190/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 190/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Fathur Jihadulloh Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Alamat : Blok Janggot, RT 013, RW 008, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dzakwan Fadhil Putra Kusuma Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Alamat : Jalan Masjid, Kp Kemang, Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon II; 3 Nama : Muhammad Jundi Fathi Rizky Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Alamat : Griya Pedurenan 9, Jatilihur, Jatiasih, Kota Bekasi Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon III; 4 Nama : Azmi Aryanti Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2 Alamat : Jalan H. Irin RT 001/RW 008, Karang Tengah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut --------------------------------------------------- Pemohon IV; 5 Nama : Rikza Anung Andita Putra Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Alamat : Perum Taman Griya Kencana Blok A13/19, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------- Pemohon V; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 193/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 190/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 14 Oktober 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 7 November 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. A. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 3 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum". 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan, "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi". 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam 4 Perkara Pengujian Undang-Undang ("PMK 7/2025") yang menyatakan, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Bahwa permohonan a quo menguji Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5),Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 1. Pasal 51A ayat (1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. 2. Pasal 51A ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Sadan Usaha swasta yang mendapatkan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. 3. Pasal 51A ayat (4) Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. 4. Pasal 51A ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 5. Pasal 60A ayat (1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan 5 usaha milik daerah, atau Sadan Usaha swasta. 6. Pasal 60A ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. 7. Pasal 60A ayat (4) Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. 8. Pasal 60A ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian bagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 9. Pasal 75A ayat (1) Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. 10. Pasal 75A ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama. 11. Pasal 75 ayat (4) Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala. 12. Pasal 75A ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Yang pada intinya keseluruhan Pasal tersebut, mengandung Isu utama yaitu Pemberian izin konsensi tambang kepada perguruan tinggi melalui 6 skema kerjasama dengan BUMN, BUMD, maupun BUMS bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Pasal 28 C Ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 2. Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 3. Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI 1945 “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang undang” B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, perlu dijelaskan bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepunyaan kartu tanda penduduk (Bukti P-3) 3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: 7 a) ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa untuk mengukur adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, Maka akan diuraikan kedudukan para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal yang diujikan. 5. Bahwa untuk menjelaskan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) PMK 07/2025 huruf a. maka perlu diuraikan sebagai berikut. Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3] dan berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta [vide Bukti P-4]. Status tersebut tidak hanya menunjukkan kedudukan administratif semata, melainkan menegaskan posisi Para Pemohon sebagai bagian dari komunitas akademik yang secara langsung dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 8 Sedangkan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. 7. Bahwa kedua pasal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang bersifat substantif dan saling melengkapi antara hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri dengan tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pengembangan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) tidak akan dapat terwujud tanpa adanya sistem pendidikan yang menjamin kebebasan berpikir, otonomi akademik, dan lingkungan belajar yang berintegritas serta berlandaskan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Dengan kata lain, Pasal 31 ayat (3) menegaskan bukan sekadar hak atas pendidikan, melainkan juga kewajiban konstitusional pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermoral, berkeadilan, dan berorientasi pada kemerdekaan berpikir serta pembentukan karakter bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. 8. Bahwa frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam prembule pembukaan UUD NRI 1945 tidak sekadar dimaknai sebagai kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan secara formal, tetapi juga sebagai tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, mandiri, dan berorientasi pada kebebasan akademik serta pengembangan daya kritis warga negara. Dengan demikian, hak atas pendidikan dalam UUD NRI 1945 tidak dapat dipisahkan dari hak atas pengembangan diri. keduanya saling berkelindan dan menjadi landasan bagi terwujudnya warga negara yang cerdas, merdeka dalam berpikir, dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 9. Bahwa dalam konteks ini, Para Pemohon sebagai mahasiswa aktif di bidang Hukum Tata Negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, terbebas dari intervensi kepentingan non- akademik, dan menjunjung tinggi independensi keilmuan. Dengan demikian, jelas bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang sah 9 dan relevan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo, karena pemohon merasa dengan keberlakuan norma tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan hak atas pendidikan yang bebas dan independen serta mengganggu proses pengembangan diri sebagai warga negara dan insan akademik yang dijamin oleh konstitusi 10. Bahwa di samping perannya sebagai mahasiswa aktif pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Para Pemohon juga merupakan individu yang aktif dalam kegiatan intelektual dan advokasi ketatanegaraan melalui forum DISTRIK institute, yakni sebuah wadah kajian dan diskursus konstitusional yang berfokus pada analisis struktur ketatanegaraan, dinamika kekuasaan negara, serta implikasi yuridis dari setiap pembentukan kebijakan publik terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi. Keterlibatan Para Pemohon dalam forum tersebut merupakan bentuk dari manifestasi kesadaran konstitusional warga negara untuk menjalankan peran pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dijamin dalam prinsip negara hukum (rechtstaat). Dalam kapasitas itu, Para Pemohon memiliki dasar moral, akademik, dan intelektual yang sah untuk menilai kesesuaian antara norma undang-undang dengan nilai-nilai konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan prinsip independensi dan kepastian hukum bagi warga negara. 11. Bahwa untuk menunjukkan perhatian nyata para Pemohon terhadap isu konstitusionalitas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), khususnya terkait keterlibatan perguruan tinggi dalam aktivitas pertambangan, para Pemohon telah menggagas dan melaksanakan sebuah diskusi strategis bertajuk “Ketika Kampus Menjadi Alat Negara: Antara Dilema Konstitusional UU Minerba dan Kedaulatan Kampus”, yang diselenggarakan pada Rabu, 5 November 2025. Dalam diskusi tersebut, para Pemohon bersama akademisi dan mahasiswa lain menguraikan bahwa peran perguruan tinggi sebagai penjaga kebebasan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan berpotensi tereduksi ketika universitas diposisikan sebagai instrumen implementatif kebijakan ekonomi negara, terlebih di sektor pertambangan yang sarat dengan kepentingan politik dan kapital. Para 10 Pemohon memandang bahwa bentuk relasi seperti ini tidak hanya menodai asas independensi akademik, tetapi juga berpotensi menggerus fungsi etik universitas sebagai pengawal rasionalitas publik dan kritik sosial terhadap negara. 12. Bahwa diskusi strategis tersebut menjadi manifestasi konkret dari kepedulian, keterlibatan aktif, dan tanggung jawab moral-konstitusional para Pemohon dalam menjaga kemurnian mandat pendidikan tinggi. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon tidak semata bersikap reaktif terhadap keberlakuan norma dalam UU Minerba, tetapi telah secara proaktif membangun ruang wacana ilmiah dan advokasi sosial untuk memastikan agar kebijakan pertambangan nasional tetap selaras dengan prinsip kedaulatan ilmu pengetahuan dan independensi kampus. 13. Bahwa keterlibatan aktif tersebut dapat dibuktikan secara konkret. Pemohon V, misalnya, telah menulis dan menerbitkan sebuah artikel opini berjudul “Kampus dalam Bayang Oligarki Tambang” melalui kanal media daring Retizen Republika.co.id (https://retizen.republika.co.id/posts/712712/kampus-dalam-bayang- oligarki-tambang). Artikel tersebut berisi kritik tajam terhadap kecenderungan meningkatnya intervensi kepentingan ekonomi korporatif ke dalam lingkungan akademik. Pemohon V menguraikan secara argumentatif bagaimana kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri tambang berpotensi menciptakan conflict of interest yang menggerus idealisme akademik dan menodai prinsip independensi kampus. Tulisan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon bukan hanya memiliki awareness terhadap isu publik, tetapi juga telah mengartikulasikan gagasan kritisnya dalam ruang diskursus nasional yang sah dan terbuka. 14. Bahwa hal serupa juga ditunjukkan oleh Pemohon III, yang sebelumnya telah mempublikasikan artikel bertajuk “Sudah Tepatkah Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Keagamaan?” melalui kanal Kumparan.co.id https://kumparan.com/jundijunriz/sudah-tepatkah-pemberian-izintambang- kepada-ormas-keagamaan-22uaOpptWaC/full). Artikel tersebut mengulas secara mendalam permasalahan kebijakan pemerintah dalam memberikan konsesi pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan, dan 11 mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya alam. Walaupun konteks isu yang dibahas berbeda dengan norma a quo, substansi kritiknya memiliki benang merah yang sama, yaitu penolakan terhadap praktik pencampuran kepentingan ekonomi dengan lembaga sosial atau pendidikan yang seharusnya menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara independen. 15. Bahwa kedua artikel tersebut menggambarkan keterlibatan aktif Para Pemohon dalam mengawal nilai-nilai konstitusional, terutama terkait prinsip independensi lembaga sosial dan pendidikan dari intervensi kepentingan ekonomi yang dapat merusak integritas publik yang dalam hal ini adalah persoalan pengeloaan mineral dan batu bara, Pemohon tidak sekadar bereaksi terhadap isu yang bersifat sesaat, tetapi telah menunjukkan commitment of consistency dalam memperjuangkan idealisme konstitusional bahwa pendidikan tinggi harus tetap menjadi ruang bebas berpikir, 16. Bahwa para Pemohon, sebagai warga negara Indonesia sekaligus mahasiswa aktif di bidang Hukum Tata Negara, merupakan subjek hukum yang secara langsung dijamin oleh konstitusi untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 17. Bahwa norma konstitusional tersebut memberikan hak konstitusional yang melekat kepada setiap warga negara yang dalam hal ini termasuk Para Pemohon, untuk hidup dalam sistem hukum yang jelas, tidak ambigu, serta bebas dari ketidakpastian yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Kepastian hukum sebagaimana dimaksud bukan sekadar konsep normatif, melainkan jaminan substantif yang menjadi syarat utama bagi tegaknya prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana seluruh tindakan penyelenggara negara wajib dilandaskan pada asas kejelasan norma (lex certa) dan keterukuran tanggung jawab (accountability). 12 18. Bahwa sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara sekaligus aktivis yang aktif bergiat dalam forum DISTRIK Institute suatu wadah intelektual yang fokus pada kajian konstitusional, dinamika kekuasaan negara, dan implementasi prinsip negara hukum Para Pemohon memiliki kapasitas intelektual dan kesadaran konstitusional yang tinggi untuk memahami, menilai, dan mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional tersebut. Aktivitas Para Pemohon dalam forum tersebut bukanlah kegiatan simbolik, melainkan perwujudan nyata dari partisipasi warga negara dalam mengawasi dan mengkaji pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusi dalam praktik penyelenggaraan negara. dengan demikian, hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan dasar yang sah dan relevan bagi kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo. 19. Bahwa pemohon yang dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa memiliki peran strategis yang secara sosiologis dan historis diakui sebagai agent of change atau agen perubahan. Yang dimana Kedudukan ini mengandung tanggung jawab moral dan sosial untuk senantiasa aktif dalam melakukan advokasi, memberikan kritik konstruktif, serta peka terhadap berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam isu-isu strategis seperti pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan.status agen of change yang melekat ini menunutut mahasiswa untuk tetap independen dalam berpikir dan bertindak, tanpa intervensi kekuasaan atau kepentingan ekonomi yang dapat menggerus idealisme perjuangannya. Dengan demikian, independensi yang dimiliki oleh mahasiswa merupakan bagian integral dari hak konstitusional yang dijamin dan harus dilindungi oleh negara sebagai prasyarat bagi terselenggaranya kehidupan demokratis dan partisipasi publik yang bermakna. 20. Bahwa untuk membuktikan unsur kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 7 Tahun 2025, Para Pemohon perlu menunjukkan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akibat langsung 13 dari berlakunya norma-norma dalam Pasal 51A ayat (1), (3), (4), (5); Pasal 60A ayat (1), (3), (4), (5); dan Pasal 75A ayat (1), (3), (4), (5) UU Minerba maka perlu diuraikan sebagai berikut 21. Bahwa norma-norma a quo secara substansial memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara (WIUP Batubara), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi, serta mewajibkan pihak penerima izin tersebut untuk memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi melalui perjanjian kerja sama. 22. Bahwa secara tekstual, ketentuan tersebut tampak bertujuan mendukung kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, namun secara substantif justru menimbulkan persoalan konstitusional karena tidak mengatur secara tegas bentuk, mekanisme, maupun batas kepentingan akademik dan ekonomi dalam hubungan kerja sama tersebut. Ketiadaan kejelasan ini menimbulkan risiko terjadinya komersialisasi ruang akademik. 23. Bahwa ketidakjelasan (vagueness) norma a quo berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) sebagaimana dilarang oleh prinsip negara hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena membuka ruang tafsir yang luas tanpa mekanisme pengawasan publik dan tanpa menjamin perlindungan terhadap independensi akademik. 24. Bahwa secara langsung, keberlakuan norma-norma a quo menimbulkan potensi kerugian terhadap hak konstitusional Para Pemohon sebagai mahasiswa, yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merdeka, dan berorientasi pada pengembangan diri yang bebas dari intervensi politik maupun ekonomi. 25. Bahwa dengan dijadikannya perguruan tinggi sebagai penerima manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan, maka posisi kampus berpotensi berubah dari lembaga keilmuan yang otonom menjadi entitas ekonomi yang memiliki ketergantungan finansial terhadap pihak korporasi atau negara. Hal initentu akan secara langsung mengancam kebebasan akademik 14 (academic freedom) dan otonomi keilmuan (academic autonomy) yang seharusnya diperoleh pemohon, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang seharunya keberadaan nya tidak bisa ditawar dan menjadi dasar fondasi penyelenggaraan pendidikan tinggi. 26. Bahwa perubahan orientasi tersebut akan berdampak langsung terhadap Para Pemohon, karena sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, Para Pemohon secara potensial akan menerima pendidikan dalam sistem yang telah kehilangan independensi dan kemurnian akademik. kondisi ini mengakibatkan Para Pemohon dirugikan secara konstitusional, karena hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang objektif, bebas, dan tidak berpihak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi terancam akibat intervensi kepentingan ekonomi yang dilegalkan oleh norma a quo. 27. Bahwa ketika perguruan tinggi menjadi bagian dari mekanisme distribusi keuntungan industri tambang, maka secara potensial akan muncul konflik kepentingan (conflict of interest) antara kepentingan akademik dengan kepentingan ekonomi. Hal ini dapat memengaruhi arah penelitian, penyusunan kurikulum, serta kebijakan internal kampus yang seharusnya ditentukan secara ilmiah dan independen. norma a quo jelas akan berpotensi mengubah atmosfer akademik menjadi pragmatis dan transaksional. Dimana Mahasiswa akan kehilangan ruang berpikir kritis dan idealisme akademik karena orientasi lembaga tempat mereka belajar telah digeser dari fungsi edukatif menjadi fungsi ekonomis. 28. Bahwa dengan demikian, keberlakuan Pasal a quo secara nyata dan langsung menimbulkan kerugian konstitusional terhadap hak Para Pemohon sebagai mahasiswa, karena menempatkan mereka dalam sistem pendidikan yang terancam kehilangan kebebasan akademik, integritas ilmiah, dan kepastian hukum. 29. Bahwa untuk menjelaskan adanya sifat kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025, perlu dijelaskan bahwa dalam batas penalaran yang wajar, keberlakuan Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 15 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba secara potensial dapat dipastikan terjadi akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagai civitas akademika. Bahwa norma pengujian pasal a quo telah mengindikasikan menciptakan konstruksi hukum baru yang secara langsung mengubah arah fungsi pendidikan tinggi. Norma a quo mengatur bahwa perguruan tinggi dapat menjadi pihak penerima manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan melalui mekanisme kerja sama dengan BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta yang memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara (WIUP Batubara), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). 30. Bahwa pada tataran normatif, ketentuan tersebut tampak dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas pendanaan perguruan tinggi dan mendorong sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri. Akan tetapi, secara substansial, norma a quo telah mengaburkan identitas dan orientasi lembaga pendidikan tinggi sebagai lembaga akademik yang otonom yang dimana norma tersebut memberi ruang bagi keterlibatan langsung perguruan tinggi dalam mekanisme distribusi keuntungan ekonomi industri tambang tanpa pengaturan yang jelas mengenai bentuk kerja sama, batas kepentingan akademik, serta mekanisme pengawasan publik. Ketidakjelasan ini menimbulkan potensi penyimpangan yang serius terhadap hak konstitusional Para Pemohon. 31. Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon bersifat spesifik karena mereka adalah pihak yang secara langsung hidup dan menjalani aktivitas akademik di lembaga pendidikan tinggi yang menjadi subjek norma a quo. Dampak norma tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi nyata dan dekat dengan kehidupan Para Pemohon yang di mana Perguruan tinggi sebagai tempat Para Pemohon menempuh pendidikan akan mengalami perubahan struktural dan fungsional akibat keterlibatannya dalam aktivitas ekonomi pertambangan. 32. Bahwa ketika lembaga pendidikan dijadikan penerima keuntungan dari kegiatan industri, maka sistem pendidikan yang dijalani Para Pemohon 16 tidak lagi murni berlandaskan nilai keilmuan dan kebebasan akademik. Mahasiswa, termasuk Para Pemohon, akan hidup dalam lingkungan kampus yang diwarnai oleh tekanan kepentingan eksternal yang berasal dari mitra ekonomi perguruan tinggi. Mereka akan menjadi bagian dari sistem yang diarahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melayani kepentingan ekonomi tertentu. Keadaan ini menciptakan hubungan sebab-akibat yang jelas antara keberlakuan norma dan kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon 33. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon juga bersifat aktual dikarenakan norma a quo telah menimbulkan keadaan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang konkret terhadap keberlangsungan independensi akademik. Ketentuan yang mewajibkan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi tidak diikuti dengan penjelasan tentang bentuk, besaran, mekanisme, dan pengawasan publik atas pelaksanaannya. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan kaburnya batas antara fungsi akademik dan fungsi ekonomi perguruan tinggi itu sendiri 34. Bahwa ketidakpastian hukum ini berpotensi menciptakan kondisi sosial dan akademik yang berisiko tinggi. Para Pemohon, sebagai mahasiswa aktif, telah merasakan munculnya situasi akademik yang tidak sepenuhnya otonom. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berpotensi diarahkan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi yang memberikan keuntungan bagi lembaga. Situasi seperti ini telah menggeser prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlandaskan pada kebebasan akademik dan objektivitas ilmiah. 35. Bahwa keberlakuan norma a quo juga telah mengancam nilai independensi akademik yang merupakan roh dari pendidikan tinggi. Independensi akademik bukan hanya kebebasan dosen dalam mengajar atau meneliti, tetapi juga jaminan bagi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa tekanan ideologis, politis, maupun ekonomis. Ketika lembaga pendidikan memperoleh keuntungan finansial dari industri pertambangan, maka objektivitas akademik yang seharusnya berdiri di atas nilai kebenaran ilmiah menjadi rentan terhadap kepentingan material. Para Pemohon akan menjadi pihak yang pertama kali merasakan degradasi tersebut di ruang 17 kuliah, laboratorium, dan lingkungan kampus mereka maka ini menjadi ancaman yang serius. 36. Bahwa dalam kondisi ini setiap aspek kehidupan akademik mulai dari arah riset, topik skripsi dan tesis, kurikulum, hingga prioritas kebijakan kampus akan disesuaikan dengan kepentingan mitra ekonomi dimana lembaga pendidikan akan terdorong untuk memilih proyek riset yang menguntungkan secara finansial, bukan yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Mahasiswa akan diarahkan untuk menulis, meneliti, dan berpikir dalam kerangka logika ekonomi, bukan logika kebenaran ilmiah. potensi kerugian ini dapat dipastikan melalui penalaran empiris yang dimana Sejarah hubungan antara pendidikan dan industri menunjukkan bahwa ketika lembaga akademik terlalu dekat dengan kepentingan ekonomi, kebebasan berpikir akan menurun. Penelitian- penelitian kritis terhadap dampak lingkungan, sosial, atau kebijakan publik dari industri tambang akan melemah karena perguruan tinggi tidak ingin merugikan sumber pendapatannya. Para Pemohon akan tumbuh dalam atmosfer akademik yang pragmatis dan komersial, kehilangan ruang berpikir kritis, dan kehilangan orientasi moral pendidikan sehingga para pemohon akan terjebak dengan kondisi yang tertekan (Overmacht). 37. Bahwa untuk mengukur adanya hubungan kausal (causal verband) berlakunya norma a quo terhadap kerugian konstitusional terhadap para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025, perlu dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. Bahwa ketentuan dalam Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pada pokoknya telah menempatkan perguruan tinggi dalam posisi yang rentan terhadap komersialisasi dan eksploitasi ekonomi institusional. Ketentuan-ketentuan ini, baik secara eksplisit maupun implisit, membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 18 Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). 38. Bahwa secara konseptual, norma tersebut menimbulkan masalah serius terhadap prinsip independensi perguruan tinggi. Perguruan tinggi, menurut hakikat dan mandat konstitusionalnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, seharusnya berfungsi sebagai ruang yang bebas dari intervensi kekuatan ekonomi, politik, dan kepentingan pragmatis. Namun melalui norma a quo justru memberikan peluang bagi kampus untuk menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan sumber daya alam, maka fungsi perguruan tinggi yang seharusnya menjadi institusi pendidikan dan riset yang independen berpotensi bergeser menjadi entitas ekonomi yang turut bermain dalam logika akumulasi modal.i kerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun BUMS, akan menciptakan hubungan struktural yang bersifat simbiotik tetapi berbahaya. Dalam relasi tersebut, perguruan tinggi akan terikat secara finansial dan kebijakan kepada mitra korporasinya. Kondisi ini secara rasional dapat mengakibatkan lahirnya conflict of interest antara kepentingan akademik dan kepentingan ekonomi. Di satu sisi, perguruan tinggi berkewajiban melahirkan riset, kritik, dan inovasi yang objektif terhadap berbagai isu publik, termasuk isu eksploitasi sumber daya alam. Namun di sisi lain, ketika universitas memiliki kepentingan ekonomi langsung dalam proyek pertambangan, maka kemampuan untuk bersikap independen dan kritis terhadap industri tersebut akan tereduksi secara sistematis. 39. Bahwa Sebagai mahasiswa yang berada dalam ekosistem akademik, Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan yang bebas dari tekanan kepentingan ekonomi sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945. Namun, dengan diberlakukannya norma a quo, ruang akademik yang pemohon tempati menjadi berpotensi dan rentan terhadap kooptasi logika pasar. Ketika perguruan tinggi menjalin kerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun BUMS dalam pengelolaan tambang, maka secara inheren prioritas pendidikan dan penelitian akan bergeser dari pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan menjadi kegiatan riset terapan yang berorientasi pada profit. Dengan demikian, hak Para Pemohon untuk belajar 19 di lingkungan yang otonom dan berintegritas intelektual menjadi terancam secara nyata. 40. Bahwa Kepentingan akademik yang seharusnya bersifat reflektif, bebas, dan berorientasi pada kebenaran ilmiah, dipaksa untuk beradaptasi dengan kepentingan ekonomi yang bersifat instrumentalis dan transaksional. Ketika universitas menjadi bagian dari industri pertambangan baik sebagai pengelola, pemegang izin, maupun mitra korporasi maka akan lahir institutional dependency yang mengikis integritas pendidikan tinggi. Proses pembelajaran dan riset dapat kehilangan obyektivitas karena tunduk pada agenda ekonomi yang didanai oleh mitra tambang. 41. Bahwa Mahasiswa sebagai civitas akademika, seperti Para Pemohon, akan menjadi pihak pertama yang merasakan degradasi kualitas pendidikan akibat keterikatan finansial kampus dengan entitas bisnis. karena secara struktural termasuk dalam lingkungan kampus. Kegiatan riset yang seharusnya mendorong inovasi berkelanjutan dan kritik terhadap eksploitasi lingkungan dapat berubah menjadi sekadar pembenaran teknokratis bagi proyek industri tambang. Hal ini jelas merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh pendidikan yang bermartabat, bebas, dan berpihak pada nilai kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945. 42. Bahwa bertolak dari pada itu, untuk menjelaskan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, perguruan tinggi akan kembali pada fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang bebas dari intervensi kepentingan ekonomi dan politik, sesuai dengan prinsip otonomi akademik yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945. Pendidikan tinggi akan tetap menjadi ruang netral dan independen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter bangsa, tanpa tekanan atau distorsi dari kepentingan korporasi pertambangan. Dengan demikian, hak konstitusional Para Pemohon sebagai bagian dari civitas akademika untuk memperoleh pendidikan yang bermartabat, bebas, dan independen akan kembali 20 terlindungi secara penuh. 43. Bahwa dikabulkannya permohonan ini juga akan mengembalikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Penghapusan norma-norma yang multitafsir dan membuka peluang konflik kepentingan akan menutup celah penyalahgunaan wewenang, sekaligus memulihkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam sistem perundang-undangan nasional maka dengan itu, asas kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, dan akuntabilitas akan kembali ditegakkan dalam kebijakan publik, terutama pada bidang pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan bidang- bidang yang perlu di jaga 44. Bahwa secara substantif, dikabulkannya permohonan ini akan mencegah semakin dalamnya degradasi moral dan intelektual dalam dunia pendidikan tinggi akibat penetrasi kepentingan ekonomi. Mahkamah melalui kewenangannya sebagai guardian of the constitution berperan penting dalam memastikan agar pendidikan tidak tereduksi menjadi instrumen ekonomi, melainkan tetap menjadi benteng moral bangsa dengan demikian, dampak potensial berupa hilangnya kebebasan akademik, tereduksinya otonomi kampus, serta rusaknya sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada kemakmuran rakyat sebagaimana dikhawatirkan Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. 45. Bahwa oleh karena itu, terdapat hubungan kausal yang rasional dan logis antara dikabulkannya permohonan ini dengan hilangnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon degan dihapusnya norma-norma a quo, maka kepastian hukum, keadilan konstitusional, dan perlindungan terhadap hak atas pendidikan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan akan pulih kembali. C. ALASAN ALASAN PERMOHONAN (POSITA) Perbedaan Permohonan Pemohon dengan Permohonan Pengujian Pasal a quo lainnya 1. Bahwa sepanjang yang diketahui oleh para pemohon, Mahkamah konstitusi telah menerima dua pengujian pasal yang pasalnya berkaitan dengan pasal yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon 21 2. Bahwa meskipun permohonan para Pemohon dalam perkara ini memiliki kesamaan objek pengujian dengan beberapa perkara sebelumnya, yakni Pasal 51A, Pasal 60A, dan Pasal 75A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), namun secara substansial, pokok permohonan ini memiliki lingkup dan orientasi konstitusional yang berbeda secara mendasar dari permohonan-permohonan sebelumnya. Tabel 1.1 Nomor Perkara Pasal yang dimohonkan pengujian (Pasal nya sama dengan pasal yang di uji oleh pemohon) Pokok Permohonan 160/PUU- XXIII/2025 Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5),Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) Dalam permohonan pengujian UU Minerba tersebut, para Pemohon III, IV, dan V yang terdiri dari seorang dosen Fakultas Hukum serta dua mahasiswa aktif. Mereka mempersoalkan ketentuan tersebut yang menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta untuk memperoleh prioritas dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Oleh karena itu, para Pemohon menilai bahwa frasa “badan usaha swasta” dalam pasal-pasal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mereka meminta agar prioritas IUP untuk tujuan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi hanya diberikan kepada BUMN atau BUMD, 184/PUU- XXIII/2025 Pasal 51A, Pasal 60A Bagian permohonan ini berfokus pada pengujian konstitusionalitas Pasal 51A 22 UU Minerba, yang memberikan prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam kepada badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Secara substansial, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 51A UU Minerba mengabaikan mandat konstitusi tentang penguasaan negara atas sumber daya alam dan menyimpang dari asas demokrasi ekonomi. Negara dianggap melepaskan sebagian kendalinya kepada entitas privat yang berorientasi pada keuntungan, bukan pada kemakmuran rakyat. Kemudian untuk Pasal 60A, yang mengatur mengenai pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara secara prioritas kepada badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Pemohon mempersoalkan Pemberian WIUP prioritas kepada badan usaha swasta yang dinilai telah mengabaikan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menjamin keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pemohon juga menilai bahwa mekanisme pemberian WIUP batubara secara prioritas tersebut tidak memperhatikan kepentingan dan hak-hak warga lokal maupun masyarakat hukum adat di 23 sekitar wilayah pertambangan. 190/PUU- XXIII/2025. (Pemohon) Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5),Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) Pemohon Mempersoalkan pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan izin pertambangan (WIUP dan WIUPK) secara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta demi kepentingan perguruan tinggi. Menurut Pemohon, ketentuan ini tidak jelas batasannya dan justru menimbulkan komersialisasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi lembaga ilmiah independen berpotensi berubah menjadi entitas ekonomi yang bergantung pada industri tambang. Kondisi ini mengancam kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan integritas pendidikan tinggi. 3. Bahwa dalam dua permohonan terdahulu, yaitu Perkara Nomor 160/PUU- XXIII/2025 dan 184/PUU-XXIII/2025, fokus pengujian hanya terbatas pada frasa “badan usaha swasta” (BUMS) yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena dianggap berpotensi menyalahi prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Permohonan-permohonan tersebut memandang permasalahan utama terletak pada privatisasi pengelolaan sumber daya alam melalui pelibatan entitas swasta yang berorientasi pada keuntungan privat, sehingga mengabaikan kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, permohonan para Pemohon dalam perkara ini (Nomor 190/PUU- XXIII/2025) justru menghadirkan dimensi permasalahan yang lebih mendalam dan komprehensif, yaitu menyangkut keruntuhan prinsip independensi pendidikan tinggi akibat adanya potensi keterlibatan perguruan tinggi dalam praktik pengelolaan pertambangan tidak hanya dengan badan 24 usaha swasta (BUMS), tetapi juga melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 4. Bahwa sekalipun objek norma yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon dalam perkara Nomor 190/PUU-XXIII/2025 secara tekstual serupa dengan yang telah diajukan dalam perkara Nomor 160/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 184/PUU-XXIII/2025, yaitu pengujian terhadap Pasal 51A, Pasal 60A, dan Pasal 75A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun substansi konstitusional yang menjadi dasar keberatan Para Pemohon dalam perkara a quo berbeda secara fundamental dan memiliki karakter pengujian tersendiri, Perkara a quo tidak dimaksudkan untuk mengulangi argumentasi yang telah diperiksa Mahkamah sebelumnya, melainkan menghadirkan kerangka argumentatif baru yang menempatkan isu ini dalam konteks perlindungan hak atas pendidikan dan kebebasan akademik sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). 5. Bahwa dalam perkara 160/PUU-XXIII/2025 dan 184/PUU-XXIII/2025, para Pemohon menitikberatkan argumentasinya pada persoalan privatisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya terhadap frasa “badan usaha swasta” dalam pasal-pasal a quo yang dinilai bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Permohonan tersebut berangkat dari paradigma ekonomi konstitusional, yaitu sejauh mana keterlibatan entitas swasta dalam pengelolaan tambang dapat mengancam kedaulatan negara atas kekayaan alam. Dengan demikian, locus konstitusional dari kedua permohonan tersebut berada dalam ranah keadilan ekonomi dan kedaulatan negara atas sumber daya alam, bukan pada perlindungan hak warga negara di bidang pendidikan. 6. Bahwa berbeda dengan itu, permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo berpijak pada paradigma yang sama sekali berlainan, yakni paradigma hak konstitusional atas pendidikan constitutional right to education. Para 25 Pemohon tidak mempersoalkan siapa pihak yang memperoleh prioritas izin pertambangan (apakah BUMN, BUMD, atau BUMS), melainkan mempersoalkan dampak konstitusional dari norma a quo terhadap sistem pendidikan nasional dan hak mahasiswa sebagai subjek konstitusi. Dalam pandangan Para Pemohon, pemberian izin pertambangan “untuk kepentingan perguruan tinggi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A, 60A, dan 75A UU Minerba justru menempatkan perguruan tinggi dalam posisi yang bertentangan dengan hakikatnya sebagai lembaga akademik yang otonom, ilmiah, dan bebas dari kepentingan ekonomi. Perguruan tinggi yang menerima keuntungan dari aktivitas tambang, secara hukum, telah diposisikan sebagai entitas ekonomi yang rentan terhadap konflik kepentingan (conflict of interest) dengan dunia industri. 7. Bahwa secara konstitusional, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, karena hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan mensyaratkan tersedianya lingkungan belajar yang bebas, objektif, dan berintegritas. Kebebasan berpikir dan kebebasan akademik merupakan turunan langsung dari hak konstitusional atas pendidikan. Norma a quo, dengan membuka ruang bagi komersialisasi pendidikan tinggi, telah mengancam kebebasan akademik tersebut dan secara potensial mengubah ruang pendidikan menjadi instrumen ekonomi yang berorientasi profit, Dengan kata lain, perkara ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi langsung pada inti hak asasi konstitusional warga negara, yaitu kebebasan intelektual dan hak memperoleh pendidikan yang bermartabat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk akhlak mulia. 8. Bahwa perbedaan berikutnya terletak pada pendekatan analisis yang digunakan perkara 160/PUU dan 184/PUU menggunakan pendekatan struktural-ekonomik dengan fokus pada distribusi kewenangan antara negara dan swasta dalam penguasaan SDA, Sedangkan perkara a quo menggunakan pendekatan berbasis hak (rights-based constitutional review), dengan menilai apakah norma yang diuji menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon sebagai mahasiswa, khususnya hak atas 26 pendidikan, hak atas kepastian hukum yang adil, serta hak untuk mengembangkan diri secara intelektual dengan demikian, parameter konstitusional yang digunakan dalam permohonan a quo berbeda secara total dengan perkara sebelumnya, karena berfokus pada constitutional harm terhadap individu warga negara, bukan terhadap fungsi negara sebagai pengelola kekayaan alam. 9. Bahwa secara teleologis, permohonan a quo menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan nasional menurut UUD NRI 1945 bukanlah menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pembentukan akhlak, moral, dan kecerdasan yang merdeka. Norma a quo justru menyalahi tujuan konstitusional tersebut dengan menempatkan perguruan tinggi sebagai bagian dari mekanisme distribusi keuntungan ekonomi industri pertambangan. Dalam hal ini, konstitusi telah mengatur secara tegas bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara untuk kepentingan publik (public good), bukan sarana investasi ekonomi dengan demikian, permohonan ini menguji norma bukan dari sisi distribusi ekonomi, melainkan dari sisi deformasi fungsi lembaga pendidikan. Norma yang semula berorientasi pada “kemandirian perguruan tinggi” justru berpotensi menciptakan ketergantungan struktural pada sumber daya tambang, yang bertentangan dengan prinsip otonomi akademik dan nilai-nilai dasar pendidikan nasional. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, jelas bahwa permohonan Para Pemohon dalam perkara Nomor 190/PUU-XXIII/2025 memiliki novelty (kebaruan) dan distinct constitutional perspective (sudut pandang konstitusional yang berbeda) dibandingkan dua permohonan sebelumnya: a. Jika perkara 160/PUU dan 184/PUU berbicara tentang komersialisasi sumber daya alam, maka perkara ini berbicara tentang komersialisasi ruang akademik. b. Jika perkara sebelumnya memperdebatkan penguasaan negara terhadap tambang, maka perkara ini memperdebatkan kebebasan akademik terhadap intervensi ekonomi. c. Jika perkara terdahulu berangkat dari economic constitutionalism, maka perkara ini berangkat dari constitutional human rights framework yakni 27 perlindungan hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang bermartabat. 11. Bahwa menurut Pemohon, inti persoalan konstitusional dalam norma a quo tidak semata-mata terletak pada siapa yang diberi prioritas dalam izin usaha pertambangan (swasta atau negara), melainkan pada cara pandang normatif yang menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen ekonomi, bukan sebagai lembaga pendidikan yang independen, ilmiah, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Tereduksinya Hakikat Pendidikan dan Ancaman terhadap Kebebasan Akademik 12. Bahwa secara konstitusional dan filosofis, pendidikan tinggi di Indonesia memiliki landasan yang kokoh dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (3) menegaskan kewajiban konstitusional pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada pencerdasan kehidupan bangsa, sedangkan Pasal 28C ayat (1) menegaskan hak asasi setiap orang untuk mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas hidupnya, Kedua ketentuan ini membentuk fondasi filosofis bahwa pendidikan tinggi bukanlah alat ekonomi negara, melainkan public good yaitu barang publik yang manfaatnya bersifat luas, inklusif, dan tidak dapat dibatasi pada kepentingan kelompok tertentu. Pendidikan bukan komoditas ekonomi yang diperjualbelikan, melainkan hak konstitusional yang harus dijaga dari pengaruh politik maupun penetrasi kepentingan kapital. Dalam konteks inilah, pendidikan tinggi menjadi pilar utama untuk menjaga rasionalitas publik, membangun nalar kritis warga negara, serta memelihara kemerdekaan berpikir sebagai basis peradaban demokratis. 13. Bahwa dalam teori pendidikan tinggi modern, universitas ditempatkan sebagai lembaga otonom (autonomous institution) yang memiliki hak untuk menentukan arah keilmuan, kebijakan riset, dan pengelolaan internalnya secara bebas dari intervensi kekuasaan politik maupun ekonomi. Doktrin ini ditegaskan secara universal dalam Magna Charta Universitatum (Bologna, 1988), yang menyatakan “the university is an autonomous institution… 28 morally and intellectually independent of all political authority and economic power.” Yang memilki makna bahwa universitas harus memiliki otonom atau kemandirian penuh, baik secara moral maupun intelektual, dari campur tangan otoritas politik dan kekuasaan ekonomi, pinsip tersebut telah menjadi norma etik dan hukum internasional yang mengikat secara moral bagi setiap negara yang menjunjung kebebasan akademik. (Magna Charta Universitatum, Bologna, Italy, 18 September 1988, Preamble and Fundamental Principles, butir 1). 14. Bahwa secara substansi hukumnya prinsip ini juga telah diadopsi dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan: “Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.” Dengan demikian, kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi adalah hak konstitusional yang dijamin oleh sistem hukum Indonesia dan merupakan manifestasi dari hak atas pendidikan yang merdeka sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945. 15. Bahwa norma a quo dalam Pasal 51A, Pasal 60A, dan Pasal 75A Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara justru bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip tersebut, Norma a quo yang mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara (WIUP Batubara), maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi melalui mekanisme kerja sama dengan BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. Perguruan tinggi bahkan diberi hak untuk memperoleh sebagian keuntungan dari kegiatan pertambangan tersebut sesuai perjanjian kerja sama, skema ini namun secara tekstual, ketentuan ini tampak dimaksudkan untuk “meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi” akan tetapi, secara substantif, norma ini mengandung defect of constitutional purpose (ketidaksempurnaan /kegagalan dalam mencapai tujuan konstitusi), karena menempatkan 29 universitas pada posisi yang bertentangan dengan kodratnya sebagai lembaga pencarian kebenaran ilmiah yang independen. Norma tersebut telah mengaburkan garis demarkasi antara fungsi akademik dan fungsi ekonomi, serta mengubah orientasi pendidikan tinggi dari public service institution menjadi profit-driven institution. 16. Bahwa keterlibatan universitas dalam aktivitas ekonomi pertambangan secara inheren menimbulkan konflik kepentingan (structural conflict of interest). Sebab, lembaga yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tambang akan kehilangan objektivitas ilmiah untuk meneliti, menilai, dan mengkritik dampak negatif dari aktivitas tersebut. Bagaimana mungkin universitas dapat melakukan penelitian independen terkait kerusakan lingkungan, konflik agraria, atau pelanggaran hak asasi manusia oleh industri tambang, apabila pada saat yang sama ia menjadi mitra bisnis atau penerima manfaat finansial dari entitas tambang tersebut? Kondisi ini merupakan bentuk self-contradiction yang melemahkan integritas akademik dan merusak legitimasi moral universitas di hadapan publik. Universitas yang seharusnya menjadi benteng moral bangsa dan ruang pembentukan rasionalitas publik justru berpotensi menjadi pelaku yang menormalisasi eksploitatifisme ekonomi dengan legitimasi ilmiah. 17. Bahwa dampak dari norma a quo bukan hanya ekonomis, tetapi juga epistemik dan politis, karena secara langsung mengancam kebebasan akademik (academic freedom) dan otonomi keilmuan (academic autonomy), sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Sigit Riyanto dalam orasi ilmiahnya di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (2021), kebebasan akademik merupakan conditio sine qua non yang berartisuatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut maka bagi keberlangsungan pendidikan tinggi tanpa kebebasan berpikir dan otonomi keilmuan, universitas akan kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang kritik terhadap kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Ia menegaskan bahwa “rule of law dan demokrasi tidak mungkin ditegakkan tanpa kebebasan akademik, karena kebebasan berpikir adalah sumber utama dari kesadaran hukum dan rasionalitas publik.” (Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., “Quo Vadis 30 Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab Intelektual: Menegakkan Independensi Perguruan Tinggi di Tengah Krisis Demokrasi dan Komersialisasi Pendidikan”, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera ke-7, Jakarta, 9 Oktober 2021) 18. Bahwa dalam konteks norma a quo, ketika universitas diposisikan sebagai aktor ekonomi yang mencari keuntungan melalui eksploitasi sumber daya alam, maka secara otomatis ia akan menghadapi tekanan finansial dan politis untuk menyesuaikan arah riset, kurikulum, maupun kebijakan akademik dengan kepentingan mitra tambang. Dosen dan peneliti akan mengalami tekanan struktural untuk tidak mengkritik mitra korporatif kampusnya. Mahasiswa akan kehilangan ruang belajar yang bebas dari intervensi ekonomi, dan ruang diskursus akademik akan dibungkam oleh logika pendanaan, kondisi ini justru menciptakan chilling effect atau efek gentar yang menimbulkan pembungkaman intelektual terselubung. Di bawah bayang-bayang kerja sama ekonomi, sivitas akademika tidak lagi memiliki keberanian untuk bersikap kritis terhadap kekuasaan. Kebebasan akademik yang dijamin konstitusi berubah menjadi kebebasan semu yang dikekang oleh kepentingan material lembaga. Hal ini secara langsung mereduksi hak konstitusional mahasiswa dan dosen sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945. 19. Bahwa norma a quo juga menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang bertentangan dengan prinsip rule of law sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dimana Ketentuan Pasal 51A, 60A, dan 75A UU Minerba tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai bentuk, tata cara, batas, dan mekanisme kerja sama antara perguruan tinggi dan badan usaha pertambangan. Norma tersebut tidak memberikan batasan yang tegas tentang: a. Menghilangkan independensi dan kebebasan akademik perguruan tinggi b. Menurunkan pendidikan tinggi dari ruang publik menjadi entitas ekonomi c. Menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip rule of law d. Mengancam fungsi universitas sebagai benteng moral bangsa dan ruang rasionalitas publik 31 Maka ketiadaan penjelasan tersebut menimbulkan normative vagueness atau kekaburan norma, yang berpotensi menimbulkan interpretasi sewenang- wenang oleh penguasa dan korporasi dalam sistem hukum yang menjunjung prinsip lex certa dan rechtstaat, norma hukum yang tidak jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepastian hukum yang adil. Norma yang kabur membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang (abuse of power), serta memungkinkan universitas dijadikan perantara formal untuk memberikan legitimasi akademik terhadap eksploitasi sumber daya alam oleh kepentingan privat, dengan demikian norma a quo tidak hanya berpotensi menggerus independensi akademik, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang tidak pasti dan rawan disalahgunakan, yang secara langsung bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 20. Bahwa secara filosofis dan empirisnya keterlibatan universitas dalam aktivitas pertambangan merupakan bentuk pengingkaran terhadap hakikat pendidikan tinggi sebagai lembaga moral yang menjaga kemurnian ilmu pengetahuan, dalam Magna Charta Universitatum, universitas digambarkan sebagai penjaga tradisi humanisme dan kebebasan berpikir, yang harus “morally and intellectually independent of all political authority and economic power.” Yang ber artikan mandiri secara moral dan intelektual dari semua otoritas politik dan kekuatan ekonomi maka ketika negara justru menempatkan universitas sebagai bagian dari jaringan ekonomi tambang, maka negara telah melanggar mandat konstitusionalnya sendiri untuk menjaga kemerdekaan pendidikan dan kebebasan berpikir warga negara. 21. Bahwa secara empiris, kerja sama universitas dengan industri ekstraktif berisiko menciptakan fenomena academic capitalism, yakni proses di mana nilai-nilai akademik tunduk pada logika kapitalisasi. Dalam situasi ini, kampus kehilangan integritas ilmiah karena riset, publikasi, dan kebijakan pendidikan diarahkan untuk mendukung kepentingan korporatif, bukan untuk pencarian kebenaran atau kepentingan publik. Perguruan tinggi, alih-alih menjadi lembaga pengetahuan, berubah menjadi entitas ekonomi yang tunduk pada logika keuntungan (profit-seeking logic). 22. Bahwa dengan demikian, norma a quo secara keseluruhan telah menimbulkan ancaman ganda: Pertama, terhadap hak konstitusional atas 32 pendidikan yang bebas, bermutu, dan berlandaskan independensi akademik, Kedua, terhadap prinsip kepastian hukum dan asas kejelasan norma yang merupakan elemen esensial dalam sistem negara hukum demokratis. 23. Bahwa norma-norma a quo tersebut telah menggeser paradigma pendidikan tinggi dari public good menjadi private profit, menciptakan konflik kepentingan yang sistemik, membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan, dan menghilangkan makna kebebasan akademik sebagai syarat bagi tegaknya demokrasi konstitusional. Kegagalan Tata Kelola Tambang dan Erosi Hak Konstitusional 24. Bahwa norma-norma a quo yang memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan melalui kerja sama dengan badan usaha negara, daerah, maupun swasta, pada dasarnya didasarkan pada asumsi bahwa keterlibatan tersebut akan memperkuat inovasi, transfer pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, asumsi ini secara empiris tidak terbukti. Realitas tata kelola pertambangan nasional menunjukkan bahwa baik entitas swasta, BUMN, maupun BUMD justru menjadi sumber utama bencana ekologis dan sosial akibat lemahnya akuntabilitas serta kaburnya norma hukum dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan. 25. Bahwa data dan laporan dari berbagai lembaga menunjukkan adanya krisis tata kelola ekstraktif nasional yang bersifat sistemik dan lintas sektor. Kasus korupsi tata niaga timah di bawah PT Timah Tbk (BUMN) menjadi bukti paling konkret atas kegagalan tersebut, dengan kerugian ekologis mencapai Rp271 triliun sebagaimana dihitung oleh ahli lingkungan IPB, Bambang Hero Saharjo. Nilai tersebut mencakup kerusakan ekologis sebesar Rp157,83 triliun, kehilangan ekonomi lingkungan senilai Rp60,27 triliun, dan biaya pemulihan hanya sekitar Rp5,25 triliun, menandakan bahwa sebagian besar kerusakan bersifat permanen. Kegagalan ini bukan hanya kealpaan teknis, tetapi mencerminkan hilangnya fungsi negara dalam menjamin kepastian hukum lingkungan dan tanggung jawab sosial korporasi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. (https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20240402125244-121081748/kerugian-korupsi-pt-timah-rp271- triliun-begini-rinciannya) 33 26. Bahwa situasi serupa juga terjadi pada perusahaan multinasional PT Freeport Indonesia, yang menghadapi dugaan pencemaran lingkungan akibat endapan tailing tanpa izin serta pengubahan metode pemanfaatan tanpa izin lingkungan yang sah. Potensi kerugian ekologis akibat pencemaran ini diperkirakan mencapai Rp185 triliun. Fakta tersebut menunjukkan lemahnya penegakan hukum, sehingga korporasi raksasa dapat tetap beroperasi meski menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang masif. Ketiadaan penegakan hukum yang tegas dalam kasus-kasus ini memperlihatkan pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. (https://money.kompas.com/ read/2018/03/19/171003726/bpk-kerugian-negara-rp-185-triliun-akibat- kerusakan-ekosistem-oleh-freepor) 27. Bahwa kegagalan tata kelola pertambangan juga menimbulkan bencana kemanusiaan. Berdasarkan data lapangan, di Kalimantan Timur, sebanyak 115 jiwa, sebagian besar anak-anak, meninggal dunia akibat lubang tambang batubara yang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi. Sementara di Bangka Belitung, tercatat 16 korban jiwa akibat lubang tambang timah yang terbengkalai, dengan 13 korban di antaranya anak-anak dan remaja. Fakta ini menunjukkan bentuk kelalaian struktural dari korporasi dan kegagalan negara melindungi keselamatan warganya. Padahal, hak untuk hidup aman dan berkeadilan merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. (https://jatam.org/id/lengkap/143-anak-mati-sia-sia-di-lubang-tambang) 28. Bahwa kegagalan sistematis ini juga berdampak langsung terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Aktivitas tambang yang tidak dikelola dengan baik telah merusak ekosistem sungai dan laut, menghancurkan mata pencaharian masyarakat nelayan dan petani. Misalnya, di Desa Petapahan, Kabupaten Kampar, Riau, penurunan hasil tangkapan nelayan mencapai lebih dari 50% akibat sedimentasi dan pencemaran dari tambang pasir. Di Sungai Baturusa, Bangka Belitung, tambang ilegal merusak habitat ikan dan menyebabkan hilangnya pendapatan masyarakat pesisir. Keadaan ini jelas menghambat warga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan 34 mengembangkan potensi diri sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 29. Bahwa pelanggaran terhadap prinsip tata kelola lingkungan juga terjadi secara masif di sektor perizinan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sempat dibekukan karena tidak memenuhi kewajiban Jaminan Reklamasi Pascatambang (Jampost), namun 91 perusahaan tidak menindaklanjuti kewajiban tersebut sama sekali. Fakta ini memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan dan adanya impunitas regulatif yang dilegalkan melalui UU Minerba, di mana pelanggar tetap dapat memperpanjang kontrak operasi hingga dua kali sepuluh tahun. Bahkan, 14 perusahaan ilegal di kawasan hutan diakomodasi oleh KLHK untuk tetap beroperasi. Hal ini bukan hanya bentuk pembiaran terhadap kejahatan lingkungan, tetapi juga pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dimandatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (https://www.tempo.co/ekonomi/6-izin-usaha- pertambangan-kembali-aktif-setelah-bayar-jaminan-reklamasi-2086463) 30. Bahwa dampak dari kegagalan tata kelola ini bukan hanya berupa kerusakan lingkungan dan korban jiwa, tetapi juga kerusakan moral dan akademik apabila norma a quo dibiarkan. Ketika perguruan tinggi dilibatkan dalam praktik pertambangan yang sarat pelanggaran hukum, maka dunia pendidikan kehilangan fungsi konstitusionalnya sebagai pelopor peradaban dan penjaga etika publik. Padahal, Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit memerintahkan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengarahkan lembaga pendidikan tinggi untuk ikut serta dalam sistem pertambangan yang telah terbukti destruktif dan koruptif sama saja dengan mencabut akar nilai moral pendidikan itu sendiri. 31. Bahwa kegagalan tata kelola oleh aktor-aktor tambang ini memperlihatkan hilangnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial, tiga unsur utama yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketika negara melalui undang-undang justru mengarahkan dunia pendidikan untuk 35 masuk dalam sistem ekonomi ekstraktif yang sarat pelanggaran, maka negara telah gagal memberikan perlindungan hukum yang adil, menghambat pengembangan diri warga negara, dan mengingkari tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, norma a quo nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi, baik secara substantif maupun moral. Perbandingan Dengan Praktik Internasional 32. Bahwa relasi antara perguruan tinggi dan industri pertambangan sebagaimana dimuat dalam norma pasal a quo yang membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mengelola wilayah izin pertambangan secara langsung dan memperoleh manfaat finansial, bertentangan dengan prinsip umum yang berlaku di berbagai yurisdiksi maju di dunia. Dalam praktik internasional, hubungan antara universitas dan sektor pertambangan tidak bersifat finansial atau komersial, melainkan berorientasi pada pendidikan, riset ilmiah, dan pengembangan teknologi. Model ini menjaga kemurnian fungsi akademik serta menjamin independensi universitas dari kepentingan ekonomi ekstraktif. 33. Bahwa di Amerika Serikat, sebagai salah satu negara dengan sistem tata kelola tambang paling matang, perguruan tinggi tidak diberikan kewenangan untuk mengelola tambang secara langsung. Institusi seperti University of Arizona dan South Dakota School of Mines hanya berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di bidang pertambangan, hukum pertambangan, serta manajemen sumber daya mineral. Mereka tidak memegang izin operasi tambang, melainkan menyediakan tenaga ahli dan inovasi teknologi yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan industri. Model ini didasarkan pada konsep Public Tenure (P-Tenure), yaitu instrumen hukum yang memungkinkan lembaga pendidikan menggunakan kawasan pertambangan secara terbatas dan eksklusif untuk tujuan non-komersial, seperti pelatihan praktis, penelitian terapan, dan pelestarian warisan industri. 34. Bahwa contoh konkret penerapan P-Tenure dapat ditemukan pada Montana Tech University, Amerika Serikat, melalui pengelolaan Orphan Boy Mine sebagai Underground Mine Education Center (UMEC). Fasilitas ini sepenuhnya digunakan sebagai laboratorium pendidikan dan riset interdisipliner yang melibatkan mahasiswa dan dosen di bidang teknik 36 pertambangan, geologi, keselamatan tambang, hingga eksplorasi energi panas bumi. Dengan demikian, tidak terdapat motif komersial dalam kegiatan akademik tersebut, yang secara langsung menjaga integritas dan otonomi universitas dari pengaruh kepentingan ekonomi industri tambang. 35. Bahwa praktik serupa juga dijumpai di Australia, di negara ini, hubungan antara universitas dan industri tambang dibangun atas dasar kolaborasi akademis dan profesional, bukan relasi finansial. Lembaga seperti Sustainable Minerals Institute (SMI) di University of Queensland berperan mengembangkan riset dan inovasi keberlanjutan, pendidikan profesional, serta penilaian sosial terhadap aktivitas ekstraktif. Dalam kerangka tersebut, universitas bertindak sebagai penyedia pengetahuan dan tenaga ahli, namun tidak memiliki atau mengelola konsesi operasional komersial. Pemisahan ini menjadi elemen kunci untuk memastikan universitas tetap menjadi lembaga publik yang independen dari kepentingan bisnis industri. 36. Bahwa di beberapa negara maju, terdapat pula mekanisme keuangan yang memungkinkan universitas menerima manfaat ekonomi dari sektor ekstraktif tanpa mengorbankan independensi akademiknya, yakni melalui pengelolaan dana abadi (endowment fund). Sebagai contoh, Stanford University memiliki investasi dalam perusahaan tambang melalui mekanisme endowment yang dikelola oleh entitas keuangan independen di luar struktur akademik universitas. Prinsip pemisahan ini memastikan bahwa walaupun universitas memperoleh manfaat finansial secara tidak langsung, keputusan akademik, riset, maupun kurikulum tetap steril dari pengaruh kepentingan korporasi pertambangan. Dengan demikian, model pengelolaan seperti di Indonesia yang justru menjadikan perguruan tinggi sebagai pemegang langsung wilayah izin usaha pertambangan (IUPK/WIUP) menyimpang jauh dari prinsip tata kelola akademik yang baik (good academic governance) dan melahirkan risiko etis serta yuridis yang tinggi. 37. Bahwa lebih jauh lagi, banyak universitas di Eropa dan Amerika Utara kini mengambil langkah etis untuk melakukan divestasi dari investasi pada sektor bahan bakar fosil dan industri ekstraktif. Gerakan “fossil fuel divestment” yang dilakukan oleh kampus-kampus seperti Wageningen University di Belanda dan sejumlah universitas Ivy League di Amerika Serikat menunjukkan 37 komitmen kuat dunia pendidikan tinggi untuk memisahkan diri dari praktik ekonomi yang merusak lingkungan dan berpotensi mencederai integritas akademik. Sementara itu, kebijakan Indonesia yang justru membuka peluang bagi perguruan tinggi menjadi pemegang aset tambang merupakan kemunduran etis dan bertentangan dengan arah moral global dalam tata kelola pendidikan tinggi yang berkelanjutan. 38. Bahwa berdasarkan seluruh perbandingan tersebut, jelas bahwa menempatkan perguruan tinggi sebagai penerima manfaat langsung dari industri pertambangan komersial merupakan kekeliruan normatif dan kelembagaan. Perguruan tinggi adalah entitas publik yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, bukan instrumen ekonomi negara. Keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan bisnis ekstraktif tidak hanya menimbulkan potensi konflik kepentingan, tetapi juga mengancam independensi akademik, merusak integritas ilmiah, dan mengaburkan fungsi utama pendidikan tinggi sebagai penjaga nalar publik dan etika ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, norma pasal a quo harus dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola universitas modern serta menyimpang dari praktik-praktik terbaik (best practices) internasional dalam hubungan antara dunia akademik dan industri pertambangan. D. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada 38 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Swasta untuk dan atas nama perguruan tinggi dengan tujuan komersial; 3. Memakanai bahwa frasa “kepentingan perguruan tinggi” sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal a quo harus dimaknai terbatas pada kegiatan non-komersial, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat akademik dan bebas dari konflik kepentingan ekonomi; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya 5. Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama para Pemohon. 39 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 51A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 60A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 75A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100, selanjutnya disebut UU 2/2025) terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal ihwal permohonan para Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah 40 memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 27 Oktober 2025, hlm. 14-26]. Selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok- pokok perbaikan dan menerima perbaikan permohonan serta pengesahan bukti yang disampaikan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 10 November 2025; [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (Permohonan hlm. 2-6), kedudukan hukum para Pemohon (Permohonan hlm. 7-21), dan alasan permohonan (Permohonan hlm. 21-41). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para Pemohon (Permohonan hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan para Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus dalam petitum (Permohonan hlm. 41-42). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya mengenai persoalan sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan substansi syarat formal permohonan para Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, 41 “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. ... b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, dalam menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan (Posita), telah ternyata para Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan uraian dan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) ihwal pertentangan antara norma, in casu Pasal 51A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 60A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 75A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2025 terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Padahal, uraian mengenai alasan pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 dimaksud merupakan syarat mutlak dan fundamental yang menjadi dasar dalam penilaian pengujian undang-undang di Mahkamah sebagaimana diatur dalam UU MK dan PMK 7/2025. Adapun dalam permohonan para Pemohon, uraian pertentangan dengan dasar pengujian lebih dikaitkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang lebih tepat berada pada bagian Kedudukan Hukum para Pemohon [vide angka 7 dan angka 12 Permohonan, hlm. 28 dan 30]. Dengan tidak adanya penguraian ihwal pertentangan (kontestasi) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian pada bagian pokok permohonan, Mahkamah tidak dapat mengetahui ada atau tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. 42 [3.3.4] Bahwa selain hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) yang menyatakan sebagai berikut: 2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100), bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Swasta untuk dan atas nama perguruan tinggi dengan tujuan komersial; Terhadap petitum angka 2 (dua) di atas, rumusan petitum yang demikian dapat dinilai sebagai rumusan petitum yang tidak lazim karena para Pemohon di satu sisi, meminta Mahkamah agar norma Pasal-Pasal a quo yang dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga menjadi inkonstitusional bersyarat, akan tetapi di sisi lain para Pemohon kemudian justru menggunakan rumusan frasa “sepanjang dimaknai” dalam petitum yang menyebabkan pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang seharusnya jika ingin dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dengan menggunakan frasa “sepanjang tidak dimaknai”. Dengan demikian, petitum a quo menjadi tidak jelas, apakah petitum permohonan para Pemohon meminta Mahkamah memutus suatu norma undang-undang yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 namun ditafsirkan dengan syarat tertentu (konstitusional bersyarat) atau suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 kecuali jika norma tersebut ditafsirkan atau diterapkan menurut syarat tertentu yang diminta para Pemohon agar ditetapkan oleh Mahkamah (inkonstitusional bersyarat). Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah memahami pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah bersifat ambigu karena rumusan petitum permohonan para 43 Pemohon yang demikian tidak dapat dibedakan secara tepat, ihwal posisi norma yang hendak dikonstruksi oleh para Pemohon. [3.3.5] Bahwa selanjutnya perihal petitum permohonan para Pemohon angka 3 (tiga), setelah Mahkamah mencermati petitum sebagaimana dimaksud, yang menyatakan sebagai berikut: 3. Memakanai [sic!] bahwa frasa “kepentingan perguruan tinggi” sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal a quo harus dimaknai terbatas pada kegiatan non-komersial, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat akademik dan bebas dari konflik kepentingan ekonomi; Terhadap petitum angka 3 (tiga) di atas, pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak mencantumkan pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, seharusnya dalam petitum permohonan para Pemohon memuat hal-hal yang dimohonkan diputus dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [vide Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK]. Dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah untuk menilai rumusan petitum para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.3.3] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.5] tersebut di atas, dalam bagian alasan-alasan Permohonan (posita), para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian. Lebih lanjut, terhadap rumusan petitum para Pemohon selain kontradiktif juga tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang. Dengan fakta hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. 44 [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai 45 diucapkan pukul 11.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari