193/PUU-XXIII/2025

1 KETETAPAN Nomor 193/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 24 September 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia atas nama Elisa Stepanus Banundi dan Joyce Meyer Giay (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon), yang berdasarkan Surat Kuasa pertama bertanggal 10 September 2025, memberi kuasa kepada Dr. Agust Giay, MA dan Dr. Yuzuf Gabriel Maniagasi, S.Sos., M.Si., dan Surat Kuasa kedua bertanggal 10 September 2025 hanya memberi kuasa kepada Dr. Agust Giay, MA, yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Oktober 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 196/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 16 Oktober 2025 dengan Nomor 193/PUU-XXIII/2025 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 2 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 193/PUU-XXIII/2025 tersebut Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 193.193/PUU/TAP.MK/Panel/10/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 193/PUU-XXIII/2025, bertanggal 16 Oktober 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 193.193/PUU/TAP.MK/HS/10/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 193/PUU-XXIII/2025, bertanggal 16 Oktober 2025; c. bahwa terhadap permohonan a quo, pada tanggal 29 Oktober 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon yang dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukum atas nama Dr. Agust Giay, MA secara daring (online), sedangkan kuasa hukum atas nama Dr. Yuzuf Gabriel Maniagasi, S.Sos., M.Si., tidak lagi menjadi kuasa hukum [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Oktober 2025, hlm. 19 dan 22, dan Surat Kuasa Kedua bertanggal 10 September 2025]. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; 3 d. bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PMK 7/2025, antara lain menyatakan bahwa Pemohon dapat melengkapi dan/atau memperbaiki Permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu pada tanggal 11 November 2025, pukul 12.00 WIB [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Oktober 2025, hlm. 29]; e. bahwa pada tanggal 10 November 2025, Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon melalui kuasa hukumnya perihal Pencabutan Permohonan a quo bertanggal 10 November 2025; f. bahwa pada tanggal 11 November 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda konfirmasi pencabutan atau penarikan permohonan a quo yang dihadiri oleh salah satu Pemohon prinsipal Elisa Stepanus Banundi dan kuasa hukum para Pemohon secara daring (online). Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya kuasa hukum para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 193/PUU-XXIII/2025 karena masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dan mendalami permohonan a quo [vide Risalah Sidang, tanggal 11 November 2025, hlm. 2-4]; g. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”; h. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 4 November 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 193/PUU- XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; i. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf h di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 193/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 5 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 193/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 10.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih 6 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari