19/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 19/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1 Nama : Syukur Destieli Gulo, S.H. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Alamat : Bukit Tinggi, RT/RW: 000/000, Kel/Desa: Bukit Tinggi, Kecamatan Ulu Moro’o, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon I 2 Nama : Christian Adrianus Sihite, S.H. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Alamat : Parnapa, RT/RW: 000/000, Kel/Desa: Parnapa, Kecamatan: Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagai ---------------------------------------------------------------------- Pemohon II 3 Nama : Devita Analisandra, S.H. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Alamat : Kp. Bunut, 005/002, Desa: Pasir Jaya, Kecamatan: Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon III Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; 2 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Februari 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Februari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 19/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 6 Maret 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 April 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 13 Tahun 2022), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), menyatakan: “Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...” 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution memiliki peran penting untuk menjaga tegaknya Konstitusi yang didalamnya mengatur hak konstitusional, sekaligus Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut L. A. Marpaung “...implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara. Upaya mewujudkan fungsi tersebut dengan maksimal, Mahkamah telah mengambil langkah-langkah yang lebih progresif yakni membuat putusan yang di dalamnya merumuskan norma baru terkait objek perkara yang 4 dimohonkan. Menurut A.F. Sumadi, dkk., “Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat maupun putusan inkosntitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang- undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan. 3. Bahwa bukti-bukti putusan Mahkamah yang berisi perumusan norma baru, hal mana dinyatakan oleh Pemohon pada poin 2 di atas, antara lain bisa ditemukan dalam amar Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Amar dalam putusan-putusan a quo berisi perumusan norma baru terhadap objek uji materiil; 4. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara, demi tegaknya konstitusi yang didalamnya mengatur hak konstitusional, sekaligus hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya Pemohon; 5. Bahwa para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” serta penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan 5 hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in casu pengujian konstitusional Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 2 Tahun 2021), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 6 2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum; 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 4. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 7 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dalam negara hukum seluruh unsur penyelenggara negara harus menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Soepomo bahkan menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum, suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. 5. Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.” Dilanjutkan dalam Pasal 2 UU a quo, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Ketentuan a quo sejalan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Berlandaskan pada Pasal 1 angka 14 j.o Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tersebut, maka Kapolri memiliki kekuasaan memimpin Polri guna tercapainya fungsi Polri dengan baik dan sebagaimana mestinya. 8 Dalam negara hukum, setiap kekuasaan harus dibatasi sedemikian rupa agar suatu kekuasaan dapat terkontrol, sehingga terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), termasuk kontrol terhadap kekuasaan Kapolri. Sayangnya, Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 sama sekali tidak menjamin tercapainya kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri. Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut selengkapnya berbunyi: “(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” Sementara penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut berbunyi: “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” 6. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 setidak-tidaknya memiliiki 3 (tiga) persoalan pokok yang mana persoalan dimaksud telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon, yaitu: Pertama, masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tidak jelas. Pembatasan masa jabatan merupakan salah satu cara kontrol hukum terhadap kekuasaan (termasuk mengontrol kekuasaan Kapolri). Menurut penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU a quo, berakhirnya masa jabatan Kapolri menjadi salah satu alasan pemberhentian Kapolri dari jabatan, maka dapat dipastikan bahwa UU No. 2 Tahun 2002 sesungguhnya menggunakan pembatasan masa jabatan sebagai salah satu cara untuk melakukan kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri. Sayangnya, dengan tidak terdapat kejelasan mengenai 9 batas masa jabatan Kapolri, maka ketentuan a quo tidak dapat diterapkan atau menimbulkan ambigu dalam pengimplementasiannya. Kedua, ada kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada dasarnya, pengisian jabatan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden sekalipun dengan persetujuan DPR, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 j.o Putusan No. 22/PUU- XIII/2015. Berdasarkan hak prerogatif tersebut, maka semestinya Presiden dapat menggunakan hak prerogatif yang sama untuk memberhentikan Kapolri dalam hal kinerja Kapolri bersangkutan dinilai kurang baik, terlebih Kapolri merupakan salah satu jabatan sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Akan tetapi, bila mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, maka pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan alasan sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan. Ketiga, penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma hukum. Penjelasan undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Sedangkan memperhatikan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, setidak-tidaknya ditemukan 3 (tiga) rumusan norma antara lain: 1) Berisi perintah agar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. 2) Berisi perintah agar usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan 10 Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3) Sebuah akibat hukum, apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Oleh karena penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ternyata merumuskan norma hukum, sehingga penjelasan pasal a quo menjadi inkonstitusional. Penjelasan undang-undang yang mengandung norma hukum tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang- undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Jelaslah hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum karena tidak patuh terhadap prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron dan berkorespondensi. 7. Bahwa persoalan norma hukum dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, hal mana dimaksud oleh para Pemohon pada poin 5 dan poin 6 di atas, menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon. Tidak jelasnya masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) j.o penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Hal ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Kapolri. Tanpa batas masa jabatan yang jelas, seorang Kapolri dapat menjabat terus menerus hingga memasuki usia pensiun. Pembatasan kekuasaan Kapolri sebagai salah satu kontrol hukum untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam tubuh Polri. Sebagai pimpinan Kepolisian, kekuatan Polri jelas berada di bawah kendali Kapolri, sementara fungsi Polri ialah berisi kepentingan masyarakat termasuk di dalamnya kepentingan para Pemohon. Oleh karena fungsi Polri menyangkut kepentingan masyarakat serta pelaksanaan fungsi Polri tersebut berada di bawah pengaruh atau kendali Kapolri, maka para Pemohon jelas berkepentingan untuk memastikan 11 bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Kapolri dapat terkontrol, termasuk dalam hal ini melalui pembatasan masa jabatan Kapolri. 8. Bahwa dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Selanjutnya dalam Pasal 8 UU a quo menyatakan: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena Polri berada di bawah Presiden serta secara tegas disebutkan bahwa Polri menjalankan fungsi Pemerintahan, hal ini berarti Polri adalah badan pemerintahan. Maka pimpinan Polri juga merupakan pimpinan dari suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada pemerintah, dan pemerintahan yang dimaksud ialah kekuasaan eksekutif. Selanjutnya, sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden meskipun dengan persetujuan DPR. Menurut Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Hak prerogatif tersebut kemudian dikuatkan dengan Putusan No. 22/PUU-XIII/2015, pada putusan a quo Mahkamah pada intinya berpendapat mengenai pengangkatan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden meskipun dengan persetujuan DPR. Kapolri merupakan jabatan strategis setingkat menteri (kabinet) yang bertugas membantu Presiden untuk menjalankan pemerintahan, khususnya melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya masa jabatan Kapolri adalah sesuai dengan periode (masa jabatan) Presiden. 9. Bahwa Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., diangkat oleh Presiden Joko Widodo (2019-2024) berdasarkan Keppres No. 5/Polri Tahun 2021, dan telah menjabat sejak tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Keppres No. 5/Polri Tahun 2021. Kemudian, jabatan Presiden Joko Widodo telah 12 berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 dan pada tanggal yang sama Presiden Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden periode 2024-2029. Dengan telah berakhirnya masa pemerintahan presiden Joko Widodo disertai dengan berakhirnya kabinet Indonesia maju, maka jabatan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., semestinya juga telah berakhir. 10. Bahwa sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto tidak pernah mengangkat Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sebagai Kapolri yang baru, sehingga Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak memiliki landasan hukum, meskipun secara de facto yang bersangkutan menjalankan tugas dan tanggung jawab seolah-olah sebagai seorang Kapolri yang sah. Persoalan jabatan Kapolri dimaksud, hal tersebut berdampak pada kerugian hak konstitusional para Pemohon secara spesifik dan aktual yaitu para Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum atas terselenggaranya fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, karena dengan tidak sahnya jabatan Kapolri, maka Kapolri tidak dapat memimpin secara sah fungsi Polri dimaksud, sehingga fungsi Polri tidaklah dapat dirasakan oleh para Pemohon sebagaimana mestinya. Persoalan dimaksud juga berdampak pada seluruh kebijakan, tindakan-tindakan atau keputusan- keputusan yang dilakukan oleh Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sejak tanggal 20 Oktober 2024 – sekarang, berkenaan dengan penyelenggaraan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarkat serta tugas penegakan hukum secara hukum harus dianggap tidak sah. 11. Bahwa persoalan norma hukum dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 berikutnya yaitu mengenai hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan. Menurut para Pemohon, bila mengacu pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 j.o Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, maka semestinya Presiden dapat memberhentikan seorang Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan, meskipun dengan persetujuan DPR. Meskipun persoalan tersebut menyangkut hak prerogatif Presiden, akan tetapi hal penggunaan hak prerogatif tersebut sangat berkorelasi dengan hak dan kepentingan para Pemohon, yaitu dalam hal seorang Kapolri dinilai tidak mampu memimpin pelaksanaan fungsi Polri sebagaimana mestinya, 13 maka Preiden harus memihak pada kepentingan masayarakat dengan cara memilih calon Kapolri yang lebih berkompeten, sehingga fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta penegakan hukum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Menurut para Pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini ditandai dengan sejumlah peristiwa kekerasan melibatkan anggota kepolisian yang sangat menciderai rasa keadilan masyarakat termasuk di dalamnya para Pemohon. Dalam situasi tersebut, sebagai wujud partisipasi dan bentuk kepedulian terhadap kebijakan Pemerintah, para Pemohon berkeinginan untuk menyurati Presiden Republik Indonesia agar menggunakan hak prerogatifnya dan segera melakukan pergantian pejabat Kapolri, dengan harapan agar Kapolri yang baru diangkat nantinya akan memperbaiki dan mengembalikan marwah Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta fungsi penegakan hukum. Akan tetapi para Pemohon mengetahui bahwa paratisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon tersebut tidak dapat diwujudkan karena ada kekosongan hukum mengenai hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan. Padahal menurut Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 j.o Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri ialah hak prerogatif Presiden. Sehingga para Pemohon berpotensi mengalami kerugian hak Konstitusional untuk mewujudkan partisipasi dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden untuk melakukan pergantian pejabat Kapolri. 12. Bahwa persoalan berikutnya mengenai penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma hukum, namun penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ternyata justru mengandung norma hukum, sehingga penjelasan pasal a quo menjadi inkonstitusional. Akan tetapi, tidaklah mungkin para Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penjelasan pasal a quo begitu saja karena akan menimbulkan kekosongan hukum khususnya berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang sah perihal pemberhentian Kapolri. Demikian pula para Pemohon tidaklah mungkin 14 meminta agar Mahkamah merumuskan norma baru pada penjelasan pasal a quo, oleh karena penjelasan undang-undang tidaklah boleh merumuskan norma hukum. Menurut para Pemohon, penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut semestinya dirumuskan dalam batang tubuh, tepatnya pada Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002; 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persoalan dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 telah berdampak pada kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut baik yang bersifat spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini. III. ALASAN PERMOHONAN DALAM PROVISI Pemeriksaan Permohonan Pemohon harus menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. 1. Bahwa permohonan para Pemohon mengenai uji materiil Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, sehubungan dengan persoalan norma dalam pasal dan penjelasan pasal a quo telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik aktual yaitu tidak ada kepastian hukum mengenai hak untuk memperoleh perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dari Polri, karena menurut para Pemohon, Kapolri yang saat ini dijabat oleh Listyo Sigit Prabowo adalah tidak sah secara hukum; 2. Bahwa agar kerugian konstitusional para Pemohon tersebut segera berhenti, mohon kepada yang mulia majelelis hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan pemeriksaan permohonan para Pemohon menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. DALAM POKOK PERKARA Fakta Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disahkan dan diundangkan padaa tanggal 8 Januari 2002; 15 2. Bahwa, selanjutnya pada tahun 2004, terdapat suatu fakta hukum baru sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan MK No. 005/PUU-III/2005 yang menyatakan: “Menimbang bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran [vide Pasal 44 ayat (2)] UU Nomor 10 Tahun 2004 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menentukan: 1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan; 2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan. 3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;” [Vide: Putusan MK No. 005/PUU-III/2005, hlm. 37]. Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah keuda kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU a quo menerangkan bahwa: 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.” 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isi nya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. 16 3. Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” dan penjelasan pasal a quo sepanjang kalimat “Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” Faktanya, penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut justru merumuskan norma baru, serta telah menimbulkan ketidakjelasan dari norma dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2002. 4. Bahwa permohonan ini diajukan agar rumusan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2001 disesuaikan dengan Putusan MK No. 005/PUU-III/2005, serta disesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah keuda kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022. Pertentangan Dengan Batu Uji Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata “Negara” dan “Hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di wilayahnya: 1) semua alat-alat perlengkapan dari 17 negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindak tanduknya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 2) semua orang-orang penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.” Sementara Soepomo menyatakan: “...bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.” Adapun negara hukum itu, Julius Stahl menyebutkan empat unsur dari negara hukum yaitu: 1) Adanya pengakuan hak asasi manusia; 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut; 3) Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); 4) Adanya peradilan tata usaha negara. Sementara menurut Sri Soemantri, suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain: 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Maka, suatu negara hukum ialah negara yang alat-alat perlengkapannya, dalam tindak tanduknya memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintahan yang berdasar peraturan perundang-undangan, negara memberi pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta terdapat pengawasan dari badan peradilan. 2. Bahwa, keharusan agar negara dan alat-alat perlengkapannya dalam menyelenggarakan negara harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, tujuannya ialah agar hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara termasuk didalamnya para Pemohon tetap terjamin, terlindungi, dan mendapatkan kepastian hukum. 18 Tentang kepastian hukum, Satjipto Raharjo menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Keberadaan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidaklah dapat dipisahkan dari rumusan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berisi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada setiap warga negara termasuk di dalamnya para Pemohon. Tentang korelasi ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024, menyatakan: “[3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan paraturan perundang-undangan yang berlaku. Rule of the game ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (constitutionalism), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.” “[3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang- undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara 19 baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang- undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah.” 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada Putusan Nomor 136/PUU- XXII/2024, negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Aturan-aturan hukum tersebut berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan lewat pembentukan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ditegaskan juga bahwa dalam perspektif paham konstitusi (constitutionalism), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan 20 hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. 4. Bahwa prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi juga berlaku diantara batang tubuh dan penjelasan batang tubuh suatu undang-undang, sebagaimana penjelasan undang- undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh undang- undang. Terlebih penjelasan ketentuan dari batang tubuh undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang, oleh karenanya tafsir tersebut harus jelas dan tidak boleh memuat penjelasan yang justru menibmulkan ambigu pada pengimplementasian norma batang tubuh undang-undang. Mengenai fungsi penjelasan undang-undang, dalam pertimbangan Mahkamah pada Putusan No. 005/PUU-III/2005 yang menyatakan: 1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan; 2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan. 3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;” [Vide: Putusan No. 005/PUU-III/2005, hlm. 37]. Masih dalam pertimbangan Putusan No. 005/PUU-III/2005, Mahkamah menyatakan: “Menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasanya yang nyata-nyata mengandung inskonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaanya. Adanya keragu- raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk 21 menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan;” [Vide: Putusan No. 005/PUU- III/2005, hlm. 38]. Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah kedua kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022. Dalam penjelasan UU a quo menerangkan bahwa: 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. 178. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isisnya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya, dalam Putusan No. 3/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan bahwa: “[3.13] Menimbang bahwa terhadap pertanyaan apakah Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ merupakan sebuah norma hukum, Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya norma hukum adalah sebuah rumusan yang berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, dilarang atau tidak dilarang, yang tindakan demikian memiliki konsekuensi hukum. Dengan kata lain, suatu rumusan disebut norma hukum ketika rumusan tersebut berisi perintah, larangan, perkenan, menguasakan, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu, yang pemenuhannya dipaksakan oleh suatu sanski hukum tertentu.” [Vide: Putusan No. 3/PUU-XIII/2015, hlm. 88]. 5. Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi: Pasal 11 ayat (2): “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” 22 Penjelasan Pasal 11 ayat (2): “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” Rumusan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Akan tetapi alasan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo tidak diatur lebih lanjut, atau setidak-tidaknya tidak dirumuskan secara jelas dalam batang tubuh UU No. 11 Tahun 2002. 6. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 setidak-tidaknya memiliiki 3 (tiga) persoalan pokok yang mana persoalan dimaksud telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon, yaitu: Pertama, masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tidak jelas. Negara hukum menghendaki adanya pembatasan kekuasaan sebagai salah satu mekanisme kontrol hukum terhadap kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut legal state atau state based on the rule of law, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah rechtsstaat dan rule of law itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. 23 Menurut Sri Soemantri, pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi dalam suatu negara pada umumnya menyangkut dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya merupakan pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan tugas, wewenang serta berbagai macam hak yang diberikan kepada pemangku jabatan tertentu. Sedangkan pembatasan berkaitan dengan waktu adalah menyangkut berapa lama waktu serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatan tersebut. Pembatasan kekuasaan oleh konstitusi diperlukan karena dalam setiap negara akan terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik dalam supra struktur politik maupun infra struktur politik. Pusat-pusat kekuasaan tersebut jelas mempunyai kekuasaan. Kekuasaan itu, bagaimana pun kecilnya cenderung disalahgunakan. Semakin kuat kekuasaan semakin kuat pula kecenderungan penyalahgunaannya. Ternyata, pembatasan masa jabatan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kekuasaan telah dikenal dalam praktik hukum ketatanegaraan Indonesia, antara lain: a. Pasal 7 UUD 1945: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” b. Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Putusan No. 112/PUU-XX/2022: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” c. Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia: “Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena: d. Berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;” Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, terdapat frasa “...masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, ...” adanya frasa tersebut merupakan bukti nyata bahwa UU a quo menggunakan pembatasan masa jabatan Kapolri sebagai salah satu 24 mekanisme kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri. Mahkamah dalam Putusan No. 49/PUU-VIII/2010 (hlm. 127), menyatakan: “• Frasa “berakhir masa jabatannya” selalu dikaitkan dengan saat atau waktu tertentu yang biasanya telah ditentukan sebelumnya dalam suatu peraturan yang dibentuk untuk pelaksanaan dari jabatan tersebut, sehingga masa jabatan dari pemegang jabatan seharusnya diatur secara tegas untuk menghindarkan adanya pelampauan kewenangan;” Akan tetapi frasa “masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir” sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak jelas, multi tafsir dan menimbulkan ambigu dalam pengimplementasiannya. Dengan tidak terdapatnya ketentuan yang jelas mengenai kapankah jabatan seorang Kapolri berakhir, maka seorang Kapolri berpotensi menjabat terus-menerus tanpa batas hingga memasuki usia pensiun. Pun bila memperhatikan alasan sah lainnya antara lain karena permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasan-alasan tersebut tetap membuka potensi seorang Kapolri menjabat hingga memasuki usia pensiun. Padahal, masa jabatan berarti waktu tertentu dalam jabatan tertentu yang harus jelas kapankah dimulainya dan kapankah berakhirnya. Bila dihubungkan pada jabatan Kapolri saat ini yang dijabat oleh Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., diketahui Kapolri bersangkutan lahir pada tanggal 5 Mei 1969 (berusia 56 tahun kurang 2 (dua) bulan), diangkat sebagai Kapolri dan menjabat sejak tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Keppres No. 5/Polri Tahun 2021. Mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, mengatur: “Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.” Berdasarkan ketentuan a quo, maka Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., masih dapat menjabat Kapolri selama 2 (dua) tahun lagi sebelum pensiun (Mei 2027). Artinya Listyo Sigit Prabowo dapat menjabat Kapolri selama 6 (enam) tahun. Masa jabatan tersebut bahkan melampauhi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya menjabat selama 5 (lima) tahun dalam satu periode pemerintahan. 25 Perihal masa jabatan Kapolri tentunya sangat ditentukan oleh kedudukan Kapolri berdasarkan hukum. Dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.” Sementara berdasarkan Pasal 1 UU a quo menyatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Selanjutnya dalam Pasal 8 UU a quo menyatakan: (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena Polri berada di bawah Presiden serta secara tegas disebutkan bahwa Polri menjalankan fungsi Pemerintahan, hal ini berarti Polri adalah badan pemerintahan. Maka pimpinan Polri juga merupakan pimpinan dari suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada pemerintah, dan pemerintahan yang dimaksud ialah kekuasaan eksekutif. Berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden meskipun dengan persetujuan DPR, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Ketentuan a quo sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, menyatakan: [3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri- menteri Negara [vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]. Selain dari kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peran strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004 bukan suatu penyimpangan 26 dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and abalnces sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul- betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan;” [vide Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, hlm. 73- 74]. Berdasarkan 1 angka 14, Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 j.o Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, maka dapat diperoleh kesimpulan: 1) Kapolri merupakan pimpinan dari suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada pemerintah, dan pemerintahan yang dimaksud ialah kekuasaan eksekutif. 2) Kapolri merupakan pembantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan, khususnya menyangkut fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 3) Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden meskipun dengan persetujuan DPR. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan Kapolri setara atau setingkat dengan menteri-menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden (vide Pasal 17 UUD 1945). Sehingga, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya masa jabatan Kapolri adalah sesuai dengan periode (masa jabatan) Presiden, sebagaimana masa periode jabatan menteri atau kabinet. Hal ini juga berarti, Presiden harus mengajukan calon Kapolri yang baru kepada DPR untuk menggantikan Kapolri yang jabatannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden bersangkutan. Namun faktanya, batas masa jabatan Kapolri tersebut seolah-olah tidak berlaku pada Kapolri saat ini yang dijabat oleh Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang diangkat sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (2019- 27 2024) berdasarkan Keppres No. 5/Polri Tahun 2021, dan telah menjabat sejak tanggal 27 Januari 2021. Padahal, dengan telah berakhirnya masa pemerintahan presiden Joko Widodo disertai dengan berakhirnya kabinet Indonesia maju, maka jabatan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., semestinya juga telah berakhir. Sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat Presiden periode 2024-2029 sejak tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan Keppres yang mengangkat kembali Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam jabatan Kapolri yang baru sehingga Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak memiliki landasan hukum, meskipun secara de facto yang bersangkutan menjalankan tugas dan tanggung jawab seolah- olah sebagai seorang Kapolri yang sah. Persoalan jabatan Kapolri dimaksud, hal tersebut berdampak pada kerugian hak konstitusional para Pemohon secara spesifik dan aktual yaitu para Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum atas terselenggaranya fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, karena dengan tidak sahnya jabatan Kapolri, maka Kapolri tidak dapat memimpin secara sah fungsi Polri dimaksud, sehingga fungsi Polri tidaklah dapat dirasakan oleh para Pemohon sebagaimana mestinya. Persoalan dimaksud juga berdampak pada seluruh kebijakan, tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sejak tanggal 20 Oktober 2024 – sekarang, berkenaan dengan penyelenggaraan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarkat serta tugas penegakan hukum secara hukum harus dianggap tidak sah. Kedua, ada kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, menyatakan: “[3.15] Menimbang bahwa secara teoretis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara pada saat ini, hak tersebut dimiliki oleh kepada negara baik Raja, Presiden, atau kepala pemerinahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga 28 menjadi kewenangan konstitusional. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya terutama bagi sistem yang menganut pembagian atau pemisahan kekuasaan negara;” [vide Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, hlm. 72]. Pada dasarnya, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 j.o Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015 bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden meskipun dengan persetujuan DPR. Hal persetujuan DPR dimaksudkan agar terselenggaranya fungsi pengawasan check and balances. Hal senada juga disampaikan oleh Mahfud MD, agar penggunaan hak prerogatif presiden dalam pembentukan lembaga- lembaga pemerintahan dan pengangkatan pejabat negara tertentu oleh Presiden untuk masa mendatang sebaiknya dimintakan konfirmasi kepada DPR. Hal ini dimaksudkan agar hak prerogatif tidak dimanfaatkan untuk menggalang dukungan politik atau menyingkirkan lawan politik bahkan membangun mitra kolusi dalam berbagai hal. Dengan demikian, hal penggunaan hak prerogatif oleh Presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan persetujuan DPR sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak prerogatif Presiden, sehingga semestinya Presiden dapat memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan bila dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab Kapolri sebagaimana mestinya. Hak prerogatif Presiden dalam hal pemberhentian Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan sangat berkorelasi dengan hak dan kepentingan para Pemohon yaitu, dengan hak prerogatif yang dimilikinya Presiden dapat menunjuk Kapolri yang memiliki nilai integritas, kapabilitas, dan leadeship, serta akseptabilitas, sehingga fungsi Polri dapat tercapai dan dirasakan oleh masyarakat termasuk di dalamnya para Pemohon. Menurut para Pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini ditandai dengan sejumlah peristiwa kekerasan melibatkan anggota kepolisian yang sangat menciderai rasa keadilan masyarakat termasuk di dalamnya para 29 Pemohon. Berbagai peristiwa hal mana dimaksud oleh para Pemohon tersebut di antaranya ialah: No. Jenis Peristiwa Waktu Kejadian Sumber 1. Dugaan intimidasi diduga dilakukan oleh 4 (empat) anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah. 20 Februari 2025 Fakta Seputar Dugaan Intimidasi Lagu 'Bayar' Band Sukatani, Lirik Satire Hingga 4 Polisi Diperiksa Propam - Suara Merdeka Pekalongan (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.00 wib). ISESS Nilai Intimidasi terhadap Band Sukatani Blunder bagi Kepolisian | tempo.co (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.00 wib) Sosok 4 Polisi yang Diduga Intimidasi Band Sukatani, Ternyata Anggota Siber Polda Jateng - TribunNews.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.00 wib) 2 Aipda S (49) oknum personel Polres Batu Bara di tangkap atas kepemilikan narkoba dengan barang bukti sabu seberat 2,06 gram 15 Februari 2025 Oknum Personel Polres Batubara Ditangkap di Simalungun Atas Kepemilikan Sabu (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.13 wib) 3 Peras Kepsek di Nias 4 Oknom Polisi Polda Sumut Ditangkap. 13 Februari 2025 Oknum Polisi Ditangkap Terkait Dugaan Pemerasan Rp 400 juta ke Kepala Sekolah di Nias (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.44 wib) 4 Oknum Polisi Diduga Peras Kepsek Rp400 Juta di Nias, Ada Berpangkat Kompol hingga Brigadir - TribunNews.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.45 wib) 4 Kapolres labuhan batu terima setoran dari narapidana dan akhirnya di Pecat dari Polri 03 Februari 2025 Viral Pengakuan Tersangka Kasus Narkoba Setor Uang ke Polisi (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.50 wib) Mabes Polri Buka Suara Kapolres Labuhanbatu Diduga Terima Setoran Napi hingga Rp190 Juta (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.51 wib) 5 Bripka MTP Tersangka Penyelundupan Benih Lobster di Lampung, 23 Januari 2025 Bripka MTP Tersangka Penyelundupan Benih Lobster di Lampung, Kerugian Negara Rp3,7 Miliar - News+ on RCTI+ (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.47 wib) 30 Kerugian Negara Rp3,7 Miliar Oknum Polisi di Pesisir Barat Lampung jadi Tersangka Penyelundupan Benih Lobster (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.48 wib) 6 Korban berinisial ST (48) dianiaya oknum polisi berinisial Aiptu SN yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Lingga Bayu, Mandailig Natal 23 Januari 2025 Terlibat Persaingan Bisnis, Pria Di Sumut Dianiaya Polisi Hingga Tak Sadarkan Diri (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.59 wib) Diduga Masalah Bisnis, Pria di Sumut Dianiaya Polisi hingga Tak Sadarkan Diri (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.01 wib) 7 Personel polisi berinisial Aiptu SN (53) yang menganiaya pengepul brondolan sawit bersama di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut) dan 2 orang anaknya jadi tersangka 22 Januari 2025 Aksi Anggota Polisi dan 2 Anaknya Aniaya Pengepul Sawit Berujung Tersangka (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.53 wib) Aniaya Pengepul Sawit, Anggota Polisi di Madina dan 2 Anaknya Jadi Tersangka - News+ on RCTI+ (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.54 wib) 8 Sebuah tindakan pemerasan dilakukan oleh dua anggota polisi terhadap pasangan kekasih di Jalan Telaga Mas, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara, Kota Semarang. 31 Januari 2025 Tak Berdinas, 2 Polisi di Semarang Peras Remaja yang Berduaan di Mobil, Korban Dimintai Rp 2,5 Juta Halaman all - Kompas.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.30 wib) Kronologi Dua Polisi Semarang Peras Remaja, Sempat Dikepung Warga (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.30 wib) 9 Kasus oknum perwira polisi Prabumulih yang viral akibat menendang seorang pengendara hingga terjatuh telah dicopot dari jabatannya. 13 Januari 2025 Perwira Polisi yang Tendang Warga di Prabumulih Dicopot dari jabatan, Keluarga Jauhari Bantah Damai - Prohaba.co (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.18 wib). Kapolres Prabumulih Copot Oknum Perwira Tendang Warga hingga Berdarah (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.19 wib) 10 Kasus anggota Polres Pemalang 8 Januari 2025 Polisi Pemalang Tipu Rp 900 Juta Modus Penerimaan Polri Diproses Pidana-Etik 31 pelaku penipuan pendaftaran bintara Rp900 juta dipecat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.23 wib) Polisi di Pemalang Tipu Warga Rp 900 Juta, Janjikan Anak Korban Bisa Jadi Bintara | tempo.co (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.23 wib) 11 31 anggota Polda Metro Jaya dipecat mulai dari terlibat narkoba hingga orientasi seksual. 03 Januari 2025 Kapolda Metro Jaya Pecat 31 Polisi karena Pelanggaran Berat | tempo.co (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.27 wib) Polda Metro Pecat 31 Polisi yang Lakukan Pelanggaran Berat Selama 2024 (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.30 wib) 12 Penyimpangan Sexsual & Narkoba, 2 Anggota Polres Lubuk Linggau Di Pecat 28 Desember 2024 2 Oknum Polisi di Lubuklinggau Terancam Dipecat Tidak Hormat, Penyimpangan Seksual dan Kasus Narkoba - Tribunsumsel.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.52 wib) Dua Anggota Polres Lubuklinggau Akan Diberhentikan, Ini Penyebabnya (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.52 wib) 13 Polda Sumut menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan terhadap tiga polisi Polrestabes Medan karena menganiaya Budianto Sitepu hingga tewas. 24 Desember 2024 3 Polisi di Polrestabes Medan Dipecat Buntut Aniaya Budianto Sitepu hingga Tewas | tempo.co (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.52 wib) 14 Kasus pemerasan penonton konser DWP minggu 15 desember 2024 15 Desember 2024 20 Polisi Telah Disidang Etik Buntut Pemerasan Penonton DWP, Ini Daftarnya (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.10 wib) Kasus Pemerasan Penonton DWP: 3 Polisi Dipecat, 33 Demosi (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.11 wib) 15 Penemuan mayat di perkebunan sawit yang tersangkanya ialah oknum polisi ber pangkat Brigadir 12 Desember 2024 Penemuan Mayat Pria di Perkebunan Sawit Kalteng, Oknum Polisi Diamankan (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.32 wib) Ngerinya Brigadir AK Bunuh Warga Dibantu Teman yang Baru Dikenal Sebulan (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.11 wib) 32 16 Oknum Polisi membunuh ibu kandung di cileungsi 1 Desember 2024 Oknum Polisi Bunuh Ibu Kandung di Cileungsi Terancam 15 Tahun Bui (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.14 wib) Kronologi Oknum Polisi Bunuh Ibu Kandung Pakai Tabung Gas, Ditindak Tegas Polres Bogor (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.14 wib) 17 Kasus tewas Ragil Alfarizi (20) tahanan Polsek Kumpeh Ilir, Muarojambi, Jambi meninggal karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum anggota polisi 27 September 2024 Diduga Aniaya Tahanan hingga Tewas, 2 Polisi di Jambi Terancam Dipecat (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.36 wib) Terungkap, Tahanan Tewas Pendarahan Hebat di Kepala Ternyata Dianiaya 2 Polisi (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.36 wib) 18 Seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi pada. 24 November 2024 https://www.kompas.id/artikel/kasus- polisi-menembak-siswa-smk-di- semarang-apa-yang-sebenarnya-terjadi (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.26 wib) Dicopot Usai Kasus Penembakan Gamma, Kombes Irwan Dipindah ke STIK (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.26 wib) 19 Kabag Ops tembak Kasat Reskrim di Solok Selatan terjadi aksi polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, Dalam peristiwa tersebut, Kabag Ops AKP Dadang Iskandar melepas tembakan kepada Kasat Reskrim dengan identitas AKP Ulil Ryanto. Jumat 22 November 2024 Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan: Desakan dari Parlemen hingga Janji Kapolri Halaman all - Kompas.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.12 wib). 20 Kontroversi partai coklat: Dugaan keterlibatanPolisi dalam Pilkada Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2024 Bukan Pengerahan ”Partai Coklat”, Bawaslu Temukan Pelanggaran Netralitas ASN (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.00 wib) 33 Kontroversi Partai Coklat: Dugaan Keterlibatan Polisi dalam Pilkada | Narasi TV (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.00 wib) 21 Kasus Kanjuruhan yang mengakibatkan korban jiwa 135 penonton meninggal di stadion kanjuruan 1 Oktober 2024 Pakar jabarkan 3 penyebab Tragedi Kanjuruhan: kekerasan polisi, komunikasi buruk, dan pengaturan stadion yang tidak memadai (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.07 wib) Beragam Kejanggalan dalam Penegakan Hukum Kasus Kanjuruhan (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.08 wib) 22 Warga Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Darso (43) tewas usai dianiaya anggota polisi Polres Kota Yogyakarta. 21 September 2024 Kematian Darso Pria Semarang yang Dianiaya Polisi, Banyak Fakta Terungkap, Ada Uang Damai Rp25 Juta - Tribunnews.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.58 wib) Fakta-Fakta Darso yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi: Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.58 wib) 23 Dua orang anggota Polri, pangkat Bripda Dan Briptu terlibat perampokan mobil pengisian Uang ATM Rp. 2,5 M di Sumatera Barat. 28 Agustus 2024 2 Oknum Polisi Terlibat Perampokan Mobil Pengisian Uang ATM Rp2,5 Miliar (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.40 wib) Oknum Polisi Rampok Mobil ATM di Padang Pariaman, Motif Pelaku dan Terancam Sanksi (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.41 wib) 24 Lima anggota Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jateng yang kedapatan mengurangi barang bukti (barbuk) sabu untuk disalahgunakan 29 Juli 2024 Ditahan, 5 Intel Narkoba Polda Jateng Penilep Barbuk Sabu Terancam Dipecat (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.42 wib) Beredar Foto 5 Anggota Intel Polisi Rekayasa Demonstrasi Saat Jokowi ke Lampung, Ini Faktanya Halaman all - Kompas.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.42 wib) 25 Pelaku pencuri tiang kabel fiber optik salah satunya ialah oknum polisi ditangkap saat tengah 18 Juli 2024 5 Pencuri Tiang Kabel Optik di Bekasi Ditangkap Warga, Salah Satunya Diduga Oknum Polisi (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.44 wib) Oknum Polisi Ditangkap Warga Curi Kabel Fiber Optik di Cikarang (diakses 34 melakukan aksinya di Jalan Rata Setu, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.44 wib) 26 Tewasnya seorang bocah berusia 13 tahun di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga akibat penyiksaan oleh oknum polisi saat hendak tawuran 21 Juni 2024 Bocah 13 Tahun di Padang Meninggal, Diduga akibat Disiksa Polisi - Kompas.id (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.48 wib) Investigasi LBH Padang Temukan Bocah 13 Tahun Tewas di Bawah Jembatan Kuranji Diduga Akibat Disiksa Polisi | tempo.co (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.48 wib) 27 Polres Metro Jakarta Barat menetapkan Aiptu Heni Puspitaningsih sebagai tersangka kasus penipuan terhadap anak petani di Subang, Jawa Barat dengan modus menjadikan Polisi Wanita (Polwan). 11 Juni 2024 Polres Jakbar Tetapkan Tersangka Pasutri Tipu Petani Subang Modus Janji Masuk Polisi (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.50 wib) Oknum Polisi yang Tipu Anak Petani Ratusan Juta untuk Masuk Polwan Jadi Tersangka | Halaman Lengkap (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.50 wib) 28 Warga berinisial IWS (47) diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh 10 anggota Polres Klungkung, Bali. 26 Mei 2024 10 Oknum Polisi Diduga Aniaya dan Sekap Warga di Klungkung, Ini Kata Polda Bali (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.46 wib) 10 Oknum Polisi di Bali yang Diduga Aniaya dan Sekap Warga Dilaporkan ke Propam Mabes Polri (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.46 wib) 29 Mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro dan 2 orang anggota terlibat dalam kasus dugaan 22 April 2024 Polda Metro: Total 3 Oknum Dipecat di Kasus Pemerasan, Termasuk AKBP Bintoro (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.08 wib) Tiga Polisi Disanksi Pecat dalam Kasus Dugaan Pemerasan AKBP Bintoro (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.34 wib) 35 pemerasan terhadap tersangka pembunuhan. 30 Seorang oknum polisi berinisial K (53) di Surabaya, Jawa Timur, diduga mencabuli putri tirinya selama empat tahun. Oknum polisi cabul ini ditetapkan tersangka dan ditahan Polresta Tanjung Perak. 22 April 2024 Polisi Surabaya Cabuli Anak Tiri, Kapolda Jatim Pastikan Sanksi Pidana- Etik (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.56 wib) Polda Jatim: Polisi Cabuli Anak Tiri di Surabaya Sudah Tersangka dan Ditahan - Surabaya Liputan6.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.56 wib) 31 Seorang anggota Polres Lampung Selatan dipecat lantaran terlibat penjualan narkoba. 22 April 2024 Bripka N Diberhentikan Tidak Dengan Hormat gegara Jualan Narkoba (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.00 wib) Terlibat Jaringan Narkoba, Bekas Kasatnarkoba Polres Lampung Selatan Dipecat - Kompas.id (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.00 wib) 32 Sejumlah oknum anggota polisi di Kabupaten Kolaka , Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terlibat pengeroyokan terhadap dua pemuda inisial MP (27) dan FM (28) 19 April 2024 5 Oknum Polisi Diduga Keroyok 2 Warga Kolaka hingga Babak Belur Ditahan (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.03 wib) Sejumlah Oknum Polisi Diduga Keroyok 2 Pemuda di Kolaka Sampai Babak Belur - News+ on RCTI+ (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.03 wib) 33 Lima oknum anggota polisi terancam disanksi etik usai digerebek saat melakukan pesta narkoba di kawasan Depok, Jawa Barat. 9 April 2024 5 Polisi Pesta Narkoba di Depok Terancam Hukuman Pemecatan Bila Terbukti Bersalah | tempo.co (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.54 wib) 5 Polisi Narkoba Diduga Pesta Sabu di Depok, Kompolnas Sebut Atasan Lalai Awasi Anak Buahnya: Harus Bertanggung Jawab! (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.54 wib) 34 Aksi pengeroyokan 29 Januari 2024 Kronologi 2 Oknum Perwira Polisi Polres Banyuasin Diduga Aniaya Perempuan 36 dua oknum polisi berpangkat AKP inisial YS dan KA yang berdinas di Polres Banyuasin berujung dilaporkan ke Polda Sumsel atas kasus pengeroyokan yang dilakukan bersama istrinya dan rekan sesama anggota polisi. Halaman all - Kompas.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.07 wib) Dilaporkan Aniaya Wanita di Tempat Hiburan Palembang, 2 Oknum Polisi Bantah (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.07 wib) 35 Polisi tipu Polisi di Sumut, Menjanjikan lolos sekolah perwira dengan bayar Rp.850 Jt Desember 2023 Polisi Tipu Polisi, Janjikan Lolos Sekolah Perwira Dengan Bayar Rp. 850 Juta (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.34 wib) 36 Oknum polisi berpangkat Bripka di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) ditangkap Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) saat pesta sabu bersama seorang wanita. 22 November 2023 Oknum Polisi di Kolaka Utara Digerebek saat Asyik Nyabu Bareng Wanita (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.11 wib) Pesta Sabu, Oknum Polisi di Kolaka Utara Digerebek Propam Polda Sultra (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.11 wib) 37 Dua oknum polisi di Lampung yang mencuri mobil di parkiran Mal Boemi Kedaton (MBK) yakni Candra Setiawan dan Fajar Wicaksono dituntut hukuman berbeda oleh jaksa penuntut umum (JPU) 20 Agustus 2023 2 Polisi Pencuri Mobil di Mal Boemi Kedaton Lampung Divonis Penjara (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.09 wib) 2 Polisi yang Curi Mobil di Parkiran Mal MBK Lampung Dituntut Hukuman Ringan - Regional Liputan6.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.09 wib) 38 Tiga oknum polisi dikabarkan ditangkap terkait 18 Agustus 2023 3 Oknum Polisi Dikabarkan Ditangkap Terkait Teroris DE (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.18 wib) 37 pengembangan kasus DE (28), karyawan PT KAI yang diduga terlibat aksi terorisme 3 Anggota Polri Disebut Ditangkap dari Pengembangan Kasus Terorisme Karyawan PT KAI (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.19 wib) 39 Delapan oknum polisi Dideroktorat Polda Metro menganiaya DK (38) pengguna narkoba hingga tewas 29 Juli 2023 7 Fakta Oknum Polisi Aniaya Pelaku Narkoba hingga Mati (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.23 wib) 8 Oknum Polisi Pengeroyok Pengguna Narkoba hingga Tewas Terancam Dipecat (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.23 wib) 40 Di Bogor, Bripda IDF tewas tertembak senjata api rakitan ilegal oleh Bripda IM pada 22 Juli 2023 di Rusun Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 22 Juli 2023 Bripda IDF yang Tewas Ditembak Rekan Polisi di Bogor adalah Anggota Densus 88 (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.20 wib) Polisi Tembak Polisi di Bogor, Pelaku Didakwa Pembunuhan Biasa | tempo.co (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.21 wib) 41 Anggota Polri berinisial Aipda M yang terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) penjualan ginjal Bekasi ke Kamboja pberperan merintangi proses penyelidikan. 20 Juli 2023 Anggota Polisi dan Imigrasi Terlibat Sindikat Jual Beli Ginjal Internasional - Kompas.id (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.24 wib) Oknum Polisi Terlibat TPPO Penjualan Ginjal di Bekasi Terima Uang Rp612 Juta (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.25 wib) 42 Oknum polisi berpangkat Ipda sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerkosaan anak gadis di Parigi Moutong. 5 Juni 2023 Oknum Polisi Pemerkosa Gadis Parimo Jadi Tersangka, Partai Perindo: Bukti Polda Sulteng Tak Pandang Bulu (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.26 wib) Jadi Tersangka Pemerkosaan Anak, Perwira Polisi di Parigi Moutong Ditahan Halaman all - Kompas.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.26 wib) 43 Bripka BA personel Polres bengkalis yang 22 Mei 2023 Diduga Terima Suap Rp2,6 M, Oknum Polisi dan Jaksa yang Juga Suami Istri 38 diduga menjadi makelar kasus (makus) dalam kasus narkoba. Diperiksa Intensif (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.32 wib) Bripka BA Jadi Tersangka Penerima Suap Terdakwa Kasus Narkoba yang Ditangani Istrinya (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.33 wib) 44 Briptu MK (28) sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penembakan Aldi Apriyanto (19) warga Dusun Wuni Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Gunungkidul 14 Mei 2023 Briptu MK Tersangka Tewasnya Aldi Ternyata Sedang Jalani Demosi (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.29 wib) Briptu MK Ditetapkan Jadi Tersangka Usai Tembak Warga Gunungkidul (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.30 wib) 45 Briptu MK sebagai tersangka penembakan seorang warga di Padukuhan Wuni, Nglindur, Gunungkidul, bernama Aldi Aprianto. 14 Mei 2023 Tembak Pemuda di Gunungkidul hingga Tewas, Briptu MK Dituntut 3,5 Tahun Penjara (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.32 wib) 46 Polisi Tembak Agustino Warga Kalimantan Barat terkait ekskavator 7 April 2023 Polisi Tembak Agustino Warga Kalimantan Barat, Kapolda: Sudah Diproses Pidana | tempo.co (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.21 wib) Kasus Penembakan di Ketapang: Polda Kalbar Berikan Klarifikasi (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.21 wib) 47 Dua oknum anggota polisi di Madiun ditangkap jajaran Satresnarkoba Polres Madiun . Keduanya diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu. 21 Maret 2023 Edarkan dan Konsumsi Sabu, 2 Oknum Polisi Ditangkap: Okezone News (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.34 wib) 2 Oknum Polisi Ditangkap Diduga Terlibat Peredaran Sabu-sabu di Madiun (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.36 wib) 39 48 Seorang oknum anggota polisi yang terlibat pencurian sepeda motor (Curanmor) di wilayah Kedaton, Bandarlampung, 15 Februari 2023 Polisi di Lampung Pun Terlibat Komplotan Pencuri Sepeda Motor - Kompas.id (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.15 wib) Coreng Citra Polri, Oknum Polisi Diduga Terlibat Curanmor - MediaKompeten (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.16 wib) 49 Polisi menembak rekan karena sakit hati di Lampung Mantan Kanit Provos Polsek Way Pengubuan Rudi Suryanto menembak mati rekannya, Ipda Ahmad Karnain 4 November 2022 Polisi Tembak Polisi di Lampung, Eks Kanit Provos Divonis 12 Tahun Bui (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.40 wib) Tembak Rekannya, Mantan Polisi di Lampung Divonis 12 Tahun Penjara - Kompas.id (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.24 wib) 50 Pembunuhan Brigadir Joshua oleh mantan Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo, yang melibatkan puluhan personel yang melakukan obstruction of justice 8 Juli 2022 "Timeline" Kasus Pembunuhan Brigadir J hingga Berujung Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.01 wib) Daftar Lengkap Vonis Pelaku Pembunuhan Berencana Brigadir J dan "Obstruction of Justice" Halaman all - Kompas.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.01 wib) 51 Penjualan barang bukti narkoba oleh mantan Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa. 14 Mei 2022 Kala Irjen Teddy Minahasa Divonis Seumur Hidup (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.04 wib) Hakim: Irjen Teddy Minahasa Terima Untung Penjualan Sabu Rp 300 Juta (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.04 wib) 52 Penembakan sesama anggota Polri di Polsek Wanasaba di Lombok Timur 25 Oktober 2021 Polisi di Lombok Timur Diduga Tembak Rekannya hingga Tewas - Kompas.id (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.17 wib) Deret Kasus Polisi Tembak Polisi (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.18 wib) Sejumlah peristiwa-peristiwa melibatkan anggota Kepolisian tersebut merupakan cerminan wajah institusi Polri saat ini yang pada kenyataannya sedang tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pelindung, pelayan, 40 pengayom masyarakat serta tugas penegakan hukum. Berbagai isu mengenai peristiwa-peristiwa yang kian bertambah terus menerus dalam tubuh Polri semestinya menjadi suatu indikator keberhasilan Kapolri dalam memimpin fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta tugas penegakan hukum. Dalam situasi tersebut, sebagai wujud partisipasi dan bentuk kepedulian terhadap kebijakan Pemerintah, para Pemohon berkeinginan untuk menyurati Presiden Republik Indonesia agar menggunakan hak prerogatifnya dan segera melakukan pergantian pejabat Kapolri, dengan harapan agar Kapolri yang baru diangkat nantinya akan memperbaiki dan mengembalikan marwah Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta fungsi penegakan hukum. Akan tetapi para Pemohon mengetahui bahwa paratisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon tersebut tidak dapat diwujudkan karena ada kekosongan hukum mengenai hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan. Padahal menurut Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 j.o Putusan Nomor 22/PUU-XIII/2015, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri ialah hak prerogatif Presiden. Sehingga para Pemohon berpotensi mengalami kerugian hak Konstitusional untuk mewujudkan partisipasi dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden untuk melakukan pergantian pejabat Kapolri. Ketiga, penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma. Penjelasan undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Sedangkan memperhatikan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, setidak-tidaknya ditemukan 3 (tiga) rumusan norma antara lain: 41 1) Berisi perintah agar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. 2) Berisi perintah agar usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3) Sebuah akibat hukum, apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Oleh karena penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ternyata merumuskan norma hukum, sehingga penjelasan pasal a quo menjadi inkonstitusional. Oleh karena itu, tidaklah mungkin para Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penjelasan pasal a quo begitu saja karena akan menimbulkan kekosongan hukum khususnya berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang sah perihal pemberhentian Kapolri. Demikian pula para Pemohon tidaklah mungkin meminta agar Mahkamah merumuskan norma baru pada penjelasan pasal a quo, oleh karena penjelasan undang-undang tidaklah boleh merumuskan norma hukum. Sehingga pilihan yang paling konstitusional menurut para Pemohon ialah dengan meminta kepada Mahkamah agar pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 dimaknai sesuai dengan petitum para Pemohon, serta menyatakan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekutan hukum mengikat. Tegasnya menurut para Pemohon, Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, tanpa bermaksud menggiring Mahkamah untuk menilai suatu rancangan undang-undang, berdasarkan rancangan undang-undang 42 Kepolisian tahun 2024, menurut Pasal 11 ayat (2) RUU a quo disebutkan bahwa: “(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disertai dengan alasannya.” Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 11 ayat (2) RUU a quo menyebutkan bahwa: “Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dan/atau dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (sumber: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240722- 080336-8005.pdf). Ternyata, rumusan Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 memiliki kesamaan dengan rumusan Pasal 11 dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) rancangan undang-undang Kepolisian. Sehingga, dapat dipastikan bila Mahkamah tidak menilai konstitusionalisme Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, maka kerugian konstitusional para Pemohon berpotensi terulang kembali dengan disahkannya rancangan undang-undang Kepolisian yang baru tersebut. 7. Bahwa persoalan norma dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diuraikan oleh para Pemohon tersebut di atas, nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, melanggar nilai moralitas, melanggar nilai rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan permohonan para Pemohon tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, agar berkenan memutus permohonan para Pemohon dengan amar: Dalam Provisi 1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pemeriksaan permohonan para Pemohon menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 43 2. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasan yang sah, antara lain: a. berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet; b. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; c. permintaan sendiri; d. memasuki usia pensiun; e. berhalangan tetap; f. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Menyatakan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), yang berbunyi “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 44 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-67 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi buku karya: Lintje Anna Marpaung, Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi), Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 98 s.d 100; 5. Bukti P-5 : Fotokopi buku karya: A.F. Sumadi, dkk, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Perkembangan dalam Praktik), PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 141-143; 6. Bukti P-6 : Fotokopi buku karya: I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum, Setara Press, 205, hlm. 124 s.d 125; 7. Bukti P-7 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Kabinet Merah Putih. (Sumber: https://setkab.go.id/profil- kabinet/ diakses pada tanggal 26 Februari 2025); 8. Bukti P-8 : Fotokopi artikel jurnal: Manan Sailan, "Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Masalah-Masalah Hukum 40.2 (2011): 228- 235; 9. Bukti P-9 : Fotokopi buku: Osgar S. Matompo, dkk, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Intrans Publishing, 2018, hlm. 18-19; 10. Bukti P-10 : Fotokopi artikel jurnal: Sidik Sunaryo, dan Shinta Ayu Purnamawati, "Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (perspektif desain putusan hakim perkara korupsi di Indonesia)."; 11. Bukti P-11 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Profil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4506597/profil- kapolri-jenderal-listyo-sigit-prabowo; 12. Bukti P-12 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Sosok 4 Polisi yang Diduga Intimidasi Band Sukatani, 45 Ternyata Anggota Siber Polda Jateng. (Sumber: Sosok 4 Polisi yang Diduga Intimidasi Band Sukatani, Ternyata Anggota Siber Polda Jateng - TribunNews.com diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.00 wib); 13. Bukti P-13 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Oknum Personel Polres Batubara Ditangkap di Simalungun Atas Kepemilikan Sabu. (Sumber: Oknum Personel Polres Batubara Ditangkap di Simalungun Atas Kepemilikan Sabu diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.13 wib); 14. Bukti P-14 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Oknum Polisi Ditangkap Terkait Dugaan Pemerasan Rp 400 juta ke Kepala Sekolah di Nias. (Sumber: Oknum Polisi Ditangkap Terkait Dugaan Pemerasan Rp 400 juta ke Kepala Sekolah di Nias diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.44 wib); dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 4 Oknum Polisi Diduga Peras Kepsek Rp400 Juta di Nias, Ada Berpangkat Kompol hingga Brigadir. (Sumber: 4 Oknum Polisi Diduga Peras Kepsek Rp400 Juta di Nias, Ada Berpangkat Kompol hingga Brigadir - TribunNews.com diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.45 wib); 15. Bukti P-15 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Viral Pengakuan Tersangka Kasus Narkoba Setor Uang ke Polisi. (Sumber: Viral Pengakuan Tersangka Kasus Narkoba Setor Uang ke Polisi diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.50 WIB); dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Mabes Polri Buka Suara Kapolres Labuhanbatu Diduga Terima Setoran Napi hingga Rp190 Juta. (Sumber: Mabes Polri Buka Suara Kapolres Labuhanbatu Diduga Terima Setoran Napi hingga Rp190 Juta (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.51 wib). 16. Bukti P-16 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Bripka MTP Tersangka Penyelundupan Benih Lobster di Lampung, Kerugian Negara Rp3,7 Miliar. (Sumber: Bripka MTP Tersangka Penyelundupan Benih Lobster di Lampung, Kerugian Negara Rp3,7 Miliar - News+ on RCTI+ (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.47 wib); dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Oknum Polisi di Pesisir Barat Lampung jadi Tersangka 46 Penyelundupan Benih Lobster. (Sumber: Oknum Polisi di Pesisir Barat Lampung jadi Tersangka Penyelundupan Benih Lobster diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.48 wib). 17. Bukti P-17 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Terlibat Persaingan Bisnis, Pria di Sumut Dianiaya Polisi hingga Tak Sadarkan Diri (Sumber: Terlibat Persaingan Bisnis, Pria Di Sumut Dianiaya Polisi Hingga Tak Sadarkan Diri diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.59 wib); dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Diduga Masalah Bisnis, Pria di Sumut Dianiaya Polisi hingga Tak Sadarkan Diri (Sumber: Diduga Masalah Bisnis, Pria di Sumut Dianiaya Polisi hingga Tak Sadarkan Diri diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.01 wib); 18. Bukti P-18 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Aksi Anggota Polisi dan 2 Anaknya Aniaya Pengepul Sawit Berujung Tersangka. (Sumber: Aksi Anggota Polisi dan 2 Anaknya Aniaya Pengepul Sawit Berujung Tersangka diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.53 wib); dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Aniaya Pengepul Sawit, Anggota Polisi di Madina dan 2 Anaknya Jadi Tersangka. (Sumber: Aniaya Pengepul Sawit, Anggota Polisi di Madina dan 2 Anaknya Jadi Tersangka - News+ on RCTI+ diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.54 wib); 19. Bukti P-19 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Tak Berdinas, 2 Polisi di Semarang Peras Remaja yang Berduaan di Mobil, Korban Diminta Rp 2,5 Juta. (Sumber: Tak Berdinas, 2 Polisi di Semarang Peras Remaja yang Berduaan di Mobil, Korban Dimintai Rp 2,5 Juta Halaman all - Kompas.com (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.30 wib); dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Peras Remaja, Sempat Dikepung Warga. (Sumber: Kronologi Dua Polisi Semarang Peras Remaja, Sempat Dikepung Warga diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.30 wib); 20. Bukti P-20 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Perwira Polisi yang Tendang Warga di Prabumulih Dicopot dari Jabatan, Keluarga Jauhari Bantah Damai. 47 (Sumber: Perwira Polisi yang Tendang Warga di Prabumulih Dicopot dari jabatan, Keluarga Jauhari Bantah Damai - Prohaba.co (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.18 wib); dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Kapolres Prabumulih Copot Oknum Perwira Tendang Warga hingga Berdarah. (Sumber: Kapolres Prabumulih Copot Oknum Perwira Tendang Warga hingga Berdarah diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.19 wib); 21. Bukti P-21 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polisi Pemalang Tipu Rp 900 Juta Modus Penerimaan Polri Diproses Pidana-Etik. (Sumber: Polisi Pemalang Tipu Rp 900 Juta Modus Penerimaan Polri Diproses Pidana-Etik diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.23 wib); dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polisi di Pemalang Tipu Warga Rp 900 Juta, Janjikan Anak Korban Bisa Jadi Bintara. (Sumber: Polisi di Pemalang Tipu Warga Rp 900 Juta, Janjikan Anak Korban Bisa Jadi Bintara | tempo.co diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.23 wib). 22. Bukti P-22 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Kapolda Metro Jaya Pecat 31 Polisi karena Pelanggaran Berat. (Sumber: Kapolda Metro Jaya Pecat 31 Polisi karena Pelanggaran Berat | tempo.co (diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.27 wib); dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polda Metro Pecat 31 Polisi yang Lakukan Pelanggaran Berat Selama 2024. (Sumber: Polda Metro Pecat 31 Polisi yang Lakukan Pelanggaran Berat Selama 2024 diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.30 wib); 23. Bukti P-23 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 2 Oknum Polisi di Lubuklinggau Terancam Dipecat Tidak Hormat, Penyimpangan Seksual dan Kasus Narkoba. (Sumber: 2 Oknum Polisi di Lubuklinggau Terancam Dipecat Tidak Hormat, Penyimpangan Seksual dan Kasus Narkoba - Tribunsumsel.com diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.52 wib); dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Dua Anggota Polres Lubuklinggau Akan Dierhentikan, Ini Penyebabnya. (Sumber: Dua Anggota Polres 48 Lubuklinggau Akan Diberhentikan, Ini Penyebabnya diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.52 wib); 24. Bukti P-24 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 3 Polisi di Polrestabes Medan Dipecat Buntut Aniaya Budianto Sitepu hingga Tewas. (Sumber: 3 Polisi di Polrestabes Medan Dipecat Buntut Aniaya Budianto Sitepu hingga Tewas | tempo.co diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.52 wib); 25. Bukti P-25 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 20 Polisi Telah Disidang Etik Buntut Pemerasan Penonton DWP, Ini Daftarnya. (Sumber: 20 Polisi Telah Disidang Etik Buntut Pemerasan Penonton DWP, Ini Daftarnya diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.10 wib); 26. Bukti P-26 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Penemuan Mayat Pria di Perkebunan Sawit Kalteng, Oknum Polisi Diamankan. (Sumber: Penemuan Mayat Pria di Perkebunan Sawit Kalteng, Oknum Polisi Diamankan diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.32 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Ngerinya Brigadir AK Bunuh Warga Dibantu Teman yang Baru Dikenal Sebulan. (Sumber: Ngerinya Brigadir AK Bunuh Warga Dibantu Teman yang Baru Dikenal Sebulan diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.11 wib); 27. Bukti P-27 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Oknum Polisi Bunuh Ibu Kandung di Cileungsi Terancam 15 Tahun Bui. (Sumber: Oknum Polisi Bunuh Ibu Kandung di Cileungsi Terancam 15 Tahun Bui diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.14 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Kronologi Oknum Polisi Bunuh Ibu Kandung Pakai Tabung Gas, Ditindak Tegas Polres Bogor. (Sumber: Kronologi Oknum Polisi Bunuh Ibu Kandung Pakai Tabung Gas, Ditindak Tegas Polres Bogor diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.14 wib); 28. Bukti P-28 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Diduga Aniaya Tahanan hingga Tewas, 2 Polisi di Jambi Terancam Dipecat. (Sumber: Diduga Aniaya Tahanan hingga Tewas, 2 Polisi di Jambi Terancam Dipecat 49 diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.36 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Terungkap, Tahanan Tewas Pendarahan Hebat di Kepala Ternyata Dianiaya 2 Polisi. (Sumber: Terungkap, Tahanan Tewas Pendarahan Hebat di Kepala Ternyata Dianiaya 2 Polisi diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.36 wib); 29. Bukti P-29 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Kasus Polisi Menembak Siswa SMK di Semarang, Apa yang Sebenarnya Terjadi? (Sumber: https://www.kompas.id/artikel/kasus-polisi-menembak- siswa-smk-di-semarang-apa-yang-sebenarnya-terjadi diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.26 wib); 30. Bukti P-30 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan: Desakan dari Parlemen hingga Janji Kapolri. (Sumber: Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan: Desakan dari Parlemen hingga Janji Kapolri Halaman all - Kompas.com diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.12 wib); 31. Bukti P-31 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Kontroversi Partai Coklat: Dugaan Keterlibatan Polisi dalam Pilkada. (Sumber: Kontroversi Partai Coklat: Dugaan Keterlibatan Polisi dalam Pilkada | Narasi TV diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.00 wib); 32. Bukti P-32 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Beragam Kejanggalan dalam Penegakan Hukum Kasus Kanjuruhan. (Sumber: Beragam Kejanggalan dalam Penegakan Hukum Kasus Kanjuruhan diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.08 wib); 33. Bukti P-33 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Kematian Darso Pria Semarang yang Dianiaya Polisi, Banyak Fakta Terungkap, Ada Uang Damai Rp25 Juta. (Sumber: Kematian Darso Pria Semarang yang Dianiaya Polisi, Banyak Fakta Terungkap, Ada Uang Damai Rp25 Juta - Tribunnews.com diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.58 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Fakta-Fakta Darso yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi: Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan. (Sumber: Fakta-Fakta Darso yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi: 50 Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.58 wib); 34. Bukti P-34 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Oknum Polisi Rampok Mobil ATM di Padang Pariaman, motif Pelaku dan Tercanam Sanksi. (Sumber: Oknum Polisi Rampok Mobil ATM di Padang Pariaman, Motif Pelaku dan Terancam Sanksi diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.41 wib); 35. Bukti P-35 : Print out gambar tangkap layar artikel berita berjudul: Ditahan, 5 Intel Narkoba Polda Jateng Penilep Barbuk Sabu Terancam Dipecat. (Sumber: Ditahan, 5 Intel Narkoba Polda Jateng Penilep Barbuk Sabu Terancam Dipecat diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.42 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Beredar Foto 5 Anggota Intel Polisi Rekayasa Demonstrasi Saat Jokowi ke Lampung, ini Faktanya. (Sumber: Beredar Foto 5 Anggota Intel Polisi Rekayasa Demonstrasi Saat Jokowi ke Lampung, Ini Faktanya Halaman all - Kompas.com diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.42 wib); 36. Bukti P-36 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 5 Pencuri Tiang Kabel Optik di Bekasi Ditangkap Warga, Salah Satunya Diduga Oknum Polisi. (Sumber: 5 Pencuri Tiang Kabel Optik di Bekasi Ditangkap Warga, Salah Satunya Diduga Oknum Polisi diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.44 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Oknum Polisi Ditangkap Warga Curi Kabel Fiber Optik di Cikarang. (Sumber: Oknum Polisi Ditangkap Warga Curi Kabel Fiber Optik di Cikarang diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.44 wib); 37. Bukti P-37 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Bocah 13 Tahun di Padang Meninggal, Diduga akibat Disiksa Polisi. (Sumber: Bocah 13 Tahun di Padang Meninggal, Diduga akibat Disiksa Polisi - Kompas.id diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.48 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Investigasi LBH Padang Temukan Bocah 13 Tahun Tewas di Bawah Jembatan Kuranji Diduga Akibat Disiksa Polisi. (Sumber: Investigasi LBH Padang Temukan Bocah 13 Tahun Tewas di Bawah Jembatan Kuranji 51 Diduga Akibat Disiksa Polisi | tempo.co diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.48 wib); 38. Bukti P-38 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polres Jakbar Tetapkan Tersangka Pasutri Tipu Petani Subang Modus Janji Masuk Polisi. (Sumber: Polres Jakbar Tetapkan Tersangka Pasutri Tipu Petani Subang Modus Janji Masuk Polisi diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.50 wib); 39. Bukti P-39 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 10 Oknum Polisi Diduga Aniaya dan Sekap Warga di Klungkung, Ini Kata Polda Bali. (Sumber: 10 Oknum Polisi Diduga Aniaya dan Sekap Warga di Klungkung, Ini Kata Polda Bali diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.46 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 10 Oknum Polisi di Bali yang Diduga Aniaya dan Sekap Warga Dilaporkan ke Propam Mabes Polri. (Sumber: 10 Oknum Polisi di Bali yang Diduga Aniaya dan Sekap Warga Dilaporkan ke Propam Mabes Polri diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.46 wib); 40. Bukti P-40 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polda Metro: Total 3 Oknum Dipecat di Kasus Pemerasan, Termasuk AKBP Bintoro. (Sumber: Polda Metro: Total 3 Oknum Dipecat di Kasus Pemerasan, Termasuk AKBP Bintoro diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.08 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Tiga Polisi Disanksi Pecat dalam Kasus Dugaan Pemerasan AKBP Bintoro. (Sumber: Tiga Polisi Disanksi Pecat dalam Kasus Dugaan Pemerasan AKBP Bintoro diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.34 wib); 41. Bukti P-41 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polisi Surabaya Cabuli Anak Tiri, Kapolda Jatim Pastikan Sanksi Pidana-Etik. (Sumber: Polisi Surabaya Cabuli Anak Tiri, Kapolda Jatim Pastikan Sanksi Pidana-Etik diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.56 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polda Jatim: Polisi Cabuli Anak Tiri di Surabaya Sudah Tersangka dan Ditahan. (Sumber: Polda Jatim: Polisi Cabuli Anak Tiri di Surabaya Sudah Tersangka dan 52 Ditahan - Surabaya Liputan6.com diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.56 wib); 42. Bukti P-42 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Bripka N Dihentikan Tidak Dengan Hormat gegara Jualan Narkoba. (Sumber: Bripka N Diberhentikan Tidak Dengan Hormat gegara Jualan Narkoba diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.00 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Terlibat Jaringan Narkoba, Bekas Kasatnarkoba Polres Lampung Selatan Dipecat. (Sumber: Terlibat Jaringan Narkoba, Bekas Kasatnarkoba Polres Lampung Selatan Dipecat - Kompas.id diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.00 wib); 43. Bukti P-43 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 5 Oknum Polisi Diduga Keroyok 2 Warga Kolaka hingga Babak Belur Ditahan. (Sumber: 5 Oknum Polisi Diduga Keroyok 2 Warga Kolaka hingga Babak Belur Ditahan diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.03 wib); 44. Bukti P-44 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 5 Polisi Pesta Narkoba di Depok Terancam Hukuman Pemecatan Bila Terbukti Bersalah. (Sumber: 5 Polisi Pesta Narkoba di Depok Terancam Hukuman Pemecatan Bila Terbukti Bersalah | tempo.co diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.54 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 5 Polisi Narkoba Diduga Pesta Sabu di Depok, Kompolnas Sebut Atasan Lalai Awasi Anak Buahnya: Harus Bertanggungjawab! (Sumber: 5 Polisi Narkoba Diduga Pesta Sabu di Depok, Kompolnas Sebut Atasan Lalai Awasi Anak Buahnya: Harus Bertanggung Jawab! diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 16.54 wib); 45. Bukti P-45 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Kronologi 2 Oknum Perwira Polisi Polres Banyuasin Diduga Aniaya Perempuan. (Sumber: Kronologi 2 Oknum Perwira Polisi Polres Banyuasin Diduga Aniaya Perempuan Halaman all - Kompas.com diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.07 wib); 46. Bukti P-46 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polisi Tipu Polisi, Janjikan Lolos Sekolah Perwira Dengan Bayar Rp.850 Juta. (Sumber: Polisi Tipu Polisi, Janjikan Lolos Sekolah Perwira Dengan Bayar Rp. 850 53 Juta diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.34 wib); 47. Bukti P-47 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Oknum Polisi di Kolaka Utara Digerebek saat Asyik Nyabu Bareng Wanita. (Sumber: Oknum Polisi di Kolaka Utara Digerebek saat Asyik Nyabu Bareng Wanita diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.11 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Pesta Sabu, Oknum Polisi di Kolaka Utara Digerebek Propam Polda Sultra. (Sumber: Pesta Sabu, Oknum Polisi di Kolaka Utara Digerebek Propam Polda Sultra diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.11 wib); 48. Bukti P-48 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 2 Polisi Pencuri Mobil di Mal Boemi Kedaton Lampung Divonis Penjara. (Sumber: 2 Polisi Pencuri Mobil di Mal Boemi Kedaton Lampung Divonis Penjara diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.09 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 2 Polisi yang Curi Mobil di Parkiran Mal MBK Lampung Dituntut Hukuman Ringan. (Sumber: 2 Polisi yang Curi Mobil di Parkiran Mal MBK Lampung Dituntut Hukuman Ringan - Regional Liputan6.com diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.09 wib); 49. Bukti P-49 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 3 Oknum Polisi Dikabarkan Ditangkap Terkait Teroris DE. (Sumber: 3 Oknum Polisi Dikabarkan Ditangkap Terkait Teroris DE diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.18 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 3 Anggota Polri Disebut Ditangkap dari Pengembangan Kasus Terorisme Karyawan PT KAI. (Sumber: 3 Anggota Polri Disebut Ditangkap dari Pengembangan Kasus Terorisme Karyawan PT KAI diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.19 wib); 50. Bukti P-50 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 7 Fakta Oknum Polisi Aniaya Pelaku Narkoba Hingga Mati (Sumber: 7 Fakta Oknum Polisi Aniaya Pelaku Narkoba hingga Mati diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.23 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 8 Oknum Polisi Pengeroyok Pengguna Narkoba hingga 54 Tewas Terancam Dipecat. (Sumber: 8 Oknum Polisi Pengeroyok Pengguna Narkoba hingga Tewas Terancam Dipecat diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.23 wib); 51. Bukti P-51 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Bripda IDF yang Tewaas Ditembak Rekan Polisi di Bogor adalah Anggota Densus 88. (Sumber: Bripda IDF yang Tewas Ditembak Rekan Polisi di Bogor adalah Anggota Densus 88 diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.20 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polisi Tembak Polisi di Bogor, Pelaku Didakwa Pembunuhan Biasa. (Sumber: Polisi Tembak Polisi di Bogor, Pelaku Didakwa Pembunuhan Biasa | tempo.co diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.21 wib); 52. Bukti P-52 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Anggota Polisi dan Imigrasi Terlibat Sindikat Jual Beli Ginjal Internasional. (Sumber: Anggota Polisi dan Imigrasi Terlibat Sindikat Jual Beli Ginjal Internasional - Kompas.id diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.24 wib); 53. Bukti P-53 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Oknum Polisi Pemerkosa Gadir Parimo Jadi Tersangka, Partai Perindo: Bukti Polda Sulteng Tak Pandang Bulu. (Sumber: Oknum Polisi Pemerkosa Gadis Parimo Jadi Tersangka, Partai Perindo: Bukti Polda Sulteng Tak Pandang Bulu diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.26 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Jadi Tersangka Pemerkosaan Anak, Perwira Polisi di Parigi Moutong Ditahan. (Sumber: Jadi Tersangka Pemerkosaan Anak, Perwira Polisi di Parigi Moutong Ditahan Halaman all - Kompas.com diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.26 wib); 54. Bukti P-54 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Bripka BA Jadi Tersangka Penerima Suap Terdakwa Kasus Narkoba yang Ditangani Istrinya. (Sumber: Bripka BA Jadi Tersangka Penerima Suap Terdakwa Kasus Narkoba yang Ditangani Istrinya diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.33 wib); 55. Bukti P-55 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Briptu MK Tersangka Tewasnya Aldi Ternyata Sedang 55 Jalani Demosi. (Sumber: Briptu MK Tersangka Tewasnya Aldi Ternyata Sedang Jalani Demosi diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.29 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Briptu MK Ditetapkan Jadi Tersangka Usai Tembak Warga Gunungkidul. (Sumber: Briptu MK Ditetapkan Jadi Tersangka Usai Tembak Warga Gunungkidul diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.30 wib); 56. Bukti P-56 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Tembak Pemuda di Gunungkidul hingga Tewas, Briptu MK Dituntut 3,5 Tahun Penjara. (Sumber: Tembak Pemuda di Gunungkidul hingga Tewas, Briptu MK Dituntut 3,5 Tahun Penjara diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.32 wib); 57. Bukti P-57 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Kasus Penembakan di Ketapang: Polda Kalbar Berikan Klarifikasi. (Sumber: Kasus Penembakan di Ketapang: Polda Kalbar Berikan Klarifikasi diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.21 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polisi Tembak Agustino Warga Kalimantan Barat, Kapolda: Sudah Diproses Pidana. (Sumber: Polisi Tembak Agustino Warga Kalimantan Barat, Kapolda: Sudah Diproses Pidana | tempo.co diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.21 wib); 58. Bukti P-58 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Edarkan dan Konsumsi Sabu, 2 Oknum Polisi Ditangkap. (Sumber: Edarkan dan Konsumsi Sabu, 2 Oknum Polisi Ditangkap : Okezone News diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.34 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: 2 Oknum Polisi Ditangkap Diduga Terlibat Peredaran Sabu-sabu di Madiun. (Sumber: 2 Oknum Polisi Ditangkap Diduga Terlibat Peredaran Sabu-sabu di Madiun diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.36 wib); 59. Bukti P-59 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polisi di Lampung Pun Terlibat Komplotan Pencuri Sepeda Motor. (Sumber: Polisi di Lampung Pun Terlibat Komplotan Pencuri Sepeda Motor - Kompas.id diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.15 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Coreng Citra Polri, Oknum Polisi Diduga Terlibat 56 Curanmor. (Sumber: Coreng Citra Polri, Oknum Polisi Diduga Terlibat Curanmor - MediaKompeten diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 17.16 wib); 60. Bukti P-60 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polisi Tembak Polisi di Lampung, Eks Kanit Provos Divonis 12 Tahun Bui. (Sumber: Polisi Tembak Polisi di Lampung, Eks Kanit Provos Divonis 12 Tahun Bui diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.40 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Tembak Rekannya, Mantan Polisi di Lampung Divonis 12 Tahun Penjara. (Sumber: Tembak Rekannya, Mantan Polisi di Lampung Divonis 12 Tahun Penjara - Kompas.id diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.24 wib); 61. Bukti P-61 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Daftar Lengkap Vonis Pelaku Pembunuhan Berencana Brigadir J dan “Obstruction of Justice”. (Sumber: Daftar Lengkap Vonis Pelaku Pembunuhan Berencana Brigadir J dan "Obstruction of Justice" Halaman all - Kompas.com diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.01 wib); 62. Bukti P-62 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Kala Irjen Teddy Minahasa Divonis Seumur Hidup. (Sumber: Kala Irjen Teddy Minahasa Divonis Seumur Hidup diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.04 wib); 63. Bukti P-63 : Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Polisi di Lombok Timur Diduga Temabak Rekannya hingga Tewas. (Sumber: Polisi di Lombok Timur Diduga Tembak Rekannya hingga Tewas - Kompas.id diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.17 wib), dan Print out gambar tangkapan layar artikel berita berjudul: Deret Kasus Polisi Tembak Polisi. (Sumber: Deret Kasus Polisi Tembak Polisi diakses pada tanggal 25 Februari 2025, Pukul 15.18 wib); 64. Bukti P-64 : Fotokopi Buku Karya: Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm. 281; 65. Bukti P-65 : Fotokopi Jurnal Karya: Wijoyo, Haryo Adhi, and Sunny Ummul Firdaus. "Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Upaya Pencegahan 57 Penyalahgunaan Kekuasaan." Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 6.1, hlm. 57-79; 66. Bukti P-66 : Fotokopi Jurnal Karya: Huda, Ni'matul. "Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 8.18 (2001), hlm. 1-18; 67. Bukti P-67 : Fotokopi rancangan undang-undang Kepolisian 2024 (sumber: https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ- 20240722-080336-8005.pdf) Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan seorang ahli atas nama Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2025 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum I. PENDAHULUAN Dalam perspektif bidang Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang- Undangan, menyampaikan pendapat dalam perkara pengujian materiil Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU Kepolisian”). Keterangan ini disusun berdasarkan prinsip negara hukum, pembatasan kekuasaan, dan komparasi masa jabatan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. II. NEGARA HUKUM DAN PEMBATASAN KEKUASAAN Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsepsi negara hukum (rechtsstaat), setiap penyelenggaraan kekuasaan negara — termasuk jabatan pada pimpinan kementerian dan lembaga — harus tunduk pada prinsip legalitas, kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas. Hans Kelsen mengatakan bahwa negara itu sebenarnya adalah suatu tertib hukum. Tertib hukum yang timbul karena diciptakannya peraturan- peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang di dalam masyarakat atau negara itu harus bertanggung jawab terhadap perbuatan- perbuatannya._ Paham Negara Hukum ada berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas 58 dasar hukum yang baik dan adil. Alasan mendasar negara dijalankan berdasarkan hukum adalah kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi demokratis, dan tuntutan akal budi. Negara hukum ialah suatu negara yang pemerintahnya memiliki undang- undang dan bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum berdasarkan undang- undang sehingga menyebabkan rakyat yang tidak dapat berbuat sewenang-wenang dan memungkinkan terwujudnya ketertiban. Menurut Julius Stahl ciri-ciri Rechtsstaat : a. perlindungan terhadap HAM b. pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM c. pemerintahan berdasarkan peraturan d. adanya peradilan administrasi Ciri-ciri the rule of law sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey meliputi: a. supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law); b. kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law); c. konstitusi yang berdasarkan pada hak-hak asasi manusia. Pembatasan kekuasaan (limitation of power) adalah pilar esensial untuk mencegah absolutisme. Dalam konteks jabatan publik, pembatasan kekuasaan dilakukan melalui: 1. Pembatasan isi kewenangan (functional limitation), 2. Pembatasan waktu (temporal limitation), misalnya masa jabatan. III. KOMPARASI PENGATURAN JABATAN PUBLIK YANG DITUNJUK (APPOINTED PUBLIC OFFICIALS) DALAM CABANG KEKUASAAN EKSEKUTIF 59 Jaksa Agung adalah pembantu Presiden di bidang penuntutan dan penegakan hukum, posisinya selevel dengan menteri. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI: 60 “Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena: … (d) berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet.” Norma ini menegaskan bahwa masa jabatan Jaksa Agung melekat pada masa jabatan Presiden yang menunjuknya. Ketika Presiden berganti, maka Jaksa Agung dianggap ikut berakhir masa jabatannya, kecuali ditunjuk kembali oleh Presiden berikutnya. Jabatan Jaksa Agung merupakan appointed public officials — pejabat publik yang diangkat oleh Presiden dan menjalankan fungsi strategis eksekutif, sehingga prinsip masa jabatan mengikuti periode Presiden adalah hal yang lazim dan diperlukan. 61 IV. JABATAN KAPOLRI SEBAGAI APPOINTED PUBLIC OFFICIALS Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian menyebut: “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.” 62 Hal ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan Kapolri melibatkan proses politik, karena persetujuan DPR adalah bentuk mekanisme checks and balances yang menjadikan jabatan Kapolri bersifat politis-strategis, bukan jabatan administratif biasa. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 22/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa: “... proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan;” Maka, sangat tidak logis apabila seorang Kapolri tetap menjabat di era Presiden baru tanpa pengangkatan ulang. Apalagi jika Presiden baru tidak pernah menyampaikan usulan pengangkatan tersebut. Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002: “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002:“Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena: a. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 salah satunya memuat norma alasan pemberhentian Kapolri yang berbunyi: "... Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah 63 mempunyai kekuatan hukum tetap. ......" rumusannya berisi norma yang seharusnya tidak boleh karena fungsi penjelasan hanya sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Sepanjang pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam: 1. Lampiran angka 149 dan 150 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Berikut bunyi ketentuan Lampiran angka 149 dan 150 dimaksud: 149. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. 150. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan. 2. Lampiran II angka 176 dan 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ditentukan bahwa Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Batang Tubuh UU Polri tidak mengatur norma alasan pemberhentian Kapolri, sedangkan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU Polri mengaturnya. 64 Berikut bunyi ketentuan Lampiran angka 176 dan 177 tersebut: 176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. 177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. b. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 yang salah satunya memuat norma alasan pemberhentian Kapolri yang berbunyi: "... Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ......" memuat ketentuan bahwa salah satu alasan pemberhentian Kapolri adalah akibat "masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir." Padahal dalam batang tubuh tidak terdapat ketentuan tentang masa jabatan Kapolri. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum. Bahwa dengan demikian sebagaimana telah termaktub dalam pendirian Mahkamah dalam Putusan MK No. 005/PUU-III/2005 halaman 38 antara pasal dengan batang tubuh undang-undang tidak boleh terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang- undang dan penjelasanya yang nyata-nyata mengandung inskonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaanya. Adanya keraguraguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas 65 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan. [2.3] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 66 (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang Para Pemohon jadikan batu uji (vide Perbaikan Permohonan hal. 5-6) bukanlah pasal yang mengatur mengenai hak konstitusional warga negara, tetapi pasal yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang bermakna negara beserta segala badan atau alat-alat perlengkapannya tunduk pada peraturan-peraturan hukum. Lebih lanjut, melalui pengaturan dalam ketentuan-ketentuan a quo justru merupakan pengejawantahan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. 4. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dilanggar dengan berlakunya pasal a quo karena Para Pemohon tetap terpenuhi hak konstitusionalnya atas 67 pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tidak ada pertautan dengan Para Pemohon mengingat Para Pemohon bukan adressat norm yang dituju dari pasal a quo. Dalam hal ini Para Pemohon tidak berkedudukan sebagai calon Kapolri, bukan pula sebagai Presiden atau Anggota DPR RI. 5. Bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Para Pemohon terlalu jauh relevansinya dengan kedudukan Para Pemohon saat ini sebagai pelajar/mahasiswa sehingga tidak ada kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 68 standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU Polri terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TAP MPR VI/2000) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (TAP MPR VII/2000), maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Polri serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. 2. Perkembangan kemajuan masyarakat yang pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. 3. Bahwa pembentukan UU Polri dimaksudkan untuk memberikan penegasan watak Polri sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Adapun Tri Brata adalah 3 (tiga) asas kewajiban untuk diamalkan oleh setiap anggotanya dengan sungguh-sungguh. Tiga asas kewajiban tersebut yaitu: 69 Kami Polisi Indonesia: 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani, masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.” Sedangkan Catur Prasetya adalah 4 (empat) janji kesanggupan, tekad, dan kesetiaan bagi anggota Polri untuk mengabdikan dirinya pada nusa, bangsa, dan tanah air. Empat janji kesanggupan, tekad, dan kesetiaan tersebut yakni: Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk: 1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. 2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. 3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum. 4. Memelihara perasaan tentram dan damai. 4. Selain sebagai penegasan watak Polri, UU Polri juga dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks penyelenggaraan tugas dan fungsi Polri tersebut, dipimpin oleh Kapolri dan Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PERMOHONAN PROVISI Bahwa Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan permohonan a quo sebagai prioritas agar kerugian konstitusional Para Pemohon segera berhenti (vide Perbaikan Permohonan hal. 11-12). Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut: 70 1. Permohonan provisi dalam pengujian undang-undang dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistis yang menurut pendapat Mahkamah relevan dan mendesak untuk dilakukan. Hal ini terdapat dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan: [3.15] ... Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan merupakan perkara yang bersifat interpartes atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, terhadap permohonan provisi a quo, haruslah dipertimbangkan secara tersendiri dan kausistis sepanjang hal tersebut relevan dan mendesak untuk dilakukan. 2. Untuk mengajukan permohonan provisi, Para Pemohon seharusnya dapat menguraikan dan menjelaskan adanya alasan yang kuat dan rasional kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan provisi dimaksud. Pada faktanya tidak ada unsur mendesak Para Pemohon dalam permohonan a quo. Para Pemohon tetap mendapatkan kepastian hukum atas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dari Polri terlepas siapapun Kapolrinya. Permohonan provisi Para Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan argumentasi yang kuat. Bahwa permohonan provisi para Pemohon untuk menyatakan pemeriksaan permohonan menjadi prioritas adalah tidak relevan. Karena Mahkamah Konstitusi hanya mengenal penyelesaian perkara secara cepat (speedy trial) dikarenakan ada pembatasan waktu adalah dalam hal pengujian formil undang-undang. Dengan demikian Permohonan Provisi Para Pemohon untuk menyatakan pemeriksaan permohonan a quo menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi tidak relevan untuk dikabulkan. D. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945, Polri merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat secara profesional. Sebagai institusi sipil yang berada langsung di bawah Presiden, Polri menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip hukum dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, Polri dituntut untuk menjunjung tinggi 71 netralitas, tidak memihak kepentingan politik tertentu, dan bertindak secara adil demi menjaga kepercayaan publik dan integritas institusi. Prinsip netralitas ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif dan tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan sarana keadilan dalam negara demokratis. 2. Bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya dalam menjalankan kewenangannya, Presiden menjalankan pemerintahan menurut konstitusi. Kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan termasuk dalam hal mengangkat pejabat-pejabat negara yang melibatkan DPR RI dalam pemilihan/pengangkatannya terlihat dari beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 antara lain: Gubernur bank sentral (vide Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945); Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945); calon hakim agung menjadi hakim agung setelah calon hakim agung tersebut diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan (vide Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945); Hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR RI, dan tiga orang oleh Presiden (vide Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945); Kapolri dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) (vide Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945). 3. Bahwa dikarenakan Polri sebagai alat negara yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, maka pembentuk undang-undang memosisikan Kapolri berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karenanya masa jabatan Kapolri telah jelas dibatasi tergantung dari pelaksanaan kewenangan/hak prerogatif Presiden. Bahwa adanya keterlibatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri memberikan penegasan bahwa Polri merupakan alat negara yang hanya diperuntukkan demi kepentingan negara pula, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu seperti kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. 72 4. Bahwa pembahasan mengenai pembatasan masa jabatan Kapolri tergantung dari pelaksanaan kewenangan/hak prerogatif Presiden telah ada sejak awal diinisiasinya RUU a quo berdasarkan memorie van toelichting atau risalah rapat-rapat pembahasan RUU a quo sebagai berikut: a. Pemerintah (Menteri Kehakiman dan HAM, Baharudin Lopa) dalam Pembicaraan Tingkat I / Keterangan Pemerintah atas RUU Polri pada 15 Februari 2001 Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia khusus menyangkut Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dengan adanya undang- undang, antara lain:  Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional, berada langsung di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya setiap anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum (Pasal 7);  Adanya lembaga kepolisian nasional yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kaporli (Pasal 8);  Dalam keadaan darurat, Polri memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional serta masalah keikutsertaan Polri membantu perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 9). b. Fraksi Reformasi (Mutammimul U’la) dalam Pembicaraan Tingkat II / Pemandangan Umum para Anggota atas RUU Polri pada 1 Maret 2001: Dengan semangat reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat menghendaki adanya suatu pemisahan kekuasaan TNI sebagai alat pertahanan negara dengan Polri sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan penegak hukum, maka kemudian dibuat Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000. TAP MPR ini mengamanatkan perlunya suatu undang-undang tersendiri, meskipun baru dua setengah tahun lalu (tepatnya 7 Oktober 1997) baru diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 yang merubah paradigma, status, dan kedudukan polisi, maka meski Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia baru diberlakukan perlu ada suatu undang-undang yang lebih menjelaskan amanat MPR tersebut, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisiain nasional, berada di bawah langsung Presiden dan 73 dipimpin Kapolri yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan selanjutnya setiap anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, peranan Polri dalam keadaan darurat di mana Polri memberikan bantuan kepada TNI. c. Fraksi PDIP (Reniyanti Hoegeng) dalam Pembicaraan Tingkat II / Pemandangan Umum para Anggota atas RUU Polri pada 1 Maret 2001: Dalam penentuan kedudukannya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena itu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia harus senantiasa memperhatikan harapan dan aspirasi rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. d. Fraksi KB (Syarif Ustman Bin Yahya) dalam Pembicaraan Tingkat II / Pemandangan Umum para Anggota atas RUU Polri pada 1 Maret 2001: Dalam RUU ini jelas sekali diatur bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Adanya keterlibatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri memberikan penegasan bahwa Kepolisian RI merupakan alat negara yang hanya diperuntukkan demi kepentingan negara pula, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu seperti kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dengan adanya pengaturan baru ini. Fraksi Kebangkitan Bangsa sependapat dengan masa 20 (dua puluh) hari yang diberikan kepada DPR RI untuk memperoses pengajuan Presiden berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dan dalam kondisi darurat, Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, dapat memberhentikan Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR RI. Pengaturan semacam ini harus mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran Kepolisian, maka dibutuhkan saling pengertian dan kerja sama yang baik antara Presiden sebagai pihak eksekutif dan DPR RI sebagai lembaga legislatif. 5. Bahwa masa jabatan Kapolri tidak dapat secara otomatis disamakan dengan masa jabatan Presiden atau Menteri yang masa jabatannya juga berakhir sama dengan Presiden. Ketentuan mengenai Kementerian Negara diatur dalam Bab V Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan ketentuan mengenai Pertahanan Dan Keamanan Negara diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan konstitusional Presiden mengangkat dan memberhentikan Kapolri tersebut mendasarkan atas Bab XII UUD NRI 74 Tahun 1945 mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara, pada Pasal 30 ayat (4) dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 6. Masih dalam Bab XII UUD NRI Tahun 1945 mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara, juga diatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sama-sama berfungsi sebagai alat negara (vide Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Bedanya dengan Polri, TNI alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Selain itu Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi penanda dipisahkannya TNI dengan Polri sehingga ihwal susunan dan kedudukan, lalu hubungan kewenangan antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya diatur dengan undang-undang. Amanat ini telah ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan membentuk UU a quo dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 7. Selain Kapolri dan Panglima TNI, juga terdapat jabatan lain setingkat Menteri yang masa jabatannya tidak sama dengan Menteri. Jabatan tersebut adalah Gubernur dan Deputi Gubernur Senior bank sentral (Bank Indonesia) dengan dasar hukum Bab VIII Hal Keuangan, Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 yang pengaturan mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang hal mana telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 8. Secara konstitusional dan administratif, Kapolri bukan merupakan bagian dari kabinet atau menteri negara. Hal ini didasarkan pada kedudukan Polri sebagai lembaga negara yang bersifat operasional dan teknis dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai pembantu Presiden dalam fungsi perumusan kebijakan sebagaimana peran menteri dalam kabinet. Dengan demikian, Kapolri menjalankan fungsi koordinatif dan pelaksanaan tugas negara di luar struktur politik kabinet, sehingga menjaga 75 profesionalisme dan netralitas institusi Polri dari tarik-menarik kepentingan politik. Kedudukan ini menegaskan pemisahan yang tegas antara fungsi penegakan hukum dan fungsi politik pemerintahan, sesuai dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil dalam sistem demokrasi konstitusional. 9. Bahwa terkait dengan periodisasi atau lamanya masa jabatan Kapolri terdokumentasi dalam memorie van toelichting atau risalah rapat-rapat pembahasan RUU a quo urut sesuai tanggal terlama ke tanggal terbaru sebagai berikut: a. Fraksi PPP (Aisyah Aminy) dalam Pembicaraan Tingkat II / Pemandangan Umum para Anggota atas RUU Polri pada 1 Maret 2001: Untuk melaksanakan program yang dimilikinya, seorang Kapolri tentunya memerlukan batasan waktu yang jelas. Selain itu, Polri saat ini berada pada domain sipil, di mana setiap jabatan sipil memiliki limitasi waktu yang jelas. Berkenaan dengan itu, apakah dimungkinkan adanya periodisasi kepempimpinan seorang Kapolri sehingga seorang Kapolri dapat melakukan perencanaan dan implementasi programnya berdasarkan limit waktu yang diberikan? b. Pemerintah (Menteri Kehakiman dan HAM, Baharudin Lopa) dalam Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Para Anggota atas RUU Polri pada 21 Maret 2001: Sehubungan dengan pertanyaan dari F. Reformasi, F. PDIP, F. PPP, dan F. PKB tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Periodisasi Jabatan Kapolri dengan ini dijelaskan sebagai berikut: a) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dalam keadaan biasa diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya, hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) RUU ini. b) Persetujuan DPR atas pemberhentian Kapolri dalam keadaan mendesak tetap diperlukan. Namun karena tuntutan kebutuhan maka persetujuan tersebut dimintakan kemudian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, maka Presiden menunjuk seorang perwira tinggi Polri yang masih aktif sebagai pelaksana tugas Kapolri dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Selanjutnya proses pengangkatan Kapolri yang definitif dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan menurut RUU ini. c) Periodisasi jabatan Kapolri belum diatur dalam RUU ini, oleh karena itu kami menyetujui saran mengenai periodisasi dan dapat dibicarakan pada pembahasan tingkat selanjutnya. c. Ketua Rapat, Andi Mattalatta, FPG, dalam Rapat Kerja Ke-5 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri yang diselenggarakan pada 11 September 2001: 76 Ada pertanyaan tambahan. Ada tidak periodisasi di Kapolri? Silakan. d. Kapolri, Suroyo Bimantoro dalam Rapat Kerja Ke-5 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri yang diselenggarakan pada 11 September 2001: Agak sulit bagi Pemerintah untuk menetapkan periode jabatan Kapolri karena banyak persoalan teknis yang ada di dalam. Saya pernah menulis artikel tentang hal yang perlu dipertimbangkan secara politik karena Presiden diberhentikan oleh MPR dan Kabinet dinyatakan demisioner, sedangkan Panglima TNI dan Kapolri tidak bisa dinyatakan demisioner. Sekarang persoalannya kalau ditetapkan periode, andai periode itu dua tahun, tahu-tahu Kabinet tinggal satu tahun mengangkat Kapolri baru. Kalau Menteri demisioner bisa bubar dengan sendirinya, tapi kalau Kapolri tidak. Maka itu Pemerintah berpendirian tidak mungkin diatur periode jabatan Kapolri apalagi ada keterkaitan tentang batas usia pensiun dan lain sebagainya. Pemerintah berencana di dalam Keppres mengatur hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan Presiden mengusulkan penggantian Kapolri, tetapi penggantian Kapolri itu hanya dapat dilakukan setelah mendapat atau dengan persetujuan DPR. Kami berpendapat sebab-sebab tertentu mengusulkan penggantian Kapolri diatur di dalam Keppres karena inisiatif penggatian itu harus datang dari Presiden. Presiden-lah yang menentukan apa alasan-alasan yang tidak boleh dilampaui dan nanti disampaikan kepada DPR. Berdasarkan pembahasan dari risalah rapat tersebut, masa jabatan Kapolri tidak dapat ditetapkan periodenya karena tidak sama dengan periodisasi masa jabatan Presiden dan kabinetnya. Hal ini karena kabinet dapat dinyatakan demisioner, sementara Kapolri (dan Panglima TNI) tidak dapat dinyatakan demisioner. Kemudian, Kapolri (dan Panglima TNI) terikat dengan usia pensiun, sementara Menteri tidak mengenal usia pensiun. 10. Sehubungan dengan periodisasi masa jabatan Kapolri tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 33/PUU-X/2012 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: [3.11] … Kepolisian mengemban amanah konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Oleh karena itu, dalam pengisian jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) diperlukan orang yang berpengalaman di bidang kepolisian. Perwira tinggi kepolisian sebagai salah satu syarat 77 untuk menjadi Kapolri merupakan pilihan dari pembentuk Undang- Undang karena dari jenjang kepangkatan tersebut dinilai cukup mampu untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia guna melaksanakan amanat dan perintah UUD 1945. Karena jabatan Kapolri merupakan jabatan karier maka setiap warga negara Indonesia yang berkeinginan menjadi Kapolri harus menjadi anggota kepolisian terlebih dahulu serta mengikuti jenjang karier yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, pembentuk Undang- Undang dapat menentukan bahwa Kapolri itu bukan dari jabatan karier, tetapi jika pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa Kapolri harus dari jabatan karier, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini, penentuan Kapolri itu merupakan pilihan politik hukum terbuka (opened legal policy). Mengingat jabatan Kapolri merupakan jabatan karier maka dalam jabatan karier tersebut berlaku usia pensiun, bukan periodisasi masa jabatan. Bahwa pengisian jabatan Kapolri dilakukan melalui mekanisme karier dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan pengalaman dimaksudkan untuk menjaga netralitas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila masa jabatan Kapolri disamakan dengan masa jabatan Presiden maka jabatan Kapolri termasuk dalam jabatan politik sehingga berpotensi mengganggu netralitas dan profesionalitas Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini tidak hanya berbahaya bagi independensi institusi Polri, tetapi juga berisiko menciptakan politisasi aparat penegak hukum. Meskipun tidak ada periodisasi dan berlaku usia pensiun, bukan berarti Kapolri tidak dapat diberhentikan sebelum memasuki usia pensiun karena pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak prerogatif Presiden berdasarkan alasan yang sah sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal a quo. 11. Selain putusan tersebut, juga terdapat putusan Mahkmah Konstitusi lain yang relevan dengan pembahasan seputar periodiasi masa jabatan Kapolri yakni Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: [3.31] … Menimbang bahwa untuk menentukan masa tugas pejabat negara sebagai pejabat publik harus ada kejelasan kapan mulai diangkat dan kapan saat berakhirnya masa tugas bagi yang bersangkutan agar ada jaminan kepastian hukum sesuai dengan kehendak konstitusi. Menurut Mahkamah, sekurang-kurangnya ada empat alternatif untuk menentukan kapan mulai diangkat dan saat berhentinya pejabat negara menduduki jabatannya in casu Jaksa Agung, yaitu, pertama, berdasar periodisasi Kabinet dan/atau periode masa jabatan Presiden 78 yang mengangkatnya; kedua, berdasar periode (masa waktu tertentu) yang fixed tanpa dikaitkan dengan jabatan politik di kabinet; ketiga, berdasarkan usia atau batas umur pensiun dan; keempat, berdasarkan diskresi Presiden/pejabat yang mengangkatnya. Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah selaras dengan politik hukum pembentuk undang undang yang mengatur mengenai periodisasi masa jabatan Kapolri ditentukan berdasarkan usia atau batas umur pensiun dan berdasarkan hak prerogatif Presiden. Sebagai contoh, pejabat negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan usia atau batas umur pensiun dan berdasarkan hak prerogatif Presiden adalah Kapolri dan Panglima TNI. Dengan demikian persoalan periodisasi masa jabatan Kapolri bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. 12. Bahwa praktik ketatanegaraan selama ini pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tidak pernah bergantung pada pergantian Presiden. Pada tahun 2004, masa transisi pemerintahan dari Presiden Megawati Soekarnoputri ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri tetap dijabat oleh Da’i Bachtiar yang tercatat mulai menjabat dari 29 November 2001 hingga 7 Juli 2005. Praktik ketatanegaraan lain juga terjadi pada tahun 2014 di mana pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beralih ke Presiden Joko Widodo. Kapolri pada saat itu dijabat oleh Sutarman yang mulai bertugas sejak 25 Oktober 2013 hingga 16 Januari 2015. Alasan pemberhentian para Kapolri tersebut secara faktual karena memasuki usia pensiun. 13. Praktik ketatanegaraan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI juga memiliki praktik yang serupa dengan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang tidak digantungkan pada pergantian Presiden/kabinet. Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri rentang 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004, yang menjabat sebagai Panglima TNI adalah Jenderal Endriartono Sutarto dengan masa jabatan 7 Juni sampai dengan 13 Februari 2006. Artinya mulai 20 Oktober 2004 di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjabat, Panglima TNI- nya masih Panglima TNI yang menjabat sejak Presiden Megawati Soekarno Putri. Pun demikian pada transisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2014, tercatat Panglima TNI-nya dijabat oleh Jenderal Moeldoko yang mulai menjabat pada 30 Agustus 2013 79 hingga 8 Juli 2015. Dan praktik ketatanegaraan yang sama juga terjadi pada masa transisi Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 di mana Panglima TNI-nya dijabat oleh Jenderal Agus Subiyanto mulai 22 November 2023 sampai saat ini. Dengan demikian dalil Para Pemohon bahwa masa jabatan Kapolri otomatis berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden adalah dalil yang tidak berdasar. 14. Bahwa UU Polri telah jauh lebih dulu berlaku (tahun 2002) sebelum Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) yang baru berlaku pada tahun 2011 merupakan pertentangan yang tidak relevan. 15. Meskipun demikian, sebagai hukum positif peraturan perundang-undangan, berdasarkan Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat beberapa panduan penting sebagai berikut: a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. c. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat 80 di dalam ketentuan umum; dan/atau e. tidak memuat rumusan pendelegasian. d. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 16. Berdasarkan beberapa panduan penting dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, maka Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU a quo difungsikan sebagai tafsir resmi atas norma alasan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dalam batang tubuh Pasal 11 ayat (2) UU a quo yang disertai dengan contoh yang mana ditegaskan melalui penggunaan frasa “antara lain” untuk memperjelas norma dalam batang tubuh. a. Penjelasan pasal a quo tidak digunakan sebagai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut; tidak mengandung norma baru; tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh pasal a quo; tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh pasal a quo; tidak mengulang materi pokok yang diatur dalam batang tubuh pasal a quo; tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat dalam ketentuan umum UU a quo, dan juga tidak memuat perubahan terselubung terhadap norma batang tubuh pasal a quo. b. Agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pasal a quo beserta penjelasannya, berikut disampaikan Memorie van Toelichting atau dokumen berupa daftar inventarisasi masalah (DIM) dan risalah rapat-rapat pembahasan RUU a quo urut sesuai tanggal terlama ke tanggal terbaru: 1) Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU a quo, tertanggal 25 Juli 2001, tercatat sebagai berikut: 81 Dari 10 (sepuluh) fraksi di DPR RI pada saat itu, hanya ada 2 (dua) fraksi yang mengusulkan perubahan rumusan Pasal 11 ayat (2) UU a quo, yakni Fraksi PPP dan Fraksi PDKB. Sementara 8 (delapan) fraksi lain tetap pada rumusan awal pasal yang mengatur “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya”. Pemerintah juga telah dengan tegas dan jelas menjawab usulan kedua fraksi tersebut, yakni tanpa ditambahkan kata “harus” dalam rumusan pasal a quo sekalipun telah bersifat normatif yang wajib ditaati dan mengembalikan fokus pembahasan dalam pasal a quo masih mengenai usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. 2) Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Kerja Ke-5 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri yang diselenggarakan pada 11 September 2001: Semestinya di dalam undang-undang ini merinci bagaimana prosedur pengangkatan Kapolri itu proses pengajuannya pada DPR bagaimana, calonnya berapa, dan sebagainya itu mungkin dituangkan di sini dalam Keppres itu sendiri mengatur lebih terperinci. 3) Ketua Rapat, Andi Mattalatta, FPG dalam Rapat Kerja Ke-5 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri yang diselenggarakan pada 11 September 2001: Tadi disampaikan secara jujur oleh Pemerintah, undang- undang ini harusnya mengatur juga tata cara pengangkatan Kepala Kepolisian yang rupanya dalam undang-undang tidak 82 ada dan juga luput dari perhatian DPR. Jadi ada dua hal di sini yang kita bicarakan. Institusi Kepolisian yang berada di bawah Presiden, nanti di organisasi kita berbicara mengenai Kepala Kepolisian. Ini tidak diatur di sini pengangkatannya bagaimana, pengusulannya bagaimana, jadi ini baru berbicara mengenai institusinya, Pak Ada dua masalah di sini, Pak. Kapolri diangkat dan diberhentikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPR menurut FPDIP, sedangkan menurut FPPP setelah mendapatkan persetujuan tertulis atau tidak tertulis itu urusan DPR. Silakan, Pemerintah. 4) Pemerintah, Momo Kelana dalam Rapat Kerja Ke-5 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri yang diselenggarakan pada 11 September 2001: Substansi yang diusulkan FPDIP dapat ditampung dalam penjelasan pasal sehingga tidak lagi terjadi dispute seperti yang dikhawatirkan FPDIP. Demikian juga dengan usul dari FPPP juga ditampung di penjelasan pasal. Jadi Pemerintah berpendapat bahwa rumusan RUU ini disarankan tetap, tetapi penjelasan pasal nanti memuat hal-hal yang bisa mempertegas pengertian atau istilah yang ada di Pasal 11. 5) Ketua Rapat, Andi Mattalatta, FPG dalam Rapat Kerja Ke-5 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri yang diselenggarakan pada 11 September 2001: Baik. Jadi ini Pak Yusril, kata-kata setelah itu masuk norma atau tidak? Kalau norma, mestinya juga di batang tubuh. Silakan, Pemerintah. 6) Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Kerja Ke-5 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri yang diselenggarakan pada 11 September 2001: Dengan persetujuan dan setelah persetujuan itu maknanya sama. Jadi Presiden mengangkat Kapolri itu dengan persetujuan. Kapan Presiden mengangkatnya? Setelah ada persetujuan dari DPR. Jadi kalau tetap menggunakan rumusan Pasal 11 karena rumusan Pasal 11 itu mengacu langsung pada Pasal 7 ayat (3) TAP MPR VII/MPR/2000, kami berpendapat rumusannya tetap seperti ini, tetapi dalam penjelasannya diberikan penjelasan yang dimaksud persetujuan DPR itu Presiden mengangkat setelah DPR memberikan persetujuannya. Saya kira rumusan penjelasannya yang kita perluas, Pak. 7) Ketua Rapat, Andi Mattalatta, FPG dalam Rapat Kerja Ke-5 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri yang diselenggarakan pada 11 September 2001: 83 Jadi kata-kata setelah apa dimasukkan di batang tubuh atau penjelasan? 8) Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Kerja Ke-5 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri yang diselenggarakan pada 11 September 2001: Tidak perlu dalam batang tubuh, tapi di penjelasan. 9) Chozin Chumaidy, FPPP dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Dalam DIM Nomor 73 ini, FPPP mengusulkan tambahan satu kata ‘harus’, jadi dalam naskah rancangan undang-undang yang berbunyi “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya” di situ ditambah ‘harus’ disertai dengan alasan- alasannya. Sederhana saja sebetulnya, supaya ini lebih memberikan kekuatan, jadi usulan ini kami yakin bahwa Presiden tentunya tidak main-main dalam usulan pasti dengan alasan-alasan uang cukup kuat, tetapi supaya memberikan kekuatan-kekuatan maka ada satu pemikiran dari FPPP supaya itu ditambahi kata ‘harus’ begitu. Demikian Pimpinan. 10) Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Kami berpendapat bahwa sebenarnya apa yang dirumuskan dalam draf itu sudah benar dari segi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan oleh karena kalimat undang- undang adalah kalimat imperatif yang di dalamnya bersifat perintah. Jadi kalau usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasan-alasannya maka dikatakan haruspun sebenarnya di dalamnya sudah imperatif satu perintah. Nah sebab kalau ‘harus’ nanti kalau dibuka kitab fiqih nanti ‘harus’ itu mubah nanti susah. Jadi kami berpendapat sebenarnya tanpa dicantumkan kata harus pun kalimatnya sudah bersifat imperatif kepada Presiden dalam mengusulkan Kapolri kepada DPR dengan alasan-alasannya. Demikian pendapat Pemerintah. 11) Chozin Chumaidy, FPPP dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Kalau boleh kami ingin mendapatkan satu informasi atau tambahan penjelasan dari segi bahasa. 84 12) Ahli Bahasa dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Kata ‘harus’ kalau tidak dilakukan mesti ada sanksi. Apakah ini ada sanksinya atau tidak? Karena andaikata yang dirumuskan di sini tidak dilakukan akan ada sanksi dan harus itu kan artinya tidak boleh tidak. Jawaban saya setuju dengan apa yang telah dikemukakan Pak Menteri. 13) Chozin Chumaidy, FPPP dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Kalau memang dari segi bahasa apa yang dikandung maksud dari FPPP bisa dipahami dan dari pemerintah juga sudah menjelaskan sehingga dari dua sisi sudah sama, tentunya FPPP tidak berkeberatan kalau usul FPPP dikembalikan ke naskah RUU. Terima kasih. 14) Agun Gunandjar Sudarsa, FPG dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang diajukan oleh Presiden ini apakah sekaligus atau terpisah? Maksud saya ketika seseorang diberhentikan, diangkat, apakah surat yang berbeda? Karena ada dua nama, yang satu diberhentikan, yang satu diangkat. Ini harus kita clear-kan agar jangan sampai nanti penafsiran kita berbeda-beda lagi, tetapi dengan rumusan ini kalau pemahaman kita seperti itu kami mohon kiranya juga dicantumkan di dalam penjelasan bab itu. 15) Ketua Rapat, Andi Mattalatta, FPG dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Kalau melihat naskah di sini. Pengangkatan dan pemberhentian berarti alasan pengangkatan dan pemberhentian harus ada, tapi saya tidak tahu kalau pemerintah punya pikiran lain silakan. Memang ada dalam DIM Nomor 79, Pak, tata cara pengusulan itu diatur oleh Keppres. Silakan Pemerintah atas pertanyaan dari rekan kami. 16) Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: 85 Kalau membaca rumusan kalimat di dalam ayat (2) ini memang harus dilaksanakan secara bersamaan. Jadi tidak mungkin ada kevakuman. Kalau saat itu diusulkan untuk berhenti maka Pemerintah sekaligus pada saat itu juga mengajukan usul pengangkatannya karena di dalam struktur ini yang perlu persetujuan adalah Kapolri. Tidak mungkin Pemerintah mengganti Kapolri tanpa sekaligus mengajukan usul pengangkatan Kapolri baru. Jadi untuk mencegah kevakuman itu maka dirumuskan sedemikian rupa sehingga dua tindakan itu dilakukan sekaligus dan bersamaan. Sebenarnya di dalam Penjelasan Pasal 11 dikatakan persetujuan DPR RI terhadap pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan DPR. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden disertai dengan alasan yang sah antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir; atas permintaan sendiri; memasuki usia pensiun; berhalangan tetap; dijatuhi pidana; dan seterusnya. Bila Dewan menolak pemberhentian Kapolri maka Presiden menarik kembali usulannya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan untuk pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Jadi memang jiwa yang dikandung oleh pasal ini ayat ini sebenarnya adalah membawa kedua tindakan itu untuk dilaksanakan secara bersamaan dan di sini juga ada usul DPR persetujuan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan DPR. Jadi kalau misalnya terjadi suatu saat nanti bahwa hanya pemberhentian tidak ada pengangkatan, DPR bisa menolak itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Dewan sendiri. 17) Chozin Chumaidy, FPPP dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Tadi Pak Menteri menyatakan bahwa penjelasan pasal itu ada atas permintaan sendiri, bisa juga memasuki masa pensiun sehingga diusulkan untuk diberhentikan. Mungkin tidak di saat Presiden mengajukan pemberhentian Kapolri, tetapi belum menemukan calon pengganti yang pas sesuai masukan dari Komisi Kepolisian Nasional? Sudah pensiun harus diajukan pemberhentian, tetapi untuk pengangkatan Kapolri baru belum bisa. Kalau itu terjadi, di mana kita mengatur pasalnya? 18) Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Pasal 11 ayat (5) mengatakan dalam keadaan mendesak Presiden dapat memberhentikan sementara Kapori, mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya 86 dimintakan persetujuan DPR. Lalu dalam ayat (7) dikatakan tentang tata cara pengusulan atas pengangkatan Kapolri sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keppres. Jadi tata cara pengusulan mengenai syarat-syarat kepangkatan, karier, dan sebagainya diatur di internal Pemerintah, tapi kalau sudah diajukan ke DPR nanti proses di Dewan sendiri. Jadi saya kira pembahasan terhadap masalah ini perlu kita bahas bersama- sama dalam kaitannya antara Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (5) karena ini berhubungan satu dengan yang lain dalam satu pasal yang sama. 19) Chozin Chumaidy, FPPP dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Kalau dalam ayat (5) itu keadaan mendesak. Kalau dalam ayat (2) berarti kan satu paket, tetapi melihat penjelasannya mungkin juga tidak terjadi satu paket karena kapolrinya pensiun atau minta mundur sedangkan Presiden belum menemukan Kapolri baru yang pas. Kalau itu terjadi apakah terlu diakomodasi dalam Pasal 11 ini? 20) Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Sebenarnya dalam keadaan normal diajukan bersama-sama seperti yang kita bahas adalam ayat (2). Katakanlah keadaan mendesak Kapolrinya tewas, otomatis kalau Kapolrinya meninggal dunia seketika itu tidak perlu persetujuan DPR untuk memberhentikannya. Dalam keadaan seperti itu Presiden dapat mengangkat pelaksana tugas Kapolri untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPR. Bisa saja pelaksana tugas itu tidak disetujui DPR untuk didefinitifkan sebagai Kapolri. Bisa juga dia disetujui. Jadi kalau misalnya sudah saatnya pensiun dimungkinkan diatur perpanjangan berapa bulan seperti dalam praktik juga terjadi selama ini sehingga sebelum selesai pembahasannya sementara yang bersangkutan sudah pensiun maka diperpanjang katakanlah dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan sehingga masalah itu dapat diatasi. Tapi kalau dalam keadaan mendesak, mendesaknya ini yang perlu kita diskusikan mendalam supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan Presiden untuk melakukan penggantian Kapolri. 21) Asikin, FReformasi dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: 87 Kalau kita cermati DIM nomor 79 barangkali usul FPPP bisa kita akomodir ke sini. Bahwa tata cara pengusulan dan pengangkatan Kapolri diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden. Saya kira yang perlu memang kita jelaskan pada DIM nomor 73 adalah alasan-alasan itu. 22) Agun Gunandjar Sudarsa, FPG dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Apakah pemberhentian yang dalam konteks secara normatif karena memang peraturan perundang-undangan sudah memasuki usia pensiun harus disampaikan alasan- alasannya? Lalu menyangkut masalah pengangkatan, alasannya apa? Alasan diangkatnya yang bersangkutan untuk menggantikan yang diberhentikan, apakah karena alasan Dewan Kepangkatan yang ada di internal Kepolisian atau alasan lain? Jangan sampai nanti alasan-alasan ini bisa lain-lain lagi. Ini yang perlu klarifikasi di antara kita karena pada hakikatnya pengangkatan Kapolri adalah kewenangan Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan, tapi tetap dalam kontrol publik dalam rangka independensi Kapolri dalam menjalankan tugasnya agar tidak mudah serta merta copot begitu saja ada keterlibatan DPR dalam proses pengangkatannya. 23) Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Pemerintah dalam merumuskan rancangan undang-undang ini tetap mengacu pada TAP MPR Nomor VII Tahun 2000. Kalau kita simak hati-hati ketentuan Pasal 7 ayat (3) TAP itu mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tidak bisa lain pasal ini. Jadi berbeda konsepnya ketika memilih Hakim Agung dan Anggota BPK yang notabene adalah lembaga tinggi negara yang pengisiannya melibatkan dua pihak Presiden dan DPR sehingga mekanismenya ada yang mengusulkan ada yang melakukan pemilihan kemudian ditetapkan. Kapolri bukan lembaga tinggi negara. Seperti dikatakan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000, ia berada di bawah Presiden. Praktik ketatanegaraan kita selama lebih 50 tahunpun sebenarnya pengangkatan Kapolri itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden, tetapi mengingat perkembangan dan tuntutan yang berkembang akhir-akhir ini diperlukan juga adanya partisipasi untuk keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan Kapolri itu. Maka sesuai dengan ketentuan dala, Pasal 7 ayat (3) TAP MPR Nomor VII Tahun 88 2000, kewenangan tetap ada di tangan Presiden dan DPR hanya menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Tidak seperti hakim agung dan anggota BPK yang dilakukan pemilihan. Pemerintah tidak melampaui apa yang sudah ditetapkan oleh MPR. Jadi kalau sekiranya dalam rancangan undang-undang ini harus menerima konsep diajukan beberapa nama Kapolri maka Pemerintah berpendapat harus diadakan amandemen terhadap TAP MPR Nomor VIII Tahun 2000 terlebih dahulu. 24) Chozin Chumaidy, FPPP dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: Polisi sebagai alat negara di bawah Presiden masih diminta persetujuan DPR ini luar biasa. Sudah langkah maju. Oleh karena itu menurut saya memberikan persetujuan satu itu sudah sangat baik. 25) Ketua Rapat, Andi Mattalatta, FPG dalam Rapat Kerja Ke-6 Panitia Kerja RUU Polri dengan Menteri Kehakiman dan HAM serta Kapolri pada 12 September 2001: “Baik, jadi falsafahnya memang menghindarkan polisi menjadi alat kekuasaan negara sehingga memerlukan persetujuan DPR, tetapi sekaligus menghindarkan polisi dari politisasi di DPR. Setuju, ya”. (RAPAT SETUJU) 17. Berdasarkan pembahasan hingga persetujuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya dalam rapat kerja antara Panitia Kerja dengan Pemerintah tersebut, telah memberikan gambaran, pemahaman, dan kesimpulan penting sebagai berikut: a. Sejak ditetapkan TAP MPR VII/2000, kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Dinyatakan dalam Pasal 7 TAP MPR VII/2000, “Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Rumusan pasal ini telah diberikan keterangan oleh pemerintah, pemandangan oleh fraksi- fraksi, jawaban oleh pemerintah, hingga dipertahankan dalam draf RUU a quo dan dirinci dengan pengaturan “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan 89 Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya” sebagaimana pasal a quo yang diajukan pengujian. b. Presiden merupakan kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan/hak prerogatif untuk mengusulkan pemberhentian Kapolri lama sekaligus mengusulkan pengangkatan Kapolri baru kepada DPR RI. c. Usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri diajukan oleh Presiden disertai dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU a quo telah dibahas secara mendalam dalam rapat kerja pada September 2001. d. Kapolri merupakan jabatan yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Instansi Polri tidak sama dengan instansi Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang pimpinannya dihasilkan melalui mekanisme pemilihan antara Presiden dengan DPR RI. Oleh karena itu Kapolri diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI untuk kemudian disetujui atau ditolak oleh DPR RI. e. Keterlibatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri memberikan penegasan bahwa Kapolri merupakan alat negara yang hanya diperuntukkan demi kepentingan negara, bukan kepentingan Presiden, bukan pula kepentingan DPR RI. f. Masa jabatan Kapolri telah dibahas sampai akhirnya disepakati bersama antara DPR RI dengan Pemerintah. Kapolri tidak mungkin diatur periode jabatannya atau dipersamakan dengan periodisasi masa jabatan Presiden beserta dengan kabinetnya karena alasan yang salah satunya ialah keterkaitan dengan usia pensiun. Oleh karena itu inisiatif pemberhentian harus berasal dari Presiden. Presiden-lah yang menentukan alasan atau pertimbangan pemberhentian Kapolri yang lebih rinci diatur dalam Keppres atau Perpres. E. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 90 memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI tidak jelas. Seharusnya masa jabatan Kapolri sesuai dengan periode (masa jabatan) Presiden, seperti jabatan menteri atau kabinet. Hal ini juga berarti, Presiden harus mengajukan calon Kapolri yang baru kepada DPR untuk menggantikan Kapolri yang jabatannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden bersangkutan. 91 2. Bahwa ada kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden. Padahal menurut Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI jo Putusan MK Nomor 22/PUU-XIII/2015, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri ialah hak prerogatif Presiden. 3. Bahwa penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma, Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI tersebut tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasannya Pasal 11 ayat (2) UU POLRI yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 92 Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon adalah WNI yang berprofesi sebagai Pelajar/Mahasiswa, memiliki hak konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; b. Bahwa oleh karena fungsi Polri menyangkut kepentingan masyarakat serta pelaksanaan fungsi Polri tersebut berada di bawah pengaruh atau kendali Kapolri, maka Para Pemohon jelas berkepentingan untuk memastikan bahwa kekuasaan 93 yang dimiliki oleh Kapolri dapat terkontrol, termasuk dalam hal ini melalui pembatasan masa jabatan Kapolri c. Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional untuk mewujudkan partisipasi dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden untuk melakukan pergantian pejabat Kapolri. 2. Bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa dalil kedudukan hukum Para Pemohon yang menyatakan berkepentingan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Kapolri dapat terkontrol, termasuk dalam hal ini melalui pembatasan masa jabatan Kapolri tidaklah bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (2) UU POLRI. b. Bahwa Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional Para Pemohon sebagai pelajar/mahasiswa tidak lagi atau tidak akan terjadi. c. Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dengan status Para Pemohon sebagai pelajar/mahasiswa dengan berlakunya ketentuan terkait usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). 94 Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Latar Belakang UU POLRI Bahwa Polri merupakan lembaga negara yang tugas dan fungsinya disebut dalam UUD NRI 1945, tepatnya Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan: Pasal 30 (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang- undang. Ketentuan tersebut telah mendudukkan peran Polri dalam penyelenggaraan negara, yakni: 1. Polri menyelenggaraan urusan keamanan, disamping Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjalankan urusan pertahanan. 2. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 95 4. Polri sebagai main state organ (organ utama) dalam menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Polri sebagai Lembaga “Constitutional Importance” (Lembaga negara penting dalam Konstitusi). Bahwa implementasi fungsi dan tugas Polri yang diatur dalam Pasal 30 UUD NRI 1945 yakni “sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”, dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, diatur lebih lanjut diatur dalam UU POLRI. Pasal 13 UU POLRI menjelaskan perihal tugas pokok Polri, diantaranya: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa sebagai alat negara yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, Kapolri sebagai pimpinan POLRI diposisikan oleh pembentuk undang-undang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karenanya masa jabatan Kapolri telah jelas dibatasi tergantung dari pelaksanaan kewenangan/hak prerogatif Presiden. Bahwa adanya keterlibatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri memberikan penegasan bahwa Polri merupakan alat negara yang hanya diperuntukkan demi kepentingan negara pula, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu seperti kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. B. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon No Pasal yang Diuji Batu Uji Para Pemohon 1. Pasal 11 ayat (2) (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Pasal 1 ayat (3): (1) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1): 96 No Pasal yang Diuji Batu Uji Para Pemohon 2. Rakyat disertai dengan alasannya. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. (6) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 1. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan “masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tidak jelas, maka seharusnya masa jabatan Kapolri adalah sesuai dengan periode (masa jabatan) Presiden, sebagaimana masa periode jabatan menteri atau kabinet. Hal ini juga berarti, Presiden harus mengajukan calon Kapolri yang baru kepada DPR untuk menggantikan Kapolri yang jabatannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden bersangkutan”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon telah keliru mempersamakan masa jabatan menteri dan masa jabatan Kapolri, yang kemudian disesuaikan dengan masa jabatan Presiden. 97 b. Bahwa terkait pengaturan masa jabatan Menteri, diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 dan Pasal 3, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU 39/2008) yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 17 UUD NRI 1945: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pasal 3 UU 39/2008 Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 22 ayat (1) UU 39/2008 (1) Menteri diangkat oleh Presiden. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2008 (1) Menteri berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; atau b. berakhir masa jabatan. (2) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena: a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden. (3) Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. c. Selanjutnya terkait pengaturan masa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 30 ayat (4) dan (5) UUD NRI 1945 dan Pasal 11 UU POLRI yang menyatakan sebagai berikut: 98 Pasal 30 ayat (4) dan (5) UUD NRI 1945: (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang- undang. Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UU POLRI: (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Penjelasan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UU POLRI: Ayat (1) Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri. 99 Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian. d. Bahwa jabatan Kapolri adalah jabatan karier struktural bukan jabatan politik atau jabatan yang ditentukan masa periodiknya sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) UU POLRI yang menyatakan “Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier” dan salah satu alasan pemberhentian jabatan Kapolri adalah adanya usia pensiun yaitu maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun (vide Pasal 30 ayat (2) UU POLRI). Sedangkan jabatan Menteri bukanlah jabatan karier, masa jabatan Menteri mengikuti masa jabatan Presiden yaitu paling lama 5 (lima) tahun dengan persyaratan-persyaratan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak mempersyaratkan batas usia pensiun. e. Bahwa terkait masa jabatan Kapolri yang merupakan hak prerogatif Presiden terdapat pada proses pembahasan RUU Kepolisian. Pada risalah rapat, pihak Pemerintah yang diwakili oleh Kapolri, Suroyo Bimantoro menyatakan: “Agak sulit bagi Pemerintah untuk menetapkan periode jabatan Kapolri karena banyak persoalan teknis yang ada di dalam. Saya pernah menulis artikel tentang hal yang perlu dipertimbangkan secara politik karena Presiden diberhentikan oleh MPR dan Kabinet dinyatakan demisioner, sedangkan Panglima TNI dan Kapolri tidak bisa dinyatakan demisioner. Sekarang persoalannya kalau ditetapkan periode, andai periode itu dua tahun, tahu-tahu Kabinet tinggal satu tahun mengangkat Kapolri baru. Kalau Menteri demisioner bisa bubar dengan sendirinya, tapi kalau Kapolri tidak. Maka itu 100 Pemerintah berpendirian tidak mungkin diatur periode jabatan Kapolri apalagi ada keterkaitan tentang batas usia pensiun dan lain sebagainya. Pemerintah berencana di dalam Keppres mengatur hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan Presiden mengusulkan penggantian Kapolri, tetapi penggantian Kapolri itu hanya dapat dilakukan setelah mendapat atau dengan persetujuan DPR. Kami berpendapat sebab-sebab tertentu mengusulkan penggantian Kapolri diatur di dalam Keppres karena inisiatif penggatian itu harus datang dari Presiden. Presiden-lah yang menentukan apa alasan-alasan yang tidak boleh dilampaui dan nanti disampaikan kepada DPR.” Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, masa jabatan Kapolri tidak dapat ditetapkan periodenya karena: a. Polri sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, berbeda dengan Menteri yang merupakan pembantu Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945. b. masa jabatan Kapolri terikat dengan usia pensiun sebagai perwira aktif Polri sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 30 ayat (2) UU POLRI, sedangkan Menteri tidak mengenal usia pensiun. 2. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan “ada kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal menurut Pasal 11 ayat (2) dan. penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 j.o Putusan Nomor 22/PUU- XIII/2015, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri ialah hak prerogatif Presiden”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU POLRI harus dibaca secara utuh dalam satu kesatuan dengan Pasal 11 ayat (1) UU POLRI yang berbunyi: “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”, hal ini berarti sebelum dilakukannya pengangkatan dan pemberhentian maka terlebih 101 dahulu mendapat persetujuan DPR (vide Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU POLRI). b. Bahwa Mahkamah pernah memutus pengujian konstitusionalitas ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUPOLRI, Pasal 17 ayat (1) UU 3/2002 dan Pasal 13 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 34/2004, khususnya yang mengatur persetujuan dan pelibatan DPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri atau Panglima TNI yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut Putusan MK No. 22/PUU-XIII/2015). c. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan MK No 22/PUU- XIII/2015 pada paragraf [3.16], [3.17] dan [3.18] menyatakan: [3.16] Menimbang …; Sebelum ... ; Bahwa terkait dengan hak prerogatif Presiden meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam UUD 1945, namun dalam pembahasan perubahan UUD 1945 isu tentang hak prerogatif Presiden menjadi perdebatan semua fraksi dan secara garis besar hampir semua fraksi setuju adanya hak prerogatif Presiden dengan tetap dibatasi oleh mekanisme checks and balances dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan peran seorang Presiden. Kontrol terhadap Presiden secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; [3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri Negara [vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]. Selain dari kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU POLRI, UU 2/2002 dan UU 34/2004 bukanlah suatu 102 penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul- betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan; [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah adanya persetujuan dari DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum d. Bahwa walaupun dalam pertimbangan hukum Putusan MK No 22/PUU-XIII/2015 a quo hanya menyatakan terkait pengangkatan Kapolri, tetapi ketentuan Pasal a quo yaitu “pengangkatan dan pemberhentian Kapolri” menggunakan kata “dan” untuk menyatakan sifat kumulatif (vide butir 262 UU P3) yaitu antara pengangkatan dan pemberhentian harus dilaksanakan dalam satu kesatuan tindakan, sesuai dengan pertimbangan Putusan MK a quo yang menyatakan persetujuan dari DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagai hak prerogatif Presiden tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. e. Bahwa “Hak Prerogratif” adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu, yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lainnya. Hak prerogatif ini biasanya dimiliki oleh kepala negara seperti Presiden dalam bidang- bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi sehingga menjadi kewenangan konstitusional, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara (sebagaimana tercantum dalam pertimbangan 3.17 Putusan MK Nomor: 22/PUU-XIII/2015) seperti pengangkatan dan 103 pemberhentian Kapolri dalam pencapaian tujuan negara menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan “ada kekosongan hukum hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri” adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena hak prerogatif pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan kewenangan konstitusional yang melekat pada jabatan Presiden sebagai Kepala Negara. 3. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan “penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma, Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945”, merupakan dalil yang tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa UU POLRI merupakan Undang-Undang yang diundangkan pada tahun 2002. Pada saat itu, belum ada peraturan perundang- undangan yang mengatur secara spesifik teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. b. Bahwa teknik pembentukan peraturan perundang-undangan mulai diatur secara spesifik pada tahun 2004 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3), termasuk pengaturan agar menghindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan yang termuat dalam Lampiran II huruf E UU P3. c. Beberapa pasal dalam UU POLRI kemudian diubah dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perpu CK) 104 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU CK 6/2023). Namun perubahan UU POLRI tersebut tidak mencakup Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI, sehingga norma ketentuan a quo UU POLRI tetap sama seperti pada tahun 2002 sebelum UU P3 10/2004 dan UU P3 berlaku. d. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu ditegaskan bahwa pada saat UU POLRI dibentuk, tidak ada dasar hukum yang mengatur secara spesifik mengenai teknik penyusunan peraturan perundang- undangan, apalagi yang mencakup prinsip-prinsip tersebut. Bahkan, jika mengacu pada UU P3 yang berlaku saat ini, prinsip- prinsip yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut tidak ditemukan sebagai prinsip yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan maupun perumusan materi muatan peraturan perundang- undangan. Dalam UU P3 sendiri, hanya terdapat ketentuan mengenai konsistensi dalam ragam bahasa serta perihal harmonisasi dan sinkronisasi. Namun, ini tidak sama dengan prinsip "koheren" atau "berkorespondensi" yang disebutkan Pemohon. Adapun mengenai pengharmonisasian, pengertiannya dapat dirujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Permenkumham tersebut, pengharmonisasian diartikan sebagai ”proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional”. 105 Dari definisi tersebut bisa dimaknai bahwa proses harmonisasi merupakan proses penyelarasan dan penyesuaian substansi rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya, setara, dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih, pertentangan, atau kekosongan hukum, serta untuk menjamin kepastian hukum. Namun, penting untuk Pemerintah sampaikan bahwa definisi pengharmonisasian ini tidak dapat dijadikan acuan untuk menilai UU POLRI. Hal ini karena pada saat UU POLRI dibentuk, belum terdapat teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baku dan terstandardisasi seperti yang diatur kemudian. Terlebih lagi, substansi UU POLRI tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan antara pasal dengan pasal sudah sesuai, menunjukkan adanya koherensi internal dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menggunakan UU P3 untuk menentukan sesuai atau tidaknya teknik pembentukan peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang yang telah diundangkan lebih dulu (UU Polri) merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak memiliki relevansi. IV. KESIMPULAN Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian II mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan bagian III mengenai Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan Untuk Diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa: 1. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 2. Masa jabatan Kapolri tidak dapat dipersamakan dengan masa jabatan Menteri dalam kabinet Presiden. 3. Tidak terdapat kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri karena hak prerogatif merupakan hak yang melekat pada jabatan Presiden untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang bersifat strategis untuk pelaksanaan tujuan 106 negara sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor: 22/PUU- XIII/2015. 4. Dalil para Pemohon yang menggunakan UU P3 untuk menentukan sesuai atau tidaknya teknik pembentukan peraturan perundang- undangan pada Undang-Undang yang telah diundangkan lebih dulu (UU Polri yang diundangkan pada tahun 2002) merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak memiliki relevansi. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: 107 I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Mungkin ada dokumen, ya, SK Kapolri waktu beliau diangkat pertama dan mungkin kalau ada SK kelanjutan, kalau misalnya memang itu ada SK-nya, tolong di … apa namanya …dilengkapi dari Pemerintah, ya. Termasuk juga yang disampaikan tadi, menyangkut misalnya Da’i Bachtiar, yang ketika Pak SBY, kemudian dia lanjut, apakah juga ada SK anunya, SK … apa … pelantikan awalnya, dan juga SK … tentu SK pelantikan awal ada, dan SK kalau itu misalnya diperpanjang, kalau misalnya diteruskan, ya, istilahnya dilanjutkan, itu juga tentu ada apa … ada SK-nya atau tidak. Nah, kalau ada, tolong kami diberikan, supaya kami bisa melihat perbandingan-perbandingan bagaimana pengaturan atau implementasi dari … apa namanya … Kapolri. yang bukan dari sudut Pemerintah, tadi saya nangkap, bukan …apa namanya … jabatan politik. Itu satu. Jadi tolong ini ada dokumen- dokumen yang bisa melengkapi itu. 2. Bahwa jika memang benar masa … jika masa jabatan Kapolri itu tidak dipersamakan dengan jabatan menteri dalam kabinet Presiden, karena bukan jabatan … apa … bukan bagian dari kabinet. Nah, pertanyaan saya adalah apakah masa jabatan Kapolri itu termasuk jabatan karierkah atau jabatan politikkah? Atau mungkin bukan jabatan karier juga sepenuhnya … bukan karier sepenuhnya, atau juga bukan politik sepenuhnya? Karena kalau jabatan karier sepenuhnya kan berdasarkan pada batas usia pensiun. Tapi karena ini juga ada hak prerogatif Presiden, berarti di sini juga ada unsur jabatan politik. Jadi, sepertinya, ya, bukan juga karier, bukan juga politik. Nah, ini kira-kira seperti apa nih anunya nih ... wujud yang dipahami oleh Pemerintah, ya? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terhadap pertanyaan poin Nomor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., yang pada intinya meminta untuk dilampirkan SK pengangkatan Kepala Kepolisan Republik Indonesia 108 (selanjutnya disebut Kapolri), Pemerintah melampirkan beberapa SK sebagai berikut: a. SK Pengangkatan Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 84/Polri/2001 tanggal 29 November 2001, dengan masa jabatan dari tanggal 29 November 2001 sampai dengan tanggal 7 Juli 2005, dengan periode Presiden Megawati Soekarno Putri, dari tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2004 dan periode Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2009 (vide bukti PK- 1) b. SK Pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 5/Polri/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti PK- 2a) dengan masa jabatan dari tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan sekarang, dengan periode Presiden Joko Widodo dari tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 dan Periode Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 101/Polri/2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Tugas, Wewenang dan Tangggung Jawab Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia . (vide bukti PK- 2b) dari tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan sekarang, Keputusan Presiden tahun 2024 hanya bersifat penegasan karena Jabatan tersebut diemban oleh Pejabat yang sama. 2. Terhadap pertanyaan poin Nomor 2 Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., yang pada intinya meminta penjelasan terkait apakah masa jabatan Kapolri termasuk jabatan karier atau jabatan politik, atau bukan jabatan karier sepenuhnya, atau juga bukan politik sepenuhnya, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa pengisian jabatan dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) pola, yaitu: pengisian jabatan dengan pemilihan (election), pengisian jabatan dengan pengangkatan (appointment) dan pengisian jabatan 109 yang sekaligus mengandung pengangkatan dan pemilihan (vide I Gde Panjta Astawa) b. Bahwa pengisian jabatan Kapolri dilakukan dengan pola pengisian jabatan dengan pengangkatan (appointment), dan dengan mempertimbangkan jenjang kepangkatan dan karier sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1), (5) dan ayat (6) UU POLRI yang berbunyi: (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier Selanjutnya Penjelasan Pasal 11 ayat (6) berbunyi: Ayat (6) Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri. Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian. c. Bahwa jabatan politik terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu political appointee dan elected official. Political appointee diangkat dalam jabatan melalui penunjukan atau penetapan oleh pejabat politik yang dipilih seperti Presiden dan Kepala Daerah, sedangkan Elected official diangkat dalam jabatan melalui proses politik yaitu pemilihan umum. d. Bahwa walaupun Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan unsur jabatan politik, tetapi jabatan Kapolri bukanlah jabatan politik dikarenakan adanya persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) UU POLRI. e. Bahwa persyaratan untuk memberhentikan Kapolri harus dengan persetujuan DPR merupakan bentuk dari mekanisme checks and 110 balances, bukan berarti dengan adanya persetujuan DPR maka jabatan Kapolri dianggap sebagai jabatan politis, tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, selain itu persetujuan DPR juga menunjukkan dan membuktikan bahwa Kapolri merupakan jabatan publik mengingat di dalam jabatan Kapolri yang merupakan pemegang komando secara riil/ langsung terhadap institusi POLRI terkandung kewenangan yang akan membawa dampak/ akibat terhadap kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, hal ini sesuai dengan Paragraf [3.17] Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 yang berbunyi: Menimbang bahwa menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri Negara [vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]. Selain dari kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004 bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan; 111 II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Ini terkait dengan Penjelasan Pasal 11 ayat (2). Pada frasa antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir. Ini barangkali kami perlu juga dilengkapi, ya, terkait dengan risalah pembahasan, kalau ada. Apa sih yang dimaksud dengan frasa ini, ya? Karena frasa berikutnya adalah juga selain atas permintaan sendiri yang berarti mengundurkan diri ini, memasuki usia pensiun. Tapi yang ini nih maksudnya apa atau bagaimana terhadap frasa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir? Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa rumusan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI adalah tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang bermaksud untuk memperjelas ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI yaitu “sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat” dan “dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, dan tidaklah mengandung norma, penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU a quo merupakan contoh dan bukan syarat mutlak yang bersifat limitatif atau memberi pembatasan. 2. Bahwa dalam risalah pembahasan penjelasan Pasal 11 ayat (2) pihak Pemerintah menyatakan: ”kalau membaca rumusan kalimat di dalam Ayat (2) ini memang itu harus dilaksanakan secara bersamaan, jadi tidak mungkin tidak akan adanya kevakuman tapi kalau saat itu di usulkan untuk berhenti maka Pemerintah sekaligus pada saat itu juga mengajukan usul pengangkatannya karena di dalam struktur ini yang perlu persetujuannya itu adalah Kapolri yang lain-lainkan tidak memerlukan persetujuan, karena itu tidak mungkin Pemerintah mengganti Kapolri tanpa sekaligus mengajukan usul pengangkatan terhadap Kapolri yang baru, jadi untuk mencegah kevakuman itu maka dirumuskan sedemikian rupa sehingga dua tindakan itu dilakukan sekaligus dan bersamaan sebenarnya di dalam penjelasan Pasal 11 ini dikatakan persetujuan DPR RI terhadap pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan DPR usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah antara lain masa 112 jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir atas permintaan sendiri memasuki usia pensiun berhalangan tetap dijatuhi pidana dan seterusnya bila Dewan menolak pemberhentian Kapolri maka Presiden menarik kembali usulannya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan untuk pemberhentian Kapolri untuk pada masa persidangan berikutnya. Jadi memang jiwa yang dikandung oleh pasal ini ayat ini sebenarnya adalah membawa kedua tindakan itu akan dilaksanakan secara bersamaan dan di sini juga ada usul DPR persetujuan DPR itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan DPR juga, jadi kalau misalnya terjadi suatu saat nanti bahwa hanya pemberhentian tidak ada pengangkatan tapi DPR juga bisa menolak itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Dewan sendiri. Kemudian dari F.PPP (Drs. H.A. Chozin Chumaidy) menyatakan : Saya tertarik dengan Pak Agun dan jawaban Pak Menteri dari jawaban tadi Pak Menteri menyatakan bahwa penjelasan pasal itu permintaan itu atas permintaan sendiri bisa juga memasuki masa Pensiun sehingga dengan demikian diusulkan untuk diberhentikan mungkin enggak Pak Menteri disaat Presiden itu mengajukan pemberhentian untuk mengajukan pengangkatan Kapolri yang baru itu belum menemukan semacam satu calonnya yang pas yang sesuai dengan masukan-masukan dari Komisi Kepolisian Nasional sehingga karena ini memang sudah pensiun dan apalagi permintaan sendiri itu harus diajukan pemberhentiannya tapi untuk pengangkatan Kapolri yang baru belum bisa mungkin enggak itu terjadi kalau itu terjadi, nah dimana kita mengatur pasalnya itu. III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo S.H., M.H. Mungkin kami bisa dijelaskan juga kenapa untuk Kapolri, jaksa … Kapolri dan Panglima itu harus perlu persetujuan DPR, sementara Jaksa Agung tidak? Jaksa Agung kan juga ada wilayah-wilayah penegakan hukum yang memang harus mandiri juga di sana, sehingga bisa jadi reasoning-nya seharusnya ada representasi perwakilan rakyat, supaya tidak kemudian Jaksa Agung bisa menjadi kepanjangan tangan an sich dari Presiden. Mohon kami dijelaskan. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015, Mahkamah telah tegas menyatakan bahwa adanya persetujuan dari DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan bentuk checks and balances, yaitu dalam pertimbangan 113 hukum Paragraf [3.17] dan Paragraf [3.18] yang berbunyi sebagai berikut: Paragraf [3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri Negara [vide Pasal 17 at (2) UUD 1945]. Selain dari kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh- sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004 bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan; Paragraf [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah adanya persetujuan dari DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 2. Prinsip checks and balances alasan paling fundamental. TNI dan Polri adalah institusi negara yang memegang monopoli penggunaan kekerasan yang sah (monopoly on the legitimate use of force). Kekuatan ini sangat besar dan rentan disalahgunakan jika berada di bawah kendali mutlak satu cabang kekuasaan saja (eksekutif/Presiden). 3. Dengan melibatkan DPR (legislatif), kekuasaan Presiden untuk menunjuk pimpinan tertinggi angkatan bersenjata dan kepolisian diimbangi. DPR berfungsi sebagai penyeimbang untuk memastikan 114 calon yang diajukan Presiden benar-benar memenuhi kualifikasi, memiliki integritas, dan tidak memiliki agenda tersembunyi yang dapat membahayakan demokrasi atau negara. 4. Lebih lanjut, dalam negara demokrasi, kekuasaan militer dan kepolisian harus tunduk pada otoritas sipil yang dipilih secara demokratis. Keterlibatan DPR, sebagai representasi rakyat, adalah penegasan dari prinsip supremasi sipil atas militer. 5. Selain itu pengangkatan pimpinan institusi yang krusial bagi keamanan dan ketertiban nasional membutuhkan legitimasi yang kuat, tidak hanya dari Presiden tetapi juga dari rakyat yang diwakili oleh DPR. Melalui proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di DPR, publik dapat ikut menilai visi, misi, dan komitmen calon Kapolri/Panglima TNI. DPR menjadi medium bagi kepentingan publik untuk memastikan bahwa pemimpin keamanan negara sejalan dengan harapan masyarakat luas, seperti penegakan hukum yang adil (untuk Kapolri) dan pertahanan negara yang profesional (untuk Panglima TNI). 6. Dengan demikian keterlibatan DPR bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah mekanisme fundamental dalam sistem ketatanegaraan demokrasi Indonesia dengan beberapa alasan strategis yaitu: a. Implementasi Prinsip Checks and Balances; b. Menegakkan Supremasi Sipil atas Militer; dan c. Legitimasi Demokratis dan Representasi Publik. 7. Kemudian mengenai jabatan Jaksa Agung, Mahkamah Konstitusi telah memutus Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tantang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004) yang berbunyi yaitu : Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; d. berakhir masa jabatannya; 115 e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Dalam amar Putusannya, Mahkamah memutus: Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”; 8. Bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 11/2021), ketentuan Pasal 22 ayat (1) berbunyi: Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakitjasmani atau rohani secara terus-meneruls; d. berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sarna masa jabatan anggota kabinet; e. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan; f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau h. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Bahwa syarat-syarat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UU 11/2021 tidak mengatur adanya syarat usia pensiun, dan Jaksa Agung diberhentikan karena berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama- sarna masa jabatan anggota kabinet. 116 9. Bahwa jabatan Jaksa Agung bukanlah jabatan karier dan tidak mensyaratkan adanya usia pensiun, sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU 11/2021 yang berbunyi: Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berijazah paling rendah sarjana hukum; e. sehat jasmani dan rohani; dan f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-2b yang tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 84/Polri/2001 tanggal 29 November 2001; 2. Bukti P-2a : Fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 5/Polri/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Bukti P-2b : Fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 101/Polri/2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Tugas, Wewenang dan Tangggung Jawab Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli atas nama Prof. Dr. Bayu Dwi Abggono, S.H., M.H., dan Dr. Oce Madril, S.H., M.H., yang keterangannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 6 Agustus 2025, yang masing- masing pada pokoknya sebagai berikut. 1. Keterangan Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Sehubungan dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) kepada Mahkamah Konstitusi, perkenankan ahli menyampaikan keterangan atas perkara ini. Bahwa mencermati permohon, dalam perkara in casu pemohon pada pokoknya menyoal batas masa jabatan Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU 2/2002. 117 Untuk itu, maka keterangan ahli ini dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu: 1. Tertib Norma Perundang-undangan terhadap Isu Masa Jabatan Kapolri 2. Prerogatif Presiden dan Politik Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri 3. Tentang Kapolri Sebagai Jabatan Karir Profesional 4. Tentang kehendak legislatif terkait masa jabatan Kapolri dan teraknir, uraian keterangan ini akan dipungkasi dengan penutup yang berisikan simpulan pada masing-masing bahasan. Bahwa berikut adalah uraian sebagaimana dimaksudkan. Selanjutnya dalam keterangan ini: UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tap VI/MPR/2000 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tap VII/MPR/2000 : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU 2/2002 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU 34/2004 : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. UU 12/2011 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU 3/2025 : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. UU 16/2004 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU 11/2021 : Undang-Undang Nomor 11/2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. UU Ciptaker : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Bahwa berikut adalah uraian sebagaimana dimaksudkan: 1. Tertib Norma Perundang-undangan terhadap Isu Masa Jabatan Kapolri 118 Bahwa ketentuan dalam Pasal 30 UUD 1945 menyebutkan bahwa susunan dan kedudukan Kepolisian ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 menyatakan: Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Bahwa mengacu pada norma tersebut di atas, maka norma pengangkatan dan penghentian Kapolri merupakan regulasi yang bersifat organik perintah dari perubahan kedua UUD 1945. Bahwa selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) Tap VII/MPR/2000 pokoknya menyatakan bahwa pengangkatan dan pemilihan Kapolri adalah dilakukan melalui pengusulan dari Presiden dengan persetujuan DPR. Bahwa ketentuan tersebut kemudian diatur dalam Pasal 11 UU 2/2002. Bahwa spirit yang sama kembali ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XIII/2015, dimana pokoknya menyatakan perihal hak prerogatif presiden dalam koridor check and balances dengan persetujuan DPR untuk pemilihan Kapolri dan Panglima TNI. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 telah memuat norma yang pada pokoknya mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagai tindakan Presiden dan DPR. Dinyatakan sebagai berikut: Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Selanjutnya dalam bagian penjelasan Pasal 11 ayat (2) dikatakan (cetak tebal dari ahli): Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya 119 Bahwa dari ketentuan di atas terdapat 3 (tiga) implikasi, yaitu: Pertama, bahwa telah terdapat kejelasan norma tentang batasan masa jabatan Kapolri. Frasa “antara lain” sebagaimana tertera dalam penjelasan menunjukkan sifat definisi yang terbuka (inter alia) yang sekaligus menegaskan ruang prerogatif/kehendak yang dimiliki oleh Presiden apabila menginginkan melakukan pergantian Kapolri dengan mengusulkannya kepada DPR. Apabila usul Presiden disetujui oleh DPR, maka berakhirlah masa jabatan Kapolri. Norma ini telah terang benderang sehingga kepadanya tidak perlu ditafsirkan lebih lanjut (Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio). Kedua, bahwa ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) beserta penjelasannya tidak menyisakan kekosongan hukum. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 merupakan turunan dari Pasal 7 Tap VII/MPR/2000 sesuai dengan tertib hierarki norma. Kedudukan norma tersebut juga telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XIII/2015 (Pengujian terhadap UU 2/2002, UU 3/2002, UU 34/2004) yang menyatakan hak prerogatif dalam koridor check and balances dan good governance melalui persetujuan DPR. Bahwa rumpun jabatan Kapolri dalam Pasal 30 UUD 1945 bersama dengan Panglima TNI merupakan jabatan karir profesional dan berbeda dengan Menteri maupun Jaksa Agung. Ketiga, kontur penjelasan dalam Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 tidaklah mengandung norma. Bahwa ketentuan norma telah diatur dalam batang tubuh, yaitu Pasal 11 UU 2/2002, sehingga penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 hanya sekedar memberikan tafsir resmi melalui perumpaan atau percontohan situasi, tidak berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan/tidak dilakukan atau dilarang/tidak dilarang, bukan sebagai perintah, larangan, perkenan, menguasakan, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu (vide Putusan MK No. 3/PUU-XIII/2015 hlm. 88 terkait pengujian UU 22/2009). Hal ini dapat dibuktikan melalui keberadaan frasa “antara lain” dalam penjelasan a quo. Karena, apapun situasinya, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tetaplah memerlukan tindakan aktif Presiden berupa pengusulan yang diikuti dengan persetujuan DPR yang telah diatur melalui norma dalam batang tubuh baik itu dalam Pasal 11 ayat (2) dalam ayat lain di pasal yang sama. Bahwa meskipun pembentukan UU 2/2002 dilakukan sebelum adanya UU 12/2011 maupun UU 10/2004, namun penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 120 adalah sesuai dalam koridor kaidah-kaidah pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hari ini. Perihal kaidah penjelasan telah diatur dalam Lampiran II UU 12/2011 (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 12/2011): Angka 176 menyebutkan: penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Angka 177 menyebutkan: Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Angka 178 menyebutkan: Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Bahwa kaidah tentang penjelasan juga telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 hlm. 88 (Pengujian Penjelasan Ps. 47 ayat (2) huruf e bagian c UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penentuan alat berat), yang menyatakan sebagai berikut: […] Mahkamah berpendapat bahwa pada dasarnya norma hukum adalah sebuah rumusan yang berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, dilarang atau tidak dilarang, yang tindakan demikian memiliki konsekuensi hukum. Dengan kata lain, suatu rumusan disebut norma hukum ketika rumusan tersebut berisi perintah, larangan, perkenan, menguasakan, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu, yang pemenuhannya dipaksakan oleh suatu sanksi hukum tertentu; Berdasarkan pengertian demikian, rumusan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ yang selengkapnya menyatakan, "Yang dimaksud dengan "kendaraan khusus" adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas 121 (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta" bukan merupakan norma hukum karena tidak berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan/tidak dilakukan atau dilarang/tidak dilarang. Susunan kalimat Penjelasan a quo, menurut Mahkamah, tidak dapat dimaknai sebagai perintah, larangan, perkenan, menguasakan, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu, bahkan dari perspektif tata bahasa susunan kalimat a quo hanya berisi keterangan tanpa disertai subjek, predikat, maupun objek. Bahwa selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-XXI/2023 hlm. 45 (Pengujian penjelasan Ps. 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tentang Pemilu terkait ketentuan lokasi kampanye) menyatakan sebagai berikut: […] Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. […] Bahwa dengan mengacu pada kaidah dari preseden tersebut di atas, kedudukan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 adalah tidak mengandung muatan norma, melainkan hanya merupakan keterangan yang berisikan tafsir resmi. Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 beserta dengan penjelasannya tidaklah berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan ketentuan ayat lain dalam Pasal yang sama, maupun dengan Pasal yang lain melalui percontohan. Sebagaimana telah disinggung: masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir (Ps. 11 UU 2/2002), atas permintaan sendiri (apabila mengundurkan diri atau terkait Ps. 28 UU 2/2002), memasuki usia pensiun (Ps. 30 UU 2/2002), berhalangan tetap (Ps. 21 huruf f UU 2/2002), dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Ps. 21 huruf g UU 2/2002). Bahwa selain daripada itu, hal tersebut juga dikuatkan dengan kedudukan frasa “antara lain” yang menyiratkan daftar yang bersifat terbuka dalam UU 2/2002. Frasa “antara lain” adalah ruang diskresi bagi Presiden selaku atasan untuk mengusulkan atau tidak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Ruang diskresi tersebut bersifat subyektif sesuai dengan kebijaksanaan Presiden selaku atasan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Kapolri. Ketika Presiden menggunakan diskresinya untuk mengusulkan pemberhentian 122 Kapolri dan mendapat persetujuan DPR, maka itulah titik awal dan berakhirnya masa jabatan Kapolri. Bahwa frasa “antara lain” dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 adalah merupakan suatu percontohan. Dan bahwa frasa tersebut mengikuti frasa “alasan yang sah”, yang merujuk pada pasal-pasal lain dalam UU 2/2002. Sebagai permisalan/contoh, apabila seorang Kapolri ketika tengah menjabat kemudian menerima kewarganegaraan negara lain, maka yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 2/2002 sehingga merupakan alasan yang sah bagi Presiden untuk mengusulkan pemberhentian Kapolri untuk dimintakan persetujuan DPR. Permisalan/contoh lain, apabila menurut penilaian Presiden diperlukan pergantian Kapolri untuk kepentingan pembinaan kepolisian, maka alasan sahnya adalah Pasal 9 ayat (2) huruf b UU 2/2002 bagi Presiden untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri untuk meminta persetujuan DPR. Bahwa selain itu, UU 2/2002 secara konsisten menggunakan frasa “antara lain” sebagai klausul terbuka yang merupakan percontohan, dijabarkan dalam Tabel 1 sebagai berikut (cetak tebal dari ahli): Pasal/Batang Tubuh Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf h […] Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan pskiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Pasal 15 ayat (1) huruf c Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. […] Pasal 15 ayat (1) huruf d Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf d Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 123 kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarkan kepada umum Pasal 15 ayat (2) huruf h Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkotika, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia. Pasal 15 ayat (2) huruf j […] Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol). […] Bahwa frasa “antara lain” sebagai suatu opsi yang terbuka juga dapat ditemukan dalam undang-undang lain, yaitu diantaranya sebagai berikut: UU dan Pasal Penjelasan UU 34/2004 Ps. 2 huruf a […] Rakyat yang menjadi dasar terbentuknya TNI pada saat itu adalah bekas prajurit Hindia Belanda dan Jepang, antara lain Heiho, Kaigun Heiho, dan PETA serta yang berasal dari rakyat, yaitu Barisan Pemuda, Hisbullah, Sabililah, dan Pelopor, di samping laskar- laskar dan tentara pelajar yang tersebar di daerah- daerah lain, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh latihan militer, yang keseluruhannya terhimpun dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). […] UU 34/2004 Ps. 15 angka 9 Yang dimaksud dengan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara, antara lain perencanaan untuk: a. memberikan kemampuan melalui pendidikan dan latihan agar dapat melaksanakan tugas pertahanan negara. b. mengintegrasikan kekuatan pengganda yang berasal dari komponen cadangan dan komponen pendukung ke dalam organisasi kekuatan pertahanan negara. c. membina serta memelihara kemampuan komponen cadangan dan komponen pendukung secara 124 bertingkat dan berlanjut guna menjamin kesiapsiagaan. d. menggunakan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk menghadapi ancaman UU 34/2004 Ps. 38 ayat (1) Yang dimaksud dengan Kode Etik Prajurit antara lain Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI, sedangkan Kode Etik Perwira adalah Budhi Bhakti Wira Utama. UU 34/2004 Ps. 40 ayat (1) Yang dimaksud dengan pakaian seragam adalah pakaian dinas TNI. Yang dimaksud dengan atribut adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh prajurit antara lain tanda pangkat, tanda jasa, tanda satuan, dan tanda kecakapan. [...] UU 3/ 2025 Ps. 7 Ayat (2) huruf b angka 9 Yang dimaksud dengan "membantu tugas pemerintahan di daerah" adalah membantu pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal. UU 3/ 2025 Ps. 7 Ayat (1) […] Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, antara lain: . agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan Wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara, antara lain: . […] . Ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden; UU 11/2021 Penjelasan Umum angka 4 4. Pengaturan fungsi aduocaat generaal bagi Jaksa Agung. Pada dasarnya, Jaksa Agung memiliki kewenangan aduocaat generaal, antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung, yaitu Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum 125 dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi. UU 11/2021 Ps. 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah keadaan yang harus dipertimbangkan perlunya percepatan layanan hukum kepada masyarakat dalam pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri, antara lain: a. wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang luas; b. kondisi geografis dan demografis; dan/atau c. intensitas layanan tugas yang tinggi. Bahwa selain daripada itu, dalam preseden Putusan Mahkamah Konstitusi 06/PUU-IV/2006 (Pengujian UU KKR) hlm. 131 juga menggunakan frasa “antara lain” dalam pilihan kebijakan yang sifatnya terbuka (garis bawah dari ahli): […] Dengan dinyatakannya UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum. Bahwa selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 64/PUU-IX/2011 hlm. 66 (Pengujian UU 6/2011 tentang Keimigrasian) menyatakan (cetak tebal dari ahli): […] Pencegahan dilakukan harus melalui proses hukum yang sah berlaku (due process of law). Atas dasar itulah, negara dapat melakukan pembatasan dengan cara mengurangi kebebasan seseorang untuk bepergian ke negara lain, antara lain dengan alasan dalam rangka kepentingan penyidikan suatu perkara pidana agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan lancar tanpa halangan. […] Bahwa selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 54/PUU-XXII/2024 (Pengujian terhadap UU Pilkada terkait masa jeda calon mantan terpidana) hlm. 54 menyatakan (cetak tebal dari ahli): […] Pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah merupakan bagian dari aktualisasi nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice). […] Bahwa Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 bukan merupakan norma hukum karena tidak berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan/tidak dilakukan atau dilarang/tidak dilarang, bukan merupakan perintah, larangan, 126 perkenan, menguasakan, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu. Penjelasan a quo merupakan uraian terhadap kata, frasa, kalimat yang disertai dengan contoh sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Dengan kata lain, tidak terdapat masalah ketidakpastian hukum dalam Pasal a quo beserta penjelasannya. 2. Prerogatif Presiden dan Politik Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri Bahwa Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki hak-hak prerogatif dalam melakukan sejumlah tindakan, termasuk dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat yang dibutuhkan. Dalam perkara in casu ruang prerogatif tersebut terdapat pada koridor Presiden untuk mengusulkan atau tidak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR. Bahwa politik hukum pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan Panglima secara historis adalah buah dari Reformasi. Pada masa itu terjadi pemisahan TNI dan Polri dan penegasan bahwa TNI dan Polri merupakan alat negara (Tap VI/MPR/2000). Selanjutnya, karena pentingnya posisi TNI dan Polri, dalam pengangkatan dan pemberhentian Panglima atau Kapolri dilakukan dengan persetujuan DPR (Tap VII/MPR/2000). Kedua Tap MPR itu berada dalam momentum sejarah yang bersamaan dengan perubahan kedua UUD 1945 yang menghasilkan formulasi Pasal 30 UUD 1945. Bahwa dengan demikian secara politik hukum terdapat perbedaan hak prerogatif Presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kapolri (yang membutuhkan persetujuan DPR), dan pengangkatan dan pemberhentian Menteri dan Jaksa Agung (yang tidak membutuhkan persetujuan DPR). Bahwa terkait dengan ruang prerogatif Presiden dalam meminta persetujuan DPR untuk pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan Panglima, telah ditegaskan kembali dalam Putusan MK No 22/PUU-XIII/2015 hlm. 73-4 (Pengujian UU 2/2002, UU 3/2002, dan UU 34/2004 terkait Jabatan Panglima dan Kapolri) yang menyatakan sebagai berikut: […] salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri-menteri Negara [vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]. Selain dari kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa 127 hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU 2/2002, 3/2002 dan UU 34/2004 bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 […] Bahwa pada prinsipnya pembatasan masa jabatan diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap sifat wewenang, yaitu selalu terikat pada suatu masa tertentu. Terhadap masalah ini, telah terdapat preseden Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 49/PUU-VIII/2010 (Pengujian UU 16/2004 terkait masa jabatan Jaksa Agung), dengan kutipan sebagai berikut (cetak tebal dari ahli): [3.31] Menimbang bahwa untuk menentukan masa tugas pejabat negara sebagai pejabat publik harus ada kejelasan kapan mulai diangkat dan kapan saat berakhirnya masa tugas bagi yang bersangkutan agar ada jaminan kepastian hukum sesuai dengan kehendak konstitusi. Menurut Mahkamah, sekurang-kurangnya ada empat alternatif untuk menentukan kapan mulai diangkat dan saat berhentinya pejabat negara menduduki jabatannya in casu Jaksa Agung, yaitu, pertama, berdasar periodisasi Kabinet dan/atau periode masa jabatan Presiden yang mengangkatnya; kedua, berdasar periode (masa waktu tertentu) yang fixed tanpa dikaitkan dengan jabatan politik di kabinet; ketiga, berdasarkan usia atau batas umur pensiun dan; keempat, berdasarkan diskresi Presiden/pejabat yang mengangkatnya. Oleh karena ternyata tidak ada satu pun dari alternatif tersebut yang secara tegas dianut dalam Undang-Undang a quo, maka menurut Mahkamah, ketentuan “karena berakhir masa jabatannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 itu memang menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah berpendapat pula bahwa karena ketidakpastian hukum itu bertentangan dengan konstitusi maka seharusnya pembentuk Undang- Undang segera melakukan legislative review untuk memberi kepastian dengan memilih salah satu dari alternatif-alternatif tersebut. [...] Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, dapat disarikan 2 (dua) pokok kaidah. Pertama: tentang pilihan menentukan bermula dan berakhirnya masa jabatan, dan Kedua: bahwa penentuan tersebut merupakan kewenangan dari legislatif. Fakta tersebut di atas menyiratkan bahwa mekanisme pembatasan masa jabatan merupakan ranah kebijakan legislatif, atau open legal policy untuk memilih opsi mana yang akan diterapkan. Bahwa UU 2/2002 dan 34/2004 yang merupakan hasil dari reformasi dan pengejawantahan dari amandemen kedua 128 UUD 1945 dan lebih spesifik lagi: Tap VI/MPR/2000 dan Tap VII/MPR/2000, telah menentukan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan TNI dengan hak prerogatif Presiden yang berbeda dibandingkan dengan pengangkatan dan pemberhentian Menteri maupun Jaksa Agung. Bahwa Pasal 11 UU 2/2002 pada pokoknya mengatur tentang jabatan Kapolri yang pengangkatan dan pemberhentiannya memerlukan usulan Presiden dengan persetujuan DPR disertai dengan alasannya. Bagian penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 kemudian memberikan percontohan, yaitu “antara lain”: masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir (Ps. 11 UU 2/2002), atas permintaan sendiri (apabila mengundurkan diri atau terkait Ps. 28 UU 2/2002), memasuki usia pensiun (Ps. 30 UU 2/2002), berhalangan tetap (Ps. 21 huruf f UU 2/2002), dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Ps. 21 huruf g UU 2/2002). Jadi konstruksi penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 tidaklah mengikat sebagai norma melainkan memberikan tafsir resmi hubungan dengan pasal-pasal yang lain. Bahwa dengan demikian, konstruksi Pasal 11 UU 2/2002 juga telah menegaskan model pembatasan apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Melihat pada konstruksinya, Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) yang merupakan turunan dari Pasal 7 ayat (3) Tap VII/MPR/2000 berpatokan pada ada tidaknya pengusulan Presiden untuk meminta persetujuan DPR. Dengan kata lain, Pasal 11 UU 2/2002 memerlukan suatu tindakan aktif berupa pengusulan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Jadi jabatan Kapolri adalah jabatan karir profesional yang masa jabatannya berlangsung hingga masa pensiun, atau sebelum memasuki masa pensiun tergantung dari kebijakan Presiden dengan persetujuan DPR. 3. Tentang Kapolri Sebagai Jabatan Karir Profesional Bahwa ketentuan tentang kepolisian termasuk dalam rumpun sebagaimana diatur dalam BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 UUD 1945. Bahwa perihal kepolisian termasuk susunan dan kedudukannya adalah merupakan regulasi yang bersifat organik yang diperintahkan langsung oleh UUD 1945. Yaitu sebagai berikut: Pasal 30 ayat (2) UUD 1945: Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 129 Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (5) UUD 1945: Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Bahwa karena urusannya yang berhubungan dengan keamanan tersebut, maka Kapolri bukanlah kelompok jabatan penunjukan politik, melainkan jabatan profesional dengan keahlian khusus sehingga hanya dapat dipilih dari perwira tinggi aktif, dan organisasinya merupakan alat negara. Hal yang sama juga berlaku untuk urusan pertahanan, yaitu TNI. Bahwa baik Kapolri maupun Panglima diatur dalam Tap VII/MPR/2000 masing-masing dalam Pasal 7 dan Pasal 3 Tap a quo. Maka dapat dipahami konstruksi dalam Pasal 11 UU 2/2002 dan Pasal 13 UU 34/2004 bahwa Kapolri dan Panglima adalah merupakan subordinat Presiden untuk urusan keamanan dan pertahanan, namun posisinya adalah profesional yang pengangkatan dan pemberhentiannya hasil dari tindakan yang melibatkan Presiden (pengusulan) bersama DPR (persetujuan) yang merupakan norma turunan dari Tap MPR. Bahwa selain daripada itu, Kapolri memiliki kedudukan penting sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 UU 2/2002 dalam hal keamanan. Sebagai perbandingan, hal demikian juga berlaku untuk Panglima sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam Pasal 15 UU 34/2004 dalam hal pertahanan. Sehingga dapat dipahami dicantumkannya syarat menjadi Kapolri dan Panglima adalah bahwa yang bersangkutan merupakan perwira tinggi baik itu dari Polri (Pasal 11 ayat (6) UU 2/2002) maupun dari TNI (Pasal 13 ayat (4) UU 34/2004). Dengan kata lain, Kapolri dan Panglima merupakan jabatan karier profesional yang masa jabatannya tidak ditentukan secara periodik dan tidak berakhir bersama dengan masa jabatan Presiden yang mengangkatnya. Bahwa dalam jawaban Pemerintah terhadap DIM RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2001 130 (https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20210323-093812-8775.pdf) hlm. 52, terhadap usulan PDKB untuk menambahkan frasa “setingkat dengan menteri” menyatakan (cetak tebal ahli): Pemerintah kurang sependapat dengan penambahan kata “setingkat dengan menteri” akan membawa dampak yang kurang mendukung independensi Polri. Artinya Kapolri statusnya dapat dipersamakan dengan Menteri sebagai jabatan Politis. Padahal Kapolri adalah jabatan profesional yang dipilih dari Perwira Tinggi Polri aktif. Namun demikian kami setuju dibahas oleh Pansus. Bahwa hal demikian menjadi jelaslah perbedaan Kapolri maupun Panglima dengan posisi jabatan lain seperti Menteri (Pasal 17 UUD 1945, UU 34/2008) dan Jaksa Agung (UU 11/2021). Menteri dan Jaksa Agung merupakan political appointees yang tidak terdapat syarat karir, dan pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan tindakan prerogatif Presiden murni tanpa perlu melibatkan DPR. Karena Menteri dan Jaksa Agung dalam seleksinya murni merupakan hasil tindakan Presiden (tanpa memerlukan persetujuan DPR) maka masa jabatannya mengikuti masa jabatan Presiden yang mengangkatnya. Sedangkan pada Kapolri dan Panglima masa jabatannya tidak mengikuti masa jabatan Presiden yang mengangkatnya. Bahwa untuk semakin menjelaskan maka diuraikan dalam Tabel 2 sebagai berikut: Jenis Jabatan Regulasi Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Masa Jabatan Karier Kapolri Ps. 7 ayat (3) TAP VII/MPR/2000. UU 2/ 2022, Ps. 11 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR, yang merupakan Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier Usul pengangkatan dan pemberhentian diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan Alasannya. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Panglima TNI Ps. 3 ayat (3) Tap VII/MPR/2000. Diangkat dan diberhentikan Presiden setelah mendapat persetujuan DPR, yang dapat dijabat secara bergantian oleh Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi 131 Jenis Jabatan Regulasi Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Masa Jabatan UU 34/ 2004 dan Perubahannya UU 3/ 2025 Ps. 13 dan Pasal 53 Perwira Tinggi aktif dari tiap- tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. TNI dengan persetujuan DPR. Non Karier Menteri UUD 1945 Ps. 17; UU 39/ 2008, Ps. 22 dan 24, UU 39/2008. Diangkat dan diberhentikan Presiden, yang dijabat oleh WNI yang memenuhi persyaratan. Berhenti atau diberhentikan Presiden, Berakhir bersamaan dengan masa jabatan Presiden yang mengangkatnya. Jaksa Agung UU 16/ 2004 dan perubahannya UU 11/ 2021, Ps. 19, 20, dan 22. Diangkat dan diberhentikan Presiden, yang dijabat oleh WNI yang memenuhi persyaratan Berhenti atau diberhentikan Presiden, termasuk ketika berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sarna masa jabatan anggota kabinet. Lembaga Independ en (cont: KPU, Bawaslu, Komnas HAM, KPK) UU 39/1999 (Komnas HAM), UU 7/2017 (KPU & Bawaslu), UU 30/2002 dan perubahannya terakhir UU 19/2019 (KPK) Presiden menyampaikan nama-nama calon untuk dipilih oleh DPR. Pemberhentian dengan hormat apabila telah habis masa periode jabatan. Dengan tidak hormat yaitu apabila melakukan pelanggaran kode etik atau tindak pidana. Berdasarkan periodisasi waktu masa jabatan (fixed term), tidak mengikuti masa jabatan presiden yang mengangkatnya. Bahwa dengan demikian tidak terdapat kekosongan hukum mengenai batas masa jabatan Kapolri maupun Panglima sebagai jabatan dalam satu rumpun yang sudah semestinya diperlakukan sama, dan Kapolri serta Panglima harus diperlakukan berbeda dari jenis jabatan yang berbeda rumpun (seperti Menteri dan Jaksa Agung). Bahwa jabatan Kapolri adalah jabatan karir profesional yang masa jabatannya berlangsung hingga masa pensiun, atau sebelum memasuki masa pensiun tergantung dari kebijakan Presiden dengan persetujuan DPR. 4. Tentang kehendak legislatif terkait masa jabatan Kapolri Bahwa berkaca dari pengalaman uji materi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-VIII/2010, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pada dasarnya penentuan masa jabatan Jaksa Agung adalah ranah kewenangan dari pembentuk undang-undang (open legal policy). Bahwa pasca dibacakannya putusan a quo, legislatif kemudian menerbitkan UU 11/2021 yang merupakan perubahan terhadap UU 16/2004, di mana salah satu poin perubahan tersebut adalah adopsi atas Putusan 49/PUU-VIII/2010 untuk masa jabatan Jaksa Agung sehingga masa jabatannya berakhir bersamaan 132 dengan masa kabinet dari Presiden yang mengangkatnya. Artinya telah dilakukan legislative review terhadap UU 15/2004 dan pembuat undang-undang menghendaki untuk mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan Jaksa Agung. Bahwa preseden tentang masa jabatan Jaksa Agung adalah berbeda dari perkara in casu untuk masa jabatan Kapolri. Letak perbedaannya terdapat pada kontur jabatan yang berbeda (dalam Tabel 2), juga karena dalam Pasal 11 UU 2/2002 telah mengatur bahwa Kapolri merupakan jabatan karir profesional yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa pensiun atau dapat diberhentikan sebelum masa pensiun sesuai keputusan Presiden. Bahwa selanjutnya, UU 2/2002 dilakukan perubahan melalui UU Ciptaker, yang tidak memuat perubahan norma terhadap masa jabatan Kapolri. Artinya telah dilakukan legislative review terhadap UU 2/2002 dan pembuat undang-undang menghendaki untuk mempertahankan masa jabatan Kapolri dalam UU a quo. Bahwa mengacu pada Arsip Legislasi DPR perihal RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20210323-093812-8775.pdf) menunjukkan bahwa para pembentuk undang-undang memang menghendaki pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah melalui usulan Presiden dengan persetujuan DPR sesuai dengan Tap VII/MPR/2000. Bahwa untuk semakin menguatkan, dalam dokumen Draft Tahun 2024 RUU Perubahan UU 2/2002, (https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240722-080336- 8005.pdf) juga tidak mencantumkan perubahan terhadap isi penjelasan Pasal 11 ayat (2). Melalui rangkaian peristiwa tersebut di atas maka pembentuk undang-undang secara konsisten memang menghendaki Kapolri sebagai jabatan karir profesional yang pengangkatan dan pemberhentiannya diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, pertahanan dan keamanan dimasukkan dalam satu bab dan pasal yang sama dalam Pasal 30 UUD 1945 dan dalam Tap VII/MPR/2000. Bahwa untuk itu, Pasal 13 UU 34/2004 telah mengatur tentang pemilihan Panglima sebagai jabatan karir yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa pensiun kecuali apabila Presiden dengan persetujuan DPR menentukan lain (pemberhentian sebelum masa pensiun). Bahwa selanjutnya, legislatif menerbitkan UU 3/2025 yang merupakan perubahan terhadap UU 133 34/2004, namun tidak mengubah ketentuan perihal masa jabatan Panglima. Artinya telah dilakukan legislative review terhadap UU 34/2004 dan pembuat undang-undang menghendaki untuk mempertahankan masa jabatan Panglima dalam UU a quo. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka masa jabatan Kapolri dan Panglima adalah sesuai masa pensiun, atau sebelum memasuki masa pensiun tergantung dari kebijakan Presiden dengan persetujuan DPR. Masa jabatan Kapolri dan Panglima berakhir apabila Presiden mengusulkan dan mendapatkan persetujuan dari DPR. Dengan kata lain, pembentuk undang- undang telah menghendaki bahwa masa jabatan Kapolri dan Panglima tidak berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang mengangkatnya. Konsekuensinya, apabila seandainya masa jabatan Kapolri dilakukan perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, maka justru akan menciptakan perbedaan/disparitas dengan jabatan serumpun yaitu Panglima. Penutup Bahwa berdasarkan uraian dalam bagian-bagian yang ahli telah sampaikan di atas maka sebagai penutup disimpulkan sebagai berikut: Pertama, bahwa pokoknya Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 telah jelas, berkepastian hukum, dan penjelasannya telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 tidak memuat norma. Kedudukan penjelasan a quo hanyalah berisikan keterangan yang disertai dengan percontohan situasi pemberhentian Kapolri melalui frasa “antara lain” : masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir (Ps. 11 UU 2/2002), atas permintaan sendiri (apabila mengundurkan diri atau terkait Ps. 28 UU 2/2002), memasuki usia pensiun (Ps. 30 UU 2/2002), berhalangan tetap (Ps. 21 huruf f UU 2/2002), dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Ps. 21 huruf g UU 2/2002). Bahwa frasa “antara lain” tersebut didahului oleh frasa “alasan yang sah”, yang berarti di luar daripada yang dicontohkan sepanjang berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam batang tubuh UU 2/2002. Adanya frasa “alasan yang sah” dan “antara lain” menunjukkan bahwa penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 bukan merupakan norma hukum karena tidak berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan/tidak 134 dilakukan atau dilarang/tidak dilarang, bukan merupakan perintah, larangan, perkenan, menguasakan, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu. Penjelasan a quo merupakan uraian terhadap kata, frasa, kalimat yang disertai dengan contoh sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, sehingga tidak terdapat ketidakpastian hukum. Kedua, bahwa dari segi politik hukumnya, ketentuan Pasal 30 UUD 1945 haruslah dibaca bersama-sama dengan Tap VI/MPR/2000 dan Tap VII/MPR/2000 yang berlangsung ketika Indonesia mengalami masa Reformasi. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut dari regulasi tersebut diatur dalam UU 2/2002. Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Tap VII/MPR/2000 kemudian diatur dalam Pasal 11 UU 2/2002, yaitu dengan ruang prerogatif Presiden untuk mengusulkan dan meminta persetujuan DPR. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri memerlukan tindakan aktif Presiden untuk mengusulkan dan meminta persetujuan kepada DPR. Jadi jabatan Kapolri adalah jabatan karir profesional yang masa jabatannya berlangsung hingga masa pensiun, atau sebelum memasuki masa pensiun tergantung dari kebijakan Presiden dengan persetujuan DPR Ketiga, bahwa Pasal 30 UUD 1945, Tap VI/MPR/2000, dan Tap VII/MPR/2000 telah menyiratkan bahwa Polri dan TNI dalam satu rumpun. Bahwa Kapolri dan Panglima adalah jabatan karir profesional yang hanya dapat dijabat oleh Perwira Tinggi masing-masing lembaga, serta pengangkatan dan pemberhentiannya pun membutuhkan persetujuan DPR. Syarat yang demikian tidak ditemukan dalam syarat pengangkatan dan pemberhentian Menteri dan Jaksa Agung. Dengan demikian jabatan Kapolri dan Panglima adalah berbeda rumpun dari Menteri dan Jaksa Agung. Dan dari perbedaan tersebut, dan sebagaimana politik hukum reformasi, maka masa jabatan Kapolri dan Panglima tidak mengikuti masa jabatan Presiden yang mengangkatnya. Keempat, bahwa UU 2/2002 telah dilakukan perubahan melalui UU Ciptaker dan tidak terdapat perubahan perihal jabatan Kapolri. Selain itu, dalam 135 dokumen draf perubahan tahun 2024, pembentuk undang-undang juga kembali tidak mencantumkan perubahan terhadap jabatan Kapolri. Dalam dokumen-dokumen tersebut, tidak terdapat perubahan terdapat Pasal 11 ayat (2) beserta penjelasannya. Hal yang sama juga dapat ditemukan jabatan yang satu rumpun, yaitu TNI. UU 34/2004 dilakukan perubahan melalui UU 3/2025, dimana dalam perubahan tersebut tidak terdapat perubahan norma terkait jabatan Panglima. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan sikap konsisten politik hukum legislasi terhadap jabatan Kapolri dan Panglima oleh pembentuk undang- undang. Dan justru apabila ketentuan perihal jabatan Kapolri dilakukan perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, maka akan menimbulkan disparitas terhadap jabatan yang berada dalam satu rumpun. 2. Keterangan Dr. Oce Madril, S.H., M.H. I. Isu Pengujian dan Pendapat Hukum Bahwa pemohon mendalilkan Frasa “masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir” dalam Penjelasan Pasal 11 ayat 2 UU 2/2002 dianggap multi tafsir. Sehingga, pemohon memohon agar “masa jabatan Kapolri adalah sesuai dengan periode (masa jabatan) Presiden, sebagaimana masa periode jabatan menteri atau kabinet. Hal ini juga berarti, Presiden harus mengajukan calon Kapolri yang baru kepada DPR untuk menggantikan Kapolri yang jabatannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden bersangkutan”. Berikut pendapat ahli: A. Pengaturan Polri di UUD NRI 1945 1. Kelembagaan Kepolisian sejatinya telah diperdebatkan oleh para Para Pendiri Bangsa Indonesia ketika merumuskan UUD 1945. Meski pada praktiknya lembaga Kepolisian tidak disepakati oleh PPKI untuk diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945, namun perdebatan yang terjadi dalam rapat pembahasan Rancangan UUD 1945 cukup panjang. Oto Iskandardinata selaku Ketua Panitia Kecil perumus UUD 1945, pada Rapat 19 Agustus 1945 telah melaporkan hasil kerjanya, sebagai berikut: ”Menurut Komisi hendaknja jang harus mendapat perhatian lebih dulu ialah hal-hal yang berkenaan dengan urusan rakjat. Ini jang harus 136 dikemukakan. Nomer 2 jaitu hal-hal jang berhubungan dengan pemerintahan daerah, jaitu ke-pangreh-pradjaan. Nomer 3 jaitu pimpinan kepolisian. Nomer 4 jaitu jang berhubungan dengan tantara kebangsaan.” 2. Dalam perkembangannya, institusi Kepolisian baru diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen. Perdebatan terkait institusi Kepolisian dalam pembahasan amandemen UUD 1945, lebih berfokus pada apakah Kepolisian dimasukan dalam Bab Kekuasaan kehakiman atau terpisah, kemudian berkaitan pemisahan institusi Polri dari TNI. Sementara isu soal jabatan Kepala Kepolisian tidak menjadi fokus perdebatan. 3. Asnawi Latief selaku Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR mewakili F-PDU, menyampaikan pendapat sebagai berikut. ”Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, selanjutnya menyangkut tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, lepas dari pengaruh badan negara yang lain atau pemerintah atau dari pihak manapun yang akan mempengaruhi dalam melaksanakan wewenangnya. Segala bentuk campur tangan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kekuasaan kehakiman, dilarang. Demikian seterusnya, menyangkut soal Mahkamah Agung dan seterusnya, tidak saya akan baca seluruhnya. Yang sebenarnya kami minta dalam sidang PAH ini, juga dibicarakan masuknya satu substansi yaitu Polisi dan Jaksa Agung. Itu tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dan mari kita bersama- sama, kita kaji, bagaimana sebaiknya dua instansi ini yang kenyataannya ada tapi tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar kita.” 4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) melalui juru bicaranya Dwianto Prihartono, menyampaikan: ”Yang pertama, unsur yang berhubungan dengan peradilan. Ini yang lingkarannya berada di bawah kekuasaan Presiden dan yang berada di luar kekuasaan Presiden. Dalam hal ini Mahkamah Agung sendiri. Yang di bawah Presiden adalah jelas Kepolisian dan Kejaksaan Agung, karena proses pengangkatannya dari beliau juga. Tapi catatan kita, walaupun belum detil seperti yang disampaikan masih harus diolah lebih lanjut. Bahwa yang penting adalah ada satu otonomi yang kemudian hubungannya dengan Presiden hanya dibatasi oleh sifat- sifat administratif. Itu yang menjadi posisi kita untuk di bawah Presiden.” 5. Kemudian Dimyati Hartono dari Fraksi PDI-P menyampaikan: ”Ini artinya janganlah kita mempersempit diri bahwa pengertian kehakiman itu hanya ada pada Mahkamah Agung dengan seluruh jajarannya. Tetapi yang harus kita baca adalah lain-lain badan peradilan itu dalam konteks apa yang kita kenal dengan integrated 137 judiciary system. Ada di sana itu polisi ada di sana itu jaksa ada hakim, ada pengacara, ada juga lembaga kemasyarakatan. Di luar hakim inilah yang disebut lain-lain badan kehakiman. Yang kita tidak pernah pikirkan itu merupakan sebuah integrated system.” 6. Dengan demikian, terlihat bahwa isu masa jabatan Kapolri tidak pernah dibicarakan ketika proses pembahasan amandemen Konstitusi. Oleh Karena itu, Pasal 30 ayat 5 UUD 1945 mendelegasikan pengaturan berkaitan dengan susunan dan kedudukan Kepolisian kepada undang- undang. Dengan kata lain, isu soal jabatan Kapolri merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. B. Kapolri adalah Jabatan Karier, Bukan Jabatan Politik 7. Dalam berbagai literatur, jabatan publik terdiri dari jabatan politik (Political Official) dan jabatan karier. Untuk membedakan jabatan politik dengan jabatan struktural, Phlipus M. Hadjon dalam bukunya ”Pengantar Hukum Administrasi Negara” menegaskan bahwa jabatan politik tidak dipandang sebagai pegawai negeri. Namun, dalam kondisi tertentu, seorang pegawai negeri dapat menjadi pejabat politik dengan catatan dibebaskan terlebih dahulu dari jabatan organiknya. 8. Dalam bahasa Maurice Duveger, jabatan politik diartikan sebagai alat perlengkapan tertinggi negara (les organes supremes de l’etat) yang mengambil haluan politik. Sedangkan jabatan tata usaha negara (karier- struktural) adalah pejabat yang menjalankan keputusan pejabat politik tersebut. Secara rinci, Ahli kemudian membedakan kedua jabatan tersebut ke dalam 3 (tiga) rumpun. Pertama, terkait cara perolehan, jabatan politik diperoleh melalui proses pemilihan (elected official), sementara jabatan karier diperoleh melalui rekruitmen dan promosi dalam suatu organisasi. Kedua, terkait sifat pekerjaan, jabatan politik terlibat dalam pembuatan kebijakan, perumusan strategi, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, sedangkan jabatan karier bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan profesionalisme. Ketiga, terkait tujuan, jabatan politik berorientasi pada kekuasaan, kepentingan umum, dan legitimasi politik, sedangkan jabatan karier-struktural berorientasi pada tanggung jawab, efisiensi, profesionalisme, dan pengembangan diri. 138 9. Perihal pengaturan jabatan Kapolri, Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UU Polri), khususnya Pasal 11 mengatur: (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. (3) ..... (4) ..... (5) ..... (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. 10. Bahwa Pasal 11 angkat 6 UU Polri tersebut menegaskan 3 (tiga) syarat untuk menjadi Kapolri, yaitu: Pertama, berstatus sebagai Perwira Tinggi yang masih aktif. Kedua, memiliki pangkat tertinggi di bawah Kapolri. Ketiga, memiliki jenjang karir berupa pengalaman penugasan dari Perwira tinggi calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau jabatan di kepolisian. 11. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 11 UU Polri menyebutkan: Ayat (1) Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. 139 Ayat (6) Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri. Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian. 12. Merujuk Pasal 11 ayat (6) UU Polri, jabatan Kapolri adalah jabatan Karier struktural. Selain syarat kepangkatan dan karier, syarat utama Kapolri harus berstatus sebagai Perwira Tinggi Polri yang masih aktif. Hal ini berbeda dengan jabatan Jaksa Agung, yang tidak harus berstatus sebagai Jaksa yang masih aktif. Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur: ”Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berijazah paling rendah sarjana hukum; e. sehat jasmani dan rohani; dan f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” 13. Terkait syarat tersebut, oleh MK kemudian diperluas lagi dengan syarat Jaksa Agung bukan merupakan Anggota Parpol kecuali sudah berhenti dengan masa jeda 5 tahun. Lebih detail Putusan MK Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam amar putusannya menyatakan: “...Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung”. 14. Berdasarkan literatur yang ada dan dihubungkan dengan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis jabatan: karir dan non-karir. Kapolri merupakan jabatan Karir, karena jabatan tersebut tertutup bagi pihak lain dan hanya berlaku pada lingkup 140 kepolisian. Sementara Jaksa Agung merupakan jabatan non-karir, karena jabatan tersebut terbuka yang dapat diisi oleh pihak di luar institusi tersebut. C. Kapolri Bukan bagian dari Kabinet 15. Dalam bukunya General Theory of Law and State, Hans Kelsen menegaskan; siapa pun yang melaksanakan fungsi yang ditentukan oleh tatanan hukum adalah organ (whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ). Menurut Kelsen, organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu (public offices) dalam konteks kegiatan bernegara. Negara hanya dapat bertindak melalui organ-organnya (The State acts only through its organs). Sedangkan organ itu sendiri bekerja melalui Individu-individu yang ditentukan oleh hukum. 16. Sejalan dengan itu, Menurut Logemann, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat (Het is dan door ganse staatrecht heen het ambt, waaraan plichten worden opgelegd, dat tot rechtshandelingen wordt bevoegd gemaakt. Plichten en rechten werken door, ongeacht de wisseling der ambtsdragers). 17. Dalam sejarah amandemen UUD 1945, Kepolisian mulanya dirancang masuk ke dalam Bab IX UUD 1945 dengan judul “Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum”. Hal ini untuk memberi tempat pada berbagai alat negara lainnya dalam penegakan hukum yang tidak termasuk sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Tetapi pada Perubahan Keempat dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 disepakati untuk tidak mengubah judul Bab tersebut. Meski demikian, fungsi Kepolisian sebagai penegak hukum secara eksplisit tetap diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 30, tetapi di luar Bab Kekuasaan Kehakiman. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 mengatur “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Di samping itu, Pasal 30 Ayat (2) mengatur “Usaha 141 pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Dengan demikian, Kepolisian Negara RI menjalankan dua fungsi utama cabang kekuasaan, yaitu eksekutif (keamanan, ketertiban, dan pertahanan) dan yudikatif (penegakan hukum). 18. Jimly Asshidiqie dalam bukunya ”Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” bahkan menegaskan, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga “constitutional importance” atau lembaga yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tata negara. 19. Sebagai organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan negara berdasarkan amanat Pasal 30 UUD 1945, penanggungjawab utama atas fungsi Kepolisian diemban oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). 20. Meski di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, Kapolri bukan bagian dari Kabinet. Mengapa demikian? Pertama, Supomo, pada saat pembahasan Rancangan UUD 1945 menegaskan bahwa ”Kabinet” adalah menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan menjadi pembantu Presiden. Kedua, secara yuridis-normatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara –selanjutnya ditulis UU Kementerian Negara- tidak memasukan Kapolri sebagai bagian dari Kabinet. 21. Hal tersebut dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, bahwa sebanyak 48 Kementerian Kabinet Merah Putih yang diatur dalam Pasal 1 Perpres a quo tidak memasukan Kepolisian sebagai bagian dari Kabinet. Masuknya frasa Kepolisian dalam Pasal 24 ayat 1 huruf g Perpres a quo, hanya untuk 142 menegaskan tugas koordinasi daripada Menko Bidang Politik dan Keamanan yang meliputi 8 Kementerian & Lembaga (Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenkomdigi, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI, dan Instansi lain yang dianggap perlu). 22. Jika tetap memaksakan logika bahwa masuknya frasa ”Kepolisian” dalam Pasal 24 Perpres 139/2024 secara otomatis menganggap bahwa Kapolri adalah bagian dari Kabinet, maka juga perlu diperhatikan di Pasal tersebut juga diatur ”Instansi lain yang dianggap perlu”. Pasal 24 ayat 2 Perpres a quo menjabarkan bahwa ”instansi lain yang dianggap perlu” adalah instansi yang berkaitan dengan fungsi politik dan keamanan. Jika demikian, apakah berarti penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) yang notabene menjalankan fungsi politik juga bagian dari kabinet? Tentu tidak. Oleh karenanya, dalam batas penalaran yang wajar, Kepolisian bukan bagian dari Kabinet. 23. Jabatan Kapolri tidak bisa disamakan dengan jabatan Kabinet yang berhenti ketika masa jabatan Presiden berakhir. Ada 2 alasan. Pertama, dalam Kabinet dikenal demisioner, sementara Kapolri tidak. Karena pelaksanaan amanat Konstitusi Pasal 30 tidak dimungkinkan demisioner seorang jabatan Kapolri. Kedua, pemberhentian Kapolri memerlukan persetujuan DPR dalam jangka waktu maksimal 20 hari kerja, tidak termasuk hari libur dan masa reses (Vide Pasal 11 ayat 3 UU 2/2002). Dalam batas penalaran yang wajar, tidak dimungkinkan untuk menyamakan dengan Kabinet yang tidak memerlukan persetujuan DPR dalam proses penghentian dan penggantian. 24. Memang telah ada Putusan MK No 49/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian masa jabatan Jaksa Agung yang pada pokoknya mempersoalkan frasa ”berakhir masa jabatannya” Jaksa Agung. Namun, perlu diingat bahwa Pertimbangan Mahkamah (Ratio Decidendi) dalam mengabulkan permohonan a quo karena didasari praktik ketatanegaraan (konvensi) sejak Kabinet Kerja I pada tahun 1957 hingga Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I 2004, Jaksa Agung selalu menjadi anggota kabinet, baik sebagai menteri maupun sebagai pejabat setingkat menteri negara, yang 143 pengangkatannya dilakukan Presiden diawal dan diakhir masa bakti kabinet. Lebih tegasnya, pertimbangan tersebut sebagai berikut: ”[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 22 ayat (1) huruf d UU 16/2004 agar dinyatakan conditionally constitutional beralasan untuk dikabulkan. Artinya, pasal a quo dinyatakan konstitusional dengan syarat diberi tafsir tertentu oleh Mahkamah, yaitu masa jabatan Jaksa Agung berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang mengangkatnya atau diberhentikan oleh Presiden dalam masa jabatannya dalam periode yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan praktik ketatanegaraan sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Prof. Erman Rajagukguk, S.H., L.L.M., Ph.D dalam keterangan affidavitnya;” D. Jabatan Kapolri Bukan Jabatan Fixed Term 25. Mengapa jabatan Kapolri tidak diberlakukan fixed term? Pertama, jika dibatasi periodesasi 5 Tahun, maka ketika seorang calon Kapolri yang akan diangkat sudah berumur 57 Tahun, maka berakhirnya masa jabatan (62 Tahun) akan melampauai masa aktif sebagai anggota Kepolisian, yaitu 58 Tahun (dapat sampai 60 Tahun dalam hal memiliki keahlian khusus). Tentu hal ini tidak sesuai dengan kualifikasi Kapolri yang harus berstatus sebagai Perwira Tinggi aktif (Vide Pasal 11 ayat 6 UU 2/2002). Kedua, jika dibatasi sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang mengangkatnya, maka kemungkinan pada poin pertama juga akan terjadi. Misalnya seorang Kapolri yang diangkat Presiden sudah berusia 57 Tahun, maka ia juga akan berhenti di usia 62 Tahun. 26. Terkait dengan frasa ”berakhirnya masa jabatan” dalam Penjelasan Pasal 11 ayat 2, apabila diperhatikan Penjelasan tersebut secara utuh, maka dapat dipahami bahwa terdapat syarat subyektif dan obyektif. Syarat subyektif, berkaitan dengan ”berakhirnya masa jabatan” Kapolri yang secara subyektif ditentukan oleh Presiden. Sementara syarat obyektif, yaitu berhenti atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dan dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 27. Oleh karenanya, frasa ”berakhirnya masa jabatan” dalam penjelasan Pasal 11 ayat 2, merupakan hak prerogratif Presiden untuk menentukannya dengan catatan tetap memperhatikan syarat-syarat 144 obyektif. Dengan kata lain, apabila syarat obyektif terpenuhi maka berlakulah syarat obyektif tersebut sebagaimana telah diulas di atas. 28. Untuk memperkuat argumentasi bahwa Kapolri bukan jabatan Fixed Term, sebagai bukti empiris, berikut ahli paparkan praktik ketatanegaraan (konvensi) pengangkatan dan pemberhentian jabatan Kapolri dan Panglima TNI yang tidak serta merta berhenti ketika masa jabatan Presiden yang mengangkatnya telah berakhir. 1) Masa jabatan Kapolri Dai Bachtiar, diangkat Presiden Megawati 29 November 2001 dan diberhentikan Presiden SBY pada 7 Juli 2005 (3 Tahun 221 hari). 2) Masa jabatan Kapolri Sutarman, diangkat Presiden SBY 25 Oktober 2013 dan diberhentikan Presiden Joko Widodo pada 16 Januari 2015 (1 Tahun 83 hari). 3) Masa jabatan Panglima TNI Endriartono Sutarto, diangkat Presiden Megawati 7 Juni 2002 dan diberhentikan Presiden SBY pada 13 Februari 2006 (3 tahun 251 hari). 4) Masa jabatan Panglima TNI Djoko Santoso, diangkat Presiden SBY 28 Desember 2007 (periode pertama) dan diberhentikan pada periode kedua pada 28 September 2010 (2 tahun 274 hari). 5) Masa jabatan Panglima TNI Moeldoko, diangkat Presiden SBY 30 Agustus 2013 dan diberhentikan Presiden Joko Widodo pada 8 Juli 2015 (1 Tahun 312 hari). 6) Masa jabatan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, diangkat Presiden Joko Widodo pada 8 Desember 2017, dan diberhentikan pada periode kedua pada 17 November 2021 (3 tahun, 344 hari) 7) Masa jabatan Panglima TNI Agus Subiyanto diangkat Presiden Joko Widodo pada 22 November 2023 sampai sekarang (1 Tahun 258 hari). 29. Bahwa pada masa awal sejarah lembaga kepolisian, jabatan Kapolri pertama, Komisaris Jenderal Raden Said Soekanto yang menjabat periode 1945-1959 (14 Tahun), mengalami perpanjangan masa jabatan sampai tiga kali oleh Presiden Soekarno. 145 30. Meski dalam kasus yang berbeda, Mahkamah Konstitusi pernah membuat tafsir perihal frasa "berakhirnya masa jabatan" dalam Putusan MK 52/PUU-VIII/2010. Dalam Putusan a quo, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan mengenai ”berakhirnya masa jabatan seseorang pejabat” adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional. Lebih lengkapnya, berikut pertimbangan hukum Mahkamah. ”[3.12.2] Menimbang bahwa soal usia pensiun, atau berakhirnya masa jabatan, semua instansi telah diatur masing-masing dengan peraturan perundang-undangan .....” 31. Di Filipina, Kepolisian Nasional (The Philippine National Police) dibentuk berdasarkan The Department of the Interior and Local Government Act of 1990 (Republic Act No. 6975), menurut Peraturan tersebut, Presiden akan menunjuk Kepala Kepolisian dari daftar yang disusun oleh Komisi Kepolisian Nasional (NAPOLCOM) yang berisi "perwira paling senior dan berkualifikasi dalam dinas" dengan syarat calon yang ditunjuk belum pensiun atau maksimal 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia pensiun. Pangkat terendah dari calon yang memenuhi syarat adalah Brigadir Jenderal Polisi. Pensiun wajib akan dilakukan pada saat mencapai usia lima puluh enam (56) tahun. Ketentuan masa jabatan Kepala Kepolisian bukanlah fixed term, karena bisa saja Presiden Filipina memberhentikannya. Di lain sisi, jabatan Kepala Polisi Filipina tidak serta merta berhenti/diberhentikan ketika masa jabatan Presiden yang mengangkatnya berhenti. Misalnya, Jesus Ame Verzosa yang diangkat pada 27 September 2008 oleh Presiden Gloria Macapagal-Arroyo (20 Januari 2001-30 Juni 2010), baru diberhentikan pada 14 September 2010 oleh Presiden Benigno Aquino III (30 Juni 2010-30 Juni 2016). E. Pengangkatan Kapolri merupakan Hak Prerogratif Presiden Yang Konstitusional 32. Sejatinya, gambaran tentang hak prerogratif dipengaruhi oleh pemikiran John Locke, yang menyatakan: hak prerogatif adalah kekuasaan yang bersifat langsung dan tidak terbatas, biasanya dibenarkan oleh tuntutan keadaan, untuk dilaksanakan demi kebaikan publik (Prerogrative is of a 146 direct and unconstrained power, justified usually by the exigencies of circumstance, to be exercised in the public good). 33. Richard M Pious kemudian mengembangkan bahwa Hak Prerogratif di Amerika mencakup 3 kekuasaan. Pertama, mengekspresikan kekuasaan (express power), yang secara eksplisit disebutkan seperti hak veto dan kekuasaan penunjukan. Kedua, kekuasaan yang tersirat (implied powers), yang dikatakan Presiden mereka butuhkan untuk mencapai apa yang secara tegas diizinkan. Ketiga, kekuatan yang melekat (inherent powers), yang diklaim presiden karena pemisahan kekuasaan. William Howard Taft memberikan perhatian perihal inherent power, menurutnya kekuasaan tersebut terbatas dan seharusnya merupakan perintah dari Konstitusi atau undang-undang. 34. Dalam bingkai konstitusionalisme, Jhon Alder menekankan bahwa praktik bernegara sedikitnya harus ditopang oleh the rule of law dan separation of powers. Dalam pandangan demikian, sejatinya hukum harus membatasi kekuasaan Pemerintahan. Oleh William G Andrews, pembatasan kekuasaan tersebut dibedakan dalam 2 tipe. Pertama, hubungan Pemerintah dan warga negara, yang saling mengawasi, mengkritisi dan membatasi. Kedua, hubungan antar lembaga Pemerintah yang saling check and balances. 35. Dalam posisi ini, pengangkatan Kapolri oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR merupakan bagian dari penerapan Hak Prerogrative Presiden yang konstitusional. Hal ini dipertegas oleh MK dalam Putusan MK No 22/PUU-XIII/2015, dalam pertimbangannya MK menyatakan: ”[3.16] ..... Bahwa terkait dengan hak prerogatif Presiden meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam UUD 1945, namun dalam pembahasan perubahan UUD 1945 isu tentang hak prerogatif Presiden menjadi perdebatan semua fraksi dan secara garis besar hampir semua fraksi setuju adanya hak prerogatif Presiden dengan tetap dibatasi oleh mekanisme checks and balances dalam rangka untuk membatasi besarnya dominasi dan peran seorang Presiden. Kontrol terhadap Presiden secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; [3.17] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat menteri- menteri Negara [vide Pasal 17 ayat (2) UUD 1945]. Selain dari 147 kewenangan konstitusional tersebut, Presiden juga memiliki hak prerogatif untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan dalam hal pengangkatan pejabat negara yang memiliki peranan strategis adalah bahwa harus juga dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh aspek akuntabilitas yang dapat dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dan/atau persetujuan dari DPR. Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU POLRI, UU 2/2002 dan UU 34/2004 bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul- betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan; [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah adanya persetujuan dari DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.” 36. Berangkat dari Putusan MK tersebut, persetujuan (approval) DPR dalam pengangkatan Kapolri oleh Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hak prerogratif presiden tersebut, tetap harus sesuai dengan undang-undang Polri khususnya Pasal 11 ayat 6 (Perwira Tinggi Polri yang masih aktif, serta memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier). Dengan demikian, fungsi persetujuan DPR adalah untuk memastikan Presiden memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut. Dalam bahasa Jimly Asshiddiqie, hal itu merupakan implikasi dari fungsi pengawasan DPR terhadap pengawasan pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public official). F. Perihal Penjelasan Suatu Undang-Undang 37. Bahwa UU POLRI diundangkan pada tahun 2002. Pada saat itu, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. 148 38. Bahwa teknik pembentukan peraturan perundang-undangan mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3). 39. Bahwa pengaturan agar penjelasan suatu undang-undang menghindari rumusan norma, termuat dalam Lampiran II angka 176 UU P3, menyebutkan: "176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud." 40. Bahwa telah ada setidaknya 3 (tiga) Putusan MK yang pada pokoknya menegaskan bahwa suatu penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma, yaitu: Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005, Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005, serta Putusan MK Nomor 42/PUU- XIII/2015. Putusan-putusan tersebut pada pokoknya menegaskan; pertama, Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan. Kedua, Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Ketiga, dalam Penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang- undangan yang bersangkutan. 149 41. Dalam Putusan MK 66/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, MK menyatakan: ”[3.15.4] Bahwa .... ...Dengan demikian, andaipun permohonan Pemohon dikabulkan, quod non yaitu dengan menghilangkan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011, justru akan menimbulkan ketidakpastian terhadap Ketetapan MPR yang mana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan. Tanpa penjelasan tersebut, MPR secara faktual akan nampak menjadi lembaga negara yang tidak sejajar dengan lembaga negara lainnya, karena dapat mengeluarkan ketetapan yang tidak dapat diuji atau ditinjau oleh lembaga konstitusional lainnya, di mana kedudukan Ketetapan MPR dalam peraturan perundang-undangan berada di atas undang-undang. Permasalahan tersebut pada ujungnya justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam sistem peraturan perundang-undangan dan ketatanegaraan yang telah meniadakan kewenangan MPR membentuk dan menerbitkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku mengikat keluar. Oleh karena itu, MPR tidak dapat lagi membentuk Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regelingen). Selain itu, apabila Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dinyatakan inkonstitusional, quod non, juga akan menimbulkan persoalan karena Ketetapan MPR No. I/MPR 2003 yang merupakan amanat dari Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945, hingga saat ini belum semua ketentuan- ketentuan dalam kategori yuridis hasil Ketetapan MPR a quo sudah terlaksana, in casu Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003. Oleh karena itu, telah jelas fungsi Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 terhadap maksud dari penyebutan Ketetapan MPR dalam norma Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Penjelasan dalam Pasal a quo bukanlah suatu norma karena penjelasan dimaksud hanya memberikan penegasan terhadap Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 yang masih eksis karena sampai saat ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan anggapan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum." 42. Bahwa memperhatikan Penjelasan Pasal 11 UU Polri, terlihat bahwa substansi Penjelasan tersebut memuat uraian jabaran lebih lanjut norma Pasal 11 yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Penjelasan tersebut tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma Pasal 11. Penjelasan Pasal 11 juga tidak memuat perubahan terselubung terhadap norma Pasal 11 serta 150 penjelasan tersebut tidak memuat substansi yang bertentangan dengan norma Pasal 11. II. Kesimpulan 1. Bahwa Pasal 30 ayat (5) UUD NRI 1945 mendelegasikan pengaturan berkaitan dengan susunan dan kedudukan Kepolisian kepada undang- undang. Dengan kata lain, isu soal jabatan Kapolri merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). 2. Jabatan Kapolri adalah jabatan Karier struktural. Selain syarat kepangkatan dan karier, syarat utama Kapolri harus berstatus sebagai Perwira Tinggi Polri yang masih aktif. Hal ini berbeda dengan jabatan Jaksa Agung, yang tidak harus berstatus sebagai Jaksa yang masih aktif. 3. Kapolri bukan bagian dari Kabinet. Pertama, pada saat pembahasan Rancangan UUD 1945, Supomo menegaskan bahwa ”Kabinet” adalah menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan menjadi pembantu Presiden. Kedua, UU Kementerian Negara tidak memasukan Kapolri sebagai bagian dari Kabinet, Perpres 139/2024 juga menegaskan bahwa sebanyak 48 Kementerian Kabinet Merah Putih yang diatur dalam Pasal 1 Perpres a quo tidak memasukan Kepolisian sebagai bagian dari Kabinet. Ketiga, Kapolri berbeda dengan Jaksa Agung yang merupakan bagian dari Kabinet. Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No 49/PUU-VIII/2010, karena didasari praktik ketatanegaraan (konvensi) sejak Kabinet Kerja I pada tahun 1957 hingga Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I 2004, Jaksa Agung selalu menjadi anggota kabinet. 4. Jabatan Kapolri tidak bisa diberlakukan fixed term. Oleh karenanya, frasa ”berakhirnya masa jabatan” harus dibaca secara utuh dengan frasa lainnya dalam Penjelasan Pasal 11 ayat 2. Bahwa terdapat syarat subyektif dan obyektif dalam pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Syarat subyektif, berkaitan dengan ”berakhirnya masa jabatan” Kapolri yang secara subyektif ditentukan oleh Presiden dengan hak Prerogratifnya. Sementara syarat obyektif, yaitu berhenti atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dan dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 151 5. Pengangkatan Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR merupakan bagian dari penerapan Hak Prerogrative Presiden yang konstitusional. Persetujuan (approval) DPR dalam pengangkatan Kapolri oleh Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hak prerogratif presiden dalam pemberhentian dan pengangkatan Kapolri tetap harus sesuai dengan undang-undang Polri, khususnya Pasal 11 ayat 6 (Perwira Tinggi Polri yang masih aktif, serta memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier). Fungsi persetujuan DPR merupakan implikasi dari fungsi pengawasan DPR terhadap pengawasan pengangkatan pejabat publik (control of political appointment of public official). 6. Bahwa Penjelasan Pasal 11 UU Polri memuat uraian jabaran lebih lanjut norma Pasal 11 yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Penjelasan tersebut tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma Pasal 11. Penjelasan Pasal 11 juga tidak memuat perubahan terselubung terhadap norma Pasal 11 serta penjelasan tersebut tidak memuat substansi yang bertentangan dengan norma Pasal 11. [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing masing diterima Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2025 dan 14 Agustus 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Kesimpulan para Pemohon I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa para Pemohon menegaskan kembali tentang kedudukan hukum sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Kedudukan hukum para Pemohon tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan dalam surat Permohonan halaman 5, bagian II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON, Poin 2, yang berbunyi: “2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum;” ; 2. Bahwa selanjutnya sebagai warga negara, para Pemohon memiliki hak Konstitusional yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 152 kepastian hukum yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (vide Surat Permohonan, hlm. 5 s.d hlm. 6). Hak konstitusional tersebut menjadi terlanggar dengan berlakunya Pasal 11 ayat (2) serta penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002; 3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan salah satu alasan untuk memberhentikan Kapolri ialah “masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir”. Norma hukum “masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir” tidak memenuhi prinsip kepastian hukum karena pada kenyataannya tidak terimplementasi sebagaimana mestinya, dikarenakan tidak terdapat pengaturan yang jelas perihal kapankah masa jabatan Kapolri dimaksud berakhir. Jabatan Kapolri berkedudukan di bawah Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, serta usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden meskipun dengan persetujuan DPR dalam rangka fungsi checks and balances. Maka implementasi “masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir” seyogianya mengacu pada masa jabatan Presiden yang mengangkat Kapolri dalam masa jabatan bersangkutan. Namun faktanya alasan pemberhentian Kapolri karena “masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir” terabaikan begitu saja, termasuk pada jabatan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang semestinya telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo; 4. Bahwa Kapolri merupakan pejabat tertinggi dalam institusi Polri yang bertugas memimpin kepolisian dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Polri tersebut seluruhnya menyangkut kepentingan masyarakat atau warga negara Indonesia termasuk didalamnya para Pemohon, sehingga masalah konstitusional norma “masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir” jelas memiliki hubungan sebab akibat (causa verband) terhadap kerugian hak konstitusional para Pemohon, untuk memperoleh hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, karena norma a quo menentukan apakah Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sah menjabat sebagai Kapolri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 153 ataukah tidak, menurut para Pemohon semestinya masa jabatan Kapolri bersangkutan telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Persoalan keabsahan masa jabatan Kapolri tersebut turut menentukan bagaimana terselenggaranya fungsi Polri yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat termasuk didalamnya para Pemohon yaitu untuk memperoleh perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dari institusi kepolisian yang dipimpin oleh Kapolri yang sah atau legitimate; 5. Bahwa, perihal kekosongan hukum hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada dasarnya, pengisian jabatan Kapolri merupakan hak prerogatif meskipun dengan persetujuan DPR dalam rangka fungsi checks and balances. Kekosongan hukum hak prerogatif Presiden tersebut menjadi penghalang bagi para Pemohon untuk menyampaikan usul pemberhentian pejabat Kapolri kepada Presiden sebagai bentuk partisipasi atau keterlibatan para Pemohon selaku warga negara (masyarakat) dalam pemerintahan. Akan tetapi tanpa hak prerogatif tersebut, usul sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon jelas tidak dapat ditindaklanjuti oleh Presiden. Maka hubungan sebab akibat (causa verband) antara kekosongan hukum hak prerogatif Presiden tersebut dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon ialah tidak terpenuhinya jaminan hak kepastian hukum dalam rangka keterlibatan para Pemohon dalam pemerintahan, termasuk dalam hal mengusulkan pemberhentian atau pergantian Kapolri kepada Presiden; 6. Bahwa tentang penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma hukum, namun menurut para Pemohon penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 mengandung norma hukum. Larangan tersebut sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibuah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan diubah keuda kalinya melalui UU No. 13 Tahun 2022 j.o Putusan MK No. 005/PUU-III/2005. Oleh karena penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ternyata mengandung norma hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara itu kepastian hukum merupakan salah satu hak konstitusional 154 para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga jelas terdapat hubungan sebab akibat (causa verband) antara penjelasan Pasal 11ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon. 7. Bahwa tentang kedudukan hukum para Pemohon , DPR dalam persidangan tanggal 1 Juli 2025 meminta agar Mahkamah menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima, niet ontvankelijke verklaard (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XXIII/2025, 1 Juli 2025, hlm.9). Eksistensi UU No. 2 Tahun 2002 tidak semata-mata mengatur internal Polri, akan tetapi mengatur kepentingan umum karena fungsi Polri untuk menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Maka sebagai warga negara, para Pemohon jelas berkepentingan dalam menyoal objek uji materiil Permohonan a quo, karena objek uji materiil Permohonan a quo sangat menentukan terselenggaranya fungsi Polri dengan baik sehingga dapat dirasakan sebagamaimana mestinya oleh para Pemohon. Pendapat DPR tersebut membuat para Pemohon sangat terheran-heran karena memarginalkan kedudukan warga negara serta hak-hak asasi (hak konstitusional) nya dalam bernegara hukum dan untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Bila pendapat DPR tersebut diikuti, maka hapuslah esensi negara hukum (Rechtsstaat) yang terumus dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pendapat DPR tersebut lebih cocok dengan konsep negara kekuasaan (Machtstaat), dimana penguasa dapat mengatur warga negara secara absolut tanpa ganggu gugat. Oleh karena itu, pendapat DPR tersebut semestinya tidak bisa dipertimbangkan oleh Mahkamah. 8. Bahwa tentang kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2025, memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan: 155 Terhadap dalil kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Dalil Para Pemohon mengenai kepentingan untuk mengontrol kekuasaan Kapolri melalui pembatasan masa jabatan tidak bersifat spesifik dan aktual atau potensial yang dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal 11 ayat (2) dalam undang- undang a quo. 2. Para Pemohon tidak dapat menguraikan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan mereka, kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional mereka sebagai pelajar atau mahasiswa tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Tidak terdapat hubungan sebab akibat (causaal verband) antara kerugian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan status Para Pemohon sebagai pelajar atau mahasiswa dan berlakunya ketentuan terkait usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) berikut penjelasannya. (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XXIII/2025, 29 Juli 2025, hlm. 4). Pemerintah telah keliru dalam memahami kedudukan para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Kedudukan hukum para Pemohon tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan dalam surat Permohonan halaman 5, bagian II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON, Poin 2. Sehingga keterangan Pemerintah menyangkut kedudukan hukum para Pemohon sebagai pelajar atau mahasiswa tersebut harus ditolak. 9. Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum, oleh karenanya para Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap objek uji materiil perkara a quo. 156 II. TENTANG ALASAN PERMOHONAN Pertentangan Dengan Batu Uji 1. Bahwa para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya terdiri atas 3 (tiga) isu, ialah: 1.1. Menurut para Pemohon, masa jabatan Kapolri dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tidak jelas. 1.2. Menurut para Pemohon, ada kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 1.3. Menurut para Pemohon, penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma hukum. 2. Bahwa salah satu alasan pemberhentian Kapolri sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 ialah masa jabatan Kapolri bersangkutan berakhir. Akan tetapi, perihal kapankah masa jabatan Kapolri berakhir sama sekali tidak terumuskan secara jelas dalam UU a quo, sehingga menimbulkan persoalan konstitusional norma bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa konsep masa jabatan merupakan suatu konsep dalam hukum untuk membatasi kekuasaan, hal ini sejalan dengan pendapat Sri Soemantri yang menyatakan “...pembatasan berkaitan dengan waktu adalah menyangkut berapa lama waktu serta berapa kali seorang pejabat dapat dipilih kembali dalam jabatan tersebut.” Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., dalam keterangannya menyatakan bahwa “Pembatasan kekuasaan “limitation of power) adalah pilar esensial untuk mencegah absolutisme. Dalam konteks jabatan publik, pembatasan kekuasaan dilakukan melalui: 1. Pembatasan isi kewenangan (function limitation), 2. Pembatasan waktu (temporal limitation), misalnya masa jabatan.” (vide Pokok-Pokok Keterangan Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., bertanggal 29 Juli 2025, hlm. 2). Lord Acton (dalam Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2023, hlm. 107) menyatakan: “Power 157 tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely.” Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut pula. Ungkapan tersebut mengingatkan betapa berbahayanya suatu kekuasaan tanpa kontrol hukum yang kuat, baik menyangkut pembatasan isi kewenangan, maupun menyangkut pembatasan waktu. 4. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., makna masa jabatan adalah periode tertentu berupa waktu yang membatasi awal dan berakhirnya pejabat publik memegang jabatannya (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XXIII/2025, bertanggal 29 Juli 2025, hlm. 22). Sementara menurut Dr. Oce Madril, S.H., M.A., (ahli hukum Pemerintah) menyatakan: “masa jabatan itu bisa ditafsirkan bahwa bukan berarti Kapolri bisa menjabat selama-lamanya, tetapi tetap ada rambu- rambu didalam Pasal 11 yang menunjukkan bahwa pada saat-saat tertentu memang jabatan ini ada batasannya (vide menit 53.00 s.d menit 56.04). Kedua pendapat ahli tersebut mengenai masa jabatan memiliki esensi yang sama, masa jabatan yaitu batas waktu seseorang dalam suatu jabatan; 5. Bahwa dalam praktik hukum tata negara Indonesia, dapat ditemukan 2 (dua) model penggunaan konsep masa jabatan, yaitu: Pertama, konsep masa jabatan yang langsung melekat pada suatu jabatan, misal dalam Pasal 7 UUD 1945 mengatur masa jabatan 5 (lima) tahun dalam satu periode, atau dalam Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 j.o Putusan No. 112/PUU-XX/2022 mengatur periode jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun dalam satu periode. Kedua, konsep masa jabatan mengikuti masa jabatan pejabat yang memiliki hak prerogatif untuk menunjuk pejabat dalam jabatan tertentu yang berada di bawahnya, misal dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2021, Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet, atau masa jabatan menteri yang berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden; 6. Bahwa penggunaan konsep masa jabatan bersifat objektif karena mengacu pada ketentuan hukum yang objektif pula, masa jabatan itu pasti, penggunaan masa jabatan tidak bersifat subjektif atau tidak bergantung pada subjektivitas lembaga atau penguasa. Bila masa jabatan berakhir, maka demi hukum orang dalam jabatan bersangkutan harus berhenti; 158 7. Bahwa dengan terdapatnya kalimat “masa jabatan Kapolri bersangkutan berakhir” dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, semestinya tidaklah terdapat lagi keraguan untuk mengatakan bahwa UU a quo memang menggunakan konsep masa jabatan sebagai mekanisme kontrol hukum terhadap kekuasaan Kapolri. Sehingga “masa jabatan Kapolri bersangkutan berakhir” telah menjadi norma hukum (hukum positif) yang seyogianya dimaknai “berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet” sehingga terimplementasi dengan baik; 8. Bahwa dalil para Pemohon agar masa jabatan Kapolri berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama- sama masa jabatan anggota kabinet, sebagaimana yang tertuang dalam surat Permohonan (vide Surat Permohonan hlm. 19 s.d hlm. 23 & Petitum), merupakan alasan yang sangat logis dan beralasan menurut hukum, dengan alasan: Pertama, Kapolri merupakan jabatan yang kedudukannya berada di bawah Presiden. Kedua, Kapolri dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden. Kedua alasan tersebut sejalan dengan keterangan DPR dan Pemerintah, yang mana DPR menyatakan: “3. Bahwa dikarenakan Polri sebagai alat negara yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, maka pembentuk undang-undang memosisikan Kapolri berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karenanya, masa jabatan Kapolri telah jelas dibatasi tergantung dari pelaksanaan kewenangan atau hak prerogatif Presiden.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XXIII/2025, 1 Juli 2025, hlm. 5). Adapun Pemerintah menyatakan: “Sebagai alat negara yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kapolri sebagai pimpinan Polri diposisikan oleh pembentuk undang-undang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XXIII/2025, 29 Juli 2025, hlm. 5). 159 Ketiga, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden meskipun dengan persetujuan DPR dalam rangka fungsi checks and balances. Alasan tersebut juga sejalan dengan keterangan DPR dan Pemerintah, yang mana DPR menyatakan: “...Kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam hal mengangkat pejabat- pejabat negara yang melibatkan DPR RI dalam pemilihan atau pengangkatannya terlihat dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya adalah Kapolri, berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XXIII/2025, 1 Juli 2025, hlm. 5). Adapun Pemerintah menyatakan: “...Sesuai dengan pertimbangan putusan MK dalam perkara a quo, telah dinyatakan bahwa pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU- XXIII/2025, 29 Juli 2025, 7-8). Sebagaimana pendapat ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., yang menyatakan: “Pasal 11 ayat (1) UU Kepolisian menyebut: “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.” Hal ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan Kapolri melibatkan proses politik, karena persetujuan DPR adalah bentuk mekanisme check and balances yang menjadikan jabatan Kapolri bersifat politis-strategis, bukan jabatan administrasi biasa. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 22/PUU- XIII/2015 menegaskan bahwa: proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptablitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan; Maka, sangat tidak logis apabila seorang Kapolri tetap menjabat di era Presiden baru tanpa pengangkatan ulang. Apalagi jika Presiden baru tidak pernah menyampaikan usulan pengangkatan tersebut.” (vide Pokok-Pokok 160 Keterangan Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., bertanggal 29 Juli 2025, hlm. 6). Keempat, “Masa Jabatan” berbeda dengan “Usia Pensiun”. Sebagaimana dikemukakan oleh ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., “Makna masa jabatan adalah periode tertentu berupa waktu yang membatasi awal dan berakhirnya pejabat publik memegang jabatannya. Nah, apabila disebutkan masa jabatan, maka seharusnya ada lama masa jabatannya, ada waktu yang diemban, berapa masa jabatan yang akan ditempuh, begitu. Nah, kalau dihadapkan dengan pensiun, ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau pensiun itu terkait dengan usianya. Untuk bisa menduduki jabatan tersebut, maka maksimum harus dalam usia tertentu, tapi kalau masa jabatan adalah periode atau lama waktu dalam memegang jabatan. Keduanya ini sebenarnya tidak kemudian dipilih salah satu. Ada beberapa lembaga negara, contohnya seperti Mahkamah Konstitusi sendiri, itu menggunakan usia pensiun dan menggunakan masa jabatan. Jadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode sebagai anggota Mahkamah, tapi juga dibatasi usia 70 tahun. Artinya, tidak kemudian bisa menegasikan kalau ada masa pensiun, maka tidak perlu ada masa jabatan. Dua-duanya bisa digunakan dalam sistem ketatanegaraan kita. Jadi, bisa kombinasi antara masa jabatan dan usia pensiun. (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XXIII/2025, bertanggal 29 Juli 2025, hlm. 22). Kapolri merupakan jabatan, dan dalam jabatan yang berlaku masa jabatan. Sementara usia pensiun ialah batas maksimum usia seseorang menjalankan profesi atau pekerjaan di suatu institusi atau lembaga. Dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, mengatur: “Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Namun, bila pejabat Kapolri memasuki usia pensiun secara mutatis-mutandis calon Kapolri baru harus diusulkan oleh Presiden, karena syarat untuk menjadi Kapolri ialah wajib anggota polri aktif. Kelima, Pengangkatan Kapolri cenderung bersifat politis. Pengangkatan Kapolri cenderung politis karena pada kenyataannya 161 terdapat pengangkatan Kapolri yang cenderung bertentangan dengan jenjang karir, senioritas atau kepangkatan dalam institusi Polri. Semisal pengangkatan Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo sebagai Kapolri pada tahun 2010. Mengutip artikel online berjudul “Pagi Bintang Dua, Siang Bintang Tiga, Malam Bintang Empat” (sumber: https://tirto.id/pagi-bintang- dua-siang-bintang-tiga-malam-bintang-empat-9gp, diakses pada hari Senin, 11 Agustus 2025, Pukul 23.22 wib), “Selepas naik menjadi Komjen atau bintang tiga pada 4 Oktober 2010, Timur Pradopo naik jadi bintang empat pada 22 Oktober. Kenaikan pangkat itu berbarengan dengan pelantikannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.” Pengangkatan (Purn) Timur Pradopo sebagai Kapolri tersebut menunjukkan fakta bahwa anggota Kepolisian khususnya yang akan dicalonkan sebagai Kapolri bisa mengalami akselerasi kepangkatan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Atau, pengangkatan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengutip artikel online berjudul “FAKTA Listyo Sigit Calon Kapolri Lompati 4 Angkatan, Sisihkan Komjen hingga Rekor Tito” (sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/13/fakta-listyo-sigit-calon- kapolri-lompati-4-angkatan-sisihkan-12-komjen-hingga-rekor-tito?page=all, diakses pada hari Senin, 11 Agustus 2025, Pukul 23.32 wib), “Jika ia menjadi Kapolri, Listyo Sigit akan melompati empat angkatan diatasnya. ....Persis yang menjadi acuan adalah sosok Komjen Pol Arief Sulistyanto, Akpol 87 yang juga masuk dalam bursa calon Kapolri diajukan Kompolnas kepada Jokowi.” Pengangkatan Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sebagai Kapolri tersebut menunjukkan fakta bahwa anggota Kepolisian yang dicalonkan sebagai Kapolri tidak selalu tunduk pada jenjang karir atau senioritas, karena pada kenyataanya Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., melompati 4 (empat) angkatan di atasnya. Bila dihitung hingga memasuki usia pensiun (58 tahun), maka Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., akan menjabat dalam waktu kurang lebih selama 6 (enam) tahun. Dikarenakan pengangkatan Kapolri yang cenderung bersifat politis itu, menimbulkan ketidaktertiban terhadap masa jabatan Kapolri, berupa masa jabatan Kapolri yang berkepanjangan. Contoh paling nyata ialah jabatan Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang berpotensi menjabat selama 162 6 (enam) tahun, lama masa jabatan tersebut bahkan melampauhi masa jabata Presiden dalam 1 (satu) periode yang hanya 5 (lima) tahun saja. Dimasa yang akan datang sangat memungkinkan Pemerintah mengajukan calon Kapolri yang usianya lebih muda dan jauh dari usia pensiun (misalnya berusia 48 tahun) sehingga menjabat lebih lama pula. Maka dalam kondisi tersebut menurut para Pemohon, penerapan periode masa jabatan Kapolri yang berakhir bersamaan dengan periode masa jabatan Presiden yang mengangkatnya mutlak diperlukan sebagai fungsi kontrol hukum yang objektif terhadap kekuasaan tersebut. Sejalan dengan pandangan para Pemohon tersebut di atas, ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., menyatakan: “Namun, menurut hemat saya, dalam tertib hukum tadi, sebuah negara hukum, maka perlu ada suatu penataan yang di situ ada regularity. Nah, sehingga nanti semangatnya adalah … semangat utamanya adalah limitation of power. Bisa saja tidak ada pembatasan dan prerogatif itu murni sekali, itu kan semangat Undang- Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Kekuasaan Presiden terlalu besar, sehingga yang terjadi adalah machtstaat, Presiden terlalu menggunakan kekuasaannya. Nah, keberadaan konstitusi ini kan seharusnya malah membatasi kekuasaan. Negara hukum itu esensinya adalah limitation of power. Kalau dibiarkan, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan kekuasaan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka dari itu, Pasal 5 Undang- Undang Dasar 1945 bahwa Presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan bukan tak terbatas, seharusnya terbatas.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XXIII/2025, 29 Juli 2025, hlm. 22-23). Keenam, menjaga stabilitas antara Kapolri dengan Presiden. Bila Kapolri menjabat tanpa pengangkatan ulang oleh Presiden terpilih berpotensi menimbulkan mismatch antara Presiden dengan Kapolri. Bila hal tersebut terjadi maka stabilitas penegakan hukum oleh Polri dapat terganggu, terlebih Presiden baru tentunya memiliki program pada bidang penegakan hukum sesuai dengan visi dan misinya. Bila diantara Presiden dan Kapolri tidak saling sinkron, maka fungsi Polri dalam penegakan hukum tidak akan terlaksana dengan baik. 163 9. Bahwa perihal kekosongan dasar hukum pemberhentian Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon telah jelas, karena memang dasar hukum penggunaan hak prerogatif Presiden dimaksud tidak terumuskan secara jelas dalam Pasal 11 ayat (2) j.o penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. Berkenaan dengan masalah kekosongan hukum tersebut, Pemerintah telah memberikan keterangan sebagai berikut: “Poin 2. Kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri. Terkait dalil Para Pemohon, yang pada intinya menyatakan ada kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, menurut Pasal 11 ayat (2) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/ … -XIII/2015, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu-gugat oleh lembaga negara lainnya. Hak prerogatif ini biasanya dimiliki oleh kepala negara seperti Presiden, dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi, sehingga menjadi kewenangan konstitusional. Salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategi, yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Hal ini tercantum dalam Pertimbangan 317 Putusan MK Nomor 22/PUU XIII/2015, seperti pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dalam pencapaian tujuan negara, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Mahkamah pernah memutus pengujian konstitusionalitas ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Polri, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pertahanan Negara, dan Pasal 13 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang TNI, melalui Putusan MK Nomor 22/PUU XIII/2015. Sesuai dengan pertimbangan putusan MK dalam perkara a quo, telah dinyatakan bahwa pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.” (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XXIII/2025, 29 Juli 2025, hlm. 7.8). Keterangan Pemerintah tersebut sebetulnya mendukung anggapan para Pemohon mengenai kekosongan dasar hukum yang jelas pemberhentian Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai keterangan Pemerintah tersebut yang menyatakan dengan tegas bahwa 164 pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Sehingga menurut para Pemohon, menjadi penting dan berasalan menurut hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan para Pemohon khususnya menyangkut penambahan alasan pemberhentian Kapolri sebagaimana dalam petitum yaitu: “a. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;” 10. Bahwa dalil para Pemohon mengenai penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma hukum sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan. Dalil para Pemohon tersebut kemudian didukung oleh pendapat ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., yang menyatakan: “Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena: a. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 salah satunya memuat norma alasan pemberhentian Kapolri yang berbunyi: "... Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ......" rumusannya berisi norma yang seharusnya tidak boleh karena fungsi penjelasan hanya sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. ...” “Bahwa dengan demikian sebagaimana telah termaktub dalam pendirian Mahkamah dalam Putusan MK No. 005/PUU-III/2005 halaman 38 antara pasal dengan batang tubuh undang-undang tidak boleh terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang undang dan penjelasanya yang nyata-nyata mengandung inskonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaanya. Adanya keraguraguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan.” (vide Pokok-Pokok Keterangan 165 Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., bertanggal 29 Juli 2025, hlm. 8-9). Dengan demikian, dalil para Pemohon sehubungan dengan norma hukum dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tersebut berdasar hukum dan berasalan untuk dikabulkan. Tentang Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Perihal keterangan DPR yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 1 Juli 2025, sebagaimana tercatat dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU- XXIII/2025, 1 Juli 2025, halaman 4 s.d halaman 9, para Pemohon menanggapi sebagai berikut: 11. Bahwa keterangan DPR dalam Risalah Perkara a quo, Halaman 5, Poin 3 menyatakan: “...dikarenakan Polri sebagai alat negara yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, maka pembentuk undang-undang memosisikan Kapolri berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karenanya, masa jabatan Kapolri telah jelas dibatasi tergantung dari pelaksanaan kewenangan atau hak prerogatif Presiden.” Selanjutnya pada Poin 5 menyatakan: “pembahasan mengenai pembatasan masa jabatan Kapolri tergantung dari pelaksanaan kewenangan atau hak prerogatif Presiden telah ada sejak awal diinisiasinya rancangan undang-undang a quo berdasarkan memorie van toelichting atau risalah rapat-rapat pembahasan rancangan undang-undang a quo.” Selanjutnya DPR dalam halaman 8 s.d. 9 Risalah Perkara a quo menyatakan: “Masa jabatan Kapolri telah dibahas sampai akhirnya disepakati bersama antara DPR RI dengan pemerintah. Kapolri tidak mungkin diatur periode jabatannya atau dipersamakan dengan periodesasi masa jabatan Presiden beserta dengan kabinetnya. Karena alasan yang salah satunya ialah keterkaitan dengan usia pensiun. Oleh karena itu, inisiatif pemberhentian harus berasal dari Presiden, Presidenlah yang menentukan alasan atau pertimbangan pemberhentian Kapolri yang lebih rinci diatur dalam Keppres (Peraturan Presiden).” Menurut para Pemohon, keterangan tersebut tidak logis dan tidak sesuai dengan konstruksi hukum Pasal 11 ayat (2) j.o penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 166 a. Hak prerogatif Presiden untuk mengusulkan pemberhentian Kapolri disertai dengan alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan terdapatnya kalimat “disertai dengan alasan yang” tersebut berarti terdapat limitasi alasan pemberhentian Kapolri, atau dengan kata lain hanya dengan alasan-alasan tersebutlah Kapolri dapat diberhentikan. b. Masa jabatan bersifat objektif, sementara masa jabatan sebagaimana dimaksud oleh DPR tersebut bersifat subjektif atau tergantung pada kehendak Presiden, menjadikan periodesasi masa jabatan Kapolri sangat politis. c. Pemberhentian Kapolri oleh Presiden sebagai pelaksanaan hak prerogatif Presiden sebagaimana dimaksud oleh DPR tidak bisa dimaknai sebagai implementasi masa jabatan. Pendapat DPR tersebut lebih tepat dimaknai sebagai penguatan hak prerogatif Presiden dalam hal pemberhentian Kapolri, sehingga sejalan dengan Petitum Permohonan para Pemohon butir 2 huruf b yang menambahkan alasan sah usul pemberhentian Kapolri yaitu: “b. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;” 12. Bahwa keterangan DPR dalam Risalah Perkara, Halaman 6, Poin 8 menyatakan: “...terkait dengan periodesasi atau lamanya masa jabatan Kapolri, terdokumentasi dalam memorie van toechlichting atau risalah rapat- rapat pembahasan rancangan undang-undang a quo. Berdasarkan pembahasan dari risalah rapat tersebut, masa jabatan Kapolri tidak dapat ditetapkan periodenya karena tidak sama dengan periodesasi masa jabatan presiden dalam kabinet dan kabinetnya. Hal ini karena kabinet dapat dinyatakan demisioner, sementara Kapolri dan panglima TNI tidak dapat dinyatakan demisioner. Kemudian, Kapolri dan panglima TNI terikat dengan usia pensiun, sementara menteri tidak mengenal usia pensiun. Sehubungan dengan periodesasi masa jabatan Kapolri tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 33/PUU-X/2012 telah memberikan pertimbangan hukum pada poin 3.11. Berdasarkan pertimbangan hukum 167 tersebut, jabatan Kapolri merupakan jabatan karier. Maka dalam jabatan karier tersebut berlaku usia pensiun, bukan periodesasi masa jabatan.” Menurut para Pemohon, alasan DPR perihal Kapolri tidak dapat dinyatakan demisioner merupakan alasan yang tidak berdasar. Kapolri merupakan jabatan puncak dalam institusi Polri, sehingga dalam hal berakhirnya masa jabatan Kapolri sebelum memasuki usia pensiun, Kapolri bersangkutan dapat memilih untuk pensiun dini atau mengundurkan diri dari kenaggotaan Kepolisian, atau bila tetap menjadi anggota Polri sebelum memasuki usia pensiun juga tidak menjadi persoalan. Seorang Jaksa Agung yang berasal dari anggota Jaksa Aktif juga terikat dengan usia pensiun, bila Jaksa Agung yang merupakan seorang jaksa aktif tersebut masa jabatannya berakhir sebelum usia pensiun, apakah Jaksa Agung tersebut tidak dapat dinyatakan demisioner? Selanjutnya, keterangan DPR tersebut bertentangan dengan keterangan DPR lainnya, pada keterangan DPR sebelumnya sebagaimana dikutip pada poin 13 di atas, DPR menyatakan: “...masa jabatan Kapolri telah jelas dibatasi tergantung dari pelaksanaan kewenangan atau hak prerogatif Presiden.” Keterangan DPR selanjutnya menyatakan: “Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, jabatan Kapolri merupakan jabatan karier. Maka dalam jabatan karier tersebut berlaku usia pensiun, bukan periodesasi masa jabatan.” Oleh karena keterangan tersebut saling bertentangan, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesamping keterangan tersebut. Tentang Keterangan Pemerintah Bahwa perihal keterangan DPR yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 1 Juli 2025, sebagaimana tercatat dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 19/PUU-XXIII/2025, 29 Juli 2025, halaman 6 s.d halaman 8, para Pemohon menanggapi sebagai berikut: 13. Bahwa keterangan Pemerintah dalam Risalah Perkara a quo, Halaman 6, menyatakan: “...Terkait masa jabatan Kapolri yang merupakan hak prerogatif Presiden, pada risalah rapat pembahasan RUU Kepolisian, Pemerintah melalui Kapolri saat itu, ....” Mengenai keterangan Pemerintah tersebut, para Pemohon berpendirian bahwa pemberhentian Kapolri oleh 168 Presiden sebagai pelaksanaan hak prerogatif Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pemerintah tidak bisa dimaknai sebagai implementasi masa jabatan, karena secara konseptual periodesasi masa jabatan berbeda dengan hak prerogatif, masa jabatan bersifat objektif, sementara pemberhentian Kapolri yang berdasar pada pelaksanaan hak prerogatif Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pemerintah sifatnya subjektif. Namun, anggapan Pemerintah tersebut lebih tepat dimaknai sebagai penguatan hak prerogatif Presiden dalam hal pemberhentian Kapolri, sehingga sejalan dengan Petitum Permohonan para Pemohon butir 2 huruf b yang menambahkan alasan sah usul pemberhentian Kapolri yaitu: “b. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;” 14. Bahwa keterangan Pemerintah dalam Risalah Perkara a quo, halaman 7, menyatakan: “Bahwa hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu- gugat oleh lembaga negara lainnya. Hak prerogatif ini biasanya dimiliki oleh kepala negara seperti Presiden, dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi, sehingga menjadi kewenangan konstitusional. Salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat jabatan-jabatan lain yang sangat strategi, yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. Hal ini tercantum dalam Pertimbangan 317 Putusan MK Nomor 22/PUU XIII/2015, seperti pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dalam pencapaian tujuan negara, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Mahkamah pernah memutus pengujian konstitusionalitas ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Polri, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pertahanan Negara, dan Pasal 13 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang TNI, melalui Putusan MK Nomor 22/PUU XIII/2015. Sesuai dengan pertimbangan putusan MK dalam perkara a quo, telah dinyatakan bahwa pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.” Perihal keterangan Pemerintah tersebut, para Pemohon menegaskan bahwa hak prerogatif Presiden memang konstitusional, akan tetapi dasar hukum 169 penggunaan hak prerogatif Presiden harus jelas dan berkepastian hukum. Pelaksanaan hak Prerogatif dalam konteks pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, harus dengan alasan yang sah, antaralain: masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasan- alasan tersebut mengurangi kemandirian pelaksanaan hak Prerogatif Presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, sehingga menurut para Pemohon, perlu menambahkan alasan selain dari alasan tersebut yaitu sebagaimana pada petitum Permohonan para Pemohon pada angka 2 huruf b yang berbunyi: “b. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka seluruh dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 11 ayat (2) dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkannya Permohonan para Pemohon, atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Kesimpulan Presiden I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma-norma a quo yang dimohonkan dimaksud, dengan penjelasan yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa dalil kedudukan hukum Para Pemohon yang menyatakan berkepentingan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Kapolri dapat terkontrol, termasuk dalam hal ini melalui pembatasan masa jabatan Kapolri tidaklah bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar 170 dapat dipastikan akan terjadi yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (2) UU POLRI. 2. Bahwa Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional Para Pemohon sebagai pelajar/mahasiswa tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dengan status Para Pemohon sebagai pelajar/mahasiswa dengan berlakunya ketentuan terkait usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KETERANGAN PEMERINTAH Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden pada tanggal 15 Juli 2025 yang pada intinya: A. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan “masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI tidak jelas, maka seharusnya masa jabatan Kapolri adalah sesuai dengan periode (masa jabatan) Presiden, sebagaimana masa periode jabatan menteri atau kabinet. Perlu pemerintah jelaskan: 1) Bahwa terkait pengaturan masa jabatan Menteri, diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 dan Pasal 3, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU 39/2008), sedangkan pengaturan masa 171 jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 30 ayat (4) dan (5) UUD NRI 1945 2) Bahwa jabatan Kapolri adalah jabatan karier struktural bukan jabatan politik atau jabatan yang ditentukan masa periodiknya, dan salah satu alasan pemberhentian jabatan Kapolri adalah adanya usia pensiun, sedangkan jabatan Menteri bukanlah jabatan karier, masa jabatan Menteri mengikuti masa jabatan Presiden yaitu paling lama 5 (lima) tahun dan tidak mempersyaratkan batas usia pensiun. 3) Bahwa terkait masa jabatan Kapolri yang merupakan hak prerogatif Presiden terdapat pada proses pembahasan RUU Kepolisian. Pada risalah rapat, pihak Pemerintah yang diwakili oleh Kapolri, Suroyo Bimantoro. Berdasarkan uraian tersebut diatas, masa jabatan Kapolri tidak dapat ditetapkan periodenya karena Polri sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, berbeda dengan Menteri yang merupakan pembantu Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945, dan masa jabatan Kapolri terikat dengan usia pensiun sebagai perwira aktif Polri sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 30 ayat (2) UU POLRI, sedangkan Menteri tidak mengenal usia pensiun. B. Terhadap dalil Pemohon juga mendalilkan bahwa ada kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Perlu pemerintah jelaskan: 1) Bahwa Mahkamah pernah memutus pengujian konstitusionalitas ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU POLRI dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 menyatakan: Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah adanya persetujuan dari DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang di atas, Mahkamah 172 berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.” 2) Bahwa antara pengangkatan dan pemberhentian harus dilaksanakan dalam satu kesatuan tindakan, sesuai dengan pertimbangan Putusan MK a quo yang menyatakan persetujuan dari DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagai hak prerogatif Presiden tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. 3) Bahwa “Hak Prerogratif” adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu, yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lainnya, salah satu kewenangan konstitusional Presiden adalah mengangkat jabatan- jabatan lain yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara. C. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma. Perlu pemerintah jelaskan: 1) Bahwa UU POLRI merupakan Undang-Undang yang diundangkan pada tahun 2002. Pada saat itu, belum ada peraturan perundang- undangan yang mengatur secara spesifik teknik pembentukan peraturan perundang-undangan 2) Bahwa teknik pembentukan peraturan perundang-undangan mulai diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Beberapa pasal dalam UU POLRI yang diubah dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, namun perubahan UU POLRI tersebut tidak mencakup Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI, sehingga norma ketentuan a quo UU POLRI tetap sama seperti pada tahun 2002 sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berlaku. 173 III. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI Bahwa pada persidangan atas permohonan pengujian materiil UU POLRI Register 19/PUU-XXIII/2025 tanggal 29 Juli 2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., dan Dr. Suhartoyo S.H., M.H. telah memberikan pertanyaan kepada Pemerintah. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah telah menjawab melalui Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 6 Agustus 2025 dan telah menyerahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2025, yang pada intinya menerangkan bahwa: 1. Bahwa Pemerintah melampirkan dokumen SK Pengangkatan Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar (vide bukti PK-1) dan SK Pengangkatan Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo (vide bukti PK-2), praktik yang telah berjalan bahwa pengangkatan Kapolri tidak selalu sama dengan periode Presiden yang mengangkat. 2. Bahwa pengisian jabatan Kapolri dilakukan dengan pola pengisian jabatan dengan pengangkatan (appointment), dan dengan mempertimbangkan jenjang kepangkatan dan karier sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) UU POLRI, walaupun Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan dari unsur jabatan politik, tetapi jabatan Kapolri bukanlah jabatan politik, persetujuan DPR merupakan bentuk dari mekanisme checks and balances, bukan berarti dengan adanya persetujuan DPR maka jabatan Kapolri dianggap sebagai jabatan politis, tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. 3. Bahwa rumusan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI adalah tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang bermaksud untuk memperjelas ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI yaitu “sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat” dan “dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki 174 usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, dan tidaklah mengandung norma, penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU a quo merupakan contoh dan bukan syarat mutlak yang bersifat limitatif atau memberi pembatasan. 4. Bahwa TNI dan Polri adalah institusi negara yang memegang monopoli penggunaan kekerasan yang sah (monopoly on the legitimate use of force). Kekuatan ini sangat besar dan rentan disalahgunakan jika berada di bawah kendali mutlak satu cabang kekuasaan saja (eksekutif/Presiden), dengan melibatkan DPR (legislatif) dengan prinsip checks and balances, kekuasaan Presiden untuk menunjuk pimpinan tertinggi angkatan bersenjata dan kepolisian diimbangi oleh DPR yang berfungsi untuk memastikan calon yang diajukan Presiden benar-benar memenuhi kualifikasi, memiliki integritas, dan tidak memiliki agenda tersembunyi yang dapat membahayakan demokrasi atau negara. 5. Bahwa terkait jabatan Jaksa Agung, Mahkamah Konstitusi telah memutus Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tantang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”, kemudian selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai syarat-syarat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UU 11/2021 tidak mengatur adanya syarat usia pensiun, dan Jaksa Agung diberhentikan karena berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sarna masa jabatan anggota kabinet. IV. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI PEMOHON Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juli 2025 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 19/PUU- XXIII/2025, Ahli Pemohon Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 175 1. Bahwa dari konstruksi kabinet yaitu Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.”, kemudian Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan: “Pembentukan Kementerian adalah pembentukan Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji.”, Kapolri berada dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang menyatakan: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 mengoordinasikan: a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Pertahanan; d. Kementerian Komunikasi dan Digital; e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia; f. Tentara Nasional Indonesia; g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan h. instansi lain yang dianggap perlu. Sehingga bagi Kapolri sebenarnya implikasi yuridisnya adalah masa jabatan Kapolri itu sebagai pejabat setingkat menteri seharusnya sesuai masa berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode, bersama-sama masa jabatan anggota kabinet. 2. Bahwa jabatan Kapolri sebagai appointed public official, dalam konteks bahwa hal ini menunjukkan pengisian jabatan Kapolri melibatkan proses politik juga karena persetujuan DPR adalah bentuk mekanisme check and balances yang menjadikan jabatan Kapolri bersifat politis strategis, bukan jabatan administratif belaka. 3. Bahwa Ahli memandang bahwa penjelasan ini mengandung norma yang seharusnya dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang- undangan, penjelasan itu tidak boleh mengandung norma, sehingga nanti ketika penjelasan ini mengandung norma, akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap keterangan Ahli Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 176 1. Bahwa terkait penyamaan jabatan Kapolri dengan Menteri, perlu Pemerintah jelaskan: a. Bahwa Pemerintah telah menguraikan dalam Keterangan Presiden pada angka III huruf B angka 1 yang pada pokoknya menyatakan jabatan Kapolri adalah jabatan karier struktural bukan jabatan politik atau jabatan yang ditentukan masa periodiknya, dan salah satu alasan pemberhentian jabatan Kapolri adalah adanya usia pensiun, sedangkan jabatan Menteri bukanlah jabatan karier, masa jabatan Menteri mengikuti masa jabatan Presiden yaitu paling lama 5 (lima) tahun dan tidak mempersyaratkan batas usia pensiun. b. Bahwa hal ini juga berkesesuaian dengan Keterangan Ahli Pemerintah yaitu Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. dan Dr. Oce Madril S.H., M.A, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2025. 1) Keterangan Ahli Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. halaman 10-11 yaitu: “Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, dapat disarikan 2 (dua) pokok kaidah. Pertama: tentang pilihan menentukan bermula dan berakhirnya masa jabatan, dan Kedua: bahwa penentuan tersebut merupakan kewenangan dari legislatif. Fakta tersebut di atas menyiratkan bahwa mekanisme pembatasan masa jabatan merupakan ranah kebijakan legislatif, atau open legal policy untuk memilih opsi mana yang akan diterapkan. Bahwa UU 2/2002 dan 34/2004 yang merupakan hasil dari reformasi dan pengejawantahan dari amandemen kedua UUD 1945 dan lebih spesifik lagi: Tap VI/MPR/2000 dan Tap VII/MPR/2000, telah menentukan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan TNI dengan hak prerogatif Presiden yang berbeda dibandingkan dengan pengangkatan dan pemberhentian Menteri maupun Jaksa Agung. ……. Bahwa dengan demikian, konstruksi Pasal 11 UU 2/2002 juga telah menegaskan model pembatasan apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Melihat pada konstruksinya, Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) yang merupakan turunan dari Pasal 7 ayat (3) Tap VII/MPR/2000 berpatokan pada ada tidaknya pengusulan Presiden untuk meminta persetujuan DPR. Dengan kata lain, Pasal 11 UU 2/2002 memerlukan suatu tindakan aktif berupa pengusulan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Jadi jabatan Kapolri adalah jabatan karir profesional yang masa jabatannya 177 berlangsung hingga masa pensiun, atau sebelum memasuki masa pensiun tergantung dari kebijakan Presiden dengan persetujuan DPR.” 2) Keterangan Ahli Dr. Oce Madril S.H., M.A. halaman 9 yaitu: 22. Jika tetap memaksakan logika bahwa masuknya frasa ”Kepolisian” dalam Pasal 24 Perpres 139/2024 secara otomatis menganggap bahwa Kapolri adalah bagian dari Kabinet, maka juga perlu diperhatikan di Pasal tersebut juga diatur ”Instansi lain yang dianggap perlu”. Pasal 24 ayat 2 Perpres a quo menjabarkan bahwa ”instansi lain yang dianggap perlu” adalah instansi yang berkaitan dengan fungsi politik dan keamanan. Jika demikian, apakah berarti penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) yang notabene menjalankan fungsi politik juga bagian dari kabinet? Tentu tidak. Oleh karenanya, dalam batas penalaran yang wajar, Kepolisian bukan bagian dari Kabinet. 23. Jabatan Kapolri tidak bisa disamakan dengan jabatan Kabinet yang berhenti ketika masa jabatan Presiden berakhir. Ada 2 alasan. Pertama, dalam Kabinet dikenal demisioner, sementara Kapolri tidak. Karena pelaksanaan amanat Konstitusi Pasal 30 tidak dimungkinkan demisioner seorang jabatan Kapolri. Kedua, pemberhentian Kapolri memerlukan persetujuan DPR dalam jangka waktu maksimal 20 hari kerja, tidak termasuk hari libur dan masa reses (Vide Pasal 11 ayat 3 UU 2/2002). Dalam batas penalaran yang wajar, tidak dimungkinkan untuk menyamakan dengan Kabinet yang tidak memerlukan persetujuan DPR dalam proses penghentian dan penggantian. 2. Bahwa terkait pengisian jabatan Kapolri melibatkan proses politik juga karena persetujuan DPR adalah bentuk mekanisme check and balances yang menjadikan jabatan Kapolri bersifat politis strategis, bukan jabatan administratif belaka, perlu Pemerintah jelaskan: a. Bahwa Pemerintah telah menguraikan dalam Keterangan Tambahan Presiden pada angka 2 huruf d dan e yaitu: d. Bahwa walaupun Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan dari unsur jabatan politik, tetapi jabatan Kapolri bukanlah jabatan politik dikarenakan adanya persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) UU POLRI. e. Bahwa persyaratan untuk memberhentikan Kapolri harus dengan persetujuan DPR merupakan bentuk dari mekanisme 178 checks and balances, bukan berarti dengan adanya persetujuan DPR maka jabatan Kapolri dianggap sebagai jabatan politis, tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, selain itu persetujuan DPR juga menunjukkan dan membuktikan bahwa Kapolri merupakan jabatan publik mengingat di dalam jabatan Kapolri yang merupakan pemegang komando secara riil/ langsung terhadap institusi POLRI terkandung kewenangan yang akan membawa dampak/ akibat terhadap kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, hal ini sesuai dengan Paragraf [3.17] Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015. b. Bahwa hal ini juga berkesesuaian dengan Keterangan Ahli Pemerintah yaitu Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. dan Dr. Oce Madril S.H., M.A, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2025 1) Keterangan Ahli Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. halaman 12 yaitu: Bahwa dalam jawaban Pemerintah terhadap DIM RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20210323- 093812-8775.pdf) hlm. 52, terhadap usulan PDKB untuk menambahkan frasa “setingkat dengan menteri” menyatakan (cetak tebal ahli): Pemerintah kurang sependapat dengan penambahan kata “setingkat dengan menteri” akan membawa dampak yang kurang mendukung independensi Polri. Artinya Kapolri statusnya dapat dipersamakan dengan Menteri sebagai jabatan Politis. Padahal Kapolri adalah jabatan profesional yang dipilih dari Perwira Tinggi Polri aktif. Namun demikian kami setuju dibahas oleh Pansus. Bahwa hal demikian menjadi jelaslah perbedaan Kapolri maupun Panglima dengan posisi jabatan lain seperti Menteri (Pasal 17 UUD 1945, UU 34/2008) dan Jaksa Agung (UU 11/2021). Menteri dan Jaksa Agung merupakan political appointees yang tidak terdapat syarat karir, dan pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan tindakan prerogatif Presiden murni tanpa perlu melibatkan DPR. Karena Menteri dan Jaksa Agung dalam seleksinya murni merupakan hasil tindakan Presiden (tanpa 179 memerlukan persetujuan DPR) maka masa jabatannya mengikuti masa jabatan Presiden yang mengangkatnya. Sedangkan pada Kapolri dan Panglima masa jabatannya tidak mengikuti masa jabatan Presiden yang mengangkatnya. 2) Keterangan Ahli Dr. Oce Madril S.H., M.A. halaman 3-4 yaitu: B. Kapolri adalah Jabatan Karier, Bukan Jabatan Politik 7. … 8. Dalam bahasa Maurice Duveger, jabatan politik diartikan sebagai alat perlengkapan tertinggi negara (les organes supremes de l’etat) yang mengambil haluan politik. Sedangkan jabatan tata usaha negara (karier-struktural) adalah pejabat yang menjalankan keputusan pejabat politik tersebut. Secara rinci, Ahli kemudian membedakan kedua jabatan tersebut ke dalam 3 (tiga) rumpun. Pertama, terkait cara perolehan, jabatan politik diperoleh melalui proses pemilihan (elected official), sementara jabatan karier diperoleh melalui rekruitmen dan promosi dalam suatu organisasi. Kedua, terkait sifat pekerjaan, jabatan politik terlibat dalam pembuatan kebijakan, perumusan strategi, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, sedangkan jabatan karier bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan profesionalisme. Ketiga, terkait tujuan, jabatan politik berorientasi pada kekuasaan, kepentingan umum, dan legitimasi politik, sedangkan jabatan karier- struktural berorientasi pada tanggung jawab, efisiensi, profesionalisme, dan pengembangan diri. 9. Perihal pengaturan jabatan Kapolri, Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UU Polri), khususnya Pasal 11 mengatur: (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. (3) ..... (4) ..... (5) ..... (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. 3. Bahwa terkait pandangan Ahli yang menyatakan penjelasan ini mengandung norma, perlu Pemerintah jelaskan: 180 a. Bahwa Pemerintah telah menguraikan dalam Keterangan Presiden pada angka III huruf B angka 3 yang pada pokoknya menyatakan yaitu teknik pembentukan peraturan perundang-undangan mulai diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Beberapa pasal dalam UU POLRI yang diubah dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, namun perubahan UU POLRI tersebut tidak mencakup Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI, sehingga norma ketentuan a quo UU POLRI tetap sama seperti pada tahun 2002 sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berlaku. b. Bahwa Pemerintah juga telah menguraikan dalam Keterangan Tambahan Presiden pada angka romawi II B angka 1 yang pada pokoknya menyatakan rumusan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI adalah tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang- undangan yang bermaksud untuk memperjelas ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI yaitu “sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat” dan “dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, dan tidaklah mengandung norma, penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU a quo merupakan contoh dan bukan syarat mutlak yang bersifat limitatif atau memberi pembatasan. c. Bahwa hal ini juga berkesesuaian dengan Keterangan Ahli Pemerintah yaitu Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. dan Dr. Oce Madril S.H., M.A, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2025. 1) Keterangan Ahli Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. halaman 3-4 yaitu: Pertama, bahwa telah terdapat kejelasan norma tentang batasan masa jabatan Kapolri. Frasa “antara lain” 181 sebagaimana tertera dalam penjelasan menunjukkan sifat definisi yang terbuka (inter alia) yang sekaligus menegaskan ruang prerogatif/kehendak yang dimiliki oleh Presiden apabila menginginkan melakukan pergantian Kapolri dengan mengusulkannya kepada DPR. Apabila usul Presiden disetujui oleh DPR, maka berakhirlah masa jabatan Kapolri. Norma ini telah terang benderang sehingga kepadanya tidak perlu ditafsirkan lebih lanjut (Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio). Kedua, bahwa ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) beserta penjelasannya tidak menyisakan kekosongan hukum. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 merupakan turunan dari Pasal 7 Tap VII/MPR/2000 sesuai dengan tertib hierarki norma. Kedudukan norma tersebut juga telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XIII/2015 (Pengujian terhadap UU 2/2002, UU 3/2002, UU 34/2004) yang menyatakan hak prerogatif dalam koridor check and balances dan good governance melalui persetujuan DPR. Bahwa rumpun jabatan Kapolri dalam Pasal 30 UUD 1945 bersama dengan Panglima TNI merupakan jabatan karir profesional dan berbeda dengan Menteri maupun Jaksa Agung. Ketiga, kontur penjelasan dalam Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 tidaklah mengandung norma. Bahwa ketentuan norma telah diatur dalam batang tubuh, yaitu Pasal 11 UU 2/2002, sehingga penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 hanya sekedar memberikan tafsir resmi melalui perumpaan atau percontohan situasi, tidak berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan/tidak dilakukan atau dilarang/tidak dilarang, bukan sebagai perintah, larangan, perkenan, menguasakan, dan/atau menyimpangkan ketentuan tertentu (vide Putusan MK No. 3/PUU-XIII/2015 hlm. 88 terkait pengujian UU 22/2009). Hal ini dapat dibuktikan melalui keberadaan frasa “antara lain” dalam penjelasan a quo. Karena, apapun situasinya, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tetaplah memerlukan tindakan aktif Presiden berupa pengusulan yang diikuti dengan persetujuan DPR yang telah diatur melalui norma dalam batang tubuh baik itu dalam Pasal 11 ayat (2) dalam ayat lain di pasal yang sama. Bahwa meskipun pembentukan UU 2/2002 dilakukan sebelum adanya UU 12/2011 maupun UU 10/2004, namun penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 adalah sesuai dalam koridor kaidah- kaidah pembentukan pembentukan peraturan perundang- undangan yang berlaku pada hari ini. Perihal kaidah penjelasan telah diatur dalam Lampiran II UU 12/2011 (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 12/2011): Angka 176 menyebutkan: penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan 182 contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Angka 177 menyebutkan: Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Angka 178 menyebutkan: Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya dalam Keterangan Ahli Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. halaman 14 yaitu: Keempat, bahwa UU 2/2002 telah dilakukan perubahan melalui UU Ciptaker dan tidak terdapat perubahan perihal jabatan Kapolri. Selain itu, dalam dokumen draf perubahan tahun 2024, pembentuk undang-undang juga kembali tidak mencantumkan perubahan terhadap jabatan Kapolri. Dalam dokumen-dokumen tersebut, tidak terdapat perubahan terdapat Pasal 11 ayat (2) beserta penjelasannya. Hal yang sama juga dapat ditemukan jabatan yang satu rumpun, yaitu TNI. UU 34/2004 dilakukan perubahan melalui UU 3/2025, dimana dalam perubahan tersebut tidak terdapat perubahan norma terkait jabatan Panglima. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan sikap konsisten politik hukum legislasi terhadap jabatan Kapolri dan Panglima oleh pembentuk undang-undang. Dan justru apabila ketentuan perihal jabatan Kapolri dilakukan perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, maka akan menimbulkan disparitas terhadap jabatan yang berada dalam satu rumpun. 2) Keterangan Ahli Dr. Oce Madril S.H., M.A. halaman 15-17 yaitu: 37. Bahwa UU POLRI diundangkan pada tahun 2002. Pada saat itu, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. 38. Bahwa teknik pembentukan peraturan perundang- undangan mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Kemudian undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3) 40. … 41. … 183 42. Bahwa memperhatikan Penjelasan Pasal 11 UU Polri, terlihat bahwa substansi Penjelasan tersebut memuat uraian jabaran lebih lanjut norma Pasal 11 yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Penjelasan tersebut tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma Pasal 11. Penjelasan Pasal 11 juga tidak memuat perubahan terselubung terhadap norma Pasal 11 serta penjelasan tersebut tidak memuat substansi yang bertentangan dengan norma Pasal 11. V. KESIMPULAN Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa masa jabatan Kapolri tidak dapat disamakan dengan masa jabatan Menteri atau Jaksa Agung dalam kabinet Presiden, karena jabatan Kapolri adalah jabatan karier struktural, harus dari unsur perwira Kepolisian yang masih aktif, bukan jabatan politik atau jabatan yang ditentukan masa periodiknya, dan salah satu alasan pemberhentian jabatan Kapolri adalah adanya usia pensiun, sedangkan jabatan Menteri atau Jaksa Agung bukanlah jabatan karier yang mengikuti masa jabatan Presiden yaitu paling lama 5 (lima) tahun 2. Bahwa tidak terdapat kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri karena hak prerogatif merupakan hak yang melekat pada jabatan Presiden untuk mengangkat jabatan-jabatan lain yang bersifat strategis untuk pelaksanaan tujuan negara,persetujuan DPR merupakan bentuk dari mekanisme checks and balances, bukan berarti dengan adanya persetujuan DPR maka jabatan Kapolri dianggap sebagai jabatan politis, tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. 3. Bahwa Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI dibentuk sebelum adanya ketentuan tentang mengenai teknik pembentukan peraturan perundang- undangan. dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI adalah tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang bermaksud untuk memperjelas ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU POLRI, tidak 184 menyisakan kekosongan hukum, tidak mengandung norma, serta tidak mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma. 4. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh ahli Pemohon sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan Pasal yang diuji a quo, sehingga harus dikesampingkan. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Pemohon seluruhnya. VI. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara 185 Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang in casu, Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 186 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 187 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002, yang rumusannya masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya tersebut dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 karena ketentuan a quo tidak mengatur secara jelas masa jabatan Kapolri. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang berimplikasi terhadap lemahnya kontrol hukum terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Kapolri. Tanpa batas masa jabatan yang jelas, seorang Kapolri dapat menjabat terus menerus hingga memasuki usia pensiun dan menimbulkan kekosongan hukum terkait hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan; 4. Bahwa secara spesifik dan aktual para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak memperoleh kepastian hukum atas terselenggaranya fungsi Kepolisian RI (Polri) sebagai pelindung, pengayom, 188 dan pelayan masyarakat yang disebabkan ketidakpastian jabatan Kapolri sehingga fungsi Polri tidaklah dapat dirasakan oleh para Pemohon sebagaimana mestinya. Para Pemohon juga potensial mengalami kerugian hak konstitusional untuk mewujudkan partisipasi dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden untuk melakukan pergantian Kapolri, namun partipasi tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya kekosongan hukum dalam Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 mengenai hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatan Kapolri bersangkutan; 5. Bahwa para Pemohon beranggapan, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon maka kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik aktual dan potensial akibat kekosongan hukum khususnya berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang sah perihal pemberhentian Kapolri tidak akan lagi atau tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat membuktikan dirinya adalah perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang membutuhkan terlaksananya fungsi Polri dengan baik dan sebagaimana mestinya. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III juga telah menguraikan bahwa berlakunya UU a quo yang tidak jelas mengatur masa jabatan Kapolri, telah menyebabkan kerugian konstitusional berupa tidak sahnya jabatan Kapolri saat ini sehingga fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam menguraikan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, telah terdapat adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya 189 inkonstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan a quo sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah karena berkaitan dengan kepastian hukum mengenai hak untuk memperoleh perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dari Polri, karena menurut para Pemohon, Kapolri saat ini tidak sah secara hukum. Terhadap permohonan provisi tersebut, meskipun norma-norma a quo pernah dimohonkan pengujian, namun demi mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif terkait persoalan konstitusional yang diajukan para Pemohon, Mahkamah perlu mendengar keterangan dari pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, kebutuhan mendengar pihak-pihak dimaksud memerlukan proses persidangan pembuktian apabila dibandingkan dengan tanpa mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK. Dengan adanya kebutuhan dimaksud, permohonan provisi Pemohon tidak dapat dibenarkan sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 190 1. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 menyebutkan bahwa usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Akan tetapi alasan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo tidak diatur lebih lanjut, atau setidak-tidaknya tidak dirumuskan secara jelas dalam batang tubuh UU 2/2002. 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan masa jabatan Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 tidak jelas. Padahal, dalam suatu negara pada umumnya pembatasan kekuasaan menyangkut dua hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Dengan tidak terdapatnya ketentuan yang jelas mengenai kapankah jabatan seorang Kapolri berakhir, maka seorang Kapolri berpotensi menjabat terus-menerus tanpa batas hingga memasuki usia pensiun. 3. Bahwa menurut para Pemohon, seharusnya masa jabatan Kapolri adalah sesuai dengan periode masa jabatan Presiden, sebagaimana masa periode jabatan menteri atau kabinet. Hal ini juga berarti, Presiden harus mengajukan calon Kapolri yang baru kepada DPR untuk menggantikan Kapolri yang jabatannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden bersangkutan. 4. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat kekosongan hukum perihal hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan Kapolri dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan DPR. 5. Bahwa menurut para Pemohon, penjelasan undang-undang tidak boleh mengandung norma, sedangkan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 memiliki rumusan norma, sehingga penjelasan Pasal a quo menjadi inkonstitusional. Namun, untuk menghindari kekosongan hukum, Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 tersebut semestinya dirumuskan dalam batang tubuh, tepatnya pada Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002. 6. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dan Undang-Undang 191 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU 12/2011 (UU 13/2022). Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasan yang sah, antara lain: a) berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet; b) diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; c) permintaan sendiri; d) memasuki usia pensiun; e) berhalangan tetap; f) dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-67 serta mengajukan seorang ahli yaitu Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2025 serta didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 192 [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2025. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., dan Dr. Oce Madril, S.H., M.A, yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2025. Presiden juga mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-2b, dan juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 diajukan kembali, karena sebelumnya norma pasal-pasal a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2015. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 193 Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama materi permohonan para Pemohon sebelumnya dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XIII/2015, sekalipun terdapat pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XIII/2015 sama dengan pasal dalam permohonan a quo, namun telah ternyata para Pemohon dalam permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang berbeda dengan Permohonan Nomor 22/PUU- XIII/2015. Dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XIII/2015 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan dalam permohonan a quo, para Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena terdapat dasar pengujian yang berbeda, sehingga tanpa perlu menguraikan ihwal apakah terdapat perbedaan alasan pengujian permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya, telah terang bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 tidak terhalang oleh keberlakuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan secara formal permohonan a quo berkenaan dengan pengujian norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dapat diajukan kembali. [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden dan keterangan tambahan Presiden, keterangan ahli para Pemohon dan Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah masa jabatan Kapolri harus berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden. Persoalan 194 tersebut disimpulkan Mahkamah atas pemaknaan konstitusional bersyarat yang dimohonkan para Pemohon terhadap Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002, in casu huruf a. berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet; dan huruf b. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan model pemberhentian tersebut, dalam batas penalaran yang wajar dan pada batas-batas tertentu, inti petitum para Pemohon menghendaki jabatan Kapolri mirip dengan jabatan anggota kabinet seperti jabatan menteri. [3.15] Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari pengaturan ihwal institusi kepolisian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, secara konstitusional, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Sebagai alat negara, Kepolisian dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) berada di bawah Presiden yang dalam pelaksanaan tugasnya, Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 8 UU 2/2002]. Secara normatif, hingga saat ini, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sekalipun bukan merupakan anggota kabinet, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun berbeda dengan pengangkatan, misalnya menteri sebagai anggota kabinet, pengangkatan Kapolri oleh Presiden dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPR. Konstitusionalitas norma mengenai persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri tersebut, dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2015 yang menyatakan bahwa: [3.17] ... Menurut Mahkamah, adanya permintaan persetujuan oleh Presiden kepada DPR dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagaimana diatur dalam UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004 bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial, hal tersebut justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme checks and balances sebagaimana tersirat dalam UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan 195 persetujuan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga dapat terpilih sosok pejabat yang betul-betul memiliki integritas, kapabilitas, dan leadership, serta akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan; Berkenaan dengan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun para Pemohon tidak mempersoalkan persetujuan DPR dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 167/PUU-XXII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2025, Mahkamah telah menambahkan, meskipun hingga saat ini pola persetujuan DPR dimaksud konstitusional, namun demikian dalam perspektif checks and balances konteks pengusulan calon Kapolri oleh Presiden seharusnya diletakkan pada penguatan hak prerogatif Presiden untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem presidensial Indonesia sebagaimana semangat UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Kapolri adalah pimpinan Polri dan penganggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian, yaitu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [vide Pasal 2 UU 2/2002]. [3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai alasan pemberhentian Kapolri dalam Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002, telah mengakibatkan para Pemohon tidak mendapatkan perlidungan, jaminan dan kepastian hukum atas fungsi Polri. Sehingga, menurut para Pemohon, sebagaimana dimohonkan dalam petitumnya, berakhirnya masa jabatan Kapolri seharusnya sesuai dengan masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet. Dalam hal ini, khususnya pada Petitum angka 2 huruf a dan huruf b, para Pemohon mengkonstruksikan anggapan bahwa jabatan Kapolri adalah jabatan setingkat menteri sehingga berakhirnya masa jabatan Kapolri seharusnya sama dengan berakhirnya masa jabatan Menteri yang mengikuti masa jabatan Presiden. Sebagai upaya memberikan perspektif yang lebih komprehensif kepada para Pemohon, ide untuk memosisikan Kapolri setingkat dengan menteri pernah 196 muncul dalam pembahasan UU 2/2002. Ketika pembahasan tersebut, fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) mengusulkan menambahkan frasa “setingkat menteri” pada jabatan Kapolri. Gagasan tersebut direspon pemerintah sebagai berikut: “Pemerintah kurang sependapat dengan penambahan kata “setingkat dengan menteri” akan membawa dampak yang kurang mendukung independensi Polri. Artinya Kapolri statusnya dapat dipersamakan dengan Menteri sebagai jabatan Politis. Padahal Kapolri adalah jabatan profesional yang dipilih dari Perwira Tinggi Polri aktif. Namun demikian kami setuju dibahas oleh Pansus” [vide DIM RUU Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun 2001, hlm. 52]. Secara sederhana, dalam batas penalaran yang wajar, dengan tidak terdapat frasa “setingkat menteri” untuk jabatan Kapolri, tidak terdapat keraguan menyatakan keinginan menempatkan Kapolri setingkat menteri ditolak oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, pembentuk UU 2/2002 lebih memilih untuk menegaskan Kapolri merupakan perwira tinggi yang masih aktif. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (6) UU 2/2002 dan penjelasannya menyatakan: Pasal 11 ayat (6) UU 2/2002: (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Penjelasan Pasal 11 ayat (6) UU 2/2002: “Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri. Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian.” Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak dicantumkannya frasa “setingkat menteri” dalam UU 2/2002, menurut Mahkamah, pembentuk UU 2/2002 telah memaknai penempatan posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Bagaimanapun, dengan memberi label “setingkat menteri”, kepentingan politik Presiden akan dominan menentukan seorang Kapolri. Padahal, secara konstitusional, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara expressis verbis (cetho welo-welo) menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara. Sebagai alat negara, Polri harus mampu menempatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di atas kepentingan semua golongan, termasuk di atas kepentingan Presiden. Artinya, dengan memosisikan 197 jabatan Kapolri menjadi setingkat menteri, Kapolri secara otomatis menjadi anggota kabinet, jelas berpotensi mereduksi posisi Polri sebagai alat negara. Apabila penjelasan tersebut di atas dikaitkan dengan petitum para Pemohon, yaitu alasan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, antara lain berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet dan diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan DPR adalah permohonan yang dalam batas penalaran yang wajar akan menggeser posisi jabatan Kapolri menjadi anggota kabinet. Padahal, sebagaimana telah ditegaskan di atas, langkah atau upaya menggeser posisi jabatan Kapolri tersebut adalah tidak sejalan dengan keberadaan Polri sebagai alat negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Mahkamah, jabatan Kapolri adalah jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan namun tidak ditentukan secara periodik dan tidak secara otomatis berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden. Artinya, jabatan Kapolri memiliki batas waktu dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, perihal pemaknaan para Pemohon sebagaimana termaktub pada Petitum angka 2 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, oleh karena persyaratan yang dimohonkan tersebut telah ditampung dalam materi Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Apabila Mahkamah memberikan pemaknaan baru, hal demikian akan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam proses pengisian dan pemberhentian jabatan Kapolri. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena mengandung rumusan norma baru sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir dalam penerapannya. Dalam hal ini, menurut para Pemohon, substansi Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 seharusnya merupakan bagian yang diletakkan pada norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002. Oleh karena upaya para Pemohon untuk menempatkan substansi Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002, terutama Petitum angka 2 huruf c, huruf d, 198 huruf e, dan huruf f telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dalam batas penalaran yang wajar, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 masih relevan untuk dipertahankan. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah berkenaan dengan norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah memberikan jaminan perlidungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 199 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, dan, Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.54 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 200 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA KONSTITUSI, ttd. Alifah Rahmawati