PUU
Tahun 2026
194/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pemohon: Syafi’i Al Ma’ruf, S.H.
Tanggal Putusan: 2026-06-29T14:25:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 194/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
: Syafi’i Al Ma’ruf, S.H.
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
: Gg. Kibuyut Sengkok, RT/RW. 002/001,
Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan, Banten
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2026 memberi kuasa kepada
Syukur Destieli Gulo, S.H., Ainul Ghurri, S.H., M.H., Idalorita Daeli, S.H., dan Mutia
Dara, S.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada tim Advokat Bela
Rakyat, yang beralamat di Jalan RM. Harsono Dalam Nomor 4.A, Ragunan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
29 Mei 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Mei
2
2026,
berdasarkan
Akta
Pengajuan
Permohonan
Pemohon
Nomor
192/PUU/PAN.MK/AP3/05/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 29 Mei 2026 dengan Nomor 194/PUU-
XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juni
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman yang salah satu kewenangannya untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dasar kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, antara lain:
1.1. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”;
1.2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
1.3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi
Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
3
Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
1.4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13
Tahun 2022), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi”;
1.5. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah
perkara
konstitusi
yang
menjadi
kewenangan
Mahkamah
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi...”
Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) PMK No. 7 Tahun 2025 mengatur:
“Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengujian yang berkenan dengan materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang
dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945”.
2. Bahwa tentang kewenangan pengujian undang-undang dimaksud, adapun
dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b jo. Pasal 2 ayat (5) PMK No. 7 Tahun 2025
mengatur permohonan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan
dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-
undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945;
3. Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 2 UU 22/2001
sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 UU 6/2023, terhadap Pasal 33
ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
4
II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Berikutnya dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 7 Tahun 2025 mengatur:
“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga
negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan
sama;”
6. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa
hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 UU 22/2001;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-
III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007
(hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya,
Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji;
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi;
5
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c.
kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi;”
8. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak
konstitusional yang diatur dan dijamin oleh UUD NRI 1945, antara lain:
8.1. Hak untuk memperoleh kemakmuran sebesar-besarnya atas kegiatan
penyelenggaraan ekonomi yang berasaskan demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hak
tersebut sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 33 ayat (4) UUD
NRI 1945;
8.2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hal tersebut
sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945.
9. Bahwa Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional secara spesifik
6
dan aktual dengan berlakunya Pasal 2 UU 22/2001, karena:
9.1. Norma asas dalam Pasal 2 UU 22/2001 tidak menjamin hak Pemohon
untuk memperoleh kemakmuran yang sebesar-besarnya atas
penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana
tujuan
penyelenggaraan
ekonomi
nasional
yang
berasaskan
demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 33
ayat (4) UUD NRI 1945;
9.2. Norma asas dalam Pasal 2 UU 22/2001 melanggar hak konstitusional
Pemohon untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945, karena norma asas dalam Pasal 2 UU 22/2001
tesebut tidak menjamin tercapainya tujuan asas demokrasi ekonomi
yang diselenggarakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.
10. Bahwa, apabila Pasal 2 UU 22/2001 tetap dipertahankan, maka Pemohon
akan mengalami kerugian hak konstitusional secara terus menerus, yaitu
terlanggarnya hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin
dalam Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
11. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causa verband) antara kerugian
hak konstitusional Pemohon tersebut dengan berlakunya Pasal 2 UU
22/2001 sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 UU 6/2023. Sehingga
bila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian hak
konstitusional sebagaimana didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
III. ALASAN PERMOHONAN
UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Ekonomi:
12. Eksistensi UUD NRI 1945 dapat dilihat dalam dua hal, pertama, UUD NRI
1945 berkedudukan sebagai konstitusi politik. Kedua, UUD NRI 1945
berkedudukan sebagai konstitusi ekonomi. Kedudukan UUD NRI 1945
sebagai konstitusi ekonomi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD NRI
1945 yang diletakkan pada BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.
Pasal 33 UUD NRI 1945 berbunyi:
7
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi
dengan
prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.
13. Menurut Jimly Asshiddiqie, “Dari perubahan judul Bab XVI ini jelas dapat
diketahui bahwa corak UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi diperkuat dan
makin dipertegas, yaitu secara langsung dikaitkan dengan “Perekonomian
Nasional”. Dengan judul ini berarti, UUD 1945 menegaskan diri sebagai
konstitusi ekonomi, di samping merupakan konstitusi di bidang politik.
Sebagai konstitusi di bidang ekonomi, tentu harus ditempatkan dalam
kedudukan yang paling tinggi dalam sistem kebijakan perekonomian
nasional. Semua kebijkan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk undang-
undang harus tunduk di bawah dan tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang dasar sebagai konstitusi ekonomi”;
14. Suatu undang-undang yang mengatur tentang kebijakan ekonomi namun
dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 tersebut dapat
dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Suatu kebijakan ekonomi yang
diatur dalam undang-undang, namun tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD
NRI 1945 harus dinyatakan inkonstitusional. Misalnya, UU 17/2012 (UU
Koperasi) yang dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan 28/PUU-XI/2013,
UU 7/2004 (UU SDA) yang dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan
Nomor 85/PUU-XI/2013, UU 20/2002 (UU Ketenagalistrikan) dinyatakan
inkonstitusional melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, dan lain-
lain. Undang-undang sebagaimana dinyatakan inkonstitusional tersebut
mengatur kebijakan ekonomi, namun dinilai bertentangan dengan Pasal 33
UUD NRI 1945.
8
Fakta Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi:
15. Bahwa UU 22/2001 disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November
2001. UU a quo berlaku sebelum pengesahan hasil amandemen ke-4 UUD
NRI 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002, dimana hasil amandemen ke-4
tersebut menghasilkan satu ketentuan penting yang merumuskan asas
perekonomian nasional dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
16. Bahwa UU 22/2001 sebagaimana diubah dalam Pasal 40 UU 6/2023
merupakan undang-undang yang mengatur kebijakan ekonomi di bidang
kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sebagaimana dasar pembentukan UU
a quo yang mengacu pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.
Selanjutnya dalam Konsideran Menimbang huruf a, b, dan c UU 22/2001
tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan:
a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya
kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang
kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis
tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas
vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan
penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus
dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat;
c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting
dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan
ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
Berdasarkan konsideran menimbang huruf a, b, dan c UU 22/2001 tersebut
di atas, maka dapat dikemukakan bahwa UU a quo merupakan pengaturan
kebijakan ekonomi di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dalam
upaya menjalankan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.
17. Mahkamah Konstitusi lewat pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor
002/PUU-I/2003
(halaman
211)
menyatakan:
“Menimbang
bahwa
9
konsideran “Menimbang” huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
menyatakan, “bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam
strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan
komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai
peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya
harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat”. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan, Pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat, selaku lembaga negara yang oleh Undang-
Undang
Dasar
diberi
kewenangan
membentuk
undang-undang,
berpendirian bahwa minyak dan gas bumi adalah cabang produksi yang
penting dan sekaligus menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh
karenanya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.
Berdasarkan
Konsideran
Menimbang
huruf
b
UU
22/2001
dan
pertimbangan Mahkamah pada Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tersebut di
atas, ditegaskan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya
alam strategis tidak terbarukan, komoditas vital atau cabang produksi yang
menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga dikuasai oleh negara, dan
pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor
3/PUU-VIII/2010 menyatakan: “Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD
1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran
utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan, atau
pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya” [vide paragraf [3.15.4], hal. 158 Putusan Mahkamah Nomor
3/PUU-VIII/2010).
Pertimbangan dalam putusan a quo dikutip kembali dalam Putusan Nomor
36/PUU-X/2012, Mahkamah menyatakan “Dalam putusan Mahkamah
Nomor
3/PUU-VIII/2010,
tanggal
16
Juni
2011,
Mahkamah
mempertimbangkan bahwa, “...dengan adanya anak kalimat “dipergunakan
untuk
sebesar-besar
kemakmuran
rakyat”
maka
sebesar-besar
kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam
10
menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...” (vide paragraf
[3.15.4] hal. 158 Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). Apabila
penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan
dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna
konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan
penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak
memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi
negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di
sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran
atas sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria
konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan
negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat” [vide hal. 100, Putusan Nomor 36/PUU-X/2012];
18. Oleh karena UU 22/2001 sebagaimana diubah dalam Pasal 40 UU 6/2023
berisi kebijakan ekonomi nasional bidang minyak dan gas bumi, maka
semua kebijakan yang dituangkan dalam UU a quo harus tunduk di bawah
dan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945. Penting juga
dipertegas bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam
strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan
komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu
undang-undang minyak dan gas bumi harus menjamin agar minyak dan gas
bumi tersebut dapat dikelola secara maksimal untuk memberikan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Putusan Penting Hasil Uji Materiil UU 22/2001 dan Implementasinya:
19.
Bahwa terdapat 2 (dua) putusan penting atas pengujian UU 22/2001, yakni
Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012.
Putusan a quo sama-sama mengandung tafsir konstitusional Mahkamah
yang semestinya di implementasikan dengan baik oleh pembentuk undang-
undang atau pemerintah. Menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011,
materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: d. tindak
lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau;
20. Bahwa
Mahkamah
dalam
Putusan
Nomor
002/PUU-I/2003
telah
11
memberikan pertimbangan hukum atau tafsir konstitusional tentang
penetapan harga minyak dan gas bumi. Pertimbangan hukum tersebut
berbunyi:
“6. Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diserahkannya
harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang a quo,
di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau
yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan
kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan
harga BBM di setiap negara di mana Pemerintah ikut mengatur harga
BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap
negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO.
Terhadap dalil Para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat
bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga
haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi
yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah
dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan
harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar.
Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang a quo mengutamakan
mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah
sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak
menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat
memakan yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan
Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat
tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang
sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;” [vide Putusan No.
002/PUU-I/2003, halaman 227].
21. Bahwa melalui putusan a quo Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (2) dan
ayat (3) UU 22/2001 inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Pasal a quo terkait aturan kebijakan penetapan harga minyak dan
gas bumi. Menurut putusan a quo, seharusnya harga BBM dan harga gas
bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan
mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar;
22. Bahwa putusan a quo tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh
pembentuk undang-undang atau Pemerintah. Sebagai tindak lanjut putusan
a quo, Pemerintah telah mengeluarkan PP 30/2009 berbunyi “Harga Bahan
Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah.”.
Selanjutnya berdasarkan Kepmen ESDM Nomor: 62.K/12/MEM/2020, dan
12
Kepmen Nomor: 245.K/MG.01/MEM.M/2022, harga bahan bakar minyak
dan gas bumi dalam negeri ditetapkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin
Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, yang harganya mengacu pada harga
minyak global atau Mean of Platts Singapore (MOPS). Hal tersebut jelas
tidak sejalan dengan Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang mengharuskan
Pemerintah menetapkan secara mandiri harga BBM dalam negeri.
Pelaksanaan Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 juga berdasarkan Peraturan
Pemerintah, sehingga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU
12/2011;
23. Bahwa dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, dengan amar berbunyi:
1.
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya:
1.1. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44,
Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal
63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44,
Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal
63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
1.3. Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa
“melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa
“berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana”, dan dalam
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13
1.4. Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa
“melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa
“berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana”, dan dalam
Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana”, dan dalam Pasal 49
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
1.5. Seluruh hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam
Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.6. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi
dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai
diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal
tersebut;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
24. Bahwa melalui Putusan No. 36/PUU-X/2012, Mahkamah telah membatalkan
seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Badan Pelaksana Minyak dan Gas
Bumi yang berakibat pada pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas
Bumi. Namun Mahkamah memerintahkan agar fungsi dan tugas minyak dan
gas bumi dilaksanakan oleh Pemerintah cq. Kementerian terkait, sampai
diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut;
25. Bahwa pada kenyataannya pembentuk undang-undang belum juga
membentuk undang-undang sebagaimana dimaksudkan oleh Mahkamah
tersebut. Pengabaian terhadap putusan Mahkamah menimbulkan dampak
pelanggaran terhadap hak konstitusional seluruh masyarakat Indonesia
(termasuk di dalamnya Pemohon), yaitu untuk memperoleh kepastian
hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945;
14
26. Bahwa kedua putusan tersebut dapat menjadi alasan untuk mendorong
pembaharuan hukum atas UU 22/2001 sebagaimana diubah melalui Pasal
40 UU 6/2023, sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas
bumi dapat dilaksanakan secara konstitusional.
Pertentangan Dengan Batu Uji:
Pasal 2 UU 22/2001 Bertentangan Dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945.
27. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur: “Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.”
Dalam sejarah amandemen UUD NRI 1945, asas demokrasi ekonomi dalam
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut merupakan hasil amandemen ke-
4 (empat) yang disahkan pada 10 Agustus 2002. Sebelum amandemen ke
4 (empat) dimaksud, frasa “demokrasi ekonomi” kian disebutkan dalam
Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi:
“Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi
dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan
anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan,
bukan
kemakmuran
orang-seorang.
Sebab
itu
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah
koperasi.
Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran
bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus diakui oleh
negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang
berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang
banyak boleh ada di tangan orang-seorang.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi
adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Berdasarkan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, demokrasi ekonomi
dapat dimaknai sebagai perekonomian yang diselenggarakan atas nama
kepentingan seluruh anggota masyarakat, dimana perekonomian tersebut
bertujuan untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat.
15
28. Bahwa pada amandemen ke-4 UUD NRI 1945 yang disahkan pada tanggal
10 Agustus 2002, demokrasi ekonomi tersebut dimuat sebagai materi Pasal
33 ayat (4) UUD NRI 1945 dan disebut sebagai asas demokrasi ekonomi.
Berbeda dengan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, asas demokrasi ekonomi
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945
berkelengkapan 6 (enam) prinsip, yaitu kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
29. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut merupakan landasan
konstitusional penyelenggaraan ekonomi nasional, maka setiap kebijkan
ekonomi yang dituangkan dalam bentuk undang-undang harus tunduk di
bawah dan tidak boleh bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi
sebagaimana dirumuskan dalam pasal a quo. Atau secara argumentum a
contrario, suatu ketentuan dalam undang-undang yang mengatur kebijakan
ekonomi namun tidak berasaskan demokrasi ekonomi, bertentangan
dengan UUD NRI 1945.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam pertimbangan
hukum pada Putusan Nomor 61/PUU-XXIII/2025, menyatakan: “...perlu
Mahkamah tegaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 selengkapnya menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.” Ketentuan tersebut merupakan dasar penerapan demokrasi
ekonomi yang mengandung sejumlah prinsip yang harus dipenuhi, yaitu
prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi berkeadilan, prinsip berkelanjutan,
prinsip berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” [vide Putusan Nomor 61/PUU-
XXIII/2025, hal. 39, Poin [3.11.2]].
30. Bahwa sistem ekonomi yang berasaskan demokrasi ekonomi adalah sebuah
sistem yang dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat, yaitu untuk
memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Sistem
ekonomi yang berasaskan demokrasi ekonomi bersifat kolektif, tidak
individualistik, dan tidak liberal, tidak bersifat mengejar keberhasilan material
16
dan kesejahteraan individu semata, melainkan kemajuan dan kesejahteraan
bersama. Basis material yang dimiliki dimanfaatkan untuk memajukan
kepentingan
dan
kesejahteraan
seluruh
rakyat
Indonesia
melalui
pengembangan kualitas hidup manusia serta memberikan akses yang adil
terhadap upaya pencapaiannya. Oleh karena itu, mekanisme kerja
demokrasi ekonomi harus mendahulukan kepentingan rakyat di atas
kepentingan individu/golongan atau pemilik modal demi terciptanya kondisi
kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan
pemerataan pembangunan dengan tetap menjaga persatuan bangsa.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor
85/PUU-XI/2013, menyatakan:
“Pandangan sebagaimana diuraikan di atas secara konstitusional
dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan,
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Ayat tersebut termasuk salah satu dari 3 (tiga)
ayat dari Pasal 33 UUD 1945 yang tidak diubah dalam perubahan UUD
1945 tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Menurut Mahkamah,
ketiga ayat dimaksud merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya
demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang terkait dengan
penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila keempat dan
sila kelima Pancasila. Terkait dengan sila kelima dasar negara,
implementasinya ke dalam ketentuan konstitusi yang termuat dalam
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak saja menunjuk sebagai dasar
negara, melainkan juga sebagai tujuan negara. Dengan perkataan lain,
sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai
dasar negara diimplementasikan dalam UUD 1945 mengenai
penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah dalam bentuk
demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Itulah sesungguhnya makna inti keadilan sosial,
yang juga diartikan sebagai masyarakat adil dan makmur.
Dalam perspektif tersebut maka demokrasi ekonomi adalah
demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai
pandangan
bangsa
Indonesia
yang
bersifat
kolektif,
tidak
individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional
disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan [vide Pasal
33 ayat (1) UUD 1945]. Dengan demikian maka penyelenggaraan
negara di bidang ekonomi sebagai upaya pencapaian keadilan sosial
sebagai tujuan negara haruslah didasarkan pada demokrasi ekonomi
yang memposisikan rakyat sebagai perseorangan dalam kerangka
kemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut maka sesungguhnya
negara dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana
bagi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial” [vide Putusan Nomor
85/PUU-XI/2013, hal. 134 s.d. hal. 135].
17
Masih berkaitan dengan makna dan nilai demokrasi ekonomi tersebut,
Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 51/PUU-
XX/2022, menyatakan:
“[3.12.1] Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan dan
cita-cita
pembentukan
negara
Indonesia
yaitu
menciptakan
masyarakat adil dan makmur. Cita-cita bangsa Indonesia ini, misalnya,
dijabarkan ke dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur terkait
penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting
dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, upaya
mewujudkan cita-cita bangsa juga mendasarkan pada falsafah
Pancasila yang dilakukan melalui sistem demokrasi, termasuk dalam
hal perekonomian, yaitu melalui sistem demokrasi ekonomi. Sistem
demokrasi ekonomi Pancasila berasaskan kekeluargaan dan dijiwai
oleh
semangat
gotong
royong
yang
dibangun
dalam
pilar
pembangunan ekonomi yang berorientasi keadilan, pemenuhan hak
sosial rakyat, kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat,
pemerataan pembangunan, dan menciptakan persatuan bangsa;
Sistem ekonomi Pancasila tidak bersifat mengejar keberhasilan
material dan kesejahteraan individu semata, melainkan kemajuan dan
kesejahteraan bersama. Basis material yang dimiliki dimanfaatkan
untuk memajukan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat
Indonesia melalui pengembangan kualitas hidup manusia serta
memberikan akses yang adil terhadap upaya pencapaiannya. Oleh
karena itu, mekanisme kerja demokrasi ekonomi Pancasila harus
mendahulukan
kepentingan
rakyat
di
atas
kepentingan
individu/golongan atau pemilik modal demi terciptanya kondisi
kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia dan menciptakan
pemerataan pembangunan dengan tetap menjaga persatuan bangsa”
[vide Putusan Nomor 51/PUU-XX/2022, hal. 77].
31. Bahwa penyelenggaraan ekonomi yang berasaskan demokrasi ekonomi
harus memenuhi sejumlah prinsip, yaitu prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Maka setiap kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam undang-undang
hanya dapat disebut berasaskan demokrasi ekonomi apabila mencirikan
atau memenuhi seluruh prinsip-prinsip asas demokrasi ekonomi tersebut.
Dalam buku berjudul “Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2002, Buku Lima, Edisi
Revisi” (Sekretariat Jenderal MPR RI 2010), beberapa pendapat para
perumus amandemen ke-4 (empat) UUD NRI 1945, tentang makna
18
demorasi ekonomi, antara lain:
Ansor Chlil (F-KB) menyatakan: “Masalah Pasal 33 ayat (4), pada
prinsipnya F-KB tidak terlalu mempermasalahkan rumusan Pasal 33
ayat (4) ini. Selama rumusan itu benar-benar membela dan memihak
kepada ekonomi kerakyatan. Kedaulatan ekonomi, rakyat harus
mendapatkan prioritas utama dalam konstitusi kita ini. Oleh karena itu,
Pasal 33 ayat (4) ini, sudah pas karena mengatur perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Tetapi,
meski demikian, rumusan Pasal 33 ayat (4) ini terlalu banyak memuat
prinsip-prinsip. Ada prinsip keadilan, ada prinsip kebersamaan, ada
prinsip efisiensi, ada prinsip keberlanjutan, ada prinsip berwawasan
lingkungan, ada prinsip kemandirian, ada prinsip keseimbangan, dan
ada prinsip kesatuan. Walhasil sekeranjang prinsip-prinsip ada di
Pasal 33 ayat (4) ini [halaman 265).
Mohammad Iqbal (F-UG), menyatakan “Yang pertama, yang
berkaitan dengan Pasal 33, khususnya ayat (4). Kami menghargai
bahwa penjelasan di dalam Pasal 33 yang lama diangkat ke dalam
pasal, tidak lagi di dalam penjelasan, khususnya berkaitan dengan
penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas
demokrasi ekonomi. Ini memberikan satu arahan pada kita semuanya
bahwa perekonomian yang akan dilaksanakan di negara ini adalah
ekonomi bagi kemakmuran seluruh rakyat yang melakukan aktivitas
ekonomi adalah rakyat, bukan pemerintah. Pemerintah berfungsi
sebagai regulator dan fasilitator, rakyatlah yang melakukan aktivitas
ekonomi (halaman 279).
Achmad Hafidz Zamawi (F-PG), menyatakan “Yang kedua, mengenai
ayat (4) Pasal 33. Penambahan ayat (4) ini sebetulnya didahului oleh
komitmen kita bersama bahwa kita tidak mengubah ayat (1), (2), dan
(3). Oleh karena kita menganggap bahwa ayat (1), (2), dan (3) itu
adalah ayat yang monumental yang disusun oleh the founding fathers
kita. Dan pada pokoknya, Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) menekankan
adanya demokrasi ekonomi, yakni kemakmuran bagi seluruh rakyat
Indonesia, bukan kemakmuran orang per orang. Oleh karena itu,
dijelaskan oleh ayat-ayatnya adalah cabang-cabang produksi yang
19
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
harus dikuasai oleh negara dalam pengertian dan atau diatur atau
dikelola oleh negara. Namun demikian, fraksi kami berpendapat bahwa
tidak semua serba dikuasai oleh negara dan bukan pula sepenuhnya
diserahkan kepada ekonomi pasar” (halaman 284-285).
(Sumber: https://share.google/QLWAvc9TiPgcsfT1A, diakses pada
tanggal 24 Juni 2026, pukul 00.16 WIB).
32. Bahwa Pasal 2 UU 22/2001 yang berbunyi “Penyelenggaraan kegiatan
usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang ini
berasaskan
ekonomi
kerakyatan,
keterpaduan,
manfaat,
keadilan,
keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, dan kesejahteraan
rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta
berwawasan lingkungan.” Pasal a quo dirumuskan dengan kalimat
“Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam
undang-undang ini berasaskan...”. Artinya, Pasal 2 UU 22/2001 merupakan
norma asas yang menjadi dasar seluruh kebijakan kegiatan usaha minyak
dan gas bumi yang diatur dalam UU a quo;
33. Bahwa Pasal 2 UU 22/2001 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4)
UUD NRI 1945, yang alasan-alasannya dapat diuraikan berikut ini:
Pasal 2 UU 22/2001 tidak berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang
dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945:
33.1. Secara historis, asas perekonomian nasional yang diatur dalam
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan hasil amandemen ke-4
(empat) UUD NRI 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus
2002. Sementara itu, asas penyelenggaraan kegiatan usaha minyak
dan gas bumi dirumuskan dalam Pasal 2 UU 22/2001 yang disahkan
dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001. Ini berarti,
ketentuan dalam Pasal 2 UU 22/2001 tersebut mendahului ketentuan
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.
33.2. UU 22/2001 sebagaimana diubah dalam Pasal 40 UU 6/2023
merupakan undang-undang yang mengatur kebijakan ekonomi di
bidang minyak dan gas bumi. Hal tersebut sebagaimana tercermin
20
dalam Konsideran Menimbang huruf a, b, dan huruf c UU a quo yang
berbunyi:
a. bahwa
pembangunan
nasional
harus
diarahkan
kepada
terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di
segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam
strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta
merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang
banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian
nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan
penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada
pertumbuhan
ekonomi
nasional
yang
meningkat
dan
berkelanjutan;
Sebagai undang-undang yang bermaterikan kebijakan ekonomi
nasional
di
bidang
minyak
dan
gas
bumi,
maka
asas
penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi mestinya
berasaskan demokrasi ekonomi sebagaimana Pasal 33 ayat (4)
UUD NRI 1945;
33.3. Bahwa asas penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi
yang diatur dalam Pasal 2 UU 22/2001 nyatanya tidak berasaskan
demokrasi
ekonomi
yang
berprinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD
NRI 1945;
33.4. Meskipun Pasal 2 UU 22/2001 tersebut disahkan dan diundangkan
sebelum amandemen ke-4 UUD NRI 1945, tentu saja dengan
memperhatikan Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945, yang
berbunyi “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih
tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
21
Undang Dasar ini.” Dalam buku berjudul “Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Tahun Sidang 2002, Buku Lima, Edisi Revisi” (Sekretariat Jenderal
MPR RI 2010, halaman 759), Ketua Rapat Amien Rais menyatakan:
“Aturan Peralihan pada Perubahan Keempat dirumuskan
dengan tujuan agar negara kita tetap berjalan sebagaimana
biasa karena tetap berlakunya segala peraturan perundang-
undang dan berfungsinya semua lembaga negara sebelum
diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kevakuman dan
kekosongan
hukum
dan
kelembagaan
selama
tengah
berlangsungnya proses pembentukan perundang-undangan
yang baru dan pembentukan lembaga negara yang baru
menurut Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dalam hal ini
Mahkamah
Agung
yang
melaksanakan
kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebelum lembaga itu dibentuk.”
(Sumber: https://share.google/QLWAvc9TiPgcsfT1A, diakses
pada tanggal 24 Juni 2026, pukul 00.16 WIB).
Artinya, dalam Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 tersirat
amanat agar undang-undang yang berlaku sebelum amandemen
UUD NRI 1945, segera dibentuk kembali dan disesuaikan dengan
hasil amandemen UUD NRI 1945. Aturan peralihan tersebut mutatis-
mutandis berlaku terhadap UU 22/2001, di mana UU a quo perlu
disesuaikan dengan rumusan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.
(Sumber: https://share.google/QLWAvc9TiPgcsfT1A, diakses pada
tanggal 24 Juni 2026, pukul 00.16 WIB).
33.5. Pada kenyataannya, terhadap UU 22/2001 belum juga dilakukan
penyesuaian dengan UUD NRI 1945, khususnya berkaitan dengan
norma asas yang diatur dalam Pasal 2 UU a quo, yang semestinya
dirumuskan dengan berpedoman pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945;
33.6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon menilai Pasal 2 UU
22/2001 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945.
Asas Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dalam
Pasal 2 UU 22/2001 tidak mencirikan prinsip Kemandirian:
22
33.7. Perekonomian
nasional
yang
berasaskan
demokrasi
harus
memenuhi
prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
33.8. Suatu undang-undang yang mengatur kebijakan ekonomi, namun
tidak berasaskan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 akan mengabaikan terpenuhinya
prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, salah satunya ialah prinsip
kemandirian;
33.9. Prinsip kemandirian menghendaki agar perekonomian nasioanl
diselenggarakan secara mandiri, agar tujuan demokrasi ekonomi,
yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai.
Dalam buku berjudul “Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2002, Buku
Lima, Edisi Revisi” (Sekretariat Jenderal MPR RI 2010, halaman
759), Ketua Rapat Nurdiati Akma (F-Reformasi), menyatakan:
“Mengenai Pasal 33 ayat Pasal 34 tentang Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Kami berpendapat bahwa
apa yang telah dibahas oleh PAH I, menambahkan dengan poin
4 dan poin 5. Dalam hal ini pada prinsipnya kami setuju, tetapi
kita sudah mengalami beberapa dekade Orde Lama, Orde Baru,
sampai terakhir. Saat ini kita masih sekali terkesan sangat
bergantung kepada bantuan luar negeri, seolah-olah kita ini
bukanlah suatu bangsa yang mampu untuk mandiri. Maka, kami
lebih cenderung untuk kalimat ini lebih difokuskan karena kalau
kami
membaca
ayat
(4)
“Perekonomian
nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dan
seterusnya.” Ini sulit sekali untuk kita melihat fokus apa yang
diinginkan
dan
kami
mengusulkan,
kiranya
bahwa
perekonomian nasional di sini adalah betul-betul kita inginkan
adalah ekonomi yang mandiri, demi terwujudnya kesejahteraan
yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Tentu saja di sini yang
difokuskan adalah bahwa bangsa kita sudah saatnya untuk
mandiri di dalam perekonomian.”
(Sumber: https://share.google/QLWAvc9TiPgcsfT1A, diakses
pada tanggal 24 Juni 2026, pukul 00.16 WIB).
33.10. Asas penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang
diatur dalam Pasal 2 UU 22/2001 telah mengabaikan prinsip
kemandirian tersebut. Karena pada kenyataannya, norma asas
23
tersebut telah menimbulkan praktik perekonomian pasar bebas, yaitu
legalisasi sistem ekonomi pasar bebas dalam menentukan harga
BBM dalam negeri, yang diserahkan kepada Badan Usaha
Pemegang Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi dengan mengacu pada
harga minyak global Mean of Platts Singapore (MOPS).
Kebijakan penentuan harga BBM semula diatur dalam Pasal 28 ayat
(2) dan ayat (3) UU 22/2001, yang berbunyi:
(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang
dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang
ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi
diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat
dan wajar.
(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial
Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.
Namun, dasar kebijakan penetapan harga minyak dan gas bumi
tersebut dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Nomor 002/PUU-
I/2003. Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada putusan a quo,
menyatakan:
“6. Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diserahkannya
harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan
usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2)
undang-undang a quo, di samping akan menimbulkan
perbedaan harga antar daerah/pulau yang, menurut para
Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan
sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga
BBM di setiap negara di mana Pemerintah ikut mengatur harga
BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi
nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk
dalam agenda WTO. Terhadap dalil Para Pemohon dimaksud,
Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah
dalam
kebijakan
penentuan
harga
haruslah
menjadi
kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang
penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.
Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam
menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang
ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3)
undang-undang a quo mengutamakan mekanisme persaingan
dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas
menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak
menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana
24
diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah
timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut
Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga
Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan
mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat
dan wajar. Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut
harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945” [vide
Putusan No. 002/PUU-I/2003, halaman 227].
Pertimbangan Mahkamah dalam putusan a quo sesungguhnya
menekankan pada kemandirian negara dalam hal ini Pemerintah
untuk menetapkan harga BBM dalam negeri. Putusan a quo menolak
kebijakan penentuan harga BBM yang diserahkan pada persaingan
usaha atau pasar bebas, sehingga Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU
22/2001 yang memungkinkan praktik yang demikian itu dinyatakan
inkonstitusional. Oleh karenanya Mahkamah menegaskan “...,
seharusnya harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi dalam
negeri
ditetapkan
oleh
Pemerintah
dengan
memperhatikan
kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan
mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Tafsir yang
demikian itulah yang menurut Mahkamah menjamin makna prinsip
demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4)
UUD 1945.
33.11. Akan tetapi, Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang menekankan
pada prinsip kemandirian tersebut justru diabaikan oleh Pemerintah.
Keputusan kebijakan Pemerintah justru memilih untuk melegalisasi
sistem pasar bebas dalam penentuan harga BBM dalam negeri, yaitu
dengan menerbitkan PP 30/2009, Keputusan Menteri Energi dan
Sumber
Daya
Mineral
Republik
Indonesia
Nomor:
62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan
Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin
dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan
Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, dan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor: 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan
25
Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Bensin dan Minyak Solar yang
disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Berdasarkan peraturan-
peraturan a quo, harga BBM dalam negeri ditetapkan oleh Badan
Usaha Pemegang Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi dengan
mengacu pada harga minyak global Mean of Platts Singapore
(MOPS).
Praktik penerapan sistem pasar bebas tersebut, yaitu sejak tanggal
18 April 2026, harga BBM dalam negeri yang disalurkan melalui
SPBU Pertamina mengalami lonjakan harga yang signifikan, yaitu:
- Pertamax Turbo: dari harga Rp13.100/liter naik menjadi
Rp19.400/liter.
- Dexlita: dari harga Rp14.200/liter naik menjadi Rp23.600/liter.
- Pertamina
Dex:
dari
harga
Rp14.500/liter
naik
menjadi
Rp23.900/liter.
(sumber: https://www.kompas.tv/ekonomi/665467/daftar-harga-bbm-
hari-ini-27-april-2026-pertamina-stabil-bp-naik-shell-langka, diakses
pada hari Minggu, 10 Mei 2026, pukul 19.23 WIB).
Perihal kenaikan harga BBM, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
menyatakan: “Kalau BBM itu kan untuk yang pemerintah atur adalah
BBM bersubsidi. Sementara untuk yang nonsubsidi, sesuai Peraturan
Menteri ESDM Tahun 2022, itu mengikuti harga pasar”;
“(Pertamax) Turbo itu kan buat orang kaya, orang-orang mampu
semua, RON 98. Kemudia solar yang CN 51 (Dexlite) itu kan
untuk orang mampu”;
(sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260420075946-
85-1349848/bahlil-ungkap-alasan-harga-bbm-nonsubsidi-naik,
diakses pada tanggal 18 Mei 2026, pukul 17.08 WIB).
Selanjutnya, pada tanggal 10 Juni 2026, BBM non-subsidi Pertamax
dan Pertamax Green juga mengalami kenaikan harga.
- Pertamax
(RON
92)
naik
dari
Rp12.000/liter
menjadi
Rp16.250/liter.
- Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900/liter menjadi
Rp17.000/liter.
Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green diputuskan
berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, dan dilakukan
26
sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan
perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.
(sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260610034237-
85-1367300/harga-pertamax-resmi-naik-jadi-rp16250-per-liter,
diakses pada tanggal 19 Juni 2026, pukul 20.51 WIB).
33.12. Ironinya, harga BBM produk domestik yang dijual dalam negeri juga
mengacu pada harga minyak global atau MOPS. Karena pada
kenyataannya, Indonesia menghasilkan pasokan BBM produksi
domestik (dalam negeri) sebanyak 600 ribu barel/hari. Meskipun
Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel/hari. Data tersebut
dikutip dari pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang
menyebutkan:
“..., saat ini konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta
barel per hari. Sementara produksi domestik baru sekitar 600
ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih perlu mengimpor
sekitar 1 juta barel minyak per hari.”
“Sekarang bensin itu kita impor. Total konsumsi kita hampir 39-
40 juta kiloliter. Dari situ produksi dalam negeri sebelum ada
RDMP Balikpapan itu sekitar 14,3 juta kiloliter”;
(Sumber: https://www.kompas.tv/ekonomi/663794/impor-bbm-
masih-1-juta-barel-per-hari-bahlil-ungkap-rusia-minat-bangun-
kilang-di-indonesia, diakses pada tanggal 19 Mei 2026, pukul
17.44 WIB).
Apabila harga BBM produk domestik yang dijual dalam negeri tetap
mengikuti harga pasar global, maka timbul pertanyaan konstitusional
tentang makna penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat
(3) UUD NRI 1945. Mahkamah dalam Putusan Nomor 36/PUU-
X/2012, menyatakan “Dalam putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-
VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan
bahwa, “...dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk
sebesar-besar
kemakmuran
rakyat”
maka
sebesar-besar
kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam
menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan
atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...”
(vide paragraf [3.15.4], hal. 158 Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-
VIII/2010). Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara
langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran
27
rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak
tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan
terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan
manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara
dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di
sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar
kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah,
kriteria
konstitusional
untuk
mengukur
makna
konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa
“untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” [vide hal. 100, Putusan
Nomor 36/PUU-X/2012];
Mekanisme
kerja
demokrasi
ekonomi
harus
mendahulukan
kepentingan rakyat di atas kepentingan individu/golongan atau
pemilik modal demi terciptanya kondisi kehidupan yang layak bagi
seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebagaimana harga BBM produk
domestik yang dijual dalam negeri mengikuti harga pasar global
tersebut adalah bukti nyata kalau kegiatan usaha minyak dan gas
bumi masih jauh dari harapan untuk menciptakan kesejahteraan
rakyat, tetapi lebih condong kepada keuntungan sebesar-besarnya
kelompok tertentu atau pemilik modal. Hal tersebut adalah kenyataan
pahit yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
33.13. Terabaikannya prinsip kemandirian dalam penetapan harga BBM
dalam negeri tersebut terjadi karena Pasal 2 UU 22/2001 disusun
tidak berasaskan demokrasi ekonomi yang berpinsip kemandirian
sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Oleh karena
itu, Pasal 2 UU 22/2001 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat
(4) UUD NRI 1945.
Asas Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dalam
Pasal 2 UU 22/2001 tidak mencirikan prinsip Efisiensi Berkeadilan:
33.14. Penyelenggaraan ekonomi nasional yang berasaskan demokrasi
ekonomi harus memenuhi prinsip efisiensi berkeadilan. Dalam buku
berjudul “Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Tahun Sidang 2002, Buku Lima,
28
Edisi Revisi” (Sekretariat Jenderal MPR RI), para perumus
amandemen ke-4 UUD NRI 1945 dapat ditemukan makna tentang
efisiensi berkeadilan tersebut, diantaranya:
Ketua Rapat Jakob Tibing menyatakan “... Efisiensi itu berkeadilan
dan efisiensi itu supaya jadi satu konsep. Kalau berdiri sendiri,
efisiensi bisa diartikan sesuatu yang akan bertentangan dengan
upaya-upaya usaha bersama. Karena jadinya menjadi sangat-sangat
oriented micro concept. Tapi begitu dia digandeng dengan keadilan,
dia menjadi suatu konsep yang lebih makro tentang keadilan”
(halaman 411).
Ketua Rapat Ahmad Hafiz Zamawi (F-PG), menyatakan: “Mengenai
keadilan, efisiensi, memang tidak ada yang dipertentangkan. Waktu
itu kami mengatakan, oke pembangunan ekonomi itu tidak hanya
adil. Kalau hanya adil nanti tidak efisien, karena itu harus efisien.
Pembangunan
ekonomi
itu
tidak
hanya
efisien,
itu
nanti
pertumbuhan, tetapi harus adil, harus berkeadilan, begitu. Karena itu
kita tempatkan itu sebagai satu prinsip-prinsip bersama koridor itu.
Jadi menurut pendapat fraksi kami tetap kepada hal yang ditulis.
Kalau memang ada perampingan maka perampingan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan itu tadi.”
(Sumber: https://share.google/QLWAvc9TiPgcsfT1A, diakses pada
tanggal 24 Juni 2026, pukul 00.16 WIB).
33.15. Berdasarkan kedua pendapat para perumus amandemen ke-4 UUD
NRI 1945 tersebut, maka tampak bahwa efisiensi berkeadilan
tersebut tidak dapat dimaknai secara terpisah, tetapi harus dipahami
dalam satu konsep, yaitu efisiensi berkeadilan. Suatu kebijakan bisa
saja efisien, tetapi bisa jauh dari rasa keadilan;
33.16. Bahwa asas penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi
yang diatur dalam Pasal 2 UU 22/2001 mengabaikan prinsip penting,
yaitu prinsip efisiensi berkeadilan. Pada kenyataannya, pengelolaan
minyak dan gas bumi bertentangan prinsip efisiensi berkeadilan,
karena penetapan harga BBM dalam negeri diserahkan kepada
Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga dan Gas Bumi, serta
penetuan harga BBM tersebut mengacu pada harga pasar global
29
atau MOPS. Penentuan harga BBM yang mengikuti harga minyak
global menciptakan ketidakadilan, karena tujuan sesungguhnya
penguasaan negara atas kekayaan alam adalah untuk menciptakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, fluktuasi harga
minyak global juga terus menambah beban APBN dalam menjaga
harga BBM Subsidi, sehingga menimbulkan masalah efisiensi
penggunaan APBN. Seperti harga BBM jenis Pertalite yang memiliki
harga sebesar Rp18.040/liter, membebani APBN untuk subsidi
sebesar Rp8000/liter.
Menyerahkan penetapan harga BBM dalam negeri kepada Badan Usaha Pemegang
Izin Minyak dan Gas Bumi, dan penentuan harga BBM dalam negeri yang mengacu
pada harga minyak global, berdampak pada ketidakpastian praktik penetapan harga
BBM. Misalnya, harga BBM Subsidi jenis Pertalite yang memiliki harga asli sebesar
Rp18.040, dibandingkan dengan harga BBM Non-Subsidi jenis Pertamax yang
memiliki harga Rp16.250. bagaimana mungkin BBM jenis Pertalite lebih mahal
ketimbang BBM Non-Subsidi jenis Pertamax? Padahal BBM Non-Subsidi jenis
Pertamax memiliki kualitas lebih bagus dari BBM Subsidi jenis Pertalite. Dan
mengapa Pemerintah tidak mensubsidi BBM jenis Pertamax saja, kalau ternyata
Pertamax memiliki kualitas lebih baik dan harga yang lebih murah dari Pertalite.
30
33.17. Berdasarkan
alasan-alasan
tersebut,
telah
ternyata
penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi nyatanya
melanggar prinsip efisiensi berkeadilan. Hal tersebut terjadi karena
kegiatan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi
mempedomani norma asas dalam Pasal 2 UU 22/2001, sementara
norma asas dalam Pasal 2 UU 22/2001 tersebut tidak berasaskan
demokrasi ekonomi yang berprinsip efisiensi berkeadilan.
34. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pasal 2 UU
22/2001 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, oleh
karenanya harus dinyatakan inkonstitusional.
PASAL 2 UU 22/2001 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD
NRI 1945.
35. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur: “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal a quo adalah jaminan
terhadap hak konstitusional Pemohon untuk kepastian hukum yang adil
dalam negara hukum.
Tentang makna kepastian hukum, Mahkamah dalam pertimbangan hukum
pada Putusan Nomor136/PUU-XXII/2024, menyatakan:
“[3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan
atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana
termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan)
sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan
dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, “kepastian
hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan
perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka
datanglah kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup
hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan
keadilan dan kemanfaatan kepasa seluruh warga masyarakat. Proses
pembentukan
peraturan
perundang-undangan
yang
baik
membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus
dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan
agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif
dalam
menciptakan tatanan
hukum yang berkeadilan,
tidak
diskriminatif dan melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu negara
hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk
memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten,
harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang
multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu
31
dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip
pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika
diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan
berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan
yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat
dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki
maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang
secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario,
sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak
memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat
(3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti
disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai
konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-
undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada
Mahkamah” [vide Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, hal. 48-49].
36. Bahwa, UU 22/2001 sebagaimana diubah dalam Pasal 40 UU 6/2023
merupakan undang-undang yang mengatur kebijakan ekonomi nasional.
Pada dasarnya, semua kebijkan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk
undang-undang harus tunduk di bawah dan tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dasar sebagai konstitusi ekonomi. Termasuk dalam
hal ini adalah penyelenggaraan ekonomi nasional yang berasaskan
demokrasi ekonomi dengan sejumlah prinsip yang harus terpenuhi, yakni
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional. Sejalan dengan ini, Mahkamah dalam
pertimbangan
hukum
pada
Putusan
Nomor
61/PUU-XXIII/2025,
menyatakan: “...perlu Mahkamah tegaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945 selengkapnya menyatakan, “Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.” Ketentuan tersebut merupakan dasar penerapan
demokrasi ekonomi yang mengandung sejumlah prinsip yang harus
dipenuhi, yaitu prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi berkeadilan, prinsip
berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” [vide Putusan
Nomor 61/PUU-XXIII/2025, hal. 39, Poin [3.11.2]];
37. Bahwa, dalam Pasal 2 UU 22/2001, yang berbunyi “Penyelenggaraan
kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang-undang ini
32
berasaskan
ekonomi
kerakyatan,
keterpaduan,
manfaat,
keadilan,
keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan
rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta
berwawasan lingkungan.” Pasal 2 UU 22/2001 tersebut adalah norma asas
yang ternyata tidak sesuai dengan asas ekonomi nasional yang dirumuskan
dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
Norma asas dalam Pasal 2 UU 22/2001 tersebut juga tidak mencerminkan
prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, yakni prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
kemandirian,
serta
dengan
menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Dengan adanya perbedaan antara asas penyelenggaraan kegiatan usaha
minyak dan gas bumi yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU 22/2001, dengan
asas demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI
1945, hal ini berarti penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi
tidak dijalankan berdasarkan semangat demokrasi ekonomi yang bertujuan
untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana
amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Lagi pula, dasar hukum
pembentukan UU 22/2001 sebagaimana dimuat pada bagian Mengingat
angka 1 UU a quo, ternyata tidak mencantumkan Pasal 33 ayat (4) UUD
NRI 1945.
Selain itu, Pasal 2 UU 22/2001 tersebut juga tidak dapat dilepas dari
eksistensi Tap MPR Nomor XV/MPR/1998, dimana Tap MPR a quo
merupakan salah satu dasar hukum terbentuknya UU 22/2001. Dalam Pasal
3 ayat (2) Tap MPR a quo, menyatakan “Pengelolaan sumber daya alam
dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggungjawab, transparan,
terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas
kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi. Selanjutnya dalam Pasal 7
Tap MPR a quo, menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.”
Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 merupakan dasar hukum pembentukan UU
22/2001, dimana pada bagian Mengingat angka 2 UU 22/2001,
mencantumkan Tap MPR a quo sebagai dasar pembentukan UU 22/2001.
Dengan demikian, Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 menjadi sandaran bagi
33
pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan dalam Pasal 2
UU 22/2001, yang mengatur azas penyelenggaraan kegiatan usaha minyak
dan gas bumi tersbut.
Namun demikian, dengan terbentuknya UU Pemerintahan Daerah (UU
23/2014), maka Tap MPR No. XV/MPR/1998 menjadi tidak berlaku dengan
sendirinya (kehilangan eksistensinya) sebagaimana asas lex posteriori
derogat legi priori, yang artinya peraturan yang baru mengesampingkan
peraturan lama.
Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 angka 3 Tap
MPR No. I/MPR/2003, yang berbunyi:
“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya undang-undang.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah,
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional
yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan
terbentuknya
Undang-Undang
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Hilangnya eksistensi Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentu saja
berpengaruh pada Pasal 2 UU 22/2001, sebagaimana pasal a quo disusun
dalam rangka melaksanakan Tap MPR Nomor XV/MPR/1998. Berdasarkan
hal tersebut, maka Pasal 2 UU 22/2001 telah kehilangan relevansinya (out
of date) karena Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 yang menjadi acuan
dirumuskannya ketentuan a quo sudah tidak berlaku. Dengan demikian,
Pasal 2 UU 22/2001 tersebut bertentangan dengan kepastian hukum
sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
38. Bahwa, Pasal 2 UU 22/2001 melanggar prinsip konsisten, koheren,
harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, karena ternyata asas yang
dirumuskan dalam Pasal 2 UU 22/2001 tersebut tidak disusun berasaskan
demokrasi ekonomi yang berprinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana
34
dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Maka Pasal 2 UU
22/2001 tidak menjamin kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
39. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah ternyata Pasal 2
UU 22/2001 sebagaimana diubah dalam Pasal 40 UU 6/2023 bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Demi
tegaknya marwah dan kepatuhan Pemerintah terhadap konstitusi UUD NRI
1945, dan untuk menjamin terlindunginya hak-hak konstitusional Pemohon
dan seluruh masyarakat Indonesia, maka sudah semestinya Pasal 2 UU
22/2001 sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 UU 6/2003 harus
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
IV. PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, mohon
kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus
permohonan Pemohon dengan amar:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah melalui Pasal 40
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan
alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7b, sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
35
Minyak dan Gas Bumi;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Ta hun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Print Out gambar tanggap layar artikel berita berjudul
“Daftar Harga BBM Hari Ini 27 April 2026: Pertamina Stabil, BP
Naik, Shell Langka”;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Print Out gambar tangkap layar artikel berjudul “Bahlil
Ungkap Alasan Harga BBM Nonsubsidi Naik”;
7.
Bukti P-7a
: . Fotokopi Print Out gambar tangkap layar artikel berjudul
“Impor BBM Masih 1 Juta Barel per Hari, Bahlil Ungkap Rusia
Minat Bangun Kilang di Indonesia”;
8.
Bukti P-7b
: Fotokopi Struk pembelian BBM jenis Pertalite dan BBM jenis
Pertamax.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
36
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4152, selanjutnya disebut UU 22/2001) sebagaimana telah diubah
dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023)
terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 51 ayat (1) UU
MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun
1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
37
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/
PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei
2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-
putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, sebagai berikut.
1. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian Pemohon adalah Pasal 2 UU
22/2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU 6/2023, yang
selengkapnya menyatakan sebagai berikut.
Pasal 2 UU 22/2001
“Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur
dalam undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan,
manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama
dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian
hukum serta berwawasan lingkungan.”
38
2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara
Indonesia [vide Bukti P-4] berprofesi sebagai wiraswata yang memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional secara spesifik dan
aktual akibat berlakunya norma Pasal 2 UU 22/2001 sebagaimana telah diubah
dengan Pasal 40 UU 6/2023 yang tidak menjamin hak Pemohon untuk
memperoleh kemakmuran yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan
kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana tujuan penyelenggaraan
ekonomi nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur
dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
4. Bahwa berlakunya norma Pasal 2 UU 22/2001 sebagaimana telah diubah
dengan Pasal 40 UU 6/2023 melanggar hak konstitusional Pemohon untuk
memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena
tidak
menjamin
tercapainya
tujuan
asas
demokrasi
ekonomi
yang
diselenggarakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diatur
dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam
menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat
menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide
Bukti P-4] berprofesi sebagai wiraswasta, yang memiliki hak konstitusional
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan
ini, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang berhak
mengajukan permohonan pengujian undang-undang sesuai dengan Pasal 51 ayat
(1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang.
Selanjutnya, dalam kaitan dengan uraian anggapan kerugian hak
konstitusional, Pemohon menguraikan hak konstitusional dimaksud dianggap
dirugikan secara aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial karena berlakunya
norma Pasal 2 UU 22/2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU 6/2023
karena tidak memberikan kepastian hukum atas pengelolaan minyak dan gas bumi
39
berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip, antara lain efisiensi berkeadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Namun,
setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan dalam
kaitan dengan uraian anggapan kerugian hak konstitusionalnya, telah ternyata
Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
bahwa hak konstitusional Pemohon dianggap dirugikan sebagai akibat berlakunya
norma Pasal 2 UU 22/2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU 6/2023
yang
dimohonkan
pengujian,
yang
mengatur
mengenai
asas
dalam
penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
Walakin, Pemohon mengajukan bukti [vide Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-7], namun bukti tersebut tidak meyakinan Mahkamah bahwa Pemohon
dalam menjalankan pekerjaan/profesinya sebagai wiraswasta mengalami atau
setidak-tidaknya berpotensi terkendala hak konstitusionalnya atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Dalam hal ini, bukti print out [vide Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7] yang diajukan
Pemohon tidak secara jelas menggambarkan dalam konteks apa tangkapan layar
artikel mengenai harga BBM dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon.
Padahal dalam persidangan telah diberikan penasihatan oleh Mahkamah untuk
memperjelas uraian kerugian hak konstitusional dimaksud [vide Risalah Sidang,
tanggal 11 Juni 2026, hlm. 20, hlm. 24-25, dan hlm. 28]. Oleh karena hal tersebut
tidak menjelaskan bahwa bukti-bukti dimaksud berkaitan dengan tidak terjaminnya
hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk memperoleh kemakmuran
yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi
sebagaimana tujuan penyelenggaraan ekonomi nasional yang berasaskan
demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945, yang berkorelasi dengan norma Pasal 2 UU 22/2001 sebagaimana telah
diubah dengan Pasal 40 UU 6/2023 yang dimohonkan pengujian.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan, Pemohon tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat
(causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau
potensial dialami Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 2 UU 22/2001
sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU 6/2023 yang dimohonkan
40
pengujian. Oleh karena itu, mengingat syarat-syarat anggapan kerugian hak
konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
serta putusan-putusan selanjutnya adalah syarat yang bersifat kumulatif maka
dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat kerugian hak konstitusional dimaksud,
dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki, dan oleh
karenanya tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan syarat-syarat
selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo,
namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2]
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
41
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni,
tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.25 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi
Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
42
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Wilma Silalahi
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 (halaman 211) menyatakan: “Menimbang bahwa 9 konsideran “Menimbang” huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan, “bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, selaku lembaga negara yang oleh Undang- Undang Dasar diberi kewenangan membentuk undang-undang, berpendirian bahwa minyak dan gas bumi adalah cabang produksi yang penting dan sekaligus menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan Konsideran Menimbang huruf b UU 22/2001 dan pertimbangan Mahkamah pada Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tersebut di atas, ditegaskan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan, komoditas vital atau cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga dikuasai oleh negara, dan pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan: “Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” [vide paragraf [3.15.4], hal. 158 Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). Pertimbangan dalam putusan a quo dikutip kembali dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah menyatakan “Dalam putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, “...dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam 10 menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...” (vide paragraf [3.15.4] hal. 158 Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” [vide hal. 100, Putusan Nomor 36/PUU-X/2012]; 18. Oleh karena UU 22/2001 sebagaimana diubah dalam Pasal 40 UU 6/2023 berisi kebijakan ekonomi nasional bidang minyak dan gas bumi, maka semua kebijakan yang dituangkan dalam UU a quo harus tunduk di bawah dan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945. Penting juga dipertegas bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu undang-undang minyak dan gas bumi harus menjamin agar minyak dan gas bumi tersebut dapat dikelola secara maksimal untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Putusan Penting Hasil Uji Materiil UU 22/2001 dan Implementasinya: 19. Bahwa terdapat 2 (dua) putusan penting atas pengujian UU 22/2001, yakni Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012. Putusan a quo sama-sama mengandung tafsir konstitusional Mahkamah yang semestinya di implementasikan dengan baik oleh pembentuk undang- undang atau pemerintah. Menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011, materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau; 20. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 telah 11 memberikan pertimbangan hukum atau tafsir konstitusional tentang penetapan harga minyak dan gas bumi. Pertimbangan hukum tersebut berbunyi: “6. Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diserahkannya harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) undang-undang a quo, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana Pemerintah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO. Terhadap dalil Para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang a quo mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;” [vide Putusan No. 002/PUU-I/2003, halaman 227]. 21. Bahwa melalui putusan a quo Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU 22/2001 inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal a quo terkait aturan kebijakan penetapan harga minyak dan gas bumi. Menurut putusan a quo, seharusnya harga BBM dan harga gas bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; 22. Bahwa putusan a quo tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pembentuk undang-undang atau Pemerintah. Sebagai tindak lanjut putusan a quo, Pemerintah telah mengeluarkan PP 30/2009 berbunyi “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah.”. Selanjutnya berdasarkan Kepmen ESDM Nomor: 62.K/12/MEM/2020, dan 12 Kepmen Nomor: 245.K/MG.01/MEM.M/2022, harga bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri ditetapkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, yang harganya mengacu pada harga minyak global atau Mean of Platts Singapore (MOPS). Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang mengharuskan Pemerintah menetapkan secara mandiri harga BBM dalam negeri. Pelaksanaan Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 juga berdasarkan Peraturan Pemerintah, sehingga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011; 23. Bahwa dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, dengan amar berbunyi: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya: 1.1. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia T
