. Bahwa benar, ketidakpastian dalam desain normatif
suatu mekanisme demokrasi, juga berimplikasi pada
ketidakpastian mengenai legitimasi hasil dari mekanisme
tersebut, sebab, legitimasi politik dalam sistem
demokrasi sangat bergantung pada kejelasan aturan
yang mengatur proses pembentukannya.
20.5.214. Bahwa benar, dalam negara hukum, legitimasi
kekuasaan tidak hanya bersumber dari kehendak politik
rakyat, akan tetapi, juga dari kepatuhan terhadap aturan
hukum yang jelas dan pasti.
20.5.215. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar bagi
mekanisme demokrasi tersebut dirumuskan secara
kabur, maka, legitimasi hasil yang dihasilkan dari
mekanisme tersebut berpotensi dipersoalkan, sebab,
dasar normatifnya tidak memberikan kepastian hukum
yang memadai.
20.5.216. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo juga
menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara
pemilihan dalam memahami kerangka hukum yang
109
menjadi dasar bagi pelaksanaan mekanisme demokrasi
tersebut.
20.5.217. Bahwa benar, penyelenggara pemilihan memerlukan
pedoman hukum yang jelas mengenai bagaimana suatu
mekanisme demokrasi harus dilaksanakan, agar proses
tersebut dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip
konstitusional yang berlaku.
20.5.218. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar
pelaksanaan mekanisme tersebut tidak memberikan
kejelasan mengenai struktur dan arah pengaturannya,
maka, penyelenggara pemilihan berpotensi menghadapi
kesulitan dalam menentukan standar operasional yang
konsisten dalam pelaksanaan tugasnya.
20.5.219. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo juga
berimplikasi pada ketidakpastian bagi para peserta
dalam mekanisme demokrasi, sebab, peserta harus
mengetahui secara jelas kerangka hukum yang mengatur
proses kompetisi politik yang mereka ikuti.
20.5.220. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi yang
berlandaskan negara hukum, para peserta pemilihan
memiliki hak untuk mengetahui secara pasti aturan yang
mengatur proses pemilihan tersebut, agar mereka dapat
menyesuaikan strategi politik dan langkah hukum
mereka, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
20.5.221. Bahwa benar, bilamana norma dasar yang mengatur
pelaksanaan kedaulatan rakyat dirumuskan secara kabur,
maka, para peserta tidak memiliki kepastian mengenai
struktur hukum yang menjadi dasar bagi proses
kompetisi politik tersebut.
20.5.222. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo juga
menimbulkan ketidakpastian bagi pemilih sebagai subjek
utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebab,
pemilih berhak mengetahui secara jelas, bagaimana
110
kedaulatan rakyat yang mereka miliki diwujudkan dalam
mekanisme demokrasi yang diatur oleh hukum.
20.5.223. Bahwa benar, kepastian mengenai mekanisme tersebut,
merupakan bagian dari jaminan kepastian hukum bagi
warga negara, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.
20.5.224. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar
pelaksanaan mekanisme tersebut dirumuskan secara
tidak jelas, maka, pemilih tidak memperoleh kepastian
mengenai
bagaimana
hak
politik
mereka
diinstitusionalisasikan dalam sistem demokrasi yang
berlaku.
20.5.225. Bahwa benar, norma hukum yang dirumuskan secara
kabur, pada dasarnya berpotensi menciptakan ruang
diskresi yang terlalu luas bagi pembentuk undang-
undang, dalam menentukan makna operasional norma
tersebut dikemudian hari.
20.5.226. Bahwa benar, dalam negara hukum, diskresi legislasi
memang merupakan bagian dari kewenangan pembentuk
undang-undang, namun, diskresi tersebut harus tetap
berada dalam batas yang jelas, sebagaimana ditentukan
oleh norma hukum yang dirumuskan secara pasti.
20.5.227. Bahwa benar, bilamana suatu norma memberikan ruang
interpretasi yang sangat luas tanpa batas normatif yang
jelas, maka, norma tersebut berpotensi memberikan
keleluasaan yang berlebihan bagi pembentuk kebijakan
untuk menafsirkan dan mengimplementasikan norma
tersebut, sesuai dengan preferensi politik yang
berkembang pada suatu waktu tertentu.
20.5.228. Bahwa benar, norma hukum yang bersifat terlalu
terbuka, juga berpotensi menimbulkan fenomena yang
dalam teori legislasi dikenal sebagai legislative
opportunism, yaitu, kecenderungan penggunaan norma
hukum yang kabur sebagai instrumen untuk
111
menyesuaikan kebijakan hukum dengan kepentingan
politik yang bersifat situasional.
20.5.229. Bahwa benar, dalam kondisi demikian, norma hukum
tidak lagi berfungsi sebagai aturan yang stabil dan dapat
diprediksi, melainkan, menjadi instrumen yang fleksibel
untuk menjustifikasi berbagai kebijakan yang mungkin
berubah-ubah, sesuai dengan konfigurasi politik yang
berkembang.
20.5.230. Bahwa benar, kondisi semacam ini, jelas bertentangan
dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut agar
hukum memberikan stabilitas dalam penyelenggaraan
kehidupan bernegara.
20.5.231. Bahwa benar, norma hukum yang tidak memiliki batas
interpretasi yang jelas, juga dapat membuka ruang bagi
praktik rekayasa institusional melalui legislasi, yaitu,
upaya mengubah desain institusi atau mekanisme
demokrasi melalui penafsiran yang berkembang terhadap
norma yang kabur.
20.5.232. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi konstitusional,
desain institusi politik seharusnya ditentukan melalui
aturan hukum yang jelas, agar stabilitas sistem
ketatanegaraan dapat terjaga.
20.5.233. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar
pengaturan suatu mekanisme demokrasi dirumuskan
secara tidak jelas, maka, norma tersebut berpotensi
digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan
desain institusional melalui interpretasi yang berkembang
dalam praktik legislasi.
20.5.234. Bahwa benar, keberadaan norma hukum yang kabur,
juga membuka ruang bagi instrumentalisasi norma
hukum untuk kepentingan politik jangka pendek, sebab,
norma yang tidak memiliki batas makna yang jelas,
dapat dimanfaatkan untuk menjustifikasi berbagai
112
kebijakan yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan
dengan prinsip-prinsip konstitusional yang stabil.
20.5.235. Bahwa benar, dalam perspektif negara hukum, hukum
seharusnya berfungsi sebagai pembatas kekuasaan
politik, bukan sebagai instrumen yang dapat digunakan
secara fleksibel untuk mengakomodasi kepentingan
politik tertentu.
20.5.236. Bahwa benar, norma yang membuka ruang
instrumentalisasi semacam ini, pada dasarnya
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang
dijamin oleh konstitusi.
20.5.237. Bahwa benar, pada akhirnya norma hukum yang
dirumuskan secara kabur, juga berpotensi menimbulkan
kemunduran kualitas demokrasi melalui proses legislasi,
sebab, norma yang tidak jelas, memungkinkan terjadinya
perubahan desain mekanisme demokrasi melalui
interpretasi yang berkembang tanpa adanya batas
normatif yang tegas.
20.5.238. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi konstitusional
yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, setiap
perubahan fundamental dalam desain sistem demokrasi,
seharusnya dilakukan melalui norma hukum yang
dirumuskan secara jelas dan transparan.
20.5.239. Bahwa benar, bilamana perubahan semacam itu dapat
dilakukan melalui interpretasi terhadap norma yang
kabur, maka stabilitas sistem hukum dan kepastian
hukum bagi warga negara menjadi terancam, sehingga,
kondisi tersebut bertentangan dengan jaminan kepastian
hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
20.5.240. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo pada akhirnya
menimbulkan ketidakpastian dalam struktur legitimasi
kekuasaan politik yang lahir dari mekanisme
pelaksanaan kedaulatan rakyat.
113
20.5.241. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi konstitusional,
legitimasi kekuasaan politik harus dibangun melalui
mekanisme yang jelas, transparan, dan memiliki dasar
hukum yang pasti.
20.5.242. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi landasan
konseptual bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat
dirumuskan secara kabur, maka, dasar normatif yang
menopang legitimasi kekuasaan yang dihasilkan dari
mekanisme tersebut menjadi tidak sepenuhnya pasti.
20.5.243. Bahwa benar, kondisi demikian dapat menimbulkan
keraguan terhadap kejelasan kerangka hukum yang
menjadi fondasi legitimasi kekuasaan politik dalam
sistem ketatanegaraan.
20.5.244. Bahwa benar, norma a quo yang tidak memberikan
batasan makna yang jelas, juga berpotensi menimbulkan
ketidakpastian dalam hubungan normatif antara rakyat
sebagai pemegang kedaulatan, dengan struktur
pemerintahan yang memperoleh mandat dari rakyat
tersebut.
20.5.245. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi yang
berlandaskan negara hukum, hubungan antara rakyat
dan pemerintahan harus dibangun melalui mekanisme
yang memiliki dasar hukum yang jelas agar proses
pemberian mandat politik dapat dipahami secara pasti,
oleh seluruh subjek hukum yang terlibat.
20.5.246. Bahwa benar, ketika norma yang menjadi dasar
konseptual hubungan tersebut tidak dirumuskan secara
tegas, maka, hubungan normatif antara rakyat dan
struktur pemerintahan menjadi tidak memiliki kerangka
hukum yang sepenuhnya pasti.
20.5.247. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo juga
menimbulkan ketidakpastian mengenai struktur
akuntabilitas politik dalam sistem demokrasi, sebab,
akuntabilitas politik pada dasarnya bergantung pada
114
kejelasan mekanisme melalui mana kekuasaan politik
diperoleh.
20.5.248. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi konstitusional,
kejelasan mekanisme pembentukan kekuasaan politik
merupakan prasyarat bagi berfungsinya mekanisme
pertanggungjawaban politik kepada rakyat.
20.5.249. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar bagi
mekanisme tersebut dirumuskan secara tidak jelas,
maka, kerangka akuntabilitas politik yang dibangun di
atas norma tersebut juga berpotensi menjadi tidak
sepenuhnya pasti.
20.5.250. Bahwa benar, norma a quo yang tidak memberikan batas
interpretasi yang jelas, juga berpotensi menimbulkan
ketidakpastian dalam struktur demokrasi yang dibangun
oleh sistem hukum, sebab, norma tersebut membuka
kemungkinan munculnya berbagai interpretasi mengenai
bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat harus
diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan. Dalam sistem
hukum yang menuntut stabilitas struktur demokrasi,
keberadaan norma yang membuka ruang interpretasi
yang sangat luas terhadap prinsip fundamental seperti
pelaksanaan kedaulatan rakyat, dapat menimbulkan
ketidakpastian mengenai arah perkembangan sistem
demokrasi yang dibangun oleh hukum.
20.5.251. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo pada akhirnya
menimbulkan ketidakpastian dalam stabilitas sistem
demokrasi elektoral secara keseluruhan, sebab, norma
tersebut tidak memberikan pedoman normatif yang
tegas, mengenai bagaimana prinsip pelaksanaan
kedaulatan rakyat harus diterjemahkan dalam mekanisme
demokrasi yang konkret. Ketidakpastian semacam ini
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang
dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
yang menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan
115
secara jelas sehingga dapat memberikan pedoman yang
pasti, bagi penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan.
20.5.252. Bahwa benar, norma hukum yang dirumuskan secara
tidak jelas, pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian
bagi penyelenggara negara dalam menjalankan norma
tersebut dalam praktik pemerintahan.
20.5.253. Bahwa benar, dalam sistem negara hukum,
penyelenggara negara memerlukan pedoman normatif
yang jelas, agar pelaksanaan kewenangan pemerintahan
dapat dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan
prinsip konstitusional yang berlaku.
20.5.254. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar
pelaksanaan suatu prinsip fundamental dirumuskan
secara kabur, maka penyelenggara negara berpotensi
menghadapi kesulitan dalam menentukan interpretasi
yang tepat terhadap norma tersebut;
20.5.255. Bahwa benar, kondisi demikian berpotensi menimbulkan
variasi interpretasi dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan yang pada akhirnya menciptakan
ketidakpastian hukum.
20.5.256. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo juga
menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara dalam
memahami bagaimana norma tersebut mempengaruhi
hak-hak konstitusional mereka, khususnya dalam
kaitannya dengan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.
20.5.257. Bahwa benar, dalam negara hukum, warga negara
berhak mengetahui secara jelas, bagaimana norma
hukum yang berlaku akan diterapkan terhadap mereka.
20.5.258. Bahwa benar, kepastian mengenai makna dan implikasi
suatu norma hukum, merupakan prasyarat agar warga
negara dapat menyesuaikan perilaku dan tindakan
mereka dengan ketentuan hukum yang berlaku.
20.5.259. Bahwa benar, bilamana suatu norma dirumuskan secara
kabur, maka, warga negara tidak memiliki kepastian
116
mengenai bagaimana norma tersebut akan diterapkan
dalam praktik.
20.5.260. Bahwa benar, norma yang tidak memiliki kejelasan
makna juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian
dalam praktik penafsiran hukum oleh lembaga peradilan,
sebab, setiap lembaga peradilan dapat memberikan
interpretasi yang berbeda terhadap norma yang sama.
20.5.261. Bahwa benar, dalam sistem hukum yang menjunjung
tinggi kepastian hukum, konsistensi dalam penafsiran
norma merupakan aspek penting untuk memastikan
bahwa hukum diterapkan secara adil dan dapat
diprediksi.
20.5.262. Bahwa benar, bilamana terdapat norma yang membuka
ruang interpretasi yang terlalu luas, maka terdapat risiko
bahwa penafsiran terhadap norma tersebut akan
berkembang secara tidak konsisten dalam praktik
peradilan.
20.5.263. Bahwa benar, ketidakpastian dalam penafsiran norma
hukum, pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian
dalam konsistensi penerapan hukum dalam sistem
ketatanegaraan, karena, berbagai institusi negara dapat
mengadopsi interpretasi yang berbeda mengenai norma
yang sama.
20.5.264. Bahwa benar, ketidakkonsistenan semacam ini,
berpotensi mengganggu stabilitas sistem hukum, sebab,
hukum tidak lagi memberikan pedoman yang seragam,
bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara.
20.5.265. Bahwa benar, dalam jangka panjang, kondisi demikian
dapat melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen
yang memberikan kepastian dan keteraturan dalam
sistem ketatanegaraan.
20.5.266. Bahwa benar, dengan demikian, norma a quo yang tidak
dirumuskan secara jelas pada akhirnya menimbulkan
ketidakpastian hukum baik bagi penyelenggara negara,
117
lembaga peradilan, maupun warga negara, sehingga
norma tersebut tidak memenuhi standar kepastian
hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
20.5.267. Bahwa benar, ketidakjelasan norma tersebut
menunjukkan bahwa norma a quo tidak memenuhi
prinsip lex certa, yaitu prinsip yang menuntut agar setiap
norma hukum dirumuskan secara jelas dan tidak
membuka ruang multitafsir yang berlebihan dalam
penerapannya.
20.5.268. Bahwa benar, dalam doktrin negara hukum modern,
kepastian hukum tidak hanya menuntut keberadaan
norma hukum, akan tetapi, juga mensyaratkan bahwa
norma tersebut harus memberikan pedoman yang dapat
diandalkan [reliable normative guidance] bagi seluruh
subjek hukum. Norma hukum harus mampu memberikan
arah yang jelas mengenai bagaimana suatu prinsip
konstitusional akan diterapkan dalam praktik
ketatanegaraan.
20.5.269. Bahwa benar, bilamana suatu norma dirumuskan tanpa
batasan yang jelas mengenai makna dan ruang
lingkupnya, maka norma tersebut gagal memberikan
pedoman normatif yang memadai bagi penyelenggara
negara maupun warga negara.
20.5.270. Bahwa benar, dalam konteks demikian, norma hukum
kehilangan fungsinya sebagai instrumen pengarah
tindakan hukum dalam sistem negara hukum.
20.5.271. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo, juga
menimbulkan ketidakpastian mengenai stabilitas desain
kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan, sebab,
norma yang bersifat terbuka dapat ditafsirkan secara
berbeda oleh pembentuk undang-undang pada waktu
yang berbeda. Dalam sistem konstitusional yang stabil,
desain institusional seharusnya dibangun di atas norma
118
yang jelas dan konsisten, agar tidak mudah berubah,
hanya melalui interpretasi yang fleksibel terhadap norma
yang kabur.
20.5.272. Bahwa benar, bilamana suatu norma memberikan ruang
interpretasi yang terlalu luas, maka, norma tersebut
berpotensi digunakan sebagai dasar untuk melakukan
perubahan desain kelembagaan secara drastis tanpa
adanya batasan konstitusional yang tegas.
20.5.273. Bahwa benar, norma yang tidak memiliki batas makna
yang jelas juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian
dalam konsistensi kebijakan hukum [legal policy] yang
diambil oleh pembentuk undang-undang.
20.5.274. Bahwa benar, dalam sistem negara hukum,
pembentukan undang-undang harus dilandasi oleh
kerangka normatif yang jelas, agar arah kebijakan
hukum dapat berkembang secara konsisten dari waktu
ke waktu.
20.5.275. Bahwa benar, bilamana norma dasar yang menjadi
rujukan kebijakan tersebut bersifat kabur, maka,
kebijakan hukum dapat berubah secara drastis, hanya
karena perubahan interpretasi terhadap norma yang
sama.
20.5.276. Bahwa benar, kondisi demikian, pada akhirnya
menciptakan ketidakpastian hukum bagi seluruh subjek
hukum yang berada di bawah rezim norma tersebut.
20.5.277. Bahwa benar, ketidakjelasan norma hukum juga
berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam legitimasi
tindakan negara, sebab, tindakan negara yang
didasarkan pada norma yang kabur, dapat diperdebatkan
mengenai dasar hukumnya.
20.5.278. Bahwa benar, dalam negara hukum, legitimasi tindakan
pemerintah sangat bergantung pada kejelasan norma
yang menjadi dasar kewenangan tersebut.
119
20.5.279. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar
tindakan negara memiliki makna yang tidak jelas, maka,
tindakan yang didasarkan pada norma tersebut
berpotensi dipersoalkan secara terus-menerus dalam
praktik hukum dan ketatanegaraan.
20.5.280. Bahwa benar, norma hukum yang tidak dirumuskan
secara jelas, pada akhirnya tidak hanya menimbulkan
ambiguitas dalam penafsiran hukum, akan tetapi, juga
menciptakan ketidakpastian struktural dalam sistem
ketatanegaraan, sebab, norma tersebut tidak mampu
memberikan batasan yang tegas, mengenai bagaimana
prinsip konstitusional yang diatur didalamnya harus
diterapkan.
20.5.281. Bahwa benar, kondisi demikian, menunjukkan bahwa
norma a quo tidak memenuhi standar kepastian hukum
yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, sehingga, keberlakuannya berpotensi merusak
konsistensi dan stabilitas sistem hukum dalam negara
hukum demokratis.
20.5.282. Bahwa benar, dalam negara hukum konstitusional,
kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan
norma bagi warga negara, akan tetapi, juga berkaitan
dengan kepastian mengenai desain kelembagaan dalam
sistem ketatanegaraan.
20.5.283. Bahwa benar, norma yang menjadi dasar pengaturan
suatu mekanisme konstitusional harus memberikan
batasan yang jelas, mengenai bagaimana institusi
negara menjalankan fungsi dan kewenangannya.
20.5.284. Bahwa benar, bilamana norma tersebut dirumuskan
secara kabur, maka, institusi negara berpotensi
menjalankan kewenangannya berdasarkan interpretasi
yang
berbeda-beda,
sehingga
menciptakan
ketidakpastian dalam praktik ketatanegaraan.
120
20.5.285. Bahwa benar, norma hukum yang tidak memiliki batas
makna yang jelas juga berpotensi menimbulkan
ketidakpastian dalam struktur pengambilan keputusan
konstitusional, karena institusi negara dapat menafsirkan
norma a quo secara berbeda sesuai dengan kepentingan
atau orientasi kebijakan masing-masing. Dalam kondisi
demikian, norma hukum tidak lagi berfungsi sebagai
pedoman yang objektif bagi penyelenggaraan kekuasaan
negara, melainkan menjadi ruang interpretasi yang
terbuka bagi berbagai kemungkinan penafsiran yang
tidak selalu konsisten satu sama lain.
20.5.286. Bahwa benar, dalam teori hukum modern dikenal prinsip
predictability of constitutional governance, yaitu prinsip
bahwa sistem ketatanegaraan harus berjalan
berdasarkan norma yang memungkinkan setiap aktor
institusional memprediksi bagaimana kewenangan
konstitusional akan dijalankan.
20.5.287. Bahwa benar, bilamana suatu norma tidak memberikan
batasan interpretasi yang jelas, maka prinsip
prediktabilitas tersebut menjadi terganggu, karena tidak
ada kepastian mengenai bagaimana norma tersebut
akan digunakan dalam praktik penyelenggaraan
kekuasaan negara.
20.5.288. Bahwa benar, ketidakjelasan norma hukum juga
berpotensi
menimbulkan
ketidakpastian
dalam
mekanisme pengujian dan penilaian konstitusionalitas
kebijakan negara, sebab, standar konstitusional yang
digunakan untuk menilai suatu kebijakan menjadi tidak
jelas.
20.5.289. Bahwa benar, dalam sistem constitutional review,
kejelasan norma menjadi penting agar lembaga peradilan
dapat menilai apakah suatu tindakan negara telah sesuai
atau bertentangan dengan kerangka konstitusional yang
berlaku.
121
20.5.290. Bahwa benar, bilamana suatu norma memberikan ruang
tafsir yang terlalu luas tanpa parameter yang jelas, maka
norma tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam
konsistensi penerapan hukum, sebab, setiap pembentuk
undang-undang pada periode yang berbeda dapat
menafsirkan norma yang sama dengan cara yang
berbeda.
20.5.291. Bahwa benar, kondisi demikian menyebabkan arah
perkembangan hukum menjadi tidak stabil, karena
perubahan kebijakan hukum dapat terjadi bukan karena
perubahan norma, melainkan semata-mata karena
perubahan interpretasi terhadap norma yang kabur.
20.5.292. Bahwa benar, dalam konteks negara hukum demokratis,
norma hukum yang kabur juga berpotensi menimbulkan
ketidakpastian dalam legitimasi proses pengambilan
keputusan politik, sebab, dasar normatif yang digunakan
untuk membenarkan suatu kebijakan tidak memiliki
batasan makna yang jelas.
20.5.293. Bahwa benar, saat norma hukum tidak memberikan
kejelasan mengenai bagaimana suatu prinsip
konstitusional harus diterapkan, maka, legitimasi
kebijakan yang dihasilkan dari norma tersebut dapat
terus diperdebatkan dalam praktik ketatanegaraan.
20.5.294. Bahwa benar, ketidakjelasan norma hukum pada
akhirnya juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam
hubungan antara norma konstitusional dan kebijakan
legislasi, sebab, pembentuk undang-undang dapat
menggunakan norma yang kabur sebagai dasar untuk
merumuskan berbagai desain kebijakan yang berbeda-
beda. Dalam kondisi demikian, norma hukum kehilangan
fungsi pembatasan terhadap kekuasaan legislasi, sebab,
batas konstitusional dari kebijakan yang dapat dibentuk
menjadi tidak jelas.
122
20.5.295. Bahwa benar, norma hukum yang tidak dirumuskan
secara tegas, juga berpotensi menimbulkan
ketidakpastian dalam konsistensi interpretasi hukum oleh
lembaga peradilan, sebab, tidak adanya parameter
interpretasi yang jelas membuka kemungkinan bagi
munculnya putusan-putusan yang berbeda terhadap
norma yang sama.
20.5.296. Bahwa benar, dalam jangka panjang, kondisi demikian
berpotensi mengganggu konsistensi sistem hukum dan
mereduksi tingkat kepercayaan publik terhadap kepastian
hukum dalam sistem peradilan.
20.5.297. Bahwa benar, dalam praktik negara hukum, kejelasan
norma merupakan syarat penting untuk menjaga
koherensi sistem hukum secara keseluruhan, sebab,
setiap norma hukum tidak berdiri sendiri, melainkan
menjadi bagian dari struktur hukum yang saling
berkaitan.
20.5.298. Bahwa benar, bilamana suatu norma dirumuskan secara
kabur, maka norma tersebut berpotensi menimbulkan
ketidaksinkronan dengan norma-norma lain dalam sistem
hukum, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam
hubungan antar norma dalam sistem ketatanegaraan.
20.5.299. Bahwa benar, norma hukum yang tidak memberikan
batasan makna yang jelas, tidak hanya menimbulkan
ambiguitas dalam penafsiran hukum, akan tetapi, juga
berpotensi menimbulkan ketidakpastian sistemik dalam
penyelenggaraan negara hukum, karena norma tersebut
gagal memberikan pedoman normatif yang tegas bagi
penyelenggara negara maupun warga negara.
20.5.300. Bahwa benar, kondisi demikian, menunjukkan bahwa
norma a quo tidak memenuhi prinsip kepastian hukum
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, sehingga keberlakuannya berpotensi menimbulkan
ketidakpastian dalam sistem ketatanegaraan.
123
20.5.301. Bahwa benar, dalam praktik ketatanegaraan modern,
mekanisme pemilihan kepala daerah hampir selalu diikuti
oleh kemungkinan munculnya sengketa hasil pemilihan,
sehingga sistem hukum harus menyediakan mekanisme
penyelesaian sengketa yang jelas, konsisten, dan dapat
diprediksi.
20.5.302. Bahwa benar, kepastian mengenai desain sistem
pemilihan kepala daerah menjadi penting, sebab, desain
tersebut secara langsung menentukan struktur sengketa
yang mungkin timbul serta forum adjudikasi yang
berwenang menyelesaikannya.
20.5.303. Bahwa benar, bilamana norma dasar yang menjadi
landasan sistem pemilihan tersebut dirumuskan secara
kabur dan membuka berbagai kemungkinan model
pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka, struktur hukum
mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala
daerah juga menjadi tidak pasti.
20.5.304. Bahwa benar, kondisi demikian, menunjukkan bahwa
norma a quo tidak memberikan kepastian normatif yang
memadai
bagi
keberlangsungan
mekanisme
penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam
sistem ketatanegaraan.
20.5.305. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo juga
berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai desain
rezim sengketa elektoral dalam sistem hukum Indonesia,
sebab, mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan
kepala daerah sangat bergantung pada karakter dan
model sistem pemilihan yang digunakan. Dalam sistem
pemilihan langsung oleh rakyat, sengketa yang muncul
pada umumnya berkaitan dengan perolehan suara dan
legitimasi hasil pemilihan.
20.5.306. Bahwa benar, bilamana norma a quo ditafsirkan secara
terbuka, sehingga memungkinkan perubahan model
pemilihan tanpa batas normatif yang jelas, maka,
124
karakter sengketa yang timbul pun dapat berubah secara
fundamental.
20.5.307. Bahwa benar, perubahan tersebut, pada akhirnya dapat
menciptakan ketidakpastian mengenai bagaimana rezim
hukum penyelesaian sengketa elektoral harus dirancang
dan dijalankan dalam sistem hukum nasional.
20.5.308. Bahwa benar, norma hukum yang tidak memberikan
kepastian mengenai desain sistem pemilihan kepala
daerah, juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian
mengenai kewenangan lembaga peradilan dalam
menyelesaikan sengketa yang timbul dari proses
tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan yang menjunjung
tinggi prinsip kepastian hukum, kewenangan setiap
lembaga peradilan harus dirumuskan secara jelas, agar
tidak menimbulkan konflik yurisdiksi maupun kekosongan
forum penyelesaian sengketa.
20.5.309. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar
pengaturan sistem pemilihan kepala daerah memiliki
makna yang tidak pasti, maka, batas kewenangan
lembaga peradilan dalam menangani sengketa yang
berkaitan dengan proses tersebut juga berpotensi
menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut pada akhirnya
dapat
menimbulkan
ketidakpastian
dalam
praktik
penegakan hukum serta mengganggu stabilitas sistem
peradilan dalam negara hukum.
20.5.310. Bahwa benar, ketidakpastian mengenai desain sistem
pemilihan kepala daerah yang bersumber dari norma a
quo juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam
konsistensi praktik adjudikasi konstitusional, karena
lembaga peradilan konstitusional memerlukan kerangka
normatif yang jelas untuk menilai sengketa yang
berkaitan dengan proses demokrasi elektoral.
20.5.311. Bahwa benar, bilamana norma dasar yang mengatur
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala
125
daerah tidak memberikan batasan yang jelas mengenai
bentuk dan mekanisme pelaksanaannya, maka, kerangka
konstitusional yang digunakan untuk menilai sengketa
tersebut juga menjadi tidak stabil.
20.5.312. Bahwa benar, kondisi demikian berpotensi mengganggu
konsistensi putusan peradilan konstitusional dalam
menangani perkara yang berkaitan dengan sistem
demokrasi elektoral.
20.5.313. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo tidak hanya
menimbulkan ketidakpastian dalam penafsiran hukum
secara abstrak, tetapi juga berpotensi menciptakan
ketidakpastian struktural dalam sistem penyelesaian
sengketa elektoral dan praktik peradilan konstitusional,
karena norma tersebut tidak memberikan batasan yang
jelas mengenai desain sistem pemilihan kepala daerah
yang menjadi dasar munculnya berbagai sengketa dalam
praktik ketatanegaraan. Kondisi demikian menunjukkan
bahwa norma a quo tidak memenuhi standar kepastian
hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, sehingga keberadaannya berpotensi
mengganggu stabilitas sistem hukum dan sistem
peradilan dalam negara hukum demokratis.
20.5.314. Bahwa benar, dalam sistem negara hukum yang
demokratis, kepastian hukum tidak hanya berkaitan
dengan kejelasan norma bagi warga negara, akan tetapi,
juga berkaitan dengan kepastian mengenai struktur
kewenangan lembaga negara dalam menjalankan fungsi
konstitusionalnya.
20.5.315. Bahwa benar, setiap mekanisme demokrasi elektoral
memerlukan desain kelembagaan yang jelas mengenai
lembaga mana yang berwenang menangani sengketa
yang timbul dari proses tersebut.
20.5.316. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar
pengaturan mekanisme tersebut dirumuskan secara
126
kabur dan membuka berbagai kemungkinan interpretasi,
maka batas kewenangan antar lembaga negara
berpotensi menjadi tidak jelas.
20.5.317. Bahwa benar, kondisi demikian pada akhirnya
menciptakan
ketidakpastian
dalam
praktik
ketatanegaraan karena tidak terdapat kepastian
mengenai institusi mana yang memiliki kewenangan
konstitusional untuk menyelesaikan sengketa yang
muncul dari proses demokrasi elektoral.
20.5.318. Bahwa benar, norma yang tidak memberikan kejelasan
mengenai desain mekanisme pelaksanaan kedaulatan
rakyat juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian
dalam struktur kewenangan lembaga peradilan dalam
sistem penyelesaian sengketa elektoral.
20.5.319. Bahwa benar, dalam sistem hukum yang menjunjung
tinggi prinsip kepastian hukum, kewenangan lembaga
peradilan harus dirumuskan secara jelas agar setiap
sengketa memiliki forum penyelesaian yang pasti dan
dapat diakses oleh para pihak yang berkepentingan.
20.5.320. Bahwa benar, bila norma dasar yang menjadi landasan
sistem pemilihan kepala daerah memiliki makna yang
tidak pasti, maka karakter sengketa yang muncul dari
proses tersebut juga menjadi tidak jelas.
20.5.321. Bahwa benar, penentuan lembaga peradilan yang
berwenang menyelesaikan sengketa tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan
hukum.
20.5.322. Bahwa benar, ketidakjelasan norma hukum dalam
mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat juga berpotensi
menimbulkan
ketidakpastian
dalam
hubungan
kewenangan antar lembaga peradilan dalam sistem
ketatanegaraan.
20.5.323. Bahwa benar, dalam negara hukum yang stabil,
pembagian kewenangan antar lembaga peradilan harus
127
dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan konflik
yurisdiksi maupun kekosongan forum penyelesaian
sengketa.
20.5.324. Bahwa benar, bilamana norma hukum memberikan
ruang interpretasi yang terlalu luas mengenai mekanisme
pelaksanaan demokrasi elektoral, maka batas
kewenangan lembaga peradilan dalam menangani
sengketa yang berkaitan dengan mekanisme tersebut
berpotensi menjadi kabur.
20.5.325. Bahwa benar, ketidakjelasan tersebut pada akhirnya
dapat menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga
peradilan serta mengganggu stabilitas sistem peradilan
dalam negara hukum.
20.5.326. Bahwa benar, dalam praktik ketatanegaraan modern,
konsistensi sistem penyelesaian sengketa elektoral
merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga
stabilitas demokrasi konstitusional.
20.5.327. Bahwa benar, sistem penyelesaian sengketa yang jelas
memungkinkan setiap pihak yang terlibat dalam proses
demokrasi untuk mengetahui secara pasti, mekanisme
hukum yang tersedia, bilamana terjadi perselisihan.
20.5.328. Bahwa benar, bilamana norma dasar yang mengatur
sistem demokrasi elektoral dirumuskan secara kabur,
maka sistem penyelesaian sengketa yang dibangun di
atas norma tersebut juga berpotensi menjadi tidak stabil.
20.5.329. Bahwa benar, kondisi demikian, pada akhirnya dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang
terlibat dalam proses demokrasi, serta berpotensi
mereduksi legitimasi proses demokrasi itu sendiri.
20.5.330. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo tidak hanya
menimbulkan ketidakpastian dalam penafsiran hukum
secara normatif, akan tetapi, juga berpotensi
menimbulkan ketidakpastian struktural dalam sistem
penyelesaian sengketa elektoral, serta pembagian
128
kewenangan antar lembaga peradilan dalam sistem
ketatanegaraan.
20.5.331. Bahwa benar, dalam praktik ketatanegaraan kontemporer
di Indonesia, ketidakjelasan norma yang mengatur
pelaksanaan kedaulatan rakyat telah memunculkan
berbagai diskursus publik mengenai kemungkinan
perubahan sistem pemilihan kepala daerah.
20.5.332. Bahwa benar, diskursus tersebut tidak hanya
berkembang dalam ranah akademik, akan tetapi, juga
dalam pernyataan para pejabat negara, partai politik,
serta lembaga penyelenggara pemilu.
20.5.333. Bahwa benar, fenomena ini menunjukkan bahwa norma
yang menjadi dasar pengaturan sistem demokrasi
daerah masih membuka ruang interpretasi yang luas
mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan
kedaulatan rakyat dapat dijalankan dalam konteks
pemilihan kepala daerah.
20.5.334. Bahwa benar, perbedaan penafsiran yang muncul
bahkan di kalangan pejabat negara tersebut
menunjukkan bahwa norma a quo tidak memberikan
kejelasan konstitusional mengenai desain pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah.
20.5.335. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo mengenai
mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
pemilihan kepala daerah tidak hanya menimbulkan
persoalan pada tataran konseptual atau teoritis,
melainkan, telah menimbulkan perbedaan penafsiran
secara nyata dalam praktik ketatanegaraan.
20.5.336. Bahwa benar, hal tersebut tercermin dari munculnya
berbagai pernyataan pejabat negara, pembentuk undang-
undang, serta diskursus publik yang menyatakan bahwa
pemilihan kepala daerah tidak harus selalu dilakukan
secara langsung oleh rakyat, melainkan, dapat pula
129
dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD].
20.5.337. Bahwa benar, dalam beberapa kesempatan, Menteri
Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan
Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,
M.Sc., secara terbuka menyatakan, bahwa “pemilihan
kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun
melalui DPRD pada prinsipnya sama-sama dapat
dianggap konstitusional sepanjang dilaksanakan secara
demokratis”.
20.5.338. Bahwa benar, pernyataan tersebut didasarkan pada
penafsiran, bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak secara
eksplisit menentukan, bahwa kepala daerah harus dipilih
secara langsung oleh rakyat, melainkan, hanya
mensyaratkan bahwa pemilihan tersebut dilakukan
secara demokratis.
20.5.339. Bahwa benar, penafsiran tersebut bahkan dikaitkan
dengan prinsip “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”,
yang dalam pandangan tersebut dapat diwujudkan
melalui mekanisme demokrasi perwakilan melalui
lembaga DPR atau DPRD.
20.5.340. Bahwa benar, wacana mengenai kemungkinan
perubahan sistem pemilihan kepala daerah melalui
DPRD, juga berkembang dalam berbagai forum diskusi
kebijakan, maupun dalam dinamika politik di lembaga
legislatif.
20.5.341. Bahwa benar, sejumlah anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia [DPR RI], khususnya yang
membidangi urusan pemerintahan daerah dan
kepemiluan, pernah menyampaikan, bahwa mekanisme
pemilihan kepala daerah melalui DPRD, merupakan
salah satu alternatif yang secara konstitusional dapat
130
dipertimbangkan dalam rangka evaluasi sistem pemilihan
kepala daerah.
20.5.342. Bahwa benar, dalam berbagai diskursus politik nasional,
gagasan tersebut dikemukakan sebagai salah satu opsi
kebijakan untuk menata kembali sistem Pilkada di
Indonesia.
20.5.343. Bahwa benar, munculnya berbagai pernyataan dan
diskursus tersebut, menunjukkan bahwa norma a quo
tidak memberikan parameter normatif yang tegas,
mengenai bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat
harus diwujudkan dalam mekanisme pemilihan kepala
daerah.
20.5.344. Bahwa benar, akibatnya, norma a quo membuka ruang
interpretasi yang luas mengenai apakah kepala daerah
harus dipilih secara langsung oleh rakyat atau dapat
pula dipilih melalui mekanisme perwakilan oleh DPRD.
20.5.345. Bahwa benar, kondisi demikian, secara nyata
menunjukkan adanya ketidakpastian hukum mengenai
arah desain sistem demokrasi daerah dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.
20.5.346. Bahwa benar, fakta empiris berupa munculnya berbagai
penafsiran yang berbeda di kalangan pejabat negara
dan pembentuk undang-undang mengenai mekanisme
pemilihan kepala daerah merupakan bukti nyata, bahwa
norma a quo telah menimbulkan ruang multitafsir dalam
praktik ketatanegaraan.
20.5.347. Bahwa benar, keadaan tersebut memperkuat
argumentasi bahwa norma a quo tidak memenuhi prinsip
kepastian hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945, sebab, tidak memberikan
kejelasan mengenai bagaimana pelaksanaan kedaulatan
rakyat harus diwujudkan dalam mekanisme demokrasi
daerah.
131
20.5.348. Bahwa benar, selain pernyataan pejabat pemerintah,
wacana mengenai kemungkinan perubahan sistem
pemilihan kepala daerah juga berkembang dalam
berbagai forum diskusi publik, evaluasi kebijakan,
maupun perdebatan politik antar partai.
20.5.349. Bahwa benar, bahkan, Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia [KPU RI] menyatakan, bahwa diskursus
mengenai kemungkinan kepala daerah dipilih oleh DPRD
merupakan bagian dari dinamika evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pilkada, setelah berbagai pengalaman
pemilihan sebelumnya.
20.5.350. Bahwa benar, kondisi tersebut menunjukkan, bahwa
norma hukum yang menjadi dasar pengaturan
pelaksanaan kedaulatan rakyat, masih membuka ruang
tafsir yang luas, mengenai bentuk mekanisme pemilihan
kepala daerah yang dianggap sah, dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.
20.5.351. Bahwa benar, berkembangnya berbagai interpretasi dan
wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah
tersebut menunjukkan bahwa norma a quo tidak
memberikan parameter normatif yang tegas, mengenai
bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat harus
diwujudkan dalam mekanisme demokrasi daerah.
20.5.352. Bahwa benar, akibatnya, norma a quo membuka
kemungkinan bagi berbagai penafsiran yang berbeda,
mengenai desain sistem pemilihan kepala daerah,
termasuk kemungkinan perubahan dari sistem pemilihan
langsung oleh rakyat, menjadi mekanisme pemilihan
melalui lembaga perwakilan.
20.5.353. Bahwa benar, kondisi demikian, pada akhirnya
menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai arah
desain demokrasi lokal dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, yang bertentangan dengan prinsip kepastian
132
hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
20.5.354. Bahwa benar, pedoman yang pasti mengenai bagaimana
mekanisme demokrasi elektoral harus dijalankan, serta
bagaimana sengketa yang timbul dari mekanisme
tersebut harus diselesaikan.
20.5.355. Bahwa benar, kondisi demikian menunjukkan, bahwa
norma a quo tidak memenuhi prinsip kepastian hukum
yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, sehingga, keberlakuannya berpotensi menimbulkan
ketidakpastian dalam sistem hukum dan sistem
ketatanegaraan.
20.5.356. Bahwa benar, dalam sistem negara hukum yang
demokratis, desain mekanisme demokrasi elektoral
merupakan bagian penting dari arsitektur konstitusional
yang tidak boleh dibiarkan berada dalam keadaan yang
tidak pasti.
20.5.357. Bahwa benar, mekanisme pemilihan kepala daerah
menentukan bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan,
bagaimana legitimasi kekuasaan daerah dibentuk, serta
bagaimana hubungan antara rakyat dan pemerintah
daerah dikonstruksikan dalam sistem ketatanegaraan.
20.5.358. Bahwa benar, bilamana norma yang menjadi dasar
pengaturan mekanisme tersebut tidak memberikan
batasan yang jelas, mengenai bentuk pelaksanaan
kedaulatan rakyat, maka, desain demokrasi daerah
menjadi bergantung pada interpretasi politik yang dapat
berubah sewaktu-waktu.
20.5.359. Bahwa benar, kondisi demikian, bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum yang menghendaki agar
mekanisme konstitusional yang fundamental dirumuskan
secara jelas dan stabil.
20.5.360. Bahwa benar, norma hukum yang membuka ruang
interpretasi yang terlalu luas mengenai mekanisme
133
pelaksanaan kedaulatan rakyat, juga berpotensi
menimbulkan kerentanan terhadap manipulasi kebijakan
legislasi.
20.5.361. Bahwa benar, dalam situasi dimana norma dasar tidak
memberikan batas konstitusional yang jelas, pembentuk
undang-undang dapat menggunakan ruang interpretasi
tersebut, untuk merumuskan berbagai desain sistem
pemilihan kepala daerah yang berbeda, sesuai dengan
konfigurasi politik yang berkembang pada suatu periode
tertentu.
20.5.362. Bahwa benar, akibatnya, desain demokrasi daerah tidak
lagi ditentukan oleh prinsip konstitusional yang stabil,
melainkan, oleh dinamika politik legislasi yang dapat
berubah dari waktu ke waktu.
20.5.363. Bahwa benar, dalam perspektif teori negara hukum,
kondisi dimana norma hukum memberikan ruang
perubahan yang terlalu luas terhadap desain institusi
demokrasi dikenal sebagai instabilitas normatif dalam
sistem konstitusional.
20.5.364. Bahwa benar, instabilitas semacam ini berbahaya,
sebab, memungkinkan perubahan fundamental terhadap
mekanisme demokrasi, hanya melalui penafsiran
terhadap norma yang kabur, tanpa adanya parameter
konstitusional yang jelas sebagai pembatas.
20.5.365. Bahwa benar, dalam jangka panjang, keadaan demikian
berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai arah
perkembangan sistem demokrasi dalam negara hukum.
20.5.366. Bahwa benar, ketidakpastian norma a quo pada akhirnya
juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian legitimasi
terhadap mekanisme pembentukan kekuasaan di tingkat
daerah, karena perubahan sistem pemilihan kepala
daerah dapat terjadi tanpa adanya batas normatif yang
jelas mengenai bagaimana kedaulatan rakyat harus
diwujudkan.
134
20.5.367. Bahwa benar, bilamana legitimasi kekuasaan daerah
dapat berubah hanya karena perubahan interpretasi
terhadap norma yang kabur, maka, stabilitas sistem
demokrasi daerah menjadi rentan terhadap fluktuasi
politik jangka pendek.
20.5.368. Bahwa benar, kondisi demikian bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum yang menuntut agar mekanisme
pembentukan kekuasaan dalam sistem demokrasi
dirumuskan secara jelas dan dapat diprediksi.
20.5.369. Bahwa benar, dengan demikian, norma a quo yang tidak
memberikan
kejelasan
mengenai
bagaimana
pelaksanaan kedaulatan rakyat harus diwujudkan dalam
mekanisme pemilihan kepala daerah telah menimbulkan
ruang interpretasi yang terlalu luas dan membuka
kemungkinan perubahan desain demokrasi daerah tanpa
batas normatif yang jelas.
20.5.370. Bahwa benar, ketidakjelasan tersebut pada akhirnya
menciptakan ketidakpastian hukum dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, baik bagi warga negara,
penyelenggara pemilu, maupun lembaga peradilan yang
berkaitan dengan proses demokrasi elektoral.
20.5.371. Bahwa benar, oleh sebab itu, norma a quo tidak
memenuhi prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga
bertentangan dengan konstitusi dan selayaknya
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
20.5.372. Bahwa benar, seluruh uraian di atas menunjukkan
secara terang benderang, bahwa norma a quo tidak
dirumuskan dengan tingkat kejelasan yang memadai
untuk memberikan pedoman yang pasti, mengenai
bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat harus
diwujudkan dalam mekanisme pemilihan kepala daerah.
20.5.373. Bahwa benar, ketidakjelasan tersebut tidak hanya
menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran hukum, akan
135
tetapi, juga membuka ruang bagi berbagai interpretasi
yang berbeda mengenai desain sistem demokrasi daerah
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
20.5.374. Bahwa benar, akibatnya, norma a quo berpotensi
menimbulkan ketidakpastian dalam berbagai aspek,
mulai dari arah kebijakan legislasi mengenai Pilkada,
legitimasi mekanisme pembentukan kekuasaan daerah,
hingga struktur penyelesaian sengketa elektoral dalam
sistem peradilan.
20.5.375. Bahwa benar, kondisi tersebut menunjukkan, bahwa
norma a quo gagal memenuhi standar kejelasan norma
yang menjadi syarat fundamental dalam prinsip negara
hukum.
20.5.376. Bahwa benar, dalam negara hukum demokratis, norma
undang-undang yang mengatur mekanisme pelaksanaan
kedaulatan rakyat, harus dirumuskan secara tegas, jelas,
dan tidak multitafsir, agar dapat memberikan kepastian
hukum bagi seluruh subjek hukum.
20.5.377. Bahwa benar, norma yang kabur dan membuka ruang
interpretasi yang terlalu luas, tidak hanya mengaburkan
arah desain konstitusional suatu sistem demokrasi, akan
tetapi, juga berpotensi menimbulkan instabilitas dalam
praktik ketatanegaraan.
20.5.378. Bahwa benar, keberadaan norma a quo yang tidak
memberikan parameter normatif yang jelas mengenai
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala
daerah, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum
yang adil, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, sehingga, selayaknya dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
20.5.379. Bahwa benar, seluruh uraian di atas menunjukkan
secara terang benderasng, bahwa frasa “secara
langsung” dalam ketentuan a quo, tidak memberikan
batasan normatif yang tegas, mengenai bagaimana
136
mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
pemilihan kepala daerah harus diwujudkan.
20.5.380. Bahwa benar, ketidakjelasan tersebut membuka ruang
multitafsir, mengenai apakah pelaksanaan kedaulatan
rakyat dalam pemilihan kepala daerah harus
dilaksanakan melalui pemungutan suara langsung oleh
rakyat, atau dapat pula dilaksanakan melalui mekanisme
lain dalam sistem demokrasi perwakilan.
20.5.381. Bahwa benar, kondisi demikian, telah menimbulkan
ketidakpastian hukum dalam desain sistem demokrasi
daerah, serta membuka kemungkinan perubahan
fundamental terhadap mekanisme pemilihan kepala
daerah tanpa parameter normatif yang jelas.
20.5.382. Bahwa benar, dalam negara hukum demokratis, norma
undang-undang yang mengatur pelaksanaan kedaulatan
rakyat, harus dirumuskan secara tegas, jelas, dan tidak
multitafsir, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi
warga negara, maupun bagi penyelenggara negara.
20.5.383. Bahwa benar, norma yang membuka ruang interpretasi
yang terlalu luas mengenai mekanisme fundamental
dalam pelaksanaan demokrasi, tidak hanya mengaburkan
arah desain sistem demokrasi daerah, akan tetapi, juga
berpotensi menimbulkan instabilitas dalam praktik
ketatanegaraan.
20.5.384. Bahwa benar, ketidakjelasan norma a quo secara nyata,
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil,
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
20.5.385. Bahwa benar, untuk menjamin kepastian hukum, serta
menjaga konsistensi pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam pemilihan kepala daerah, frasa “secara langsung”
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
137
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, harus dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,
sepanjang tidak dimaknai bahwa pelaksanaan kedaulatan
rakyat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota, hanya dapat dilaksanakan melalui pemungutan
suara langsung oleh rakyat.
20.6. Potensi Pengurangan Partisipasi Langsung Rakyat,
Bertentangan dengan Hak atas Kesempatan yang Sama
dalam Pemerintahan menurut Pasal 28D ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945
20.6.1. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas
menjamin, bahwa setiap warga negara berhak
memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.
20.6.2. Bahwa benar, jaminan konstitusional tersebut tidak
hanya mencakup kesempatan untuk menduduki jabatan
publik, akan tetapi, juga mencakup kesempatan yang
setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi
dalam proses pembentukan kekuasaan politik, melalui
mekanisme demokrasi.
20.6.3. Bahwa benar, dengan demikian, hak atas kesempatan
yang sama dalam pemerintahan, harus dipahami sebagai
hak konstitusional warga negara untuk memiliki pengaruh
yang setara, dalam menentukan arah penyelenggaraan
pemerintahan melalui mekanisme demokrasi elektoral.
20.6.4. Bahwa benar, dalam negara demokrasi konstitusional,
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, berkaitan
erat dengan jaminan kesetaraan politik [political equality],
yaitu prinsip, bahwa setiap warga negara harus memiliki
kesempatan yang setara untuk mempengaruhi proses
politik yang menentukan pembentukan kekuasaan
pemerintahan.
138
20.6.5. Bahwa benar, prinsip ini menegaskan, bahwa distribusi
pengaruh politik tidak boleh dibatasi oleh mekanisme
yang secara struktural mempersempit akses warga
negara terhadap proses pengambilan keputusan politik,
sebab, demokrasi pada hakikatnya merupakan sistem
yang mendistribusikan kekuasaan politik secara setara
kepada seluruh warga negara.
20.6.6. Bahwa benar, dalam teori demokrasi modern, prinsip
kesetaraan politik tersebut, diwujudkan melalui doktrin
equal political opportunity, yang menegaskan bahwa
setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang
sama untuk mempengaruhi proses pembentukan
pemerintahan.
20.6.7. Bahwa benar, doktrin ini berkaitan erat dengan konsep
equal suffrage, yaitu prinsip bahwa setiap warga negara
memiliki hak suara yang bernilai sama dalam proses
pemilihan pejabat publik.
20.6.8. Bahwa benar, setiap mekanisme demokrasi yang
berpotensi mengurangi keterlibatan langsung warga
negara dalam proses pemilihan pejabat publik berpotensi
mengurangi kesempatan politik warga negara dalam
pemerintahan.
20.6.9. Bahwa benar, pemilihan kepala daerah secara langsung
oleh rakyat, merupakan salah satu mekanisme
demokrasi yang memberikan kesempatan politik yang
setara bagi seluruh warga negara.
20.6.10. Bahwa benar, melalui mekanisme pemungutan suara
langsung, setiap warga negara memiliki satu suara yang
bernilai sama dalam menentukan siapa yang akan
memegang kekuasaan pemerintahan di daerahnya.
20.6.11. Bahwa benar, mekanisme ini menjamin, bahwa distribusi
kekuasaan politik tidak dimonopoli oleh kelompok
tertentu, melainkan didistribusikan secara setara kepada
seluruh warga negara sebagai pemegang kedaulatan.
139
20.6.12. Bahwa benar, bilamana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam pemilihan kepala daerah dimaknai dapat
dilaksanakan tidak melalui pemungutan suara langsung
oleh rakyat, maka, proses pembentukan kekuasaan
politik berpotensi bergeser dari partisipasi langsung
warga negara kepada mekanisme perwakilan yang
dimediasi oleh elite politik dalam lembaga perwakilan.
20.6.13. Bahwa benar, pergeseran mekanisme tersebut,
berpotensi mempersempit kesempatan warga negara
untuk secara langsung mempengaruhi pembentukan
pemerintahan daerah, sehingga, pada akhirnya dapat
mengurangi kesempatan yang sama bagi warga negara
untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sebagaimana
dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
20.6.14. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi modern, prinsip
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, juga
berkaitan erat dengan doktrin equal suffrage, yaitu
prinsip, bahwa setiap warga negara harus memiliki nilai
suara yang sama dalam proses pemilihan pejabat publik.
20.6.15. Bahwa benar, doktrin ini menegaskan, bahwa
mekanisme demokrasi harus memastikan, bahwa setiap
individu memiliki kesempatan yang setara untuk
mempengaruhi hasil politik melalui partisipasi elektoral.
20.6.16. Bahwa benar, setiap desain sistem pemilihan yang
berpotensi mengurangi keterlibatan langsung warga
negara dalam proses pemilihan pejabat publik,
berpotensi mereduksi prinsip kesetaraan suara dalam
demokrasi.
20.6.17. Bahwa benar, prinsip kesetaraan suara tersebut,
kemudian berkembang dalam praktik demokrasi, sebagai
prinsip one person, one vote, yang menegaskan, bahwa
setiap warga negara memiliki hak suara yang bernilai
sama dalam menentukan siapa yang akan memegang
kekuasaan pemerintahan.
140
20.6.18. Bahwa benar, prinsip ini merupakan salah satu pondasi
utama dalam demokrasi elektoral modern, karena melalui
mekanisme tersebut distribusi kekuasaan politik, tidak
ditentukan oleh kedudukan sosial atau kekuatan politik
tertentu, melainkan, oleh kehendak kolektif warga negara
yang dinyatakan melalui pemungutan suara secara
langsung.
20.6.19. Bahwa benar, pemilihan kepala daerah secara langsung
oleh rakyat, merupakan mekanisme yang secara
institusional menjamin penerapan prinsip one person,
one vote, sebab, setiap warga negara dapat secara
langsung menggunakan hak pilihnya untuk menentukan
pemimpin pemerintahan daerah.
20.6.20. Bahwa benar, mekanisme tersebut memastikan, bahwa
kesempatan untuk mempengaruhi pembentukan
kekuasaan politik di tingkat daerah didistribusikan secara
setara kepada seluruh warga negara, tanpa melalui
perantara institusi politik yang berpotensi memediasi atau
menyaring preferensi politik masyarakat.
20.6.21. Bahwa benar, bilamana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam pemilihan kepala daerah dimaknai dapat dilakukan
tidak melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat,
maka, proses pembentukan kekuasaan politik berpotensi
mengalami apa yang dalam literatur politik dikenal
sebagai representational distortion, yaitu, kondisi di mana
preferensi politik masyarakat luas tidak sepenuhnya
tercermin dalam keputusan politik yang dihasilkan oleh
mekanisme perwakilan.
20.6.22. Bahwa benar, distorsi representasi tersebut, dapat
muncul karena keputusan politik dalam lembaga
perwakilan seringkali dipengaruhi oleh dinamika koalisi
politik, kepentingan partai, maupun negosiasi elite yang
tidak selalu mencerminkan kehendak pemilih secara
langsung.
141
20.6.23. Bahwa benar, kondisi tersebut, pada akhirnya dapat
menimbulkan penyempitan kesempatan politik bagi
warga negara untuk mempengaruhi pembentukan
pemerintahan daerah, sebab, akses warga negara
terhadap proses penentuan pemimpin daerah tidak lagi
dilakukan secara langsung melalui pemungutan suara,
melainkan dimediasi oleh keputusan elite politik dalam
lembaga perwakilan; akibatnya, kesempatan warga
negara untuk secara setara berpartisipasi dalam
pemerintahan menjadi berkurang, sehingga, penafsiran
norma a quo yang membuka kemungkinan mekanisme
tersebut, berpotensi bertentangan dengan jaminan
kesempatan yang sama dalam pemerintahan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945.
20.6.24. Bahwa benar, dalam literatur ilmu politik, pergeseran
dari mekanisme partisipasi langsung menuju mekanisme
perwakilan dalam proses pembentukan kekuasaan politik,
sering dikaitkan dengan fenomena yang dikenal sebagai
elite filtering, yaitu, kondisi dimana preferensi politik
masyarakat luas disaring terlebih dahulu oleh elite politik
sebelum menghasilkan keputusan politik.
20.6.25. Bahwa benar, dalam konteks pemilihan kepala daerah,
mekanisme pemilihan tidak langsung berpotensi
menempatkan lembaga perwakilan sebagai penyaring
utama preferensi politik masyarakat, sehingga,
kesempatan warga negara untuk secara langsung
menentukan pemimpin daerahnya menjadi berkurang.
20.6.26. Bahwa benar, kondisi tersebut juga berkaitan dengan
konsep political opportunity structure, yaitu, kerangka
institusional yang menentukan sejauh mana warga
negara memiliki akses terhadap proses politik.
20.6.27. Bahwa benar, semakin terbuka struktur kesempatan
politik dalam suatu sistem demokrasi, maka, semakin
142
besar pula peluang warga negara untuk mempengaruhi
proses pembentukan pemerintahan.
20.6.28. Bahwa benar, bilamana mekanisme demokrasi dimediasi
oleh struktur perwakilan yang terbatas, maka,
kesempatan politik warga negara menjadi semakin
sempit karena akses terhadap proses pengambilan
keputusan politik bergantung pada dinamika elite politik
dalam lembaga perwakilan.
20.6.29. Bahwa benar, mekanisme pemilihan kepala daerah
secara langsung oleh rakyat, merupakan salah satu
bentuk perluasan struktur kesempatan politik dalam
demokrasi lokal, sebab, memberikan akses yang luas
kepada seluruh warga negara untuk secara langsung
mempengaruhi pembentukan pemerintahan daerah.
20.6.30. Bahwa benar, melalui mekanisme tersebut, setiap warga
negara memiliki kesempatan yang sama untuk
menyalurkan preferensi politiknya dalam menentukan
pemimpin daerah, sehingga, distribusi pengaruh politik
tidak hanya terkonsentrasi pada elite politik dalam
lembaga perwakilan.
20.6.31. Bahwa benar, bilamana mekanisme pemilihan kepala
daerah dimaknai dapat dilaksanakan melalui mekanisme
tidak langsung, maka kesempatan politik warga negara
berpotensi mengalami penyempitan karena proses
pembentukan kekuasaan politik bergantung pada
keputusan politik dalam lembaga perwakilan.
20.6.32. Bahwa benar, kondisi ini berpotensi menciptakan apa
yang dalam literatur demokrasi dikenal sebagai
democratic participation gap, yaitu, kesenjangan antara
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, dengan
proses aktual pengambilan keputusan politik yang
menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan
pemerintahan.
143
20.6.33. Bahwa benar, kesenjangan partisipasi tersebut, pada
akhirnya dapat berdampak pada berkurangnya
kesempatan warga negara untuk secara setara
mempengaruhi arah pemerintahan di tingkat daerah,
sebab, keputusan mengenai siapa yang akan memegang
jabatan kepala daerah tidak lagi secara langsung
ditentukan oleh kehendak pemilih, melainkan melalui
proses politik yang dimediasi oleh elite dalam lembaga
perwakilan.
20.6.34. Bahwa benar, penafsiran norma a quo yang membuka
kemungkinan
mekanisme
tersebut,
berpotensi
mengurangi kesempatan yang sama bagi warga negara
dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin Pasal 28D
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
20.6.35. Bahwa benar, dalam perkembangan demokrasi modern,
perluasan partisipasi politik warga negara dipandang
sebagai salah satu indikator utama kualitas demokrasi.
20.6.36. Bahwa benar, sistem demokrasi yang memberikan
kesempatan luas kepada warga negara untuk terlibat
langsung dalam proses pemilihan pejabat publik, tidak
hanya memperkuat legitimasi pemerintahan, akan tetapi,
juga memastikan bahwa setiap individu memiliki
kesempatan yang setara untuk mempengaruhi arah
kebijakan publik melalui mekanisme elektoral.
20.6.37. Bahwa benar, pemilihan kepala daerah secara langsung
oleh rakyat juga memiliki fungsi penting dalam
mendorong inklusi politik generasi muda [youth political
inclusion]; melalui partisipasi langsung dalam pemilihan
umum, generasi muda memperoleh pengalaman politik
yang membentuk kesadaran kewargaan serta
keterlibatan dalam kehidupan demokrasi.
20.6.38. Bahwa benar, mekanisme pemilihan langsung, dengan
demikian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen
demokrasi elektoral, akan tetapi, juga sebagai sarana
144
pembelajaran politik yang memperkuat budaya partisipasi
dalam masyarakat.
20.6.39. Bahwa benar, bilamana mekanisme pemilihan kepala
daerah dimaknai dapat dilaksanakan tidak melalui
pemungutan suara langsung oleh rakyat, maka,
kesempatan generasi muda untuk secara langsung
terlibat dalam proses penentuan pemimpin daerahnya
berpotensi berkurang.
20.6.40. Bahwa benar, kondisi tersebut, dapat menimbulkan jarak
antara generasi muda dengan proses politik formal,
sehingga dalam jangka panjang berpotensi mengurangi
keterlibatan politik warga negara dalam kehidupan
demokrasi.
20.6.41. Bahwa benar, dalam literatur demokrasi, kondisi tersebut
sering dikaitkan dengan fenomena long-term electorate
harm, yaitu, kerugian jangka panjang terhadap kualitas
partisipasi pemilih akibat terbatasnya akses warga
negara terhadap proses politik.
20.6.42. Bahwa benar, ketika mekanisme partisipasi langsung
semakin dibatasi atau dimediasi oleh elite politik, maka,
partisipasi warga negara dalam demokrasi dapat
mengalami penurunan secara gradual, sebab,
berkurangnya rasa keterhubungan antara pemilih dengan
proses pengambilan keputusan politik.
20.6.43. Bahwa benar, penafsiran norma a quo yang membuka
kemungkinan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
pemilihan kepala daerah tidak melalui pemungutan suara
langsung oleh rakyat, berpotensi mengurangi
kesempatan politik warga negara secara setara dalam
mempengaruhi pembentukan pemerintahan daerah.
20.6.44. Bahwa benar, kondisi tersebut pada akhirnya dapat
mereduksi kesempatan yang sama dalam pemerintahan
yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun
1945, sebab, tidak semua warga negara memiliki akses
145
yang setara untuk menentukan pemimpin pemerintahan
di daerahnya.
20.6.45. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi konstitusional,
kesempatan yang sama dalam pemerintahan juga
berkaitan erat dengan distribusi pengaruh politik yang
setara diantara warga negara.
20.6.46. Bahwa benar, demokrasi tidak hanya menjamin hak
formal untuk berpartisipasi dalam proses politik, akan
tetapi juga harus memastikan, bahwa setiap warga
negara memiliki peluang yang relatif setara untuk
mempengaruhi proses pembentukan kekuasaan
pemerintahan.
20.6.47. Bahwa benar, mekanisme pemilihan pejabat publik harus
dirancang sedemikian rupa agar, tidak menciptakan
ketimpangan struktural dalam distribusi pengaruh politik
di antara warga negara.
20.6.48. Bahwa benar, pemilihan kepala daerah secara langsung
oleh rakyat merupakan salah satu mekanisme yang
secara institusional, mendistribusikan pengaruh politik
secara luas kepada seluruh warga negara.
20.6.49. Bahwa benar, melalui mekanisme pemungutan suara
langsung, setiap individu memiliki kesempatan yang
sama untuk menyatakan preferensi politiknya, tanpa
harus melalui perantara institusi politik tetentu.
20.6.50. Bahwa benar, dengan demikian, mekanisme pemilihan
langsung berfungsi sebagai sarana yang menjamin
bahwa pengaruh politik dalam proses pembentukan
pemerintahan daerah, tidak hanya dimiliki oleh kelompok
tertentu, melainkan, didistribusikan secara merata kepada
seluruh warga negara.
20.6.51. Bahwa benar, bilamana mekanisme pemilihan kepala
daerah dimaknai dapat dilaksanakan melalui mekanisme
tidak langsung, maka, distribusi pengaruh politik dalam
proses pembentukan pemerintahan daerah berpotensi
146
mengalami konsentrasi pada kelompok elite politik yang
berada dalam lembaga perwakilan.
20.6.52. Bahwa benar, dalam kondisi demikian, keputusan
mengenai siapa yang akan memegang jabatan kepala
daerah tidak lagi ditentukan secara langsung oleh
kehendak pemilih, melainkan, melalui proses politik
internal dalam lembaga perwakilan, yang dipengaruhi
oleh dinamika kekuatan politik antar-partai.
20.6.53. Bahwa benar, konsentrasi pengaruh politik tersebut,
berpotensi menimbulkan eksklusi politik terhadap
kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses
langsung terhadap struktur kekuasaan dalam lembaga
perwakilan. Kelompok masyarakat non-elite, termasuk
pemilih yang tidak memiliki keterkaitan dengan jaringan
kekuasaan politik, dapat mengalami keterbatasan dalam
mempengaruhi proses pembentukan pemerintahan
daerah, bilamana mekanisme pemilihan kepala daerah
tidak lagi dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
20.6.54. Bahwa benar, kondisi tersebut, pada akhirnya dapat
mengakibatkan ketimpangan dalam kesempatan warga
negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sebab,
sebagian warga negara tetap memiliki akses yang
signifikan terhadap proses politik melalui jaringan
kekuasaan politik, sementara, sebagian lainnya
kehilangan kesempatan untuk secara langsung
menentukan pemimpin daerahnya melalui pemungutan
suara.
20.6.55. Bahwa benar, penafsiran norma a quo yang membuka
kemungkinan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak
melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat,
berpotensi bertentangan dengan jaminan kesempatan
yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
147
20.6.56. Bahwa benar, kesempatan yang sama dalam
pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan hak warga
negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, akan
tetapi, juga berkaitan dengan hubungan antara warga
negara sebagai pemilih, dengan pejabat publik yang
memegang kekuasaan pemerintahan.
20.6.57. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi elektoral,
mekanisme pemilihan langsung menciptakan hubungan
politik yang langsung antara pemilih dengan pemimpin
pemerintahan, sehingga, setiap warga negara memiliki
kesempatan yang sama untuk mempengaruhi siapa yang
akan memegang kekuasaan publik.
20.6.58. Bahwa benar, pemilihan kepala daerah secara langsung
oleh rakyat, juga berfungsi sebagai mekanisme yang
memperkuat akuntabilitas politik pemerintahan daerah
kepada warga negara.
20.6.59. Bahwa benar, ketika kepala daerah dipilih secara
langsung oleh rakyat, maka, legitimasi kekuasaan yang
dimilikinya bersumber langsung dari mandat pemilih.
20.6.60. Bahwa benar, kondisi tersebut menciptakan hubungan
akuntabilitas yang jelas antara kepala daerah dan warga
negara sebagai pemegang kedaulatan.
20.6.61. Bahwa benar, bilamana mekanisme pemilihan kepala
daerah dimaknai dapat dilaksanakan tidak melalui
pemungutan suara langsung oleh rakyat, maka,
hubungan langsung antara warga negara sebagai
pemilih dengan pemimpin pemerintahan daerah
berpotensi terputus atau setidaknya mengalami
pelemahan.
20.6.62. Bahwa benar, dalam kondisi tersebut, kepala daerah
tidak lagi memperoleh mandat politik secara langsung
dari rakyat, melainkan, melalui proses politik dalam
lembaga perwakilan.
148
20.6.63. Bahwa benar, pelemahan hubungan langsung antara
warga negara dengan pemimpin pemerintahan daerah
tersebut, berpotensi mengurangi kesempatan warga
negara untuk secara setara mempengaruhi arah
pemerintahan daerah, sebab, proses pembentukan
kekuasaan politik tidak lagi didasarkan pada kehendak
langsung pemilih, melainkan, melalui mekanisme politik
yang dimediasi oleh lembaga perwakilan.
20.6.64. Bahwa benar, kondisi demikian, berpotensi menciptakan
ketimpangan dalam kesempatan politik warga negara
untuk mempengaruhi pemerintahan.
20.6.65. Bahwa benar, penafsiran norma a quo yang membuka
kemungkinan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
pemilihan kepala daerah tidak melalui pemungutan suara
langsung oleh rakyat, berpotensi mengurangi
kesempatan warga negara untuk secara setara
mempengaruhi pembentukan pemerintahan daerah.
20.6.66. Bahwa benar, keadaan tersebut pada akhirnya dapat
mereduksi jaminan kesempatan yang sama dalam
pemerintahan, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945.
20.6.67. Bahwa benar, dalam perkembangan praktik demokrasi
modern, perluasan partisipasi langsung warga negara
dalam proses politik dipandang sebagai salah satu
indikator penting kualitas demokrasi.
20.6.68. Bahwa benar, banyak negara demokratis memperluas
mekanisme partisipasi politik warga negara, baik melalui
pemilihan langsung pejabat publik, maupun melalui
berbagai mekanisme demokrasi partisipatif lainnya.
20.6.69. Bahwa benar, perkembangan tersebut menunjukkan,
bahwa sistem demokrasi modern cenderung memperkuat
keterlibatan langsung warga negara dalam proses
pembentukan kekuasaan politik sebagai bentuk
penguatan prinsip kesetaraan kesempatan politik.
149
20.6.70. Bahwa benar, dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan
kepala daerah secara langsung oleh rakyat, juga
dipandang sebagai mekanisme yang memperluas ruang
partisipasi politik warga negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
20.6.71. Bahwa benar, melalui mekanisme tersebut, warga
negara tidak hanya menjadi objek kebijakan publik, akan
tetapi, juga memiliki kesempatan yang setara untuk
menentukan arah kepemimpinan politik di tingkat daerah
melalui proses pemilihan umum yang terbuka dan
partisipatif.
20.6.72. Bahwa benar, bilamana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam pemilihan kepala daerah dimaknai dapat dilakukan
tidak melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat,
maka, mekanisme demokrasi lokal berpotensi mengalami
penyempitan ruang partisipasi politik warga negara.
20.6.73. Bahwa benar, penyempitan tersebut dapat mengurangi
akses warga negara terhadap proses pembentukan
kekuasaan politik di tingkat daerah, sehingga,
kesempatan politik warga negara tidak lagi
didistribusikan secara merata.
20.6.74. Bahwa benar, kondisi tersebut berpotensi menciptakan
ketimpangan kesempatan politik dalam masyarakat,
karena proses pemilihan kepala daerah tidak lagi
memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh
warga negara untuk mempengaruhi hasil politik secara
langsung.
20.6.75. Bahwa benar, dalam kondisi demikian, pengaruh politik
warga negara terhadap pembentukan pemerintahan
daerah menjadi bergantung pada mekanisme politik
dalam lembaga perwakilan yang tidak selalu
mencerminkan kehendak pemilih secara langsung.
20.6.76. Bahwa benar, dengan demikian, penafsiran norma a quo
yang membuka kemungkinan pelaksanaan kedaulatan
150
rakyat dalam pemilihan kepala daerah tidak melalui
pemungutan suara langsung oleh rakyat, berpotensi
mereduksi kesempatan politik warga negara secara
setara dalam proses pembentukan pemerintahan daerah.
20.6.77. Bahwa benar, keadaan tersebut bertentangan dengan
prinsip kesempatan yang sama dalam pemerintahan,
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun
1945.
20.6.78. Bahwa benar, dalam sistem demokrasi konstitusional,
kesempatan yang sama dalam pemerintahan merupakan
salah satu unsur fundamental yang menjamin bahwa
setiap warga negara memiliki akses yang setara
terhadap proses pembentukan kekuasaan politik.
20.6.79. Bahwa benar, prinsip tersebut menuntut agar setiap
mekanisme yang digunakan dalam menentukan pejabat
publik dirancang sedemikian, rupa sehingga tidak
menciptakan hambatan struktural yang dapat membatasi
kesempatan warga negara untuk mempengaruhi arah
penyelenggaraan pemerintahan.
20.6.80. Bahwa benar, pemilihan kepala daerah secara langsung
oleh rakyat merupakan salah satu mekanisme
institusional yang secara nyata mendistribusikan
kesempatan politik kepada seluruh warga negara.
20.6.81. Bahwa benar, melalui mekanisme pemungutan suara
langsung, setiap warga negara memiliki kesempatan
yang setara untuk menentukan siapa yang akan
memegang kekuasaan pemerintahan daerah, sehingga
kesempatan politik tersebut tidak dimonopoli oleh
kelompok tertentu dalam struktur kekuasaan politik.
20.6.82. Bahwa benar, bila pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
pemilihan kepala daerah dimaknai dapat dilakukan
melalui mekanisme tidak langsung, maka, kesempatan
politik warga negara berpotensi mengalami reduksi
151
karena proses penentuan kepala daerah bergantung
pada keputusan politik dalam lembaga perwakilan.
20.6.83. Bahwa benar, dalam kondisi demikian, kesempatan
warga negara untuk mempengaruhi pembentukan
pemerintahan daerah tidak lagi didasarkan pada
partisipasi langsung melalui pemungutan suara,
melainkan, pada dinamika politik internal dalam lembaga
perwakilan.
20.6.84. Bahwa benar, reduksi kesempatan politik tersebut
berpotensi menciptakan ketimpangan dalam akses warga
negara terhadap proses pembentukan kekuasaan
pemerintahan daerah, sebab, tidak semua warga negara
memiliki akses yang sama terhadap struktur kekuasaan
dalam lembaga perwakilan; akibatnya, kesempatan
warga negara untuk secara setara mempengaruhi
pembentukan pemerintahan daerah menjadi terbatas.
20.6.85. Bahwa benar, penafsiran norma a quo yang membuka
kemungkinan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
pemilihan kepala daerah tidak melalui pemungutan suara
langsung oleh rakyat berpotensi mengurangi kesempatan
warga negara, untuk secara setara berpartisipasi dalam
pembentukan pemerintahan daerah.
20.6.86. Bahwa benar, kondisi tersebut bertentangan dengan
jaminan hak atas kesempatan yang sama dalam
pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
20.6.87. Bahwa benar, kesempatan yang sama dalam
pemerintahan, pada hakikatnya merupakan jaminan
konstitusional, yang memastikan, bahwa setiap warga
negara memiliki peluang yang setara untuk
mempengaruhi proses pembentukan kekuasaan politik.
20.6.88. Bahwa benar, prinsip tersebut menuntut agar setiap
mekanisme demokrasi yang menentukan pejabat publik
memberikan akses yang terbuka dan setara, bagi
152
seluruh warga negara, tanpa menciptakan struktur yang
membatasi keterlibatan langsung masyarakat dalam
proses politik.
20.6.89. Bahwa benar, pemilihan kepala daerah secara langsung
oleh rakyat, merupakan salah satu bentuk konkret
implementasi prinsip kesempatan yang sama dalam
pemerintahan, sebab, melalui mekanisme tersebut setiap
warga negara memiliki kesempatan yang identik untuk
menentukan pemimpin pemerintahan daerahnya melalui
penggunaan hak pilih.
20.6.90. Bahwa benar, dengan demikian, pemilihan langsung
memastikan, bahwa pengaruh politik dalam proses
pembentukan pemerintahan daerah tidak terkonsentrasi
pada kelompok tertentu, melainkan, tersebar secara
merata kepada seluruh warga negara.
20.6.91. Bahwa benar, bilamana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam pemilihan kepala daerah dimaknai dapat dilakukan
melalui mekanisme tidak langsung, maka, kesempatan
warga negara untuk mempengaruhi proses pembentukan
pemerintahan daerah, berpotensi mengalami reduksi
yang signifikan.
20.6.92. Bahwa benar, hal ini disebabkan karena keputusan
mengenai siapa yang akan memegang jabatan kepala
daerah tidak lagi ditentukan secara langsung oleh
pemilih, melainkan, melalui proses politik dalam lembaga
perwakilan yang hanya melibatkan sebagian kecil aktor
politik.
20.6.93. Bahwa benar, kondisi tersebut berpotensi menciptakan
ketidakseimbangan dalam distribusi kesempatan politik di
antara warga negara, sebab, sebagian warga negara
tetap memiliki pengaruh politik melalui kedekatan dengan
struktur kekuasaan dalam lembaga perwakilan,
sementara, sebagian besar warga negara kehilangan
kesempatan untuk secara langsung menentukan
153
pemimpin pemerintahan daerahnya melalui pemungutan
suara.
20.6.94. Bahwa benar, dengan demikian, norma a quo yang
membuka kemungkinan pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam pemilihan kepala daerah tidak melalui
pemungutan suara langsung oleh rakyat, berpotensi
mengurangi kesempatan warga negara untuk secara
setara berpartisipasi dalam pemerintahan; oleh karena
itu, kondisi tersebut bertentangan dengan jaminan
konstitusional mengenai kesempatan yang sama dalam
pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945.
20.7. Norma a quo Berpotensi Menimbulkan Perlakuan yang Tidak
Setara dalam Pelaksanaan Hak Politik, yang Bertentangan
dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
20.7.1. Bahwa benar, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
menegaskan larangan perlakuan diskriminatif dalam
setiap penggunaan hak konstitusional, termasuk dalam
pelaksanaan hak politik warga negara sebagaimana
termaksud dalam teori Vested Rights sebagaimana telah
diuraikan dalam kerugian konstitusional.
20.7.2. Bahwa benar, dalam konteks demokrasi konstitusional,
diskriminasi tidak hanya dimaknai sebagai pembedaan
yang bersifat eksplisit berdasarkan kategori tertentu,
akan tetapi, juga mencakup setiap desain norma hukum
yang menimbulkan ketimpangan nyata dalam distribusi
pengaruh politik warga negara, terhadap proses
pembentukan kekuasaan pemerintahan.
20.7.3. Bahwa benar, hak politik warga negara, pada hakikatnya
merupakan instrumen yang memungkinkan setiap
individu memiliki pengaruh yang setara, terhadap proses
pembentukan kekuasaan publik.
20.7.4. Bahwa benar, prinsip tersebut, menuntut agar
mekanisme demokrasi yang digunakan untuk
154
menentukan pejabat pemerintahan, memberikan ruang
partisipasi yang setara bagi seluruh warga negara.
20.7.5. Bahwa benar, bilamana mekanisme tersebut dirancang
sedemikian rupa, sehingga hanya sebagian kecil aktor
politik yang secara langsung menentukan hasil politik,
sementara mayoritas warga negara tidak lagi memiliki
pengaruh langsung terhadap keputusan tersebut, maka,
kondisi tersebut menciptakan ketimpangan struktural
dalam penggunaan hak politik.
20.7.6. Bahwa benar, norma a quo yang membuka kemungkinan
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala
daerah tidak melalui pemungutan suara langsung oleh
rakyat, berpotensi menciptakan konfigurasi politik yang
secara struktural memberikan pengaruh yang jauh lebih
besar kepada kelompok elite politik dibandingkan kepada
warga negara secara umum.
20.7.7. Bahwa benar, dalam kondisi tersebut, proses penentuan
kepala daerah tidak lagi didasarkan pada preferensi
politik seluruh pemilih, melainkan pada keputusan politik
yang dihasilkan melalui interaksi terbatas di dalam
lembaga perwakilan.
20.7.8. Bahwa benar, kondisi tersebut secara substansial
menimbulkan perbedaan tingkat pengaruh politik antara
warga negara biasa dengan aktor politik yang berada
dalam struktur kekuasaan lembaga perwakilan;
sementara, anggota lembaga perwakilan memiliki
pengaruh langsung dan menentukan dalam proses
pemilihan kepala daerah.
20.7.9. Bahwa benar, sebagian besar warga negara hanya
memiliki pengaruh yang bersifat tidak langsung dan
bergantung sepenuhnya pada preferensi politik para
wakilnya.
155
20.7.10. Bahwa benar, perbedaan tingkat pengaruh tersebut,
pada hakikatnya menciptakan perlakuan yang tidak
setara dalam pelaksanaan hak politik.
20.7.11. Bahwa benar, norma a quo yang memungkinkan
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala
daerah, tidak melalui pemungutan suara langsung oleh
rakyat, berpotensi menghasilkan diskriminasi struktural
dalam penggunaan hak politik warga negara.
20.7.12. Bahwa benar, norma tersebut secara faktual membuka
kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam distribusi
pengaruh politik antara warga negara dan elite politik,
sehingga bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi,
yang dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
20.7.13. Bahwa benar, dalam perkembangan doktrin hukum
konstitusi modern dikenal konsep indirect discrimination,
yaitu, suatu bentuk diskriminasi yang tidak muncul
secara eksplisit dalam rumusan norma, namun, timbul
dari dampak penerapan norma tersebut dalam praktik.
20.7.14. Bahwa benar, dalam kerangka ini, suatu norma dapat
terlihat netral secara tekstual, akan tetapi, dalam
penerapannya menghasilkan perlakuan yang tidak setara
terhadap subjek hukum tertentu.
20.7.15. Bahwa benar, pengujian konstitusionalitas suatu norma
tidak hanya melihat redaksi normatifnya, akan tetapi,
juga harus menilai konsekuensi struktural yang dapat
ditimbulkan terhadap penggunaan hak konstitusional
warga negara.
20.7.16. Bahwa benar, norma a quo yang merumuskan
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala
daerah, tanpa memberikan batasan yang tegas,
mengenai keharusan pemungutan suara langsung oleh
rakyat, berpotensi menghasilkan dampak diskriminatif
secara tidak langsung.
156
20.7.17. Bahwa benar, meskipun norma tersebut tidak secara
eksplisit membedakan hak politik warga negara, namun
kemungkinan penafsiran yang membuka ruang
mekanisme pemilihan tidak langsung, dapat
menyebabkan sebagian besar warga negara kehilangan
pengaruh langsung dalam proses pemilihan kepala
daerah.
20.7.18. Bahwa benar, dalam kondisi yang demikian, norma a
quo berpotensi menciptakan struktur politik yang secara
sistematis mengalihkan pengaruh politik dari warga
negara secara luas, kepada kelompok elite politik dalam
lembaga perwakilan.
20.7.19. Bahwa benar, akibatnya, pengaruh politik warga negara
dalam menentukan kepemimpinan daerah menjadi
sangat bergantung pada preferensi politik sejumlah kecil
aktor politik yang memiliki kewenangan institusional
dalam proses pemilihan tersebut.
20.7.20. Bahwa benar, pergeseran pengaruh politik tersebut pada
akhirnya menimbulkan ketimpangan dalam distribusi
kekuasaan politik antara warga negara dan elite politik.
20.7.21. Bahwa benar, anggota lembaga perwakilan memperoleh
posisi yang secara struktural lebih dominan dalam
menentukan kepemimpinan daerah, sementara, warga
negara secara luas, hanya memiliki pengaruh yang
bersifat tidak langsung dan jadi sangat terbatas.
20.7.22. Bahwa benar, ketimpangan tersebut secara substansial
menciptakan perbedaan tingkat efektivitas dalam
penggunaan hak politik.
20.7.23. Bahwa benar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa
norma a quo berpotensi menghasilkan perlakuan yang
tidak setara dalam pelaksanaan hak politik warga
negara, karena tidak semua warga negara memiliki
tingkat pengaruh politik yang sama dalam menentukan
kepala daerah.
157
20.7.24. Bahwa benar, dengan demikian, norma a quo tidak
hanya menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum,
akan tetapi, juga berpotensi menciptakan diskriminasi
struktural dalam proses politik, yang bertentangan
dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana dijamin
Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
20.7.25. Bahwa benar, dalam praktik demokrasi modern, salah
satu bentuk diskriminasi politik yang paling serius adalah
terjadinya ketimpangan distribusi pengaruh politik antara
warga negara secara luas, dengan kelompok elite politik
yang memiliki akses langsung terhadap mekanisme
pengambilan keputusan.
20.7.26. Bahwa benar, bilamana suatu desain hukum
memungkinkan pemilihan kepala daerah dilakukan
melalui mekanisme yang hanya melibatkan aktor politik
dalam lembaga perwakilan, maka, secara struktural
norma a quo berpotensi memusatkan kekuasaan politik
pada kelompok yang sangat terbatas; sehingga,
mayoritas warga negara kehilangan kesempatan yang
setara untuk mempengaruhi proses pembentukan
pemerintahan daerah.
20.7.27. Bahwa benar, kondisi tersebut menciptakan fenomena
yang dalam literatur demokrasi dikenal sebagai elite
capture, yaitu, situasi dimana proses politik yang
seharusnya merepresentasikan kehendak rakyat secara
luas, justru didominasi oleh keputusan politik dari
kelompok elite yang memiliki posisi institusional dalam
struktur kekuasaan.
20.7.28. Bahwa benar, dalam konteks pemilihan kepala daerah,
mekanisme yang tidak melibatkan pemungutan suara
langsung oleh rakyat, membuka kemungkinan bahwa
preferensi politik masyarakat luas tidak lagi menjadi
faktor penentu utama dalam proses pembentukan
kepemimpinan daerah.
158
20.7.29. Bahwa benar, dominasi elite politik dalam proses
pemilihan kepala daerah tersebut berpotensi
menghasilkan proses yang bersifat oligarchic filtering,
yaitu, proses penyaringan politik yang terjadi di dalam
lingkaran terbatas aktor kekuasaan sehingga preferensi
politik yang muncul bukan merupakan refleksi langsung
dari kehendak rakyat, melainkan hasil kompromi dan
negosiasi politik antara elite; akibatnya, warga negara
secara luas tidak lagi berada pada posisi yang setara
dalam menentukan arah kepemimpinan pemerintahan
daerah.
20.7.30. Bahwa benar, kondisi demikian, pada akhirnya
menimbulkan political exclusion, yaitu situasi di mana
sebagian besar warga negara secara struktural tersingkir
dari proses politik yang menentukan kepemimpinan
pemerintahan.
20.7.31. Bahwa benar, meskipun secara formal warga negara
tetap memiliki hak politik, namun secara substantif
pengaruh politik mereka terhadap proses pembentukan
kekuasaan menjadi sangat terbatas, sebab, keputusan
politik utama berada dalam kendali kelompok elite politik
yang jumlahnya sangat kecil.
20.7.32. Bahwa benar, bilamana norma a quo dimaknai membuka
kemungkinan mekanisme pemilihan kepala daerah yang
tidak dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh
rakyat, maka, norma a quo berpotensi menciptakan
struktur politik yang tidak memberikan kesempatan yang
setara bagi seluruh warga negara dalam menggunakan
hak politiknya.
20.7.33. Bahwa benar, kondisi demikian, pada hakikatnya
merupakan bentuk perlakuan yang tidak setara dalam
pelaksanaan hak politik warga negara, oleh karenanya,
bertentangan
dengan
prinsip
non-diskriminasi
159
sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun
1945.
20.7.34. Bahwa benar, dalam kerangka negara demokrasi
konstitusional, kesetaraan warga negara dalam
penggunaan hak politik, tidak hanya diukur dari
keberadaan hak tersebut secara formal, akan tetapi, juga
dari sejauh mana setiap warga negara memiliki
kesempatan yang nyata dan setara, untuk
mempengaruhi proses pembentukan kekuasaan
pemerintahan.
20.7.35. Bahwa benar, bilamana desain hukum memungkinkan
pengambilan keputusan politik yang menentukan
kepemimpinan daerah dilakukan oleh kelompok yang
sangat terbatas dalam struktur kekuasaan, maka kondisi
tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan struktural
dalam distribusi pengaruh politik antara warga negara
secara luas dengan kelompok elite politik.
20.7.36. Bahwa benar, ketimpangan tersebut pada akhirnya dapat
menciptakan apa yang dalam analisis konstitusional
dikenal sebagai structural discrimination in political
process, yaitu, suatu kondisi dimana struktur institusional
dalam sistem politik menghasilkan perbedaan tingkat
efektivitas penggunaan hak politik antar warga negara.
20.7.37. Bahwa benar, dalam kondisi demikian, sebagian kecil
aktor politik memiliki pengaruh yang sangat dominan,
dalam menentukan arah kekuasaan pemerintahan
daerah; sementara, sebagian besar warga negara
berada dalam posisi yang secara struktural lebih lemah,
dalam mempengaruhi keputusan politik yang menentukan
kepemimpinan daerah.
20.7.38. Bahwa benar, dalam perspektif prinsip kesetaraan
konstitusional, struktur politik yang menghasilkan
ketimpangan pengaruh tersebut tidak dapat dibenarkan,
sebab hak politik, pada dasarnya merupakan hak yang
160
harus dapat digunakan secara setara oleh setiap warga
negara tanpa, adanya dominasi kelompok tertentu dalam
proses politik.
20.7.39. Bahwa benar, setiap norma hukum yang membuka
kemungkinan terciptanya struktur politik yang secara
sistematis memperbesar pengaruh kelompok elite politik
dibandingkan dengan warga negara secara luas,
berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dalam
penggunaan hak politik.
20.7.40. Bahwa benar, bilamana norma a quo dimaknai membuka
kemungkinan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
pemilihan kepala daerah tidak melalui pemungutan suara
langsung oleh rakyat, maka norma tersebut secara
potensial dapat menciptakan konfigurasi politik yang
mempersempit ruang partisipasi politik warga negara
secara langsung, serta memperbesar dominasi elite
politik dalam proses pembentukan kekuasaan daerah;
kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan perbedaan
tingkat efektivitas penggunaan hak politik antara warga
negara biasa dengan aktor politik dalam struktur
kekuasaan.
20.7.41. Bahwa benar, norma a quo yang membuka kemungkinan
mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
pemilihan kepala daerah tidak melalui pemungutan suara
langsung oleh rakyat, berpotensi menimbulkan perlakuan
yang tidak setara dalam penggunaan hak politik warga
negara.
20.7.42. Bahwa benar, oleh karena itu, norma a quo bertentangan
dengan prinsip non-diskriminasi, sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
20.7.43. Bahwa benar, berdasarkan seluruh uraian tersebut,
menjadi terang benderang, bahwa norma a quo yang
membuka kemungkinan penafsiran pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah tidak
161
melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat,
berpotensi menciptakan struktur politik yang tidak
memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga
negara dalam menggunakan hak politiknya.
20.7.44. Bahwa benar, kondisi tersebut, berpotensi menimbulkan
ketimpangan dalam distribusi pengaruh politik antara
warga negara secara luas, dengan kelompok elite politik
yang memiliki akses langsung terhadap mekanisme
pengambilan keputusan dalam lembaga perwakilan.
20.7.45. Bahwa benar, dalam negara demokrasi konstitusional,
penggunaan hak politik warga negara harus ditempatkan
dalam kerangka kesetaraan yang substantif, sehingga,
setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama,
untuk secara langsung berpartisipasi dalam proses
pembentukan kekuasaan pemerintahan.
20.7.46. Bahwa benar, oleh karena itu, norma hukum
permohonan a quo yang membuka kemungkinan
terjadinya pembatasan atau pengalihan partisipasi politik
langsung warga negara kepada mekanisme politik yang
bersifat terbatas, pada kelompok tertentu berpotensi
menimbulkan perlakuan yang tidak setara dalam
pelaksanaan hak politik warga negara, yang pada
akhirnya bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi
sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun
1945.
20.7.47. Bahwa benar, guna menjamin agar pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota, tetap dilaksanakan secara setara oleh
seluruh warga negara tanpa diskriminasi dalam
penggunaan hak politik, maka, frasa “secara langsung”
dalam norma a quo harus dimaknai secara konstitusional
sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang hanya
dapat dilakukan melalui pemungutan suara langsung
162
oleh rakyat; sehingga, tidak membuka ruang penafsiran
yang memungkinkan mekanisme lain, yang berpotensi
menghilangkan kesetaraan warga negara dalam
penggunaan hak politiknya.
21. Bahwa benar, PARA PEMOHON perlu menegaskan secara jernih, objek
yang dipersoalkan dalam permohonan a quo bukanlah mengenai fakta
pelaksanaan [faktual implementatif] Pilkada saat ini. Namun, yang
dipersoalkan adalah inkonsistensi tekstual, kerentanan teks undang-
undang dan kekaburan determinasi konstitusional dari frasa “secara
langsung” itu sendiri yang berlaku saat ini;
22. Bahwa benar, dalil yang menyatakan permohonan PARA PEMOHON
bersifat prematur, adalah tidak beralasan menurut hukum. Sebab,
kerugian konstitusional PARA PEMOHON khususnya dalam ranah
akademik [epistemic distress], dalam menjalankan diskusinya secara
sosial, dalam kekacauan berpikir mengenai proses pilkada berlangsung
selanjutnya, dan hilangnya kepastian jaminan hukum elektoral jangka
panjang telah lahir secara aktual dan seketika [immediate harm]
semenjak norma a quo yang multitafsir tersebut diberlakukan.
23. Bahwa benar, berdasarkan seluruh dalil-dalil hukum di atas, PARA
PEMOHON menegaskan kembali, bahwa kelonggaran tekstual dan
kekaburan determinasi norma a quo secara nyata telah mencederai
prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945, serta mengaburkan esensi pemilihan yang "demokratis"
sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
24. Bahwa benar, ketidakpastian hukum yang dilahirkan oleh frasa a quo
tidak hanya mereduksi nilai-nilai dasar pemilihan langsung dalam Pasal
22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi, secara aktual dan
potensial telah menempatkan PARA PEMOHON pada posisi rentan yang
mengancam hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil berdasar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
25. Bahwa benar, kelonggaran norma a quo juga membuka ruang bagi
diskriminasi elektoral jangka panjang yang menghambat hak PARA
PEMOHON untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara
kolektif demi membangun bangsa dan negara sebagaimana dilindungi
163
Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,
sekaligus mereduksi hak konstitusional pemilih untuk memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan berdasar Pasal 28D ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945.
26. Bahwa benar, oleh karena rangkaian kerugian konstitusional PARA
PEMOHON bersumber langsung dari ketidakpastian teks norma yang
diuji, maka telah beralasan menurut hukum bagi MKRI untuk memahami
kedudukan hukum [legal standing] a quo secara utuh, demi memulihkan,
melindungi, dan menegakkan kembali seluruh hak-hak konstitusional
PARA PEMOHON yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
27. Bahwa benar, secara doktriner, sebuah norma undang-undang yang
mengartikulasikan amanat konstitusi idealnya berfungsi sebagai
constitutional closure, yaitu penutup atau titik akhir yang menyelesaikan
perdebatan interpretatif mengenai teknis pelaksanaan hak konstitusional
warga negara. Namun, fakta bahwa wacana pengembalian Pilkada ke
DPRD terus berulang, membuktikan secara empiris bahwa norma a quo
gagal berfungsi sebagai penutup perdebatan fundamental tersebut.
Keberadaan norma a quo yang kabur justru membiarkan diskursus
ketatanegaraan berada dalam situasi constitutional uncertainty
[ketidakpastian konstitusional] yang akut.
28. Bahwa benar, MKRI dalam Putusan Nomor: 71/PUU-XXIII/2025, telah
meletakkan landmark prinsip hukum terkait dampak dari kekaburan
norma [obscurity]. Dalam ranah hukum pidana, Mahkamah menegaskan
bahwa obscurity dilarang, karena menciptakan ketidakpastian batas
kriminalisasi [constitutional uncertainty] bagi hak kebebasan personal
warga negara.
29. Bahwa benar, Mutatis mutandis, logika hukum yang sama harus
diterapkan dalam perkara a quo. Ketika Pasal 1 angka 1 UU Pilkada
hanya menyebutkan frasa “secara langsung” tanpa menegaskan subjek
hukum yang mengeksekusinya, maka obscurity ini secara seketika
menciptakan ketidakpastian batas pelaksanaan kedaulatan rakyat
[democratic uncertainty].
30. Bahwa benar, akibat tidak adanya determinasi konstitusional yang tegas
dalam norma a quo, muncul kondisi constitutional confusion
164
[kebingungan konstitusional] yang fundamental mengenai locus
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pengisian jabatan kepala daerah;
norma a quo gagal memberikan jaminan kepastian hukum yang adil
[Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945] sebab:
"Norma a quo tidak memberikan kepastian mengenai batas
konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala
daerah, sehingga membuka ruang bagi legislator untuk sewaktu-waktu
menggeser locus kedaulatan tersebut dari tangan rakyat ke tangan
lembaga perwakilan [DPRD]."
IV. PETITUM
Dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia untuk kiranya memberikan putusan, dengan amar sebagai
berikut:
1.
Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk
seluruhnya;
2.
Menyatakan frasa “secara langsung” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5678] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547] bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang
tidak dimaknai:
“dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat, kecuali bagi
daerah-daerah yang memiliki status kekhususan atau keistimewaan
165
yang berdasarkan undang-undang mekanisme pemilihan kepala
daerahnya diatur tersendiri.”;
3.
Memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
atau
1.
Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk
seluruhnya;
2.
Menyatakan frasa “secara langsung” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5678] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547] bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang
tidak dimaknai:
“secara langsung oleh rakyat, kecuali bagi daerah-daerah yang
memiliki status kekhususan atau keistimewaan yang berdasarkan
undang-undang mekanisme pemilihan kepala daerahnya diatur
tersendiri”;
3.
Memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
atau
Bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya [ex æquo et bono].
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18,
sebagai berikut:
166
1.
Bukti P-1
: Fotokopi UUD NRI Tahun 1945;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi UU Pilkada;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi KTP Pemohon I;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi KTP Pemohon II;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi KTP Pemohon III;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi KTP Pemohon IV;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi KTM Pemohon I;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi KTM Pemohon II;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi KTM Pemohon III;
10. Bukti P-10
: Fotokopi KTM Pemohon IV;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Data Pemilih Pemohon I;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Data Pemilih Pemohon II;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Data Pemilih Pemohon III;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Data Pemilih Pemohon IV;
15. Bukti P-15
: Fotokopi tujuan capaian Program S1 Ilmu Hukum;
16. Bukti P-16
: Screenshot live Diskusi Publik DPRD Kabupaten Cianjur;
17. Bukti P-17
: (tidak ada);
18. Bukti P-18
: Screenshot Chatrrom discuss.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
167
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “secara langsung ” dalam
norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547), selanjutnya disebut UU Pilkada] terhadap UUD NRI Tahun
1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
168
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
169
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3]
dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah
sebagai berikut:
1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah
frasa “secara langsung” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU Pilkada yang rumusan
selengkapnya sebagai berikut:
Pasal 1 angka 1 UU Pilkada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis
2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional guna memeroleh
kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 28C ayat
(2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun
1945;
3. Bahwa Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia berstatus
mahasiswa program studi Ilmu Hukum. Pemohon I juga selaku pemilih yang
terdaftar di Kabupaten Cianjur;
4. Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia berstatus
mahasiswa program studi Ilmu Hukum. Pemohon II juga selaku pemilih yang
terdaftar di Kota Jakarta Barat;
5. Bahwa Pemohon III merupakan perseorangan warga negara Indonesia berstatus
mahasiswa program studi Ilmu Hukum. Pemohon III juga selaku pemilih yang
terdaftar di Kabupaten Tasikmalaya;
6. Bahwa Pemohon IV merupakan perseorangan warga negara Indonesia
berstatus mahasiswa program studi Ilmu Hukum. Pemohon IV juga selaku
pemilih yang terdaftar di Kota Bekasi;
7. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan frasa “secara langsung” dalam norma
Pasal 1 angka 1 UU Pilkada bersifat multitafsir sehingga menghambat hak
170
konstitusional para Pemohon dalam memberikan kontribusi terhadap pendidikan
demokrasi serta penguatan kesadaran hukum masyarakat, sebab kehilangan
landasan norma yang berkepastian hukum dalam mengawal kedaulatan rakyat;
8. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan frasa “secara langsung” dalam norma
Pasal 1 angka 1 UU Pilkada yang tidak memberikan batasan yang jelas
menimbulkan ketidakpastian para Pemohon sebagai pemilih aktif akibat wacana
mengenai pengembalian mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD);
9. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan frasa “secara langsung” dalam norma
Pasal 1 angka 1 UU Pilkada bersifat kabur sehingga berpotensi mereduksi hak
konstitusional para Pemohon sebab mengancam keberlangsungan hak
partisipasi politik para Pemohon untuk menentukan sendiri pemimpin daerahnya
secara langsung serta untuk membangun bangsa dan negara.
[3.6]
Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil para
Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada
Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum para Pemohon
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.6.1]
Bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh para
Pemohon berkenaan dengan frasa “secara langsung” dalam norma Pasal 1 angka
1 UU Pilkada bertentangan dengan prinsip kedauluatan rakyat, pemilihan kepala
daerah secara demokratis, kepastian hukum yang adil, kesempatan yang sama
dalam pemerintah, dan larangan diskriminasi karena frasa a quo dinilai belum
menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) harus
dilaksanakan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat serta dianggap masih
membuka kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala derah menjadi
pemilihan secara perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam
mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma a quo, para Pemohon
menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai
mahasiswa dan menguraikan pula para Pemohon sebagai pemilih [vide Bukti P-3
sampai dengan Bukti P-6 dan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-14]. Para Pemohon
menerangkan memiliki hak konstitusional atas hak kolektif, persamaan di hadapan
171
hukum, kesempatan sama dalam pemerintahan, dan bebas dari perlakuan
diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan
ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan
dengan berlakunya frasa “secara langsung” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU
Pilkada yang multitafsir dan tidak limitatif sehingga para Pemohon menyatakan
perlunya diberi batasan yang jelas mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah
secara langsung.
[3.6.2]
Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dikaitkan
dengan syarat anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual dalam
pengujian ketentuan norma pasal a quo mengenai mekanisme pemilihan kepala
derah secara langsung, Mahkamah merujuk pada pertimbangan hukum dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005 [vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, hlm. 108-109], menyatakan
sebagai berikut:
Bahwa untuk memberi pengertian dipilih secara langsung sebagaimana
dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah juga
mengaitkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dengan Pasal 18B ayat (1) UUD
1945, yang sebagaimana halnya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah
hasil perubahan kedua UUD 1945 Tahun 2000. …
… terbukti bahwa rumusan yang dipilih adalah “dipilih secara demokratis“,
yang maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat undang-
undang untuk mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pilkada. Pemilihan
secara langsung telah ditetapkan untuk memilih Presiden sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 6A UUD 1945, hal ini tidak dapat diartikan bahwa
Pilkada secara langsung menjadi satu-satunya cara untuk memaknai frasa
“dipilih secara demokratis” yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
Sekiranya hal tersebut menjadi maksud (intent) yang terkandung dalam
perubahan pasal UUD 1945 yang bersangkutan, tidaklah terdapat hambatan
apapun untuk mengubah Pasal 18 ayat (4) menjadi berbunyi “dipilih secara
langsung” pada saat dilakukan perubahan ke-3 UUD 1945 pada tahun 2001,
dan tiada satu bukti pun yang membuktikan bahwa pengubah UUD 1945
telah alpa tidak melakukan perubahan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada
perubahan ke-3 tahun 2001;
…
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 diperlukan Undang-undang
Pemerintahan Daerah yang substansinya antara lain memuat ketentuan
tentang Pilkada. Dalam hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk
melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-
undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis
lainnya. Karena UUD 1945 telah menetapkan Pilkada secara demokratis
172
maka baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman
pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum;
Lebih lanjut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut:
[3.12] … pemilihan kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil
bupati, dan walikota/wakil walikota) dalam konteks pemilihan umum
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Dalam
hal ini, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXX/2022 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29
September 2022, pemilihan kepala daerah dimasukkan dalam rezim
pemerintahan daerah, bukan termasuk rezim pemilihan umum. Secara
normatif, pembedaan itu ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2014. Berkenaan dengan
pemilihan kepala daerah berada dalam rezim pemerintahan daerah,
pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.12.3] Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 97/PUU-XI/2013 antara lain menyatakan:
[3.12.3] …Oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18
UUD 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah adalah tepat
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(UU 32/2004) mengatur juga mengenai pemilihan kepada daerah dan
penyelesaian perselisihannya diajukan ke Mahkamah Agung. Walaupun
Mahkamah tidak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah diatur
dalam undang-undang tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak
masuk rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD
1945. Pembentuk undang-undang berwenang untuk menentukan apakah
pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau
dipilih oleh DPRD atau model pemilihan lainnya yang demokratis. Jika
berdasarkan kewenangannya, pembentuk undang-undang menentukan
pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak relevan
kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk
mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal itu
membuktikan pula bahwa memang pemilihan kepala daerah itu bukanlah
pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945…
Namun, setelah melewati beberapa kali pemilihan, Mahkamah
bergeser pendirian dari sebelumnya menempatkan pemilihan kepala daerah
berada dalam rezim pemerintahan daerah menjadi menempatkan pemilihan
kepala daerah masuk pada rezim pemilihan umum sebagaimana termaktub
dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Tanda mulai terjadinya pergeseran
tersebut, dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020 yang antara lain dalam
pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.15.1] menyatakan bahwa para
pengubah UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak membedakan rezim
173
pemilihan. Secara eksplisit, perubahan atau pergeseran pendirian
Mahkamah tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.17]
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yaitu sebagai
berikut:
[3.17] Menimbang bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam
UUD 1945, Mahkamah mengamati terdapat perubahan penafsiran yang
disebabkan oleh praktik berhukum di Indonesia. Pada periode awal
pasca perubahan UUD 1945, di mana pemilihan kepala daerah
berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan yang belum lama dipraktikkan,
Mahkamah menafsirkan adanya suatu pembedaan antara rezim
Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (vide
Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas). Namun beberapa periode
setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan
konsisten dan relatif telah menemukan bentuk terbaiknya, Mahkamah
menemukan praktik berhukum yang menurut Mahkamah secara implisit
telah mengubah penafsiran mengenai Pemilihan Kepala Daerah.
Beberapa praktik berhukum yang menurut Mahkamah menjadi
argumentasi dasar dalam perubahan penafsiran adalah sebagai berikut:
1) …”;
2) UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan
umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD
1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan
pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga
mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara
berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya
berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD),
namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain
itu,
kedua
jenis
pemilihan
dimaksud
tetap
diselenggarakan
berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku
secara universal.
…
Berdasarkan
kutipan
pertimbangan
hukum
di
atas,
secara
konstitusional, konstruksi norma Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
tidak hanya sekadar dibaca bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah,
presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah tetapi juga
harus dimaknai termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah.
Selanjutnya, mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Mahkamah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2025,
menyatakan sebagai berikut:
[3.13.1]
…
sebelumnya,
sejak
Tahun
2004,
Pilkada
diselenggarakan dengan model pemilihan secara langsung oleh rakyat
yang diatur oleh undang-undang dengan pola simetris, yaitu
pengaturan yang sama untuk semua daerah. Namun demikian,
174
sebagai wujud dari negara kesatuan yang mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa [vide Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945],
pengisian jabatan kepala daerah dimungkinkan untuk diatur atau
diselenggarakan secara berbeda, baik menyangkut pemenuhan syarat
untuk menjadi kepala daerah maupun proses pengisian kepala
daerah. Kemungkinan pengaturan berbeda tersebut lebih dikenal
dengan pilkada asimetris. Model pilkada asimetris dimaksud
dilaksanakan di Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua.
Dengan demikian, berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas
mekanisme pemilihan kepala daerah hingga saat ini dilaksanakan secara langsung
oleh rakyat dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum
dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa.
[3.6.3]
Bahwa berkenaan dengan anggapan kerugian yang bersifat aktual
dan/atau potensial hak konstitusional para Pemohon dengan alasan adanya
kekhawatiran atas kemungkinan perubahan kebijakan hukum di masa depan,
wacana politik, dan kegelisahan akademik bukanlah akibat langsung dari
keberlakuan frasa “secara langsung” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU Pilkada yang
dimohonkan pengujian. Sebab, hingga saat ini secara faktual pemilihan kepala
daerah masih dilakukan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, fakta hukum
ini membuktikan bahwa hal yang dialami oleh para Pemohon yang menganggap hak
konstitusionalnya dirugikan yang bersifat spesifik, baik yang aktual dan/ataupun
potensial sejatinya belum atau tidak terjadi. Dengan demikian, karena untuk
mendapat kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah harus
terpenuhi syarat-syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana
dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan
selanjutnya hal tersebut tidak terpenuhi pada diri para Pemohon, maka Mahkamah
berpendapat para Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya
anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya frasa “secara langsung”
dalam norma Pasal 1 angka 1 UU Pilkada yang dimohonkan pengujian, sehingga
terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional
yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) yang
ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, serta
175
syarat jika permohonan tersebut dikabulkan maka anggapan kerugian hak
konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi dengan sendirinya
tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian
konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif. Demikian halnya dengan
keinginan para Pemohon yang memohon agar terhadap daerah tertentu yang
memiliki kekhususan atau keistimewaan, tata cara pemilihan kepala daerah diatur
tersendiri, di samping hal tersebut juga belum menjadi norma yang mempunyai
kekuatan mengikat sebagaimana hukum positif yang berlaku, juga hal tersebut
sesungguhnya sudah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya dan
ihwal dimaksud belum dapat dijadikan sebagai objek pengujian undang-undang.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah
tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.8]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam
mengajukan permohonan a quo;
[4.3]
Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
176
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni,
tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.25 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi
Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan
Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
177
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Nurlidya Stephanny Hikmah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum paragraf [3.17], Mahkamah menegaskan bahwa penataan sistem pemilu tidak boleh parsial melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan mekanisme 35 demokrasi yang utuh, yang didasarkan pada tiga hal utama: penafsiran sistematik-historis [original intent], penguatan stabilitas sistem pemerintahan, serta prinsip efisiensi dan rasionalitas penyelenggaraan pemilu. Yurisprudensi ini membuktikan bahwa penataan instrumen demokrasi elektoral di Indonesia mutlak membutuhkan kepastian model yang logis guna menghindari anomali ketatanegaraan. 20.2.13. Bahwa benar, logika hukum penataan sistem pemilu yang rasional dan sistematis sebagaimana dipandu oleh Putusan MKRI tersebut diatas secara mutlak berlaku pula dalam pengisian jabatan di tingkat daerah [local democracy]. Bilamana Pasal 1 angka 1 UU Pilkada dibiarkan merumuskan mekanisme pemilihan secara kabur melalui frasa "secara langsung" tanpa kejelasan subjek "oleh rakyat", maka norma tersebut secara nyata merusak koherensi dan kelogisan desain sistem pemilu nasional secara keseluruhan. Ketidakpastian parameter demokratis ini berpotensi besar menciptakan ketidakteraturan hukum [constitutional disorder] yang mematikan efisiensi dan rasionalitas elektoral. 20.2.14. Bahwa benar, oleh karena itu, demi menjaga konsistensi bangunan hukum pemilu yang rasional, frasa "secara langsung" wajib dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai: "secara langsung oleh rakyat." 20.2.15. Bahwa benar, dalam Putusan MKRI Nomor: 14/PUU- XI/2013, Mahkamah memang menggarisbawahi prinsip efisiensi dan rasionalitas sebagai salah satu elemen penataan sistem pemilu. Namun, doktrin efisiensi yang dikehendaki oleh Mahkamah adalah efisiensi yang diletakkan dalam koridor penataan sistem secara serentak demi memperkuat hak-hak politik rakyat, bukan efisiensi pragmatis~birokratis yang dijadikan pembenaran atau dalih untuk mereduksi, memangkas, apalagi 36 merampas hak pilih rakyat. Menafsirkan efisiensi secara sempit hanya pada aspek penghematan finansial demi melegitimasi pengalihan mandat pemilihan kepada lembaga perwakilan [DPRD] merupakan suatu penyesatan hukum [legal fallacy], sebab dalam negara demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat dan hakikat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara mutlak tidak pernah dapat ditukar atau dikalkulasikan dengan nominal angka anggaran. 20.2.16. Bahwa benar, bilamana Pasal 1 angka 1 UU Pilkada dibiarkan merumuskan mekanisme pemilihan secara kabur melalui frasa "secara langsung" tanpa kejelasan subjek "oleh rakyat", maka, kelonggaran normatif ini memberikan celah bagi pembentuk undang-undang untuk menggunakan tameng "efisiensi" tersebut sebagai alasan pembenar, guna sewaktu-waktu menggeser locus pemilihan ke ranah elitis. Manipulasi narasi efisiensi ini justru merusak koherensi sistem pemilu nasional dan menciptakan anomali ketatanegaraan yang serius. Demi membentengi hak-hak elektoral warga negara dari logika transaksional berdalih penghematan anggaran, MKRI wajib menegaskan secara rigid, bahwa parameter demokratis yang rasional hanya sah bilamana frasa "secara langsung" dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai: "secara langsung oleh rakyat." 20.2.17. Bahwa benar, perkembangan doktrin hukum tata negara terkait desain keserentakan pemilihan umum di Indonesia telah mengalami lompatan paradigmatik melalui Putusan MKRI Nomor: 135/PUU-XXII/2024. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah secara progresif mengambil alih penentuan model keserentakan demi menyelamatkan esensi kedaulatan rakyat akibat kelambanan pembentuk undang-undang. 37 20.2.18. Bahwa benar, MKRI secara tegas menetapkan pembagian rezim pemilihan menjadi Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, di mana pengisian jabatan kepala daerah secara integratif dimasukkan ke dalam ranah "Pemilu Daerah untuk memilih anggota DPRD serta kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota)". Desain pemisahan ini secara teleologis dirancang untuk memastikan kualitas partisipasi rakyat tidak tereduksi oleh rumitnya sistem elektoral. 20.2.19. Bahwa benar, jaminan hak memilih dalam rezim Pemilu Daerah tersebut wajib ditopang oleh kepastian subjek hukum yang rigid, demi menjaga kemurnian suara rakyat. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor: 135/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa penataan model keserentakan harus ditujukan untuk: "...meningkatkan kualitas partisipasi publik, memberikan kesederhanaan bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, serta memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat." Lebih lanjut, Mahkamah dalam paragraf pertimbangan berikutnya menggarisbawahi standar konstitusional yang wajib dipenuhi dalam mendesain sistem pemilihan, yaitu: "...harus mempertimbangkan berbagai aspek konstitusional, termasuk kualitas partisipasi pemilih, kemudahan bagi rakyat dalam menggunakan hak pilih, efektivitas penyelenggaraan pemilu, serta konsistensi desain sistem demokrasi elektoral." 20.2.20. Bahwa benar, serangkaian kutipan pertimbangan hukum Mahkamah a quo secara terang benderang membuktikan bahwa subjek utama yang wajib dimudahkan, dilindungi, dan ditingkatkan kualitas partisipasinya dalam Pemilu 38 Daerah adalah rakyat, selaku pemilih; bukan elit partai politik di parlemen daerah. 20.2.21. Bahwa benar, ketika Pasal 1 angka 1 UU Pilkada dirumuskan secara kabur dengan sekadar mencantumkan frasa "secara langsung" tanpa kejelasan klausul subjek "oleh rakyat", norma tersebut secara nyata menciptakan disonansi struktural terhadap cetak biru [blueprint] Pemilu Daerah yang telah ditetapkan Mahkamah. Kekosongan determinasi subjek ini membuka celah manipulasi hukum yang rawan menggeser hakikat Pemilu Daerah menjadi mekanisme elitis di internal DPRD; demi menjaga konsistensi, rasionalitas, dan kemurnian desain demokrasi elektoral pasca-Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, frasa "secara langsung" wajib dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai: "secara langsung oleh rakyat." 20.2.22. Bahwa benar, setiap norma undang-undang yang berkaitan dengan pengisian jabatan kepala daerah secara mutlak harus dirumuskan secara jelas, jernih, dan tidak membuka ruang multitafsir yang dapat mereduksi karakter demokratis dari proses pemilihan tersebut. Rangkaian yurisprudensi MKRI mulai dari Putusan Nomor: 14/PUU-XI/2013, Putusan Nomor: 55/PUU-XVII/2019, Putusan Nomor: 135/PUU-XXII/2024, secara konsisten memandang sistem pemilihan umum sebagai satu kesatuan desain konstitusional [constitutional blueprint] yang wajib memberikan kemudahan bagi rakyat dan menjamin kualitas demokrasi elektoral 20.2.23. Bahwa benar, oleh karena itu, membiarkan norma undang-undang tertata secara kabur tanpa parameter yang tegas mengenai makna "demokratis" merupakan bentuk pengingkaran nyata terhadap mandat Pasal 18 39 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus merusak arah pembenahan demokrasi elektoral di Indonesia. 20.2.24. Bahwa benar, terlepas dari kuatnya arah penataan yang telah digariskan oleh Mahkamah melalui jajaran putusan monumental tersebut, dalam kenyataannya masih terdapat ruang kelonggaran normatif, yang melahirkan ketidakjelasan standar konstitusional terhadap frasa “dipilih secara demokratis”; kekaburan ini utamanya dipicu oleh rumusan undang-undang yang mengambang, sehingga membuka celah interpretasi yang saling bertolak belakang, termasuk potensi manipulasi hukum untuk menarik mundur mekanisme pemilihan ke ranah elitis-representatif yang menihilkan peran langsung rakyat selaku pemegang kedaulatan. Kondisi demikian tidak sekadar menimbulkan keraguan teknis, melainkan secara sistemis mengaburkan hubungan kausalitas antara legitimasi kepala daerah, dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. 20.2.25. Bahwa benar, permohonan a quo memiliki arti penting [constitutional importance] yang sangat mendasar bagi perkembangan hukum tata negara Indonesia, sebab ia memberikan momentum strategis bagi MKRI untuk menegaskan kembali batas rigid standar konstitusional mengenai makna “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18
