192/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 192/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Yayang Nanda Budiman Jabatan : Penulis Lepas Alamat : Sindanggalih RT 002/RW 003, Kelurahan Gununggede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 015/LBH-BINA/SKK/IX/2025, bertanggal 1 Oktober 2025, memberi kuasa kepada Ihsan Firmansyah, S.H., dan Reta Novita Sari, S.H., Advokat dan/atau Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bentala Indra Nusantara (LBH-BINA) yang beralamat di Jalan Caman Raya Nomor 34A RT. 007 RW. 001, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2 195/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 192/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 16 Oktober 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 November 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 7 November 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan keempat menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai poltik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undangundang (UU) terhadap UUD Tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut "UU PPP"), mengatur bahwa hierarki atau kedudukan UUD NRI 1945 lebih 3 tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP, setiap ketentuan di dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945; 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPP, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi utama sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir tertinggi terhadap ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), serta pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai lembaga pengimbang dan pengarah dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila dalam proses pembentukan suatu undang-undang terdapat ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi dan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan, baik secara keseluruhan maupun bersyarat, pasal atau bagian dari undang-undang yang diuji. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan bahwa: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “PMK 7/2025”) menyatakan: 1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa, objek permohonan pengujian undang-undang a quo yang dimohonkan oleh PEMOHON merupakan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51 UU MK serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP; b. Bahwa, objek permohonan yang diuji ialah Pasal 8 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 (selanjutnya disebut sebagai “UU Pers”) berbunyi sebagai berikut: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers berbunyi sebagai berikut: “Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara: a) Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan; b) Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik; c) Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakterik media yang bersangkutan Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” 5 c. Adapun pengujian objek permohonan tersebut ialah terhadap: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Konstitusionalitas Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers ini; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan sebagai berikut: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” Kemudian dalan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK lebih lanjut ditegaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak- hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2. Bahwa dalam putusan-putusan MK sebelumnya yang salah satunya adalah Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, MK juga telah menetapkan lima syarat terkait kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK di atas, yaitu: a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 6 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa pengakuan atas hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijamin dalam sejumlah ketentuan di atas merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif dan mencerminkan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum; 4. Bahwa MK merupakan lembaga yudisial yang bertugas untuk menjaga hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers terhadap UUD NRI 1945; II.I KUALIFIKASI PEMOHON SEBAGAI PERORANGAN 5. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (vide Bukti P-3), berprofesi sebagai penulis lepas (freelance writer) dan kolumnis di berbagai media nasional, daerah maupun media alternatif (vide Bukti P-4); 6. Bahwa sejak 10 September 2021, Pemohon memulai aktivitas kepenulisan melalui platform Kompasiana sebagai bagian dari komunitas Citizen Journalism (https://www.kompasiana.com/nandabudiman?l=c). Melalui platform tersebut, Pemohon secara konsisten menulis dan menyuarakan berbagai pandangan kritis tentang isu-isu hukum, sosial, dan politik. Seiring dengan meningkatnya kapasitas dan pengalaman menulis, Pemohon memperluas kiprahnya di dunia literasi hukum sebagai Freelance Legal 7 Content Writer di beberapa portal edukasi hukum, yakni PinterHukum.id (lihat: https://pinterhukum.or.id/?s=yayang+nanda+budiman&post_type =post) dan Literasi Hukum Indonesia (lihat: https://literasihukum.com/author/nandabudiman/). Dalam kapasitas tersebut, Pemohon turut menyumbangkan gagasan hukum populer yang dapat diakses publik, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 7. Bahwa sejak Mei 2022, Pemohon tercatat sebagai Kolumnis di The Columnist Indonesia (lihat: https://thecolumnist.id/penulis/Nandabudiman), sebuah media opini nasional yang menaruh perhatian pada isu-isu kebijakan publik dan demokrasi. Hingga saat ini, Pemohon telah menerbitkan delapan karya opini dengan total pembaca lebih dari 5.000 orang. Salah satu artikelnya yang berjudul “Menyoal Langgengnya Praktik Kekerasan di Tubuh Kepolisian” (lihat: https://thecolumnist.id/artikel/ menyoal-langgengnya-praktik-kekerasan-di-tubuh-kepolisian-2254) menjadi refleksi kritis terhadap praktik kekerasan aparat penegak hukum dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban institusional di Indonesia; 8. Bahwa pada 26 Desember 2023, Pemohon secara resmi terdaftar sebagai Kolumnis di Kompas.com, dan telah menerbitkan tiga karya opini dengan total pembaca sebanyak 9.974 orang (lihat: https://kolom.kompas.com/5705/yayang.nanda.budiman). Dalam periode berikutnya, tepatnya Januari 2024, PEMOHON juga bergabung sebagai Kontributor Lepas di Kumparan dan menulis lima artikel yang berfokus pada isu-isu hukum dan kebijakan publik (lihat: https:// kumparan.com/nandabudiman563). Melalui kedua media tersebut, Pemohon menunjukkan konsistensi dalam menjalankan fungsi jurnalistik warga dengan orientasi pada edukasi hukum dan pencerahan publik; 9. Bahwa pada September 2024, Pemohon turut menulis opini di Detik.com berjudul “Jalan Terjal Pencari Kerja dan Kekalnya Diskriminasi Usia” (lihat: https://news.detik.com/kolom/d-7536080/jalan-terjal-pencari-kerja-dan- kekalnya-diskriminasi-usia). Tulisan tersebut menyoroti praktik diskriminasi usia dalam rekrutmen tenaga kerja yang berdampak pada ketidakadilan sosial dan pengangguran struktural. Pemohon mengkritisi lemahnya perlindungan hukum terhadap pencari kerja dan menilai bahwa putusan 8 Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi terkait batas usia kerja merupakan kemunduran dalam penegakan keadilan ketenagakerjaan; 10. Bahwa sejak Oktober 2024, Pemohon bergabung sebagai Kontributor Lepas di Yoursay – Suara.com dan hingga kini telah menulis lebih dari 100 artikel dengan ragam topik meliputi hukum, politik, sosial, kebudayaan, dan gaya hidup (lihat: https://yoursay.suara.com/ profile/397769/nandabudiman). Pada bulan yang sama, Pemohon juga menjadi Kontributor Lepas di MediaLombok.com dan telah mempublikasikan lima artikel yang mengulas dinamika sosial dan politik daerah (lihat: https://medialombok.com/pengguna/nandabudiman); 11. Bahwa pada November 2024, Pemohon menulis opini berjudul “Kabinet Gemuk, Nir Oposisi, dan Paradoks Demokrasi” di Retizen Republika (lihat: https://retizen.republika.co.id/posts/488812/kabinet-gemuk-nir-oposisi-dan -paradoks-demokrasi). Tulisan tersebut merupakan refleksi kritis terhadap arah politik Indonesia pasca kemenangan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024. PEMOHON menilai desain kabinet yang gemuk dan absennya oposisi sebagai ancaman terhadap prinsip check and balances serta menandai kerapuhan demokrasi dalam menghadapi pragmatisme kekuasaan; 12. Bahwa memasuki tahun 2025, Pemohon terus memperluas kontribusinya di ranah media. Sejak Mei 2025, Pemohon tercatat sebagai Kontributor Lepas di AyoBandung.id dan telah menerbitkan sembilan karya dengan beragam tema yang menyoroti isu sosial dan kebijakan lokal (lihat: https://www.ayobandung.id/author/YayangNandaBudiman). Pada periode yang sama, Pemohon juga menulis di HukumOnline (lihat: https://www.hukumonline.com/authors/lt67d3197e6605b/Yayang%20Nan da%20Budiman/?type=column), dengan tiga artikel yang menelaah arah pembaruan hukum dan etika profesi hukum di Indonesia. Melalui tulisannya, Pemohon mengangkat isu potensi pembatasan ruang pers dalam R-KUHAP, krisis moral profesi advokat, serta perlunya penataan ulang asas dominus litis agar tidak mencederai prinsip keadilan substantif yang tengah dibahas dalam R-KUHAP; 13. Bahwa di luar aktivitas menulis opini di media massa, Pemohon juga berperan aktif dalam lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di 9 bidang keadilan sosial dan lingkungan hidup. Sejak Desember 2024, Pemohon menjadi kontributor di Yayasan Rumah Kita Bersama (lihat: https://rumahkitab.com/author/yayang-nanda-budiman/), dengan tulisan- tulisan yang menyoroti isu gender, lingkungan, dan hukum. Sejak Juni 2025, Pemohon bergabung sebagai kontributor di KlikHijau.com (lihat: https://klikhijau.com/author/yayang/) dan telah menulis sepuluh artikel yang berfokus pada isu keadilan ekologis, eksploitasi sumber daya alam, dan pentingnya transisi energi berkeadilan. Tulisan-tulisan Pemohon menegaskan pandangan bahwa lingkungan hidup bukan sekadar objek pembangunan, tetapi ruang hidup manusia yang wajib dijaga; 14. Bahwa sejak tahun 2024, Pemohon juga tercatat sebagai kontributor di MudaBicara.id, sebuah media yang berfokus pada isu politik dan demokrasi anak muda. Dalam berbagai tulisannya, Pemohon membahas pentingnya supremasi sipil dalam negara demokratis, hak-hak pekerja media, serta praktik union busting di industri pers yang mengancam kebebasan berserikat. Pemohon meyakini bahwa kebebasan pers hanya dapat tumbuh dalam ekosistem kerja yang adil bagi para pekerja medianya sendiri; 15. Bahwa pada 28 September 2025, Pemohon menulis opini berjudul “Menggugat Kelalaian Negara” di Harian Kompas (lihat: https:// www.kompas.id/artikel/menggugat-kelalaian-negara?open_from=Tagar_ Page). Tulisan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap tanggung jawab negara atas kasus keracunan akibat program MBG yang melibatkan ribuan pelajar. Pemohon menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap keselamatan warga, serta menyerukan langkah-langkah hukum agar kebijakan publik senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat; 16. Bahwa kredibilitas dan kompetensi Pemohon sebagai kolumnis dan kontributor hukum telah diakui melalui berbagai seleksi dan publikasi nasional. Beberapa di antaranya adalah: 1) Artikel “Refleksi Pemilu 2024: Ambisi Politik dan Kekalahan Hukum” yang terpilih dalam Sayembara Artikel Opini 2024 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) (lihat: https://antikorupsi.org/id/refleksi- pemilu-2024-ambisi-politik-dan-kekalahan-hukum); 10 2) Tulisan “Dilema AI dalam Sistem Pemilu” yang terpilih dalam Bunga Rampai Pilkada Lokal oleh Rumah Pemilu dan Perludem (lihat: https://www.instagram.com/reel/DIvHvq7TPbA/); 3) Artikel “Krisis Literasi Iklim dan Arah Kurikulum Kita” yang dimuat dalam Buletin Fakta Ekologi Mei 2025 oleh WALHI Sulawesi Selatan (lihat: https://walhisulsel.or.id/4669-buletin-fakta-ekologi-mei-2025...); dan 4) Esai “Militerisasi dan Menyempitnya Ruang Sipil” yang diterbitkan dalam buletin Soerak oleh BAKUMSU pada 31 Juli 2025 (lihat: https:// www.instagram.com/p/DMzA0M3hbFa/). 17. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang relevan dijamin secara langsung oleh UUD NRI 1945, antara lain: a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; a.1. Akan tetapi Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya bahkan selayaknya “di-anak tirikan” sebagai kontributor lepas dan kolumnis akibat norma Pasal 8 UU Pers yang berbunyi “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” bersifat limitatif karena hanya menyebut wartawan, tanpa menyinggung pihak lain yang juga menjalankan fungsi jurnalistik, seperti kolumnis dan kontributor lepas. Akibatnya, kedudukan hukum Pemohon menjadi kabur dan tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang setara, padahal secara fungsional peran Pemohon dalam ruang publik sama pentingnya dalam membangun opini publik, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. a.2. Bahwa Penjelasan Pasal 12 UU Pers menyatakan: “... Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan ‘penanggung jawab’ adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.” Namun, hingga saat ini belum terdapat kejelasan mengenai apakah tulisan opini atau kolom yang dibuat oleh Pemohon yang telah melalui proses kurasi dan penyuntingan redaksi 11 dapat dikualifikasikan sebagai karya jurnalistik yang menjadi tanggung jawab perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut. Redaksi memiliki kewenangan editorial penuh, termasuk menentukan kelayakan penerbitan suatu tulisan, yang berarti adanya keterlibatan aktif redaksi dalam setiap publikasi. Akan tetapi, ketiadaan penegasan normatif mengenai status hukum kolumnis dan kontributor lepas menimbulkan ambiguitas, baik dalam hal tanggung jawab redaksi maupun perlindungan hukum bagi penulisnya. a.3. Bahwa, praktik yang berkembang di berbagai media massa menunjukkan adanya pencantuman disclaimer berbunyi: “Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian dari tanggung jawab redaksi.” Praktik disclaimer tersebut pada hakikatnya bertentangan dengan Penjelasan Pasal 12 UU Pers yang secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab atas karya jurnalistik berada pada perusahaan pers melalui penanggung jawab di bidang redaksi, bukan semata pada individu penulis. Dengan demikian, pencantuman disclaimer sebagaimana tersebut di atas telah mengaburkan prinsip tanggung jawab redaksi dan menggeser beban pertanggungjawaban dari institusi pers kepada individu penulis lepas; a.4. Bahwa praktik demikian tidak hanya bertentangan secara normatif dengan penjelasan Pasal 12 UU Pers, tetapi juga mengurangi jaminan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Pers. Padahal, setiap karya yang diterbitkan oleh perusahaan pers telah melalui mekanisme redaksi mulai dari seleksi, kurasi, hingga keputusan penerbitan yang menjadi bagian integral dari fungsi editorial media. Artinya, tanggung jawab hukum dan etik tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada penulis, karena keputusan publikasi berada dalam kendali redaksi; a.5. Bahwa disclaimer tersebut juga berimplikasi pada hilangnya jaminan perlindungan hukum bagi kolumnis dan kontributor 12 lepas, yang karyanya telah dipublikasikan secara sah oleh media massa. Ketika terjadi sengketa, intimidasi, atau pelaporan pidana terhadap isi tulisan opini, penulis lepas tidak memperoleh pendampingan dari Dewan Pers dengan alasan statusnya bukan wartawan tetap. Padahal, secara substantif, karya tersebut merupakan bagian dari produk jurnalistik yang diterbitkan oleh perusahaan pers. b. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. b.1. PEMOHON berpendapat bahwa hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat sebagai kolumnis terhambat karena statusnya sebagai kolumnis dan kontributor lepas tidak memperoleh perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers. Bahkan, produk tulisannya pun tidak memiliki kepastian apakah termasuk kategori karya jurnalistik yang menjadi tanggung jawab redaksi sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 12 UU Pers; b.2. Bahwa meskipun secara umum hak Pemohon untuk menyampaikan pendapat di muka umum telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, namun dalam konteks peran Pemohon sebagai kolumnis dan kontributor lepas yang hidup serta menjadi bagian dari ekosistem pers, tidak terdapat pengakuan hukum yang pasti. Dalam praktiknya, kebebasan berpendapat Pemohon tidak dapat dilakukan secara mutlak, karena setiap tulisan terlebih dahulu melalui proses kurasi, penyuntingan, dan pertimbangan kelayakan oleh redaksi sebelum disebarluaskan. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dalam konteks kolumnis memiliki kekhususan tersendiri yang menuntut adanya perlindungan hukum sebagaimana halnya pelaku pers lainnya; c. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 13 perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. c.1. Akan tetapi Pemohon merasa bahwa hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan akibat norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers yang tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang pasti terhadap Pemohon, baik dari pihak redaksi maupun dalam UU Pers itu sendiri. Akibatnya, Pemohon kehilangan rasa aman dari potensi ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi yang dapat timbul akibat isi tulisannya; c.2. Bahwa posisi Pemohon sebagai penulis lepas menjadikannya tidak memiliki ikatan struktural dengan institusi media, berbeda dengan wartawan tetap yang memperoleh perlindungan hukum dan profesional dari perusahaan pers serta Dewan Pers. Ketika menghadapi ancaman, intimidasi, atau kriminalisasi, Pemohon tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum yang memadai, sehingga hak atas rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjadi tidak dapat diwujudkan; II.II KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 18. Bahwa hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 UU Pers yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”; 19. Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UU Pers, wartawan didefinisikan sebagai orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik; 20. Bahwa istilah teratur memiliki makna yang luas, yaitu bekerja sesuai kode etik jurnalistik, terarah sesuai amanah undang-undang pers, santun dalam menggali dan mengumpulkan bahan berita, menulis berdasarkan kaidah jurnalistik, serta menghasilkan materi berita yang merupakan rekayasa intelektual dengan kepentingan komunitas atau kelompok tertentu (lihat: Pretty Bella Wajong, dkk., Perlindungan Hukum bagi Wartawan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Terkait dengan Kebebasan Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Lex Et Societatis Vol. VI/No. 2/April/2018, hlm. 55); 14 21. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pers dijelaskan bahwa kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia; 22. Bahwa Pasal 1 angka 3 Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/PK/DP/XI/2022- PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan, karya jurnalistik yang didefinisikan sebagai hasil kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan yang bekerja pada perusahaan pers berbadan hukum Indonesia. Karya tersebut dapat berupa tulisan, suara, gambar, data, grafik, atau bentuk lain yang dibuat secara teratur dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers, serta disebarluaskan melalui media cetak, elektronik, atau saluran lainnya; 23. Bahwa berdasarkan definisi ini, terdapat beberapa kriteria penting agar suatu karya diakui sebagai karya jurnalistik, yaitu keterlibatan wartawan yang memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan pers berbadan hukum, keteraturan dalam produksi karya, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik serta peraturan pers. Artinya, pengakuan sebagai karya jurnalistik tidak berlaku umum bagi setiap individu yang menulis atau membuat konten, melainkan terbatas pada mereka yang memenuhi kriteria formal tersebut. Akibatnya, kolumnis dan kontributor lepas yang tidak terikat secara formal dengan perusahaan pers, baik dari segi status maupun keteraturan produksi karya, tidak termasuk dalam definisi karya jurnalistik. Tulisan atau karya mereka, meskipun berkualitas jurnalistik, secara hukum tidak diakui sebagai karya jurnalistik dan tidak mendapat perlindungan hukum yang sama seperti yang diberikan kepada wartawan resmi sebagaimana diatur Pasal 8 UU Pers. Dengan kata lain, definisi ini menempatkan kolumnis dan kontributor lepas pada posisi lebih rentan karena karya mereka tidak diakui secara formal dalam kerangka perjanjian atau undang-undang pers; 15 24. Bahwa pendekatan sempit ini menimbulkan beberapa implikasi. Pertama, praktik jurnalistik modern, terutama yang berkembang di media digital dan platform independen, kurang diakomodasi. Kedua, pembatasan ini dapat bertentangan dengan semangat kebebasan pers yang inklusif karena kontributor lepas sering menjadi sumber informasi penting bagi publik. Ketiga, secara hukum, kolumnis dan kontributor lepas berpotensi tidak memiliki dasar untuk menuntut perlindungan terhadap karya dan profesi mereka apabila terjadi sengketa atau penyalahgunaan; 25. Bahwa selain itu, Pasal 1 angka 4 Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/PK/DP/XI/2022-PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan, menjelaskan bahwa produk pers mencakup seluruh konten yang dihasilkan perusahaan pers, termasuk karya jurnalistik maupun konten lain seperti opini, kolom, surat pembaca, dan iklan. Dengan tegas diatur bahwa opini dan kolom merupakan bagian dari produk pers, meskipun tidak termasuk dalam definisi karya jurnalistik sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 sebelumnya. Hal ini menegaskan adanya perbedaan perlindungan hukum antara karya jurnalistik formal yang dihasilkan oleh wartawan resmi dengan konten pers lain, termasuk kolom dan opini, yang meskipun menjadi bagian dari produk pers, tidak otomatis memberikan perlindungan hukum yang setara kepada penulisnya; 26. Bahwa Pasal 8 UU Pers yang menyatakan bahwa “wartawan memperoleh perlindungan hukum” bersifat terbatas, khusus dan tidak mencakup kolumnis maupun kontributor lepas yang karya tulisnya diterbitkan melalui proses editorial media. Akibatnya, Pemohon sebagai penulis lepas yang tidak secara rutin menghasilkan produk pers berada dalam posisi hukum yang tidak pasti dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara, meskipun karya-karyanya telah melalui mekanisme kurasi dan dipublikasikan oleh redaksi media massa; 27. Bahwa dikutip dari Quora.com kolumnis merupakan jenis jurnalis, namun memiliki peran, tanggung jawab, dan karakteristik yang spesifik. 16 Kolumnis menulis artikel rutin yang diberi nama penulis (kolom) untuk media cetak, majalah, situs web, atau buletin, dengan fitur yang berulang dan merepresentasikan suara atau gaya penulis. Fungsi kolumnis biasanya meliputi penafsiran, analisis, advokasi, atau hiburan, alih-alih sekadar pelaporan fakta mentah. Kolom dapat mengungkapkan opini, menghubungkan peristiwa, atau memberikan komentar berdasarkan perspektif pribadi penulis. Meskipun berbeda dari peliputan berita rutin, kolumnis tetap tunduk pada standar profesional jurnalistik yang sama dengan wartawan lain, termasuk akurasi, keadilan, pemeriksaan fakta, penggunaan sumber yang sahih, transparansi antara opini dan fakta, serta kepatuhan terhadap norma hukum seperti pencemaran nama baik dan konflik kepentingan. Kolumnis dapat berfokus pada berbagai bidang, seperti politik, bisnis, olahraga, budaya, atau saran, dan beberapa menggabungkan unsur reportase dengan komentar, sementara yang lain hanya menyajikan interpretasi dan perspektif. Independensi kolumnis tetap dijaga melalui proses editorial; kolom biasanya merupakan konten editorial yang berada di bagian opini atau analisis. Meskipun proses editorial kolom berbeda dari berita langsung, media yang bereputasi baik tetap menegakkan standar untuk melindungi kredibilitas penulis dan media. Dengan demikian, kolumnis adalah jurnalis yang mengkhususkan diri pada tulisan berulang dan bersifat opini, interpretatif, atau analitis, dengan tanggung jawab jurnalistik inti yang sama seperti wartawan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa setiap kolumnis yang karyanya dipublikasikan melalui mekanisme redaksional media massa berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dijamin bagi wartawan oleh UU Pers, termasuk perlindungan terhadap risiko hukum, intimidasi, dan kriminalisasi atas karya jurnalistik yang diterbitkan; 28. Bahwa hak asasi yang dimaksud dalam konteks UU Pers a quo meliputi hak atas kemerdekaan pers, yang secara konstitusional merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, termasuk Pemohon sebagai kolumnis dan kontributor lepas. Pembatasan rumusan Pasal 8 UU Pers hanya pada wartawan tetap yang secara teratur menghasilkan karya jurnalistik tidak selaras dengan nilai-nilai konstitusional tersebut, 17 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat fungsi pers sebagai sarana kontrol sosial dan pembentukan opini publik; 29. Bahwa karena ketidakjelasan tersebut, pemberlakuan Pasal 8 UU Pers in casu telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena membatasi hak Pemohon untuk memperoleh perlindungan hukum atas segala akibat yang berpotensi terjadi karena opini yang ditulisnya, padahal Pemohon berkontribusi secara nyata dalam ekosistem pers dan menjalankan fungsi jurnalistik yang menjadi bagian dari hak fundamentalnya; 30. Bahwa hak konstitusional Pemohon juga dirugikan akibat Penjelasan Pasal 12 UU Pers yang berbunyi: Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara: a. Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan; b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik; c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakterik media yang bersangkutan Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Pengaturan dalam Penjelasan Pasal 12 UU Pers merupakan bentuk penjelasan terhadap Pasal 12 UU Pers yang berbunyi: “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan” 31. Pasal 5 ayat (1) UU Pers menegaskan kewajiban pers untuk menyajikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan asas praduga tak bersalah. Sementara, Pasal 1 angka 13 UU Pers menegaskan kewajiban koreksi, yakni keharusan pers melakukan koreksi atau ralat terhadap informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar; 32. Bahwa dalam praktiknya, sejumlah media bahkan yang berbadan hukum memuat disclaimer berupa pernyataan “Tulisan opini ini menjadi tanggung 18 jawab penulis, bukan redaksi.” Praktik ini bertentangan dengan Penjelasan Pasal 12 UU Pers dan telah merugikan kolumnis dan kontributor lepas; 33. Bahwa persoalannya terletak pada definisi karya jurnalistik yang selama ini tidak memasukkan tulisan opini sebagai bagian dari karya jurnalistik. Akibatnya, ketika penulis opini menghadapi tekanan hukum maupun non- hukum dari pihak eksternal yang merasa dirugikan oleh isi tulisannya, redaksi secara praktis menghindari tanggung jawab dengan menggunakan disclaimer. Padahal, proses produksi opini Pemohon tidak terjadi secara independen sepenuhnya, melainkan melalui mekanisme redaksional, yang mencakup seleksi, penyuntingan, dan publikasi, serta keterlibatan pihak internal perusahaan pers, termasuk redaksi dan editor, selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian, redaksi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab secara hukum maupun profesional; 34. Bahwa dalam suatu perusahaan pers, terdapat dua kategori wartawan, yaitu wartawan tetap yang bekerja penuh waktu sebagai karyawan di bawah tanggung jawab perusahaan pers, dan wartawan lepas atau freelance yang bekerja berdasarkan permintaan tertentu untuk menulis suatu karya yang dimuat di media cetak atau elektronik, dengan menerima honorarium. Totok Djuroto dalam Manajemen Penerbitan Pers (2000) menyebut wartawan lepas sebagai wartawan yang tidak memiliki ikatan dengan perusahaan pers, diupah per pemuatan berita, dan dapat bekerja bebas ke media lain. Didik Haryadi Santoso dan Rani Dwi Lestari dalam Legalitas Stringer dan Karya Jurnalistik dalam Media Televisi (2017) menekankan bahwa praktik jurnalis lepas menguntungkan perusahaan media, karena karya mereka menjadi sarana menarik pembaca dan pengiklan, namun keberadaannya tidak diakui dan hak-haknya sering diabaikan; 35. Bahwa berdasarkan doktrin vicarious liability, penanggung jawab perusahaan pers, yang mencakup bidang usaha dan bidang redaksi, bertanggung jawab atas seluruh karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan, tanpa membedakan status karyawan tetap maupun lepas. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban menanggung kerugian pihak lain akibat kesalahan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, sesuai ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata. Dalam praktik jurnalistik, 19 pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui mekanisme yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, termasuk hak jawab dan hak koreksi, yang berfungsi sebagai rambu hukum bagi wartawan dan perusahaan pers sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi publik; 36. Bahwa mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain, di dalam buku “Menegakkan Kemerdekaan Pers: “1001” Alasan, Undang-Undang Pers Lex Specialis, Menyelesaikan Permasalahan Akibat Pemberitaan Pers” Hinca IP Pandjaitan dan Amir Effendi Siregar menjelaskan bahwa secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 UU Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi; 37. Bahwa praktik disclaimer yang membebankan tanggung jawab sepenuhnya kepada penulis opini, dan mengabaikan peran redaksi, bertentangan dengan prinsip akuntabilitas perusahaan pers dan kewajiban hukum yang melekat pada seluruh karya jurnalistik. Tanggung jawab hukum perusahaan pers tidak bersifat diskriminatif terhadap status karyawan wartawan, melainkan melekat pada semua karya jurnalistik maupun produk pers yang diterbitkan atau disiarkan melalui mekanisme redaksional, termasuk karya opini Pemohon; II.III KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON BERSIFAT POTENSIAL 38. Bahwa rumusan bahasa, kata, dan istilah dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) terkait kedudukan hukum (legal standing) dan pembatasan profesi yang dirumuskan sebagai syarat untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya tidak sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap kebebasan pers yang bersifat inklusif. Tolok ukur untuk menunjukkan adanya kerugian konstitusional PEMOHON bersifat potensial, yang menurut penalaran yang 20 wajar dapat dipastikan akan terjadi, apabila ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum yang mencakup tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture), dalam kaitannya dengan Penjelasan Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers; 38.1. Bahwa secara substansi hukum (legal substance), melalui pendekatan yuridis-normatif, ketentuan dalam Pasal 8 UU Pers dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers menunjukkan adanya potensi kerugian konstitusional yang dapat dipastikan menimpa Pemohon. Ekslusifitas perumusan norma dalam menentukan subjek penerima perlindungan hukum, khususnya dalam Pasal 8 UU Pers yang hanya melindungi wartawan yang secara teratur menghasilkan karya jurnalistik, telah menimbulkan ketimpangan terhadap profesi lain yang juga berperan dalam ekosistem pers. Selain itu, pembatasan tanggung jawab redaksi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 12 UU Pers yang menjadi instrumen legitimasi bagi sejumlah redaksi untuk memuat disclaimer “Tulisan opini bukan tanggung jawab redaksi” semakin memperkuat potensi kerugian konstitusional tersebut, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan pers yang inklusif dan akuntabel. 38.2. Bahwa penafsiran normatif terhadap subjek perlindungan hukum menunjukkan bahwa ketidakjelasan dan sempitnya cakupan perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers menimbulkan kekhawatiran yang nyata terhadap kedudukan hukum Pemohon. Hal ini disebabkan karena Pemohon bukan merupakan wartawan tetap yang bekerja secara teratur di satu perusahaan pers berbadan hukum, melainkan berprofesi sebagai kolumnis dan kontributor lepas yang aktif menulis opini dan analisis di media massa berdasarkan hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi; 38.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Hak tersebut juga meliputi kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers, serta hak untuk melakukan 21 pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 huruf d UU Pers dan peraturan perundang-undangan lain misalnya: - Pasal 3 ayat (2) UU HAM: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. - Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU HAM: (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya; (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. - Pasal 23 ayat (2) UU HAM: Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai- nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. - Pasal 30 UU HAM: Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. - Pasal 44 UU HAM: Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum: Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: a. mengeluarkan pikiran secara bebas; b. memperoleh perlindungan hukum. 22 - Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum: Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. - Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme: Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; b. hak untuk memperoleh kekayaan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” - Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 38.4. Bahwa secara struktur hukum (legal structure), keberadaan aparat penegak hukum yang berwenang dalam pelaksanaan kebebasan pers dan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik menimbulkan kekhawatiran terhadap implementasi Pasal 8 Undang-Undang Pers dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers. Meskipun telah terdapat Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan 23 Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyelesaian sengketa pers, namun dalam praktiknya masih terjadi perbedaan penafsiran di antara lembaga penegak hukum terkait subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan di bawah rezim UU Pers; 38.5. Bahwa dalam kenyataannya, aparat penegak hukum sering kali membatasi makna perlindungan hukum hanya kepada mereka yang secara formal memenuhi definisi “wartawan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU Pers. Akibatnya, pihak-pihak yang berprofesi sebagai kolumnis atau kontributor lepas, yang juga menghasilkan karya opini, analisis, dan tulisan dengan standar jurnalistik yang sama, kerap tidak dianggap sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik yang dilindungi. Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum karena kolumnis atau kontributor lepas dapat menjadi sasaran kriminalisasi melalui ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), tanpa melalui mekanisme penyelesaian etik dan administratif oleh Dewan Pers sebagaimana mestinya. Paktik tersebut menunjukkan masih tingginya potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional PEMOHON; 38.6. Bahwa secara budaya hukum (legal culture), menjadi sebuah analisis/penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional PEMOHON sebagai warga negara Indonesia mempertimbangkan kondisi praktik dan persepsi masyarakat, termasuk kalangan media, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan, masih menunjukkan pemahaman yang sempit terhadap konsep kebebasan pers dan profesi jurnalistik. Dalam tataran praktik, budaya hukum di bidang pers masih didominasi oleh pandangan bahwa wartawan yang berhak memperoleh perlindungan hukum hanyalah mereka yang bekerja secara tetap di bawah perusahaan pers berbadan hukum. Pemahaman yang sempit ini menyebabkan marginalisasi terhadap kolumnis, kontributor lepas, maupun jurnalis independen yang berperan aktif dalam menyebarluaskan gagasan, opini, dan informasi publik; 24 38.7. Bahwa kondisi tersebut diperburuk oleh praktik redaksi media yang kerap memuat penyangkalan atau disclaimer pada setiap karya opini dengan pernyataan “tulisan ini menjadi tanggung jawab penulis, bukan redaksi”. Praktik demikian telah membentuk budaya hukum yang tidak sehat, karena melemahkan prinsip tanggung jawab institusional perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers. Padahal, dalam setiap proses penerbitan opini atau kolom, terdapat keterlibatan nyata dari pihak redaksi, mulai dari seleksi naskah, penyuntingan, hingga proses publikasi. Oleh sebab itu, penyangkalan tanggung jawab oleh redaksi merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas akuntabilitas pers dan berpotensi menempatkan penulis opini dalam posisi rentan terhadap tekanan hukum maupun non-hukum dari pihak eksternal yang merasa dirugikan oleh isi tulisan tersebut; 38.8. Bahwa budaya hukum yang terbentuk seperti ini menimbulkan efek jera bagi penulis independen untuk menyalurkan pendapatnya di ruang publik. Akibatnya, terjadi pembatasan secara tidak langsung terhadap hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pikiran dan pendapat; 38.9. Bahwa praktik dan kebiasaan dalam dunia pers yang masih menempatkan perlindungan hukum secara diskriminatif serta membiarkan praktik disclaimer yang menghindari tanggung jawab redaksional telah menegasikan semangat perlindungan terhadap kebebasan pers yang inklusif. Keadaan ini semakin memperkuat alasan bahwa norma dalam Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers tidak selaras dengan cita konstitusi dan prinsip efektivitas hukum, karena menimbulkan ketidakpastian dan ketimpangan perlindungan bagi pelaku pers di luar kategori wartawan formal; 39. Bahwa berdasarkan uraian mengenai kerugian konstitusional Pemohonsebagaimana telah dijelaskan di atas, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang bersifat potensial akan diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. 25 40. Bahwa materi muatan Pasal 8 UU Pers yang berbunyi “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”, serta Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers yang menyatakan bahwa “….Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan”, pada praktiknya telah mempersempit makna hak untuk memperoleh pengakuan, rasa aman, serta perlindungan hukum atas kepastian kedudukan bagi kolumnis dan kontributor lepas yang berada dalam ekosistem pers, in casu Pemohon; 41. Bahwa pembatasan makna “wartawan” dalam Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers telah menimbulkan potensi nyata atas tidak adanya perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang bukan merupakan wartawan yang secara teratur menghasilkan karya jurnalistik di bawah perusahaan pers berbadan hukum. Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya kekosongan perlindungan hukum bagi pelaku pers nonstruktural seperti kolumnis, kontributor lepas, maupun jurnalis warga yang aktif menyampaikan pendapat dan informasi melalui media pers yang sah; 42. Bahwa dengan demikian, setidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar, Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), tetapi juga telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum (equality before the law). Norma tersebut secara nyata mencederai prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta berpotensi membatasi hak atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; 43. Bahwa kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi warga negara tidak semestinya dibatasi secara sempit hanya pada subjek “wartawan” semata, tanpa mengakui keberadaan profesi dan peran lain yang juga hidup, bekerja, dan berkontribusi dalam ekosistem pers. Apabila kedinamisan tersebut tidak direspons secara progresif dan inklusif melalui tafsir yang konstitusional, maka perlindungan hukum bagi pelaku pers akan terus bersifat diskriminatif, dan pada akhirnya menimbulkan pelanggaran 26 terhadap hak konstitusional Pemohon maupun warga negara lainnya yang menjalankan fungsi pers secara merdeka di ruang publik; 44. Bahwa apabila Mahkamah berkenan mengabulkan permohonan a quo, maka dalam penalaran yang wajar kerugian hak konstitusional Pemohon yang selama ini bersifat potensial akan dapat dipulihkan. Pemohon yang menulis opini di media massa yang secara faktual telah melalui proses kurasi, seleksi, dan penyuntingan sebelum dipublikasikan berhak memperoleh perlindungan hukum baik dari perusahaan pers maupun dari Dewan Pers. Perlindungan tersebut harus tetap diberikan meskipun status hubungan kerja Pemohon adalah pekerja lepas yang tidak terikat secara struktural dalam satu badan perusahaan pers. Hal ini penting untuk melindungi Pemohon dari potensi kriminalisasi, pelaporan pidana, maupun gugatan perdata yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hak koreksi dan penyelesaian sengketa di Dewan Pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pers; 45. Bahwa eksistensi suatu Penjelasan Pasal dalam Undang-Undang memiliki peranan yang sangat krusial dan fundamental dalam penegakan hukum di Indonesia. Penjelasan Pasal menjadi sarana interpretatif yang menentukan arah penerapan norma dalam batang tubuh suatu Undang-Undang. Oleh karena itu, kerancuan atau kekeliruan dalam Penjelasan Pasal dapat berdampak pada pembentukan peraturan pelaksana (regeling), kebijakan administratif (beschikking), maupun tindakan hukum konkret oleh aparat pemerintah; 46. Pertimbangan serupa telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015, khususnya dalam pertimbangan hukum Subparagraf [3.13.1] yang menyatakan, “Bagian Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Meskipun Penjelasan Pasal bukan merupakan norma hukum, keberadaan Penjelasan Pasal yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat menimbulkan kerancuan hukum, sehingga terdapat kemungkinan para pemangku kepentingan akan merumuskan peraturan pelaksana serta menerapkannya dengan merujuk pada Penjelasan Pasal a quo.” 27 47. Bahwa ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh rumusan Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers, khususnya karena tidak jelasnya cakupan subjek hukum yang dilindungi dan sempitnya pengakuan terhadap profesi kolumnis maupun kontributor lepas yang secara nyata menghasilkan produk pers, telah menimbulkan kekosongan perlindungan hukum. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding serta erga omnes sebagai putusan yang mengikat secara umum; 48. Bahwa dalam konteks ini, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan PEMOHON, maka putusan yang bersifat declatoir tersebut akan menyatakan secara tegas apa yang menjadi hukum dari norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers, yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut juga akan meniadakan keadaan hukum yang menimbulkan diskriminasi perlindungan hukum, sekaligus menciptakan keadaan hukum baru yang sejalan dengan prinsip kemerdekaan pers yang inklusif, kepastian hukum yang adil, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Konstitusi; III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN Ruang Lingkup Pasal yang Diuji Ketentuan Rumusan Pasal 8 UU Pers Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Penjelasan Pasal 12 UU Pers Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara: a. Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan; b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik; c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakterik media yang bersangkutan Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers 28 yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 49. Pemilihan Bahasa, Kata, dan Istilah dalam Perumusan Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers berdimensi ketidakjelasan rumusan dan penyempitan makna sehingga berimplikasi pada problematika perlindungan hukum terhadap kolumnis dan kontributor lepas yang menghasilkan produk pers. Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 50. Dalam konsep negara hukum, asas kepastian hukum merupakan elemen yang fundamental dan krusial, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Merujuk pada Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945, ditegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaannya harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan; 51. Undang-Undang Pers merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang mencakup media cetak, elektronik, dan media lainnya merupakan sarana utama bagi warga negara untuk menyalurkan pikiran dan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk memastikan pers dapat berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 UUD NRI 1945, maka diperlukan undang-undang yang menjamin kemerdekaan pers secara substantif. Kemerdekaan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat serta unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis; 52. Bahwa kepastian hukum dalam konteks ini berkaitan erat dengan asas legalitas yang dapat diderivasi ke dalam tiga proposisi pokok, yaitu: (1) lex scripta yang berarti hanya diakui hukum tertulis, (2) lex stricta yang berarti hukum harus ditafsirkan sebagaimana tertulis tanpa perluasan makna, dan 29 (3) lex certa yang berarti hukum harus dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir agar tidak membuka peluang penyimpangan atau pelanggaran hak. Prinsip lex certa ini juga menjadi pijakan penting untuk mencegah terjadinya derograsi atau penurunan perlindungan hak konstitusional akibat adanya peraturan perundang-undangan lain yang setingkat maupun di bawah undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU PPP, serta dalam berbagai kebijakan dan tindakan administratif pemerintah (beschikking); 53. Bahwa sesuai kerangka tanggung jawab yang dimuat dalam UU Pers, tanggung jawab atas isi penerbitan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 12 UU Pers tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kewajiban individu penulis, melainkan juga melekat pada perusahaan pers dan penanggung jawab redaksional. Prinsip ini bertujuan untuk menegakkan akuntabilitas institusional dalam proses produksi dan publikasi informasi kepada publik; 54. Bahwa dalam praktik industri media dewasa ini, terdapat tren penggunaan pernyataan/disclaimer pada bagian akhir tulisan opini yang berbunyi, antara lain, “Tulisan opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi.” (vide Bukti P-5) Frasa tersebut kerap diposisikan oleh sebagian redaksi sebagai upaya formal untuk melepaskan tanggung jawab redaksional atas konsekuensi hukum dari publikasi opini. Frasa dan praktik disclaimer pada realitanya tidak mencerminkan proses editorial yang sesungguhnya. Opini/kolom yang dimuat dalam media massa pada umumnya telah melalui tahap kurasi, editing substantif maupun teknis, serta keputusan publikasi oleh redaksi yang ditentukan dalam rentan waktu 5 (lima) sampai 14 (empat hari) sejak karya tulis dikirim (vide Bukti-6). Dengan demikian, publikasi opini bukanlah tindakan unilateral penulis semata, melainkan hasil persetujuan institusi pers yang memutuskan untuk menyebarluaskan gagasan tersebut ke publik; 55. Bahwa Pemohon adalah seorang penulis lepas (freelance writer) yang sejak tahun 2022 aktif sebagai kolumnis dan kontributor lepas pada sejumlah media massa daerah dan nasional. Pemohon secara konsisten memproduksi tulisan bertema hukum, politik, sosial, dan kebijakan publik 30 yang bersifat pengawasan serta kritik terhadap kebijakan penyelenggara negara, sebagaimana karakter yang pada dasarnya merupakan fungsi jurnalistik demi kepentingan publik (vide Bukti P-7); 56. Bahwa menurut definisi kebahasaan, kolumnis adalah orang yang secara tetap menulis artikel pada surat kabar atau majalah; sedangkan opini/kolom termasuk jenis karya jurnalistik yang memadukan pendapat dengan rujukan fakta atau telaah. Oleh karena itu, publikasi kolom di bawah bendera sebuah media tunduk pada rezim hukum pers, bukan sekadar sudut pandang individu yang berdiri terpisah dari tanggung jawab penerbit; 57. Bahwa kontributor atau penyumbang naskah/tulisan merupakan pihak yang secara struktural tidak tercantum dalam organisasi redaksi, namun terlibat secara fungsional dalam proses redaksional suatu media massa. Mereka berperan sebagai bagian dari ekosistem pers yang turut menyumbang konten jurnalistik, opini, maupun karya kreatif lainnya. Yang termasuk dalam kategori kontributor antara lain adalah penulis artikel, kolumnis, karikaturis, serta sastrawan yang mengirimkan karya sastra seperti puisi, cerpen, atau esai ke media massa untuk dipublikasikan. Selain itu, wartawan lepas (freelance journalist) juga termasuk dalam kategori kontributor. Wartawan lepas adalah wartawan yang tidak terikat hubungan kerja tetap dengan satu perusahaan pers tertentu, sehingga memiliki kebebasan untuk mengirimkan berita atau liputan ke berbagai media dan memperoleh honorarium atas setiap karya yang dimuat. Termasuk pula dalam kategori kontributor adalah wartawan pembantu (stringer), yaitu pihak yang bekerja untuk suatu perusahaan pers secara tidak tetap, dengan pola kerja berbasis hasil liputan atau tulisan yang dikirim dan dimuat. Wartawan pembantu, sebagaimana wartawan lepas dan kolumnis, juga menerima honorarium atas karya jurnalistiknya, tetapi tidak memiliki kedudukan administratif sebagai karyawan perusahaan pers; 58. Bahwa posisi kolumnis dan kontributor lepas dalam tata hukum pers belum diatur secara tegas dalam UU Pers untuk tujuan perlindungan institusional. Adanya redaksi yang mencantumkan disclaimer dan rumusan Pasal 8 UU Pers yang berbunyi bahwa “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 31 Pemohon: apakah “wartawan” yang dimaksud hanya wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum dan menghasilkan karya jurnalistik secara teratur atau juga termasuk mereka yang bekerja sebagai kontributor lepas?; 59. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 12 UU Pers ditegaskan: “....Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan ‘penanggung jawab’ adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.” Ketentuan ini secara normatif menegaskan bahwa setiap karya jurnalistik yang dipublikasikan melalui media pers harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan pers melalui penanggung jawab redaksi. Namun, di sinilah kemudian timbul kebingungan normatif yang dialami Pemohon sebagai kolumnis. a. Belum ada kejelasan apakah opini atau kolom yang ditulis oleh kontributor lepas dan diterbitkan oleh redaksi media massa dapat dikualifikasikan sebagai “karya jurnalistik” dalam arti UU Pers atau hanya termasuk sebagai produk pers sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/PK/DP/XI/2022- PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan menjelaskan bahwa produk pers mencakup seluruh konten yang dihasilkan perusahaan pers, termasuk karya jurnalistik maupun konten lain seperti opini, kolom, surat pembaca, dan iklan. Lazimnya, redaksi memiliki wewenang editorial, termasuk memutuskan layak atau tidaknya sebuah tulisan opini dimuat. Terdapat keterlibatan aktif redaksi dalam proses penerbitan tulisan opini tersebut. Akan tetapi, posisi penulis opini yang bukan karyawan tetap di sebuah perusahaan pers berbadan hukum yang secara teratur memproduksi karya jurnalistik membuat status hukumnya menjadi ambigu; b. Dalam hal tanggung jawab, penjelasan Pasal 12 UU Pers hanya menyebut bahwa penanggung jawab perusahaan pers meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Penjelasan ini mengimplikasikan bahwa 32 setiap konten yang diterbitkan, termasuk opini dan kolom, berada dalam ruang lingkup tanggung jawab redaksi. Namun, karena status kolumnis atau penulis opini tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Pers, muncul keraguan apakah karya mereka juga otomatis dilindungi dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari produksi bidang redaksi; Atas kondisi tersebut Pemohon menghadapi kebingungan hukum. Di satu sisi, tulisan opini Pemohon telah melewati proses editorial yang ketat, selektif dan dipublikasikan oleh media pers, sehingga sepatutnya berada di bawah tanggung jawab redaksi sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 12 UU Pers. Namun di sisi lain, ketiadaan pengakuan eksplisit dan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya sebagaimana dimaksud Pasal 8 UU Pers terhadap posisi kolumnis dan kontributor lepas menimbulkan keraguan. Kebingungan inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan Pemohon tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang adil atas karya tulisnya, meskipun karya tersebut diterbitkan secara sah melalui media pers yang berbadan hukum dan berbadan redaksi; 60. Bahwa Ketidakpastian ini berimplikasi langsung pada risiko riil seperti kriminalisasi, intimidasi, serta serangan digital (doxxing), yang secara substansial mengganggu hak Pemohon untuk berpendapat dan memperoleh rasa aman dalam menjalankan fungsi pers. Kerentanan posisi hukum penulis opini bukanlah sesuatu yang bersifat abstrak, melainkan terjadi nyata di hadapan kita semua. Salah satu contoh kongkretnya adalah kasus dugaan intimidasi yang dialami salah seorang penulis rubrik opini di portal berita detik.com (vide Bukti P-8) Bahwa berdasarkan pemberitaan, tulisan berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” tayang pada Kamis, 22 Mei 2025 di laman rubrik kolom detik.com. Pada mulanya, tulisan tersebut terpampang jelas beserta nama penulisnya. Namun, tidak lama setelah artikel tersebut terbit, muncul dugaan intimidasi terhadap penulis sehingga isi tulisan itu dihapus dan diganti dengan pengumuman dari redaksi detik.com “demi keselamatan penulisnya.” Setelah kasus ini ramai diperbincangkan publik, redaksi detik.com kemudian meralat keterangannya. Judul laman berubah menjadi “Tulisan Opini Ini Dicabut”, 33 dan nama penulis tidak lagi dicantumkan. Redaksi juga menjelaskan bahwa penghapusan artikel dilakukan atas permintaan penulis, bukan atas rekomendasi Dewan Pers. Kasus ini mendapat perhatian dari masyarakat sipil karena menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan hukum terhadap penulis opini. Sebab, tulisan opini atau kolom tidak semestinya ditanggapi dengan teror, intimidasi, atau bahkan kriminalisasi. Selama sebuah opini tidak melanggar kode etik jurnalistik maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, pihak yang merasa dirugikan seharusnya menggunakan mekanisme hak jawab atau bahkan menulis opini tandingan, bukan melakukan tindakan yang berimplikasi pada pembungkaman kebebasan berekspresi; 61. Bahwa Dewan Pers sendiri melalui Siaran Pers Nomor 10/SP/DP/V/2025 (vide Bukti-9) menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah memberikan rekomendasi pencabutan tulisan tersebut. Dewan Pers bahkan mengecam dugaan intimidasi yang dialami penulis opini dan mendesak semua pihak untuk menghormati ruang demokrasi serta melindungi suara kritis warga, termasuk mahasiswa. Sikap resmi Dewan Pers ini memperkuat bukti bahwa intimidasi terhadap kolumnis benar-benar terjadi, sekaligus memperlihatkan lemahnya perlindungan institusional terhadap mereka; 62. Bahwa fakta intimidasi terhadap salah satu penulis opini di detik.com menunjukkan bagaimana posisi hukum kolumnis sangat rentan. Redaksi justru berupaya melepaskan tanggung jawab dengan menyebut tulisan dihapus demi keselamatan penulis, bahkan kemudian menghapus identitas penulis dari artikel. Hal ini semakin menegaskan bahwa dalam praktiknya, kolumnis atau penulis opini sering dibiarkan sendirian menghadapi tekanan hukum maupun non-hukum, tanpa adanya jaminan perlindungan institusional yang memadai; 63. Bahwa kasus kriminalisasi juga dialami oleh seorang kolumnis di media daring AJNN.NET (vide Bukti P-10). Dalam perkara tersebut, Redaksi dengan tegas menyatakan bahwa materi yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik yang menurut hukum wajib tunduk pada mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers, dan bukan dijadikan objek kriminalisasi. Pemimpin Redaksi AJNN.NET menyayangkan keputusan pihak pelapor yang melaporkan penulis opini ke pihak kepolisian. Menurut pihak Redaksi, 34 seharusnya pelapor dengan mudah dapat membedakan antara opini sebagai produk pers dengan opini yang berseliweran di media sosial. Penulis opini dilaporkan ke Polda Aceh dengan tuduhan pencemaran nama baik. Padahal menurut pihak Redaksi, pemuatan opini dari kolumnis dilakukan berdasarkan kajian jurnalistik, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai fitnah maupun pencemaran nama baik. Merespons krimalisasi terhadap penulis Opini di AJNN dalam Ketua AJI Banda Aceh: Sengketa Opini Media Massa Harus Lewat Dewan Pers, Bukan Polisi yang tayang di AJNN pada 2 Juli 2025 (https://www.ajnn.net/news/ketua-aji-banda-aceh-sengketa-opini-media- massa-harus-lewat-dewan-pers-bukan-polisi/amp.html), Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Reza Munawir, menegaskan bahwa opini yang dimuat di media massa merupakan bagian dari produk pers dan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, ia menilai penyelesaian sengketa terhadap karya opini tidak semestinya dilakukan melalui jalur pidana. “Opini itu merupakan produk pers. Memang bukan karya jurnalistik seperti berita, tetapi tetap diakui dalam ranah pers. Otomatis yang berlaku adalah UU Pers,” kata Reza Munawir di Banda Aceh, Rabu, 2 Juli 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Reza menanggapi langkah seorang rektor di Aceh yang melaporkan sebuah opini di media massa ke pihak kepolisian. Menurutnya, tindakan tersebut keliru dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pers. “Sebagai akademisi, rektor seharusnya memahami bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan melalui proses hukum pidana,” ujarnya. Ia menjelaskan, apabila keberatan terhadap opini, pihak yang dirugikan seharusnya menanggapi melalui saluran yang sama, yakni dengan menerbitkan opini tandingan. “Kalau berita, dia bisa menggunakan hak jawab. Tapi kalau opini, cukup dibalas dengan opini,” jelas Reza. Selain itu, Reza mengingatkan bahwa pihak kepolisian juga memiliki kewajiban untuk memahami dan menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers. Menurutnya, sebelum memproses laporan pidana, polisi dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Pers. AJI Banda Aceh menilai pelaporan opini ke jalur pidana berpotensi mengancam kebebasan pers di 35 Indonesia. Reza berharap semua pihak, terutama pejabat publik, dapat lebih memahami dan menghargai peran pers serta mekanisme kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku; 64. Bahwa Pasal 4 Ayat (2) Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan (vide Bukti P-11) menyatakan: "Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Para Pihak apabila Pihak Kedua menerima laporan/pengaduan dugaan perselisihan/sengketa, termasuk terkait surat pembaca, opini/kolom, atau produk pers lainnya antara wartawan/media dengan masyarakat, maka Pihak Kedua (Kepolisian) dapat mengarahkan Pihak Pelapor/Pengadu untuk menempuh langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang, dimulai dari penggunaan hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan kepada Pihak Pertama (Dewan Pers)." Bahwa ketentuan tersebut secara tegas menempatkan opini/kolom sebagai bagian dari produk pers yang mekanisme penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers, bukan langsung menjadi objek proses pidana di Kepolisian; 65. Bahwa seperti halnya kolom opini, surat pembaca pun merupakan salah satu produk pers yang tidak memperoleh perlindungan hukum karena tidak termasuk ke dalam kategori karya jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan. Padahal, surat pembaca secara faktual merupakan bagian dari aktivitas jurnalistik yang melibatkan proses kurasi, seleksi, dan penyuntingan di meja redaksi sebelum dipublikasikan kepada khalayak umum. Sebagaimana dikutip dari HukumOnline dalam artikel berjudul “Redaksi Bertanggung Jawab atas Surat Pembaca” yang tayang pada 28 Maret 2008 (https://www.hukumonline.com/berita/a/redaksi-bertanggung- jawab-atas-surat-pembaca-hol18846/), dijelaskan bahwa surat pembaca diterbitkan oleh perusahaan media dan melalui proses seleksi serta penyuntingan di meja redaksi. Berdasarkan Pasal 12 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penanggung jawab dalam perusahaan pers dibedakan menjadi dua, yaitu penanggung jawab di bidang usaha dan penanggung jawab di bidang redaksi. Lazimnya, Pemimpin Redaksi (Pemred) merupakan penanggung jawab di bidang keredaksian. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Hinca 36 Panjaitan, mantan anggota Dewan Pers, yang menegaskan bahwa redaksi tidak dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada penulis ketika surat pembaca telah dipublikasikan. Hal ini ditegaskan pula oleh Bambang Harymurti, anggota Dewan Pers, yang menyatakan bahwa karena surat pembaca merupakan tanggung jawab redaksi, maka setiap surat pembaca akan melalui proses seleksi yang ketat. Jika isi surat pembaca dianggap tidak benar atau berpotensi menimbulkan kebohongan, maka redaksi tidak akan memuatnya. Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa salah satu kriteria agar surat pembaca layak dipublikasikan adalah sejauh mana surat tersebut memiliki relevansi dengan kepentingan publik. Di satu sisi, surat pembaca berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi dan kontrol sosial sebagaimana berita; namun di sisi lain, surat pembaca juga merupakan bentuk opini karena memuat pendapat seseorang. Dengan demikian, surat pembaca memiliki karakter ganda yang berada di antara berita dan opini. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh isi surat pembaca, maka penyelesaian sengketa tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Jika pihak yang dirugikan masih tidak puas, maka penyelesaian selanjutnya harus diajukan ke Dewan Pers, bukan langsung ke ranah peradilan umum, karena Dewan Pers memiliki kewenangan menilai apakah hak jawab telah dijalankan secara layak atau belum. Dalam praktiknya, media memiliki kewajiban untuk melayani surat pembaca yang berisikan hak jawab guna mencegah penyalahgunaan media sebagai sarana untuk menyerang pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas surat pembaca secara hukum melekat pada redaksi, bukan hanya pada penulis surat tersebut. Kasus Khoe Seng Seng melawan PT Duta Pertiwi Tbk menjadi contoh konkret dari persoalan tersebut. Dalam perkara tersebut Khoe Seng Seng digugat secara perdata karena surat pembacanya yang dianggap mencemarkan nama baik. Meskipun surat pembaca tersebut telah melalui proses seleksi dan diterbitkan oleh media massa, tanggung jawab hukum justru dibebankan kepada penulisnya. Dalam persidangan, Bambang Harymurti memberikan keterangan ahli yang menegaskan bahwa surat pembaca merupakan bagian dari produk pers, dan karena diterbitkan oleh media massa, maka tanggung jawab 37 hukum atas isi surat pembaca seharusnya berada pada redaksi, bukan penulis; 66. Bahwa kerentanan kolumnis terhadap jeratan hukum tanpa melalui mekanisme penyelesaian di Dewan Pers sesungguhnya bukanlah hal baru. Fakta tersebut telah berlangsung setidaknya sejak 15 tahun silam. Salah satu kasus yang relevan dapat ditelusuri melalui laporan HukumOnline berjudul “Kriminalisasi Kini Menimpa Kolumnis” yang terbit pada 23 November 2007 (https://www.hukumonline.com/berita/a/kriminalisasi-kini- menimpa-kolumnis--hol18048/?page=2). Dalam pemberitaan tersebut, dikisahkan peristiwa hukum yang menimpa Bersihar Lubis, seorang kolumnis sekaligus wartawan senior, akibat tulisannya berjudul “Kisah Interogator yang Dungu” yang dimuat di Koran Tempo pada Maret 2007. Tulisan tersebut mengutip pernyataan Joesoef Ishak, penerbit Hasta Mitra, yang pernah menceritakan pengalaman interogasinya oleh aparat kejaksaan terkait penerbitan karya Pramoedya Ananta Toer yang saat itu dianggap dilarang. Dalam kolom itu, Bersihar menyoroti sikap anti intelektual dalam pelarangan buku serta mengkritik langkah kejaksaan yang dianggap tidak proporsional. Kutipan yang ditulis Bersihar antara lain menggambarkan bagaimana Joesoef Ishak “disiksa oleh kedunguan interogator, dan interogator disiksa oleh atasan mereka yang lebih tinggi tingkat kedunguannya.” Frasa tersebut, yang sejatinya merupakan kutipan dan bentuk kritik sastra, justru dijadikan dasar pelaporan pidana oleh Pudin Saprudin, staf seksi intel Kejaksaan Negeri Depok. Bersihar kemudian didakwa mencemarkan nama baik Kejaksaan Agung dan dijerat dengan Pasal 207 dan 316 jo Pasal 310 ayat (1) KUHP. Menanggapi kasus tersebut, Wina Armada Sukardi, Anggota Dewan Pers saat itu, menegaskan bahwa tulisan Bersihar tergolong opini yang dilindungi oleh konstitusi, khususnya Pasal 28 UUD 1945, serta oleh Undang-Undang Pers. Menurutnya, pihak yang keberatan terhadap opini di media semestinya menempuh mekanisme hak jawab, hak koreksi, atau penyelesaian melalui Dewan Pers, bukan jalur pidana. Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab hukum media berada pada penanggung jawab penerbitan, sementara kolumnis memikul tanggung jawab moral atas tulisannya. 38 67. Bahwa kasus Bersihar Lubis menunjukkan bahwa ketidakjelasan status kolumnis dalam atas jaminan perlindungan hukum dalam Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers untuk karya opininya, menimbulkan kerentanan nyata terhadap profesi penulis opini. Akibat kekosongan pengaturan tersebut, kolumnis dan kontributor lepas kerap langsung berhadapan dengan aparat penegak hukum melalui instrumen KUHP atau UU ITE, tanpa terlebih dahulu mendapatkan perlindungan mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers sebagaimana mestinya; 68. Bahwa berdasarkan data statistik yang termuat di sejumlah hasil survei juga memperkuat urgensi perlindungan hukum bagi kolumnis dan kontributor lepas di tengah iklim kebebasan pers yang kian memburuk. Temuan di awal tahun 2025 menunjukkan adanya eskalasi kekerasan terhadap insan pers di Indonesia. Hal ini selaras dengan hasil studi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada Maret 2025 yang mencatat sebanyak 75,1 persen jurnalis di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun digital. Laporan ini berbasis survei terhadap 2.020 jurnalis di berbagai daerah (vide Bukti P-12). Angka tersebut menunjukkan bahwa intimidasi, serangan digital, hingga ancaman fisik terhadap insan pers bukanlah peristiwa insidental, melainkan fenomena sistemik yang terus berulang. Situasi ini juga dikonfirmasi dalam Laporan World Press Freedom Index 2025 yang dirilis oleh Reporters Without Borders (RSF) pada 2 Mei 2025. Indonesia tercatat menempati posisi 127 dari 180 negara, mengalami penurunan drastis dibandingkan peringkat 111 pada tahun 2024 dan 108 pada tahun 2023 (vide Bukti P-13). Tren ini menandakan semakin memburuknya iklim kebebasan pers di Indonesia. Kondisi serupa tercermin pula dalam Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) nasional yang disusun oleh Dewan Pers. Pada tahun 2024, IKP hanya mencapai angka 69,36, turun dari 71,57 pada 2023 dan bahkan lebih rendah dibanding capaian 77,88 pada 2022 (vide Bukti P-14). Penurunan ini menunjukkan adanya degradasi serius dalam perlindungan kebebasan pers, yang berimplikasi langsung pada kualitas demokrasi di Indonesia. 69. Bahwa dari fakta data tersebut memperlihatkan bahwa jurnalis (wartawan) yang secara eksplisit telah dijamin dalam Pasal 8 UU Pers bahkan secara khusus dijamin perlindungan dan hak imunitasnya dalam Peraturan Dewan 39 Pers Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan tetap tidak lepas dari ancaman kekerasan dan praktik intimidasi. Jika insan pers (wartawan) yang diakui secara formal oleh undang-undang masih rentan terhadap serangan, maka kerentanan kolumnis dan penulis lepas, tentu jauh lebih besar; 70. Bahwa kerentanan tersebut semakin beralasan sebagaimana yang dimuat dalam riset yang dilakukan oleh Dosen Jurnalistik Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Budi Santoso, S.Sos., M.Si., berjudul The Construction of Legal Protection for Journalists Unaffiliated with Press Companies in the Industrial Revolution 4.0 Era (https://www.ums.ac.id/berita/penelitian/menelaah-perlunya-perlindungan- hukum-wartawan-lepas). Dalam riset tersebut, ia menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi wartawan yang tidak berafiliasi dengan perusahaan pers, atau yang lazim disebut wartawan lepas (freelance journalist), serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal bagi perlindungan mereka di era industri 4.0. Peneliti mencontohkan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya menyebutkan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Namun, ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci apakah perlindungan hukum dimaksud berlaku bagi wartawan cetak, elektronik, maupun daring. Dalam praktiknya, pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan cenderung dikaitkan dengan mereka yang bekerja dan berafiliasi dengan perusahaan pers. Peneliti berpendapat bahwa apabila merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008, disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan selain diberikan oleh negara dan masyarakat juga diberikan oleh perusahaan pers. Sayangnya, ketentuan Pasal 8 UU Pers tidak menjelaskan apakah perlindungan hukum itu juga mencakup wartawan lepas yang tidak bernaung di bawah perusahaan pers. Melihat fakta tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap insan pers selama ini pada praktiknya hanya diberikan kepada wartawan yang berafiliasi dengan perusahaan pers. Akibatnya, kasus kriminalisasi terhadap wartawan lepas masih sering terjadi karena ketiadaan jaminan hukum yang tegas, sehingga mereka kerap dijerat dengan undang-undang 40 lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau ketentuan pidana umum dalam KUHP. Dalam risetnya, ia memaparkan sejumlah contoh kasus pemidanaan terhadap wartawan lepas, antara lain: 1) Kasus Nurkholis Lamaau (2022): Jurnalis asal Maluku ini dilaporkan oleh Wakil Wali Kota Tidore karena menulis artikel berjudul Hirup Debu Batubara Dapat Pahala. Menurut Budi, meski terdapat pengaturan tentang perlindungan hukum bagi kebebasan pers, implementasinya masih belum maksimal. 2) Kasus Muhammad Asrul (2019): Asrul dijerat Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena menulis artikel tentang dugaan korupsi di Kota Palopo. Budi menilai penggunaan pasal karet dalam UU ITE justru berpotensi mengkriminalisasi wartawan. 3) Kasus Hersubeno Arief (2021): Wartawan ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas pemberitaan berjudul Ibu Megawati Koma. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Polri dan Dewan Pers Nomor 2 Tahun 2017, penyidik akhirnya mengembalikan perkara ini ke mekanisme Dewan Pers, sehingga kasus tidak berlanjut. 4) Kasus Dar (Pemimpin Redaksi) dan Bud (Wartawan Tabloid Mingguan Koridor) Tahun 2004–2005: Dalam kasus ini, keduanya divonis bersalah atas tuduhan memfitnah, yang menurut peneliti menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap wartawan lepas. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, peneliti mengusulkan agar Pasal 8 UU Pers segera direvisi guna mengakomodasi perlindungan hukum bagi wartawan lepas. Menurutnya, pasal tersebut seharusnya memberikan kejelasan bahwa perlindungan hukum dimaksud berlaku bagi wartawan yang berafiliasi dengan perusahaan pers maupun yang bekerja secara independen. Hal ini menjadi penting mengingat di era digital 4.0, semakin banyak wartawan lepas yang berkarya melalui media daring dan tetap menjalankan fungsi jurnalistik yang sama dengan wartawan konvensional; 71. Bahwa merujuk pada bagian Kesimpulan halaman 6 sampai dengan 7 Kajian Akademik Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang disusun oleh Pusat Pemantauan 41 Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI (vide Bukti P-15), ditemukan sejumlah persoalan mendasar baik dari aspek substansi maupun implementasi Undang-Undang Pers. Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Pers belum sepenuhnya memadai dan efektif dalam pelaksanaannya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari sisi substansi, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pers yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan dinamika ekosistem media saat ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah penyempurnaan dan penambahan materi muatan tertentu agar norma- norma yang diatur dalam Undang-Undang Pers dapat semakin memperkuat kemerdekaan pers sekaligus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sementara dari sisi implementasi, kajian tersebut mengidentifikasi masih adanya sejumlah persoalan yang menghambat efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Pers, seperti rendahnya perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, masih adanya entitas pers yang tidak berbadan hukum, terjadinya mispersepsi terhadap kegiatan verifikasi dan pendataan media yang dilakukan oleh Dewan Pers, serta rendahnya komitmen aparat penegak hukum dalam menempatkan Undang-Undang Pers sebagai lex specialis terhadap tindak pidana yang terkait dengan kegiatan jurnalistik. Selain itu, dari aspek sarana dan prasarana ditemukan adanya perbedaan pandangan mengenai urgensi pendirian perwakilan Dewan Pers di daerah. Sedangkan dari aspek budaya hukum, persoalan yang cukup mendasar adalah kecenderungan masyarakat yang masih memilih jalur hukum pidana, yakni melalui pelaporan kepada kepolisian, dibandingkan menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme Dewan Pers. III.A. Ketiadaan Perlindungan Hukum bagi Kolumnis dan Kontributor Lepas dalam Menjalankan Profesinya dalam Pasal 8 UU Pers dan Ketidakpastian Tulisan Opini sebagai Karya Jurnalistik yang 42 Memperoleh Perlindungan dari Redaksi dalam Penjelasan Pasal 12 UU Pers Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 72. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai kolumnis dan kontributor lepas akibat materi Pasal 8 UU Pers yang menyatakan: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Rumusan ini bersifat limitatif karena hanya menyebut “wartawan” yang secara definitif hanya bagi mereka yang secara teratur menghasilkan karya jurnalistik, tanpa menyinggung pihak lain yang juga menjalankan fungsi jurnalistik yang tidak secara teratur dan terikat hanya pada satu perusahaan pers, seperti kolumnis dan kontributor lepas. Akibatnya, kedudukan hukum Pemohon menjadi simpang siur dan tidak memperoleh jaminan pengakuan dan perlindungan hukum yang setara, padahal secara fungsional peran Pemohon dalam ruang publik sama pentingnya dengan wartawan tetap dalam membangun opini publik dan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan; 73. Bahwa secara struktural, kolumnis, penulis artikel, karikaturis, serta jurnalis lepas (freelance journalist) tidak termasuk dalam struktur organisasi redaksi. Mereka bekerja secara fungsional dengan mengirimkan karya tulis, berita, atau opini yang kemudian melalui proses kurasi, penyuntingan, dan keputusan penerbitan oleh redaksi. Dalam hal ini, redaksi memegang kendali penuh atas apakah suatu tulisan layak untuk diterbitkan atau tidak. Oleh karena itu, setiap karya yang dipublikasikan oleh media massa sejatinya telah melalui proses editorial yang menjadi bagian dari tanggung jawab redaksi. 74. Namun penjelasan Pasal 12 UU Pers yang mengatakan bahwa: “….Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.” Tidak memberikan kejelasan apakah tanggung jawab tersebut juga mencakup karya opini atau kolom yang ditulis oleh 43 kontributor lepas dan kolumnis. Ambiguitas ini menimbulkan kekosongan hukum mengenai status tulisan yang telah diseleksi dan diterbitkan oleh redaksi apakah dianggap sebagai karya jurnalistik yang menjadi tanggung jawab perusahaan pers, atau semata-mata dianggap sebagai tulisan pribadi penulis; 75. Bahwa dalam praktiknya, banyak perusahaan pers mencantumkan disclaimer yang berbunyi: “Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian dari tanggung jawab redaksi.” Praktik disclaimer semacam itu bertentangan dengan semangat Penjelasan Pasal 12 UU Pers, karena menggeser beban tanggung jawab dari institusi pers kepada individu penulis lepas. Padahal, secara normatif dan etik, setiap karya yang dipublikasikan telah melalui mekanisme editorial redaksi. Dengan adanya disclaimer tersebut, kolumnis dan kontributor lepas kehilangan jaminan perlindungan hukum, baik ketika menghadapi laporan pidana, intimidasi, maupun sengketa terkait isi tulisannya; 76. Bahwa kondisi ini mengakibatkan Pemohon sebagai kolumnis maupun kontributor lepas tidak dapat memperoleh pendampingan atau perlindungan dari Dewan Pers, sebab Dewan Pers selama ini hanya memberikan perlindungan kepada wartawan yang bekerja di bawah perusahaan pers. Ketentuan ini sejalan dengan praktik pelaksanaan Pasal 8 UU Pers yang menempatkan “wartawan” sebagai satu-satunya subjek penerima perlindungan hukum, tanpa mencakup kolumnis dan kontributor lepas yang turut menghasilkan produk pers di media massa. Dengan demikian, secara nyata telah terjadi diskriminasi dan ketidaksetaraan perlakuan di hadapan hukum antara wartawan tetap dan kontributor lepas, yang seharusnya sama-sama diakui menjalankan fungsi jurnalistik dalam sistem pers nasional; 77. Bahwa hasil penelitian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2023 bertajuk “Eksploitasi Jurnalisme Lepas di Industri Media Indonesia: Sebuah Pemetaan Upah dan Kondisi Kerja Jurnalis Lepas di Indonesia” (lihat: https://aji.or.id/data/eksploitasi-jurnalis-lepas-di-industri-media- indonesia-sebuah-pemetaan-upahkondisi-kerja) memperkuat fakta bahwa jurnalis lepas dan kontributor bekerja dalam kondisi yang sangat 44 rentan. Laporan tersebut mengungkap bahwa para jurnalis lepas tidak memiliki kepastian pendapatan, tidak memperoleh perlindungan hukum, serta kerap bekerja dengan jam kerja melebihi batas normal tanpa dukungan keamanan kerja. Temuan dari survei, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan bahwa tren perekrutan jurnalis lepas oleh perusahaan pers semakin meningkat, namun tidak diiringi kejelasan status hukum maupun perlindungan profesi. Para jurnalis lepas bahkan menghadapi risiko tinggi di lapangan, seperti kekerasan fisik, intimidasi, hingga ancaman keselamatan dalam meliput konflik atau bencana. Akan tetapi, perusahaan pers tidak menyediakan perlengkapan keselamatan, asuransi, maupun tanggung jawab hukum apabila terjadi insiden. Hal ini sejalan dengan Laporan AJI Indonesia Tahun 2022 yang mencatat adanya 61 kasus kekerasan terhadap jurnalis, meningkat dari tahun sebelumnya, yang mencakup kekerasan fisik, serangan digital, kekerasan verbal, penyensoran, hingga pelaporan pidana; 78. Bahwa kondisi serupa juga dialami oleh kolumnis dan kontributor lepas dalam konteks karya opini. Mereka berperan aktif dalam menyampaikan gagasan dan kritik sosial melalui media massa, namun tidak memperoleh jaminan hukum ketika tulisannya memicu sengketa atau pelaporan. Praktik disclaimer dari redaksi membuat mereka menanggung risiko hukum secara pribadi, sementara perusahaan pers tetap menikmati manfaat ekonomi dan reputasi dari publikasi tulisan tersebut; 79. Bahwa praktik demikian jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma dalam Pasal 8 UU Pers yang membatasi perlindungan hanya kepada wartawan telah menimbulkan diskriminasi terhadap profesi lain yang menjalankan fungsi jurnalistik. Di sisi lain, praktik disclaimer oleh perusahaan pers memperlemah tanggung jawab redaksi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 12 UU Pers, sekaligus meniadakan jaminan perlindungan bagi penulis lepas yang secara nyata menjadi bagian dari ekosistem jurnalistik nasional; 45 80. Bahwa dalam hierarki peraturan perundang-undangan, eksistensi produk hukum undang- undang sangat fundamental dan krusial terhadap sistem hukum. Konsekuensi logisnya ialah, rumusan dalam suatu beleid dalam Undang-Undang harus dijabarkan secara jelas dan tegas agar dapat dimaknai sebagaimana mestinya. Ketika suatu perumusan beleid tidak jelas maka hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang secara tidak langsung diakui dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Terkait kepastian hukum, sejumlah putusan pengujian Undang-Undang yang menempatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai batu ujinya, Mahkamah Konstitusi memberikan panduan terkait pemaknaan frasa “kepastian hukum” dalam konstitusi, baik berkenaan dengan hukum materiil maupun hukum formil, yaitu: Kepastian hukum dalam konteks pembentukan hukum materil mengharuskan rumusan undang-undang tidak boleh menimbulkan penafsiran berbeda dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum (Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010). Kepastian hukum dalam konteks pembentukan hukum formil menempatkan kepastian hukum sebagai kepastian yang tidak harus/mesti diukur secara matematis, melainkan juga dapat diukur dan tersedianya kontrol terhadap hukum tersebut oleh aparat penegak hukum (Putusan MK Nomor 018/PUU-IV/2006, dalam Ismail Hasani (Ed), 2013: hlm 195-196); 81. Bahwa ketentuan Pasal 8 UU Pers yang tidak mengakomodasi keberadaan kolumnis dan kontributor lepas, serta praktik disclaimer yang melepaskan tanggung jawab redaksi sebagaimana bertentangan dengan Penjelasan Pasal 12 UU Pers, secara nyata melanggar prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlindungan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; III.B. Ketiadaan Perlindungan Hukum bagi Kolumnis dan Kontributor Lepas dalam Menjalankan Profesinya dalam Pasal 8 UU Pers dan Ketidakpastian Tulisan Opini sebagai Karya Jurnalistik yang Memperoleh Perlindungan 46 dari Redaksi dalam Penjelasan Pasal 12 UU Pers Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 82. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa negara wajib melindungi setiap bentuk ekspresi pendapat di ruang publik, termasuk yang disalurkan melalui media massa. Opini yang dimuat dalam media merupakan salah satu perwujudan hak konstitusional warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum, yang memperoleh perlindungan ganda baik sebagai ekspresi individu dan sebagai bagian dari kegiatan pers yang diatur dalam UU Pers; 83. Bahwa bentuk kebebasan berekspresi yang dijalankan oleh seorang kolumnis memiliki karakteristik yang berbeda dengan kebebasan berekspresi warga negara pada umumnya. Pendapat yang disampaikan oleh kolumnis tidak dapat disamakan dengan pendapat pribadi yang diunggah secara bebas di media sosial. Tulisan seorang kolumnis merupakan hasil proses jurnalistik yang melalui tahap seleksi, penyuntingan, dan persetujuan redaksi sebelum akhirnya disiarkan kepada publik. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat seorang kolumnis senantiasa berada dalam koridor etika dan kebijakan redaksi media tempat tulisannya diterbitkan. Tidak semua opini atau gagasan yang disampaikan oleh kolumnis dapat disiarkan, sebab keputusan akhir mengenai kelayakan publikasi tetap berada pada redaksi melalui proses editorial yang ketat; 84. Bahwa untuk menjadi kolumnis di media massa arus utama tidak semata- mata ditentukan oleh kemampuan menulis, melainkan juga ditunjang oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang relevan dengan isu yang diulas. Posisi kolumnis umumnya diberikan kepada individu yang memiliki kredibilitas intelektual dan rekam jejak profesional yang diakui publik. Misalnya, sebagaimana dicontohkan oleh Kompas.com, kriteria calon kolumnis mencakup akademisi, profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat isu strategis, ahli atau pakar di bidang tertentu, budayawan atau seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah maupun swasta, serta mahasiswa tingkat lanjut (S2 dan S3) yang memiliki minat pada isu spesifik tertentu. (Lihat: 47 https://nasional.kompas.com/read/2022/05/15/08181531/kami-ajak-anda- menjadi-kolumnis-kompascom?page=all); 85. Tindakan pelaporan opini ke jalur pidana tanpa melalui mekanisme penyelesaian dari Dewan Pers bertentangan dengan semangat perlindungan kebebasan berpendapat yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Upaya kriminalisasi terhadap penulis opini menimbulkan efek gentar (chilling effect) terhadap masyarakat untuk mengemukakan pandangan kritis, terutama terhadap kebijakan publik atau figur otoritas. Situasi ini mereduksi fungsi ruang publik yang seharusnya menjadi arena bebas bagi perdebatan rasional dalam masyarakat demokratis. Negara, melalui aparat penegak hukum, memiliki kewajiban positif untuk melindungi kebebasan berekspresi warga negara. Kepolisian seharusnya tidak langsung memproses laporan pidana atas karya opini sebelum melakukan klarifikasi kepada Dewan Pers sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers. Pengabaian terhadap mekanisme ini berpotensi melanggar hak konstitusional atas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Penyelesaian sengketa opini seharusnya ditempuh melalui mekanisme etik dan kelembagaan pers, bukan dengan kriminalisasi. Perlindungan terhadap ekspresi opini publik bukan semata persoalan kebebasan media, tetapi juga bentuk nyata komitmen negara terhadap penghormatan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi konstitusional; 86. Bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan jaminan fundamental bagi setiap warga negara, tanpa kecuali, untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan kritiknya di ruang publik, termasuk melalui media massa. Hak ini melekat tanpa membedakan status seseorang apakah wartawan tetap, kontributor, penulis lepas, atau kolumnis. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat bersifat inklusif, mencakup setiap bentuk ekspresi yang bertujuan menyampaikan informasi, pandangan, atau kritik publik; 87. Sejalan dengan itu, Pasal 6 huruf c UU Pers menegaskan bahwa salah satu fungsi pers nasional adalah “mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.” Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi menyampaikan berita, tetapi juga 48 menjadi wadah ekspresi dan pengembangan opini publik. Rubrik opini, kolom, dan tajuk rencana merupakan bagian integral dari ruang redaksi yang berperan menghidupkan wacana publik. Dengan demikian, opini di media massa merupakan produk pers yang memiliki fungsi sosial dan peran konstitusional dalam memperkuat demokrasi yang harus menjadi tanggung jawab redaksi sebagai pihak yang menayangkan karya jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12 UU Pers; 88. Bahwa bagi Pemohon sebagai kolumnis dan kontributor lepas, setiap tulisan opini yang dikirimkan dan dimuat di media massa merupakan wujud konkret dari hak konstitusional untuk mengeluarkan pendapat. Tulisan tersebut bukan sekadar ekspresi personal, melainkan kontribusi intelektual dalam ruang publik yang di-mediasi oleh perusahaan pers. Namun, tidak adanya pengakuan hukum yang jelas dalam menjalankan profesinya terhadap status kolumnis dan kontributor lepas dalam Pasal 8 UU Pers membuat Pemohon berada dalam posisi dilematis: apakah tulisannya memperoleh perlindungan sebagaimana karya pers, atau justru menimbulkan risiko hukum yang harus ditanggung sendiri; 89. Situasi ini menimbulkan efek membungkam terhadap kebebasan berpendapat Pemohon. Ketiadaan jaminan perlindungan hukum yang setara dengan wartawan dan maraknya pengunaan disclaimer yang melepaskan tulisan opini dalam bagian tanggung jawab redaksi membuat Pemohon mulai ragu dan penuh pertimbangan menulis isu-isu sensitif terkait kekuasaan, kebijakan publik, atau kepentingan ekonomi besar. Kekhawatiran ini bukan sekadar asumsi, melainkan kenyataan yang dihadapi banyak penulis lepas yang berisiko menghadapi gugatan, laporan pidana, atau tekanan sosial-politik. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi tereduksi secara nyata; 90. Dalam konteks perbandingan internasional, Declaration of the Committee of Ministers on the Protection of Journalism and Safety of Journalists and Other Media Actors (2017) yang diadopsi oleh Dewan Eropa menegaskan bahwa ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan keselamatan pelaku media semakin meningkat. Jurnalis dan pelaku media lainnya di berbagai negara Eropa menghadapi pelecehan, intimidasi, kekerasan fisik, 49 bahkan pembunuhan akibat karya mereka. Banyak kasus tidak direspons secara memadai oleh otoritas negara, sehingga melahirkan budaya impunitas. Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui General Comment No. 34 juga menegaskan bahwa lingkup pelaku media telah meluas mencakup individu yang melakukan fungsi public watchdog, termasuk penulis yang berkontribusi terhadap penyebaran informasi publik. European Court of Human Rights menegaskan bahwa negara wajib menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan berpendapat dan debat publik. Negara tidak hanya dituntut menahan diri dari intervensi, tetapi juga berkewajiban aktif melindungi hak tersebut dari ancaman, termasuk dari pihak non-negara. Penggunaan hukum pidana untuk menekan kebebasan berpendapat, seperti pasal pencemaran nama baik atau keamanan nasional, dikategorikan sebagai bentuk intimidasi yudisial yang menghambat partisipasi publik; 91. Riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam laporan Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP menunjukkan berbagai bentuk tekanan terhadap kerja-kerja jurnalistik, mulai dari somasi, ancaman hukum, hingga serangan digital. Ancaman tersebut bahkan merembet pada keluarga dan narasumber. Akibat keberlakuan Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers, Pemohon kehilangan jaminan perlindungan hukum terhadap ancaman serupa karena statusnya tidak diakui sebagai bagian dari tanggung jawab redaksi dan bagian dari kerja jurnalistik. Kondisi ini menimbulkan ketakutan nyata, mendorong Pemohon untuk melakukan penyensoran diri, menghindari isu publik penting, dan bahkan mengurungkan niat menulis. Kerugian konstitusional Pemohon telah nyata terjadi dan bersumber langsung dari pemberlakuan norma a quo; III.C. Ketiadaan Perlindungan Hukum bagi Kolumnis dan Kontributor Lepas dalam Menjalankan Profesinya dalam Pasal 8 UU Pers dan Ketidakpastian Tulisan Opini sebagai Karya Jurnalistik yang Memperoleh Perlindungan dari Redaksi dalam Penjelasan Pasal 12 UU Pers Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 92. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas 50 rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Akan tetapi, Pemohon merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat keberlakuan norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers yang tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang pasti dalam menjalankan profesinya, baik dari pihak redaksi maupun dari mekanisme hukum yang tersedia dalam UU Pers. Akibat dari kekosongan pengaturan ini, Pemohon kehilangan rasa aman dari potensi ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi yang dapat timbul akibat isi tulisannya; 93. Dewan Pers sendiri secara tegas mengakui bahwa sengketa terkait karya jurnalistik maupun produk pers seperti opini, kolom, surat pembaca, dan iklan dapat memerlukan penanganan khusus. Pengakuan ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/PK/DP/XI/2022-PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Perjanjian tersebut mengatur bahwa setiap laporan masyarakat terhadap media pers atau wartawan harus terlebih dahulu dikaji untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk dalam kategori karya jurnalistik atau produk pers. Apabila hasil koordinasi menunjukkan bahwa perkara yang dilaporkan termasuk kategori karya jurnalistik atau produk pers, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi, atau diserahkan kepada Dewan Pers untuk ditangani. Dengan demikian, frasa “karya jurnalistik” yang disertai dengan “produk pers lain di luar karya jurnalistik” dimaksudkan agar sistem penegakan hukum memiliki fokus yang tepat ketika merespons pengaduan publik, sehingga penyelesaiannya dapat ditempuh terlebih dahulu melalui mekanisme internal yang diatur dalam Undang-Undang Pers; 94. Posisi Pemohon sebagai kontributor lepas yang tidak secara teratur menghasilkan karya jurnalistik atau produk pers menjadikannya tidak memiliki ikatan struktural dengan institusi media, berbeda dengan wartawan tetap yang memperoleh perlindungan hukum dan profesional dari perusahaan pers serta Dewan Pers. Ketika menghadapi ancaman, 51 intimidasi, atau kriminalisasi, kolumnis atau kontributor lepas tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum yang memadai, sehingga hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi tidak dapat terwujud secara efektif; 95. Kerentanan terhadap upaya intimidasi dan kriminalisasi terhadap penulis opini sangat relevan dengan kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tulisan opini yang memuat pandangan kritis dan interpretasi personal terhadap isu-isu publik yang bersifat aktual, baik politik, hukum, maupun sosial. Dalam praktiknya, opini seorang kolumnis sering kali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak yang dikritik, terutama jika pihak tersebut merupakan pejabat publik atau lembaga negara. Dalam kondisi seperti ini, kerentanan Pemohon semakin besar karena statusnya sebagai penulis lepas yang berdiri sendiri tanpa dukungan struktural dari perusahaan media. Berbeda dengan wartawan tetap yang secara langsung dilindungi oleh perusahaan pers serta memperoleh jaminan dari undang-undang maupun organisasi profesi, penulis opini tidak memiliki mekanisme pembelaan yang memadai ketika menghadapi tekanan atau ancaman; 96. Setiap kali Pemohon menulis opini yang mengandung kritik terhadap kebijakan publik atau perilaku pejabat, selalu terdapat potensi ancaman yang nyata, baik dalam bentuk intimidasi non-formal seperti teror, tekanan sosial, atau ancaman fisik; kriminalisasi hukum melalui penggunaan pasal-pasal karet dalam KUHP dan Undang-Undang ITE; maupun serangan digital seperti doxing, peretasan, dan penyebaran data pribadi yang dapat membahayakan keselamatan dan reputasi Pemohon. Ancaman seperti ini bukanlah hal yang hipotetis, melainkan telah terbukti melalui berbagai kasus yang menimpa penulis opini lain sebagaimana yang telah dikemukakan dalam dalil-dalil sebelumnya. Situasi serupa dapat dengan mudah dialami oleh Pemohon mengingat karakter pekerjaannya yang berorientasi pada analisis kritis dan isu-isu publik yang sensitif; 97. Akibat berlakunya Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers, Pemohon kehilangan jaminan perlindungan hukum dari potensi ancaman tersebut 52 karena statusnya sebagai kolumnis tidak diakui layaknya wartawan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya, dan produk tulisannya tidak dimasukkan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan pers di bidang redaksi karena di luar konteks karya jurnalistik. Kondisi ini menimbulkan rasa takut yang nyata (chilling effect) dan mendorong Pemohon melakukan penyensoran diri (self- censorship), menghindari topik-topik sensitif, bahkan menunda atau mengurungkan niat untuk menulis. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 telah berkurang secara nyata akibat materi muatan Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU Pers; 98. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, baik secara kasuistis, yuridis, maupun sosio-empiris, kekhawatiran Pemohon semakin beralasan dalam menunjukkan adanya terderogasinya hak asasi, in casu hak untuk memperoleh pengakuan sebagai insan pers yang turut berperan dalam mengisi ruang-ruang media massa. Hak tersebut menjadi tergerus karena keberadaan Pemohon sebagai kolumnis, beserta produk pers yang dihasilkannya, tidak diakui dan tidak memperoleh pertanggungjawaban dari redaksi. Bahkan, kerap kali dilepaskan melalui disclaimer dari pihak redaksi, sehingga ketika menghadapi pelaporan pidana, gugatan perdata, maupun upaya non- hukum seperti intimidasi dan serangan digital, perusahaan pers dapat “mencuci tangan” dengan alasan bahwa Pemohon hanyalah kolumnis atau kontributor lepas yang tidak memperoleh perlindungan hukum baik dari redaksi maupun dari Dewan Pers. Kondisi tersebut diperparah oleh status hubungan kerja Pemohon yang tidak terikat secara struktural serta produk pers yang dihasilkannya tidak secara eksplisit diakui sebagai karya jurnalistik yang berada dalam tanggung jawab redaksi; 99. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan Pemohon di atas, jelas bahwa rumusan sempit Pasal 8 yang hanya secara eksklusif memberikan perlindungan kepada wartawan yang secara teratur menghasilkan karya jurnalistik, serta kriteria pertanggungjawaban redaksi terhadap karya jurnalistik yang ditayangkan/disiarkan sebagaimana tercantum dalam 53 Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers yang menggunakan frasa “...Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan” bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945. Rumusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan dan pengakuan sebagai bagian dari entitas pers yang tidak terpisahkan; 100. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan Pemohon di atas, jelas bahwa rumusan kriteria mengenai suatu karya jurnalistik yang ditayangkan atau disiarkan dan memperoleh pertanggungjawaban redaksi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut berpotensi mengakibatkan tidak terakomodirnya hak atas rasa aman serta perlindungan dari redaksi perusahaan pers, negara, maupun Dewan Pers. Kondisi demikian menimbulkan ancaman ketakutan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, in casu hak untuk berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945; 101. Oleh karena itu, melalui permohonan a quo, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah rumusan Pasal dan Penjelasan Pasal dimaksud dengan tujuan agar subjek hukum di luar wartawan yang juga terlibat dalam menghasilkan produk pers di luar karya jurnalistik yang dihasilkan wartawan memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan sebagai bagian dari ekosistem pers. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan hak asasi manusia, in casu hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat sebagai wujud kemerdekaan pers yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum; 102. Dengan demikian, Pemohon memandang perlu untuk menambahkan unsur Kolumnis dan Kontributor Lepas sebagai bagian yang bersifat lebih akomodatif dalam rumusan perlindungan hukum. Unsur tersebut mencerminkan konsep hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan 54 pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sehingga, inklusivitas perlindungan hak asasi warga negara sebagai bagian dari kemerdekaan pers dapat tetap terjaga, dengan ruang lingkup sebagai berikut pemenuhan hak pengakuan terhadap unsur kolumnis dan kontributor lepas serta pengakomodasian unsur masyarakat, akademisi, praktisi, dan ahli yang menjalankan hak dan kewajiban fungsi sosialnya dalam memperjuangkan hak untuk berpendapat dalam ruang lingkup Undang-Undang Pers; 103. Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan norma mengenai perlindungan hukum yang semula berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum,” perlu diubah menjadi: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan, kolumnis, dan kontributor lepas mendapat perlindungan hukum,” sebagai bentuk perluasan dan penguatan prinsip perlindungan hukum yang inklusif terhadap seluruh entitas yang berperan aktif dalam kegiatan pers dan penyebaran informasi publik; 104. Fokus utama dalam perlindungan hukum terhadap karya pers semestinya mencakup pula pengakuan bahwa tulisan opini merupakan bagian dari produk pers yang berada di bawah tanggung jawab redaksi. Pengakuan ini menjadi penting karena menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan atau gugatan dari pihak yang merasa dirugikan oleh suatu tulisan opini. Dalam kerangka tersebut, setiap keberatan terhadap tulisan opini semestinya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi, serta melibatkan Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang memberikan penilaian mengenai apakah suatu karya termasuk kategori produk pers atau bukan. Namun dalam praktiknya, marak ditemukan penggunaan disclaimer oleh berbagai media, seperti “tulisan opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, bukan redaksi.” Praktik ini pada hakikatnya mengingkari Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers, yang menegaskan bahwa penanggung jawab perusahaan pers mencakup bidang usaha dan bidang redaksi. Dengan adanya disclaimer tersebut, pihak redaksi cenderung melepaskan diri dari tanggung jawab 55 terhadap proses editorial dan publikasi, seolah tulisan opini diterbitkan tanpa keterlibatan redaksional. Fenomena “cuci tangan” ini muncul karena tulisan opini tidak dikategorikan sebagai hasil kerja wartawan yang secara eksplisit dilindungi oleh Pasal 8 UU Pers. Akibatnya, penulis opini berada dalam posisi yang rentan secara hukum, tanpa jaminan perlindungan sebagaimana wartawan. Padahal, dalam praktik kerja jurnalistik, setiap tulisan opini yang tayang di media massa melalui proses seleksi, penyuntingan, dan keputusan redaksi. Dengan demikian, tanggung jawab hukum atas publikasi tulisan tersebut seharusnya tetap melekat pada redaksi sebagai bagian dari perusahaan pers; 105. Oleh sebab itu, frasa “karya jurnalistik” sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 12 UU Pers perlu diperluas dengan menambahkan “produk pers lain meliputi opini, kolom, dan surat pembaca.” Perluasan definisi ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/PK/DP/XI/2022–PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Dalam perjanjian tersebut, Dewan Pers secara tegas mengakui bahwa sengketa terhadap karya jurnalistik maupun produk pers lainnya, termasuk opini dan kolom, harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebelum masuk ke ranah hukum pidana atau perdata. Dengan demikian, pengakuan tulisan opini sebagai produk pers menjadi penting bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum bagi penulisnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip tanggung jawab redaksi tetap ditegakkan dan kemerdekaan pers terlindungi secara utuh; IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan Pemohon di atas, maka Pemohonmemohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 56 2. Menyatakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 3887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan profesinya wartawan, kolumnis dan kontributor lepas mendapat perlindungan hukum”; 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 3887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara: a) Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan; b) Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik; c) Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakterik media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik dan produk pers lain meliputi opini, kolom, surat pembaca dan iklan yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 yang disahkan dalam persidangan tanggal 11 November 2025 sebagai berikut: 57 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayang Nanda Budiman; 4. Bukti P-4 : Fotokopi tangkapan layar halama profil Pemohon di media daring Kumparan, Geotimes, dan Kompas.com; 5. Bukti P-5 : Fotokopi tangkapan layar artikel di Times Indonesia yang memuat disclaimer redaksi, tangkapan layar tulisan Pemohon yang dimuat di Yoursay (Suara.com), tangkapan layar tulisan Pemohon yang dimuat di Ayobandung.id., dan tangkapan layar dari halaman Panduan Kolumnis Detikcom.; 6. Bukti P-6 : Fotokopi tangkapan layar pemberitahuan dari redaksi media massa yang diterima Pemohon; 7. Bukti P-7 : Fotokopi karya tulis opini berjudul “Jalan Terjal Pencari Keadilan dan Kekalnya Diskriminasi Usia” dan opini berjudul “Menggugat Kelalaian Negara”; 8. Bukti P-8 : Fotokopi tangkapan layar yang dipublikasikan oleh IDN Times berjudul “Penulis Opini di Detik.com Diduga Mendapat Intimidasi”; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Siaran Pers No. 10/SP/DP/V/2025 Tentang Tanggapan Dewan Pers terhadap Pencabutan Tulisan di Kolom Opini Detik.com; 10. Bukti P-10 : Fotokopi tangkapan layar berita yang dipublikasikan oleh Koran Rakyat dengan tajuk “Penulis Opini di AJNN.NET Dipolisikan Rektor Universitas Syiah Kuala; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 Nomor: NK/4/III/2022 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan; 58 12. Bukti P-12 : Fotokopi tangkapan layar hasil survei dan temuan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tahun 2025 berjudul AJI: Kebebasan Pers di Indonesia Memburuk; 13. Bukti P-13 : Fotokopi tangkapan layar pemberitaan Katadata mengenai Laporan World Press Freedom Index 2025; 14. Bukti P-14 : Fotokopi tangkapan layar berita tentang Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Nasional; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kajian Akademik Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 59 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, selanjutnya disebut UU 40/1999) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 60 V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah dikemukakan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 8 UU 40/1999 Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 ...Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan ‘penanggung jawab’ adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 61 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penulis lepas (freelance writer) dan kolumnis di berbagai media nasional, daerah maupun media alternatif; 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 dengan alasan, antara lain, sebagai berikut: a. norma Pasal 8 UU 40/1999 bersifat limitatif karena hanya menyebut wartawan, tanpa menyinggung pihak lain yang juga menjalankan fungsi jurnalistik, seperti kolumnis dan kontributor lepas. Akibatnya, kedudukan Pemohon menjadi kabur dan tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang setara. Padahal, secara fungsional peran Pemohon dalam ruang publik sama pentingnya dalam membangun opini publik, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan; b. belum terdapat kejelasan apakah tulisan opini atau kolom yang dibuat oleh Pemohon, yang telah melalui proses kurasi dan penyuntingan redaksi, dapat dikualifikasikan sebagai karya jurnalistik yang menjadi tanggung jawab perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999. Dalam hal ini, redaksi memiliki kewenangan editorial penuh, termasuk menentukan kelayakan penerbitan suatu tulisan, yang berarti adanya keterlibatan aktif redaksi dalam setiap publikasi. Akan tetapi, ketiadaan penegasan normatif mengenai status hukum kolumnis dan kontributor lepas menimbulkan ambiguitas, baik dalam hal tanggung jawab redaksi maupun perlindungan hukum. Dalam posisi sebagai kolumnis dan kontributor lepas, Pemohon tidak memperoleh perlindungan hukum dalam norma Pasal 8 UU 40/1999 yang mengakibatkan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat terhambat, bahkan produk tulisannya pun tidak memiliki kepastian apakah termasuk kategori karya jurnalistik yang menjadi tanggung jawab redaksi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999. c. meskipun secara umum hak Pemohon untuk menyampaikan pendapat di muka umum telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun dalam konteks peran Pemohon sebagai kolumnis dan kontributor 62 lepas yang hidup serta menjadi bagian dari ekosistem pers, tidak terdapat pengakuan hukum yang pasti. Dalam praktiknya, kebebasan berpendapat Pemohon tidak dapat dilakukan secara mutlak, karena setiap tulisan terlebih dahulu melalui proses kurasi, penyuntingan, dan pertimbangan kelayakan oleh redaksi sebelum disebarluaskan. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dalam konteks kolumnis memiliki kekhususan tersendiri yang menuntut adanya perlindungan hukum sebagaimana halnya pelaku pers lainnya. Pemohon merasa kehilangan rasa aman dari potensi ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi yang dapat timbul akibat isi tulisannya. d. posisi Pemohon sebagai penulis lepas menjadikannya tidak memiliki ikatan struktural dengan institusi media, berbeda dengan wartawan tetap yang memperoleh perlindungan hukum dan profesional dari perusahaan pers serta Dewan Pers. Sehingga ketika menghadapi ancaman, intimidasi, atau kriminalisasi, Pemohon tidak memiliki mekanisme perlindungan hukum yang memadai. e. dalam kenyataannya, aparat penegak hukum sering kali membatasi makna perlindungan hukum hanya kepada mereka yang secara formal memenuhi definisi “wartawan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU 40/1999. Sehingga pihak yang berprofesi sebagai kolumnis atau kontributor lepas, kerap tidak dianggap sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik yang dilindungi. Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum karena kolumnis atau kontributor lepas dapat menjadi sasaran kriminalisasi tanpa melalui mekanisme penyelesaian etik dan administratif oleh Dewan Pers sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penulis lepas (freelance writer) dan kolumnis [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4]. Terhadap uraian mengenai kerugian konstitusional sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon disebabkan karena berlakunya norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 63 berpotensi menimbulkan kerentanan hukum karena tidak adanya perlindungan hukum bagi kolumnis atau kontributor lepas dalam menjalankan profesi sehingga dapat menjadi sasaran kriminalisasi tanpa melalui mekanisme penyelesaian etik dan administratif oleh Dewan Pers sebagaimana mestinya, terlebih produk tulisanpun tidak memiliki kepastian hukum apakah termasuk kategori karya jurnalistik yang menjadi tanggung jawab redaksi ataukah bukan. Oleh karenanya, Pemohon telah dapat menerangkan adanya ihwal hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma dan Penjelasan yang dimohonkan pengujiannya, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai tidak memberikan perlindungan bagi kolumnis dan/atau kontributor lepas dalam menjalankan profesi dan ketidakpastian tulisan opini sebagai karya jurnalistik dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan perlindungan hukum bagi kolumnis dan kontributor lepas dalam menjalankan profesinya dan ketidakpastian tulisan opini sebagai karya jurnalistik yang memperoleh perlindungan dari redaksi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam praktiknya, banyak perusahaan pers mencantumkan disclaimer yang berbunyi: “Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian dari tanggung jawab redaksi.” Praktik disclaimer tersebut 64 bertentangan dengan semangat Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 karena menggeser beban tanggung jawab dari institusi pers kepada individu penulis lepas. Padahal, secara normatif dan etik, setiap karya yang dipublikasikan telah melalui mekanisme editorial redaksi. Dengan disclaimer tersebut, kolumnis dan kontributor lepas kehilangan jaminan perlindungan hukum saat menghadapi laporan pidana, intimidasi, maupun sengketa terkait isi tulisannya. Dengan kata lain, kolumnis maupun kontributor lepas tidak memperoleh pendampingan atau perlindungan dari Dewan Pers karena Dewan Pers hanya memberikan perlindungan kepada wartawan yang bekerja di bawah perusahaan pers. Sehingga terjadi diskriminasi dan ketidaksetaraan perlakuan di hadapan hukum antara wartawan tetap dan kontributor lepas, yang seharusnya sama-sama diakui menjalankan fungsi jurnalistik dalam sistem pers nasional. 2. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan perlindungan hukum bagi kolumnis dan kontributor lepas dalam menjalankan profesinya dan ketidakpastian tulisan opini sebagai karya jurnalistik yang memperoleh perlindungan dari redaksi bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kriminalisasi atas penulis opini menimbulkan efek gentar (chilling effect) bagi masyarakat dalam mengemukakan pandangan kritis, terutama terhadap kebijakan publik atau figur otoritas. Situasi ini mereduksi fungsi ruang publik yang seharusnya menjadi arena bebas bagi perdebatan rasional dalam masyarakat demokratis. Negara, melalui aparat penegak hukum, memiliki kewajiban positif melindungi kebebasan berekspresi warga negara. Dalam hal ini, kepolisian seharusnya tidak langsung memproses laporan pidana atas karya opini sebelum melakukan klarifikasi kepada Dewan Pers sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf c UU 40/1999. Penyelesaian sengketa opini seharusnya ditempuh melalui mekanisme etik dan kelembagaan pers, bukan dengan upaya kriminalisasi. Perlindungan atas ekspresi opini publik bukan semata persoalan kebebasan media, tetapi juga bentuk nyata komitmen negara terhadap penghormatan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi konstitusional; 3. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan perlindungan hukum bagi kolumnis dan kontributor lepas dalam menjalankan profesinya dan ketidakpastian tulisan opini sebagai karya jurnalistik yang memperoleh perlindungan dari redaksi bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Sebagai kontributor lepas yang tidak secara teratur menghasilkan karya jurnalistik atau produk pers 65 menjadikannya tidak memiliki ikatan struktural dengan institusi media. Selain itu, karakteristik tulisan opini memuat pandangan kritis dan interpretasi personal terhadap isu-isu publik yang bersifat aktual, baik politik, hukum, maupun sosial yang praktiknya, opini kolumnis sering kali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak yang dikritik, terutama jika pihak tersebut merupakan pejabat publik atau lembaga negara. Dalam kondisi seperti ini, kerentanan penulis lepas yang berdiri sendiri tanpa dukungan struktural dari perusahaan media semakin besar. Berbeda dengan wartawan tetap yang secara langsung dilindungi oleh perusahaan pers serta memperoleh jaminan dari undang-undang maupun organisasi profesi, penulis opini tidak memiliki mekanisme pembelaan yang memadai ketika menghadapi tekanan atau ancaman. 4. Bahwa menurut Pemohon, terderogasinya hak untuk memperoleh pengakuan sebagai insan pers yang turut berperan dalam mengisi ruang-ruang media massa dikarenakan sebagai kolumnis, beserta produk pers yang dihasilkannya, tidak diakui dan tidak memperoleh pertanggungjawaban dari redaksi. Bahkan, kerap kali dilepaskan melalui disclaimer dari pihak redaksi, sehingga ketika menghadapi pelaporan pidana, gugatan perdata, maupun upaya non-hukum seperti intimidasi dan serangan digital, perusahaan pers dapat “cuci tangan” dengan alasan kolumnis atau kontributor lepas tidak memperoleh perlindungan hukum baik dari redaksi maupun dari Dewan Pers. Kondisi tersebut diperparah oleh status hubungan kerja yang tidak terikat secara struktural serta produk pers yang dihasilkannya tidak secara eksplisit diakui sebagai karya jurnalistik yang berada dalam tanggung jawab redaksi. 5. Bahwa menurut Pemohon, fokus utama dalam perlindungan hukum terhadap karya pers semestinya mencakup pula pengakuan atas tulisan opini merupakan bagian produk pers yang berada di bawah tanggung jawab redaksi. Pengakuan ini menjadi penting karena menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan atau gugatan dari pihak yang merasa dirugikan oleh suatu tulisan opini. Dalam kerangka tersebut, setiap keberatan terhadap tulisan opini semestinya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi, serta melibatkan Dewan Pers yang berwenang memberikan penilaian mengenai apakah suatu karya termasuk kategori produk pers atau bukan. 66 Berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, pada pokoknya Pemohon dalam petitum memohon agar Mahkamah menyatakan: 1. Pasal 8 UU 40/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan, kolumnis dan kontributor lepas mendapat perlindungan hukum”: 2. Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara: a. Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan; b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik; c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakteristik media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik dan produk pers lain meliputi opini, kolom, surat pembaca dan iklan yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 November 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah, yaitu: pertama, apakah norma Pasal 8 UU 40/1999 menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika tidak dimaknai secara bersyarat dengan menambahkan frasa “kolumnis dan kontributor lepas” sehingga rumusan 67 norma a quo menjadi: “dalam melaksanakan profesinya wartawan, kolumnis dan kontributor lepas mendapat perlindungan hukum”; dan kedua, apakah Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 jika tidak dimaknai secara bersyarat dengan menambah frasa “dan produk pers lain meliputi opini, kolom, surat pembaca dan iklan” dalam “pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan” pada Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999. Dengan rumusan tersebut, menurut Pemohon Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 konstitusional secara bersyarat apabila dimaknai menjadi: “Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara: a. Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan; b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik; c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat, dan karakterik media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik dan produk pers lain meliputi opini, kolom, surat pembaca dan iklan yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut di atas ihwal norma Pasal 8 UU 40/1999 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 tidak memberikan perlindungan hukum bagi kolumnis dan/atau kontributor lepas menjalankan profesinya serta tidak memberikan kepastian perihal tulisan atau opini sebagai karya jurnalistik guna memperoleh perlindungan dari redaksi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Perihal dalil tersebut, hal mendasar yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah posisi seorang kolumnis dan/atau kontributor lepas dipersamakan dengan wartawan yang mengharuskan ketentuan dalam norma Pasal 8 UU 40/1999 ditambah dengan frasa “kolumnis dan kontributor lepas” sehingga rumusan norma Pasal 8 UU 40/1999 dimaknai menjadi: “dalam melaksanakan profesinya wartawan, kolumnis dan kontributor lepas mendapat perlindungan hukum”. Dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan demikian akan berakibat pada jaminan perlindungan hukum yang sama bagi kolumnis dan/atau kontributor 68 lepas dengan jaminan perlindungan hukum bagi wartawan sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 8 UU 40/1999. Bilamana Pasal 8 UU 40/1999 dimaknai sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, tidak bisa tidak pemaknaan tersebut akan berdampak, antara lain, terhadap substansi Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 yang juga dimohonkan Pemohon dalam permohonan a quo. Sekalipun disusun dalam 2 (dua) dalil yang terpisah, oleh karena keduanya memiliki kelindan, yaitu sama-sama menghendaki adanya perlindungan hukum atas profesi kolumnis dan/atau kontributor lepas dan karya yang dihasilkan antara lain meliputi kolom atau opini, maka Mahkamah mempertimbangkan kedua dalil Pemohon dalam satu kesatuan. [3.13] Menimbang bahwa secara historis, UU 40/1999 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Sementara itu, secara substansial, ketiga undang-undang dimaksud dinilai tidak lagi sesuai dengan hakikat kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis guna menjamin kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat. Perubahan itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi sebagai hak asasi manusia yang hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa [vide Konsiderans “Menimbang” huruf a dan huruf b UU 40/1999]. Bahkan, bilamana diletakkan dalam substansi konstitusi hasil reformasi konstitusi 1999-2002, upaya menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara merupakan salah satu bentuk perwujudan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, UU 40/1999 mengatur pers sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik [vide Pasal 1 angka 1 UU 40/1999]. Sebagai lembaga sosial, terdapat sejumlah pihak yang dinilai memberikan peran penting membentuk dunia pers, yaitu perusahaan pers, wartawan, dan organisasi pers. Selanjutnya, sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dalam meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk dewan pers yang independen [vide Pasal 15 ayat (1) UU 40/1999]. 69 Bahwa apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon, in casu dalil Pasal 8 UU 40/1999, persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon tidak dapat dilepaskan dari pengertian “wartawan” yang termaktub dalam UU 40/1999. Pasal 1 angka 4 UU 40/1999 membuat batasan yang dimaksud “wartawan” adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam hal ini, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 1 UU 40/1999, kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan menggunakan pendekatan sistematis, ketentuan Pasal 7 UU 40/1999 dapat dimaknai memberikan batasan perihal pengertian wartawan, yaitu (1) tergabung dalam organisasi profesi wartawan dan (2) terikat dengan kode etik jurnalistik. Meskipun demikian, pengertian yang dimuat dalam UU 40/1999 tidak secara jelas mengatur ihwal hubungan antara wartawan dengan perusahaan pers. Oleh karenanya, kerap muncul pertanyaan dan sekaligus persoalan, apakah dalam rangka memenuhi keteraturan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta sekaligus dalam menegaskan anggapan sebagai sebuah profesi (pekerjaan), seorang wartawan harus bernaung dalam suatu perusahaan pers. Secara lebih sederhana, apakah seorang yang berprofesi sebagai wartawan harus selalu memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pers. Bahwa berkaitan dengan persoalan tersebut di atas, dalam kenyataannya, dan perkembangan mutakhir profesi wartawan secara global, terdapat fenomena yang dikenal dengan istilah freelance journalism. Dalam tulisan “White Paper on Freelance Journalism in Europe: Challenges, Opportunities, and the Path Toward Sustainability”, di sejumlah negara, sebutan berbeda dipakai untuk istilah freelance journalism, misalnya di Perancis disebut “pigistes” dan di Spanyol disebut dengan “journalistas a la pieza” atau “collaborador” [vide https://media-innovation.news/wp- content/uploads/2025/11/Taktak-White-Paper-1-Freelance-Journalism.pdf]. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut para jurnalis profesional yang bekerja tanpa agenda tetap atau kehadiran rutin di ruang redaksi meski tetap mengikuti pedoman editorial dari media yang terkait dengan pekerjaan (Estevez, Morga Manzanares dan Gómez, 2007). Dengan demikian, freelance journalism dimaknai sebagai wartawan yang merdeka dalam hubungan kerja atau self-employed journalist dan tidak terikat dengan perusahaan pers dalam kaitannya dengan hubungan timbal-balik dalam 70 hubungan kerja antara hasil pekerjaan yang diberikan dengan gaji atau fasilitas yang diterima. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan dalil Pemohon, Pasal 8 UU 40/1999 menyatakan, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Norma dimaksud menjadi dasar yang mengatur perlindungan hukum bagi wartawan saat melaksanakan profesinya, yakni melaksanakan tugas jurnalistik, sebagai bagian dari komitmen negara terhadap kemerdekaan pers yang dalam Pasal 1 angka 4 UU 40/1999 ditegaskan secara eksplisit dilakukan oleh seseorang dengan profesi sebagai wartawan yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam hal ini, kata “teratur” menunjukkan aktivitas seorang wartawan dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Dalam batas penalaran yang wajar, dikaitkan dengan Pasal 1 angka 4 UU 40/1999, prinsip “teratur” tersebut mengharuskan seorang wartawan untuk bernaung dalam suatu perusahaan pers. Dalam menjalankan profesinya secara profesional, Pasal 7 UU 40/1999 menentukan seorang wartawan bebas memilih organisasi wartawan serta memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Dalam perkembangannya, sebagai bagian dari upaya menunjang profesionalitas dimaksud, seorang wartawan harus dinyatakan lulus ujian kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga yang diakui Dewan Pers. Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 40/1999, sekalipun dinyatakan bebas untuk memilih organisasi wartawan, ketentuan ini tetap mengharuskan seorang wartawan untuk berada dalam suatu organisasi wartawan. Bahwa meskipun pengertian wartawan yang termaktub dalam UU 40/1999 dimaknai sebagai seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur, tergabung dalam organisasi profesi dan terikat dengan kode etik jurnalistik, namun demikian, kerap muncul pandangan seorang wartawan tidak selalu harus berada di bawah naungan perusahaan pers. Dalam hal ini, selama dan sepanjang seseorang mengikuti standar kompetensi yang ditetapkan dalam profesi wartawan, tergabung dalam salah satu organisasi profesi wartawan dan terikat dengan kode etik jurnalistik maka yang bersangkutan digolongkan sebagai seorang dengan profesi wartawan, sehingga seharusnya memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 40/1999. Namun terlepas dari pandangan tersebut, orang yang tidak dapat dikategorikan termasuk dalam profesi wartawan meskipun yang bersangkutan kerap menerbitkan karya yang dimuat dalam publikasi, baik dalam bentuk cetak 71 maupun elektronik, tidak dapat dikelompokkan wartawan sebagaimana dimaksudkan dalam UU 40/1999. Orang dimaksud, umumnya adalah pakar bidang keilmuan tertentu atau tokoh-tokoh publik yang memanfaatkan ruang publik pada media-media pers untuk menyampaikan opini atau ekspresi pribadi. Hal yang sama terjadi dalam penggunaan istilah “kolumnis”, sebagaimana didalilkan dalam permohonan a quo. Dalam hal ini, seorang wartawan dapat menjadi pengisi tetap dalam sebuah ruang kolom yang diterbitkan secara rutin oleh sebuah media, yang bersangkutan dapat disebut sebagai kolumnis. Selain itu, sebutan “kolumnis” dapat disematkan pada masyarakat yang memanfaatkan ruang dalam penerbitan media cetak atau elektronik untuk menyampaikan opini pribadinya dalam rangka mengekspresikan pendapat. Namun demikian, yang bersangkutan tidaklah dapat dilindungi dalam rezim Pasal 8 UU 40/1999 karena tidak dapat dikategorikan berprofesi sebagai wartawan. Bahwa berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu mempertimbangkan perihal ruang lingkup dari perlindungan atas kebebasan menyampaikan pendapat (freedom of expression) dan kemerdekaan pers (freedom of the press). Kebebasan menyampaikan pendapat sebagai suatu hak konstitusional diatur secara tersurat sebagai hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap [vide Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]; hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat [vide Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945]; dan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi [vide Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945]. Sebagai hak konstitusional, jaminan perlindungannya berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Sementara itu, kemerdekaan pers secara lebih khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU 40/1999 yang menyatakan, “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Adapun bentuk kemerdekaan pers dielaborasi dalam bentuk hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi [vide Pasal 4 ayat (3) UU 40/1999]. Dalam hal ini, bentuk kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 memiliki kemiripan dengan bentuk hak atas kebebasan pers yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU 40/1999, yaitu hak mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi. Akan tetapi, kemerdekaan pers memiliki subjek yang lebih khusus, yaitu berlaku hanya bagi dunia pers, yaitu wartawan termasuk perusahaan pers. Bahkan, terdapat semacam keistimewaan yang diberikan undang-undang atas keberlakuan kemerdekaan pers bagi seorang wartawan, yaitu dalam 72 mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai “hak tolak” [vide Pasal 4 ayat (4) UU 40/1999]. Perbedaan ini tentu berlaku bagi wartawan yang menyampaikan informasi di media dengan masyarakat umum yang menyebarluaskan gagasan pada media massa dalam rangka kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ruang lingkup yang diatur dalam UU 40/1999 sebatas pengaturan yang menyangkut ekosistem dalam dunia pers. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah menafsirkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 40/1999 juga meliputi perlindungan hukum terhadap kolumnis dan/atau kontributor lepas, menurut Mahkamah, UU 40/1999 dibentuk untuk menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dengan wartawan yang berperan sebagai pilar utama kemerdekaan pers nasional. Adapun wartawan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU 40/1999 adalah wartawan yang melaksanakan kegiatan jurnalistik secara teratur, terikat pada kode etik jurnalistik, dan terafiliasi dengan perusahaan pers berbadan hukum sepanjang menjalankan kewajibannya secara sah. Dalam hal ini, kolumnis dan/atau kontributor lepas, sepanjang memenuhi kriteria dimaksud, mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 UU 40/1999. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka kolumnis dan/atau kontributor lepas tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU 40/1999. Pengaturan demikian bukan merupakan bentuk diskriminasi atau perbedaan perlakuan di hadapan hukum sebagaimana dalil Pemohon karena meskipun tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 UU 40/1999, bukan berarti kolumnis dan/atau kontributor lepas tidak mendapat perlindungan hukum sama sekali dalam menjalankan profesinya. Dalam hal ini, secara hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi yang melaksanakan hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kolumnis dan/atau kontributor lepas dimaksud dilindungi antara lain oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa selanjutnya, ihwal Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 yang dimohonkan Pemohon untuk ditambahkan frasa “produk pers lain meliputi opini, 73 kolom, surat pembaca dan iklan” pada kalimat “Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik dan produk pers lain meliputi opini, kolom, surat pembaca dan iklan yang diterbitkan atau disiarkan”. Ihwal permohonan tersebut, karena berkelindan dengan pemaknaan yang dimohonkan dalam Pasal 8 UU 40/1999, pada pertimbangan hukum sebelumnya telah diuraikan berkenaan dengan kapasitas dan kriteria pihak yang dapat dikategorikan termasuk dalam profesi wartawan. Sebagai konsekuensinya, produk atau hasil kerja dari wartawan disebut sebagai karya jurnalistik. Sementara itu, pihak yang tidak memenuhi kriteria sebagai profesi wartawan maka produknya tidak dapat dikategorikan sebagai karya jurnalistik meskipun karyanya dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitasnya, Dewan Pers telah memberikan pengertian dan pemahaman mengenai definisi “karya jurnalistik”, yaitu merupakan produk, konten, atau hasil kerja dari wartawan yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik [vide Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2025]. Dengan demikian, karya yang ditulis oleh masyarakat umum, misalnya berupa opini, rubrik tertentu dan lain-lain, meski melalui proses “kurasi” dari editor tidaklah dikategorikan sebagai karya jurnalistik sehingga tidak menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan pers. Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 tidak memberikan kepastian hukum terhadap tulisan/opini sebagai karya jurnalistik yang memperoleh perlindungan dari redaksi. Berkenaan dengan penjelasan norma undang-undang, sebagaimana diatur dalam Lampiran I angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”. Berdasarkan hal tersebut, penafsiran dalam Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 tidak dapat dilepaskan dari norma yang diatur dalam Pasal 12 UU 40/1999 yang menyatakan, “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat 74 dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”. Dalam hal ini, Pasal 12 UU 40/1999 merupakan ketentuan yang mewajibkan perusahaan pers untuk mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan dengan tujuan memberikan kepastian hukum melalui badan hukum sebagai wujud transparansi usaha penerbitan media. Hal demikian penting sebagai wujud akuntabilitas perusahaan pers dalam pertanggungjawaban karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan sebagai bagian dari pemberitaan wartawan. Artinya, pengumuman sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 hanya berkait dengan karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Adanya disclaimer pada banyak perusahaan pers yang menyatakan, “Tulisan opini ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian dari tanggung jawab redaksi” yang menurut Pemohon menggeser beban tanggung jawab dari institusi pers kepada individu penulis lepas, menurut Mahkamah, disclaimer dimaksud merupakan bentuk penegasan dan sekaligus selaras dengan Pasal 12 UU 40/1999 dan Penjelasannya serta merupakan bentuk tranparansi identitas perusahaan pers berkait dengan karya jurnalistik sebagai bagian dari pertanggungjawaban pemberitaan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 8 UU 40/1999 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 telah ternyata tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan perlindungan diri yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 8 UU 40/1999 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 75 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 11.40 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing- 76 masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia