194/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 194/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Imran Mahfudi Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Petua IV, Dusun Ujung Krueng Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 197/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 194/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 20 Oktober 2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 10 November 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 3. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, yang berbunyi “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga 3 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), menyebutkan: Ayat (1) : Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu. Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. Ayat (5) : Permohonan Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 7. Bahwa Permohonan a quo adalah permohonan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi Berwenang untuk mengadili permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa selanjutnya didalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak- hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4 3. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, menyebutkan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat, atau d. lembaga negara. 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Banda Aceh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-01) yang berprofesi sebagai Advokat (vide Bukti P-15) di mana saat ini menjadi Anggota Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor KTA 11.71.05.2006.000024 (vide Bukti P-14) dan Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Aceh masa bakti tahun 2021-2026 dengan jabatan Wakil Sekretaris (vide Bukti P-02) dan juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Aceh masa bakti 2022-2025 (vide Bukti P-03); 5. Bahwa sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Aceh, di dalam Pemilu Tahun 2024 yang lalu, Pemohon telah bekerja secara maksimal, dengan memanfaatkan seluruh energi dan jaringan yang dimiliki untuk meraih kemenangan elektoral bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Aceh, di mana hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan perolehan kursi PKB di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di mana dalam Pemilu Tahun 2019 PKB hanya mendapatkan 3 kursi, sedangkan dalam Pemilu 2024 PKB memperoleh 9 kursi; 6. Bahwa sebelum bergabung dengan PKB, Pemohon sebelumnya adalah Pengurus PDI Perjuangan, dengan jabatan sebagai berikut: Jabatan Tahun Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Aceh 2008 - 2010 Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh (vide Bukti P-04) 2010 - 2015 Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh (vide Bukti P-05) 2015 -2020 Pengurus Badan Bantuan Hukum (BBHA) DPP PDI Perjuangan (vide Bukti P-06) 2015-2020 5 7. Bahwa dari uraian di atas, Pemohon telah aktif di Partai Politik sejak Tahun 2008 hingga saat ini, lebih kurang dalam rentang waktu 17 tahun; 8. Bahwa dalam rentang waktu tersebut di atas, Pemohon telah beberapa kali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, yaitu Tahun 2009 sebagai Caleg DPRRI Dapil Aceh 1 dari PDI Perjuangan, Tahun 2019 Caleg DPRA Dapil Aceh 9 dari PDI Perjuangan, Tahun 2024 Caleg DPRA Dapil Aceh 9 dari PKB; 9. Bahwa sebagai pengurus partai yang aktif, Pemohon memiliki cita-cita atau keinginan untuk menjadi Ketua Partai, baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat, di mana cita-cita atau keinginan Pemohon tersebut, sangat sulit untuk diwujudkan bahkan hampir mustahil bisa diwujudkan jika masa jabatan ketua partai, baik di pusat maupun di daerah tidak ada pembatasan masa jabatan, karena akan sangat sulit untuk bersaing melawan ketua partai yang telah memegang jabatan 2 (dua) periode atau lebih, karena seluruh struktur dan elemen-elemen partai yang ada telah dalam kendali ketua partai yang sedang menjabat; 10. Bahwa di tahun 2026 nanti, Kepengurusan DPW PKB Aceh masa bakti 2021- 2026 akan berakhir, di mana Pemohon berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPW PKB Aceh masa bakti 2026-2031, di mana kemungkinan besar Pemohon akan melawan Ketua DPW PKB sekarang yang telah menjabat selama 3 (tiga) periode, sehingga hal tersebut membuat peluang Pemohon sangat kecil; 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 2/2008 yang menyebutkan bahwa anggota partai politik mempunyai hak memilih dan dipilih, dan hak tersebut juga diatur dalam Pasal 8 huruf f Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa; 12. Bahwa Pasal 8 huruf c Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa menyebutkan salah satu tujuan partai adalah mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlak mulia; 13. Bahwa sampai saat ini Pemohon telah menjadi anggota dan Pengurus DPW PKB Aceh selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, yaitu terhitung sejak tanggal 16 Januari 2021; 6 14. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa tidak mengatur syarat berapa lama menjadi pengurus untuk dapat dipilih menjadi Ketua DPW PKB, sehingga Pemohon meskipun baru 4 tahun 10 bulan menjadi pengurus, Pemohon memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Ketua DPW PKB Aceh; 15. Bahwa jika Pemohon terpilih sebagai Ketua DPW PKB Aceh Periode 2026- 2031, maka Pemohon akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PKB pada Muktamar PKB yang akan datang; 16. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa (vide Bukti P-10), tidak mengatur pembatasan masa jabatan ketua Partai, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga praktek yang berlangsung selama ini nyaris tidak ada pergantian Ketua Partai baik di tingkat pusat maupun di daerah; 17. Bahwa Pemohon pada tanggal 8 Agustus 2019, pernah mengajukan Permohonan Perselisihan sengketa internal partai kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan terkait dengan adanya pelanggaran terhadap AD/ART Partai dalam pelaksanaan Konferda V PDI Perjuangan Aceh Tahun 2019 (vide Bukti P-07 dan Bukti P-08) namun Permohonan tersebut tidak pernah diperiksa oleh Mahkamah Partai PDI Perjuangan sampai Pemohon sudah pindah partai; 18. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2020, Pemohon mendaftarkan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Banda Aceh yang teregister dengan Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Bna dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 06 Juli 2020 dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan perkara perselihan internal partai yang Pemohon ajukan belum diadili oleh Mahkamah Partai (vide Bukti P-09); 19. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 22 UU 2/2008 dan Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011; 20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, menyebutkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud 7 pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 21. Bahwa Pemohon selalu warga negara yang aktif dalam kepengurusan partai politik memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal berikut: a. Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. b. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. c. Pasal 28D ayat (3), yang menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 22. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU 2/2008 menyebutkan, “Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART”, di mana frasa dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART dalam pasal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang ingin menjabat sebagai ketua partai politik, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, karena frasa dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART dapat diartikan bahwa pimpinan partai politik dapat menjabat untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang telah dipilih secara demokratis dan diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga pengaturan yang demikian telah mengakibatkan peluang Pemohon untuk menjadi ketua partai politik baik tingkat provinsi maupun di tingkat pusat menjadi sangat kecil bahkan hampir mustahil terjadi; 8 23. Bahwa sebagai akibat penyerahan sepenuhnya mekanisme kepengurusan partai politik sesuai AD ART Partai Politik, partai politik secara sadar telah mendesain AD ART nya untuk memungkinkan seseorang menjabat sebagai ketua partai politik dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sehingga fakta yang demikian mengakibatkan tidak ada orang yang bisa bersaing dengan ketua partai yang telah lama menjabat, bahkan kenyataan yang terjadi di beberapa partai, nyaris tidak ada pengurus partai yang berani untuk mencalonkan diri untuk bersaing dengan ketua partai yang sedang menjabat; 24. Bahwa sebagai akibat dari menyerahkan sepenuhnya kepengurusan partai politik pada mekanisme AD ART Partai Politik, fakta menunjukkan bahwa mayoritas partai politik tidak pernah terjadi pergantian ketua, dan dikarenakan di level nasional berlaku demikian, hal serupa juga terjadi di banyak daerah; 25. Bahwa kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa telah dipegang oleh Bapak A Muhaimin Iskandar sejak tahun 2005 sampai sekarang (lebih kurang 20 tahun) dan sebagai akibat kepemimpinan yang sangat lama di DPP PKB, kepemimpinan DPW PKB Aceh telah dijabat oleh Bapak Irmawan selama 3 (tiga) periode dan kemungkinan besar akan mencalonkan diri kembali untuk periode 2026-2031, dalam posisi yang demikian, hampir tidak mungkin atau mustahil Pemohon bisa bersaing melawan ketua partai yang sedang menjabat sekarang, karena seluruh instrumen partai yang ada telah dapat dikendalikan, sehingga kondisi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, berupa hilangnya atau setidak tidaknya berkurangnya peluang Pemohon untuk bisa menjabat Ketua DPW PKB Aceh, sehingga hak-hak Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 telah dilanggar; 26. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat berlakunya ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol yang berbunyi “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”; 27. Bahwa akibat adanya frasa tidak tercapai dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 tersebut, upaya mencari keadilan yang pernah Pemohon lakukan pada tahun 2019 dengan mengajukan permohonan sengketa internal partai ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan (vide Bukti P-07 dan Bukti P-08) dan 9 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tahun 2020 tidak mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap materi permohonan yang pernah Pemohon sampaikan, yaitu terkait dengan adanya pelanggaran terhadap AD/ART Partai dalam pelaksanaan Konferda V PDI Perjuangan Aceh Tahun 2019 dikarenakan Mahkamah Partai PDI Perjuangan tidak mengadili permohonan yang Pemohon ajukan dan ketika Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri, Pengadilan menyatakan belum berwenang untuk mengadili, karena belum diadili oleh Mahkamah Partai (vide Bukti P-09); 28. Bahwa pengaturan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol tersebut, telah menjadi benteng bagi Partai Politik untuk menghambat hak anggota maupun pengurus partai politik yang ingin mencari keadilan ke Pengadilan, di mana Mahkamah Partai membiarkan saja permohonan yang diajukan oleh anggota maupun pengurus, seperti yang Pemohon alami, dan ketika diajukan ke Pengadilan Negeri, pengadilan akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena belum diadili oleh mahkamah partai, sehingga hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar; 29. Bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Republik Indonesia dan juga anggota dan pengurus partai politik dalam hal ini pengurus DPW PKB Aceh, perlu menegaskan bahwa dikarenakan Pemohon hanya sebagai pengurus partai ditingkat provinsi dengan jabatan sebagai Wakil Sekretaris tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk dapat mempengaruhi anggota DPR selaku pembuat undang-undang dari partai Pemohon, di mana kebijakan atau keputusan partai yang disuarakan oleh anggota DPR adalah Keputusan atau Kebijakan dari DPP Partai dan tidak melibatkan kepengurusan di tingkat wilayah atau provinsi, apalagi Pemohon bukan sebagai Ketua Partai di tingkat provinsi, di mana Pemohon tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan anggota DPR, sehingga menurut Pemohon, hak Pemohon tidak terhalang untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil atas undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XVI/2018 halaman 32-33 yang menyebutkan: “Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah 10 berpendapat karena Pemohon adalah anggota partai politik dan bukan pengurus pusat/inti, maka Pemohon tidak terhalang haknya untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu norma undang-undang yang ikut disusun oleh partai politik tempat pemohon bernaung”; 30. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon telah terbukti adalah anggota dan pengurus aktif Partai Politik yang memiliki keinginan dan cita-cita untuk menjadi Ketua Partai baik di level provinsi maupun di pusat serta pernah mengajukan permohonan sengketa internal partai ke Mahkamah Partai dan ke Pengadilan Negeri, sehingga menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan mengalami kerugian secara aktual dan potensial akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 22 UU 2/2008 dan Pasal 33 ayat (1) UU 2011, sehingga sudah selayaknya Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Permohonan Tidak Nebis In Idem 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 PMK 2/2025 yang menyebutkan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Pemohon pada laman Mahkamah Konstitusi, bahwa terhadap Pasal 22 UU 2/2008 belum pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan terhadap Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 telah pernah diajukan uji materiil dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 78/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada tanggal 31 Maret 2016 dengan amar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 3. Bahwa perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015 menggunakan batu uji tiga pasal dalam UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sedangkan permohonan a quo hanya menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa meskipun salah satu pasal yang dijadikan sebagai batu uji dalam perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015, adalah pasal yang sama dengan batu uji 11 permohonan a quo, yaitu Pasal 28D ayat (1), namun memiliki perbedaan alasan pengujian yang sangat mendasar, di mana dalam perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015, hal yang dipersoalkan adalah masih adanya ruang pengadilan negeri untuk mengadili perkara perselisihan internal partai, di mana hal tersebut dianggap tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (5) yang menyebutkan “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”, sedangkan permohonan a quo, justru untuk menegaskan atau memperjelas kapan pengadilan negeri berwenang atau dalam keadaan seperti apa pengadilan negeri sudah berwenang untuk mengadili sengketa internal partai politik, yang beririsan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) yang menyebutkan, “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari”; 5. Bahwa Pemohon dalam permohonan Nomor 78/PUU-XIII/2015, menganggap kerugiannya muncul karena pengadilan negeri masih bisa mengadili sengketa yang telah diputus oleh Mahkamah Partai, sedangkan permohonan a quo titik fokusnya justru untuk mencarikan jalan keluar agar terdapat kepastian hukum jika Mahkamah Partai tidak mengadili dan tidak mengeluarkan sebuah putusan atas sengketa internal partai, sehingga menurut Pemohon, terdapat substansi alasan yang berbeda bahkan bertolak belakang antara permohonan Nomor 78/PUU-XIII/2015 dengan permohonan yang Pemohon ajukan, memungkinkan untuk diajukan pengujian kembali kepada Mahkamah Konstitusi. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk menguji materi dari norma yang terkandung dalam UU 2/2008 dan UU 2/2011 dengan batu uji ketentuan UUD 1945 sebagai berikut: Pasal yang diuji Batu Uji Pasal 22 UU 2/2008 yang berbunyi, “Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui 1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan 12 musyawarah sesuai dengan AD dan ART” pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 2. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara ber hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 yang berbunyi, “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Alasan-Alasan Pengujian Frasa dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART dalam Pasal 22 UU 2/2008 1. Bahwa adanya frasa dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART dalam Pasal 22 UU 2/2008 dapat diartikan bahwa kepengurusan partai politik dapat dipilih untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang telah dipilih secara demokratis melalui musyawarah yang ditentukan dalam AD dan ART Partai, bahkan memungkinkan bagi partai politik untuk tidak membuat periodisasi masa jabatan, sepanjang hal tersebut diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga hal tersebut telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini adalah anggota atau pengurus partai politik untuk dapat dipilih sebagai pimpinan partai politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menempatkan segala warga negara (dalam hal ini anggota partai politik) bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan; 2. Bahwa frasa dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART telah membuka peluang bagi pimpinan partai politik untuk bisa menjabat seumur hidup, sepanjang hal tersebut diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga hal tersebut telah mengurangi hak warga negara dalam hal ini hak anggota partai sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, di mana sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan rekruitmen politik, posisi pimpinan partai politik sangat menentukan dalam pelibatan 13 seseorang dalam pemerintahan, baik untuk pengisian jabatan eksekutif, legislatif bahkan untuk yudikatif yang pengisiannya melalui fit and proper test di DPR; 3. Bahwa partai politik jika dilihat dari sisi cara pembentukannya adalah organisasi yang bersifat privat karena didirikan oleh sekelompok warga negara secara sukarela, namun jika dilihat dari sisi fungsi dan kewenangan yang dimiliki, partai politik merupakan lembaga atau badan publik, hal tersebut terlihat jelas dari fungsi partai politik diantaranya adalah untuk melakukan rekruitmen pengisian jabatan politik yaitu bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, bakal calon Anggota DPR dan DPRD serta bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditambah lagi partai politik juga mendapatkan pembiayaan dari negara baik dari APBN maupun APBD, sehingga status partai politik lebih tepat dikatagorikan sebagai badan publik; 4. Bahwa UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, telah mendefinisikan Badan Publik sebagai berikut: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”; 5. Bahwa jika dikaitkan dengan definisi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa partai politik adalah badan publik, bahkan di dalam Pasal 15 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara tegas disebutkan informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik, sehingga dapat dikatakan bahwa UU telah mengkatagorikan partai politik sebagai badan publik; 6. Bahwa sebagai badan publik, pengaturan terkait dengan kepengurusannya, terutama terkait dengan berapa lama seseorang bisa menduduki jabatan tersebut, harusnya diatur dalam ketentuan 14 perundang-undangan, karena pada jabatan tersebut juga melekat hak- hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi; 7. Bahwa Reformasi Tahun 1998 telah merubah tatanan kenegaraan kita, yang ditandai dengan terjadi beberapa kali perubahan Konstitusi dan salah satu rumusan konstutisi hasil perubahan tersebut adalah terkait dengan Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode; 8. Bahwa pasca pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam amandemen pertama UUD 1945, pengaturan jabatan- jabatan dalam pemerintahan tertentu juga telah dibatasi, diantaranya jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta kepala desa, bahkan teranyar Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan tanggal 31 Oktober 2022 menyatakan bahwa masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat hanya boleh untuk 2 (dua) periode; 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 menyebutkan bahwa “pembatasan masa jabatan diperlukan dalam rangka menyelenggarakan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan adalah spirit UUD 1945”; 10. Bahwa semangat pembatasan masa jabatan yang bergulir pasca Reformasi Tahun 1998, justru tidak terjadi pada Partai Politik, bahkan partai-partai yang lahir pasca reformasipun juga tidak membangun semangat pembatasan masa jabatan; 11. Bahwa kewenangan partai politik dalam ketatanegaraan kita sangatlah besar, hal tersebut jelas terlihat dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”; 12. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”; 13. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 15 diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya”; 14. Bahwa pengaturan Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tersebut menunjukkan begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki partai politik di mana untuk dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden satu satunya saluran hanya melalui Partai Politik, begitu juga untuk dapat menjadi Anggota DPR maupun DPRD hanya bisa dilakukan melalui partai politik, demikian juga untuk dapat dicalonkan sebagai pasangan calon kepala daerah, saluran utamanya adalah melalui Partai Politik, meskipun tersedia mekanisme jalur perseorangan; 15. Bahwa dengan pengaturan kewenangan yang langsung diberikan oleh Konstitusi sebagaimana disebut di atas, maka keberadaan partai politik haruslah dipandang sebagai bagian dari organ negara dalam arti yang lebih luas, atau organ yang bersifat Constitusional Importance yaitu lembaga negara yang bersifat independen yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam Undang- Undang Dasar 1945 yang memiliki kewenangan yang sangat besar, apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik, di mana tidak ada organisasi selain partai politik yang pembubarannya diputus oleh Mahkamah Konstitusi; 16. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XVI/2018 dalam pertimbangan hukumnya pada Paragraf 3.12.1 menyatakan, “Bahwa, pertama, secara normatif, partai politik merupakan organ yang memiliki urgensi konstitusional, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, partai politik ditegaskan sebagai peserta pemilu 16 untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pada saat yang sama, partai politik juga merupakan subjek yang berperan dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam posisi demikian, partai politik menjadi wadah sekaligus perantara bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan dan pemerintahan”; 17. Bahwa dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh partai politik, tentu secara langsung mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, atau dengan kata lain partai politik akan menentukan sejarah perjalanan bangsa ke depan, kualitas berbangsa dan bernegara ke depan akan sangat ditentukan oleh kualitas partai politik yang ada saat ini; 18. Bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik, telah menimbulkan staknasi kaderisasi partai politik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan begitu lamanya seseorang bisa menjabat sebagai ketua umum partai politik, diantaranya terjadi pada partai-partai berikut: Partai Ketua Umum Tahun Menjabat PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri 1999 s.d. sekarang (27 Tahun) PKB Muhaimin Iskandar 2005 s.d. sekarang (20 Tahun) Nasdem Surya Paloh 2013 s.d. sekarang (12 Tahun) Gerindra Prabowo Subianto 2014 s.d. sekarang (11 Tahun) PAN Zulkifli Hasan 2015 s.d. sekarang (10 Tahun) 19. Bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik tersebut juga telah berimplikasi pada tersentralnya kekuasaan pada satu orang dan bahkan partai politik telah identik dan seolah-olah dimiliki oleh satu orang tersebut, sehingga status partai politik sebagai badan publik telah terdegradasi; 20. Bahwa dalam kondisi yang demikian, AD ART partai, akan selalu mengikuti kehendak dan meneguhkan eksistensi dari ketua umum partai, sehingga forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik baik berupa kongres, muktamar atau musyawarah nasional atau sebutan lain, yang sejatinya untuk memilih ketua umum yang baru, hanya berfungsi untuk mengesahkan ketua umum yang telah lama menjabat; 21. Bahwa jika pengaturan terkait kepengurusan partai politik diserahkan sepenuhnya kepada partai politik sesuai dengan AD ART Partai 17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 2/2008, telah terbukti bahwa mayoritas partai-partai yang ada saat ini tidak akan melakukan pergantian ketua umum dan tidak akan membuat pengaturan dalam AD ART partainya terkait dengan pembatasan masa jabatan pimpinan partai baik di pusat maupun di daerah; 22. Bahwa fakta yang demikian, sejak diberlakukannya ketentuan Pasal 22 UU 2/2008, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kehendak mayoritas partai politik untuk melakukan pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik baik di pusat maupun di daerah, sehingga diperlukan pengaturan hal tersebut melalui ketentuan undang-undang untuk memaksa partai- partai melakukan pembatasan masa jabatan; 23. Bahwa jika di kaitkan dengan pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat, tentu pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik jauh lebih penting, mengingat kekuasaan yang dimiliki partai politik sangatlah besar dan berpengaruh secara langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi partai politik juga mendapatkan pendanaan dari negara maulaui APBN maupun APBD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Parpol; 24. Bahwa meskipun terdapat perbedaan antara organisasi advokat dengan partai politik, terutama berkaitan dengan fungsi organisasi, di mana organisasi advokat menjalankan fungsi untuk menyelengarakan pendidikan profesi, ujian profesi, pengangkatan, pengawasan, pembinaan termasuk memberikan sanksi bagi advokat, sedangkan partai politik, melaksanakan fungsi rekruitmen untuk jabatan-jabatan politik, namun dalam menjalankan fungsi tersebut terdapat kesamaan yaitu, menghasilkan orang-orang yang akan mengurusi kepentingan publik, di mana organisasi advokat melahirkan advokat sebagai penegak hukum, yang dalam melaksanakan tugasnya ikut diawasi oleh organisasi Advokat, sedangkan partai politik melahirkan para pejabat politik yang akan mengurusi kepentingan publik, dan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik, ikut dipengaruhi oleh partai politik tempat pejabat tersebut bernaung, apalagi jika dikaitkan dengan Pejabat Publik Anggota Legislatif baik DPR maupun DPRD, yang memungkinkan untuk diajukan 18 Penggantian Antar Waktu (PAW) jika tidak menjalankan kebijakan Partai Politik; 25. Bahwa dalam konteks Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, organisasi Advokat dan Partai Politik adalah termasuk dalam katagori sebagai Badan Publik, sehingga pembatasan masa jabatan yang telah diputuskan untuk organisasi advokat, sangatlah relevan untuk diterapkan pada partai politik; 26. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan tanggal 31 Oktober 2022 halaman 38-39, menyebutkan, “oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART, masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan orgasisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 27. Bahwa selanjutnya masih dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 halaman 39, Mahkamah Konstitusi menyebutkan, “pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, atau setidak-tidaknya dilakukan rotasi secara periodik (tour of duty) untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, undang- undang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk 19 memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat membuka kesempatan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945”; 28. Bahwa menurut Pemohon, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 sebagaimana disebut di atas, merupakan peneguhan atas pandangan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menyebutkan pembatasan masa jabatan adalah prinsip demokrasi dan spirit UUD 1945; 29. Bahwa menurut Pemohon, penerapan pandangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, sangatlah relevan untuk diterapkan pada organisasi Partai Politik, karena Partai Politik memiliki kekuasaan yang sangat besar dan kekuasaan yang besar tersebut adalah mandat langsung dari konstitusi. Alasan-Alasan Pengujian Frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 30. Bahwa selanjutnya Pemohon akan menguraikan alasan-alasan terkait pengujian ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 yang berbunyi, “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”; 31. Bahwa frasa tidak tercapai dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana tidak secara jelas apa maksud tidak tercapai tersebut, karena pada bagian penjelasan UU juga tidak terdapat penjelasan terkait Pasal 33, sehingga pemaknaan kata tidak tercapai tersebut menjadi berbeda beda, apakah yang dimaksud tidak tercapai jika sengketa internal partai sudah diadili oleh mahkamah partai, namun putusannya tidak memuaskan para pihak, atau apakah ketika mahkamah partai tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa, atau apakah ketika para pihak yang bersengketa menarik 20 diri dari upaya penyelesaian oleh mahkamah partai, atau juga termasuk apabila mahkamah partai tidak mengadili permohonan yang diajukan oleh anggota atau pengurus partai; 32. Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 UU 2/2011, memang terdapat kerancuan dalam penggunaan istilah penyelesaian perselisihan pada ayat (2) dan ayat (4), di mana pada umumnya makna penyelesaian perselisihan adalah suatu upaya untuk “mendamaikan” atau mencarikan win win solution bagi para pihak yang berselisih, sehingga jika konteksnya adalah “mendamaikan” para pihak, maka fungsi Mahkamah Partai adalah sebagaimana fungsi mediator dalam penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri, namun pemaknaan tersebut, menjadi tidak selaras dengan norma yang termuat pada ayat (5) yang menyebutkan bahwa putusan mahkamah partai, di mana jika Mahkamah Partai mengeluarkan sebuah putusan, maka mahkamah partai telah berfungsi sebagai lembaga semi peradilan (quasi peradilan), yang harus membuat suatu putusan atas permohonan yang diajukan oleh anggota atau pengurus partai politik, sehingga peran yang mana yang sebetulnya diinginkan oleh Pembuat UU pada mahkamah partai, apakah peran sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa, atau peran quasi peradilan sebagai lembaga pemutus, atau berfungsi untuk kedua-duanya, di mana output dari kedua peran tersebut tentunya berbeda, jika sebagai lembaga mediator output-nya adalah sesuatu kesepakatan, namun jika sebagai lembaga pemutus, maka output-nya adalah suatu putusan; 33. Bahwa sebagai akibat adanya dua peran tersebut, tentunya akan mempengaruhi secara langsung terhadap pemaknaan frasa “tidak tercapai”, di mana frasa tidak tercapai ini diawali dengan frasa “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32”, sehingga secara harfiah pemaknaan tidak tercapai ini lebih dekat dengan peran mahkamah partai sebagai mediator; 34. Bahwa dalam peran mahkamah partai sebagai mediator, sangat memungkinkan tidak ada produk yang dihasilkan oleh mahkamah partai, misalnya tidak ada kesepakatan para pihak, sehingga meskipun proses penyelesaian telah berlangsung, namun tidak ada titik temu diantara para 21 pihak, sehingga tidak ada suatu kesepakatan yang bisa dibuat, sehingga tidak ada produk dari mahkamah partai; 35. Bahwa tidak adanya produk dari mahkamah partai, juga bisa terjadi apabila mahkamah partai tidak berkeinginan menyelesaikan sengketa, baik menengahi para pihak yang bersengketa atau mengadili permohonan, sehingga dalam keadaan tersebut tidak ada produk dari mahkamah partai, namun yang menjadi persoalan, jika tidak ada produk mahkamah partai, upaya hukum apa yang bisa dilakukan terhadap sengketa internal yang tidak mau diselesaikan oleh mahkamah partai tersebut, tentunya adalah dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri; 36. Bahwa praktek peradilan terkait perselisihan partai yang terjadi selama ini, sepanjang belum ada keputusan Mahkamah Partai, maka pengadilan negeri menyatakan belum berwenang untuk mengadili perkara perselisihan partai politik; 37. Bahwa kondisi yang demikian, telah dimanfaatkan oleh Mahkamah Partai, untuk menghalangi hak anggota atau pengurus partai yang ingin mencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan cara membiarkan saja permohonan yang diajukan ke mahkamah partai dan tidak diperiksa dan putus, sehingga jikapun anggota atau pengurus partai mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, maka pengadilan akan menyatakan belum berwenang mengadili; 38. Bahwa meskipun di dalam Pasal 32 ayat (4) UU Parpol telah mengatur jangka waktu bagi Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari, namun pemaknaan 60 (enam puluh) hari tersebut, terkait jangka waktu mahkamah partai untuk mengadili sengketa internal partai, di mana dalam kondisi yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) tersebut, memang mahkamah partai berkehendak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi atas permintaan para pihak, namun dibatasi jangka waktunya yaitu selama 60 hari, tentu berbeda sekali dengan kondisi di mana mahkamah partai memang tidak berkehendak untuk menyelesaikan dan justru secara sengaja membiarkan permohonan yang diajukan oleh anggota 22 maupun pengurus partai, agar jika diajukan ke pengadilan negeri, pengadilan negeri menyatakan belum berwenang mengadili; 39. Bahwa dalam konteks yang demikian, menjadi sangat penting untuk menyatakan bahwa frasa “tidak tercapai” termasuk di dalamnya apabila mahkamah partai memang tidak berhendak untuk menyelesaikan perselisihan internal partai, karena jika tidak ada pemaknaan demikian, maka mahkamah partai, memiliki ruang untuk menghalangi hak anggota maupun pengurus partai untuk mencari keadilan, sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 40. Bahwa berdasarkan alasan-alasan beserta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, menurut Pemohon, sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. IV. PETITUM Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dipilih secara demokratis melalui musyawarah untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut- turut atau tidak berturut-turut sesuai AD dan ART”; 3. Menyatakan frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 23 Nomor 5189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak tercapai termasuk jika Mahkamah Partai tidak melakukan penyelesaian perselisihan”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran Mahfudi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 5369/DPP/01/I/2021 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Aceh Masa Bakti 2021-2026, beserta lampirannya bertanggal 16 Januari 2021; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Aceh Nomor 601/DPW- 11/01/XI/2022 tentang Penetapan Susunan Pengurus Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Aceh Periode 2022-2025, beserta lampirannya bertanggal 25 November 2022; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor 27-A/ TAP-DPD/DPP/VII/2011 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Aceh, beserta lampirannya bertanggal 15 Juli 2011; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 33/KPTS- DPD/DPP/III/2015 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi 24 Indonesia Perjuangan Provinsi Aceh, beserta dengan lampirannya bertanggal 19 Maret 2015; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 48/KPTS/DPP/X/2015 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beserta lampirannya bertanggal 17 Oktober 2015; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Permohonan Sengketa Internal Partai yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai PDI Perjuangan bertanggal 08 Agustus 2019; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Sekretariat DPP PDI Perjuangan bertanggal 08 Agustus 2019; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Bna tanggal 10 Juli 2020; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 14. Bukti P-14 Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Imran Mahfudi; 15. Bukti P-15 Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Imran Mahfudi. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 25 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) selanjutnya disebut UU 2/2008 dan frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) selanjutnya disebut UU 2/2011 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 26 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 27 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P- 1] yang berprofesi sebagai Advokat [vide Bukti P-15], Anggota Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor KTA 11.71.05.2006.000024 [vide Bukti P- 14], Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Aceh masa bakti tahun 2021-2026 dengan jabatan Wakil Sekretaris [vide Bukti P-2], dan juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Aceh masa bakti 2022-2025 [vide Bukti P-3]; 2. Bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian materiil oleh Pemohon dalam permohonan a quo, adalah frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 dan frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011, yang menyatakan sebagai berikut; Pasal 22 UU 2/2008 “Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART”; Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”; 3. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 28 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 4. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki cita-cita atau keinginan untuk menjadi Ketua Partai, baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat, jika Pemohon terpilih sebagai Ketua DPW PKB Aceh Periode 2026-2031, Pemohon akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PKB pada Muktamar PKB yang akan datang; 5. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang ingin menjabat sebagai ketua partai politik, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, karena frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART” dapat diartikan bahwa pimpinan partai politik dapat menjabat untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang telah dipilih secara demokratis dan diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga pengaturan yang demikian telah mengakibatkan peluang Pemohon untuk menjadi ketua partai politik baik tingkat provinsi maupun di tingkat pusat menjadi sangat kecil bahkan hampir mustahil terjadi; 6. Bahwa kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa telah dipegang oleh Bapak A Muhaimin Iskandar sejak tahun 2005 sampai sekarang (lebih kurang 20 tahun) dan sebagai akibat kepemimpinan yang sangat lama di DPP PKB, kepemimpinan DPW PKB Aceh telah dijabat oleh Bapak Irmawan selama 3 (tiga) periode dan kemungkinan besar akan mencalonkan diri kembali untuk periode 2026-2031, dalam posisi yang demikian, hampir tidak mungkin atau mustahil Pemohon dapat bersaing melawan ketua partai yang sedang menjabat sekarang, karena seluruh instrumen partai yang ada telah dapat dikendalikan, sehingga kondisi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, berupa hilangnya atau setidak-tidaknya berkurangnya peluang Pemohon untuk dapat menjabat Ketua DPW PKB Aceh, sehingga hak-hak Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah dilanggar; 29 7. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011, mengakibatkan upaya mencari keadilan yang pernah Pemohon lakukan pada tahun 2019 dengan mengajukan permohonan sengketa internal partai ke Mahkamah Partai PDI Perjuangan [vide Bukti P-7 dan Bukti P- 8] dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Tahun 2020 tidak mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap materi permohonan yang pernah Pemohon sampaikan terkait dengan adanya pelanggaran terhadap AD/ART Partai dalam pelaksanaan Konferda V PDI Perjuangan Aceh Tahun 2019 karena Mahkamah Partai PDI Perjuangan tidak mengadili permohonan yang Pemohon ajukan dan ketika Pemohon mengajukan ke pengadilan negeri, pengadilan menyatakan belum berwenang untuk mengadili, karena belum diadili oleh mahkamah Partai Politik [vide Bukti P-9]; 8. Bahwa Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011, telah menghambat hak anggota atau pengurus partai politik yang ingin mencari keadilan ke pengadilan, di mana mahkamah Partai Politik membiarkan saja permohonan yang diajukan oleh anggota maupun pengurus, seperti yang Pemohon alami, dan ketika diajukan ke pengadilan negeri, pengadilan akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) karena belum diadili oleh mahkamah Partai Politik, sehingga hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dilanggar. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan perihal kedudukan hukum di atas, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, anggota dan pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Aceh masa bakti tahun 2021-2026 dengan jabatan Wakil Sekretaris, dan juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Aceh masa bakti 2022-2025. Dalam permohonan a quo, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, berlakunya frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 dan frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon juga telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional 30 akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena norma pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan Pemohon. Kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud adalah pertama, karena tidak ada pangaturan yang membatasi masa jabatan ketua dan ketua umum partai padahal sebagai anggota PKB Pemohon bermaksud mencalonkan diri sebagai ketua DPW PKB Provinsi Aceh maupun Ketua Umum PKB pada Muktamar PKB yang akan datang. Kedua, adanya ketidakpastian hukum jika terdapat perselisihan dalam partai politik karena frasa “tidak tercapai” tidak jelas sehingga perlu diperjelas menjadi “tidak tercapai termasuk jika mahkamah Partai Politik tidak melakukan penyelesaian perselisihan”. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik tersebut mengakibatkan kepengurusan partai politik dapat dipilih untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang telah dipilih secara demokratis melalui musyawarah yang ditentukan dalam AD dan ART Partai, 31 bahkan memungkinkan bagi partai politik untuk tidak membuat periodisasi masa jabatan, sepanjang hal tersebut diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga hal tersebut telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini adalah anggota atau pengurus partai politik untuk dapat dipilih sebagai pimpinan partai politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik tersebut telah membuka peluang bagi pimpinan partai politik untuk dapat menjabat seumur hidup, sepanjang hal tersebut diatur dalam AD dan ART Partai, sehingga hal tersebut telah mengurangi hak warga negara dalam hal ini hak anggota partai sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, makna “tidak tercapai” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana tidak secara jelas apa yang dimaksud dengan “tidak tercapai” tersebut, karena tidak terdapat penjelasan pada bagian penjelasan dalam Pasal 33 UU 2/2011, sehingga pemaknaan kata “tidak tercapai” tersebut menjadi berbeda-beda, apakah yang dimaksud “tidak tercapai” jika sengketa internal partai telah diadili oleh mahkamah Partai Politik, namun putusannya tidak memuaskan para pihak, atau apakah ketika mahkamah Partai Politik tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa, atau apakah ketika para pihak yang bersengketa menarik diri dari upaya penyelesaian oleh mahkamah partai, atau juga termasuk apabila mahkamah Partai Politik tidak mengadili permohonan yang diajukan oleh anggota atau pengurus partai; 4. Bahwa menurut Pemohon, memang terdapat kerancuan dalam penggunaan istilah penyelesaian perselisihan pada ayat (2) dan ayat (4) UU 2/2011, di mana pada umumnya makna penyelesaian perselisihan adalah suatu upaya untuk “mendamaikan” atau mencarikan win win solution bagi para pihak yang berselisih, sehingga jika konteksnya adalah “mendamaikan” para pihak, maka fungsi mahkamah Partai Politik adalah sebagaimana fungsi mediator dalam penanganan perkara perdata pada pengadilan negeri, namun pemaknaan tersebut, menjadi tidak selaras dengan norma yang termuat pada ayat (5) UU 2/2011 yang menyebutkan bahwa putusan mahkamah Partai Politik, di mana jika mahkamah Partai Politik mengeluarkan sebuah putusan, maka mahkamah Partai Politik telah berfungsi sebagai lembaga semi peradilan (quasi peradilan), yang harus membuat suatu putusan atas permohonan yang diajukan oleh 32 anggota atau pengurus partai politik, sehingga peran yang mana yang sebetulnya diinginkan oleh pembuat undang-undang pada mahkamah Partai Politik, apakah peran sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa, atau peran quasi peradilan sebagai lembaga pemutus, atau berfungsi untuk kedua duanya, di mana output dari kedua peran tersebut tentunya berbeda, jika sebagai lembaga mediator output-nya adalah sesuatu kesepakatan, namun jika sebagai lembaga pemutus, output-nya adalah suatu putusan; 5. Bahwa menurut Pemohon, meskipun di dalam Pasal 32 ayat (4) UU 2/2011 telah mengatur jangka waktu bagi mahkamah Partai Politik untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari, namun pemaknaan 60 (enam puluh) hari tersebut, terkait jangka waktu mahkamah partai untuk mengadili sengketa internal partai, di mana dalam kondisi yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) tersebut, memang mahkamah Partai Politik berkehendak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi atas permintaan para pihak, namun dibatasi jangka waktunya yaitu selama 60 hari, tentu berbeda sekali dengan kondisi di mana mahkamah Partai Politik memang tidak berkehendak untuk menyelesaikan dan justru secara sengaja membiarkan permohonan yang diajukan oleh anggota maupun pengurus partai, agar jika diajukan ke pengadilan negeri, pengadilan negeri menyatakan belum berwenang mengadili; 6. Bahwa menurut Pemohon, menjadi sangat penting untuk menyatakan bahwa frasa “tidak tercapai” termasuk di dalamnya apabila mahkamah Partai Politik memang tidak berhendak untuk menyelesaikan perselisihan internal partai, karena jika tidak ada pemaknaan demikian, maka mahkamah Partai Politik, memiliki ruang untuk menghalangi hak anggota maupun pengurus partai untuk mencari keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dipilih secara demokratis melalui musyawarah untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan 33 hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sesuai AD dan ART”; 2. Frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak tercapai termasuk jika Mahkamah Partai tidak melakukan penyelesaian perselisihan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 November 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 34 Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal itu, telah ternyata Pasal 22 UU 2/2008 belum pernah diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah sedangkan Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 sebelumnya pernah diajukan permohonan pengujian melalui Permohonan Nomor 78/PUU-XIII/2015 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2016 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan masih adanya ruang pengadilan negeri untuk mengadili perkara perselisihan internal partai, di mana hal tersebut dianggap tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU 2/2011 yang menyebutkan “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”; Dalam permohonan a quo, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang sama dengan salah satu dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 78/PUU-XIII/2015. Namun demikian, dalam permohonan a quo, Pemohon memiliki alasan berbeda, yaitu menegaskan atau memperjelas kapan pengadilan negeri berwenang atau dalam keadaan seperti apa pengadilan negeri berwenang untuk mengadili sengketa internal partai politik, yang beririsan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU 2/2011 yang menyebutkan, “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari”; Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, norma Pasal 22 UU 2/2008 belum pernah diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah. Sementara itu, permohonan pengujian Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011, meskipun telah pernah diajukan dan telah diputus konstitusionalitasnya ke Mahkamah, namun oleh karena terdapat alasan permohonan yang berbeda, maka permohonan berkenaan dengan Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, secara formal permohonan a quo tidak terhalang oleh Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 untuk dapat diajukan permohonan konstitusionalitasnya kembali ke Mahkamah. 35 [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah. 1. Apakah frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai “dipilih secara demokratis melalui musyawarah untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut sesuai AD dan ART”, dan 2. Apakah frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai “tidak tercapai termasuk jika Mahkamah Partai tidak melakukan penyelesaian perselisihan”. [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan persoalan konstitusional frasa dari kedua norma yang didalilkan Pemohon tersebut, Mahkamah perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab [vide Konsiderans Menimbang huruf d UU 2/2008]. Berkenaan dengan hal tersebut, Penjelasan Umum UU 2/2008 menyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis dan berdasarkan hukum. Selain itu, UU 2/2008 telah mengakomodasi beberapa paradigma partai politik seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, yang menyangkut demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partai politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia, secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik 36 anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 [vide Pasal 1 angka 1 UU 2/2011]. Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna memperkuat dan mengefektifkan sistem pemerintahan presidensial. Untuk mencapai tujuan dimaksud, paling tidak dapat dilakukan 4 (empat) kondisi tertentu berkenaan dengan partai politik. Pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana. Kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel. Ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai politik yang demokratis dan akuntabel. Keempat, mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat [vide Penjelasan Umum UU 2/2011]. [3.12.2] Bahwa secara doktriner, keberadaan partai politik dalam sistem politik yang demokratis, merupakan salah satu infrastruktur politik yang di antaranya berfungsi memberikan masukan atau saran kepada suprastruktur politik, termasuk dalam pengambilan kebijakan. Semakin besar kontribusi infrastruktur politik kepada suprastruktur politik akan melahirkan kebijakan yang demokratis. Adapun tujuan dibentuknya partai politik untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara-cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya. Secara umum fungsi dari partai politik antara lain, yaitu a) sebagai sarana komunikasi politik. Kehadiran partai politik diharapkan menjadi sarana komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya; b) sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik berperan sebagai sarana mensosialisasikan politik. Sosialisasi politik dilakukan oleh partai politik antara lain pengenalan program partai politik kepada masyarakat dengan harapan dalam pemilihan umum anggota masyarakat yang telah memenuhi syarat hak pilih dapat memilih partai politik dimaksud; c) sebagai sarana perekrutan politik. Rekrutmen politik dimaksudkan selain menjadi pengurus partai politik juga untuk mengisi jabatan-jabatan publik; d) sebagai artikulator kelompok kepentingan. Ihwal ini, partai politik berfungsi untuk merumuskan, membuat dan menyampaikan tuntutan-tuntutan dari masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan untuk disampaikan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan; e) sebagai agregasi kepentingan. Dalam hal ini partai politik berperan menggabungkan sejumlah tuntutan dan keinginan dari berbagai kepentingan dalam masyarakat untuk diusulkan kepada pemerintah sebelum 37 pemerintah mengambil kebijakan; dan f) sebagai sarana pengatur konflik (conflict management). Dalam setiap partai politik, persaingan, dinamika, dan beda pendapat adalah hal yang wajar. Jika terjadi konflik, partai politik harus mengatasinya, misalnya melalui mahkamah Partai Politik. Keberadaan partai politik sebagai infrastuktur politik tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan infrastruktur yang lain. Infrastruktur politik yang berkembang di masyarakat dapat berupa kelompok kepentingan (interest groups), antara lain organisasi advokat, kelompok penekan (pressure groups), media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sekalipun organisasi advokat dikategorikan ke dalam interest groups dan bagian dari infrastruktur politik sama seperti partai politik, namun dari tujuan dan fungsinya berbeda dengan tujuan dan fungsi partai politik. [3.13] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal ihwal berkenaan dengan partai politik di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas pengujian frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam norma Pasal 22 UU 2/2008. Sebagaimana didalilkan Pemohon, frasa dimaksud dikaitkan Pemohon dengan tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan kepengurusan partai politik, yang dalam permohonan a quo tidak adanya pembatasan dimaksud dikaitkan dengan pembatasan periodisasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Dalam hal ini, berkenaan dengan periodisasi masa jabatan pimpinan advokat, Mahkamah pernah mempertimbangkan dan memutus norma terkait dengan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022. Dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.13] sampai dengan Paragraf [3.16] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 menyatakan, antara lain: [3.13] Menimbang bahwa pada prinsipnya advokat bertatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003. Secara doktrinal penegak hukum merupakan aparat yang berhubungan, salah satunya dengan masalah peradilan (litigasi). Dalam menciptakan sistem peradilan yang mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia, selain unsur penegak hukum lainnya, diperlukan campur tangan dan pengaruh dari luar yaitu profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam 38 menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia (vide konsiderans Menimbang UU 18/2003). Artinya, usaha mewujudkan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, advokat memiliki peran dan fungsi yang sama dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Sehubungan dengan posisi itu, Mahkamah telah pernah mempertimbangkan dan memutus bagaimana sejatinya posisi advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum. Dalam hal ini, paling tidak, ihwal kelindan advokat dengan penegak hukum lainnya dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam halaman 57 angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 yang menyatakan, “Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan...”. Selanjutnya, pertimbangan hukum putusan Mahkamah a quo menegaskan, “advokat mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya”, tetap terkait erat dengan penegak hukum lainnya, antara lain seperti hakim, polisi dan jaksa, dalam rangka menjaga dan menjamin terciptanya kepastian hukum bagi semua pencari keadilan untuk mewujudkan supremasi hukum dan keadilan”. [3.14] Menimbang bahwa sebagai sebuah organisasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, adovat merupakan profesi mulia (officium nobile). Sebagai sebuah organisasi profesi, Louis Dembitz Brandeis, advokat terkemukan dan pernah menjadi Hakim Agung Amerika Serikat (1916-1939) mengemukakan bahwa sebuah perkerjaan dapat dikatakan sebagai profesi apabila memiliki ciri-ciri pengetahuan; diabadikan untuk kepentingan orang lain; keberhasilan bukan didasarkan pada keuntungan finansial; didukung oleh adanya organisasi profesi; dan adanya standar kualifikasi profesi. Dari kesemua ciri yang harus dimiliki tersebut, organisasi profesi merupakan salah satu pilar penopang keberadaan sebuah profesi. Keberadaan organisasi profesi bagi sebuah profesi sangat dibutuhkan karena organisasi profesi akan melaksanakan sejumlah fungsi seperti fungsi menetapkan kode etik profesi. Fungsi menetapkan kode etik profesi merupakan sebuah fungsi membentuk norma etika yang akan berlaku bagi seluruh anggota organisasi profesi. Selain fungsi menetapkan kode etik, umumnya organisasi juga melaksanakan fungsi penegakan kode etik bagi anggota-anggotanya. Tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, ciri-ciri yang sama juga berlaku bagi organisasi advokat sebagai sebuah organisasi profesi. Sebagai sebuah profesi, para advokat juga tergabung dalam organisasi advokat yang melaksanakan fungsi membentuk kode etik, menegakkan kode etik dan fungsi lain seperti menyelesaikan masalah- masalah profesi, membela hak-hak anggota dan juga sebagai sarana saling berbagi informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi. Jika dikaitkan dengan substansi yang diatur dalam UU 18/2003, dapat dipahami organisasi advokat sebagai sebuah organisasi profesi juga merujuk pada kerangka organisasi profesi dimaksud. Dalam hal ini, organisasi advokat diberi tugas dan fungsi untuk menyusun kode etik dan pada saat yang sama, organisasi profesi juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi. Fungsi organisasi profesi dimaksud harus dilaksanakan secara profesional. Sebab, sebuah organisasi profesi 39 menuntut segala aspek yang berkenaan dengan profesi, termasuk pengelolaan organisasi secara profesional. Sejalan dengan itu, organisasi profesi harus dijauhkan dari segala praktik pengelolaan yang dapat meruntuhkan kewibawaan organisasi di mata para anggota penyandang profesi. Bagaimana pun, wibawa organisasi profesi menjadi sangat penting agar organisasi profesi tetap solid dan memiliki semangat yang sama dalam mematuhi dan melaksanakan etika profesi yang telah disepakati bersama. [3.15] Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan konstruksi norma hukum demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART, masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan orgasisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang- undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; [3.16] Menimbang bahwa pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat tidak secara eksplisit diatur dalam UU 18/2003. Dalam hal ini Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 hanya menyatakan, “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Dalam praktik, ketentuan tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk mengatur perihal susunan organisasi advokat, yang di dalamnya juga diatur mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Apabila dibandingkan dengan organisasi penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga penegak hukum dimaksud dibatasi secara jelas oleh norma di tingkat undang-undang atau dilakukan rotasi secara periodik. Dalam konteks itu, sebagai sebuah organisasi yang diposisikan sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, menjadi kebutuhan pula untuk mengatur secara jelas pembatasan masa jabatan termasuk pembatasan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Oleh sebab itu, dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat dapat memberikan jaminan terciptanya kepastian hukum dan kesempatan yang sama di hadapan hukum bagi setiap anggota yang tergabung dalam organisasi advokat. Pembatasan demikian sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. 40 Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah telah menegaskan untuk mewujudkan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, advokat memiliki peran dan fungsi yang sama dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, sehingga periodisasi masa jabatan pimpinan organisasi advokat perlu diatur secara eksplisit. Di sisi lain, sekalipun organisasi advokat dan partai politik berada dalam ranah infrastruktur politik sebagaimana dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.12.2] di atas, namun keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Sebagai salah satu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, organisasi advokat tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan organisasi lain, termasuk secara vis a vis mempersamakan dengan organisasi partai politik. Artinya, dalil Pemohon yang menghendaki pembatasan periodisasi masa jabatan pimpinan partai politik dengan mendasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XX/2022 adalah tidak tepat. Dalam hal ini, norma Pasal 22 UU 2/2008 yang mengamanatkan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah adalah upaya pembentuk undang-undang untuk mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam proses pengisian kepengurusan partai politik. Namun demikian, amanat tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga suatu partai politik. Dengan konstruksi norma Pasal 22 UU 2/2008 dimaksud, jalan untuk musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi pilihan pertama yang seharusnya dilakukan dalam proses pengisian kepengurusan partai politik. Selain itu, berbagai kemungkinan model pengisian kepengurusan partai politik harus diatur secara eksplisit dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai politik. Pada titik itu, ruang untuk melakukan perbaikan proses pengisian partai politik dapat dilakukan oleh setiap anggota dalam perumusan materi atau substansi anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga partai politik. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pembatasan masa jabatan kepengurusan partai politik sebagaimana pada frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 dengan menggunakan logika pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 perihal periodisasi masa jabatan 41 pimpinan organisasi advokat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap persoalan konstitusionalitas frasa “tidak tercapai” dalam norma Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 yang menurut Pemohon menimbulkan ambigu dan multitafsir sehingga menyebabkan ketidakjelasan hal ihwal penyelesaian perselisihan internal partai politik. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah sebelumnya pernah mempertimbangkan dan memutus frasa “tidak tercapai” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIII/2015 yang dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.7.10] sampai dengan Sub- paragraf [3.7.13] menyatakan: [3.7.10] Bahwa pembentuk Undang-Undang telah memberikan kepercayaan kepada partai politik untuk menyelesaikan sengketa partai politik yang semula melalui pengadilan negeri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, kemudian menjadi kewenangan mahkamah partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Hal demikian merupakan upaya untuk memberikan kedewasaan dan kemandirian bagi partai politik dalam mengurus urusannya yang semestinya internal partai politik dapat melakukan penyelesaian yang lebih cepat dan lebih tepat karena ditangani selain dari orang-orang partai politik sendiri yang mengetahui, mendalami, dan menghayati peristiwa dalam lingkungan partai politik tersebut, juga oleh tokoh-tokoh masyarakat/ahli hukum yang tergabung dalam mahkamah partai politik. Keberadaan mahkamah partai politik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang duduk dalam mahkamah partai politik sehingga akan dapat menentukan putusannya secara adil dan objektif. Seharusnya orang-orang yang duduk dalam mahkamah partai politik adalah orang- orang yang tidak memihak kepada kelompok manapun sehingga putusannya akan lebih objektif dan putusan mahkamah partai politik berdaya guna dan berhasil guna sehingga bisa efektif dilaksanakan. Apabila putusan mahkamah partai politik dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa maka perselisihan tersebut segera berakhir dan mahkamah partai politik menjadi berwibawa. Dipahami dengan sepenuhnya bahwa sengketa atau perselisihan di internal partai politik sangat didominasi oleh kepentingan politik sehingga pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat berjiwa besar menerima putusan mahkamah partai politik yang dianggap tidak benar sehingga akhirnya berujung lagi ke badan peradilan. Perlu dipertimbangkan oleh mahkamah partai politik seyogianya komposisi orang-orang yang duduk dalam mahkamah partai politik haruslah lebih banyak berasal dari tokoh-tokoh yang berasal dari luar anggota partai politik tersebut yang dipilih berdasarkan makanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai; [3.7.11] Bahwa secara tekstual, Pasal 33 ayat (1) UU Parpol bukan norma yang berdiri secara otonom. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol mengacu pada Pasal 32 UU Parpol. Maka untuk memahami Pasal 33 ayat (1) UU 42 Parpol harus didahului dengan memahami makna yang terdapat dalam Pasal 32 UU Parpol. Rumusan Pasal 32 UU Parpol terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik. Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat; [3.7.12] Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, maka keberadaan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol menjadi sangat penting, mengingat terdapat putusan yang sifatnya tidak final dan mengikat, maka perlu adanya suatu jawaban bagaimana apabila salah satu pihak tidak menerima terhadap putusan tersebut? Upaya hukum apa yang dapat ditempuh? Jawabannya terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, yakni apabila perselisihan sebagaimana termasuk Pasal 32 UU Parpol tidak terpenuhi, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Maka jika dibaca secara tekstual dan sistematis dapat disimpulkan bahwa makna penyelesaian perselisihan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, secara jelas tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Putusan terhadap perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat. Tampak dalam hal ini tidak terdapat pertentangan antara suatu norma. Walaupun tidak terdapat pertentangan terhadap norma, terdapat penafsiran lain yang perlu mendapatkan penekanan secara tekstual; [3.7.13] Bahwa Pasal 33 ayat (1) UU Parpol secara jelas dipahami tidak termasuk perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai. Tidak ada upaya apa pun yang dapat ditempuh terhadap putusan perselisihan kepengurusan partai. Jadi pasal tersebut secara normatif tidak mengakibatkan hilangnya esensi kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945; Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, untuk memahami Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 harus didahului dengan memahami substansi Pasal 32 UU 2/2011 yang memiliki makna penyelesaian perselisihan partai politik yang bersifat internal dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai yang harus diselesaikan paling lama 60 hari secara expressis verbis adalah telah jelas. Sekalipun dalam permohonan a quo, terdapat alasan yang berbeda untuk menegaskan atau memperjelas kapan pengadilan negeri berwenang atau dalam keadaan seperti apa pengadilan negeri telah berwenang untuk mengadili sengketa internal partai politik, 43 yang beririsan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU 2/2011 yang menyebutkan, “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari”. Artinya, batasan waktu 60 hari dimaksud harus dipahami sebagai batas waktu paling lambat bagi mahkamah Partai Politik untuk menyelesaikan sengketa internal partai politik sejak perselisihan diajukan oleh anggota partai politik kepada mahkamah Partai Politik. Jika dalam jangka waktu dimaksud tidak tercapai penyelesaian perselisihan maka pihak-pihak yang berselisih dapat menempuh upaya lain, termasuk memilih jalur hukum. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIII/2015. Terhadap kekhawatiran Pemohon bahwa frasa “tidak tercapai” dalam norma Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 dapat ditafsirkan berbeda-beda (multitafsir) atas kasus konkret yang dialami Pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma tetapi merupakan implementasi norma. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku dalam pengujian norma a quo. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “tidak tercapai” dalam norma Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 yang menurut Pemohon menimbulkan ambigu dan multitafsir sehingga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, frasa “dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD dan ART” dalam Pasal 22 UU 2/2008 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Demikian pula frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; 44 [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU- XIII/2015 mutatis mutandis berlaku dalam mempertimbangkan permohonan a quo sepanjang berkenaan dengan pengujian frasa “tidak tercapai” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 2/2011; [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, 45 Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.13 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd Saldi Isra ttd Daniel Yusmic P. Foekh ttd M. Guntur Hamzah ttd Anwar Usman ttd Arief Hidayat ttd Enny Nurbaningsih ttd Ridwan Mansyur ttd Arsul Sani 46 PANITERA PENGGANTI, ttd. Triyono Edy Budhiarto