19/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 19/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia, yang diwakili oleh Nama : Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 23 Juli 1952 Pekerjaan : Ketua Umum Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Kembang Ayu Utama E2/Nomor 8 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan ASTI, yang diwakili oleh Nama : Kusuma Dewi Sutanto Tempat/Tanggal Lahir : Wlingi, 14-04-1938 Pekerjaan : Ketua Umum Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Ciniru V Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. PT. Cantika Puspa Pesona, yang diwakili oleh Nama : Wulan Maharani Tilaar 2 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta,13-07-1977 Pekerjaan : Swasta Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Condet Pejaten Nomor 8 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. CV Bali Cantik, yang diwakili oleh Nama : Ni Nengah Sutiasmi Tempat/Tanggal Lahir : Karangasem, 4 Februari 1979 Pekerjaan : Direktur Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Br. Dauh Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. PT Keindahan Dalam Jiwa, yang diwakili oleh Nama : Meghan Beth Pappenheim Tempat/Tanggal Lahir : New York, 4 Oktober 1971 Pekerjaan : Presiden Direktur Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Lingkungan Padang Tegal Mekarsari. Kelurahan/ Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kab Gianyar, Bali Sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. PT Bali Wangi Tirta Nusantara, yang diwakili oleh Nama : Dinawangi Agustini Tempat/Tanggal Lahir : Besan-Klungkung, 31 Agustus 1984 Pekerjaan : Direktur Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Tukad Petanu, Gg. Jalak Bali Nomor 20, Br. Kertasari, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 3 7. PT. Eling Spirit Nusantara, yang diwakili oleh Nama : Ni Wayan Ratni Tempat/Tanggal Lahir : Kerta, 30 April 1995 Pekerjaan : Direktur Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Br. Dinas Uma Dawa, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon VII; 8. PT Bali Wellness Spa, yang diwakili oleh Nama : Debra Maria Rumpesak Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Februari 1968 Pekerjaan : Direktur Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Reni Jaya Blok B. 8/7, Desa Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat Sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon VIII; 9. CV Jaens Triloka Sejahtera, yang diwakili oleh Nama : I Gusti Ketut Jayeng Saputra Tempat/Tanggal Lahir : Bondalem, 27 Juni 1986 Pekerjaan : Direktur Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Banjar Dinas Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Nama : M I Dian Virgia S Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 21- 09-1968 Pekerjaan : Swasta (Manajer Taman Sari SPA, Mustika Ratu) Kewarganegaraan : Indonesia 4 Alamat : Jalan Pinang Merah IV Nomor 17 RT/RT 014/016 Kecamatan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon X; 11. Nama : Susiana Hendro, S.E., M.M. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung,31 Januari 1972 Pekerjaan : Swasta (Swarnaloka Dipa School Beauty & Wellness SPA) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Turi Nomor 11 RT/RW 014/003 Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat DKI Jakarta Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : Riyanti Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 4 Juni 1986 Pekerjaan : Swasta Kewarganegaraan : Indonesia (Manajer Gold Dust Spa Canggu, Bali) Alamat : Perum Bumi Damai Indah, Blok I Nomor 10, Jalan Raya Tiying Tutul, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Bali Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon XII; 13. Nama : Gusti Made Parvathi Tempat/Tanggal Lahir : Singaraja, 14 April 1975 Pekerjaan : Swasta (Manager Spa Ang Recreation The Tran Resort Ubud) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Jepun Bali II, Nomor 8X, Br. Perang, Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali Sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon XIII; 14. Nama : Komang Ely Ariyawati Tempat/Tanggal Lahir : Tembok, 11 Juni 1985 5 Pekerjaan : Swasta (Spa Manager Fresh Spa Ubud) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Br. Dinas Tengah, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Buleleng Sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon XIV; 15. Nama : Ni Luh Dewi Pariani Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 20 April 1985 Pekerjaan : Swasta (Assisten SPA Manager Aviisha Wellness &Spa) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Anyelir, Gang Rama II/5, Br/Ling. Tanjung Bungkak, Desa Sumerta, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon XV; 16. Nama : Devi Vania Coslavita Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 3 Januari 1985 Pekerjaan : Swasta (Spa Manager Sundari Day Spa Bali) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Ciateul Kaler Nomor 28, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat Sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon XVI; 17. Nama : Nyoman Trisia Dewi Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 30 April 1992 Pekerjaan : Karyawan swasta (Administrator Manager Spring Spa Bali) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Br/Ling. Rangkan Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali Sebagai ----------------------------------------------------------- Pemohon XVII; 18. Nama : Anas Andrianto Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo, 6 Juni 1974 6 Pekerjaan : Swasta (Manajer Botanica Day SPA) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Br. Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali Sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon XVIII; 19. Nama : Ni Made Ayu Kartika Sari Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 7 Desember 1989 Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manager Shambala SPA) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Lingk. Sema, Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali Sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon XIX; 20. Nama : I Made Setiawan Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 16 September 1982 Pekerjaan : Swasta (Owner Tree Point Healing & Spa Bali) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Br. Bedil, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali Sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon XX; 21. Nama : I Komang Nuraga Tempat/Tanggal Lahir : Br. Payogan, 1 Juli 1989 Pekerjaan : Wiraswasta (Owner Ubud SPA) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Br. Payogan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali Sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon XXI; 22. Nama : Iska Dinarristy Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 19 Maret 1990 Pekerjaan : Karyawan Swasta (Ops Dev Manger Taksu Wellness & SPA Ubud) Kewarganegaraan : Indonesia 7 Alamat : KP. Sukabirus, RT/RW 001/009, Kelurahan/Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Sebagai ----------------------------------------------------------- Pemohon XXII; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Februari 2024 memberi kuasa kepada Mohammad Ahmadi, S.H. dan Muhammad Hidayat Permana, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum “BALI INTERNATIONAL LAW OFFICE” yang berkedudukan di Jalan Tunjungsari Perumahan PERSADA ASRI Blok D Nomor 32, Br./Lingk Tegehsari, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, baik secara bersama-sama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi Presiden; Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca Kesimpulan para Pemohon dan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Januari 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Nomor 19/PUU- XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 Maret 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 8 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan kehakiman secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa dengan berdasar pada ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan MK No 2 Tahun 2021) mengatur objek permohonan Pengujian Materiil terhadap Undang-Undang adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal dan atau bagian dari Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 5. Bahwa yang menjadi objek uji materi dalam perkara a quo adalah norma pada Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/SPA” dan Pasal 9 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/SPA“ Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbunyi: Pasal 55 1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. Pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. Kontes kecantikan; d. Kontes binaraga; e. Pameran; f. Pertunjukan sirkus akrobat dan sulap; g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. Permainan ketangkasan; i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan /atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. Panti pijat dan pijat refleksi; dan l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/SPA. 2) …………………………………………………………………………………… Pasal 58 a. Tarif PBJT ditetapkan paling Tinggi 10 % (sepuluh persen) b. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/SPA ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) Sehingga sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 maka Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/SPA” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/SPA” (BUKTI P- 2) telah memenuhi syarat formal untuk dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi RI melakukan pengujian materiil Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/spa” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/spa” Undang-Undang No. 1 Tahun 10 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (BUKTI P - 2) dengan batu uji Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat(1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (BUKTI P - 1) Pasal 28D ayat (1) “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“ Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi“. Pasal 28H ayat (1) “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan “ Pasal 28I ayat (2) “Setiap Orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu “ II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 dan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 11 2) Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Untuk selanjutnya apakah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon untuk melakukan pengujian materiil atas Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/SPA” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/SPA” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan batu uji Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dapat para Pemohon Uraikan secara terperinci berikut ini: I. PEMOHON I a. Bahwa secara formal Pemohon I adalah subyek hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan dan Pemohon I dalam kedudukannya selaku Badan Hukum Privat berupa Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) telah berbadan hukum dengan Akta Pendirian Nomor 474 tanggal 24 Juni 2020 dibuat di hadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, SH yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 0005660. AH. 0107 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020. berdasarkan Pasal 27 ayat (2) A Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PERKUMPULAN PENGUSAHA HUSADA TIRTA INDONESIA Nomor 474 tanggal 24 Juni 2020 bertindak melalui KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN PENGUSAHA HUSADA TIRTA INDONESIA (dahulu bernama ASOSIASI SPA INDONESIA disingkat ASPI) yang dalam hal ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia (dahulu bernama ASOSIASI SPA INDONESIA disingkat ASPI) Nomor 12 tanggal 14 Maret 2023 dibuat di hadapan Notaris Simon Yos Sudarso, SH, diwakili oleh Nyonya Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim sebagai Ketua Umumnya (Bukti P - 7 F). b. Bahwa Pemohon I PERKUMPULAN PENGUSAHA HUSADA TIRTA INDONESIA yang dahulu bernama ASOSIASI SPA INDONESIA disingkat ASPI dibentuk oleh DR.Hj.B.R.A. Mooryati Soedibyo, S.S, M.Hum yang 12 dikukuhkan 28 April 1999 oleh Menteri Pariwisata R I Bapak Marzuki Usman yang merupakan wadah perkumpulan orang - orang yang bergerak dalam usaha SPA yang dahulu Perkumpulan ini bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) dibentuk dengan tujuan: 1) Menghimpun para pengusaha dan profesional di bidang perawatan SPA di seluruh Indonesia 2) Mewujudkan cita-cita luhur anggotanya untuk berperan aktif sebagai mitra Pemerintah dalam upaya menyehatkan masyarakat melalui SPA dan melestarikan budaya bangsa. 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perawatan SPA, bergerak dalam bidang pengembangan SPA yang dapat dimanfaatkan oleh para anggotanya. 4) Mengembangkan dan memasyarakatkan jamu tradisional bahan baku rempah rempah dan minyak atsiri bagi pemakaian pada SPA di dalam dan diluar negeri. c. Pemohon I yang merupakan wadah perkumpulan para pelaku usaha SPA mempunyai keanggotaan di seluruh wilayah Indonesia dan telah terbentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Himpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia di seluruh wilayah Indonesia yaitu : DPD Banda Aceh, DPD Sumatera Utara, DPD Sumatera Selatan, DPD Sumatera Barat, DPD Riau, DPD Kepulauan Riau, DPD Kalimantan Timur, DPD DKI Jakarta, DPD Jawa timur, DPD Jawa Barat, DPD Jawa Tengah, DPD Banten, DPD DI Yogyakarta, DPD Bali dan DPD Sulawesi Selatan (Bukti P-7D). Pengembangan keanggotan perkumpulan pengusaha SPA ini menjadi tugas Pemohon I agar SPA di Indonesia berkembang secara bermartabat dengan menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia dan kearifan lokal budaya bangsa indonesia, sehingga maraknya perkembangan industri Kesehatan SPA ini menjadi suatu energi positif bagi perkembangan Kesehatan Masyarakat dan menjadi daya tarik untuk wisata Kesehatan dengan program Wellness Tourism SPA. Oleh karena itu perkembangan SPA merupakan suatu hal yang sangat positif karena dapat meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat secara tradisional melalui SPA dan peningkatan taraf hidup Masyarakat secara ekonomis karena industri SPA ini merupakan industri padat karya yang sangat 13 banyak menyerap tenaga kerja, Jumlah anggota pelaku usaha SPA yang tergabung dalam Pemohon I tersebar sangat luas di seluruh Indonesia sehingga perlu diwadahi secara profesional agar para pelaku usaha SPA ini dapat lebih meningkatkan kualitas pelayan SPA dalam Upaya menjaga dan meningkatkan Kesehatan Masyarakat melalui Kesehatan Masyarakat secara tradisional dan oleh karena keanggotaan pada Pemohon I yang merupakan perkumpulan para pelaku usaha SPA baik yang sudah berbadan hukum PT atau CV atau usaha perorangan, secara langsung terkena dampak yang merugikan diberlakukannya norma pada objek permohonan a quo dan oleh karena itu Pemohon I adalah sebagai Subjek Hukum berupa Perkumpulan yang sudah berbadan Hukum Privat yang secara sah dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang beralamat di Jalan Green Lake City, Ruko Wall Street B-8 Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Banten dan oleh karenanya mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) dan hak konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. II. PEMOHON II a. Bahwa secara formal Pemohon II adalah subyek hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan dengan akta pendirian. Pemohon II dalam kedudukannya selaku Badan Hukum Privat berupa Perkumpulan ASTI yang merupakan mitra kerja dari Pemohon I yaitu: Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta INDONESIA dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) sebagaimana tersebut di atas. Kegiatan usaha Kesehatan Tradisional SPA tidak lepas dari peran penting dari para terapis SPA yang merupakan bagian pokok dalam industri Kesehatan Tradisional SPA, tanpa adanya tenaga SPA terapis usaha kesehatan tradisional SPA tidak akan ada, sehingga oleh karena peran penting para terapis dalam industri SPA ini maka pada tanggal 15 Juni 2005 dipelopori oleh DR. Hj. B R A Mooryati Sudibyo dibentuklah suatu perkumpulan yang pada saat itu bernama Asosiasi Spa Terapis Indonesia disingkat ASTI dan kini sejak tahun 2017 berubah nama menjadi Perkumpulan ASTI yang dibentuk dengan Akta Pendirian Perkumpulan ASTI Nomor 104 tanggal 8 Juni 2017 dibuat di hadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik 14 Indonesia Nomor AHU – 0009424. AH. 01.07 tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 (BUKTI P-8A) b. Bahwa dibentuknya Pemohon II yang merupakan wadah perkumpulan Spa Terapis, yang merupakan mitra utama Pemohon I dalam mengembangkan SPA di Indonesia dari segi sumber daya manusia yaitu Terapis SPA yang memang memerlukan banyak bimbingan dan advokasi terutama dalam peningkatan kualitas teknis para SPA terapis dalam menjalankan tugasnya sebagai penyehat tradisional. Sebagai penyehat tradisional SPA terapis harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Surat Tanda Penyehat Tradisional dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau yang disingkat dengan STPT (BUKTI P- 8 E) selain dari itu Fungsi Pemohon II bagi para SPA terapis ini adalah sebagai kontrol SPA terapis dan jasa usaha SPA ini agar tetap pada koridor dan kode etik serta penjaminan mutu yang sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. c. Di beberapa daerah PERKUMPULAN ASTI telah terbentuk DPD yaitu: DPD DKI Jakarta, DPD Jawa Barat, DPD Jawa Tengah, DPD Yogyakarta, DPD Jawa Timur, DPD Bali, DPD NTB, DPD Sumatera Utara, DPD KEPRI, DPD NTT, DPD KALTIM, DPD SULSEL, DPD Riau, DPD Banten, DPD Sumatera Barat, DPD Sumatera Selatan, DPD Aceh, DPD KALBAR, DPD KALTENG, DPD Bengkulu, DPD Jambi, DPD Lampung, DPD Kalimantan Selatan, DPD Sulawesi Selatan, DPD Sulawesi Barat dan DPD Papua Barat. (Bukti P-8 G) jumlah anggota Perkumpulan ASTI saat ini kurang lebih 1380 orang yang masih aktif dan ribuan SPA terapis lainnya yang sudah tidak aktif akibat dari wabah pandemi COVID 19 dan berdasar hal- hal tersebut Pemohon I sebagai Subjek Hukum berupa Perkumpulan Berbadan Hukum Privat yang secara sah dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang beralamat di Jalan Kalibata Raya Nomor 25-30 Gedung Binawan, R 304, Jakarta Timur dan oleh karenanya mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) dan hak konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo III. PEMOHON III a. Pemohon III merupakan badan hukum Perseroan Terbatas PT CANTIKA PUSPA PESONA, sebagai anak sebuah Perseroan yang bergerak dalam 15 usaha kesehatan tradisional SPA (KBLI 96122) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT CANTIKA PUSPA PESONA Nomor 52 tanggal 7 April 1993 dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso, SH Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 027321 HT.01.01 tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993 yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT CANTIKA PUSPA PESONA Nomor 7 tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Ahmad Ali Nurdin S.H., M.Kn, Pengesahan tercatat pada Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 21314.AH. 01. 02. Tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009 dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CANTIKA PUSPA PESONA Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2023 dibuat di hadapan Notaris Yansen Dicki Suseno, SH Pengesahan tercatat Pada Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU–AH. 01. 09. 0159902 tanggal 6 September 2023 yang berkedudukan di Jakarta. b. Bahwa Pemohon III sebagai sebuah badan usaha telah cukup lama bergerak dalam usaha kecantikan dan Kesehatan tradisional SPA sebagaimana termuat dalam maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan Pasal 3 ayat (1) huruf c perubahan anggaran dasar perusahaan yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CANTIKA PUSPA PESONA Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2023 (BUKTI P-9 F) yang tertulis pada huruf c. AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA) KBLI 96122 Nomor Induk Berusaha PT. Cantika Puspa Pesona Nomor 8120015150876 tanggal 7 November 2018 (BUKTI P-9 F) c. PT. Cantika Puspa Pesona yang tergabung dalam Grup Martha Tilaar Indonesia yang didirikan oleh DR. Martha Tilaar sejak 50 tahun lalu telah berperan penting dalam pengembangan dan kesuksesan ramuan dan perawatan herbal Indonesia, baik secara lokal maupun internasional (BUKTI P-9 F). DR. Martha Tilaar telah mengabdikan banyak waktu dan usahanya untuk mengembangkan Konsep SPA Martha Tilaar, dengan menggunakan pengetahuannya, latar belakang, dan organisasi. Dimulai 16 dari sebuah salon kecantikan di garasi rumahnya di Menteng pada tahun 1970. PT Cantika Puspa Pesona di bawah bimbingan DR. Martha Tilaar mengembangkan usaha kesehatan tradisional SPA dengan tren zaman baru kembali ke alam, gaya hidup SPA yang harmonis dan indah. Melalui filosofi kecantikan holistik yang disebut "Rupasampat Wahyabiantara" yang menjelajahi kebijaksanaan kuno perawatan kecantikan sepanjang siklus kehidupan perempuan, maka DR. Martha Tilaar mengembangkan konsep Martha Tilaar Salon Day SPA yang merupakan penyatuan antara identitas dan entitas tradisional dengan teknologi yang berkembang dari waktu ke waktu, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dalam mencari relaksasi dan perawatan kecantikan. Martha Tilaar SPA dikelola oleh PT Cantika Puspa Pesona. Salah satu perusahaan Grup Martha Tilaar yang menangani layanan kecantikan perawatan tubuh; d. Bahwa Pemohon III berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai wajib pajak PBJT sehingga dengan dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA”pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menjadi pihak yang terdampak karena mengalami kerugian konstitusional, sehingga dengan demikian Pemohon III yang berkedudukan dan beralamat yang beralamat di Gedung Puspita Martha International Beauty School Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 19 Jakarta Pusat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) dan hak konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. IV. PEMOHON IV a. Pemohon IV merupakan Persekutuan Komanditer (CV) yaitu CV. BALI CANTIK, sebagai sebuah Persekutuan yang bergerak dalam usaha kesehatan tradisional SPA (KBLI 96122) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PERSEKUTUAN KOMANDITER CV. BALI CANTIK Nomor 4 tanggal 4 April 2023 dibuat di hadapan Notaris Dewa Nyoman Mahaindra, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 0026979 AH. 01. 14. Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar, Bali b. Bahwa Pemohon IV yang bergerak dalam usaha kesehatan tradisional SPA sebagaimana termuat dalam maksud dan tujuan persekutuan serta 17 kegiatan pada Pasal 3 Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian PERSEKUTUAN KOMANDITER CV. BALI CANTIK Nomor 4 tanggal 4 April 2023 dibuat di hadapan Notaris Dewa Nyoman Mahaindra, SH (BUKTI P-10 A) yang tertulis pada poin pertama. AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA) KBLI Nomor 96122 CV Bali Cantik mengelola usaha SPA dengan nama Putri Bali Spa yang menawarkan pengalaman santai dan menyegarkan dengan menggabungkan keahlian tradisional dengan layanan modern untuk menciptakan perasaan harmoni dan kesejahteraan bagi tubuh, pikiran, dan jiwa dengan layanan Pijat Tradisional Bali yang menenangkan hingga perawatan wajah yang menyegarkan dan perawatan tubuh yang menyehatkan Di Putri Bali Spa, dengan memberikan pengalaman SPA yang profesional dengan standar tertinggi dalam kualitas layanan, kebersihan, dan keramahan yang profesional. c. Bahwa Pemohon IV berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai wajib pajak PBJT sehingga dengan dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA “pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menjadi pihak yang terdampak karena mengalami kerugian konstitusional, sehingga dengan demikian Pemohon IV yang berkedudukan dan beralamat yang beralamat di Jalan Hanuman Ubud, Desa/Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) dan hak konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. V. PEMOHON V a. Pemohon V merupakan badan hukum Perseroan Terbatas PT KEINDAHAN DALAM JIWA, sebagai sebuah Perseroan yang bergerak dalam usaha Kesehatan Tradisional SPA (KBLI 96122) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KEINDAHAN DALAM JIWA Nomor 25 tanggal 4 Juli 2018 dibuat di hadapan Notaris Putu Eka Lestary S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0031652. AH. 01. 01 Tahun 2018 tanggal 7 Juli 2018 yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar Bali. 18 b. Bahwa Pemohon V yang bergerak dalam usaha Kesehatan tradisional SPA sebagaimana termuat dalam maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan pada Pasal 3 anggaran dasar perubahan yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat PT. KEINDAHAN DALAM JIWA Nomor 31 tanggal 25 Agustus 2023 dibuat di hadapan Notaris Putu Eka Lestary S.H., M.Kn, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0051041. AH. 01. 02 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 pada Pasal 3 ayat (2) huruf c tertulis 96122 AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA) (BUKTI P-11 C) dan perizinan usaha dengan Nomor Induk Berusaha PT Keindahan Dalam Jiwa NIB: 9120215060025 (BUKTI P- 11F). PEMOHON V PT. KEINDAHAN DALAM JIWA yang bergerak dalam usaha Kesehatan SPA dengan brand The Yoga Barn Wellness adalah suatu tempat pelayanan Kesehatan SPA yang selain melayani Kesehatan SPA pada umumnya juga terdapat treatment khusus yang menawarkan pengalaman SPA yang disesuaikan dan meremajakan bagi tubuh dengan memanfaatkan bahan-bahan alami, minyak pijat khas, rempah-rempah, masker tubuh, dan scrub asli Indonesia, dirancang dengan cermat untuk meningkatkan, relaksasi, pemulihan, memanjakan indra dan perawatan diri secara keseluruhan. c. Bahwa Pemohon V berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai wajib pajak PBJT sehingga dengan dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA”pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menjadi pihak yang terdampak karena mengalami kerugian konstitusional, sehingga dengan demikian Pemohon V yang berkedudukan dan beralamat yang beralamat di Jalan Raya Pengosekan Ubud Lingkungan Padang Tegal Klod, Desa/Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten, Gianyar, Bali mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) dan hak konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. VI. PEMOHON VI a. Pemohon VI merupakan badan hukum Perseroan Terbatas PT. BALI WANGI TIRTA NUSANTARA, sebagai sebuah Perseroan yang bergerak 19 dalam usaha Kesehatan Tradisional SPA (KBLI 96122) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS PT. BALI WANGI TIRTA NUSANTARA Nomor 12 tanggal 31 Mei 2023 dibuat di hadapan Notaris I Ketut Ngurah Ananda S.H., M.KN., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0103796. AH. 01. 11 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 yang berkedudukan di Kota Denpasar, Bali. b. Bahwa Pemohon VI yang bergerak dalam usaha Kesehatan Tradisional SPA sebagaimana termuat dalam maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan pada Pasal 3 ayat (2) anggaran dasar yang termuat dalam Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS PT. BALI WANGI TIRTA NUSANTARA Nomor 12 tanggal 31 Mei 2023 dibuat di hadapan Notaris I Ketut Ngurah Ananda S.H., M.KN., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0103796. AH. 01. 11 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 (BUKTI P 12 A) tertulis kode usaha: 96122 AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA) berikut uraian di bawahnya dan telah memiliki izin berusaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1306230069626 (BUKTI P-12 D). PEMOHON VI (PT. BALI WANGI TIRTA NUSANTARA) yang bergerak dalam usaha Kesehatan SPA dengan brand Wangi Spa adalah suatu tempat layanan Kesehatan SPA yang dirancang khusus untuk wanita, menawarkan pengalaman SPA yang disesuaikan dan meremajakan. Pemohon VI dengan Wangi Spa nya mendedikasikan untuk menyediakan surga kesejahteraan holistik di mana tradisi kuno berpadu sempurna dengan ritual modern bagi wanita dengan memanfaatkan bahan-bahan alami, minyak pijat khas, rempah-rempah, masker tubuh, dan scrub asli Indonesia, dirancang dengan cermat untuk meningkatkan, relaksasi, pemulihan, memanjakan indra dan perawatan diri melalui SPA. c. Bahwa Pemohon VI berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai wajib pajak PBJT sehingga dengan dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA”pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menjadi pihak yang terdampak karena mengalami kerugian konstitusional, sehingga dengan demikian Pemohon VI yang berkedudukan dan beralamat di Jalan 20 Waturenggong Nomor 62, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) dan hak konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. VII. PEMOHON VII a. Pemohon VII merupakan badan hukum Perseroan Terbatas PT. ELING SPIRIT NUSANTARA, sebagai sebuah Perseroan yang bergerak dalam usaha Kesehatan Tradisional SPA (KBLI 96122) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS PT. ELING SPIRIT NUSANTARA Nomor 2 tanggal 10 Mei 2022 dibuat di hadapan Notaris Martina Yulistyani S.H., M.Kn. yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 0030769. AH. 01.01. Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT Eling Spirit yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar, Bali. b. Bahwa Pemohon VII yang bergerak dalam usaha Kesehatan tradisional SPA sebagaimana termuat dalam maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan pada Pasal 3 ayat (2) huruf E anggaran dasar yang termuat dalam Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS PT. ELING SPIRIT NUSANTARA Nomor 2 Tanggal 10 Mei 2022 dibuat di hadapan Notaris Martina Yulistyani S.H., M.Kn. (BUKTI P-13 A) yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU–0030769. AH. 01.01. Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 (BUKTI P-13 B) yang tertulis pada huruf c. AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA) KBLI 96122. Dilengkapi dengan Perizinan usaha berbasis resiko Izin Usaha Spa PT. Eling Spirit NIB No. 1105220011478 pada huruf B angka 3 (BUKTI P- 13 E) dan NIB No. 11052200114780001. (BUKTI P-13 D) dan telah bersertifikat ISO/IEC-17065 (BUKTI P-13 F) Pemohon VII menjalankan usaha SPA dengan Brand Sang Spa yang berkomitmen untuk menyebarkan vibrasi penyembuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sang Spa telah tersertifikasi ISO/IEC- 17065 Spa Tirta I, Pemenang Best Brand Award dari tahun 2012 - 2016, dan direkomendasikan sebagai destinasi pilihan utama oleh TripAdvisor dari tahun 2009-sekarang di tahun 2024. Pemohon VII dengan Sang Spa nya 21 berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, serta menggali lebih dalam lagi tentang kearifan Budaya Lokal Bali dan Nusantara. c. Bahwa pemohon VII berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai wajib pajak PBJT sehingga dengan dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menjadi pihak yang terdampak karena mengalami kerugian konstitusional, sehingga dengan demikian Pemohon VII yang beralamat di Br. Dinas Uma Dawa, Desa Pejeng Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) dan hak konstitusional dalam permohonan uji materiil a quo. VIII. PEMOHON VIII a. Pemohon VIII merupakan badan hukum Perseroan Terbatas PT. BALI WELLNESS SPA, sebagai sebuah Perseroan yang bergerak dalam usaha Kesehatan Tradisional SPA (KBLI 96122) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS PT. BALI WELLNESS SPA Nomor 78 tanggal 29 Oktober 2009 dibuat di hadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 0004142. AH. 01. 01. Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, yang berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali. b. Bahwa Pemohon VIII yang bergerak dalam usaha kesehatan tradisional SPA sebagaimana termuat dalam maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan pada Pasal 3 ayat (2) b anggaran dasar yang termuat dalam Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS PT. BALI WELLNESS SPA Nomor 78 tanggal 29 Oktober 2009 dibuat di hadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 0004142. AH. 01. 01. Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010 (BUKTI P-14 A-B) dan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120004811262 (BUKTI P-14 F). PT Bali Wellness Spa memiliki Taman air Spa di Jalan Sunset Road 88 Badung Bali yang berdiri sejak tahun 2012, Day Spa terbesar di Bali dengan konsep wellness dengan sentuhan budaya Bali. Taman Air Spa telah mendapatkan 22 sertifikasi usaha Griya Tirta II ISO/IEC-17065 (BUKTI P-G) dan mendapat dua kali penghargaan Sebagai The Best Spa Alone dari Kemenparekraf. Berdasarkan Market Research yang dilakukan pihak independen RETA pada Desember 2023 menyatakan bahwa Taman Air Spa menempati posisi sebagai Market Leader Spa di Bali dengan tingkat kepuasaan dan reputasi yang sangat bagus. Sebagai pemimpin pasar di Bali, Taman Air Spa berkomitmen untuk memberikan pelayanan Spa terbaik dengan Visi Menjadi The Best Day Spa di Asia. c. Bahwa Pemohon VII berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai wajib pajak PBJT sehingga dengan dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menjadi pihak yang terdampak karena mengalami kerugian konstitusional, sehingga dengan demikian Pemohon VIII yang beralamat di Jalan Sunset Road Nomor 88, Lingkungan Abian Base, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (Legal Standing) dan hak konstitusional dalam permohonan uji materiil a quo. IX. PEMOHON IX a. Pemohon IX merupakan badan hukum Persekutuan CV. JAENS TRILOKA SEJAHTERA, sebagai sebuah Persekutuan yang bergerak dalam usaha Kesehatan Tradisional SPA (KBLI 96122) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PERSEKUTUAN KOMANDITER CV. JAENS TRILOKA SEJAHTERA Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2023 dibuat di hadapan Notaris Martina Sulistyani, SH (BUKTI P-15A) yang telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU–0050598 AH. 01. 04. Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 (Bukti P-15 B) yang berkedudukan di Ubud Kabupaten Gianyar, Bali. Pemohon IX yang bergerak dalam usaha kesehatan tradisional SPA sebagaimana termuat dalam maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan pada Pasal 3 ayat (2) huruf c anggaran dasar perusahaan AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA) KBLI 96122 dan telah memiliki izin berusaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 210823002265 (BUKTI P-15 D). 23 b. Pemohon IX (CV. JAENS TRILOKA SEJAHTERA) yang bergerak dalam usaha pelayanan Kesehatan SPA dengan brand JAENS SPA didirikan oleh I Gusti Ketut Jayeng Saputra. Dipl Cidesco, sebagai pengusaha sekaligus perintis sekaligus pemilik telah belajar Spa Management dari sebuah sebuah perguruan tinggi swasta di bali yang berfokus pada bidang pariwisata yaitu STP - Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali dan melanjutkan pendidikan dalam bidang beauty & SPA management diplome International ke CIDESCO (Comité International d'Esthétique et de Cosmétologie) Didirikan pada tahun 1946 di Brussels dengan Kantor Pusat kami di Zurich, Swiss, gelar CIDESCO adalah Standar Dunia untuk Terapi Kecantikan dan Spa. Pemohon IX sebagai pelaku usaha Spa menyediakan pengalaman SPA secara holistic yaitu menyegarkan dan menyehatkan tubuh, pikiran dan jiwa. Dengan lingkungan yang tenang dengan menawarkan berbagai perawatan yang dirancang untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan dari Bali untuk Dunia. Yang sejak awal, CV. Jaens Spa telah berkomitmen pada keunggulan dan inovasi memberikan pengalaman dan penyembuhan holistik. Pemohon IX diakui sebagai pemimpin dalam industri SPA di Ubud. Secara pelayanan Terapis SPA pada Pemohon IX telah bersertifikasi kompetensi oleh BNSP dan secara usaha Jaens Spa telah mendapatkan sertifikasi ISO/IEC-17065 dan juga Standard Usaha Tirta 2 sebagai bukti komitmen Pemohon IX terhadap standar tertinggi dalam praktik SPA dan layanan pelanggan (BUKTI P-15 E). c. Penghargaan kami termasuk the best SPA in Bali 2015-2018 Award from Bali Best Brand, yang menegaskan dedikasi kami terhadap keunggulan. CV Jaens Spa tidak hanya fokus pada layanan SPA, tetapi juga aktif terlibat dalam komunitas dengan menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam berbagai event Nasional dan internasional diantaranya event Miss Global edisi Ke-9 kontes kecantikan Miss Global dari 73 negara diselenggarakan pada 11 Juni 2022, di mana Pemohon IX sebagai salah satu sponsor dan penyedia layanan kesehatan full body massage, lulur Bali dan juga memperkenalkan konsep perawatan kecantikan & kesehatan Bali bagi para kontestan. 24 d. Bahwa Pemohon IX berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebagai wajib pajak PBJT sehingga dengan dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA”pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menjadi pihak yang terdampak karena mengalami kerugian konstitusional, sehingga dengan demikian Pemohon IX yang beralamat di Jalan Hanuman Ubud, Desa/Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) dan hak konstitusional dalam permohonan uji materiil a quo. X. PEMOHON X a. Bahwa Pemohon X adalah orang perseorangan yang bernama M I Dian Virgia S berkewarganegaran Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3175026109680004 (BUKTI P-16 A) yang merupakan pelaku usaha/pekerja pada usaha jasa Kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam Taman Sari SPA Mustika Ratu, sebagai manajer sebagaimana termuat dalam Curriculum Vitae (CV) atas nama Pemohon X (Bukti P-16 B) yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik secara sosial maupun ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Pemohon berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan perlakuan yang adil tanpa diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon X sebagai pribadi atau perseorangan yang menekuni usaha SPA secara otomatis terdampak hak-hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon X mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. 25 XI. PEMOHON XI a. Bahwa Pemohon XI adalah orang perseorangan yang bernama Susiana Hendro, S.E., M.M. berkewarganegaraan Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3273097101720001 (BUKTI P-17 A) yang merupakan pelaku usaha pada usaha jasa Kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam Swarnaloka Dipa School beauty & Wellness SPA, sebagai owner (pemegang saham) dan owner pada beberapa usaha SPA sebagaimana termuat dalam Curriculum Vitae (CV) atas nama Pemohon XI (Bukti P-17 B) dan juga seorang assessor SPA (Bukti 17-C) yang secara langsung berdampak baik secara sosial maupun ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA“ pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon XI sebagai pribadi atau perseorangan yang secara otomatis terdampak hak-hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon XI mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. XII. PEMOHON XII a. Bahwa Pemohon XII adalah orang perseorangan atas nama Riyanti berkewarganegaran Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 2101104406860003 (BUKTI P-18 A) yang merupakan pekerja pada usaha jasa Kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam Goldust SPA Canggu, Bali, sebagai manajer yang telah bersertifikat SPA manajer (BUKTI P-18 B) sebagaimana termuat dalam curriculum vitae (CV) atas nama Pemohon XII (Bukti P-18 C) yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik secara sosial maupun ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. 26 b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon XII sebagai pribadi atau perseorangan yang secara otomatis terdampak hak-hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon XII mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. XIII. PEMOHON XIII a. Bahwa Pemohon XIII adalah orang perseorangan atas nama Gusti Made Parwati berkewarganegaraan Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5103065404750006 (BUKTI P-19 A) yang merupakan pekerja pada usaha jasa kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam SPA Ang Recreation The Trans Resort Bali, sebagai manajer yang telah bersertifikat SPA manajer (BUKTI P-19 B) sebagaimana termuat dalam Curriculum Vitae (CV) atas nama Pemohon XIII (Bukti P-19 C) yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik secara sosial maupun ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon XIII sebagai pribadi atau perseorangan yang secara otomatis terdampak hak-hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon XIII mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. 27 XIV. PEMOHON XIV a. Bahwa Pemohon XIV adalah orang perseorangan atas nama Komang Ely Ariyawati berkewarganegaran Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5108075106850001 (BUKTI P-20 A) yang merupakan pelaku usaha/pekerja pada usaha jasa Kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam Spa Manager Fresh Spa Ubud (BUKTI P-20 B), sebagai manajer sebagaimana termuat dalam Curriculum Vitae (CV) atas nama Pemohon XIV yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik secara sosial maupun ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon X sebagai pribadi atau perseorangan yang secara otomatis terdampak hak-hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon XIV mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. XV. PEMOHON XV a. Bahwa Pemohon XV adalah orang perseorangan atas nama Ni Luh Dewi Pariani berkewarganegaran Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5171026004850007 (BUKTI P-21 A) yang merupakan pelaku usaha/pekerja pada usaha jasa Kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam Aviisha Wellness & Spa, sebagai asisten manajer sebagaimana termuat dalam Curriculum Vitae (CV) atas nama Pemohon XV (Bukti P-21 B) yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik secara sosial maupun ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon XV sebagai pribadi atau perseorangan yang secara otomatis 28 terdampak hak - hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon XV mempunyai kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. XVI. PEMOHON XVI a. Bahwa Pemohon XVI adalah orang perseorangan atas nama Devi Vania Coslavita berkewarganegaraan Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3273114301850004 (BUKTI P-22 A) yang merupakan pelaku usaha/pekerja pada usaha jasa Kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam Sundari Day Spa Bali, sebagai manager sebagaimana termuat dalam Curriculum Vitae atas nama Pemohon XVI dan Sertifikat Kompetensi Manager Nomer 961221439600074572023 dan No registrasi: PAR 1185 00054 2023 (Bukti P-22 B) yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik secara sosial maupun ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon XVI sebagai pribadi atau perseorangan yang secara otomatis terdampak hak-hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon XVI mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. XVII. PEMOHON XVII a. Bahwa Pemohon XVII adalah orang perseorangan atas nama Nyoman Trisia Dewi berkewarganegaran Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5171027004920005 (BUKTI P-23 A) yang 29 merupakan pelaku usaha/pekerja pada usaha jasa Kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam Spring Spa Bali, sebagai Administrator Manager sebagaimana termuat dalam Curriculum Vitae (CV) atas nama Pemohon XVII (Bukti P-23 B) yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik secara sosial maupun ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon XVII sebagai pribadi atau perseorangan yang secara otomatis terdampak hak - hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon XVII mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. XVIII. PEMOHON XVIII a. Bahwa Pemohon XVIII adalah orang perseorangan yang bernama Anas Andrianto berkewarganegaran Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5104050606740003 (BUKTI P-24 A) yang merupakan pelaku usaha/pekerja pada usaha jasa Kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam BALI SPA, sebagai manajer sebagaimana termuat dalam Curriculum Vitae (CV) atas nama Pemohon XVIII (Bukti P- 24 B) yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik secara sosial maupun ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon XVIII sebagai pribadi atau perseorangan yang secara otomatis terdampak hak-hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan 30 Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon XVIII mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. XIX. PEMOHON XIX a. Bahwa Pemohon XIX adalah orang perseorangan atas nama Ni Made Ayu Kartika Sari berkewarganegaran Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5104034712890004 (BUKTI P-25 A) yang merupakan pelaku usaha/pekerja pada usaha jasa Kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam SPA Bali, sebagai manajer sebagaimana termuat dalam Curriculum Vitae (CV) atas nama Pemohon XIX yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik secara sosial maupun ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022. b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon XIX sebagai pribadi atau perseorangan yang secara otomatis terdampak hak-hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon XIX mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. XX. PEMOHON XX a. Bahwa Pemohon XX adalah orang perseorangan atas nama I Made Setiawan berkewarganegaraan Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5104011609820003 (BUKTI P-26 A) yang merupakan pelaku usaha pada usaha jasa Kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam Three Point Healing & Spa Ubud, sebagai owner sebagaimana termuat dalam Surat Izin usaha perorangan UMK (BUKTI P- 26 B) dan Curiculum Vitae (CV) atas nama Pemohon XX yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik secara sosial maupun 31 ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon XX sebagai pribadi atau perseorangan yang secara otomatis terdampak hak-hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon XX mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. XXI. PEMOHON XXI a. Bahwa Pemohon XXI adalah orang perseorangan atas nama I Komang Nuraga berkewarganegaran Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5104050107890029 (BUKTI P-27 A) yang merupakan pelaku usaha pada usaha jasa Kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam Spa Ubud, sebagai owner sebagaimana termuat dalam Surat Izin usaha perorangan UMK (BUKTI P-27 B) dan Curiculum Vitae (CV) atas nama Pemohon XXI yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik secara sosial maupun ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon XXI sebagai pribadi atau perseorangan yang secara otomatis terdampak hak-hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon XXI mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. 32 XXII. PEMOHON XXII a. Bahwa Pemohon XXII adalah orang perseorangan atas nama Iska Dinarristy berkewarganegaraan Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3205145903900002 (BUKTI P-28 A) yang merupakan pelaku usaha pada usaha jasa Kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam Taksu Wellness & SPA Ubud, sebagai Ops Dev Manager sebagaimana termuat dalam Curriculum Vitae (CV) atas nama Pemohon XXII (Bukti P-28 B) yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak baik secara sosial maupun ekonomis sebagai akibat dari pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA”pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. b. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali kepentingan hukum Pemohon XXII sebagai pribadi atau perseorangan yang secara otomatis terdampak hak-hak konstitusionalnya karena mendapat perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dengan demikian Pemohon XXII mempunyai kepentingan hukum (legal standing) secara konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil a quo. c. Bahwa Hak Konstitusional para Pemohon berdasarkan uraian tersebut di atas sangat dirugikan seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengakibatkan kerugian sosial secara immaterial berupa citra yang kurang baik di masyarakat yang menurunkan nilai budaya dan kearifan lokal yang luhur bagi usaha SPA sebagai sebuah jasa Kesehatan Tradisional yang secara holistic tumbuh dan berkembang sebagai warisan budaya nusantara Kesehatan Tradisional. Dan secara ekonomis para Pemohon sebagai pelaku usaha SPA akan dikenakan beban tambahan bagi kegiatan usahanya karena harus menaikan harga jual untuk membayar pajak daerah (PBJT) lebih tinggi sebesar 40-75% seiring dengan masuknya usaha mandi uap/SPA yang masuk sebagai kategori Jasa Kesenian dan Hiburan yang disamakan 33 dengan Diskotik, Karaoke, Kelab Malam dan Bar dengan tarif pajak sebesar 40%-75% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan objek dalam pengujian materiil a quo oleh karena telah menimbulkan akibat secara causal verband kerugian konstitusional atas norma objek pengujian materiil a quo. d. Bahwa para Pemohon setelah menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) sebagaimana tersebut di atas selanjutnya menguraikan kerugian konstitusional sesuai dengan parameter kerugian konstitusional yang dalam ini Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut: 1. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. e. Bahwa untuk menjelaskan adanya kerugian konstitusional para Pemohon sebagai akibat pemuatan frasa “dan mandi uap/spa”pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka terlebih dahulu perlu pemahaman dan analisis secara yuridis dan sistematis terhadap frasa “dan mandi uap/SPA pada Pasal 55 ayat (1) 34 huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan SPA yang ternyata kontradiktif dengan norma yang di uji materiil kan ini, diantaranya: Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (BUKTI P-3) Pasal 160 1) Pelayanan Kesehatan tradisional berdasarkan pada cara pengobatannya terdiri atas: a) Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan atau b) Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. 2) Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal 3) Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya. Pasal 161 1) Pelayanan Kesehatan tradisional meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan atau paliatif 2) Pelayanan Kesehatan tradisional dapat dilakukan ditempat praktek mandiri, puskesmas, fasilitas pelayanan Kesehatan tradisional, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya. Peraturan Menteri Kesehatan No 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA (BUKTI P-4) Pasal 2 Pengaturan pelayanan Kesehatan SPA bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan SPA yang aman, bermanfaat, bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 3 1) Pelayanan Kesehatan SPA harus mengikuti prinsip dasar dan konsep penyelenggaraan Kesehatan SPA. 2) Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pohon keilmuan pengobatan tradisional Indonesia yang mengikuti pendekatan kosmologi, holistic dan kultural (bio psiko sosiokultural) Pasal 4 1) Pelayanan Kesehatan SPA merupakan Upaya Kesehatan perorangan dengan pendekatan promotif dan preventif 2) Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menekankan pada Upaya mempertahankan, menjaga dan meningkatkan kemampuan tubuh agar tercapai Tingkat Kesehatan yang optimal Pasal 5 1) Pelayanan Kesehatan SPA terdiri atas: a. Pelayanan Kesehatan SPA tradisional; dan 35 b. Pelayanan Kesehatan SPA medis (medical SPA) 2) Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Health SPA b. Wellness SPA 3) Health SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di griya SPA Tirta I 4) Wellness SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di griya SPA Tirta II dan griya SPA tirta III 5) Ketentuan pelayanan Kesehatan SPA medis (medical SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Pasal 6 Griya SPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) harus dilaksanakan dilaksanakan oleh Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. f. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut adanya konstruksi pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memuat frasa “dan mandi uap/SPA, yang memasukkan kelompok usaha pelayanan Kesehatan SPA kedalam rezim seni dan hiburan padahal bila merujuk pada Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA jelas disebutkan SPA masuk dalam kesehatan. Hal ini menimbulkan kontra produktif dan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan hukum Pelayanan Kesehatan SPA g. Bahwa bila mengkonstruksikan bunyi Pasal 55 ayat (1) huruf I secara keseluruhan pada frasa “diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa” maka bunyi frasa tersebut telah menimbulkan pengelompokan yang keliru dan ambigu serta tidak otentik yang akan menimbulkan multi tafsir mengenai istilah “mandi uap/spa” padahal usaha SPA telah diatur pada Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA. h. Mengklasifikasikan mandi uap/SPA dalam kelompok seni dan hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf l Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 telah mendegradasi makna dan nilai luhur SPA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 161 Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA. 36 i. Para Pemohon adalah para pelaku usaha SPA yang taat dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah dalam menjalankan usaha SPA, pencantuman klasifikasi baku usaha 96122 AKTIVITAS SPA yang dicantumkan dalam akta pendirian badan hukum baik PT maupun CV yang termuat pula Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah sebagai bentuk kejelasan identitas kelompok baku usaha yang berbeda dengan usaha seni dan hiburan terlebih lagi pada kelompok usaha “diskotik, karaoke, kelab malam, bar”. j. Bahwa jika melihat pada peraturan sebelumnya di dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dicabut seiring dengan pemberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Usaha Mandi Uap/spa dikelompokkan bersama dengan dengan usaha Panti Pijat dan Pijat Refleksi yang sama–sama bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan secara tradisional, sedangkan Diskotik, Kelab Malam, Karaoke dikelompokkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf j Undang–Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari hal ini jelas dalam proses pengelompokan dalam pengenaan pajak daerah mengelompokkan suatu jenis usaha dalam suatu kelompok terindikasikan bukan hanya bermaksud untuk mendapatkan pendapatan/penerimaan negara, akan tetapi terindikasi adanya upaya pengendalian atas perkembangan dan pertumbuhan suatu jenis usaha tertentu sehingga pengenaan pajak tersebut menjadi alat pengendalian pemerintah bagi tumbuh dan kembangnya suatu jenis usaha tertentu. k. Pencantuman frasa “dan mandi uap/spa” pada Pasal 58 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 2022 sebagai dampak dari pencantuman frasa “dan mandi uap/spa”pada Pasal 55 ayat (1) huruf l Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 berimplikasi pada tarif pajak yang dikenakan tarif khusus sebesar 40- 75% atas pengenaan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu disingkat PBJT pada usaha SPA sedangkan terhadap usaha sejenis dengan SPA yaitu Panti Pijat dan Pijat Refleksi yang pengklasifikasiannya berada dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k UU No. 1 Tahun 2022 hanya dikenakan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 yaitu 37 sebesar 10%, Sehingga dengan pemberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/spa” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/spa” tersebut jelas-jelas telah merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminatif (sin tax) bagi para Pemohon yang menimbulkan kerugian secara nyata yaitu kerugian ekonomis dan finansial karena otomatis akan menambah biaya PBJT sebesar 40% -75% untuk setiap jasa perawatan kesehatan SPA kepada konsumen/klien. l. Bahwa dari hal tersebut pencantuman kelompok usaha mandi uap/SPA sebagai termasuk dalam kelompok jasa seni dan hiburan dengan pengenaan tarif PBJT yang dikhususkan sebesar 40% - 75% sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah merupakan bentuk perlakuan yang diskriminatif yang tidak menjunjung prinsip keadilan dan persamaan di muka hukum (equality before the law) dan karenanya merupakan bentuk pelanggaran konstitusional terhadap Para Pemohon dan merupakan bentuk pelanggaran atas perlakukan yang berkeadilan atas perlakukan yang sama dimuka hukum dan berhak atas kehidupan sejahtera lahir dan batin yang sehat dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. m. Bahwa oleh karena kedudukan hukum para Pemohon berbeda beda maka perlu para Pemohon uraikan kerugian para Pemohon berdasarkan klasifikasi yang terdiri dari tiga bagian yaitu : Subjek Hukum berupa Badan Hukum Perkumpulan (Pemohon I dan II), Subjek Hukum berupa Badan usaha (Pemohon III-IX) dan Subjek Hukum Perorangan (Pemohon X-XXII) yang bekerja pada sektor usaha kesehatan tradisional SPA sehingga akan nampak secara jelas kerugian yang terjadi bagi para Pemohon berdasarkan klasifikasinya tersebut sebagai akibat pemberlakukan norma yang dimohonkan uji materil a quo, sebagai berikut: 38 a. Bahwa kualifikasi Pemohon I yang dalam hal ini adalah sebagai sebuah wadah organisasi yang diberi nama Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia yang dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) yang anggotanya terdiri dari para pelaku usaha yang bergerak dalam usaha kesehatan tradisional berupa Mandi Uap/spa baik yang sudah badan hukum privat yang para anggotanya dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 merupakan Wajib Pajak PBJT dan Pemohon II yang dalam hal ini adalah sebagai sebuah wadah organisasi yang diberi nama Perkumpulan asosiasi Terapis SPA Indonesia yang bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) yang anggotanya terdiri dari perkumpulan para Terapis SPA yang bergerak dalam usaha kesehatan tradisional berupa Mandi Uap/spa baik yang tergabung suatu usaha SPA yang sudah badan hukum maupun yang membuka usaha SPA secara mandiri secara kemitraan dengan Usaha SPA yang sudah berbadan hukum; b. Secara ideologi terbentuknya Pemohon I dan II bertujuan untuk meningkatkan peran SPA terapis Indonesia melalui pembinaan dan pengembangan kemampuan profesionalisme dan kompetensi para pelaku usaha SPA baik secara nasional maupun internasional dan menjadikan perawatan SPA Indonesia sebagai bagian dari perawatan kesehatan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia sebagai bagian dari Kesehatan Tradisional Warisan Budaya Bangsa. Penerbitan objek materiil norma pengujian UU a quo telah menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar di mana pencantuman frasa mandi uap/SPA dalam objek uji materi a quo telah merusak spirit nilai-nilai luhur SPA sebagai bagian dari kesehatan tradisional yang diakui oleh Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014. Pengelompokan SPA pada dunia hiburan malam telah merusak citra positif SPA yang selama ini susah payah diperjuangkan melalui visi dan misinya dan program kerja Pemohon I dan II sehingga untuk pencapaian program dan visi misi dari Pemohon I dan II salah satunya dengan terbentuknya DPD Perkumpulan Pengusaha SPA dan Perkumpulan ASTI di Sebagian besar wilayah Indonesia; 39 c. Sebagai Lembaga Perkumpulan kerugian ekonomis sangat dirasakan, karena Potensi kerugian bagi para anggotanya sudah pasti akan berdampak pada Pemohon I dan II yang merupakan wadah organisasi pengusaha SPA dan SPA terapis di Indonesia, lebih rinci kerugian Para Pemohon I dan II sebagai berikut: 1. Kerugian PEMOHON I HIMPUNAN PENGUSAHA HUSADA TIRTA INDONESIA (dahulu bernama ASOSIASI SPA INDONESIA disingkat ASPI): Upaya Pemohon I untuk mengubah stigma Spa di Indonesia menjadi lebih baik sebagai bagian dari Kesehatan dari yang sebelumnya dinilai negatif akan sia-sia karena pengklasifikasian pemerintah yang menempatkan Spa dalam satu kategori dengan hiburan malam memperkuat persepsi negatif terhadap industri SPA ini. a) Penurunan Keanggotaan dan anggaran Berkurang: masuknya SPA pada kelompok hiburan malam mengakibatkan pengenaan tarif PBJT yang lebih tinggi menimbulkan beban keuangan pada bisnis SPA, yang berpotensi menyebabkan pembatalan keanggotaan karena SPA kesulitan mengatasi peningkatan biaya operasional dan menghambat perluasan basis keanggotaan ASPI. b) Keterbatasan finansial pada SPA membatasi kemampuan ASPI untuk mengembangkan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi dan kompetitif. c) Pemohon I akan menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan citra publik yang positif dan mengembangkan industri SPA tanah air jika industri SPA terkena dampak dari penutupan SPA. Singkatnya, dengan terbitnya norma objek permohonan pengujian materiil a quo selain berdampak secara ekonomi berupa kenaikan tarif pajak PBJT tidak hanya membawa tantangan finansial bagi Anggota Pemohon I namun juga berisiko melemahkan dan menghancurkan upaya Pemohon I dalam meningkatkan reputasi industri SPA untuk mengatasi stigma negatif terkait SPA di Indonesia. 40 2. Kerugian PEMOHON II PERKUMPULAN ASTI (Asosiasi Terapis Spa): a) Pengelompokan SPA pada Norma Permohonan Pengujian Materiil A quo berdampak pada Penerapan PBJT yang lebih tinggi dapat menyebabkan penutupan SPA dan pengurangan staf, sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam peluang kerja bagi terapis SPA. b) Pemohon II Perkumpulan ASTI berpotensi menghadapi tantangan dalam menyediakan sumber daya, dukungan, dan manfaat yang memadai bagi anggotanya karena kendala keuangan pada SPA membatasi kemampuan mereka untuk berkontribusi pada asosiasi. c) Pengklasifikasian regulasi pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menempatkan Spa dalam satu kategori dengan hiburan malam pada industri SPA dapat berkontribusi pada stigmatisasi profesi terapis, yang berpotensi merusak reputasi profesional terapis SPA padahal sudah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagkerjaan Republik Indonesia Nomor 267 Tahun 2023 tentang Penetapan SKKNI SPA dan lampiranya (BUKTI P-4 B), Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kursus dan Pelatihan (BUKTI P- 4 G) dan lampirannya (BUKTI P- 4 C), Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan (BUKTI P- 4 H), Modul Terapi Hidro (BUKTI P- 4 I), Contoh Dokumen Sertifikat Kompetensi dan SPPT (BUKTI P- 4 H), Dokumen Perijinan SPA Terapis di Indonesia (BUKTI P- 4 J), Buku Indonesian SPA (BUKTI P- 4 F), Buku SPA Pengetahuan Aplikasi dan Manfaat (BUKTI P- 4 D), Buku Bali SPA (BUKTI P- 4 E) dan Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (BUKTI P- 29). d) Ketegangan ekonomi pada industri SPA dapat melemahkan pengaruh PERKUMPULAN ASTI dalam mengadvokasi hak-hak 41 terapis, tunjangan, dan kondisi kerja yang adil, sehingga mengurangi kemampuannya untuk mewakili kepentingan terapis secara efektif. e) Penutupan SPA dan tantangan keuangan dapat menyebabkan hilangnya terapis terampil dari industri ini, sehingga mempengaruhi keseluruhan kumpulan bakat dan keahlian dalam profesi tersebut. Ringkasnya, terbitnya norma objek permohonan a quo telah menimbulkan tantangan yang signifikan bagi ASTI dan anggotanya, termasuk hilangnya pekerjaan, berkurangnya peluang pengembangan profesional, tekanan keuangan pada terapis, potensi dampak negatif terhadap persepsi profesi terapis, dan tantangan dalam mengadvokasi kepentingan terapis dalam lingkup kerja. mengubah lanskap ekonomi industri SPA. 3. Bahwa kerugian Para Pemohon III-IX yang merupakan Badan Hukum Perusahaan dalam usaha pelayanan SPA sebagai pihak yang terdampak langsung atas terbitnya objek permohonan pengujian materiil a quo yang merupakan Subjek Pajak PBJT sebagaimana diatur dalam Pasal 56 (1) dalam UU No. 1 Tahun 2022 dapat Para Pemohon uraikan sebagai berikut: 1. Bahwa pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada norma objek permohonan a quo secara ekonomi telah menimbulkan kenaikan pajak SPA dari tarif saat ini menjadi 40% - 75% yang akan memiliki dampak signifikan terhadap industri SPA di Indonesia, yang merupakan bagian penting dari pasar wellness global. Dengan Indonesia yang berada di ranking 14 berdasarkan pendapatan dalam pasar SPA global pada tahun 2022, dampak dari kenaikan pajak ini bisa sangat merugikan baik dari perspektif domestik maupun internasional. Berikut adalah beberapa potensi kerugian yang dapat timbul dari terbitnya norma objek permohonan a quo sebagai berikut: 42 A. DAMPAK MATERIIL BERUPA KERUGIAN FINANSIAL (KEUANGAN) a. Peningkatan Beban Pajak sebesar 40% telah mempengaruhi laporan keuangan bisnis usaha SPA, penerapan tarif pajak 40 %yang tidak termasuk dalam harga jual usaha jasa Kesehatan SPA menjadikan ongkos atau harga jual pelayanan SPA naik sebesar 40 % otomatis akan menambah biaya sebab dalam pelayanan SPA bukan hanya pelayan terapisnya saja yang dibayar melainkan juga ada ramuan, jamu dan obat - obatan tradisional lainnya yang terkena kenaikan biaya. Lebih lanjut kerugian beban pajak Para Pemohon III-IX sebagai Badan Usaha wajib pajak PBJT yang mengalami peningkatan menjadi 40 % secara teknis dapat uraikan dengan proyeksi perhitungan sebagai berikut: Proyeksi Pendapatan Bulan Januari 2024 (harga termasuk pajak) PERBANDINGAN 15% 40% Persentase Total Pendapatan 500,000,000 500,000,000 100% Pajak Daerah 65,217,391 142,857,143 15% - 40% Pajak lainnya (PPh 21, PPh 23, PPh 25, Pajak ABT,dsb) 9,804,000 9,804,000 Kurang lebih 2% Pendapatan 424,978,687 347,338,857 Berdasarkan perhitungan di atas, maka: Pajak 12.5-15% Pajak 40% Persentase Pendapatan setelah pajak 424,978,687 347,338,857 100% COGS (Cost Of Goods Sold) 84,995,737 84,995,737 20% Gaji Karyawan+Komisi+BPJS 148,742,540 148,742,540 35-40% Marketing 21,248,934 21,248,934 5% Pengeluaran tetap 106,244,672 106,244,672 25% Beban Operasional Variabel 8,499,574 8,499,574 2-3% Keuntungan 55,247,229 -22,392,601 13% -6,4% 43 - Perbandingan dengan pajak daerah sebelumnya (12,5%-15%) Margin keuntungan yang biasanya didapat adalah 10-20% - Dengan pajak 40% pendapatan berkurang, kualitas dan jumlah karyawan tetap, keuntungan menjadi negatif (-6,4%) jadi mengalami kerugian. Proyeksi Pendapatan per tahun (pajak termasuk harga) Perbandingan Pajak 12.5-15% Pajak 40% Penghasilan Tahunan 662,966,748 -268,711,212 Pembayaran Hutang Bisa Tidak Bisa/Bertambah Pengembangan Perusahaan Bisa Tidak Bisa b. Hutang dan Kewajiban Keuangan: Setelah bencana-bencana alam seperti gempa bumi, gunung merapi dan COVID banyak Spa di Bali yang gulung tikar atau memiliki hutang yang harus dibayarkan. Untuk daerah Badung, ada kenaikan Pajak daerah sebesar 2.5% yang dibebankan dan dihitung mundur dari 2021 hingga 2023. Kebanyakan Para Pemohon masih mencicil pajak tersebut dan kenaikan PJBT saat ini sangat memberatkan para pelaku usaha dan berkemungkinan menambah hutang Para Pemohon IV – IX sebagai pengusaha SPA di Bali. c. Kerugian Investasi dalam Proses perizinan sehingga memenuhi standar untuk mendapatkan izin Griya Tirta 1,2 atau 3 dari dinas kesehatan kabupaten/kota Rp 500Jt-5M sesuai besar atau kecilnya kapasitas & tempat usaha. d. Kerugian pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli SPA therapist untuk mendapatkan surat terdaftar pengobat tradisional (STPT). Seorang SPA therapist diwajibkan memiliki 1. Sertifikasi Ijazah kursus diploma dari lembaga yang telah diakui 2. Sertifikasi kompetensi dari BNSP yang nilainya hampir Rp 10jt/terapis e. Penurunan Pendapatan dan Laba: Bisnis SPA akan mengalami penurunan pendapatan dan laba akibat berkurangnya jumlah pelanggan, yang disebabkan oleh kenaikan harga layanan. 44 Bahwa dari uraian kerugian tersebut di atas maka kerugian total yang diakibatkan sebagai dampak pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA“ pada norma objek permohonan pengujian undang- undang a quo ini tidak hanya terbatas pada kerugian operasional tahunan tetapi juga pada potensi penurunan nilai brand yang signifikan, yang dalam kasus ini bisa mencapai atau melebihi nilai 5 miliar. Ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang kebijakan pajak pada nilai dan reputasi brand dalam industri SPA. f. Penutupan Usaha SPA: Potensi kerugian yang berdampak pada para Pemohon III-IX sebagai badan hukum usaha jasa Pelayanan SPA yang selama ini dijalani oleh Para Pemohon dan pastinya anggota dari Para Pemohon I sebagai perkumpulan pengusaha SPA yang jumlahnya sangat banyak adalah ancaman akan terjadinya penutupan usaha SPA sebagai dampak masuknya usaha SPA kedalam hiburan sebagaimana termuat dalam norma pengujian materi UU a quo. Terhadap perlakuan para Pemohon sebagai pengusaha SPA yang tidak berada dalam lingkungan hotel akan dikenakan pajak hiburan sebagaimana norma uji materi a quo dengan besaran pajak 40-75%. Dalam situasi seperti itu dapat dipastikan kebanyakan para Pemohon selaku Perusahaan jasa layanan SPA hanya dapat bertahan 3-12 bulan untuk beroperasi sebelum tutup. Kehilangan Pekerjaan: Penutupan mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi staf yang tersisa dengan uraian kerugian yang akan diuraikan pada kerugian perorangan yang merupakan karyawan usaha SPA dan pastinya bila terjadi PHK maka ada beban bagi para Pengusaha SPA untuk membayar Pesangon akibat terjadi nya PHK tersebut, hal ini menambah sebab para Pemohon III – IX maupun pengusaha SPA Lainnya anggota dari Pemohon I. 45 B. DAMPAK KERUGIAN IMMATERIIL Mengingat potensi dampak akibat kekeliruan dalam reklasifikasi usaha SPA yang dikelompokkan dengan usaha hiburan malam dengan pengenaan PBJT yang tinggi telah menimbulkan dampak negatif baik materiil dan immateriil, penting bagi para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak Immateriil lainnya dalam jangka panjang dari kenaikan pajak SPA terhadap industri SPA, pariwisata, dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. a. Dampak Sosiologis di Masyarakat i. Erosi Nilai Budaya: Spa seringkali merupakan medium untuk memperkenalkan dan melestarikan praktik dan tradisi budaya lokal kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan. Mengurangi operasional SPA atau penutupan SPA mengurangi peluang bagi masyarakat lokal untuk membagikan warisan budaya mereka, sehingga memperlemah pemahaman dan apresiasi terhadap tradisi tersebut. ii. Pengurangan Akses ke Perawatan Kesehatan Alternatif: Spa dan terapi pijat menyediakan manfaat kesehatan yang signifikan, termasuk pengurangan stres, peningkatan sirkulasi, dan pemulihan otot. Mengkategorikan SPA sebagai hiburan murni mengurangi pengakuan terhadap manfaat kesehatan ini, potensial mengurangi akses masyarakat ke perawatan kesehatan alternatif yang berharga. iii. Reklasifikasi Usaha masuk kelompok hiburan malam yang juga berdampak pada pengenaan Pajak PBJT bagi usaha SPA yang lebih tinggi akan membatasi akses terhadap kesehatan dan kebugaran, sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan fisik masyarakat. b. DAMPAK PADA PARIWISATA (WISATA MEDIS) i. Dampak pada Pariwisata Kesehatan: Usaha Kesehatan SPA baik di Bali maupun Indonesia lebih luas dikenal sebagai tujuan untuk pariwisata Kesehatan (Wisata Medis) 46 dan kesejahteraan. Pengkategorian negatif ini dapat merusak reputasi internasional, mengurangi daya tarik bagi turis yang mencari pengalaman SPA autentik dan terapeutik, dan berdampak negatif pada ekonomi lokal. ii. Penurunan Pariwisata Budaya: Wisatawan yang tertarik dengan aspek kesehatan dan budaya SPA mungkin akan mencari destinasi lain jika SPA dianggap hanya sebagai hiburan tanpa substansi. Ini berpotensi mengurangi jumlah kunjungan tur yang mencari pengalaman autentik dan memperdalam pemahaman mereka tentang budaya lokal. iii. Kehilangan Warisan Budaya: Dengan mengurangi praktik tradisional dalam SPA, pengetahuan dan teknik yang telah diwariskan melalui generasi bisa hilang. Ini merupakan kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh komunitas saat ini tetapi juga generasi mendatang yang mungkin tidak memiliki akses ke warisan budaya mereka. c. Dari sisi Psikologis dan Emosional Pengkategorian SPA sebagai industri hiburan, terutama dengan konotasi negatif yang terkadang melekat pada sektor hiburan, memperkuat pandangan orang mengenai persepsi negatif terhadap profesi terapis dan bisnis SPA pada umumnya. Hal tersebut tidak hanya meremehkan profesionalisme dan keahlian mereka tetapi juga dapat merusak reputasi dan integritas pribadi mereka di mata masyarakat. C. DAMPAK KERUGIAN PARA PEMOHON PERORANGAN yaitu Para Pemohon X - XXII yang dalam hal ini Para Pelaku usaha SPA baik yang tergabung dalam Badan Usaha Spa sebagai karyawan maupun pelaku usaha SPA perorangan dalam usaha kesehatan tradisional berupa SPA akan mengalami dampak kerugian diantaranya: a. Ketidakstabilan usaha SPA sebagai akibat dari peningkatan tarif pajak dan berpotensi menurunkan daya jual bagi industri jasa kesehatan tradisional SPA 47 b. Para Karyawan akan kehilangan akses terhadap program pelatihan, lokakarya, dan inisiatif peningkatan keterampilan. c. Berkurangnya pendapatan usaha jasa Kesehatan SPA karena kenaikan tarif pajak yang besar tersebut akan berdampak terhadap Kesejahteraan Karyawan. Sebagai akibat dari dampak finansial pada Perusahaan SPA tempat para Pemohon perorangan bekerja akan berdampak pada: i. Pendapatan Berkurang: Berdasarkan ilustrasi di atas jika bisnis sauna/SPA kesulitan mempertahankan profitabilitas berdasarkan tarif pajak baru maka sudah dipastikan akan terjadi penurunan gaji atau tip bagi karyawan atau bahkan terjadi lay over/PHK., ii. Meluasnya pengangguran dalam industri SPA, yang tidak hanya berdampak pada Para Pemohon melainkan juga Para Terapis SPA lainnya yang merupakan anggota dari PERKUMPULAN ASTI (Pemohon II) dan juga secara umum dapat berdampak pada yang karyawan lainnya pada sektor usaha lain yang menyediakan layanan pendukung seperti pemasok, staf pemeliharaan, dan lainnya. iii. Adanya stigma buruk kepada pelaku Spa terutama terapis karena disejajarkan dengan hiburan malam. iv. Spa terapis yang berkualitas dan Spa manajer akan memilih kerja di luar negeri yang terpaksa bekerja diluar negeri harus terpisah jauh dari keluarga untuk bertahan hidup. v. Pekerjaan dan Mata Pencaharian: Pada saat ini menurut situs TripAdvisor ada sekitar 2556 Spa di Indonesia dan 1673 berada di Bali. Keanggotaan ASTI saat ini sekitar 1300 anggota Spa Terapis dan di Bali sendiri sudah ada hampir sepuluh ribuan Spa terapis yang bersertifikasi dan sisanya belum tersertifikasi atau sertifikatnya sudah kadaluarsa dikarenakan Pandemi. (sertifikat hanya berlaku 3 tahun) Dengan asumsi rata-rata setiap Spa memiliki 25 orang terapis dan 10 orang staf lainnya, maka jumlah 48 minimal pekerja yang diserap usaha ini di Indonesia sendiri adalah 89,460 pekerja secara umum dan 63,900 diantaranya adalah Spa Terapis. Sedangkan berdasarkan BP2MI jumlah Spa Terapis yang terdaftar di luar negeri adalah 132 orang. 2. Bahwa dari hal tersebut pencantuman kelompok usaha mandi uap/SPA sebagai termasuk dalam kelompok jasa seni dan hiburan dengan pengenaan tarif PBJT yang dikhususkan sebesar 40% - 75% sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah merupakan bentuk perlakuan yang diskriminatif yang tidak menjunjung prinsip keadilan dan persamaan di muka hukum (equality before the law) dan karenanya merupakan bentuk pelanggaran konstitusional terhadap Para Pemohon dan merupakan bentuk pelanggaran atas perlakukan yang berkeadilan atas perlakukan yang sama dimuka hukum dan berhak atas kehidupan sejahtera lahir dan batin yang sehat dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa dalam industri SPA ada juga usaha kesehatan SPA yang termasuk PKP (Perusahaan Kena Pajak) dan SPA yang berada di hotel, hal menarik yang perlu pemohon ungkapkan adalah, bahwa usaha kesehatan SPA di hotel tersebut dikenakan pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 11% (sebelas persen) sedangkan dalam pengenaan PBJT untuk SPA yang berada diluar hotel sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU No 1 tahun 2022 dikenakan tarif 40%. Pada usaha kesehatan SPA yang berada di hotel dapat terbebas dari ketentuan tarif sebagaimana dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tersebut dan hanya dikenakan tarif pada Pasal 58 ayat (1) dengan tarif pajak PBJT maksimal 10%. Dari hal tersebut sangat jelas 49 perlakuan diskriminatif dalam pengenaan tarif PBJT terhadap sesama industri SPA yang tidak berada di hotel di mana sebagian besar usaha SPA di luar hotel merupakan usaha mikro, kecil dan menengah dengan modal usaha yang kecil. (BUKTI P 9J & BUKTI P 14 H) 4. Bahwa dari uraian tersebut terbukti bahwasanya dengan pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menimbulkan kerugian dan pelanggaran Hak Konstitusional para Pemohon. Kerugian dari para Pemohon tersebut bersifat spesifik yang sudah terjadi dan kerugian potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan uji materi atas Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/spa” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/spa” Undang–Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi. 5. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang- undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. 50 III. ALASAN - ALASAN POKOK PERMOHONAN A. Tentang frasa “dan mandi uap/spa ‘yang termuat pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengandung makna perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak berkeadilan yang melanggar hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, kepastian hukum dan persamaan dimuka hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa konstitusi memberikan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil yang bebas dari perlakuan diskriminasi dan persamaan dimuka hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa terhadap dalil dalil yang telah Para Pemohon uraikan dalam bagian kewenangan mahkamah, kedudukan hukum dan kerugian konstitusional sebagai mana tersebut di atas mohon kiranya secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil pokok -pokok permohonan a quo. 3. Bahwa frasa pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengandung makna perlakukan yang bersifat diskriminatif, dengan: a) Terhadap reklasifikasi pada frasa dan mandi uap/spa yang dicantumkan dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada norma yang diuji materilkan dengan masuk pada kelompok seni dan hiburan yang mendapat perlakuan khusus dalam tarif pajak sebagaimana termuat dalam Pasal 58 ayat (2) dengan tarif yang tinggi 40% -75% yang berbeda dengan jenis usaha yang sejenis yaitu panti pijat dan pijat refleksi pada Pasal 55 ayat (1) huruf k UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan perlakuan tarif pajak yang berbeda yaitu setinggi tingginya 10% sebagaimana termuat dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2022 dan pada jenis usaha klinik pratama dan Griya sehat yang sama- sama dengan spa termasuk dalam kategori Kesehatan tradisional yang tidak termasuk dalam objek PBJT yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Norma yang demikian merupakan bentuk perlakuan yang 51 berbeda yang bersifat diskriminatif yang melanggar hak-hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b) Tidak jelas bagaimana rasio logis adanya pemuatan frasa “dan mandi uap/spa” pada norma yang diujikan sehingga tidak ditemukan kejelasan justifikasi yuridis konstitusional maupun argumentasi hukum (legal reasoning) yang menjadi kausal pemuatan frasa “dan mandi uap/spa” dalam perumusan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Tidak adanya justifikasi yuridis konstitusional maka tidak ada dasar legitimasi norma a quo sehingga merupakan norma yang tidak memiliki validitas (validity of norm) dan karena itu bertentangan dengan hak konstitusional pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. c) Terdapatnya frasa “dan mandi uap/spa” pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang dirumuskan sebagai bagian dari rezim seni dan hiburan merupakan suatu bentuk pemahaman yang keliru dan tidak otentik yang tidak berdasar hukum sebab keberadaan usaha spa merupakan bagian dari usaha kesehatan tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 160 -164 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional SPA. d) Merujuk pada naskah akademis RUU HKPD sebagai acuan, panduan dan legitimator akademis dan rujukan yuridis pembentukan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ternyata tidak ditemukan alasan, dasar kebijakan, rasio logis dan maksud asli (original intens) reklasifikasi pemuatan frasa “dan mandi uap/spa” pada jenis jasa seni dan hiburan pada Pasal 55 ayat (1) huruf l yang kemudian mendapat perlakukan khusus tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan tarif 40% - 75%. Tidak ditemukan adanya alasan mengapa mandi uap/spa dikelompokkan kedalam kelompok yang sama pada Pasal 55 ayat (1) huruf padahal secara regulasi, filosofi keberadaan spa, teknis operasional serta tujuan pelayanan spa yang merupakan bagian usaha pelayanan Kesehatan tradisional menimbulkan suatu pemikiran yang patut diduga terjadinya 52 penyelundupan hukum dalam proses pembuatan undang-undang tersebut. e) Bahwa oleh karena pemuatan frasa “dan mandi uap/spa” tidak berdasar karena tidak ditemukan adanya rasio logis dan justifikasi yuridis konstitusional sehingga menimbulkan perlakukan yang diskriminatif dengan jenis usaha sejenis tidak sesuai dengan pokok kebijakan ruang lingkup materi hukum dari naskah akademis RUU HKPD sehingga dengan demikian frasa “dan mandi uap/spa” pada Norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan norma yang kabur yang memiliki bawaan cacat yuridis semenjak awal pembentukannya sehingga menimbulkan kerugian konstitusional. 4. Bahwa frasa “dan mandi uap/spa” pada Norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah menjadikan perlakuan yang diskriminatif yang tidak sama di muka hukum karena tidak sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha pelayanan spa yang merupakan bagian usaha kesehatan tradisional sesuai Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri kesehatan No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA hal ini bukan hanya bertentangan dengan hak konstitusional pada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 namun juga bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum yang menjadi acuan pembentukan aturan hukum dan tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.Kepatuhan pada asas kepastian hukum itu bersifat mengikat kepada pembuat undang-undang sebagai bentuk pengendalian yang bersifat memaksa pada norma hukum pajak dan tarif pajak. Pemuatan frasa “dan mandi uap/spa” pada Norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan bentuk kewenangan yang bersifat memaksa dan tidak bisa ditolak oleh siapapun juga yang pelanggaran terhadap ketentuan undang -undang tersebut berimplikasi pidana korupsi karena berpotensi merugikan keuangan negara. Hal ini jelas telah menimbulkan kerugian konstitusional yang sangat nyata karena masuknya kelompok usaha spa 53 yang merupakan bagian dari pelayanan Kesehatan tradisional kedalam kelompok seni dan hiburan pada Norma Pasal 55 ayat (1) huruf l mempunyai konsekuensi yuridis harus membayar BPJS lebih mahal sebesar 40% - 75% sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan pada undang-undang sebelumnya pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah yang meskipun terdapat kekeliruan dalam pengelompokan spa kedalam jasa seni dan hiburan akan tetapi masih dalam rumpun yang sejenis yang pada Pasal 42 huruf e pada kelompok yang sejenis yaitu panti pijat, pijat refleksi dan kebugaran lainnya. 5. Bahwa reklasifikasi usaha jasa mandi uap/spa yang dimasukkan dalam kelompok seni dan hiburan pada frasa “dan mandi uap/spa” pada Norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1Ttahun 2022 merupakan kekeliruan yang ambigu dan inkonsistensi untuk jenis hiburan yang dikelompokkan pada huruf (l) tersebut karena reklasifikasi tanpa rasio logis legitimated yang ambigu dan dipaksakan menimbulkan cacat yuridis sehingga tidak ditemukan basis kebijakan pengenaan pajak yang logis pada jenis usaha kesehatan dikenakan pajak hiburan dengan tarif khusus pada Pasal 58 ayat (2) yang dianggap usaha hiburan yang perlu dikendalikan sehingga melanggar hak konstitusional pada Pasal 28D ayat (1). 6. Bahwa ketidakjelasan pada rumusan frasa “dan mandi uap/spa” pada Norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 a quo merumuskan kekacauan dalam merumuskan konsep hukum karena terdapat bias kategori atau pemaknaan yang tidak jelas pada rekalifikasi mandi uap/spa dalam rezim hiburan yang tidak sesuai dengan kualifikasi spa sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA yang merupakan bagian dari Kesehatan tradisional. Bila diperbandingkan secara kategorial frasa “dan mandi uap/spa” pada Norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maka jelas-jelas kategori spa berbeda jauh dengan kategori Bar, Diskotik, Klab Malam dan Karaoke apabila di uji pada sisi definisi hukum saja jelas sudah terlihat makna yang berbeda. Perbandingan dari segi regulasi, definisi, kegiatan 54 termasuk prasyarat dalam kegiatan spa dengan yang lainnya secara khusus akan diuraikan pada table tersendiri. 7. Bahwa norma obyek pengujian materi undang-undang pada frasa “dan mandi uap/spa” pada Norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang dirumuskan secara diskriminatif dan keluar jauh dari sistem norma yang dikemas ke dalam reklasifikasi usaha spa masuk kategori seni dan hiburan menyimpangi sistem hukum yang bersifat utuh menyeluruh (wholism) dan mengakibatkan penilaian yang keliru yang dianggapnya spa adalah hiburan untuk bersenang-senang sehingga perlu dikendalikan berbasis pada kekeliruan yuridis karena mencampur adukkan antara jasa Kesehatan dengan jasa seni dan hiburan. Hal ini mengakibatkan kontraksi antara kesempatan berusaha dan memperoleh penghidupan yang layak bagi pelaku usaha jasa pelayanan spa yang Sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah. Secara regulasi kompetensi yang dahulu disebut perijinan, pelayanan spa mempunyai prasyarat yang ketat diantaranya dengan adanya sertifikasi bagi para terapis spa dan sertifikasi dari segi tempat, sarana dan prasarana termasuk adanya kode etik dalam jasa pelayanan Kesehatan SPA yang secara khusus akan diuraikan dalam sub bab tersendiri di bawah ini. Fakta tersebut membuktikan norma objek pengujian materi pada frasa “dan mandi uap/spa” pada Norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak memiliki legitimasi (illegitimate) dan tidak memiliki keabsahan norma (invalidity of the norm). Merujuk pada pendapat Hans Kelsen sistem hukum itu menyeluruh menjadi satu kesatuan “sistem hukum tidak berdiri atas aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga menjadi satu sistem menjadi tidak mungkin memahami hukum jika hanya memahami satu aturan saja” Hans Kelsen, General Theory, dalam Jimly Assiddiqie, M ali Safaat, teori Hans Kelsen tentang Hukum, konstitusi Press, Jakarta 2012 hal 13). Hukum membedakan antara keabsahan (validity) dan keberlakukan (fficacy). Validity suatu norma mengasumsikan eksistensi norma dan mengasumsikan kekuatan mengikat (binding force). Aturan adalah hukum 55 dan hukum yang tidak valid adalah bukan norma. Menurut Hans Kelsen untuk menjadikan norma itu valid mesti memenuhi syarat: a) Satu norma mesti bagian dari sistem norma (“far a norm to be valid, the following conditions must be full filled) b) System itu mesti diberlakukan (a norm must be part of a system of norm the system must be efficacious”) Hari Chand. Modern Jurisprudence, International Book Services, Kuala Lumpur, 1994. P 93). 8. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 hal 153 yang berbunyi: “Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam undang- undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional “. 9. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka frasa “dan mandi uap/spa” pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. B. Tentang klasifikasi yang berbeda dijadikan suatu kelompok sama pada norma pengujian materiil a quo merupakan bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak berkeadilan yang melanggar hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, kepastian hukum dan persamaan dimuka hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa konstitusi memberikan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil yang bebas dari perlakuan diskriminasi dan persamaan dimuka hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa Perbedaan Makna Berdasarkan Definisi dan Tujuan yang saling bertolak belakang antara usaha kesehatan SPA dengan kelompok usaha Seni dan Hiburan, dan agar menjadi gambaran yang di mana letak perbedaanya maka perlu Para Pemohon uraikan tentang tata letak perbedaan antara SPA dan Hiburan dari berbagai Aspek 3. Bahwa secara Istilah SPA berasal dari nama desa kecil Spau di Liege, bagian selatan Belgia, yang sumber-sumber airnya berkhasiat 56 menyembuhkan penyakit dan memulihkan kebugaran serta gangguan kesehatan. Istilah SPA dikenal sebagai Singkatan dalam bahasa latin yakni Salus Per Aquam atau Sanitas Per Aquam yang artinya “kesehatan melalui air”. Di Indonesia diperkenalkan dengan Sehat Pakai Air. Penggunaan Air di dunia kesehatan konvensional dikenal dengan istilah Hidroterapi medic. Kesehatan tradisional menggunakan istilah hidroterapi atau hidropati untuk pemanfaatan air bagi kesehatan. hidroterapi ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran. Sejak abad ke 8 Penggunaan air di Indonesia sebagai unsur kesehatan tercermin pada budaya mandi yang menggunakan air rendaman tumbuhan dan bunga yang banyak dilakukan di lingkungan kerajaan di Indonesia. Saat ini industri SPA semakin marak di Indonesia sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Meskipun istilah SPA bukan berasal dari Indonesia, namun perawatan SPA di Indonesia telah dipraktekkan sejak lama dengan menggunakan berbagai jenis metode kesehatan tradisional yang sangat erat hubungannya dengan tradisi budaya dan etnik asli Indonesia. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (“UUHPD”) yang dimaksud dengan jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati; a) Kesenian merupakan hasil karya seni manusia yang mengungkapkan keindahan serta merupakan ekspresi jiwa dan budaya penciptanya. Kesenian merupakan bagian dari budaya dan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, b) Hiburan atau lipuran adalah suatu bentuk kegiatan yang menarik perhatian dan minat penonton atau memberikan kesenangan dan kegembiraan. Ini bisa berupa ide atau tugas, tetapi lebih cenderung menjadi salah satu kegiatan atau peristiwa yang telah berkembang selama ribuan tahun khusus untuk tujuan menjaga perhatian audiens. hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran; 57 5. Pada umumnya hiburan dapat berupa permainan video, musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Selain itu terdapat tempat-tempat hiburan atau kelab malam (nightclub) dapat pula berupa rumah makan atau restoran yang dilengkapi hotel serta sarana hiburan seperti musik, karaoke dan opera. Hiburan sering memberikan kesenangan, kenikmatan, dan tawa dan sebagai salah satu contoh definisi salah satu bidang usaha hiburan yakni usaha kelab malam/diskotik mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata di bagian Lampiran standar usaha kelab malam/diskotik menerangkan yang dimaksud dengan usaha kelab malam/diskotik yang utamanya menyediakan minuman adalah usaha penyediaan minuman yang dilengkapi tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu; 6. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Online yang diakses pada Tanggal 27 Februari 2024 dari situs kbbi.web.id, "Hiburan" berasal dari kata "Hibur" v, /hiburan/ atau "Menghibur" /mengꞏhiꞏbur/v,menyenangkan dan menyejukkan hati yang susah. Dengan demikian, berarti Hiburan dapat Diartikan sebagai sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut terdapat 4 (empat) elemen pokok untuk dapat dikatakan sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan yakni a) Adanya usaha terkait penyediaan atau penyelenggaraan b) Bergerak di bidang tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, keramaian; c) Produk yang dijual tidak ada relevansinya dengan kesehatan; d) Tujuannya untuk dinikmati, sebagai penghibur atau pelipur lara; 7. Bahwa terhadap Pengertian SPA dapat ditinjau dari beberapa definisi yakni: “Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha SPA mengatur usaha SPA adalah 58 usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia pengertian ini sejalan dengan Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA (Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA) yang menjelaskan SPA sebagai salah satu wujud perawatan kesehatan tradisional dengan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan jiwa (body, mind dan spirit) yang menggunakan metode keterampilan dan metode ramuan; 8. Bahwa secara keilmuan SPA dalam kajian akademis yang dituangkan dalam buku tentang Kajian dan Analisa Pohon Keilmuan Wellness & SPA disebutkan tujuan dari kajian tersebut yaitu: a) Tujuan Umumnya: Menganalisa “body of knowledge” untuk memperoleh filosofi kesehatan tradisional sebagai landasan dalam mendukung Sistem Kesehatan Nasional dalam Pelayanan Wellness & SPA. Di sini bisa dilihat jelas disebutkan kata SPA di dalamnya. b) Tujuan Khusus: i. Menyusun dasar pengembangan subsistem Kesehatan Tradisional Indonesia yang bersifat holistik dalam penyiapan standar pelayanan dan praktek. ii. Menyusun dasar pendidikan dan pencapaian kompetensi di bidang Kesehatan Tradisional Indonesia (Wellness & SPA). iii. Menyusun dasar pelayanan kesehatan tradisional yang aman, efektif dan bermutu (Wellness & SPA). iv. Menyusun dasar pengembangan etika, disiplin dan aspek medikolegal dalam Kesehatan Tradisional Indonesia. 9. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 yang menjelaskan Pelayanan Kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, 59 terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal maka SPA dapat dikategorikan sebagai usaha pariwisata di bidang kesehatan; 10. Bahwa merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 yang menjelaskan Pelayanan Kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal maka SPA dapat dikategorikan sebagai usaha pariwisata di bidang kesehatan; 11. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA mengkategorikan SPA ke dalam dua kategori yakni, Health SPA yang merupakan bentuk pelayanan kesehatan SPA untuk menghasilkan manfaat relaksasi dan kebugaran dan Wellness SPA yang merupakan pelayanan kesehatan SPA untuk menghasilkan manfaat peremajaan (rejuvenasi) dan penguatan sistem tubuh (revitalisasi), rumusan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) tersebut lebih lanjut diperjelas dengan penjelasan Pasal 1 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dari relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan, emosi, kejenuhan, baik fisik maupun mental untuk mendapat kebugaran kembali, rejuvenasi adalah memelihara kesehatan sebagai proses peremajaan tubuh, dan revitalisasi adalah upaya pemberdayaan fungsi tubuh untuk lebih menguatkan fungsi organ tubuh yang sehat dan mengembalikan vitalita sehingga diperoleh tingkat kesehatan yang lebih optimal; 60 12. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA yang mendefinisikan terapi hidro sebagai bentuk perawatan tubuh yang menggunakan air sebagai modalitas terapi untuk membantu klien dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya;Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA (Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA) juga menjelaskan penggunaan air dalam dunia kesehatan konvensional dikenal dengan istilah hidroterapi medik yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran; 13. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA semakin menguatkan SPA sebagai usaha pariwisata di bidang Kesehatan karena menjelaskan Pelayanan Kesehatan SPA sebagai upaya kesehatan perorangan, dengan pendekatan promotif dan preventif yang ditujukan untuk mengatasi gangguan yang dapat menimbulkan penyakit dengan mempertahankan, menjaga dan meningkatkan kemampuan tubuh agar tercapai tingkat kesehatan yang optimal; 14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata di bagian Lampiran standar usaha SPA (sante par aqua) berisiko menengah tinggi pada bagian ruang lingkupnya menentukan pengaturan yang terkait dengan SPA wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik dengan tujuan menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul) sehingga terwujud kondisi relax dan bugar untuk kesehatan yang optimal. 15. Bahwa pengertian “mandi uap” merupakan suatu metode yang diterapkan dalam usaha SPA jika merujuk pada 2 (dua) peraturan yakni BAB I huruf A Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA (Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA) dan Peraturan Menteri Pariwisata dan 61 Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata di bagian Lampiran standar usaha SPA (sante par aqua) menguraikan mandi uap merupakan salah satu metode pemanfaatan air untuk kesehatan dan salah satu metode yang digunakan dalam terapi hidro pada griya SPA tirta I, II, dan III sehingga istilah mandi uap dan SPA tidak seharusnya disamakan karena mandi uap merupakan salah satu metode yang diterapkan dalam usaha SPA dan bukan SPA itu sendiri. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di atas maka dapat disimpulkan terdapat beberapa elemen pokok dalam usaha SPA adalah: a) Adanya upaya kesehatan tradisional diselenggarakan secara terpadu; b) Menggunakan pendekatan holistik melalui perawatan menyeluruh dengan metode kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat (massage); c) Untuk kesehatan yakni menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body mind and spirit); Dari definisi tersebut tampak jelas perbedaan antara jasa kesenian dan hiburan dengan SPA khususnya pada tujuannya yakni jasa kesenian dan hiburan itu penyelenggaraannya untuk dinikmati, sebagai penghibur lara, atau untuk kesenangan semata, sedangkan SPA itu jelas-jelas tujuannya adalah kesehatan yakni menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan; 16. Bahwa terdapat Perbedaan mendasar antara spa dan Hiburan dari segi Perizinan dan Penggolongan Usaha Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (UU Pariwisata) menentukan bahwa SPA dan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sama-sama termasuk dalam bidang usaha pariwisata namun dalam perolehan perizinan SPA termasuk usaha pariwisata di bidang kesehatan sehingga SPA wajib mendapatkan izin teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan 62 Kesehatan dan untuk mendapatkan izin tersebut SPA wajib disertai dengan kelengkapan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) sehingga persyaratan SPA sebagai bagian usaha pariwisata menyangkut pula disiplin ilmu kesehatan tidak seperti usaha pariwisata di bidang lainnya khususnya usaha kegiatan hiburan dan rekreasi yang pada umumnya tidak memerlukan izin teknis dari Dinas Kesehatan dan memiliki kurikulum yang diatur oleh Pemeritah melalui Permendikbud No. 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Kursus (BUKTI P- 4D) dan Pelatihan, Permendikbud No. 127 tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan, halaman 109 s.d 144, huruf J Ketrampilan SPA (BUKTI P- 4E); 17. Bahwa pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA menentukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA dilakukan oleh menteri, menteri terkait, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota di mana pemangku kepentingan yang berperan dalam pembinaan dan pengawasan SPA adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Asosiasi Penyelenggara SPA, Asosiasi Profesi Terapis SPA, dan Penanggungjawab SPA sedangkan jenis hiburan pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota yang tidak melibatkan dinas kesehatan ; 18. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA, Pelayanan kesehatan SPA dibedakan menjadi pelayanan kesehatan SPA Medis (medical SPA) dan pelayanan kesehatan SPA Tradisional; a) SPA Medis masuk jenis kesehatan konvensional atau kedokteran sedangkan SPA Tradisional dibedakan lagi ke dalam 2 (dua) kategori yakni Health SPA dan Wellness SPA Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA pembagian SPA berdasarkan manfaat pelayanan kesehatannya dibagi atas 3 (tiga) yakni Griya Spa Tirta I untuk 63 perawatan SPA yang menghasilkan manfaat relaksasi, Griya Spa Tirta II yang menghasilkan manfaat relaksasi dan rejuvenasi dan Griya Spa Tirta III yang menghasilkan manfaat relaksasi, rejuvenasi, dan revitalisasi; b) Bahwa Health SPA dilaksanakan di griya SPA tirta I sedangkan Wellness Spa dilaksanakan di griya SPA tirta II dan di griya SPA tirta III sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 19. Bahwa pengoperasian ketiga kategori usaha SPA tersebut mengikuti pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA mulai dari jenis metode dan jenis pelayanan yang diberikan, sumber daya manusia yang dipekerjakan, air yang digunakan, sarana dan alat, bahan terapi aroma, bahan ramuan, manajemen, sampai indikator keberhasilan pelayanan kesehatan griya SPA tirta yang seluruhnya diatur sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan usaha SPA memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi klien sedangkan untuk jenis usaha hiburan tidak ada kategorisasi usaha dengan pendekatan kesehatan. 20. Perbedaan Berdasarkan Syarat Kualifikasi Pekerja Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA menentukan persyaratan ketenagakerjaan usaha SPA meliputi kelompok tenaga administrasi dan kelompok terapis yang secara teknis diatur diatur dalam Kepmenaker No. 267 tahun 2003 tentang Standar Kompetensi Bidang SPA (BUKTI P- 4B) dan Standar Kompetensi Kursus dan Pelatihan SPA Jenjang II, III, IV dan V (BUKTI P- 4C) 21. Persyaratan untuk kelompok tenaga administrasi diatur mengikuti aturan umum, tidak disebutkan secara rinci pada aturan ini, namun untuk kelompok terapis diatur berdasarkan Pasal 13 ayat (1) bahwa setiap terapis SPA harus memiliki STPT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan untuk memperoleh STPT tersebut, terapis SPA harus terlebih dahulu mengajukan permohonan disertai dengan persyaratan yang menunjukkan kompetensi terapis (BUKTI - 4 C- 64 H)dalam melaksanakan pekerjaannya berupa rekomendasi dari asosiasi SPA yang berbadan hukum berdasarkan kualifikasi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan sertifikat/ijazah kompetensi terapis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d; 22. Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA, terapis yang bekerja di SPA dibedakan menjadi terapis pratama, terapis madya, dan terapis utama yang latar belakang pendidikannya diatur berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 2/setingkat SMA untuk terapis SPA pratama, kualifikasi nasional Indonesia level 3/ setingkat Diploma I untuk terapis SPA madya, dan kualifikasi nasional Indonesia level 4/ setingkat Diploma II untuk terapis SPA utama sehingga hal ini menekankan signifikansi disiplin ilmu kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA, yang diatur Permendikbud (BUKTI P- 4B), Kepmenaker (BUKTI P- 4C) Sedangkan persyaratan ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan jasa hiburan dan rekreasi tidak diperlukan persyaratan terkait kompetensi sebagaimana yang diatur secara lengkap bagiketenagakerjaan bidang kesehatan spa; 23. Bahwa dari segi Pemberian Informed Consent sebagaiman diatur dalam BAB III Tata Laksana Pelayanan Terapi Hidro angka 4 huruf B Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA (Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA) berbeda dengan usaha pariwisata di bidang hiburan lainnya, standar operasional SPA mewajibkan terapis untuk memberitahukan informasi (informed consent) bagi klien mengenai: 1. Prosedur perawatan yang akan dikerjakan; 2. Reaksi-reaksi tubuh yang dapat timbul dan perlu diperhatikan saat atau setelah perawatan, yaitu: ● Efek samping pemanasan: pusing, mual, atau penurunan kesadaran; 65 ● Alergi larutan (sabun atau minyak) yang digunakan: kulit kemerahan, gatal-gatal, bengkak; ● Komplikasi akibat penyakit klien: sesak nafas, jantung berdebar- debar. Alur pelayanan Spa dapat dilihat pada diagram berikut ini: ALUR PELAYANAN SPA Bahwa persyaratan untuk memberitahukan informasi (informed consent) selaras dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dunia Kesehatan sebagaimana diatur Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain, sedangkan di bidang penyelenggaraan jasa hiburan dan rekreasi tidak disyaratkan informed consent. 24. Bahwa dari segi produk yang dijual yang ditawarkan terdapat perbedaan yang mendasar antara usaha pariwisata di bidang penyelenggaraan jasa hiburan dan rekreasi salah satu jenis produk yang digunakan atau diperdagangkan adalah produk berupa minuman keras, sedangkan jenis Klien Datang Penerimaan Klien Pengisian kuisioner kesehatan klien dan penilalaian klien Perawatan SPA Saran dan Terapi Klien Pulang 66 usaha SPA menggunakan ramuan yang berasal dari tanaman, hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran bahan-bahan tersebut dan dipakai sebagai bahan campuran untuk pijat, lulur, boreh, masker, terapi aroma dan campuran dalam hidroterapi, atau jamu dalam bentuk minuman segar, hal ini diatur dalam Penjelasan BAB II angka 5 huruf a Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA. 25. Bahwa hal ini selaras juga dengan pendekatan kesehatan di mana ramuan tersebut dapat dikategorikan sebagai obat alam berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu,digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah. 26. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di atas maka dapat disimpulkan terdapat beberapa elemen pokok dalam usaha SPA adalah: a) Adanya upaya kesehatan tradisional diselenggarakan secara terpadu; b) Menggunakan pendekatan holistik melalui perawatan menyeluruh dengan metode kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat (massage); Untuk kesehatan yakni menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body mind and spirit); Dari definisi tersebut tampak jelas perbedaan antara jasa kesenian dan hiburan dengan SPA khususnya pada tujuannya yakni jasa kesenian dan hiburan itu penyelenggaraannya untuk dinikmati, sebagai penghibur lara, atau untuk kesenangan semata, sedangkan SPA itu jelas-jelas tujuannya adalah kesehatan yakni menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan; 67 27. Bahwa ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan merupakan asas –asas yang terlebih dahulu telah dituangkan dan Konstitusi RI, dan oleh karenanya maka Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan kembali mengingatkan para pembuat undang-undang untuk selalu mendasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas tersebut. Namun sangat ironi proses pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga sesuatu yang jelas -jelas berbeda dimasukkan kedalalam satu kelompok sebagai terjadi pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) memuat frasa “dan mandi uap/SPA” hal dapat menimbulakn pula kekacauan hukum karena di dalam prose pembuatan undang-undang selain tingak boleh melanggar konstitusi juga harus mempedomani pada beberapa asas pembentukan undang-undang sehingga pertentangan sebagimana yang dapat diuraikan berikut ini : a) Tidak memenuhi asas Pengayoman karena pencantuman kata mandi uap/SPA pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, justru tidak memberikan rasa pengayoman dan perlindungan hukum kepada Para Pemohon, malahan justru sebaliknya akibat pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan norma Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membuat Para Pemohon tersebut merasa terzolimi karena diperlakukan tidak adil dan sangat diskriminatif, yang mana kedudukan SPA yang secara undang-undang Kesehatan diatur sebagai bagian dari pengobat tradisional yang secara teknis pengaturan SPA diatur dalam Permenkes No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan SPA akan tetapi dalam pengenaan tarif PBJT dikelompokkan masuk dalam kategori seni dan hiburan Bersama dengan Klub malam, 68 diskotek, bar dan Karaoke yang mana akibat dari hal tersebut Para Pemohon selaku pengusaha SPA sangat merasa dirugikan sebab dikenakan tarif pajak yang sangat tinggi yaitu minimal 40% dan maksimal 75 %, hal ini sangat berbanding terbalik dengan usaha sejenis yaitu Panti Pijat dan Pijat Refleksi yang dikelompokkan dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k yang mana tarif PBJT nya hanya dikenakan 10 % sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 tersebut sehingga dengan adanya perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. b) Tidak memenuhi asas keadilan karena pencantuman kata mandi uap/SPA pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak memenuhi asas keadilan dan persamaan dimuka hukum yang diberikan secara proporsional bagi para pelaku usaha dibidang pelayanan kesehatan SPA yang disejajarkan dengan pelaku usaha jasa hiburan seperti Diskotik, Karaoke, Kelab Malam dan Bar yang nyata-nyata berbeda dengan pelayanan SPA; c) Tidak memenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum karena pemberlakukan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak dijabarkan secara spesifik apa dan bagaimana kategori hiburan sehingga dengan mudah pembuat undang-undang memasukkan kegiatan usaha pelayanan kesehatan SPA kedalam jenis Hiburan dan oleh karenanya hal tersebut menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum terjadi pertentangan antar sesame undang-undang yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 berikut Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014, Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 dan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 sebagaimana telah Para Pemohon uraikan pada Bagian III A - D tersebut di atas, sehingga pertentangan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip keadilan dan persamaan 69 di muka hukum tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. d) Tidak memenuhi asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan karena pemberlakukan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, justru telah menimbulkan pertentangan kepentingan antara kepentingan Para Pemohon dengan kepentingan Negara/Daerah. Bahwa berdasarkan alasan tersebut pengelompokan spa sebag kesehatan di kelompokkan dalam kelompok yangsama sebagaimana termuat pada pada norma pengujian materiil a quo telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 C. Mengkategorikan pelayanan Kesehatan SPA kedalam Kategori Jasa Seni dan Hiburan telah mengakibatkan perlakuan yang tidak adil dimata hukum (diskriminatif) yang menimbulkan ketakutan atas kehidupan yang sejahtera dan sehat lahir batin terhadap Para Pemohon sebagai pelaku usaha kesehatan SPA dan oleh karenanya hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang menghendaki adanya perlakuan hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) hidup sehat dan sejahtera lahir dan batin yang bebas dari ancaman ketakutan dan perlakuan diskriminatif. 1. Bahwa secara teknis regulasi yang mengatur tentang pengaturan Pelayanan Kesehatan SPA dalam sistem hukum di Indonesia secara diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Pasal 160 – 164 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan yang mana pelayanan SPA termasuk dalam ruang lingkup Kesehatan Tradisional yang berbunyi sebagai berikut: Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 160 1) Pelayanan Kesehatan tradisional berdasarkan pada cara pengobatannya terdiri atas: a) Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan atau b) Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. 70 2) Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal 3) Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya Pasal 161 1) Pelayanan Kesehatan tradisional meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan atau paliatif 2) Pelayanan Kesehatan tradisional dapat dilakukan ditempat praktek mandiri, puskesmas, fasilitas pelayanan Kesehatan tradisional, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya. Peraturan Menteri Kesehatan No 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA Pasal 2 Pengaturan pelayanan Kesehatan SPA bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan SPA yang aman, bermanfaat, bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 3 1) Pelayanan Kesehatan SPA harus mengikuti prinsip dasar dan konsep penyelenggaraan Kesehatan SPA. 2) Prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pohon keilmuan pengobatan tradisional Indonesia yang mengikuti pendekatan kosmologi, holistic dan kultural (bio psiko sosiokultural) Pasal 4 1) Pelayanan Kesehatan SPA merupakan Upaya Kesehatan perorangan dengan pendekatan promotif dan preventif 2) Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menekankan pada Upaya mempertahankan, menjaga dan meningkatkan kemampuan tubuh agar tercapai Tingkat Kesehatan yang optimal Pasal 5 1) Pelayanan Kesehatan SPA terdiri atas: a. Pelayanan Kesehatan SPA tradisional; dan b. Pelayanan Kesehatan SPA medis (medical SPA) 2) Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Health SPA b. Wellness SPA 3) Health SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di griya SPA Tirta I 4) Wellness SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di griya SPA Tirta II dan griya SPA tirta III 5) Ketentuan pelayanan Kesehatan SPA medis (medical SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri 71 Pasal 6 Griya SPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) harus dilaksanakan oleh Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 2. Bahwa tujuan permohonan pengujian undang-undang pada frasa “dan mandi uap/SPA” Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 a quo adalah agar usaha pelayanan kesehatan SPA tidak berada dalam klasifikasi seni dan hiburan karena jelas-jelas baik secara filosofi, teori, teknis perijinan dan teknis pelayanan SPA, sumber daya manusianya (SPA terapis) serta regulasi kesemuanya masuk dalam ranah kesehatan dan bukan seni dan hiburan terlebih lagi hiburan malam dan oleh karena dalil para Pemohon adalah mengenai SPA bagian dari Kesehatan maka perlu Para Pemohon uraikan secara mendetail antara SPA dan jasa kesenian dan hiburan memiliki perbedaan yang sangat signifikan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Jasa kesenian dan hiburan tujuannya untuk kesenangan, penghibur/pelipur lara dan perizinannya tidak memerlukan syarat kesehatan, syarat ketenagakerjaan mengacu pada persyaratan/ketentuan umum ketenagakerjaan, perizinan mengacu pada jenis izin usaha pada umumnya dan produk yang dijual tidak ada kaitannya dengan kesehatan bahkan dapat menjual minuman beralkohol sedangkan SPA memiliki tujuan untuk kesehatan, bahkan dari segi perizinan pun wajib memakai pendekatan Kesehatan dengan mendapatkan izin teknis dari dinas kesehatan, dan untuk ketenagakerjaan juga wajib memiliki sertifikasi khusus, pemberian informed consent dan produk yang dijual/dipakai untuk tujuan kesehatan; 3. SPA lebih tepat dikategorikan sebagai usaha pariwisata di bidang kesehatan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA memiliki prinsip dasar dan konsep penyelenggaraan pelayanan SPA mengacu pada pohon keilmuan pengobatan tradisional Indonesia yang meliputi pendekatan kosmologi yang memandang sehat sebagai rangkaian hubungan harmonis antara individu dengan lingkungan, pendekatan holistik yang memandang sehat adalah keseimbangan antara 72 fisik, emosional, spiritual, sosial dan lingkungan, dan pendekatan kultural (biopsikokultural). Hal ini menjadi landasan bahwa SPA termasuk dalam usaha pariwisata bidang kesehatan dan tidak bisa disamakan dengan usaha pariwisata dalam bidang jasa kesenian dan hiburan. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu upaya kesehatan dari 17 jenis pelayanan kesehatan. berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terdiri atas pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. SPA merupakan perawatan kesehatan tradisional dengan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan jiwa (body, mind and spirit) yang menggunakan metode keterampilan dan metode ramuan. Dengan demikian SPA merupakan salah satu wujud pelayanan kesehatan tradisional. Pengembangan SPA di Indonesia diharapkan dapat mewariskan budaya tradisional warisan pusaka Nusantara. Mengingat pelayanan SPA menyangkut aspek kesehatan manusia, maka kementerian kesehatan berkepentingan untuk mengatur kebijakan penyelenggaraan pelayanan SPA. Pelayanan yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap teknik, alat, bahan, tenaga dan fasilitas yang digunakan harus aman dan bermanfaat. 5. Bahwa untuk Pelayanan Kesehatan SPA Medis (medical SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal 5 Permenkes No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA, pada ayat (5) nya disebutkan Ketentuan pelayanan Kesehatan SPA medis (medical SPA) ketentuannya diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri Kesehatan. 6. Bahwa dari uraian di atas jelas kedudukan dan keberadaan Mandi Uap/SPA masuk dalam kategori Pelayanan Kesehatan baik telah dijelaskan secara historis tradisional perkembangan SPA maupun yang sudah termaktub dalam hukum positif yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sudah diganti dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PERMENKES No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA. Banyaknya prestasi yang dihasilkan dalam pelayanan kesehatan SPA berupa manfaat 73 kesehatan yang lebih baik dari segi Relaksasi, Rejuvenasi dan Revitalisasi pada masyarakat Perkembangan industri Pelayanan kesehatan SPA yang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini hendaknya diapresiasikan dengan insentif yang lebih baik dari pemerintah dan bukannya justru malah memasukkan kategori SPA kedalam jenis kategori Seni dan Hiburan yang disejajarkan dengan Diskotik, Karaoke, Kelab Malam dan Bar sebagaimana termuat dalam norma objek permohonan a quo. Dari beberapa regulasi yang seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diganti dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Permenkes No. 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA yang jelas sudah diatur oleh menteri kesehatan, tidak ada satupun katapun yang mengidentikan pelayanan SPA dengan kata seni atau hiburan terkecuali saat ini yang tercantum dalam norma pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang saat ini menjadi objek sengketa Permohonan Pengujian Undang Undang a quo. 7. Bahwa untuk lebih memperjelas perbedaan SPA dengan beberapa kelompok usaha hiburan sebagaimana termuat dalam Norma pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini: Kategori Hiburan (Diskotik, Klab malam,Bar) Spa 1. Definisi ● UU No. 10/2009 tentang pariwisata ● UU No. 6/2023 revisi Undang-Undang Cipta Kerja ● PP NO. 5 /2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ● Permenkes No. 1205/ 2004 ● PP 103/2014 Kesehatan tradisional ● Permenkes No.8/ 2014 pelayanan kesehatan SPA ● UU no.10/2009 tentang Pariwisata ● UU No.17/2023 Kesehatan ● Permenkes 61/2016 1. Histori berkaitan dengan Falsafah dan Budaya Indonesia Tidak Ada Permenkes No. 8/2014 74 2. Pohon Keilmuan Tidak Ada Permenkes No. 8/2014 3. Standar Usaha Permenparekraf No. 4/ 2021 Permenparekraf No. 4/ 2021 4. Standar Pelayanan ● Klasifikasi Pelayanan ● Sumber daya Manusia Leveling ● Surat izin Penyehat ● Proses pelayanan ● Pembinaan dan Pengawasan ● Tidak Ada ● Tidak Ada ● Tidak Ada ● Tidak Ada ● Tidak Ada ● Griya Tirta I,II,III ● Permenkes No. 8/ 2014 ● Permenkes No. 8/ 2014 ● Spa Therapist Madya ● Spa Therapis Pratama ● Spa Therapis Utama ● STPT ● Permenkes no 8/2014 ● Kuesioner kesehatan ● Permenkes No. 8/ 2014 ● Permenkes No. 8/ 2014 5. Standar Kompetensi Kerja Nasional Tidak Ada ● Kepmenaker ● *SKKNI No. 141 th 2005 ● *SKKNI No. 046 th 2017 ● *SKKNI No. 267 th 2023 ● *Sertikasi Personal ISO 17024 ● *Sertifikasi Usaha: ISO 17065 dan ISO 19011 ● Permenkes No. 8 th 2014 ● Pedoman BNSP No 201 dan 202 6. Standar pendidikan Tidak Ada ● Permendikbud 127- 2014 Sarpras LKP hal 110-144 ● Permendikbud 131- 2014 SKL Kursus ● 2021 -SKL Spa Jenjang II - proses 75 perdirjen –LO *Setara SMA/SMK ● 2021 -SKL Spa Jenjang III - proses perdirjen –LO *Setara D1 ● 2021 -SKL Spa Jenjang IV - proses perdirjen –LO *Setara D2 ● 2021 -SKL Spa Jenjang V - proses perdirjen –LO *Setara D3 8. Sebagai perbandingan di negara lain mengenai pengaturan SPA yang dimasukkan dalam kelompok usaha Kesehatan diantaranya Singapura 9. Selain perbandingan perbedaan perlu para Pemohon sampaikan juga bahwasanya ada beberapa unit Kesehatan yang sejenis dengan SPA akan tetapi tidak dimasukkan kedalam kelompok seni dan hiburan seperti SPA yaitu Griya Sehat dan Klinik Pratama. 10. Bahwa adanya perbedaan/ketidaksamaan perlakuan dan kedudukan hukum Pelayanan Kesehatan Mandi Uap/SPA yang dikategorikan sebagai hiburan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Permenkes No. 8 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan SPA dan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan bentuk pelanggaran konstitusional terhadap Para Pemohon karena tidak mendapatkan keadilan atas persamaan kedudukan dimuka hukum (equality before the law) dan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang secara tegas mengatur pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi dan hak–hak dasar setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. 11. Bahwa secara proses perijinan spa dan ketenagakerjaan pada sektor usaha spa diatur dalam regulasi tentang kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes No. 8 Tahun 2014 tentang 76 Pelayanan Kesehatan SPA Permenkes No. 61 Tahun 2016 tentang kesehatan empiris dll) akan tetapi dalam pengenaan pajak mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan memasukkan kedalam pajak seni dan hiburan tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) sehingga bila mengacu pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor 07/PUU - II/2004 yang pada pokoknya berbunyi “…. Mahkamah berpendapat diskriminasi baru dapat dikatakan jika terdapat perlakukan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu, seperti dirumuskan dalam black law dictionary 2004 hal 500 “diferrential treatment. a failure to treat all persons equality when no reasonable distinction can’t be found between those favored and those favored “. dan dari uaraian Para Pemohon tentang kesehatan SPA dapat dikatakan bahwa dalam pengelompokkan spa kedalam jenis kelompok hiburan malam dilakukan tanpa adanya alasan yang rasional yang jelas sehingga bila mengacu pada pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan bentuk perlakuan diskriminasi terhadap para Pemohon. 12. Bahwa frase “setiap orang” pada Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah setiap subjek hukum di mana di dalam teori hukum yang dimaksud dengan subjek hukum adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dengan demikian Para Pemohon sebagai subjek hukum yang dalam hal ini terdapat 3 kelompok yaitu 2 (dua) Pemohon yang merupakan Perkumpulan Organisasi dalam usaha SPA, 7(tujuh) Pemohon berupa Badan Usaha yang bergerak dalam usaha SPA yang semuanya sudah berbadan hukum dan 13 (tiga belas) Pemohon perorangan yang merupakan orang-orang yang selama ini bergerak dalam usaha SPA adalah merupakan subjek hukum yang masuk kategori “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang memiliki hak konstitusional yang secara tegas harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminatif dan hak-hak dasar setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal yang merupakan 77 hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 13. Bahwa dengan persyaratan pendidikan dan kursus yang harus dijalani bagi setiap tenaga kerja pelayanan kesehatan SPA (terapis SPA) dan adanya sertifikasi dan Surat Tanda Penyehat tradisional (BUKTI P- 4G - H) menunjukkan eksistensi yuridis bagi terapis SPA sebagai tenaga kesehatan dan dengan masuknya SPA kedalam kelompok seni dan hiburan bersama Diskotik, Bar, Karaoke dan Kelab Malam pada Norma Permohonan Pengujian materiil a quo telah merusak harkat dan martabat para spa terapis yang diidentikan dengan tenaga kerja pada hiburan malam tersebut yang cenderung negatif. Ketakutan akan ancaman rusaknya harga diri para spa terapis yang bekerja pada sektor usaha spa merupakan bentuk pelanggaran konstitusional bagi Para Pemohon. 14. Bahwa kekeliruan pemahaman para pembuat undang dalam pengklisifikasani usaha SPA tersebut berimbas bukan hanya bagi para Pemohon selaku pengusaha juga sangat berimbas pada pihak lain yang berkaitan dengan usaha pelayanan SPA seperti konsumen/klien SPA, terapis SPA, karyawan, distributor obat dan ramuan tradisional dll, sebab pengenaan PBJT sebanyak 40-75% akibat pengkategorian mandi uap/SPA kedalam kategori hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pada akhirnya sangat berimbas pada Para Pemohon karena jelas akan menjadikan harga jasa pelayanan SPA menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya akan mematikan usaha mandi uap/SPA yang diakibatkan oleh menurunnya kemampuan masyarakat selaku konsumen untuk menjangkau jasa pelayanan mandi uap/SPA karena naiknya biaya yang harus ditanggung oleh Para Pemohon selaku pelaku usaha Jasa pelayanan Kesehatan SPA, yang secara langsung dan tidak langsung akan berdampak terhadap kesehatan dan kebugaran masyarakat karena tingginya biaya yang harus ditanggung oleh Para Pemohon Pelaku Usaha SPA dalam menjalankan usaha Pelayanan Kesehatan SPA. 15. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menjadi jelas dan terang benderanglah bahwa mandi uap/SPA merupakan usaha yang bergerak 78 dalam bidang kesehatan secara tradisional sehingga merupakan suatu kekeliruan Mandi Uap/SPA dikelompokkan bersama Diskotik, Karaoke Kelab malam dan bar karena bukan merupakan seni atau hiburan, sehingga dengan demikian pemuatan frasa mandi uap/SPA pada Norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah bersifat diskriminatif karena melanggar prinsip keadilan dan persamaan hak dimata hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. D. Pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah merugikan Hak-Hak Konstitusional Para Pemohon terhadap jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan perlindungan atas harta benda di bawah kekuasaannya dan atas kehidupan yang sehat dan sejahtera lahir batin bebas dari ancaman ketakutan dalam menjalan usaha kesehatan masyarakat secara tradisional melalui SPA dan Pengembangan Health SPA dan Wellness SPA yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa konstitusi memberikan jaminan hak konstitusional atas perlindungan hukum yang adil dan setara dimata hukum tanpa diskriminasi; 2. Bahwa konstitusi pada Pasal 27 ayat (2) menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak akan terganggu; 3. Bahwa selama ini para pekerja SPA terutama terapis SPA merasa terhormat dengan status dan kedudukannya sebagai tenaga Kesehatan Tradisional. Untuk menjadi seorang tenaga kesehatan tradisional harus melalui uji kompetensi dan sertifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 61 tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (BUKTI P- 29). Apabila seseorang telah melalui uji kompetensi dan sertifikasi maka orang tersebut berhak untuk 79 menyandang status sebagai penyehat tradisional yang dibuktikan dengan Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT) yang diterbitkan oleh PTSP Pemda Setempat atas Rekomendasi dari Pemohon II (Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia) setempat dan Dinas Kesehatan setempat dan untuk selanjutnya dengan STPT tersebut dilakukan pendidikan dan pelatihan uji kompetensi sebagai terapis SPA dan bila sudah lulus maka akan diberikan sertifikat kompetensi sebagai terapis SPA sebagai contoh sertifikat kompetensi SPA terapis dan STPT dapat dilihat pada (BUKTI P- 4H). 4. Berdasarkan hal tersebut di atas pencantuman kata mandi uap/SPA disamakan dengan diskotik, karaoke, kelab malam dan bar sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menimbulkan kerugian yang besar baik bagi Para Pemohon, bagi Pengusaha Mandi uap/SPA bagi para pekerja SPA dan Bagi Masyarakat selaku konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan SPA karena menimbulkan beban ekonomi yang tinggi yang justru bertentangan dengan pokok pokok kebijakan hukum yang digariskan RUU HKPD, sehingga tidak memiliki legitimasi hukum dengan alasan: menimulkan ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy) bagi Para Pemohon melanggar pokok-pokok 13 prinsip pajak daerah yang berlaku selama ini diantaranya: menghindari tarid pajak yang sangat tinggi (wisdom in avoiding very high taxe rate), beban pajak yang terjangkau (the tax burden must be affordable), pajak tidak boleh merugikan kebijakan ekonomi nasional (the tax must not prejudice nastional policies) vide Naskah Akademis RUU HKPD Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjawab hambatan karena beririsan dengan Undang -Undang lain yang menimbulkan multi interpretasi di lapangan akan tetapi dalam prakteknya justru menimbulkan interpretasi lebih besar karena bukan hanya beririsan dengan undang -undang lain justru bertentangan dengan undang-undang lainnya terutama pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang memuat frasa “dan mandi uap/spa”. yang 80 menimbulkan beban ekonomi yang tinggi yang justru akan mematikan sektor usaha SPA. 5. Bahwa pencantuman kata Mandi Uap/SPA dikategorikan sebagai jenis Seni dan Hiburan yang dikelompokkan bersama bersama dengan Diskotik, Karaoke, Kelab Malam dan Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah bertentangan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan kesehatan tradisional yang tumbuh di masyarakat secara turun temurun sejak ribuan tahun yang lalu karena dampak besar dari pengklasifikasian spa masuk kelompok hiburan dengan pengenaan pajak yang tinggi adalah tutupnya usaha spa. 6. Bahwa penerbitan UU No. 1 Tahun 2022 dimaksudkan untuk memperkuat diskresi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memungut pajak akan tetapi adanya pelanggaran falicy kebijakan pajak (kesalahan pengelompokan pajak sesuai dengan klasifikasinya) telah menimbulkan ancaman ketakutan bagi Para Pemohon akan potensi kehilangan usaha spa karena bangkrut bagi para Pemohon Pengusaha SPA dan resiko kehilangan pekerjaan (PHK) bagi para Pemohon perorangan, hal mana hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang sejahtera lahir batin dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas pemuatan frasa “dan mandi uap/spa” pada norma pengujian materiil a quo telah menimbulkan ancaman ketakutan akan potensi kehilangan usaha dan pekerjaan yang berdampak pada kualitas kehidupan yang sejahtera sehat lahir batin bagi para Pemohon, yang merupakan bentuk pelanggaran konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) E. Tentang kekeliruan Pengelompokan Spa dimasukkan ke dalam klasifikasi seni dan hiburan pada Norma Objek Materi Permohonan a quo yang mengakibatkan kerugian Konstitusional Para Pemohon dalam pengenaan pajak terhadap Para Pemohon yang harus membayar PBJT dengan tarif yang lebih mahal dan Potensi pengenaan pajak ganda 81 terhadap satu objek yang menimbulkan perlakuan ketidakadilan atas persamaan dimuka hukum dan diskriminasi menjadi sebuah ketakutan yang mengancam atas hak untuk hidup sejahtera dan sehat lahir batin karena memberatkan Para Pemohon sebagai wajib pajak yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2). 1. Bahwa salah satu dampak terbesar yang harus ditanggung Para Pemohon karena usaha Kesehatan SPA diklasifikasikan kedalam kelompok seni dan hiburan bersama Bar, Diskotik, Klub Malam dan Karaoke sebagaimana termuat dalam Norma Objek Permohonan a quo adalah pengenaan Pajak yang besar 40%-75% dan berpotensi pengenaan pajak berganda yang akan berdampak langsung pada keberlangsungan usaha kesehatan SPA oleh karena itu uraian pada (bag D), hal ini bukan berarti mengaburkan makna dampak kerugian sosial berupa image yang negatif karena SPA disamakan pada hiburan malam terutama bagi Para Pemohon sebagaimana yang telah Para Pemohon uraikan (pada bag C). 2. Bahwa dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengakibatkan Para Pemohon para pelaku usaha Kesehatan SPA dikategorikan sebagai penyedia jasa hiburan dan harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan daerah. hal tersebut mengakibatkan terjadinya pembebanan pajak (PBJT) yang tinggi kepada Para Pemohon Para Pelaku usaha penyedia jasa pelayanan kesehatan mandi uap/SPA yang dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dikategorikan sebagai Wajib Pajak PBJT dan Para Pemohon perorangan sebagai pelaku usaha Kesehatan SPA berprofesi sebagai manajer SPA yang mana Perusahaan Jasa Kesehatan SPA tempat para Pemohon bekerja yang dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 dikategorikan sebagai Wajib Pajak PBJT dipaksa untuk menanggung pajak hiburan dalam tarif PBJT sebesar 40 % - 75% yang mana sebelumnya pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah hanya dikenakan 82 tarif maksimal 35 % dan di beberapa daerah di Bali hanya memungut pajak retribusi daerah sebesar 10 -15 %, suatu tarif pajak yang sebetulnya masih besar juga akan tetapi masih terbilang wajar. 3. Bahwa, adanya berbagai peraturan di Indonesia yang mengatur tentang kegiatan usaha SPA sebagai bagian dari kesehatan tradisional Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi antara lain: a) Bahwa, usaha Pelayanan Kesehatan SPA diatur dalam tahun 2014, tentang Pelayanan Kesehatan SPA, peraturan ini mengatur tentang pelayanan kesehatan SPA, yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan tradisional. Ini berarti SPA bukan kategori usaha hiburan tapi penyedia layanan kesehatan tradisional yang memiliki nilai terapeutik (memfasilitasi proses penyembuhan). ▪ Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. ▪ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu UU Kesehatan, menyebutkan pada pada Bab V, Upaya Kesehatan, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 22 ayat (1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Meliputi: huruf g. Pelayanan Kesehatan Tradisional. Aktivitas pelayanan di bidang bisnis SPA jelas masuk dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional. 4. Dalam praktek hukum perpajakan terdapat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/22 menetapkan: a) Bahwa, penggolongan kegiatan usaha di Indonesia termasuk SPA di dalamnya telah diatur berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2020, KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa. KBLI terdiri dari struktur pengklasifikasian kegiatan ekonomi yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. KBLI menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, di mana data ekonomi dapat dikumpulkan dan disajikan dalam format 83 yang didesain untuk tujuan pengumpulan data, pengolahan, diseminasi dan analisis, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan. b) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) RESMI digunakan sebagai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) seiring dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 12/PJ/22, di mana KBLI 96122 – Aktivitas SPA (Sante Par Aqua): Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa. c) Penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/22 adalah dalam rangka menyeragamkan klasifikasi lapangan usaha dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi serta penyesuaian terhadap klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia maka pemerintah perlu mengatur kembali ketentuan mengenai KLU wajib pajak. Penggunaan KBLI sebagai KLU bertujuan untuk memudahkan pengadopsian dan pemutakhiran KLU, serta demi menjaga keselarasan, keterbandingan, dan kompatibilitas KLU dengan Klasifikasi Lapangan Usaha yang digunakan oleh instansi, lembaga pemerintahan, asosiasi dan pihak lainnya, menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor, Selasa 29 September 2022. d) Dengan diterbitkannya peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2022, maka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh BPS saat ini RESMI digunakan sebagai KLU Wajib Pajak dan mulai berlaku sejak 9 September 2022. e) Bahwa, dasar penyusunan KBLI adalah berdasarkan International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), 84 sampai 4 digit, disesuaikan dengan Asean Common Industrial Classification (ACIC) dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS), serta dikembangkan rinci sampai 5 digit untuk kegiatan ekonomi yang khas Indonesia. f) Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) PER-12/2022 disebutkan, fungsi KLU pajak atau klasifikasi lapangan usaha digunakan untuk: ● Kepentingan mendukung pengambilan kebijakan ● Kepentingan administrasi data wajib pajak, antara lain pengelompokan WP berdasarkan kegiatan ekonomi ● Penyusunan norma penghitungan penghasilan neto ● Kepentingan perpajakan lainnya dalam rangka pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak ● Kode klasifikasi lapangan usaha KLU Pajak tersaji dalam 5 digit angka yang digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha dan wajib pajak (Lima digit angka tersebut telah ditentukan oleh DJP dan Klikpajak cukup mencarinya berdasarkan ketentuan perpajakan yang telah ditentukan). ● Bahwa pengelompokan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Klasifikasi Lapangan Usaha adalah untuk kepentingan perpajakan, aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) PER- 12/PJ/2022 ini, kode KLU pajak digunakan oleh: 1. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 2. WP Warisan Belum Terbaru yang melakukan kegiatan usaha 3. WP Badan 4. WP Instansi Pemerintah Jadi, Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU adalah kode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) digunakan untuk mengklasifikasikan wajib pajak ke dalam jenis usaha dengan menggunakan KBLI dan jika dikaitkan dengan KBLI No. 96122 sebagaimana tercantum dalam kode usaha AKTIVITAS SPA 96122 dalam Akta Pendirian PT atau CV maka KLU berdasarkan KBLI tersebut dalam jenis kegiatan SPA yang berdasarkan PER- 85 12/PJ/2022 ini, yang telah resmi berlaku sejak 9 September 2022 kodenya tetap bidang kesehatan sesuai KBLI dan tidak ada kaitannya dengan seni dan hiburan. 5. Beberapa Problem Faktual dalam perumusan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berdampak pada usaha SPA: a. Formulasi kebijakan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan perubahan local Tech Treatment atas jasa SPA dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Meliputi: a) Klasifikasi dan b) Tarif pajak, yang berdampak terhadap sustainable Business Climate usaha jasa SPA juga Local Wisdom dan National Heritage Culture di Indonesia c) Legal Caracter sales Taxes vs Excise d) Kebijakan pajak daerah atas jasa SPA sebelum dan sesudah Undang-Undang HKPD: kesesuaian dengan prinsip - prinsip kebijakan publik / kebijakan pajak yang baik e) Sinkronisasi antara kebijakan pajak daerah dan kebijakan PPN atas jasa kesehatan f) Ruang lingkup jasa kesehatan yang mendapat fasilitas pembebasan PPN g) Beberapa Fallacy ; Contradictio in terminis, Logical Fallacy h) Dampak perubahan regulasi pajak daerah atas jasa SPA dalam perspektif supply side tax policy Kontradiksi dan Fallacy kebijakan PBJT: a. Kontradiksi dengan kebijakan Indirect Tax on Consumption lainnya, yaitu pajak pertambahan nilai PPN) b. Ambigu atau ketidakjelasan filosofi jasa SPA sebagai hiburan / kesenian sehingga menjadi objek PBJT c. Logical Fallacy jasa SPA diperlakukan sama dengan diskotik, karaoke, klab malam, bar 86 d. Fallacy kausalitas dalam menentukan kenaikan tarif (batas bawah dan batas atas) e. Ambigu dan fallacy dalam justifikasi penerapan asas keadilan / netralitas f. Kontradiksi fungsi regulerend pajak 6. Bahwa dalam prinsip hukum pajak terdapat prinsip untuk tidak adanya perlakuan diskriminatif dan perbedaan wajib pajak berdasarkan objek pajak sebagaimana telah ditegaskan oleh para para ahli hukum yaitu: a) Adam Smith (1723 – 1790) seorang penulis dan filsuf yang dikenal sebagai bapak aliran ekonomi klasik kelahiran skotlandia dalam bukunya yang berjudul “An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations, menekankan akan perlunya menerapkan prinsip efficiency, equality, certainly dan convenience (atau yang dikenal dengan Four Maxims atau Four Cannons), yaitu: i. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) yaitu: dalam pemungutan pajak orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. contohnya dalam pajak penghasilan yang dikenakan pajak yang sama adalah orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama, bukan orang yang punya penghasilan yang sama, dalam hal ini Negara tidak boleh diskriminatif terhadap wajib pajak. b) W.J. Langen dalam bukunya yang berjudul Azas –Azas Pemungutan Pajak, sebagai berikut: i. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama ii. Azas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil kecilnya (serendah–rendahnya) sehingga tidak memberatkan wajib pajak. c) Adolf Wagner, memberikan pengertian tentang azas pemungutan pajak sebagaimana dikutip dalam Dasar – Dasar Ilmu Keuangan Negara, karya Soetrisno, sebagai berikut: 87 i. Asas ekonomi: penentuan objek pajak harus tepat agar pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat misalnya: pajak pendapatan, PPN, pajak atas barang mewah. ii. Asas keadilan yaitu Pemungutan Pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. d) Dari uraian dan pendapat para ahli hukum tersebut menjadi jelaslah bahwasanya dalam pemungutan pajak harus ditekankan penerapan asas equality, kesamaan dan keadilan yang intinya pemungutan pajak harus tanpa diskriminatif dan berkeadilan dan ekonomis tanpa mengganggu proses produksi terhadap para wajib pajak dalam keadaan yang sama. 7. Bahwa sebelum pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memuat frasa “dan mandi uap/SPA Para Pemohon selaku pengusaha jasa pelayanan Kesehatan mandi uap/SPA telah melakukan kewajiban perpajakan diantaranya: a) Pajak pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 % atas penjualan b) Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan 25 % terhadap keuntungan bersih (nett profit) c) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi selaku pengusaha sebesar 5 %, 10 %, 25 % dan 35 % tergantung Penghasilan Kena Pajak (PKP) d) Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan luas tanah dan bangunan e) Pajak Pembangunan 1 (PB 1) yang dikenakan 10 % atas penjualan di restaurant bila ada restoran f) PPh 21 atas karyawan yang dipotong dari gaji karyawan, yang mana bersumber pada pendapatan perusahaan. g) Selain pajak –pajak tersebut juga dikenakan retribusi Parkir, retribusi air tanah dan pajak reklame. 8. Bahwa pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” dalam Norma pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 88 Pemerintah Daerah, jelas akan menambah beban bagi Para Pemohon atas pajak yaitu pajak hiburan (PBJT) sebesar 40% - 75 % yang harus disetor ke Kas Daerah dengan besaran tarif berada dalam kisaran tersebut yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat melalui Peraturan Daerah. Beberapa PEMDA Kabupaten di Bali dan di beberapa PEMDA lain telah memungut tarif PBJT Pada pelaku usaha SPA rata-rata sebesar 40% yang ansich berlaku sejak bulan Januari 2024. Atas pemungutan PBJT ini para Pemohon sangat kebingungan dari mana harus membayar PBJT yang besar tersebut sementara tarif harga jual pelayanan SPA saat ini masih memuat tarif pajak 10% -15 % sehingga para Pemohon benar -benar mengalami kerugian yang sangat nyata dari sisi ekonomis mau tidak mau Para Pemohon harus membayar Pajak tersebut karena sifat hukum pajak yang bersifat memaksa. Kalaupun pemerintah ingin memungut PBJT dari para pelaku usaha mandi uap/SPA seharusnya mandi uap/SPA dikelompokkan bersama dengan panti pijat dan pijat refleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang hanya dikenakan tarif maksimal 10 % sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) sehingga dalam hal pengenaan PBJT usaha mandi uap/SPA meskipun masih berada dalam kelompok hiburan akan tetapi usaha mandi uap/SPA masih satu kelompok dengan bidang usaha yang sejenis yaitu panti pijat dan pijat refleksi yang secara teknis pelayanan SPA dan pijat refleksi masih sama dan sama sama diatur dalam undang-undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan. 9. Bahwa Pajak memang sangat diperlukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membiayai Pembangunan negara akan tetapi pengenaan pajak tidak boleh mengabaikan aspek keadilan sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 52/PUU – IX / 2011 pada poin (3.19) yang pada pokoknya berbunyi: “Menimbang bahwa menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk daerah dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk Pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang -orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak 89 harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak … “bertolak dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut maka mereklasifikan usaha SPA termasuk dalam pajak seni dan hiburan sebagaimana tersebut pada norma objek permohonan a quo telah mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional berupa perlakuan tidak adil dan diskriminatif bagi Para Pemohon dalam pengenaan pajak barang jasa tertentu (PBJT) yang sangat merugikan Para Pemohon. 10. Bahwa lebih lanjut Muhammad Djafar Saidi dalam bukunya “Pembaharuan Hukum Pajak“ Edisi I hal 282 yang menyatakan sebagai berikut: “Pajak Ganda Nasional terjadi karena tidak ada ketelitian bagi pembuat Undang-Undang pada saat pembahasan terhadap RUU perpajakan dibidang perpajakan sehingga menjadi Undang-Undang yang mengikat wajib pajak maupun pejabat pajak. Pajak Ganda Nasional adalah pajak yang dikenakan oleh Negara atas objek pajak yang sama dengan wajib pajak yang sama pula. Pengenaan Pajak Ganda nasional sangat memberatkan wajib pajak sekalipun telah ditegaskan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban kenegaraan dan peran sertanya dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan Negara”. 11. Pengenaan pajak barang dan jasa tertentu pada usaha SPA berdasarkan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Pajak Penjualan Barang Mewah, jo. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Hukum Perpajakan, di mana terdapat pembebanan pajak terhadap objek pajak yang sama dengan wajib pajak yang sama pula. Hal ini menyebabkan adanya pembebanan yang memberatkan wajib pajak di mana Para Pemohon yang seharusnya memiliki kedudukan hukum selaku pelaku usaha di bidang kesehatan tradisional juga ditempatkan sebagai pelaku usaha bidang jasa hiburan yang mengakibatkan Para Pemohon harus menanggung beban yang tidak sama dengan pelaku usaha kesehatan lainnya. Sehingga pengenaan pajak berganda atas objek yang sama 90 merupakan suatu hal yang bertentangan dengan semangat pembentukan perundang-undangan bidang perpajakan. 12. Bahwa pengenaan PBJT sebesar 40 % -75 % pada Para Pemohon selaku para pelaku usaha Kesehatan SPA sebagai dampak dari pembuatan frasa “dan mandi uap/SPA “pada Norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang bertolak belakang telah mengakibatkan perlakuan yang tidak adil dimata hukum mengakibatkan dampak bagi Para Pemohon terhadap para pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan SPA telah bertolak belakang dengan asas hukum perpajakan dan sangat merugikan Para Pemohon dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena terdapat perlakuan yang tidak adil (diskriminatif) sesama wajib pajak yang melanggar asas-asas keadilan dan persamaan dimuka hukum tanpa diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan hukum perpajakan. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas terbukti dengan jelas Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus pada Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan Mandi Uap/SPA” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan Mandi Uap/SPA” telah menimbulkan perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Hak-hak Konstitusional Para Pemohon akan Perlakuan yang berkeadilan dan persamaan dimuka hukum yang bebas dari perlakuan diskriminatif yang dapat menimbulkan ancaman ketakutan akan kehidupan yang sejahtera dan sehat lahir batin bagi yang dijamin Konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/SPA” Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 91 Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/SPA” Undang– Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2024, 11 Juli 2024, 5 Agustus 2024, dan 28 Agustus 2024 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi UUD NRI Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 160 s.d Pasal 164; 4. Bukti P-4A : Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kesehatan Pelayanan SPA; 5. Bukti P-4B : Fotokopi Kepmenaker Nomor 267 Tahun 2003 tentang Standar Kompetensi Bidang SPA; 6. Bukti P-4C : Fotokopi Standar Kompetensi Kursus dan Pelatihan SPA Jenjang II, III, IV dan V; 7. Bukti P-4D : Buku Pengetahuan Aplikasi dan Manfaat Spa; 8. Bukti P-4E : Buku Bali SPA; 9. Bukti P-4F : Buku Indonesia SPA; 10. Bukti P-4G : Fotokopi Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Kursus dan Pelatihan; 11. Bukti P-4H : Fotokopi Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan, halaman 109 s.d 144, huruf J Ketrampilan SPA; 92 12. Bukti P-4I : Fotokopi Modul Pelatihan Dasar Terai Hidro; 13. Bukti P-4J : Fotokopi Perijinan SPA Terapis di Indonesia; 14. Bukti P-4K : Fotokopi Contoh Sertifikat Kompetensi bagi Terapis dan STPT (Surat Tanda Penyehat Tradisional); 15. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor 52/PUU-IX/2011 MKRI; 16. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 17. Bukti P-7A : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta (dahulu bernama Asosiasi Spa Indonesia disingkat ASPI) s.d 12 Tanggal 14 Maret 2023 Dibuat di hadapan Notaris Simon Yos Sudarso, S.H.; 18. Bukti P-7B : Fotokopi Akta Pendirian s.d 474 Tanggal 24 Juni 2020 dibuat di hadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H. yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU–0005660.AH. 0107 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020; 19. Bukti P-7C : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU– 0005660. AH. 0107 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia; 20. Bukti P-7D : Fotokopi Prifile Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta (dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia disingkat ASPI); 21. Bukti P-7E : Fotokopi KTP atas nama Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim; 22. Bukti P-7F : Fotokopi Curiculum Vitae atas nama Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim; 23. Bukti P-8A : Fotokopi Akta Pendirian Nomor 104 tanggal 8 Juni 20217 Dibuat di hadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H. yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU–0009424.AH. 01.07 tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 atas nama Perkumpulan ASTI (dahulu bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia disingkat ASTI); 24. Bukti P-8B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU–0009424.AH.01.07 Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan ASTI (Dahulu bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia disingkat ASTI); 25. Bukti P-8C : Fotokopi Profile Perkumpulan Asosiasi SPA Terapis Indonesia dahulu bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI); 26. Bukti P-8D : Fotokopi KTP atas nama Kusuma Dewi Sutanto; 27. Bukti P-9A : Fotokopi Akta Pendirian PT Cantika Puspa Pesona Nomor 52 Tanggal 7 April 1993 dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H.; 28. Bukti P-9B : Fotokopi Pengesahan dari Menteri Kehakiman Nomor 027321 HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993; 29. Bukti P-9C : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PERSEROAN TERBATAS PT CANTIKA PUSPA PESONA Nomor 7 93 tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Ahmad Ali Nurdin SH; 30. Bukti P-9D : Fotokopi Pengesahan tercatat pada Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU– 21314.AH. 01. 02. Tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009; 31. Bukti P-9E : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CANTIKA PUSPA PESONA Nomor 44 Tanggal 25 Agustus 2023 Dibuat di hadapan Notaris Yansen Dicki Suseno, S.H; 32. Bukti P-9F : Fotokopi Pengesahan tercatat Pada Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU–AH. 01. 09. 0159902 tanggal 6 September 2023; 33. Bukti P-9G : Fotokopi KTP atas nama Wulan Maharani Tilaar; 34. Bukti P-9H : Fotokopi Nomor Induk Berusaha PT. Cantika Puspa Pesona Nomor 8120015150876 tanggal 7 November 2018; 35. Bukti P-9I : Fotokopi Profil Singkat PT. Cantika Puspa Pesona; 36. Bukti P-9J : Fotokopi Bukti Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 37. Bukti P-10A : Fotokopi Akta Pendirian PERSEKUTUAN KOMANDITER CV. BALI CANTIK Nomor 4 Tanggal 4 April 2023 dibuat di hadapan Notaris Dewa Nyoman Mahaindra, S.H. yang telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU–0026979 AH.01. 14. tahun 2023 tanggal 13 April 2023; 38. Bukti P-10B : Fotokopi Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU–0034637 AH.01. 16. Tahun 2023 tanggal 13 April 2023; 39. Bukti P-10C : Fotokopi KTP atas nama Ni Nengah Sutiasmi; 40. Bukti P-11A : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Keindahan Dalam Jiwa Nomor 25 tanggal 4 Juli 2018 dibuat di hadapan Notaris Putu Eka Lestary S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0031652. AH. 01. 01 Tahun 2018 tanggal 7 Juli 2018; 41. Bukti P-11B : Fotokopi Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0031652. AH. 01. 01 Tahun 2018 tanggal 7 Juli 2018 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Keindahan Dalam Jiwa; 42. Bukti P-11C : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT. Keindahan Dalam Jiwa Nomor 31 tanggal 25 Agustus 2023 Dibuat di hadapan Notaris Putu Eka Lestary S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0051041. AH. 01. 02 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023; 43. Bukti P-11D : Fotokopi Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-: AHU-0051041. AH. 01. 02 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Terbatas PT. Keindahan Dalam Jiwa; 44. Bukti P-11E : Fotokopi KTP atas nama Meghan Beth Pappenheim; 94 45. Bukti P-11F : Fotokopi Nomor Induk Berusaha PT Keindahan Dalam Jiwa NIB: 9120215060025; 46. Bukti P-12A : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bali Wangi Tirta Nusantara Nomor 12 tanggal 31 Mei 2023 dibuat di hadapan Notaris I Ketut Ngurah Ananda S.H., M.KN., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0040697. AH. 01. 01 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023; 47. Bukti P-12B : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0040697. AH. 01.01 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT Bali Wangi Tirta Nusantara; 48. Bukti P-12C : Fotokopi KTP atas nama Dinawangi Agustini; 49. Bukti P-12D : Fotokopi Nomor Induk Berusaha PT. Bali Wangi Tirta Nusantara (NIB): 13062300696260001; 50. Bukti P-13A : Fotokopi Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 10 Mei 2022 dibuat di hadapan Notaris Putu Ayu Mas Ratih, SH, MKn. yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU–0030769. AH. 01.01. Tahun 2022 Tanggal 10 Mei 2022; 51. Bukti P-13B : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU–0030769. AH. 01.01. Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT Eling Spirit; 52. Bukti P-13C : Fotokopi KTP atas nama Ni Wayan Ratni; 53. Bukti P-13D : Fotokopi Ijin Usaha Kesehatan Tradisional NIB Nomor 11052200114780001; 54. Bukti P-13E : Fotokopi Ijin Usaha Spa PT. Eling Spirit NIB Nomor 1105220011478 pada huruf B angka 3; 55. Bukti P-13F : Fotokopi Sertifikat ISO Nomor 006/GWT-SPA/II/2024; 56. Bukti P-14A : Fotokopi Akta Pendirian PT. Bali Wellness SPA Nomor 78 tanggal 29 Oktober 2009 dibuat di hadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH; 57. Bukti P-14B : Fotokopi Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU–02800. AH. 01. 01. Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bali Wellness Spa; 58. Bukti P-14C : Fotokopi Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bali Wellness Spa Nomor 16 tanggal 12 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH; 59. Bukti P-14D : Fotokopi Pengesahan tercatat Pada Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU– AH.01.09 0088497 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pengesahan Akta Risalah RUPS Nomor 16 tanggal 12 Desember 2022 PT. Bali Wellness Spa; 60. Bukti P-14E : Fotokopi KTP atas nama Debra Maria Rumpesak; 61. Bukti P-14F : Fotokopi Ijin Usaha SPA PT Bali Wellness SPA NIB 9120004811262; 62. Bukti P-14G : Fotokopi Sertifikat ISO No. 005/GWT-SPA/II/2024; 63. Bukti P-14H : Fotokopi Pembayaran Pajak Daerah sebesar 40 %,; 95 64. Bukti P-15A : Fotokopi Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2023 dibuat di hadapan Notaris Martina Yulistyani, SH; 65. Bukti P-15B : Fotokopi Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU – 0050598 AH. 01. 04. tahun 2023 Tanggal 12 Januari 2023; 66. Bukti P-15C : Fotokopi KTP atas nama I Gusti Ketut Jayeng Saputra; 67. Bukti P-15D : Fotokopi Nomor Induk Berusaha CV Jaens Triloka Sejahtera NIB: 210823002265;; 68. Bukti P-15E : Fotokopi Sertifikat ISO Nomor 008/GWT-SPA/II/2024; 69. Bukti P-16A : Fotokopi KTP atas nama M I Dian Virgia S; 70. Bukti P-16B : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) a.n M I Dian Virgia S; 71. Bukti P-17A : Fotokopi KTP atas nama Susiana Hendro,SE. MM; 72. Bukti P-17B : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) a.n Susiana Hendro; 73. Bukti P-18A : Fotokopi KTP atas nama Riyanti; 74. Bukti P-18B : Fotokopi SERTIFIKAT SPA MANAJER Nomor 96122143960037769 2021; 75. Bukti P-18C : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) a.n Riyanti; 76. Bukti P-19A : Fotokopi KTP atas nama Gusti Made Parwathi; 77. Bukti P-19B : Fotokopi SERTIFIKAT SPA MANAJER Nomor 9612214396009273 2023; 78. Bukti P-19C : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) a.n Gusti Made Parwati; 79. Bukti P-20A : Fotokopi KTP atas nama Komang Ely Ariyawati; 80. Bukti P-20B : Fotokopi SERTIFIKAT SPA MANAJER Nomor 96122325560106610 2017; 81. Bukti P-21A : Fotokopi KTP atas nama Ni Luh Dewi Pariani 82. Bukti P-21B : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) a.n Ni Luh Dewi Pariani; 83. Bukti P-22A : Fotokopi KTP atas nama Devi Vania Coslavita; 84. Bukti P-22B : Fotokopi Sertifikat Spa Manajer Nomor Reg 1185 00054 2023; 85. Bukti P-22C : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) a.n Devi Vania Coslavita; 86. Bukti P-23A : Fotokopi KTP atas nama Nyoman Trisia Dewi; 87. Bukti P-23B : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) a.n Nyoman Trisia Dewi; 88. Bukti P-24A : Fotokopi KTP atas nama Anas Adrianto; 89. Bukti P-24B : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) a.n Anas Adrianto; 90. Bukti P-25A : Fotokopi KTP atas nama Ni Made Ayu Kartika Sari; 91. Bukti P-26A : Fotokopi KTP atas nama I Made Setiawan; 92. Bukti P-26B : Fotokopi Surat Ijin Usaha UMK Nomor 107/IUMK/UB/ V/2017 tanggal 15 Mei 2017; 93. Bukti P-27A : Fotokopi KTP atas nama I Komang Nuraga; 94. Bukti P-27B : Fotokopi Nomor ijin berusaha NIB : 0101240036719 Usaha Perorangan UMKM Ubud SPA; 95. Bukti P-28A : Fotokopi KTP atas nama Iska Dinarristy; 96. Bukti P-28B : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) a.n Iska DInarristy; 97. Bukti P-29 : Fotokopi Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 98. Bukti P-30 : Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah; 99. Bukti P-31A : Fotokopi Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Global Wellness Institute, Empowering Wellness Worldwide; 96 100. Bukti P-31B : Fotokopi Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan; 101. Bukti P-32A : Fotokopi Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online:Pajak Karaoke-Bar di Singapura Cuma 15% RI Kok Sampai 40%; 102. Bukti P-32B : Fotokopi Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Spa & Wellness, Association of Singapore (SWAS) to Launch the SWAS Excellence Awards 2019; 103. Bukti P-32C : Fotokopi Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Association of Entertainment Organisations (Singapore); 104. Bukti P-33A : Fotokopi Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Ministry of Labour, Malaysian government’s spa management policy; 105. Bukti P-33B : Fotokopi Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Welcome to Association of Malaysian Spas, The Voice of Wllness; 106. Bukti P-34A : Fotokopi Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: IDN Times. Pajak Spa dan Hiburan Naik, Bali Kalah Saing dengan Thailand; 107. Bukti P-34B : Fotokopi Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Thailand memulai kampanye wisata medis “Find Your Fabulous”; 108. Bukti P-34C : Fotokopi Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Pengalaman Spa Menyeluruh untuk Kesehatan Jiwa dan Tubuh di Thailand; 109. Bukti P-34D : Fotokopi Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Thai Spa Association; 110. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Nomor 032/DPP-ASPI/02/2011 tertanggal 22 Februari 2011 Perihal review Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, surat dari ASPI kepada Bpk. Gamawan Fauzi, SH., M.A., Menteri Dalam Negeri pada saat itu; 111. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Nomor 045/DPP-ASPI/05/2011 tertanggal Mei 2011 perihal Review Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, surat dari ASPI kepada Bpk. Bapak Dr. Ing. H. Fauzi bowo, Gubernur DKI Jakarta, pada saat itu; 112. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Nomor 046/DPP-ASPI/05/2011 tertanggal Mei 2011 perihal Review Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009,surat dari ASPI kepada Bapak Ir. Jero Wacik, SE, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, pada saat itu; 113. Bukti P-38 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 479 sampai denga Pasal 494; 114. Bukti P-39 : Fotokopi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA; 115. Bukti P-40 : Fotokopi Peraturan Bupati Gianyar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha 97 Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA; 116. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 973/3762/BPKAD/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris daerah Kabupaten Gianyar tentang Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA; 117. Bukti P-42 : Fotokopi Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA; 118. Bukti P-43 : Fotokopi Puchase Order, Po Nomor PO/001/09/2023, tanggal 15 September 2023, tentang Survey + Interview dari PT Reta Consulting Indonesia; 119. Bukti P-44 : Fotokopi Keep Improving Company Performance (Perusahaan yang merangsang Pertumbuhan); 120. Bukti P-45 : Fotokopi Understanding More on Consumers Perceptions, (Memahami Persepsi Konsumen); 121. Bukti P-46 : Fotokopi Kajian Dampak Kenaikan Pajak Hiburan pada Bisnis SPA; 122. Bukti P-47 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; 123. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Nomor B-961/N.1.18/Fd.1/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Undangan Wawancara dari Kejaksaan Negeri Badung kepada Pemohon VIII; 124. Bukti P-49 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar; 125. Bukti P-50 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023; 126. Bukti P-51 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023; 127. Bukti P-52 : Fotokopi Surat dari Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang ditujukan kepada Pimpinan/Manajemen Martha Tilaar Spa Express Pangkalan Bun dengan Surat Nomor 900.1.13.1/337/ BANGDAL/BAPENDA, tertanggal 16 Juli 2024, Hal Penyampaian Kewajiban Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) . Selain itu, para Pemohon dalam persidangan tanggal 24 Juli 2024 mengajukan 3 (tiga) orang ahli yakni Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, S.H., M.H, Prof. DR. Dra. Haula Rosdiana, M. Si., CCiR., dan Dr. Mohammad Asyhadi, S.Kes., S.E., M.Pd yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 Juli 98 2024 dan 24 Juli 2024 serta dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Dewa Gde Putra Jayantika, S.E., Sri Rahayu Winingsih, dan Kusuma Ida Anjani, yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2024, 13 Agustus 2024, dan 26 Agustus 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AHLI PARA PEMOHON 1. Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, S.H., M.H 1. Kasus Posisi. Pengujian Materiil terhadap pertentangan antara Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengingat ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 yang terkait dengan usaha mandi uap/Spa dikategorikan dalam kelompok usaha diskotek, karaoke, bar, kelab malam kendati pada pengaturan sebelumnya usaha ini dikategori sebagai usaha kesehatan tradional (pijat tradisional,pijat refleksi). Akibatnya, diskriminatif menimbulkan kerugian konstitusional, kerugian ekonomis dan finansial bagi para Pemohon berupa tambahan biaya PBJT 40% -75% terhadap setiap jasa perawatan kesehatan tradisional/Spa (kepada konsumen). 2.Isue Hukum Apakah pengaturan dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l yang berisi frasa “dan mandi uap/spa” dan pengaturan yang sama pada Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD yang norma hukumnya bersifat diskriminatif itu, bertentangan secara vertikal (antinomi) dengan UUDN RI 1945) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia? 3.Analisis. Pengaturan usaha kesehatan-kebugaran tradisional/ Spa yang kemudian dikategorikan dalam kategori usaha hiburan diskotek, karaoke, bar, kelab malam sesuai Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU HKPD tersebut mengakibatkan kerugian konstitusional, ekonomis dan finansial berupa tambahan biaya PBJT 40% -75% terhadap setiap jasa perawatan kesehatan tradisonal/Spa (konsumen/klien dan kerugian lainnya. Pengkategorian semacam ini menurut para Pemohon merupakan pengelompokan yang tidak proporsional, 99 sewenang-wenang sehingga mengakibatkan terjadinya diskriminatif. Adapun alasannya sebagai berikut: Pertama, secara historis sesuai Pasal 42 ayat (2) huruf i UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diganti dengan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD, usaha pelayanan kesehatan tradisional. Spa dikelompokkan bersama usaha Panti Pijat dan Pijat Refleksi yang sama–sama bergerak dalam usaha pelayanan kesehatan tradisional. Sementara Diskotik, Kelab Malam, Karaoke dipisahkan dari pelayanan kesehatan tradisional SPA sesuai Pasal 42 ayat (2) huruf j UU No. 28 Ttahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengkategorian tersebut jelas dan proporsional dalam proses pengenaan pajak daerah. Kedua, pengaturan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan. mengakui eksistensi dan penggunaan nama usaha kesehatan tradisional/Spa sebagai label bagi setiap perusahaan maupun usaha pelayanan tradisoonal SPA. Karena itu, pengelompokan usaha tradsional/ Spa dalam kategori usaha seni dan hiburan Bersama dengan diskotek, karaoke, bar, kelab malam merupakan suatu tindakan inkonstitusional yang mengakibatkan kerugian konstitusional dan kerugian lain bagi para Pemohon. Jika dibanding dengan pengaturan Pasal 42 ayat (2) huruf i UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih proporsional dan responsive dibanding dengan pengaturan pada Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU HKPD yang diskriminatif dan inkonstitusional. Penggunaan konsep usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa yang menggunakan ramuan tradisonal berkaitan erat dengan justifikasi yuridis sebagaimana diatur pada Pasal 160 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menentukan: 1) Pelayanan Kesehatan tradisional berdasarkan pada cara pengobatannya terdiri atas: - Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan atau - Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. 2) Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal. 100 3) Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya. Pengaturan pada Pasal 161 sebagai berikut: 1) Pelayanan Kesehatan tradisional meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan atau paliatif; 2) Pelayanan Kesehatan tradisional dapat dilakukan ditempat praktek mandiri, puskesmas, fasilitas pelayanan Kesehatan tradisional, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya. Pengunaan dan pengakuan konsep pelayanan kesehatan tradisional/Spa menurut kedua Pasal tersebut menjadi alasan bahwa pengelompokan usaha pelayanan kesehatan tradisional/ Spa dalam kategori usaha seni dan hiburan Bersama dengan diskotek, karaoke, bar, kelab malam merupakan suatu tindakan yang diskriminatif yang bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menentukan,” setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ketentuan konstitusional tersebut secara eksplisit mengatur mengenai larangan kepada setiap orang, pemerintah, negara dengan adanya pengaturan dalam norma hukum, yang bersifat diskriminatif berupa, setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung karena pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,yang menimbulkan kerugian termasuk kerugian konstitusional yang dialami pengusaha/pelaku usaha kesehatan tradisional/Spa. Ketiga, secara hakiki pelayanan kesehatan tradisional/Spa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermanfaat, bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, usaha kesehatan tradisional/Spa wajib mematuhi prinsip dasar dan konsep penyelenggaraan kesehatan tradisional/Spa yang mengacu pada pengetahuan pengobatan tradisional Indonesia yang mengikuti pendekatan kosmologi, holistik dan kultural (bio psiko sosiokultural). Pelayanan kesehatan tradisional tersebut terfokus pada upaya menjaga dan meningkatkan kemampuan kesehatan tubuh. Dengan 101 argumentasi ini, maka pengkategorian usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa dalam kategori usaha hiburan diskotek, karaoke, kelab malam merupakan suatu tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan sejumlah Pasal pada UUD NRI 1945. Keempat, sebanyak 22 Pemohon dalam perkara ini baik usahawan individual / perusahaan, memiliki izin usaha yang erat kaitannya dengan nama usaha mereka yaitu, usaha kesehatan tradisional/Spa. Dengan argumen tersebut, pengelompokan kesehatan tradisional SPA dalam kategori usaha hiburan diskotek, karaoke, kelab malam jelas-jelas sebagai pengelompokan usaha yang diskriminatif dan inkonstitusional. Kelima, sesuai alasan pertama dan kedua tersebut di atas, kiranya tidak tepat dan tidak berargumentatif manakala usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa digolongkan dalam kategori usaha hiburan diskotek, karaoke, kelab malam sesuai Pasal 55 ayat (1) huruf l jo Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Dengan demikian, pengakategorian tersebut diskriminatif sehingga bertentangan dengan UUD NRI 1945. Alasan diskriminatif karena usaha pelayanan kesehatan tradisional yang berbeda sekali konsepnya mengingat usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa untuk melayani Kesehatan/kebugaran konsumen yang kecapaian/keletihan badan dan kurang sehat. Oleh karena itu, tidak tepat jika usaha pelayanan kesehatan tradisional yang berorientasi pada kebugaran-kesehatan, justru dikategori dalam usaha hiburan/pesta di diskotek, karaoke, bar, kelab malam sehingga konsekuensinya pengakategorian tersebut menimbulkan diskriminasi yang merugikan para Pemohon selain pengkategorian usaha tersebut inkonstitusional. Kesalahan pengkategorian tersebut menimbulkan masalah sebagai berikut: 1. Pengkategorian usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa yang bermanfaat untuk kebugaran tubuh dikategorikan dalam kelompok usaha hiburan melanggar hak asasi manusia karena diskriminatif. 2. Secara hakiki pelayanan kesehatan tradisional/Spa bermanfaat bagi konsumen yang tubuhnya letih/mengalami gejalah sakit seperti demam, influensa, kepala sakit dan pusing untuk kebugaran tubuh guna mempertahankan kesehatan tubuh dan mempertahankan kehidupan. Jadi 102 pelayanan Kesehatan tradisional/Spa bukan untuk menghibur diri/hiburan. 3. Pengkategorian usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa untuk kebugaran manusia ke dalam kelompok usaha hiburan, kemungkinan atas dasar pikiran bahwa usaha semacam itu termasuk kebutuhan mewah. Padahal pelayanan kesehatan tradisional/Spa untuk kebugaran tergolong sebagai kebutuhan dasar yang bersifat promotive dan preventif (karena terkait hak untuk hidup-kehidupan yang sehat). 4. Ketentuan Pasal 23A UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU HKPD yang merupakan kebijakan bebas / terbuka atau open legal policy, dari perspektif hukum tata negara dikenal dengan konsep wewenang bebas, wewenang diskresi / freies ermessen / discretionary power. Secara hakiki pemerintah diberikan wewenang bebas/keleluasaan untuk mengambil langkah- langkah/kebijakan yang tepat dalam menangani suatu masalah (termasuk penentuan besaran pajak). Namun demikian, wewenang diskresi harus memenuhi kriteria sbb: 1. Adanya dasar hukum (Rechtmatigeheid) untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan sejumlah Pasal UUD NRI 1945 tidak memenuhi dasar hukum yang tepat (melanggar hak asasi dan melanggar hukum). 2. Adanya tujuan (Doelmatigeheid) yang obyektif dan tidak merugikan. Karenanya ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan sejumlah Pasal UUD NRI 1945 tidak sesuai dengan harapan para Pemohon (sehingga bersifat represif) 3. Dapat dipertangungjawabkan (responsibility). Artinya pengkategorian usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa untuk kebugaran manusia ke dalam kelompok usaha hiburan yang bersifat dsikriminatif dan inkonstitusional, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena diskriminatif. ”Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada 103 pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.” (sesuai Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Diskriminasi dalam perkara ini terkait erat dengan, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung atas dasar……. kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, ……..yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan …….hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang….. ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”. Dengan demikian, diskriminasi terhadap usaha kesehatan tradisional/Spa tersebut, menimbulkan kerugian konstitusional dan hambatan dalam pengembangan usaha jasa pelayanan/perawatan kesehatan tradisional/ Spa bagi para Pemohon. Secara detail kerugian tersebut meliputi: 1) kerugian konstitusional, 2) Kerugian eknomis dan finansial berupa pengenaan pajak 40%-75% terhadap setiap jasa perawatan kesehatan /Spa kepada konsumen/klien. 3) Adanya hambatan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, hambatan dalam industry padat karya, penyerapan tenaga kerja dan menghambat peningkatan ekonomi masyarakat. 4) Terhambatnya hak partisipasi masyarakat dalam program pemerintah bidang kesehatan. 5) Terhambatnya pengembangan hak pengetahuan dan teknologi perawatan tradisional/Spa. 6) Terhambatnya pengembangan dan sosialisasi jamu tradisional dan ramuan tradisional lainnya. Konsekuensi hukum yang dialami para Pemohon yaitu, mengalami kerugian konstitusional sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang bertentangan secara vertikal dengan UUD NRI 1945. Pertentangan tersebut 104 dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945. Selanjutnya penguraiannya sebagai berikut:  Ketentuan Pasal 28D UUD NRI 1945 menentukan; (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut, memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia melalui pengakuan dan perlindungan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan keadilan sesuai cita hukum “rechtsidee”. “Cita hukum (Rechtsidee) menurut Rudolf Stammler meliputi: (1). Kepastian Hukum. (2). Keadilan. Dengan demikian, para Pemohon secara konstitusional berhak memperoleh jaminan kepastian hukum dan keadilan. Mengigat keberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 yang bersifat diskriminatif itu bertentangan dengan cita hukum. Menurut Rudolf Stammler alam hukum dibedakan sebagai berikut: 1. Konsep hukum. 2. Ide hukum/cita hukum, obyek yang masih abstrak yang menjadi tujuan. Cita hukum tersebut sejalan dengan alinea IV pembukaan UUD NRI 1945 yang terkandung hal-hal fundamental sebagai berikut: 1. Ide Pengayoman 2. Ide Keadilan Sosial. 3. Ide Demokrasi. 4. Ide Kemanusiaan - hak asasi manusia. 5. Ide Moral Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. 6. Ide Negara Hukum - Asas Legalitas. Dalam kaitan ini para pengusaha jasa pelayanan/perawatan kesehatan tradisional/Spa yang sejak berlakunya ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 yang bertentangan secara idealistik dengan idee pengayoman, keadilan sosial, idee demokrasi dan idee kemanusiaan - hak asasi manusia. Dengan demikian pemberlakuan ketentuan 105 Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 yang mengkategorikan jasa pelayanan kesehatan/Spa dalam usaha diskotek, karaoke, bar, kelab malam jelas-jelas bersifat diskriminatif bertentangan dengan asas-asas negara hukum. Selanjutnya, Gustav Radbruch menambahkan satu unsur dari cita hukum yaitu, selain kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice) dan ditambahkan kemanfaatan (utility). Rechtidee (cita hukum) tersebut berfungsi sebagai parameter substansi hukum, bentuk hukum dan prosedur pembentukan hukum (1. Ibid, Politik Legislasi Negara Transisi Timor Leste, Orasi Ilmiah, Dalam Dias Natalis dan Wisuda I Universidade da Paz, Dili Timor Leste, 2007, h. 5). Tujuan perlindungan hak asasi manusia yaitu: 1. Memajukan Demokrasi 2. Memajukan kesejahteraan 3. Memajukan kecerdasan 4. Memajukan kebahagiaan 5. Mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum 6. Persamaan (2. Ibid, HAM Politik-Kebebasan Berpendapat Di Indonesia, Udayana University Press.2021,h.89-90). Secara hakiki, justifikasi perlindungan hak asasi manusia secara filosofis terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara Republik Indonesia secara universal di dalamnya terkandung pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun hak pembangunan. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia disebutkan pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea empat. a. Pasal 28H UUD NRI 1945 menentukan; (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan konstitusional di atas berhubungan dengan hak sipil/kebebasan setiap orang untuk hidup sehat dan meperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa dijamin secara konstitusional dan yuridik sesuai UU Kesehatan. Usaha pelayanan kesehatatan tradisional/Spa, berkorelasi dengan hak hidup sejahtera lahir 106 batin sesuai ketentuan konstitusional Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. bahwa, “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak Konsekuensi pemberlakuan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 yang menentukan usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa dikatagorikan dalam usaha seni dan hiburan bersama dengan diskotek, karaoke, bar, kelab malam berpotensi menimbulkan semakin mengecilnya jumlah serapan tenaga kerja dan dampak penutupan usaha jenis ini. Sebagai akibat tingginya pengenaan pajak 40% - 75%. Dengan demikian, jelas bahwa pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 bertentangan secara eksplisit dengan hak untuk memperoleh pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupan lahir dan batin. b. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan; hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, seperti diatur pada ayat (1) Pasal 28I, dari perspektif negara hukum versi Angglosaxon (negara-negara berbahasa Inggris) yang ditantai dengan The Rule of Law sesuai syarat kedua yaitu equality before the law, “persamaan di muka hukum dan pemerintahan” dari tiga syarat yang dikemukakan oleh A.V.Dicey. (6.ibid,. Yohanes Usfunan, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, University Udayana Press, 2023,h.12). Dikaji dari kharakter hak asasi manusia prinsip equality before the law, “persamaan di muka hukum dan pemerintahan” dikategori sebagai hak asasi manusia yang berkharakter absolut yaitu, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh hukum, pemerintah, negara dan setiap orang. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang bersifat diskriminatif itu mestinya dicegah. 107 Disisi lain konflik norma hukum Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD bertentangan dengan ketentuan ayat (4) Pasal 28I UUD 1945 yang menentukan, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pertentangan tersebut dilihat dari pengkategorian usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa ke dalam usaha hiburan musik, club malam, dan diskotek. Hal tersebut bertentangan dengan syarat pertama, asas legalitas dari negara hukum Eropa Kontinental yang ditandai dengan Rechtstaat yaitu, asas legalitas dan syarat pertama dalam negara hukum Anglosaxon, the rule of law yaitu supremasi hukum “supreme of law”. Asas legalitas menentukan, segala tindak tanduk pemerintahan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan “wetelijke gronslag”/the governance by law, (4.Ibid, HAM dan Pemerintahan, University Udayana Press, 2015,h.38). Sesuai dengan asas supremasi hukum secara hakiki, setiap orang, pemerintah dan negara harus mematuhi hukum tanpa kecuali. Pertentangan secara vertikal norma hukum Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD selain bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara teoretik bertentangan dengan teori penjenjangan norma hukum “stufenbau teori dari Hans Kelsen dan asas lex superior derogaat legi inferiori dari PW.Brower (5.Ibid, Perancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Demokratis.Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali, 1 Mei 2004,h.26). Norma hukum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 selain bertentangan dengan UUD 1945, juga secara ekspilit tidak ssesuai dengan asas legalitas dan supremasi hukum dalam negara hukum versi rechtstaat dan the rule of law. c. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan: “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ketentuan ini secara jelas mengatur mengenai larangan kepada setiap orang, pemerintah, negara dan adanya pengaturan dalam norma hukum, yang bersifat diskriminatif berupa, setiap pembatasan, 108 pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung karena pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, yang menimbulkan kerugian termasuk kerugian konstitusional yang dialami pengusaha/pelaku usaha kesehatan tradisional/Spa. d. Pasal 28I UUD NRI 1945 ayat (3) menentukan, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan tersebut ada relevansinya dengan pengembangan dan pemasyarakatan jamu tradisional bahan baku rempah-rempah dan minyak atsiri/minyak tradional dalam usaha pelayanan ksehatatan tradisional/Spa. Pasal 28I ayat (5) menentukan, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa yang dikategori dalam kategori usaha hiburan diskotek, karaoke, kelab malam sesuai Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang bersifat diskriminatif itu, bertentangan juga dengan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945. Secara historis maraknya perkembangan industri dan pelayanan kesehatan tradisional SPA ini menjadi suatu energi positif bagi perkembangan kesehatan masyarakat, mengingat usaha sejenis ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisata kesehatan dengan program Wellness Tourism SPA. Tujuannya, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara tradisional melalui SPA dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara ekonomis, karena industri SPA ini merupakan industri padat karya yang sangat banyak menyerap ribuan tenaga kerja di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perlu diwadahi dan dibina secara profesional agar para pelaku usaha jenis ini lebih meningkatkan kualitas pelayan kesehatan tradisional SPA umtuk penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. 109 4.Kesimpulan. 1) Usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa yang dikategori dalam kategori saha hiburan diskotek, karaoke, kelab malam sesuai Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan pembukaan dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945, pembenaran filosofis dan teoretik. 2) Keberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 yang mengkategorikan usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa yang bermanfaat untuk pelayanan kesehatan/kebugaran konsumen, ke dalam kelompok usaha seni dan hiburan bersama dengan diskotek, karaoke, bar, kelab malam merupakan pengkategorian yang inkonstitusional dan diskriminatif dan oleh karena itu harus dibatalkan, atau dikelompokkan pada kelompok usaha kesehatan atau setidak tidak-tidaknya dikelompokkan pada kelompok usaha pelayanan kesehatan tradisional. 2. Prof. DR. Dra. Haula Rosdiana, M. Si., CCiR I. Pendahuluan Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya." Salah satu layanan kesehatan yang merupakan national heritage yang sarat dengan kearifan lokal adalah pelayanan Kesehatan dengan metode Salus Per Aquam/ Sanitas Per Aquam (SPA) atau dalam istilah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) disebut dengan Sehat Pakai Air (SPA). SPA telah menjadi bagian dari pelayanan kesehatan yang diakui dan diatur dalam UU Kesehatan, baik dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maupun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Semula, SPA diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA), selanjutnya diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA. 110 Dalam pertimbangannya dinyatakan "bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional, di mana pelayanan kesehatan SPA merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan ramuan dengan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan jiwa. Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 8 Tahun 2014 mendefinisikan Pelayanan Kesehatan SPA sebagai "pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan Kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan ftsik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal". Karena itu, SPA adalah bagian dari pelayanan kesehatan tradisional yang diakui keberadaannya dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 16 UU tersebut, pelayanan kesehatan tradisional didefinisikan sebagai "pengobatan danlatau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat." Meskipun UU ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun justru UU baru ini semakin memperkuat legal standing SPA sebagai bagian dari pelayanan Kesehatan tradisional. Dalam Pasal 22 ayat (1) huruf w UU Nomor 17 Tahun 2023 diatur bahwa: Penyelenggaraan Upaya Kesehatan meliputi: w. Pelayanan Kesehatan tradisional ". Penegasan lebih lanjut dalam dilihat dalam Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 161 ayat (1) dan (2) sebagaimana dikutip berikut ini: Pasal 160 (1) Pelayanan Kesehatan tradisional berdasarkan pada cara pengobatannya terdiri atas: a. Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; danlatau b. Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan 111 Pasal 161 (1) Pelayanan Kesehatan tradisional meliputi pelayanan promotof, preventif, kuratif, rehabilitatif, danl atau paliatif (2) Pelayanan Kesehatan tradisional dapat dilakukan di tempat praktik mandiri, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional, Rumah Sakit, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. Selaras dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN Tahun 2009), jasa pengobatan alternatif (termasuk yang dilakukan oleh paranormal) merupakan Jasa Tidak Kena Pajak, sehingga bukan merupakan obyek PPN, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 4A dan Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf a berikut ini: Pasal 4A (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. jasa pelayanan kesehatan medis; Penjelasan Pasal 4A ayat (3) Penjelasan Pasal 4A ayat (3) Huruf a Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi: 1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2. jasa dokter hewan; 3. jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; 4. jasa kebidanan dan dukun bayi; 5. jasa paramedis dan perawat; 6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; 7. jasa psikologi dan psikiater; dan 8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Kebijakan PPN yang selaras dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 masih dilanjutkan hingga saat ini, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) meskipun dengan nom enklatur yang berbeda (semula Non Taxable Supplies Policy menjadi VAT Exemption Policy). Karena itu, menjadi fenomena yang sangat kontradiktif ketika dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang menetapkan kebijakan Pajak Barang danJasa 112 Tertentu (PBJT) atas jasa pelayanan SPA dengan menjadikan jasa SPA sebagai obyek PBJT dengan kategorisasi Jasa Kesenian dan Hiburan. Bahkan, kontradiksi ini menjadi lebih distortif lagi dengan dikelompokkannya jasa pelayanan SPA setara dengan diskotek, karaoke, kelab malam, bar yang dikenakan tarif paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Perubahan kebijakan pajak daerah atas jasa pelayanan SPA tersebut sangat perlu untuk dikritisi baik dari sisi teori, regulasi hingga dampaknya baik secara ekonomi maupun dampak sosial lainnya. UU HKPD yang mengadopsi format undang omnibus, menyisakan pertanyaan atas formulasi Kebijakan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rumusan Pasal 1 angka 59, Pasal 50, Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58 dalam UU HKPD tersebut juga sangat penting untuk dikritisi bukan hanya dampak terhadap sustainable business climate usaha jasa Jasa layanan di Indonesia SPA juga local wisdom dan national heritage di Indonesia, tetapi karena terdapat beberapa fallacy dan kontradiksi kebijakan, antara lain: a) Kontradiksi dengan fungsi pajak sebagai social, political and economic engineering (fungsi regulerend); b) Contradictio in terminis SPA sebagai hiburan c) Logical Fallacy berupa ambigu atau ketidakjelasan filosofi Jasa SPA sebagai hiburan/kesenian sehingga menjadi obyek PBJT; d) Logical Fallacy dalam penetapan jasa SPA sebagai obyek hiburan dan diperlakukan sama dengan diskotek, karaoke, kelab malam, bar; e) Fallacy kausalitas dalam menentukan kenaikan tarif (batas bawah dan batas atas); f) Ambigu danfallacy dalam justifikasi penerapan asas keadilan/netralitas. II. Kontradiksi Antara Local Tax Treatment atas Pelayanan Kesehatan SPA dan Fungsi Pajak Sebagai Social, Political And Economic Engineering (Fungsi Regulerend); Pajak bukan hanya merupakan instrumen budgetair tetapi juga sebagai bukan hanya Social, Political And Economic Engineering (Fungsi Regulerend). Karena itu dalam merumuskan kebijakan dan perundang - undangan perpajakan, harus mengacu pada prinsip-prinsip pemungutan 113 pajak yang baik, yang selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang -undangan sebagaimana diatur dalam Psal 5 dan Pasal 6 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dikutip berikut ini: BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi : a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Pasal 6 (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerin tahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. II A. Perbandingan Kebijakan Atas Jasa Pelayanan Kesehatan antara UU PPN dan UUPDRD Selaras dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, maupun dengan teori indirect tax on consumption dan fungsi pajak sebagai social, political and economic engineering (fungsi regulernd), UU Nomor 42 Tahun 2009 hingga UU HPP, jasa pengobatan alternatif (termasuk yang dilakukan oleh paranormal) tidak dikenakan PPN (Exemption Policy). Dalam UU No. 42 Tahun 2009, secara tegas Penjelasan Pasal 4A ayat (3) menetapkan jasa pelayanan kesehatan medis sebagai Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP). Exemption Policy ini dilanjutkan paska berlakukan UU HPP namun dengan nomenklatur yang berbeda, yaitu JKP yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. 114 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertama kali dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa Pajak Hiburan merupakan Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II. Dalam UU PDRD ini, dianut open list atau mirip dengan open legal policy karena UU PDRD hanya memberikan definisi Pajak Hiburan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf b. Pasal 2 (2) Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari : a. Pajak Hotel dan Restoran; b. Pajak Hiburan; c. Pajak Reklame; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C; f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Ayat (2) Jenis-jenis Pajak Daerah Tingkat II ditetapkan sebanyak 6 (enam) jenis pajak. Walaupun demikian Daerah Tingkat II dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan bagi Daerah Tingkat II tersebut, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai. Huruf b Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, pennainan, danlatau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang Kebijakan PPN atas Jasa pelayanan kesehatan medis Sebelum UU HPP Pasal 4A ayat (3) huruf a. Bukan Jasa Kena Pajak 8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal Setelah UU HPP Pasal 16B ayat (1) huruf j. Fasilitas DIbebaskan PPN 8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal 115 dengan dipungut bayaran, tidak tennasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Pasal 2 ayat (4) UU PDRD Tahun 1997 ini memberikan diskresi kepada pemerintah melalui Peraturan Pemerintah untuk menentukan objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak, sebagaimana dikutip berikut ini: Pasal 2 ayat (4) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam implementasinya, melalui Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (PP No. 19 Tahun 1997), Pemerintah Daerah diberikan diskresi untuk menentukan sendiri besaran tarif namun tidak boleh lebih tinggi dari 35%. Pasal 23 (1) Tarif Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh Zima persen) (2) Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Melalui Penjelasan Pasal 20, PP No. 19 Tahun 1997 menetapkan semi open list (semi open legal policy) dengan menggunakan frasa "antara lain" dalam menjelaskan apa yang dimaksud hiburan. Penjelasan Pasal 20 "Hiburan, antara lain, berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, lclab malam, permainan bilyar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olah raga.” Seperti halnya UU PDRD sebelumnya, open legal policy diberlakukan juga dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat menjadi UU PDRD Tahun 2000). Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Ayat (2) Jenis -jenis pajak Kabupaten!Kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak. Walaupun demikian, Daerah Kabupaten!Kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di Daerah Kabupaten!Kota tersebut dipandang kurang memadai . Huruf c Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, danlatau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. 116 Kebijakan obyek Pajak Hiburan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (PP 65 Tahun 2001) adalah sama dengan PP No. 19 Tahun 1997, sbagaimana dikutip berikut ini: Pasal 48 Ayat (1) Hiburan, antara lain, berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olah raga. Secara ringkas, perbandingan antara UU PDRD Tahun 1997 dan UU PDRD Tahun 2000 adalah sebagai berikut: Tabel 1 Perbandingan Antara UU PDRD Tahun 1997 dan UU PDRD Tahun 2000 Terkait Perlakuan Pajak Hiburan Atas SPA UU No. 18 Tahun 1997 UU No. 34 Tahun 2000 Definisi Hiburan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Ayat (2) Jenis-jenis Pajak Daerah Tingkat II ditetapkan sebanyak 6 (enam) jenis pajak. Walaupun demikian Daerah Tingkat II dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan bagi Daerah Tingkat II tersebut, apabila potensi pajak tersebut dipandang kurang memadai. Huruf b Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Ayat (2) Jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak. Walaupun demikian, Daerah Kabupaten/Kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang memadai. Huruf c Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Dikresi (Open Legal Policy/Open List Policy) Pasal 2 ayat (4) UU No 18 Tahun 1997 (4) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 2 ayat (3) UU No 34 Tahun 2000 (3) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah Obyek Pajak Hiburan PP No 19 Tahun 1997 Penjelasan Pasal 20 “Hiburan, antara lain, berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olah raga.” PP No 65 Tahun 2001 Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Hiburan, antara lain, berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyar, permainan 117 UU No. 18 Tahun 1997 UU No. 34 Tahun 2000 ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olah raga. Kebijakan Tarif PP No 19 Tahun 1997 Pasal 23 (1) Tarif Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) (2) Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah PP No 65 Tahun 2001 Pasal 51 (1) Tarif Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) (2) Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah II B. Perbandingan Kebijakan Atas Jasa Pelayanan Kesehatan antara UU PPN dan UUHKPD Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, selaras dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, maupun dengan teori indirect tax on consumption dan fungsi pajak sebagai social, political and economic engineering (fungsi regulernd), jasa pengobatan alternatif (termasuk yang dilakukan oleh paranormal) tidak dikenakan PPN. Hal ini berbeda dengan perubahan UU PDRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRD Tahun 2009). Untuk pertama kalinya SPA diatur dalam UU PDRD Tahun 2009, yang kemudian dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2. Dijadikan SPA sebagai obyek Pajak Hiburan bukan saja tidak selaras dengan 1) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, 2) UU Kesehatan, dan 3) fungsi pajak sebagai social, political, economic engineering, namun juga tidak sesuai dengan UU PDRD Tahun 2007 itu sendiri, khususnya berkaitan dengan definisi "hiburan". Definisi "hiburan" menurut UU PDRD adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Padahal SPA tidak termasuk salah satu diantara definisi tersebut karena SPA bukan tontonan, atau pertunjukan bukan juga permainan, apalagi keramaian. Jadi jelaslah bahwa SPA tidak termasuk dalam definisi tersebut. Penyebutan kata "mandi uap/spa" yang dapat diintrepretasikan bahwa mandi uap sama dengan 118 spa atau mandi uap adalah spa,juga merupakan bentuk ketidapahaman atau kekeliruan yang mendasar. Kesalahan ini terus berlanjut dalam UU HKPD sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2. Tabel 2 Perbandingan Antara UU PDRD Tahun 1997 dan UU PDRD Tahun 2000 Terkait Perlakuan Pajak Hiburan Atas SPA UU PDRD Tahun 2007 UU HKPD Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 24. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan 25. Hiburan adalahs semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 49. Jasa Kesenian dan HIburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Pasal 42 (1) Objek Pajak Hiburan Adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan Dengan Dipungut Bayaran. (2) Hiburan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Adalah: a. Tontonan Film; b. Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, Dan/Atau Busana; c. Kontes Kecantikan, Binaraga, Dan Sejenisnya; d. Pameran; e. Diskotik, Karaoke, Klab Malam, Dan Sejenisnya; f. Sirkus, Akrobat, Dan Sulap; g. Permainan Bilyar, Golf, Dan Boling; h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Dan Permainan Ketangkasan; i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, Dan Pusat Kebugaran (Fitness Center); Dan j. Pertandingan Olahraga. (3) Penyelenggaraan Hiburan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Dapat Dikecualikan Dengan Peraturan Daerah. Pasal 55 (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi : a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; da/atau 119 c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda Pasal 45 (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pasal 58 (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Kesalahan dalam UU PDRD Tahun 2007 yang kemudian diperparah dengan UU HKPD dapat dilihat dalam Bagan berikut ini: II. Contadictio In Terminis SPA Sebagai Hiburan Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya UU PDRD Tahun 2007 telah memulai adanya contradiction in terminis dengan menjadikan spa sebagai obyek pajak hiburan. Padahal SPA tidak bisa masuk ke dalam salah satu diantara definisi tersebut karena SPA bukan tontonan, atau pertunjukan bukan juga permainan, apalagi keramaian. Telah dijelaskan juga bahwa penggunaan kata Kebijakan Pajak daerah atas SPA Sebelum UU No 28 Tahun 2009 Open Legal Policy Diskresi Obyek ditetapkan melalui PP (semi Open Legal Policy) Diskresi Obyek ditetapkan melalui Perda TARIF Batas Maksimum 35% SPA tidak disebutkan dalam UU (-bukan obyek Pajak Hiburan?) UU No 28 Tahun 2009 Closed List Policy Diskresi kepada Pemda untuk Exemption Policy SPA termasuk Obyek Pajak Hiburan Pengelompokan: panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) Dapat dikenakan tarid maksimum 75% (namun tidak ada batas bawah) UU HKPD Obyek PBJT Jasa Kesenian & Hiburan Pengelompokan: diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/sapa. TARIF Batas bawah 40% Batas atas 75% 120 "mandi uap/spa", dapat diintrepretasikan bahwa mandi uap sama dengan spa atau mandi uap adalah spa. Hal ini menunjukkan ketidapahaman atau kekeliruan yang mendasar, karena SPA seharusnya ditulis dalam huruf kapital yaitu SPA karena merupakan singkatan dari Sehat Pakai Air atau dalam istilah SPA merupakan suatu singkatan kata dari bahasa latin yang berasal dari kata Salus Per Aqua (Salus = Pengobatan atau Perawatan, Per = Dengan dan Aqua= Air). Fallacy ini terus berlanjut dalam UU HKPD bahkan dalam UU HKPD fallacy ini semakin bertambah parah dengan dimasukkannya spa dalam satu kelompok dengan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf 1 sebagaimana dikutip berikut ini: Pasal 55 ayat (1) (1) jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi : l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uaplspa. Secara teori, tidak ada satu teori pun yang dapat menjelaskan alasan pemilihan kebijakan (policy option) yang menetapkan local tax treatment yang sama antara SPA dan diskotek, karaoke, kelab malam, bar. Terlebih, tarif yang dikenakan justru tarif khusus dengan batas bawah sebesar 40% (empat puluh persen) dan batas atas sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) berikut: Pasal 58 (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uaplspa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh Zima persen) . Dengan demikian, contradiction in terminis ini justru memberikan dampak negatif yang jauh lebih besar dibandingkan dengan regulasi sebelumnya (UU PDRD Tahun 2009) karena adanya pengaturan batas bawah sebesar 40%. III. Logical Fallacy berupa ambigu atau ketidakjelasan filosofi jasa SPA sebagai hiburan/kesenian sehingga menjadi obyek PBJT; Rumusan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD menunjukkan bahwa SPA diperlakukan sebagai excise yang salah satu tujuannya adalah merefleksikan biaya eksternalitas negatif. Hal ini bertentangan dengan UU Kesehatan yang justru menegaskan bahwa SPA yang merupakan national heritage yang banyak memiliki kearifan lokal, dan sejatinya merupakan bagian dari perawatan Kesehatan. 121 Rumusan Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uaplspa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)", menunjukkan bahwa PBJT untuk kelompok ini menggunakan filosofi excise. Excise mempunyai legal character yang khas sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini: EXCISE SALES TAX 1. Selectivity in Coverage Obyek Pajak cukai hanya barang & jasa tertentu 1. General Taxes Obyek Pajak adalah Semua Barang dan Jasa 2. Discrimination in Intent Tujuan pemungutan cukai lebih pada fungsi Regulerend. 2. Revenue Purposes Justifikasi pemungutan pajak penjualan lebih pada fungsi budgetair 3. Quantitative Measur ement Ada pengawasan fisik oleh otoritas cukai 3. Self assessment Pemungutan pajak penjualan dilakukan dengan sistem self assessment 4. Single Stage Dikenakan di tingkat Pabrikan dan Importir 4. Multistages Dikenakan pada setiap rantai produksi dan distribusi 5. Unit Tax atau Multi Tax Rate Tarifnya berbeda-beda (tergantung jenis dan atau banyaknya barang) 5. Single/ proportional tax atau Ad valorem tax Pada umumnya tarif yang diberlakukan adalah ad valorem tax rate. Jika ada yang berpendapat bahwa SPA adalah gaya hidup, maka sesungguhnya telah terjadi kesalahpahaman atau kurangnya pengetahuan tentang SPA maupun UU Kesehatan dan turunannya. Untuk itu perlu dipahami kembali, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA yang dalam pertimbangannya dinyatakan "bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Nasional, di mana pelayanan kesehatan SPA merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan ramuan dengan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan jiwa." IV. Dampak Kebijakan/ Ketentuan UU HKPD atas Jasa Pelayanan SPA Baik secara teori maupun praktis, pajak akan berpengaruh langsung terhadap daya saing, terlebih pajak tidak langsung atas konsumsi (indirect tax on consumption) . Indirect tax on consumption merupakan pajak yang mempengaruhi harga sehingga multiplier effect-nya terhadap supply dan demand merupakan suatu hal yang niscaya dan tidak bisa dihindari. Karena 122 itu, formulasi kebijakan indirect tax on consumption harus dilakukan secara komprehensif, holistik dan imparsial agar tidak distortif bahkan kontradiktif dengan program pemerintah. PBJT adalah indirect tax on consumption, yang mempunyai legal character, salah satunya adalah indirect. Artinya, beban pajak dapat dialihkan-seluruhnya atau sebagian- kepada pihak lain. Bentuk pengalihan beban pajak ini bisa Forward Shifting atau Backward Shifting. Apabila beban pajak dialihkan ke depan (forward shifting), maka pasti akan mempengaruhi harga. Dampaknya terhadap kesejahteraan adalah sebagai berikut: Jika produsen atau pedagang atau penjual jasa tetap ingin mempertahankan harga, karena khawatir penjualannya turun, maka mereka akan melakukan Backward shifting. Dengan demikian, Backward shifting terjadi saat harga barang yang dikenakan pajak tetap sama, namun beban pajak akan ditanggung oleh pihak atau faktor-faktor yang terlibat dalam proses produksi, misalnya dengan menekan biaya upah (wedges and salary) atau mencari harga bahan baku yang lebih murah, ataupun dengan bentuk- bentuk lain yang meminimalkan cost. Dalam teori akuntansi biaya cost of production terdiri dari direct material, direct labor dan factory overhead. Secara aggregate, tindakan backward shifting ini dapat berdampak pada potensi penerimaan pajak-pajak lainnya, antara lain Pajak Penghasilan Badan, PPh Pasal 21 dan withholding tax 123 lainnya . Efek jangka menengah (mungkin juga pendek) dari tarif yang terlalu tinggi adalah distorsi terhadap pertumbuhan industri SPA sebagaimana dapat dilihat dalam deskripsi sistem dinamik berikut ini: IV. Simpulan dan Rekomendasi Pemungutan PBJT atas jasa SPA dalam UU HKPD cenderung mencirikan legal character jenis pajak excise, padahal jasa SPA tidak cocok untuk dijadikan sebagai obyek excise karena SPA bukan merupakan hiburan, melainkan bagian dari UU Kesehatan. Perubahan regulasi pemungutan PBJT atas jasa SPA justru akan mendistorsi kelangsungan iklim usaha yang berkelanjutan, serta lestarinya warisan nasional yang sarat dengan kearifan local, serta tidak sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Untuk itu, sebaiknya: 1. Karena SPA merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan tradisional yang ada dalam perundang-undangan Kesehatan, maka seyogyanya kebijakan dan regulasi Pajak Daerah (PBJT) atas SPA perlu diselaraskan dengan kebijakan PPN yang memberikan fasilitas pembebasan pajak atas jasa pelayanan kesehatan. 2. Karena SPA merupakan salah satu jenis pelayanan kesehatan tradisional yang ada dalam perundang-undangan Kesehatan, maka seyogyanya SPA tidak dipaksakan untuk dimasukkan sebagai obyek PBJT Hiburan karena contadictio in terminis. 3. Kebijakan pemungutan perpajakan atas jasa pelayanan SPA perlu dirumuskan dengan komprehensif holistik, dan imparsial dengan mempertimbangkan multiplier effect baik secara ekonomi maupun sosial termasuk juga aspek pelestarian budaya. 124 3. Dr. Mohammad Asyhadi, S.kes., S.E., M.Pd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan didasarkan pada pemikiran bahwa Pembukaan UUD 1945 mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum menurut Undang-Undang tentang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang- Undang 17 Tahun 2003 adalah pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Oleh karena itu, perlu didukung tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 terdapat tenaga kesehatan baru yaitu tenaga kesehatan tradisional yang terdiri dari tenaga kesehatan ramuan dan keterampilan. Tenaga kesehatan tradisional ramuan mempunyai profil lulusan ialah memberikan pelayanan kesehatan tradisional dan pengelola bahan dan sediaan jamu. Pengelolaan bahan dan sediaan jamu menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan tradisional ramuan yang lingkupnya di industri dan usaha di bidang obat tradisional dengan wewenang sesuai kompetensinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional, jenis industri dari obat tradisional terdiri atas Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA). Sedangkan usaha dari obat tradisional terdiri atas Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong. Penanggung jawab Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) adalah apoteker, sedangkan untuk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebagai penanggung jawab bisa dipegang oleh tenaga kesehatan tradisional ramuan. Dalam pengelolaan sediaan obat tradisional harus terjamin mutunya mulai dari bahan baku hingga produk jadi. 125 Untuk menjamin bahan baku dan produk jadi obat tradisional yang aman dan berkualitas bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Indonesia di Industri. Standar Praktik ini terdiri dari Standar dalam Pengelolaan Bahan Baku dan Sediaan Obat Tradisional, Perkumpulan Asosiasi Terapis Indonesia, Perkumpulan Husada Tirta Indonesia (ASPI Wellness & SPA yang diharapkan dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan secara makro. Proses penyusunan Standar Usaha SPA, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional di Industri ini memakan waktu yang cukup lama karena melalui beberapa tahapan kajian dan melibatkan seluruh komponen tenaga kesehatan tradisional dan stakeholder diantaranya Institusi Pendidikan, Organisasi Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer, Kolegium Kesehatan Tradisional Indonesia, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pariwisata, Kementrian Tenaga Kerja, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Transformasi dibidang Kesehatan dilatar belakangi dengan adanya pandemi Covid-19 yang menjadi isu prioritas, publik lebih peduli akan pentingnya Kesehatan, institusi dan organisasi semakin memahami dalam menjaga tenaga kerja tetap sehat, pandemi menyadarkan pentingnya proses resiliensi sektor Kesehatan, pandemi menunjukkan permasalahan sistemik yang harus diperbaiki, peningkatan kapasitas dan resiliensi system Kesehatan perlu dilakukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kesehatan menguatkan pentingnya transformasi Kesehatan Di mana ada 10 Pasal yang memperkuat Kesehatan tradisional: Pasal 17 tentang pelayanan Kesehatan tradisional merupakan salah satu dari 25 upaya Kesehatan, Pasal 160 Kesehatan tradisional berdasarkan cara pengobatan dan Kearifan local, pembinaan pengawasan, Pasal 161 Upaya Kesehatan Tradisional, Tempat Praktek Mandiri, Pasal 162 Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 163 Merupakan Hak Masyarakat untuk mengembangkan Kesehatan Tradisional, Pembinaan Dan Pengawasan, Pasal 164 Pengaturan Kesehatan Tradisional Diatur dalam Peraturan Pemerintah, Pasal 199 tentang 126 Tenaga Kesehatan, Pasal 321 tentang Obat Bahan Alam, Pasal 325 tentang Penelitian dan Pengembangan. Landasan Kebijakan standarisasi diatur dalam kebijakan Peraturan Perundangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan Penilaian Kesesuaian 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55) 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Pasal 14) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Usaha dan Sertifikasi Kompetensi 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Pasal 7 sampai dengan 12) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pariwisata: Usaha SPA (KBLI 96122) 10. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata 11. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Kesehatan Tradisional 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan SPA 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Sekilas Pengertian Tentang SPA Pelayanan SPA yang banyak diminati oleh masyarakat baik dalam negeri dan wisatawan manca negara perlu menjadi perhatian khusus karena menyangkut kesehatan manusia yang mencakup body, mind dan spirit. Sesuai dengan 127 Undang-Undang No 36 tentang Kesehatan yang terbit tahun 2009, diharapkan pelayanan kesehatan tradisional yang diselenggarakan aman, bermanfaat dan dapat dipertnaggung jawabkan. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan No 1205 tahun 2004, tentunya banyak perubahan yang terjadi sehingga peraturan yang memuat persyaratan pelayanan SPA di Indonesia dilakukan revisi sehingga dapat mewujudkan pelayanan SPA yang aman, bermanfaat dan dapat dipertangunggung jawabnya sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Berkat Ridho Allah SWT telah disusun Standar Pelayanan SPA yang memuat klasifikasi pelayanan Tirta I, II dan III yang dapat dibedakan menurut standar jenis pelayanan yang diberikan, kompetensi SDM atau terapis SPA, peralatan dan ruangan pendukung pelayanan SPA dan bahan yang digunakan. Standar ini merupakah hasil pembahasan bersama antara Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan para pakar SPA, praktisi SPA, Asosiasi SPA, Direktorat Penyehatan Air, Direktorat Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, BPPSDM, dan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Standar Pelayanan SPA menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan dan jajarannya, penyelenggara SPA dan instansi terkait. SPA merupakan terminologi yang berhubungan dengan perawatan kesehatan menggunakan air. Istilah SPA bermula dari nama suatu desa kecil di Leige, bagian Selatan Belgia yang bernama Spau. Di desa Spau terdapat sumber- sumber air yang sering dipergunakan masyarakat setempat untuk mandi, sumber air minum dan dinyatakan berkhasiat menyembuhkan penyakit dan memulihkan kebugaran serta gangguan kesehatan. Para ahli kesehatan di Belgia mulai menggunakan air sebagai suatu sarana kesehatan, hingga dikenal terminologi Solus Per Aqua atau Santѐ Per Aqua (Pengobatan dengan air), yang kemudian dalam bahasa Indonesia diperkenalkan dengan istilah Sehat Pakai Air atau disingkat sebagai SPA. Di Indonesia sejak abad ke-8 penggunaan air sebagai unsur kesehatan tercermin pada budaya mandi menggunakan air rendaman tumbuhan dan bunga atau air kembang sudah banyak dilakukan di lingkungan kerajaan di Indonesia. Budaya tersebut terlihat dalam beberapa relief Candi Borobudur yang didirikan pada tahun 824, sketsa pada Candi Prambanan, pemandian-pemandian di kerajaan 128 antara lain Kerajaan Majapahit, Taman Sari, dan Tirta Empul Tampaksiring di Kerajaan Bedaulu Bali. Penggunaan air dalam dunia kedokteran konvensional barat dikenal dengan istilah hidroterapi medik dan di dalam dunia kedokteran non konvensional mengambil istilah hidroterapi atau SPA wellness dan hidroterapi. Hidroterapi diupayakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran. Saat ini Industri SPA semakin marak di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan SPA untuk meningkatkan kualitas hidup. Meskipun istilah SPA bukan dari Indonesia, namun perawatan SPA di Indonesia menggunakan berbagai jenis metode kesehatan tradisional sebagai alternatif yang sangat erat hubungannya dengan tradisi budaya dan etnik asli Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan Usaha SPA di Indonesia diharapkan dapat melestarikan budaya kesehatan tradisional warisan pusaka nusantara. Saat ini, kesehatan tidak lagi dianggap sebagai beban ekonomi melainkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (health as a driver of economic growth). SPA merupakan salah satu wujud Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa upaya kesehatan terdiri dari 17 jenis pelayanan kesehatan, di mana salah satunya adalah pelayanan kesehatan tradisional dan berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terdiri atas pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. SPA merupakan perawatan kesehatan menggunakan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan jasmani, pikiran dan jiwa (body, mind dan spirit) dengan. menggunakan keterampilan dan ramuan. Pelayanan kesehatan SPA dapat dalam bentuk Health SPA, Wellness SPA, dan Medical SPA. Dalam Standar ini, yang diatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan Health SPA dan Wellness SPA, karena berorientasi pada pendekatan promotif dan preventif. Kementerian Kesehatan berkepentingan dalam mengatur kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA, karena keterkaitan yang sangat erat dengan aspek kesehatan manusia. Pelayanan yang diberikan sangat mempengaruhi hasil positif dan negatif pada tubuh manusia, sehingga setiap teknik, alat, bahan, tenaga dan fasilitas perawatan yang digunakan harus aman, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2004, dengan 129 mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan telah menerbitkan Permenkes 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan SPA. Setelah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terbit, dan adanya perkembangan kebutuhan untuk mengatur sumber daya manusia yang bekerja pada pelayanan kesehatan SPA, fasilitas, perijinan, pembinaan dan pengawasannya, maka. perlu disusun aturan tentang Pelayanan Kesehatan SPA yang menggantikan Permenkes 1205/Menkes/Per/X/2004. Untuk itu, perlu adanya standar pelayanan kesehatan SPA yang memuat persyaratan sesuai dengan klasifikasi Tirta I, II dan III. Standar ini menekankan pada aspek efek dan hasil yang diinginkan pada klien yaitu relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi. Untuk pemenuhan standar tersebut, diperlukan tiga kriteria, yang terdiri dari: kriteria masukan, yaitu hal-hal yang harus tersedia di tempat pelayanan SPA; kriteria proses, yaitu cara petugas SPA melayanani klien di tempat pelayanan, kriteria luaran, yaitu hasil atau efek yang diinginkan pada klien pelayanan SPA. dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Standar pelayanan Kesehatan SPA ini terdiri dari prinsip dasar dan konsep SPA, penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA, pembinaan dan pengawasan SPA. Tujuan Umum Standar pelayanan kesehatan SPA sebagai aturan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA, agar terselenggara pelayanan kesehatan SPA yang aman, bermanfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan. untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan klien serta melestarikan warisan budaya bangsa dengan cara pengobatan/perawatan tradisional. Tujuan Khusus 1. Menjamin kebutuhan klien untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari pelayanan SPA sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Pedoman dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan SPA. Ruang Lingkup Standar Standar pelayanan kesehatan SPA ini memuat aturan baku pelayanan kesehatan SPA yang meliputi prinsip dasar dan konsep pelayanan kesehatan SPA, penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA, pembinaan dan pengawasan. 130 Pengertian 1. Health SPA adalah suatu bentuk pelayanan SPA untuk mendapatkan relaksasi dan kebugaran bagi yang melakukan perawatan di tempat tersebut 2. Wellness SPA adalah suatu bentuk pelayanan SPA untuk proses peremajaan dan penguatan sistem tubuh agar tetap kuat dan sehat sehingga tubuh mempunyai kekuatan untuk melawan penyakit 3. Relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan, emosi, kejenuhan, baik fisik maupun mental untuk mendapat kebugaran kembali. 4. Rejuvenasi adalah upaya proses peremajaan tubuh untuk mewujudkan keindahan penampilan, kecantikan dan estetika. 5. Revitalisasi adalah upaya pemberdayaan fungsi tubuh untuk lebih menguatkan fungsi tubuh yang sehat dan vitalitasnya agar dapat menghalau pengganggu kesehatan sehingga diperoleh tingkat kesehatan yang lebih optimal. PRINSIP DASAR DAN KONSEP PELAYANAN KESEHATAN SPA Prinsip Dasar Pelayanan kesehatan SPA Prinsip pelayanan SPA mengacu pada pohon keilmuan atau Body of Knowledge Wellness SPA yang dalam Standar Pelayanan kesehatan SPA ini dimaksud sebagai landasan konsep dasar sistem perawatan tradisional Indonesia yang meliputi pendekatan kosmologi, holistik (jasmani, pikiran dan jiwa), kultural (biopsikososiokultural) dan sibernatika. Pandangan kosmologi dalam Sistem Pengobatan Tradisional Indonesia tentang penyakit, yaitu memandang penyakit tidak saja pada apa yang menyebabkan sakit melainkan, bagaimana dan mengapa orang menjadi sakit. Pendekatan kosmologi, memandang sehat sebagai rangkaian hubungan harmonis antara individu dengan lingkungan. Pendekatan holistik adalah pendekatan yang memandang penyakit disebabkan akibat ketidakseimbangan antara fisik, emosional, spiritual, sosial dan lingkungan, sehingga pelayanannya spesifik bagi setiap individu. yang mengarah pada sumber penyebab penyakit tidak hanya sekedar mengatasi gejala. Dipandang dari pendekatan holistik, sehat adalah adanya keseimbangan antara fisik, emosional, spiritual, sosial dan lingkungan. 131 Kebutuhan biologis setiap individu sangat berkaitan erat dengan keadaan sosial dan budayanya. Hal tersebut berpengaruh terhadap kepribadian, nilai, kepercayaan, perilaku, dan kemampuan individu sehingga akan diperoleh kecerdasan dalam perilaku hidup sehat. Pendekatan ini disebut dengan biopsikososiokultural. Pendekatan sibernatika memandang tubuh manusia merupakan sistem yang saling berhubungan dengan manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, individu untuk mencapai kondisi sehat yang optimal, memerlukan pelayanan yang komprehensif, utuh, seimbang, selaras dan tuntas dengan memperhatikan berbagai aspek dan menggunakan berbagai upaya/metode. Ditinjau dari pohon keilmuannya pelayanan kesehatan SPA adalah, pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik, yang memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern, dengan menggunakan air, pijat, ramuan, aroma, latihan fisik, warna, musik, dan makanan untuk memberi efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara body, mind and spirit (jasmani, pikiran dan jiwa), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal. Bagan di bawah ini menunjukkan bagan pohon keilmuan SPA 132 Konsep Pelayanan SPA Pelayanan kesehatan SPA merupakan upaya kesehatan perorangan, dengan pendekatan promotif dan preventif yang diselenggarakan di Griya SPA. Pelayanan SPA menekankan pada upaya mempertahankan, menjaga dan meningkatkan kemampuan tubuh agar tercapai tingkat kesehatan yang optimal. Pelayanan ditujukan untuk mengatasi berbagai bentuk gangguan yang dapat menimbulkan penyakit. Pelayanan kesehatan SPA di dalam standar ini meliputi aspek relaksasi (Health SPA), rejuvenasi dan revitalisasi (Wellness SPA). Pelayanan SPA terdiri dari komponen berikut: 1) Sumber daya manusia di Griya SPA yang diperlukan adalah ketenagaan yang terdiri dari asisten SPA terapis, SPA terapis yunior, SPA terapis senior, penerima tamu, administrator, programmer SPA dan manajer SPA. 2) Air berserta sarana dan prasarana pendukungnya seperti bathtub, sauna, steam, whirlpool, dan aqua medic pool. Air merupakan media yang digunakan dalam pelayanan SPA secara eksternal maupun internal, dengan memperhatikan: a. Pengaturan suhu air disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi klien yang dapat berupa air dengan suhu lebih tinggi, lebih hangat, lebih sejuk, lebih dingin daripada suhu tubuh ataupun air yang mempunyai suhu yang sama dengan suhu tubuh. b. Penggunaan tekanan air yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan klien. c. Pengaturan komposisi/kandungan bahan dalam air berupa unsur ramuan bahan alam yang berasal dari tumbuhan, mineral, minyak atsiri, susu, lumpur, ganggang ataupun preparasi galenik untuk perawatan kesehatan tubuh. 3) Peralatan SPA adalah alat yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan SPA yang terdiri atas peralatan terapi air, pijat, aromaterapi, alat sterilisasi dan pendukung lainnya. 4) Metode/Jenis Perawatan a. Ramuan dalam pelayanan SPA yang berasal dari tanaman, hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran bahan-bahan tersebut. Penggunaan ramuan atau jamu dalam bentuk minuman segar, bahan 133 campuran yang digunakan saat pijat (lulur, boreh dan masker), campuran dalam hydroterapi, dan aromaterapi. b. Massage/pijat merupakan teknik perawatan tubuh dengan cara pemijatan yang menggunakan gerakan anggota tubuh (tangan, jari, siku, kaki) dan atau alat bantu lain pada jaringan lunak (kulit, otot dan syaraf) yang memberi efek relaksasi, stimulasi atau inhibisi, penguatan sistem tubuh, melancarkan peredaran darah, system peredaran limfe (getah bening), dimaksudkan untuk penyembuhan dan meningkatkan kesehatan. Pada perawatan massage digunakan berbagai teknik pijatan yaitu: 1. Pijat tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan mengutamakan gerakan pijat-urut. 2. Pijat yang berasal dari Negara lain yaitu a) Pijat shiatsu, mengaplikasikan tekanan statis pada titik accupoint yang tepat, di mana titik dan garis accupoint ini disebut 'tsubo'. Menggunakan tekanan pijatan kuat pada bagian titik tertentu di tubuh, Digunakan juga teknik merentangkan secara lembut dan manipulasi, dan teknik mencengkeram' ringan, biasanya dengan menggunakan telapak tangan. Media pemijatnya menggunakan jari atau telapak tangan. Pemijatan ini mirip dengan totok. b) Pijat tuina, menggunakan banyak teknik seperti meluncur (dikenal sebagai Effleurage atau Tui), memijat (Petrissage atau Nie), mengetuk (tapotement atau Da), gesekan, menarik, memutar, menggoyang, dan menggetarkan titik tertentu. c) Pijat lomi-lomi, menggunakan minyak wangi dengan tekanan lembut. Peregangan dilakukan untuk meningkatkan kelenturan dan berbagai gerakan pada tungkai kaki merupakan pijatan yang bagus untuk melemaskan otot dan tendon. d) Pijat lymph drainage, menggunakan semua jari-jari untuk mensimulasikan gerakan seperti gelombang dengan tujuan merangsang aliran getah bening. e) Pijat jaringan dalam (deep tissue massage) menggunakan kompresi otot dalam dan gesekan sepanjang butir otot bertujuan mengendurkan jaringan otot untuk melepaskan racun dari jaringan otot. 134 f) Pijat Swedish dengan gerakan effleurage (mengusap dengan telapak tangan), friction (pijatan memutar), petrisage (meremas atau mencubit), vibration (getaran), tapotemen (menepuk, memukul mencacah). g) Pijat akupressur dilakukan dengan menggunakan jari-jari tangan, telapak tangan, siku atau kaki, atau perangkat khusus untuk memberikan tekanan pada acupoints di sepanjang meridian tubuh. Setiap titik tekanan khusus dapat memicu pikiran atau respon tubuh. Tujuan pijat akupresur adalah untuk memulihkan kesehatan dan keseimbangan saluran tubuh energi dan untuk mengatur kekuatan yang berlawanan dari yin (energi negatif) dan yang (energi positif). h) Pijat refleksi dilakukan penekanan kuat pada titik-titik syaraf tertentu, pada titik refleksi dengan tangan dan benda-benda lain berupa kayu, plastik, atau karet. Pijat ini bertujuan melancarkan sirkulasi darah. i) Pijat dengan batu (stone massage) menggunakan media batu vulkanik yang dipanaskan. Batu panas itu diletakkan pada tubuh sampai rasa hangat pada batu hilang. Pijatan pada bagian tangan dan kaki saja. c. Aromaterapi sebagai teknik perawatan tubuh dengan memanfaatkan minyak atsiri (essential oil) yang mempunyai khasiat terhadap kesehatan tubuh. Aromaterapi diberikan dengan cara dihirup, dikompres, dioleskan di kulit, dicampur dengan air digunakan untuk merendam seluruh tubuh atau bagian-bagian tubuh dan akan lebih efektif disertai dengan pijatan. Bahan yang digunakan adalah zat aktif yang diperoleh dari sari tumbuh- tumbuhan aromatik (ekstraksi dari bunga, daun, akar, batang atau ranting, buah biji. Aromaterapi memberikan efek relaksasi, stimulasi ataupun inhibisi. Minyak atsiri diperoleh dengan cara: 1) Steam/destilasi atau penyulingan. Bagian yang larut dalam lemak digunakan untuk revitalisasi, dan hidrosol (komponen aromaterapi yang larut dalam air). 2) Ekstraksi solven/solvent ekstraksion: proses mendapatkan minyak atsiri dengan menggunakan bahan pelarut yang mudah menguap 135 (hexene, klorin atau alkohol) dengan cara merendam tumbuhan yang mengandung minyak atsiri di dalam bejana hampa udara, bila sudah jenuh dengan kandungan minyak atsiri pelarut akan menguap dan di dalam bejana akan tertinggal molekul aromatic dan unsur esensial beserta endapan kimianya (larutan kental). Bahan yang dihasilkan disebut concrete, kemudian dibuka sehingga alkohol menguap (bukan minyak atsiri sehingga masih perlu proses destilasi untuk mendapatkan minyak atsiri). Kemudian dibuka sehingga alkohol menguap. Sisa solvent tidak digunakan untuk perawatan SPA, tetapi untuk pembuatan minyak wangi yang berkualitas tinggi. d. Latihan fisik dalam SPA adalah teknik perawatan berupa pola latihan yang dirancang untuk meningkatkan fisik dan fungsional tubuh. Latihan fisik yang dimaksud, antara lain latihan nafas, stretching, relaksasi dasar, yoga, pilates, body language, senam dan meditasi. e. Terapi warna merupakan area penyembuhan holistik dalam upaya untuk mempengaruhi suasana hati, emosi dan kesehatan. Setiap warna memiliki frekuensi dan getaran sendiri, dan berhubungan dengan bagian- bagian yang berbeda dari tubuh. Warna tertentu dapat memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa. Pada saat dilaksanakan terapi warna, reseptor mata mengatur secara silih berganti waktu tidur dan terjaga yang merupakan aktivitas dari proses berpikir dan mood seseorang. Terapi warna dapat mengurangi produksi melanin (hormon tidur) dan menstimulasi bioritme tubuh untuk terus aktif. f. Terapi musik adalah suatu terapi yang menggunakan metode alunan melodi, ritme, dan harmonisasi suara dengan tepat. Musik diterima oleh organ pendengaran yang selanjutnya disalurkan ke bagian tengah otak atau sistem limbik yang mengatur emosi. Terapi musik dapat juga membantu proses penyembuhan menjadi lebih cepat. Terapi musik memberikan efek menenangkan pikiran dan hati. Terapi musik juga dapat membuat tubuh bereaksi dan mengeluarkan sejenis hormon serotonin yang dapat menimbulkan rasa senang, sehingga tubuh dapat memproduksi antibodi. g. SPA cuisine adalah makanan yang secara fisiologis dapat mendukung program perawatan SPA, mengandung bahan alami dengan kandungan 136 nutrisi seimbang meliputi protein, karbohidrat, lemak dan kalori, yang berkualitas, bercita rasa, unik dan kreatif. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SPA Pelayanan Kesehatan SPA dapat diselenggarakan di Griya SPA mandiri atau merupakan bagian dari fasilitas usaha pariwisata. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan SPA harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya persyaratan lokasi, sarana (bangunan), SDM, air, peralatan dan metode/jenis perawatan (pijat, ramuan, aromaterapi, latihan fisik, warna, musik dan spa cuisine). Lokasi Griya SPA harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan masyarakat dan keselamatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat. Klasifikasi Pelayanan Kesehatan SPA Berdasarkan luaran atau efek yang diharapkan dari pelayanan kesehatan SPA di Griya SPA diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni: 1. Griya SPA Tirta I Merupakan griya yang menyediakan perawatan SPA untuk menghasilkan efek relaksasi. Jenis perawatan untuk Perawatan dengan Air (Hidroterapi) memperoleh luaran Griya SPA Tirta I tersebut, dilihat pada tabel berikut:  Perawatan berendam dengan suhu normal atau netral  Perawatan berendam dengan air panas ditambahkan ramuan/esensial oil untuk relaksasi  Perawatan berendam dengan air dingin  Perawatan dengan steam  Perawatan tangan dan kaki dengan menggunakan air Perawatan dengan Pijat  Pijat relaksasi.  Pijat refleksi untuk relaksasi.  Pijat akupresur untuk relaksasi Perawatan dengan Ramuan Perawatan tubuh dengan lulur, boreh, dan masker. dan ratus. Aromaterapi Aromaterapi lokal untuk relaksasi. Latihan Fisik Latihan fisik berupa latihan nafas dan stretching Terapi warna Perpaduan warna yang memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa. 137 Terapi Musik Alunan nada yang memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa. SPA Cuisine Minuman tradisional misalnya wedang jahe, temulawak, sereh, dapat pula diberikan makanan sehat. Perawatan lainnya; Perawatan kulit wajah tanpa masalah secara manual, Perawatan rambut dan kulit kepala tanpa masalah secara manual. 2. Griya SPA Tirta II Merupakan griya yang menyediakan perawatan SPA yang menghasilkan efek relaksasi dan rejuvenasi. Jenis perawatan untuk memperoleh luaran Griya SPA Tirta II, dilihat pada tabel berikut: Perawatan dengan Air (Hidroterapi)  Perawatan berendam dengan suhu normal atau netral  Perawatan berendam dengan air panas ditambahkan ramuan/esensial oil untuk relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi  Perawatan berendam dengan air dingin  Perawatan dengan steam  Perawatan tangan dan kaki dengan menggunakan air  Perawatan berendam menggunakan Sitz bath  Perawatan dengan Ice dan contrast bath  Perawatan dengan Underwater therapy (massage dengan Nozzle dan/ atau Douche)  Perawatan dengan minimal salah satu dari: Balneotherapy/therapy/Fangotherapy/ Mud therapy. Perawatan dengan Pijat Pijat untuk relaksasi dan rejuvenasi, Pijat refleksi untuk relaksasi dan rejuvenasi, Pijat akupresur untuk relaksasi dan rejuvenasi. Perawatan dengan Ramuan Perawatan tubuh (lulur, boreh, masker dan ratus). Aromaterapi Aromaterapi lokal untuk relaksasi dan rejuvenasi Latihan Fisik Latihan fisik berupa latihan nafas, stretching, resistance training (latihan kekuatan dan fleksibilitas otot) tanpa atau dengan alat sederhana. Terapi warna Perpaduan warna yang memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa. 138 Terapi Musik Alunan nada yang memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa. SPA Cuisine Minuman tradisional misalnya wedang jahe, temulawak, sereh, dapat pula diberikan makanan sehat. Perawatan lainnya: Perawatan wajah secara manual maupun dengan alat. Perawatan rambut dan kulit kepala secara manual maupun dengan alat. Manual therapy dengan minimal salah satu metode, yaitu Deep tissue massage, lomi lomi, stone massage. Mind therapy (Meditasi, relaxation therapy). 3. Griya SPA Tirta III Merupakan griya yang menyediakan perawatan SPA yang menghasilkan efek relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi. Jenis perawatan untuk memperoleh luaran Griya SPA Tirta III, dilihat pada tabel berikut: Perawatan dengan Air  Perawatan berendam dengan suhu normal atau netral  Perawatan berendam dengan air panas ditambahkan ramuan/esensial oil untuk relaksasi, rejuvenasi, revitalisasi dan rekuperasi  Perawatan berendam dengan air dingin  Perawatan dengan steam  Perawatan tangan dan kaki dengan menggunakan air  Perawatan berendam menggunakan Sitz bath  Perawatan dengan Ice dan contrast bath  Perawatan dengan Underwater therapy (massage dengan Nozzle dan/ atau Douche)  Perawatan dengan minimal salah satu metode di bawah ini, yaitu: Balneotherapy/Algotherapy/Fangotherapy / Mud therapy/ thallasotherapy.  Perawatan dengan salah satu metode di bawah ini: Scotch Hose/Turbulent therapy/Kneipp therapy/Hydrokinesio therapy Perawatan dengan Pijat Pijat untuk relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi, Pijat refleksi untuk relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi, Pijat akupresur untuk relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi. Perawatan dengan Ramuan Perawatan tubuh (lulur, boreh, masket dan ratus). Aromaterapi Aromaterapi lokal untuk relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi 139 Latihan Fisik Latihan fisik berupa latihan nafas, stretching, resistance training (latihan kekuatan dan fleksibilitas otot) tanpa atau dengan alat sederhana, dan salah satu dari metode berikut: Yoga/ Pilates/ postural exercise. Terapi warna Perpaduan warna yang memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa. Terapi Musik Alunan nada yang memberikan efek menenangkan pikiran dan jiwa. SPA Cuisine Minuman tradisional misalnya wedang jahe, temulawak, sereh, dapat pula diberikan makanan sehat. Perawatan lainnya Perawatan wajah secara manual maupun dengan alat, Perawatan rambut dan kulit kepala secara manual maupun dengan alat, Manual therapy dengan minimal salah satu metode, yaitu Deep tissue massage, lomi lomi, stone massage, Mind therapy (Meditasi, relaxation therapy). Kriteria masukan dan kriteria popses Kriteria masukan dan kriteria proses ditetapkan berdasarkan luaran dari masing- masing kategori Griya SPA Kriteria masukan dan kriteria proses GRIYA SPA TIRTA I Meliputi 5 (lima) kriteria masukan dan kriteria proses Griya SPA Tirta I dengan luaran berupa efek relaksasi Aspek SUMBER DAYA Manusia: SDM yang terlatih, tersertifikasi, terdaftar dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai yaitu:  2 orang Asisten Terapis SPA  1 orang Terapis SPA Yunior  1 orang Supervisor  1 Orang Konsultan Kesehatan Paruh Waktu (Perawat/Fisioterapis.dokter) berlaku. (peraturan dilampirkan) Terselenggaranya pelayanan oleh SDM yang kompeten sesuai persyaratan. Aspek AIR  Tersedianya air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan peraturan.  Terselenggaranya perawatan dengan menggunakan air yang memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan POS (Prosedur Operasional Standar) dan MOS.(Manual Operasional Standar) 140 SARANA & ALAT Tersedianya peralatan untuk mendukung perawatan yang disediakan, dan memenuhi persyaratan mutu sesuai peraturan yang berlaku.  Bath tub  Pancuran/Shower  Steam cabinet  Steamer herbal/ aromatherapy  Tempat Tidur Pijat  Alat Facial Manual  Tensimeter digital  Stetoskop  Alat P3K (termasuk Oksigen)  Sterilisator  Terselenggaranya pelayanan dengan menggunakan peralatan yang sesuai persyaratan mutu. AROMATERAPI - Tersedianya maksimal 5 jenis aromaterapi lokal untuk relaksasi yang terdaftar di Badan POM - Terselenggaranya perawatan dengan 5 jenis Aromaterapi lokal untuk relaksasi. RAMUAN - Tersedianya ramuan tradisional, yang terdiri dari jamu, boreh, lulur, ratus, ramuan rendam, kosmetika berupa produk jadi yang terdaftar dan/atau ternotifikasi di Badan POM atau mempunyai izin edar. - Terselenggaranya perawatan dengan ramuan tradisional yang memenuhi persyaratan mutu MANAJEMEN  Tersedianya kebijakan organisasi untuk penjaminan mutu.  Tersedianya POS (Prosedur Operasional Standar) atau MOS (Manual Operasional Standar) untuk memberikan pelayanan.  Tersedianya formulir sebagai pedoman kerja untuk Identifikasi klien.  Tersedianya formulir sebagai pedoman kerja untuk Skrining klien  Tersedianya formulir sebagai pedoman kerja untuk Umpan balik klien  Tersedianya formulir sebagai pedoman kerja untuk Hygiene dan sanitasi 141  Terselenggaranya kebijakan organisasi dalam penjaminan mutu  Dipatuhinya POS (Prosedur Operasional Standar) dan MOS (Manual Operasional Standar) dalam memberikan pelayanan.  Dipatuhinya berbagai pedoman kerja dalam memberikan pelayanan. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas terbukti dengan jelas SPA termasuk rumpun Kesehatan Tradisional yang diatur di Undang Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pariwisata serta Kementrian dan Lembaga Terkait, sehingga Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus pada Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan Mandi Uap/SPA” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan Mandi Uap/SPA” telah terjadi falase kebijakan yang bertentangan dengan Konstitusi SAKSI PARA PEMOHON 1. Dewa Gde Putra Jayantika, S.E. 1. Proses Perizinan SPA: Proses ini tidak hanya kompleks, tetapi juga mencerminkan dedikasi dan komitmen kami untuk menjalankan usaha SPA sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat internasional. 1.1 Akta Pendirian Perusahaan dan Kode Usaha : Langkah pertama dalam mendirikan usaha SPA adalah memastikan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan dicantumkan dengan jelas dalam Akta Pendirian atau perubahannya, jika diperlukan. Di dalam akta tersebut, kami wajib mencantumkan Kode Usaha 96122. Kode ini mencakup usaha wisata yang menyediakan pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan pendekatan holistik, yang memadukan metode tradisional dan modern. Aktivitas dalam SPA menggunakan air sebagai elemen utama, dilengkapi dengan pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, serta makanan dan minuman yang bertujuan untuk menyeimbangkan tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul). Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kondisi kesehatan yang optimal melalui relaksasi dan kebugaran. Selain itu, usaha ini juga memiliki misi untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi serta budaya bangsa. 142 1.2 Proses Perizinan melalui OSS RBA: Setelah pendirian perusahaan dengan akta yang sesuai, langkah berikutnya adalah mengikuti proses yang telah ditetapkan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Proses ini meliputi beberapa tahapan penting, antara lain: 1. IMB/PBG/SLF: Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai persyaratan dasar operasional. 2. Kompetensi Staff SPA: Setiap terapis SPA harus memiliki Sertifikat Kompetensi, yang dikenal sebagai Surat Tanda Pengobat Tradisional (STPT). Sertifikat ini diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat dan menjadi bukti bahwa terapis memiliki kualifikasi yang sesuai untuk memberikan pelayanan kesehatan di SPA. 3. Laik Sehat: Setiap usaha SPA juga harus mendapatkan Sertifikat Laik Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Sertifikat ini menegaskan bahwa fasilitas SPA memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah semua persyaratan ini dipenuhi dan dokumen terkait diunggah ke dalam sistem OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terkait dengan Kode Usaha (KBLI) akan berlaku efektif. Dengan demikian, usaha SPA secara resmi memiliki Izin Usaha atau Izin Operasional yang sah. 1.3 Sertifikasi Tambahan dan Kompetensi Internasional: Tidak berhenti pada izin dasar, sebagai pelaku usaha SPA, kami juga harus menjalani berbagai proses sertifikasi tambahan. Untuk para terapis, mereka harus lulus Uji Kompetensi dan memiliki STPT yang diakui oleh lembaga terkait. Dari sisi pengusaha, kami diwajibkan untuk mengikuti serangkaian sertifikasi lainnya, termasuk sertifikasi internasional seperti ISO, yang memungkinkan kami untuk bersaing dan dipercaya di kancah global. Yang Mulia, keseluruhan proses perizinan ini tidak hanya menguji keseriusan kami dalam menjalankan usaha, tetapi juga memastikan bahwa setiap layanan yang kami berikan kepada konsumen memenuhi standar kesehatan dan etika tertinggi. Kami ingin menegaskan bahwa usaha SPA bukanlah sekadar tempat hiburan, tetapi sebuah institusi kesehatan yang berkomitmen untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Proses 143 perizinan yang panjang dan teliti ini adalah bukti nyata dari dedikasi kami untuk menjunjung tinggi standar tersebut. 1.4 SPA Ilegal dan Minimnya Pengawasan Pemerintah: Yang Mulia, kami ingin menyoroti permasalahan yang sangat meresahkan dalam industri SPA di Indonesia, khususnya di Bali. Belakangan ini, banyak usaha SPA ilegal yang dimiliki oleh warga negara asing bermunculan di Bali. Munculnya usaha-usaha ilegal ini terjadi karena kurang optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan dari pihak pemerintah. Kondisi ini tidak hanya merugikan kami, para pelaku usaha SPA yang telah memenuhi semua persyaratan hukum, tetapi juga menciptakan kompetisi yang tidak sehat dalam industri ini. Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa mayoritas SPA di Bali adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyasar wisatawan serta warga lokal dengan daya beli menengah hingga menengah ke bawah. Dari segi modal dan harga treatment, sangat tidak tepat untuk mengkategorikan SPA ini sebagai kegiatan mewah. Ironisnya, SPA di hotel-hotel besar yang benar-benar mewah justru hanya dikenai pajak 10% karena dianggap sebagai fasilitas hotel. Jika pajak yang tinggi tetap diterapkan pada UMKM SPA, hal ini akan mematikan usaha kecil tersebut dan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan menengah ke bawah yang tidak akan mampu membayar biaya treatment di SPA. 1.5 Pengkategorian SPA sebagai Hiburan: Bias dan Ambiguitas: Ketika SPA dimasukkan ke dalam kategori hiburan, terjadi bias dan ambiguitas yang semakin memperburuk situasi. Kategori ini telah membuka peluang bagi usaha-usaha SPA yang “tanda kutip” beroperasi di luar etika dan moral yang seharusnya dijunjung tinggi dalam industri ini. Pemerintah, sayangnya, cenderung menutup mata terhadap perkembangan usaha- usaha semacam ini. Padahal, jika perizinan SPA diatur dengan ketat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sangat tidak mungkin SPA yang tidak beretika dan bermoral bisa mendapatkan izin usaha. Pengawasan yang lebih optimal sangat diperlukan agar industri SPA tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merusak citra serta standar pelayanan kesehatan yang telah kami bangun dengan susah payah. 144 1.6. Dampak terhadap Citra dan Moral Industri SPA: Yang Mulia, Kami juga mempertanyakan studi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengategorikan SPA bersama dengan diskotek dan karaoke. Apakah penilaian ini didasarkan pada kunjungan ke SPA yang reputable? Sangat tidak adil untuk menyamakan semua SPA dengan beberapa oknum yang menyalahgunakan izin SPA. Seharusnya, pemerintah menindak dan menutup SPA yang melenceng dari izin yang diberikan, bukan hanya mengenakan pajak yang tinggi. Bahkan ada kemungkinan SPA yang melenceng ini justru mengganti izin mereka menjadi hotel atau izin lain yang lebih menguntungkan bagi mereka. Situasi ini sangat merugikan kami, baik dari segi moral maupun citra industri SPA. SPA yang telah beroperasi sesuai dengan perizinan dan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh UU Kesehatan kini harus menghadapi stigma negatif akibat berkembangnya usaha-usaha yang tidak sesuai dengan standar tersebut. Ini adalah suatu ketidakadilan yang merusak reputasi seluruh pelaku usaha SPA yang berkomitmen untuk menjalankan usaha mereka secara profesional dan beretika. 1.7 SPA sebagai Daya Tarik Pariwisata dengan Kearifan Lokal Yang Mulia, SPA di Bali bukan hanya sekadar tempat untuk relaksasi; SPA di Bali adalah cerminan dari kearifan lokal dan budaya yang sarat dengan nilai-nilai wisdom. Sejarah panjang SPA di Bali telah menjadikannya daya tarik pariwisata yang unik, di mana pengunjung dari seluruh dunia datang untuk merasakan perawatan yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menyegarkan pikiran dan jiwa. Ini adalah salah satu kekayaan budaya yang perlu kita lestarikan dan pertahankan. 1.8 SPA sebagai Barang Mewah: Salah Kaprah Berdasarkan riset yang dilakukan oleh PT RETA Consulting Indonesia pada bulan Desember 2023, terdapat persepsi yang salah kaprah bahwa SPA adalah barang mewah. Faktanya, alasan utama konsumen memilih tempat SPA di Bali adalah karena harga yang terjangkau, dengan 59% responden menyatakan bahwa harga SPA yang mereka pilih berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 500.000. Jadi, di mana letak kemewahan yang sering disematkan pada industri ini? 145 Selain itu, riset yang sama menunjukkan bahwa mayoritas (72%) konsumen memilih melakukan perawatan SPA karena alasan kesehatan, seperti mengobati otot yang sakit, menjaga kesehatan kulit, dan mengatasi kelelahan tubuh. Ini menunjukkan bahwa SPA lebih dari sekadar tempat untuk bersantai—SPA adalah fasilitas kesehatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang Mulia, kami berharap narasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan realitas yang kami hadapi sebagai pelaku usaha SPA di Indonesia. Kami memohon keadilan dan perhatian dari Majelis Hakim agar industri ini dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. 2. Fakta Diskriminasi Terkait Pajak: Yang Mulia, kami ingin menyampaikan dengan tegas bahwa industri SPA di Indonesia, khususnya di Bali, telah menjadi korban diskriminasi yang sangat merugikan dari sisi perpajakan. Diskriminasi ini tidak hanya berdampak pada keuangan perusahaan, tetapi juga merusak integritas dan moralitas industri yang telah kami bangun dengan susah payah. 2.1. Perlakuan Pajak Daerah yang Berbeda-beda: Perlakuan pajak yang kami terima sangat bervariasi di berbagai daerah, dengan besaran pajak yang berbeda-beda—mulai dari 12,5%, 15%, hingga mencapai 40%. Ketidakseragaman ini menciptakan ketidakadilan yang nyata bagi pelaku usaha SPA, terutama ketika kami harus bersaing dengan usaha lain yang mendapatkan perlakuan pajak yang lebih ringan. 2.2. Perda Gianyar Terkait Pajak 40%: Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) di Gianyar yang menetapkan pajak hingga 40% untuk usaha SPA. Sebagai perbandingan, pajak yang dikenakan pada SPA di dalam hotel hanya sebesar 10% karena dianggap sebagai fasilitas hotel. Ini adalah contoh nyata dari "perselingkuhan peraturan," di mana peraturan dibuat untuk menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Ketidakadilan ini sangat jelas dan sangat memberatkan kami sebagai pelaku usaha yang berdiri sendiri. 146 2.3. Beban Pajak yang Ditanggung Pengusaha: Dalam kenyataannya, meskipun secara hukum pajak ini seharusnya dibayarkan oleh konsumen, kami sebagai pengusaha SPA yang pada akhirnya harus menanggung beban pajak tersebut. Mengapa? Karena jika pajak ini dibebankan langsung kepada konsumen, mereka akan merasa harga layanan kami terlalu mahal dan memilih untuk tidak datang lagi. Akibatnya, kami harus menanggung pajak ini dari margin keuntungan kami yang sudah sangat tipis. • Metode Exclusive (atau lebih sering dikenal dengan “Plus-Plus”): Metode ini dilakukan dengan cara menambahkan pajak pada harga yang telah ditentukan, sehingga konsumen akan membayar sejumlah harga SPA dan pajak. Contoh: Descriptions Exclusive (+Tax) Exclusive (+SC&Tax) Harga 300,000.00 300,000.00 Harga (Gross) 300,000.00 300,000.00 Service Charge (SC) - 15,000.00 DPP (Harga + Service Charge) 300,000.00 315,000.00 PBJT 40% 120,000.00 126,000.00 Yang Dibayar Oleh Kunsumen 20,000.00 441,000.00 Namun kelemahan dari metode ini adalah kunsumen harus membayar lebih besar atas pengenaan pajaknya terlebih beberapa ada yang mengenakan ongkos pelayanan, sehingga metode ini paling dihindari oleh para pelaku usaha, karena akan sangat susah dalam penerapannya dan konsumen tidak akan datang sebab yang dibayar menjadi lebih besar atau tinggi, sehingga risiko usaha tutup sangat tinggi dan sangat mungkin terjadi • Metode Inclusive (harga sudah termasuk pajak dan/atau ongkos pelayanan): Dalam metode ini, harga sudah termasuk pajak dan/atau ongkos pelayanan jika pelaku usaha mengenakan ongkos pelayanan, sehingga konsumen tetap membayar sejumlah harga yang dipublikasikan karena harga tersebut sudah termasuk pajak dan/atau ongkos pelayanan. 147 Dalam metode ini, harga sudah termasuk pajak dan/atau ongkos pelayanan jika pelaku usaha mengenakan ongkos pelayanan, sehingga konsumen tetap membayar sejumlah harga yang dipublikasikan karena harga tersebut sudah termasuk pajak dan/atau ongkos pelayanan. Contoh: Descriptions Inclusive (Tax Included) Inclusive (SC&Tax Included) Harga 300,000.00 300,000.00 Harga (Gross) 214,285.71 204,081.63 Service Charge (SC) - 10,204.08 DPP (Harga + Service Charge) 214,285.71 214,285.71 PBJT 40% 85,714.29 85,714.29 Yang Dibayar Oleh Kunsumen 300,000.00 300,000.00 Metode ini banyak bahkan hampir semua pelaku usaha SPA menggunakan metode ini karena konsumen hanya membayar sesuai dengan harga yang dipublikasikan, sehingga sangat menarik bagi konsumen karena tidak perlu membayar tambahan atas pajak dan/atau ongkos pelayanan, sehingga konsumen cenderung akan memilih SPA dengan mencantumkan harga (inclusice/included). Namun kelemahannya bagi pelaku usaha SPA adalah Profit Margin atau margin keuntungan menjadi berkurang karena harus “menanggung” pajak dan/atau ongkos pelayanan, maka secara risiko financial atau risiko keuangan Laba bersih kan menjadi kecil atau berkurang. Catatan penting juga, bahwa Ongkos Pelayanan ini merupakan objek dari Pajak Daerah (PBJT), di mana ongkos pelayanan akan menambah Dasar Pengenaan Pajak, namun Ketika ongkos pelayanan ini kamibagikan kepada seluruf karyawan, maka ini akan menjadi objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Artinya dengan penerapan ongkos pelayanan dalam prakteknya menjadi 2 (dua) objek pajak yaitu PBJT dan PPh Pasal 21, yang mana seharusnya dalam teori dan aturan tidak ada pajak berganda Berikut adalah perbandingan secara keseluruhan dari dua metode di atas: 148 Description Inclusive (+Tax) Inclusive (SC+Tax) Exclusive (++) Harga 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Gross (-SC) 204,081.63 SC 5% 10,204.08 DPP 214,285.71 214,285.71 300,000.00 PBJT 85,714.29 85,714.29 120,000.00 Pendapatan 214,285.71 204,081.63 300,000.00 Biaya HR (18%) 38,571.43 36,734.69 54,000.00 Biaya Tetap (2.5%) 5,357.14 5,102.04 7,500.00 Biaya variable (3%) 6,428.57 6,122.45 9,000.00 Pendapatan Bersih 163,928.57 156,122.45 229,500.00 Pajak Badan (0.5%) 1,071.43 1,020.41 1,500.00 Pendapatan Bersih Setelah Pajak 162,857.14 155,102.04 228,000.00 54% 52% 76% Saksi menggunakan nilai atau rasio paling kecil, sehingga dengan rasio paling kecil saja kami harus kehilangan 22% sampai dengan 24% atas laba bersih, dan ini pun sebelum biaya bunga pinjaman (jika ada), biaya penyusutan, dan biaya amortisasi. Sehigga dengan penambahan biaya tersebut maka laba bersih akan semakin kecil, maka secara keuangan ini juga memberatkan pelaku usaha SPA sebab untuk melakukan pengembangan usaha/investasi akan sangat sulit dan berat, di mana jika dipaksakan maka akan menggunakan pinjaman di mana beban bunga pinjaman juga akan menjadi salah satu factor penurunan laba bersih. 2.4. Dampak Pajak 40% pada Cash Flow: Fakta bahwa pajak 40% telah diberlakukan pada bulan Januari dan Februari 2024 membuat arus kas usaha kami menjadi negatif. Hutang pajak yang tidak sanggup kami bayar ini menciptakan tekanan finansial yang luar biasa, dan banyak dari kami yang terancam bangkrut. 2.5. Saran Menghapus Nama SPA dan Menggantinya dengan Panti Pijat: Dalam pertemuan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kami bahkan dianjurkan untuk menghapus nama "SPA" dan menggantinya dengan "panti pijat" untuk menghindari beban pajak yang tinggi. Saran ini tidak hanya menghina martabat usaha kami, tetapi juga menunjukkan 149 kurangnya pemahaman pihak berwenang tentang esensi dan nilai dari industri SPA. 2.6. Kenaikan Pajak di Kabupaten Badung dan Dampaknya: Di Kabupaten Badung, pajak untuk usaha SPA dinaikkan dari 12,5% menjadi 15% tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Pemberitahuan baru dilakukan pada April 2023, dan kami dipaksa membayar kekurangan pajak sebesar 2,5% dari tahun 2020 hingga 2023. Beberapa rekan kami bahkan diperiksa oleh kejaksaan atas dugaan korupsi karena tidak membayar pajak sesuai dengan perda yang baru disosialisasikan. Ini adalah bentuk penindasan yang sangat tidak adil terhadap pelaku usaha kecil yang hanya berusaha bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Mengutip Saksi Ahli: Diskriminasi dalam Perpajakan: Yang Mulia, seperti yang telah dikemukakan oleh saksi ahli Profesor Yohanes Usfunan dalam sidang sebelumnya, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar berbagai faktor, yang berakibat pada pengurangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam berbagai aspek kehidupan. Perlakuan diskriminatif yang kami alami, terkait dengan pengkategorian SPA sebagai hiburan dan beban pajak yang tidak adil ini, jelas merupakan bentuk pelecehan dan pengucilan yang merendahkan kami sebagai pelaku usaha SPA. Kami merasa dilecehkan, dikucilkan, dan direndahkan oleh peraturan yang memasukkan SPA dalam kategori hiburan. Perjuangan kami selama bertahun- tahun untuk mengikuti aturan dan mengangkat nama SPA menjadi sia-sia, dan usaha kami terancam mati akibat diskriminasi yang terjadi. Kesimpulan: Dilihat dari keseluruhan fakta yang telah kami sampaikan, jelas bahwa sebagai pelaku UMKM di industri SPA, kami sangat dirugikan secara konstitusional, ekonomi, finansial, dan moral oleh UU No. 1 Tahun 2022. Undang-undang ini tidak hanya menghambat usaha kami, tetapi juga merendahkan, melecehkan, bahkan membunuh usaha SPA yang telah kami bangun dengan penuh dedikasi. 2. Sri Rahayu Winingsih 1. Nama dan Pengertian SPA: Penulisan dan atau penyebutan Mandi uap/Spa di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 150 Pusat Dan Pemerintah Daerah tersebut sudah mendegradasikan pengertian dan atau makna sesungguhnya dari SPA. Pada kata Mandi uap dan SPA ke duanya memiliki pengertian yang berbeda, tidak bisa ke dua kata tersebut dibuat penulisan dan atau penyebutannya secara bergandengan dengan menambahkan garis miring atau garing di antara ke dua kata yang sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, di mana fakta-faktanya akan Saksi jelaskan sebagai berikut di bawah ini: a. SPA merupakan singkatan dari kata Solus Per Aqua atau Sante Per Aqua dapat diartikan “Pengobatan dengan air“ atau “Sehat pakai Air“ ( Husada Tirta ). b. Pengertian tentang SPA menurut pohon keilmuan SPA adalah Pelayanan Kesehatan secara holistic dengan memadukan berbagai jenis perawatan Kesehatan tradisional dan modern yang mengunakan: 1. Terapi Air (Hydrotherapy); 2. Terapi Pijat (Massage Therapy); 3. Terapi Ramuan (Herbal therapy); 4. Terapi Aroma (Aroma Therapy); 5. Terapi Warna (Color Therapy); 6. Terapi Musik (Music Therapy); 7. Latihan Fisik dan; 8. Makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca Indera guna mencapai keseimbangan antara body (tubuh), mind (pikiran) dan spirit (jiwa) sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal. c. Sedangkan Mandi uap merupakan salah satu dari bagian kecil dari Terapi Air (Hydrotherapy). d. Mandi uap di usaha SPA bukan merupakan terapi dan fasilitas mandatory yang diwajibkan di usaha SPA. Ada atau tidaknya pelayanan mandi uap di usaha SPA adalah tidak mempengaruhi grade usaha SPA tersebut. Dengan demikian dengan adanya penulisan dan atau penyebutan Mandi uap/SPA di UU Nomor 1 Tahun 2022 pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) pada, maka semua definisi SPA akan berubah pemahamannya di semua kurikulum Pendidikan SPA baik secara formal maupun informal. 151 2. Pelayanan Kesehatan SPA: a. Dalam Pelayanan Kesehatan SPA, memiliki Standar Operasional Prosedur sesuai UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Nomor 267 Tahun 2023: Di dalam alur pelayanan SPA Ketika pelanggan datang kami sambut dengan sopan, ramah dan senyum kemudian kami melakukan konsultasi/pengisian formulir kesehatan klien, agar kami dapat mengindentifikasi indikasi/yang boleh dilakukan serta kontraindikasi/yang tidak boleh dilakukan agar kami dapat memberikan perawatan sesuai dengan kondisi indikasi pelanggan secara optimal, perawatan dilakukan dan setelah perawatan kami akan menyarankan kepada klien/pelanggan untuk melakukan perawatan dirumah atau perawatan lanjutan jika diperlukan, serta kami memberikan minuman sehat/jamu. b. Etika profesi SPA yang meliputi: 1. Sika: Adalah kesopanan dalam bertutur kata, jujur dalam pekerjaan, tenggang rasa saling menghormati. 2. Penampilan: Adalah meliputi tata rias rambut dan tata rias wajah serta mengunakan seragam yang menjunjung tinggi kesopanan dalam berpakaian dan mencermikan budaya Indonesia. 3. Pendidikan SPA Terapis Indonesia: Adalah meliputi: a. Sertifikasi Kompetensi SPA Terapis baik itu dikeluarkan oleh LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) maupun LSP (Lembaga Sertifikasi profesi), yaitu dengan kategori: 1. Level II / Pratama. 2. Level III / Madya. Klien Datang Peneriman klien Pengisian kuesioner Kesehatan klien Perawatan SPA Minuman Sehat / Jamu Saran Klien Pulang 152 3. Level IV / Senior. b. Serta kami wajib memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. 4. Peluang Karir Sebagai SPA Terapis Indonesia: Setiap tahun permintaan akan kebutuhan SPA Terapis dari luar negeri sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) SPA Terapis, dan permintaan dari luar negeri akan kebutuhan SPA Terapis yang dapat kami penuhi masih jauh dari target. Jangankan SPA Terapis dari luar negeri, permintaan SPA Terapis dari dalam negeri pun kami belum dapat memenuhinya karena banyak SPA Terapis Indonesia lebih memilih bekerja di luar negeri. Di negara-negara lain tersebut SPA Terapis dari Indonesia merasa dihargai secara profesional di bidang Kesehatan. Karena di luar negeri Industri SPA dimasukkan dalam kelompok wellness atau Kesehatan, contohnya seperti negara tetangga kita: Singapura, Malaysia dan Thailand. Peluang untuk menjadi SPA Terapis dapat membantu pemerintah Indonesia membuka lapangan pekerjaan yang besar di Indonesia. Namun dengan SPA masuk ke kelompok hiburan menjadi stigma tidak baik atau negatif di sebagaian masyarakat sehingga banyak para pencari kerja tidak memilih pekerjaan sebagai SPA Terapis, padahal karir sebagai SPA Terapis sangat menjanjikan karena benefit yang diterima SPA Terapis rata-rata diatas UMK. 5. Prestasi SPA Indonesia: Prestasi SPA Indonesia antara lain sebagai berikut: a. Assosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) bekerjasama dengan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu perekonomian mereka dengan melatih para Ibu dan istri mantan nelayan di Pantai Mengiat, Desa Taro, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali sebagai SPA Terapis. b. Kami membawa nama baik bangsa Indonesia ke kancah Internasional baik melalui ASC (Asean Skill Competition) dan World Skill di bawah 153 bimbingan Ibu Dr. Kusumadewi Soetanto, mohon ijin Ibu Dr. Kusumdewi Soetanto untuk berdiri. Yang Mulia, dengan usia beliau yang sudah sepuh, sampai hari ini beliau tetap berjuang untuk memajukan SPA Indonesia terutama SPA Terapis Indonesia sebagai tenaga profesional berkepribadian nasional yang perannya dibutuhkan dalam perawatan Kesehatan Masyarakat Indonesia. c. Almarhumah Ibu Moeryati Soedibyo dan Ibu Martha Tilaar, perjuangan beliau-beliau untuk SPA Indonesia, dan dapat dilihat di mana pada tahun 2009 Indonesia melalui Bali telah terpilih sebagai "The Best Spa Destination in The World" yang diadakan di jerman. d. Serta pada tahun 2024 pada acara Asia Pacific Spa Wellness Coalition (APSWC) di Thailand, Almarhumah Ibu Moeryati Soedibyo mendapat penghargaan Lifetime Achievement Award atas jasa beliau di dunia Industri SPA. Dunia mengakui SPA Indonesia bagian dari Wellness Tourism urutan ke 17 (tujuh belas) berdasarkan Global Wellness Institute (2017). Dengan dimasukkannya SPA pada Undang Undang No 1 tahun 2022 ke dalam kelompok hiburan telah menjatuhkan nilai dari pariwisata Indonesia yang menjadi buruk di mata dunia internasional. 6. Diplomasi Budaya: Sebagaimana telah umum diketahui Negara Jepang sukses memperkenalkan negaranya melalui makanan Jepang, Negara Korea sukses memperkenalkan negaranya melalui industri K-Pop. Negara Indonesia melalui SPA Indonesia dan SPA Terapisnya telah sukses mengenalkan budaya dan kearifan lokal Indonesia seperti Balinese Massage, Lulur, Boreh dan SPA Terapis Indonesia menjadi nomor 1 (satu) yang dipilih oleh dunia Industri SPA Mancanegara karena sikap dan perilaku yang mencermikan budaya Indonesia. 7. Dampak dari keberadaan dan berlakunya Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 terkait dengan Mandi uap/SPA dikategorikan dalam kelompok Jasa Kesenian dan Hiburan yang sejajar dengan usaha diskotek, bar, kelab malam, karaoke: Dampak Terhadap Profesi SPA Terapis Indonesia: 154 a. Adalah sangat menjatuhkan harkat dan martabat di dunia industri SPA terutama profesi SPA Terapis baik secara psikis dan mental. Kami menjadi takut menjalankan profesi karena dimasukkannya usaha SPA pada kelompok Jasa Kesenian dan Hiburan dan sejajar dengan usaha diskotek, bar, kelab malam, karaoke. b. Menjadikan profesi kami menjadi stigma tidak baik/negatif di masyarakat Indonesia. Pekerja di bidang industri SPA di Indonesia sekitar 80% (delapan puluh persen) adalah kaum perempuan. Dengan dimasukkannya SPA ke dalam golongan Jasa Kesenian dan Hiburandan sejajar dengan bar, karoke, kelab malam, membuat kami sebagai Perempuan Indonesia dilecehkan, dihina dan dideskripsikan menjadi perempuan penghibur. Didalam agama Saksi, kita mesti memuliakan seorang Ibu, Ibu, Ibu, Bapak. c. Ada banyak anak berusia 17 (tujuh belas) sampai usia dengan berusia 24 (dua puluh empat) tahun, di mana mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan formal karena putus sekolah yang disebekan oleh faktor ekonomi maupun faktor lain. Mereka berlomba- lomba untuk mengikuti program PKK (Pendidikan Kecakapan Kerja) dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi. Sebagai SPA Terapis, dengan adanya dan berlakunya Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, di mana SPA masuk kedalam Jasa Hiburan, mereka dilarang oleh orang tua nya atau suaminya mengikuti program ini. Sedangkan minat mereka mengikuti program ini karena lapangan kerja yang masih sangat banyak di industri SPA baik di dalam maupun di luar negeri. d. Jangan salahkan bila nanti, dengan adanya dan diberlakukannya Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di mana Mandi uap/SPA masuk ke Jasa Hiburan tetap dijalankan akan berdampak dan berpotensi mematikan perekonomian terutama Industri SPA dan berpotensi tejadinya pengangguran di indonesia. Apakah ini yang diharapkan oleh pembuat Undang-Undang. Jangan sampai Balinese Massage maupun Javanese 155 Massage menjadi diakui kepemilikannya oleh negara lain serta SPA Terapis Indonesia yang profesional diakui oleh negara lain. 3. Kusuma Ida Anjani 1. Terbentuknya ASPI dan Perjalanan Usaha SPA di Indonesia Pada tahun 1997, Asosiasi Spa Indonesia (disingkat ASPI) didirikan oleh Almarhumah Ibu Mooryati Soedibyo untuk menjadi wadah yang melingkupi usaha SPA di berbagai wilayah di Indonesia. Almarhumah Ibu BRA Mooryati Soedibyo telah berjasa memperkenalkan SPA sebagai kearifan dan budaya lokal Indonesia ke dunia internasional melalui perawatan kesehatan secara tradisional yang menggunakan ramuan yang berasal dari Keraton seperti Lulur, Javanese Massage, Balinese Massage, Boreh, dan Ratus yang tersebut juga dimuat dalam Buku Kesehatan Tradisional Jamu yang ditulis oleh almarhumah Ibu BRA Mooryati Soedibyo dan sebagai pencetus perawatan women life cycle yang mencakup berbagai tahap kehidupan wanita, mulai dari perawatan untuk bayi yang baru lahir, remaja, hingga wanita dewasa, dan terus berlanjut sampai fase menopause. Setiap tahap memiliki perawatan khusus yang dirancang untuk mendukung keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan tradisional Indonesia, Pada fase kelahiran, perawatan ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, membantu pemulihan pasca-persalinan, serta memperkuat ikatan antara ibu dan anak. Lulur, pijat bayi, dan perawatan khusus ibu melahirkan adalah beberapa contoh praktik yang telah menjadi bagian dari tradisi ini. Seiring dengan perkembangan usia, perawatan berlanjut pada fase remaja, di mana fokusnya adalah menjaga kesehatan kulit, mendukung pertumbuhan fisik, serta membantu remaja wanita menghadapi perubahan hormonal secara alami. Pada fase dewasa, perawatan bertujuan untuk menjaga kecantikan dan kesehatan tubuh, memperkuat vitalitas, serta mengatasi stres melalui terapi holistik yang menggabungkan pijat, aromaterapi, dan penggunaan ramuan tradisional. Memasuki fase menopause, perawatan Women Life Cycle menawarkan pendekatan yang mendukung keseimbangan hormonal dan kesehatan emosional wanita, membantu mereka menjalani masa transisi ini dengan lebih baik. Perawatan ini tidak 156 hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memberikan dukungan mental dan emosional yang sangat dibutuhkan selama masa perubahan ini. SPA di Indonesia sudah sejak lama mengintegrasikan Jamu dan Boreh ke dalam layanan mereka sebagai bentuk perawatan kesehatan yang alami dan efektif yang di wariskan secara turun menurun dari nenek moyang kita. Jamu, dengan berbagai ramuan herbalnya, digunakan untuk membantu detoksifikasi tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan memperkuat sistem imun. Sementara itu, Boreh Bali, dengan sifat pemanasannya, diterapkan sebagai terapi untuk meredakan nyeri otot, menghilangkan kelelahan, dan memulihkan energi tubuh. Kedua elemen ini tidak hanya berfungsi untuk kecantikan, tetapi lebih penting lagi, untuk kesehatan dan kesejahteraan holistik. Aktivitas SPA yang menggunakan Jamu dan Boreh ini telah lama diakui sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa—prinsip utama dalam kesehatan tradisional Indonesia. Ini adalah bentuk pelayanan kesehatan yang mengutamakan pencegahan dan pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh, bukan sekadar untuk hiburan atau rekreasi. Oleh karena itu, sangat tidak tepat untuk mengkategorikan aktivitas SPA yang menggunakan Jamu dan Boreh sebagai hiburan. Praktik ini bukanlah hiburan, melainkan upaya serius untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran melalui metode tradisional yang telah terbukti efektif dan diakui dunia. Almarhumah Ibu BRA Mooryati Soedibyo dan ASPI juga telah sukses memperkenalkan budaya dan kearifan lokal Indonesia melalui SPA, menjadikan terapis SPA dari Indonesia sebagai pilihan utama di dunia internasional karena sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghargaan pada tahun 2009, Indonesia terpilih sebagai "The Best Spa Destination in The World" di Jerman, kemudian pada tahun 2022 CIDESCO International menganugrahkan CIDESCO Award 2022 dengan kategori : the Award du Mérite kepada Founder PT Mustika Ratu Tbk, Ibu DR. BRA. Mooryati Soedibyo. Award ini terdiri dari 3 kategori yakni Médaille d’Esthétique, Médaille d’Or, dan du Mérite yang diberikan kepada 3 negara. Dan Ibu Hj. DR. BRA. Mooryati Soedibyo menjadi satu-satunya orang Indonesia yang mendapat penghargaan du Mérite, yang mana kongres CIDESCO ini membahas lebih 157 dalam tentang wellness multidimensi, dan pemberdayaan sistem kekebalan tubuh dengan aromaterapi serta membahas lebih lanjut tentang sejarah dan manfaat tanaman herbal Indonesia. Karya Ibu BRA Mooryati Soedibyo dalam mengembangkan dan mempopulerkan perawatan tradisional ini telah menciptakan warisan yang tak ternilai, mengukir nama sebagai tokoh Sang Mpu Jamu, yang mengantarkan Indonesia menerima penghargaan dari UNESCO untuk sektor kebudayaan. Penghargaan ini diberikan atas upaya Indonesia dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan dan membagikannya kepada dunia, yakni Budaya Sehat Jamu (Jamu Wellness Culture) sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Sidang ke-18 di Kasane, Botswana. Dunia melihat dan menghargai bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dalam hal kesehatan tradisional. Ini bukan hanya tentang kecantikan fisik, tetapi juga tentang kesejahteraan holistik yang menyeluruh bagi wanita di setiap tahap kehidupan mereka. Selain itu pada tahun 2024, penghargaan Lifetime Achievement Award di acara Asia Pacific Spa Wellness Coalition (APSWC) di Thailand yang diterima oleh Almarhumah Ibu BRA Mooryati Soedibyo. Di negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand di mana SPA diakui sebagai bagian integral dari sektor kesehatan. namun di Indonesia usaha SPA dimasukkan dalam kategori hiburan. Ini adalah sebuah ketidakadilan yang merugikan industri SPA di Indonesia, yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama seperti di negara-negara tetangga kita. Dari sisi regulasi pemerintah sejak awal sudah memasukan usaha SPA sebagai bentuk perawatan kesehatan, ASPI pada saat itu terus berjuang untuk mempertahankan eksistensi dan integritas industri SPA di Indonesia serta berperan aktif dalam menyusun dan merumuskan sejak Undang- Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan kemudian Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 1205 Tahun 2004 hingga Undang sampai yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Yang Mulia, kami mempertanyakan studi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Legislatif sehigga memasukan usaha SPA dalam kategori 158 kesenian dan hiburan bersama dengan usaha hiburan malam seperti Bar, Club Malam, diskotek dan karaoke dan kami tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan naskah akademisnya. Pada tahun 2011, ASPI yang dipimpin oleh Almarhumah Ibu BRA Mooryati Soedibyo pernah mengajukan surat keberatan kepada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Dalam Negeri terkait permasalahan SPA yang dimasukan dalam kategori hiburan yang sampai dengan sekarang kami teruskan Perjuangan ASPI. Korespondensi dan permintaan audiensi dari tahun 2011 hingga 2024 telah kami sampaikan ke kementerian terkait namun terkesan diabaikan dengan kronologis berikut ini: No. Tgl Kegiatan Surat Tentang Nomor Judul 1 22/02/2011 Menulis surat kepada Bpk. Gamawan Fauzi S.H., M.M. (Menteri Dalam Negeri RI) 032/DPP- ASPI/02/2011 Surat Review Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Review Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2008 2 Mei 2011 Menulis surat kepada Ir. Jero Wacik, S.E. (Menteri kebudayaan dan Pariwisata) 046/DPP- ASPI/05/2012 Surat Review Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Review Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 3 10/05/2023 Menulis surat kepada Bpk. Ahmad Basarah (Komisi X DPR RI) 018/EXT/DPP- ASPI/V/2023 Surat Usulan terhadap draft RUU Kepariwisataan Menyampaikan usulan agar dipertimbangkan sebagai masukkan menyempurnakan draft RUU Kepariwisataan 4 06/11/2023 Menulis surat kepada Bpk. Haryadi BS. Sukamdani, MM (Ketua GIPI) 025/EXT/DPP- ASPI/XI/2023 Surat Usulan ASPI Mengajukan usulan review mengenai Pajak Usaha yang dibebankan kepada SPA 5 02/01/2024 Menulis surat kepada Pengusaha/Praktisi SPA 028/EXT/DPP- ASPI/I/2024 Surat Peninjauan Kembali Pajak SPA Menolak kebijakan pajak SPA masuk hiburan melalui yudisial review (peninjauan kembali) kepada Mahkamah Konstitusi. 6 05/01/2024 Menulis surat kepada Up. Dr. Then Suryanti. MM (Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat, Kementrian Kesehatan RI) 029/EXT/DPP- ASPI/I/2024 Surat Permohonan Audiensi draft RSKKNI bidang Wellness yang tidak melibatkan ASPI dalam penyusunannya, sehingga berpotensi terjadi 159 malpraktek di lapangan. 7 10/01/2024 Menulis surat kepada Bapak Syaifullah (Direktur Manajemen Industri, Deputi bidang Insustri dan Investasi, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) 030/EXT/DPP- ASPI/I/2024 Surat Permohonanan Narasumber Pers Conference Memohon dukungan dalam Press Conference 'Penolakan Pajak SPA' 11 Januari 2024 8 10/01/2024 Menulis surat kepada Bpk. Haryadi BS. Sukamdani, MM (Ketua GIPI) 031/EXT/DPP- ASPI/I/2024 Surat Permohonanan Narasumber Pers Conference Memohon dukungan dalam Press Conference 'Penolakan Pajak SPA' 11 Januari 2024 9 11/01/2024 Press Conference Press Conference 'Penolakan Pajak SPA' 10 14/01/2024 Menulis surat kepada Bapak Syaifullah (Direktur Manajemen Industri; Deputi bidang Insustri dan Investasi; Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) 032/EXT/DPP- ASPI/I/2024 Surat Permohonanan Pembicara Pers Conference Memohon dukungan dalam Press Conference 'Penolakan Pajak SPA' 18 Januari 2024 11 14/01/2024 Menulis surat kepada Moh. Amir Syarifuddin, ST, MM (Direktur Bina standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan; Kementrian Ketenagakerjaan RI) 033/EXT/DPP- ASPI/I/2024 Surat Permohonanan Pembicara Pers Conference Memohon dukungan dalam Press Conference 'Penolakan Pajak SPA' 18 Januari 2024 12 14/01/2024 Menulis surat kepada Dr. Wartanto (Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan; Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) 034/EXT/DPP- ASPI/I/2024 Surat Permohonanan Pembicara Pers Conference Memohon dukungan dalam Press Conference 'Penolakan Pajak SPA' 18 Januari 2024 13 14/01/2024 Menulis surat kepada Dr. Mohammad Asyhadi, S.Kes., S.E., M.Pd. (Ketua Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI)) 035/EXT/DPP- ASPI/I/2024 Surat Permohonanan Pembicara Pers Conference Memohon dukungan dalam Press Conference 'Penolakan Pajak SPA' 18 Januari 2024 14 14/01/2024 Menulis surat kepada Bpk. Haryadi BS. 037/EXT/DPP- ASPI/I/2024 Surat Permohonanan Pembicara Memohon dukungan dalam Press Conference 160 Sukamdani, MM (Ketua GIPI) Pers Conference 'Penolakan Pajak SPA' 18 Januari 2024 15 18/01/2024 Press Conference Press Conference 'Penolakan Pajak SPA' 16 22/01/2024 Menulis surat kepada Up. Dr. Then Suryanti. MM (Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat, Kementrian Kesehatan RI) 039/EXT/DPP- ASPI/I/2024 Surat Permohonan Pembicara Memohon dukungan dalan FGD 'Mau dibawa kemana SPA Indonesia?' 25 Januari 2024 17 22/01/2024 Menulis surat kepada Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A. (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI) 040/EXT/DPP- ASPI/I/2024 Surat Permohonan Pembicara Memohon dukungan dalan FGD 'Mau Dibawa Kemana SPA Indonesia?' 25 Januari 2024 18 25/01/2024 Focus Group Discussion (FGD) FGD 'Mau Dibawa Kemana SPA Indonesia?' 19 22/07/2024 Menulis surat kepada Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC., CLU. (Menteri Kesehatan) 060/EXT/DPP- ASPI/VII/2024 Surat Permohonan Audiensi Sebagai penunjang review kembali kebijakan penetapan Spa di ranah hiburan Selain itu, kami perlu menegaskan bahwa permasalahan utama yang mendasari permohonan judicial review ini adalah penempatan usaha SPA ke dalam kategori hiburan, bukan kesehatan/wellness. Hal ini jelas menyimpang dari definisi SPA dan definisi hiburan itu sendiri. Meskipun pemerintah telah memberikan insentif fiskal sesuai dengan Pasal 101 UU HKPD, hal tersebut tidak dapat membenarkan kesalahan dalam pengkategorian SPA sebagai hiburan. SPA adalah pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan jasa spa terapis yang mengintergrasikan jamu dan ramuan, maka sudah sesuai dengan kategori pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan yang berbunyi: (1) Pelayanan Kesehatan tradisional dilakukan dengan menggunakan: a. Keterampilan; dan /atau b. ramuan 161 (2) Metode dalam Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. Teknik manual b. Terapi olah piker; dan c. Terapi energi (3) Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari tumbuhan, hewan, mineral dan /atau bahan lain dari sumber daya alam dan harus berupa ramuan racikan sendiri atau produk Obat Bahan Alam. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, usaha SPA merupakan salah satu upaya memperkenalkan dan mengembangkan budaya jamu dan ksehatan tradisional kepada masyarakat. Saksi berharap penjelasan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga dan mendukung SPA sebagai bagian dari kesehatan tradisional Indonesia. Warisan ini adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa, dan kita harus berjuang untuk memastikan bahwa warisan ini terus hidup dan berkembang di tanah air kita sendiri. 2. Penerapan Tarif Pajak PBJT Menyebabkan Ketidakpastian Hukum dan Kebutuhan Konsumen Terhadap SPA adalah kebutuhan kesehatan Yang Mulia, diantara perjuangan kami tersebut SPA dengan Tarif Pajak PBJT diterapkan berbeda-beda menyebabkan ketidakpastian hukum, contohnya terjadinya perbedaan perlakuan pajak antara SPA yang berdiri sendiri dengan SPA yang berada di hotel. Di Semarang, misalnya, SPA di hotel hanya dikenakan pajak sebesar 10%, sementara SPA yang berdiri sendiri atau tergolong UMKM harus menanggung pajak yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Semarang tapi juga Bali dan di berbagai kota besar lainnya. Penerapan yang berbeda-beda di beberapa daerah, contoh di Makassar diterapkan 35% dan pada akhirnya salah satu anggota ASPI (Martha Tilaar) outletnya ditutup. Meskipun Pemerintah telah memberikan insentif fiskal berdasar pada Pasal 101 UU HKPD, namun tetap saja usaha SPA tidak dapat dikateorikan sebagai hiburan sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Ketentuan Insentif Fiska pada Pasal 101 UU HKPD dalam pelaksanaannya diatur dalam 162 Perkada sementara hal ini menjadi tidak pasti mengingat pemerintah daerah yang akan berganti, pelaksanaannya belum ada insentif fiskal yang diterapkan di wilayah. Contohnya: Pangkalan Bun tetap memberlakukan pajak sebesar 75%, Bogor diberlakukan pajak 50% yang mengakibatkan salah satu anggota ASPI (Martha Tilaar) outletnya dalam proses tutup. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh PT RETA Consulting Indonesia pada Desember 2023, fakta menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha SPA di Bali adalah UMKM. Usaha-usaha ini beroperasi dengan harga yang terjangkau, yang membuatnya dapat diakses oleh masyarakat luas. Sebanyak 59% responden dalam riset tersebut menyatakan bahwa harga SPA di Bali berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 500.000. Ini adalah kisaran harga yang sangat jauh dari definisi barang mewah. Lebih lanjut, riset tersebut juga mengungkapkan bahwa 72% konsumen yang mengunjungi SPA melakukannya bukan untuk kemewahan, tetapi karena alasan kesehatan. Mereka datang untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang nyata, seperti meredakan stres, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengatasi masalah kesehatan lainnya melalui perawatan tradisional yang disediakan oleh SPA. Hal ini menunjukkan bahwa SPA bukanlah tempat untuk bermewah-mewahan, tetapi merupakan fasilitas kesehatan yang memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Yang lebih penting lagi, riset dari PT RETA Consulting juga menunjukkan bahwa potensi usaha SPA di Indonesia baru tergarap sekitar 3,2% dari total potensi yang ada. Ini berarti masih ada 96,8% potensi yang belum tergarap, menunjukkan bahwa industri SPA di Indonesia masih memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang. Namun, potensi ini terancam oleh kebijakan yang salah kaprah, seperti pengkategorian SPA sebagai hiburan dan barang mewah. 3. Kerugian yang dialami Usaha SPA dan Pengkategorian Usaha SPA ke dalam Hiburan Berdampak Pada Pekerja di bidang Usaha SPA 1. Adanya anggota kami yang mengalami penurunan jumlah outlet usaha SPA karena terdampak dimasukannya usaha SPA sebagai objek PBJT kategori hiburan, diantaranya No Nama Usaha SPA Jumlah Outlet Sebelum SPA Jumlah Outlet Sebelum SPA dimasukan Kategori Hiburan 163 dimasukan Kategori Hiburan 1 Mustika Ratu by BRA Mooryati Soedibyo (Taman Sari Royal Heritage Spa, Java Princess dan House Of Mustika Ratu) 40 outlet 15 outlet 2 Bamboo Spa 27 outlet 5 outlet 3 Martha Tilaar Spa 80 outlet 32 outlet 2. Usaha SPA yang dikategorikan hiburan berakibat munculnya stigma negatif yang kami rasakan sebagai pelaku industri SPA wellness dengan oknum yang menyalahgunakan izin SPA. Stigma negatif yang melekat pada industri SPA saat ini akibat pengkategorian yang tidak tepat telah membuat banyak calon terapis enggan bekerja di industri ini. Akibatnya, industri SPA di Indonesia mengalami kekurangan tenaga terapis yang berkualitas, yang pada akhirnya menghambat perkembangan industri ini. Yang Mulia, selanjutnya pada kesimpulan keterangan kami: Saksi sebagai cucu dari sang Mpu Jamu Almarhumah Ibu BRA Mooryati Soedibyo yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan dan melestarikan warisan kesehatan tradisional Indonesia melalui jamu dan industri SPA yang telah berjalan sampai 3 generasi. Perjuangan Almarhumah Ibu BRA Mooryati Soedibyo, bersama banyak pelaku usaha lainnya, telah membawa menjadikan SPA Indonesia sebagai simbol kesehatan, kesejahteraan, dan kebanggaan budaya kita di dunia Internasional. Namun, dengan kebijakan yang mengategorikan usaha SPA sebagai hiburan, terutama dengan pajak yang memberatkan, perjuangan panjang ini terancam mati. Kebijakan ini telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha, terutama UMKM, yang menjadi tulang punggung usaha ini. Meskipun insentif fiskal telah diterapkan di beberapa wilayah, kebijakan ini hanya memberikan solusi sementara yang tidak mengatasi masalah mendasar yang dihadapi SPA akibat aturan tersebut. Usaha SPA, yang diakui secara internasional sebagai pusat kesehatan dan wellness, tidak seharusnya diperlakukan sama dengan usaha hiburan malam seperti bar, klub malam, dan diskotek. Penggunaan Jamu dan Boreh Bali dalam praktik SPA, serta pengakuan UNESCO terhadap Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia, semakin menegaskan bahwa SPA adalah 164 bagian dari warisan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dihormati dan dilindungi. Kami memohon dengan sangat, jangan matikan perjuangan kami dengan adanya pajak hiburan. Kami ingin terus melanjutkan warisan budaya ini dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kesehatan tradisional yang telah diakui dunia. Perjuangan ini untuk membawa manfaat bagi banyak pihak dan membawa dampak positif baik terhadap kesehatan masyarakat indonesia serta pelestarian budaya. Perlakuan yang lebih adil dan pengakuan terhadap nilai kesehatan dan budaya yang terkandung dalam praktik SPA akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha yang telah menjadi kebanggaan nasional. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 Juli 2024 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2024 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 11 Juli 2024 serta Keterangan Tambahan bertanggal 15 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Berdasarkan pada masing-masing permohonannya, ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah: Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; II. DALIL-DALIL PERMOHONAN a. Terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l UU HKPD, Para Pemohon mendalilkan pada frasa “mandi uap/spa” dalam ketentuan Pasal a quo tidak jelas karena Para Pemohon keberatan apabila mandi uap/spa disamakan dengan diskotik, karaoke, kelab malam dan bar dengan alasan mandi uap/spa seharusnya masuk dalam kategori jasa pelayanan kesehatan. b. Terhadap ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, Para Pemohon mendalilkan pada frasa “khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)” dalam ketentuan Pasal a quo sangat merugikan hak konstitusional Para 165 Pemohon selaku pengusaha jasa pelayanan mandi uap/spa yang harus menanggung PBJT sebesar 40% - 75% yang disetor ke Kas Daerah. III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu membahas apakah telah tepat dan benar permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD terhadap UUD 1945 diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 1. Sebagaimana diketahui bersama, ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. 2. Bahwa ketentuan Pasal 23A UUD 1945 telah memberikan pilihan kebijakan yang bebas/terbuka (open legal policy) kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur masalah perpajakan dalam suatu Undang-Undang. Dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dimaksud, pembuat Undang-Undang memiliki kewenangan dalam menetapkan pajak-pajak yang dapat dipungut baik yang dipungut oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. 3. Bahwa pengaturan mengenai jenis pungutan berupa pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pembuat Undang-Undang telah mengaturnya dengan UU HKPD. Dalam UU HKPD, pembentuk Undang- Undang telah menetapkan jenis pajak, subjek dan wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak. Dengan adanya pengaturan tersebut, pembuat Undang-Undang memberikan batasan mengenai jenis pajak beserta tarif pajak yang dapat dipungut daerah. Tarif pajak daerah yang dipungut daerah tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU HKPD. Lebih lanjut pelaksanaan untuk melakukan pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai prinsip otonomi daerah, yaitu wewenang untuk memungut pajak. 166 4. Bahwa terkait dengan ketentuan mengenai penetapan tarif untuk objek pajak atas Jasa Kesenian dan Hiburan, sejak berlakunya UU PDRD untuk jenis hiburan tertentu (diskotek, karaoke, kelab malam, mandi uap/spa), besaran tarif maksimalnya sudah diatur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jasa hiburan lainnya. 5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penetapan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT yang dapat dipungut daerah adalah kebijakan yang bebas/terbuka (open legal policy) bagi pembentuk Undang-Undang berdasarkan Pasal 23A UUD 1945. 6. Berdasarkan ketentuan tersebut, UU HKPD merupakan penjabaran dari Pasal 23A UUD 1945 yang merupakan open legal policy karena memuat pendelegasian kewenangan dan memuat kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD tersebut bukan merupakan objek yang dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, apabila norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang sepanjang pilihan kebijakan tersebut tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang- undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.” 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa penetapan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek Pajak Hiburan, dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf I dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan delegasi 167 kewenangan terbuka. Pilihan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang yang menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek Pajak Hiburan di UU HKPD itu pun juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. 8. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Selain penetapan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT dalam ketentuan UU HKPD tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang seharusnya tidak dapat dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf I dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD juga tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma. B. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 168 d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 2. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang- undang yang diuji; c. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 3. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; 169 c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 5. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitutional yang diberikan UUD 1945 akibat diterbitkannya UU HKPD yang didasarkan bahwa: a. Para Pemohon dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan dimasukannya Mandi Uap/Spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai kerugian yang mungkin akan timbul dengan dimasukannya Mandi Uap/Spa sebagai objek Pajak Hiburan di UU HKPD. Tanggapan Pemerintah terkait hal ini adalah Mandi Uap/Spa sudah termasuk sebagai bentuk hiburan yang khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 (UU PDRD) sebagai objek Pajak Hiburan tertentu (diskotek, karaoke, kelab malam, mandi uap/spa), besaran tarif maksimalnya sudah diatur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis 170 jasa hiburan lainnya. Dengan demikian, dalil pemohon terkait kerugian Para Pemohon tidak berdasar. b. Dalam permohonannya, para Pemohon dalam kedudukannya selaku Badan Hukum Privat berupa Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta (dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) yang mana anggotanya terdiri dari unsur Pelaku usaha SPA/Husada Tirta) dan Perkumpulan Terapis SPA Indonesia yang bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) serta Para pelaku Usaha Husada Tirta/Mandi Uap/Spa memposisikan kedudukan Para Pemohon sebagai Subjek PBJT dan menjadi penanggung beban pajak. Adapun sesuai definisi Subjek PBJT dalam Pasal 56 ayat (1) UU HKPD diatur bahwa yang menjadi Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan Perkumpulan/ Asosiasi/Pelaku Usaha Spa sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) UU HKPD merupakan Wajib pajak yang hanya memiliki kewajiban memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT kepada Pemerintah Daerah (Para Pemohon tidak menanggung beban pajak), sehingga dalil Para Pemohon terkait kerugian yang dialami Para Pemohon tidaklah berdasar. c. Bahwa terkait legal standing Para Pemohon, Pemerintah berpendapat kedudukan legal standing Para Pemohon tidak terpenuhi karena permasalahan yang dikemukakan Para Pemohon adalah ranah implementasi dan bukan disebabkan oleh permasalahan konstitusionalitas norma ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Pemerintah telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah selaku pihak yang paling dekat dan paling mengenal wajib pajaknya serta mengetahui potensi sumber-sumber penerimaan daerahnya, dalam menentukan langkah yang paling optimal untuk pengenaan pajak dan penentuan besaran tarif pajak atas hiburan khusus, termasuk apabila pemerintah daerah akan memilih untuk memberikan fasilitas insentif fiskal antara lain berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan,atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 171 d. Bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Para Pemohon akibat berlakunya UU HKPD hanya bersifat asumsi semata, tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta tidak sesuai dengan syarat-syarat adanya kerugian konstitusional tersebut. e. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tidak satupun secara konkret dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian konstitusional dari Para Pemohon dengan mempersoalkan UU HKPD dan dalil- dalil Para Pemohon hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan a quo yang diuji. 6. Kerugian yang didalilkan para Pemohon hanya merupakan permasalahan pada tataran implementasi dan bukan pada tataran konstitusional dikarenakan UU HKPD mengamanatkan bahwa terdapat kewenangan atau diskresi pada pemerintah daerah untuk dapat memberikan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 serta berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). IV. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis UU HKPD Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis UU HKPD sebagai berikut: 1. Landasan Filosofis UU HKPD 172 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara telah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warganya sebagai sarana untuk ikut serta dalam pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Kewajiban kenegaraan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 23A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Dalam pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempertimbangan sistem desentralisasi sebagaimana dituangkan dalam amandemen kedua UUD 1945, khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota tersebut mempunyai pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diatur dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, dalam Pasal 23A UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaran fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga 173 keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerahpun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. Desentralisasi fiskal telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan kemudian dilengkapi dengan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menempatkan Transfer ke Daerah, pembiayaan utang daerah, dan kewenangan pemungutan pajak oleh daerah secara proporsional dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka penguatan desentralisasi fiskal, UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 telah diganti dengan UU HKPD. Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, maka diharapkan dapat menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi, mengingat bahwa level pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat adalah pemerintahan daerah, Salah satu tujuan implementasi desentralisasi fiskal adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menggali potensi-potensi penerimaan daerah yang akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dengan demikian, eksistensi pemerintahan di daerah sangat diperlukan karena Pemerintah Daerah lebih mengetahui dan memahami segala potensi yang ada di wilayahnya, sehingga diharapkan daerah akan dapat mengoptimalkan pemungutan pajak daerah yang pada akhirnya akan memberikan dukungan pada ketersediaan dana untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan perpajakan dalam konteks desentralisasi fiskal yang menjadi penanda penting bagi demokrasi adalah dengan adanya fiscal power sharing (pembagian wewenang pengelolaan keuangan) yang di dalamnya terdiri dari aspek expenditure assignment dan revenue 174 assignment dengan tujuan utama adalah untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pembagian wewenang perpajakan secara substantif mengandung makna dan tujuan sebagai bentuk fiscal power sharing untuk membangun kemandirian daerah dalam hal fiskal, karena sisi paling penting dalam revenue assignment adalah kewenangan perpajakan. Fiscal power sharing tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih maksimal bagi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat, sekaligus memberikan keleluasaan fiskal bagi daerah dalam merancang belanja daerah sesuai dengan pendapatan dan pembiayaan masing- masing daerah. Oleh karenanya, desentralisasi fiskal diwujudkan salah satunya dengan adanya pergeseran taxing power (kekuasaan perpajakan) dari pemerintah pusat ke daerah, karena kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya terkait dengan masalah kewenangan penggunaan anggaran (belanja daerah) semata, melainkan juga mencakup revenue assignment (kewenangan penerimaan), terutama local taxing power. Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah dan seharusnya menjadi sumber pendanaan utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah, serta meminimalkan ketergantungan daerah kepada pusat sehingga terwujud kemandirian daerah. Seperti halnya pajak negara (pajak pusat), bahwa sesuai dengan asas pembagian beban pajak yang telah diterima dan dilaksanakan secara universal, maka pembagian beban pajak yang adil adalah berdasarkan daya pikul/kemampuan untuk membayar (ability to pay) dari subjek pajak. Semakin besar kemampuan membayar seseorang, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip perekonomian Indonesia yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pada prinsipnya, beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Konsep seperti ini merupakan konsep keadilan sosial yang secara luas telah dianut oleh hampir semua pemerintahan. Selain itu, 175 salah satu syarat yang juga dapat menunjukkan bahwa pajak yang diterapkan itu telah adil adalah asas equality and equity (persamaan dan keadilan). Menurut asas ini, pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak dilakukan secara seimbang dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama. Bahwa Pasal 55 UU HKPD mengatur PBJT sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi Makanan dan/atau Minuman Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan. Jenis-jenis Jasa Kesenian dan Hiburan, yakni: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa Pada prinsipnya, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan bukanlah suatu jenis pajak baru, mengingat pada UU PDRD objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan telah dipungut dengan nama Pajak Hiburan. Secara umum Pemerintah melakukan penurunan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang semula paling tinggi sebesar 35% menjadi paling tinggi sebesar 10%. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka 176 penyeragaman besaran tarif pungutan pajak berbasis konsumsi lainnya seperti atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir yang selaras dengan upaya untuk melakukan simplifikasi jenis Pajak Daerah. Selain itu, Pemerintah juga memberikan pengecualian untuk Jasa Kesenian dan Hiburan Umum yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata di daerah. Namun demikian, Pemerintah juga mengkhususkan besaran tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan menetapkan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi sebesar 75% sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu, serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle) dan status sosial. Objek pajak tersebut pada umumnya memiliki tarif layanan yang relatif lebih tinggi, sehingga hanya dinikmati oleh kalangan tertentu/terbatas. Dalam praktik di beberapa negara lain, hiburan berupa karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan pajak pusat dan pajak daerah sebagai bagian dari upaya untuk mengatur dan mengendalikan industri ini. Pajak yang dikenakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan tarif pajak dan kebijakan terkait, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing. Adapun negara-negara yang mengenakan pajak atas jasa tersebut misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, China, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, India, Saudi Arabia dan banyak negara lainnya. Penyusunan dan penetapan kebijakan tersebut telah melalui partisipasi publik, pembahasan serta perumusan bersama antara Pemerintah dan 177 DPR dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan praktik pemungutan di lapangan, dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, serta telah sejalan dengan praktik yang diterapkan di berbagai negara. 2. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui pemberian otonomi yang lebih luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses desentralisasi perpajakan dan pemindahan hak belanja ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah merupakan unsur penting dalam reformasi fiskal, baik di negara maju maupun negara berkembang. Desentralisasi didukung dengan alasan bahwa Pemerintah Daerah selaku pihak yang paling dekat dan paling mengenal masyarakatnya serta lebih mengetahui sumber-sumber penerimaan daerahnya. Kondisi di atas akan meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan dan juga meningkatkan efisiensi dalam alokasi anggaran dengan menutup celah antara pengeluaran dan sumber pendapatan. Dengan peningkatan efisiensi alokasi anggaran yang signifikan tersebut, maka desentralisasi fiskal juga akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan biaya operasional dan informasi dalam pemberian pelayanan dan merampingkan kegiatan sektor publik karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya, yang pada akhirnya akan memfasilitasi konsolidasi fiskal dan meningkatkan kinerja ekonomi makro secara keseluruhan. Pemerintah Daerah umumnya tidak mempunyai sumber pendapatan 178 yang memadai untuk memberikan pelayanan dasar pada tingkat daerah. Untuk itu, melalui desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat menyerahkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Daerah salah satunya melalui pelimpahan wewenang di bidang perpajakan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. 3. Keadilan Di Bidang Perpajakan Menurut Ilyas dan Burton (2004) fungsi pajak terdiri dari 4 fungsi, yaitu 2 fungsi utama (budgeter dan regulerend) dan 2 fungsi tambahan (demokrasi dan distribusi). Fungsi regulerend (fungsi mengatur) adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta. Khususnya pada fungsi distribusi, pemungutan pajak lebih ditekankan pada unsur kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Konsep kesetaraan dan keadilan di bidang perpajakan merupakan urat nadi sistem perpajakan yang baik. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak Iebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih kecil. Konsep keadilan dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu keadilan horizontal (horizontal equity) dan keadilan vertikal (vertical equity). Yang dimaksud dengan horizontal equity adalah pengenaan pajak di mana setiap orang yang keadaannya sama haruslah menanggung beban pajak yang sama besarnya, sedangkan vertical equity adalah kondisi di mana orang yang keadaannya berbeda haruslah menanggung beban pajak yang berbeda juga (konsep ability to pay). Para peneliti di bidang perpajakan telah menaruh perhatian besar pada pemikiran klasik tentang keadilan di bidang perpajakan antara lain dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith di abad ke-18 dan Richard Musgrave di abad 20. Menurut Adam Smith pengenaan pajak harus memenuhi prinsip-prinsip yang baik yang disebut dengan the four canons of taxation, yaitu, (James dan Nobes, 1992: 13) sebagai berikut: 179 1. Prinsip keadilan (equity), artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar dalam distribusi beban pajak tersebut; 2. Prinsip kepastian (certainty), pajak hendaknya tegas, jelas, dan menjamin kepastian bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh wajib pajak dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri; 3. Prinsip kemudahan (convenience). Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak mengonsumsi barang atau jasa; 4. Prinsip efisiensi (efficiency), pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya. B. Pemerintah Menjamin Kesejahteraan Setiap Warganya untuk Mewujudkan Welfare State sesuai dengan Amanat UUD 1945 Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang digaungkan oleh pendiri bangsa maupun Pemerintahan Indonesia saat ini. Hal ini tercantum dalam ketentuan alinea IV pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kemudian Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan, bahwa; “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut di atas mengandung arti bahwa pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan industri harus memprioritaskan atau mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jurgen Habermas, filsuf dan sosiolog Jerman, berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. 180 Jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas risiko-risiko sosial. Selanjutnya C.A. Kulp dan John W menyatakan risiko-risiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus. Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok risiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk di atasi. Alasannya adalah karena risiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana risiko ekonomis. Sedangkan risiko khusus yaitu risiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha. Dari perspektif terbatas, welfare state merupakan tata kelola keuangan pemerintah yang ditujukan untuk sektor rumah tangga (konsumsi dalam negeri, penghasilan, asuransi), serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua. Dari sudut pandang yang luas, welfare state dapat digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk diantaranya kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut James Midgley, negara kesejahteraan terfokus pada dua konsep, yaitu: - Social welfare. - Economic development. Economic development (pembangunan ekonomi) berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal dan keuntungan ekonomi. Sedangkan social welfare (kesejahteraan sosial) berhubungan dengan altruisme, hak- hak sosial dan redistribusi asset. Tentu saja kedua hal tersebut saling berkaitan dalam hubungan membangun negara kesejahteraan, karena dengan adanya pembangunan ekonomi yang merupakan cara untuk memperoleh pendapatan, maka selanjutnya terdapat keniscayaan untuk adanya redistribusi pendapatan tersebut untuk memenuhi hak-hak sosial- ekonomi masyarakat. Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep welfare state, dan secara implisit 181 bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD 1945, serta jika ditelisik secara keseluruhan isi dari UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep welfare state di mana negara mempunyai tanggungjawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Pemerintah memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warganya untuk mewujudkan welfare state yang mana telah sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam kondisi perekonomian memburuk, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, salah satunya Pemerintah dengan memberikan subsidi/bantuan sosial yang bersumber dari penerimaan pajak. Pajak akan digunakan untuk memenuhi kelayakan hidup Masyarakat secara keseluruhan. Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan Pembangunan. Subsidi adalah bantuan dari pemerintah untuk mendukung hidup masyarakat demi meningkatkan perekonomian. Tujuan pemberian subsidi pemerintah secara umum adalah untuk menjaga kestabilan harga pasar dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu contoh program subsidi dari negara adalah di tengah pandemi Covid-19, dalam rangka menjaga agar perekonomian individu dan industri dapat terlindungi, pemerintah juga terus berupaya menggulirkan berbagai bentuk subsidi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, seperti melalui pemberian bantuan langsung untuk individu, bantuan pembayaran upah pekerja, insentif pajak, hingga subsidi tagihan listrik, dan lain-lain. Contoh program subsidi di tingkat Pemerintah Kota terlihat dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah, yang memberikan subsidi beras dan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk membantu mereka saat terjadi kenaikan harga dan menstabilkan harga demi pengendalian inflasi. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksana Program Subsidi Bunga, memberikan subsidi bunga 100% dari bunga kredit 182 per tahun kepada pelaku usaha mikro untuk memfasilitasi akses permodalan dan mendukung pemulihan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai tujuan bernegara, Negara harus memberikan ruang yang sama, layanan yang sama untuk seluruh masyarakat, terutama untuk pelayanan yang bersifat dasar (basic services). Oleh karena itu, Negara harus memberikan keadilan kepada setiap warga negara, di mana orang yang berpenghasilan lebih besar akan membayar lebih besar, sedangkan orang berpenghasilan lebih rendah akan mendapatkan subsidi/bantuan sosial dari Negara. C. Penjelasan Pemerintah atas Penetapan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagai Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang ditetapkan dengan tarif khusus dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD 1. Khusus objek PBJT yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan objek pajak yang bersifat “eksklusif”, yang artinya hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu, serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle) dan status sosial. Objek pajak tersebut pada umumnya memiliki tarif layanan yang relatif lebih tinggi, sehingga hanya dinikmati oleh kalangan tertentu/terbatas. 2. Aktivitas-aktivitas mandi uap/spa, karaoke, dan diskotek, merupakan lifestyle dan bukan merupakan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang seperti halnya sandang, pangan dan papan (pakaian, makanan dan tempat tinggal). Tarif layanan yang relatif tinggi tersebut menjadi alasan mengapa aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi di mana kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder ataupun tersier seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 3. Sifat konsumen tidak selalu rasional secara ekonomi dalam membuat keputusan konsumsinya seperti yang ada pada hukum permintaan, yaitu ketika harga naik maka permintaan akan turun, hal tersebut selaras dengan Teori Conspicuous Consumption yang pertama kali 183 diperkenalkan pada tahun 1899 oleh seorang ahli ekonomi dan sosiologi yang bernama Thorstein Veblen, di mana konsumen akan tetap membeli barang walau harganya naik (termasuk di dalamnya akibat kenaikan pajak) sepanjang barang/jasa tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial mereka. 4. Hal ini yang kemudian mendasari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Di mana dalam teori penetapan tarif pajak dikenal prinsip keadilan (equity) di mana kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas barang-barang yang bersifat ekslusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, telah diatur antara lain mengenai sarana minimum, fasilitas minimum, dan kondisi lingkungan karaoke. Selanjutnya dari sisi pendirian usaha karaoke, setiap pengusaha yang akan membuka usaha karaoke, harus memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Standar usaha karaoke tersebut antara lain standar produk yang mencakup luas ruangan tertentu, penyejuk udara, tempat duduk dan meja, ruang kedap suara, monitor dan sistem perangkat tata suara, tempat pembayaran, tempat penjualan makanan dan minuman, ruang tunggu, toilet bersih yang terawat dan terpisah antara pria dan wanita, lift/escalator untuk ruangan lantai 4 atau lebih, fasilitas parkir, dan fasilitas lainnya 6. Pada prinsipnya tidak terdapat pembedaan antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya, sehingga dari aspek perpajakan daerah tidak membedakan antara ada dasar yang memadai untuk membedakan pengenaan pajak antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya. Dengan demikian, pengaturan karaoke sebagai objek Pajak Hiburan 184 dalam UU HKPD dengan tidak membedakan karaoke keluarga dan karaoke pada umumnya telah tepat. Dengan memperhatikan layanan dan tarif/harga pada karaoke, dapat dipahami bahwa usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha hiburan yang menjadi kebutuhan bagi kalangan masyarakat tertentu dan tidak dinikmati atau dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat lainnya. 7. Terhadap penentuan tarif pajak Objek PBJT pada diskotek, karaoke, dan mandi uap/spa masing-masing negara bisa saja berbeda. Tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak terutama khususnya tarif pajak diskotek, karaoke, dan mandi uap/spa, dikarenakan variasi penerapan tarif pajak tergantung pada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain sosial-budaya, keagamaan, ekonomi, dan insentif pajak. 8. Disinilah letak Negara untuk melihat kebutuhan dan kondisi yang mempengaruhi faktor penentuan tarif pajak. Dalam arti lain, Negara memiliki kekuasan sepenuhnya untuk merumuskan kebijakan penetapan tarif pajak, sehingga penetapan tarif pajak merupakan kebijakan terbuka (open legal policy). Pilihan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang yang menetapkan jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada UU HKPD tidak bertentangan dengan UUD 1945. 9. Bahwa Pemerintah juga mengkhususkan konsumsi atas jasa kesenian dan hiburan yang sifatnya mewah seperti pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan menetapkan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi sebesar 75%. 10. Penerapan tarif pajak yang tinggi tersebut tidak serta merta membentuk harga yang tidak kompetitif dengan negara lain, sehingga tidak secara langsung menurunkan daya tarik masyarakat untuk menikmati hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di Indonesia. 11. Sebagai contoh biaya yang dikeluarkan untuk menikmati jasa hiburan mandi uap/spa dan karaoke di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 185 Bapak Nurkholis (Peneliti dan Pengajar FEB UI), sebagaimana pada grafik berikut: Grafik 1. Biaya Mandi Uap/Spa (Termasuk Pajak) dalam Ribuan Rupiah per Paket untuk Kelas Atas di Beberapa Negara pada Tahun 2023 Grafik 2. Biaya Karaoke (Termasuk Pajak) dalam Rupiah per Jam di Beberapa Negara pada Tahun 2023 12. Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, biaya mandi uap/spa dan biaya karaoke untuk jenis pelayanan yang sama, Indonesia masih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan penetapan tarif pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat. 186 D. Penjelasan Pemerintah atas Penetapan Mandi Uap/Spa sebagai salah satu Objek Pajak Hiburan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD 1. Pengaturan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah bukan merupakan hal baru. Dalam UU PDRD, mandi uap/SPA dipungut sebagai pajak hiburan yang kemudian dalam UU HKPD dipungut sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. Bahkan secara historis penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah telah diatur sejak UU Nomor 18 Tahun 1997 jo. UU Nomor 34 Tahun 2000. 2. Dalam UU PDRD diatur definisi hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan definisi tersebut, UU PDRD mengklasifikasikan mandi uap/spa sebagai objek Pajak Hiburan. Sementara dalam UU HKPD, definisi Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Berdasarkan definisi tersebut, UU HKPD juga mengklasifikasikan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai sebuah bentuk rekreasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan dalam UU PDRD dan sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD telah sesuai dengan definisi pajak tersebut. E. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD Yang Dimohonkan Uji Materiil 1. Bahwa Pemohon keberatan atas ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD yang berbunyi: Pasal 55 ayat (1) huruf I UU HKPD (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentu tontonan audio…; b. pergelaran kesenian, musik, tari….; …. l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa; Pasal 58 ayat (2) UU HKPD 187 (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). 2. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan bahwa pengaturan mandi uap/spa sebagai bagian dari Jasa Kesenian dan Hiburan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 3. Atas dalil tersebut, Pemerintah dapat sampaikan bahwa sesuai Lampiran II Angka 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah diatur bahwa “Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur”. Dengan demikian, suatu pengertian dalam peraturan perundang- undangan dapat berbeda dan harus diletakan pada konteks sesuai substansi/materi dalam masing-masing peraturan perundang- undangan. Oleh karenanya, suatu layanan mandi uap/spa dapat dipandang dari berbagai sisi baik sebagai layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, sebagai usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ataupun sebagai jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur dalam UU HKPD. Oleh karenanya pembedaan pendefinisian dan pengkategorian atas suatu kegiatan akan 188 bersifat relatif dan tergantung substansi/materi pada masing-masing peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 49 UU HKPD, telah jelas diatur bahwa “Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.” Selanjutnya jenis-jenis Jasa Kesenian dan Hiburan yang dikenakan PBJT telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU HKPD, di mana mandi uap/spa termasuk di dalamnya. 5. Selanjutnya bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “rekreasi” memiliki arti “penyegaran kembali badan dan pikiran”. Hal ini selaras dengan pendefinisian spa, baik dalam peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan kepariwisataan bahwa sejatinya spa adalah kegiatan untuk mewujudkan keseimbangan jiwa (pikiran) dan raga (badan). Oleh karena itu, pemasukan layanan spa sebagai bagian dari Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD adalah tepat dan sesuai konteks/materi pengaturan dalam Undang- Undang tersebut, di mana layanan spa merupakan bagian dari kegiatan “rekreasi” yang menjadi bagian dari definisi Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 49. 6. Selain itu, Para Pemohon berdalil, mandi uap/spa tidak seharusnya termasuk dalam kategori sebagai hiburan yang dipersamakan dengan diskotek, karaoke, dan bar. 7. Para Pemohon mendalilkan pada UU HKPD yang mengkategorikan mandi uap/spa sebagai hiburan seperti diskotek, karaoke, dan bar telah menimbulkan kerugian karena pengenaan tarif pajak daerah paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Bahwa selain itu, mandi uap/spa yang dikategorikan sebagai hiburan, telah mengakibatkan citra yang berbeda yang seolah olah orang yang pergi ke mandi uap/spa untuk menjaga kesehatannya disamakan dengan orang yang mencari hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar yang dapat menggiring opini yang kurang baik dalam masyarakat selaku pihak yang berkecimpung dalam usaha mandi uap/spa dan masyarakat pengguna layanan mandi uap/spa yang seolah-olah disamakan dengan pergi ke diskotek, kelab 189 malam, karaoke, dan bar yang menurut para Pemohon sangat merugikan para Pemohon. 8. Pemerintah tegaskan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak tepat karena pada prinsipnya PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan bukanlah hal baru, mengingat pengaturan atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama Pajak Hiburan pada UU PDRD, sehingga pengenaan pajak atas jasa kesenian dan hiburan yang merupakan muatan UU HKPD meskipun baru diimplementasikan pada tahun 2024, tetapi materinya sudah ada sejak berlakunya UU PDRD pada tanggal 1 Januari 2010. Lebih lanjut, pengkategorian mandi uap/spa sebagai bentuk hiburan khusus dalam UU HKPD dengan mempertimbangkan bahwa objek tersebut secara umum, hanya dikonsumsi oleh orang tertentu, serta memiliki nilai sosial (lifestyle/gaya hidup), sehingga penetapan mandi uap/spa sebagai salah satu objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang memiliki tarif khusus tidak memberikan stigma negatif bagi konsumennya maupun bagi pelaku usahanya. 9. Bahwa Pemerintah juga mengkhususkan konsumsi atas jasa hiburan seperti pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan menetapkan tarif batas bawah dan batas atas karena hiburan tersebut lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu. 10. Terdapat beberapa perubahan muatan penetapan tarif di UU HKPD dibandingkan dengan UU PDRD sebagai upaya untuk mendorong kemajuan industri kesenian dan hiburan. Pemerintah telah melakukan penurunan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan secara umum, termasuk panti pijat dan pijat refleksi, yang semula (di UU PDRD) paling tinggi sebesar 35% menjadi paling tinggi sebesar 10% (di UU HKPD). Hal ini dilakukan dalam rangka simplifikasi administrasi pemungutan Pajak Daerah yang berbasis konsumsi atas barang dan jasa seperti makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir. 11. Bahwa dalam pembahasan dan penetapan tarif, Pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha dan berbagai elemen masyarakat, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan, dan mempertimbangkan pemenuhan 190 rasa keadilan masyarakat khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat, melalui optimalisasi pendapatan daerah. 12. Selain hal tersebut butir 11, Pemerintah juga menunjukkan komitmen dengan menetapkan penurunan tarif dan memberikan pengecualian untuk Jasa Kesenian dan Hiburan umum yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dan dengan tidak dipungut bayaran. Selain untuk menyeragamkan dengan tarif pungutan berbasis konsumsi lainnya, tentu juga pemerintah berpihak dan mendukung pengembangan pariwisata di daerah. 13. Bahwa dapat Pemerintah jelaskan, ketentuan frasa ”mandi uap/spa” sudah termasuk sebagai hiburan yang dikelompokkan dengan diskotek, karaoke, klab malam sejak tahun 2009 sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU PDRD, sehingga dalil keberatan Para Pemohon tidak berdasar, mengingat mandi uap/spa dengan diskotek, karaoke, dan kelab malam merupakan kategori hiburan yang serumpun sejak tahun 2009. 14. Bahwa penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah tersebut merupakan salah satu kebijakan dari perluasan basis pajak daerah dimaksud, yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa kemampuan untuk membayar (ability to pay) dari penanggung pajak sangat memadai. Selain itu, penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan local taxing power dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 15. Bahwa terkait pengenaan tarif pajak hiburan, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing, karena terhadap pajak hiburan yang terutang, dipungut di wilayah daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan. 16. Bahwa Pemerintah menegaskan, UU HKPD juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah (termasuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan) untuk memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD. Pasal 101 191 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/ bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. 17. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud telah ditindaklajuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Surat Edaran dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala Daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak. 18. Pengenaan pajak hiburan atas mandi uap/spa telah berdasarkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 19. Penetapan Mandi Uap/Spa sebagai objek hiburan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD juga tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena mandi uap/spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer, melainkan yang memanfaatkan jasa hiburan tersebut adalah orang pada golongan tertentu atau tingkat pendapatan tertentu, yang fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan hiburan atau gaya hidup yang menjadi tren pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. 20. Selain itu, apabila dikaitkan dengan jenis barang berdasarkan pada klasifikasi ekonomi, maka jasa hiburan yang disebut di atas, bukan merupakan kebutuhan primer ataupun sekunder bagi masyarakat secara umum. Sehingga orang yang memerlukan dan memanfaatkan jasa ini, berarti orang ini memiliki willingness to pay yang jauh lebih tinggi 192 dibandingkan masyarakat lainnya. Sehingga layak untuk dikenai pajak yang lebih besar atau dikenai pajak pada tingkat tertentu. Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi pajak yang keempat (yang dikemukakan oleh Ilyas dan Burton (2004), yakni fungsi distribusi. Fungsi distribusi merupakan fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, di mana masyarakat yang berpenghasilan lebih besar, dan membutuhkan jasa hiburan ini, memiliki keharusan membayar pajak atas jasa hiburan yang dinikmatinya. 21. Pemerintah menilai permasalahan Para Pemohon yang mendalilkan ”Mandi uap/spa” termasuk sebagai hiburan yang yang diatur dalam UU HKPD, sangatlah tidak berdasar karena tidak berkaitan dengan rumusan norma melainkan hanya pada tataran implementasi. Jikalau benar (quod non) terdapat permasalahan sebagaimana yang disampaikan Pemohon, maka Pemerintah berpendapat jika adanya penafsiran dan penerapan norma terkait yang sekiranya merugikan Para Pemohon, maka hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk membatalkan norma tersebut, karena hal tersebut adalah merupakan persoalan implementasi norma yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. F. Tanggapan Pemerintah terhadap Dalil Adanya Diskriminasi Pajak 1. Selanjutnya dapat Pemerintah sampaikan pengaturan tarif pajak atas suatu objek pajak tertentu tidak dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan yang bersifat diskriminatif. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi merupakan bentuk dari penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan di mana pajak berfungsi untuk menyalurkan pajak yang dipungut dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dalam bentuk pelayanan publik oleh pemerintah. Apabila hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat deskriminatif (quod non), maka pengaturan tarif pajak penghasilan yang lebih kecil untuk masyarakat 193 berpenghasilan rendah juga dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. 2. Khusus objek PBJT yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan objek pajak yang bersifat “eksklusif”, yang artinya hanya dikonsumsi oleh orang tertentu, serta memiliki nilai sosial (lifestyle/gaya hidup). Objek pajak tersebut biasanya memiliki tarif layanan yang relatif tinggi, sehingga penikmat layanan tersebut hanya dari kalangan tertentu/terbatas. 3. Di beberapa negara tertentu, Mandi Uap/Spa dan karaoke diklasifikasikan sebagai: a. Pajak Penjualan (Sales Tax): Misalnya, di negara seperti Inggris dan Jerman, pajak penjualan diterapkan pada layanan spa dan hiburan serupa. b. Pajak Barang Mewah (Luxury Tax): layanan yang tidak esensial dan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, misalnya di Thailand dan Filipina. c. Pajak Daerah (Local Tax): misalnya di Amerika Serikat, di mana pajak hiburan dapat diberlakukan oleh otoritas lokal. 4. Negara memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan penetapan tarif pajak objek PBJT yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, sehingga penetapan tarif pajak merupakan kebijakan terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang menetapkan PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek Pajak Hiburan di UU HKPD itu pun juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. 5. Selanjutnya dapat Pemerintah sampaikan pengaturan tarif pajak atas suatu objek pajak tertentu tidak dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan yang bersifat diskriminatif. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi merupakan bentuk dari penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan di mana hasil pendapatan pajak dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang tentunya juga akan dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, 194 termasuk masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah. Apabila hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat deskriminatif (quod non), maka pengaturan tarif pajak penghasilan yang lebih kecil untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. 6. Dalil-dalil Para Pemohon yang menyatakan tarif pajak atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dianggap tidak adil dan diskriminatif adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan, dikarenakan pengklasifikasi kategori diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek pakak yang juga telah diterapkan oleh negara-negara lain dan tidak dianggap sebagai suatu diskriminasi. 7. Menurut Dr. Hefrizal Handra dalam keterangannya sebagai Ahli dalam Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 42 ayat (2) huruf i pada frasa “pusat kebugaran (fitness center) UU PDRD dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XI/2013, menyampaikan beberapa argumentasi, yaitu: “Dalam praktek perpajakan, perlakuan berbeda terhadap kelompok usaha sejenis sudah terjadi dengan pertimbangan prinsip keadilan, efisiensi dan efektifitas penerimaan pajak negara. “ “... Kalau perbedaan pengenaan pajak dianggap diskriminatif, berarti pengecualian pajak penghasilan terhadap orang miskin juga bisa dianggap diskriminatif. Padahal salah satu tujuan perpajakan adalah agar terjadinya redistribusi pendapatan, sehingga orang kaya dikenai pajak tinggi sementara orang miskin tidak.” Terkait dengan UUD 45 Pasal 28H ayat (1), rasanya kecil sekali hubungan langsung antara hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin dengan pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran. Demikian juga halnya untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Masyarakat dapat hidup sehat tanpa adanya pusat kebugaran, sebagaimana dialami oleh masyarakat kita selama ini termasuk yang diperkotaan. Bukankah masyarakat berpendapatan rendah juga dapat hidup sehat dengan berolahraga selain yang disediakan oleh Pusat Kebugaran yang moderen. Bukankah munculnya jasa pusat kebugaran adalah karena pebisnis melihat adanya potensi yang disebabkan oleh permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat kelas menengah ke atas. Ahli sangat yakin bahwa pengenaan pajak tersebut tidak akan menurunkan permintaan masyarakat moderen perkotaan. Ahli harus mengatakan bahwa gugatan ini tidak lebih dari sekedar upaya untuk mengurangi beban pajak kelompok tertentu dan masyarakat kelas menengah ke atas yang notabene mampu membayar beban pajak tersebut. Berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak selalu 195 dilakukan oleh kelompok “mampu” termasuk dengan melakukan beberapa kali gugatan terhadap UU 28/2009 (UU PDRD: Undang- Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) ini. Sepengetahuan ahli ini adalah gugatan yang keempat terhadap UU 28/2009. Pertama, gugatan terhadap objek “golf” dalam pajak hiburan, yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Kedua dan ketiga gugatan terhadap objek “alat berat” dalam Pajak Kendaraan Bermotor dan objek pajak air permukaan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Keempat, gugatan ini, yaitu objek “pusat kebugaran” dalam objek pajak Hiburan. Sungguh memprihatinkan memang, ketika kelompok masyarakat yang terkategori “mampu” ternyata melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajaknya termasuk dengan menggugat UU 28/2009 ini. Setelah membaca gugatan, saya juga memahami bahwa yang dijadikan dasar untuk menggugat utamanya mengenai penempatan “pusat kebugaran” sebagai bagian pajak hiburan. Argumentasi para ahli yang dihadirkan penggugat kemudian melebar kepada manfaat olah raga, khususnya (pusat kebugaran) terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat. Dengan argumentasi itu kemudian pemohon meminta MK untuk menghapus “pusat kebugaran” dari daftar objek Pajak Hiburan. Sama persis seperti gugatan terhadap objek alat berat dalam Pajak Kendaraan Bermotor yang memunculkan berbagai argumen bahwa alat berat bukanlah kendaraan bermotor. Untuk kasus ini (alat berat) patut disyukuri bahwa ternyata MK kemudian memahami bahwa upaya memperkuat dan memperluas basis pajak daerah terhadap objek pajak yang memang “patut” dipajaki justru lebih penting dari pada “nama” objek pajak tersebut. Ahli sampaikan bahwa negeri yang tercinta ini baru mampu mengumpulkan pajak pada tingkat 13% Produk Domestik Bruto, di mana 0,4% adalah disumbang oleh Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan bahasa sederhana saya mengatakan bahwa baru 13% pendapatan kotor penduduk negeri ini dan hanya 0,4% disumbangkan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sungguh sangat rendah, jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand yang tingkat pajaknya adalah sekitar 18% PDB, apalagi jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan Korea dengan tingkat pajaknya masing-masing sekitar 28% dan 26% PDB. Padahal ketika UU 28/2009 ini dirancang untuk menggantikan UU 34/2000, secara keseluruhan terdapat semangat untuk meningkatkan tingkat pajak Nasional dengan memperkuat Pendapatan Pemerintah Daerah. Penguatan pendapatan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menambah jenis pajak daerah dan memperluas basis pajak termasuk menambah objek pajak. Dalam upaya penggalian objek pajak, begitu banyak jenis yang berpotensi untuk dimasukkan menjadi bagian dari objek pajak daerah. Namun, akhirnya pilihan politik dijatuhkan kepada objek pajak yang dinilai “patut” dikenai pajak termasuk objek pusat kebugaran. Pengenaan pajak terhadap penyedia/pemakai jasa pusat kebugaran sudah sesuai dengan kriteria pajak daerah seperti objek yang jelas, kelayakan administrasi, efisiensi ekonomi, keadilan (equity), dll. Meskipun pada dasarnya Negara dapat memaksakan pengenaan pajak terhadap objek apapun, namun sesungguhnya tidak mudah mencari 196 objek pajak yang potensial, mudah diadministrasikan dan berkelanjutan. Pusat kebugaran yang didirikan oleh pebisnis di wilayah perkotaan disamping berbagai objek pajak hiburan lainnya adalah sebuah potensi pendapatan Negara yang jelas dan nyata. Pusat kebugaran di daerah perkotaan tersebut akan terus bertambah, seiring peningkatan kebutuhan dan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan akan rekreasi dan olahraga. Objek pajaknya jelas dan tidak bisa disembunyikan. Seterusnya jenis pajak ini akan sangat mudah diadministrasi seperti objek pajak lainnya dengan system self- assessment. Saya punya keyakinan bahwa objek pajak ini akan terus bertambah meskipun dikenai pajak oleh daerah. Kalau dianalisis dari kriteria keadilan dalam perpajakan, saya berpendapat bahwa tidak ada masalah memasukkan “pusat kebugaran” sebagai bagian dari objek Pajak Hiburan. Definisi keadilan yang umum dikenal diperpajakan adalah keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Keadilan vertikal diartikan sebagai “unequal treatment of unequal” (perlakukan tidak sama terhadap yang tidak sama). Dua objek pajak yang tidak sama (berbeda) diperlakukan secara berbeda pula. UU 28/2009 membedakan tarif maksimum bagi kelompok objek yang berbeda. Disinilah letak keadilan vertikal tersebut. Untuk objek pajak hiburan kesenian rakyat, tarif maksimum yang bisa dikenakan hanya10% [Pasal 45 ayat (3)], sedangkan untuk objek pusat kebugaran, tarif maksimum adalah 35% [Pasal 45 ayat (1)]. Selain itu, aspek keadilan vertikal juga dikaitkan dengan kemampuan subjek/wajib pajak untuk membayar pajak. Artinya, dari sudut pandang keadilan vertikal, wajib pajak yang lebih mampu diperlakukan berbeda (dikenai pajak yang lebih tinggi) dari wajib/subjek pajak yang kurang mampu. Karena wajib/subjek pajak dari pusat kebugaran pada umumnya dapat dikategorikan kelompok yang mampu sehingga sesungguhkan pengenaan pajak tidak dipersoalkan dari sudut pandang keadilan vertikal. Artinya pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran menurut prinsip keadilan vertikal tidak ada masalah, karena diyakini tidak akan ada penduduk miskin yang akan memanfaatkan jasa pusat kebugaran tersebut. Keadilan horizontal diartikan sebagai “equal treatment of equal” (perlakuan yang sama terhadap subjek/objek yang sama). UU 28/2009, memberikan ruang tarif yang sama untuk objek/subjek pajak yang sama. Untuk Pajak Hiburan khususnya pusat kebugaran, tarif maksimum yang boleh ditetapkan daerah adalah 35%. Di sini ada potensi terjadinya perbedaan tarif antar daerah sebagai konsekuensi dari pemberian kekuasaan perpajakan ke daerah. Kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah, bahkan dapat menetapkan tarif 0% untuk pusat kebugaran jika otoritas daerah menganggap pentingnya mendorong tumbuhnya pusat- pusat kebugaran. Seterusnya pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran juga tidak melanggar kriteria economic efficiency (efisiensi ekonomi) atau sering juga disebut economic neutrality (netral secara ekonomi). Sebuah pajak dikatakan tidak efisien secara ekonomi jika menimbulkan dampak terhadap ekonomi, antara lain, misalnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan mengakibatkan keengganan untuk berinvestasi. Kemudian 197 yang dimaksud netral secara ekonomi adalah pajak tersebut tidak mengganggu efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. Pengusaha sering mengeluh terhadap pengenaan pajak yang mengakibatkan tambahan biaya produksi, yang tentunya akan mengurangi potensi profit. Pemerintah juga seringkali merasa kesulitan untuk menambah pendapatan negara/daerah karena rendahnya potensi pendapatan berbagai jenis pajak, sehingga cenderung mengenakan pajak yang tinggi bagi yang mudah dipajaki. Disinilah diperlukan analisis netralitas secara ekonomi. Apabila pengenaan pajak terhadap pusat kebugaran ini memang berdampak terhadap aktivitas ekonomi/produksi disebuah wilayah/ negara maka pemerintah harus mengevaluasi keberadaan pajak ini dan dapat mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang. Namun sebelum itu, Pemerintahan Daerah terkait juga dapat mengubah Peraturan Daerahnya dengan mengecualikan Pusat Kebugaran dari objek pajak hiburan. Namun, sepanjang pengamatan dan pengetahuan saya pengenaan pajak terhadap jasa pusat kebugaran masih jauh dari kemungkinan akan menurunkan niat pengusaha untuk berinvestasi dibidang ini. Satu hal yang juga telah dilupakan adalah bahwa pengaturan lebih lanjut dari ketentuan UU PDRD adalah dengan Peraturan Daerah. UU PDRD memberikan keleluasaan kepada daerah untuk merinci objek pajak hiburan dan menetapkan tarif di bawah tarif maksimum. Disitulah otonomi daerah yang juga dijamin oleh UUD kita. Kesimpulan dari penjelasan tersebut terlihat bahwa argumen untuk mengeluarkan Pusat Kebugaran dari objek pajak hiburan sangat lemah. Pengenaan pajak terhadap jasa pusat kebugaran tidak dapat dianggap sebagai perlakuan diskriminatif terhadap penyedia/ pemakai jasa tersebut. Pengenaan pajak terhadap Pusat Kebugaran tidak akan mengurangi hak hidup sehat lahir dan batin masyarakat banyak. Berbagai kriteria pajak telah dipenuhi seperti objek yang jelas, keadilan, efisiensi ekonomi. 8. Berdasarkan keterangan Ahli dimaksud, maka perbedaan dalam pengenaan tarif pajak bukanlah suatu yang bersifat diskriminatif sebagaimana asas keadilan di bidang perpajakan yang baik. Orang yang berpenghasilan lebih besar akan membayar lebih besar, sedangkan orang berpenghasilan lebih rendah akan mendapatkan subsidi/bantuan sosial dari Negara. G. Tanggapan Pemerintah terhadap PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada Mandi Uap/Spa merupakan Pajak Ganda 1. Bahwa Para Pemohon dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan pajak daerah atas mandi uap/spa merupakan pajak ganda. Para Pemohon pada perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 berdalil bahwa pengkategorian penyedia jasa hiburan sebagai Wajib Pajak PBJT mengakibatkan para Pemohon harus menanggung pajak tambahan 198 yang dikenakan daerah. Para Pemohon telah membayar pungutan pajak yang merupakan pajak pusat seperti PPN, PPh, PBB, dan Pajak Pembangunan I untuk restauran, sehingga mendalilkan bahwa pencantuman kata mandi uap/SPA sebagai hiburan di dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, jelas akan menambah beban para Pemohon atas pajak tambahan yaitu pajak hiburan sebesar 40% - 75% yang harus disetor ke Kas Daerah dengan besaran tarif berada dalam kisaran tersebut yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah setempat. 2. Atas dalil penambahan beban pajak kepada pengusaha mandi uap/spa, dapat Pemerintah sampaikan bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU HKPD menyebutkan bahwa Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. 3. Dari Pasal di atas jelas bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan terdapat beban tambahan yang harus dibayarkan oleh pengusaha adalah tidak tepat. Pemerintah tegaskan pengusaha mandi uap/spa merupakan wajib pajak yang kewajibannya hanya menghitung, memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT yang sudah dibayar konsumen mandi uap/spa yang merupakan subjek pajak. 4. Selanjutnya, atas dalil Para Pemohon bahwa telah terjadi pembebanan pajak berganda atas usaha mandi uap/spa adalah tidak berdasar, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu pajak berganda setidak-tidaknya harus memenuhi 4 (empat) kriteria sesuai teori Manuel Pires, 1989, yakni: - dikenakan terhadap subjek pajak yang sama - dikenakan atas suatu objek pajak yang sama - dikenakan atas jenis pajak yang sama, dan - dikenakan untuk periode (masa pajak) yang sama. 5. Berdasarkan keempat kriteria tersebut, secara yuridis dapat dilihat bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pemungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau pungutan lainnya seperti PPN, PPh, PBJT atas makanan dan minuman, 199 PBB P2, Pajak Reklame ataupun PBJT atas jasa parkir. Khusus untuk PPN, dengan dimasukkannya mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah dalam Pasal 50 juncto Pasal 55 UU HKPD, yang selaras dengan ketentuan serupa dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur bahwa jasa kesenian dan hiburan yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah dikecualikan dari pengenaan PPN. Hal ini kemudian diperjelas dalam pengaturan pelaksanaan undang-undang tersebut yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kritera dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga atau Katering Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 6. Hal ini sesuai dengan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 30/PUU-XI/2013 terkait frasa “fitness center” yakni: “Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon bahwa pengenaan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran adalah merupakan pajak ganda terhadap objek yang sama yang memberatkan para Pemohon dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, menurut Mahkamah, untuk pengenaan pajak ganda, baik subjek maupun objek pajaknya harus sama. Jikalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda maka itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila objek sama akan tetapi subjeknya berbeda maka hal itu bukanlah pajak ganda. Dalam hubungannya dengan dalil para Pemohon tentang adanya beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada (subjek) para Pemohon, yakni biaya yang dikeluarkan untuk jasa pengerjaan, yaitu biaya jasa kebersihan, jasa konsultan, jasa keamanan, biaya royalty, penggunaan hak cipta, bunga, pinjaman, biaya sewa tempat di pusat kebugaran, termasuk listrik, alat pendingin (air conditioner), dan biaya servis (service charge), pajak atas gaji karyawan merupakan objek yang lain dari pajak hiburan. Hal itu berarti bahwa subjek pajaknya adalah para Pemohon, akan tetapi objek pajaknya berbeda, yakni pajak hiburan, sehingga tidak benar sebagai pajak ganda. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum” 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas bahwa pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada mandi uap/spa bukan merupakan pajak berganda, sehingga alasan Para Pemohon yang menyatakan 200 bahwa mandi uap/spa telah dikenakan pajak berganda tidak berdasar hukum. H. Dalam UU HKPD, Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Insentif Fiskal Kepada Para Pelaku Usaha Di Daerahnya 1. Pemerintah menegaskan, UU HKPD juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retrubusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. Pasal 101 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya; (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. (3) Dst. 2. Di dalam pengaturan Pasal 101 UU HKPD tersebut, pemberian insentif fiskal oleh Kepala Daerah lebih dipertegas dibandingkan dengan pengaturan sejenis yang ada pada UU PDRD. 3. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud telah ditindaklajuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Surat Edaran dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala Daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak. 4. Selanjutnya dalam Pasal 101 UU HKPD, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas insentif fiskal berdasarkan permohonan Wajib Pajak ataupun secara jabatan oleh Kepala Daerah, sehingga dapat 201 diberikan secara massal sesuai kondisi, pertimbangan, dan kebijakan daerah. 5. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak sebagai langkah yang paling optimal dalam pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tetap mempertimbangan kearifan lokal. Beberapa Pemerintah Daerah telah menggunakan ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud, antara lain: No Nama Daerah Nomor Perkada 1 Kab. Bangli Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2024 2 Kab. Karangasem Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2024 3 Kab. Buleleng Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2024 4 Kab. Klungkung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 5 Kab. Tabanan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2024 6 Kab. Badung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 7 Kab. Gianyar Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 8 Kab. Jembrana Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2024 9 Kota Denpasar Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2024 I. Kesimpulan 1. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa Para Pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan norma dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. 2. Dengan adanya UU HKPD, Pemerintah daerah diharapkan mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya sehingga Pemerintah Daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya sendiri dan otonomi daerah akan dapat terlaksana secara lebih nyata dan bertanggung jawab, menguatnya desentralisasi fiskal, terlaksananya prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta meningkatkan tingkat kemandirian daerah. 3. UU HKPD memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau 202 penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 4. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan Para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (Constitutional Review) melainkan merupakan permasalahan mengenai keberlakuan norma. 5. Bahwa dengan demikian, maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon. 6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal-Pasal dalam UU HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Para Pemohon. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menolak permohonan pengujian materiil Para Pemohon seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 203 KETERANGAN TAMBAHAN (15 AGUSTUS 2024) A. Pengaturan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD 1. UU HKPD khususnya pada substansi perpajakan daerah disusun dengan mengusung semangat peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah dan sesuai dengan kondisi perekonomian daerah. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian daerah. 2. Terhadap penentuan tarif pajak Objek PBJT Jasan Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa masing- masing negara bisa saja berbeda. Tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak terutama khususnya tarif pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dikarenakan variasi penerapan tarif pajak tergantung pada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain sosial-budaya, keagamaan, ekonomi, dan insentif pajak. 3. Dalam praktik di beberapa negara lain, hiburan berupa karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikenakan pajak pusat atau pajak daerah sebagai bagian dari upaya untuk mengatur dan mengendalikan industri ini. Pajak yang dikenakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menetapkan tarif pajak dan kebijakan terkait, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing. 4. Disinilah letak Negara untuk melihat kebutuhan dan kondisi yang mempengaruhi faktor penentuan tarif pajak. Dalam arti lain, Negara memiliki kekuasan sepenuhnya untuk merumuskan kebijakan penetapan tarif pajak, sehingga penetapan tarif pajak merupakan kebijakan terbuka (open legal policy). Pilihan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang dalam menetapkan tarif objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada UU HKPD tidak bertentangan dengan UUD 1945. 5. Dalam ketentuan Pasal 55 UU HKPD mengatur PBJT sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi 204 barang dan jasa tertentu yang meliputi Makanan dan/atau Minuman Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi 12 macam, antara lain sebagai berikut: 1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; 2. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 3. kontes kecantikan; 4. kontes binaraga; 5. pameran; 6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; 8. permainan ketangkasan; 9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; 10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; 11. panti pijat dan pijat refleksi; dan 12. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa 6. Secara umum, terdapat beberapa perubahan muatan penetapan tarif di UU HKPD dibandingkan dengan UU PDRD sebagai upaya untuk mendorong kemajuan industri kesenian dan hiburan. Pemerintah telah melakukan penurunan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, termasuk panti pijat dan pijat refleksi, yang semula di UU PDRD paling tinggi sebesar 35%, menjadi paling tinggi sebesar 10% dalam UU HKPD. 7. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka penyeragaman besaran tarif pungutan pajak berbasis konsumsi lainnya seperti atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir yang selaras dengan upaya untuk melakukan simplifikasi jenis Pajak Daerah. 8. Pemerintah memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha pariwisata daerah. Komitmen Pemerintah ditunjukkan selain dengan menetapkan penurunan tarif menjadi paling tinggi 10%, Pemerintah juga memberikan pengecualian untuk Jasa Kesenian dan Hiburan seperti yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dan dengan tidak dipungut 205 bayaran sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah. 9. Pemerintah juga sangat peduli terhadap pengembangan dan ikut andil mendorong pertumbungan ekonomi kreatif di Indonesia seperti film dan televisi, musik, desain komunikasi visual, fashion, fotografi, kriya (kerajinan tangan), seni pertunjukan, seni rupa, dan lain-lain. Ekonomi kreatif memiliki potensi ekonomi yang signifikan karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya. 10. Salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif dengan menghadirkan kebijakan penurunan tarif PBJT menjadi paling tinggi 10% seperti tontonan film, pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, permainan ketangkasan, dan lain-lain. Kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional semakin nyata. Nilai tambah yang dihasilkan ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan setiap tahun. 11. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mendukung kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan memajukan industri ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi dan peningkatan daya saing, peningkatan citra dan identitas suatu daerah, dan dapat berperan dalam pengembangan pariwisata. Dengan penetapan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan menjadi paling tinggi 10%, menunjukkan Pemerintah mendukung kemajuan pariwisata di daerah, industri kesenian dan hiburan, industri ekonomi kreatif dan promosi budaya nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah setempat. 12. Lebih lanjut, Pemerintah juga mengkhususkan besaran tarif yang lebih tinggi pada jasa hiburan berupa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, yakni dengan batas bawah 40% dan batas atas 75% yang telah mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satu yang menjadi pertimbangan penerapan tarif pajak ini adalah kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip keadilan (equity), di mana kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pengaturan tarif pajak yang 206 lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat tertentu bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan. Selain itu, layanan pada jasa tersebut juga memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle) dan status sosial kepada para penggunanya. 13. Penetapan batas bawah tarif menjadi paling rendah 40% dan batas atas 75% dalam UU HKPD pada jasa hiburan berupa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa dipandang perlu untuk diatur secara khusus oleh pemerintah sebagai fungsi regulerend dan fungsi redistribusi pendapatan dari sistem perpajakan. 14. Fungsi regulerend (fungsi mengatur) adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan, yang mana merupakan pajak sebagai instrumen untuk mengendalikan tingkat konsumsi atas suatu objek tertentu. Fungsi redistribusi pendapatan di mana pajak berfungsi untuk menyalurkan pajak yang dipungut dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dalam bentuk pelayanan publik oleh pemerintah. Mengingat pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu. 15. Berikut tabel rata-rata tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sesuai dengan ketentuan UU PDRD yang telah dicabut dengan UU HKPD. TABEL RATA-RATA TARIF PAJAK ATAS JASA HIBURAN TERTENTU SESUAI DENGAN UU PDRD UU PDRD Data Presentase Tarif Per Pulau Daerah dengan Data Perda Pajak Hiburan tersedia 436 Daerah Rata-Rata Tarif Nasional 40% Rata-Rata Tarif per Pulau Sumatera 40% Jawa 43% Nusra dan Bali 31% Kalimantan 38% Sulawesi 37% Papua dan Maluku 40% 207 Sampel Tarif Beberapa Kota di Indonesia Nama Daerah Persentase Kabupaten Aceh Besar 75% Kota Banda Aceh 75% Kota Medan 30% Kota Palembang 40% Provinsi DKI Jakarta 35% Kota Depok 75% Kota Bandung 35% Kabupaten Majalengka 40% Kota Semarang 35% Kabupaten Blora 75% Kota Surabaya 50% Kabupaten Pasuruan 40% Kota Blitar 40% Kota Pontianak 75% Kota Bontang 40% Kota Samarinda 40% Kota Makassar 35% Kabupaten Badung 15% Kabupaten Klungkung 40% Kota Jayapura 30% Kota Sorong 75% Sumber: Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2024 16. Pengenaan tarif juga mempertimbangkan praktik pemungutan di lapangan berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah atas 436 (empat ratus tiga puluh enam) daerah di Indonesia. Mengingat dalam ketentuan UU PDRD tidak mengenakan tarif batas bawah, namun tarif yang berlaku pajak untuk hiburan tertentu pada daerah-daerah tersebut menunjukkan rata-rata tarif nasional sebesar 40%. 17. Penyusunan dan penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan batas bawah 40% dan batas atas 75% tersebut telah melalui perumusan dan pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI, termasuk didalamnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan meaningful participation seperti serap aspirasi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan diseminasi. B. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Menetapkan Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan 208 1. Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahan Daerah tersebut juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaran fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional. Oleh sebab itu, kerangka pendanaan ke daerah pun disusun dengan mempertimbangkan aspek yang memungkinan daerah memiliki diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. 2. Kebijakan desentralisasi fiskal, selain untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, juga ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Di samping merupakan salah satu wujud nyata dari tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan otonominya, desentralisasi fiskal yang baik juga berkaitan dengan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi sumber- sumber dana untuk melaksanakan pembangunan daerah (capital investment). (Hansjorg Blochliger dan Oliver Petzold, “Taxes or Grants: On the Revenue Mix of Sub-Central Governments”, OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Governments No. 7 (2009): 8) 3. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal adalah melalui reformasi struktural, dengan menetapkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). UU HKPD didesain untuk meningkatkan pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akutabel, dan berkeadilan. 4. Selain melakukan penyesuaian dan reformulasi hubungan fiskal antarpemerintah, UU HKPD juga berfokus untuk memperkuat sistem pajak daerah. Beberapa reformasi pajak daerah yang termaktub pada UU HKPD meliputi simplifikasi struktur pajak daerah, penggalian potensi Pajak Daerah serta mendorong kemudahan berusaha di daerah. 209 5. UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaanya. 6. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur pemungutan pajak di wilayahnya sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah yang bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan diatur di Peraturan Daerah. 7. Sebagai contoh di Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40%. Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khusus tarif PBJT atas jasa Hiburan pada Mandi uap/spa dan karaoke ditetapkan sebesar 40% dan diskotek, kelab malam, bar ditetapkan sebesar 75%. Sedangkan untuk Wilayah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen). 8. Berdasarkan contoh beberapa daerah yang Pemerintah sampaikan di atas, menunjukkan Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur pemungutan pajak di wilayah daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah yang bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. C. Penjelasan Implementasi Pasal 101 UU HKPD (Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Insentif Fiskal Kepada Para Pelaku Usaha Di Daerahnya) 1. Pemerintah menegaskan, UU HKPD juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retrubusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 210 2. Dalam pengaturan pasal 101 UU HKPD tersebut, pemberian insentif fiskal oleh Kepala Daerah lebih dipertegas dibandingkan dengan pengaturan sejenis yang ada pada UU PDRD. 3. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud telah ditindaklajuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Surat Edaran dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala Daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak. 4. Ketentuan dalam angka 2 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ menyatakan: “Sehubungan dengan adanya keberatan dari Pelaku Usaha pada Pajak Hiburan Tertentu sesuai Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, sehingga membuka peluang kepada Kepala Daerah untuk memberikan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang mengamanatkan dalam mendukung kebijakan kemudahan berivestasi, Gubernur/Bupati/Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, dan ditindaklanjuti dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan bahwa insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak (WP) atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan: 1) kemampuan membayar WP 2) kondisi tertentu objek pajak; 3) mendukung dan melindung pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 4) mendukung kebijakan daerah untuk mendukung program prioritas daerahl 5) mendukung kebijakan pemerintah dalam pencapaian prioritas nasional. Selanjutnya memperhatikan factor: 1) kepatuhan membayar dan pelaporan pajak oleh WP selama 2 (dua) tahun terakhir; 2) kesinambungan usaha WP; 3) kontribusi usaha dan penanaman modal WP terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja; 4) factor lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.” 5. Selanjutnya dalam Pasal 101 UU HKPD dan sebagaimana ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas insentif fiskal berdasarkan permohonan Wajib Pajak ataupun secara jabatan oleh Kepala Daerah, sehingga dapat diberikan secara massal sesuai kondisi, pertimbangan, dan kebijakan daerah. 211 6. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak sebagai langkah yang paling optimal dalam pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tetap mempertimbangan kearifan lokal. 7. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD, yaitu:
 (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain: a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Perkada. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 8. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 101 ayat (2) UU HKPD, insentif fiskal dapat berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Pemberian insentif fiskal untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan in casu dapat berupa pengurangan atas pokok pajak terutang yang dibayarkan oleh konsumen jasa kesenian dan hiburan (subjek pajak). 212 9. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 101 ayat (3) UU HKPD, selain atas permohonan Wajib Pajak, Insentif fiskal dapat diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah. Pemberian insentif fiskal untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan in casu dapat diberikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana ayat (3) huruf d yaitu untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah. 10. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal dapat diberikan secara jabatan dan berlaku massal untuk semua transaksi atas jenis objek pajak yang ditetapkan untuk diberikan insentif dalam Peraturan Kepala Daerah terkait pemberian insentif. Insentif yang diberikan dapat berupa pengurangan pokok pajak terutang. Dengan kata lain insentif dapat diberikan dalam bentuk pengurangan pajak yang harus dibayar konsumen kepada penyedia jasa saat melakukan konsumsi atas jasa kesenian dan hiburan sehingga insentif yang diberikan menjadi tepat sasaran karena dirasakan secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak. 11. Sebagaimana contoh dari Peraturan Kepala Daerah terkait pemberian insentif fiskal yang sudah ditetapkan dan berlaku yaitu Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar Dan Mandi Uap/spa. Pengaturan pemberian insentif yang diberikan oleh Kepala Daerah dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 tahun 2024 diatur dalam ketentuan Pasal 3 yang berbunyi: BAB III INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH Pasal 3  (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati memberikan insentif fiskal secara jabatan kepada pelaku usaha di Daerah dalam bentuk pengurangan Pajak untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi. (2) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak untuk mengurangi pokok Pajak terutang yang akan dibayarkan oleh subjek Pajak. (3) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan atas pokok PBJT terutang dengan ketentuan sebagai berikut: a. diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar diberikan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan 213 b. mandi uap/spa diberikan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
   (1) Perhitungan pengurangan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam SPTPD sebagai berikut: (pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan x tarif) – persentase pengurangan = besaran Pajak yang dibayarkan. (2) Pengenaan denda atas keterlambatan pelaporan SPTPD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  12. Sebagaimana dapat dilihat pada contoh salah satu Peraturan Kepala Daerah pemberian insentif fiskal yang sudah ditetapkan dan berlaku tersebut di atas, pemberian insentif dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak. 13. Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 101 UU HKPD insentif diberikan kepada pelaku usaha, namun pemberian insentif ini tentunya ditujukan agar pelaku usaha juga menyesuaikan pungutannya kepada konsumen sesuai dengan besaran yang ditetapkan pemerintah. Pada dasarnya, pelaku usaha disini berlaku sebagai wajib pajak yang “membantu/perpanjangan tangan” pemerintah daerah untuk memungut PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu dari konsumen layanan tersebut. Apabila pemerintah daerah telah menetapkan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu sebesar 40%, kemudian kepada Wajib Pajak diberikan insentif berupa pengurangan pokok PBJT yang harus dibayarkan sebesar 25% melalui penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu. Atas pemberian insentif tersebut, penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu tersebut kemudian hanya memungut pajak PBJT atas Jasa yang diberikan sebesar 25% pokok PBJT. 14. Sebagai salah satu instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan kepala daerah tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi kewenangan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dilakukan dalam hal diantaranya terdapat keterangan lain berupa data 214 konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, atau wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan berdasarkan analisis risiko. Adapun Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam hal antara lain untuk pencocokan data dan/atau alat keterangan atau pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 15. Sebagai contoh perhitungan, dapat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan tarif sebesar 40% atas PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu. WP ABC sebagai penyelenggara Jasa Mandi Uap di Kabupaten Buleleng menerapkan tarif Mandi Uap sebesar Rp1.000.000,- per 90 Menit. Atas penetapan tarif tersebut, Kabupaten Buleleng menetapkan Peraturan Bupati Buleleng No 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan, Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa, yang memuat pemberian insentif fiskal kepada Penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu berupa pengurangan sebesar 75% atas Pokok PBJT terutang. Atas penerapan insentif tersebut, maka jumlah pokok PBJT yang dipungut WP ABC dan harus dibayarkan konsumen (masyarakat) adalah: Tarif Mandi Uap Rp1,000,000.00 Tarif PBJT atas Mandi Uap 40% Pokok PBJT atas Mandi Uap Rp400,000.00 Pokok PBJT atas Mandi Uap Rp400,000.00 Pemberian Insentif atas Pokok PBJT 75% Besaran Pemberian Insentif atas Pokok PBJT Rp300,000.00 Pokok PBJT atas Mandi Uap Rp400,000.00 Besaran Pemberian Insentif atas Pokok PBJT (Rp300,000.00) Besaran PBJT yang dibayarkan konsumen Rp100,000.00  16. Berdasarkan contoh perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak, yang dapat diikuti dengan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi dari peraturan kepala daerah mengenai insentif dimaksud. 215 D. Kesimpulan 1. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa Para Pemohon tidak tepat dalam menafsirkan ketentuan norma dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD. 2. Dengan adanya UU HKPD, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya antara lain melalui pembiayaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya sejalan dengan pelaksanaan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, terlaksananya prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah. 3. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur pemungutan pajak di wilayah daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah yang bervariasi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. 4. Pemerintah mengkhususkan besaran tarif yang lebih tinggi pada jasa hiburan pada Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa yakni dengan batas bawah 40% dan batas atas 75% telah mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satu yang menjadi pertimbangan penerapan tarif pajak ini adalah kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip keadilan (equity). Pengenaan batas bawah 40% dan batas atas 75% telah mempertimbangkan fungsi regulerend dan fungsi redistribusi pendapatan dari sistem perpajakan. 5. Penyusunan dan penetapan kebijakan tersebut yang salah satunya terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan batas bawah 40% dan batas atas 75% tersebut telah melalui perumusan dan pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI, termasuk di dalamnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan meaningful participation seperti serap aspirasi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan diseminasi. 6. Pemberian insentif fiskal dapat dilakukan secara jabatan dan berlaku massal untuk semua transaksi atas jenis objek pajak yang ditetapkan untuk diberikan insentif dalam Peraturan Kepala Daerah terkait pemberian insentif berupa pengurangan pokok pajak terutang. Walaupun pengaturan pemberian insentif dalam Pasal 101 UU HKPD diberikan kepada Wajib Pajak, namun 216 dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak, yang dapat diikuti dengan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi dari peraturan kepala daerah mengenai insentif fiskal dimaksud. 7. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan Para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma melainkan merupakan permasalahan mengenai keberlakuan norma. 8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Para Pemohon. [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Presiden dalam persidangan tanggal 10 September 2024 dan 1 Oktober 2024 telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli yakni Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc., Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D., dan Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 September 2024 dan 30 September 2024 serta dalam persidangan tanggal 10 September 2024 dan 1 Oktober 2024 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Dr. Sydrastini, S.H., M.Hum., dan Wahid Suryono, S.Pi yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 September 2024 dan 30 September 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AHLI PRESIDEN 1. Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc. Argumentasi utama yang Ahli baca dari permohon adalah bahwa tarif PBJT sebesar 40%-75% untuk objek "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" adalah diskriminatif dan tidak adil terhadap kelompok orang tertentu. Selain itu juga ada argumen khusus, antara lain, yaitu (1) bahwa tarif PBJT untuk objek "mandi uap/spa" berpotensi mengganggu perkembangan spa di Indonesia yang notabene adalah kearifan lokal budaya 217 bangsa Indonesia, (2) penyamarataan perlakuan terhadap semua jenis karaoke (tidak mengecualikan karaoke keluarga yang tidak menyediakan pemandu lagu) adalah tidak adil, dll. Pertama, Ahli ingin menyampaikan argumen terkait anggapan diskriminasi. Pengertian diskriminasi yang selama ini Ahli pahami adalah perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok orang, yang antara lain disebabkan perbedaan warna kulit, golongan atau suku, jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya, tanpa alasan. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pengenaan tarif PBJT yang lebih tinggi untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan diskriminatif karena tarif yang lebih tinggi tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi untuk yang mengkonsumsi/menggunakan jasa tersebut. Tarif pajak yang lebih tinggi memang akan menyebabkan peningkatan harga jual, namun tidak ditentukan untuk individu yang mana tarif tersebut dikenakan. Memang pada akhirnya, harga yang tinggi akan menyebabkan konsumen yang menggunakan akan tersegmentasi kepada kelompok yang punya kemampuan bayar, namun itu tidak dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif. Apabila Tarif PBJT atas "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" dianggap diskriminatif, maka pada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Barang Mewah (PPN-BM) yang selama ini sudah dipraktekkan dengan tarif yang lebih tinggi dari PPN di Indonesia dan berbagai Negara di Dunia, dapat juga dianggap sebagai diskriminatif. Demikian juga Pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih tinggi untuk yang berpenghasilan tinggi, ataupun pengecualian pajak penghasilan terhadap orang miskin, tentu juga bisa dianggap diskriminatif. Penting untuk kita pahami bahwa 218 salah satu tujuan perpajakan adalah agar terjadinya redistribusi pendapatan, di mana orang kaya dikenai pajak tinggi sementara orang miskin tidak. Selanjutnya, Tarif PBJT terhadap "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa", dianggap oleh pemohon tidak adil. Ahli coba jelaskan pengertian keadilan yang selama ini dipraktekkan dalam perpajakan. Keadilan (fairness) dalam kontek perpajakan dapat dilihat dari dua aspek. Pertama adalah keadilan horizontal yang dengan ringkas didefinisikan "equal treatment of equals" yaitu perlakuan yang sama terhadap individu yang posisinya sama. Dalam konteks penghasilan, prinsip keadilan horizontal telah ditegakkan jika individu yang sama penghasilannya dikenakan besaran/tarif pajak yang sama. Kedua adalah keadilan vertikal yang dengan ringkas didefinisikan "unequal treatment of unequals" yaitu perlakuan berbeda untuk individu yang berbeda posisinya. Jika diterapkan ke pajak penghasilan, dapat diartikan bahwa adalah adil jika individu yang berbeda penghasilannya dikenakan besaran/tarif pajak yang berbeda, di mana individu yang penghasilannya lebih besar dikenakan tarif/besaran pajak yang lebih besar dari yang penghasilannya lebih rendah. Dalam ekonomi publik, prinsip keadilan vertikal juga dikaitkan dengan konsep ablity to pay (kemampuan membayar). Individu yang kemampuan membayarnya lebih tinggi dikenakan tarif yang lebih tinggi. Sehingga dalam kebijakan tarif barang dan jasa yang disediakan Pemerintah atau Institusi Publik pada umumnya, diterapkan konsep kemampuan membayar. Semakin tinggi kemampuan membayar individu, semakin besar tarif yang dikenakan. Dalam konteks tarif PBJT dengan objek jasa "hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" yang lebih tinggi dari tarif PBJT untuk objek lainnya, Ahli berpendapat bahwa tidak ada masalah dengan keadilan dikaitkan dengan kemampuan membayar (keadilan vertikal). Pengguna jasa ini bukanlah masyarakat umum, apalagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari berbagai riset ditemukan bahwa pengguna/konsumen jenis jasa ini adalah masyarakat penghasilan menengah dan tinggi, sesuai dengan jenis jasa yang merupakan kebutuhan sekunder, bahkan tersier, dan bukan kebutuhan primer masyarakat. Dalam perekonomian, kita mengenal pengelompokan barang dan jasa sebagai kelompok primer, sekunder dan tersier. Di mana barang dan jasa primer adalah jenis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pengenaan tarif pajak yang 219 tinggi terhadap jenis barang dan jasa primer akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah. Barang dan jasa sekunder adalah tingkatan lebih tinggi dari kebutuhan masyarakat dan merupakan pelengkap atau tambahan agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap dari kebutuhan primer dan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Sebagai contoh, perlengkapan rumah seperti kulkas, laptop, internet, televisi, mesin cuci, make up dan lain-lain adalah barang sekunder. Terakhir adalah barang dan jasa tersier yang merupakan kebutuhan manusia akan sesuatu yang bersifat mewah. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan tersier ialah untuk kesenangan pribadi, bersifat prestise yang ditujukan untuk memperlihatkan kemewahan. Barang mewah, dan berbagai jasa/layanan penuh kemewahan dapat dikategorikan sebagai barang/jasa tersier. Jasa "hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" yang pasti tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer, namun bisa dikategorikan sebagai jasa sekunder/tersier jika dianggap bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik, dan apalagi kalau jasanya disediakan dengan kemewahan. Sebagai barang/jasa sekunder/tersier, jasa tersebut dipastikan hanya akan dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan membelinya. Sehingga tidak ada masalah keadilan dalam konteks pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, karena hanya dikenakan untuk jenis barang/jasa yang akan dikonsumsi oleh yang mampu (keadilan vertikal) Terkait dengan dampak dari pengenaan tarif yang lebih tinggi, maka dapat dijelaskan antara lain"  PBJT adalah jenis pajak yang dipungut berbasis penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PP 35/2023).  Sebagai Wajib Pajak PBJT, Pengusaha penyedia jasa, berkewajiban untuk memungut PBJT kepada konsumen dan menyetorkan ke Kas Daerah. Jumlah Pajak yang disetorkan ke Kas Daerah dihitung sendiri oleh Wajib Pajak, sehingga dalam hal ini, dituntut kejujuran Wajib Pajak dan sekaligus 220 pengawasan dan penerapan sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak oleh Pemerintah Daerah.  Jumlah PBJT yang menjadi dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia jasa. Sebagai contoh harga jasa sebelum pajak adalah Rp. 200.000,-. Jika tarif pajak adalah 50%, berarti pajak yang harus disetorkan ke Kas Daerah adalah Rp 100.000 (50%xRp200.000). Jika semua pajak dibebankan ke konsumen, maka yang dibayar konsumen adalah Rp. 300.000,-  Dalam teori tax incidence, besaran pajak Rp. 100.000 tersebut dapat juga ditanggung sebagiannya oleh pengusaha (produsen), jika jumlah yang dibayar konsumen diperkirakan akan menurunkan permintaan (demand) secara tajam. Dengan kata lain, Produsen/Pengusaha akan berupaya untuk menurunkan harga dengan menanggung sebagian beban pajak untuk menghindari penurunan permintaan. Sebaliknya, pengusaha juga dapat meningkatkan harga yang akan dibayar konsumen pada saat tertentu ketika diperkirakan permintaan meningkat tajam (misal pada akhir pekan). Dalam bisnis, adalah lumrah, pengusaha memberikan discount, harga promo pada saat tertentu, dan meningkatkan harga pada saat permintaan tinggi, dll. Kesemuanya adalah bagian dari keputusan bisnis. Sejauh mana harga akan mempengaruhi penurunan permintaan, sangat tergantung kepada jenis barang/jasanya. Ahli mengutip salah satu paragraf dalam laporan riset yang dilakukan oleh BRIN, khususnya Pusat Riset Ekonoi Makro dan Keuangan pada bulan Juni 2024, sbb: "Hoffer & Shughart (2018) memperlihatkan bahwa permintaan produk mewah dengan golongan konsumsi selektif (selective consumption) relatif inelastis terhadap perubahan harga dan cenderung elastis terhadap pendapatan. Temuan kajian tersebut dapat menjadi cerminan bagi preferensi dan pilihan konsumen produk hiburan tertentu. Kenaikan harga, akibat kenaikan batas bawah tarif pajak, hanya sedikit mengurangi konsumsi produk bahkan lebih kecil dari nilai proposionalnya selama tidak ada faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan". Dari laporan penelitian tersebut Ahli berkesimpulan, bahwa kenaikan harga jasa hiburan tertentu dimaksud, yang disebabkan oleh kenaikan tarif, tidak perlu ditanggung oleh pengusaha penyedia jasa, karena tidak akan menurunkan 221 permintaan. Jadi klaim pemohon yang menyatakan bahwa tarif yang lebih tinggi akan mempengaruhi usaha/penghasilan mereka, adalah tidak akurat. Permintaan baru akan mengalami penurunan jika konsumennya mengalami penurunan penghasilan. Dan ini tentu bisa terjadi karena adanya krisis ekonomi atau bencana, yang akan berdampak kepada semua sektor, seperti Covid19 di tahun 2020-2022. Selanjutnya, jika kita analisis lebih spesifik berkaitan dengan konsumen dari jasa hiburan diskotek, karaoke dan kelab malam, ditemukan dalam berbagai penelitian bahwa konsumennya tidak hanya orang dewasa, namun juga dari kalangan remaja. Tiga hasil penelitian yang berkaitan dengan jasa dimaksud mengungkapkan hasil sbb: 1. Yuliamah dan Santoso (2013) dalam penelitiannya terhadap perkembangan hiburan malam dan diskotik di Surabaya mengungkapkan bahwa konsumen diskotik dan hiburan malam cukup banyak dari kalangan remaja dan identik dengan trend tempat berkumpulnya remaja. 2. Lisa, Kasim dan Yani (2021) dalam penelitiannya tentang remana dan karaoke malam di Lhokseumawe mengungkapkan dampaknya terhadap remaja, antara lain, berdampak terhadap pergaulan remaja yang cenderung mengarah ke pergaulan bebas dan pada gilirannya merusak kualitas pendidikan, bermalas-malasan untuk sekolah. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya remaja ke karaoke dengan tujuan mencari penghasilan tambahan sebagai pelayan atau menjadi penyanyi yang dibooking oleh pejabat atau pengusaha. Bahkan ada remaja yang menjadi wanita penggilan untuk melayani tamu karaoke. 3. Anggraini, Holilulloh, dan Nurmalisa (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh aktivitas tempat hiburan malam terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat mengungkapkan temuan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari aktifitas tempat hiburan malam terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Aktivitas tempat hiburan malam telah menjadikan masyarakat bersifat individualis serta mengakibatkan maraknya pelanggran norma hukum dan susila, baik yang dilakukan di dalam tempat hiburan dan di tengah-tengah masyarakat. 222 Ketiga hasil penelitian ini mengungkapkan dampak negatif dari jasa hiburan diskotek, karaoke dan kelab malam. Dampak negatif untuk masyarakat, generasi muda dan masa depan bangsa. Jenis jasa tersebut perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan oleh Pemerintah Daerah setempat dan tentu saja dapat melalui mekanisme perpajakan, karena pajak tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan penerimaan, namun juga dapat berfungsi sebagai pengaturan (regulerend). Dengan tarif yang lebih tinggi dari jasa lainnya, menunjukkan bahwa jasa tersebut adalah kelompok jasa yang perlu dikendalikan. Dalam literatur keuangan negara hal tersebut dikenal sebagai pigouvian tax yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas/dampak negatif, sebagai kompensasi biaya sosial yang ditimbulkan oleh jenis barang/jasa tersebut. Selanjutnya terkait dengan jasa "mandi uap/spa" yang juga dikenakan tarif 40%- 75%, tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai pigouvian tax. Banyak tulisan dalam bentuk buku ataupun hasil penelitian yang mengungkapkan manfaat kesehatan dari jasa tersebut. Salah satu yang Ahli kutip adalah hasil penelitian Harini dan Ilmiasari (2021) yang menyimpulkan bahwa aromatherapi yang dihasilkan dari uap air hangat dapat meningkatkan efek relaksasi, mengurangi tingkat stress dan meningkatkan imunitas tubuh melawan virus Covid-19. Meskipun demikian, tidak jarang kita menemukan berbagai penelitian yang mengungkap adanya aktifitas prostitusi terselubung di balik jasa layanan mandi uap/spa sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh: 1. Mahendra Bagus (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bagaimana panti pijat mandi uap menyalahi aturan peraturan daerah (PERDA), yang dilakukan oleh para terapis yang yang merupakan praktek prostitusi terselubung. 2. Amelia dan Sumarwan (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan adanya praktik prostitusi terselubung pada Spa "X" di Jakarta Barat yang dilakukan oleh pekerja spa dengan motivasi untuk mendapatkan uang dengan cara aman dan cepat. 3. Hasil penelitian yang lebih komprehensif terkait jaringan prostitusi terselubung pada spa diungkap oleh Lestari (2020) dalam disertasinya. Terdapat paling tidak enam jaringan, yaitu jaringan owner, jaringan agen, 223 jaringan bunda, jaringan terapis, jaringan informan dan jaringan media sosial. Jaringan owner yaitu pemilik spa memiliki kapasitas dalam memberikan keamanan untuk keberlangsungan spa. Jaringan agen terbentuk karena adanya permintaan ketersediaan terapis. Jaringan bunda terbentuk karena diperlukan dalam cek body, training, serta mengelola terapis. Terlihat bahwa ada kontroversi manfaat/dampak untuk jenis jasa "mandi uap/spa". Pengenaan tarif yang lebih tinggi oleh pembentuk Undang-Undang diwarnai pandangan yang melihat jasa "mandi uap/spa" dan karaoke dikonsumsi oleh kalangan tertentu yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dan mempertimbangkan aspek sosio-religi. Sebagai catatan, dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, tidak ada pembedaan jenis karaoke dan tidak menyebutkan sama sekali terkait Karaoke Keluarga. Untuk itu, cukup fair jika Undang-Undang memberikan jalan keluar berupa pasal yang memungkinkan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101, Undang-Undang HKPD. Pengaturan Pasal 101 Undang-Undang HKPD merupakan dasar hukum yang jelas dan pasti bagi pemerintah daerah untuk menetapkan langkah yang paling optimal dalam menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha yang tepat. Dan sepengetahuan Ahli dan juga dari penjelasan Pemerintah, hingga saat ini, sudah ada Pemerintah daerah yang menerapkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD dengan memberikan insentif fiskal kepada wajib pajak atas PBJT jasa kesenian dan hiburan, antara lain, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jemberana, dan Kota Denpasar. Pengaturan terkait insentif fiskal ini juga terdapat dalam PP 35/2023 Pasal 99, sehingga lebih memastikan bagi pelaksanaannya di Daerah. Kelebihan PBJT sebagai Pajak Daerah yang diatur oleh UU HKPD adalah memungkinkan Pemerintah Daerah menetapkan tarif dan insentif yang tepat sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah. Untuk 224 objek "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa", meskipun tarif terendah adalah 40%, Pemda dapat memberikan insentif fiskal, misalnya untuk layanan spa dan karaoke keluarga, sehingga pajak yang harus dibayarkan konsumen menjadi lebih rendah. Pertimbangan pemberian insentif fiskal oleh Kepala Daerah menurut UU HKPD, antara lain terkait dengan kemampuan membayar wajib pajak, kondisi tertentu objek pajak, pelaku usaha mikro dan ultra mikro, mendukung program prioritas daerah, pencapaian prioritas nasional, kepatuhan Wajib Pajak, dan lain-lain. Sementara itu, bagi Daerah yang bermaksud membatasi jumlah jenis jasa tersebut, dapat mengatur secara lebih ketat, sekaligus menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi. Dengan kata lain Daerah dapat menggunakan kewenangan yang diberikan UU HKPD dan PP 35/2023 untuk menetapkan tarif yang menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya lokal, sehingga keberagaman kondisi ekonomi sosial dan budaya mayarakat antar daerah dapat sejalan dengan kebijakan PBJT. Kesimpulan Argumentasi pemohon bahwa tarif PBJT sebesar 40%-75% untuk objek "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" adalah diskriminatif dan tidak adil terbantahkan karena: 1. tarif tidak membedakan siapa yang mengkonsumsi jasa tersebut, meskipun pada dasarnya tarif yang lebih tinggi akan mengakibatkan harga layanan meningkat, namun tidak dimaksudkan untuk individu dan kelompok tertentu. Harga yang tinggi karena pajak, akan menyasar kelompok yang punya kemampuan bayar, namun hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif. 2. jenis jasa tersebut bukanlah jenis barang/jasa primer (menjadi kebutuhan pokok masyarakat), melainkan adalah jenis jasa sekunder/tersier (jenis jasa sebagai pelengkap atau tambahan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, menambah kebahagiaan hidup, dan bahkan sesuatu yang bersifat mewah) dan hanya dikonsumsi oleh yang memiliki kemampuan bayar, maka pengenaan tarif yang lebih tinggi tidak dapat dianggap melanggar prinsip keadilan (fairness). Perlu dicatat bahwa memang terdapat objek PBJT yang memiliki karakteristik yang relatif berbeda dengan "diskotek, kelab malam, bar, dan karaoke (pada umumnya), yakni jenis "mandi uap/spa" dan "karaoke keluarga", namun terdapat 225 alternatif jalan keluar yang diberikan UU HKPD dan PP 35/2003, yang memungkinkan Pemda memberikan insentif fiskal untuk jenis jasa tersebut, apabila Pemda menganggap jenis tersebut memberi manfaat positif dan sejalan dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya lokal. 2. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D. A. Ruang legislasi pajak bagi pemerintah daerah 1. Penentuan objek pajak, termasuk pajak daerah, utamanya didasarkan pada potensi penerimaan yang dapat diperoleh dari pengenaan pajak tersebut. Konsep ini sesuai dengan fungsi utama pajak sebagai sumber penerimaan negara/daerah (i.e., fungsi budgeter). Konsep ini juga sesuai dengan asas efisiensi (i.e., economy of collection) dalam pemungutan pajak, di mana biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus secara signifikan lebih kecil daripada penerimaan yang dihasilkan. 2. Khusus untuk penentuan objek pajak daerah, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengidentifikasi rentang derajat kewenangan pemerintah daerah dalam mengenakan pajak-pajak daerah, sebagai berikut: Gambar 1. Rentang Derajat Kewenangan Pemungutan Pajak Pemerintah Daerah (sumber: diolah dari dokumen OECD) 3. Di Indonesia, pedoman penetapan objek pajak daerah dapat diambil dari pengaturan pajak daerah yang lampau, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (UU PDRD 2000, SUDAH TIDAK BERLAKU). Suatu objek dapat ditetapkan sebagai pajak daerah jika memenuhi kriteria: a. bersifat pajak dan bukan Retribusi; Pemerintah Daerah menetapkan objek dan tarif pajak daerah Pemerintah Daerah menetapkan tarif pajak daerah Pemerintah Daerah menetapkan objek pajak daerah Pembagian hasil penerimaan pajak kepada Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat menetapkan objek dan tarif pajak daerah 226 b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat; e. potensinya memadai; f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan h. menjaga kelestarian lingkungan. 4. Sementara itu, sesuai dengan penjelasan umum UU HKPD, restrukturisasi terhadap PBJT dilakukan untuk: “(i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.” 5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, ruang legislasi pajak bagi pemerintah daerah hanya terbatas pada jenis pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, karena pemerintah daerah tidak dapat menambah suatu objek sebagai objek pajak daerah, betapapun potensial penerimaannya sebagai wujud pemberian kepastian hukum dan menjaga iklim investasi di daerah. Untuk itu, penetapan tarif merupakan bentuk keleluasaan legislasi bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan mencapai kemandirian fiskal. 6. Dalam laporannya pada tahun 2022, Asian Development Bank (ADB) mengidentifikasi peningkatan tarif maksimum bagi pajak-pajak daerah sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah, selain perbaikan administrasi pemungutan pajak, dan perluasan objek pajak-pajak 227 daerah dalam jangka panjang.( Asian Development Bank (April 2022), Modernizing Local Government Taxation in Indonesia, Asian Development Bank, Manila, hlm. 54.) 7. Walaupun demikian, dengan memperhatikan keragaman kebijakan pemerintah daerah, UU HKPD juga memberikan peluang bagi daerah untuk mengurangi dampak pengenaan tarif Pajak Daerah, khususnya PBJT terhadap konsumsi barang dan jasa di daerah, melalui pemberian insentif fiskal sebagaimana diatur pada Pasal 101 UU HKPD. B. Nomenklatur “insentif” dalam UU HKPD memiliki makna adanya pemberian keringanan oleh pemerintah daerah bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak- pajak daerah, salah satunya dengan memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Ratio legis dari ketentuan tersebut adalah untuk mendukung kemudahan berinvestasi bagi wajib pajak atas suatu sektor yang menjadi prioritas daerah. Insentif fiskal dapat bersifat jangka panjang jika ditautkan dengan kebijakan prioritas daerah, sedangkan jika pemberian insentif tersebut disebabkan oleh kondisi tertentu dari objek pajak, sifatnya untuk jangka pendek. Otonomi hukum pajak dalam mengatur objek pajak. 1. Penetapan objek dan non-objek pajak utamanya dilandaskan pada pemenuhan fungsi pajak (yang antara lain fungsi budgeter dan fungsi regulerend), dan asas-asas perpajakan (seperti equity, certainty, convenience of payment, economy of collection, simplicity) 2. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, penentuan objek pajak memiliki kriterianya sendiri. Ini berarti hukum pajak dapat memilih untuk tidak tunduk pada tipologi dan kategorisasi suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang diatur oleh undang-undang lain. Misalnya, kepemilikan hak atas tanah merupakan keadaan yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan di bidang agraria. Namun, untuk kepentingan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dapat ditetapkan sebagai keadaan yang menimbulkan utang PBB-P2. Artinya, dalam memungut PBB- P2, pemerintah cukup mengidentifikasi adanya penguasaan dan/atau pemanfaatan atas sebidang tanah dan/atau bangunan dan tidak lagi menitikberatkan pada kepemilikan atas bidang tanah dan/atau bangunan tersebut. 228 3. Secara simetris, hukum pajak juga dapat menentukan bahwa suatu objek tidak akan dipungut pajaknya, sekalipun pengenaannya berpotensi untuk mendatangkan penerimaan negara atau daerah. Misalnya, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) memuat daftar penghasilan yang tidak dikategorikan sebagai objek pajak, sekalipun secara karakteristik memenuhi kriteria sebagai penghasilan. Sementara itu, dalam perpajakan daerah, Pemerintah Daerah juga diperkenankan tidak melakukan pemungutan Pajak Daerah sepanjang dicantumkan dalam peraturan daerah di Daerah tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU HKPD. 4. Sekalipun hukum pajak memilih untuk tunduk pada tipologi atau kategorisasi suatu objek yang dirumuskan pada lapangan hukum lain, hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan asas-asas di atas dan dengan alasan perlunya menciptakan keadilan vertikal (vertical equity) bagi para subjek pajak. 5. Alasan lainnya adalah bahwa dalam proses pembentukan legislasi pajak, para pembentuk undang-undang perlu melakukan “integrasi hukum pajak”, yang penting untuk dilakukan mengingat sifat pajak yang interdisipliner.( Victor Thuronyi, Tax Legislative Process, dalam Victor Thuronyi (ed.), 1996, Tax Law Design and Drafting, IMF, Washington DC, hlm. 5.). Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU PPh tidak mengatur definisi “gaji” sebagai salah satu objek PPh, melainkan mengikuti definisi yang berkembang dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi negara. Tipologi atau kategorisasi khusus objek tersebut dalam lapangan hukum pajak justru akan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan penerimaan negara. 6. Dengan demikian, otonomi hukum pajak bergantung pada arah kebijakan yang mampu mendatangkan penerimaan negara/daerah yang lebih besar. Otonomi yang demikian penting untuk dipertahankan, mengingat dalam tugas pemungutan pajak, fiskus memiliki kepentingan untuk segera mengisi kas negara atau daerah, sehingga upaya mensistematisasikan hukum perlu dilakukan selama tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai kepentingan tersebut. 229 C. Makna diskriminasi dalam hukum pajak 1. Diskriminasi dalam perpajakan yang kami pahami adalah adanya perbedaan perlakuan pajak yang didasarkan pada faktor-faktor lain selain faktor kemampuan ekonomi. Istilah diskriminasi sering digunakan dalam konteks hukum pajak internasional, ketika suatu negara membedakan perlakuan pajak berdasarkan kewarganegaraan dari wajib pajak, sedangkan mereka sama-sama memiliki status sebagai wajib pajak dalam negeri dari negara tersebut. Dengan demikian, penggunaan kata diskriminasi dalam konteks pengenaan tarif pajak kurang tepat. 2. Norma hukum yang membedakan perlakuan pajak antara berbagai subjek dan wajib pajak yang didasarkan pada kemampuan ekonomi justru mendekatkan norma tersebut dengan pemenuhan asas kesamaan (equity), di mana besaran pajak yang dikenakan wajib memperhatikan kemampuan membayar (ability to pay) dari para pembayar pajak (Pasquale Pistone et al, 2019, Fundamentals of Taxation: An Introduction to Tax Policy, Tax Law, and Tax Administration, IBFD, Amsterdam, hlm. 10.). Dalam konteks pajak objektif, seperti pajak daerah, sejatinya tidak ada restriksi bagi pemerintah dalam menetapkan tarif pajak, sepanjang telah disetujui oleh parlemen dalam suatu undang-undang. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, beberapa hal terkait dengan pengenaan PBJT sebagai tindakan diskriminatif dan tidak adil tidaklah tepat dan terbantahkan dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan fungsi budgeter dan fungsi regulerend dalam perpajakan daerah, pada satu sisi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah pada sektor yang menjadi prioritas daerah, di sisi lain dapat juga sebagai tools untuk mengendalikan suatu sektor tertentu yang tidak menjadi prioritas daerah. Penerapan fungsi budgeter juga dapat dioptimalkan juga dengan memanfaatkan pemberian kewenangan Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 UU HKPD perlu diterapkan sesuai dengan kebijakan dan prioritas daerah yang akan berdampak langsung pada penerimaan 230 daerah. Pengenaannya perlu memperhatikan keberhasilan program prioritas daerah yang melatarbelakangi pemberian insentif tersebut. 2) Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD merupakan norma hukum pajak yang bersifat otonom terhadap norma hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, sehingga tipologi dan kategorisasi objek pajak dalam ketentuan- ketentuan tersebut tidak tunduk pada tipologi dan kategorisasi suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang diatur oleh norma hukum lainnya, termasuk yang mengatur sektor lainnya. 3) Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD bukan merupakan norma hukum pajak yang diskriminatif, karena diskriminasi dalam hukum pajak memiliki makna adanya perbedaan perlakuan pajak yang didasarkan pada kebangsaan dari wajib pajak. Sekalipun diterapkan dalam perpajakan domestik, parameter kemampuan ekonomi dapat terus digunakan sebagai dasar untuk membedakan perlakuan pajak antar subjek pajak. 3. Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc Ahli melihat yang menjadi dasar pemohon adalah tarif PBJT sebesar 40%-75% untuk “jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, dan mandi uap/spa” adalah diskriminatif dan tidak adil pada kelompok tertentu. Alasan lain terkait dengan tarif PBJT tersebut adalah 1) tarif PBJT tersebut, untuk objek "mandi uap/spa" akan mengganggu perkembangan usaha spa di Indonesia yang notabene adalah kearifan lokal budaya bangsa Indonesia; 2) menyamakan perlakuan terhadap semua jenis karaoke (ada karaoke keluarga yang tidak menyediakan pemandu) adalah tidak adil. Tanggapan terhadap Nilai besaran Pajak Atas Jasa Tertentu 1. Pada UU HKPD dijelaskan berkaitan dengan Pajak Barang & Jasa Tertentu adalah pajak yang dibayarkan konsumen akhir atas konsumsi barang atau jasa tertentu yang menjadi obyek PBJT tersebut diantaranya jasa hiburan dan kesenian. Sebagai pajak tidak langsung, maka beban pajak ini akan ditanggung oleh konsumen. Konsumen jasa tertentu ini pada umumnya merupakan konsumen dengan pendapatan menengah keatas yang memiliki keterjangkauan terhadap jasa – jasa tertentu yang dilayani. 2. Asas equity (keadilan) menitikberatkan bagaimana pajak dibayarkan oleh kelompok masyarakat berpendapat menengah dan tinggi untuk diberikan 231 kepada kelompok berpendapatan rendah melalui program – program yang dibuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pajak akan selalu diberlakukan secara berbeda untuk kelompok masyarakat dengan penghasilan yang berbeda karena pemerintah harus menjalankan 3 fungsinya pajak, yaitu (alokasi, distribusi dan stabilisasi), untuk menjalankan proses pembangunan yang berkeadilan, serta semua golongan/tingkatan pendapatan memiliki peran pada pembangunan yang dijalankan. Kelompok kaya berkenan untuk membayar pajak lebih dibandingkan dengan kelompok pendapatan rendah. Jadi istilah diskriminatif ini tidak tepat dalam konteks yang disampaikan pemohon, kelompok berpendapatan tinggi memang harus dan wajib untuk membayar lebih dengan tujuan untuk ikut berperan dalam pembangunan melalui pajak yang dibayarkan. Bagaimana penggunaan penerimaan negara/daerah untuk pembangunan? Karena pajak daerah masuk pada wilayah daerah, maka pajak tersebut akan menjadi sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD). Penerimaan APBD sebagian besar berasal dari dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan variasi yang hampir sama (60% sd 80% berupa Dana Transfer seperti DAU, DAK, DBH dan dana desa). Kenaikan tarif pada jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa merupakan bagian kebijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan local taxing power, sebagai salah satu pilar UU HKPD. Melalui peningkatan PAD, pemerintah daerah akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyediakan fasilitas publik dan infrastruktur yang lebih baik, sehingga semua sektor ekonomi dapat diuntungkan dan lebih berkembang. Penggunaan dana-dana transfer tersebut diatur dan diberikan Juknis (petunjuk teknis) dari K/L untuk dijalankan oleh daerah. Sementara PAD, penggunaannya menjadi kewenangan penuh oleh pemerintah daerah. Sehingga jenis usaha yang membayar pajak tersebut, bisa meminta (melalui proses perencanaan Pembangunan) untuk diberikan fasilitas pengembangan usaha yang lebih baik, dalam hal ini lingkungan usaha akan semakin lebih baik. Seperti pembangunan infrastruktur (jalan, air bersih, Listrik maupun pengelolaan sampah) dan penyiapan SDM andal melalui pemberian training 232 dan keahlian di wilayah tersebut, sehingga para pengusaha tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan SDM-nya, yang pada ujungnya, diharapkan seluruh sektor ekonomi/usaha di wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. 3. Seperti kita semua tahu, pajak memiliki fungsi regulerend atau mengatur, untuk konsekuensi dari fungsi alokasi dan distribusi. Fungsi pemerintah diperlukan untuk menjaga bahwa kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi telah berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan sosial untuk Indonesia sangatlah penting, mengingat Indonesia yang memiliki keragaman budaya yang sangat kuat. Pemerintah mendukung perkembangan budaya tradisional, diantaranya dengan mengecualikan pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran. Sementara kegiatan usaha di bidang layanan diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/spa, seringkali memunculkan gesekan dengan budaya lokal yang sudah tumbuh dan berakar kuat di Masyarakat. Pengenaan pajak atas kegiatan yang diperkirakan memunculkan dampak negatif (eksternalitas negatif) sebagai upaya untuk mencegah munculnya dampak negatif yang lebih besar. Pajak yang digunakan untuk mengatasi eksternalitas negatif ini disebut sebagai Pajak Pigovian. Kegiatan yang diperkirakan akan memunculkan dampak negatif seperti kerawanan sosial, meningkatnya kriminalitas dan dampak lingkungan, perlu dikontrol pemerintah melalui pengenaan pajak. 4. Barang atau jasa yang masuk dalam kategori mewah, dapat dikenai pajak barang mewah (luxury tax). Barang ini adalah barang yang hanya mampu di konsumsi oleh kelompok pendapatan menengah tinggi dan barang ini bukanlah barang kebutuhan pokok (primer), seringkali disebut sebagai barang tersier dan lebih mengarah pada pembentukan gaya hidup (life style) bagi kelompok berpendapatan tinggi. Dalam hal gaya hidup, komoditas lain seperti konser musik Korea (misal black pink) atau Bintang pop lainnya yang dikenakan pajak lebih rendah (10%), padahal mereka juga bisa dikategorikan barang mewah. Komoditas ini tidak dikenakan PBJT dengan tarif khusus karena kegiatan tersebut bersifat insidentil dan tidak rutin diselenggarakan. Sementara konsumsi untuk 233 layanan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/spa, cenderung bersifat rutin dan terus menerus (frequently). Dalam teori kebutuhan Abraham Maslow atau yang lebih dikenal dengan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, kebutuhan setiap orang secara berurutan adalah kebutuhan fisik (dasar), safety, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Pada dasarnya kebutuhan ke diskotek, kelab malam, bar, mandi uap/spa bukan sebagai kebutuhan dasar, namun lebih kepada kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Fakta ini didukung dengan pernyataan Prihastuti & Nugroho (2015) yang menyatakan bahwa jenis-jenis hiburan tersebut adalah hiburan mewah yang bukan tergolong kebutuhan pokok, pajak tinggi itu ditetapkan pada jenis tempat hiburan tertentu yang dianggap memberikan pelayanan mewah dan dinikmati masyarakat berkecukupan. Selain itu, hiburan tersebut dikenai tarif tertinggi karena tingkat elastisitas terhadap harga jual layanannya rendah, artinya meskipun tarif layanannya dinaikkan tidak akan mengurangi jumlah konsumen sebab pengguna jasanya merupakan kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Selain itu, Puskapu Fakultas Hukum Universitas Lampung (2022) menyatakan bahwa penerapan tarif tinggi untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa secara tidak langsung merupakan penerapan fungsi regulerend pajak, misalnya pengenaan tarif tinggi menyebabkan masyarakat khususnya anak remaja untuk mengurangi penggunaan jasa hiburan dari diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa tersebut Hal inilah sepertinya yang menjadi alasan pemerintah memerlakukan besar tarif pajak 40% s/d 75% pada jasa diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/spa. Pada konteks pajak ini, pemerintah memang memberlakukan diskriminatif pajak, yang dasarnya adalah pihak fiscus (Pemerintah) menerapkannya pada sesuatu yang sifatnya ketegorikal (pengelompokan), yakni atas dasar kemampuan daya beli / tingkat kekayaan wajib pajak. Sehingga hal ini memang pemerintah menyadarinya dan mengambil kebijakan ini dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan mendorong upaya pemerataan di kalangan masyarakat. 5. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah berdasarkan 234 kondisi spesifik di masing-masing wilayah. Penetapan ini mempertimbangkan potensi penerimaan pajak, situasi ekonomi, serta daya beli masyarakat setempat, yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah. Kebijakan perpajakan yang disusun dengan cermat berperan sebagai instrumen penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Variasi tarif pajak antar daerah mencerminkan perbedaan kebutuhan, kebijakan, dan prioritas daerah masing-masing. Beberapa daerah, misalnya, memilih menetapkan tarif pada batas bawah sebesar 40%, sementara yang lain, menetapkan tarif pada batas atas, yaitu 75%. 6. Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha di daerahnya sesuai ketentuan dalam Pasal 101 UU HKPD. Pada Pasal 101, disebutkan: (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur /bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya. Dengan demikian maka sebenarnya para pelaku usaha pada sektor ini dimungkinkan mendapatkan kemudahan dan keringanan atas beban pajak tersebut, sesuai dengan peraturan yang diterbitkan kepala daerah. Hal yang patut difahami adalah bahwa insentif yang diberikan harus bersifat target sektor yang jelas (targeted sector) dan memiliki batasan waktu (time-horizon) yang semua ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri melalui perundang-undangan. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, beberapa hal terkait dengan pengenaan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sebagai tindakan diskriminatif dan tidak adil tidaklah tepat dan terbantahkan. 1) G29Tarif yang berbeda yang diberikan kepada wajib pajak, adalah sebagai wujud keadilan yang diberikan kepada Masyarakat. Pemerintah mengatur (regulerend) bagaimana kelompok berpendapatan tinggi untuk memberikan 235 kewajibannya dan diberikan kepada kelompok berpendapatan rendah sebagai wujud keadilan. 2) Merujuk pada teori Maslow, pemenuhan konsumsi jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa bukan merupakan kebutuhan pokok (primer) namun masuk pada kategori tersier, lebih mengarah kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri, sehingga sangat terkelompok (segmented). 3) UU HKPD juga memberikan peluang untuk pemerintah memberikan insentif kepada para wajib pajak dengan alasan tertentu untuk alasan menciptakan lingkungan usaha yang lebih baik. Beberapa kabupaten/kota telah memberikan insentif kepada pelaku usaha dengan harapan penerimaan PAD tetap terjaga dengan baik sesuai target, sementara kegiatan usaha masih mampu tumbuh dan berkembang. SAKSI PRESIDEN 1. Dr. Sydrastini, S.H., M.Hum. Penyusunan Kebijakan Adapun Dasar Hukum pemberian insentif perpajakan sesuai Pasal 101 UU HKPD di Pemkab. Badung adalah Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA, melalui tahapan yang telah dilalui sebagai berikut: A. Pada tanggal 2 Januari Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melakukan Audiensi dari Asosiasi Spa dengan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha mandi uap/spa atas kenaikan tarif 40%. B. Pada tanggal 4 Januari 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melakukan koordinasi antara kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dengan Plt. Kabapenda Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha hiburan khusus atas kenaikan tarif 40% . C. Pada tanggal 5 Januari 2024 Bapenda Kabupaten Badung menerima Audiensi perwakilan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) dengan Plt. Kabapenda Badung terkait keberatan pengusaha hiburan khusus atas kenaikan tarif 40%. D. Pada tanggal 17 Januari 2024 Bapenda Kabupaten Badung menerima Audiensi penasihat hukum pelaku usaha hiburan khusus dengan Plt. 236 Kabapenda Kabupaten Badung terkait keberatan pengusaha hiburan atas kenaikan tarif 40%. E. Pada tanggal 18 Januari 2024 Melakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah di mana dilakukan secara daring 2024 yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Gubernur DKI Jakarta yang membahas mengenai keberatan atas diberlakukannya kenaikan tarif PBJT Hiburan khusus sebesar 40%. F. Pada tanggal 23 Januari 2024 dilakukan rapat terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Pokok Pajak Hiburan di Kabupaten Badung yang dipimpian oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung Bahwa Pemerintah Kabupaten Badung, telah melakukan kajian secara komprehensif yaitu sebagai berikut: A. Dasar Filosofis Landasan filosofis pada hakekatnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Adapun tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemeredekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa namun pelaksanaanya bersifat absolut sehingga diperluikannya penyesuaian dan penilaian dengan kondisi riil di masyarakat. Hal ini untuk memastikan agar beban pajak yang dikenakan kepada masyarakat dilakukan secara adil sebagaimana Teori Daya Pikul. Daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban atas apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran- pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya. Berdasarkan dasar filosofis ini, maka pengenaan pajak dengan peningkatan tarif yang tinggi tentu akan dirasakan sangat memberatkan Masyarakat, sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengatasi permasalahan atas kenaikan tarif pada usaha hiburan Hiburan Diskotek, 237 Kelab Malam, Karaoke, Bar dan Mandi Uap/Spa berupa pemberian insentif fiskal untuk menyesuaikan dengan pembebanan pajak kepada Masyarakat atas jasa hiburan yang telah dinikmati. B. Dasar Yuridis Dasar Hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Badung tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Karaoke, Bar dan Mandi Uap/Spa di Kabupaten Badung, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026. 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. C. Dasar Sosiologis Sejak Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 diundangkan pada tanggal 28 Desember 2023 serta diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2024, telah menimbulkan reaksi negatif berupa penolakan, tuntutan untuk penundaan pemberlakuan UndangUndang, gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atas kenaikan tarif untuk jenis Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Karaoke, Bar dan Mandi Uap/Spa sebesar 40%. Berdasarkan keberatan tersebut, telah dilakukan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya pertemuan yang dilakukan secara daring pada hari Kamis, 18 Januari 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Keuangan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, 238 Penjabat Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung dan pewakilan dari beberapa daerah Kabupaten/Kota di Bali, membahas mengenai keberatan atas diberlakukannya kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu Hiburan Khusus sebesar 40%. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Implementasi Teknis Pemberian Insentif Pajak Pemberian insentif yang kami lakukan ini diberikan secara jabatan karena UU HKPD dan PP KUPDRD sudah memberi kewenangan kepada Kepala Daerah agar bisa memberikan insentif perpajakan secara jabatan. Dengan demikian, masing-masing Wajib Pajak tidak perlu mengusulkan kepada kami namun kami langsung memberikan insentif untuk seluruh Wajib Pajak pada sektor tersebut. Hal yang juga penting dalam implementasi pemberian insentif pajak ini adalah komunikasi kami dengan Wajib Pajak untuk menjelaskan kebijakan tersebut, kami sudah melakukan beberapa rangkaian sosialisasi. Insentif fiskal yang kami berikan berupa pengurangan pokok pajak sebesar 62,5% dari pajak terutang sehingga equal dengan 15% yang merupakan tarif yg sebelumnya berlaku. Terkait implementasi teknis dari pemberian insentif di masyarakat di mana wajib pajak langsung memberikan konsumen sebesar sesuai dengan insentif fiskal yang diberikan. Berikut ini adalah contoh struk konsumen SPA. 239 Selain itu, pemerintah daerah berperan aktif dalam memantau pelaksanaan insentif ini. Pemantauan dilakukan melalui aplikasi online yang mengharuskan pelaku usaha mengunggah rekap penjualan bulanan sebagai bukti pelaksanaan insentif. Bapenda Kabupaten Badung secara rutin melakukan verifikasi laporan tersebut untuk memastikan kebenaran data yang dilaporkan. Hubungan baik kami dengan Wajib Pajak bukan hanya dalam koordinasi pelaporan pajak saja, kami juga membangun hubungan baik dengan cara memberikan dukungan teknis/pengembangan kapasitas pelaku usaha antara lain dengan kami memberikan dukungan cash management dengan nama zeepos dan web based aplikasi yg dapat mendukung tata kelola pelaku usaha menjadi lebih baik. Dari komunikasi tersebut tentunya menghasilkan masukan-masukan positif untuk meningkatkan hubungan kami dengan Wajib Pajak. Pemberian dukungan ini memudahkan kami, baik bagi Pemda Kab Badung untuk dapat menerima laporan secara real time dan pemantauan, maupun bagi para pengusaha untuk dapat melaporkan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Berikut ini gambar dukungan mesin cash management tersebut. Selanjutnya, pada saat Wajib Pajak melakukan pelaporan berupa SPTPD, Wajib Pajak hanya memasukkan nilai penjualan yang diterima selama sebulan. Teknis pemberian insentif pajak dari pelaku usaha kepada konsumen tidak ada perubahan, tetap seperti dulu di mana pelaku usaha (Wajib Pajak) memberikan potongan pajak sebesar presentase setelah dilakukan pemberikan insentif fiskal. Selanjutnya peran Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pemantauan terhadap Laporan SPTPD Wajib Pajak serta kebenaran data yang dilaporkan melalui pemeriksaan Wajib Pajak. Untuk bukti pemantauan implementasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung melihat dari rekap penjualan yang laporkan oleh wajib pajak pada saat melaporkan SPTPD. Pelaporan SPTPD 240 dilakukan secara online dengan mengupload rekap penjualan selama sebulan yang berisi besaran presentase. Tangkapan Layar menu pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak Tangkapan Layar menu Verifikasi laporan dari Wajib Pajak Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Khusus Pemberian insentif pajak di sektor hiburan tidak mengurangi penerimaan pajak daerah secara signifikan. Data penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan khusus menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari tahun 2022 hingga 2024. Pada semester pertama tahun 2024, total penerimaan pajak hiburan khusus mencapai Rp36,03 miliar, naik 4,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yang mencapai Rp34,41 miliar. Sedangkan pada tahun 2022, 241 penerimaan hanya sebesar Rp10,51 miliar. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan dan konsumen di sektor hiburan. Di sisi lain, kebijakan insentif pajak memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk tetap kompetitif dan menjaga harga layanan hiburan tetap terjangkau. Berikut kami sampaikan data Penerimaan Pajak Hiburan Khusus Semester 1 TA 2024 dibandingkan dengan periode yang sama TA 2022 dan TA 2023 (nominal Rupiah dan Persentase) Rincian Pajak Hiburan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Khusus Semester 1 Tahun 2022 Jenis Pajak Usaha Nama Pajak Usaha Total Hiburan Mandi Uap/SPA 6.373.776.398,38 Hiburan Diskotik, Karaoke, Klub Malam Dan Sejenisnya 3.079.754.721,28 Restoran Bar 1.056.865.669,95 Total 10.510.396.789,61 Semester 1 Tahun 2023 Jenis Pajak Usaha Nama Pajak Usaha Total Hiburan Mandi Uap/SPA 22.187.704.466,26 Hiburan Diskotik, Karaoke, Klub Malam Dan Sejenisnya 12.219.453.670,41 Restoran Bar 4.118.067.628,12 Total 34.407.158.136,67 Semester 1 Tahun 2024 Jenis Pajak Usaha Nama Pajak Usaha Total PBJT PBJT-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar Dan Mandi Uap/SPA 36.027.504.313,62 Perbandingan Penerimaan PBJT Tahun 2022 2023 2024 Total Pendapatan 10.510.396.789,61 34.407.158.136,67 36.027.504.313,62 242 Persentase Kenaikan 227,36% 4,71% Kesimpulan Melalui hal-hal diatas dapat kami sampaikan: 1. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, dan melalui amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengelola dan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dengan adanya kedua regulasi di atas, Pemerintah Kabupaten Badung mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat ini yakni dengan memberikan dasar hukum yang memadai bagi kami untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah yg sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. 2. Berdasarkan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah diuraikan, maka Pemerintah Kabupaten Badung telah merancang Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Kelab Malam, Karaoke, Bar dan Mandi Uap/Spa di Kabupaten Badung sebagai sebuah kebijakan dalam rangka mendukung program prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026, khususnya pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung serta terwujudnya daya saing daerah yang tinggi melalui pengembangan ekosistem dan iklim penananam modal yang kondusif. 3. Pada prinsipnya kebijakan penetapan tarif Pajak Daerah maupun pemberian kewenangan insentif perpajakan merupakan kewenangan masing-masing daerah. Pemerintah Kab. Badung telah menggunakan instrumen Pajak Daerah tersebut tidak saja sebagai sumber pendapatan daerah namun juga untuk fungsi regulerend, dalam hal ini melalui pemberian insentif. 4. Sektor pariwisata memang menjadi kebijakan prioritas Pemerintah Daerah Kab Badung, untuk itu kami berkomitmen untuk memberikan insentif perpajakan pada sektor tersebut. 243 5. Pemberian insentif yang kami lakukan ini diberikan secara jabatan, di Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah diatur bahwa Kepala Daerah bisa memberikan secara jabatan. Sehingga tanpa perlu masing-masing Wajib Pajak mengusulkan, kami langsung memberikan insentif untuk seluruh Wajib Pajak pda sektor tersebut yang menjadi krusial tentunya komunikasi kami dengan Wajib Pajak untuk menjelaskan kebikakan tersebut, kami sudah melakukan beberapa rangkaian sosialisasi. 6. Insentif fiskal yang kami berikan berupa pengurangan pokok pajak sebesar 62,5% dari pajak terutang sehingga equal dengan 15% yang merupakan tarif yang sebelumnya berlaku. 7. Hasil penerapan insentif fiskal ini, nyata baik bagi pelaku usaha maupun bagi kami, melalui data yang menunjukkan kenaikan penerimaan dari PBJT Hiburan tertentu tersebut dibandingkan dengan tahun lalu (misalkan), yang naik dari Rp169.051.932.060 menjadi Rp320.722.605.442. 2. Wahid Suryono, S.Pi Penyusunan Kebijakan Adapun Dasar Hukum Pemerintah Kota Depok dalam menetapkan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan khususnya diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 pada Pasal 29 ayat (6) Khusus tarif PBJT atas hiburan pada : a. Mandi uap/spa dan karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan b. Diskotek, kelab malam, bar ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) Tarif tersebut diatas juga ditetapkan guna mendukung Visi Kota Depok yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 menetapkan visi Kota Depok adalah “Kota Niaga dan Jasa yang Religius dan Berwawasan Lingkungan”. Kota Niaga dan Jasa bermakna bahwa pembangunan kota berfokus pada sektor perdagangan dan jasa, terutama jasa pendidikan, layanan publik, akomodasi, perbankan, transportasi dan kesehatan. Religius. bermakna peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika. Salah 244 satu, konsekuensi dan komitmen kami atas visi Kota Depok tersebut, kami terjemahkan dengan pengenaan tarif yang relative tinggi untuk membatasi perkembangan sektor yang tidak mendukung visi Kota Depok tersebut. Sosialisasi Kebijakan UU HKPD Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini juga di sosialisasikan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak pada Bulan Januari dan Mei 2024 Perbandingan besaran tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan berdasarkan UU PDRD dan UU HKPD No Jenis PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tarif berdasarkan UU PDRD (UU No. 28 Tahun 2009) Tarif berdasarkan UU HKPD (UU No. 1 Tahun 2022) 1 Tontonan Film 10% 10% 2 Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana 10% 10% 3 Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya 20% 10% 4 Pameran 10% 10% 5 Diskotik, kelab malam, dan sejenisnya 75% 75% 6 Karaoke, dan sejenisnya 35% 40% 7 Sirkus, akrobat, dan sulap 10% 10% 8 Permainan bilyar dan boling 30% 10% 9 Pusat kebugaran (fitness center), dan panti pijat 20% 10% 10 Mandi uap/spa 20% 40% 11 Pacuan kendaraan bermotor 35% 10% 245 12 Pacuan kuda dan permainan ketangkasan 15% 10% 13 Refleksi 10% 10% 14 Pertandingan olahraga 10% 10% 15 Pagelaran kesenian tradisonal 0% 10% 16 Pagelaran kesenian semi tradisonal 7% 10% Implementasi Pemberian Insentif Pajak Pemberian insentif perpajakan sesuai Pasal 101 UU HKPD di Pemerintah Kota Depok tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 yaitu Khusus tarif PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak diberikan pengurangan tarif sebesar 3%, yakni: 1. Khusus tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran yang menggunakan system pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan system informasi pajak ditetapkan sebesar 7%. 2. Khusus tarif PBJT atas jasa Perhotelan yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak ditetapkan sebesar 7%. 3. Khusus tarif PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak ditetapkan sebesar 7%. Kebijakan ini merupakan keberlanjutan dari kebijakan insentif Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2020 yang ditetapkan melalui: 1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020) 2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Online. 246 Sesuai arahan Kopsugah dari KPK, Pemerintah Kota Depok melakukan pengawasan wajib pajak dengan menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak yang dibiayai oleh Bank RKUD. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Depok melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait penerapan insentif fiskal tersebut dan mendapatkan respon yang positif dari para wajib pajak untuk pemasangan alat pencatatan omset terintegrasi tersebut. Jumlah alat pencatatan omset terintegrasi yang sampai saat ini terpasang adalah 200 alat. Data Perbandingan Jumlah Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebelum dan sesudah berlakunya UU HKPD. Berikut kami sampaikan data Penerimaan Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan bulan Januari – Agustus 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2024 No Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Sebelum berlaku UU HKPD Setelah berlaku UU HKPD Januari – Agustus 2023 Januari – Agustus 2024 1. Tontonan Film/Bioskop 5.707.660.055 6.771.834.320 2. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 23.325.000 0 3. Pameran 7.372.000 0 4. Karaoke 81.944.536 94.633.405 5. Sirkus/Akrobat/Sulap 700.000 8,096,636 6. Permainan Bilyar 120.000 112,746,035 7. Permainan Ketangkasan 5.571.478.359 5.141.278.300 8. Panti Pijat/Refleksi 65.119.588 120.923.734 9. Mandi Uap/Spa 105.014.656 166.335.316 10. Pusat Kebugaran 3.597.966.032 3.013.422.088 11. Pertandingan Olahraga 0 1.276.000 12. Tempat Rekreasi 0 80.299.199 13. Diskotik, kelab malam 0 0 Total Penerimaan 15.160.700.226 15.510.845.033 247 Dapat dilihat pada data diatas bahwa untuk objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk objek Karaoke dan Mandi Uap/Spa yang mengalami kenaikan tarif pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan penerimaan, sedangkan untuk objek Permainan Ketangkasan dan Pusat Kebugaran yang mengalami penurunan tarif di tahun 2024 juga mengalami penurunan penerimaan. Data Jumlah Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dari tahun 2019 – 2024. No Tahun Jumlah Wajib Pajak 1. 2019 109 2. 2020 109 3. 2021 112 4. 2022 124 5. 2023 148 6. 2024 168 Berdasarkan data keseluruhan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak khusus PBJT di Kota Depok sampai saat ini cenderung naik, walaupun saat pandemi covid – 19 ada beberapa objek pajak yang tutup sementara namun sekarang sudah berangsur membaik dan beroperasional kembali usahanya. Tabel pertumbuhan Wajib Pajak / Objek Pajak 5 Tahun terakhir di Kota Depok Jenis PBJT 2019 2020 2021 2022 2023 2024 WP OP WP OP WP OP WP OP WP OP WP OP Jasa Perhotelan 304 321 303 323 304 324 307 327 308 328 317 338 Makanan dan/atau Minuman 975 1320 1038 1487 1164 1665 1353 1960 1517 2197 1730 2451 Jasa Kesenian dan Hiburan 109 167 109 173 112 177 124 191 148 216 168 236 Tenga Listrik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Jasa Parkir 144 722 264 736 749 749 292 904 310 927 319 943 248 Grafik pertumbuhan Wajib Pajak/Objek Pajak 5 Tahun terakhir di Kota Depok Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Depok Pemerintah Kota Depok dalam kurun waktu tahun 2019 – 2023 telah mengalami peningkatan realisasi PAD yang cukup signifikan yaitu: No Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 1. 2019 1.138.499.654.711 1.293.003.769.037 113,57 2. 2020 1.140.891.422.838 1.214.939.201.530 106,49 3. 2021 1.349.600.629.760 1.536.968.635.023 113,88 4. 2022 1.543.043.585.869 1.642.228.601.282 106,43 5. 2023 1.740.007.778.309 1.753.005.474.073 100,75 6. 2024 1.762.303.928.855 1.342.394.463.942 76,17 80% dari PAD adalah penerimaan dari Pajak Daerah. Upaya dalam rangka pencapaian target PAD yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok diantaranya : 1. Membuat sistem pendataan maupun pelaporan yang mudah di akses oleh wajib pajak maupun petugas pajak dalm menjalankan tugasnya 2. Mengkaji nilai jual objek pajak reklame (NJOPR) sesuai dengan harga ekonomis 3. Mengkaji nilai Harga Air Baku untuk Pajak Air Tanah dan merubah rumus perhitungan Nilai Perolehan Air sesuai ketentuan Peraturan Gubernur. 4. Memberikan insentif fiskal untuk objek PBJT yang dipasangkan alat perekam omset terintegrasi 5. Memberikan fasilitas pajak daerah berupa penghapusan denda selama pandemi covid – 19 249 6. Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negri dalam hal Penagihan Pajak Daerah 7. Bekerjasama dengan Bank – Bank terkait perluasanan kanal pembayaran pajak daerah secara digital. 8. Melakukan sinergi dengan Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor dan PBB 9. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak setiap ada perubahan kebijakan. 10. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak terbaik berdasarkan penilaian kepatuhan. Kesimpulan Melalui hal-hal diatas dapat kami sampaikan: 1. Kebijakan penetapan tarif PBJT di Kota Depok telah disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Depok dan mendapatkan respon yang baik dari wajib pajak. 2. Perubahan tarif PBJT atas atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Depok secara keseluruhan tidak mempengaruhi dari segi penerimaan PAD maupun tingkat kepatuhan wajib pajak. 3. Pemberian insentif pengurangan tarif PBJT telah diberikan sejak dan sesuai kebijakan baik pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian insentif tersebut berupa pengurangan tarif PBJT sebesar 3% kepada Wajib pada sektor usaha makanan dan/atau minuman, perhotelan serta kesenian dan hiburan yang objek pajaknya bersedia dipasang alat perekam omset yang terntegrasi dengan sistem kami. Kebijakan tersebut telah termuat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024. 4. Berdasarkan data realisasi pajak dan jumlah WP pada sektor jasa kesenian dan hiburan tertentu, menunjukkan bahwa kenaikan tarif tidak berdampak pada penurunan penerimaan pada sektor tersebut, justru mengalami peningkatan baik realisasi dan jumlah wp nya. Dari data tersebut diketahui bahwa penurunan terjadi karena adanya penurunan kemampuan membayar dari konsumennya, yang dalam hal ini saat terjadinya pandemic Covid-19. 250 [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 1 Oktober 2024 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 1 November 2024; [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Pemohon bertanggal 9 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Mengacu kepada Permenkes No. 8 Tahun 2014 bahwa kata SPA singkatan dari Sehat Pakai Air, dengan ketentuan KBLI No. 96122 yang mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metoda tradisional dan modern secara holistik., industri SPA memiliki standar usaha dan pelayanan yang setara dengan sektor kesehatan lainnya. Terapis yang telah memiliki Sertifikat Terapis (STPT) bahkan dapat bekerja di rumah sakit, menegaskan peran vital SPA dalam mendukung kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa SPA merupakan bagian dari sektor kesehatan yang berperan penting dalam keseimbangan dan kesejahteraan tubuh manusia. 2. Bahwa Pelayanan Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Bahwa untuk menjaga kesehatan masyarakat adalah menjadi kebutuhan pokok, diantaranya adalah melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahwa SPA adalah Pelayanan Kesehatan Tradisonal yang pendektanannya adalah promotif dan preventif. Artinya bahwa, Pelayanan Kesehatan SPA adalah pelayanan Kesehatan Pokok, jadi orang tidak harus menunggu sakit lebih dahulu untuk kemudian mendapatkan layanan kuratif atau penyembuhan, yang kemudian ini yang sering disebut kebutuhan pokok manusia, padahal pelayanan promotif dan preventif adalah juga penting bagi keberlangsungan hidup manusia, dan pastilah lebih murah dan lebih kecil resikonya dibandingkan jika orang sakit dahulu, baru kemudian mendapatkan layanan kuratif atau penyembuhan. Bahwa ternyata telah terjadi pemahaman yang salah kaprah, bahwa SPA disebut hanya merupakan kebutuhan tersier/mewah. 251 3. Sebagai industri di bidang kesehatan maka tidak ada dampak eksternalitas negatif yang dapat menyebabkan pengenaan pajak yang tinggi, namun, terdapat diskriminasi dalam pengelompokan industri SPA yang sering kali dikategorikan sebagai hiburan, yang pada dasarnya merupakan tindakan diskriminatif. Hal ini melanggar prinsip equality before the law karena mengabaikan peran SPA dalam mendukung kesehatan masyarakat dan keseimbangan tubuh, yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara dengan industri kesehatan lainnya. Diskriminasi ini tampak jelas dalam kebijakan perpajakan, di mana pajak untuk industri kesehatan memperoleh PPN 0%, sementara SPA justru dikenakan pajak yang lebih tinggi 4. Bahwa terdapat pula perlakuan diskriminasi pajak terhadap industri SPA yang semakin memperburuk keadaan. Beberapa wilayah memberlakukan pajak yang sangat tinggi, seperti contohnya di Pangkalan Bun, 75% dan di Ciawi Bogor 50%, yang tidak hanya memberatkan, tetapi juga menyebabkan banyak pelaku usaha SPA menutup bisnisnya. Di samping itu, terjadi diskriminasi yang nyata, antara SPA yang berada di hotel yang kena pajak 10 % mengikuti pajak hotel sedangkan SPA yang berdiri sendiri atau Day SPA yang sebagian besar adalah UMKM, dikenakan pajak PBJT sesuai Undang-undang HKPD, yang dikenakan Pajak sangat tinggi. Padahal harga layanan SPA yang berada di hotel jauh lebih mahal harganya, mengapa justru SPA yang berdiri sendiri atau Day SPA yang sebagian besar adalah UMKM dikenakan pajak yang tinggi. Hal ini bertentangan dengan hak konstitusional karena tidak adil dan diskriminatif secara ekonomi. Ini bertentangan dengan prinsip perpajakan yang baik, yang seharusnya adil dan proporsional. 5. Bahwa terkait dengan Pasal 101 UU HKPD, Para Pemohon khususnya yang dari Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar mengapresiasi kepada Pemerintah Darerah yang telah merespon tuntutan para pelaku SPA termasuk Para Pemohon dengan mengeluarkan insentif pajak secara jabatan. namun tetaplah Para Pemohon masih khawatir karena tidak ada kepastian hukum terkait dengan besaran pajak, karena insentif fiskal itu sifatnya sementara, sambil menunggu putusan Yudisial Review. Sedangkan di daerah lain Insentif Pajak, tidak diberikan secara jabatan, namun melakukan permohonan oleh Wajib Pajak. Hal ini berisiko adanya tindak korupsi antara Wajib Pajak dengan Pejabat Pajak Daerah, yang disebut Blanko Kosong. 252 6. Bahwa sebenarnya sebagian besar Pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana yang dijalankan selama ini oleh Para Pemohon adalah usaha SPA yang sesuai dengan KBLI SPA, yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu patuh bayar pajak, namun realitanya, sering terjadi penyalahgunaan KBLI SPA, di mana nama SPA digunakan untuk bisnis yang berkedok prostitusi, yang berakibat merusak citra industri SPA yang sudah seharusnya berfokus pada pelayanan bidang kesehatan, bukan hiburan. Bahwa oleh karena lemahnya pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah mengakibatkan, adanya generalisasi semua usaha SPA ke dalam kelompok hiburan, yang seolah-olah harus berada pada pengawasan tinggi dengan memeperlakukan usaha SPA dengan Pajak tinggi. Bahwa seharusnya pemerintah lebih ketat untuk mengawasi perijinan SPA, yang melanggar perijinan KBLI SPA. 7. Bahwa sebagai perbandingan, di Malaysia, Singapura dan Thailand, industri SPA termasuk rung lingkup bidang usaha kesehatan. 8. Lebih jauh, kebijakan perpajakan ini bisa dianggap represif karena mematikan usaha kecil dan menengah di industri SPA. Pengenaan pajak yang tinggi meningkatkan biaya layanan SPA, menurunkan daya beli konsumen, berdasarkan Riset Reta Cunsulting Indonesia, daya beli konsumen terhadap pelayanan SPA Psikologis harga berkisar Rp. 200.000 s/d Rp. 500.000 saja dan hal ini berakibat menurunkan profitabilitas perusahaan, yang berdampak pada pemutusan tenaga kerja. Hal ini menambah beban ekonomi dan merugikan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menciptakan kontradiksi dengan kebijakan lain yang mendukung layanan kesehatan tradisional seperti SPA. 9. Bahwa SPA adalah bagian dari warisan budaya kesehatan tradisional Indonesia yang telah ada sejak zaman kerajaan. Pengelompokan SPA sebagai hiburan tidak hanya merendahkan nilai luhur dari warisan budaya ini, tetapi juga mengurangi martabat para terapis, yang dianggap seolah-olah sebagai penghibur. SPA seharusnya diakui sebagai bagian dari perawatan kesehatan yang membantu menjaga keseimbangan tubuh melalui terapi air, pijat, dan aromaterapi, bukan hiburan. 10. Bahwa kata kuncinya adalah bahwa SPA adalah industri kesehatan, bukan hiburan. Oleh karena itu, regulasi perpajakan yang dikenakan pada industri SPA harus disesuaikan dengan peranannya sebagai bagian dari sektor kesehatan, 253 bukan hiburan. Pengenaan PBJT pada SPA sangat tidak relevan dan tidak layak diterapkan pada sektor ini. Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan ini agar lebih adil, mendukung pertumbuhan industri SPA, dan memastikan keberlanjutannya sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Dan untuk memperjelas kesimpulan para Pemohon dalam uraian singkat sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dapat kami uraikan kesimpulan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selengkapnya sebagai berikut: I. Para Pemohon telah mengajukan permohonan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/spa” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/spa” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 5 Januari 2024 dengan Register Permohonan Nomor 19/PUU-XXII/ 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dan berdasarkan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan Hakim Panel pada tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/spa” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/spa” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 5 Januari 2024 dengan Register Permohonan yang sama yaitu Nomor 19/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta, tertanggal 1 Maret 2024. Pada Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya dalam permohonan para Pemohon pemohon menyatakan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus pada Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan Mandi Uap/SPA” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan Mandi Uap/SPA” telah menimbulkan perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Hak -hak Konstitusional Para Pemohon akan Perlakuan yang berkeadilan dan persamaan dimuka hukum yang bebas dari perlakuan diskriminatif yang dapat menimbulkan ancaman ketakutan akan kehidupan yang sejahtera dan sehat lahir batin bagi yang dijamin Konstitusi dalam Pasal 28D ayat 254 (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. Sehingga dalam Petitumnya Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/SPA” Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/SPA” Undang- Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau 5. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. Pihak Pemberi Keterangan (Presiden Republik Indonesia) telah memberikan tanggapan atas permohonan Uji Materiil Para Pemohon dalam Keterangannya yang disampaikan dalam siding Pleno pada tanggal 11 Juli 2024, sedangkan Pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak mengajukan tanggapan atas permohonan uji Materiil para Pemohon setelah tiga kali diberikan kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Persidangan Pleno tanggal 11 Juli 2024, 24 Juli 2024 dan tanggal 5 Agustus 2024, dan masih juga diberikan kesempatan dalam setip sidang-sidang berikutnya, namun tetap Pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak mengajukan tanggapan atas permohonan uji Materiil para Pemohon. III. Pihak Pemberi Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selama Sidang Pleno dalam pemeriksaan uji materi aquo telah 255 beberapa kali dipanggil secara patut sesuai peraturan perundang-undangan, dan masih juga diberikan kesempatan dalam setip sidang-sidang berikutnya, akan tetapi DPR RI tidak pernah hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi dan tidak juga memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan uji materi aquo, sehingga dengan tidak adanya jawaban dari DPR maka kami mengganggap DPR RI setuju dan menerima semua dalil yang telah Para Pemohon ajukan dalam Permohonan Uji Materi atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2). IV. PEMBUKTIAN PADA SIDANG PLENO 1. PEMBUKTIAN DARI PIHAK PEMOHON a. BUKTI SURAT Para Pemohon dalam sidang pleno telah mengajukan alat bukti sebagai berikut: NO KODE JENIS BUKTI 1 P- 1 UUD RI 1945 Alat bukti ini membuktikan Konstitusi Negara RI utamanya pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) l sebagai batu uji atas uji materiil UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 55 ayat (2) pada frasa “ dan mandi uap/SPA ” 2 P-2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ) Alat bukti ini membuktikan objek uji materiil dalam permohonan a quo 3 P-3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, utamanya Pasal 160 s/d Pasal 164. Alat bukti ini membuktikan SPA termasuk dalam bidang Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional yang bersifat Promotif dan Preventif dengan menggunakan keterampilan dan ramuan tradisional 4 P-4 A Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan SPA 256 Alat bukti ini membuktikan secara teknis jasa pelayanan Kesehatan SPA yang termasuk dalam pelayanan Kesehatan tradisional diatur oleh Kementerian Kesehatan RI. B Kepmenaker No. 267 Tahun 2003 tentang Standar Kompetensi Bidang SPA Alat bukti ini membuktikan bagi para pelaku usaha SPA baik itu terapis maupun griya SPA harus memiliki Standar kompetensi C Standar Kompetensi Kursus dan Pelatihan SPA Jenjang II, III, IV dan V Alat bukti ini membuktikan Para terapis SPA sebagai tenaga pelayanan SPA harus mempunyai standar kompetensi dan kursus berjenjang yang diatur oleh Kementerian Kesehatan. D Permendikbud No. 131 tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Kursus dan Pelatihan Alat bukti ini membuktikan Para Terapsi SPA harus mmenuhi standar kompetensi kelulusan kursus dan pelatihan sesuai ketentuan Menteri Pendidikan E Permendikbud No. 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan, halaman 109 s/d 144, huruf J Keterampilan SPA Alat bukti ini membuktikan Sarana dan prasarana pelatihan dan kursus SPA harus memenuhi standar kompetensi kelulusan kursus dan pelatihan sesuai ketentuan Menteri Pendidikan F Modul Pelatihan Dasar Terapi Hidro Alat bukti ini membuktikan adanya meteri modul pelatihan bagi Para Terapsi SPA harus memenuhi standar kompetensi kelulusan kursus dan pelatihan sesuai ketentuan Menteri Pendidikan G Perijinan SPA Terapis di Indonesia Alat bukti ini membuktikan Para Terapsi SPA harus memiliki ijin /legalitas sebagai terapis SPA H Contoh Sertifikat Kompetensi bagi Terapis dan STPT (Surat Tanda Penyehat Tradisional) Alat bukti ini membuktikan adanya Surat ijin Para Terapsi SPA sebagai terapis SPA sebagai tetanga penyehat tradisional I Buku Pengetahuan Aplikasi dan Manfaat SPA Alat bukti ini membuktikan Bahwa SPA adalah bagian dari kesehatan J Buku Bali SPA 257 Alat bukti ini membuktikan perkembagan SPA di Bali sebagai National Heritage (warisan budaya Nasional) H Buku Indonesian SPA Alat bukti ini membuktikan perkembagan SPA di Indonesia sebagai National Heritage (warisan budaya Nasional) 5 P-5 Putusan No. 52/PUU-IX/2011 MKRI Alat bukti ini menunjukkan perlakuan yang tidak adil dan diskirimatif terhadap GOLF yang merupakan kegiatan olahraga dimasukkan kedalam kelompok seni dan hiburan sebagaimana halnya SPA yang seharusnya masuk kedalam Kesehatan tetapi dimsukkan kedalam seni dan hiburan 6 P-6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Alat bukti ini membuktikan adanya turunan UU No. 1 Tahun 2022 berupa peraturan pemerintah yang sangat merugikan para pelaku usaha SPA 7 P-7 A Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta (dahulu Bernama Asosiasi Spa Indonesia disngkat ASPI) No. 12 tanggal 14 Maret 2023 Dibuat di hadapan Notaris Simon Yos Sudarso, SH. Alat bukti ini membuktikan Legalitas Pengangkatan dr. Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim sebagai Ketua Umum DPP Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta B Akta Pendirian No. 474 tanggal 24 Juni 2020 dibuat di hadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, SH yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU – 0005660. AH. 0107 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 Alat bukti ini membuktikan Legalitas Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta ( dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia disingkat ASPI) C Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU – 0005660. AH. 0107 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia Alat bukti ini membuktikan Legalitas Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta (dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia disingkat ASPI) D Profile Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta (Dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia disingkat ASPI) Alat bukti ini membuktikan Historis Perjuangan Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta (dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia disingkat ASPI) meningkatkat harkat dan martabat SPA sebagai bagian dari Kesehatan 258 E KTP atas nama Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim Alat bukti ini membuktikan Legalitas dan Identitas Ketua Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta (dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia disingkat ASPI) F Curiculum Vitae atas nama Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim Alat bukti ini membuktikan Sejarah Perjuangan Ketua Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta (dahulu bernama Asosiasi SPA Indonesia disingkat ASPI) yang berprofesi sebagai dokter memperjuangkan SPA sebagai bagian dari Kesehatan 8 P-8 A Akta Pendirian No: 104 tanggal 8 Juni 20217 Dibuat dihadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, SH yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU – 0009424. AH. 01.07 Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 atas nama Perkumpulan ASTI (Dahulu bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia disingkat ASTI) B Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU – 0009424. AH. 01.07 Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan ASTI (dahulu bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia disingkat ASTI) C Profile Perkumpulan Asosiasi SPA Terapis Indonesia dahulu bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) D KTP atas nama KUSUMA DEWI SUTANTO 9 P-9 A Akta Pendirian PT CANTIKA PUSPA PESONA Nomor 52 tanggal 7 April 1993 dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso, SH B Pengesahan dari Menteri Kehakiman Nomor 027321 HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993 C Akta Pernyataan Keputusan Rapat PERSEROAN TERBATAS PT CANTIKA PUSPA PESONA Nomor 7 tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Ahmad Ali Nurdin SH D Pengesahan tercatat pada Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU – 21314.AH. 01. 02. Tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009 E Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CANTIKA PUSPA PESONA No. 44 tanggal 25 Agustus 2023 dibuat di hadapan Notaris Yansen Dicki Suseno, SH F Pengesahan tercatat Pada Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU – AH. 01. 09. 0159902 tanggal 6 September 2023 G KTP atas nama Wulan Maharani Tilaar 259 H Nomor Induk Berusaha PT. Cantika Puspa Pesona Nomor 8120015150876 tanggal 7 Nopember 2018 I Profil Singkat PT. Cantika Puspa Pesona J Bukti Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 P-10 A Akta Pendirian PERSEKUTUAN KOMANDITER CV. BALI CANTIK No. 4 tanggal 4 April 2023 dibuat di hadapan Notaris Dewa Nyoman Mahaindra, SH yang telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU- 0026979 AH. 01.14. Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 B Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0026979 AH. 01.14. Tahun 2023 tanggal 13 April 2023 C KTP atas nama Ni Nengah Sutiasmi 11 P-11 A Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Keindahan Dalam Jiwa No. 25 tanggal 4 Juli 2018 Dibuat dihadapan Notaris Putu Eka Lestary S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU - 0031652. AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 7 Juli 2018 B Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0031652. AH. 01.01 Tahun 2018 tanggal 7 Juli 2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Keindahan Dalam Jiwa C Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT. Keindahan Dalam Jiwa No. 31 tanggal 25 Agustus 2023 dibuat di hadapan Notaris Putu Eka Lestary S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0051041. AH. 01. 02 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 D Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0051041.AH. 01. 02 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Terbatas PT. Keindahan Dalam Jiwa E KTP atas nama Meghan Beth Pappenheim F Nomor induk Berusaha PT Keindahan Dalam Jiwa NIB: 9120215060025 12 P-12 A Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bali Wangi Tirta Nusantara No. 12 tanggal 31 Mei 2023 dibuat di hadapan Notaris I Ketut Ngurah Ananda S.H., M.KN., yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0040697.AH.01.01 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 B Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0040697.AH. 01.01 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT Bali Wangi Tirta Nusantara. 260 C KTP atas nama Dinawangi Agustini D Nomor Induk Berusaha PT. Bali Wangi Tirta Nusantara (NIB): 13062300696260001 13 P-13 A Akta Pendirian No. 2 tanggal 10 Mei 2022 dibuat di hadapan Notaris Putu Ayu Mas Ratih, SH, MKn. yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0030769.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 B Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0030769.AH. 01.01. Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT Eling Spirit . C KTP atas nama Ni Wayan Ratni D Ijin Usaha Kesehatan Tradisional NIB No. 11052200114780001 E Ijin Usaha Spa PT. Eling Spirit NIB No. 1105220011478 pada huruf B angka 3 F Sertifikat ISO No. 006/GWT-SPA/II/2024 14 P-14 A Akta Pendirian PT. Bali Wellness SPA No. 78 tanggal 29 Oktober 2009 Dibuat dihadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH B Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-02800.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bali Wellness Spa C Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. Bali Wellness Spa Nomor 16 tanggal 12 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH D Pengesahan tercatat Pada Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03 0112391 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengesahan Akta Risalah RUPS Nomor 16 tanggal 12 Desember 2022 PT. Bali Wellness Spa E KTP atas nama Debra Maria Rumpesak F Ijin Usaha SPA PT Bali Wellness SPA NIB 9120004811262 G Sertifikat ISO No 005/GWT-SPA/II/2024 15 P 15 A Akta Pendirian No. 1 tanggal 7 Agustus 2023 dibuat di hadapan Notaris Martina Yulistyani, SH B Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0050598 AH.01.04. Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 C KTP atas nama I Gusti Ketut Jayeng Saputra D Nomor Induk Berusaha CV Jaens Triloka Sejahtera NIB. 210823002265 E Sertifikat ISO No. 008/GWT-SPA/II/2024 16 P 16 A KTP atas nama M I Dian Virgia S 261 B Curriculum Vitae (CV) a/n M I Dian Virgia S 17 P 17 A KTP atas nama Susiana Hendro,SE. MM B Curriculum Vitae (CV) a/n Susiana Hendro 18 P 18 A KTP atas nama Riyanti B SERTIFIKAT SPA MANAJER N0. 96122143960037769 2021 C Curriculum Vitae (CV) a/n Riyanti 19 P 19 A KTP atas nama Gusti Made Parwathi B SERTIFIKAT SPA MANAJER No. 9612214396009273 2023 C Curriculum Vitae (CV) a/n Gusti Made Parwati 20 P 20 A KTP atas nama Komang Ely Ariyawati B SERTIFIKAT SPA MANAJER No. 96122325560106610 2017 21 P 21 A KTP atas nama Ni Luh Dewi Pariani B Curriculum Vitae (CV) a/n Ni Luh Dewi Pariani 22 P 22 A KTP atas nama Devi Vania Coslavita B Sertifikat Spa Manajer No. Reg 1185 00054 2023 C Curriculum Vitae (CV) a/n Devi Vania Coslavita 23 P 23 A KTP atas nama Nyoman Trisia Dewi B Curriculum Vitae (CV) a/n Nyoman Trisia Dewi 24 P 24 A KTP atas nama Anas Adrianto B Curriculum Vitae (CV) a/n Anas Adrianto 25 P 25 A KTP atas nama Ni Made Ayu Kartika Sari 26 P 26 A KTP atas nama I Made Setiawan B Surat Ijin Usaha UMK No. 107/IUMK /UB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 27 P 27 A KTP atas nama I Komang Nuraga B Nomor ijin berusaha NIB. 0101240036719 Usaha Perorangan UMKM Ubud SPA 28 P 28 A KTP atas nama Iska Dinarristy B Curriculum Vitae (CV) a/n Iska DInarristy 29 P 29 Permenkes No. 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ksehatan Tradisional Empiris 30 P-30 Pernyataan Penerjemah Tersumpah Alat bukti ini membuktikan, bahwa, DICKY PRIYANA, S.Hum, adalah Penerjermah Tersumpah di Indonesia dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-40 AH.03.07.2023 tanggal 19 Mei 2023, yang mana Penermah tersebut 262 menerjemahkan dokumen-dokumen yang Para Pemohon ajukan sebagai Alat Bukti Surat Tambahan. 31 P-31 A Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Global Wellness Institute, Empowering Wellness Worldwide Alat Bukti Surat ini menerangkan: 1. Bahwa, menurut Global Wellness Intitute (Global Wellness Institute atau disingkat GWI merupakan suatu organisasi nonprofit yang berjunan untuk memberdayakan kesehatan di seluruh dunia dengan mengedukasi masyarakat umum dan bidang-bidang privat tentang kesehatan dan keseimbangan antara tubuh pikiran dan jiwa), serta Global Wellness Intitue untuk pertamakalinya pada tahun 2008 meluncurkan studi tentang Ekonomi Spa Global. 2. Bahwa, menurut Global Wellness Institute definisi Spa adalah sebagai perusahaan yang mempromosikan kesehatan melalui penyediaan layanan terapeutik dan profesional lainnya yang bertujuan untuk memperbarui tubuh, pikiran, dan jiwa. 3. Bahwa, fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan bisnis Spa adalah berupa pijat, perawatan wajah, perawatan tubuh, layanan salon, perawatan berbabsis air, penilaian kesehatan dan lain-lain serta penjualan produk terkait dengan kegiatan bisnis Spa. 4. Bahwa, Global Welness Institue juga mengkategorikan bisnis Spa pada beberapa kategori di mana berbagai kategori Spa tersebut adalah semuanya bertujuan untuk kebugaran dan kesehatan yang menyeluruh pada tubuh, pikiran dan jiwa manusia. Dari alat bukti surat ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis Spa adalah merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan di bidang bisnis Hiburan, di mana jelas menurut Global Wellness Institute bisnis Spa adalah di bidang kesehatan melalui penyediaan layanan terapeutik dan profesional lainnya yang bertujuan untuk memperbarui tubuh, pikiran, dan jiwa. B Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan Alat bukti surat ini menerangkan: 1. Pendapat dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno: a. Bahwa Kementerian Pariwisata akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri Spa di Bali agar semakin berkembang. Dan seharusnya industri Spa tidak termasuk dalam kelompok hiburan, 263 sehingga SPA di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tidak bisa dikenakan pajak sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) seperti uang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 2022. b. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021, usaha Spa didefinsikan sebagai perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan atau minuman sehat. 2. Menurut pendapat Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya : a. Bahwa, kegiatan bisnis SPA dengan kegiatan bisnis Hiburan harus dibedakan karena jika usaha bisnis hiburan karaoke, diskotik menjual minuman (dibaca minuman yang mengandung alkohol) sedangkan SPA jelas tidak (dibaca SPA tidak menjual minuman yang mengandung alkohol), dari alat bukti surat ini maka jelas SPA dan usaha bisnis hiburan adalah beda, SPA tujuannya adalah untuk membuat tubuh manusia sehat secara holistik, bahkan jika suatu bisnis Spa menghindagkan minuman atau menjual minuman kepada para konsumennya adalah minuman berupa rempah-rempah tradisional Indonesia yang bertujuan untuk kebugaran dan kesehatan tubuh manusia secara holistik. b. Bahwa, SPA harus diintegrasikan secara lokal dengan budaya lokal jika tidak maka ada resiko komodifikasi budaya, di mana SPA akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dan konteks yang sebenarnya. c. Bahwa, SPA adalah tergolongan kebugaran atau Wellness kalau di Bali. Jadi berbda, SPA di Bali bukanlah tergolong hiburan. Bahwa, dari alat bukti surat ini jelas tampak, dari segi minuman yang dijual saja sudah tampak perbedaan antara usaha bisnis SPA dengan usaha bisnis Hiburan, dan jelas apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya adalah memiliki keterkaitan bahwa usaha bisnis SPA di Indonesia khususnya di Bali dalam konteks sesungguhnya mengenai bisnis Spa adalah tergolong sebagai kebugaran atau Wellnes yang berkaitan dengan budaya lokal masyarakat Indonesia di mana kegiatan bisnis SPA adalah telah 264 diintegrasikan dengan budaya lokal di Indonesia yaitu dalam minuman yang dihidangkan di bisnis SPA adalah berupa rempah-rempah tradisional Indonesia untuk para konsumen Spa, sehingga SPA bukan sekedar atraksi (pendefinsian dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang kegiatan Hiburan di mana usaha SPA termasuk di dalamnya) sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya adalah tepat. Bahwa, dari alat bukti surat ini juga jelas tampak, definisi dalam Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021, usaha SPA didefinsikan sebagai perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan atau minuman sehat adalah sejalan dengan konteks yang sesungguhnya dari kegiatan bisnis SPA di Indonesia khususnya di Bali bahwa kebugaran untuk tubuh manusia secara holistik yang merupakan tujuan dari kegiatan bisnis SPA adalah dengan cara menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal adalah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021. 32 P-32 A Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Pajak Karaoke-Bar di Singapura Cuma 15% RI Kok Sampai 40% Alat Bukti Surat ini menerangkan: 1. Bahwa, pajak hiburan pada bisnis Karaoke – Bar di Singapura adalah 15% (ima belas persen), sedangkan di Indonesia dikarenakan usaha bisnis Spa digolongkan sebagai usaha hiburan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan tarif pajaknya minimal 40% (empat puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puliuh lima persen) adalah tergolong sangat mahal bahkan paling mahal di dunia. 2. Bahwa, dari alat bukti surat ini jelas menujukkan usaha hiburan di Singapura yang tarif pajaknya lebih rendah dari tarif pajak pajak bisnis SPA di Indonesia, di mana seharusnya penggolongan usaha bisnis SPA adalah merupakan usaha di bidang Wellnes yang berbeda dari usaha di bidang bisnis Hiburan, maka tarif pajak bisnis SPA di Indonesia seharusnya kurang dari tarif bisnis hiburan sebagaimana di negara tetangga Singapura yang membagi penggolongan usaha bisnis hiburan dan usaha bisnis SPA sebagai golongan usaha yang 265 terpisah atau golongan yang berbeda, demikian pula dengan tarif pajaknya yang berbeda pula. 3. Bahwa, dari alat bukti surat ini menerangkan bahwa di Negara Malaysia tarif pajak jasa hiburan adalah sebesar 10% (sepuluh persen), di mana di negara Malaysia penggolongan usaha hiburan adalah berbeda dengan penggolongan usaha bisnis SPA, di mana tarif pajaknya juga berbeda antara bisnis hiburan di Malaysia dengan bisnis Spa di Malaysia. B Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Spa & Wellness, Association of Singapore (SWAS) to Launch the SWAS Excellence Awards 2019 Alat Bukti Surat ini menerangkan: 1. Bahwa, pelaku usaha bisnis SPA di Negara Singapura memiliki asosiasi yang bernama SWAS (SPA & Welness Association of Singapore) yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menjadi Asosiasi Spa dan Kesehatan Singapura. 2. Bahwa, SWAS (SPA & Welness Association of Singapore) sebagai asosiasi bagi pelaku usaha bisnis Spa dan Kesehatan di Negara Singapura meluncurkan SWAS Excellence Awards Tahun 2019 berupa penghargaan bagi pelaku usaha bisnis SPA dan Kesehatan di Negara Singapura. 3. Bahwa, jelas tampak tujuan dari diselenggrakannya penghargaan berupa SWAS Excellence Awards Tahun 2019 berupa penghargaan bagi pelaku usaha bisnis SPA dan Kesehatan di Negara Singapura adalah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ketat bagi para pelaku bisnis Spa dan Kesehatan di Negara Singapura, serta memiliki antara lain tujuan meningkatkan standar pelayanan mutu kegiaan bisnis SPA dan Kesehatan di Singapura agar tingkat kepuasaan penaggan menjadi semakin bertambah, serta juga mensyaratkan adanya sertifikat kualifikasi dan para pelaku usaha SPA dan Kesehetan di Negara Singapura untuk terus berlatih pada layanan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan bisnis SPA dan Kesehatan di Negara Singapura. 4. Bahwa, peluncuran SWAS Excellence Awards Tahun 2019 di Negara Singapura yang diselenggrakan oleh asosiasi SWAS (SPA & Welness Association of Singapore) adalah juga sebagai penghargaan yang dimaksudkan untuk menghormati keunggulan profesional, standar 266 layanan dari para pelaku usaha bisnis SPA dan Kesehatan di Singapura. 5. Bahwa, asosiasi SWAS (SPA & Welness Association of Singapore) di Negara Singapura juga sebagai asosiasi yang mewakili pemangku kepentingan dan perusahaan di industri kecantikan dan kesehatan. Alat bukti surat ini jelas menunjukkan bahwa, kegiatan usaha SPA di negara Singapura memiliki Asosiasi tersendiri yang bernama SWAS (SPA & Welness Association of Singapore) di mana asosiasi SWAS (SPA & Welness Association of Singapore) khusus bagi pelaku usaha bisnis di bidang pelayanan Spa dan Kesehataan serta adanya standar kualifikasi tertentu untuk dapat mengikuti kegiatan dari asosiasi SWAS (SPA & Welness Association of Singapore) dalam rangka kegiatan SWAS Excellence Awards Tahun 2019 berupa penghargaan bagi pelaku usahadi bidang bisnis SPA dan Kesehatan di Negara Singapura. Dari alat bukti surat ini jelas menunjukkan tidak terdapat satupun kata yang menujukkan bawah pengusaha yang memiliki bisnis di bidang usaha hiburan berupa klab malam, karaoke, bar dapat tergabung dalam asosiasi SWAS (SPA & Welness Association of Singapore), sehingga jelas usaha bisnis Spa dan usaha Hiburan adalah dibedakan di Singapura dan merupakan golongan usaha yang berbeda. C Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Association of Entertainment Organisations (Singapore) Alat Bukti Surat ini menerangkan: 1. Bahwa, kegiatan usaha hiburan di Negara Singapura memiliki asosiasi yang bernama Asosiasi Bisnis Kehidupan malam meliputi: - Klab malam, karaoke, pub dan bar. 2. Asosiasi Bisnis Kehidupan Malam di Negara Singapura melakukan uji coba pembukaan bisnis hiburan malam di tengah Pandemi Covid-19, di Negara Singapura yang meliputi klab malam, karaoke, pub dan bar pada tanggal 6 November 2020. Bahwa, dari alat bukti surat ini jelas menunjukkan bahwa, usaha bisnis hiburan di Singapura adalah berbeda dengan usaha bisnis SPA. Usaha bisnis Hiburan di Singapura yang merupakan usaha hiburan yang diselenggarakan pada malam hari memiliki asosiasinya sendiri yang bernama Asosiasi Bisnis Kehidupan Malam, meliputi kegiatan usaha bisnis - Klab malam, karaoke, pub dan bar, di mana jelas tampak waktu penyelenggaraan kegiatan bisnis hiburan ini adalah dimulai pada malam 267 hari dan berakhirnya hingga menjelang dini hari. Adapun usaha bisnis SPA di Negara Singapura tidak termasuk dalam golongan usaha hiburan, dan jelas usaha bisnis Spa di Singapura tidak diatur pada bisnis usaha hiburan atau usaha hiburan malam. 33 P-33 A Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Ministry of Labour, Malaysian government’s spa management policy Alat Bukti Surat ini menerangkan: 1. Bahwa, di Negara Malaysia, melalui Pemerintah Negara Malaysia mengeluarkan kebijakan yang bernama Malaysian Governement’s SPA Management Policy yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kebijakan Manajemen SPA Pemerintah Malyasia. 2. Bahwa, di Negara Malaysia pengusaha SPA di Malaysia memiliki asosiasi yang bernama AMSPA (Association of Malaysian Spas) yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Asosiai SPA Malaysia. 3. Bahwa, di Negara Malaysia melalui kementerian pariwisatanya pada tanggal 2 September tahun 2010 ditetapkan kebijakan klasifikasi berupa klasifikasi bintang bagi para pelaku bisnis Spa yaitu merupakan peringkat SPA yaitu dari bintang satu hingga bintang lima. 4. Bahwa, Kementerian Pariwisata juga mengatur mengenai tenaga kerja terapis SPA dari negara di luar Malaysia. Bahwa, alat bukti surat ini menunjukkan bahwa, di Negara Malaysia usaha bisnis SPA tegolong sebagai usaha yang diatur dalam suatu peraturan khusus mengenai usaha bisnis SPA yang tidak bercampur dengan usaha hiburan seperti klab malam, karaoke dan bar, serta di Negara Malaysia juga diatur mengenani tenaga kerja asing khusus di bidag bisnis SPA yang tidak bercampur dengan peraturan tenaga kerja asing di bidang bisnis hiburan berupa karaoke, bar, klub malam, serta adanya asosiai tersendiri bagi para pelaku bisnis Spa di Malyasia yang bernama AMSPA (Association of Malaysian Spas). B Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Welcome to Association of Malaysian Spas, The Voice of Wellness Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Alat Bukti Surat ini menerangkan : Bahwa, asosiasi pelaku bisnis SPA di Malyasia bernama Assosciation of Malaysian Spas jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah menjadi Asosiasi Spa Malaysia. Alat bukti surat ini jelas menunjukkan 268 bawah di Negara Malaysia para pelaku bisnis Spa memilik asosiasi tersendiri yang tidak bercampu dengan para pelaku bisnis usaha hiburan. Dengan demikian alat bukti surat ini menunjukkan usaha bisnis SPA adalah berbeda golongannya dengan usaha bisnis hiburan di negara Malaysia. 34 P-34 A Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: IDN Times Pajak SPA dan Hiburan Naik, Bali Kalah Saing dengan Thailand Alat Bukti Surat ini menerangkan: 1. Bahwa, pajak bisnis SPA di Thailand diturunkan menjadi 5% (lima persen), sedangkan di Indonesia pajak bisnis Spa dari semula 15% (lima belas persen) ditetapkan minimal 40% (empat pulih persen) sampai dengan 75% (tujuh puliuh lima persen) berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 maka ini akan memberatkan bisnis pariwisata di Bali bahkan akan mematikan usaha bisnis pariwisata melalui sektor SPA. 2. Bahwa, Pariwisata Bali di pasar global dunia menduduki peringkat 2 (dua), adapun peringkat 1 (satu) diraih oleh Negara Dubai wisata dunia. 3. Bahwa, daya saing pariwsata Bali di pasar global dunia akan semakin berat. Bahwa, alat bukti surat ini jelas menunjukkan bahwa, penetapan pajak SPA dari semula 15% (lima belas persen) ditetapkan menjadi minimal 40% (empat pulih persen) sampai dengan 75% (tujuh puliuh lima persen) berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 akan mematikan bisnis pariwisata di sektor Spa. B Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Thailand memulai kampanye wisata medis “Find Your Fabulous” Alat Bukti Surat ini menerangkan: Bahwa, Negara Thailand memulai kampanye wisata medias pada tahun 2013. Wisata medis dimaksud adalah meliputi perawatan kesehatan, kecantikan dan SPA, kampanye ini dilakukan melalui pemasaran digital yang memprmosikan bisnis kesehatan dan kebugaran di negara Tahiland. Dari alat bukti surat ini jelas menunjukkan bahwam kegiatan bisnis SPA di negara Thailand adalah bagian dari wisata medis yang tergolong wisata kesehatan. C Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: 269 Pengalaman SPAMenyeluruh untuk Kesehatan Jiwa dan Tubuh di Thailand Alat Bukti Surat ini menerangkan : 1. Bahwa, di negara Thaildan melalui layanan SPA di Amanpuri (hotel) di Thailand adalah bertujuan unutk relaksasi pikiran, tubuh serta untuk pengalaman kesehatan holistik yang menyeluruh. 2. Bahwa, sejak tahun 2019 Amanpuri (hotel) di Thailand mengembangkan layanan medis dengan membuat Wellness Immersion dan Holistic Wellness Center yang memiliki tenaga medis dokter di mana pemakai jasa layanan medis ini akan dianalisa oleh dokter untuk menentukan jenis perawatan yang dibutuhkan. 3. Bahwa, di Amanpuri (hotel) di Thailand layanan ksehatan juga dilengkapi dengan SPA Holistic dan Wellness Center yang memberi pijatan, perawatan pada wajah dan tubuh, serta menggunakan bahan alami yang disesuaikan dengan perawatan medis yang ditentukan dan kebutuhan individu. Bahwa, dari alat bukti surat ini menujukkan bahwa kgiatan usaha bisnis SPA di Thailand adalah dikampanyekan oleh negara Thailand sebagai bagian dari wisata medis dan jelas bertujuan untuk kesehatan manusia secara holistik, yaitu keseimbangan pada tubuh, pikiran dan jiwa. D Alat Bukti Surat yang didapatkan melalui berita di Media Online: Thai Spa Association Alat Bukti Surat ini menerangkan : 1. Bahwa, di Negara Thailand memiliki para pelaku bisnis SPA memiliki asosiasi tersendiri yang bernama Thai SPA Association, yaitu suatu organisasi nirlaba yang didirkan untuk mempromosikan dan mengembangkan industri SPA di Thailand. 2. Bahwa, Thai Spa Association yang merupakan wadah bagi para pelaku bisnis Spa di Thailand menyelenggrakan kegiatan berupa pertemuan, seminar pendidikan, menerbitkan buletin bagi para anggotanya serta membangun jaringan dengan profesional SPA di Thailand maupun organisasi SPA internasional lainnya. Dari alat bukti surat ini jelas menunjukkan bahwa di Thailand pelaku bisnis SPA memilik organisasi tersendiri dan juga para pelaku bisnis SPA di negara-negara lain di dunia memiliki organisasi tersendiri juga yaitu bisa dilihat dari kegiatan Thai Spa Association yang membangun jaringan dengan organisasi SPA internasional lainnya. 270 35 P-35 Surat Nomor 032/DPP-ASPI/02/2011 tertanggal 22 Februari 2011 perihal review Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, surat dari ASPI kepada Bpk. Gamawan Fauzi, SH., M.A., Menteri Dalam Negeri pada saat itu Alat bukti ini membuktikan, bahwa, sudah ada usaha dari Pemohon I yang semula bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI), yang saat ini bernama Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta, yang telah mengajukan keberatan terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, oleh karena dalam undang-undang tersebut jelas mendegradasikan SPA dengan memasukkan ke dalam jenis Seni dan Hiburan yang sejenis Tontonan /Pertunjukan 36 P-36 Surat Nomor 045/DPP-ASPI/05/2011 tertanggal Mei 2011 perihal review Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, surat dari ASPI kepada Bpk. Bapak Dr. Ing. H. Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, pada saat itu. Alat bukti ini membuktikan, bahwa, sudah ada usaha dari Pemohon I yang semula bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI), yang saat ini bernama Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta, yang telah mengajukan keberatan terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, oleh karena dalam undang-undang tersebut jelas mendegradasikan SPA dengan memasukkan ke dalam jenis Seni dan Hiburan yang sejenis Tontonan/Pertunjukan 37 P-37 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 479 sampai denga Pasal 494 Alat bukti ini membuktikan, bahwa, sudah ada usaha dari Pemohon I yang semula bernama Asosiasi SPA Indonesia (ASPI), yang saat ini bernama Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta, yang telah mengajukan keberatan terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, oleh karena dalam undang-undang tersebut jelas mendegradasikan SPA dengan memasukkan ke dalam jenis Seni dan Hiburan yang sejenis Tontonan/Pertunjukan 38 P-38 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 479 sampai denga Pasal 494 Alat bukti ini membuktikan, bahwa, sebagai bentuk penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan Tradisional empiric yang bersifat promotive dan 271 preventif dengan mengguanakan keterampilan dan ramuan yang harus dikembangkan 39 P-39 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA Alat bukti ini membuktikan, bahwa Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Denpasar berbeda dengan Kebijakan Kepala Daerah lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian Hukum dan cenderung berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari karena permasalahan pajak ini 40 P-40 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA Alat bukti ini membuktikan, bahwa Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Gianyar berbeda dengan Kebijakan Kepala Daerah lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian Hukum dan cenderung berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari karena permasalahan pajak ini 41 P-41 Surat Edaran Nomo: 973/3762/BPKAD/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris daerah Kabupaten Gianyar tentang Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA. Alat bukti ini membuktikan, bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah Gianyar berbeda dengan Kebijakan Kepala Daerah lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian Hukum dan cenderung berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari karena permasalahan pajak ini. 42 P-42 Peraturan Bupati Badung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/SPA. Alat bukti ini membuktikan, bahwa Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Badung berbeda dengan Kebijakan Kepala Daerah lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian Hukum dan cenderung berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari karena permasalahan pajak ini 43 P-43 Puchase Order, Po No. PO/001/09/2023, tanggal 15 September 2023, tentang Survey + Interview dari PT Reta Consulting Indonesia 272 Alat bukti ini membuktikan, Biaya Riset yang harus dibayar oleh Pemohon VIII, bahwa Pemohon VIII telah menunjuk PT Reta Consulting Indonesia untuk melaksanakan Bisnis Riset untuk mengetahui secara detail bagaimana realitas pasar SPA dalam Masyarakat yang saat ini semakin meningkat seiiring dengan tumbuhnya kesadaran Masyarakat untuk menjaga Kesehatan secara tradisional 44 P-44 Keep Improving Company Performance (Perusahaan yang merangsang Pertumbuhan) Alat bukti ini membuktikan, bahwa PT Reta Consulting Indonesia adalah perusahaan yang kompeten untuk melaksanakan riset dengan metode riset yang terpercaya dan akurat 45 P-45 Understanding More on Consumers Perceptions, (Memahami Persepsi Konsumen) Alat bukti ini membuktikan, bahwa PT Reta Consulting Indonesia adalah perusahaan yang kompeten untuk melaksanakan riset dengan metode riset yang terpercaya dan akurat 46 P-46 Kajian Dampak Kenaikan Pajak Hiburan pada Bisnis SPA Alat bukti ini membuktikan, bahwa sebagai dampak kenaikan Pajak Hiburan pada SPA: 1. Alasan mayoritas konsumen SPA sekitar 72% nya yang datang ke SPA adalah dengan alasan kesehatan, yaitu menenangkan otot yang sakit, untuk kesehatan kulit, dan karena tubuh yang lelah. 2. Harga yang terjangkau merupakan salah satu dari 3 faktor utama konsumen pilih SPA Sehingga dapat dikatakan SPA bukanlah kebutuhan mewah yang harus dikendalikan perkembangannya 47 P-47 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Alat bukti ini membuktikan, bahwa Perda kenaikan sudah diberlakukan pada Tahun 2020 padahal semua SPA di kabupaten Badung pada saat itu tutup karena Wabah Covid-19 dan mengapa Perda baru disosialisasikan pada Tahun 2023 48 P-48 Surat Nomor B-961/N.1.18/Fd.1/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Undangan Wawancara dari Kejaksaan Negeri Badung kepada Pemohon VIII 273 Alat bukti ini membuktikan, bahwa Perda kenaikan sudah diberlakukan pada Tahun 2020 padahal semua SPA di kabupaten Badung pada saat itu tutup karena Wabah Covid-19 dan mengapa Perda baru disosialisasikan pada Tahun 2023 49 P-49 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar Alat bukti ini membuktikan, bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kota Makassar telah memberlakukan Pajak Daerah yang besarannya 50 % untuk Mandi Uap/SPA sebagimana termuat dalam Pasal 21 huruf j yang menyatakan, bahwa, Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: j. Panti Pijat, mandi uap/SPA, sebesar 50 % (lima puluh persen) 50 P-50 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 Alat bukti ini membuktikan, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor telah memberlakukan pajak untuk SPA 50 %,sebagaimana tertuang dalam pasal 26 ayat (3) yang menyatakan, bahwa Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 50 % (lima puluh persen) yang mengakibatkan banyak perusahaan SPA gulung tikar, karena tidak mampu bayar pajak 51 P-51 Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 Alat bukti ini membuktikan, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor telah memberlakukan pajak untuk SPA 75 %, yang mengakibatkan banyak perusahaan SPA gulung tikar karena jelas tidak mampu bayar pajak 52 P-52 Surat dari Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang ditujukan kepada Pimpinan/Manajemen Martha Tilaar SPA Express Pangkalan Bun dengan Surat Nomor 900.1.13.1/337/ BANGDAL/BAPENDA, tertanggal 16 Juli 2024, Hal Penyampaian Kewajiban Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Alat bukti ini membuktikan, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD ternyata di satu daerah berbeda dengan 274 daerah lainnya, meskipun telah ada Surat Edaran Mendagri Nomor tertanggal 19 Januari 2024, ditanggapi secara beragam, dan terbukti di Kabupten Kotawaringin Barat dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan, bahwa Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/SPA ditetapkan 75 % (tujuh puluh lima persen) b. KETERANGAN AHLI 1. AHLI HUKUM TATA NEGARA, Prof. DR. Drs. Yohanes Usfunan, SH, MH, Guru Besar Fakultah Hukum Tata Negara Universitas Udayana Denpasar Bali, Ahli secara tertulis telah menyampaikan keterangan keahliannya yang merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat keahliannya yang secara lisan di bawah sumpah disampaikan dalam persidangan pleno MK pada tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya pendapat ahli tersebut sebagai berikut: 1. Kasus posisi bertitik tolak dengan adanya konflik norma antara UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dengan UUD 1945, yang mengelompokkan SPA kedalam kelompok Hiburan bersama Bar, Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, yang telah menimbulkan kerugian konstitusionil bagi para Pemohon baik social maupun ekonomis. 2. Terbitnya UU No. 1 Tahun 2022 HKPD Pasal 55 aya (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa mandi uap/spa, telah mengakibatkan conflik of norma (konflik norma) baik secara vertical dengan UUD 1945 maupun secara horizontal bertentangan dengan UU Kesehatan dan Permenkes No. 8 Tahun 2014 dan beberapa peraturan peundangan lainnya. Sehingga dengan demikian UU HKPD tersebut dapat juga dikatakan telah bersifat represif karena mengandung unsur diskrimanatif yang bertentangan dengan konstirusi dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. 275 3. UU HKPD tersebut bersifat represif karena adanya diskriminatif, karena didalam UU tersebut mengkategorikan SPA sebagai hiburan merupakan kebijakan keliru karena salah kamar bahkan bila dibandingkan dengan UU No. 28 Tahun 2009 itu lebih responsive karena walaupun SPA masih termasuk dalam rezim hiburan akan tetapi masih dalam suatu jenis usaha yang sama yaitu Panti Pijat dan Refleksi. 4. UU HKP tersebut seolah-olah memberikan blanko kosong bagi legitimasi pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerugian secara ekonomis pada para Pemohon dan selain itu berpotensi adanya perbuatan korupsi, yang nantinya akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang dari oknum pelaksana UU tersebut. 5. Menkategorikan SPA sebagai kemewahan adalah merupakan Tindakan yang tidak tepat dan keliru sebab sesuai Pasal 28H UUD 1945 kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap mausia, di mana bila kita cermati lebih dalam dalam Permenkes No. 8 Tahun 2014 melainkan sebagai kebutuhan dasar yang dijamin Hak asasi Manusia sebagai hak dari setiap orang yang berbicara mengenai bagimana jaminan Kesehatan. Sebagai contoh apabila saya demam apakah saya minum obat atau ke hiburan, maka sudah pasti saya pilih minum obat bukan ke hiburan jadi penempatan SPA kedalam hiburan merupakan keslahan karena spa merupakan bagian dari Kesehatan dan bukan hiburan dengan Bahasa sederhana telah terjadi salah kamar. Mengenai pilihan sesorang untuk untuk memilih jenis pengobatan apakah melalui Kesehatan tardisional atau melaui pengobatan modern itu merupakan hak setiap orang. 6. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang sangat mendasar sebagaimana diatu dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang merupakan kerugian Hak Asasi Manusia Absolut yang berkaitan dengan persamaan di muka hukum (equality before the law) hal mana dalam pasal tersebut setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum dan bebas dari perlakukan diskriminatif. Selain itu juga berkaitan dengan Pasal 28I ayat (3) 276 UUD 1945 mengenai HAM budaya Di mana SPA merupakan Warisan Budaya Nusantara dengan kearifan lokal yang berkembang secara turun temurun di Indonesia. 7. Terbitnya UU HKPD tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum dan HAM bagi para Pemohon Di mana Pemerintah seharusnya memberikan jaminan perlindungan hukum dan HAM kepada setiap warga negaranya yang mana bentuk perlindungan hukum tersebut tercermin dalam pembentukan UU 8. Secara teoritik UU HKPD selain bertentangan dengan UUD 1945 juga bertentangan teori Hans Kelsen mengenai stufenbow teori, dengan azas lex superiori derogate lex inferiori Di mana peraturan yang berada dibawah tidak boleh bertentang dengan peraturan yang berada diatasnya. 9. Penerbitan Pasal 55 dan Pasal 58 dalam UU No. 1 Tahun 2022 tidak mencerminkan pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena normanya kabur dan tidak berkeadilan. Hal ini harus dipahami dari perspektif negara hukum yaitu azas legalitas, yang mana suatu Undang-Undang pemerintah harus memberikan perlindungan hukum pada setiap warga negara. Jadi bila kedua pasal dalam UU HKPD ini masih tetap dipertahankan bagaimana bisa dikatakan Pemerintah telah menegakkan hak asazi manusia, justru dengan UU HKPD ini telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon diantaranya: a. Pembentukan UU HKPD ini pada Pasal 55 dan Pasal 58 ayat (2) ini tidak mencerminkan pengkategorian kelompok usaha dalam PBJT yang tidak propossional karena mengelompokkan SPA kedalam hiburan bersama dengan Bar Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, justru didalalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD masih lebih proporsional meskipun masih dalam kelompok hiburan akan tetapi masih dalam kelompok yang sama bersama panti pijat dan refleksi 277 b. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan UU No. 17 Tahun 2023 telah mengatur dalam Pasal 160-161 mengenai Kesehatan tradisional dan Permenkes No 8. Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan SPA, sangat jelas menentukan SPA sebagai bagian dari Kesehatan, pengelompkkan SPA kedalam hibuaran dalam UU HKPD merupakan Tindakan inkonstitusianal yang tidak ada landasan teorinya maupun kajian akademisnya. c. Secara hakiki SPA merupakan pelayanan Kesehatan tradisional dengan menggunakan pendekatan kosmologi, holistic dan kultural (bio psiko sosio kultural) yang terfokus untuk menjaga dan meningkatkan Kesehatan tubuh. d. Dari proses perijinan yang dimiliki para Pemohon jelas menyebutkan ijin usaha Kesehatan tradisional SPA, yang bertujuan untuk menjaga Kesehatan dan kebugaran tubuh sehingga masuknya spa kedalam hiburan ini merupakan Tindakan diskriminatif dan inkonstitusional yang bertentangan dengan Konstitusi pada beberapa pasal dalam UUD 1945. 10. Dipahami dari asas negara hukum rechtmatigheid dan doelmatigheid pengelompokkan spa ke dalam hiburan bertentangan dengan azas kepastian hukum dan tujuan hukum. 11. Sehingga dengan adanya perlakuan diskriminatif yang menimbulkan kerugian secara konstitusional bagi para Pemohon maka sudah seharunya kedua pasal ini harus dibatalkan dengan alasan kedua pasal tersebut sudah bertentangan dengan konstitusi sehingga untuk apalagi dipertahankan. 12. Dari segi cita hukum, rechtseding sebagaimana bunyi Alinea IV Pembukaan UUD 1945 kedua Pasal 55 dan 58 ayat (2) UU HKPD ini ini sudah bertentangan dengan idee Pengayoman, idee Keadilan Sosial, Idee Demokrasi dan Idee Kemanusiaan Hak azasi mausia yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. 13. Meninjam pemikiran yang disebutkan Philp Norens dapat saya katakan, kedua Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD 278 tersebut bersifat reperesif berbahaya dan berpotentisi korupsi dan penyalahgunaan wewenang bagaimana mungkin Peraturan Dearah.menentukan tarif PBJT yang berbeda-beda antar pemda. Hal Ini berpotensi menimbulkan kalusuala sunset kalusul, yang responsive sebetulnya undang undang sebelumnya. 14. Kalau kedua pasal ini dipaksakan tetap berlaku maka akan menimbulkan kerguian dan penutupan usaha, tidak ada lagi yang mau berusaha 15. Pasal 23A yang merupakan kebijakan bebas/terbuka yang dikenal dengan isttilah diskresi, tapi apakah dengan adanya kewenangan diskresi tersebut kepastian hukum rechmatigheid bisa tejamin atau tidak dan apakah tujuan hukum doelmatigheid itu dapat tercapai atau tidak, jadi jelas kedua pasal tersebut sangat bermaslah dan bersifat represif yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi. 16. Jadi pasal yang responsive adalah seperti dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD dan Kedua Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD No 1 Tahun 2022 ini merupakan pasal bermasalah yang bertentanga dengan konstitusi dan harus dicabut. 17. Para Pemohon yang berjumlah 22 tersebut berdasarkan pasal 51 UU MK telah mengalami kerugian konstitusional berupa perlakuan yang tidak adil dan diskiriminatif yang tidak menjunjung perlakuan yang sama dimuka hukum, yang secara social juga telah druntuhkan harkat dan martabatnya sebagai tenaga Kesehatan menjadi seolah olah tenaga penghibur karena spa masuk hiburan selain itu juga mengalami kerugian secara ekonomis berupa pengenaan tarif PBJT yang tinggi yang berpotensi menurunnya omzet usaha yang dapat berakibat pada tutupnya usaha SPA tersebut. 18. Open Legal Policy dalam Pasal 23A UUD 1945, bila dilihat dari aspek administrasi negara mempunyai wewenang bebas akan tetapi tidak sebebas bebasnya yang juga harus diperhatikan 279 berkenaan dengan Dasar Hukum (Rechmatigheid) dan Tujuan Hukum (Dulmatigheid) apakah kedua hal tersebut sudah terpenuhi. Sehingga openlegal Policy tidak boleh digunakan semau-maunya tanpa adanya dasar hukum dan tujuan hukum yang benar secara konstitusi. 19. Masuknya SPA kedalam kelompok hiburan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 UU HKPD merupakan bentuk diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999, bentuk perlakukan diskriminasi karena penempatan SPA dalam UU HKPD tersebut salah kamar sehingga para Pemohon pelaku saha SPA merasa dikucilkan dan diperlakukan tidak adil baik secara ekonomi berupa pengenaan pajak ting yang berpotensi kehinggan pekerjaan atau kehilangan usaha SPA dan secara social yang berupa terdegradasinya SPA dari Kesehatan menjadi Hiburan sehingga secara status social para Pemohon pelaku usaha SPA merasa diperlakukan tidak sama dimata hukum dan tidak adil serta diskriminatif. Padahal SPA metupakan bagian dari warisan budaya bangsa (National Heritage) secara turun temurun sebagai bagian pengobatan tradisional 2. AHLI KEBIJAKAN PAJAK Prof. DR. Dra. Haula Rosdiana, MSi, CCiR, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak FISIP Universitas Indonesia Ahli secara tertulis telah menyampaikan keterangan keahliannya yang merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat keahliannya yang secara lisan dibawah sumpah disampaikan dalam persidangan pleno MK pada tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya pendapat ahli tersebut sebagai berikut: 1. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manuisia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 2. Salah satu layanan Kesehatan yang merupakan national heritage yang sarat dengan kearifan loka adalah pelayanan Kesehatan dengan metode salus per aqua/sanitas peraquam yang dalam 280 istilah Peraturan Menteri Keshatan No. 8 Tahun 2014 disebut Sehat Pakai Air (SPA). 3. Spa merupakan bagian dari pelayanan Kesehatan yang diakui oleh Undang-Undang Kesehatan baik dalam UU No. 36 Tahun 2009 maupun dalam UU No. 17 Tahun 2023. 4. Terhadap perlakuan masuknya spa ke dalam kelompok hiburan dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD telah terjadi beberapa fallacy dan kontradiksi kebijakan diantaranya a. Kontradiksi fungsi Pajak dengan fungsi social, polical and economical engineering. b. Contradictio interminis SPA sebagai hiburan c. Logical fallacy berupa ambigu atau Ketikajelasan filosofi jasa spa sebagai hiburan /kesenia sehingga menjadi objek PBJT. d. Logical Falacy dalam penetapan jasa SPA sebagai objek hiburan dan diperlakukan sama dengan diskotek, Karaoke, kelab malam, bar. e. Falacy kausalitas dalam menentukan tarif batas bawah dan batas atas. f. Ambigu dan fallacy dalam justifikasi penerapan asas keadilan/ netralitas. 5. Terjadinya Kontradiksi antara Lokal Treatmen atas pelayanan Kesehatan SPA dan fungsi pajak Pajak dengan fungsi social, polical and economical engineering yang menimbulkan keprihatinan, karena pajak bukan hanya merupakan instrument budgetair tetapi juga berfungsi social, politik dan ekonomi, yang dalam merumuskan kebijakan pajak harus mengacu pada prinsip- prinsip pemungutan pajak yang baik dan selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 6. Contradictio interminis SPA sebagai hiburan telah terjadi bahkan didalam undang undang PDRD sebelumnya mulai dari tahun tahun 2009 dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, yang menjadikan SPA sebagai objek pajak hiburan. Padahal SPA tidak bisa masuk kedalam kelompok hiburan karena SPA bukan tontotan atau pertunjukan atau perbaikan apalagi keramaian. 281 7. Interpretasi penulisan mandi uap/spa juga terjadi kekelurian seolah olah SPA sama dengan mandi uap padahal jelas berbeda antara mandi uap dengan spa selain itu seharusnya penulisan spa tidak ditulis dengan huruf kecildan harus ditulis dengan huruf besar SPA yang artinya Salus Per Aqua (pengobatan pakai air). 8. Falacy tersebut terus terjadi hingga terbitnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Bahkan di dalam UU HKPD ini lebih parah karena SPA dikelompokkan dengan Bar Diskotek, Karaoke, Kelab Malam. 9. Secara teori tidak ada satu teori pun yang dapat menjelaskan alasan pemilihan kebijakan (fallacy option) yang menetapkan local Tax Teratmen yang sama antara SPA dengan kelompok usaha hiburan malam tersebut. Terlebih lagi tarif yang dikenakan tarif khusu untuk usaha SPA yaitu 40% - 75% (sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, bahkan didalam Naskah Akademis UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD ini tidak ditemukan dasar teori maupun kajian akademis yang menjadi lansasan teori masuknya spa kedalam kelompok hiburan bersama Bar Diskoteik, Karoke, Kelab Malam. 10. Terjadinya contraditio interminis ini telah memberikan dampak negative yang jauh lebih besar dari regulasi sebelumnya dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang hanya dikenakan tarif maksimal 35 %. Tanpa adanya tarif batas bawah seperti yang terjadi saat ini. 11. Logical Fallacy berupa ambigu atau ketidak jelasan filosofi jasa SPA sebagai hiburan /kesenian sehingga menjadi objek PBJT sebagaiman diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD telah menunjukkan bahwa SPA diperlakukan sebagai excise yang satu tujuannya adalah mereflesikan biaya eksternalitas negative, hal ini jelas bertentangan dengan UU Kesehatan yang justru menegaskan bahwa SPA yang merupakan national heritage yang banyak memiliki kearifan lokal sejatinya merupakan bagian dari Kesehatan. 282 12. Jika ada yang berpendapat bahwa SPA adalah gaya hidup yang hanya dinikmati sekelompok orang tertentu dengan tingkat sosial yang tinggi (mewah) maka sesunguhnya telah terjadi kesalahpahaman terhadap SPA maupun Undang-Undang Kesehatan dan turunannya, untuk itu perlu dipahami Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA utamanya dalam bagian pertimbangannya yang pada pokoknya menegaskan SPA merupakan salah satu jenis pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan ramuan dengan pendekatan holistic untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan jiwa. 13. Baik secara teori mapun praktis, pajak akan berpengarus langsung terhadap daya saing terlebih lagi pajak tidak langsung atas konsumsi (indirect tax on consumption) yang mrupakan pajak yang mempengaruhi harga sehinggi multiplier effectnya tidak bisa dihindari. Karena itu formulasi kebijakan indirect tax on consumption harus dilakukan secara komprehensif holistic dan imparsial agar tidak terjadi distortif bahkan kontradiktif dengan kebijakan pemerintah. 14. PBJT adalah Indirect Tax on consumption yang mempunyai legal character salah satunya adalah indirect, artinya beban pajak dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain, bentuk pengalihan beban pajak ini bisa forward shifting atau backward shifting. 15. Apabila beban pajak dialihkan ke depan dengan menggunakan forward shifting maka pastinya akan mempengaruhi harga, yang akan berdampak pada naiknya harga yang berpotensi berkurangkanya demand atau permintaan yang berptensi berkurangnya pendapatan atau keuntungan dan dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja atau lebih buruk lagi penutupan usaha. 16. Apabila beban pajak dialihkan ke belakang dengan menggunakan Backward Shifting terjadi saat harga barang yang dikenakan pajak tetap sama namun beban pajak akan ditanggung oleh pihak atau 283 faktor yang terlibat dalam produksi, hal ini justru akan berdampak lebih besar lagi bahkan bisa berdampak pada penerimaan negara atas pajak badan, PPH 21, dan lainnya. 17. Pemungutan Pajak atas SPA dalam UU HKPD ini cenderung mencirikan legal character jenis pajak excise, padahal jasa Kesehatan tradisional SPA tidak cocok sebagai obyek excise karena SPA bukan merupakan hiburan, perubahan regulasi pemungutan PBJT ini justru akan mendistorsi kelangsungan iklim usaha yang berkelanjutan serta kelestarian warisan budaya nasional yang sarat dengan kearifan lokal serta tidak sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 18. SPA merupakan salah satu jenis pelayanan Kesehatan tradisional yang ada dalam peraturan perundang-undangan Kesehatan, maka seyogyanya kebijakan dan regulasi pajak daerah dalam PBJT atas SPA diselaraskan dengan kebijakan PPN yang memberikan fasilitas pembebasan pajak atas jasa pelayanan Kesehatan. Sebagimana diatu dalam UU PPN tahun 2009 pada Pasal 4 A ayat (3) huruf a mengenai jasa pengobatan alternatif termasuk didalamnya paranormal merupakan Jasa Kesehatan yang tidak kena pajak sehingga bukan merupakan objek PPN kebijakan tersebut sangat selaras dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang mana kemudian kebijakan pembebasan pajak atas Kesehatan tradisional alternatif ini dilanjutkan dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan meskipun dengan nomentkaltur yang berbeda. Oleh karena itu menjadi fenomena yang sangat kontradiktif pada saat SPA di jadikan objek PBJT Hiburan bersama diskotek, bar, karaoke, kelab malam. 19. Karena SPA merupakan bagian dari Kesehatan maka tidak boleh dipaksakan SPA menjadi objek PBJT Hiburan maka seyogyanya SPA tidak boleh dipaksakan sebagai objek PBJT aHiburan karena kontardictio interminis. Secara akademis tidak ada kajian akademis yang membenarkan masuknya SPA kedalam kelompok hiburan dalam PBJT dalam UU HKPD, bahkan didalam Naskah Akademis 284 tidak ditemukan adanya kajian akademis atas SPA masuk hiburan dengan dasar pengenaan taris 40% - 75 %. 20. Kebijakan pemungutan pajak atas jasa pelayanan SPA perlu dirumuskan dengan komprehensif holistikdan imparsial dengan mempertimbangkan multifilier effect baik secara ekonomis maupun secara social dan Permasalahan mendasarnya adalah Masuknya SPA yang merupaka bagian dari Kesehatan dan bukan semata mata masalah tarif PBJT 21. Apa dasar menetapkan batas bawah 40 % harus ada kajian yang mendalam dan komprehensif, holistic dan imparsial karena begitu menetapkan 75 % maka itu yang dituju adalah afirdabilitas yaitu agar pemanfaat jasa spa menjadi berkurang karena ini adalah pemilihan kebijakan karena beberapa PEMDA yang tidak ingin mengguanakan instrument larangan sehingga menggunakan pajak sebagai instrument pengendalian usaha tertentu agar tidak berkembang. 22. Pencantuman Pasal 101 dalam UU HKPD berupa pemberian insentif pajak bukanlah merupakan perkara mudah dan itu bukan solusi sebab tidak mudak untuk membuat PERDA yang merumuskan mengenai pemberian instif pajak yang menimbulkan penafsiran yang beragam dan berptensi menimbulkan masalah baru. Contohnya penulisan SPA saja sudah salah jangan jangan dalam membuat kebijakan dengan prejudic, yang secara filosofisnya sudah tidak sesuai apalagi maslalah insentif pajak yang rumit 23. Doble Tax dimungkinkan apabila ada tujuannya, yang paling penting Ketika pemerintah memutuskan dobel tax contoh PPN dan PPN BM, ada ini adalah legal karakter ini PPNBM ini mirip excise, karena objeknya terentu dan tidak general kenapa dipilih oleh tujuan tertentu. 3. AHLI BIDANG SPA, DR. Mohammad Ashadi, S Kes, SE, M. Pd, Praktisi SPA Berpengalaman dan Accesor Ahli secara tertulis telah menyampaikan keterangan keahliannya yang merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak 285 terpisahkan dari pendapat keahliannya yang secara lisan dibawah sumpah disampaikan dalam persidangan pleno MK pada tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya pendapat ahli tersebut sebagai berikut: 1. SPA merupakan standar pelayanan Kesehatan tradisional Indonesia Pelayanan SPA yang banyak diminati oleh masyarakat baik dalam negeri dan wisatawan manca negara sehinga perlu menjadi perhatian khusus karena menyangkut kesehatan manusia yang mencakup body, mind dan spirit. Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan yang terbit tahun 2009, diharapkan pelayanan kesehatan tradisional yang diselenggarakan aman, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Secara historis SPA ditetapkan dalam Permenkes No. 1205 Tahun 2004 sebagai turunan dari UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan kemudian diatur dalm Permenkes No. 8 Tahun 2014 sebagai turunan dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 103 Tahun 2014 yang kemudian dikuatkan dalam Pasal 160-161 UU no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan penguatan lebih dari 10 pasal terkait definisi kesehatan tradisional. 3. SPA merupakan tradisi budaya bangsa Indonesia sejak abad ke 8 walaupun istilah SPA dalam huruf besar berasal dari Belgia yang berarti Sallus Per Aqua, ada banyak spa tradisional seprti taman sari Yogya, Tirta Empul di Bali, di Prambanan dll. 4. Penggunaan air dalam dunia kedokteran konvensional barat dikenal dengan istilah hidroterapi medik dan di dalam dunia kedokteran non konvensional mengambil istilah hidroterapi atau SPA wellness dan hidroterapi. Hidroterapi diupayakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran. 5. Dalam Industri pelayanan Kesehatan tradisional SPA mempunyai multiflyer Produk diantaranya ramuan, jamu, rempah, obat tradisional yang digunakan dalam pelayanan Kesehatan tradisional SPA di Indonesia. 286 6. Landasan kebijakan internasional yang mengatur standar pelayanan yaitu IAF yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 yang mengatur Tenaga Kesehatan terkait dengan komite akreditasi Nasional dan terkait dengan UU Omnibuslaw itu sudah melaksanakan complien terhadap ISO 1705 dan ISO 17024 mengenai sertifikasi untuk personal dengan pembentukan BNSP, dan dalam operasionalnya tenaga personal SPA itu harus memiliki STPT (surat Tanda Penyehat Tradisonal) dengan 3 Grade di Kementerian Kesehatan terkait tenaga Kesehatan yang paling rendah yaitu nonformal harus wajib memiliki STPT (Surat Teregistrasi Penyehat Tradisonaldan sertifikat kompetensi sebagai penyehat tradisional setelah itu perlu dibuat standar usaha, yang harus di upload di OSS kalau 3 sertifikat tersebut sudah terverifikasi, hal tersebut membuktikan bahwa SPA tidak ada hubungannya dengan hiburan . 7. Standar Pelayanan SPA yang memuat klasifikasi pelayanan Tirta I, II dan III yang dapat dibedakan menurut standar jenis pelayanan yang diberikan, kompetensi SDM atau terapis SPA, peralatan dan ruangan pendukung pelayanan SPA dan bahan yang digunakan. Standar ini merupakah hasil pembahasan bersama antara Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan para pakar SPA, praktisi SPA, Asosiasi SPA, Direktorat Penyehatan Air, Direktorat Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, BPPSDM, dan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.Standar Pelayanan SPA menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan dan jajarannya, penyelenggara SPA dan instansi terkait. 8. SPA sudah ada Program Studi (PRODI) di Perguruan Tinggi yaitu di UNHI, Bali, menjadi prodi Wellness, dan kemudian menjadi Profiling diseluruh Indonesia di buat PRODI Pengobatan Tradisional Indonesia. 9. Semenjak Pandemi COVID 19 SPA penguatan SPA terjadi di dalam UU No. 17/2023 yang merupakan transformasi dibidang Kesehatan yang bersifat promotive (bagaimana agar tubuh sehat), preventif (bagaimana mencegah sakit) promotive dan kuratif 287 (orang yang sakit kemudian diobati), Kesehatan tradisional SPA Indonesia bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh, yang mana sangat ccok untuk menghadapi penyakit yang disebabkan oleh virus sebab penyakit yang disebabkan oleh Virus tidak dapat dibobati kecuali dengan meningkatkan imunitas tubuh, dan pola pengobatan tradisional SPA yang bersifat promotive dan preventif sangat cocok untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus. Valiatif adalah pengobatan Di mana sudah tidak ada lagi pengobatan medis yang bisa dilakukan sehingga dalam situasi ini pengobatan tradisional sangat cocok dilakukan sebagai bentuk pengobatan Valiatif. 10. Secara definisi didalam UU Pariwisata SPA adalah usaha kesehatan tradisional yang menggunakan Hidro Terapi, pijak, Ramuan dan aroma terapi. Prinsip pelayanan SPA mengacu pada pohon keilmuan atau Body of Knowledge Wellness SPA yang dalam Standar Pelayanan kesehatan SPA ini dimaksud sebagai landasan konsep dasar sistem perawatan tradisional Indonesia yang meliputi pendekatan kosmologi, holistik (jasmani, pikiran dan jiwa), kultural (biopsikososiokultural) dan sibernatika. 11. Ditinjau dari pohon keilmuannya pelayanan kesehatan SPA adalah, pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik, yang memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern, dengan menggunakan air, pijat, ramuan, aroma, latihan fisik, warna, musik, dan makanan untuk memberi efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara body, mind and spirit (jasmani, pikiran dan jiwa), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal. 12. Dalam Pohon keilmuan tidak ada ditemukan landasan teori yang dapat dijadikan suatu kajian akademis untuk masuknya spa di dalam rezim hiburan hal mana dalam Naskah Akademik atas UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 1 Tahun 2022 juga tidak ditemukan kajian akademis yang membenarkan baik secara teori maupun secara praktek yang membenarkan masuknya SPA kedalam kelompok Hiburan, Jadi usaha SPA adalah usaha yang 288 merupakan bagian dari Kesehatan dan bukan Jasa hiburan, pengelompokkan seperti ini merupakan fallacy kebijakan, yang karena ketidaktahuan atau mungkin karena kesengajaan, sehingga SPA dikenakan PBJT yang tinggi yaitu 40% - 75% bahkan lebih tinggi dari kontes kecantikan yang nyata nyata mengandung unsur hiburan dan tidak berkaitan dengan kesehatan 13. Terkait dengan terbitnya Perda -Perda yang memberikan insentif pajak di Bali yang didasari oleh Pasal 101 UU HKPD No. 1 Tahun 2022, itu dikarenakan adanya tekanan dari Masyarakat pelaku usaha SPA yang telah mengirimkan surat keberatan atas penerapan pajak 40 %-75 % dalam UU HKPD tersebut,sehingga kemudian terbitlah Surat Edaran Mendagri pada bulan Januari 2024, Surat edaran Mendagri tersebut diterbitkan untuk meredam aksi massa yang keberatan atas penerapan PBJT tersebut, sebagai sebuah Solusi sementara sambil menunggu putusan uji materi di MK, atas terbitnya surat edaran mendagri tersebut ahli juga sempat hadir di kemenkes dan kemendagri untuk dimintai pendapatnya terkait dengan hal tersebut. c. PERNYATAAN SINGKAT SAKSI PARA PEMOHON 1. Dewa Gde Putra Jayantika, SE Saksi yang dalam hal ini sebagai Pengusaha SPA secara tertulis telah menyampaikan pernyataan singkat kesaksiannya yang merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan kesaksiannya yang secara lisan dibawah sumpah disampaikan dalam persidangan pleno MK pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya kesaksiannya tersebut sebagai berikut: 1. Usaha SPA dalam perijinan usahanya menggunakan KBLI 96122 SPA (Sante Par Aqua). Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan Jasa Kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, Latihan fisik, 289 terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sebagai upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa sebagaiman tercantum dalam OSS RBA 2. Ada banyak perijinan dalam usaha SPA diantaranya IMB/PBG/SLF, Dokumen Lingkungan, Kompetensi untuk staff kami, STPT (Surat Tanda Pengobat Tradisional) bagi Terapis yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, serta Laik Sehat yang juga diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dan kompetensi tambahan seperti IS. 3. Meskipun secara hukum pajak ini seharusnya dibayarkan oleh konsumen (wajib pajak pembayar), kami sebagai pengusaha SPA yang pada akhirnya harus menanggung beban pajak tersebut (wajib pajak pungut). Mengapa? Karena jika pajak ini “dibebankan langsung” kepada konsumen, mereka akan merasa harga layanan kami terlalu mahal dan memilih untuk tidak datang lagi. Akibatnya, kami harus menanggung pajak ini dari margin keuntungan kami yang sudah sangat kecil. Pada umumnya pelaku usaha SPA menggunakan metode Inclusive Di mana dengan naiknya tarif PBJT mengakibatkan harga jual jasa layanan SPA menjadi lebih tinggi. 4. Selain tarif PBJT pelaku usaha SPA juga dikenakan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Artinya dengan penerapan ongkos pelayanan dalam prakteknya menjadi 2 (dua) objek pajak yaitu PBJT dan PPh Pasal 21, yang mana seharusnya dalam teori dan aturan tidak ada pajak berganda 5. Naiknya tarif PBJT bukan hanya memberatkan pelaku usaha SPA untuk melakukan pengembangan usaha/investasi akan tetapi lebih parah lagi dengan risiko bangkrutnya usaha SPA karena ditingglkan oleh konsumen karena tarif PBJT yang tinggi yang mengakibatkan harga jual tinggi. 6. Sesuai definisi SPA dalam regulasi UU Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan maka Pengklasifikasian/Pengkategorian SPA kedalam hiburan malam telah menurunkan harkat dan martabat 290 kami selaku pelaku usaha Kesehatan tradisional menjadi pelaku hiburan malam yang mendapat citra negative di Masyarakat. Pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tidak hanya menghambat usaha kami, tetapi juga benar - benar telah merendahkan, melecehkan, bahkan membunuh usaha SPA yang telah kami bangun dengan penuh dedikasi dan demi menjaga warisan leluhur dan budaya Bangsa. 7. Kami pernah dikumpulkan di oleh PEMDA Gianyar, untuk mendiskusikan permalsahan yang timbul akibat pemberlakuan Tarif PBJT 40% - 75% dalam UU No. 1 Tahun 2022 tetapi tidak ada membahas Pasal 101 mengenai insentif fiscal dan saat ini sudah ada Peraturan Bupati Gianyar Kami was was, insentif fiscal ini karena sewaktu waktu dapat dicabut karena politik dan natinya kami akan dikenakan angsuran atas pajak yang dikurangi tersebut, sebagaimana yang pernah terjadi pada waktu Covid 19 8. Salah satu dampak perijinan yang kami alami akibat terbitnya UU HKPD ini adalah pengurusan ijin menjadi lebih mahal. 2. Sri Rahayu Winingsih Saksi yang berprofesi sebagai Trainer Terapis SPA secara tertulis telah menyampaikan pernyataan singkat kesaksiannya yang merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan kesaksiannya yang secara lisan di bawah sumpah disampaikan dalam persidangan pleno MK pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya kesaksiannya tersebut sebagai berikut: 1. Nama dan Pengertian SPA: Penulisan dan atau penyebutan Mandi uap/Spa di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah tersebut sudah mendegradasikan pengertian dan atau makna sesungguhnya dari SPA. Pada kata Mandi uap dan SPA ke duanya memiliki pengertian yang berbeda, tidak bisa ke dua kata tersebut dibuat penulisan dan atau penyebutannya secara bergandengan dengan menambahkan garis miring atau garing di antara ke dua kata yang 291 sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, di mana fakta- faktanya akan saya jelaskan sebagai berikut di bawah ini: a. SPA merupakan singkatan dari kata Solus Per Aqua atau Sante Per Aqua dapat diartikan “Pengobatan dengan air“ atau “Sehat pakai Air “ (Husada Tirta). b. Pengertian tentang SPA menurut pohon keilmuan SPA adalah Pelayanan Kesehatan secara holistic dengan memadukan berbagai jenis perawatan Kesehatan tradisional dan modern yang mengunakan: 1. Terapi Air (Hydrotherapy); 2. Terapi Pijat (Massage Therapy); 3. Terapi Ramuan (Herbal therapy); 4. Terapi Aroma (Aroma Therapy); 5. Terapi Warna (Color Therapy); 6. Terapi Musik (Music Therapy); 7. Latihan Fisik dan; 8. Makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca Indera guna mencapai keseimbangan antara body (tubuh), mind (pikiran) dan spirit (jiwa) sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal. c. Sedangkan Mandi uap merupakan salah satu dari bagian kecil dari Terapi Air (Hydrotherapy). d. Mandi uap di usaha SPA bukan merupakan terapi dan fasilitas mandatory yang diwajibkan di usaha SPA. Ada atau tidaknya pelayanan mandi uap di usaha SPA adalah tidak mempengaruhi grade usaha SPA tersebut. Dengan demikian dengan adanya penulisan dan atau penyebutan Mandi uap/SPA di UU Nomor 1 Tahun 2022 pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) pada, maka semua definisi SPA akan berubah pemahamannya di semua kurikulum Pendidikan SPA baik secara formal maupun informal. 2. Pelayanan Kesehatan SPA: a. Dalam Pelayanan Kesehatan SPA, memiliki Standar Operasional Prosedur sesuai UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 292 2023 dan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Nomor 267 Tahun 2023: Didalam alur pelayanan SPA Ketika pelanggan datang kami sambut dengan sopan, ramah dan senyum kemudian kami melakukan konsultasi/pengisian formulir kesehatan klien, agar kami dapat mengindentifikasi indikasi/yang boleh dilakukan serta kontraindikasi/yang tidak boleh dilakukan agar kami dapat memberikan perawatan sesuai dengan kondisi indikasi pelanggan secara optimal, perawatan dilakukan dan setelah perawatan kami akan menyarankan kepada klien/pelanggan untuk melakukan perawatan dirumah atau perawatan lanjutan jika diperlukan, serta kami memberikan minuman sehat/jamu. b. Etika profesi SPA yang meliputi: 1. Sikap: Adalah kesopanan dalam bertutur kata, jujur dalam pekerjaan, tenggang rasa saling menghormati. 2. Penampilan: Adalah meliputi tata rias rambut dan tata rias wajah serta mengunakan seragam yang menjunjung tinggi kesopanan dalam berpakaian dan mencermikan budaya Indonesia. 3. Pendidikan SPA Terapis Indonesia: Adalah meliputi: a. Sertifikasi Kompetensi SPA Terapis baik itu dikeluarkan oleh LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) maupun LSP (Lembaga Sertifikasi profesi), yaitu dengan kategori: 1. Level II/Pratama. 2. Level III/Madya. 3. Level IV/Senior. Serta kami wajib memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten 4. Peluang untuk menjadi SPA Terapis dapat membantu pemerintah Indonesia membuka lapangan pekerjaan yang besar di Indonesia. Namun dengan SPA masuk ke kelompok hiburan menjadi stigma 293 tidak baik atau negatif di sebagaian masyarakat sehingga banyak para pencari kerja tidak memilih pekerjaan sebagai SPA Terapis, padahal karir sebagai SPA Terapis sangat menjanjikan karena benefit yang diterima SPA Terapis rata-rata di atas UMK. 5. Dampak dari keberadaan dan berlakunya Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 terkait dengan Mandi uap/SPA dikategorikan dalam kelompok Jasa Kesenian dan Hiburan yang sejajar dengan usaha diskotek, bar, kelab malam, karaoke Dampak Terhadap Profesi SPA Terapis Indonesia: a. Adalah sangat menjatuhkan harkat dan martabat di dunia industri SPA terutama profesi SPA Terapis baik secara psikis dan mental. Kami menjadi takut menjalankan profesi karena dimasukkannya usaha SPA pada kelompok Jasa Kesenian dan Hiburan dan sejajar dengan usaha diskotek, bar, kelab malam, karaoke. b. Menjadikan profesi kami menjadi stigma tidak baik/negatif di masyarakat Indonesia. Pekerja di bidang industri SPA di Indonesia sekitar 80 % (delapan puluh persen) adalah kaum perempuan. Dengan dimasukkannya SPA ke dalam golongan Jasa Kesenian dan Hiburan dan sejajar dengan bar, karoke, kelab malam, membuat kami sebagai Perempuan Indonesia dilecehkan, dihina dan dideskripsikan menjadi perempuan penghibur. Didalam agama saya Yang Mulia, kita mesti memuliakan seorang Ibu, Ibu, Ibu, Bapak. c. Ada banyak anak berusia 17 (tujuh belas) sampai usia dengan berusia 24 (dua puluh empat) tahun, di mana mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan formal karena putus sekolah yang disebekan oleh faktor ekonomi maupun faktor lain. Mereka berlomba-lomba untuk mengikuti program PKK (Pendidikan Kecakapan Kerja) dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi. Sebagai SPA Terapis, dengan adanya dan berlakunya Pasal 55 ayat (1) huruf l dan 294 Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022, di mana SPA masuk kedalam Jasa Hiburan, mereka dilarang oleh orang tua nya atau suaminya mengikuti program ini. Sedangkan minat mereka mengikuti program ini karena lapangan kerja yang masih sangat banyak di industri SPA baik di dalam maupun di luar negeri. d. Jangan salahkan bila nanti, dengan adanya dan diberlakukannya Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di mana Mandi uap/SPA masuk ke Jasa Hiburan tetap dijalankan akan berdampak dan berpotensi mematikan perekonomian terutama Industri SPA dan berpotensi tejadinya pengangguran di indonesia. Apakah ini yang diharapkan oleh pembuat Undang-Undang. Jangan sampai Balinese Massage maupun Javanese Massage menjadi diakui kepemilikannya oleh negara lain serta SPA Terapis Indonesia yang profesional diakui oleh negara lain. 3. KUSUMA IDA ANJANI Saksi yang merupakan Pengurus Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) dan sekaligus juga sebagai Direktur PT. Mustika Ratu Tbk SPA secara tertulis telah menyampaikan pernyataan singkat kesaksiannya yang merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan kesaksiannya yang secara lisan dibawah sumpah disampaikan dalam persidangan pleno MK pada tanggal 24 Agustus 2024, yang pada pokoknya kesaksiannya tersebut sebagai berikut: 1. Asosiasi Spa Indonesia (disingkat ASPI) didirikan oleh Almarhumah Ibu Mooryati Soedibyo Pada Tahun 1997 untuk menjadi wadah yang melingkupi usaha SPA di berbagai wilayah di Indonesia yang saat ini telah berdari cabang ASPI di 14 Propinsi Beliau telah berjasa memperkenalkan SPA Iindonesia sebagai kearifan dan budaya lokal Indonesia ke dunia internasional 2. Melalui Mustika ratu SPA diperkenalkan sebagai upaya Kesehatan Tradisional yang holistic yang dirancang untuk 295 mendukung keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan tradisional Indonesia. 3. Ibu BRA Mooryati Soedibyo dan sebagai pencetus perawatan women life cycle yang mencakup berbagai tahap kehidupan wanita, mulai dari perawatan untuk bayi yang baru lahir, remaja, hingga wanita dewasa, dan terus berlanjut sampai fase menopause.melalui perawatan kesehatan secara tradisional yang menggunakan ramuan yang berasal dari Keraton seperti Lulur, Javanese Massage, Balinese Massage, Boreh, dan Ratus yang tersebut juga dimuat dalam Buku Kesehatan Tradisional Jamu yang ditulis oleh Setiap tahap memiliki perawatan khusus yang dirancang untuk mendukung keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan tradisional Indonesia. 4. SPA di Indonesia sudah sejak lama mengintegrasikan Jamu dan Boreh ke dalam layanan mereka sebagai bentuk perawatan kesehatan yang alami dan efektif yang di wariskan secara turun menurun dari nenek moyang kita. Jamu, dengan berbagai ramuan herbalnya, digunakan untuk membantu detoksifikasi tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan memperkuat sistem imun. Sementara itu, Boreh Bali, dengan sifat pemanasannya, diterapkan sebagai terapi untuk meredakan nyeri otot, menghilangkan kelelahan, dan memulihkan energi tubuh. Kedua elemen ini tidak hanya berfungsi untuk kecantikan, tetapi lebih penting lagi, untuk kesehatan dan kesejahteraan holistik. 5. Aktivitas SPA yang menggunakan Jamu dan Boreh ini telah lama diakui sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa—prinsip utama dalam kesehatan tradisional Indonesia. Ini adalah bentuk pelayanan kesehatan yang mengutamakan pencegahan dan pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh, bukan sekadar untuk hiburan atau rekreasi. 6. Ibu BRA Mooryati Soedibyo dan ASPI juga telah sukses memperkenalkan budaya dan kearifan lokal Indonesia melalui SPA, menjadikan terapis SPA dari Indonesia sebagai pilihan 296 utama di dunia internasional karena sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghargaan pada tahun 2009, Indonesia terpilih sebagai "The Best Spa Destination in The World" di Jerman, 7. Karya Ibu BRA Mooryati Soedibyo dalam mengembangkan dan mempopulerkan perawatan tradisional ini telah menciptakan warisan yang tak ternilai, mengukir nama sebagai tokoh Sang Mpu Jamu, yang mengantarkan Indonesia menerima penghargaan dari UNESCO untuk sektor kebudayaan. Penghargaan ini diberikan atas upaya Indonesia dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan dan membagikannya kepada dunia, yakni Budaya Sehat Jamu (Jamu Wellness Culture) sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Sidang ke-18 di Kasane, Botswana. Selain itu pada tahun 2024, penghargaan Lifetime Achievement Award di acara Asia Pacific Spa Wellness Coalition (APSWC) di Thailand yang diterima oleh Almarhumah Ibu BRA Mooryati Soedibyo. Di negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand di mana SPA diakui sebagai bagian integral dari sektor kesehatan. namun di Indonesia usaha SPA dimasukkan dalam kategori hiburan. Ini adalah sebuah ketidakadilan yang merugikan industri SPA di Indonesia, yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama seperti di negara- negara tetangga kita. 8. Selain itu pada tahun 2024, penghargaan Lifetime Achievement Award di acara Asia Pacific Spa Wellness Coalition (APSWC) di Thailand yang diterima oleh Almarhumah Ibu BRA Mooryati Soedibyo 9. Pada tahun 2011, ASPI yang dipimpin oleh Almarhumah Ibu BRA Mooryati Soedibyo pernah mengajukan surat keberatan kepada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Dalam Negeri terkait permasalahan SPA yang dimasukkan dalam kategori hiburan yang sampai dengan sekarang kami teruskan Perjuangan ASPI. Korespondensi dan permintaan audiensi dari tahun 2011 hingga 2024 telah kami sampaikan ke kementerian terkait namun 297 terkesan diabaikan dan dalam penyusunan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, ASPI tidak pernah dilibatkan. 10. Dari riset dari PT RETA Consulting juga menunjukkan bahwa usaha SPA Indonesia sebagian besar dilakukan oleh UMKM dengan Psikologi kisaran harga masyarakat membeli layanan SPA sebesar dari Rp. 200.000- s/d Rp. 500.000- dan potensi usaha SPA di Indonesia baru tergarap sekitar 3,2% dari total potensi yang ada. Ini berarti masih ada 96,8% potensi yang belum tergarap, menunjukkan bahwa industri SPA di Indonesia masih memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang. Namun, potensi ini terancam oleh kebijakan yang salah kaprah, seperti pengkategorian SPA sebagai hiburan dan barang mewah. 11. Usaha SPA yang dikategorikan hiburan berakibat pada:  munculnya stigma negatif yang kami rasakan sebagai pelaku industri SPA wellness dengan oknum yang menyalahgunakan izin SPA. Stigma negatif yang melekat pada industri SPA saat ini akibat pengkategorian yang tidak tepat telah membuat banyak calon terapis enggan bekerja di industri ini, karena 80 % pekerja SPA adalah Perempuan Akibatnya, industri SPA di Indonesia mengalami kekurangan tenaga terapis yang berkualitas, yang pada akhirnya menghambat perkembangan industri  Ancaman PHK bagi para pekerja dalam jasa pelayanan Kesehatan SPA  Penurunan jumlah usaha 60 % - 80 % dari anggota ASPI 12. Sebagai generasi ketiga saya cucu dari sang Mpu Jamu Almarhumah Ibu BRA Mooryati Soedibyo yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan dan melestarikan warisan kesehatan tradisional Indonesia melalui jamu dan industri SPA yang telah berjalan sampai 3 generasi. Perjuangan Almarhumah Ibu BRA Mooryati Soedibyo, bersama banyak pelaku usaha lainnya, telah membawa menjadikan SPA 298 Indonesia sebagai simbol kesehatan, kesejahteraan, dan kebanggaan budaya kita di dunia Internasional. 13. Dari sisi perpajakan pemberian insentif fiscal dalam pasal 101 UU HKPD tidak dapat menjadi Solusi atas pemungutan pajak yang tinggi sebab itu hanya bersifat sementara. 2. PEMBUKTIAN DARI PIHAK PRESIDEN (PEMERINTAH) a) KETERANGAN AHLI PEMERINTAH 1. AHLI PERPAJAKAN Prof. DR. Efrizal, SE Ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Diskriminasi berdasarkan Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, adalah pengucilan, perbedaan pelakuan berdasarkan Jenis Kelamin, Suku, Agama, Ras, Antar Golongan… Jadi berdasrkan UU HAM tersebut pengenaan tarif PBJT pada Usaha Bar, Diskotek, Karaoke, Kelabmalam mandi uap/SPA sebesar 40% - 75% adalah bukan diskriminasi karena uasaha tersebut tidak dikonsumsi secara umum melainkan hanya kepada sekolompok orang yang mengkonsumsinya saja. 2. Pajak bertujuan untuk terjadinya redistribusi pendapatan sehingga dengan adanya redistribus keadilan ini terjadi pemerataan yang berkeadilan bagi rakyat. 3. Keadilan pajak dapat dilihat dari 2 aspek yaitu: keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal. 4. Pengenaan tarif pajak tidak akan mempengaruhi permintaan 5. SPA bukan merupakan kebutuhan pokok atau dasar (primer) melainkan dapat diketegorikan sebagai kebutuhan sekunder bahkan tersier (mewah) yang tidak dikonsumsi oleh setiap orang melainkan oleh orang tertentu saja sehingga wajar dikenakan tarif tinggi yang juga dapat digunakan sebagai instrument pengendalian usha yang dapat berdampak negative di Masyarakat. 2. AHLI PERPAJAKAN Prof DR. Chandra Fajri Ananda, SE, MSc Ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 299 1. Dalam Pemungutan PBJT, meruapakan jenis pajak tidak langsung yang ditanggung oleh konsumen. 2. Pengenaan Tarif PBJT SPA sebesar 40 % bukan merupakan Diskriminasi, karena dilakukan aterhadap orang tentertu dengan pendapata yang lebih tinggi (orang kaya) 3. Asas equity Pajak bertujuan untuk terjadinya rdistribusi pendapatan sehingga dengan adanya redistribus keadilan ini terjadi pemerataan yang berkeadilan bagi rakyat. 4. Pengenaan tarif PBJT sebesar 40 % tidak akan mempengaruhi permintaan karena konsumen SPA adalah kelas menengah keatas. 5. SPA bukan merupakan kebutuhan pokok atau dasar (primer) melainkan dapat diketegorikan sebagai kebutuhan sekunder bahkan tersier (mewah) yang tidak dikonsumsi oleh setiap orang melainkan oleh orang tertentu saja sehingga wajar dikenakan tarif tinggi yang juga dapat digunakan sebagai instrument pengendalian usha yang dapat berdampak negative di Masyarakat. 6. Insentif fiscal dalam tarif PBJT dapat dilakukan oleh PEMDA untuk pengembangan usaha dan investasi di wilayahnya dengan Batasan waktu tertentu. 7. Usaha SPA yang ada dihotel dalam UU HKPD dikenakan PBJT 10 %, hal ini apabila SPA tersebut merupakan fasilitas layanan hotel yang tidak berdiri sendiri dan untuk itu harus ada pengawasan dari instansi terkait, mengenai hal tersebut, jangan sampai ada potensi penyalahgunaan di lapangan. 3. AHLI HUKUM PERPAJAKAN DR. Adrianto Dwi Nugroho, SH Ahli di bawah sumpah telah memberikan pketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pemungutan PBJT yang berbeda tidak bersifat Diskriminasi sepanjang perbedaan tersebut atas dasar pertimbangan ekonomis dan bukan atas dasar Jenis Kelamin, Suku, Agama, Ras, Antar Golongan 300 2. Hukum Pajak dapat memilih kriteria tertentu dan tidak terikat dengan kriteria berdasarkan tipologi tertentu yang diatu dalam peraturan atau norma hukum yang lain 3. Pajak bertujuan untuk terjadinya redistribusi pendapatan sehingga dengan adanya redistribus keadilan ini terjadi pemerataan yang berkeadilan bagi rakyat. 4. Dalam pengenaan tarif minimum dan maximum sebagaimana diatur dalam UU HKPD Pasal 58 ayat (2), unudang undang memberikan kebebasan kepada PEmerintah daerah untuk mengaturnya sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. 5. Pengenaan tarif pajak yang tinggi tidak akan mempengaruhi permintaan akan tetapi justru akan meningkatkan pendapatan di daerah. 6. Pengenaan tarif Pajak merupakan diskresi dari Pemerintah untuk mengaturnya sesuai kebutuhan. 7. SPA bukan merupakan kebutuhan pokok atau dasar (primer) melainkan dapat diketegorikan sebagai kebutuhan sekunder bahkan tersier (mewah) yang tidak dikonsumsi oleh setiap orang melainkan oleh orang tertentu saja sehingga wajar dikenakan tarif tinggi yang juga dapat digunakan sebagai instrument pengendalian usaha yang dapat berdampak negative di Masyarakat. TANGGAPAN PARA PEMOHON ATAS KETERANGAN KETIGA AHLI PEMERINTAH TERSEBUT, sebagai berikut: Terhadap keterangan/pendapat ketiga ahli tersebut pada pokoknya Para Pemohon tidak sependapat dan menolak pendapat ahli, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip prinsip perpajakan yang berkeadilan, dan selanjutnya beberapa pendapat para ahli tersebut yang kami anggap penting untuk akami tanggapi secara khusus diantaranya sebagai berikut: 1. TENTANG OPEN LEGAL POLICY: Salah satu dalil yang disampaikan pemerintah yang dikatakan oleh ketiga ahlinya tersebut adalah mengenai Open Legal Policy terhadap ketentuan Undang-Undang HKPD diajukan ke Mahkamah Konstitusi, suatu Ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang- 301 undang untuk mengatur mengenai masalah perpajakan dengan undang- undang. Dalam konteks ini, maka pembentuk undang-undang memiliki kewenangan dalam menetapkan jenis dan tarif pajak yang akan dipungut. Dalam hal ini termasuk pula mengenai tarif pajak barang dan jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT dalam Undang-Undang HKPD sehingga dari hal tersebut kebijakan mengenai tarif PBJT dalam Undang-Undang HKPD merupakan kebijakan terbuka atau open legal policy, yang seharusnya tidak dapat dimohonkan pengujian. Terhadap hal tersebut dapat Para Pemohon secara tegas menolaknya dengan alasan sebagai berikut:  Bahwa open legal Policy bukan berarti pemerintah secara bebas dan semaunya sendiri tanpa mengabaikan kaidah - kaidah hukum perpajakan dapat seenaknya menetapkan tarif pajak, Apa yang dimaksud sebagai kebijakan hukum terbuka? Menurut Mardian Wibowo, (Penulis buku yang berjudul Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi), kebijakan hukum terbuka atau open legal policy adalah ketika ada dua kondisi yaitu UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya, atau ketika UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.  Apakah Norma yang bersifat Open Legal Policy tidak bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi? Menurut Maria Farida Indrati (Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2008-2018), berpatokan pada Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang, meskipun suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. Berkaitan dengan produk legal policy yang dianggap 302 inkonstitusional adalah ketika jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir tersebut, berdasarkan Putusan MK No. 86/PUU-X/2012, dalam pertimbangan hukumnya, ditegaskan juga bahwa open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang tidak dapat dijalankan sebebas- bebasnya, dan harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana bunyi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.  Bahwa, undang-undang dengan pasal-pasal di dalamnya adalah merupakan sebagian dari hukum secara tertulis. Satjipto Rahardjo (merupakan ahli dalam bidang Sosiologi Hukum) berpendapat, bahwa mustahil untuk memahami hukum suatu bangsa hanya dengan melihat pada peraturan-peraturannya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada prinsip-prinsip hukumnya. Menurut Sudikno Mertokusumo (merupakan pakar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata), prinsip-prinsip hukum itu memberi dimensi etis pada hukum.  Adapun menurut Mark Tebbit (merupakan ahli dalam bidang Filsafat hukum) mengatakan, prinsip-prinsip hukum merupakan hal yang inheren dengan moralitas. Jadi Undang-Undang dengan pasal-pasal yang tertuang di dalamnya yang merupakan sebagian dari perwujudan dari hukum pun seharusnya inheren dengan moralitas.  Bahwa, Ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kebijakan bebas atau terbuka (open legal policy) dalam hal ini janganlah sampai dijadikan dasar bagi Pemerintah dalam hal Penyalahgunaan Hak. Menurut seorang Profesor Sejarah Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum yang bernama Lambertus Johannes van Apeldoorn, Penyalahgunaan Hak adalah pemakaian hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, di mana tampaknya saja seakan-akan bersifat hak, jika dikaitkan dengan Jawaban Pemerintah (Presiden) dalam hal ini di mana Pemerintah(Presiden) menggunakan hak yang berlandaskan suatu Pasal dalam Undang-Undang yaitu menggunakan Ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dikatakan oleh Pemerintah (Presiden) bahwa Pasal 23A Undang- Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kebijakan bebas atau terbuka 303 (open legal policy) yang seharusnya tidak dapat dimohonkan pengujian, akan tetapi Para Pemohon berpendapat cara menggunakan kekuasaan tersebut di mana Pemerintah (Presiden) memakai hak berdasarkan pada Ketentuan Pasal 23A Undang- Undang Dasar Tahun 1945 namun tiada suatu kepentingan yang patut yang bertentangan dengan tujuan untuk mana kekuasaan itu diberikan yang berkaitan juga dengan hukum tidak tertulis yang menyangkut moralitas, etika dan lain-lain. Ketentuan Pasal 23A UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU HKPD yang merupakan kebijakan bebas/terbuka atau open legal policy, dari perspektif hukum tata negara dikenal dengan konsep wewenang bebas, wewenang diskresi/freies ermessen/discretionary power. Secara hakiki pemerintah diberikan wewenang bebas/keleluasaan untuk mengambil langkah-langkah/ kebijakan yang tepat dalam menangani suatu masalah (termasuk penentuan besaran pajak). Namun demikian, wewenang diskresi harus memenuhi kriteria sbb: 1. Adanya dasar hukum (Rechtmatigeheid) untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan sejumlah pasal UUD NRI 1945 tidak memenuhi dasar hukum yang tepat (melanggar hak asasi dan melanggar hukum). 2. Adanya tujuan (Doelmatigeheid) yang obyektif dan tidak merugikan. Karenanya ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l jo. Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan sejumlah pasal UUD NRI 1945 tidak sesuai dengan harapan para Pemohon (sehingga bersifat represif) 3. Dapat dipertangungjawabkan (responsibility). Artinya pengkategorian usaha pelayanan kesehatan tradisional/Spa untuk kebugaran manusia ke dalam kelompok usaha hiburan yang bersifat dsikriminatif dan inkonstitusional, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena diskriminatif. Bahwa, menurut Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH dan Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR, yang 304 diajukan Para Pemohon juga menegaskan open legal policy tidak boleh bertentangan hak-azasi manusia dan harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan persamaan dimuka hukum dan mengenai penetapan tarif pajak jelas tidak boleh bertentangan dengan azas-azas dan kaidah pemungutan pajak yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Secara singkat open legal policy tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945 dengan berdasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 2. Aktivitas mandi uap/spa, merupakan lifestyle (mewah) dan bukan merupakan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang seperti halnya sandang, pangan, dan papan: Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut yang menyatakan aktifitas mandi uap/spa adalah merupakan lifestyle dan bukan merupakan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang seperti Penggolongan aktifitas halnya sandang, pangan, dan papan, secara tegas Para Pemohon menolaknya dengan alasan sebagai berikut:  Bahwa, kehidupan manusia itu sudah seharusnya berkembang, sebagaimana Pemerintah (Presiden) sendiri yang menyatakan bahwa Pemerintah memiliki tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok Nusantara. Pemerintah memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara makmur, kata makmur mengandung arti sejahtera. Dalam kata sejahtera mengandung arti bahwa basic needs atau kebutuhan dasar masyarakat Indonesia tidak cukup hanya sandang, pangan dan papan.  Bahwa, kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Menurut Hierarki Kebutuhan Maslow, kebutuhan dasar atau fisiologis termasuk kebutuhan yang paling fundamental untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, air, tempat tinggal, dan tidur. Kesehatan juga termasuk dalam kategori ini karena tanpa kondisi kesehatan yang baik, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar lainnya atau mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi seperti keamanan, cinta dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Selain itu, kesehatan sering dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan bahwa setiap individu berhak mencapai 305 standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai, yang meliputi akses terhadap pelayanan kesehatan, lingkungan yang sehat, dan informasi yang tepat terkait kesehatan. Sehingga seharusnya aktifitas mandi uap/spa bukanlah digolongkan sebagai aktifitas pada Jasa Kesenian dan Hiburan, pemerintah dalam hal ini seharusnya memiliki peranan sebagaimana yang telah ditekankan oleh Organisasi kesehatan Dunia (WHO) untuk memberi informasi yang tepat mengenai kesehatan termasuk mandi uap/spa di dalamnya yang jelas merupakan bagian dari golongan kesehatan tradisonal.  Bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masayarakat Indonesia maka bidang kesehatan adalah termasuk kebutuhan yang harus disiapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini kegiatan mandi uap/spa merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesehatan bagi masyarakat Indonesia melalui jalur kesehatan tradisonal.  Pandangan Pemerintah terkait hal ini dalam perkembangan dunia saat ini yang sudah sangat maju dengan teknologinya adalah terlalu kuno dan terlalu menyedihkan bagi masyarakat Indonesia jika menganggap basic needs manusia khususnya masyarakat Indonesia hanya terdiri dari 3 (tiga) saja yaitu sandang, pangan dan papan. Justru pemerintah harus berperan bagaimana agar masyarakat Indonesia bisa meningkatkan diri sama seperti masyarakat sejahtera lainnya di negara- negara lain yang kebutuhan dasarnya bukan lagi sebatas sandang, pangan, papan. Manusia manapun pada saat ini yang hidupnya hanya mampu memenuhi 3 (tiga) kebutuhan dasar sandang, pangan, papan adalah karena terpaksa.  Bahwa, konsumsi terhadap pelayanan mandi uap/apa oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya terbatas pada kalangan tertentu saja jika dikaitkan dengan jawaban Pemerintah (Presiden) yang mengatakan mandi uap/spa hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu, serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup atau lifestyle, dan status sosial adalah tidak memiliki dasar sama sekali. Bahwa Para Pemohon belum pernah menemukan suatu penelitian dengan metode ilmiah yang masuk dalam jurnal ilmiah international bahwa kegiatan mandi uap/spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar 306 dan primer karena fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan hiburan atau gaya hidup yang menjadi trend pada kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan disisi lain saat ini, bidang kesehatan masyarakat baik bidang kesehatan masyarakat dengan sistem pengobatan moderen maupun bidang kesehatan masyarakat yang tergolong tradisional adalah merupakan kebutuhan dasar masyarakat manapun di dunia.  Bahwa pandangan Pemerintah (Presiden) yang dikuatkan oleh ketiga ahlinya tersebut yang mengatakan kegiatan mandi uap/spa hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dikonsumsi oleh kalangan tertentu, serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup atau lifestyle, dan status sosial adalah merupakan pandangan yang keliru dan tidak berdasar hukum yang harus ditolak oleh karena Mandi uap/spa dalam berbagai literatur di dunia dapat diketahui memiliki sejarah panjang dalam berbagai budaya dan digunakan untuk tujuan kesehatan, relaksasi, dan perawatan tubuh. Di beberapa negara, mandi uap/spa bisa menjadi bagian dari life style atau gaya hidup dan perawatan rutin yang diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya kalangan tertentu atau kalangan kaya raya saja.  Dalam kata life style atau gaya hidup mengenai mandi uap/spa tidak selalu berkonotasi dengan golongan masyarakat yang dianggap mampu yang berkaitan dengan nilai utilitas menaikkan prestise. Namun justru aktifitas mandi uap/spa ini nilai utilitasmya yang sangat disadari oleh berbagai golongan masyarakat adalah untuk kesehatan, relaksasi dan perawatan tubuh.  Adalah suatu hal umum yang kita semua ketahui dalam penawaran barang dan jasa, tetap ada kisaran harga dari yang murah hingga mahal. Mungkin Pemerintah (Presiden) selama ini hanya melihat dan mengetahui segelintir kecil tempat layanan mandi uap/spa yang lebih terkait dengan segmen pasar yang mampu karena biaya layanan dan fasilitas yang ditawarkan. Hal ini dapat membuatnya terlihat sebagai sesuatu yang eksklusif atau mewah. Persepsi dari Pemerintah (Presiden) bahwa mandi uap/spa hanya untuk kalangan tertentu yang mampu atau sebagai simbol prestise adalah tentu bisa berubah jika 307 Pemerintah mau melihat pada kenyataan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat, misalnya di Bali, mandi uap/spa merupakan kegiatan perawatan rutin yang diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.  Bahwa, jika Pemerintah (Presiden) mengatakan mandi uap/spa merupakan gaya hidup yang menjadi trend, maka perlu kita bedah tentang pengertian trend, trend sendiri adalah suatu fenomena yang popular dalam suatu jangka waktu tertentu, sedangkan berdasarkan kenyataan sejarah di berbagai literatur yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia dapat diketahui aktifitas mandi uap/spa memiliki rantai sejarah yang panjang yang bukan sekedar trend.  Bahwa, menurut Ahli Hukum Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR, yang diajukan oleh Para Pemohon yang mengaitkan dengan teori “conspicuous consumtion” ini yang mendasari Pemerintah mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktifitas mandi uap/spa adalah tidak tepat digunakan bagi kalangan pelaku usaha aktifitas mandi uap/spa, di mana berdasarkan teori "conspicuous consumtion" atau konsumsi yang mencolok merupakan konsep dari ilmu ekonomi dan sosiologi yang pertama kali dikemukakan oleh Thorstein Veblen pada awal abad ke-20, yang menyatakan bahwa konsumsi barang- barang atau layanan tertentu tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan, tetapi juga untuk menunjukkan status sosial atau kekayaan kepada orang lain adalah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan sesungguhnya dari mandi uap/spa itu sendiri baik bagi para pelaku usaha maupun konsumen pengguna seperti yang telah diuraikan di atas. Masyarakat Indonesia berhak untuk memilih jalur pelayanan kesehatan mana yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kesehatan, apakah jalur pelayananan kesehatan moderen atau jalur pelayanan kesehatan tradisonal di mana aktifitas mandi uap/spa menjadi bagian di dalamnya. Sehingga berdasar hal tersebut diatas pernyataan Pemerintah (Presiden) yang menggolongkan kegiatan mandi uap/spa dengan gaya hidup yang bersifat trend atau sementara saja adalah tidak tepat. Justru kenaikan pajak sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima 308 persen) terhadap aktifitas mandi uap/spa, yang bisa menjadikan dan atau memaksa aktifitas ini bersifat trend atau bersifat sementara saja, karena dengan kenaikan beban pajak sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) terhadap aktifitas mandi uap/spa menimbulkan ketidakmampuan para pelaku bisnis usaha mandi uap/spa untuk meneruskan jalannya usaha dan ketidakmampuan masyarakat pengguna layanan mandi uap/spa untuk mampu membayar beban pajak tersebut. 3. Undang-Undang HKPD tidak harus selaras dengan Undang-Undang Kesehatan, peraturan Menteri Kesehatan, dan Undang- Undang Kepariwisataan karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur. Terhadap pendapat ketiga ahli pemerintah tersebut yang menegaskan dalam pengaturan pajak dalam Undang-Undang HKPD tidak harus selaras dengan Undang-Undang Kesehatan, peraturan Menteri Kesehatan, dan Undang- Undang Kepariwisataan, Para Pemohon secara tegas menolaknya dengan alasan: Bahwa pernyataan ketiga ahli Pemerintah (Presiden) tersebut mengandung logika berpikir yang salah yang sangat fatal, adalah karena tidak sesuai dengan ilmu tentang logika, Para Pemohon akan uraikan logika berpikir yang salah dari ketiga ahli Pemerintah (Presiden) tersebut sebagai berikut: A. Bahwa, rumusan batasan atau definisi adalah pengetahuan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Rumusan batasan atau definisi adalah tentang pengertian dari suatu kata yang memiliki fungsi menjelaskan pengertian tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Mendefinisi atau melakukan suatu perumusan batasan tentang suatu kata adalah menyebut kelompok karakteristik dari suatu kata sehingga kita dapat mengetahui pengertiannya serta dapat membedakan kata lain yang menunjuk obyek yang lain pula. Apakah yang dimaksud dengan karakteristik suatu kata? Karakteristik itu tidak lain adalah genera (jenis) dan differentia (sifat pembeda). Jadi mendefinisi suatu kata adalah menganalisis jenis dan sifat pembeda yang dikandungnya. B. Bahwa, pada UU Nomor 1 Tahun 2022, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 49 definisi atau rumusan batasan Jasa Kesenian dan Hiburan 309 adalah: jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan. permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. C. Jika kita masukkan aktifitas usaha mandi uap/spa dalam definisi atau rumusan batasan mengenai hiburan pada UU Nomor 1 Tahun 2022, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 49 adalah sebagai berikut: Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan. permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. Jadi pengelompokan mandi uap/SPA kedalam kelompok HIburan adalah jelas sangat tidak tepat, dikarenakan: aktifitas usaha mandi uap/spa bukan jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan atau penyelenggaraan pertunjukan. atau penyelenggaraan permainan. atau penyelenggaraan ketangkasan. atau penyelenggaraan rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati, karena aktifitas mandi uap/spa bukan sekedar rekreasi apalagi suatu keramaian untuk dinikmati. Secara umum, mandi uap/spa merujuk pada layanan perawatan tubuh yang bertujuan untuk relaksasi dan kesehatan, seperti pijat, mandi uap, sauna, perawatan kulit, dan sebagainya. Ini berbeda dari aktifitas hiburan, rekreasi yang menawarkan tontonan, pertunjukan, atau aktifitas-aktifitas seperti dalam rumusan batasan atau definisi Jasa Kesenian dan Hiburan pada UU Nomor 1 Tahun 2022, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 49. Menurut Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, yang diajukan Para Pemohon menegaskan suatu peraturan tidak beoleh terjadi conflik of norm dengan norma hukum yang lain yang sudah ada ssebelumnya, bila terjadi pertentangan pemerintah dapat mencabut salah satu peraturan yang mungkin dianggapnya sudah tidak sesuai, terjadinya conflik of norm hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. sehingga dari hal tersebut menurut hemat kami penting bagi Pemerintah dan pembentuk Undang-Undang khususnya pembentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk bisa memahami dengan tepat tentang adanya perbedaan definisi atau rumusan batasan pengertian tentang aktifitas mandi uap/SPA, serta mengklasifikasikan dengan benar kegiatan mandi uap/spa itu bukan dalam klasifikasi atau penggolongan Jasa Kesenian dan Hiburan melainkan mandi uap/spa diklasifikasikan atau 310 dimasukkan dalam golongan Jasa Pelayanan Kesehatan khususnya pelayanan kesehatan tradisonal. Bahkan tanpa merujuk pada KBLI 2020, Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia maupun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004, jika kita mau membedahnya akan tahu perbedaannya dari karateristik genera dan differentia yang spesifik dari kegiatan mandi uap/spa dan kegiatan jasa kesenian dan hiburan tersebut berdasarkan ilmu pengetahuan tentang logika khususnya mengenai cara mendefinisi. 4. Keterangan Pemerintah dan Keterangan Ahli pemerintah yang menegaskan pengaturan tarif pajak atas suatu objek pajak tertentu tidak dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi merupakan bentuk dari penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak berfungsi untuk menyalurkan pajak yang dipungut oleh masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah. Apabila hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif, maka pengaturan tarif pajak penghasilan yang lebih kecil untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. Bahwa, terhadap Keterangan Pemerintah dan Keterangan ketiga ahli pemerintah tersebut Para Pemohon secara tegas menolaknya karena kegiatan mandi uap/SPA dalam realitasnya di lapangan bukanlah suatu kegiatan yang dinikmati oleh kalangan masyarakat tertentu yang berpenghasilan tinggi saja, melainkan masyarakat dengan penghasilan menengah pun bisa menikmati kegiatan mandi uap/spa ini karena dari kenyataan di lapangan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menikmati fasilitas kesehatan tradisional ini adalah bervariasi, rentang harga dimulai dari harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), bahkan ada pihak pengusaha yang mematok harga mulai dari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kebijakan Pemerintah dalam menerapkan pajak yang tinggi sebesar 40% sampai dengan 75% terhadap aktifitas mandi uap/spa haruslah 311 mempertimbangkan prinsip Keadilan Sosial, karena jelas kebijakan ini menyebabkan ketimpangan atau diskriminasi yang tidak diinginkan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Kebijakan perpajakan harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tidak memperburuk ketimpangan ekonomi. Melihat dari kenyataan di lapangan dan prinsip keadilan sosial sesuai uraian di atas oleh Para Pemohon apa yang diuraikan oleh Pemerintah (Presiden) mengenai Asas Keadilan Vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak berfungsi untuk menyalurkan pajak yang dipungut oleh masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah adalah tidak tepat diberlakukan bagi pelaku usaha mandi uap/spa. Dari bukti yang kami ajukan yaitu P 43 – 46 berupa hasil survei dari Reta Consulting Indonesia, yang pada tahun 2023 telah mensurvei atas usaha Kesehatan tradisional SPA di mana saat ini, perkembangan yang terjadi di masyarakat adalah bahwa aktifitas mandi uap/SPA tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat golongan tertentu yang kaya, yang diidentikkan dengan gaya hidup mewah dan eksklusif. Saat ini, akses ke fasilitas mandi uap/SPA semakin meluas dan dapat diakses oleh berbagai kalangan, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi aksesibilitas mandi uap/SPA yang meliputi: 1. Kisaran Harga: ada berbagai pilihan layanan mandi uap/SPA yang tersedia dengan harga yang bervariasi. Mulai dari mandi uap/SPA mewah di hotel bintang lima hingga mandi uap/SPA yang lebih terjangkau di pusat kebugaran atau salon kecantikan. 2. Paket Diskon dan Promosi: yaitu ada banyak usaha mandi uap/SPA menawarkan paket diskon, promosi, atau keanggotaan yang dapat membuat layanan mandi uap/SPA ini lebih terjangkau bagi lebih banyak orang. 3. Spa di Komunitas: di beberapa daerah, fasilitas mandi uap/spa tersedia di pusat komunitas atau pusat kesehatan masyarakat, yang menawarkan layanan dengan harga yang lebih rendah. 4. DIY (Do It Yourself) SPA: ada banyak orang atau masyarakat yang juga memilih untuk melakukan perawatan mandi uap/SPA sendiri di rumah 312 dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti humidifier, essential oils, dan produk perawatan kulit yang bisa dibeli di toko-toko yang menjual bahan-bahan tersebut dengan harga yang lebih terjangkau. Dari uraian tersebut di atas kembali para Pemohon tegaskan menolak pendapat ketiga ahli pemerintah tersebut dan dengan melihat kenyataan sesungguhnya yang terjadi di masyarakat maka aktifitas mandi uap/spa tidaklah tepat digolongkan sebagai aktifitas mewah yang harus dikenakan Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi, karena masyarakat yang melakukan aktifitas mandi uap/spa kemampuan ekonominya dari berbagai kalangan. 5. Keterangan Para Ahli Pemerintah yang menegaskan Pengenaan Tarif Pajak Tinggi (Pajak Fugifia) sebagai bentuk pengendalian perkembangan usaha SPA yang dikhawatirkan berdampak Negatif di Masyarakat. Bahwa terhadap keterangan Para ahli pemerintah tersebut, para Pemohon secara tegas menolaknya karena didalam naskah akademik tidak dijelaskan apa yang melatar belakangi Usaha Kesehatan Tadisonal SPA sebagai usaha yang perlu dikendalikan perkembangannya karena akan membawa dampak negatif di Masyarakat, segala usaha selalu saja berpotensi membawa dampak negatif terhadap adanya upaya-upaya oknum tertentu yang memanfaatkan suatu usaha untuk kepentingan pribadai yang lebih besar yang bertentangan dengan norma. Akan tetapi pemerintah sesungguhnya sudah memiliki instrument pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2009 bila terjadi pelanggaran atas usaha tersebut, termasuk bila terjadi pelanggaran operasional spa diantaranya dengan memberikan sanksi baik secara administratif perijinan maupun saksi pidana. Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR, yang diajukan Para Pemohon menegaskan Pengenaan tarif pajak yang tinggi tidak boleh digunakan sebagai alat untuk pengendalian usaha, sebab yang terjadi nantinya usaha tersebut akan tidak berkembang bahkan cenderung akan mati, begitu pula dengan usaha SPA bila dikendalikan dengan pajak yang tinggi dengan harapan mengurangi konsumsi jasa pelayanan SPA bagi masyarakat maka 313 yang terjadi pastinya adalah usaha SPA itu akan mati, yang mana dengan matinya usaha SPA akan menimbulan efek domino bagi bidang usaha lain yang berkaitan dengan SPA (telah diuraikan dalam garfik efek domino penutupan SPA dalam keterangan Ahli) Sehingga dengan demikian pendapat ahli pemerintah yang menegaskan usha pengendalian SPA dengan cara pajak yang tinggi tidak tepat dan harus ditolak, karena bertentangan dengan Konstitusi. 6. Keterangan Ahli yang menegaskan terhadap penerapan pajak 40%- 75%, sudah ada solusi sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UUHKPD tahun 2022, yang mengatur tentang Insentif Pajak. Bahwa terhadap Keterangan ahli tersebut Para Pemohon sangat keberatan dan menolaknya dengan alasan bahwasanya Pasal 101 bersifat temporer dan cenderung politis dan diskrimatif, terbitnya surat edaran Menteri dalam Negeri yang merespon adanya demo-demo dari Masyarakat Pelaku usaha SPA hanya bersifat temporer menunggu uji materi UU HKPD di MK, itupun dari sekian banyak PEMDA yang ada di Indonesia hanya di Bali saja (P 39 – P 42) yang merespon surat edaran Mendagri tersebut dengan pengenaan tarif yang beragam selebihnya tidak ada respon dan tetap pengenaan tarif 40 % atas usaha SPA. Menurut Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH dan Ahli Perpajakan Prof. DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR, yang diajukan oleh Para Pemohon Pemberian insentif fiscal yang pengaturannya diserahkan kepada masing-masing pemda justru telah menimbulkan perlakukan diskriminatif karena pemungutan pajak yang tidak sama atas suatu objek di beberapa tempat selain itu dalam penerapannya tidak mudah terlalu banyak instrument yang harus dihitung yang pada akhirnya akan memberi ruang kolusi dan korupsi bagi oknum tertentu antara pengusaha dan petugas pajak. Sehingga sudah seharusnya penerapan tarif pajak 40 %-75 % bagi SPA ini benar -benar dapat ditinjau kembali dan dihapuskan karena sangat merugikan. 7. Keterangan ahli Pemerintah yang menyatakan bahwasanya pengelompokan mandi uap/spa kedalam kelompok hiburan telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga hal tersebut bukanlah hal yang baru dalam UU HKPD. 314 Bahwa terhadap keterangan ketiga ahli pemerintah tersebut dapat Para Pemohon tegaskan bahwasanya berdasarkan keterangan SPA. DR. Mohammad Ashadi, S Kes, SE, MPd yang juga pengurus Asosiasi SPA telah menjelaskan bahwasanya terhadap masuknya usha mandi uap/spa kedalam kelompok seni dan hiburan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, para Pemohon yang pada waktu itu diwadahi oleh Asosiasi SPA telah mengajukan keberatan kepada pemerintah dengan mengajukan surat keberatan, dan suart keberatan tersebut telah Para Pemohon ajukan sebagai alat bukti yaitu: Bukti P 35 – P 36. Akan tetapi memang pada waktu itu tidak mengajukan permohonan atas uji materi atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD tersebut ke Mahkamah Konstitusi, namun demikian dengan adanya pengelompokkan usaha SPA kedalam kelompok seni dan hiburan bersama Diskotik, Bar, Karaoke, Kelab Malam dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD ini, Para Pemohon yang merasa dirugikan secara konstitusionalnya tetap mempunyai hak yang penuh secara konstutusional untuk mengajukan uji materi UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD ini di Mahkamah Konstitusi 8. Keterangan ahli Pemerintah yang menyatakan SPA yang ada di hotel dikenakan tarif PBJT Hotel sebesar 10 %, dalam UU HKPD karena merupakan fasilitas hotel, akan tetapi perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, menurut pemohon hal tersebut sudah merupakan bentuk perlakukan diskriminatif, yang merupakan bentuk pelanggaran atas kesamaan dimuka hukum, equality before the law di mana SPA di hotel yang merupakan miliknya para pengusaha besar (konglomerat) dikenakan tarif PBJT lebih rendah yaitu 10 % sedangkan SPA diluar hotel yang lebih banyak dijalankan oleh para pelaku usaha UMKM dikenakan tarif PBJT 40 % dari hal tersebut jelas mencerminkan bentuk ketidakadilan atas persamaan dimuka hukum. b) PERNYATAAN SINGKAT SAKSI PEMERINTAH 1. Saksi Ibu DR. Ni Luh Putu Sidrastini, SE ASN pada Pemerintah daerah Kabupaten Badung, Bali dibawah sumpah telah memberikan pernyataan singkatnya sebagai berikut: 315 1. Bahwa Pemerintah daerah kabupaten Badung Bali telah menerbitkan Peraturan Bupati Badung No. 3 Tahun 2024 Tentang Pemberian Insentif Fiskal sebagai bentuk tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri yang memberikan insentif fiscal pajak dengan mengacu pada Pasal 101 UU HKPD No. 1 Tahun 2022. 2. Pemberian insentif fiskal tersebut diberikan setelah PEMDA Badung menerima keberatan dari para pelaku usaha jasa SPA yang merasa keberatan dengan tarif PBJT yang cukup memberatkan 3. Pemberian Insentif fiscal ini diberikan karena jabatan. Bahwa terhadap hal tersebut perlu Para Pemohon tegaskan terbitnya Peraturan Bupati Badung tersebut merupakan bentuk kepanikan pemerintah yang mendapat reaksi negatif atas terbitnya UU No. 1 Tahun 2022 di mana pada saat itu secara serempak terjadi penolakan dari para pelaku usaha SPA atas Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD tersebut, sehingga terbitnya Peraturan Bupati Badung menunjukkan adanya masalah yang mendasar dari segi perpajakan yang berpotensi mematikan usaha SPA di Bali. 2. Dr. Wahid Suryono Ka BKD Kota Depok 1. Terkait terbitnya UU HKPD PEMDA Kota DEPOK telah menerbitkan PERDA No. 1 Tahun 2024 dengan Tarif SPA sebesar 40%. 2. Tujuan penetapan tarif ini adalah untuk mengendalikan usaha - usaha yang dapat berekses negatif dimasyarakat. 3. Bahwa saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwasanya penerapan UU HKPD tidak menjadi masalah di kota Depok bahkan cenderung meningkat perolehan pajaknya dan dari segi jumlah objek pajaknya sebagaimana yang saksi uraikandalam tabel tersebut. Bahwa terhadap pernyataan saksi tersebut dapat para Pemohon secara tegas menolaknya dengan dasar bahwa Pemda Kota Depok tidak menerapkan program insentif fiskal sesuai surat edaran Mendagri tahun 2024 dan tetap mengenakan tarif tinggi sebesar 40 % 316 karena bertujuan untuk mengendalikan usaha SPA, hal ini sangat tidak mendukung program pemerintah dalam mengembangkan SPA sebagai bagian dari Kesehatan tradisional sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki nilai nilai kearifan lokal. Terhadap naiknya penerimaan PBJT dari sektor SPA di Kota Depok adalah wajar karena tarifnya pun sudah meningkat dari 20 % di Tahun 2023 menjadi 40 % ditahun 2024, akan tetapi kami meragukan validitas data yang disampaikan saksi tersebut mengenai adanya peningkatan atas jumlah wajib pajak dari sektor usaha SPA sebab yang kami ketahui dari asosiasi SPA terdapat penurunan yang tajam semenjak adanya regulasi PBJT dalam UU HKPD tersebut, sehingga atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon secara tegas menolaknya. Bahwa saksi dalam uraiannya lebih banyak menegaskan tentang sistim pemungutan pajak di kota depok dan keringanan pajak untuk restoran sebesar 3 %, sehingga hanya dipungut 7 % yang tidak ada kaitannya dengan bisnis usaha SPA dan hanya sedikit mengulas tentang SPA kalaupun ada itu tidak berdasarkan data yang valid sebagaimana telah pemohon uraikan diatas. 2. FAKTA PERSIDANGAN Bahwa dari uraian Keterangan Para Ahli, Pernyataan Para Saksi dan Alat Bukti yang diajukan Para Pemohon, terungkap fakta persidangan yang merupakan fakta hukum sebagai berikut: 1. Telah terjadi conflik of norma (konflik norma) atas terbitnya UU No. 1 Tahun 2022 HKPD Pasal 55 aya1 huruf l dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa mandi uap/spa, baik secara vertical dengan UUD 1945 maupun secara horizontal telah mengakibatkan bertentangan dengan UU Kesehatan dan Permenkes No. 8 Tahun 2014 dan beberapa peraturan peundangan lainnya. 2. Pengelompokan SPA pada kelompok hiburan malam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa dan mandi uap/spa UU HKPD bersifat represif dan mengandung unsur diskrimanatif yang bertentangan dengan konstitusi yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi para 317 Pemohon, berupa perlakuan tidak adil yang melanggar azas persamaan dimuka hukum (equality before the law) dan Hak Asasi Manusia. 3. Para Pemohon yang berjumlah 22 tersebut berdasarkan Pasal 51 UU MK mempunyai legal standing untuk mengajukan mengajukan uji materi atas Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD karena telah mengalami kerugian konstitusional berupa perlakuan yang tidak adil dan diskiriminatif yang tidak menjunjung perlakuan yang sama dimuka hukum, yang secara social juga telah diruntuhkan harkat dan martabatnya sebagai tenaga Kesehatan menjadi seolah olah tenaga penghibur karena SPA masuk hiburan selain itu juga mengalami kerugian secara ekonomis berupa pengenaan tarif PBJT yang tinggi yang berpotensi menurunnya omzet usaha yang dapat berakibat pada tutupnya usaha SPA tersebut. 4. SPA merupakan salah satu layanan Kesehatan tradissional yang merupakan national heritage yang sarat dengan kearifan lokal adalah pelayanan Kesehatan dengan metode salus per aqua /sanitas peraquam yang secara regulasi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan baik dalam UU No. 36 Tahun 2009 maupun dalam UU No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keshatan No 8 Tahun 2014 disebut Sehat Pakai Air (SPA).Terhadap perlakuan masuknya SPA ke dalam kelompok hiburan dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD telah terjadi fallacy dan kontradiksi kebijakan 5. SPA merupakan salah satu jenis pelayanan Kesehatan tradisional yang diatur undang-undang Kesehatan sehingga menjadi fenomena yang sangat kontradiktif pada saat SPA di jadikan objek PBJT Hiburan bersama diskotek, bar, karaoke, kelab malam, maka seyogyanya kebijakan dan regulasi pajak daerah dalam PBJT atas SPA diselaraskan dengan kebijakan PPN yang memberikan fasilitas pembebasan pajak atas jasa pelayanan Kesehatan. sebagimana diatur dalam UU PPN tahun 2009 pada Pasal 4 A ayat (3) huruf a mengenai jasa pengobatan alternatif yang tidak kena pajak sehingga bukan merupakan objek PPN kebijakan tersebut sangat selaras dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 6. Pengelompokan usaha SPA kedalam jenis usaha hiburan malam bersama dengan Bar, Diskotek Karaoke, Kelab Malam telah menurunkan 318 harkat dan martabat para pelaku usaha spa dan para terapis spa, yang merupakan tenaga kesehatan tradisional disetarakan dengan pelaku hiburan malam yang berkonotasi negative di Masyarakat, atas hal tersebut secara status social para Pemohon telah mengalamai perlakukan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 28I UUD 1945. 7. Di negara tetangga seperti Singapura dan Thailand, usha Kesehatan SPA oleh Pemerintah Singapura dan Thailand di masukkan sebagai bagian usaha kesehatan tradisional dan menjadi destinasi favorit untuk tujuan wisata terapi SPA dan medical SPA. 3. ANALISA YURIDIS Bahwa berdasarkan keterangan Para Ahli dan Pernyataan Saksi serta Alat Bukti Surat yang diajukan Para Pemohon dalam sidang pleno tersebut, selanjutnya Para Pemohon dapat melakukan Analisa Yuridis dalam Kesimpulan ini sebagai berikut: A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan kehakiman secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan MK No. 2 Tahun 2021) mengatur objek permohonan Pengujian Materiil terhadap Undang-Undang adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian dari Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 2. Bahwa berdasarkan bukti P 2 yang menjadi objek uji materi dalam perkara aquo adalah norma pada Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/SPA” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/SPA“ Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 319 Sehingga sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 maka Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/SPA” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/SPA” (BUKTI P- 2) telah memenuhi syarat formal untuk dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Mahkamah Konstitusi RI berwenang untuk melakukan pengujian materiil Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/spa” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/SPA” Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (BUKTI P - 2) dengan batu uji Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat(1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (BUKTI P - 1) B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 2. Bahwa guna memenuhi ketentuan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, mengenai hak konstutusinal para Pemohon terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam pasal 51 ayat (1) UU MK 320 2) Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH dalam keterangannya di persidangan dan BUKTI P 7 – P 28), Para Pemohon yang berjumlah 22 baik sebagai badan hukum maupun sebagai pribadi yang bergerak dalam usaha Kesehatan tradisional SPA telah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon untuk melakukan pengujian materiil atas Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/SPA” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/SPA” Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan batu uji Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G (1) Pasal 28H ayat(1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dengan uraian sebagai berikut: a. Bahwa Hak Konstitusional Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan oleh Para Ahli dan Saksi dan didukung dengan alat bukti yang diajukan Para Pemohon telah nyata mengakibatkan kerugian sosial secara immaterial berupa citra negative yang kurang baik di masyarakat yang menurunkan nilai budaya dan kearifan lokal yang luhur bagi usaha SPA sebagai sebuah jasa Kesehatan Tradisional yang secara holistic tumbuh dan berkembang sebagai warisan budaya nusantara Kesehatan Tradisional. Yang mana kerugian social ini juga merupankan bentuk perlakuan diskriminasi sebagaimana di atur dalam Pasal 1angka 3 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan secara ekonomis Para Pemohon sebagai pelaku usaha SPA akan dikenakan beban tambahan bagi kegiatan usahanya karena harus menaikan harga jual untuk membayar pajak daerah (PBJT) lebih tinggi sebesar 40-75% seiring dengan masuknya usaha mandi uap/SPA yang masuk sebagai kategori Jasa Kesenian dan Hiburan yang disamakan dengan Diskotik, Karaoke, Kelab Malam dan Bar dengan tarif pajak sebesar 40%- 75% seiring dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No 321 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. b. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani yang diajukan Para Pemohon, terbukti terdapat kerugian social dan ekonomis yang dialami Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas atas norma yang menjadi objek pengujian materiil aquo telah menimbulkan akibat secara causal verband yang merupakan kerugian konstitusional sebagai bagian dari kharakter hak asasi manusia dalam prinsip equality before the law, “persamaan di muka hukum dan pemerintahan” yang dikategorikan sebagai hak asasi manusia yang berkharakter absolut yaitu, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh hukum, pemerintah, negara dan setiap orang. c. Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI yang diajukan Para Pemohon, terbukti secara nyata dan sah kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon sesuai dengan parameter kerugian konstitusional yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang- undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU- V/2007, yaitu sebagai berikut: 1. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 322 3. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. d. Bahwa secara normative berdasarkan berdasarkan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH dan Bukti P 2, P 3 dan P 4 A terbukti kontradiktif (Conflik of Norm) antara pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan SPA dengan beberapa Norma peraturan perundangan diantaranya Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA. e. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut terbukti adanya konstruksi yang bertentangan dengan Konstitusi yang bersifat diskriminatif dan juga bertentangan dengan kaidah pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya penerapan pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yang memuat frasa “dan mandi uap/SPA, yang memasukkan kelompok usaha pelayanan Kesehatan SPA kedalam rezim seni dan hiburan padahal bila merujuk pada Pasal 160 dan 161 Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA jelas disebutkan SPA masuk dalam Kesehatan, telah menimbulkan multi tafsir dan kontra produktif serta ketidakpastian hukum mengenai kedudukan hukum Usaha Pelayanan Kesehatan SPA 323 Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 3, P 4 (A-H), yang diajukan Para Pemohon terbukti pengklasifikasian mandi uap/SPA dalam kelompok seni dan hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf l undangUundang No. 1 Tahun 2022 telah mendegradasi makna dan nilai luhur SPA yang merupakan bagian dari upaya kesehatan tradisional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan SPA menjadi setara dengan kelompok hiburan malam bersama dengan Bar, Karoke, Diskotik, Kelab Malam, yang mana hal tersenut merupakan bentuk perlakukan Diskriminatif, secara status social sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). f. Bahwa berdasarkan berdasarkan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 9 – P 15 yang diajukan Para Pemohon, usaha Kesehatan tradisional SPA secara administrasi perpajakan diatur dalam klasifikasi baku usaha 96122 AKTIVITAS SPA yang dicantumkan dalam akta pendirian badan hukum baik PT maupun CV yang termuat pula Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah sebagai bentuk kejelasan identitas kelompok baku usaha yang berbeda dengan usaha seni dan hiburan terlebih lagi pada kelompok usaha hiburan malam seperti “diskotik, karaoke, kelab malam, bar” . g. Bahwa berdasarkan penadapat Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd yang diajukan Para Pemohon, terbukti adanya 324 perlakuan yang diskriminiatif secara ekonomis atas Pencantuman frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 2022 sebagai dampak dari pencantuman frasa “dan mandi uap/spa“ pada Pasal 55 ayat (1) huruf l Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yang berimplikasi pada tarif pajak yang dikenakan tarif khusus sebesar 40-75% atas pengenaan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu disingkat PBJT pada usaha SPA sedangkan terhadap usaha sejenis dengan SPA yaitu Panti Pijat dan Pijat Refleksi yang pengklasifikasiannya berada dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k UU No. 1 Tahun 2022 hanya dikenakan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 yaitu sebesar 10%, sehingga dengan pemberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/SPA” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/SPA” tersebut jelas-jelas telah merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminatif (sin tax) bagi Para Pemohon yang menimbulkan kerugian secara nyata yaitu kerugian ekonomis dan finansial karena otomatis akan menambah biaya PBJT sebesar 40% -75% untuk setiap jasa perawatan kesehatan SPA kepada konsumen/klien. Artinya pengkategorian usaha pelayanan kesehatan tradisional/SPA untuk kebugaran manusia ke dalam kelompok usaha hiburan yang bersifat dsikriminatif dan inkonstitusional, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena diskriminatif secara stus social ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). h. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta bukti bukti yang diajukan Para Pemohon,dari hal tersebut pencantuman kelompok usaha mandi uap/SPA sebagai termasuk dalam kelompok jasa seni dan hiburan dengan pengenaan tarif PBJT yang dikhususkan sebesar 325 40% - 75% sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah merupakan bentuk perlakuan yang diskriminatif yang tidak menjunjung prinsip keadilan dan persamaan di muka hukum (equality before the law) dan karenanya merupakan bentuk pelanggaran konstitusional terhadap Para Pemohon dan merupakan bentuk pelanggaran atas perlakuan yang tidak berkeadilan atas perlakukan yang sama dimuka hukum dan berhak atas kehidupan sejahtera lahir dan batin yang sehat dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. i. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta bukti -bukti yang diajukan Para Pemohon, telah terbukti kerugian Para Pemohon berdasarkan klasifikasi yang terdiri dari tiga bagian yaitu: Subjek Hukum berupa Badan Hukum Perkumpulan (Pemohon I dan II), Subjek Hukum berupa Badan usaha (Pemohon III – IX) dan Subjek Hukum Perorangan (Pemohon X – XXII) yang bekerja pada sektor usaha kesehatan tradisional SPA, sebagai berikut : 1. Kerugian PEMOHON I HIMPUNAN PENGUSAHA HUSADA TIRTA INDONESIA (dahulu bernama ASOSIASI SPA INDONESIA disingkat ASPI): a. Upaya Pemohon I untuk mengubah stigma SPA di Indonesia menjadi lebih baik sebagai bagian dari Kesehatan dari yang sebelumnya dinilai negatif akan sia-sia karena pengklasifikasian pemerintah yang menempatkan Spa dalam satu kategori dengan hiburan malam memperkuat persepsi negatif terhadap industri SPA ini. b. Penurunan Keanggotaan dan anggaran Berkurang: 326 c. Keterbatasan finansial pada SPA membatasi kemampuan ASPI untuk mengembangkan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi dan kompetitif. d. Pemohon I menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan citra publik yang positif dan mengembangkan industri SPA tanah air jika industri SPA terkena dampak dari penutupan SPA. 2. Kerugian PEMOHON II PERKUMPULAN ASTI (Asosiasi Terapis Spa): a) penurunan yang signifikan dalam peluang kerja bagi terapis SPA. b) Pemohon II Perkumpulan ASTI berpotensi menghadapi tantangan dalam menyediakan sumber daya, dukungan, dan manfaat yang memadai bagi anggotanya c) merusak reputasi profesional terapis SPA. d) mengurangi kemampuannya untuk mewakili kepentingan terapis secara efektif. Penutupan SPA dan tantangan keuangan dapat menyebabkan hilangnya terapis terampil dari industri ini, 3. Kerugian Para Pemohon III-IX yang merupakan Badan Hukum Perusahaan dalam usaha pelayanan SPA sebagai berikut: a. Peningkatan Beban Pajak sebesar 40% berakibat meningkatnya harga atas jasa pelayanan SPA dengan perhitungan sebagaimana yang telah Para Pemohon maksudkan dalam Permohonan. b. Hutang dan Kewajiban Keuangan: Setelah bencana- bencana alam seperti gempa bumi, gunung merapi dan COVID banyak Spa di Bali yang gulung tikar atau memiliki hutang yang harus dibayarkan. Untuk daerah Badung, ada kenaikan Pajak daerah sebesar 2.5% yang dibebankan dan dihitung mundur dari 2021 hingga 2023. Kebanyakan Para Pemohon masih mencicil pajak tersebut dan kenaikan PJBT 327 saat ini sangat memberatkan para pelaku usaha dan berkemungkinan menambah hutang Para Pemohon IV – IX sebagai pengusaha SPA di Bali c. Kerugian Investasi dalam Proses perizinan sehingga memenuhi standar untuk mendapatkan izin Griya Tirta 1,2 atau 3 dari dinas kesehatan kabupaten/kota Rp 500Jt-5M sesuai besar atau kecilnya kapasitas & tempat usaha. d. Kerugian pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli SPA therapist untuk mendapatkan surat terdaftar pengobat tradisional (STPT). Seorang SPA therapist diwajibkan memiliki 1. Sertifikasi Ijazah kursus/diploma dari lembaga yang telah diakui 2. Sertifikasi kompetensi dari BNSP yang nilainya hampir Rp 10jt/terapis e. Penurunan Pendapatan dan Laba: Bisnis SPA akan mengalami penurunan pendapatan dan laba akibat berkurangnya jumlah pelanggan, yang disebabkan oleh kenaikan harga layanan. f. Bahwa dari uraian kerugian tersebut diatas maka kerugian total yang diakibatkan sebagai dampak pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA“ pada norma objek permohonan pengujian undang-undang aquo ini tidak hanya terbatas pada kerugian operasional tahunan tetapi juga pada potensi penurunan nilai brand yang signifikan, yang dalam kasus ini bisa mencapai atau melebihi nilai 5 miliar. Ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang kebijakan pajak pada nilai dan reputasi brand dalam industri SPA. g. Penutupan Usaha SPA: Potensi kerugian yang berdampak pada para Pemohon III-IX sebagai badan hukum usaha jasa Pelayanan SPA yang selama ini dijalani oleh Para Pemohon dan pastinya anggota dari Para Pemohon I sebagai perkumpulan pengusaha SPA yang jumlahnya sangat banyak adalah ancaman akan terjadinya penutupan usaha SPA sebagai dampak masuknya usaha SPA kedalam 328 hiburan sebagaimana termuat dalam norma pengujian materi UU aquo. 4. DAMPAK KERUGIAN PARA PEMOHON PERORANGAN yaitu Para Pemohon X – XXII sebagai berikut: a. Mengalami stigma yang buruk secara sosial dimasyarakat karena dianggap sebagai penghibur bukan sebagai tenaga kesehatan tradisional. b. Menurunkan daya jual bagi industri jasa kesehatan tradisional SPA c. Berpotensi kehilangan pekerjaan (PH) sebagai dampak tutupnya usha spa tempat para Pemohon bekerja sehingga. d. Berkurangnya Tingkat kesejahteraan karena kehilangan pekerjaan Bahwa dari hal tersebut pencantuman kelompok usaha mandi uap/SPA sebagai termasuk dalam kelompok jasa seni dan hiburan dengan pengenaan tarif PBJT yang dikhususkan sebesar 40% - 75% sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah merupakan bentuk perlakuan yang diskriminatif yang tidak menjunjung prinsip keadilan dan persamaan di muka hukum (equality before the law) dan berhak atas kehidupan sejahtera lahir dan batin yang sehat dan berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sehingga dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. 329 4. ANALISA YURIDIS TENTANG POKOK PERMOHONAN Bahwa berdasarkan keterangan Para Ahli dan pernyataan Saksi serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon dan Fakta Persidangan yang terungkap dalam Sidang Pleno MK selanjutnya Para Pemohon akan menyampaikan Analisa Yuridis tentang Pokok Pokok Permohonan sebagai berikut: A. Tentang frasa “dan mandi uap/spa” yang termuat pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengandung makna perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak berkeadilan yang melanggar hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, kepastian hukum dan persamaan dimuka hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa berdasarkan keteranagan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan pernyataan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 1 – P 4 yang diajukan Para Pemohon, telah membuktikan frasa mandi uap/SPA pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengandung makna perlakukan yang bersifat diskriminatif, yaitu: a) SPA yang secara regulasi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dalam tarif PBJT pada norma yang diuji materilkan dengan masuk pada kelompok seni dan hiburan harus mendapat perlakuan khusus dalam tarif pajak sebagaimana termuat dalam Pasal 58 ayat (2) dengan tarif yang tinggi 40 % -75 % yang berbeda dengan jenis usaha yang sejenis yaitu; panti pijat dan pijat refleksi pada Pasal 55 ayat (1) huruf k UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan perlakuan tarif pajak yang berbeda yaitu setinggi tingginya 10 % sebagaimana termuat dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2022 dan pada jenis usaha klinik pratama dan Griya sehat yang sama -sama dengan spa termasuk dalam kategori Kesehatan tradisional yang tidak termasuk dalam objek PBJT yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Norma yang demikian merupakan 330 bentuk perlakuan yang berbeda yang bersifat diskriminatif yang melanggar hak-hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b) Ahli Pajak, Ahli HTN dan Ahli SPA yang diajukan Para Pemohon menjelaskan tidak ada landasan akedemis yang dapat menjelasakan secara teori pemuatan frasa “dan mandi uap/spa” pada norma yang diujikan sehingga tidak ditemukan kejelasan justifikasi yuridis konstitusional maupun argumentasi hukum (legal reasoning). c) Terdapatnya frasa “ dan mandi uap/spa” dalam UU HKPD yang dirumuskan sebagai bagian dari rezim seni dan hiburan merupakan suatu bentuk pemahaman yang keliru dan tidak otentik yang tidak berdasar hukum dan menimbulkan konflik norma hukum sebab keberadaan usaha spa merupakan bagian dari usaha kesehatan tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 160 - Pasal 164 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional SPA. d) Merujuk pada naskah akademis RUU HKPD ternyata tidak ditemukan alasan, dasar kebijakan, rasio logis dan maksud asli (original intens) reklasifikasi pemuatan frasa “dan mandi uap/spa” pada jenis jasa seni dan hiburan pada Pasal 55 ayat (1) huruf l yang kemudian mendapat perlakukan khusus tarif PBJT pada Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 dengan tarif 40% - 75%. padahal secara regulasi, filosofi keberadaan spa, teknis operasional serta tujuan pelayanan spa yang merupakan bagian usaha pelayanan Kesehatan tradisional menimbulkan suatu pemikiran yang patut diduga terjadinya penyelundupan hukum dalam proses pembuatan undang-undang tersebut. Sehingga frasa “dan mandi uap/spa” pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan norma yang kabur yang memiliki bawaan cacat yuridis semenjak awal pembentukannya sehingga menimbulkan kerugian konstitusional. 2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula 331 Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan pernyataan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 1, P2, P3, P4 (A- H), P 5 yang diajukan Para Pemohon, terbukti secara sah frasa “dan mandi uap/spa” pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah menjadikan perlakuan yang diskriminatif yang tidak sama dimuka hukum yang telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon berupa kerugian actual secara sosio psikologi berupa penurunan citra negative SPA dimasyarakat sebagai bagian dari hiburan dan bukan bagian dari Kesehatan dan secara ekonomis terkena tarif PBJT yang tinggi dan secara factual berpotensi mengalami kebangkrutan usaha SPA, yang berdasakan Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan bentuk perlakuan diskriminatif dari segi status social dan staus ekonomis. 3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH dan Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR yang diajukan Para Pemohon, telah membuktikan bahwasanya reklasifikasi usaha jasa mandi uap/SPA yang dimasukkan SPA dalam kelompok seni dan hiburan karena dianggap sebagai jenis usaha yang dapat menimbulkan efek negative dimasyarakat karena itu perlu dikendalikan dengan pengenaan tarif pajak yang tinggi (pajak Fugivio), padahal hal tersebut tidak ada dalam naskah akademis UU HKP tersebut. 4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd telah menegaskan terjadinya ketidakjelasan yang kontradiktif pada rumusan frasa “dan mandi uap/spa” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang berbeda dengan rumusan definsi Hiburan dalam pasal 1 UU HKPD yang sangat berbeda jauh dengan kategori Bar, Diskotik, Klab Malam dan Karaoke. 332 5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd, telah membuktikan bahwasanya norma obyek pengujian materi undang-undang pada frasa “ dan mandi uap/spa” pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah keluar jauh dari sistem norma yang dikemas ke dalam reklasifikasi usaha SPA masuk kategori seni dan hiburan menyimpangi sistem hukum yang bersifat utuh menyeluruh (wholism) dan mengakibatkan penilaian yang keliru yang dianggapnya SPA adalah hiburan untuk bersenang-senang sehingga perlu dikendalikan. Norma tersebut tidak memiliki legitimasi (illegitimate) dan tidak memiliki keabsahan norma (invalidity of the norm) yang bila merujuk pada pendapat Hans Kelsen sistem hukum itu menyeluruh menjadi satu kesatuan “sistem hukum tidak berdiri atas aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga menjadi satu sistem, menjadi tidak mungkin memahami hukum jika hanya memahami satu aturan saja” Hans Kelsen. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 hal 153 yang berbunyi: “Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam undang- undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional “. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka frasa “dan mandi uap/spa” pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. karena mengandung makna perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak berkeadilan yang melanggar hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, kepastian hukum dan persamaan dimuka hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 333 B. Tentang klasifikasi yang berbeda dijadikan suatu kelompok sama pada norma pengujian materiil aquo merupakan bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak berkeadilan yang melanggar hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, kepastian hukum dan persamaan dimuka hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa ada adagium dimasyarakat “suatu yang nyata – nyata sama jangan dibedakan dan sesuatu yang nyata-nyata berbeda jangan disamakan “ 2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P3, P 4, (A-H) P 29 – P 34 yang diajukan Para Pemohon, telah membuktikan suatu hal yang sangat mendasar mengenai Perbedaan Makna Berdasarkan Definisi dan Tujuan yang saling bertolak belakang antara usaha kesehatan SPA dengan kelompok usaha Seni dan Hiburan, baik secara regulasi, perijinan, operasional, pohon keilmuan dan tujuan dibentuknya usaha tersebut. Secara hakiki dari sisi folosofis pelayanan kesehatan tradisional/SPA bermanfaat bagi konsumen yang tubuhnya letih / mengalami gejala sakit seperti demam, influensa, kepala sakit dan pusing untuk kebugaran tubuh guna mempertahankan kesehatan tubuh dan mempertahankan kehidupan. Jadi pelayanan Kesehatan tradisional/Spa bukan untuk menghibur diri/hiburan. 3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof. DR. Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI – P 4 A dan P 4 H yang diajukan Para Pemohon, telah menegaskan bahwasanya secara istilah SPA berasal dari nama desa kecil Spau di Liege, bagian selatan Belgia, yang sumber-sumber airnya berkhasiat menyembuhkan penyakit dan memulihkan kebugaran serta gangguan kesehatan. 334 Istilah SPA dikenal sebagai Singkatan dalam bahasa latin yakni Salus Per Aquam atau Sanitas Per Aquam yang artinya “kesehatan melalui air” .Di Indonesia diperkenalkan dengan Sehat Pakai Air. Penggunaan Air di dunia kesehatan konvensional dikenal dengan istilah Hidroterapi medic. Kesehatan tradisional menggunakan istilah hidroterapi atau hidropati untuk pemanfaatan air bagi kesehatan. hidroterapi ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran. Sejak abad ke 8 penggunaan air di Indonesia sebagai unsur kesehatan tercermin pada budaya mandi yang menggunakan air rendaman tumbuhan dan bunga yang banyak dilakukan di lingkungan kerajaan di Indonesia. Saat ini industri SPA semakin marak di Indonesia sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Meskipun istilah SPA bukan berasal dari Indonesia, namun perawatan SPA di Indonesia telah dipraktikkan sejak lama dengan menggunakan berbagai jenis metode kesehatan tradisional yang sangat erat hubungannya dengan tradisi budaya dan etnik asli Indonesia. 4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof. DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd yang diajukan Para Pemohon, telah menegaskan adanya makna yang berbeda antara SPA dengan hiburan sebagaimana bunyi pada Pasal 1 angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (“UUHKPD”) yang dimaksud dengan jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati; 5. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online yang diakses pada Tanggal 27 Februari 2024 dari situs kbbi.web.id, "Hiburan" berasal dari kata "Hibur" v, /hiburan/ atau "Menghibur" /mengꞏhiꞏbur/v, menyenangkan dan menyejukkan hati yang susah. Dengan demikian, berarti Hiburan dapat diartikan sebagai sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut terdapat 4 (empat) 335 elemen pokok untuk dapat dikatakan sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan yakni a) Adanya usaha terkait penyediaan atau penyelenggaraan b) Bergerak di bidang tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, keramaian; c) Produk yang dijual tidak ada relevansinya dengan kesehatan; d) Tujuannya untuk dinikmati, sebagai penghibur atau pelipur lara; 6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S. Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P-4 A diajukan Para Pemohon, telah menegaskan bahwasanya terhadap Pengertian SPA dapat ditinjau dari beberapa definisi yakni: “Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha SPA mengatur usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia pengertian ini sejalan dengan Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA (Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA) yang menjelaskan SPA sebagai salah satu wujud perawatan kesehatan tradisional dengan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan jiwa (body, mind dan spirit) yang menggunakan metode keterampilan dan metode ramuan; 7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S. Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P-4 J – H yang diajukan Para Pemohon secara keilmuan SPA dalam kajian akademis yang dituangkan dalam buku tentang Kajian dan Analisa Pohon Keilmuan Wellness & SPA disebutkan tujuan dari kajian tersebut yaitu: 336 a) Tujuan Umumnya: Menganalisa “body of knowledge” untuk memperoleh filosofi kesehatan tradisional sebagai landasan dalam mendukung Sistem Kesehatan Nasional dalam Pelayanan Wellness & SPA. Di sini bisa dilihat jelas disebutkan kata SPA di dalamnya. b) Tujuan Khusus: i. Menyusun dasar pengembangan subsistem Kesehatan Tradisional Indonesia yang bersifat holistik dalam penyiapan standar pelayanan dan praktek. ii. Menyusun dasar pendidikan dan pencapaian kompetensi di bidang Kesehatan Tradisional Indonesia (Wellness & SPA). iii. Menyusun dasar pelayanan kesehatan tradisional yang aman, efektif dan bermutu (Wellness & SPA). iv. Menyusun dasar pengembangan etika, disiplin dan aspek medikolegal dalam Kesehatan Tradisional Indonesia. 8. Bahwa berdasarkan Bukti P-4 A telah nyata tertulis bahwasanya dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 yang menjelaskan Pelayanan Kesehatan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal maka dengan demikian SPA dapat dikategorikan sebagai usaha di bidang kesehatan; 9. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P-4 J – H telah menegaskan bahwasanya pengertian “mandi uap” merupakan suatu metode yang diterapkan dalam usaha SPA jika merujuk pada 2 (dua) peraturan yakni BAB I huruf A Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA (Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang 337 Pelayanan Kesehatan SPA) dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata di bagian Lampiran standar usaha SPA (sante par aqua) menguraikan mandi uap merupakan salah satu metode pemanfaatan air untuk kesehatan dan salah satu metode yang digunakan dalam terapi hidro pada griya SPA tirta I, II, dan III sehingga istilah mandi uap dan SPA tidak seharusnya disamakan karena mandi uap merupakan salah satu metode yang diterapkan dalam usaha SPA dan bukan SPA itu sendiri. 10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P-4 J – H dan uraian tersebut diatas telah terbukti dengan sangat jelas terdapat Perbedaan mendasar antara spa dan Hiburan yang bila ditinjau dari segi Perizinan dan Penggolongan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Pariwisata) menentukan bahwa SPA dan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sama-sama termasuk dalam bidang usaha pariwisata namun dalam perolehan perizinan SPA termasuk usaha pariwisata di bidang kesehatan sehingga SPA wajib mendapatkan izin teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan dan untuk mendapatkan izin tersebut SPA wajib disertai dengan kelengkapan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) sehingga persyaratan SPA sebagai bagian usaha pariwisata menyangkut pula disiplin ilmu kesehatan tidak seperti usaha pariwisata di bidang lainnya khususnya usaha kegiatan hiburan dan rekreasi yang pada umumnya tidak memerlukan izin teknis dari Dinas Kesehatan dan memiliki kurikulum yang diatur oleh Pemeritah melalui Permendikbud No. 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Kursus (BUKTI P- 4D) dan Pelatihan, 338 Permendikbud No. 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan, halaman 109 s/d 144, huruf J Ketrampilan SPA (BUKTI P- 4E); 11. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P-4 A – H telah menegaskan bahwasanya ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA telah menentukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan SPA dilakukan oleh Menteri, Menteri terkait, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota di mana pemangku kepentingan yang berperan dalam pembinaan dan pengawasan SPA adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Asosiasi Penyelenggara SPA, Asosiasi Profesi Terapis SPA, dan Penanggungjawab SPA sedangkan jenis hiburan pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota yang tidak melibatkan dinas kesehatan ; 12. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S. Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 4 A telah menegaskan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA, Pelayanan kesehatan SPA dibedakan menjadi pelayanan kesehatan SPA Medis (medical SPA) dan pelayanan kesehatan SPA Tradisional; a) SPA Medis masuk jenis kesehatan konvensional atau kedokteran sedangkan SPA Tradisional dibedakan lagi ke dalam 2 (dua) kategori yakni Health SPA dan Wellness SPA Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA pembagian SPA berdasarkan manfaat pelayanan kesehatannya dibagi atas 3 (tiga) yakni Griya Spa Tirta I untuk perawatan SPA yang menghasilkan manfaat 339 relaksasi, Griya Spa Tirta II yang menghasilkan manfaat relaksasi dan rejuvenasi dan Griya Spa Tirta III yang menghasilkan manfaat relaksasi, rejuvenasi, dan revitalisasi; b) Bahwa Health SPA dilaksanakan di griya SPA tirta I sedangkan Wellness Spa dilaksanakan di griya SPA tirta II dan di griya SPA tirta III sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 13. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 4 A – H telah terbukti bahwasanya pengoperasian ketiga kategori usaha SPA sebagaiman tersebut pada poin 13 di atas telah mengikuti pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA mulai dari jenis metode dan jenis pelayanan yang diberikan, sumber daya manusia yang dipekerjakan, air yang digunakan, sarana dan alat, bahan terapi aroma, bahan ramuan, manajemen, sampai indikator keberhasilan pelayanan kesehatan griya SPA tirta yang seluruhnya diatur sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memastikan usaha SPA memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi klien sedangkan untuk jenis usaha hiburan tidak ada kategorisasi usaha dengan pendekatan kesehatan. 14. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 4 A – D, telah nyata terungkap fakta hukum mengenai Syarat Kualifikasi Pekerja dalam bidang usaha Kesehatan tradisional SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA menentukan persyaratan ketenagakerjaan usaha SPA meliputi kelompok tenaga administrasi dan kelompok terapis yang secara teknis diatur diatur dalam Kepmenaker No. 267 Tahun 2003 tentang Standar Kompetensi Bidang SPA (BUKTI P- 4B) dan Standar Kompetensi Kursus dan Pelatihan SPA Jenjang II, III, IV dan V (BUKTI P- 4C) 340 15. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 4 A – H, telah nyata terungkap fakta hukum bahwasanya persyaratan untuk kelompok tenaga administrasi diatur mengikuti aturan umum, tidak disebutkan secara rinci pada aturan ini, namun untuk kelompok terapis diatur berdasarkan Pasal 13 ayat (1) bahwa setiap terapis SPA harus memiliki STPT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan untuk memperoleh STPT tersebut, terapis SPA harus terlebih dahulu mengajukan permohonan disertai dengan persyaratan yang menunjukkan kompetensi terapis (BUKTI - 4 C-H) dalam melaksanakan pekerjaannya berupa rekomendasi dari asosiasi SPA yang berbadan hukum berdasarkan kualifikasi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan sertifikat/ijazah kompetensi terapis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d; 16. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 4 A – K, telah nyata terungkap fakta hukum bahwasanya dalam praktek dilapangan para terapis SPA harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA, terapis yang bekerja di SPA dibedakan menjadi terapis pratama, terapis madya, dan terapis utama yang latar belakang pendidikannya diatur berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 2/setingkat SMA untuk terapis SPA pratama, kualifikasi nasional Indonesia level 3/ setingkat Diploma I untuk terapis SPA madya, dan kualifikasi nasional Indonesia level 4/ setingkat Diploma II untuk terapis SPA utama sehingga hal ini menekankan signifikansi disiplin ilmu kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan SPA, yang diatur Permendikbud (BUKTI P-4B), Kepmenaker (BUKTI P-4C) Sedangkan persyaratan ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan jasa 341 hiburan dan rekreasi tidak diperlukan persyaratan terkait kompetensi sebagaimana yang diatur secara lengkap bagiketenagakerjaan bidang kesehatan spa; 17. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 4 A – K, telah terungkap fakta hukum bahwasanya dalam pelayanan Kesehatan tradisional SPA harus dilengkapai dengan Pemberian Informed Consent sebagaiman diatur dalam BAB III Tata Laksana Pelayanan Terapi Hidro angka 4 huruf B Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA (Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA) berbeda dengan usaha pariwisata di bidang hiburan lainnya, standar operasional SPA mewajibkan terapis untuk memberitahukan informasi (informed consent) bagi klien mengenai : a) Prosedur perawatan yang akan dikerjakan; b) Reaksi-reaksi tubuh yang dapat timbul dan perlu diperhatikan saat atau setelah perawatan, yaitu: ● Efek samping pemanasan: pusing, mual, atau penurunan kesadaran; ● Alergi larutan (sabun atau minyak) yang digunakan: kulit kemerahan, gatal-gatal, bengkak; ● Komplikasi akibat penyakit klien: sesak nafas, jantung berdebar-debar. Dan dalam pelayanan SPA harus mengikuti alur pelayanan Kesehatan SPA sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014. Bahwa persyaratan untuk memberitahukan informasi (informed consent) selaras dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dunia Kesehatan sebagaimana diatur Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya meminta pendapat Tenaga Medis atau 342 Tenaga Kesehatan lain, sedangkan di bidang penyelenggaraan jasa hiburan dan rekreasi tidak disyaratkan informed consent. 18. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani terungkap fakta hukum bahwasanya dari segi produk yang dijual yang ditawarkan terdapat perbedaan yang mendasar antara usaha pariwisata di bidang penyelenggaraan jasa hiburan dan rekreasi salah satu jenis produk yang digunakan atau diperdagangkan adalah produk berupa minuman keras, sedangkan jenis usaha SPA menggunakan ramuan yang berasal dari tanaman, hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran bahan-bahan tersebut dan dipakai sebagai bahan campuran untuk pijat, lulur, boreh, masker, terapi aroma dan campuran dalam hidroterapi, atau jamu dalam bentuk minuman segar, hal ini diatur dalam Penjelasan BAB II angka 5 huruf a Pedoman Pelayanan Kesehatan SPA Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA.Hal tersebut selaras juga dengan pendekatan kesehatan di mana ramuan tersebut dapat dikategorikan sebagai obat alam berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu,digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah. 19. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan di atas maka dapat disimpulkan terdapat beberapa elemen pokok dalam usaha SPA adalah: a) Adanya upaya kesehatan tradisional diselenggarakan secara terpadu; 343 b) Menggunakan pendekatan holistik melalui perawatan menyeluruh dengan metode kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat (massage); c) Untuk kesehatan yakni menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body mind and spirit); Sehingga dari definisi tersebut tampak jelas perbedaan antara jasa kesenian dan hiburan dengan SPA khususnya pada tujuannya yakni jasa kesenian dan hiburan itu penyelenggaraannya untuk dinikmati, sebagai penghibur lara, atau untuk kesenangan semata, sedangkan SPA itu jelas-jelas tujuannya adalah kesehatan yakni menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan; 20. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof. DR. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Ahli Pajak Prof. DR. Dra Haula Rosdiana telah terbukti dalam pengelompokan SPA kedalam seni dan hiburan dalam norma pengujian materiil a quo, terdapat pelanggaran dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan asas-asas yang terlebih dahulu telah dituangkan dan Konstitusi RI, dan oleh karenanya maka Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan kembali mengingatkan para pembuat undang- undang untuk selalu mendasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas tersebut. Namun sangat ironi proses pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga sesuatu yang jelas -jelas berbeda dimasukkan kedalam satu kelompok sebagaimana terjadi pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) memuat frasa “dan mandi uap/SPA” yang dapat menimbulkan pula kekacauan hukum karena didalam prose pembuatan undang-undang selain tidak boleh melanggar konstitusi juga harus mempedomani pada beberapa azas pembentukan undang- 344 undang sehingga pertentangan sebagaimana yang dapat diuraikan berikut ini: a) Tidak memenuhi asas Pengayoman, akibat pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA” pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan norma Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membuat Para Pemohon tersebut merasa terzolimi karena diperlakukan tidak adil dan sangat diskriminatif sebab Para Pemohon selaku pengusaha SPA sangat merasa dirugikan dikenakan tarif pajak yang sangat tinggi yaitu minimal 40% – dan maksimal 75 %, hal ini sangat berbanding terbalik dengan usaha sejenis yaitu Panti Pijat dan Pijat Refleksi yang dikelompokkan dalam pasal 55 ayat (1) huruf k yang mana tarif PBJT nya hanya dikenakan 10 % . b) Tidak memenuhi asas keadilan karena pencantuman kata mandi uap/SPA pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak memenuhi asas keadilan dan persamaan dimuka hukum yang diberikan secara proporsional bagi para pelaku usaha dibidang pelayanan kesehatan SPA yang disejajarkan dengan pelaku usaha jasa hiburan seperti Diskotik, Karaoke, Kelab Malam dan Bar yang nyata-nyata berbeda dengan pelayanan SPA c) Tidak memenuhi azas ketertiban dan kepastian hukum karena pemberlakukan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak jelas kajian akademisnya dalam naskah akedemis UU HKP tersebut dan oleh karenanya hal tersebut menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum terjadi pertentangan antar sesama undang- undang yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 berikut Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2014, Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. 345 d) Tidak memenuhi asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan karena pemberlakukan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, justru telah menimbulkan pertentangan kepentingan antara kepentingan Para Pemohon dengan kepentingan Negara/ Daerah. Bahwa berdasarkan alasan tersebut pengelompokan SPA sebagai bagian dari kesehatan di kelompokkan dalam kelompok yang sama dengan Kelompok Usaha hiburan malam Diskotik, Bar Karaoke, Klub Malam sebagaimana termuat pada pada norma pengujian materiil aquo [Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022], telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 C. Mengkategorikan pelayanan Kesehatan SPA kedalam Kategori Jasa Seni dan Hiburan telah mengakibatkan perlakuan yang tidak adil dimata hukum (diskriminatif) yang menimbulkan ketakutan atas kehidupan yang sejahtera dan sehat lahir batin terhadap Para Pemohon sebagai pelaku usaha kesehatan SPA dan oleh karenanya hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang menghendaki adanya perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law) hidup sehat dan sejahtera lahir dan batin yang bebas dari ancaman ketakutan dan perlakuan diskriminatif. 1. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P P3, P4, P 5 yang diajukan Para Pemohon telah menegaskan bahwasanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu upaya kesehatan dari 17 jenis pelayanan kesehatan. berdasarkan cara pengobatannya, 346 pelayanan kesehatan tradisional terdiri atas pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. SPA merupakan perawatan kesehatan tradisional dengan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan jiwa (body, mind and spirit) yang menggunakan metode keterampilan dan metode ramuan. Dengan demikian SPA merupakan salah satu wujud pelayanan kesehatan tradisional. Pengembangan SPA di Indonesia diharapkan dapat mewariskan budaya tradisional warisan pusaka Nusantara. 2. Bahwa berdasarkan bukti P 4 A untuk Pelayanan Kesehatan SPA Medis (medical SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal 5 Permenkes No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA, pada ayat (5) nya disebutkan Ketentuan pelayanan Kesehatan SPA medis (medical SPA) ketentuannya diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri Kesehatan. 3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P3, P4 (A-K), P5 yang diajukan Para Pemohon telah terbukti bahwasanya kedudukan dan keberadaan Mandi Uap/SPA masuk dalam kategori Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah dijelaskan secara historis tradisional perkembangan SPA maupun yang sudah termaktub dalam hukum positif yaitu pada Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PERMENKES No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA. Banyaknya prestasi yang dihasilkan dalam pelayanan kesehatan SPA berupa manfaat kesehatan yang lebih baik dari segi Relaksasi, Rejuvenasi dan Revitalisasi pada masyarakat Perkembangan industri Pelayanan kesehatan SPA yang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini hendaknya diapresiasikan dengan insentif yang lebih baik dari pemerintah dan bukannya justru malah memasukkan kategori SPA kedalam jenis kategori Seni dan Hiburan yang disejajarkan dengan 347 Diskotik, Karaoke, Kelab Malam dan Bar sebagaimana termuat dalam norma objek permohonan a quo. 4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S. Kes, SE, M.Pd dan keterangan Saksi Dewa Gde Jayantika SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 32 (A- C) dan Bukti P- 34 (A-D) yang diajukan Para Pemohon terbukti sebagai perbandingan di negara lain utamanya di wilayah ASEAN mengenai pengaturan SPA yang dimasukkan dalam kelompok usaha Kesehatan yaitu, Negara Singapura dan Negara Thailand. 5. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S. Kes, SE, MPd terbukti ada beberapa unit Kesehatan yang sejenis dengan SPA akan tetapi tidak dimasukkan kedalam kelompok seni dan hiburan seperti SPA yaitu Griya Sehat dan Klinik Pratama. dan tetap berada di dalam rezim Kesehatan. 6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta Bukti yang diajukan Para Pemohon telah terbukti adanya perbedaan/ketidaksamaan perlakuan dan kedudukan hukum Pelayanan Kesehatan Mandi Uap/SPA yang dikategorikan sebagai hiburan sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Permenkes No. 8 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan SPA dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan bentuk pelanggaran konstitusional terhadap Para Pemohon karena tidak mendapatkan keadilan atas persamaan kedudukan dimuka hukum (equality before the law) dan diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang secara tegas mengatur pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama 348 dihadapan hukum tanpa diskriminasi dan hak–hak dasar setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. 7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 1 – P 52 yang diajukan Para Pemohon yang mana secara proses perijinan spa dan ketenagakerjaan pada sektor usaha spa diatur dalam regulasi tentang kesehatan (UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes No. 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA Permenkes No. 61 Tahun 2016 tentang kesehatan empiris dll ) akan tetapi dalam pengenaan pajak mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan memasukkan kedalam pajak seni dan hiburan tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) sehingga bila mengacu pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 07/PUU-II/2004 yang pada pokoknya berbunyi “ …. Mahkamah berpendapat diskriminasi baru dapat dikatakan jika terdapat perlakukan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu, seperti dirumuskan dalam black law dictionary 2004 hal 500 “diferrential treatment a failure to treat all persons equality when no reasonable distinction can’t be found between those favored and those favored “. Sehingga dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pengelompokkan spa kedalam jenis kelompok hiburan malam dilakukan tanpa adanya alasan yang rasional yang jelas sehingga bila mengacu pada pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan bentuk perlakuan diskriminasi terhadap para Pemohon. 8. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P3, P4 (A- H) yang diajukan Para Pemohon telah terbukti bahwasanya harus ada persyaratan pendidikan dan kursus yang harus dijalani bagi setiap tenaga kerja pelayanan kesehatan SPA (terapis SPA) dan adanya sertifikasi dan Surat Tanda Penyehat tradisional (BUKTI P- 4G - H) hal 349 ini membuktikan adanya eksistensi yuridis bagi terapis SPA sebagai tenaga kesehatan dan dengan masuknya SPA kedalam kelompok seni dan hiburan bersama Diskotik, Bar, Karaoke dan Kelab Malam pada Norma Permohonan Pengujian materiil aquo telah merusak harkat dan martabat para spa terapis yang diidentikan dengan tenaga kerja pada hiburan malam tersebut yang cenderung negatif. ketakutan akan ancaman rusaknya harga diri para spa terapis yang bekerja pada sektor usaha spa merupakan bentuk pelanggaran konstitusional bagi Para Pemohon. 9. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 34 – P 52 yang diajukan Para Pemohon, terungkap fakta mengenai kekeliruan pemahaman para pembuat undang-undang dalam pengklisifikasani usaha SPA tersebut berimbas bukan hanya bagi para Pemohon selaku pengusaha juga sangat berimbas pada pihak lain yang berkaitan dengan usaha pelayanan SPA seperti konsumen/klien SPA, terapis SPA, karyawan, distributor obat dan ramuan tradisional dll, sebab pengenaan PBJT sebanyak 40-75% akibat pengkategorian mandi uap/SPA kedalam kategori hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pada akhirnya sangat berimbas pada Para Pemohon karena jelas akan menjadikan harga jasa pelayanan SPA menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya akan mematikan usaha mandi uap/SPA yang diakibatkan oleh menurunnya kemampuan masyarakat selaku konsumen untuk menjangkau jasa pelayanan mandi uap/SPA karena naiknya biaya yang harus ditanggung oleh Para Pemohon selaku pelaku usaha Jasa pelayanan Kesehatan SPA, yang secara langsung dan tidak langsung akan berdampak terhadap kesehatan dan kebugaran masyarakat karena tingginya biaya yang harus ditanggung oleh Para Pemohon Pelaku Usaha SPA dalam menjalankan usaha Pelayanan Kesehatan SPA. 350 Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti mengkategorikan pelayanan Kesehatan SPA kedalam Kategori Jasa Seni dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah norma pengujian materiil aquo telah mengakibatkan perlakuan yang tidak adil dimata hukum (diskriminatif) yang menimbulkan ketakutan atas kehidupan yang sejahtera dan sehat lahir batin terhadap Para Pemohon sebagai pelaku usaha kesehatan SPA dan oleh karenanya hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 D. Pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA pada norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah merugikan Hak-Hak Konstitusional Para Pemohon terhadap jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan perlindungan atas harta benda dibawah kekuasaannya dan atas kehidupan yang sehat dan sejahtera lahir batin bebas dari ancaman ketakutan dalam menjalan usaha kesehatan masyarakat secara tradisional melalui SPA dan Pengembangan Health SPA dan Wellness SPA yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 4 B – P 4 H yang diajukan Para Pemohon, terungkap fakta hukum bahwasanya selama ini para pekerja SPA terutama terapis SPA merasa terhormat dengan status dan kedudukannya sebagai tenaga Kesehatan Tradisional. Karena untuk menjadi seorang tenaga kesehatan tradisional harus melalui uji kompetensi dan sertifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (BUKTI P- 29). Apabila seseorang telah melalui uji kompetensi 351 dan sertifikasi maka orang tersebut berhak untuk menyandang status sebagai penyehat tradisional yang dibuktikan dengan Surat Tanda Penyehat Tradisional (BUKTI P 4 H) yang diterbitkan oleh PTSP Pemda Setempat atas rekomendasi dari PEMOHON II (Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia) setempat dan Dinas Kesehatan setempat dan untuk selanjutnya dengan STPT tersebut dilakukan pendidikan dan pelatihan uji kompetensi sebagai terapis SPA dan bila sudah lulus maka akan diberikan sertifikat kompetensi sebagai terapis SPA sebagai contoh sertifikat kompetensi SPA terapis dan STPT dapat dilihat pada BUKTI P- 4H. 2. Berdasarkan berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani yang diajukan Para Pemohon, terungkap fakta berdasarkan keterangan Para Ahli dan Saksi, bahwasanya pencantuman kata mandi uap/SPA disamakan dengan diskotik, karaoke, kelab malam dan bar sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menimbulkan kerugian yang besar baik bagi Para Pemohon, bagi Pengusaha SPA bagi para pekerja SPA dan Bagi Masyarakat selaku konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan SPA karena menimbulkan beban ekonomi yang tinggi yang justru bertentangan dengan pokok pokok kebijakan hukum yang digariskan RUU HKPD, sehingga tidak memiliki legitimasi hukum dengan alasan : a) Menimbulkan ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy) bagi Para Pemohon melanggar pokok-pokok 13 prinsip pajak daerah yang berlaku selama ini diantaranya: menghindari tarif pajak yang sangat tinggi (wisdom in avoiding very high taxe rate), beban pajak yang terjangkau (the tax burden must be affordable), pajak tidak boleh merugikan kebijakan ekonomi nasional (the tax must not prejudice nastional policies) vide Naskah Akademis RUU HKPD 352 b) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjawab hambatan karena beririsan dengan Undang-Undang lain yang menimbulkan multi interpretasi di lapangan akan tetapi dalam prakteknya justru menimbulkan interpretasi lebih besar karena bukan hanya beririsan dengan undang -undang lain justru bertentangan dengan undang-undang lainnya terutama pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang memuat frasa “dan mandi uap/spa”. yang menimbulkan beban ekonomi yang tinggi yang justru akan mematikan sektor usaha SPA. 3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani serta BUKTI P 4 yang diajukan Para Pemohon, terungkap fakta hukum bahwasanya pencantuman kata Mandi Uap/SPA dikategorikan sebagai jenis Seni dan Hiburan yang dikelompokkan bersama bersama dengan Diskotik, Karaoke, Kelab Malam dan Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah bertentangan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan kesehatan tradisional yang tumbuh di masyarakat secara turun temurun sejak ribuan tahun yang lalu karena dampak besar dari pengklasifikasian spa masuk kelompok hiburan dengan pengenaan pajak yang tinggi adalah tutupnya usaha spa. 4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani yang diajukan Para Pemohon, terungkap fakta berdasarkan keterangan Para Ahli dan Saksi dan alat bukti terungkap fakta bahwasanya penerbitan UU No. 1 Tahun 2022 dimaksudkan untuk memperkuat diskresi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memungut pajak akan tetapi adanya pelanggaran falicy kebijakan pajak ( 353 kesalahan pengelompokan pajak sesuai dengan klasifikasinya ) telah menimbulkan ancaman ketakutan bagi Para Pemohon akan potensi kehilangan usaha spa karena bangkrut bagi para Pemohon Pengusaha SPA dan resiko kehilangan pekerjaan (PHK) bagi para Pemohon perorangan, hal mana hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang sejahtera lahir batin dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemuatan frasa “dan mandi uap/spa” pada norma pengujian materiil aquo telah menimbulkan ancaman ketakutan akan potensi kehilangan usaha dan pekerjaan yang berdampak pada kualitas kehidupan yang sejahtera sehat lahir batin bagi para Pemohon, yang merupakan bentuk pelanggaran konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. E. Tentang kekeliruan Pengelompokan Spa dimasukkan ke dalam klasifikasi seni dan hiburan pada Norma Objek Materi Permohonan aquo yang mengakibatkan kerugian Konstitusional Para Pemohon dalam pengenaan pajak terhadap Para Pemohon yang harus membayar PBJT dengan tarif yang lebih mahal dan Potensi pengenaan pajak ganda terhadap satu objek yang menimbulkan perlakuan ketidakadilan atas persamaan dimuka hukum dan diskriminasi menjadi sebuah ketakutan yang mengancam atas hak untuk hidup sejahtera dan sehat lahir batin karena memberatkan Para Pemohon sebagai wajib pajak yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 1. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara Prof DR Yohanes Usfunan, SH MH, Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani yang diajukan Para Pemohon, terungkap fakta berdasarkan keterangan Para Ahli dan Saksi dan alat bukti terungkap fakta hukum bahwasanya dampak terbesar yang harus ditanggung Para Pemohon karena usaha Kesehatan SPA diklasifikasikan kedalam kelompok seni dan hiburan bersama Bar, Diskotik, Klub Malam dan 354 Karaoke sebagaimana termuat dalam Norma Objek Permohonan aquo adalah pengenaan Pajak yang besar 40%-75% dan berpotensi pengenaan pajak berganda yang akan berdampak langsung pada keberlangsungan usaha kesehatan SPA. 2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan keterangan Saksi Dewa Gede Jayantika, SE dan Kusuma Ida Anjani yang diajukan Para Pemohon, terungkap fakta bahwasanya dengan pemuatan frasa “dan mandi uap/SPA pada Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengakibatkan Para Pemohon para pelaku usaha Kesehatan SPA dikategorikan sebagai penyedia jasa hiburan dan harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan daerah. hal tersebut mengakibatkan terjadinya pembebanan pajak (PBJT) yang tinggi kepada Para Pemohon Para Pelaku usaha penyedia jasa pelayanan kesehatan mandi uap/SPA yang dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dikategorikan sebagai Wajib Pajak PBJT dan Para Pemohon perorangan sebagai pelaku usaha Kesehatan SPA berprofesi sebagai manajer SPA yang mana Perusahaan Jasa Kesehatan SPA tempat para Pemohon bekerja yang dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Ttahun 2022 dikategorikan sebagai Wajib Pajak PBJT dipaksa untuk menanggung pajak hiburan dalam tarif PBJT sebesar 40 % - 75% yang mana sebelumnya pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah hanya dikenakan tarif maksimal 35 % dan di beberapa daerah di Bali hanya memungut pajak retribusi daerah sebesar 10 -15 %, suatu tarif pajak yang sebetulnya masih besar juga akan tetapi masih terbilang wajar. 3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR dan Ahli SPA DR. Mohammad Ashadi, S.Kes, SE, MPd dan pernyataan singkat Saksi Dewa Gede Jayantika, SE, Sri Winingsih dan Kusuma Ida Anjani yang diajukan Para Pemohon, terungkap fakta bahwasanya dalam praktek perpajakan terdapat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/22 menetapkan 355 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 96122 – digunakan untuk Aktivitas SPA (Sante Par Aqua): Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa dan murni merupakan bagian dari Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan seni dan hiburan. 4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR yang diajukan Para Pemohon, terungkap fakta hukum ATAS beberapa Problem Faktual dalam perumusan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang berdampak pada usaha SPA, yaitu: a. Formulasi kebijakan yang tidak memenuhi ketentuan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perubahan local Tech Treatment atas jasa SPA dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Meliputi: a) Klasifikasi dan b) Tarif pajak, yang berdampak terhadap sustainable Business Climate usaha jasa SPA juga Local Wisdom dan National Heritage Culture di Indonesia c) Legal Caracter sales Taxes vs Excise d) Kebijakan pajak daerah atas jasa SPA sebelum dan sesudah Undang-Undang HKPD: kesesuaian dengan prinsip - prinsip kebijakan publik/ kebijakan pajak yang baik e) Sinkronisasi antara kebijakan pajak daerah dan kebijakan PPN atas jasa kesehatan 356 f) Ruang lingkup jasa kesehatan yang mendapat fasilitas pembebasan PPN g) Beberapa Fallacy; Contradictio in terminis, Logical Fallacy h) Dampak perubahan regulasi pajak daerah atas jasa SPA dalam perspektif supply side tax policy Kontradiksi dan Fallacy kebijakan PBJT: a. Kontradiksi dengan kebijakan Indirect Tax on Consumption lainnya, yaitu pajak pertambahan nilai PPN) b. Ambigu atau ketidakjelasan filosofi jasa SPA sebagai hiburan/kesenian sehingga menjadi objek PBJT c. Logical Fallacy jasa SPA diperlakukan sama dengan diskotik, karaoke, klab malam, bar d. Fallacy kausalitas dalam menentukan kenaikan tarif (batas bawah dan batas atas) e. Ambigu dan fallacy dalam justifikasi penerapan asas keadilan/netralitas f. Kontradiksi fungsi regulerend pajak 5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR yang diajukan Para Pemohon telah menegaskan bahwasanya dalam prinsip hukum pajak terdapat prinsip untuk tidak adanya perlakuan diskriminatif dan perbedaan wajib pajak berdasarkan objek pajak yaitu:  Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) yaitu: dalam pemungutan pajak orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. contohnya dalam pajak penghasilan yang dikenakan pajak yang sama adalah orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama, bukan orang yang punya penghasilan yang sama, dalam hal ini Negara tidak boleh diskriminatif terhadap wajib pajak.  Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama 357  Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil kecilnya (serendah–rendahnya) sehingga tidak memberatkan wajib pajak.  Asas ekonomi: penentuan objek pajak harus tepat agar pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat misalnya: pajak pendapatan, PPN, pajak atas barang mewah.  Asas keadilan yaitu Pemungutan Pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Bahwa dari pendapat ahli tersebut menjadi jelaslah bahwasanya dalam pemungutan pajak harus ditekankan penerapan asas equality, kesamaan dan keadilan yang intinya pemungutan pajak harus tanpa diskriminatif dan berkeadilan dan ekonomis tanpa mengganggu proses produksi terhadap para wajib pajak dalam keadaan yang sama. 6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR yang diajukan Para Pemohon, terungkap fakta hukum sebelum pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memuat frasa “dan mandi uap/SPA Para Pemohon selaku pengusaha jasa pelayanan Kesehatan mandi uap/SPA telah melakukan kewajiban perpajakan diantaranya: a) Pajak pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 % atas penjualan b) Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan 25 % terhadap keuntungan bersih (nett profit) c) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi selaku pengusaha sebesar 5 %, 10 %, 25 % dan 35 % tergantung Penghasilan Kena Pajak (PKP) d) Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan luas tanah dan bangunan e) Pajak Pembangunan 1 (PB 1) yang dikenakan 10 % atas penjualan di restaurant bila ada restoran 358 f) PPh 21 atas karyawan yang dipotong dari gaji karyawan, yang mana bersumber pada pendapatan perusahaan. g) Selain pajak-pajak tersebut juga dikenakan retribusi Parkir, retribusi air tanah dan pajak reklame. 7. Bahwa mengacu pada keterangan Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR mengenai azas-azas pemunugutan pajak sebagaimana telah diuraikan pada poin 5 diatas yang mana pada pokoknya pengenaan pajak tidak boleh mengabaikan aspek keadilan hal ini sangat sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 52/PUU-IX/2011 pada poin (3.19) yang pada pokoknya berbunyi: “Menimbang bahwa menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk daerah dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk Pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang -orang atau bidang pelayanan jasa yang memiliki kemampuan membayar . Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak … “ oleh karena itu dengan bertolak pada Azas azas pemungutan Pajak dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut maka mengelompokkan usaha SPA termasuk dalam pajak seni dan hiburan sebagaimana tersebut pada norma objek permohonan aquo telah mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional berupa perlakuan tidak adil dan diskriminatif bagi Para Pemohon dalam pengenaan pajak barang jasa tertentu ( PBJT) yang sangat merugikan Para Pemohon. 8. Berdasarkan keterangan Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR terungkap fakta hukum bahwasanya Pengenaan pajak barang dan jasa tertentu pada usaha SPA berdasarkan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Pajak Penjualan Barang Mewah, jo. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 359 Hukum Perpajakan, di mana terdapat pembebanan pajak terhadap objek pajak yang sama dengan wajib pajak yang sama pula. Hal ini menyebabkan adanya pembebanan yang memberatkan wajib pajak di mana Para Pemohon yang seharusnya memiliki kedudukan hukum selaku pelaku usaha di bidang kesehatan tradisional juga ditempatkan sebagai pelaku usaha bidang jasa hiburan yang mengakibatkan Para Pemohon harus menanggung beban yang tidak sama dengan pelaku usaha kesehatan lainnya. Sehingga pengenaan pajak berganda atas objek yang sama merupakan suatu hal yang bertentangan dengan semangat pembentukan perundang-undangan bidang perpajakan. 9. Bahwa Ahli Perpajakan Prof DR. Dra Haula Rosdiana, MSi, CCiR didalam keterangannya telah menegaskan karena SPA merupakan salah satu jenis pelayanan Kesehatan tradisional yang ada dalam peraturan perundang-undangan Kesehatan, maka seyogyanya kebijakan dan regulasi pajak daerah dalam PBJT atas SPA diselaraskan dengan kebijakan PPN yang memberikan fasilitas pembebasan pajak atas jasa pelayanan Kesehatan. Sebagimana diatur dalam UU PPN Tahun 2009 pada Pasal 4 A ayat (3) huruf a mengenai jasa pengobatan alternatif termasuk didalamnya paranormal merupakan Jasa Kesehatan yang tidak kena pajak sehingga bukan merupakan objek PPN kebijakan tersebut sangat selaras dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang mana kemudian kebijakan pembebasan pajak atas Kesehatan tradisional alternatif ini dilanjutkan dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan meskipun dengan nomentkaltur yang berbeda. Oleh karena itu menjadi fenomena yang sangat kontradiktif pada saat SPA di jadikan objek PBJT Hiburan bersama diskotek, bar, karaoke, kelab malam. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti dengan jelas telah terdapat kekeliruan atas Pengelompokan SPA dimasukkan ke dalam klasifikasi seni dan hiburan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus pada Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan Mandi Uap/SPA” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan Mandi Uap/SPA” yang mengakibatkan 360 kerugian Konstitusional Para Pemohon dalam pengenaan pajak yang harus membayar PBJT dengan tarif yang lebih mahal dan Potensi pengenaan pajak ganda terhadap satu objek yang menimbulkan perlakuan ketidakadilan atas persamaan dimuka hukum dan diskriminasi menjadi sebuah ketakutan yang mengancam atas hak untuk hidup sejahtera dan sehat lahir batin karena memberatkan Para Pemohon sebagai wajib pajak yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Bahwa secara keseluruhan dari uraian tersebut di atas pada bagian Analisa yuridis pokok permohonan (A-E) dapat Para Pemohon tegaskan bahwasanya berdasarkan semua keterangan Ahli dan pernyataan Saksi dan Alat Bukti yang Para Pemohon ajukan di Persidangan telah terbukti dengan jelas terdapat pelanggaran konstitusional atas pengelompokan mandi uap/SPA dimasukkan ke dalam klasifikasi seni dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus pada Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan Mandi Uap/SPA” dan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan Mandi Uap/SPA” yang telah menimbulkan perlakuan diskrimatif yang tidak berkeadilan atas persamaan dimuka hukum equality before the law bagi setiap orang yang mengakibatkan kerugian Konstitusional Para Pemohon baik secara secara social berupa terdegradasinya SPA dari kelompok usaha Kesehatan menjadi kelompok hiburan bersama dengan usaha Hiburan Malam (Diskotik, Karaoke, Bar, Kelab Malam) maupun kerugian ekonomis dalam pengenaan pajak yang harus membayar PBJT dengan tarif yang lebih mahal dengan potensi kerugian berupa tutupnya usaha spa karena beban pajak tinggi yang dapat menimbulkan dampak kehilangan mata pencaharian dan jaminan atas hak untuk hidup sejahtera dan sehat lahir batin yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 4. PETITUM Berdasar uraian tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan permohonan uji materi ini dengan amar putusan sebagai berikut: 361 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) huruf l pada frasa “dan mandi uap/SPA” Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/SPA” Undang– Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau 5. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan tertulis Presiden bertanggal 9 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Sebagaimana telah kami sampaikan pada Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden dalam persidangan perkara a quo sebelumnya, 1. Secara konstitusional, pengaturan pajak melalui undang-undang adalah hal yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan Pasal 23A UUD 1945 a quo merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) di mana 362 Konstitusi memberikan kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang untuk menetapkan pajak-pajak yang dapat dipungut baik yang dipungut oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. 2. Sesuai dengan ketentuan yang ditemukan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”, maka kebijakan mengenai pajak dan pungutan memenuhi karakteristik sebagai open legal policy. 3. Pengaturan mengenai jenis pungutan berupa pajak yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pembentuk Undang-Undang telah mengaturnya dengan UU HKPD. Dalam UU HKPD, pembentuk Undang- Undang telah menetapkan jenis pajak, subjek dan wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak. Tarif pajak daerah yang dipungut daerah tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU HKPD. Lebih lanjut pelaksanaan untuk melakukan pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai prinsip otonomi daerah. 4. Terkait dengan ketentuan mengenai penetapan tarif untuk objek pajak atas Jasa Kesenian dan Hiburan, sejak berlakunya UU PDRD besaran tarif maksimal untuk jenis hiburan tertentu (diskotek, karaoke, kelab malam, mandi uap/spa) sudah diatur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jasa hiburan lainnya, yakni sebesar paling tinggi 75%. 5. Sehubungan dengan butir 2, penetapan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang diatur dalam UU HKPD, merupakan kebijakan terbuka (open legal policy). Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang yang di dalamnya menetapkan tarif pajak atas objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada UU HKPD tidak bertentangan dengan UUD 1945. 6. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena penetapan tarif khusus PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebagai objek PBJT dalam 363 ketentuan UU HKPD tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka (open legal policy) yang seharusnya tidak dapat dimohonkan pengujian, sehingga ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf I, Pasal 58 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 58 UU HKPD tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma. B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Sesuai dengan dalil dan fakta dalam persidangan yang telah diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil kerugian konstitusional dari Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang telah diberikan pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Pemerintah menilai bahwa para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan tidak terdapat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 3. Para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian hak konstitutional yang diberikan UUD 1945 akibat diterbitkannya UU HKPD yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: a. Terhadap Pemohon Nomor 19/PUU-XXII/2024 tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan dimasukannya Mandi Uap/Spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. b. Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa para Pemohon menanggung beban pajak yang tinggi sehingga berdampak banyaknya usaha pada kelima jenis hiburan tersebut yang berhenti beroperasi. c. Permasalahan mengenai tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, dapat diselesaikan dengan dibukanya ruang pemberian insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan 364 Pasal 101 UU HKPD. 4. Dapat Pemerintah sampaikan, Pemohon perkara Nomor 19/PUU- XXII/2024 tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan dimasukannya Mandi Uap/Spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, antara lain: a. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai kerugian yang mungkin akan timbul dengan dimasukannya Mandi Uap/Spa sebagai objek Pajak Hiburan di UU HKPD. b. Tanggapan Pemerintah terkait hal ini adalah Mandi Uap/Spa sudah termasuk sebagai bentuk hiburan khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) sebagai objek Pajak Hiburan tertentu (diskotek, karaoke, kelab malam, mandi uap/spa), dan besaran tarif maksimalnya sudah diatur lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jasa hiburan lainnya. Dengan demikian, dalil pemohon terkait kerugian Para Pemohon tidak berdasar. 5. Dapat Pemerintah sampaikan, Para Pemohon bukan merupakan subjek PBJT dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU HKPD: a. Subjek PBJT dalam Pasal 56 ayat (1) UU HKPD diatur bahwa yang menjadi Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 1 angka 24 UU HKPD merupakan Wajib Pajak yang hanya memiliki kewajiban memungut, menyetorkan, dan melaporkan PBJT kepada Pemerintah Daerah, atau dengan kata lain, Para Pemohon tidak menanggung beban pajak. b. Dengan demikian, beban pajak (tax burden) atas penetapan tarif PBJT dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen (subjek pajak) yang menikmati atau mengonsumsi jasa kesenian dan hiburan tersebut. Dengan kata lain, beban pajak tersebut tidak ditanggung oleh pengusaha jasa kesenian dan hiburan (wajib pajak) serta tidak menjadi komponen biaya usaha, melainkan dibebankan kepada konsumen/penerima layanan. Sehingga dalil Para Pemohon terkait kerugian yang dialami Para Pemohon tidaklah berdasar. c. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan dampak 365 diklasifikasikannya diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ke dalam kelompok Jasa Kesenian dan Hiburan dengan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi sebesar 75% sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, mengakibatkan banyaknya usaha pada kelima jenis hiburan tersebut yang berhenti beroperasi. d. Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa terdapat banyak usaha pada kelima jenis hiburan tersebut yang berhenti beroperasi setelah diberlakukannya UU HKPD. Justru setelah diberlakukannya UU HKPD baik jumlah Wajib Pajak maupun Penerimaan Pajak untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan menunjukkan kenaikan jumlah Wajib Pajak dan kenaikan penerimaan Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemerintah yaitu Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung pada persidangan tanggal 10 September 2024 dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024. e. Saksi Pemerintah, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok, menyatakan bahwa setelah berlakunya UU HKPD, terjadi peningkatan penerimaan PBJT Jasa Hiburan pada tahun 2024 dan peningkatan jumlah Wajib Pajak PBJT atas Jasa Hiburan tertentu. 6. Kerugian konstitusional mengenai permasalahan terkait tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, dapat diselesaikan dengan dibukanya ruang pemberian insentif fiskal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 UU HKPD dan pengaturan dimaksud juga telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam persidangan a quo juga telah terbukti bahwa beberapa daerah di 366 Indonesia telah menerapkan pemberian insentif fiskal PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 7. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Selanjutnya Pemerintah juga berpendapat kedudukan legal standing para Pemohon tidak terpenuhi karena permasalahan yang dikemukakan para Pemohon terletak pada tatanan implementasi dan bukan permasalahan konstitusionalitas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana untuk menolak Legal Standing Para Pemohon secara keseluruhan dan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). II. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON A. PENJELASAN UMUM UU HKPD 1. Bahwa sebagai konsekuensi adanya hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah dalam sistem negara kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka salah satunya perlu diikuti dengan pengaturan desentralisasi fiskal. Dalam konteks ini, Pasal 18A ayat (2) UUD Tahun 1945 telah menegaskan mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 dibentuk untuk pertama kali undang-undang yang nomenklaturnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18A a quo, yaitu Undang- 367 Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, in casu UU HKPD. 2. Selama ini nomenklatur yang digunakan untuk mengatur substansi tersebut menggunakan istilah “perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah”. Disahkannya UU HKPD dimaksudkan untuk menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang semula didasarkan pada Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sekaligus pengaturannya diintegrasikan dengan substansi pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009). Selain substansi kedua undang-undang tersebut yang masih sesuai yang diintegrasikan dalam UU HKPD, Undang-Undang a quo juga mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar sejalan dengan sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pusat dan daerah [vide Penjelasan Umum dan Pasal 1 angka 1 UU HKPD]. 3. Kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk dapat menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan tujuan bernegara, oleh karenanya harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelenggarakan urusan yang telah diserahkan kepada daerah sehingga berdampak pada meningkatnya pembangunan di daerah, termasuk menyediakan kemudahan layanan publik. 4. Cakupan yang diatur dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah (TKD), pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam UU HKPD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk 368 meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena pajak daerah dimaksud termasuk ujung tombak pembangunan daerah. 5. Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi, mengingat bahwa level pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat adalah pemerintah daerah. 6. Kebijakan perpajakan dalam konteks desentralisasi fiskal yang menjadi penanda penting bagi demokrasi adalah dengan adanya fiscal power sharing (pembagian wewenang pengelolaan keuangan) yang di dalamnya terdiri dari aspek expenditure assignment (kewenangan belanja) dan revenue assignment (kewenangan penerimaan) guna membangun kemandirian daerah dalam hal fiskal, karena sisi paling penting dalam revenue assignment adalah kewenangan perpajakan. 7. Fiscal power sharing tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih optimal bagi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat, sekaligus memberikan keleluasaan fiskal bagi daerah dalam merancang belanja daerah sesuai dengan pendapatan dan pembiayaan masing-masing daerah. Oleh karenanya, desentralisasi fiskal diwujudkan salah satunya dengan adanya pergeseran taxing power (kekuasaan perpajakan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 8. UU HKPD khususnya pada substansi perpajakan daerah disusun dengan mengusung semangat peningkatan pendapatan daerah dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah dan sesuai dengan kondisi perekonomian daerah. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian daerah. 9. Pajak daerah tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dipungut provinsi dan pajak yang dipungut kabupaten/kota. Adapun pajak yang dipungut provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor (PKB); bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB); pajak alat berat (PAB); pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB); pajak air permukaan (PAP); pajak rokok; serta opsen pajak mineral bukan logam 369 dan batuan (MBLB). Sementara itu, pajak yang dipungut kabupaten/kota terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); pajak barang dan jasa tertentu (PBJT); pajak reklame; pajak air tanah (PAT); pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB); pajak sarang burung walet; opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). 10. Sesuai dengan asas pembagian beban pajak yang telah diterima dan dilaksanakan secara universal, maka pembagian beban pajak yang adil adalah berdasarkan daya pikul/kemampuan untuk membayar (ability to pay) dari subjek pajak. Semakin besar kemampuan membayar seseorang, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip perekonomian Indonesia yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Salah satu syarat yang menunjukkan bahwa pajak yang diterapkan itu telah adil adalah asas equality and equity (persamaan dan keadilan). Menurut asas ini, pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak dilakukan secara seimbang dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama. B. PENGATURAN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN DALAM UU HKPD 1. Dalam UU HKPD mengatur bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 42 UU HKPD. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang salah satunya adalah Jasa Kesenian dan Hiburan. 2. Jenis-jenis PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, yakni: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; 370 e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa 3. Pada prinsipnya, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan bukan merupakan suatu jenis pajak baru, karena objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan telah dipungut dengan nama Pajak Hiburan pada UU PDRD. 4. Secara umum, terdapat beberapa perubahan muatan UU HKPD dibandingkan dengan UU PDRD di antaranya melalui penurunan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan secara umum, termasuk panti pijat dan pijat refleksi, yang semula di UU PDRD paling tinggi sebesar 35% menjadi paling tinggi sebesar 10% dalam UU HKPD. 5. Selain menetapkan penurunan tarif, Pemerintah juga memberikan pengecualian untuk Jasa Kesenian dan Hiburan Umum yang semata- mata untuk promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah. 6. Lebih lanjut, Pemerintah juga mengkhususkan besaran tarif yang lebih tinggi pada jasa hiburan berupa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, yakni dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% yang telah mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satu yang menjadi pertimbangan penerapan tarif pajak ini adalah kemampuan membayar (ability to pay) dan prinsip keadilan (equity), di mana kelompok masyarakat dengan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung 371 beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. 7. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat tertentu bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan. Selain itu, layanan pada jasa tersebut juga memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial kepada para penggunanya. 8. Penetapan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% dalam UU HKPD pada jasa hiburan berupa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa dipandang perlu untuk diatur secara khusus oleh pemerintah sebagai wujud penerapan fungsi regulerend dan fungsi redistribusi pendapatan dari sistem perpajakan. 9. Fungsi regulerend (fungsi mengatur) adalah fungsi pajak sebagai instrumen pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada fungsi ini, pajak bertindak sebagai instrumen untuk mengendalikan tingkat konsumsi atas suatu objek tertentu. Selanjutnya fungsi redistribusi pendapatan adalah fungsi pajak sebagai instrumen untuk menyalurkan pajak yang dipungut dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dalam bentuk pelayanan publik yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 10. Penyusunan dan penetapan kebijakan tersebut telah melalui tahapan pembahasan serta perumusan bersama antara Pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, partisipasi publik, praktik pemungutan di lapangan, serta mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. C. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PENETAPAN DISKOTEK, KARAOKE, KELAB MALAM, BAR, DAN MANDI UAP/SPA SEBAGAI OBJEK PBJT YANG DITETAPKAN DENGAN TARIF KHUSUS DALAM PASAL 58 AYAT (2) UU HKPD 1. Secara umum aktivitas Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa merupakan lifestyle dan bukan merupakan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang seperti halnya sandang, pangan dan papan. Aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan 372 oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi di mana kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder ataupun tersier seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 2. Salah satu sifat kebutuhan sekunder ataupun tersier adalah adanya sifat konsumen tidak selalu rasional secara ekonomi dalam membuat keputusan konsumsinya. Hal ini selaras dengan Teori Conspicuous Consumption yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1899 oleh seorang ahli ekonomi dan sosiologi yang bernama Thorstein Veblen, di mana konsumen akan tetap membeli barang walau harganya naik (termasuk di dalamnya akibat kenaikan pajak) sepanjang barang/jasa tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup (lifestyle), dan status sosial. 3. Hal ini yang kemudian mendasari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Dalam teori penetapan tarif pajak, dikenal prinsip keadilan (equity) di mana kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas barang-barang yang bersifat eksklusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. 4. Hal ini juga sesuai dengan Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Chandra Fajri Ananda pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024 menyatakan: “Merujuk teori Maslow, pemenuhan konsumsi jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi/uap spa bukan merupakan kebutuhan pokok/primer, tetapi masuk pada kategori tersier, lebih mengarah kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri sehingga sangat terkelompok (segmented). Selain itu, Puskapu Fakultas Hukum Universitas Lampung (2022) menyatakan pengenaan tarif tinggi untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa secara tidak langsung merupakan penerapan fungsi regulerend pajak, misalnya pengenaan tarif tinggi menyebabkan 373 masyarakat khususnya anak remaja untuk mengurangi penggunaan jasa hiburan dari diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa tersebut.” 5. Pengenaan tarif tinggi terhadap PBJT Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa pada UU HKPD dimaksud diwarnai oleh pandangan bahwa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa adalah objek PBJT yang dapat menimbulkan social cost, sebagaimana keterangan Ahli Pemerintah Hefrizal Handra pada persidangan tanggal 10 Oktober 2024. 6. Selanjutnya Pemerintah berpandangan bahwa penerapan tarif pajak yang tinggi tidak serta merta menyebabkan harga layanan untuk kelima jenis hiburan tersebut di dalam negeri menjadi tidak kompetitif apabila dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak secara langsung menurunkan daya tarik masyarakat untuk menikmati hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang ada di Indonesia. Biaya yang dikeluarkan untuk menikmati jasa hiburan mandi uap/spa dan karaoke di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara. Dengan demikian, biaya untuk menikmati layanan mandi uap/spa dan biaya karaoke, di Indonesia masih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain. 7. Dari uraian-uraian di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan penetapan tarif pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat. Penetapan Mandi Uap/Spa sebagai salah satu Objek PBJT atas Jasa Hiburan dalam UU HKPD 8. Pemohon dalam Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan bahwa pengaturan mandi uap/spa sebagai bagian dari Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 374 9. Terhadap dalil permohonan Pemohon di atas, dapat dijelaskan bahwa pengaturan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah bukan merupakan hal baru. Dalam UU PDRD, mandi uap/spa dipungut sebagai pajak hiburan yang kemudian dalam UU HKPD dipungut sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan. Bahkan secara historis penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah telah diatur sejak UU Nomor 18 Tahun 1997 jo. UU Nomor 34 Tahun 2000. 10. Sesuai ketentuan sebelumnya dalam UU PDRD, definisi hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan definisi tersebut, UU PDRD mengklasifikasikan mandi uap/spa sebagai objek Pajak Hiburan. Sementara dalam ketentuan yang berlaku saat sebagaimana diatur dalam UU HKPD, definisi Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Berdasarkan definisi tersebut, UU HKPD juga mengklasifikasikan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai sebuah bentuk rekreasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan mandi uap/spa sebagai objek pajak hiburan dalam UU PDRD dan sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dalam UU HKPD telah sesuai dengan definisi pada masing-masing UU. 11. Selain itu, Pemerintah dapat sampaikan bahwa sesuai Lampiran II Angka 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, telah diatur bahwa “Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur”. 375 12. Dengan demikian, suatu pengertian dalam peraturan perundang- undangan dapat berbeda dan harus diletakan pada konteks sesuai substansi/materi dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, suatu layanan mandi uap/spa dapat dipandang dari berbagai sisi baik sebagai layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, sebagai usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ataupun sebagai jasa kesenian dan hiburan sebagaimana diatur dalam UU HKPD. Oleh karenanya pembedaan pendefinisian dan pengkategorian atas suatu kegiatan akan bersifat relatif dan tergantung substansi/materi pada masing-masing peraturan perundang-undangan. 13. Menurut Keterangan Ahli Pemerintah Adrianto Dwi Nugroho pada persidangan tanggal 01 Oktober 2024: “...tidak ada ketentuan yang melarang bahwa sektor kesehatan tidak boleh dipungut pajak dengan cara apa pun itu tidak ada, baik dalam institusi maupun yang lain seperti itu. Jadi, saya pikir seperti itu, klasifikasi dia sebagai layanan kesehatan juga tidak menjamin bahwa dia tidak boleh dipungut menjadi suatu objek pajak.” 14. Pengenaan PBJT atas jasa hiburan mandi uap/spa telah berdasarkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 15. Penetapan Mandi Uap/Spa sebagai objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD juga tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena mandi uap/spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer, melainkan fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan kebutuhan sekunder atau tersier berupa hiburan atau gaya hidup. Konsumen yang 376 memanfaatkan jasa hiburan tersebut adalah orang pada golongan tertentu atau tingkat pendapatan tertentu. Terkait Adanya Pembedaan Antara Karaoke Keluarga Dengan Karaoke Lainnya 16. Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024 mendalilkan bahwa UU HKPD bertentangan dengan konstitusi karena menyamaratakan seluruh jasa hiburan karaoke dan tidak membedakan karaoke keluarga. 17. Untuk PBJT atas jasa hiburan karaoke sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, telah diatur antara lain sarana minimum, fasilitas minimum, dan kondisi lingkungan karaoke. Selanjutnya, dari sisi pendirian usaha karaoke, setiap pengusaha yang akan membuka usaha karaoke, harus memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. 18. Dengan memperhatikan layanan dan tarif/harga pada karaoke, dapat dipahami bahwa usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha hiburan yang menjadi kebutuhan bagi kalangan masyarakat tertentu dan tidak dinikmati atau dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat. 19. Pada prinsipnya tidak terdapat pembedaan antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya, sehingga dari aspek perpajakan daerah tidak membedakan antara ada dasar yang memadai untuk membedakan pengenaan pajak antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya. Seandainya benar (quod non) terdapat pembedaan antara karaoke keluarga dengan karaoke lainnya, maka seharusnya cukup diatur di peraturan daerah masing-masing dan tidak perlu diklasifikasikan dalam Undang-Undang. 20. Hal ini juga sesuai dengan Keterangan Ahli Prof Chandra Fajri Ananda pada persidangan yaitu: “…Sementara di Undang-Undang HKPD itu tidak membagi klasifikasi karaoke keluarga, termasuk juga karaoke rumahan, atau karaoke yang tanpa dinding, tanpa bangunan lah, yang terbuka. 377 Maka di dalam perda itu bisa saja pemda membuat klasifikasinya. Apalagi sudah di-support oleh yang tadi Yang Mulia Hakim Arief menyatakan itu ada insentifnya, ada. Jadi dengan adanya peluang itu sebenarnya perda bisa menyebutkan untuk karaoke jenis A, B, C dengan tarif-tarif yang berbeda. Itu sangat tergantung kepada kondisi daerahnya masing-masing” 21. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas, menunjukkan dan membuktikan pengaturan karaoke sebagai objek PBJT Jasa Hiburan dalam UU HKPD dengan tidak membedakan karaoke keluarga dan karaoke pada umumnya telah tepat dan tidak terdapat inkonstitusionalitas. D. PENJELASAN PENETAPAN TARIF PALING RENDAH 40% DAN PALING TINGGI 75% PADA PBJT ATAS JASA HIBURAN BERUPA DISKOTEK, KARAOKE, KELAB MALAM, BAR, DAN MANDI UAP/SPA DALAM UU HKPD 1. Dalam penetapan tarif PBJT atas Jasa Hiburan dalam UU HKPD, Pemerintah memperhatikan praktik pengenaan tarif pajak hiburan di daerah. Berdasarkan data, rata-rata tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sesuai dengan ketentuan UU PDRD yang telah dicabut dengan UU HKPD, menunjukkan bahwa rata-rata tarif pajak hiburan tertentu secara nasional adalah sebesar 40%. 2. Penyusunan dan penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% tersebut telah melalui perumusan dan pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI. 3. Berikut tabel perbandingan rata-rata tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tertentu sesuai dengan ketentuan UU PDRD dan UU HKPD. Tabel Rata-Rata Tarif Pajak Atas Jasa Hiburan Tertentu sesuai dengan UU PDRD dan UU HKPD Rata-Rata Tarif PBJT Berdasarkan: Wilayah UU PDRD* UU HKPD** Objek Pajak Hiburan Tertentu Diskotek Karaoke Kelab, Bar Mandi Uap/Spa 378 Rata-Rata Tarif Nasional 40% 46% 44% 46% 44% Rata-Rata Tarif Per Pulau Sumatera 40% 48% 45% 48% 45% Jawa 43% 48% 45% 47% 45% Nusra dan Bali 31% 45% 41% 45% 44% Kalimantan 38% 46% 46% 46% 45% Sulawesi 37% 41% 41% 41% 41% Papua dan Maluku 40% 41% 41% 41% 41% Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah Catatan : * Berdasarkan data 436 daerah ** Berdasarkan data 267 daerah Sampel Perbandingan Tarif Berdasarkan UU HKPD dan UU PDRD di Beberapa Kota di Indonesia No Nama Daerah Tarif Objek Pajak Hiburan Tertentu Berdasarkan: UU PDRD UU HKPD Objek Pajak Hiburan Tertentu Diskotek Bar Kelab Malam Karaoke Mandi Uap/Spa 1 Kabupaten Aceh Besar 75% 50% 50% 50% 50% 50% 2 Kota Banda Aceh 75% 75% 75% 75% 75% 50% 3 Kota Medan 30% 40% 40% 40% 40% 40% 4 Kota Palembang 40% 40% 40% 40% 40% 40% 5 Provinsi DKI Jakarta 35% 40% 40% 40% 40% 40% 6 Kota Depok 75% 75% 75% 75% 40% 40% 7 Kota Bandung 35% 40% 40% 40% 40% 40% 8 Kabupaten Majalengka 40% 40% 40% 40% 40% 40% 9 Kota Semarang 35% 40% 40% 40% 40% 40% 10 Kabupaten Blora 75% 40% 40% 40% 40% 40% 11 Kota Surabaya 50% 50% 50% 50% 50% 50% 379 12 Kabupaten Pasuruan 40% 40% 40% 40% 40% 40% 13 Kota Blitar 40% 40% 40% 40% 40% 40% 14 Kota Pontianak 75% 40% 40% 40% 40% 40% 15 Kota Bontang 40% 40% 40% 40% 40% 40% 16 Kota Samarinda 40% 40% 40% 40% 40% 40% 17 Kota Makassar 35% 75% 75% 75% 40% 40% 18 Kabupaten Badung 15% 40% 40% 40% 40% 40% 19 Kabupaten Klungkung 40% 40% 40% 40% 40% 40% 20 Kota Jayapura 30% 40% 40% 40% 40% 40% 21 Kota Sorong 75% 40% 40% 40% 40% 40% Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah. 4. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan tarif pajak berdasarkan kondisi spesifik masing-masing wilayah. Penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% dimaksud mempertimbangkan potensi penerimaan pajak, situasi ekonomi, serta daya beli masyarakat setempat yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah memandang kebijakan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keberlangsungan NKRI. 5. Kebijakan perpajakan yang disusun dengan cermat, berperan sebagai instrumen penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Variasi tarif pajak antar daerah mencerminkan perbedaan kebutuhan, budaya, ekonomi, kebijakan, prioritas daerah masing-masing. Beberapa daerah memilih menerapkan tarif pada tarif paling rendah yaitu 40%, sementara yang lain menerapkan tarif pada tarif paling tinggi yaitu 75%. 6. Hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli Pemerintah Prof Chandra Fajri Ananda dalam persidangan, yang dapat kami simpulkan: “...Karena memang perbedaan kapasitas fiskal di masing-masing daerah, tentu saja daerah yang objeknya banyak, kegiatan itu dan dia 380 membutuhkan dana itu seperti di Pulau Bali, di mana memang kegiatan jasa itu sangat besar di sana, tentunya ini memerlukan. Artinya Pemda memerlukan penerimaan daerah yang cukup penting untuk itu tadi supaya belanjanya karena PAD kelebihannya enggak ada aturan, Pak. PAD itu bisa dibelanjakan oleh Pemda semau dia, senyampang untuk menambah kepentingan menambah kesejahteraan masyarakatnya.” Kalau misalkan perdanya tidak mendukung ke sana, gimana? Ya, jangan dipilih partainya, kan gitu, Pak. Jadi sebenarnya kita udah mulai mengajarkan betapa aktivitas politik untuk memilih partai di DPRD itu menentukan nanti juga bisnis-bisnis yang akan berjalan di wilayah itu. Kemudian yang berikutnya, Pigouvian Tax. Jadi saya ingin menyampaikan sebenarnya kenapa sih Pemerintah harus mengawasi hal-hal yang negatif atau bertanggung jawab dengan memberikan instrumen pajak di sana? Jadi Pemerintah ini selalu melihat, apakah ini berbahaya untuk masyarakat saya atau enggak. Nah, kemudian Pigouvian itu diberlakukan. Nah, pertanyaan yang tadi disampaikan, apakah memang tadi SPA ini buruk gitu, apakah ini buruk banget gitu atau apa. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa ada range tadi gitu, Pemerintah melihat bagi wilayah tertentu, mungkin ini buruk, bagi wilayah lain enggak. Sehingga kemudian kasih range itu, itu bagian menjaga NKRI juga menurut saya. Karena kalau diberlakukan sama semua, nah ini yang enggak benar, gitu. Tapi kalau kemudian ada range, berarti ada wilayah-wilayah tertentu yang tadi, di sana memang membolehkan di sana, maka itu dikasihkan angka yang tertentu yang menurut pemerintah sudah sesuai. 7. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% tersebut telah melalui perumusan dan pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI, termasuk didalamnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan seperti sosialisasi, serap aspirasi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan diseminasi. Penetapan kebijakan terkait tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling rendah 40% dan tarif paling tinggi 75% juga mempertimbangkan potensi penerimaan pajak, situasi ekonomi, serta daya beli masyarakat setempat yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah memandang kebijakan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keberlangsungan NKRI. 381 E. IMPLEMENTASI PENETAPAN TARIF PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 58 AYAT (2) UU HKPD 1. Dengan adanya UU HKPD, Pemerintah Daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya sendiri dan otonomi daerah akan dapat terlaksana secara lebih nyata dan bertanggung jawab, menguatnya desentralisasi fiskal, terlaksananya prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta meningkatkan tingkat kemandirian daerah. 2. Khusus mengenai pengenaan tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, terdapat beberapa daerah yang mengalami peningkatan penerimaan daerah berupa PBJT. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, pada persidangan tanggal 10 September 2024 dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada persidangan tanggal 1 Oktober 2024. 3. Keterangan Saksi Pemerintah, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, menyatakan bahwa pada semester pertama tahun 2024, total penerimaan pajak hiburan tertentu mencapai Rp36,03 miliar, naik 4,71% dibandingkan periode yang sama pada semester I tahun 2023 yang mencapai Rp34,41 miliar. Sedangkan penerimaan pada semester I tahun 2022 hanya sebesar Rp10,51 miliar, sebagaimana tabel berikut: Rincian Realisasi Pajak Hiburan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Khusus Kabupaten Badung (Data Antar Semester I Tahun Berkenaan) Tahun Pajak Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rupiah) Mandi Uap/SPA Diskotek, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya Bar Total % Kenaikan a b c d e = b + c + d f 2022 6.373.776.398 3.079.754.721 1.056.865.669 10.510.396.789 382 2023 22.187.704.466 12.219.453.670 4.118.067.628 34.407.158.136 ▲ 227,36% 2024 36.027.504.313 ▲ 4,71% Sumber Data: Keterangan Tertulis Saksi Kepala Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan Bapenda Kabupaten Badung pada sidang MK,10 September 2024 4. Sejalan dengan hal tersebut, data keseluruhan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PBJT tertentu di Kabupaten Badung mulai tahun 2022 sampai pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel Jumlah Wajib Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kabupaten Badung Tahun 2022-2024 Tahun Jumlah Wajib Pajak 2022 419 2023 410 2024 718 Sumber: Bapenda Kabupaten Badung (diolah). 5. Keterangan Saksi pemerintah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok menyatakan bahwa pada semester pertama tahun 2024 (Januari s.d. Agustus 2024) di Kota Depok, total penerimaan pajak hiburan tertentu mencapai Rp261 juta, naik 39,59% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yang mencapai Rp187 juta. Sedangkan penerimaan pada tahun 2022 hanya sebesar Rp88 juta, sebagaimana tabel berikut: Tabel Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Khusus Sebelum dan Sesudah UU HKPD No Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Sebelum berlaku UU HKPD Setelah berlaku UU HKPD Januari – Agustus 2023 Januari – Agustus 2024 1. Karaoke 81.944.536 94.633.405 2. Mandi Uap/Spa 105.014.656 166.335.316 3. Diskotik, kelab malam 0 0 Total Penerimaan Rp 186.959.192 Rp 260.968.721,00 383 6. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak PBJT di Kota Depok juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini. Grafik Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Kota Depok Tahun 2017-2024 Sumber: BKD Kota Depok (diolah). 7. Berdasarkan data perbandingan jumlah penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebelum dan sesudah berlakunya UU HKPD pada periode bulan Januari s.d. bulan Agustus, menunjukkan bahwa untuk objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada tahun 2024 mengalami kenaikan jumlah penerimaan dan jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Badung dan Kota Depok. Hal ini menunjukkan dan membuktikan penetapan tarif PBJT atas Jasa Hiburan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD dapat meningkatkan penerimaan daerah dan menjaga keberlangsungan usaha hiburan. F. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP DALIL ADANYA DISKRIMINASI PAJAK 1. Pengaturan tarif pajak atas suatu objek pajak tertentu tidak dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan yang bersifat diskriminatif. Pengaturan tarif pajak yang lebih tinggi untuk objek pajak yang dinikmati oleh kalangan masyarakat yang berpenghasilan relatif tinggi 384 merupakan bentuk dari penerapan asas keadilan vertikal dalam sistem perpajakan dan fungsi redistribusi pendapatan di mana pajak berfungsi untuk menyalurkan pungutan dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dalam bentuk pelayanan publik yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Apabila hal ini kemudian dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bersifat deskriminatif (quod non), maka pengaturan tarif pajak penghasilan yang lebih kecil untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat dikatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. 2. Khusus objek PBJT yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD merupakan objek pajak yang bersifat “eksklusif”, yang artinya hanya dikonsumsi oleh orang tertentu, serta memiliki nilai sosial (lifestyle/gaya hidup). Objek pajak tersebut biasanya memiliki tarif layanan yang relatif tinggi, sehingga penikmat layanan tersebut hanya dari kalangan tertentu/terbatas. Selain itu, ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD juga menimbulkan social cost oleh jasa tersebut. 3. Objek PBJT atas jasa hiburan berupa Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer, namun bisa dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder/tersier jika dianggap bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik, terlebih jika jasanya disediakan dengan kemewahan. Sebagai barang/jasa sekunder/tersier, jasa tersebut dipastikan hanya akan dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membelinya. Sehingga tidak ada masalah keadilan dalam konteks pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, karena hanya dikenakan untuk jenis barang/jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat yang mampu (keadilan vertikal). 4. Pengenaan tarif PBJT yang lebih tinggi untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan diskriminatif karena tarif yang lebih tinggi tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi untuk masyarakat yang mengkonsumsi/menggunakan jasa tersebut. Tarif pajak yang lebih tinggi memang akan menyebabkan peningkatan harga jual, namun tidak ditentukan untuk individu yang mana tarif 385 tersebut dikenakan. Memang pada akhirnya, harga yang tinggi akan menyebabkan konsumen yang menggunakan akan tersegmentasi kepada kelompok yang mempunyai kemampuan bayar, namun tidak dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif. 5. Menurut Ahli Pemerintah Hefrizal Handra dalam persidangan a quo: “...Argumentasi pemohon bahwa tarif PBJT sebesar 40%-75% untuk objek "jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa" adalah diskriminatif dan tidak adil terbantahkan karena: 1. tarif tidak membedakan siapa yang mengkonsumsi jasa tersebut, meskipun pada dasarnya tarif yang lebih tinggi akan mengakibatkan harga layanan meningkat, namun tidak dimaksudkan untuk individu dan kelompok tertentu. Harga yang tinggi karena pajak, akan menyasar kelompok yang punya kemampuan bayar, namun hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif. 2. jenis jasa tersebut bukanlah jenis barang/jasa primer (menjadi kebutuhan pokok masyarakat), melainkan adalah jenis jasa sekunder/tersier (jenis jasa sebagai pelengkap atau tambahan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, menambah kebahagiaan hidup, dan bahkan sesuatu yang bersifat mewah) dan hanya dikonsumsi oleh yang memiliki kemampuan bayar, maka pengenaan tarif yang lebih tinggi tidak dapat dianggap melanggar prinsip keadilan (fairness).” 6. Hal ini juga sejalan dengan keterangan Ahli Pemerintah Adrianto Dwi Nugroho dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2024 yang menyatakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 UU HKPD bukan merupakan norma hukum pajak yang diskriminatif, karena diskriminasi dalam hukum pajak tidak dapat dimaknai sebagai pembedaan berdasarkan kemampuan ekonomi. 7. Menurut Pemerintah, dalil Para Pemohon yang menyatakan fasilitas mandi uap/Spa di Hotel yang dikenakan PBJT Hotel sebesar 10% adalah diskriminatif adalah dalil yang tidak benar. Dapat Pemerintah sampaikan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 47 UU HKPD, Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi 386 dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Maka, fasilitas mandi uap/spa di Hotel merupakan bagian dari layanan Hotel dan bersifat komplementer terhadap jasa utamanya. 8. Hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli Adrianto Dwi Nugroho dan Prof Chandra Fajri Ananda yang pada pokoknya menyatakan definisi dari PBJT jasa perhotelan dalam UU HKPD adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Sehingga sifat jasa hiburan adalah sebagai komplementer daripada jasa utamanya. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan tarif, ini pun juga nanti harus dilihat bahwa dia menjadi satu-kesatuan dengan jasa penyediaan akomodasi dan dia tidak secara khusus menyediakan jasa tersebut. 9. Pengenaan tarif PBJT yang lebih tinggi untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan diskriminatif karena tarif yang lebih tinggi tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu, tetapi untuk yang mengkonsumsi/menggunakan jasa tersebut sebagaimana asas keadilan di bidang perpajakan yang baik. Dalam konteks pemungutan pajak, bentuk keadilan diwujudkan dengan memungut pajak yang dibayarkan oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi untuk diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui layanan dasar. G. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN PADA MANDI UAP/SPA MERUPAKAN PAJAK GANDA 1. Pemohon dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 mendalilkan pajak daerah atas mandi uap/spa merupakan pajak ganda dikarenakan Para Pemohon telah melakukan kewajiban perpajakan antara lain PPN, PPh Badan, PPh orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pembangunan 1, PPh 21, dan lain-lain. 2. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu pajak berganda setidak-tidaknya harus memenuhi 4 (empat) kriteria sesuai teori Manuel Pires, 1989, yakni: a. dikenakan terhadap subjek pajak yang sama; 387 b. dikenakan atas suatu objek pajak yang sama; c. dikenakan atas jenis pajak yang sama; dan d. dikenakan untuk periode (masa pajak) yang sama. 3. Berdasarkan keempat kriteria tersebut, secara yuridis dapat dilihat bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pemungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau pungutan lainnya seperti PPN, PPh, PBJT atas makanan dan minuman, PBB P2, Pajak Reklame ataupun PBJT atas jasa parkir. 4. Untuk pengenaan pajak ganda, baik subjek maupun objek pajaknya harus sama. Jikalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda maka itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila objek sama akan tetapi subjeknya berbeda maka hal itu bukanlah pajak ganda. Hal ini juga telah sesuai dengan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 30/PUU-XI/2013 terkait frasa “fitness center”. 5. Selain itu, dengan dimasukkannya mandi uap/spa sebagai objek pajak daerah dalam UU HKPD, maka terhadap mandi uap/spa tidak dipungut PPN sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan telah dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2022. 6. Dalam persidangan a quo, Para Pemohon juga sama sekali tidak dapat membuktikan adanya Pajak Ganda sesuai 4 (empat) kriteria teori Manuel Pires. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas menunjukan dan membuktikan bahwa pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada mandi uap/spa bukan merupakan pajak berganda, sehingga alasan Para Pemohon yang menyatakan bahwa mandi uap/spa telah dikenakan pajak berganda tidak berdasar hukum. H. DALAM UU HKPD, PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBERIKAN INSENTIF FISKAL KEPADA PARA PELAKU USAHA DI DAERAHNYA 1. Pemerintah menegaskan, UU HKPD juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan 388 pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 2. Bahwa ketentuan terkait insentif fiskal dalam UU HKPD menunjukkan Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan insentif fiskal berdasarkan potensi pajak dari masing-masing daerah. Hal ini bertujuan agar tercapainya kemandirian fiskal bagi daerah sesuai dengan amanat konstitusi dan UU HKPD. 3. Sejalan dengan Ketentuan Pasal 101 UU HKPD dimaksud, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Surat Edaran dimaksud dapat dijadikan pedoman oleh kepala Daerah dalam tataran implementasi pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak. 4. Selanjutnya dalam Pasal 101 UU HKPD, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas insentif fiskal berdasarkan permohonan Wajib Pajak ataupun secara jabatan oleh Kepala Daerah, sehingga dapat diberikan secara massal sesuai kondisi, pertimbangan, dan kebijakan daerah. 5. Ketentuan Pasal 101 UU HKPD telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak sebagai salah satu langkah yang paling optimal dalam pemungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan tetap mempertimbangan kearifan lokal. Beberapa Pemerintah Daerah telah menggunakan ketentuan Pasal 101 UU HKPD terhadap PBJT pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD dimaksud. Beberapa daerah tersebut antara lain: 389 Tabel Pemerintah Daerah yang Menetapkan Insentif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan No Nama Daerah Nomor Perkada 1 Kab. Bangli Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2024 2 Kab. Karangasem Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2024 3 Kab. Buleleng Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2024 4 Kab. Klungkung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 5 Kab. Tabanan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2024 6 Kab. Badung Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 7 Kab. Gianyar Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2024 8 Kab. Jembrana Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2024 9 Kota Denpasar Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2024 10 Kota Makassar Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2024 Sumber data: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah bersangkutan (diolah). 6. Perbandingan tarif pajak hiburan tertentu dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD. Tabel Perbandingan Tarif Pajak Hiburan Berdasarkan UU PDRD dan UU HKPD No. Pemerintah Daerah Tarif Berdasarkan UU PDRD (UU 28/2009) UU HKPD (UU 1/2022) Tarif dalam Perda Besaran Insentif Fiskal Ekuivalen Pajak yang Dibayar Konsumen 1. Kab. Bangli 50% Diskotek, karaoke, kelab malam dan bar 50% 25% 37,5% Mandi uap/spa 40% 62,5% 15% 2. Kab. Karangasem 35% 40% 75% 10% 3. Kab. Buleleng 30% 40% Diskotek, karaoke, kelab malam dan bar 25% 30% Mandi uap/spa 390 75% 10% 4. Kab. Klungkung 40% 40% Diskotek, karaoke, kelab malam dan bar 50% 20% Mandi uap/spa 75% 10% 5. Kab. Tabanan 30% 40% 25% 30% 6. Kab. Badung 15% 40% 62,5% 15% 7. Kab. Gianyar 12,5% 40% Diskotek, karaoke, kelab malam dan bar 62,5% 15% Mandi uap/spa 68,75% 12,5% 8. Kab. Jembrana 30% 40% 75% 10% 9. Kota Denpasar 10% 40% 62,5% 15% 10. Kota Makassar Bervariasi antara 10% s.d 75% Diskotek, kelab malam dan bar 75% 46,67% 40% Karaoke, Mandi Uap/Spa 40% Karaoke Eksekutif 12,5% 35% Karaoke Keluarga, Mandi Uap/Spa 37,5% 25% Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, diolah. 7. Sebagai contoh perhitungan, dapat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan tarif sebesar 40% atas PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu. WP ABC sebagai penyelenggara Jasa Mandi Uap di Kabupaten Buleleng menerapkan tarif Mandi Uap sebesar Rp. 1.000.000,- per 90 Menit. Atas penetapan tarif tersebut, Kabupaten Buleleng menetapkan Peraturan Bupati Buleleng No. 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan, Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa, yang memuat pemberian insentif fiskal kepada Penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu berupa pengurangan sebesar 75% atas Pokok PBJT terutang. Atas penerapan 391 insentif tersebut, maka jumlah pokok PBJT yang dipungut WP ABC dan harus dibayarkan konsumen (masyarakat) adalah: Tabel Contoh Perhitungan Pemberian Insentif Kepada Konsumen Jasa Mandi Uap Tarif Mandi Uap (Per 90 Menit) 1,000,000.00 Tarif PBJT atas Mandi Uap 40% Pokok PBJT atas Mandi Uap 400,000.00 Pokok PBJT atas Mandi Uap 400,000.00 Pemberian Insentif atas Pokok PBJT 75% Besaran Pemberian Insentif atas Pokok PBJT 300,000.00 Pokok PBJT atas Mandi Uap 400,000.00 Besaran Pemberian Insentif atas Pokok PBJT (300,000.00) Besaran PBJT yang dibayarkan konsumen 100,000.00 Ekuivalen PBJT yang dibayar Konsumen 10% Perbandingan PBJT yang dibayar Konsumen Sebelum dan Sesudah Insentif Tarif Mandi Uap Ekuivalen PBJT Dibayar Konsumen Sebelum Insentif Setelah Insentif Nilai % Nilai % 1.000.000 400.000 40% 100.000 10% 8. Adapun Pemerintah Daerah Kota Depok menggunakan ketentuan Pasal 101 UU HKPD yang diterapkan khusus bagi pelaku usaha PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak, diberikan pengurangan tarif sebesar 3% sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Depok Nomor 27 Tahun 2021, sehingga tarif pajak yang dikenakan adalah 7%, yakni: a. Khusus tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran; b. jasa Perhotelan; 392 c. jasa parkir; dan d. jasa Kesenian dan Hiburan umum. 9. Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 101 UU HKPD insentif diberikan kepada pelaku usaha, namun pemberian insentif ini tentunya ditujukan agar pelaku usaha juga menyesuaikan pungutannya kepada konsumen sesuai dengan besaran yang ditetapkan pemerintah daerah. Pada dasarnya, pelaku usaha disini berlaku sebagai wajib pajak yang “membantu/sebagai perpanjangan tangan” pemerintah daerah untuk memungut PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu dari konsumen layanan tersebut. Apabila pemerintah daerah telah menetapkan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu sebesar 40%, kemudian kepada Wajib Pajak diberikan insentif berupa pengurangan pokok PBJT yang harus dibayarkan sebesar 25% melalui penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan khusus. Atas pemberian insentif tersebut, penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan khusus tersebut kemudian hanya memungut PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang diberikan kepada konsumen dengan besaran setelah memperhitungan insentif sebesar 25% dari pokok PBJT tersebut. 10. Sebagai salah satu instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan kepala daerah terkait pemberian insentif tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi kewenangan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dilakukan dalam hal diantaranya terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, atau wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan berdasarkan analisis risiko. Adapun Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam hal antara lain untuk pencocokan data dan/atau alat keterangan atau pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 393 11. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh konsumen selaku subjek pajak, yang dapat diikuti dengan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi dari peraturan kepala daerah mengenai insentif dimaksud. III. TAMBAHAN DATA PEMERINTAH ATAS TANGGAPAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERSIDANGAN TANGGAL 1 OKTOBER 2024 Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 1 Oktober 2024 atas 3 permohonan pengujian materiil UU HKPD yang teregistrasi perkara Nomor 19/PUU-XII/2024, Nomor 31/PUU-XII/2024, dan Nomor 32/PUU- XII/2024, data tambahan Kota Depok dan Kab. Badung, antara lain sebagai berikut: Tabel Realisasi Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Sebelum, Saat dan Pasca Pandemi Covid-19 Kota Depok (Januari s.d Agustus) Tahun Pajak Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rupiah) % Dibanding Tahun Sebelumnya Sebelum Masa Pandemi Covid-19 2017 12.490.307.181 2018 14.074.601.024 ▲12,68% 2019 20.055.737.335 ▲ 42,49% Masa Pandemi Covid-19 2020 8.950.634.165 ▼ -55,37% 2021 3.475.066.877 ▼ -61,17% Pasca Masa Pandemi Covid-19 2022 12.238.133.132 ▲ 252,16% 2023 15.160.700.226 ▲ 23,88% 2024* 15.510.845.033 ▲ 2,3% Sumber Data: BKD Kota Depok. Catatan: *) Data per-September 2024 Tabel Realisasi Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Sebelum, Saat dan Pasca Pandemi Covid-19 Kabupaten Badung (Januari s.d Desember) 394 Tahun Pajak Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rupiah) % Dibanding Tahun Sebelumnya Sebelum Masa Pandemi Covid-19 2018 33.562.528.843,60 2019 44.271.838.486,00 ▲ 31,91% Masa Pandemi Covid-19 2020 14.572.933.878,06 ▼ -67,08% 2021 6.941.981.838,43 ▼ -52,36% Pasca Masa Pandemi Covid-19 2022 34.807.459.756,22 ▲ 401,41% 2023 84.500.208.074,61 ▲ 142,76% 2024* 72.888.933.132,52 ▼ -13,74% Sumber Data: Bapenda Kabupaten Badung Catatan: *) Data per-September 2024 IV. PENUTUP 1. Dengan menjalankan UU HKPD, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengupayakan kemandirian keuangan daerahnya sehingga Pemerintah Daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran sendiri dan otonomi daerah akan berjalan lebih dan bertanggung jawab, memperkuat desentralisasi fiskal, melaksanakan prinsip keadilan dalam pembagian beban pajak, pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta mempercepat tingkat kemandirian daerah. 2. Penyusunan UU HKPD telah mempertimbangkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu keadilan vertikal dengan melihat ability to pay wajib pajak, yang diwujudkan antara lain dengan semakin besar kemampuan membayar subjek pajak, tentu semakin besar pula pajak yang dikenakan terhadapnya. 3. UU HKPD memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang antara lain melalui kewenangan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD. 4. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan Para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma sebagaimana 395 kewenangan Mahkamah Konstitusi (Constitutional Review) melainkan merupakan permasalahan mengenai keberlakuan norma. 5. Bahwa dengan demikian, maka Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon. 6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Para Pemohon. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menolak permohonan pengujian materiil Para Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 396 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, selanjutnya disebut UU 1/2022), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 397 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 398 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah frasa “dan mandi uap/SPA” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 (1). Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf e meliputi: a. … l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/SPA. Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/SPA ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 474 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., (vide Bukti P-7B) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU–0005660. AH. 0107 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 (vide Bukti P-7C). Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Anggaran Dasar yang berhak mewakili perkumpulan adalah Ketua Umum yaitu Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalim. Menurut Pemohon I, frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah merusak spirit nilai-nilai luhur spa sebagai bagian dari kesehatan tradisional yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 399 17/2023) sehingga menyebabkan visi dan misi program kerja Pemohon I tidak tercapai; 4. Bahwa Pemohon II adalah Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan ASTI, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan ASTI Nomor 104 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H. (vide Bukti P-8A) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU – 0009424. AH. 01.07 tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 (vide Bukti P-8B). Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Anggaran Dasar yang berhak mewakili perkumpulan adalah Ketua Umum yakni Kusuma Dewi Sutanto. Menurut Pemohon II, frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah merusak spirit nilai-nilai luhur spa sebagai bagian dari kesehatan tradisional yang diakui oleh UU 17/2023 sehingga menyebabkan visi dan misi program kerja Pemohon II tidak tercapai; 5. Bahwa Pemohon III adalah PT Cantika Puspa Pesona, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 7 April 1993 yang dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso,S.H., dengan anggaran dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan di antaranya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT CANTIKA PUSPA PESONA Nomor 7 Tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Ahmad Ali Nurdin S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Nomor 027321 HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993 serta tercatat pada Daftar Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 21314.AH. 01. 02. Tahun 2009 tanggal 18 Mei 2009 dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CANTIKA PUSPA PESONA Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yansen Dicki Suseno, S.H. dengan pengesahan tercatat pada daftar perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – AH. 01. 09. 0159902 tanggal 6 September 2023 (vide Bukti P-9A sampai dengan Bukti P-9F). Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Anggaran Dasar yang berhak mewakili badan usaha adalah Direktur Utama yaitu Wulan Maharani Tilaar. Menurut Pemohon III frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah memberikan dampak kerugian langsung sebagai subjek pajak yang terkena kenaikan pajak; 400 6. Bahwa Pemohon IV adalah CV. Bali Cantik, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 4 April 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Dewa Nyoman Mahaindra, S.H. (vide Bukti P-10A) dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU–0026979 AH. 01. 14. Tahun 2023 tanggal 13 April 2023. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Anggaran Dasar yang berhak mewakili badan usaha adalah Direktur yaitu Ni Nengah Sutiasmi. Menurut Pemohon IV frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah memberikan dampak kerugian langsung sebagai subjek pajak yang terkena kenaikan pajak; 7. Bahwa Pemohon V adalah PT. Keindahan Dalam Jiwa, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Putu Eka Lestary S.H., M.Kn. (vide Bukti P-11A) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU - 0031652. AH. 01. 01 Tahun 2018 tanggal 7 Juli 2018 (vide Bukti P-11B). Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Anggaran Dasar yang berhak mewakili badan usaha adalah Presiden Direktur yakni Meghan Beth Pappenheim (vide Bukti P-11C). Menurut Pemohon V frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah memberikan dampak kerugian langsung sebagai subjek pajak yang terkena kenaikan pajak; 8. Bahwa Pemohon VI adalah PT. Bali Wangi Tirta Nusantara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Notaris I Ketut Ngurah Ananda S.H.,M.KN. (vide Bukti P-12A) dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU - 0103796. AH. 01. 11 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 (vide Bukti P-12B). Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Anggaran Dasar yang berhak mewakili badan usaha adalah Direktur yakni Dinawangi Agustini. Menurut Pemohon VI frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah memberikan dampak kerugian langsung sebagai subjek pajak yang terkena kenaikan pajak; 9. Bahwa Pemohon VII adalah PT. Eling Spirit Nusantara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Martina Yulistyani S.H., M.Kn. (vide Bukti P-13A) telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 0030769. AH. 01.01. Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 (vide Bukti P-13B). 401 Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Anggaran Dasar yang berhak mewakili badan usaha adalah Direktur yakni Ni Wayan Ratni. Menurut Pemohon VII frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah memberikan dampak kerugian langsung sebagai subjek pajak yang terkena kenaikan pajak; 10. Bahwa Pemohon VIII adalah PT. Bali Wellness SPA, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 78 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Evi Susanti Panjaitan, S.H. (vide Bukti P-14A) dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU– 0004142.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010 (vide Bukti P-14B). Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Anggaran Dasar yang berhak mewakili badan usaha adalah Direktur yakni Debra Maria Rumpesak. Menurut Pemohon VIII frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah memberikan dampak kerugian langsung sebagai subjek pajak yang terkena kenaikan pajak; 11. Bahwa Pemohon IX adalah CV. Jaens Triloka Sejahtera yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Martina Sulistyani, S.H. (vide Bukti P-15A) dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU– 0050598 AH. 01. 04. Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar yang berhak mewakili badan usaha adalah Direktur yakni I Gusti Ketut Jayeng Saputra. Menurut Pemohon IX frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah memberikan dampak kerugian langsung sebagai subjek pajak yang terkena kenaikan pajak; 12. Bahwa Pemohon X adalah perorangan warga negara Indonesia selaku manager dari usaha jasa kesehatan tradisional SPA, yang tergabung dalam Taman Sari SPA Mustika Ratu; 13. Bahwa Pemohon XI adalah perorangan warga negara Indonesia selaku owner (pemegang saham) dan owner pada beberapa usaha spa, yang tergabung dalam Swarnaloka Dipa School beauty & Wellness SPA; 14. Bahwa Pemohon XII adalah perorangan warga negara Indonesia selaku manager yang telah bersertifikat SPA manajer dari usaha jasa kesehatan tradisional SPA, yang tergabung dalam Goldust SPA Canggu, Bali; 402 15. Bahwa Pemohon XIII adalah perorangan warga negara Indonesia selaku manajer yang telah bersertifikat SPA manajer dari usaha jasa kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam SPA Ang Recreation The Trans Resort Bali; 16. Bahwa Pemohon XIV adalah perorangan warga negara Indonesia selaku manajer dari usaha jasa kesehatan tradisional SPA, yang tergabung dalam Spa Manager Fresh Spa Ubud; 17. Bahwa Pemohon XV adalah perorangan warga negara Indonesia selaku asisten manajer dari usaha jasa kesehatan tradisional SPA, yang tergabung dalam Aviisha Wellness & Spa; 18. Bahwa Pemohon XVI adalah perorangan warga negara Indonesia selaku manajer dari usaha jasa kesehatan tradisional SPA, yang tergabung dalam Sundari Day Spa Bali; 19. Bahwa Pemohon XVII adalah perorangan warga negara Indonesia selaku administrator manajer dari usaha jasa kesehatan tradisional SPA, yang tergabung dalam Spring Spa Bali; 20. Bahwa Pemohon XVIII adalah perorangan warga negara Indonesia selaku manajer dari usaha jasa kesehatan tradisional SPA, yang tergabung dalam BALI SPA; 21. Bahwa Pemohon XIX adalah perorangan warga negara Indonesia selaku manajer dari usaha jasa kesehatan tradisional SPA, yang tergabung dalam BALI SPA; 22. Bahwa Pemohon XX adalah perorangan warga negara Indonesia selaku owner dari usaha jasa kesehatan tradisional SPA, yang tergabung dalam Three Point Healing & Spa Ubud; 23. Bahwa Pemohon XXI adalah perorangan warga negara Indonesia selaku owner dari usaha jasa kesehatan tradisional SPA, yang tergabung dalam Spa Ubud; 24. Bahwa Pemohon XXII adalah perorangan warga negara Indonesia selaku Ops Dev Manager dari usaha jasa kesehatan tradisional SPA yang tergabung dalam Taksu Wellness & SPA Ubud; [3.6] Menimbang bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII menjelaskan kerugian hak konstitusional yang dialaminya sebagai berikut: 403 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan sebagai perkumpulan yang bergerak dalam bidang usaha spa, yang bertujuan untuk meningkatkan peran SPA terapis Indonesia melalui pembinaan dan pengembangan kemampuan profesionalisme dan kompetensi para pelaku usaha SPA. Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian atas berlakunya pasal a quo karena berdampak secara ekonomi berupa kenaikan tarif pajak PBJT yang tidak hanya membawa tantangan finansial bagi anggota namun juga berisiko melemahkan dan menghancurkan upaya Pemohon I dan Pemohon II dalam meningkatkan reputasi industri SPA untuk mengatasi stigma negatif terkait dengan SPA di Indonesia. 2. Bahwa Pemohon III sampai dengan Pemohon IX menerangkan sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan SPA mengalami kerugian langsung berupa kerugian finansial (keuangan) karena kenaikan tarif PBJT yang ditentukan dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 sehingga menyebabkan menurunnya jumlah pariwisata budaya yang memanfaatkan jasa mandi uap/spa, serta munculnya persepsi negatif terhadap profesi terapis dan bisnis SPA pada umumnya; 3. Bahwa Pemohon X sampai dengan Pemohon XXII menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia, yakni pelaku usaha/pekerja pada usaha jasa kesehatan tradisional SPA yang mengalami dampak kerugian berupa menurunnya daya jual jasa pelayanan mandi uap/spa, kehilangan akses terhadap program pelatihan, lokakarya, dan inisiatif peningkatan keterampilan, dan dampak terhadap kesejahteraan karyawan; Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II sebagai perkumpulan serta Pemohon III sampai dengan Pemohon IX sebagai badan usaha telah dapat membuktikan bahwa kepentingannya diwakili oleh pihak yang berhak mewakili sesuai dengan AD/ART maupun syarat mandat dari badan usaha. Begitu pula, Pemohon X sampai dengan Pemohon XXII juga telah dapat membuktikan sebagai perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan aktual hak konstitusional tersebut dirugikan dengan berlakunya frasa “dan mandi uap/SPA” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022. Di samping itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII juga telah dapat 404 menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya mempunyai hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang diklasifikasikan sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, seharusnya diperlakukan berbeda, sebab mandi uap/spa masuk dalam kategori jasa pelayanan kesehatan tradisional; 2. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang menetapkan pajak mandi uap/spa sebesar paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) yang diklasifikasikan sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar merupakan tindakan ketidakadilan dan diskriminatif, memberatkan pelaku usaha mandi uap/spa serta menimbulkan stigma negatif bagi pelaku jasa pelayanan mandi uap/spa; 405 3. Bahwa menurut para Pemohon, pengklasifikasian pengenaan pajak sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) yang ditetapkan untuk mandi uap/spa berpotensi adanya pengenaan pajak ganda yang akan berdampak langsung pada keberlangsungan usaha pelayanan kesehatan tradisional; Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah menyatakan pada pokoknya frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52, dan 3 (tiga) orang ahli bernama Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, S.H., M.H., Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M. Si., CCiR., dan Dr. Mohammad Asyhadi, S.Kes., S.E., M.Pd., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2024 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Dewa Gde Putra Jayantika, S.E., Sri Rahayu Winingsih, dan Kusuma Ida Anjani yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 9 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 10 Juli 2024 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2024 serta Keterangan Tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc., Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D., dan Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Dr. Sydrastini, S.H., M.Hum., dan Wahid Suryono, S.Pi., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 September 2024 dan 1 Oktober 2024. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan 406 bertanggal 9 Oktober 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 November 2024. Namun, oleh karena keterangan yang diterima Mahkamah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 9 Oktober 2024 maka keterangan tertulis DPR tersebut tidak dipertimbangkan; [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli, saksi serta kesimpulan yang diajukan, keterangan Presiden, ahli, saksi serta kesimpulan yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. [3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa UU 1/2022 merupakan salah satu undang-undang yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaktubkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, dilakukan pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi provinsi, kabupaten, kota dan pembagian urusan pemerintahan antarpemerintahan maka menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan pusat dan daerah. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Begitu pula halnya dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 407 berdasarkan undang-undang. Esensi hubungan keuangan pusat dan daerah dalam UU 1/2022 berkaitan pula dengan pengaturan pungutan berupa pajak dan retribusi sehingga harus sejalan dengan amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pengintegrasian pengaturan hubungan (perimbangan) keuangan pusat dan daerah sekaligus dengan pengaturan pajak dan retribusi daerah baru terjadi dengan dibentuknya UU 1/2022. Sebab, semula pengaturan antara undang-undang (hubungan) perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan undang-undang pajak dan retribusi daerah, ditentukan secara terpisah, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009). Pengintegrasian substansi kedua undang-undang ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan keadaan dan implementasi desentralisasi fiskal yang telah berlangsung selama ini, yang memerlukan adanya penyempurnaan substansi desentralisasi fiskal. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai upaya agar implementasi hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui tata kelola keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien tersebut, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [vide Konsiderans Menimbang huruf f dan Penjelasan Umum UU 1/2022]. [3.13.2] Bahwa salah satu ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah adanya pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dimaksud merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan, retribusi daerah dimaksudkan sebagai pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin 408 tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan [vide Pasal 1 angka 21 dan angka 22 UU 1/2022]. Dalam kaitan ini, UU 1/2022 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi penerimaan daerah yang akan menjadi sumber pendapatan asli daerah agar dapat memberikan dukungan pada ketersediaan dana yang akan digunakan untuk membiayai pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang ditentukan, yaitu: (i) untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan (ii) untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN [vide Pasal 3 UU 1/2022]. Sekalipun daerah diberi otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan urusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, namun keluasan tersebut bukan berarti tanpa batas. Sebab, daerah tidak dapat memungut pajak atau retribusi daerah tanpa batas sehingga membebani atau memberatkan masyarakat, yang pada gilirannya tujuan otonomi untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai. Dalam konteks ini, UU 1/2022 menerapkan sistem daftar tertutup (closed list system) sehingga pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, in casu UU 1/2022. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Pajak dan pengutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berkenaan dengan hal ini, UU 1/2022 telah menentukan pajak daerah yang kewenangannya dipungut provinsi dan pajak kabupaten/kota. Adapun pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor (PKB); bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB); pajak alat berat (PAB); pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB); pajak air permukaan (PAP); pajak rokok; serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Sementara itu, pajak yang dipungut kabupaten/kota terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); pajak barang dan jasa tertentu (PBJT); pajak reklame; pajak air tanah (PAT); pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB); pajak sarang burung walet; opsen pajak kendaraan 409 bermotor (PKB); dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) [vide Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022]. Sekalipun telah ditentukan jenis pajak yang dipungut provinsi dan kabupaten/kota, namun bukan berarti seluruhnya harus dipungut oleh daerah. Dalam konteks ini, UU 1/2022 telah memberikan semacam “rambu-rambu” bahwa jenis pajak daerah tersebut dapat tidak dipungut apabila: (1) potensinya kurang memadai dan/atau (2) pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. Potensi yang kurang memadai dimaksud adalah potensi penerimaan dari suatu jenis pajak yang nilainya terlalu kecil sehingga biaya operasional pemungutannya lebih besar dibandingkan dengan hasil pungutannya. Terkait dengan jenis pajak yang tidak dipungut tersebut harus ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda) yang khusus mengatur pajak dan retribusi daerah [vide Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU 1/2022]. [3.13.3] Bahwa dalam kaitan dengan jenis pajak yang telah diuraikan di atas, PBJT termasuk salah satu jenis pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Berkenaan dengan hal ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah, sebagai pelaksanaan lebih lanjut UU 1/2022 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP 35/2023). Dalam Pasal 3 ayat (4) PP 35/2023 ditentukan bahwa PBJT adalah jenis pajak yang dipungut berbasis penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment), di mana dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutannya antara lain surat pemberitahuan pajak daerah. Pada prinsipnya PBJT dikenakan terhadap objek berupa penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: a. makanan dan/atau minuman; b. tenaga listrik; c. jasa perhotelan; d. jasa parkir; dan e. jasa kesenian dan hiburan [vide Pasal 50 UU 1/2022]. Berkaitan dengan objek pajak dalam PBJT tersebut, semula tidak dikenal baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 18/1997) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU 34/2000) maupun UU 28/2009. 410 Pengklasifikasian 5 (lima) objek pajak dalam PBJT tersebut baru dilakukan setelah diberlakukan UU 1/2022 karena terjadi restrukturisasi pajak melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yang kemudian disebut sebagai PBJT. Hal ini bertujuan untuk (i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain mengintegrasikan pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan) [vide Penjelasan Umum UU 1/2022]. [3.13.4] Bahwa berkenaan dengan penentuan besaran tarif pajak, sebelum diberlakukan UU 1/2022, ketentuan terkait jenis usaha diskotek, karaoke, klab malam, dan mandi uap/spa diatur dalam UU 28/2009 dengan klasifikasi pajak hiburan. Pajak hiburan dalam UU 28/2009 terdiri dari 10 jenis jasa hiburan yakni, a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar, golf, dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga [vide Pasal 42 ayat (2) UU 28/2009]. Berkenaan dengan besaran tarif pajak, UU 28/2009 menetapkan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen), sedangkan khusus hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), dan hiburan kesenian rakyat/tradisonal dikenakan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) [vide Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 28/2009]. Artinya, ketentuan terkait jenis usaha diskotek, karaoke, klab malam, dan mandi uap/spa telah diatur sejak UU 28/2009 dalam klasifikasi pajak hiburan, di mana terhadap jenis usaha tersebut juga telah dikenakan tarif pajak dengan ketentuan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Ketentuan 411 besaran tarif pajak paling tinggi tersebut sama dengan pengaturan besaran tarif pajak paling tinggi dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022. Namun, yang membedakannya adalah dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU 28/2009 tidak mengenal pengaturan besaran tarif pajak paling rendah atau batas bawah (floor price). Besaran batas bawah ini diserahkan pada masing-masing daerah sepanjang ditentukan dalam perda. [3.13.5] Bahwa pengaturan pajak dan retribusi daerah selain dimaksudkan sebagai salah satu sumber keuangan daerah namun juga harus dirancang untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi. Oleh karena itu, gubernur/bupati/ walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal dimaksud berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain: (1) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi; (2) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak; (3) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; (4) untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau (5) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. Pemberian insentif fiskal tersebut harus diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah yang akan memberikan insentif fiskal dimaksud. Pengaturan pemberian insentif fiskal harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (perkada) [vide Pasal 101 UU 1/2022]. Dalam kaitan ini, banyak daerah memanfaatkan kebijakan insentif fiskal dengan menerbitkan perkada yang pada umumnya berdampak pada pengurangan besaran tarif pajak dengan maksud untuk mendorong gairah berinvestasi, misalnya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa (Perbup Buleleng 1/2024), menentukan insentif PBJT untuk diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk mandi uap/spa 75% (tujuh puluh lima persen) [vide Pasal 3 ayat (3) Perbup Buleleng 1/2024] serta Peraturan Bupati Gianyar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian 412 Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa (Perbup Gianyar 3/2024) yang menentukan insentif PBJT untuk diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dan untuk mandi uap/spa 68,75% (enam puluh delapan koma tujuh puluh lima persen) [vide Pasal 3 ayat (1) Perbup Gianyar 3/2024]. Artinya, dengan semakin tinggi insentif pajak yang diberikan semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha (wajib pajak). Adanya insentif fiskal ini selain memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang telah taat membayar pajak sekaligus mendorong kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. [3.14] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang dianggap inkonstitusional akibat diklasifikasikan sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, seharusnya diperlakukan berbeda, sebab mandi uap/spa masuk dalam kategori jasa pelayanan kesehatan tradisional. Terhadap anggapan inkonstitusionalitas frasa dalam norma a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.14.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu norma Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang menyatakan. Pasal 55 ayat (1) Jenis jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi: a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. kontes binaraga; e. pameran; f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; h. permainan ketangkasan; i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan pelengkapan untuk olahraga dan kebugaran; j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, argowisata, dan kebun binatang; k. panti pijat dan pijat refleksi; dan 413 l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Pasal 58 ayat (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/SPA ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, mandi uap/spa ditentukan sebagai PBJT dengan kelompok pajak jenis jasa kesenian dan hiburan. Berkenaan dengan hal ini, para Pemohon mendalilkan pengaturan dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 telah menimbulkan kerugian karena mengelompokkan mandi uap/spa secara tidak mendasar. Sebab, mandi uap/spa seharusnya masuk dalam kategori jasa pelayanan kesehatan tradisional. Terlebih, dalam UU 1/2022 pengklasifikasian mandi uap/spa sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, yang menurut para Pemohon memiliki perbedaan dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan pengaturan dalam norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 mengenai pengklasifikasian mandi uap/spa yang sama dengan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar mengakibatkan pelaku usaha dikenakan perlakuan khusus dalam tarif pajak yang tinggi dengan batas bawah 40% (empat puluh persen) dan batas atas adalah 75% (tujuh puluh lima persen). Hal ini berbeda jika disandingkan dengan ketentuan dalam UU 28/2009 yang tidak mengklasifikasikan mandi uap/spa dalam klasifikasi atau kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar. Oleh karena itu, seharusnya penentuan mengenai tarif pajaknya tetap termasuk dalam kategori atau kelompok usaha sejenis, yaitu panti pijat dan pijat refleksi. Dalam kaitan ini, UU 28/2009 menentukan tarif pajak mandi uap/spa adalah paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Tarif pajak ini sama dengan klasifikasi pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, dan panti pijat karena kesemuanya dimasukkan dalam klaster pajak hiburan. Tarif pajak hiburan dalam UU 28/2009 ditentukan bahwa untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Artinya, mandi uap/spa tidak dikategorikan sebagai kesenian rakyat atau tradisional. Oleh karena itu, pemberlakuan tarif pajak terhadap jasa mandi uap/spa yang diklasifikasikan sebagai bagian dari jasa kesenian dan hiburan, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022, dianggap oleh para Pemohon menimbulkan beban pajak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaturan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i jo. Pasal 45 ayat (3) UU 28/2009, yang menetapkan tarif pajak setinggi-tingginya sebesar 10% 414 (sepuluh persen) untuk kategori hiburan kesenian rakyat atau tradisional. Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar mandi uap/spa dikeluarkan dari kategori jasa kesenian dan hiburan karena hakikatnya adalah jasa pelayanan kesehatan tradisional. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menelusuri lebih jauh mengenai pengaturan terkait dengan rumusan pajak hiburan yang telah dikenal jauh sebelum pembentukan UU 1/2022. Definisi pajak hiburan dalam beberapa undang-undang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, ditentukan sebagai berikut: Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf b UU 18/1997, menyatakan, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramarin dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c UU 34/2000, menyatakan, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Pasal 1 angka 24 dan angka 25 UU 28/2009, menyatakan, 24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dalam kaitan dengan ketentuan di atas, pada saat berlaku UU 28/2009, objek pajak hiburan diklasifikasikan ke dalam 10 (sepuluh) kelompok yang meliputi a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, d. pameran, e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, f. sirkus, akrobat, dan sulap, g. permainan bilyar, golf, dan boling, h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan j. pertandingan olahraga [vide Pasal 42 ayat (2) UU 28/2009]. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU 28/2009 jika disandingkan dengan pengaturan saat ini, terdapat perubahan pengelompokan objek pajak hiburan, seperti halnya mandi uap/spa sehingga pengenaan tarif pajaknya diklasifikasikan sebagai bagian dari jasa 415 kesenian dan hiburan. Padahal secara substansial mandi uap/spa berbeda dari layanan hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar. [3.14.2] Bahwa dalam kaitan dengan persoalan yang didalilkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan definisi dan asal usul istilah “mandi uap atau spa”. Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mandi uap adalah mandi dengan menguapi seluruh badan agar peredaran darah menjadi lancar (untuk kesehatan). Sedangkan spa diartikan sebagai tempat yang menyediakan fasilitas dan memberikan layanan untuk pemeliharaan kecantikan, kesehatan, dan relaksasi. Secara historis, istilah spa diambil dari nama sebuah desa kecil Spau di Leige, di bagian Selatan Belgia. Istilah “Spa” dalam Bahasa Latin yaitu salus per aquam atau sanitas per aquam yang artinya kesehatan melalui air. Di Indonesia, istilah spa dikenal dengan kepanjangan “sehat pakai air”. Meskipun istilah spa bukan berasal dari Indonesia, namun perawatan spa di Indonesia telah dipraktikan sejak lama dengan menggunakan berbagai jenis metode kesehatan tradisional yang sangat erat hubungannya dengan tradisi budaya dan etnik asal Indonesia. [vide Risalah Sidang, tanggal 24 Juli 2024, hlm. 12]. Bahkan menurut para Pemohon, sejak abad ke-8, penggunaan air di Indonesia sebagai unsur kesehatan telah tercermin dalam budaya mandi yang menggunakan air rendaman tumbuhan dan bunga yang dilakukan di lingkungan kerajaan di Indonesia. Artinya, spa merupakan bagian dari perawatan kesehatan tradisional dengan pendekatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan jiwa yang menggunakan metode keterampilan dan metode. Selanjutnya, apabila dicermati secara saksama pengaturan berkenaan dengan pelayanan kesehatan tradisional, awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU 36/2009, definisi pelayanan kesehatan tradisional sebagai pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, UU 36/2009 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023). Pada prinsipnya UU 36/2009 dan UU 17/2023 membagi pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan cara 416 pengobatannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 160 dan Pasal 161 UU 17/2023, yaitu. Pasal 160 4) Pelayanan Kesehatan tradisional berdasarkan pada cara pengobatannya terdiri atas : - Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan atau - Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. 5) Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal. 6) Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya. Pasal 161 3) Pelayanan Kesehatan tradisional meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan atau paliatif; 4) Pelayanan Kesehatan tradisional dapat dilakukan ditempat praktek mandiri, puskesmas, fasilitas pelayanan Kesehatan tradisional, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya. Berdasarkan ketentuan di atas, pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional yang memiliki landasan kuat dalam kearifan lokal. Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan tradisional yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif menunjukkan bahwa layanan ini bukan hanya bersifat pelengkap, tetapi juga menjadi alternatif yang sah dan diakui dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Hal ini semakin mempertegas posisi pelayanan kesehatan tradisional, seperti mandi uap/spa, yang semestinya dipandang sebagai bagian dari upaya kesehatan berbasis tradisional. Lebih lanjut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah, sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UU 17/2023 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024). Berkenaan dengan pengaturan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan tradisional antara lain jenis pelayanan, pemberian layanan, alat dan obat tradisional, tenaga kesehatan telah diakomodasi dalam PP 28/2024. Sebelumnya, dalam peraturan pelaksana UU 36/2009 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (PP 103/2014) telah pula diatur mengenai pelayanan kesehatan tradisional yang saat ini masih tetap berlaku 417 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP 28/2024 [vide Pasal 1169 PP 28/2024). Berdasarkan uraian di atas, bahwa pelayanan kesehatan tradisional memiliki landasan hukum yang jelas dan konsisten, baik melalui UU 36/2009 maupun UU 17/2023, dengan pengaturan lebih lanjut yang tertuang dalam peraturan pelaksana, seperti PP 103/2014 dan PP 28/2024. Pelayanan ini diakui sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional, dengan cakupan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Pengakuan ini menunjukkan pentingnya pelayanan kesehatan tradisional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konteks ini, layanan seperti mandi uap/spa yang memiliki manfaat kesehatan berbasis tradisi lokal sudah seharusnya dianggap sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional. Apabila ditelusuri lebih lanjut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa [Permenkes 8/2014], telah ditentukan bahwa spa termasuk dalam bagian pelayanan kesehatan sebagaimana pengertian pelayanan kesehatan spa yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa, pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal [vide Pasal 1 angka 1 Permenkes 8/2014]. Berkenaan dengan hal ini, pelayanan spa dimaksud dibagi menjadi 2 (dua), yaitu health spa dan wellness spa sebagai upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta medical spa sebagai upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif. [3.14.3] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dimasukkannya “mandi uap/spa” dalam kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, menjadikan hal tersebut sebagai jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi atau keramaian untuk dinikmati, yang tidak sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menyebabkan kerugian bagi para Pemohon berupa pengenaan stigma yang negatif. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, pengklasifikasian mandi uap/spa dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 yang 418 disamakan dengan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas keberadaan mandi uap/spa sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut atas penggunaan layanan jasa kesehatan tradisional dimaksud. Oleh karenanya, frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional”. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang menetapkan pajak mandi uap/spa sebesar paling rendah 40% (empat puluh lima persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) yang diklasifikasikan sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar merupakan tindakan ketidakadilan dan diskriminatif. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo yang mengaitkan dengan diskriminasi, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali antara lain terakhir dalam Putusan Mahkamah Nomor 35/PUU- XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2024, pada Sub-paragraf [3.10.2] telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Article 2 International Covenant on Civil and Political Rights menyatakan, “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk 419 menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya “ (Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status). Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan sertamerta merupakan diskriminasi. Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum a quo, Mahkamah telah mempertegas bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan sebagai tindakan diskriminatif apabila terjadi pembedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Dengan kata lain, batasan diskriminasi tersebut tidak terkait dengan penetapan tarif pajak maupun kelompok usaha yang dikenakan pajak. Bahwa sementara itu, berkenaan dengan jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, norma UU 1/2022 telah mengatur pembagian pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk memungut pajak yang meliputi: PKB, BBNKB, PAP, PBBKB, PAB, pajak rokok, dan opsen MBLB. Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota memungut pajak yang meliputi: PBB-P2, BPHTB, PBJT, pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Selain itu, pajak-pajak tersebut juga dapat dipungut oleh daerah yang setingkat dengan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom [vide Pasal 4 UU 1/2022]. Ketentuan tersebut memberikan kerangka yang jelas bagi pembagian kewenangan perpajakan antara pemerintah provinsi dan 420 kabupaten/kota guna mendukung penerimaan daerah secara optimal yang akan dialokasikan bagi kebutuhan pembangunan di daerah. Sedangkan, berkenaan dengan pengenaan tarif pajak paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) pada jenis usaha tertentu, faktanya telah ditetapkan sejak berlakunya UU 28/2009, kemudian dalam perkembangannya dilakukan reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yang kemudian mengubah pengenaan tarif pajak paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi pajak yang bersifat graduatif sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022. Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, besaran tarif pajak paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan besaran tarif yang akan dikenakan di daerah harus ditentukan dalam perda dengan memperhatikan keragaman sumber daya, karakteristik, kondisi sosial, serta dinamika di masyarakat sebagai bagian dari kewenangan daerah merumuskan pajak daerah (local taxing power). Dalam kaitan ini, UU 1/2022 juga telah menegaskan jenis pajak provinsi dan kabupaten/kota dapat tidak dipungut jika potensinya tidak memadai, yakni apabila penerimaan pajak tidak sebanding dengan biaya operasional pemungutannya, di mana terhadap hal ini pun harus ditentukan dalam perda. Selain penegasan mengenai hal tersebut, UU 1/2022 juga memberikan kewenangan diskresi kepada kepala daerah untuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak. Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh kepala daerah dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak. Kondisi dan objek dimaksud ditegaskan pula antara lain berupa kemampuan membayar wajib pajak atau tingkat likuiditas wajib pajak. Sedangkan, kondisi objek pajak telah ditentukan antara lain karena kondisi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak dan nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu [vide Pasal 96 dan Penjelasan UU 1/2022]. Berkaitan dengan keberatan para Pemohon mengenai besaran tarif PBJT, selain UU 1/2022 memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak, juga telah ditentukan pula adanya pemberian fasilitas pajak agar dapat mendukung pertumbuhan iklim dunia usaha 421 atau investasi di daerah. Dalam kaitan ini, Pasal 96 UU 1/2022 dikuatkan mekanismenya dengan Pasal 101 UU 1/2022 yang menegaskan adanya skema pemberian insentif fiskal, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksi. Insentif fiskal tersebut dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan karena jabatan kepala daerah berdasarkan pertimbangan: 1) kemampuan membayar wajib pajak 2) kondisi tertentu objek pajak; 3) mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 4) mendukung kebijakan daerah untuk mendukung program prioritas daerah; 5) mendukung kebijakan pemerintah dalam pencapaian prioritas nasional [vide Pasal 101 ayat (3) UU 1/2022]. Lebih lanjut, dalam memberikan insentif fiskal perlu diperhatikan pula faktor: 1) kepatuhan membayar dan pelaporan pajak oleh wajib pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; 2) kesinambungan usaha wajib pajak; 3) kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja; 4) faktor lain yang ditentukan oleh kepala daerah. Untuk memudahkan pelaksanaan insentif fiskal dimaksud, telah ditetapkan PP 35/2023, tanpa Mahkamah bermaksud menilai Peraturan Pemerintah a quo, dalam substansi Peraturan Pemerintah a quo telah diatur lebih lanjut terkait dengan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya, yang merupakan bentuk insentif fiskal pajak dan retribusi bagi pelaku usaha [vide Pasal 99 PP 35/2023]. Pengaturan demikian, merupakan salah satu bentuk konkret dari desentralisasi fiskal yang memungkinkan daerah melakukan tindakan diskresi dan tanggung jawab untuk menentukan prioritas dalam mengelola keuangannya secara disiplin, efisien, produktif, dan akuntabel. Adanya pengaturan mengenai insentif fiskal telah digunakan oleh beberapa daerah, termasuk dalam menerapkan PBJT dengan mengenakan batas bawah (paling rendah 40%) yang ditetapkan dalam perkada. Dengan adanya pengaturan insentif PBJT tersebut pembayaran pajaknya secara faktual dapat lebih rendah, misalnya Perbup Buleleng 1/2024 yang menentukan insentif mandi uap/spa diberikan pengurangan atas pokok pajak terutang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), sehingga PBJT yang dibayar konsumen menjadi rendah. Pengaturan insentif semacam ini yang perlu dioptimalkan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, termasuk yang terkait dengan insentif atas objek pajak mandi uap/spa. Selain itu, dalam upaya mendorong dan memberikan kemudahan bagi dunia usaha/investasi di daerah, pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional 422 dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak yang ditetapkan oleh daerah. Hal ini merupakan pengejawantahan kebijakan fiskal nasional di mana pemerintah dapat mengubah tarif pajak dengan penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU 1/2022 [vide Pasal 97 UU 1/2022]. Oleh karena itu, sebelum daerah memberlakukan perda pajaknya, maka terhadap rancangan perda tersebut wajib dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah secara berjenjang sebelum diberlakukan. Dalam hal terjadi penolakan, rancangan perda pajak dimaksud harus segera diperbaiki. Mekanisme ini merupakan bagian dari pengawasan preventif agar kebijakan fiskal daerah tidak menimbulkan persoalan setelah diberlakukan. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kebijakan fiskal yang konsisten, mendukung investasi, dan memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, terkait dengan besaran tarif pajak mandi uap/spa yang dipersoalkan oleh para Pemohon menjadi ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan sebagaimana amanat Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang menetapkan pajak mandi uap/spa sebesar paling rendah 40% (empat puluh lima persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) yang diklasifikasikan sama dengan kelompok hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar merupakan tindakan ketidakadilan dan diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa selain kedua dalil di atas, para Pemohon juga mendalilkan pengklasifikasian pengenaan pajak sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) yang ditetapkan untuk mandi uap/spa berpotensi adanya pengenaan pajak ganda yang akan berdampak pada keberlangsungan usaha pelayanan kesehatan tradisional. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Maret 423 2014, pada Paragraf [3.14] Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon bahwa pengenaan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran adalah merupakan pajak ganda terhadap objek yang sama yang memberatkan para Pemohon dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, menurut Mahkamah, untuk pengenaan pajak ganda, baik subjek maupun objek pajaknya harus sama. Jikalau subjeknya sama dikenai pajak untuk objek yang berbeda maka itu bukanlah pajak ganda. Demikian pula apabila objek sama akan tetapi subjeknya berbeda maka hal itu bukanlah pajak ganda. Dalam hubungannya dengan dalil para Pemohon tentang adanya beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada (subjek) para Pemohon, yakni biaya yang dikeluarkan untuk jasa pengerjaan, yaitu biaya jasa kebersihan, jasa konsultan, jasa keamanan, biaya royalty, penggunaan hak cipta, bunga, pinjaman, biaya sewa tempat di pusat kebugaran, termasuk listrik, alat pendingin (air conditioner), dan biaya servis (service charge), pajak atas gaji karyawan merupakan objek yang lain dari pajak hiburan. Hal itu berarti bahwa subjek pajaknya adalah para Pemohon, akan tetapi objek pajaknya berbeda, yakni pajak hiburan, sehingga tidak benar sebagai pajak ganda. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU- XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2014, pada Paragraf [3.15] Mahkamah juga telah mempertimbangkan antara sebagai berikut. [3.15] ... Dalam hukum pajak terdapat norma umum yang dihormati secarainternasional yaitu tidak ada pengenaan pajak ganda terhadap subjek pajak, karena hal itu akan membenai wajib pajak secara tidak adil; Dalam praktik pengenaan pajak internasional, yang dianggap sebagai pajak berganda adalah pengenaan pajak dari dua neagara atau lebih yang saling menindih sedemikian rupa. Orang-orang yang dikenai pajak di negara- negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang lebih besar daripada jika mereka dikenakan pajak di satu negara saja. Dengan demikian pajak berganda internasional akan timbul apabila atas satu pajak dan subjek pajak yang sama dikenai pajak lebih dari satu kali sehingga menimbulkan beban yang berat bagi subjek pajak yang dikenai pajak tersebut. Terjadinya pajak berganda internasional disebabkan yaitu: (i) subjek pajak yang sama dikenai pajak yang sama di beberapa negara; (ii) objek pajak yang sama dikenai pajak yang sama di beberapa negara; dan(iii) subjek pajak yang sama dikenai pajak di negara tempat tinggal berdasarkan asas worldwide income, sedangkan di negara domisili dikenai pajak berdasarkan asas sumber. 424 Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menegaskan bahwa pengenaan pajak ganda adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali pada subjek pajak terhadap objek pajak yang sama. Apabila dicermati lebih jauh, dalam rumusan UU 1/2022 yang dimaksud dengan subjek hukum PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu sedangkan wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Adapun yang dikenai pajaknya (objek pajak) adalah jasa mandi uap/spa. Hal ini berarti yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menggunakan jasa mandi uap/spa, sedangkan para Pemohon merupakan wajib pajak sebagai pelaku usaha mandi uap/spa, sehingga tidak ditemukan adanya pajak berganda. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, in casu para Pemohon perorangan, selaku pengusaha jasa pelayanan kesehatan mandi uap/spa, para Pemohon mendapat beban tambahan yang harus dibayar yang tidak sama dengan pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional lainnya. Terhadap dalil para Pemohon a quo, berdasarkan Bab IV Pajak Pertambahan Nilai Pasal 4A ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) menyatakan, Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. ... b. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; Dalam kaitan ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksana UU 7/2021, Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga atau Katering Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai menyatakan, Jasa tertentu dalam kelompok: a. jasa kesenian dan hiburan; yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan ketentuan di atas, objek pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk jenis jasa kesenian dan hiburan dikecualikan dari pengenaan Pajak 425 Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, tidak terdapat pengenaan pajak ganda sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan pengklasifikasian pengenaan pajak sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) yang ditetapkan untuk mandi uap/spa berpotensi adanya pengenaan pajak ganda yang akan berdampak langsung pada keberlangsungan usaha pelayanan kesehatan tradisional adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa “mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf l UU 1/2022 telah ternyata tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari rasa takut sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon sehingga dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan dan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan para Pemohon a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 426 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “dan mandi uap/spa” dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan 427 Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah