PUU
Tahun 2026
193/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemohon: Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil.
Tanggal Putusan: 2026-06-29T14:33:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 193/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
: Syamsul Jahidin, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL.
Pekerjaan : Advokat/Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum
Alamat
: Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru,
RT/RW 001/223, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Maret 2026 dan 10 Juni 2026,
memberi kuasa kepada Meilani Mindasari, S.H., Kharisma Joemanta Soebakti, S.H.,
M.M., dan Melti Wulandari, S.H., kesemuanya Advokat, Kurator dan Pengurus,
Auditor Hukum, Mediator, Paralegal, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum ANF & Associates, yang beralamat di Jalan Gili Gede Nomor 23,
Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara
Barat, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
27 Mei 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
27 Mei 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
191/PUU/PAN.MK/AP3/05/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 193/PUU-XXIV/2026 pada tanggal
29 Mei 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 23
Juni 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2026, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang
berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya
3
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi
Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003),
mengatur:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun
2022), menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PPUU), menjelaskan bahwa:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut
PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi”;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution memiliki
peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur
hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.
Menurut L. A. Marpaung “...implementasi dari fungsi lembaga pengawal
konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi
agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran
terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan
bernegara.
4
Upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah
mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang
di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang dimohonkan.
Menurut A.F. Sumadi, dkk., “Pintu masuk perumusan norma baru dapat
mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan
inkosntitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam
putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap
konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang
ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi
inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut Mahfud
MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam
hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila
undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan.
5. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal
mana dinyatakan oleh Pemohon pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan
dalam amar Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 49/PUU-
VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 30/PUU-
XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan a quo berisi perumusan norma baru
terhadap objek uji materiil;
6. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 3 dan poin 4 tersebut di atas, jelas
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap
objek perkara, demi tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur
Hkonstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara,
termasuk di dalamnya Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan norma Pasal 38
ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “(c) menerima saran dan
keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya
kepada Presiden” terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon in casu
pengujian konstitusional Pasal 38 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D
5
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara”.
Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang
dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak
konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari nilai-
nilai Indonesia sebagai negara hukum;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005
(hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007 (hlm. 56),
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah
Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
6
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu
apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
4. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan
bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-01) yang hak-hak konstitusionalnya
secara potential dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma
Pasal 38 ayat (2) huruf c UU No.2 Tahun 2002 dalam perkara a quo;
5. Bahwa, Pemohon memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur dan dijamin dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum.”
Dalam negara hukum seluruh unsur penyelenggara negara harus menjunjung
tinggi hukum dan konstitusi. Soepomo bahkan menyatakan:
7
“...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara
akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala
badan atau alat-alat perlengkapan negara”.
Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan
negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron
satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara
negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan
hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan
melalui mekanisme pembentukan paraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam negara hukum, suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum
yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami
serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan
tidak
menimbulkan ambigu dalam implementasinya.
6. Bahwa, dalam Pasal 38 UU ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan
“dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian
dan menyampaikannya kepada Presiden”.
(vide Bukti P-03)
Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional
dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 38 ayat (2)
huruf c UU No. 2 Tahun 2002 “(c) menerima saran dan keluhan dari masyarakat
mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden”.
7. Dalam negara hukum, setiap tugas dan kewenangan harus dibatasi sedemikian
rupa agar suatu kekuasaan dapat terkontrol, sehingga terhindar dari potensi
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), termasuk kontrol terhadap
kewenangan serta tugas Polri, namun rupanya norma Pasal 38 ayat (2) huruf c
UU No. 2 Tahun 2002 sama sekali tidak menjamin tercapainya kontrol hukum
serta kepastian hukum pengawasan fungsional Polri.
Bahwa jika di tinjau secara gramatikal untuk Penjelasan Pasal 38 ayat (2) huruf
c UU No. 2 Tahun 2002 “Yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini
menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang
buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan
masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya”.
Bahwa, sudah jelas fungsional Kompolnas sebagai pengawas, maka
seharusnya sebagai Pengawas institusi Kepolisian, Kompolnas harusnya jelas
8
berfungsi untuk kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya kepentingan
Pemohon. Oleh karena fungsi Polri menyangkut kepentingan masyarakat serta
pelaksanaan fungsi Polri tersebut, maka Pemohon jelas berkepentingan untuk
memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Pejabat polri dapat terkontrol,
termasuk dalam hal ini melalui fungsi Kompolnas (lembaga kepolisian nasional
di Indonesia) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada
Presiden Indonesia atas Kinerja Institusi Kepolisian Republik Indonesia.
8. Bahwa, Pemohon merupakan profesi sebagai Advokat dan sering melakukan
pendampingan terhadap klien baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.
Kerugian konstitusi yang dialami oleh Pemohon keberlakuan Pasal 38 ayat (2)
huruf c UU 2/2002 Kepolisian sangat rawan disalahgunakan oleh oknum
Kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum Kepolisian melakukan tugas
secara sewenang-wenang dengan berdalil telah sesuai prosedur dan
bersesuaian dengan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) sebagai Lembaga
Pengawasan yang tumpul dan malah akan tetap membela anggota institusi Polri
daripada masyarakat.
(vide Bukti P-01)
Sehingga Pemohon dalam menjalan tugas dan tanggung jawabnya ketika
terciderai dengan oknum Polisi yang secara sembarangan memanfaatkan
kewenangannya, Pemohon tidak memiliki kesempatan mengadu dan meminta
perlindungan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) karena mereka lembaga
pengawas yang masih menjadi bagian Kepolisian yang mementingkan
kepentingan pribadi mereka.
9. Bahwa, Pemohon mengalami kerugian secara aktual fakta dan nyata karena
pemberlakuan pasal a quo yang di uji konstituional nya Pasal 38 ayat (2) huruf c
UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “(c) menerima saran dan keluhan dari
masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada
Presiden” Dengan alasan sebagai berikut:
A. Bahwa, Pemohon sudah menyampaikan dan melaporkan keluhan dengan
surat kepada Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) terkait dengan 1
(orang) anggota kepolisian yang berdinas pada Polda Kalimantan Barat.
1. Kompol Yoan Febriawan, S.I.K., S.H., M.H.
B. Bahwa, dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon dalam
pelaporan yang dilakukan Pemohon dengan Pengaduan pada Mabes Polri
9
Nomor R/6675/IX/WAS.2.4/2025/DIVPROPAM Pertanggal 18 September
2025, dan Pemohon juga melaporkan pada Kompolnas dengan nomor
pengaduan No. Reg 849/17/PRO/X/2025/Kompolnas 17 Oktober 2025.
(vide Bukti P-04) (vide Bukti P-05)
C. Bahwa, sudah adanya SKM dengan surat ketua kompolnas Nomor B-1383/
DT.01.00/KOMPOLNAS/10/2025 tanggal 31 Oktober 2025.
D. Bahwa, Pemohon melaporkan oknum Anggota Kepolisian terkait dengan
adanya pernyataan dengan konferensi pers yang dilakukan, yang pada
pokoknya menyatakan tidak adanya tindak pidana dan bersama-sama dalam
konferensi pers Polda Kalimantan barat tersebut dengan pihak lain (Pihak
ANTAM).
Sumber:
https://faktanasional.net/2026/05/25/jejak-digital-kompol-yoan
nyatakan-pt-ejm-tak-rugikan-negara-ternyata-pernah-dicopot-soal-
tambang-ilegal/
E. Bahwa, pada pokok laporan Pemohon yang nyatakan tidak adanya
pelanggaran kewenangan oleh BAGWASSIDIK DITKREMSUS POLDA
KALBAR, akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ada,
pihak lain/Pihak ANTAM yang ikut di dalam Konferensi Pers tersebut malah
menjadi tersangka dan di tahan oleh Pihak Kejaksaan agung Republik
Indonesia, karena adanya tindak pidana yang dilakukan, hal tersebut adalah
salah satu poin pokok Laporan Pemohon.
Sumber:
https://nasional.kompas.com/read/2026/05/22/05510081/aseng-jadi-
tersangka-kejagung-bongkar-modus-tambang-bauksit-pt-qss
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-
8501460/menyusul-aseng-kejagung-tetapkan-4-tersangka-korupsi-iup-
bauksit-di-kalbar
https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-
8501460/menyusul-aseng-kejagung-tetapkan-4-tersangka-korupsi-iup-
bauksit-di-kalbar
https://news.detik.com/berita/d-8499411/4-fakta-aseng-bos-
tambang-di-kalbar-jadi-tersangka-korupsi
10
https://nasional.kompas.com/read/2026/05/22/05510081/aseng-jadi-
tersangka-kejagung-bongkar-modus-tambang-bauksit-pt-qss
F. Bahwa, hal tersebut menunjukan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional)
tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga pengawas kepolisian,
karena banyaknya para oknum Kepolisian dalam tubuh institusi Polri yang
karena terlalu banyaknya para oknum kepolisian, jika dikumpulkan menjadi
maka akan menciptakan Mabes (Markas Besar) para oknum kepolisian yang
tidak dapat di awasi oleh kompolnas, karena bukan melakukan fungsi
pengawasan pelanggar institusi Polri, melainkan menjadi Pembela dan
menutupi keburukan oknum Kepolisian.
(vide Bukti P-06)
10. Bahwa menurut standar United Nations Code of Conduct for Law Enforcement
Officials dan Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law
Enforcement Officials, tindakan kepolisian: a. Harus dilakukan berdasarkan
hukum
b.
Harus
proporsional
dan
diperlukan
c.
Harus
dapat
dipertanggungjawabkan, Pasal 38 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2002, yang
berbunyi: “(c) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja
kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden” tidak memuat prinsip
proporsionalitas, subsidiaritas, atau akuntabilitas, sehingga bertentangan
dengan norma internasional yang telah menjadi bagian dari prinsip umum hukum
yang diakui bangsa-bangsa beradab.
11. Bahwa persoalan norma hukum dalam berlakunya norma Pasal 38 ayat (2) huruf
c UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “(c) menerima saran dan keluhan dari
masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada
Presiden”, hal mana dimaksud oleh Pemohon pada poin di atas, menimbulkan
kerugian hak konstitusional bagi Pemohon.
Tidak jelasnya suatu tindakan pengawasan Polri yang dimana Kompolnas
(Komisi Kepolisian Nasional) yang berfungsi melaksanakan fungsi pengawasan
fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan
kemandirian Polri”, akan tetapi faktanya sejak Kompolnas ada yang terjadi bukan
fungsi pengawasan melainkan fungsi Penambah Beban Anggaran Negara”
karena Kompolnas saat ini gagal melaksanakan tugas fungsi pengawasan
melainkan hanya menjadi “Juru Bicara dan/atau perpanjangan tangan Polri” hal
tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum
11
tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap Polri. Tanpa
fungsi pengawasan lembaga yang jelas, Kepolisian Republik Indonesia akan
semakin dinilai tidak baik oleh masyarakat Republik Indonesia.
12. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Pemohon tersebut di atas
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka persoalan
dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 telah berdampak pada
kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kerugian hak konstitusional
Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau
tidak akan terjadi, bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan sesuai dengan
petitum permohonan ini.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PEMOHON
A. Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertentangan terhadap Pasal 1 ayat
(3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
1. Bahwa, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat
(3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang mana ketentuan a quo
selengkapnya berbunyi:
a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah
negara hukum”.
b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan
kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti
suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari
negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak
tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling
berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan
harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua
orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk
pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo
menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum.
12
Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum
berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara”.
Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari
negara hukum yaitu:
1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur);
4) Adanya peradilan tata usaha negara.
Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi
beberapa unsur antara lain:
1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.
Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya,
dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan,
pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara
memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat
pengawasan dari badan peradilan.
Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam
menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-
undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga
negara termasuk didalamnya Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan
mendapatkan kepastian hukum.
2. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto menyatakan
bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu masyarakat
sebagai berikut:
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh
(accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan hukum
itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya;
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara
menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka
terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum
13
tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa
hukum yang dibawa kehadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara
terhadap individu.
Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa
hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh
haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum
erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.
Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan,
sedangkan
keadilan
bersifat
subyektif,
individualistis,
dan
tidak
menyamaratakan”.
Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan kepastian hukum merupakan produk
hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab
itu, “begitu datang hukum, maka datanglah kepastian”.
Dengan demikian, kepastian hukum berkaitan dengan perlindungan hak
setiap orang yang mana hak tersebut harus diberikan oleh negara tanpa
kecualinya.
3. Bahwa konsep negara hukum dengan konsep kepastian hukum saling
berhubungan satu sama lain. Hubungan kedua konsep tersebut sebagaimana
dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, dalam pertimbangan pada
putusan a quo Mahkamah menyatakan:
“[3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan
dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner,
negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara
yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron
satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan
penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan
berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main
(rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan
paraturan perundang undangan yang berlaku. Rule of the game ini
bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga
14
masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap
tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (constitutionalism),
aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian
hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang
harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun
1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil,
negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan
bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga
legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan”.
“[3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas
hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana
termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan)
sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan
pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, “kepastian hukum
merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-
undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah
kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya
memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan
dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik membutuhkan
keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu
pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum
yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan
tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak-
hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu,
merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum
yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah
dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya
dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan
tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-
undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten,
koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum
yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya,
antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan
lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu
dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini
berarti secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang-
undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah
untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma
dalam
undang-undang
yang
dimohonkan
pengujian
konstitusionalitasnya kepada Mahkamah.” [vide Putusan Nomor
136/PUU-XXII/2024, hlm. 48-49].
4. Bahwa, Pemahaman tentang negara demokratis dimana dalam sistem
penyelenggaraan negara terfokus pada tercapainya tujuan negara dalam
rangka kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi kemerdekaan/Hak
15
Asasi Manusia untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sehingga
dalam suatu supra sistem negara demokratis yang terdiri dari sistem-sistem
fungsi penyelenggaraan negara dan selalu berorientasi pada terjaminnya
keamanan dan ketertiban dalam dinamika sistem itu sendiri. Adapun sebagai
pelaksana fungsi keamanan dan ketertiban dibentuk sebuah sistem
didasarkan pada konstitusi yang berlaku dan harus mendapatkan dukungan
dari masyarakatnya. Hampir seluruh negara di dunia melegitimasi sebuah
struktur kepolisian sebagai penanggungjawab terciptanya keamanan dan
ketertiban itu sendiri untuk menjalankan peran dan fungsinya sesuai dasar
hukum yang telah di tentukan. Secara universal, ada tiga kategori sistem
kepolisian yang dikenal secara umum sesuai dengan karakteristik
fundamental dari setiap negara demokratis yang menganutnya, antara lain:
1. Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing),
2. Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) dan
3. Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of Policing).
Bahwa Sistem Kepolisian yang dianut oleh Polri adalah Sistem Kepolisian
Terpusat/Centralized System.
5. Bahwa, Sistem Kepolisian Republik Indonesia memiliki 2 kriteria
kelebihan dan kekurangan yang dijabarkan pemohon sebagai berikut:
A. Kelebihan dari Sistem Kepolisian Indonesia ini adalah:
1. Dalam pelaksanaan tugas Kepolisian sehari-hari, Polri sangatlah
fleksibel dimana Polri dapat menyesuaikan pelaksanaan tugasnya
sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat dimana Polri itu
berada dengan tetap berpedoman pada pedoman yang telah
digariskan oleh pihak pusat (Mabes Polri).
2. Pengawasan dapat dilakukan secara bersama-sama baik oleh tingkat
pusat maupun daerah, dalam hal ini Mabes Polri untuk mengawasi
Polri secara keseluruhan mulai dari tingkatan Polda, Polwil/Poltabes,
Polres, hingga Polsek dari Sabang sampai Merauke.
3. Adanya keseragaman Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice
System) yang diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
4. Adanya Keseragaman standard kompetensi profesionalisme anggota
Polri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16
5. Lebih mudah untuk sistem komandonya sehingga pelaksanaan tugas
dapat terlaksana secara serentak/bersama-sama.
B. Kelemahan dari Sistem Kepolisian Indonesia ini adalah:
1. Bidang tugas yang diemban oleh Polri sangat luas, hampir tidak
tampak batas-batas sehingga banyak permasalahan-permasalahan
yang belum terselesaikan cakupannya.
2. Kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat
setempat.
3. Birokrasi terlalu Panjang.
4. Rentan terhadap intervensi penguasa serta penyalahgunaan
organisasi, kewenangan kepolisian untuk kepentingan penguasa.
Bahwa, karena kekurangan Sistem Kepolisian Terpusat/Centralized
System, yang di develop oleh Kepolisian Republik Indonesia, maka
diperlukan Lembaga Pengawas Kepolisian External yang tidak memiliki
Konflik kepentingan dan/atau seseorang yang pernah menjabat pada
Institusi Kepolisian Republik Indonesia agar terciptanya pengawasan
independent.
(Sumber:
https://wiraprayatna.blogspot.com/2012/10/perbandingan-
sistem-kepolisian-amerika.html)
5. Bahwa dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “(c) menerima
saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan
menyampaikannya kepada Presiden” adalah ketentuan pengawasan
lembaga yang tidak dibatasi oleh perundang-undangan. Padahal
menurut Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana
diubah menjadi UU RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Perundang-undangan, menyatakan “Peraturan Perundang-undangan
adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan.
6. Bahwa persoalan norma hukum dengan berlakunya norma Pasal 38 ayat
(2) UU No. 2 Tahun 2002, hal mana dimaksud oleh Pemohon,
menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon. Tidak jelasnya
17
suatu tindakan pengawasan Polri yang dimana Kompolnas (Komisi
Kepolisian Nasional) yang berfungsi melaksanakan fungsi pengawasan
fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan
kemandirian Polri”, akan tetapi faktanya sejak Kompolnas ada yang
terjadi bukan fungsi pengawasan melainkan Fungsi Penambah Beban
Anggaran Negara” karena Kompolnas saat ini Gagal Melaksanakan
Tugasa Fungsi pengawasan melainkan hanya Menjadi “Juru Bicara dan/
atau perpanjangan tangan Polri” hal tersebut merupakan bentuk
ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi
terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap Polri. Tanpa Fungsi
Pengawasan Lembaga yang jelas, Kepolisian Republik Indonesia akan
semakin dinilai tidak baik oleh masyarakat Republik Indonesia, hal
tersebut dapat di bandingkan dengan adanya Team Percepatan
Reformasi Polri, Presiden RI telah melantik keanggotaan Komisi
Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan Presiden (Keppres) No. 122/P Tahun 2025 tentang
Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa, fungsi Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional Indonesia) Pasal
38 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “(c) menerima
saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan
menyampaikannya kepada Presiden”, sedangkan di dalam Pasal 38 ayat
(2) huruf a memuat frasa " fungsi pengawasan fungsional terhadap
kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri",
antara Norma satu dan yang lainnya sangat kontradiktif dan norma yang
kabur dan multitafsir (vague norm) tanpa menyertakan batasan hukum
yang jelas mengenai: Batas dan jenis tindakan pengawasan, Standar
obyektivitas pengawasan dan tujuan pengawasan, Mekanisme kontrol
dan akuntabilitas dan multitafsir (bias).
8. Bahwa, fungsi pengawasan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional
Indonesia) terhadap institusi Polri tidak berjalan dengan baik dan tidak
sejalan dengan marwah pembentukan Pengawasan Institusi yang
dikutip oleh Pemohon sebagai berikut:
18
“pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua
aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah
direncanakan sebelumnya.
Pengawasan institusional merupakan salah satu tahapan yang penting
dalam setiap institusi. Setiap negara memiliki badan pengawasan yang
akan bertugas mengawasi instansi atau organisasi di bawahnya.
Masyarakat juga perlu mengetahui dan memahami apa saja contoh
pengawasan institusi di negara Indonesia. Pasalnya pengawasan ini
akan berperan penting juga untuk masyarakat dan pemerintah”.
Dikutip dari buku Paruh sang OJK: Rekonstruksi Perlindungan
Masyarakat dari Praktik Penyalahgunaan Teknologi di Sektor Keuangan
oleh Prof. H. Faisal Santiago, S.H., M.M, H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.kom
(hal. 51), pengertian sistem pengawasan institusional adalah sistem
pengawasan oleh lembaga pengawas yang didasarkan pada status
badan hukum lembaga tersebut.
Institusi itu dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan
pengawasan. Hal itu dimaksudkan untuk melakukan pengawasan yang
jelas terhadap lembaga yang ada di Indonesia.
(Sumber:
https://serayunews.com/contoh-pengawasan-institusional-di-
indonesia-ketahui-fungsinya)
Bahwa, dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar
prinsip lex certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie
(2006), norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat
diprediksi. Diskresi yang Tak Terbatas Bertentangan dengan Prinsip
Negara Hukum.
B. Permasalahan Pemberlakuan Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1. Bahwa, pemberlakuan Pasal 38 ayat (2) huruf c yang memberikan
fungsi kewenangan Kompolnas dan fungsi dan indikator keberhasilan
yang kurang jelas mengingat susunan Kompolnas berdasarkan Pasal 39
ayat (2) yang memiliki komposisi sebagai berikut:
19
(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari
unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
Susunan lengkap keanggotaan Kompolnas:
1. Ketua merangkap anggota Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan Budi Gunawan.
2. Wakil Ketua merangkap anggota Mendagri Tito Karnavian.
3. Anggota Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
4. Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Sekretaris NCB-Interpol
periode November 2010-2011.
5. Irjen
Pol
(Purn)
Ida
Oetari
Poernamasasi,
eks
Wakapolda
Kalimantan Tengah.
6. Dr. Supardi Hamid, M.Si., pengajar atau kriminolog di sekolah tinggi
ilmu kepolisian PTIK.
7. Gufron, S.H.I., aktivis yang memimpin Imparsial.
8. Muhammad Choirul Anam, S.H., eks komisioner Komnas HAM.
9. Dr. Yusuf, S.Ag., M.H., anggota Kompolnas 2020-2024.
Bahwa, Melihat dari struktur organisasi yang ada, jabatan Kompolnas diisi
oleh seseorang ex Jendral Polisi yang sangat diragukan objektivitasnya dalam
pengawasan Kelembagaan Institusi Kepolisian yang menyebabkan terjadinya
Conflict Of Interest, hal tersebut tidak sejalan dengan marwah tujuan
20
pembentukan Kompolnas (Komisi Kepolisian nasional) sebagai Pengawas
institusi Polri.
2. Bahwa, Pemberlakuan Pasal 38 ayat (2) huruf c tentang fungsi Kompolnas
(Komisi Kepolisian Nasional Indonesia) untuk menjadi lembaga pengawas
Institusi Polri tidak berjalan dengan baik dan “Gagal” menciptakan Polri
sebagai institusi Penegak Hukum dan Pengayom Rakyat.
3. Bahwa, melihat kejadian seorang jendral “Ferdi Sambo” yang menghilangkan
nyawa anak buahnya, Mengutip dari kasus Brigadir J menunjukan Lemahnya
Pengawasan Kompolnas terhadap Polri.
“setelah kasus ini mencuat Kompolnas melalui ketua hariannya, Benny
Mamoto, menjelaskan tidak ada kejanggalan dalam peristiwa baku tembak
tersebut setelah menyambangi TKP.
Bahkan dalam perkembangannya Kompolnas menyimpulkan beberapa hal
misalnya terjadi dugaan pelecehan seksual terhadap istri Kadiv Propam dan
Bharada E merupakan prajurit yang ahli menembak, sehingga dianggap wajar
pelurunya tepat sasaran.
“Berbagai langkah yang diambil oleh Kompolnas tersebut menunjukkan
ketidakprofesionalan para komisioner dalam menjalankan tugasnya sebagai
lembaga pengawas eksternal institusi Polri.
Alih-alih mengidentifikasi dan mendalami kasus tersebut secara serius,
Kompolnas terkesan seperti perpanjangan lidah para pelaku dan terkesan
melegitimasi skenario yang telah disusun FS. “Patut diduga bahwa
Kompolnas pun terlibat dari awal dalam membangun narasi dan upaya
menutup-nutupi fakta sebenarnya dalam kasus ini”,
Sumber:https://www.hukumonline.com/berita/a/kontras--kasus-brigadir-j-
menunjukan-lemahnya-pengawasan-kompolnas-terhadap-polri-
lt62f37984a31c9/
Bahwa, sudah sangat jelas Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) tidak
berguna dan/atau tidak berfungsi menjadi lembaga pengawas institusi Polri
dan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional).
4. Bahwa, sejak pemberlakuan Pasal 38 ayat (2) huruf c tentang fungsi
Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional Indonesia) yang menjadi Fungsi
pengawas Institusi Polri, Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional Indonesia)
21
telah membawa institusi Polri menjadi lembaga yang memiliki prestasi di Asia
Tenggara, dengan prestasi “PERINGKAT POLISI PALING KORUP
DI
ASIA TENGGARA” dengan nilai 7,56:
Sumber: https://editorialkaltim.com/peringkat-polisi-paling-korup-di-asia-
tenggara-indonesia-nomor-satu/
5. Bahwa, berbagai permasalahan di dalam Tubuh Institusi POLRI tidak dapat di
selesaikan oleh Kompolnas (Komisi Kepolisian nasional) sebagai Fungsi
Pengawas Institusi Polri sebagai berikut yang sudah di susun Pemohon:
No.
Jenis Peristiwa
Sumber
1.
Dugaan intimidasi dilakukan
oleh 4 personil anggota
Kepolisan dari Polda Jawa
Tengah
https://www.tribunnews.com/nasional/
2025/02/22/sosok-4-polisi-yang-diduga-
intimidasi-band-sukatani-ternyata-anggota-
siber-polda-jateng
2.
Dugaan penyalahgunaan
wewenang
aparat
kepolisan
atas
kerusuhan
pasca
pertandingan sepak bola di
stadion Kanjuruan, Malang,
Jawa Timur.
https://theconversation.com/pakar-jabarkan-
3-penyebab-tragedi-kanjuruhan-kekerasan-
polisi-komunikasi-buruk-dan-pengaturan-
stadion-yang-tidak-memadai-
191779#:~:text=Pakar%20jabarkan%20
3%20penyebab%20Tragedi,pengaturan
%20stadion%20yang%20tidak%20mem adai
3.
Dugaan kekerasan yang
dilakukan oleh aparat Polisi
yang dilakukan kepada
mahasiswa Universitas
Pamulang pada saat
https://www.metrotvnews.com/play/b1
oC9p4a-dianiaya-saat-demo-revisi-uu-
pilkada-mahasiswa-lapor-ke-komnas-ham
22
penyampaian aspirasi
menolak RUU Pilkada.
4.
Dugaan Polisi tembak
Agustino warga Kalimantan
Barat
https://www.tempo.co/hukum/polisi-tembak-
agustino-warga-kalimantan-barat-kapolda-
sudah-diproses-pidana-1196624
5.
Dugaan penganiayaan oleh
Polisi untuk dalih korban
mengakui kesalahannya
https://www.kompas.id/artikel/dituduh
-maling-dan-dipukuli-polisi-pencari-bekicot-di-
grobogan-dipaksa-damai
6.
Dugaan Terlibat Persaingan
Bisnis, Pria di Sumut
Dianiaya Polisi hingga Tak
Sadarkan Diri
https://belu.inews.id/read/547988/terli bat-
persaingan-bisnis-pria-di-sumut-dianiaya-
polisi-hingga-tak-sadarkan-diri
7.
Dugaan Kekerasan di
Wadas, Komnas HAM
Sampaikan Temuan Awal
https://www.komnasham.go.id/index.ph
p/news/2022/2/14/2079/dugaan-kekerasan-
di-wadas-komnas-ham-sampaikan-temuan-
awal.html
Bahwa, beberapa example permasalahan dalam batang tubuh institusi Polri
yang tidak bisa diselesaikan oleh Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional)
sebagai pengawas fungsi institusi Polri.
6. Bahwa, Kompolnas saat ini hanya sebagai Public Relations dari institusi Polri
dan tidak jelas pengawasan yang dilakukan, Pemohon mengutip dari salah
satu kasus besar yang pernah menjadi perhatian publik masyarakat:
Desmond menilai Kompolnas tidak begitu diperlukan jika kedudukannya
hanya sebagai public relation (PR) terkait penanganan kasus yang
menewaskan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J).
Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik
Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga merangkap Ketua
Kompolnas Mahfud MD menyerahkan keputusan tersebut kepada DPR.
Menurut Mahfud, jika Kompolnas dinilai tidak bermanfaat, DPR dapat
membubarkannya.
Sumber: https://hma-rekan.com/main/kompolnas-dibubarkan-mahfud-md-
silahkan-terserah-aja/
Bahwa, melihat hal tersebut Kompolnas (komisi Kepolisian Nasional) sangat
lemah dalam Peran dan Fungsi sebagai pengawas institusi Polri, hal tersebut
sejalan dengan kerugian konstitutioal Pemohon.
1. Gagal Menindaklanjuti Pengaduan Secara Serius
Kompolnas terbukti tidak tanggap terhadap pengaduan masyarakat. Surat
yang disampaikan 30 september 2025 tidak menghasilkan solusi nyata.
23
2. Tanggapan Normatif dan Tidak Solutif
Seluruh jawaban dari Kompolnas cenderung normatif dan bersifat
administratif, tanpa adanya langkah konkret untuk mengawal keadilan dan
menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik
Polri. Kompolnas hanya bertindak seolah sebagai ”perantara” surat tanpa
pengawasan berarti.
3. Tidak Memberi Perlindungan kepada Korban
Ketika pelapor mengalami intimidasi, pencemaran nama baik secara
digital oleh aparat kepolisian, bahkan dampak sosial terhadap psikisnya,
Kompolnas tidak melakukan advokasi ataupun perlindungan. Padahal
inilah salah satu tugas utama pengawas eksternal.
4. Tidak Independen dan Tidak Punya Daya Tekan
Kompolnas terbukti tidak mampu menindaklanjuti surat klarifikasi yang
dikirimkan ke Polda Kalimantan Barat. Ketika tidak dijawab oleh Polri,
Kompolnas tidak melakukan tindakan lanjutan, membuktikan lemahnya
posisi dan daya tekan lembaga ini terhadap institusi yang diawasinya.
5. Tidak Mampu Merespons Kasus Viral dan Darurat
Saat kasus pelapor viral secara nasional dan menjadi perbincangan luas di
media sosial, Kompolnas tidak menunjukkan kepedulian atau inisiatif
investigasi langsung. Ini menunjukkan lemahnya kepekaan dan kegagalan
fungsi representasi publik.
6. Tidak Ada Transparansi Mekanisme Internal
Kompolnas tidak membuka informasi mengenai siapa yang menangani
laporan masyarakat, bagaimana evaluasi dilakukan, serta apa indikator
keberhasilan tindak lanjut. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan rasa
keadilan dan kejelasan hukum.
7. Gagal Menjembatani Konflik antara Masyarakat dan Polri
Kompolnas tidak berperan sebagai penengah. Sebaliknya, membiarkan
pelapor bergantung pada mekanisme internal Polri yang terbukti tidak adil,
lambat, dan diduga manipulatif.
8. Bukti Gagalnya Reformasi Pengawasan
Kompolnas lahir dari semangat reformasi, namun dalam praktiknya tidak
independen, tidak kredibel, dan tidak efektif. Maka, eksistensi lembaga ini
24
tidak lagi relevan tanpa reformasi struktural total atau pembubaran
menyeluruh.
Kompolnas telah gagal memenuhi mandat konstitusionalnya sebagai
pengawas eksternal Polri. Tidak adanya efektivitas, keberanian moral,
maupun akuntabilitas menjadikan lembaga ini tidak layak dipertahankan
dalam format yang ada saat ini.
7. Bahwa, Kompolnas saat ini hanya sebagai Event Organiser dari institusi Polri
dan tidak jelas indikator pengawasan yang dilakukan, Pemohon mengutip dari
salah satu event yang akan di adakan Kompolnas award untuk institusi Polri.,
hal ini sangat bertolak belakang mandat konstitusionalnya yang memastikan
kinerja kepolisian karena hanya bertindak sebagai Event Organiser secara
ceremonial Polri dan hal tersebut tentunya hanya menghabiskan Anggaran
Negara tanpa kemanfaatan untuk kesejahteraan Rakyat.
(vide: P08 - KOMPOLNAS AWARD)
8. Dalam perspektif hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum
demokratis, terdapat kekhawatiran serius jika diskresi yang terlalu luas dan
tidak terdefinisi secara jelas berpotensi digunakan untuk melanggar
kebebasan sipil, hak atas keamanan hukum (legal certainty), dan prinsip non-
arbitrariness (anti-kesewenang-wenangan). Teori negara hukum dari
Friedrich Julius Stahl dan Hans Kelsen menegaskan bahwa segala tindakan
pemerintah, termasuk aparat keamanan, harus berdasarkan hukum yang
tertulis dan dapat diuji baik secara yuridis maupun etik. Oleh karena itu, dalam
konteks normas Pasal a quo yang sebagai lembaga Pengawas Institusi tidak
jelas dan tidak berfungsi, Pengawasan eksternal (melalui pengawasan
Kompolnas) tidak berjalan serta tidak memiliki pertanggung jawaban
mekanisme pertanggungjawaban hukum (baik pidana, perdata, maupun
administrasi) menjadi sangat krusial untuk mencegah pelampauan diskresi
menjadi bentuk kekuasaan yang absolut atau tidak terkendali.
Jika dianalisis dari perspektif prinsip due process of law, kriteria objektif dan
mekanisme pertanggungjawaban pengawasan melemahkan jaminan proses
hukum yang adil. Negara memang harus memiliki kekuatan koersif untuk
menegakkan ketertiban, tetapi kekuatan itu harus digunakan dalam kerangka
prosedural dan substantif yang menjamin perlindungan hak individu.
9. Dari aspek filsafat hukum, hal ini juga menyentuh persoalan mendasar antara
25
paham positivisme hukum dan hukum sebagai moralitas publik (natural law
theory). Jika tafsir terhadap norma pasal ini terlalu positivistik dan literal tanpa
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas publik, dan HAM sebagai
lembaga pengawas yang tidak berjalan dengan baik., maka institusi Polri tidak
dapat dikendalikan dan akan semakin memperburuk Citra Polri sebagai
institusi paling buruk di negeri ini.
10. Bahwa tidak adanya pembatasan terkait ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf c
UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
bertentangan dengan azas pembentukan perundang-undangan sesuai
ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan,
menyatakan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang
baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011
sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
26
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
11. Bahwa, Kompolnas yang memastikan setiap anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang menjadi salah satu garda penegak hukum, dapat
melakukan perbuatan seperti penyalah gunaaan wewenang bahwa
penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum terhadap masyarakat
termasuk Pemohon, berdasarkan penafsiran tidak adanya lembaga
pengawas yang mengawasi institusi Kepolisian.
C. PENGUATAN LEMBAGA KOMPOLNAS
12. Bahwa, Permohonan Pemohon saat ini sejalan dengan Prinsip-Prinsip dari
team reformasi Polri yang di bentuk Presiden RI telah melantik keanggotaan
Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan Presiden (Keppres) No. 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan
Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik
Indonesia, maka sejatinya mahkamah haruslah melihat dari aspek
constitutional yang dimana hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip
Indonesia sebagai negara Hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI 1945.
13. Bahwa, jika ditinjau dari norma Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Republik Indonesia,
Pasal 35 ayat (2):
“Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri”.
Bahwa, jika di bandingkan dalam norma tersebut yang menjadi Komisi Kode
Etik Kepolisian Republik Indonesia adalah Internal yang di atur dalam
Keputusan Kapolri, sedangkan Kompolnas tidak memiliki Legitimasi
Kewenangan dalam Pengawasan, Karena mengingat jika di dalam Internal
maka yang menjadi kendala adalah potensi dari Conflict of Interest (Konflik
Kepentingan), Oleh karena hal tersebut maka sudah seharusnya yang
menjadi Pengawas adalah Kompolnas yang sejalan dengan Prinsip-Prinsip
Team Percepatan reformasi Polri.
14. Bahwa, Konsekuensi dari kedudukan Polri yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden harus di imbangi dengan
penguatan lembaga Kompolnas sebagai lembaga independen, untuk
memastikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan
27
kewenangannya berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan ketentuan
perundang-undangan dan harapan masyarakat.
15. Bahwa, Penguatan Kompolnas dimaksudkan agar dalam menjalankan
tugasnya tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan strategis di bidang
administrasi Polri serta memberikan masukan terkait pemberhentian dan
pengangkatan Kapolri, tetapi juga melakukan pengawasan terkait tata kelola di
bidang pembinaan dan operasional Poiri, serta investigasi dalam penegakan
kode etik profesi Polri.
16. Bahwa, Oleh karena itu, lembaga Kompolnas harus dilakukan pembenahan
secara fundamental yang meliputi; kedudukan, komposisi keanggotaan,
mekanisme pengangkatan, tugas dan wewenang serta pengelolaan
anggaran. Hal ini mendudukkan Kompolnas menjadi lembaga independen
yang sepenuhnya melaksanakan fungsi "check and balances" terhadap Polri
dengan kewenangan yang putusannya bersifat mengikat.
Sumber:
"6 Rekomendasi Tim Reformasi Polri yang Diserahkan Jimly dkk ke
Prabowo https://news.detik.com/berita/d-8476317/6-rekomendasi-tim-
reformasi-polri-yang-diserahkan-jimly-dkk-ke-prabowo.
17. Bahwa, dalam hal pembentukan undang-undang, Pemohon memiliki hak
konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 22A UUD NRI 1945. Hak
tersebut secara spesifik disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 13 Tahun
2022 yang berbunyi, “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan”. Hak tersebut mestinya dilindungi, dipenuhi dan tidak boleh
diabaikan oleh negara sebagai implementasi nilai kepastian hukum dan
negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945;
18. Bahwa ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan rumusan juga pada
ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, “(c) menerima saran dan
keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya
kepada Presiden” adalah sangat tidak logis bagi masyarakat termasuk
Pemohon karena menempatkan Kompolnas sebagai lembaga yang
28
mengawasi
tapi
tidak
memiliki
wewenan,
karena
tidak
adanya
pengimplementasian keberhasilan tugasnya sebagai lembaga pengawas.
D. Argumentasi Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan pemberlakuan
Norma Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
19. Bahwa, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibentuk berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 (menggantikan Perpres No. 17
Tahun 2005), yang merupakan turunan dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kompolnas
dibentuk dengan tujuan memberikan saran dan pertimbangan kepada
Presiden dalam penetapan arah kebijakan Polri serta dalam pengangkatan
dan pemberhentian Kapolri. Namun dalam praktiknya, keberadaan
Kompolnas dinilai tidak efektif, tumpang tindih, dan menjadi beban struktural
yang tidak memberi kontribusi nyata terhadap reformasi Polri maupun
pengawasan terhadap institusi tersebut.
20. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Konstitusional yang Tegas.
Kompolnas tidak diatur dalam UUD NRI 1945, tidak seperti lembaga-
lembaga konstitusional lain seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), atau
KY (Komisi Yudisial). Ini menjadikannya sebagai lembaga non-konstitusional
yang dapat dibentuk dan dibubarkan oleh Presiden kapan saja, sehingga tidak
memiliki landasan kuat untuk tetap mempertahankan eksistensinya jika tidak
dilakukan perubahan.
21. Tumpang Tindih Fungsi dengan Lembaga Pengawas Internal dan Eksternal
Pengawasan internal Polri dilakukan oleh Divisi Propam, Itwasum, dan Komisi
Kode Etik Polri. Pengawasan eksternal dilakukan oleh DPR melalui fungsi
pengawasan, serta masyarakat melalui partisipasi publik. Kompolnas tidak
memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan, maupun penegakan etik, hanya
memberi saran dan masukan, yang dalam praktiknya tidak mengikat dan
sering diabaikan.
22. Tidak Independen dan Rentan Konflik Kepentingan.
Komposisi Kompolnas terdiri dari unsur pemerintah (Menkopolhukam sebagai
Ketua), unsur kepolisian, dan masyarakat. Adanya unsur pemerintah dan
polisi dalam satu badan pengawas menimbulkan konflik kepentingan dan
29
mengurangi independensi, Ini bertentangan dengan prinsip checks and
balances dan asas pengawasan yang efektif dan tidak memihak.
23. Tidak Efektif dalam Menjalankan Tugasnya
Kompolnas tidak pernah secara tegas memberikan rekomendasi penting
dalam kasus-kasus besar seperti pelanggaran HAM oleh oknum Polri, atau
pembenahan struktural Polri. Laporan-laporan dan rekomendasi Kompolnas
jarang ditindaklanjuti secara nyata oleh Presiden maupun Kapolri.Tidak ada
kewenangan konkret yang membuat Kompolnas hanya bersifat simbolis dan
formalitas administratif.
24. Pemborosan Anggaran Negara
Dengan kewenangan yang minim dan tidak mengikat, keberadaan Kompolnas
hanya menjadi pemborosan anggaran negara untuk operasional lembaga
yang tidak berdampak nyata pada reformasi kepolisian, yang dalam hal ini
terbukti dengan adanya team reformasi POLRI yang di bentuk Presiden RI
telah melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 122/P
Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan
Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
25. Kompolnas Tidak Menjamin Profesionalisme dan Kemandirian Polri
Kompolnas
dirancang
sebagai
lembaga
pengawas
kebijakan
dan
pengangkatan Kapolri. Namun realitanya:
Tidak memiliki wewenang melakukan evaluasi atau pengawasan
operasional;
Tidak memiliki kekuatan untuk memeriksa atau menyatakan pelanggaran;
Hanya memberi saran kepada Presiden tanpa konsekuensi.
Hal ini membuat Kompolnas tidak memenuhi fungsi pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa
negara harus menjamin akuntabilitas lembaga negara berdasarkan hukum.
26. Struktur dan Komposisi Kompolnas Tidak Independen
Anggota Kompolnas terdiri dari:
Unsur Pemerintah (Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Hukum dan HAM)
Unsur Polri
30
Dengan demikian, lebih dari separuh anggota berasal dari pihak yang diawasi
atau berada dalam lingkar kekuasaan Presiden, sehingga prinsip checks and
balances tidak berjalan maksimal.
27. Fungsi Pengawasan Sudah Dilakukan oleh Lembaga Lain
Fungsi pengawasan terhadap Polri tidak hanya dilakukan Kompolnas, tetapi
juga dilakukan oleh:
Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Polri (Pasal 14 ayat
(1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri),
DPR melalui fungsi pengawasan (Pasal 20A UUD NRI 1945),
Komnas HAM jika terjadi pelanggaran HAM oleh Polri,
Ombudsman RI untuk pengaduan maladministrasi,
KPK untuk dugaan korupsi.
Maka Kompolnas menjadi redundant (berlebihan), tidak menambah nilai
pengawasan yang signifikan jika di pertahankan dalam komposisi
kewenangan saat ini.
28. Bisa Digantikan oleh Mekanisme Pengawasan yang Lebih Efektif
Fungsi Kompolnas bisa digantikan atau diperkuat melalui:
Pembentukan Komisi Pengawas Independen Kepolisian (mirip
Komnas HAM atau KY) dan /atau Memberikan kewenangan untuk
Kompolnas.
Penguatan fungsi Propam dan pengawasan sipil oleh DPR atau
Ombudsman
Peran aktif masyarakat sipil dan media
29. Bahwa dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur, “Dalam membentuk
peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a.
kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c.
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g.
keterbukaan.” Penjelasan sbb:
a. Asas kejelasan tujuan, adalah setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak
dicapai. Namun faktanya, Pasal 38 ayat (2) huruf c UU Nomor 2 Tahun
2002 Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) tidak memiliki tujuan
jelas, yang terlihat ialah sebagai pelindung oknum Pejabat Kepolisian.
Sebagai pertanyaan “apakah seorang Pejabat Polri bisa dijamin pada
waktu melakukan tugas dan kewenangannya tanpa ada kesalahan ?
31
Bahwa Pasal a quo merupakan praktik yang tidak demokratis dan
hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu (abusive law
making) yang jelas berdampak serta menimbulkan Erosi legitimasi
hukum, Fragmentasi sosial, Melemahnya kepercayaan masyarakat
terhadap institusi Kepolisian, serta Mengancam prinsip keadilan sosial.
b. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah dalam
Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan
materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-
undangan. Namun adanya Pasal 38 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun
2002 tentang Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) bertentangan
dengan ketentuan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam
UUD 1945, serta tidak juga berpedoman sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan tepatnya di Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan “Materi
Muatan
Peraturan
Perundang-undangan
mengandung
asas:
a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian
hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.
Hal ini berpotensi membahayakan karena Kompolnas (Komisi
Kepolisian Nasional) tanpa kewenangan mengawasi yang dapat di
abaikan, hal ini bertentangan dengan prsinisp chek and balances dan
melanggengkan Penegakan penegakan hukum terhadap masyarakat
hanya berdasarkan pesanan dan menciptakan (Abuse Of Power) yang
dapat merugikan konstitusi rakyat yang termasuk Pemohon, yang dapat
di kriminalisasi setiap saat karena tidak ada fungsi pengawasan dari
Kompolnas.
30. Bahwa, mengingat fungsi Kompolnas “terlampau abstrak untuk bisa
melakukan pengawasan efektif.” Lalu, arena kedudukannya dengan Polri
sama-sama di bawah presiden, Kompolnas sulit “memberikan penilaian
objektif terhadap Polri”.
31. Bahwa, demikian pula dengan “wewenang yang dimiliki Kompolnas saat ini
32
masih terbatas pada wilayah teknis pemantauan yang tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan
evaluasi”.
32. Bahwa dengan memahami substansi di atas terkait dengan jenis dan Muatan
materi jelas tidak bersesuaian dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dengan asas-asas muatan
materi yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
a. Kejelasan Rumusan, adalah berarti setiap peraturan perundang-undangan
harus disusun dengan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti,
serta menggunakan sistematika dan pilihan kata yang tepat. Tujuannya
adalah agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya, sehingga peraturan tersebut dapat dipahami dan
dilaksanakan secara konsisten dan efektif.
Namun pada faktanya rumusan pada Pasal 38 ayat (2) UU No 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “(2) Komisi Kepolisian
Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan
keputusan presiden”. menimbulkan tafsir yang tidak jelas dan susah untuk
dipahami fungsi, tugas dan wewenang serta object parameter
keberhasilan pengawasan.
b. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah setiap Peraturan
Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat bagi masyarakat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan
bernegara.
Bahwa oleh adanya multi tafsir dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c UU Nomor
2 Tahun 2002 Kepolisian, tafsir Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional)
yang tidak berguna tersebut maka menimbulkan ketidakpastian hukum
yang tidak mencermikan keadilan
melainkan Justru merupakan
penghinaan terhadap nilai negara hukum yang dijamin pemenuhannya
oleh UUD NRI 1945.
33. Bahwa, Pasal 38 ayat 2 huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia menyatakan, “(c) menerima saran dan keluhan
dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada
Presiden”, harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena
33
bertentangan dengan:
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara
hukum”.
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
34. Bahwa, Pasal 38 ayat (2) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia menyatakan, “(c) menerima saran dan keluhan
dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada
Presiden”, Jika disandingkan dengan Rekomendasi team reformasi Polri,
maka
haruslah
norma
dinyatakan
bertentangan
secara
bersyarat
(Conditionally Unconstitutional).
35. Bahwa, norma Pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau
setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik
dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Pasal 38
ayat (2) huruf c karena bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945.
36. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002
Kepolisian, tafsir Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), cenderung tidak
memiliki dan bahkan mengabaikan pentingnya standar operasional prosedur
(SOP) yang menjadi instrumen akuntabilitas dan profesionalisme fungsi
pengawasan institusi Polri.
Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semua tindakan fungsi
pengawasan aparat seharusnya:
a. Berdasarkan hukum tertulis,
b. Terukur,
c. Dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal ini justru menciptakan ruang impunitas defacto karena Fungsi
pengawasan berubah menjadi fungsi Public Relation pembenaran
terhadap tindakan di luar Standard Operasional Prosedure (SOP)
37. Bahwa, dalam negara demokrasi, kewenangan aparatur negara tidak boleh
absolut, karena dapat melahirkan praktik abuse of power. Penggunaan
“Kompolnas” sebagai lembaga pengawas yang tanpa kewenangan
34
menciptakan celah untuk pembenaran tindakan represif, intimidatif, atau
diskriminatif, tanpa pertanggungjawaban yang cukup karena fungsi
pengawasan bukan sebagai fungsi pengawas.
38. Bahwa, dalam sistem hukum Indonesia, konstitusi merupakan hukum
tertinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam undang-undang yang
memberikan
kewenangan
subjektif
kepada
pejabat
negara
tanpa
pembatasan hukum yang jelas adalah bentuk pelanggaran terhadap marwah
supremasi konstitusi.
39. Bahwa, salah satu prinsip pemerintahan yang baik (good governance) adalah
transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Ketentuan yang fungsi
Kompolnas yang tidak melakukan pengawasan bertentangan dengan prinsip-
prinsip tersebut karena:
a. Tidak transparan (penilaian tidak wajib dibuka atau dijelaskan);
b. Tidak
akuntabel
(tidak
wajib
dipertanggungjawabkan
secara
hukum);
c. Tidak memberikan kepastian hukum
40. Bahwa, lemahnya pengawasan Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional)
tersebut berpotensi memungkinkan aparat bertindak represif terhadap
seseorang atau kelompok berdasarkan dugaan atau kecurigaan subjektif,
tanpa didasarkan pada pembuktian yang objektif. Hal ini bertentangan
dengan prinsip presumption of innocence yang dijamin dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan penghormatan instrumen hak asasi manusia.
41. Bahwa, Pasal 38 ayat (2) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia menyatakan, “(c) menerima saran dan keluhan
dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada
Presiden” adalah norma kabur (vague) yang tidak memenuhi prinsip lex certa
dalam asas legalitas. Norma hukum harus tegas, jelas, dan tidak multitafsir.
Norma kabur melanggar hak atas kepastian hukum dan membuka peluang:
a. Diskriminasi;
b. Praktik kekerasan oleh aparat;
c. Impunitas atau bebasnya aparat dari tanggung jawab hukum
42. Bahwa, dalam hubungan antara aparat penegak hukum dan warga negara,
asas kesetaraan relasi hukum (legal parity) menjadi krusial. Frasa ini
menciptakan potensi relasi vertikal sepihak, di mana aparat bisa
menempatkan diri sebagai penafsir tunggal dan langsung bertindak karena
35
lemahnya kontrol pengawasan “Kompolnas”. Ini menimbulkan ketimpangan
kekuasaan yang dapat merendahkan martabat hukum dan warga negara
Namun, dengan legitimasi lemahnya kontrol pengawasan “Kompolnas”
kepada Institusi Polri secara de jure diberi ruang untuk mengabaikan
pedoman etika profesional, menjadikan aparat lebih tunduk pada
pertimbangan subjektif pribadi dan /atau pertimbangan pribadi yang
berkeuntungan daripada pada standar etika dan prosedur karena tidak
berjalannya Fungsi Pengawasan.
43. Bahwa, Pemohon sebelumnya sudah mengetahui jika terdapat Pengesahan
UU Polri Nomor 5 Tahun 2026 yang sudah disahkan, akan tetapi
Pemohon memasukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (Judicial
Review) sebelum UU Polri yang baru disahkan pada 09 Juni 2026.
https://tirto.id/8-perubahan-uu-polri-terbaru-yang-disahkan-dpr-ri-9- juni-2026-
hxz6
https://nasional.kompas.com/read/2026/06/10/09202841/hal-hal-yang-
diatur-uu-polri-baru-jabatan-sipil-hingga-usia-pensiun-khusus
(vide Bukti P-09)
44. Bahwa, Pemohon mengetahui sekalipun obyek yang diuji Pemohon sudah
dirubah di dalam UU Polri Nomor 5 Tahun 2026, Pemohon tetap pada
pendiriannya dan Memohon Mahkamah Konstitusi sebagai manifestasi
jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak dasar setiap warga negara.
Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Judicial Review yang menjaga hak
asasi manusia sebagai manifestasi peran The Guardian of Constitution
(pengawal konstitusi) dan The Sole Interpreter of The Constitution (penafsir
tunggal konstitusi); [vide Putra, Anggar. "Rule of Islamic Law dan Mekanisme
Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi."
Bulletin of Community Engagement 4.3 (2024): 24-34.
45. Bahwa, tegasnya menurut Pemohon ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf c UU
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945,
mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo dengan sebagai berikut:
IV. PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
36
2. Menyatakan Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168), bertentangan (inkonstitutional) dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ‘UUD NRI 1945” dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
ATAU
3. Menyatakan Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168), bertentangan Secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai:
38 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2002:
“(c) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja
kepolisian, melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap anggota Kepolisian
Republik Indonesia, Memberikan sanksi dan melaksanakan sidang etik serta
melaporkan kepada Presiden”
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Advokat
atas nama Syamsul Jahidin;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Surat Komisi Kepolisian Nasional Nomor B-1384/
DT.01.03/10/2025 perihal Informasi Penanganan Klarifikasi
SKM kepada Syamsul Jahidin tanggal 31 Oktober 2025;
37
5. Bukti P-5
: Fotokopi Surat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri
Nomor B/4816-b/IX/WAS.2.4/2025/Divpropam perihal Surat
Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D)
kepada Syamsul Jahidin tanggal 19 September 2025;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Surat Komisi Kepolisian Nasional Nomor B-32/
DT.01.06/1/2026 perihal Hasil Klarifikasi SKM kepada Syamsul
Jahidin tanggal 9 Januari 2026;
7. Bukti P-7
: Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PUU-XXIII/2025 bertanggal 13 November 2025;
8. Bukti P-8
: Fotokopi Berita Kompolnas Award 2025;
9. Bukti P-9
: Fotokopi Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
38
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap
UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang-
undang, Mahkamah telah mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa
kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dalam Sidang Pemeriksaan
Pendahuluan pada tanggal 11 Juni 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai
dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat
kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan
hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), sehingga sesuai dengan
sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah
Sidang, tanggal 11 Juni 2026, hlm. 15-31]. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1)
PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon
memperbaiki pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang
pemeriksaan pendahuluan, yaitu paling lambat menyerahkan perbaikan pada
tanggal 24 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Sesuai dengan tenggat waktu dimaksud,
pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 11.17 WIB, secara online (email), Pemohon telah
menyampaikan perbaikan permohonan dan perbaikan permohonan dimaksud telah
diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian
pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon pada
tanggal 24 Juni 2026.
[3.4]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara komprehensif
permohonan a quo, terlepas dari ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang
dipersoalkan oleh Pemohon, telah ternyata UU 2/2002 telah dilakukan perubahan
(revisi) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan
39
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 7181, selanjutnya disebut UU 5/2026).
Setelah Mahkamah membaca secara saksama perubahan materi dalam UU 5/2026,
telah ternyata salah satu materi yang diubah atau direvisi adalah norma Pasal 38
ayat (2) UU 2/2002. Dalam hal ini, pada awalnya, norma Pasal 38 ayat (2) UU 2/2002
terdiri dari huruf a sampai dengan huruf c diubah menjadi norma Pasal 38 ayat (2)
UU 5/2026 yang terdiri dari huruf a sampai dengan huruf f. Secara utuh perubahan
norma dimaksud sebagai berikut:
Pasal 38 ayat (2) UU 2/2002
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi
Kepolisian Nasional berwenang untuk:
a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran
kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya
mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan
mandiri; dan
c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian
dan menyampaikannya kepada Presiden.
Pasal 38 ayat (2) UU 5/2026
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi
Kepolisian Nasional melakukan fungsi:
a. pengumpulan dan pelaksanaan analisis data sebagai bahan pemberian saran
kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam upaya
mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang modern, humanis,
profesional, berintegritas, dan mandiri;
c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden terkait pengembangan
Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berkelanjutan yang berkaitan
dengan budaya dan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
d. pelaksanaan penerimaan saran dan keluhan dari masyarakat mengenai
kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyampaikannya kepada
Presiden dan Kapolri;
e. pemberian saran dan pertimbangan terkait dengan kurikulum pendidikan dan
pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
f. pemberian saran dan pertimbangan terkait dengan pembentukan Kode Etik
Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pembangunan integritas
dan profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
40
Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, oleh karena
eksistensi norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon,
in casu norma Pasal 38 ayat (2) huruf c UU 2/2002 telah diubah menjadi norma
Pasal 38 ayat (2) huruf d UU 5/2026 menyebabkan norma yang dimohonkan
pengujian tidak lagi sebagaimana rumusan norma yang dimohonkan oleh Pemohon.
Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon pun telah menyadari bahwa objek
permohonan telah berubah dengan pengundangan UU 5/2026 [vide Permohonan,
hlm. 43]. Oleh karena itu, dengan telah berubahnya norma yang dimohonkan
pengujian, permohonan a quo harus dinyatakan telah kehilangan objek.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun
oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon adalah kehilangan objek;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
41
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni,
tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.33 WIB oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
42
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Triyono Edy Budhiarto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 38 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Juni 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 11 Juni 2026, hlm. 15-31]. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon memperbaiki pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu paling lambat menyerahkan perbaikan pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Sesuai dengan tenggat waktu dimaksud, pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 11.17 WIB, secara online (email), Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan dan perbaikan permohonan dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal 24 Juni 2026. [3.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara komprehensif permohonan a quo, terlepas dari ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon, telah ternyata UU 2/2002 telah dilakukan perubahan (revisi) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan 39 Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 7181, selanjutnya disebut UU 5/2026). Setelah Mahkamah membaca secara saksama perubahan materi dalam UU 5/2026, telah ternyata salah satu materi yang diubah atau direvisi adalah norma Pasal 38 ayat (2) UU 2/2002. Dalam hal ini, pada awalnya, norma Pasal 38 ayat (2) UU 2/2002 terdiri dari huruf a sampai dengan huruf c diubah menjadi norma Pasal 38 ayat (2) UU 5/2026 yang terdiri dari huruf a sampai dengan huruf f. Secara utuh perubahan norma dimaksud sebagai berikut: Pasal 38 ayat (2) UU 2/2002 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk: a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Pasal 38 ayat (2) UU 5/2026 (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional melakukan fungsi: a. pengumpulan dan pelaksanaan analisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang modern, humanis, profesional, berintegritas, dan mandiri; c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden terkait pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berkelanjutan yang berkaitan dengan budaya dan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. pelaksanaan penerimaan saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyampaikannya kepada Presiden dan Kapolri; e. pemberian saran dan pertimbangan terkait dengan kurikulum pendidikan dan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan f. pemberian saran dan pertimbangan terkait dengan pembentukan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pembangunan integritas dan profesionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 40 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, oleh karena eksistensi norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon, in casu norma Pasal 38 ayat (2) huruf c UU 2/2002 telah diubah menjadi norma Pasal 38 ayat (2) huruf d UU 5/2026 menyebabkan norma yang dimohonkan pengujian tidak lagi sebagaimana rumusan norma yang dimohonkan oleh Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon pun telah menyadari bahwa objek permohonan telah berubah dengan pengundangan UU 5/2026 [vide Permohonan, hlm. 43]. Oleh karena itu, dengan telah berubahnya norma yang dimohonkan pengujian, permohonan a quo harus dinyatakan telah kehilangan objek. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon adalah kehilangan objek; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 41 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suharto
