191/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 191/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dr. Irpan Suriadiata, S.HI., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Habiburrahman, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Lilin Desa Bebuak, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Titi Tantri, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jl. Pendidikan RT. 04/RW. 03, Kelurahan Gubuq Baret Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Abdul Majid, S.HI. Pekerjaan : Advokat Alamat : Dusun Solong Deye, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Lalu Muhamad Rizal, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Lalu M. Kazwaini, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Dusun Sedayu Tengah, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : M. Iskandar, S.H., M.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Dusun Kr. Puntik, Desa Penujak, Kecamatan Praya, Barat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Ida Husna, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Pandang RT/RW 013/006, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Ahmad Muzakkir, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Dusun Kuang Renga Tran, Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : M. Nova Taupik Saputra 3 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Gora 1, Nomor 99 Kebun Duren, RT. 001/RW 267, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon X; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon X disebut sebagai ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Mei 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 189/PUU/PAN.MK/AP3/05/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 191/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 26 Mei 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juni 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”; Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3), yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PPUU), menjelaskan bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan 5 Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”; Bahwa mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka MK berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atas dasar tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (LEGAL STANDING) A. Dasar Hukum Kedudukan PARA PEMOHON  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 1. Perorangan warga negara Indonesia; 2. Kesatuan masyarakat hukum adat…; 3. Badan hukum publik atau privat; dan/atau 4. Lembaga negara. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo adalah perorangan warga negara Indonesia yang secara konstitusional memiliki hak-hak dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya hak atas sistem demokrasi yang sehat, adil, terbuka, dan berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P-1 s/d P-10)  Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menegaskan adanya 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional agar seseorang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang-undang, yaitu: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 6 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi. B. Kedudukan Hukum (Legal standing) PARA PEMOHON yang Bukan Anggota Partai Politik Dalam Mengajukan Perkara a-quo. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai terpenuhinya lima syarat kerugian konstitusional sebagaimana dirumuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, PARA PEMOHON terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo sama sekali tidak ditentukan oleh status seseorang sebagai anggota atau pengurus partai politik, melainkan ditentukan oleh ada atau tidaknya hak dan/atau kepentingan konstitusional yang secara nyata dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Menjadikan keanggotaan partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Partai Politik tidak hanya bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tetapi juga akan mempersempit akses warga negara terhadap keadilan konstitusional (constitutional access to justice) yang merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum demokratis. Pandangan yang membatasi legal standing hanya kepada anggota partai politik berangkat dari asumsi bahwa pengaturan mengenai kepemimpinan partai politik merupakan persoalan internal organisasi yang hanya menyangkut hubungan hukum antara partai dengan anggotanya. Asumsi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengabaikan fakta konstitusional bahwa partai politik bukan sekadar organisasi privat yang dibentuk untuk memenuhi kepentingan para anggotanya, melainkan institusi demokrasi yang memperoleh legitimasi langsung dari Undang-Undang Dasar 7 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan fungsi-fungsi publik yang menentukan arah penyelenggaraan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak terdapat satu pun jabatan politik strategis yang dapat diakses tanpa melalui mekanisme partai politik. Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Anggota DPR dan DPRD hanya dapat dipilih melalui partai politik. Dalam praktik ketatanegaraan, pencalonan kepala daerah juga sepenuhnya bergantung pada dukungan partai politik. Dengan demikian, partai politik merupakan gerbang konstitusional (constitutional gatekeeper) yang menentukan siapa yang pada akhirnya akan memperoleh mandat untuk menjalankan kekuasaan negara atas nama rakyat. Konsekuensi yuridis dari kedudukan tersebut adalah bahwa tata kelola partai politik tidak lagi semata-mata menjadi urusan privat para anggotanya, melainkan telah berubah menjadi persoalan konstitusional yang menyangkut kepentingan seluruh warga negara. Setiap norma yang mengatur pembentukan, organisasi, tata kelola, mekanisme regenerasi, maupun distribusi kekuasaan dalam partai politik akan secara langsung memengaruhi kualitas demokrasi nasional, kualitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas representasi politik, dan pada akhirnya memengaruhi pelaksanaan hak-hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kerugian konstitusional akibat berlakunya norma a quo tidak berhenti pada lingkup internal partai politik, melainkan menjalar kepada setiap warga negara sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih jauh lagi, dalam negara hukum demokratis, setiap organisasi yang menjalankan fungsi publik tidak dapat diperlakukan sama dengan organisasi privat biasa. Partai politik memang dibentuk berdasarkan hak kebebasan berserikat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi, sejak partai politik diberikan kewenangan konstitusional untuk mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden, menjadi peserta pemilihan umum, menentukan calon anggota lembaga perwakilan, memengaruhi pembentukan pemerintahan, serta menerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pada saat yang sama partai politik telah memasuki 8 ranah hukum publik (public constitutional sphere). Oleh sebab itu, partai politik tidak hanya menikmati hak-hak konstitusional sebagai organisasi, tetapi juga memikul kewajiban konstitusional untuk menjalankan seluruh fungsi publiknya berdasarkan prinsip demokrasi, pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, transparansi, regenerasi kepemimpinan, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Atas dasar itu, PARA PEMOHON memiliki kepentingan konstitusional (constitutional interest) yang sah dan langsung terhadap pengaturan mengenai tata kelola partai politik. Kepentingan tersebut lahir bukan karena PARA PEMOHON merupakan anggota partai politik, melainkan karena Para Pemohon adalah warga negara yang hak konstitusionalnya untuk memperoleh sistem demokrasi yang demokratis, terbuka, akuntabel, bebas dari praktik oligarki, serta menjamin sirkulasi kekuasaan yang sehat, secara langsung dipengaruhi oleh bagaimana undang-undang mengatur partai politik. Dengan kata lain, sumber legal standing Para Pemohon bukanlah hubungan keorganisasian dengan partai politik, melainkan hubungan konstitusional antara warga negara dengan sistem demokrasi yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan pergantian kepengurusan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tanpa menetapkan batas konstitusional mengenai masa jabatan Ketua Umum Partai Politik telah membuka ruang yang sangat luas bagi lahirnya konsentrasi kekuasaan politik dalam satu figur atau kelompok tertentu. Kekuasaan yang berlangsung tanpa pembatasan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kehidupan internal partai politik, tetapi juga menentukan kualitas calon-calon pejabat publik yang akan dipilih rakyat, menentukan kualitas demokrasi elektoral, menentukan konfigurasi kekuasaan nasional, bahkan menentukan arah kebijakan negara. Oleh karena itu, hubungan sebab akibat antara norma a quo dengan kerugian konstitusional PARA PEMOHON bersifat langsung, nyata, aktual, dan tidak dapat dipisahkan. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hanya anggota partai politik yang berhak mengajukan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Partai Politik, maka akan timbul kekosongan perlindungan 9 konstitusional (constitutional accountability gap). Dalam keadaan demikian, norma yang mengatur institusi yang menentukan arah demokrasi nasional justru hanya dapat diuji oleh pihak-pihak yang berada di bawah struktur kekuasaan organisasi yang diatur oleh norma tersebut. Penafsiran demikian bukan saja mempersempit Makna Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tetapi juga berpotensi menghilangkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dan penjaga demokrasi konstitusional. Padahal, hakikat pengujian undang- undang adalah memastikan bahwa setiap norma yang mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berada dalam koridor nilai-nilai konstitusi, tanpa membedakan apakah warga negara tersebut merupakan anggota organisasi yang diatur oleh norma dimaksud ataupun tidak. Oleh karena itu, kedudukan hukum PARA PEMOHON dalam perkara a quo harus dipandang sebagai konsekuensi langsung dari status Para Pemohon sebagai warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dipengaruhi oleh pengaturan mengenai tata kelola partai politik sebagai institusi demokrasi. Menolak kedudukan hukum Para Pemohon semata-mata karena Para Pemohon bukan anggota partai politik sama artinya dengan menutup akses konstitusional rakyat untuk mengawasi norma yang mengatur institusi yang justru menjadi pintu utama lahirnya seluruh kekuasaan politik di Indonesia. Penafsiran demikian tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, maupun tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution, the protector of constitutional rights, the guardian of democracy, dan the sole interpreter of the Constitution. C. Uraian Lima Syarat Legal standing Bagi PARA PEMOHON. Bahwa secara lebih luas PARA PEMOHON akan menguraikan lebih lanjut lima syarat legal standing sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 sebagai berikut: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam: 10 a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” b. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” c. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” d. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” e. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” f. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” g. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Bahwa hak-hak konstitusional tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebatas hak memilih dalam pemilu, melainkan juga mencakup hak warga negara untuk memperoleh sistem demokrasi yang sehat, terbuka, akuntabel, serta terbebas dari praktik oligarki dan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Bahwa demokrasi konstitusional pada hakikatnya dibangun di atas prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power), checks and balances, serta regenerasi kepemimpinan yang sehat. Karena itu, setiap warga negara, 11 termasuk PARA PEMOHON, memiliki kepentingan konstitusional agar seluruh institusi demokrasi, termasuk partai politik, dikelola berdasarkan prinsip demokratis dan tidak berubah menjadi alat kekuasaan personal yang berlangsung tanpa batas waktu. 2. Hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma a quo Bahwa norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan pergantian kepengurusan kepada AD/ART partai politik tanpa adanya pembatasan masa jabatan ketua umum secara nyata telah menciptakan ruang kekuasaan yang tidak terbatas dalam tubuh partai politik. Akibatnya, banyak partai politik di Indonesia dipimpin oleh figur yang sama selama belasan bahkan puluhan tahun tanpa mekanisme regenerasi yang sehat. Kondisi demikian melahirkan praktik oligarki politik yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi nasional. Bahwa partai politik bukan organisasi privat biasa, melainkan institusi konstitusional yang memiliki fungsi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena: 1. Menjadi peserta pemilu; 2. Menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden; 3. Menentukan calon anggota legislatif; 4. Menentukan calon kepala daerah; 5. Menentukan arah kebijakan politik nasional; 6. Menerima bantuan keuangan negara melalui APBN dan APBD; 7. Menjalankan fungsi rekrutmen kepemimpinan nasional. Dengan demikian, kualitas demokrasi internal partai politik secara langsung menentukan kualitas demokrasi negara. Bahwa ketika kepemimpinan partai politik dikuasai terlalu lama oleh satu figur tanpa pembatasan periode, maka hal tersebut menimbulkan matinya kaderisasi politik, tertutupnya ruang kompetisi yang sehat, lahirnya politik patronase, penguatan oligarki partai, konsentrasi kekuasaan pada elite tertentu, hingga penyalahgunaan kewenangan politik secara sistemik. Keadaan demikian secara nyata merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh sistem pemerintahan demokratis yang sehat dan berdasarkan prinsip negara hukum. 12 3. Kerugian konstitusional PARA PEMOHON bersifat aktual dan setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami PARA PEMOHON akibat berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bukanlah kerugian yang bersifat abstrak, asumtif, atau imajiner, melainkan kerugian yang nyata (actual injury) dan setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terus terjadi sepanjang norma a quo tetap dipertahankan. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kerugian konstitusional tidak harus selalu berbentuk kerugian yang telah selesai terjadi secara langsung dan individual, melainkan juga mencakup kerugian potensial yang secara rasional dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya suatu norma undang-undang. Dalam perkara a quo, kerugian konstitusional PARA PEMOHON tampak secara nyata dari rusaknya kualitas demokrasi internal partai politik akibat tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Bahwa norma a quo telah menciptakan ruang kekuasaan yang tidak terbatas dalam tubuh partai politik, sehingga memungkinkan satu figur mengendalikan partai politik dalam jangka waktu yang sangat panjang tanpa mekanisme regenerasi yang sehat dan demokratis. Akibatnya, partai politik yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi rakyat berubah menjadi struktur kekuasaan yang bersifat personalistik, tertutup, dan oligarkis. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut setidak- tidaknya tercermin dalam beberapa keadaan berikut: a. Hilangnya kesempatan yang adil bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses regenerasi kepemimpinan politik. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menyebabkan proses pergantian kepemimpinan dalam partai tidak berjalan secara kompetitif dan demokratis. Kepemimpinan partai cenderung didominasi oleh figur tertentu yang memiliki kontrol penuh terhadap struktur organisasi, mekanisme pencalonan, distribusi kekuasaan, dan arah kebijakan partai. Akibatnya, kader-kader partai maupun warga negara pada umumnya kehilangan kesempatan yang 13 adil untuk ikut berpartisipasi dalam proses regenerasi kepemimpinan politik nasional. Padahal, partai politik merupakan pintu utama dalam proses rekrutmen jabatan publik di Indonesia. Dengan demikian, tertutupnya regenerasi dalam partai politik secara langsung berdampak pada tertutupnya akses warga negara terhadap proses kepemimpinan nasional. Hal tersebut secara nyata merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam pemerintahan dan kehidupan politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. b. Rusaknya prinsip demokrasi internal partai politik Bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai pada saat pemungutan suara dalam pemilu, tetapi juga harus tercermin dalam tata kelola internal partai politik. Namun dalam praktiknya, tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum telah menyebabkan demokrasi internal partai berubah menjadi formalitas administratif semata. Pemilihan ketua umum sering kali berlangsung tanpa kompetisi yang sehat karena:  Struktur organisasi telah dikuasai oleh figur tertentu;  Mekanisme musyawarah dikendalikan elite partai;  Distribusi jabatan dan kekuasaan bergantung pada loyalitas personal;  Serta muncul budaya politik patronase yang menghambat kebebasan kader. Akibatnya, partai politik kehilangan karakter demokratisnya dan berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan elite tertentu. Kondisi tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. c. Lahirnya oligarki politik yang mengancam sistem demokrasi konstitusional Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah melahirkan oligarki politik, yaitu terkonsentrasinya kekuasaan politik pada segelintir elite yang mengendalikan proses 14 politik nasional dalam waktu panjang. Kondisi tersebut berbahaya bagi demokrasi konstitusional karena:  Keputusan politik menjadi sangat sentralistik;  Poses pencalonan pejabat publik bergantung pada kehendak elite tertentu;  Partai politik kehilangan fungsi pendidikan politik rakyat;  dan kepentingan publik berpotensi dikalahkan oleh kepentingan mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu. Padahal, dalam negara hukum demokratis, kekuasaan harus dibatasi agar tidak berubah menjadi kekuasaan absolut. Ketika ketua umum partai politik dapat mempertahankan kekuasaannya tanpa batas periode, maka secara substansial telah terjadi pengingkaran terhadap prinsip constitutionalism yang menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai elemen utama negara hukum. Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon bukan hanya bersifat individual, tetapi juga menyangkut kerugian kolektif warga negara terhadap kualitas demokrasi Indonesia. d. Terjadinya ketimpangan politik dan ketidakadilan dalam sistem demokrasi Bahwa dominasi kekuasaan oleh figur tertentu dalam partai politik juga menyebabkan lahirnya ketimpangan politik yang serius. Ketua umum partai yang berkuasa terlalu lama cenderung memiliki:  Kontrol terhadap struktur organisasi;  Kontrol terhadap pencalonan anggota legislatif;  Kontrol terhadap distribusi jabatan politik;  Kontrol terhadap arah kebijakan partai;  Bahkan kontrol terhadap mekanisme internal organisasi. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan kekuasaan yang menyebabkan proses politik tidak lagi berlangsung secara fair dan demokratis. Kader- kader yang memiliki pandangan berbeda sering kali tersingkir secara sistematis, sementara ruang kritik dalam partai menjadi semakin sempit. Keadaan demikian secara nyata bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 15 e. Kerugian konstitusional Pemohon akan terus berlangsung sepanjang norma a quo dipertahankan Bahwa sepanjang norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik tetap menyerahkan sepenuhnya pengaturan masa jabatan ketua umum kepada AD/ART partai politik tanpa batasan konstitusional, maka praktik oligarki politik dan konsentrasi kekuasaan tersebut akan terus berlangsung. Norma a quo telah membuka ruang konstitusional bagi lahirnya kekuasaan politik yang tidak terbatas dalam tubuh partai politik. Padahal, partai politik merupakan pilar utama demokrasi Indonesia. Dengan demikian, apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan konstitusional terhadap masa jabatan ketua umum partai politik, maka kerugian konstitusional PARA PEMOHON dan masyarakat luas akan terus terjadi secara sistemik dan berulang. Karena itu, demi menjaga prinsip negara hukum demokratis, regenerasi kepemimpinan nasional, serta perlindungan hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pergantian kepengurusan Partai Politik dilakukan secara demokratis dan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode, baik secara berturut turut atau tidak berturut turut”. 4. Terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon dan berlakunya norma a quo. Bahwa salah satu syarat utama adanya kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang dialami PARA PEMOHON dengan norma undang- undang yang diuji. Dalam perkara a quo, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon memiliki hubungan sebab akibat yang sangat nyata, langsung, rasional, dan konstitusional dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 16 Bahwa norma a quo secara eksplisit menentukan: “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.” Norma tersebut pada hakikatnya telah menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai pergantian kepemimpinan partai politik kepada mekanisme internal partai tanpa memberikan batasan konstitusional mengenai masa jabatan ketua umum partai politik. Akibat langsung dari norma tersebut adalah lahirnya sistem kepemimpinan partai politik yang memungkinkan satu figur mempertahankan kekuasaan dalam waktu yang sangat panjang bahkan tanpa batas periode. Dengan demikian, kerugian konstitusional PARA PEMOHON bukan terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari desain norma yang diuji. Bahwa hubungan sebab akibat tersebut setidak-tidaknya dapat dijelaskan melalui konstruksi hukum sebagai berikut: a. Norma a quo memberikan legitimasi hukum terhadap kekuasaan politik tanpa pembatasan periode. Bahwa penyebab utama lahirnya dominasi kekuasaan yang terlalu lama dalam tubuh partai politik adalah karena Undang-Undang Partai Politik tidak memberikan pembatasan masa jabatan ketua umum secara tegas. Norma a quo justru menyerahkan sepenuhnya pengaturan tersebut kepada AD/ART partai politik. Padahal dalam praktiknya, AD/ART partai politik sangat ditentukan oleh kekuatan elite internal partai yang sedang berkuasa. Akibatnya, ketua umum partai yang telah memiliki dominasi struktural dapat dengan mudah memengaruhi atau bahkan mengendalikan perubahan AD/ART demi mempertahankan kekuasaannya. Dengan kata lain, norma a quo telah menciptakan legitimasi hukum terhadap kekuasaan politik yang berpotensi berlangsung tanpa batas. Kondisi demikian secara langsung menjadi penyebab lahirnya oligarki politik yang merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON. b. Tidak adanya pembatasan masa jabatan menyebabkan rusaknya demokrasi internal partai politik. Bahwa kerugian konstitusional PARA PEMOHON berupa rusaknya demokrasi internal partai bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, 17 melainkan merupakan akibat langsung dari norma a quo. Karena Undang-Undang tidak memberikan pembatasan masa jabatan, maka struktur kekuasaan partai cenderung menjadi sentralistik dan terkonsentrasi pada figur tertentu. Ketua umum yang berkuasa terlalu lama akan memiliki pengaruh dominan terhadap struktur organisasi; kontrol terhadap forum musyawarah partai; pengaruh terhadap distribusi jabatan internal; kemampuan menentukan arah pencalonan politik; serta kekuatan untuk mempertahankan loyalitas struktural partai. Akibatnya, proses demokrasi internal partai menjadi tidak kompetitif dan kehilangan mekanisme checks and balances. Dengan demikian, kerusakan demokrasi internal partai politik secara langsung disebabkan oleh tidak adanya norma pembatasan masa jabatan dalam undang-undang. c. Norma a quo menyebabkan tertutupnya ruang regenerasi kepemimpinan nasional. Bahwa partai politik merupakan satu-satunya instrumen utama dalam rekrutmen kepemimpinan nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah pada umumnya lahir melalui mekanisme partai politik. Ketika kepemimpinan partai dikuasai terlalu lama oleh satu figur tanpa pembatasan periode, maka regenerasi kepemimpinan nasional secara otomatis ikut terhambat. Kader-kader potensial kehilangan kesempatan yang adil untuk berkembang karena sistem politik internal partai telah terkonsentrasi pada elite tertentu. Akibatnya, hak konstitusional PARA PEMOHON sebagai warga negara untuk memperoleh sistem demokrasi yang terbuka dan kompetitif menjadi terlanggar. Dengan demikian, terdapat hubungan langsung antara norma a quo dengan tertutupnya regenerasi politik nasional. d. Norma a quo menjadi penyebab lahirnya oligarki politik nasional. Bahwa oligarki politik tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari sistem hukum yang memungkinkan kekuasaan dipertahankan tanpa pembatasan. Dalam konteks ini, norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik telah membuka ruang sangat besar terhadap lahirnya 18 oligarki politik karena tidak membatasi masa jabatan ketua umum; menyerahkan pengaturan kepada AD/ART yang dikuasai elite partai; tidak menyediakan mekanisme pembatasan kekuasaan; dan tidak memberikan jaminan regenerasi kepemimpinan secara demokratis. Akibatnya, partai politik berubah menjadi instrumen kekuasaan elite tertentu yang berlangsung terus-menerus. Keadaan tersebut secara langsung berdampak terhadap kualitas demokrasi nasional dan hak konstitusional PARA PEMOHON sebagai warga negara. Karena itu, kerugian konstitusional para Pemohon memiliki causal verband yang sangat jelas dengan keberadaan norma a quo. e. Kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi apabila norma a quo memberikan pembatasan masa jabatan. Bahwa hubungan sebab akibat antara norma a quo dan kerugian PARA PEMOHON semakin nyata karena kerugian tersebut pada dasarnya tidak akan terjadi apabila Undang-Undang Partai Politik memberikan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik secara tegas. Apabila undang-undang membatasi masa jabatan ketua umum partai politik paling lama 2 (dua) periode, maka regenerasi kepemimpinan akan berjalan lebih sehat; kekuasaan politik tidak terkonsentrasi terlalu lama pada sosok satu elit; demokrasi internal partai akan lebih kompetitif; kaderisasi politik akan lebih terbuka; dan peluang lahirnya oligarki politik dapat diminimalisir. Dengan demikian, kerugian konstitusional PARA PEMOHON secara nyata bersumber dari tidak adanya pembatasan masa jabatan dalam norma a quo. f. Negara tidak boleh membiarkan kekuasaan politik tanpa pembatasan. Bahwa dalam negara hukum demokratis, pembatasan kekuasaan merupakan prinsip fundamental konstitusionalisme. UUD 1945 sendiri telah membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden paling lama 2 (dua) periode sebagai bentuk pencegahan terhadap kekuasaan absolut. Namun ironisnya, terhadap ketua umum partai 19 politik yang justru menjadi pintu utama distribusi kekuasaan nasional, undang-undang sama sekali tidak memberikan pembatasan periode. Padahal ketua umum partai politik memiliki pengaruh sangat besar terhadap pencalonan pejabat public; arah kebijakan politik nasional; konfigurasi kekuasaan negara; bahkan stabilitas demokrasi nasional. Karena itu, ketika negara melalui norma a quo membiarkan kekuasaan tersebut berlangsung tanpa pembatasan, maka negara secara tidak langsung telah membiarkan lahirnya konsentrasi kekuasaan politik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. Dengan demikian, terdapat hubungan konstitusional yang nyata antara keberadaan norma a quo dengan kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, terang dan nyata bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) yang langsung, logis, dan konstitusional dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sehingga syarat legal standing Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi. 5. Kerugian konstitusional Pemohon dapat dipulihkan apabila permohonan dikabulkan. Bahwa syarat terakhir dalam kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 adalah adanya kemungkinan bahwa kerugian konstitusional PARA PEMOHON dapat dipulihkan apabila permohonan pengujian undang-undang dikabulkan. Dalam perkara a quo, kerugian konstitusional yang dialami para pemohon memiliki hubungan pemulihan yang sangat nyata dan langsung dengan permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pergantian kepengurusan Partai Politik dilakukan secara demokratis dan masa jabatan Ketua Umum 20 Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode, baik secara berturut turut atau tidak berturut turut, maka kerugian konstitusional Pemohon akan dapat dipulihkan secara konstitusional, sistematis, dan berkelanjutan. Hal tersebut karena sumber utama kerugian konstitusional Pemohon terletak pada tidak adanya pembatasan kekuasaan dalam kepemimpinan partai politik. Dengan adanya pembatasan masa jabatan secara konstitusional, maka sistem politik nasional akan bergerak menuju tata kelola demokrasi yang lebih sehat dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Pemulihan hak konstitusional para Pemohon tersebut setidak-tidaknya dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Dikabulkannya permohonan PARA PEMOHON akan memulihkan prinsip pembatasan kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia. Bahwa salah satu prinsip utama negara hukum demokratis adalah pembatasan kekuasaan (limitation of power). Tidak boleh ada kekuasaan yang berlangsung tanpa kontrol dan tanpa batas waktu karena kekuasaan yang tidak dibatasi pada akhirnya akan cenderung disalahgunakan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip pembatasan kekuasaan telah diterapkan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Kepala Daerah; pimpinan lembaga negara tertentu; hingga berbagai jabatan publik strategis lainnya. Namun terhadap ketua umum partai politik yang justru menjadi pusat distribusi kekuasaan politik nasional, tidak terdapat pembatasan periode sama sekali. Akibatnya, lahir konsentrasi kekuasaan yang sangat besar dalam tubuh partai politik. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka prinsip pembatasan kekuasaan akan kembali ditegakkan secara konsisten dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian, hak konstitusional para Pemohon untuk hidup dalam sistem demokrasi yang sehat dan konstitusional akan dipulihkan. 21 b. Dikabulkannya permohonan PARA PEMOHON akan memulihkan demokrasi internal partai politik. Bahwa salah satu kerugian utama para Pemohon adalah rusaknya demokrasi internal partai politik akibat dominasi kekuasaan yang terlalu lama oleh figur tertentu. Ketika kepemimpinan partai tidak dibatasi, maka forum musyawarah partai cenderung kehilangan independensi; kaderisasi menjadi tertutup; kompetisi politik internal menjadi tidak sehat; dan partai politik berubah menjadi alat legitimasi elite tertentu. Apabila Mahkamah Konstitusi memberikan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, maka akan tercipta sirkulasi kepemimpinan yang lebih demokratis. Kader-kader partai akan memperoleh kesempatan yang lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam kompetisi kepemimpinan. Dengan demikian, demokrasi internal partai politik akan kembali berjalan sesuai prinsip demokrasi konstitusional. Hal tersebut secara langsung memulihkan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh sistem politik yang demokratis dan adil. c. Dikabulkannya permohonan PARA PEMOHON akan membuka ruang regenerasi kepemimpinan nasional. Bahwa partai politik merupakan instrumen utama dalam proses rekrutmen kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, kualitas regenerasi dalam partai politik sangat menentukan kualitas kepemimpinan negara. Selama tidak ada pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, maka proses regenerasi nasional akan terus terhambat oleh dominasi elite tertentu. Akibatnya kader-kader potensial kehilangan kesempatan berkembang; kepemimpinan nasional menjadi stagnan; dan demokrasi kehilangan daya pembaruannya. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka akan terbuka ruang regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat, kompetitif, dan meritokratis. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh sistem pemerintahan yang demokratis dan terbuka akan dipulihkan. 22 d. Dikabulkannya permohonan PARA PEMOHON akan mengurangi praktik oligarki politik. Bahwa salah satu ancaman terbesar demokrasi Indonesia saat ini adalah menguatnya oligarki politik. Oligarki lahir ketika kekuasaan politik terkonsentrasi terlalu lama pada kelompok atau figur tertentu tanpa mekanisme pembatasan yang efektif. Norma a quo telah menjadi dasar hukum yang memungkinkan konsentrasi kekuasaan tersebut terus berlangsung. Apabila Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional berupa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, maka sirkulasi elite politik akan lebih terbuka; konsentrasi kekuasaan dapat dikurangi; proses politik menjadi lebih kompetitif; dan demokrasi nasional akan lebih sehat. Dengan demikian, kerugian konstitusional para Pemohon akibat oligarki politik dapat dipulihkan secara nyata. e. Dikabulkannya permohonan PARA PEMOHON akan memperkuat prinsip persamaan dan keadilan politik. Bahwa demokrasi yang sehat harus memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Namun ketika satu figur menguasai partai politik terlalu lama, maka kesempatan politik menjadi tidak setara karena seluruh struktur organisasi telah terkonsolidasi pada elite tertentu. Keadaan demikian menimbulkan ketidakadilan politik dan menghambat lahirnya kompetisi yang sehat. Apabila Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan ketua umum partai politik, maka kesempatan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan politik akan menjadi lebih terbuka dan adil. Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon atas perlakuan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akan dipulihkan. f. Pemulihan kerugian konstitusional tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menyangkut kepentingan konstitusional seluruh rakyat Indonesia. 23 Bahwa permohonan a quo pada dasarnya bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi PARA PEMOHON, melainkan menyangkut kepentingan konstitusional seluruh rakyat Indonesia terhadap kualitas demokrasi nasional. Partai politik merupakan pilar utama demokrasi. Apabila partai politik dikelola secara oligarkis dan tanpa pembatasan kekuasaan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh internal partai, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan kebutuhan konstitusional untuk menjaga demokrasi Indonesia tetap sehat, terbuka, dan berdasarkan prinsip negara hukum. Dalam konteks demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai the guardian of constitution dan sekaligus penjaga kualitas demokrasi konstitusional Indonesia. g. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan constitutional engineering demi memperbaiki kualitas demokrasi. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya tidak hanya berfungsi sebagai negative legislator, tetapi juga melakukan constitutional engineering guna menjaga konstitusionalitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam perkara a quo, Mahkamah Konstitusi memiliki kesempatan konstitusional untuk memperbaiki kualitas demokrasi nasional melalui penegakan prinsip pembatasan kekuasaan dalam partai politik. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bukanlah bentuk intervensi negara terhadap kebebasan berserikat, melainkan bentuk penguatan demokrasi konstitusional. Apalagi partai politik merupakan organisasi publik yang menjadi peserta pemilu; menerima dana negara; menjalankan fungsi konstitusional; dan menentukan arah kekuasaan negara. Karena itu, negara memiliki kepentingan konstitusional untuk memastikan tata kelola partai politik berjalan secara demokratis. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, terang dan nyata bahwa kerugian konstitusional PARA PEMOHON dapat dipulihkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo dengan memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang- 24 Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berupa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama 2 (dua) periode, sehingga syarat legal standing PARA PEMOHON telah terpenuhi secara sah, lengkap, dan meyakinkan menurut hukum. III. NORMA YANG DIUJI Adapun noma yang dimohonkan PARA PEMOHON dalam Pengujian oleh Mahkamah Konstitusi Adalah:  Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011, yang pada pokoknya menyatakan “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.” Bahwa meskipun Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak secara eksplisit menyebut frasa “masa jabatan ketua umum partai politik”, namun secara sistematis, gramatikal, dan konseptual norma a quo pada hakikatnya telah menyerahkan pengaturan mengenai periodisasi kepemimpinan partai politik kepada AD/ART partai politik. Bahwa frasa “pergantian kepengurusan” dalam norma tersebut secara logis tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebatas prosedur pergantian pengurus semata. Pergantian kepengurusan secara konseptual pasti berkaitan dengan: masa berlaku kepengurusan; jangka waktu jabatan pengurus; periodisasi kepemimpinan; mekanisme pemilihan ulang; syarat pencalonan kembali; dan batas seseorang dapat menjabat kembali sebagai pengurus atau ketua umum partai politik. Dengan demikian, norma a quo sesungguhnya merupakan norma delegatif yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai sistem pergantian dan periodisasi kepemimpinan partai politik kepada AD/ART masing-masing partai. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik memang secara nyata diatur di dalam AD/ART partai politik masing-masing. Terdapat partai yang membatasi masa jabatan ketua umum, namun terdapat pula partai yang memungkinkan seorang ketua umum menjabat berkali-kali tanpa batas periode tertentu. Fakta tersebut menunjukkan bahwa norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik telah dipahami dan diterapkan sebagai dasar hukum penyerahan pengaturan periodisasi kepemimpinan partai politik kepada mekanisme internal partai melalui AD/ART. Bahwa oleh karena itu, dalil yang menyatakan bahwa norma a 25 quo tidak berkaitan dengan masa jabatan ketua umum partai politik adalah dalil yang tidak tepat dan terlalu sempit dalam memahami makna norma. Sebab apabila frasa “pergantian kepengurusan” dilepaskan dari pengaturan masa jabatan, maka timbul pertanyaan mendasar: kapan pergantian dilakukan; kapan kepengurusan dianggap berakhir; dan kapan pengurus dapat dipilih kembali. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui pengaturan mengenai masa jabatan dan periodisasi kepemimpinan. Dengan demikian, secara substansial norma a quo memang mencakup pengaturan mengenai: lamanya masa jabatan pengurus; mekanisme pergantian; syarat pemilihan kembali; serta batas atau tidak adanya batas masa jabatan ketua umum partai politik. IV. BATU UJI 1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Bahwa ketentuan tersebut merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan demokrasi. Dalam praktik ketatanegaraan modern, partai politik merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat karena partai politik menjadi sarana rekrutmen kepemimpinan nasional, pendidikan politik, serta penghubung antara rakyat dan pemerintahan. Oleh karena itu, tata kelola partai politik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan privat organisasi, melainkan memiliki dimensi konstitusional yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ketika kepemimpinan partai politik dikuasai tanpa batas waktu tertentu oleh individu yang sama melalui mekanisme internal yang tertutup dan oligarkis, maka keadaan tersebut secara nyata telah menghambat sirkulasi kepemimpinan, mematikan regenerasi kader, serta mempersempit ruang partisipasi politik warga negara dalam menentukan arah kepemimpinan partai. Bahwa norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang sepenuhnya menyerahkan mekanisme pergantian kepengurusan kepada AD/ART partai politik tanpa memberikan batasan konstitusional mengenai masa jabatan ketua umum partai politik telah menimbulkan ruang kekuasaan yang tidak 26 terbatas dan berpotensi melahirkan oligarki politik yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 2. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Bahwa salah satu prinsip utama negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau individu tertentu. Prinsip negara hukum tidak hanya berlaku dalam penyelenggaraan kekuasaan negara secara formal, tetapi juga terhadap institusi-institusi yang menjalankan fungsi konstitusional dalam sistem demokrasi, termasuk partai politik. Partai politik memiliki fungsi strategis dalam menentukan arah pemerintahan, pencalonan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, kepala daerah, serta jabatan-jabatan publik lainnya. Dengan demikian, partai politik pada hakikatnya menjalankan fungsi publik yang sangat menentukan kualitas demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan. Bahwa norma a quo yang tidak memberikan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah membuka ruang lahirnya kekuasaan absolut dalam tubuh partai politik yang bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Kekuasaan yang terlalu lama terpusat pada satu figur berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, patronase politik, serta matinya demokrasi internal partai. Oleh sebab itu, ketentuan a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 3. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa partai politik merupakan peserta utama dalam pemilihan umum dan menjadi instrumen utama dalam proses rekrutmen pejabat publik dalam sistem demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 seharusnya tidak hanya berlaku pada penyelenggaraan pemilu secara formal, tetapi juga harus tercermin dalam tata kelola internal partai politik. 27 Ketika kepemimpinan partai politik dikuasai dalam waktu yang sangat panjang tanpa pembatasan yang jelas, maka kompetisi internal partai menjadi tidak sehat dan tidak demokratis. Kader-kader partai kehilangan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan partai karena struktur kekuasaan telah terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dengan demikian, norma a quo telah menciptakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. 4. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Bahwa prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan mengandung makna bahwa setiap warga negara harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan tanpa adanya dominasi kekuasaan yang menutup akses pihak lain. Ketika suatu partai politik memungkinkan satu orang menduduki jabatan ketua umum tanpa batas waktu tertentu, maka secara nyata keadaan tersebut telah menciptakan ketimpangan kesempatan politik bagi kader lainnya. Kondisi demikian melahirkan diskriminasi struktural dalam proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan partai politik. Akibatnya, hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan politik menjadi terhambat, sehingga norma a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 5. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa kepastian hukum yang adil tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga menyangkut kejelasan batas kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Norma Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan pergantian kepengurusan kepada AD/ART partai tanpa adanya pembatasan masa jabatan ketua umum telah menciptakan kekosongan pengaturan mengenai batas kekuasaan dalam partai politik. 28 Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum dalam sistem regenerasi kepemimpinan partai politik yang berpotensi melahirkan praktik kekuasaan oligarkis dan anti demokrasi. Norma demikian pada akhirnya menghilangkan perlakuan yang adil bagi kader partai politik yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam proses kepemimpinan politik. 6. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Bahwa partai politik merupakan pintu utama bagi warga negara untuk memperoleh akses terhadap jabatan pemerintahan dan jabatan politik. Oleh karena itu, demokrasi internal partai politik sangat menentukan terbuka atau tertutupnya kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ketika kepemimpinan partai politik terus menerus dikuasai oleh individu tertentu tanpa pembatasan masa jabatan, maka kesempatan kader lain untuk berkembang dan memperoleh akses terhadap proses pengambilan keputusan politik menjadi tertutup. Dengan demikian, norma a quo secara nyata telah menghambat hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 7. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk kebebasan partai politik mengatur rumah tangganya sendiri, bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pembatasan terhadap kekuasaan organisasi politik dapat dilakukan sepanjang bertujuan menjaga demokrasi, mencegah oligarki, serta menjamin keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. 29 Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan bentuk pembatasan yang konstitusional dan sah menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 karena bertujuan menjaga demokrasi internal partai politik agar tetap sehat, terbuka, dan demokratis. V. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Norma a quo telah menciptakan kekuasaan tanpa batas dalam tubuh partai politik Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 menentukan bahwa pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Norma ini secara tekstual tampak netral, namun secara substantif mengandung persoalan konstitusional serius karena menyerahkan sepenuhnya pengaturan pergantian kepemimpinan partai politik kepada mekanisme internal partai tanpa memberikan batas minimum konstitusional mengenai masa jabatan ketua umum partai politik. Bahwa penyerahan sepenuhnya kepada AD/ART tersebut telah menimbulkan kekosongan norma mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Kekosongan ini bukan persoalan teknis organisasi semata, melainkan persoalan konstitusional karena partai politik merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Partai politik bukan hanya mengurus kepentingan internal anggotanya, tetapi menentukan calon pejabat publik, membentuk konfigurasi kekuasaan negara, menyalurkan aspirasi rakyat, serta menjadi sarana rekrutmen kepemimpinan nasional. Bahwa dalam negara hukum demokratis, tidak boleh ada kekuasaan yang dibiarkan berlangsung tanpa batas waktu. Prinsip utama konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan. Kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung berubah menjadi kekuasaan personal, tertutup, dan sulit dikontrol. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan bukan semata-mata urusan teknis administratif, melainkan instrumen konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Bahwa UUD 1945 sendiri telah memberikan contoh paling kuat mengenai pentingnya pembatasan kekuasaan. Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya untuk dua periode. Pembatasan tersebut lahir dari pengalaman ketatanegaraan bahwa kekuasaan yang terlalu lama berada pada satu figur dapat merusak demokrasi, menghambat regenerasi, dan melahirkan 30 penyalahgunaan kewenangan. Apabila jabatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara dibatasi, maka secara rasional jabatan ketua umum partai politik yang menjadi pintu awal lahirnya kekuasaan politik nasional juga patut dibatasi. Bahwa ketua umum partai politik memiliki kekuasaan politik yang sangat besar. Ketua umum partai berpengaruh dalam menentukan calon anggota legislatif, calon kepala daerah, calon Presiden dan Wakil Presiden, arah koalisi politik, sikap fraksi di parlemen, bahkan arah kebijakan strategis nasional. Dengan kekuasaan sebesar itu, membiarkan ketua umum partai politik menjabat tanpa batas periode sama artinya dengan membiarkan adanya pusat kekuasaan politik yang tidak tersentuh prinsip pembatasan kekuasaan. Bahwa norma a quo telah menyebabkan partai politik dapat membuat AD/ART yang memungkinkan ketua umum menjabat berkali-kali tanpa batas. Dalam kondisi demikian, AD/ART tidak lagi berfungsi sebagai instrumen demokrasi internal, melainkan dapat berubah menjadi alat pelanggengan kekuasaan. Ketua umum yang telah lama berkuasa memiliki kemampuan untuk memengaruhi struktur kepengurusan, mengendalikan forum musyawarah, menentukan loyalitas politik, serta mengatur perubahan AD/ART agar tetap menguntungkan kedudukannya. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan adanya hubungan langsung antara norma a quo dengan lahirnya kekuasaan tanpa batas dalam partai politik. Ketika undang-undang tidak memberikan batasan periode, maka ruang konstitusional terbuka bagi dominasi satu figur secara terus-menerus. Akibatnya, demokrasi internal partai menjadi lemah, regenerasi kepemimpinan terhambat, kaderisasi menjadi tertutup, dan kompetisi politik tidak berlangsung secara adil. Bahwa partai politik tidak dapat berlindung sepenuhnya di balik alasan kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat memang dijamin oleh UUD 1945, tetapi kebebasan tersebut bukan kebebasan tanpa batas. Terlebih lagi, partai politik memiliki fungsi publik dan menerima bantuan keuangan dari negara. Dengan demikian, negara berwenang dan bahkan berkewajiban memastikan agar partai politik dikelola menurut prinsip demokratis, transparan, akuntabel, dan tidak oligarkis. 31 Bahwa norma a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 karena kedaulatan rakyat menjadi tereduksi ketika partai politik dikendalikan terlalu lama oleh elite tertentu. Rakyat memang memilih dalam pemilu, tetapi pilihan rakyat sangat ditentukan oleh proses pencalonan yang dikendalikan partai politik. Apabila partai politik tidak demokratis, maka pemilu hanya menjadi demokrasi prosedural yang tidak sepenuhnya mencerminkan kedaulatan rakyat. Bahwa norma a quo juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena negara hukum mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan. Hukum tidak boleh membiarkan kekuasaan politik berjalan tanpa batas. Justru hukum harus hadir untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, baik dalam lembaga negara maupun dalam institusi demokrasi seperti partai politik. Bahwa norma a quo bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil mengenai batas masa jabatan ketua umum partai politik. Ketika pengaturan sepenuhnya diserahkan kepada AD/ART masing-masing partai, maka tidak ada standar konstitusional yang sama bagi seluruh partai politik. Akibatnya, terjadi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam tata kelola demokrasi internal partai. Bahwa PARA PEMOHON tidak meminta Mahkamah Konstitusi mengambil alih seluruh urusan internal partai politik. Para Pemohon hanya memohon agar Mahkamah menetapkan standar konstitusional minimum berupa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama dua periode baik secara berturut turut maupun tidak berturut turut. Selebihnya, mekanisme pemilihan, tata cara pencalonan, dan prosedur internal tetap dapat diatur oleh masing-masing partai dalam AD/ART. Bahwa pembatasan dua periode merupakan pilihan yang rasional, proporsional, dan sejalan dengan prinsip konstitusionalisme Indonesia. Pembatasan tersebut tidak menghapus hak seseorang untuk berorganisasi, tidak membubarkan partai politik, dan tidak mencampuri ideologi partai. Pembatasan tersebut hanya mencegah agar satu orang tidak menguasai partai politik secara terus-menerus tanpa batas waktu. Bahwa dengan demikian, Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang 32 tidak dimaknai bahwa pergantian kepengurusan partai politik harus dilakukan secara demokratis dengan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama dua periode baik secara berturut turut maupun tidak secara berturut turut. Tafsir demikian penting agar partai politik tetap menjadi instrumen demokrasi rakyat, bukan alat pelanggengan kekuasaan elite tertentu. 2. Partai politik bukan organisasi privat biasa, melainkan Institusi demokrasi publik yang wajib tunduk pada prinsip Konstitusional. Bahwa PARA PEMOHON perlu menegaskan bahwa partai politik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai organisasi privat biasa yang seluruh urusan internalnya bebas sepenuhnya dari pengaturan negara. Partai politik memang lahir dari hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, namun setelah memperoleh status sebagai partai politik, mengikuti pemilu, mencalonkan pejabat publik, serta menerima bantuan keuangan negara, maka partai politik telah menjalankan fungsi publik yang sangat menentukan arah kehidupan ketatanegaraan. Bahwa posisi partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia sangat berbeda dengan perkumpulan biasa, organisasi kemasyarakatan biasa, atau badan hukum privat lain. Partai politik merupakan satu-satunya instrumen politik yang secara konstitusional dan yuridis memiliki fungsi untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan politik, pendidikan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, serta menjadi peserta pemilihan umum. Dengan fungsi demikian, partai politik sesungguhnya berada pada ruang antara kebebasan berserikat dan tanggung jawab publik. Bahwa karena partai politik menjalankan fungsi publik, maka negara tidak hanya berwenang, tetapi juga berkewajiban memastikan agar tata kelola partai politik berlangsung secara demokratis, transparan, akuntabel, dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Otonomi partai politik tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan absolut untuk mengatur dirinya tanpa batas, terutama apabila pengaturan internal tersebut berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi nasional dan hak konstitusional warga negara. Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang menyerahkan pergantian kepengurusan partai politik sepenuhnya kepada AD/ART telah menempatkan partai politik seolah-olah sebagai organisasi privat murni. Padahal secara 33 faktual dan konstitusional, partai politik memiliki kedudukan strategis dalam pembentukan kekuasaan negara. Ketua umum partai politik memiliki pengaruh besar dalam menentukan calon anggota DPR, DPRD, kepala daerah, bahkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, kepemimpinan partai politik tidak hanya berdampak bagi anggota partai, tetapi juga bagi seluruh rakyat yang kelak akan dipimpin oleh pejabat-pejabat hasil proses pencalonan partai tersebut. Bahwa apabila kepemimpinan partai politik dibiarkan tanpa pembatasan masa jabatan, maka yang dirugikan bukan hanya kader internal partai, melainkan juga seluruh warga negara. Sebab warga negara pada akhirnya hanya dapat memilih calon-calon yang sejak awal telah ditentukan melalui proses internal partai. Apabila proses internal tersebut tertutup, oligarkis, dan dikendalikan oleh ketua umum yang terlalu lama berkuasa, maka kualitas pilihan rakyat dalam pemilu juga ikut rusak. Dengan kata lain, demokrasi nasional tidak mungkin sehat apabila partai politik sebagai pintu utama pencalonan pejabat publik dikelola secara tidak demokratis. Bahwa argumentasi mengenai otonomi partai politik tidak boleh digunakan untuk membenarkan kekuasaan tanpa batas. Otonomi partai politik harus tetap ditempatkan dalam kerangka demokrasi konstitusional. Negara tidak boleh mencampuri pilihan ideologi, platform politik, program perjuangan, atau sikap politik partai. Akan tetapi, negara wajib mengatur standar minimum demokrasi internal, termasuk pembatasan masa jabatan ketua umum, karena hal tersebut menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan, dan perlindungan hak politik warga negara. Bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bukanlah bentuk intervensi negara yang berlebihan. Pembatasan tersebut justru merupakan pengaturan konstitusional yang proporsional. Negara tidak menentukan siapa yang harus menjadi ketua umum, tidak menentukan mekanisme detail pemilihan, dan tidak menentukan arah politik partai. Negara hanya menetapkan batas agar satu orang tidak dapat menguasai partai politik secara terus-menerus tanpa batas waktu. Dengan demikian, substansi kebebasan berserikat tetap terlindungi, sementara prinsip demokrasi internal juga tetap dijaga. 34 Bahwa partai politik juga menerima bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Fakta ini semakin menegaskan bahwa partai politik tidak dapat diletakkan sepenuhnya sebagai badan privat. Ketika uang negara digunakan untuk membiayai partai politik, maka terdapat kepentingan publik yang melekat di dalamnya. Setiap institusi yang menerima dukungan keuangan negara wajib tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, negara memiliki dasar konstitusional untuk memastikan bahwa partai politik tidak dikelola secara personalistik dan oligarkis. Bahwa dalam negara demokrasi, partai politik adalah jembatan antara rakyat dan negara. Jika jembatan tersebut dikuasai secara tertutup oleh elite tertentu tanpa pembatasan masa jabatan, maka hubungan rakyat dengan negara menjadi tersumbat. Aspirasi rakyat tidak lagi mengalir secara sehat ke dalam kebijakan negara, melainkan disaring oleh kepentingan segelintir elite partai. Kondisi demikian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Bahwa partai politik juga berkaitan langsung dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena warga negara berhak memperoleh kepastian hukum yang adil dalam sistem demokrasi. Tidak adanya standar nasional mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan politik. Sebagian partai dapat membatasi masa jabatan secara demokratis, sementara partai lain dapat membiarkan ketua umumnya menjabat terus-menerus tanpa batas. Perbedaan yang terlalu jauh ini menunjukkan absennya standar konstitusional minimum dalam tata kelola partai politik. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu membedakan antara “urusan internal partai” dan “prinsip konstitusional minimum”. Pemilihan pengurus, tata cara musyawarah, struktur organisasi, dan mekanisme teknis dapat tetap menjadi urusan internal partai. Namun pembatasan masa jabatan ketua umum adalah prinsip konstitusional minimum karena berkaitan langsung dengan pencegahan konsentrasi kekuasaan, regenerasi kepemimpinan, dan kualitas demokrasi nasional. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi membiarkan norma a quo tetap berlaku tanpa tafsir pembatasan masa jabatan, maka negara secara tidak langsung membiarkan partai politik berubah menjadi pusat kekuasaan privat yang 35 menentukan jabatan-jabatan publik. Keadaan demikian berbahaya karena kekuasaan negara dapat dikendalikan oleh struktur partai yang tidak tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan. Padahal dalam negara hukum demokratis, setiap kekuasaan yang berpengaruh terhadap kepentingan publik harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan pembatasan. Bahwa oleh karena itu, dalil bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bertentangan dengan kebebasan berserikat harus ditolak. Kebebasan berserikat tetap dijamin, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk menutup ruang demokrasi, mematikan regenerasi, dan melanggengkan kekuasaan. Justru pembatasan masa jabatan merupakan instrumen untuk menyelamatkan kebebasan berserikat itu sendiri agar partai politik tidak dikuasai oleh satu figur secara permanen. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, partai politik harus dipandang sebagai institusi demokrasi publik yang memiliki tanggung jawab konstitusional kepada rakyat. Oleh karena itu, Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pergantian kepengurusan partai politik, khususnya jabatan ketua umum, wajib dilakukan secara demokratis dengan pembatasan masa jabatan paling lama dua periode baik secara berturut turut maupun tidak berturut turut. 3. Tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah melahirkan oligarki politik yang bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Bahwa salah satu akibat paling serius dari berlakunya Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik adalah terbukanya ruang yang sangat luas bagi lahirnya oligarki politik dalam tubuh partai politik. Norma a quo menyerahkan sepenuhnya pergantian kepengurusan partai politik kepada AD/ART tanpa memberikan batas konstitusional mengenai masa jabatan ketua umum. Akibatnya, seorang ketua umum dapat mempertahankan kekuasaan dalam waktu yang sangat panjang sepanjang mekanisme internal partai masih dapat dikendalikan olehnya. Bahwa oligarki politik pada dasarnya adalah keadaan ketika kekuasaan politik terkonsentrasi pada segelintir elite yang memiliki kemampuan mengendalikan organisasi, sumber daya, keputusan strategis, dan arah 36 politik. Dalam konteks partai politik, oligarki muncul ketika kewenangan menentukan jabatan, pencalonan, koalisi, kebijakan, dan regenerasi berada terlalu dominan pada ketua umum atau lingkaran kecil elite partai. Bahwa kondisi tersebut sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia karena partai politik bukan sekadar organisasi internal anggotanya, melainkan pintu utama lahirnya kekuasaan negara. Apabila partai politik dikendalikan secara oligarkis, maka proses rekrutmen calon pejabat publik juga ikut menjadi oligarkis. Dengan demikian, kerusakan demokrasi internal partai akan berakibat langsung pada rusaknya kualitas demokrasi nasional. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum menyebabkan struktur partai mudah berubah menjadi struktur loyalitas personal. Pengurus di berbagai tingkatan tidak lagi sepenuhnya bekerja berdasarkan gagasan, kapasitas, dan kepentingan organisasi, melainkan berdasarkan kedekatan dan loyalitas kepada figur ketua umum. Dalam keadaan demikian, demokrasi internal partai menjadi semu karena forum musyawarah, kongres, muktamar, atau munas hanya menjadi prosedur formal untuk mengesahkan kembali kehendak elite yang sedang berkuasa. Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan rakyat tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemungutan suara lima tahunan. Kedaulatan rakyat juga mensyaratkan adanya proses politik yang terbuka, adil, kompetitif, dan demokratis sejak tahap pencalonan. Apabila tahap pencalonan telah dikendalikan oleh struktur oligarkis partai, maka pilihan rakyat dalam pemilu menjadi terbatas oleh kehendak elite partai. Bahwa ketua umum partai politik memiliki pengaruh besar dalam menentukan calon anggota legislatif, calon kepala daerah, calon Presiden dan Wakil Presiden, arah koalisi, serta sikap politik fraksi di parlemen. Karena itu, ketika jabatan ketua umum dikuasai oleh satu figur tanpa batas periode, maka terjadi konsentrasi kekuasaan yang sangat besar di luar struktur jabatan negara, tetapi berdampak langsung terhadap penyelenggaraan negara. Bahwa kekuasaan seperti ini justru lebih berbahaya karena tidak selalu tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban publik sebagaimana pejabat negara. Presiden dibatasi masa jabatannya. Kepala daerah dibatasi masa jabatannya. Banyak jabatan publik dibatasi masa jabatannya. Akan tetapi, 37 ketua umum partai politik yang memiliki pengaruh besar terhadap lahirnya pejabat-pejabat negara justru tidak dibatasi sama sekali. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia. Bahwa dalam negara hukum demokratis, setiap kekuasaan yang memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan publik harus tunduk pada prinsip pembatasan. Tidak boleh ada pusat kekuasaan politik yang dibiarkan bertahan tanpa batas hanya karena berlindung di balik AD/ART. AD/ART tidak boleh dijadikan instrumen untuk menegasikan prinsip konstitusi. Sebaliknya, AD/ART harus tunduk pada prinsip demokrasi, keadilan, persamaan, dan pembatasan kekuasaan. Bahwa tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum juga menyebabkan regenerasi politik menjadi terhambat. Kader-kader muda dan kader potensial kehilangan ruang untuk berkompetisi secara sehat karena struktur partai telah terkonsolidasi pada figur lama. Akibatnya, partai politik gagal menjalankan fungsi pendidikan politik dan rekrutmen kepemimpinan secara demokratis. Partai menjadi tertutup, stagnan, dan bergantung pada satu figur. Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan tujuan keberadaan partai politik itu sendiri. Partai politik seharusnya menjadi sarana pendidikan politik rakyat, tempat lahirnya gagasan, kaderisasi, dan kepemimpinan nasional. Namun apabila partai dikuasai terlalu lama oleh satu figur, maka partai berpotensi berubah menjadi kendaraan politik pribadi, bukan lembaga demokrasi yang melayani kepentingan rakyat. Bahwa oligarki politik juga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ketua umum yang terlalu lama berkuasa dapat mengendalikan sumber daya partai, menentukan distribusi jabatan, mengarahkan dukungan politik, dan membentuk ketergantungan struktural. Dalam kondisi demikian, mekanisme kontrol internal melemah karena pengurus partai bergantung pada kehendak elite yang sama. Kritik menjadi mahal, perbedaan pendapat dianggap ancaman, dan keputusan strategis tidak lagi lahir dari musyawarah yang bebas. Bahwa keadaan demikian tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena warga negara kehilangan jaminan kepastian hukum yang adil dalam tata kelola demokrasi. Ketika undang-undang tidak menetapkan batas masa 38 jabatan, maka tidak terdapat standar hukum nasional yang menjamin bahwa partai politik dikelola secara demokratis. Akibatnya, hak warga negara untuk memperoleh proses politik yang adil menjadi bergantung pada kehendak masing-masing partai, bahkan pada kehendak elite yang menguasai AD/ART. Bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama dua periode adalah langkah rasional untuk mencegah oligarki. Pembatasan ini tidak menghilangkan hak seseorang untuk menjadi anggota partai, tidak menghapus hak berserikat, dan tidak menentukan siapa yang harus dipilih. Pembatasan ini hanya mencegah agar satu orang tidak terus-menerus menguasai partai politik tanpa batas waktu. Bahwa pembatasan dua periode juga proporsional karena masih memberikan waktu yang cukup bagi ketua umum untuk melaksanakan visi, membangun organisasi, dan menjalankan program politiknya. Namun setelah dua periode, partai wajib membuka ruang bagi regenerasi kepemimpinan. Dengan demikian, pembatasan tersebut menjaga keseimbangan antara otonomi partai dan kepentingan konstitusional untuk mencegah konsentrasi kekuasaan. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu melihat permohonan ini bukan sebagai upaya mencampuri urusan internal partai, tetapi sebagai upaya memperbaiki fondasi demokrasi Indonesia. Demokrasi nasional tidak akan sehat apabila partai politik sebagai pilar utamanya dibiarkan dikuasai secara oligarkis. Karena itu, Mahkamah perlu memberikan tafsir konstitusional bahwa pergantian kepengurusan partai politik tidak cukup hanya “sesuai AD/ART”, tetapi juga harus tunduk pada prinsip pembatasan masa jabatan. Bahwa dengan demikian, Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi paling lama dua periode baik secara berturut turut maupun tidak berturut turut. Tafsir konstitusional tersebut diperlukan untuk mencegah oligarki politik, memperkuat regenerasi kepemimpinan, dan mengembalikan partai politik sebagai instrumen kedaulatan rakyat. 4. Norma a quo Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum karena Membiarkan Kekuasaan Politik Berlangsung Tanpa Pembatasan. 39 Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi utama dari prinsip negara hukum adalah seluruh kekuasaan harus dibatasi, diawasi, dan dijalankan berdasarkan hukum yang adil. Dalam negara hukum demokratis, tidak boleh ada kekuasaan yang dibiarkan berlangsung tanpa batas, sebab kekuasaan tanpa pembatasan berpotensi berubah menjadi kekuasaan personal, tertutup, dan sewenang-wenang. Bahwa prinsip negara hukum tidak hanya berlaku terhadap lembaga negara dalam arti sempit, tetapi juga terhadap setiap institusi yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Partai politik termasuk dalam kategori tersebut karena partai politik merupakan pintu utama rekrutmen jabatan publik, penentu calon pejabat negara, peserta pemilu, penerima bantuan keuangan negara, serta pengendali arah politik pemerintahan melalui fraksi, koalisi, dan kebijakan politik. Bahwa oleh karena itu, partai politik tidak dapat ditempatkan sebagai ruang kekuasaan yang sepenuhnya bebas dari prinsip pembatasan. Ketika ketua umum partai politik memiliki kewenangan besar dalam menentukan calon Presiden, calon kepala daerah, calon anggota legislatif, arah koalisi, serta sikap politik partai, maka jabatan tersebut memiliki dampak publik yang sangat besar. Kekuasaan dengan dampak publik seperti itu wajib tunduk pada prinsip negara hukum, termasuk prinsip pembatasan masa jabatan. Bahwa norma a quo yang menyerahkan pergantian kepengurusan partai politik sepenuhnya kepada AD/ART tanpa batas konstitusional telah menyebabkan hukum absen dalam mengendalikan kekuasaan internal partai politik. Akibatnya, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan, tetapi justru menjadi dasar pembiaran terhadap kekuasaan politik yang dapat berlangsung terus-menerus. Bahwa kondisi demikian bertentangan dengan hakikat negara hukum. Dalam negara hukum, hukum tidak boleh hanya memberi kebebasan prosedural kepada organisasi politik, tetapi juga harus menjamin agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi dominasi elite. Kebebasan berserikat memang dilindungi, namun perlindungan tersebut tidak boleh digunakan 40 sebagai alasan untuk membenarkan kekuasaan tanpa batas dalam tubuh partai politik. Bahwa pembatasan kekuasaan merupakan prinsip dasar konstitusionalisme. UUD 1945 membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden paling lama dua periode karena bangsa Indonesia pernah mengalami akibat buruk dari kekuasaan yang terlalu lama terkonsentrasi pada satu figur. Prinsip yang sama seharusnya diberlakukan secara rasional terhadap ketua umum partai politik, karena jabatan tersebut merupakan sumber awal distribusi kekuasaan politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Bahwa akan menjadi tidak logis apabila Presiden sebagai pejabat negara dibatasi masa jabatannya, tetapi ketua umum partai politik yang memiliki kewenangan besar untuk menentukan siapa yang dapat menjadi Presiden, anggota DPR, kepala daerah, dan pejabat publik lainnya justru tidak dibatasi sama sekali. Keadaan ini menciptakan anomali konstitusional: jabatan negara dibatasi, tetapi jabatan politik yang menentukan lahirnya jabatan negara dibiarkan tanpa batas. Bahwa anomali tersebut merusak prinsip negara hukum karena menciptakan pusat kekuasaan politik di luar jabatan negara yang tidak tunduk pada pembatasan konstitusional. Padahal kekuasaan yang memengaruhi kehidupan publik, baik berada dalam lembaga negara maupun dalam partai politik, harus tetap dikontrol oleh hukum agar tidak menjadi kekuasaan oligarkis. Bahwa norma a quo juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketika pembatasan masa jabatan ketua umum sepenuhnya diserahkan kepada AD/ART masing- masing partai, maka tidak ada standar hukum nasional yang adil dan seragam mengenai batas kekuasaan dalam partai politik. Akibatnya, terdapat partai yang dapat membatasi jabatan ketua umum, tetapi terdapat pula partai yang dapat membiarkan ketua umumnya menjabat berkali-kali tanpa batas. Bahwa ketiadaan standar tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tata kelola demokrasi. Demokrasi internal partai tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kehendak elite internal, karena elite yang sedang berkuasa memiliki kepentingan langsung untuk mempertahankan kekuasaannya. Oleh sebab itu, hukum harus hadir sebagai standar objektif 41 yang membatasi kekuasaan, bukan menyerahkannya sepenuhnya kepada pihak yang justru harus dibatasi. Bahwa dalam perspektif negara hukum, tidak cukup apabila undang-undang hanya menyatakan bahwa pergantian kepengurusan dilakukan sesuai AD/ART. Norma demikian terlalu longgar dan tidak memberikan jaminan bahwa pergantian kepengurusan akan berlangsung demokratis, terbuka, dan berorientasi pada regenerasi. AD/ART dapat dibuat, diubah, dan ditafsirkan oleh struktur kekuasaan internal partai yang sedang dominan. Karena itu, tanpa batasan konstitusional dari undang-undang, AD/ART berpotensi menjadi alat pelanggengan kekuasaan. Bahwa negara hukum menghendaki adanya perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan politik dalam partai politik. Apabila partai politik dikelola secara tertutup dan oligarkis, maka warga negara dirugikan karena pilihan politik dalam pemilu telah disaring oleh mekanisme internal yang tidak demokratis. Dengan demikian, kerusakan hukum dalam partai politik akan berdampak pada kerusakan demokrasi negara secara keseluruhan. Bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama dua periode merupakan bentuk pengaturan yang rasional dan proporsional. Pembatasan ini tidak mencabut hak partai politik untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Partai tetap dapat menentukan mekanisme pemilihan, syarat calon, struktur organisasi, dan arah kebijakan politiknya. Negara hanya menetapkan batas konstitusional agar satu figur tidak menguasai partai secara terus-menerus tanpa batas waktu. Bahwa pembatasan tersebut juga tidak bertentangan dengan kebebasan berserikat. Sebaliknya, pembatasan masa jabatan justru melindungi kebebasan berserikat anggota partai dari dominasi elite yang terlalu lama berkuasa. Tanpa pembatasan masa jabatan, kebebasan anggota partai untuk memilih dan dipilih dapat menjadi semu karena struktur organisasi telah terkonsentrasi pada satu figur. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan merupakan instrumen untuk memperkuat, bukan melemahkan, demokrasi internal partai. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan agar hukum tidak menjadi alat pembiaran terhadap 42 konsentrasi kekuasaan. Apabila norma a quo dibiarkan tetap berlaku tanpa tafsir konstitusional, maka Mahkamah secara tidak langsung membiarkan partai politik menjadi ruang kekuasaan tanpa batas yang dapat merusak demokrasi konstitusional. Bahwa karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik, yaitu bahwa pergantian kepengurusan partai politik harus dilakukan secara demokratis dan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi paling lama dua periode baik secara berturut turut maupun tidak secara berturut turut. Bahwa tafsir demikian merupakan jalan tengah yang paling rasional. Di satu sisi, otonomi partai politik tetap dihormati. Di sisi lain, prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, kepastian hukum yang adil, dan demokrasi konstitusional tetap ditegakkan. Dengan demikian, Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pergantian kepengurusan partai politik wajib tunduk pada prinsip pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik paling lama dua periode. 5. Mahkamah Konstitusi Perlu Melakukan Constitutional Engineering untuk Memperkuat Demokrasi Konstitusional Indonesia. Bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfungsi sebagai penguji formal norma undang-undang, melainkan juga sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, dalam perkara a quo, Mahkamah Konstitusi memiliki alasan konstitusional yang kuat untuk melakukan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik agar norma tersebut tidak terus menjadi dasar pembiaran terhadap kekuasaan politik yang berlangsung tanpa batas dalam tubuh partai politik. Bahwa constitutional engineering dalam perkara a quo tidak dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi mengambil alih kewenangan pembentuk undang- undang, melainkan untuk memperbaiki cacat konstitusional norma yang terlalu longgar, tidak memberikan batas kekuasaan, dan gagal menjamin demokrasi internal partai politik. Mahkamah Konstitusi tidak diminta membuat desain teknis kepartaian secara detail, melainkan hanya diminta menetapkan standar konstitusional minimum, yaitu masa jabatan ketua umum partai politik 43 dibatasi paling lama 2 (dua) periode baik secara berturut turut maupun tidak secara berturut turut. Bahwa standar konstitusional minimum tersebut penting karena partai politik merupakan pilar utama demokrasi. Apabila partai politik sehat, terbuka, demokratis, dan memiliki regenerasi kepemimpinan, maka demokrasi nasional akan ikut sehat. Sebaliknya, apabila partai politik dikuasai secara tertutup, personalistik, dan oligarkis, maka demokrasi nasional akan rusak sejak dari hulunya. Dengan demikian, memperbaiki demokrasi internal partai politik berarti memperbaiki sumber utama rekrutmen kekuasaan negara. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat memandang persoalan ini semata- mata sebagai urusan internal partai politik. Memang benar partai politik memiliki otonomi organisasi, tetapi otonomi tersebut bukanlah kebebasan absolut. Otonomi partai harus tetap tunduk pada UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip persamaan warga negara, dan prinsip kepastian hukum yang adil. Ketika otonomi partai digunakan untuk mempertahankan kekuasaan ketua umum tanpa batas periode, maka otonomi tersebut telah berubah menjadi alat pelanggengan kekuasaan. Bahwa dalam banyak perkara, Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir bersyarat terhadap norma undang-undang agar sesuai dengan UUD 1945. Karena itu, dalam perkara a quo, Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan model putusan konstitusional bersyarat dengan menyatakan Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik tetap berlaku sepanjang dimaknai bahwa pergantian kepengurusan partai politik dilakukan secara demokratis dan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode baik secara berturut turut maupun tidak secara berturut turut. Bahwa bentuk putusan demikian merupakan pilihan yang paling proporsional. Mahkamah tidak perlu membatalkan seluruh norma Pasal 23 ayat (1), karena norma mengenai pergantian kepengurusan berdasarkan AD/ART tetap diperlukan. Namun Mahkamah perlu menambahkan batas konstitusional agar AD/ART tidak dapat digunakan untuk membenarkan jabatan ketua umum tanpa batas periode. Bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik selama 2 (dua) periode baik secara berturut turut maupun tidak secara berturut turut adalah formulasi yang rasional karena sesuai dengan semangat pembatasan 44 kekuasaan dalam UUD 1945. Presiden dan Wakil Presiden dibatasi paling lama 2 (dua) periode. Semangat yang sama patut diterapkan terhadap ketua umum partai politik karena ketua umum partai politik memiliki peran strategis dalam menentukan calon-calon pengisi jabatan negara. Apabila jabatan negara dibatasi, maka jabatan politik yang menentukan lahirnya jabatan negara juga tidak boleh dibiarkan tanpa pembatasan. Bahwa permohonan PARA PEMOHON ini tidak meminta Mahkamah Konstitusi memasuki wilayah teknis partai politik seperti mekanisme pemilihan, syarat calon ketua umum, tata cara musyawarah, struktur kepengurusan, atau platform politik partai. Seluruh hal tersebut tetap menjadi kewenangan internal partai politik. Yang dimohonkan Pemohon hanyalah satu batas konstitusional, yakni seseorang tidak boleh menjabat sebagai ketua umum partai politik lebih dari 2 (dua) periode baik secara berturut turut maupun tidak secara berturut turut. Bahwa pembatasan tersebut tidak menghilangkan hak politik siapa pun. Setelah menjabat 2 (dua) periode, seseorang tetap dapat menjadi anggota partai, penasihat partai, tokoh senior, atau menduduki jabatan lain sepanjang sesuai AD/ART. Yang dibatasi hanyalah jabatan puncak ketua umum agar sirkulasi kepemimpinan dapat berjalan. Dengan demikian, pembatasan ini tidak represif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan kebebasan berserikat. Bahwa justru tanpa pembatasan masa jabatan, kebebasan berserikat anggota partai menjadi tidak sehat. Anggota partai secara formal memang dapat memilih, tetapi secara substantif pilihan tersebut dapat dikendalikan oleh struktur kekuasaan yang sudah terlalu lama dikuasai satu figur. Dalam keadaan demikian, demokrasi internal menjadi prosedural semata. Oleh sebab itu, pembatasan masa jabatan diperlukan untuk menghidupkan kembali kebebasan internal anggota partai untuk memilih dan dipilih secara fair. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu melihat perkara ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Demokrasi tidak cukup hanya dibenahi pada tahap pemilu, tetapi harus dibenahi sejak proses pencalonan dan rekrutmen politik di dalam partai. Pemilu yang demokratis tidak akan menghasilkan demokrasi yang sehat apabila calon-calon yang 45 disediakan kepada rakyat lahir dari mekanisme internal partai yang tertutup dan oligarkis. Bahwa constitutional engineering yang dimohonkan PARA PEMOHON merupakan jalan konstitusional untuk mencegah pembusukan demokrasi dari dalam partai politik. Negara tidak boleh menunggu sampai oligarki politik semakin mengakar dan merusak sistem ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi harus hadir ketika norma undang- undang gagal memberikan perlindungan yang cukup terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka putusan Mahkamah akan memberikan beberapa dampak konstitusional penting, yaitu:  Memperkuat prinsip pembatasan kekuasaan dalam sistem demokrasi Indonesia;  Mendorong regenerasi kepemimpinan partai politik;  Mengurangi dominasi elite politik yang terlalu lama berkuasa;  Memperbaiki kualitas rekrutmen calon pejabat publik;  memperkuat kepastian hukum mengenai standar demokrasi internal partai;  Mengembalikan partai politik sebagai sarana kedaulatan rakyat, bukan alat kekuasaan personal. Bahwa sebaliknya, apabila norma a quo dibiarkan tanpa tafsir konstitusional, maka AD/ART partai politik tetap dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan ketua umum dalam waktu tidak terbatas. Hal ini akan terus membuka ruang bagi oligarki, patronase, stagnasi kaderisasi, dan dominasi elite yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. Bahwa constitutional engineering yang dimohonkan PARA PEMOHON juga selaras dengan prinsip proporsionalitas. Pertama, tujuan pembatasan masa jabatan adalah sah secara konstitusional, yaitu mencegah kekuasaan tanpa batas dan memperkuat demokrasi. Kedua, pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode, baik secara berturut turut atau tidak berturut turut.” merupakan cara yang tepat karena langsung menyasar sumber masalah, yaitu jabatan ketua umum 46 yang dapat berlangsung tanpa batas. Ketiga, pembatasan ini tidak berlebihan karena tidak menghapus hak partai untuk mengatur dirinya, melainkan hanya menetapkan batas minimum. Keempat, manfaat konstitusional yang dihasilkan jauh lebih besar dibanding pembatasan yang dikenakan. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan a quo melalui putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan demikian akan menjadi koreksi konstitusional yang elegan, tidak berlebihan, tetapi efektif untuk memperbaiki tata kelola partai politik. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pergantian kepengurusan Partai Politik dilakukan secara demokratis dan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode, baik secara berturut turut atau tidak berturut turut.” VI. KEBARUAN PERMOHONAN DAN TIDAK NEBIS IN IDEM Bahwa permohonan a quo PARA PEMOHON tidak dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang nebis in idem dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 maupun Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025. Meskipun terdapat irisan isu mengenai demokratisasi partai politik dan pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik, namun secara hukum permohonan a quo memiliki perbedaan mendasar, substansial, dan konstitusional baik dari segi objek pengujian, batu uji, konstruksi kerugian konstitusional, pokok permintaan, maupun ratio permohonan. Bahwa asas nebis in idem dalam perkara pengujian undang-undang tidak dapat dipahami secara sempit hanya karena terdapat kesamaan tema atau kesamaan sebagian norma yang pernah diuji. Nebis in idem baru dapat diterapkan apabila terdapat identitas yang sama secara kumulatif, yaitu norma yang diuji sama, batu uji sama, alasan permohonan sama, kerugian konstitusional sama, dan petitum yang dimohonkan pada hakikatnya sama. Apabila salah satu unsur tersebut berbeda secara substansial, maka permohonan baru tetap wajib diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, ukuran nebis in idem bukan sekadar apakah suatu pasal pernah disentuh dalam perkara sebelumnya, melainkan apakah alasan 47 konstitusionalitas yang diajukan benar-benar identik dengan perkara terdahulu. Dalam permohonan a quo, identitas tersebut tidak terpenuhi. 1. Perbedaan Objek Pengujian Bahwa Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025 tidak menguji Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana diuji dalam permohonan a quo. Perkara tersebut menguji Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dengan demikian, terhadap Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025, sejak awal tidak terdapat identitas objek norma dengan permohonan a quo. Perbedaan objek norma ini saja sudah cukup untuk menegaskan bahwa permohonan a quo tidak mungkin dinyatakan nebis in idem dengan Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025. Sebab, nebis in idem mensyaratkan adanya kesamaan objek yang diuji. Apabila norma yang diuji berbeda, maka secara hukum tidak ada dasar untuk menyatakan permohonan a quo sebagai pengulangan perkara. Adapun terhadap Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023, sekalipun terdapat persinggungan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, permohonan a quo tetap tidak identik karena memiliki batu uji, konstruksi kerugian, sudut pandang, alasan konstitusional, dan petitum yang berbeda secara mendasar. 2. Perbedaan Batu Uji Konstitusional Bahwa permohonan terdahulu dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 lebih menekankan pengujian pada hak individual warga negara atau kader partai politik, terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, permohonan a quo tidak hanya bertumpu pada hak individual, tetapi membangun argumentasi konstitusional yang lebih luas dan fundamental, yaitu: Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengenai kedaulatan rakyat. Partai politik bukan sekadar organisasi privat, melainkan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi perwakilan. Kedua, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa batas, termasuk 48 kekuasaan politik di dalam tubuh partai politik yang memiliki fungsi publik dan konstitusional. Ketiga, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengenai pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Partai politik adalah peserta pemilu dan pintu utama rekrutmen jabatan publik. Karena itu, demokrasi internal partai berhubungan langsung dengan kualitas pemilu nasional. Keempat, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengenai pembatasan hak dan kekuasaan demi kepentingan umum, ketertiban umum, serta nilai demokrasi. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bukanlah pelanggaran hak, melainkan instrumen konstitusional untuk mencegah pemusatan kekuasaan, oligarki, dan penyalahgunaan kewenangan politik. Dengan demikian, permohonan a quo memiliki dasar pengujian yang berbeda dan lebih luas. Permohonan ini tidak semata-mata berbicara tentang hak kader untuk bersaing menjadi ketua umum partai, melainkan menyangkut perlindungan kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, negara hukum, kualitas pemilu, dan demokrasi konstitusional. 3. Perbedaan Konstruksi Kerugian Konstitusional Bahwa dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023, kerugian konstitusional PARA PEMOHON terutama diletakkan pada posisi mereka sebagai anggota atau kader partai politik yang merasa terhambat untuk memperoleh kesempatan menjadi pimpinan partai politik akibat tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum. Konstruksi tersebut bersifat individual-internal kepartaian, yaitu berkaitan dengan peluang kader dalam kompetisi jabatan internal partai. Sebaliknya, dalam permohonan a quo, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak berhenti pada kepentingan kader partai. Para Pemohon menempatkan kerugian konstitusional dalam dimensi yang jauh lebih luas, yaitu sebagai warga negara yang berhak memperoleh sistem demokrasi yang sehat, terbuka, akuntabel, dan tidak dikendalikan oleh kekuasaan politik yang terkonsentrasi terlalu lama pada satu figur atau kelompok tertentu. Dengan kata lain, permohonan a quo tidak hanya mempersoalkan “siapa yang berhak menjadi ketua umum partai”, melainkan mempersoalkan “bagaimana negara memastikan agar partai politik sebagai pilar demokrasi tidak berubah menjadi instrumen oligarki yang menghambat kedaulatan 49 rakyat”. Perbedaan konstruksi kerugian ini sangat fundamental. Permohonan sebelumnya menitikberatkan pada hak kader, sedangkan permohonan a quo menitikberatkan pada hak konstitusional warga negara atas demokrasi yang sehat dan pembatasan kekuasaan politik. 4. Perbedaan Sudut Pandang terhadap Partai Politik Bahwa permohonan para pemohon sebelumnya cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi yang persoalan kepemimpinannya dipandang sebagai urusan internal partai. Oleh karena itu, isu pembatasan masa jabatan lebih banyak dipahami sebagai persoalan regenerasi internal atau kompetisi antar kader. Permohonan a quo menggunakan sudut pandang yang berbeda. Partai politik tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai organisasi privat. Partai politik adalah institusi yang memiliki kedudukan konstitusional karena:  partai politik menjadi peserta pemilu;  partai politik mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden;  partai politik mencalonkan anggota DPR dan DPRD;  partai politik menentukan rekrutmen jabatan publik;  partai politik menerima bantuan keuangan dari APBN dan APBD; dan  partai politik memengaruhi arah kebijakan negara. Karena fungsi-fungsi tersebut bersifat publik dan konstitusional, maka tata kelola partai politik, termasuk pembatasan masa jabatan ketua umum, tidak dapat dilepaskan dari prinsip demokrasi, negara hukum, akuntabilitas, dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, permohonan a quo membawa paradigma baru bahwa demokrasi internal partai bukan hanya urusan rumah tangga partai, melainkan bagian dari sistem demokrasi konstitusional Indonesia. 5. Perbedaan Pokok Permintaan atau Petitum Bahwa permohonan dalam Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023 mengajukan permintaan yang bersifat alternatif, yaitu pembatasan paling lama dua periode atau paling lama lima belas tahun. Rumusan demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian karena membuka dua ukuran pembatasan yang berbeda. Sementara itu, permohonan a quo mengajukan satu rumusan yang tegas, tunggal, pasti, dan operasional, yaitu: 50 “Pergantian kepengurusan Partai Politik dilakukan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dengan ketentuan masa jabatan Ketua Umum atau sebutan lainnya dibatasi paling lama 2 (dua) periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.” Rumusan tersebut memiliki kejelasan norma karena langsung menentukan batas masa jabatan, subjek jabatan yang dibatasi, serta berlaku baik berturut- turut maupun tidak berturut-turut. Dengan demikian, petitum permohonan a quo berbeda secara substansial dari permohonan sebelumnya. 6. Perbedaan Ratio Constitutionality Bahwa ratio permohonan sebelumnya terutama dibangun di atas gagasan regenerasi kepemimpinan dan kesempatan yang sama bagi kader partai politik. Adapun ratio permohonan a quo dibangun di atas dasar yang lebih mendasar, yaitu:  mencegah pemusatan kekuasaan politik;  mencegah oligarki partai politik;  menjamin sirkulasi elite politik;  memperkuat kedaulatan rakyat;  menjaga kualitas pemilu;  menegakkan prinsip negara hukum;  memastikan partai politik tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan; dan  mengembalikan semangat Reformasi yang menolak kekuasaan tanpa batas. Dengan demikian, permohonan a quo tidak mengulang alasan permohonan sebelumnya, tetapi mengajukan reasoning of constitutionality yang berbeda, baru, dan lebih fundamental. 7. Perkara Nomor 194/PUU-XXIII/2025 Lebih Jauh Tidak Relevan Dijadikan Dasar Nebis in idem Bahwa Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan permohonan a quo nebis in idem karena terdapat perbedaan yang sangat nyata. Pertama, objek norma yang diuji berbeda. 51 Kedua, pemohon dalam perkara tersebut adalah pengurus partai yang mendalilkan kerugian karena berkurangnya peluang untuk berkompetisi dalam jabatan internal partai. Ketiga, perkara tersebut juga mempersoalkan mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik, khususnya terkait frasa dalam Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik. Keempat, permohonan a quo tidak mempersoalkan penyelesaian perselisihan partai politik, tidak bertolak dari ambisi menduduki jabatan internal partai, dan tidak berangkat dari sengketa internal partai tertentu. Permohonan a quo berangkat dari kepentingan konstitusional warga negara untuk memastikan partai politik sebagai pilar demokrasi tidak dikuasai secara terus-menerus oleh satu figur atau kelompok tertentu tanpa batas waktu yang jelas. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, terang dan tidak terbantahkan bahwa permohonan a quo tidak memenuhi unsur nebis in idem karena: Pertama, terhadap Putusan Nomor 194/PUU-XXIII/2025, objek norma yang diuji berbeda. Kedua, terhadap Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023, meskipun terdapat irisan norma, batu uji yang digunakan berbeda. Ketiga, konstruksi kerugian konstitusional berbeda. Keempat, petitum yang dimohonkan berbeda. Kelima, sudut pandang terhadap partai politik berbeda. Keenam, alasan konstitusionalitas yang diajukan berbeda. Ketujuh, permohonan a quo membawa isu yang lebih luas, yaitu perlindungan kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, pencegahan oligarki, kualitas pemilu, dan penguatan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dinyatakan nebis in idem hanya karena terdapat kemiripan isu dengan perkara sebelumnya, maka hal tersebut justru akan mempersempit fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah tidak boleh berhenti pada kesamaan permukaan, melainkan harus menilai apakah alasan konstitusional yang diajukan benar-benar sama atau berbeda secara substansial. Karena permohonan a quo memiliki perbedaan mendasar dengan perkara sebelumnya, maka permohonan ini tidak nebis in idem dengan perkara 52 sebelumnya, dan ayak diperiksa, dipertimbangkan, dan dikabulkan demi menegakkan demokrasi konstitusional, membatasi kekuasaan politik yang berlarut-larut, serta menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem kepartaian Indonesia. VII. TANGGAPAN TERHADAP PUTUSAN MK SEBELUMNYA DAN TERHADAP ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION). Bahwa pandangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengaturan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik sepenuhnya merupakan domain kedaulatan internal partai politik dan karena itu harus diserahkan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa partai politik merupakan organisasi privat yang memiliki otonomi penuh untuk mengatur dirinya sendiri. Namun demikian, asumsi tersebut tidak lagi sepenuhnya relevan dalam konstruksi demokrasi konstitusional Indonesia pasca perubahan UUD 1945. Partai politik bukan lagi sekadar organisasi kemasyarakatan biasa yang bergerak dalam ruang privat, melainkan telah bertransformasi menjadi institusi publik konstitusional (constitutional public institution) yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan yang sangat strategis dan menentukan arah penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik merupakan satu-satunya instrumen konstitusional yang diberi kewenangan untuk melakukan rekrutmen politik terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD, mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, bahkan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota. Melalui partai politik pula proses pengisian jabatan-jabatan publik strategis dilakukan. Bahkan partai politik memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD sebagai konsekuensi dari fungsi publik yang dijalankannya. Oleh karena itu, partai politik tidak dapat diposisikan sebagai organisasi privat murni yang sepenuhnya kebal terhadap pengaturan negara. Sebaliknya, karena menjalankan fungsi publik dan menggunakan sumber daya publik, partai politik tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Atas dasar itu, argumentasi yang menyatakan bahwa pengaturan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik oleh undang-undang merupakan bentuk intervensi terhadap kedaulatan partai politik sesungguhnya mengandung kelemahan konseptual yang mendasar. Sebab apabila logika tersebut diterima, maka negara 53 juga tidak boleh mengatur syarat pendirian partai politik, mekanisme kepengurusan, kewajiban keterwakilan perempuan, transparansi dan akuntabilitas keuangan partai, maupun syarat partai politik sebagai peserta pemilu. Faktanya, seluruh aspek tersebut selama ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Partai Politik dan tidak pernah dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan partai politik. Dengan demikian, secara konstitusional telah diterima prinsip bahwa otonomi partai politik bukanlah otonomi yang absolut, melainkan otonomi yang dibatasi oleh kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Lebih jauh lagi, pendapat yang menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik harus diserahkan sepenuhnya kepada AD/ART partai politik mengabaikan fakta bahwa demokrasi internal partai politik justru sering kali mengalami kegagalan akibat dominasi elite yang berkepanjangan. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, tidak sedikit partai politik yang menunjukkan gejala personalisasi kekuasaan, di mana ketua umum memegang kendali hampir mutlak terhadap struktur organisasi, mekanisme pemilihan, proses kaderisasi, distribusi jabatan politik, hingga perubahan AD/ART itu sendiri. Dalam kondisi demikian, menyerahkan sepenuhnya pengaturan masa jabatan kepada mekanisme internal partai justru berpotensi melanggengkan oligarki politik dan menutup ruang regenerasi kepemimpinan. Pandangan bahwa demokrasi internal partai telah cukup terjamin melalui forum musyawarah nasional atau kongres partai juga tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas empiris. Sebab dalam banyak kasus, forum-forum tersebut justru berlangsung dalam struktur relasi kekuasaan yang tidak setara. Ketua umum petahana pada umumnya menguasai sumber daya organisasi, menentukan peserta forum, memengaruhi proses pengambilan keputusan, bahkan mengendalikan perubahan aturan internal partai. Akibatnya, mekanisme demokrasi internal yang secara formal tampak demokratis sering kali tidak menghasilkan kompetisi yang benar-benar bebas dan setara. Oleh karena itu, asumsi bahwa demokrasi internal akan selalu mampu mengoreksi dirinya sendiri tanpa adanya standar minimum yang ditetapkan oleh negara merupakan asumsi yang tidak memiliki dasar empiris yang kuat. 54 Selain itu, argumentasi bahwa AD dan ART merupakan “konstitusi partai politik” sehingga negara tidak boleh mengintervensinya juga tidak dapat diterima sepenuhnya dalam perspektif negara hukum demokratis. Dalam teori konstitusionalisme modern, tidak ada satu pun bentuk kekuasaan yang boleh berjalan tanpa pembatasan. Bahkan konstitusi negara sekalipun tidak dimaksudkan untuk menciptakan kekuasaan yang absolut, melainkan justru untuk membatasi kekuasaan. Oleh karena itu, apabila AD dan ART dipandang sebagai konstitusi partai politik, maka semangat yang harus diwujudkan melalui AD dan ART tersebut bukanlah pelanggengan kekuasaan, melainkan pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, regenerasi kepemimpinan, dan perlindungan hak anggota partai. Dengan demikian, keberadaan AD dan ART tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan kemungkinan lahirnya kepemimpinan partai yang berlangsung tanpa batas waktu. Pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik pada hakikatnya bukanlah bentuk intervensi negara terhadap kedaulatan partai politik, melainkan penerapan prinsip universal pembatasan kekuasaan yang menjadi jantung demokrasi konstitusional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dibatasi hanya dapat menjabat selama dua periode, kepala daerah dibatasi masa jabatannya, pimpinan lembaga negara dibatasi masa jabatannya, bahkan hakim konstitusi pun dibatasi masa jabatannya. Seluruh pembatasan tersebut tidak pernah dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap demokrasi, melainkan justru dianggap sebagai instrumen untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjamin sirkulasi kepemimpinan secara sehat. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan konstitusional yang rasional untuk memperlakukan jabatan Ketua Umum Partai Politik secara berbeda dari jabatan-jabatan publik lainnya yang sama- sama memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi. Dalam perspektif yang lebih luas, pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik sesungguhnya merupakan perwujudan langsung dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Demokrasi tidak hanya menuntut adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga mensyaratkan adanya demokrasi di dalam institusi yang menjadi penghubung antara rakyat dan negara. Tidak mungkin demokrasi nasional dapat tumbuh secara sehat apabila partai politik sebagai pilar utama demokrasi justru dikelola secara oligarkis dan tertutup. Demokrasi nasional yang berkualitas hanya dapat 55 lahir dari partai politik yang demokratis, akuntabel, dan menjamin sirkulasi kepemimpinan secara berkala. Oleh karena itu, dalil bahwa pengaturan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik harus sepenuhnya diserahkan kepada AD dan ART karena merupakan manifestasi kedaulatan partai politik tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan demokrasi konstitusional modern. Justru sebaliknya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa partai politik menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara substantif, termasuk melalui pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik sebagai instrumen untuk mencegah oligarki, menjamin regenerasi kepemimpinan, melindungi hak politik anggota partai, dan mewujudkan demokrasi yang berkeadaban. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik bukanlah ancaman terhadap kedaulatan partai politik, melainkan mekanisme konstitusional yang diperlukan untuk menjaga agar kedaulatan tersebut tetap berada dalam koridor demokrasi, negara hukum, dan kedaulatan rakyat sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945. Argumentasi ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan yang diajukan dalam Perkara Nomor 191/PUU-XXIV/2026 bukanlah semata-mata persoalan otonomi internal partai politik sebagaimana dipahami dalam concurring opinion putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya tersebut, melainkan persoalan konstitusional yang jauh lebih fundamental, yaitu bagaimana negara menjamin demokrasi internal partai politik sebagai prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi nasional yang sehat, adil, dan sesuai dengan cita negara hukum demokratis yang dianut oleh UUD 1945. VIII. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian tersebut, PARA PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak 56 mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Pergantian kepengurusan Partai Politik dilakukan secara demokratis, dan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode, baik secara berturut turut atau tidak berturut turut.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau ; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Irpan Suriadiata, S.HI., M.H; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Habiburrahman, S.H.; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titi Tantri, S.H.,M.H.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Majid, S.Hi.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Majid, S.HI., S.H; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu M. Kazwaini, S.H.; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Iskandar, S.H., M.H.; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Husna, S.H.; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Muzakkir, S.H.; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Nova Taupik Saputra; 57 11. Bukti P-11 : Salinan UUD NRI 1945; 12. Bukti P-12 : Salinan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; 13. Bukti P-13 : Salinan AD/ART PDIP Masa Bakti 2019-2024; 14. Bukti P-14 : Salinan AD/ART PKB Hasil Muktamar PKB 2024; 15. Bukti P-15 : Salinan AD/ART PKS Tahun 2025; 16. Bukti P-16 : Salinan AD/ART Partai Nasdem Hasil Kongres III Tahun 2024; 17. Bukti P-17 : Salinan AD/ART Partai Gerindra Tahun 2020; 18. Bukti P-18 : Salinan AD/ART Partai Golongan Karya Tahun 2024; 19. Bukti P-19 : Salinan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2025. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 58 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut dengan UU 2/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 59 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon X sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X menerangkan memiliki hak konstitusional, yang antara lain dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X menerangkan kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya karena ketidakjelasan norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 60 yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan pergantian kepengurusan kepada AD/ART partai politik tanpa adanya pembatasan masa jabatan ketua umum. 4. Bahwa alasan Pemohon I sampai dengan Pemohon X dalam menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX berprofesi sebagai Advokat dan Pemohon X berstatus sebagai mahasiswa merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ketidakjelasan norma yang dimohonkan pengujian yang menciptakan ruang kekuasaan yang tidak terbatas dalam tubuh partai politik, sehingga memungkinkan satu figur mengendalikan partai politik dalam jangka waktu yang sangat panjang tanpa mekanisme regenerasi yang sehat dan demokratis; b. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X, partai politik yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi rakyat berubah menjadi struktur kekuasaan yang bersifat personalistik, tertutup, dan oligarkis yang menimbulkan keadaan, berupa hilangnya kesempatan yang adil bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses regenerasi kepemimpinan partai politik; rusaknya prinsip demokrasi internal partai politik; lahirnya oligarki politik yang mengancam sistem demokrasi konstitusional; terjadinya ketimpangan politik dan ketidakadilan dalam sistem demokrasi. Kerugian hak konstitusional tersebut akan terus berlangsung sepanjang norma a quo masih dipertahankan. Sehingga, kerugian tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang menyebabkan tidak adanya batasan masa jabatan ketua partai politik. Tidak adanya batasan periode masa jabatan menyebabkan legitimasi hukum terhadap kekuasaan politik, rusaknya demokrasi internal partai politik, tertutupnya ruang degenerasi kepemimpinan nasional, dan lahirnya oligarki politik nasional. c. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon X dengan menyatakan Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pergantian kepengurusan Partai Politik dilakukan secara demokratis dan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai 61 politik dibatasi paling lama 2 (dua) periode, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut”, maka kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon X akan dapat dipulihkan secara konstitusional, sistematis, dan berkelanjutan. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon X sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon X sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama dalam pemerintah, karena norma a quo tidak memberikan batasan masa jabatan kepengurusan partai politik yang dapat menyebabkan timbulnya praktik oligarki sehingga mengancam demokrasi konstitusional. Dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap norma a quo, Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10]. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon X menguraikan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang berhak mengajukan permohonan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). [3.6.2] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon X dikaitkan dengan syarat anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual dalam pengujian ketentuan norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang pada pokoknya mengatur mengenai pergantian kepengurusan partai politik, Mahkamah merujuk pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2023. Dalam Putusan a quo, Mahkamah dalam menilai perihal kedudukan 62 hukum Pemohon mempertimbangkan sebagai berikut [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023, hlm. 49-50]: [3.6]…Dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang a quo, norma undang-undang yang menjadi objek permohonan a quo adalah Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang merupakan ketentuan berkenaan dengan pergantian struktur kepengurusan partai politik yang didasarkan pada AD dan ART partai politik. Dengan kata lain, pemilihan pengurus partai politik di setiap tingkatan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam AD dan ART partai politik. Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, terhadap kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II tidak secara jelas dan rinci menguraikan kualifikasinya dalam kaitannya ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011. Pertimbangan hukum tersebut dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2025. Dalam pertimbangan hukum dimaksud, Mahkamah menegaskan pendiriannya perihal kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 sebagai berikut [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025, hlm. 87-88]: [3.6.1] … Menurut Mahkamah, Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang mengatur mengenai masa jabatan kepengurusan partai politik memiliki keterkaitan langsung hanya dengan partai politik. Sehingga, yang memiliki keterkaitan untuk secara aktual dirugikan akibat berlakunya norma a quo adalah partai politik, atau setidak-tidaknya pengurus partai politik. Pemohon I dan Pemohon II sebagai dosen dan mahasiswa tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kepengurusan partai politik. Demikian halnya dengan anggapan adanya potensi kerugian hak konstitusional Pemohon II yang memiliki rencana untuk menjadi kader partai politik, namun Pemohon II tidak dapat membuktikan langkah konkretnya untuk mendaftar sebagai anggota partai politik. Jikapun memang benar telah ada langkah konkret, quod non, menurut Mahkamah norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang secara khusus mengatur mengenai kepengurusan partai politik hanya berkaitan dengan partai politik sebagai badan hukum, dan/atau pengurus partai politik, atau setidak-tidaknya anggota partai politik yang telah menyalurkan aspirasi kepada partai politiknya untuk mengusulkan periodisasi kepengurusan partai politik dalam AD dan ART partainya. Dengan demikian, berdasarkan kutipan uraian kedua pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 pada pokoknya mengatur mengenai pergantian kepengurusan partai politik, di mana mekanisme dan tata caranya diserahkan kepada AD/ART masing-masing partai politik, dan Mahkamah menegaskan bahwa yang memiliki keterkaitan langsung dengan norma tersebut adalah partai politik atau setidak-tidaknya warga negara yang memiliki kualifikasi sebagai pengurus partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon X dalam menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara 63 Indonesia tidak menguraikan dan/atau membuktikan keterkaitan masing-masing dengan suatu partai politik atau kepengurusan partai politik yang menjadi objek pengaturan norma yang dimohonkan pengujian. [3.6.3] Bahwa selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon X dalam kualifikasinya sebagai warga negara yang tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik, menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional dalam bentuk hak untuk memperoleh sistem demokrasi yang sehat, terbuka, akuntabel, serta terbebas dari praktik oligarki dan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan sebagai kerugian yang bersifat langsung, nyata, dalam kaitannya dengan hak konstitusional yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X, kerugian hak konstitusional dimaksud tampak secara nyata dari rusaknya kualitas demokrasi internal partai politik akibat tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Terhadap hal tersebut, telah ternyata Pemohon I sampai dengan Pemohon X mengaitkan anggapan kerugian tersebut terhadap hak-hak yang dijamin di antaranya dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, padahal menurut Mahkamah, norma konstitusi a quo bukanlah norma yang mengatur mengenai hak konstitusional warga negara, sehingga tidaklah tepat untuk dijadikan dasar untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional dalam uraian mengenai kedudukan hukumnya. Jikapun Pemohon I sampai dengan Pemohon X mengaitkan norma konstitusional tersebut dengan hak warga negara atas demokrasi konstitusional sebagaimana diuraikan pada bagian kedudukan hukum, Mahkamah tidak menemukan dalam uraian dimaksud, maupun dari bukti-bukti yang telah diajukan, mengenai bentuk nyata kerugian hak konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon X yang diuraikan dengan terjadinya oligarki politik yang mengancam sistem demokrasi konstitusional, baik yang secara aktual telah terjadi maupun secara potensial dapat dipastikan terjadi karena keberlakuan norma yang dimohonkan pengujian. Dalam uraiannya, Pemohon I sampai dengan Pemohon X tidak dapat menjelaskan bentuk nyata kerusakan demokrasi internal partai politik yang dapat menimbulkan kerugian hak konstitusional kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon X, baik secara aktual maupun potensial, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya keterkaitan antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan Pemohon I 64 sampai dengan Pemohon X sebagai “hak atas sistem demokrasi konstitusional”. Terlebih, Pemohon I sampai dengan Pemohon X menguraikan bentuk kerugian hak konstitusional yang dialaminya sebagai kerugian yang berangkat dari asumsi adanya kerusakan demokrasi internal partai politik, di mana anggapan kerugian tersebut dalam konteks pengujian norma a quo, lebih tepat diuraikan sebagai anggapan kerugian yang dialami langsung oleh pihak internal partai politik sehingga pendirian Mahkamah sebagaimana pada Sub-paragraf [3.6.2] di atas tetap relevan dalam menyikapi uraian mengenai anggapan kerugian konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon X a quo. Oleh karena itu, tidak terdapat uraian yang meyakinkan Mahkamah mengenai adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual Pemohon I sampai dengan Pemohon X sebagai perseorangan warga negara dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Sementara itu, berkenaan dengan uraiannya tentang kerugian atas hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [vide Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945], menurut Mahkamah, hak tersebut dalam konteks norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011, merupakan hak konstitusional yang penerapannya melekat dengan warga negara yang berhubungan langsung dengan proses dan mekanisme pergantian pengurus partai politik, yakni para pengurus partai politik, atau setidak-tidaknya anggota partai politik yang memenuhi syarat sebagai pengurus partai politik. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon X tidak menguraikan dan membuktikan adanya kerugian terhadap berlakunya norma a quo, karena tidak menguraikan secara jelas mengenai keterkaitan Pemohon I sampai dengan Pemohon X terhadap kepengurusan atau keanggotaan suatu partai politik. Oleh karena itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon X tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon X sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dengan demikian, untuk mendapat kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah harus terpenuhi syarat-syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, di mana hal tersebut tidak terpenuhi pada diri Pemohon I sampai dengan Pemohon X. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang dimohonkan pengujian, sehingga terkait dengan syarat selebihnya, yaitu syarat jika permohonan tersebut dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon I sampai dengan Pemohon X (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 66 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 67 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas