195/PUU-XXIII/2025

P PUTUSAN Nomor 195/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL. Pekerjaan : Mahasiswa/Advokat Alamat : Jalan Gili Gede Suradani Barat, Kel/Desa Karang Baru, RT/RW 001/223, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 198/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 22 Oktober 2025 dengan Nomor 195/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025, dan pada tanggal 13 November 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman 2 memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: 3 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya dalam Pasal 1 No (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...” 3. Bahwa para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “(3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Dan Penjelasan Pasal 28 ayat “(3) Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in casu pengujian konstitusional Pasal 28 ayat (3) dan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 4 Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, menyatakan “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. 5 d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 3. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (vide P01-Ktp) yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan Norma Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam perkara a quo; 4. Bahwa berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi; (3): "Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa." 6 Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c: "Yang dimaksud dengan "bentuk- bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Dengan frasa “Dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.”, Terjadinya Komersialisasi yang terjadi dalam pengelolaan PAM SWAKARSA, yang sejatinya menciptakan norma baru dan bertentangan dengan batang tubuh Pasal 3 ayat (1) huruf c itu sendiri, yang berbunyi "Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa”. Dengan frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri”, Kepolisian Republik indonesia dalam penjelasannya tidak mengenal batasan dalam pengelolaan PAM SWAKARSA, hingga menciptakan norma baru dan bisa menciptakan aturan tersendiri tanpa kontrol sesuai dengan amanat dari UUD NRI Tahun 1945” sehingga oleh keberlakuan norma tersebut Pemohon Kehilangan hak konstitusional atas kepastian dan jaminan hukum serta kesempatan yang sama dalam hukum dan perlakuan yang adil dan layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI Tahun 1945”. 5. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon yang juga berprofesi sebagai SATPAM (SATUAN PENGAMANAN), berdasarkan Pasal 34, yang berbunyi: (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7 (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri. Sementara juga di dalam Pasal 36 yang berbunyi: (1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri. Pemohon yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) SATPAM kualifikasi Gada Pratama dan Gada Utama yang termaktub Pasal 34 dan Pasal 36 dalam KTA Pemohon yang menjadi landasan hukum sebagai satuan pengamanan. (Bukti vide P04-Kta Satpam Gada Pratama & Gada Utama Pemohon) 6. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara & Petugas Satuan pengamanan, Pemohon yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon memiliki tanggung jawab untuk mengawasi berlakunya norma undang-undang tidak keluar dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. 6.1. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, Anggota Satuan Pengamanan (Satpam) dan Advokat, Pemohon yang juga 8 berstatus sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya; 6.2. Bahwa, Pemohon sebagai Anggota Satuan Pengamanan (Satpam), Pemohon berhak mendapatkan kepastian dan terhindar dari kapitalisme komersialisasi dalam menjalani profesinya sebagai Petugas satuan pengamanan (SATPAM) untuk kepastian mendapatkan penghidupan yang layak. 6.3. Bahwa Pemohon sebelum menjalani profesi sebagai sebagai Anggota Satuan Pengamanan (Satpam) harus mengikuti pendidikan Gada Pratama/pelatihan berbayar dengan biaya yang cukup besar sejumlah Rp.400.000.000 (Empat Juta Rupiah), adapun ketika Pemohon ingin naik status menjadi Chief/Danru dan /atau Manager harus menjalani pendidikan kualifikasi Gada utama dengan biaya sejumlah Rp.13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus), dengan biaya yang begitu besar untuk kualifikasi tersebut tidak sejalan dengan imunitas kewenangan dan penghasilan sebagai Anggota Satuan Pengamanan (Satpam) sehingga menciptakan ketidakseimbangan (inequality of arms) dalam proses kepastian hukum. 6.4. Bahwa Pemohon sebelum menjalani profesi sebagai sebagai Anggota Satuan Pengamanan (Satpam), Pemohon mendaftarkan diri ke BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) Pelatihan, yang menyelenggarakan sebagai fasilitator dan untuk Ijazah satpam & KTA di keluarkan oleh POLRI., dengan adanya pelatihan tersebut berpotensi di anulir oleh para pejabat POLRI karena berada dalam lingkup wewenangnya yang di sebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. (Vide P05-Ijazah Satpam Pemohon) 6.5. Bahwa Pemohon merasa kebingungan di satu hal harus mengikuti aturan dari Kepolisian Republik Indonesia, akan tetapi satu sisi lainnya Pemohon sekalipun sebagai anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) harus tunduk juga pada UU Tenaga kerja sebagai pekerja sipil dan /atau swasta. 6.6. Bahwa Pemohon pernah di larang/dihimbau untuk mengikuti aksi 9 unjuk rasa/demo karena berstatus sebagai anggota satuan pengamanan (SATPAM) karena memiliki legalitas sebagai Satuan pengamanan dalam menuntut upah yang di bawah Upah minimum Rakyat (UMR) dengan alasan Himbauan dari kepolisian Republik Indonesia., oleh karena hal tersebut terjadilah ambiguitas apakah Pemohon harus mengikuti Himbauan Kepolisian Republik Indonesia atau tunduk pada Undang-Undang yang menjamin kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, mengingat Satuan Pengamanan (SATPAM) adalah profesi swasta. 6.7. Bahwa aktualnya saat ini Pemohon sekalipun sudah memiliki legalitas sebagai petugas satuan pengamanan Kualifikasi Gada Pratama & Gada Utama yang di keluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Pemohon sebagai petugas satuan pengamanan juga di tuntut memiliki Sertifikasi Kualifikasi Gada Utama dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dengan Biaya Rp.7.000.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), oleh karena hal tersebut menciptakan ketimpangan dan ketidakpastian terhadap Legalitas Profesi petugas satuan pengamanan (SATPAM). (vide P05-Ijazah Satpam Pemohon) 6.8. Bahwa, Sekalipun pemohon Memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) Satuan pengamanan Kualifikasi Gada Pratama dan Gada Utama, pemohon mengetahui bahwa KTA dan ijazah tersebut tidak memiliki hak imunitas yang digunakan pada saat bertugas menjadi Anggota satuan pengamanan. (vide P06- Berita Satpam Menangkap Maling Malah Di Penjara) 6.9. Bahwa Pemohon mengalami perubahan pergantian seragam sebanyak 3 kali yang di keluarkan kebijakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, 1. Putih Biru, 2. Cokelat Muda (2021), 3 Krem – Coklat (2022 S/d sekarang)., akan tetapi dengan perubahan seragam yang harus di tanggung oleh Anggota Satuan Pengamanan (SATPAM)., membuat terjadinya membengkaknya biaya tanpa menimbang kebutuhan kejelasan dan kepastian serta kemanfaatan yang berkeadilan untuk Petugas Anggota satuan pengamanan itu sendiri 10 termasuk Pemohon di dalamnya dan terkesan menjadi lahan bisnis kepentingan. (vide Bukti P07- Berita Perubahan Warna Seragam Satpam Dari Masa Ke Masa, Berubah 3 Kali) 6.10. Mengingat bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan adanya frasa “Dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” & frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Akibatnya, hak Pemohon sebagai Anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) berpotensi dapat di kriminalisasi karena tidak adanya kepastian petugas satuan pengamanan berada bawah kementrian tenaga kerja atau di bawah kepolisian republik Indonesia, kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas-tugas satuan pengamanan dan kepastian duduk posisi sebagai Anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) secara spesifik karena berkaitan dengan kelangsungan kesejahteraan anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) yang menjadi profesi Pemohon. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan berlakunya Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat ( 1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 11 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi: (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 “(c) "Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa”. Dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c "Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. 8. Bahwa dengan adanya frasa “Dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” & frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c menciptakan anomali hukum, Mengaburkan makna "Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa” serta memberikan celah bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan monopoli usaha bidang jasa pengamanan termasuk pelatihan dan pendidikan serta menciptakan Kontradiktif kewenangan karena frasa “Dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” yang lebih tepat melegalkan atau Letterlijk Polri sebagai pengusaha swasta dalam bidang jasa pengamanan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme, netralitas, dan pembatasan kekuasaan dalam 12 negara hukum. Secara doktrin, penjelasan ini sudah melampaui kewenangan karena mengubah makna norma pokok di Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c menggeser norma pasal utama yang dimana di pasal utama mengatakan "Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa”. Yang dalam awal Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c "Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”, jika menduduki jabatan di luar kepolisian, namun persoalan muncul ketika Penjelasan dengan “Dan badan usaha di bidang jasa pengamanan”, & frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri memperluas bentuk-bentuk pengamanan swakarsa tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma, tetapi di sini penjelasan justru mengurangi kekuatan norma yang ada di Batang Tubuh Pasal 3 ayat (1) huruf c; "Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa”. 9. Bahwa oleh karena keberlakuan Penjelasan Pasal a quo yang tidak mempunyai kepastian, sehingga terjadi pula ketidakjelasan dari pelaksanaan Penjelasan norma pasal a quo serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait dengan penjelasan dalam aturan hukum tersebut maka hal ini memberikan celah bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memonopoli badan usaha jasa pengamanan dalam lingkupnya untuk kepentingannya secara definitif, Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Polri telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan kepastian Hal ini: Melanggar prinsip persamaan dan perlakuan yang adil [Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945]; dan Mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam mendapatkan kepastian di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 10. Norma ini secara substantif menciptakan “Ambiguitas” karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam monopoli usaha jasa pengamanan swasta, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat”, Hal tersebut juga menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil 13 yang ingin dan /atau sudah menjadi anggota satuan pengamanan termasuk Pemohon dan membuka ruang sempit dalam tata kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca Reformasi. 11. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Pemohon tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah berdampak pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini. III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mana ketentuan a quo selengkapnya berbunyi: A. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: (2) Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. B. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. C. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. A. Pasal 3 ayat (1 huruf c dan Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. 14 Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat- alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan- peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan- peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu: 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia; 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatighei dan bestuur); 4) Adanya peradilan tata usaha negara. Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Maka suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan. Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan 15 perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum. 2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat sebagai berikut: 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara; 2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya; 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka; 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Bentuk -Bentuk Pengamanan Swakarsa”. Dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c "Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian 16 Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pasal ini bersifat imperatif, namun oleh karena dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c adanya frasa “Dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” & frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri telah menimbulkan tafsir bahwa Badan usaha jasa pengamanan dan Satuan Pengamanan (SATPAM) adalah dibawah pengelolaan secara penuh oleh kepolisian Republik Indonesia, adapun faktanya bahwa semua yang bersentuhan dengan pengamanan swasta haruslah di bawah kendali kepolisian republik Indonesia, termasuk dengan pengamanan Perusahaan- perusahaan, pelatihan dan pendidikan serta perpanjangan KTA (kartu Tanda Anggota) yang aktualnya tidak memiliki fungsi dan imunitas, dan fakta nyata di lapangan bahwa status dari Satuan pengamanan adalah pekerja swasta yang mengikuti dan tunduk pada UU tenaga kerja, dengan adanya Frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Membuat SATPAM tunduk pada PERKAP DAN PERPOL yang di keluarkan oleh POLRI, yang seharusnya PERKAP dan PERPOL yang hanya untuk Internal kepolisian Republik Indonesia hal ini terjadi karena adanya potensi bisnis terselubung yang di paksa di legalkan untuk kepentingan karena pengaturan merupakan kewenangan Kapolri. Jelas hal diatas bertentangan dalam negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dimana Satuan Pengamanan (SATPAM) sebagai Fungsi “PEMBANTU” yang 17 menjalankan fungsi Kepolisian terbatas yang seharusnya bebas dari benturan kepentingan. Frasa “Dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” justru membuat masyarakat yang menjadi Anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) harus masuk melalui BUJP yang banyaknya di kendalikan oleh Polisi aktif dan Purnawirawan, hal tersebut terjadinya tumpang tindih- penegak hukum sekaligus pengusaha di luar kepolisian. 3. Bahwa secara gramatikal, kata “Dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” bersifat disjungtif, memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, norma ini tidak tegas “sebagai pembantu kepolisian terbatas” perangkapan kepentingan bagi anggota Polri, sehingga membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara tugas utama di Polri dan di luar Polri, terganggunya independensi dan netralitas Polri, sebagaimana diamanatkan SATPAM adalah “Pembantu Fungsi Kepolisian terbatas” dalam batang tubuh Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Polri dan jika hal tersebut terjadi maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma pokok dalam batang tubuh pasal yang justru menjabarkan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” bukan Polri Sebagai pengusaha swasta bidang jasa pengamanan. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c “Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa”. Dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c "Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir 18 gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Bahwa jika di analisis secara sistematik maka ditemukan adanya pergeseran makna dari norma sbb: Pasal 3 ayat (1) huruf c (Norma Tegas) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c (Norma longgar / kabur) Pasal Pokok menyatakan Bentuk - Bentuk Pengamanan Swakarsa Penjelasan membuka alternatif norma baru: Frasa: dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Frasa: Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Tabel Perbandingan Norma & Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia diatas membuka Peluang Benturan Kepentingan dimana SATPAM sebagai Fungsi Pembantu tugas Kepolisian, di satu kepolisian republik Indonesia bisa menjadi pengusaha yang melakukan Monopoli melalui BUJP yang berpotensi politis dan bertentangan dengan netralitas, sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam Penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP. 4. Bahwa dalam hukum tata negara Indonesia, penjelasan pasal tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengubah makna batang tubuh pasal, melainkan hanya berfungsi menjelaskan. Apabila penjelasan pasal mengandung norma baru atau memunculkan makna yang berbeda dari batang tubuhnya, maka penjelasan tersebut berpotensi 19 inkonstitusional, Hal yang dimaksud Pemohon Norma yang nyata- nyatanya telah terjadi pada praktiknya telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketidakpastian di hadapan hukum. 5. Bahwa Frasa “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” sangat besar di Kendali Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 1.300 Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan 3 Kali Lipat dari jumlah Polisi, Jumlah Satpam Tembus 1,6 Juta personnel satpam. (vide Bukti P08- Total Bujp & Personil Satpam Di Indonesia) 6. Bahwa Frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri” hal ini menciptakan kesewenang- wenangan dan benturan dengan UU Ketenagakerjaan, yang dimana hal tersebut menciptakan ketimpangan yang di artikan atau digambarkan pengelolaan Satuan pengamanan untuk strata kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, perpanjangan KTA dan sertifikasi di bawah naungan atau kendali POLRI, sedangkan faktanya satpam adalah pekerja mandiri/swasta yang tunduk kepada UU Tenaga kerja, di lain hal, hal tersebut terlihat pergantian seragam dalam jangka 5 tahun bisa berganti 3 (tiga) kali, dan perpanjangan KTA yang harus di bayar oleh pekerja swasta sejumlah Rp.75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan pembiayaan pendidikan dan pelatihan yang sangatlah mahal hingga ada yang mencapai Rp. 17.500.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan pembayaran penerbitan dan perpanjangan SIO (Surat Izin Operational) Badan usaha jasa pengamanan yang tidak dapat di uraikan karena tidak dapat di “akses” oleh Pemohon., Hal tersebut sebagian kecil yang di uraikan Pemohon ketimpangan karena penjelasan norma sebagaimana dimaksud. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam mengembangka diri, kesejahteraan dan pengakuan atas profesi. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal yang mengaburkan makna norma pokok dapat dinyatakan tidak 20 mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Putusan MK Nomor 27/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012). 7. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c memuat frasa “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” & frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri” Norma yang Kabur dan Multitafsir (Vague Norm) tanpa menyertakan batasan hukum yang jelas mengenai Batas dan jenis wewenang polri apa saja pengelolaan Pam Swakarsa. Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip lex certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi. Diskresi yang Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum. Ketentuan Norma pasal a quo jelas telah digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan para pejabat Polri untuk menjadi pengusaha aktif ter organisir. Berikut contoh polri pengusaha aktif terorganisir yang dimaksudkan Pemohon: 8. Bahwa karena berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c memuat frasa “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” & frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri”, banyaknya BUJP yang di kelola oleh perwira aktif yang secara tidak langsung pengamanan-pengamanan perkebunan kelapa sawit, tambang atau pun Objek Vital nasional lainnya yang seharusnya di kelola oleh pengamanan swasta/SATPAM., akan tetapi faktanya Makna norma tersebut menjadikan banyaknya POLISI yang menjadi penjaga dan bertugas di perusahaan tersebut berdalih karena membantu Pam Swakarsa. 9. Bahwa Pemohon memberikan contoh: “Kehadiran personel Brimob bersenjata lengkap kembali menjadi sorotan publik setelah mereka tampak melakukan patroli bersama sekuriti perusahaan PT Pasangkayu, anak perusahaan Astra Agro Lestari (AAL), di wilayah perkebunan sawit yang berada di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Sulawesi Barat.” Hal tersebut adalah contoh aktual nyata B. KETENTUAN NORMA PASAL A QUO DAN PENJELASAN PASAL A QUO HINGGA MEMBUAT POLISI MENJADI PENGUSAHA TER ORGANISIR. 21 terselubungnya kepentingan secara tidak langsung karena pemberlakuan norma Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c. (VIDE P09-Berita Brimob Kembali Jaga Kebun Sawit - Aparat Negara atau Pagar Korporasi) 10. Bahwa, karena berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c memuat frasa “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” & frasa “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri”, banyaknya ketimpangan karena menjadikan posisi SATPAM yang notabene adalah pekerja swasta yang harus tunduk pada aturan POLRI, hal ini pemohon uraikan ketimpangan antara SATPAM / POLRI / TNI / ASN sebagai berikut: A. PELATIHAN & PENDIDIKAN SATPAM Bahwa, Semua Pendidikan dan/atau pelatihan satpam atau calon satpam dilaksanakan oleh BUJP Pelatihan dengan biaya variatif Rp. 4.000.000-Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang sebagian masuk dalam PNBP yang berbanding terbalik dengan POLRI/TNI/ASN yang mendapatkan pendidikan/pelatihan gratis (tidak berbiaya), hal ini di ungkapkan oleh Bp Oegroseno (Ex WAKAPOLRI) yang mengatakan bahwa Negara masih meminta SATPAM. (Vide Bukti P10-Pendapat Bp Oegroseno (Ex Wakapolri) B. Perpanjangan KTA (Kartu Tanda Anggota) & Ijazah Satpam. Bahwa KTA SATPAM sendiri tidak bersifat permanen, karena kartu tersebut memiliki masa berlaku selama 3 tahun. Dan anggota satpam harus memperpanjang KTA satpam ketika sudah habis masa berlakunya. Karena kalau tidak diperpanjang, sesuai dengan Perpol No 4 Tahun 2020 Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2). 1. Anggota Satpam yang tidak memperpanjang KTA Satpam yang telah habis masa berlakunya sebelum1 (satu) tahun diberikan: a. peringatan tertulis pertama; dan b. peringatan tertulis kedua. 2. Anggota Satpam yang tidak memperpanjang KTA Satpam 22 yang habis masa berlakunya lebih dari1 (satu) tahun dikenakan sanksi tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota Satpam. Bahwa, biaya KTA Satpam masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri yang ditetapkan senilai Rp.75 ribu per KTA Satpam. Sedangkan untuk PNBP penerbitan ijazah satpam disahkan pemerintah senilai Rp.85 ribu per penerbitan (Sedangkan Faktanya Pendidikan Satpam Bisa Mencapai Rp.13.500.000 – Tiga Belas Juta lima ratus ribu rupiah)., dan di satu sisi SATPAM di haruskan ter sertifikasi GADA UTAMA dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang semakin membebani Anggota Satuan Pengamanan. (Vide Bukti P11-Biaya Pendidikan Satpam) C. KTA (Kartu Tanda Anggota) & Ijazah Satpam Tidak Memiliki Legalitas Hak Imunitas. Bahwa sekalipun anggota Satuan Pengamanan Memiliki KTA & IJAZAH SATPAM yang di keluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia tidak mengikat bagi petugas Anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) yang banyaknya anggota Satpam yng menjalankan tugasnya menangkap pencuri malah di penjarakan, hal ini bukti tidaknya Legal standing yang jelas terhadap Petugas Anggota Satuan Pengamanan semua itu terjadi karena pemberlakuan Norma pasal a quo. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor 003/PUU- IV/2006: Norma multitafsir bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena melanggar kepastian hukum. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008: Pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019: Norma kabur yang tidak dapat diuji pelaksanaannya harus ditafsirkan secara restriktif atau dibatalkan. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan “Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa”. Dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c "Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan 23 swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Jika dilihat dari frasa diatas maka setiap sendi badan usaha jasa pengamanan swasta di monopoli dan di anulir oleh kepolisian Republik Indonesia, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap Pengelolaan pengamanan swasta. Tanpa batasan dan kekuasaan yang jelas. Selanjutnya apabila tidak terdapat kepastian Anggota SATPAM di bawah kepolisian Republik Indonesia atau di bawah kementrian tenaga kerja (Kemennaker) yang memiliki hak peto dalam pengelolaan dan pengawasan tenaga kerja, jika tidak di perjelas maka berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip legalitas, asas netralitas, dan asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mengganggu independensi fungsi lembaga legislatif. 11. Bahwa, polemik berbenturan kepentingan karena muncul konflik kepentingan, karena ia disatu sisi sebagai Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara dan disatu sisi ia sebagai pengelola badan usaha jasa pengamanan (BUJP) pertanyaan yang paling 24 mendasar ialah ia apakah Kepolisian Republik Indonesia sudah boleh berbisnis dan masuk ranah swasta? Dan bagaimana pula pertanggung jawabannya. 12. Bahwa Satpam sangat dominan lebih banyak dibandingkan dengan personil TNI/POLRI. Yang mana sebagai pengamanan tentu memberikan kontribusi terhadap Negeri tercinta ini. A. Satpam itu sama halnya seperti TNI/POLRI, yang membedakan hanya di ruang lingkup pekerjaan yang terbatas dengan tanggung jawab lebih kepada tugas dari user/customer sesuai indikator kerja sama pengamanan yang disepakati bersama dengan pihak penyedia jasa Satpam dan stakeholder lainnya. B. Ditinjau dari banyaknya sumber daya Satpam di Indonesia, secara bisnis Satpam menjadi sasaran empuk dari pelaku bisnis yakni penyedia jasa Satpam untuk mencari keuntungan dengan regulasi ketenagakerjaan yang memanusiakan Satpam baik dari standar upah sampai dengan hal teknis lainnya. C. Siklus keuntungan penghasilan Satpam, meliputi aspek diantaranya “penyedia jasa Satpam sebagai pihak mempersiapkan Sumber daya Satpam, pengguna jasa Satpam sebagai pihak yang menilai rasa aman dan nyaman dilingkungan kerja dan Satpam itu sendiri sebagai alat untuk melakukan pengamanan di lingkungan kerja. D. Semunya menerima manfaat dan keuntungan dari “Seorang Satpam” terutama pemerintah sebagai penikmat pajak bulanan yang disumbangkan oleh para Satpam Indonesia melalui pajak atau gaji setiap bulannya yang dipotong secara otomatis. Penelusuran Sumbangsih Satpam: 13. Bahwa Satpam Indonesia “pada tahun 2025 sebanyak 1,6 Juta orang”. Jika dikalkulasikan dengan pembayaran upah UMK/UMP sebagai rata-rata nilai yang di tengah Rp.4.000.000 sebesar Rp C. SUMBANGSIH SATPAM UNTUK NEGARA, NASIB SATPAM DI PERTIMBANGKAN.? 25 6.400.000.000.000. / setiap bulannya. 14. Dari jumlah Rp 6.400.000.000.000. berapa % nya sudah tentu kenapa potongan pajak artinya hasil Jeri payah Satpam ikut serta membangun Negeri. Sekarang, sudah sangat jelas bahwa Satpam sebagai pahlawan pengamanan dilingkungan kerja terbatas yang bermanfaat untuk semua pihak baik dari diri sendiri, organisasi atau perusahaan tertentu, masyarakat umum, dan lain sebagainya. A. Secara logika dari jumlah Satpam 1,6 Juta Personnel Satpam dikalikan 20.000 (Dua puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Negara sebesar 32.000.000.000 (Tiga Puluh Dua Milyar ribu rupiah)/Per bulan, ini hanya hitungan kasar dan analisa dari Pemohon. B. Hitungan 32 miliar perbulan bagian analisa sementara dan dihitung menyesuaikan banyaknya jumlah personel Satpam dengan potongan 20 ribu setiap bulannya, sedangkan hitungan sebenarnya sudah pasti berbeda, karena sudah ditetapkan berdasarkan keputusan regulasi dari pemerintah. C. Jadi, sebetulnya sumbangsih Satpam yang mulia dan bermartabat ini, melebihi dari 32 miliar setiap bulannya. Oleh sebab itu, sudah waktunya Satpam diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan upah yang lebih “tidak hanya sebatas UMP/UMK saja” yang harusnya berada di bawah kementrian Tenaga kerja. Nasib dan Kondisi Satpam: 15. Bahwa, Satpam bukan cita-cita yang abadi melaikan batu loncatan karena mencari pekerjaan dan kebutuhan untuk hidup? Satpam hanya dipandang sebelah mata belum punya masa depan yang menjanjikan namun ada juga karir Satpam bagi yang minat belajar dan nasib nya lebih baik. 16. Bahwa, jika dilihat dari sumbangsih Satpam, seharusnya sudah waktunya Satpam sejahtera dengan pekerjaan yang menjanjikan artinya walaupun masih diatas UMK/UMP, setidaknya ada harapan untuk masa akan datang, harus ada pembeda antara profesi Satpam dengan profesi lainnya, hal ini harusnya statusnya “DI PERJELAS” 26 agar menciptakan kepastian hukum. #Satpam Profesi Mulia #Satpam Bermanfaat #Satpam GARDA NKRI #Satpam Berkontribusi 17. Bahwa Polri merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas melarang keterlibatan anggota Polri dalam kegiatan Usaha atau politik. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dijelaskan bahwa “Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa”. Dasar filosofis yang kuat: netralitas. Sebagai alat negara, Polri menjabarkan “Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa” harus tetap berada di luar tarik-menarik kepentingan usaha/politik. 18. POLRI dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c menyatakan “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip Trias Politica (pemisahan kekuasaan) dengan alasan bahwa Trias Politica adalah teori pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif: Berdasarkan uraian di atas apabila anggota Polri menjadi pengusaha yang mengurusi swasta, maka terjadi percampuran fungsi eksekutif dan legislatif yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, karena seseorang yang seharusnya melaksanakan hukum malah juga berperan dalam usaha politik. 19. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (legal certainty), dan prinsip non-arbitrariness (anti-kesewenang- wenangan). Teori negara hukum dari Friedrich Julius Stahl dan Hans Kelsen menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus berdasarkan hukum yang tertulis dan dapat 27 diuji baik secara yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 3 ayat ( 1) huruf c dan Penjelasan ayat (1) huruf c ini menjadi sangat krusial untuk mencegah pelampauan wewenang, diskresi Polri yang bisa berpotensi menjadi bentuk kekuasaan yang absolut atau tidak terkendali. 20. Bahwa dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan mendasar antara paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas publik (natural law theory). Jika tafsir terhadap pasal ini terlalu positivistik dan literal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas publik, dan HAM, maka tindakan yang diambil atas dasar tidak adanya ”dan badan usaha di bidang jasa pengamanan”. 21. Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c menggeser norma pasal utama yang dimana di batang tubuh pasal utama “Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”, namun persoalan muncul ketika Penjelasan frasa “dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.” memperluas makna tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma. Dan/atau bertentangan dengan azas pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan menyatakan “Dalam Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah 28 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 22. Bahwa ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengurusi dan komersialisasi usaha pengamanan swasta. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial dan mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dijamin oleh: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 23. Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur: “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.” 24. Bahwa Dengan demikian kejelasan struktur Satuan Pengamanan (SATPAM) yang di Monopoli oleh Kepolisian merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip Trias Politica, asas netralitas, serta norma hukum positif di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar undang- undang, tetapi juga mengancam integritas institusi dan merusak 29 kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam jangka panjang, toleransi terhadap pelanggaran seperti ini dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan melemahnya fungsi pengawasan dalam setiap kekuasaan. Oleh karena itu, pembenahan hukum dan penegakan sanksi atas pelanggaran ini harus menjadi prioritas dalam menjaga demokrasi yang berkeadilan dalam konteks konstitusional Indonesia. Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c "dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. & “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri”. Harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang Berbunyi: (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 25. Bahwa Norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c, karena bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI Tahun 1945”. 26. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 30 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “UUD NRI Tahun 1945” maka Pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat: IV. PETITUM 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa frasa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c "dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. & “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.” dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ATAU 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c "dan badan usaha di bidang jasa pengamanan” & “Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c: "Yang dimaksud dengan "bentuk- bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan Masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. 31 Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Profesi a.n Syamsul Jahidin 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Gada Utama dan Gada Pratama Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Satpam Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Suket telah mengikuti Pelatihan Investigasi PT. Jaga Nusantara Satu Tahun 2019; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Certifirate Of Sperialisation Syamsul Jahidin; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Satpam Menangkap Maling Malah di Penjara; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Perubahan Warna Seragam Satpam dari Masa ke Masa, berubah 3 kali; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Total Badan Usaha Jasa Pengaman dan Personil Satpam di Indonesia; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Brimob Kembali Jaga Kebun Sawit, Aparat Negara atau Pagar Korporasi; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pendapat Bapak Oegroseno (Ex Wakapolri); 13. Bukti P-13 : Fotokopi Biaya Pendidikan Satpam; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Permintaan Pasukan Apel Besar Pam Swakarsa 2025. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara 32 Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 3 ayat (3) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon 33 pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan Pemohon yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan Pemohon (posita) dan hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang tanggal 29 Oktober 2025, hlm. 24-27, hlm. 36-38, hlm. 43-44]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025, pukul 14.16 WIB, serta perbaikan permohonan pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025, pukul 12.47 WIB. Terhadap perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 13 November 2025 Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan karena Pemohon sebelumnya telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025. Terlebih, perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 November 2025 telah melewati jangka waktu perbaikan pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan [vide Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) PMK 7/2025]. Dengan demikian, perbaikan permohonan yang dipertimbangkan Mahkamah adalah perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025; [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK: “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. 34 Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun secara formal sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, antara lain, Mahkamah mendapatkan fakta, yakni permohonan Pemohon pada bagian uraian kewenangan Mahkamah, Pemohon menyebutkan menguji norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 [vide perbaikan permohonan Pemohon, hlm. 3-4]. Sedangkan pada bagian kedudukan hukum, Pemohon menyebutkan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 14]. Selanjutnya pada Petitum, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan fakta tersebut, Pemohon tidak cermat menyusun permohonan a quo karena mencantumkan norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang berbeda dengan norma yang dimohonkan dalam petitum, yaitu memohon untuk menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan dalam 35 penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, yang sebenarnya dimaksud oleh Pemohon untuk diuji. Bahwa selain fakta di atas, pada bagian uraian perihal alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, setelah dicermati semua bangunan argumentasi yang menjelaskan ihwal pertentangan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 tidak terdapat uraian yang memadai berkenaan dengan pertentangan dimaksud. Misalnya, dari semua dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 yang didalilkan dalam permohonan, Pemohon memang berupaya untuk menguraikan alasan-alasan pertentangan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu dengan cara mengutip sejumlah pendapat pakar berkenaan dengan unsur-unsur negara hukum [vide Permohonan hlm. 15-17]. Namun demikian, pendapat-pendapat ahli tersebut tidak dikorelasikan dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 sehingga dapat menjadi dasar bangunan argumentasi yang kuat yang menunjukkan pertentangan dengan prinsip negara hukum yang dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, misalnya, Pemohon berupaya menjelaskan ihwal fungsi “pembantu” [vide Permohonan hlm. 19] dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002, setelah Mahkamah membaca secara saksama, ternyata tidak terdapat kata “pembantu” dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 a quo. Terlebih, Pemohon menguraikan ihwal fungsi pembantu yang menjalankan fungsi kepolisian harus bebas dari benturan kepentingan. Masalahnya, bagaimana menjelaskan dan menerima argumentasi tersebut apabila diletakkan dalam dasar pengujian terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa masih berkenaan dengan dasar pengujian, selain menggunakan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon juga menggunakan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian dalam menilai masalah konstitusionalitas Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002. Namun demikian, setelah membaca secara saksama, Mahkamah tidak mendapatkan argumentasi hukum yang cukup memadai yang menguraikan pertentangan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahkan dalam beberapa penjelasan, Pemohon justru terjebak dalam penguraian 36 kasus konkret, yang dalam batas-batas tertentu seperti menguraikan kedudukan hukum (legal standing). Padahal kontestasi antara bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi hal yang esensial dalam menilai masalah konstitusionalitas norma atau bagian tertentu dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan tidak terdapatnya uraian yang jelas dan memadai dalam alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan adanya pertentangan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 37 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.02 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur 38 ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan