19/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 19/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M. Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Muara Karang Blok B B.1.SEL/41, RT/RW 020/002, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Januari 2022, memberi kuasa kepada Oktavia Sastray A., S.H., M.T., Heru Buwono, S.H., Dian Prinoegroho, S.H., dan Taufik Himawan, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada Kantor Hukum PRO Humania Advokat, Mediator dan Kurator, yang beralamat di Wisma GKBI 39 Floor – Suite 3901 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 Januari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 28 Januari 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 12/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 8 Februari 2022 dengan Nomor 19/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Setelah terjadinya reformasi, UUD 1945 telah beberapa kali dilakukan perubahan, dan dalam perubahannya tersebut, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) yang memiliki kewenangan antara lain melakukan pengujian atas undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap UUD 1945. 2. Sebagai realisasi amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka selanjutnya dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UUMK”) yang antara lain menjabarkan hal ihwal Mahkamah, termasuk kewenangan Mahkamah untuk melakukan pengujian undang-undang, di mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UUMK dinyatakan sebagai berikut:“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Kewenangan Mahkamah itu juga ditemukan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU PPP”). 4. Mahkamah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”) 3 juga menegaskan kembali kewenangan tersebut sebagaimana ternyata dalam bunyi Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 PMK2/2021. Jadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaanya sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 5. Permohonan Pemohon ini merupakan pengujian materiil atas materi muatan dalam Pasal 4 Angka 1 berikut Penjelasannya, Pasal 4 Angka 2 berikut Penjelasannya, Pasal 4 Angka 6 berikut Penjelasannya, BAB V berikut Penjelasannya, Pasal 13 Ayat (10), (11) dan (15) berikut Penjelasannya, Pasal 14 Angka 1, 2 dan 3 berikut Penjelasannya UU HPP [vide Bukti P – 1]. 6. Pemohon memandang bahwa materi muatan pasal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22D ayat (2) dan (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) serta ayat (2) [vide Bukti P – 2] dan oleh karenanya harus diuji secara materiil melalui permohonan uji materiil kepada Mahkamah. 7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK2/2021 yang pada intinya menyatakan bahwa obyek pengujian materiil berkenaan dengan “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”, maka dengan demikian obyek dalam permohonan Pemohon ini menjadi kewenangan sepenuhnya dari Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 8. Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, diatur bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 9. Dalam praktiknya sebagaimana tertuang dalam berbagai putusan, yaitu Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU- V/2007 yang kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul sebagai akibat dari berlakunya suatu undang-undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 4 b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10. Selanjutnya, melalui PMK 2/2021, Mahkamah membakukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan uji materiil maupun formil, di mana Pasal 4 ayat (1) PMK2/2021 mengatur pengertian pemohon sebagai “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negeri Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara”. Kriteria kerugian konstitusionalitas pemohon sebagai akibat dari berlakunya undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dijabarkan dalam ayat (2) Pasal 4 PMK 2/2021, yaitu sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 11. Dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon baru dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 apabila memenuhi dua syarat, yaitu kualifikasi dari pemohon dan adanya kerugian konstitusional. 5 Pemohon Memenuhi Kualifikasi sebagai Perorangan Warga Negara 12. Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UUMK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, berdasarkan fakta bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK Nomor 3172012410650003 [vide Bukti P – 3], berprofesi/bekerja sebagai wiraswasta, dan selaku pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 07.043.978.1-047.000 juga secara rutin melakukan pelaporan SPT terbukti dengan Bukti Penerimaan SPT secara elektronik untuk tahun Pajak 2019 dan 2020 [vide Bukti P-4, P-5, P-6]. 13. Dari berbagai Putusan Mahkamah, seorang pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materiil kepada Mahkamah terhadap setiap undang-undang di bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan, termasuk di dalamnya bidang perpajakan, di mana Putusan Mahkamah itu di antaranya adalah sebagai berikut: (i) Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-I/2003, tanggal 29 Oktober 2004, yang memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 49-50 sebagai berikut: “Menimbang bahwa Para Pemohon a quo adalah warga masyarakat pembayar pajak (tax payers), sehingga dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Hal dimaksud sesuai dengan adagium no taxation without participation dan sebaliknya no participation without tax, sehingga hak dan kepentingan mereka terpaut pula dengan pinjaman (loan) yang dibuat negara cq pemerintah dengan pihak lain yang akan membebani warga negara sebagai pembayar pajak. Upaya pembayaran dan pelunasan utang negara antara lain berasal dari pemasukan pajak. Dalam kaitan dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon a quo yang menganggap hak konstitusional mereka dirugikan dengan berlakunya Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, dapat dibenarkan sehingga Pemohon a quo memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk berperkara di hadapan Mahkamah”. (ii) Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tanggal 15 Desember 2004, pada halaman 327, memberikan kaidah hukum sebagai berikut: “Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah, kerugian hak konstitusional cukup didalilkan sebagai anggapan yang masih harus dibuktikan bersama pokok perkara. Kerugian hak konstitusional tidak selalu harus bersifat aktual, tetapi bisa bersifat potensial. Bahkan sesungguhnya, setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya; 6 Menimbang bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Para Pemohon, baik Pemohon I, Pemohon II, maupun Pemohon III mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.” (iii) Putusan Mahkamah Nomor 22/PUU-XII/2014, halaman 21-22, menyebutkan sebagai berikut: “[3.8] Menimbang bahwa Pasal 260 UU 42/2008 yang dimohonkan untuk diuji mengadung materi yang menyangkut institusi Polri dan TNI yang di dalamnya terdapat anggota-anggota yang secara institusional terikat dengan institusi TNI dan Polri itu sendiri. Terkait dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka yang secara langsung berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 260 UU 42/2008 yang diujikan adalah insitusi Polri, TNI, beserta jajarannya yang sebagai warga Negara secara khusus lembaga tersebut, dan tidak juga merupakan anggota dari institusi Polri dan TNI, tetapi sebagai warga Negara. Menurut Mahkamah para Pemohon berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal perlunya netralitas anggota TNI sebagai alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negaranya [vide Pasal 30 ayat (3) UUD 1945]. Demikian pula perlunya netralitas anggota Polri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum [vide Pasal 30 ayat (4) UUD 1945], yang juga menjadi kepentingan seluruh warga Negara Indonesia; Dalam permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan adanya hak bagi para pembayar pajak (tax payer) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke Mahkamah, yang oleh Mahkamah dalam banyak putusan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax” [vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Sesungguhnya setiap warga Negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak; Dengan demikian, menurut Mahkamah berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;”. 7 14. Dengan demikian, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai orang perorangan warga negara yang dapat mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah. Di samping itu, sebagai Pembayar Pajak (tax payer) yang taat serta patuh pada peraturan perpajakan dengan membayar pajak terutang, membuat laporan dan menyampaikannya kepada pejabat yang berwenang, maka Pemohon semakin dapat membuktikan adanya relevansi kepentingan atau kerugian konstitusionalitas dengan diberlakukannya materi muatan dalam pasal-pasal serta bab UU HPP yang diajukan dalam permohonan uji materiil ini sebagaimana akan diuraikan secara rinci di bawah ini. Pemohon Sangat Berpotensi Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Ketentuan Pasal-Pasal dan BAB berikut Penjelasannya dalam UU HPP yang Diajukan Pengujian Materiilnya dalam Permohonan ini 15. Materi muatan UU HPP mengatur berbagai ketentuan di bidang perpajakan dengan menggunakan metode “omnibus law”, sehingga perlu bagi Pemohon untuk mengelompokkan obyek pengujian materiil ini ke dalam klasternya, yaitu sebagai berikut: a. Klaster PPh No. Pasal dalam UU HPP Pasal dalam UU PPh Bunyi Materi Muatan yang Diuji 1 3 angka 3 Pasal 7 ayat (3) berikut Penjelasan Pasal 3 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor T Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) diubah sebagai berikut: 1…. 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), serta penjelasan ayat (2) Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) …. (3) Penyesuaian besarnya: 8 a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penjelasan: Ayat (3) Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2021 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2021, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 202l tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak. Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya: a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. 2 3 angka 7 17 ayat (2) 7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (2b), dan ayat (3) Pasal 17 diubah, Pasal 17 ayat (2a) dihapus, di antara ayat (2d) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2e), serta penjelasan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) … 9 (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. b. Klaster PPN No. Pasal dalam UU HPP Pasal dalam UU PPN Bunyi Materi Muatan yang Diuji 1 Pasal 4 angka 1 Pasal 4 ayat (2) huruf b berikut Penjelasan Pasal 4 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah…., sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4A diubah sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A (1) Dihapus. (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. dihapus; b. dihapus; c. makanan…. Penjelasan: a. dihapus 2 Pasal 4 ayat (3) huruf a, b dan g berikut Penjelasan (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. dihapus; b. dihapus; f. jasa keagamaan; g. dihapus; h. …. Penjelasan: a. dihapus b. dihapus g. dihapus 3 Pasal 4 angka 2 Pasal 7 ayat 1 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), serta penjelasan ayat (21 Pasal 7 diubah sebagaimana 10 tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. 4 Pasal 7 ayat (4) berikut Penjelasan (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penjelasan: Ayat (4) Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. 5 Pasal 4 angka 6 Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 berikut Penjelasan 6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16B diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (21 Pasal 168 disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut: Pasal 16B (1) Pajak terutang…. (1a) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan: a. …. j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain: 1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; 2. …. Penjelasan: Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain: 1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: a) beras; 11 b) gabah; c) jagung; d) sagu; e) kedelai; f) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; g) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; h) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; i) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; j) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan k) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. 6 Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 2 2. jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional; Penjelasan: 2. jasa pelayanan kesehatan medis meliputi: a) jasa kesehatan tertentu, antara lain: 1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2) jasa dokter hewan; 3) jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; 4) jasa kebidanan dan dukun bayi; 5) jasa paramedis dan perawat; 6) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; 7) jasa psikolog dan psikiater; dan 8) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal; dan b) jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional. 7 Pasal 16B ayat (1a) 3. jasa pelayanan sosial; Penjelasan: 12 huruf j angka 3 3. jasa pelayanan sosial, meliputi: a) jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; b) jasa pemadam kebakaran; c) jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; d) jasa lembaga rehabilitasi; e) jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan f) jasa di bidang olahraga, yang tidak mencari keuntungan. 8 Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 6 berikut Penjelasan 6. jasa pendidikan; Penjelasan: 6. jasa pendidikan, meliputi: a) jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan professional; dan b) jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. b. Klaster Pengampunan Pajak Klaster Pengampunan Pajak dimuat dalam BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK yang terdiri dari 8 pasal, dimulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Materi muatan yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional adalah seluruh materi muatan dalam BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK tersebut. c. Klaster Pajak Karbon No. Pasal Bunyi Materi Muatan yang Diuji 1 Pasal 13 ayat (4) Kebijakan peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2 Pasal 13 ayat (10) berikut Penjelasan Ketentuan mengenai: a. penetapan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (8); b. perubahan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (9); dan/atau c. dasar pengenaan pajak, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penjelasan: 13 Ayat (10) Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. 3 Pasal 13 ayat (11) berikut Penjelasan Ketentuan mengenai penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penjelasan: Ayat (11) Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Ratryat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. 4 Pasal 13 ayat (15) berikut Penjelasan Ketentuan mengenai: a. subjek pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau b. alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penjelasan: Ayat (15) Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. 14 d. Klaster Cukai No. Pasal dalam UU HPP Pasal dalam UU Cukai Bunyi Materi Muatan yang Diuji 1 Pasal 14 angka 1 Pasal 4 ayat (2) berikut Penjelasan Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penjelasan: Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. 2 Pasal 14 angka 2 Pasal 40B ayat (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal: a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan b. yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. 3 Pasal 14 angka 3 Pasal 64 ayat (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. 16. Dalam UUD 1945, ditentukan adanya jaminan hak-hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak atas jaminan sosial, dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun sebagiamana tertuang dalam UUD 1945 yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut: “Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, 15 seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. 17. Hak-hak konstitusional Pemohon tersebut sangat potensial dirugikan akibat berlakunya materi muatan UU HPP yang dimohonkan uji materiilnya dalam Permohonon ini, berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut: a. Klaster PPh Materi muatan yang dimohonkan uji materiil dalam permohonan ini adalah Pasal 7 ayat (3) Penjelasan UU PPh dalam Pasal 3 angka 3 UU HPP dan Pasal 17 ayat (2) berikut Penjelasan UU PPh dalam Pasal 3 angka 7 UU HPP, di mana pasal-pasal tersebut memerintahkan kepada Menteri Keuangan atau pembentukan Peraturan Pemerintah terkait dengan perubahan besaran pajak setelah disampaikan atau berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa adanya kewajiban untuk meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) padahal dalam Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945 diamanatkan bahwa setiap pembentukan undang-undang di bidang 16 pajak harus meminta pertimbangan DPD dan DPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah di bidang perpajakan. Perintah UUD 1945 ini tentunya bukan tidak memiliki maksud tertentu sebab apabila diperhatikan secara seksama pertimbangan atau kontrol dari DPD itu ditujukan agar pembebanan apapun terhadap masyarakat luas, khususnya pajak, harus benar-benar tepat dan tidak membebani warga negara atau penduduk sehingga dipersyaratkan campur tangan dan turut serta DPD yang menjadi representasi kepentingan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan DPD ini menjadi lembaga yang kredibel untuk menjustifikasi kebutuhan atau keadaan atau kepentingan daerah mengingat DPD adalah perwakilan dari setiap daerah. Dengan tidak dipersyaratkannya keterlibatan DPD dalam setiap perubahan besaran PPh yang dilakukan oleh pemerintah tentunya telah menghilangkan hak konstitusional masyarakat, termasuk Pemohon, untuk hidup sejahtera lahir dan batin sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sebab setiap perubahan besaran PPh akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kualitas kehidupan Pemohon pada khususnya dan seluruh warga Indonesia pada umumnya. b. Klaster PPN UU HPP yang mengubah beberapa pasal UU PPN sebagaimana diajukan dalam permohonan uji materiil ini ternyata telah menghapuskan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, dan jasa pendidikan dari daftar obyek yang tidak dapat dikenai PPN (obyek yang dikecualikan) dan kemudian menjadikannya sebagai obyek PPN tetapi dibebaskan dari pengenaan tarif PPN (obyek yang dibebaskan dari tarif PPN). Artinya, barang dan jasa tersebut tidak lagi dikecualikan dari pengenaan PPN. Meskipun PPN nya tidak dipungut, hal itu secara prinsipiil sangat berbeda pengertiannya dengan obyek yang dikecualikan dari PPN sebab dengan tidak dikecualikan sebagai obyek PPN maka barang dan jasa itu adalah obyek PPN. Hanya saja memang PPN-nya ditetapkan 0% yang berarti tidak dipungut. Akan tetapi, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum tentunya karena sewaktu-waktu PPN-nya dapat dipungut atau dikenai tarif. Dalam hal barang dan jasa itu dikecualikan dari obyek PPN, maka selamanya tidak dapat dikenai atau dipungut PPN-nya. Dalam UU PPN sebelumnya jelas-jelas barang dan jasa-jasa dimaksud merupakan obyek yang dikecualikan dari PPN, sehingga pemerintah tidak dapat memungut atau membebani PPN-nya sekalipun besaran PPN-nya 0%. Namun demikian, dengan diberlakukannya pasal-pasal 17 yang diuji materiilnya dalam permohonan ini sebagaimana dikutip dalam Klaster PPN tersebut di atas, maka sangat terbuka kemungkinannya nanti PPN atas barang dan jasa-jasa itu dikenai tarif PPN yang besarannya tidak 0% lagi. Tentu kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat umum pada umumnya dan Pemohon pada khususnya untuk suatu saat nanti harus membayar lebih besar atas harga barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan Kesehatan, jasa sosial, dan jasa pendidikan, padahal barang dan jasa itu sangat diperlukan dalam menunjang Pemohon dan penduduk Indonesia dalam meningkatkan atau mempertahankan kualitas hidup dan kehidupannya. Sebagai contoh, untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, Pemohon tetap terus berupaya untuk menambah ilmu dan pengetahuan dengan mengikuti pendidikan atau kursus-kursus profesi penunjang yang diperlukan. Begitu pula, Pemohon memerlukan pengecekan medis secara berkala mengingat usia Pemohon yang tidak lagi muda sehingga Pemohon harus memanfaatkan jasa medis untuk mengetahui dan memonitor kesehatannya. Di usia senja nantinya, tidak tertutup kemungkinannya Pemohon akan menggunakan jasa pelayanan sosial yang merawat orang-orang lansia. Kebutuhan-kebutuhan itu merupakan suatu kondisi yang mutlak dan tidak dapat diabaikan untuk menuju kehidupan yang berkualitas. Pengenaan PPN atas barang dan jasa-jasa yang fundamental tersebut akan membebani konsumen akhir, dalam Pemohon, sebagai pihak pengguna. Pihak yang harus menanggung untuk membayar PPN adalah pengguna dari barang atau jasa. Pelaku usaha atau lembaga-lembaga penyedia jasa sendiri tidak akan terkena PPN melainkan hanya memungutnya dan kemudian menyetorkannya kepada negara. Dengan kata lain, dengan ditetapkannya barang dan jasa-jasa itu sebagai obyek PPN, maka para pengguna-lah yang sangat dirugikan karena harus membayar harga lebih tinggi. Dengan demikian, berlakunya pasal-pasal dalam Klaster PPN yang dimohonkan uji materiilnya ini sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)], hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin [Pasal 28H ayat (1)], hak atas pendidikan [Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2)], serta hak atas jaminan sosial [Pasal 28H ayat (3)] sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. c. Klaster Pengampunan Pajak Materi muatan terkait dengan Pengampunan Pajak diatur dalam BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK yang terdiri 18 dari 8 pasal, dimulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, di mana materi tersebut memberikan pengampunan pajak kepada Wajib Pajak yang secara suka rela mengungkapkan harta-nya yang belum pernah dilaporkan sebelumnya dan terhadap pengungkapan harta tersebut diberikan keringanan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Besarnya pengenaan tarif jauh di bawah tarif normal manakala harta yang belum diungkapkan itu dilaporkan dalam pembetulan laporan SPT. Sebenarnya program Pengampunan Pajak pernah diterapkan atau diberlakukan oleh Pemerintah pada tahun 2016 dengan dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak), hanya dalam UU HPP program Pengampunan Pajak dibungkus dengan “Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak”, namun sejatinya keduanya mempunyai materi muatan yang sama, sehingga dapat dikatakan antara UU Pengampunan Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dalam BAB V UU HPP adalah sama dan sebangun. Itu berarti Wajib Pajak yang masih memiliki harta yang diperolehnya sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 tetapi belum dilaporkan/diungkapkan pada saat Program Pengampunan Pajak di tahun 2016 masih diberikan kesempatan lagi dalam Program Pengungkapan Suka Rela Wajib Pajak dalam UU HPP. Tarif yang dikenakan pun jauh di bawah tarif yang seharusnya jika Wajib Pajak tersebut harus melakukan pembetulan SPT alih-alih melalui Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak atau Pengampunan Pajak. Hal tersebut jelas-jelas menciderai kepatuhan dan ketaatan dari Wajib Pajak yang dengan penuh itikad baik menyampaikan laporan SPT secara benar dan teratur serta tidak melakukan upaya-upaya untuk menghindari pajak dengan menyembunyikan hartanya. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak telah memberikan privilege kepada Wajib Pajak yang tidak taat, dan kemudahan itu seakan-akan membenarkan tindakan penghindaran pajak atau perbuatan menyembunyikan harta. Seharusnya insentif diberikan kepada Wajib Pajak yang taat dan patuh serta beritikad baik, bukan justru kepada Wajib Pajak yang dengan sengaja menyembunyikan hartanya guna menghindari kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, BAB V UU HPP menjadi wujud nyata pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari tindakan diskriminatif apa pun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon sebagai Wajib Pajak selalu dengan itikad baik membuat dan menyampaikan laporan SPT secara benar. Namun dengan berlakunya ketentuan dalam BAB V UU HPP, Pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif sebab ketaatan dan kepatuhan Pemohon justru telah dipandang sebelah mata. Dengan demikian, hak 19 konstitusional Pemohon itu jelas-jelas sangat potensial dirugikan dengan berlakunya materi muatan dalam BAB V UU HPP. d. Klaster Pajak Karbon Ketentuan dalam Klaster Pajak Karbon yang diuji dalam permohonan ini terkait dengan amanat atau perintah agar dibentuk atau ditetapkannya peta jalan karbon, tarif (perubahan dan dasarnya), subjek dan objek dari pajak karbon baik dalam keputusan Menteri atau Peraturan Pemerintah (PP) dengan melibatkan DPR, tanpa mengikutsertakan peran dari DPD. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945, setiap pembentukan undang-undang di bidang pajak harus meminta pertimbangan DPD dan DPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah di bidang perpajakan. Perintah UUD 1945 ini tentunya bukan tidak memiliki maksud tertentu sebab apabila diperhatikan secara seksama pertimbangan atau kontrol dari DPD itu ditujukan agar pembebanan apapun terhadap masyarakat luas, khususnya pajak, harus benar-benar tepat dan tidak membebani warga negara atau penduduk sehingga dipersyaratkan campur tangan dan turut serta DPD yang menjadi representasi kepentingan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan DPD ini menjadi lembaga yang kredibel untuk menjustifikasi kebutuhan atau keadaan atau kepentingan daerah mengingat DPD adalah perwakilan dari setiap daerah. Dengan tidak dipersyaratkannya keterlibatan DPD dalam setiap hal terkait dengan Pajak Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU HPP telah menghilangkan hak konstitusional masyarakat, termasuk Pemohon, untuk hidup sejahtera lahir dan batin sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sebab setiap hal yang berhubungan dengan Pajak Karbon semestinya akan mempengaruhi tingkat kualitas kehidupan Pemohon pada khususnya dan seluruh warga Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, peranan DPD tentunya secara konstitusional sangat diperlukan dalam setiap pembahasan dan keputusan pemerintah dalam merealisasikan perintah atau amanat dalam Pasal 13 UU HPP ini, sekalipun yang diperintahkan untuk dibentuk adalah keputusan Menteri atau PP. e. Klaster Cukai Pasal 4 ayat (2) berikut Penjelasan UU Cukai dalam Pasal 14 angka 1 UU HPP memerintahkan agar dibentuk PP untuk mengatur penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai setelah disampaikan kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Sama dengan persoalan konstitusionalitas yang Pemohon uraikan dalam Klaster PPh dan Klaster Pajak Karbon di atas, tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan PP dan penyusunan RAPBN itu sudah barang tentu melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana 20 disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yaitu hak untuk sejahtera lahir dan batin, karena pengabaian peran DPD dalam pembentukan PP yang mengubah atau menambah jenis Barang Kena Cukai jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang mewajibkan DPR untuk meminta pertimbangan DPD dalam pembentukan undang-undang tentang pajak dan DPD diberi kewenangan konstitusional untuk mengawasi pelaksanaan perpajakan. Di samping itu, materi muatan Pasal 40B ayat (3) dan Pasal 64 ayat (1) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 2 dan angka 3 UU HPP menimbulkan ketidakpastian hukum sebab menggunakan kata “dapat”. Kata “dapat” dalam Pasal 40B ayat (3) UU Cukai dimaksudkan untuk memberikan kewenangan diskresi bagi pejabat pajak untuk tidak melakukan penyidikan jika hasil penelitian yang dilakukannya terkait dengan dugaan pelanggaran di bidang cukai ternyata termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 dan yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Seharusnya, ketika dua syarat yang disebutkan tersebut terpenuhi, penyidikan wajib dihentikan, tidak lagi dimungkinkan untuk diteruskan. Itu dilakukan dalam rangka kepastian hukum yang adil dan menutup ruang “negosiasi” atau untuk menghindari pelaku yang telah melakukan persyaratan yang ditentukan “dihadapkan pada suatu keadaan yang memaksanya untuk memohon diskresi agar tidak dilakukan penyidikan”. Sama halnya dengan ketentuan Pasal 40B ayat (3) UU Cukai tersebut, materi muatan dalam Pasal 64 ayat (1) UU Cukai yang memuat kata “dapat” juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Setelah adanya permintaan Menteri, di mana permintaan Menteri itu dilakukan karena pelaku telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, maka Jaksa Agung tentunya harus menghentikan penyidikan, sehingga tidak perlu untuk digantungkan kembali dari keputusan Jaksa Agung sebab dengan menyandarkan pada kewenangan Jaksa Agung sekali lagi itu membuka ruang atau kesempatan untuk terjadinya tawar-menawar atau untuk menciptakan suatu kondisi yang “memaksa” pelaku memberikan sesuatu (pemerasan atau penyuapan). Ketentuan dalam Pasal 40B ayat (3) dan Pasal 64 ayat (1) UU Cukai itu tentunya sangat potensial melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, manakala suatu saat Pemohon harus menghadapi peristiwa yang disebutkan dalam kedua materi muatan dalam pasal tersebut. 18. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kerugian atau potensial kerugian konstitusional Pemohon dimaksud jelaslah sangat spesifik dan 21 faktual serta menurut penalaran yang wajar akan terjadi. Kerugian itu merupakan akibat langsung yang timbul dari berlakunya materi muatan dalam bab maupun pasal-pasal UU HPP yang dimohonkan uji materiilnya dalam permohonan ini, sehingga terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dan berlakunya UU HPP yang dimohonkan uji materinya tersebut. 19. Kerugian atau potensial kerugian konstitusional dimaksud niscaya tidak akan terjadi apabila permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah sebab hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 menjadi ditegakkan, dipulihkan dan dilindungi. 20. Dengan demikian, Pemohon telah terbukti dan ternyata mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, serta Pasal 4 PMK2/2021. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 21. Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap materi muatan BAB dan Pasal-Pasal berikut Penjelasannya dalam UU HPP agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan perincian sebagai berikut: a. Klaster PPh No . Materi Muatan Pasal yang Diuji Petitum yang Dimohonkan Bunyi Materi Muatan yang Dimohonkan 1 Pasal 7 ayat (3) b UU PPh dalam Pasal 3 angka 3 UU HPP berikut Penjelasan Inkonstitusinon al bersyarat Penyesuaian besarnya: a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penjelasan: Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian 22 tahun pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2021 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2021, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 202l tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak. Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya: a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. 2 Pasal 17 ayat (2) UU PPh dalam Pasal 3 angka 7 UU HPP Inkonstitusional bersyarat Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. b. Klaster PPN No. Materi Muatan Pasal yang Diuji Petitum yang Dimohonkan Bunyi Materi Muatan yang Dimohonkan 1 Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PPN dalam Pasal 4 angka 1 UU HPP berikut Penjelasan Inkonstitusional bersyarat barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak Penjelasan: Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: a. beras; b. gabah; 23 c. jagung; d. sagu; e. kedelai; f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di- grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah; 2 Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPN dalam Pasal 4 angka 1 UU HPP berikut Penjelasan Inkonstitusional bersyarat Jasa pelayanan kesehatan medis Penjelasan: Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi: 1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2. jasa dokter hewan; 3. jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; 4. jasa kebidanan dan dukun bayi; 5. jasa paramedis dan perawat; 6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; 7. jasa psikolog dan psikiater; dan 8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal; 3 Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPN dalam Pasal 4 angka 1 UU Inkonstitusional bersyarat Jasa pelayanan sosial Penjelasan: Jasa pelayanan sosial meliputi: 1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; 24 HPP berikut Penjelasan 2. jasa pemadam kebakaran; 3. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 4. jasa lembaga rehabilitasi; 5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan 6. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial; 4 Pasal 4 ayat (3) huruf g UU PPN dalam Pasal 4 angka 1 UU HPP berikut Penjelasan Inkonstitusional bersyarat Jasa pendidikan Penjelasan: Jasa pendidikan meliputi: 1. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan 2. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah 5 Pasal 7 ayat (1) UU PPN dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP Inkonstitusional bersyarat Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% (sepuluh persen). 6 Pasal 7 ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP berikut Penjelasan Inkonstitusional bersyarat Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan. 25 7 Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU PPN dalam Pasal 4 angka 6 UU HPP berikut Penjelasan Inkonstitusional Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 8 Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 2 UU PPN dalam Pasal 4 angka 6 UU HPP berikut Penjelasan Inkonstitusional Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 10 Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 3 UU PPN dalam Pasal 4 angka 6 UU HPP berikut Penjelasan Inkonstitusional Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 11 Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 6 UU PPN dalam Pasal 4 angka 6 UU HPP berikut Penjelasan inkonstitusional Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat e. Klaster Pengampunan Pajak BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 26 f. Klaster Pajak Karbon No. Pasal yang Diuji Petitum yang Dimohonkan Bunyi Materi Muatan yang Dimohonkan 1 Pasal 13 ayat (4) Inkonstitusional bersyarat Kebijakan peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2 Pasal 13 ayat (10) berikut Penjelasan Inkonstitusional bersyarat Ketentuan mengenai: a. penetapan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (8); b. perubahan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (9); dan/atau c. dasar pengenaan pajak, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan. 3 Pasal 13 ayat (11) berikut Penjelasan Inkonstitusional bersyarat Ketentuan mengenai penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penjelasan: 27 Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Ratryat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan. 4 Pasal 13 ayat (15) berikut Penjelasan Inkonstitusional bersyarat Ketentuan mengenai: a. subjek pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau b. alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan. g. Klaster Cukai No. Pasal yang Diuji Petitum yang Dimohonkan Bunyi Materi Muatan yang Dimohonkan 1 Pasal 4 ayat (2) Inkonstitusional bersyarat Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh 28 UU Cukai dalam Pasal 14 angka 1 UU HPP berikut Penjelasan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan. 2 Frasa “dapat” dalam Pasal 40B ayat (3) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 2 UU HPP Inkonstitusional Frasa “dapat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga bunyi Pasal 40B ayat (3) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 2 UU HPP adalah sebagai berikut: Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penyidikan dalam hal: a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan b. yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. 3 Frasa “dapat” dalam Pasal 64 ayat (1) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 3 UU HPP inkonstitusional Frasa “dapat” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga bunyi Pasal 64 ayat (1) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 2 UU HPP adalah sebagai berikut: Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. 29 22. Materi muatan dalam UU HPP yang dibagi dalam beberapa klaster tersebut di atas adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat baik secara bersyarat maupun tidak bersyarat, dengan uraian-uraian alasan sebagai berikut: a. Klaster PPh Ketentuan dalam UU PPh telah diubah dalam Pasal 3 UU HPP, di mana beberapa perubahan yang dilakukan ternyata memuat materi yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22D 1945, yaitu sebagai berikut tersebut: i. materi muatan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 1 UU HPP bertentangan dengan Pasal 22D UUD 1945 Pasal 7 UU PPh diubah dalam Pasal 3 angka 3 UU HPP sehingga berbunyi sebagai sebagai berikut: “Pasal 3 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, di antara ayat (21dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), serta penjelasan ayat (2) Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit: a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. (2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. (3) Penyesuaian besarnya: 30 a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU PPh dalam Pasal 3 angka 3 UU HPP adalah sebagai berikut: “Angka 3 Pasal 7 Ayat (1) … Ayat (3) Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2021 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2021, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2021 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak. Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya: a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya”. Pasal 7 ayat (3) UU PPh yang diubah tersebut memerintahkan agar penyesuaian atas besaran PPh dan peredaran bruto yang tidak dikenai pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2a) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan kepada DPRRI. Sedangkan dalam Penjelasannya, konsultasi itu dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan komisi DPRRI yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang terkait. Materi muatan itu ternyata mengesampingkan fungsi, tugas dan peranan dari DPDRI, di mana di dalam Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945 DPDRI diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan 31 pengawasan di bidang antara lain pajak, baik dalam proses pembentukan undang-undang maupun implementasinya, yang dapat dikutip sebagai berikut: “Pasal 22D (1) …. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. (4) …”. Meskipun bentuk peraturan perundang-undangan yang diamanatkan untuk dibentuk adalah Peraturan Menteri Keuangan, tetapi objek yang akan disesuaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud adalah materi muatan yang telah ditentukan dalam UU PPh atau UU HPP sehingga pada hakikatnya materi yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan itu merupakan materi dalam undang-undang, di mana seharusnya penyesuaian – yang pada dasarnya merupakan suatu perubahan – dilakukan melalui undang-undang pula, sebab perubahan atas materi undang-undang hanya dapat dilakukan melalui bentuk undang-undang pula. Oleh karena itu, dalam pembentukan Peraturan Menteri Keuangan tersebut sudah sepatutnya peran serta atau keikutsertaan DPDRI menjadi syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan, sebab materi yang diperintahkan untuk disesuaikan/diubah itu akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat luas, di mana secara lembaga DPDRI menjadi lembaga tinggi negara yang kredibel untuk memberikan masukan atau pertimbangan. Besaran PPh yang akan disesuaikan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturannya tidaklah dapat mengesampingkan pertimbangan atau masukan dari DPDRI mengingat di dalam penentuan besaran PPh akan sangat mempengaruhi kualitas 32 hidup dan kehidupan warga negara atau penduduk Indonesia dan pada akhirnya akan menyinggung hak-hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon, atas hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD1945. Dengan demikian, materi muatan dalam Pasal 7 ayat (3) UU PPh sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 1 UU HPP berikut Penjelasannya harus dinyatakan inkonstitusional apabila tidak melibatkan atau mengikutsertakan peranan DPDRI. ii. materi muatan Pasal 17 ayat (2) dalam Pasal 3 angka 3 UU HPP bertentangan dengan Pasal 22D UUD 1945 Pasal 17 UU PPh diubah dengan Pasal 3 angka 3 UU HPP, sehingga bunyi Pasal 17 UU PPh seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “7. Ketentuan ayat (1), ayat (21, ayat (2b), dan ayat (3) Pasal 17 diubah, Pasal 17 ayat (2a) dihapus, di antara ayat (2d) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2e1, serta penjelasan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut: Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 5% (lima persen) di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% (lima belas persen) di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25% (dua puluh lima persen) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 30% (tiga puluh persen) di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 35% (tiga puluh lima persen) 33 b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Ayat (2) Pasal 17 UU PPh tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengubah tarif sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) setelah disampaikan kepada DPRRI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Perubahan itu dituangkan dalam PP dengan syarat telah dibahas dan disepakati dalam RAPB dengan DPRRI. Materi muatan ini tentunya tidak menghiraukan keberadaan dan eksistensi DPDRI karena tidak mensyaratkan keikutsertaan atau keterlibatan DPDRI dalam pembahasan dan penyusunan RAPBN sebagai prasyarat untuk melakukan perubahan tarif PPh. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, DPD RI memiliki fungsi, tugas dan kewenangan untuk memberikan pertimbangan terkait dengan rancangan undang-undang tentang RAPBN dan/atau pajak dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN serta undang-undang di bidang perpajakan [vide Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945). Sekalipun secara eksplisit pertimbangan diberikan kepada DPRRI, namun tentunya dapat dipahami bahwa kewenangan DPDRI itu merupakan kewenangan konstitusional yang diamanatkan dalam UUD 1945 sehingga keterlibatan DPDRI dalam setiap perubahan materi undang- undang di bidang pajak, dalam hal ini UU PPh atau UU HPP, meskipun bentuk perubahannya dituangkan dalam PP, adalah suatu keniscayaan. Bilamana materi muatan Pasal 17 ayat (2) UU PPh tersebut tidak mencantumkan peranan DPDRI, maka akan dapat ditafsirkan bahwa ketentuan pasal tersebut tidak mewajibkan DPRRI untuk meminta pertimbangan DPDRI, dan oleh karenanya hal itu akan sangat potensial mendistorsi fungsi, kewenangan dan peranan konstitusional DPDRI. Dengan demikian, materi muatan Pasal 17 ayat (2) UU PPh sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 angka 3 UU HPP dimaksud haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak melibatkan peranan DPDRI. 34 b. Klaster PPN i. materi muatan Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a, b dan g UU PPN dalam Pasal 4 angka 1 UU HPP berikut Penjelasan dan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, 2, 3 dan 6 UU PPN dalam Pasal 4 angka 6 UU HPP berikut Penjelasan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 4A UU PPN berikut Penjelasan telah diubah dalam Pasal 4 angka 1 UU HPP dengan menghapuskan “barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak”, “jasa pelayanan medis”, “jasa pelayanan sosial” dan “jasa pendidikan” dari obyek yang dikecualikan dari obyek PPN sehingga keempat obyek tersebut tidak dapat dikenai PPN. Pasal 4A UU PPN dalam Pasal 4 angka 1 UU HPP berikut Penjelasannya seluruhnya berbunyi sebagi berikut: “Pasal 4 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32641 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069), sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4A diubah sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A (1) Dihapus. (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. dihapus; b. dihapus; c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga. 35 (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. dihapus; b. dihapus; c. dihapus; d. dihapus; e. dihapus; f. jasa keagamaan; g. dihapus; h. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; i. dihapus; j. dihapus; k. dihapus; l. jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain; n. jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; o. dihapus; p. dihapus; dan q. jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”. Adapun penjelasannya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4 Angka 1 Pasal 4A Ayat (1) 36 Dihapus. Ayat (2) Huruf a Dihapus. Huruf b Dihapus. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Dihapus. Huruf b Dihapus. Huruf c Dihapus. Huruf d Dihapus. Huruf e Dihapus. Huruf f Jasa keagamaan meliputi: 1. jasa pelayanan rumah ibadah; 2. jasa pemberian khotbah atau dakwah; 3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan 4. jasa lainnya di bidang keagamaan. Huruf g Dihapus. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Dihapus. Huruf j Dihapus. Huruf k Dihapus. Huruf I Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Dihapus. Huruf p Dihapus. Huruf q Cukup jelas”. 37 Sedangkan Pasal 4A UU PPN berikut Penjelasannya sebelum diubah tersebut berbunyi sebagai berikut: “Pasal 4A (1) Dihapus. (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. … b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; c. …. (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. jasa pelayanan kesehatan medis; b. jasa pelayanan sosial; c. … g. jasa pendidikan; h. …. ”. Penjelasan: “Ayat (2) Huruf b Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: a. beras; b. gabah; c. jagung; d. sagu; e. kedelai; f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di- grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. Ayat (3) Huruf a Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi: 38 1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2. jasa dokter hewan; 3. jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; 4. jasa kebidanan dan dukun bayi; 5. jasa paramedis dan perawat; 6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; 7. jasa psikolog dan psikiater; dan 8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Huruf b Jasa pelayanan sosial meliputi: 1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; 2. jasa pemadam kebakaran; 3. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 4. jasa lembaga rehabilitasi; 5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan 6. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial. Huruf g Jasa pendidikan meliputi: 1. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan 2. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah”. Dengan adanya penghapusan tersebut, maka keempat obyek itu menjadi obyek PPN, dalam arti terhadap barang dan jasa itu akan dikenai PPN. Hanya saja, UU HPP kemudian juga mengubah ketentuan Pasal 16B UU PPN dengan menyisipkan ayat baru yaitu ayat (1a) [vide Pasal 4 angka 6 UU HPP) yang mengatur bahwa beberapa obyek PPN dibebani pajak 0% atau dengan kata lain “dibebaskan” dari tarif PPN sebesar 11% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PPN yang dimuat dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP, di mana keempat obyek dimaksud termasuk yang dibebaskan dari tarif 11%. Pengalihan status dari keempat obyek dimaksud, yang semula bukan merupakan obyek PPN menjadi obyek PPN meskipun dibebaskan dari pengenaan tarif PPN yang berlaku, sama sekali tidak menghilangkan hakikat atau substansi dari dikecualikannya obyek tersebut dari obyek PPN. Kendatipun berdasarkan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, 2, 3 dan 6 UU PPN dalam Pasal 4 angka 6 UU HPP berikut Penjelasannya tarif PPN yang dikenakan terhadap keempat dimaksud adalah 0% tetapi di masa mendatang sangat terbuka untuk dikenai tarif PPN sebab pembebasan pembebanan tarif PPN (atau tarifnya 0%) sama sekali 39 tidak meniadakan ketentuan bahwa keempat obyek tersebut merupakan obyek PPN. Jadi, pembebanan tarif PPN 0% tidak menjamin adanya kepastian hukum bahwa terhadap keempat obyek PPN yang sangat dibutuhkan dan esensial dalam kehidupan masyarakat luas tidak akan pernah dibebaskan dari PPN selama obyek itu tidak dimasukkan ke dalam obyek yang dikecualikan dari obyek PPN. Sangatlah tidak adil dan tidak masuk di akal, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimasukkan ke dalam obyek yang dapat dikenai PPN. Dalam kondisi pandemi covid-19 dan pengetatan atau pembatasan-pembatasan aktifitias yang masih diberlakukan sehingga kegiatan ekonomi masyarakat sangat terganggu bahkan dapat dikatakan terpuruk, adalah sangat ironis, untuk tidak menyebut tidak manusiawi, barang kebutuhan pokok yang sebelumnya tidak dapat dikenai PPN saat ini justru dimasukkan ke dalam obyek PPN – sekalipun tarifnya 0%. Saat keadaan perekonomian normal pun, memasukkan barang kebutuhan pokok sebagai obyek PPN tetap merupakan tindakan yang tidak dapat diterima akal sehat. Demikian pula, menghapuskan “jasa pelayanan medis”, “jasa pelayanan sosial” dan “jasa pendidikan” sebagai obyek yang dikecualikan dari obyek PPN jelas-jelas tindakan inkonstitusional karena bertentangan dengan hak asasi manusia atas kehidupan sejahtera lahir dan batin mengingat kesejahteraan lahir dan batin akan sangat bergantung pada kualitas hidup masyarakatnya, kualitas hidup mana secara umum hanya mungkin dapat dicapai apabila biaya untuk mendapatkan jasa pelayanan medis, pelayanan sosial dan pendidikan terjangkau dan murah (atau bahkan seharusnya gratis). Tidak dapat dibayangkan apabila jasa-jasa tersebut akan dikenai PPN suatu saat. Tentunya, hal itu akan semakin membebani masyarakat luas, termasuk Pemohon, karena biaya atau harga yang harus dibayarkan pada saat memanfaatkan jasa-jasa itu akan menjadi lebih besar, padahal jasa-jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas tersebut seyogyanya dibiayai atau disediakan oleh pemerintah, bukannya justru kemudian dapat dikenai PPN. Pihak yang akan menanggung beban PPN tersebut adalah pengguna akhir atau konsumen, dalam hal ini masyarakat umum termasuk Pemohon. Kiranya perlu untuk dikutip beberapa berita di beberapa media on line yang menyoal biaya kesehatan yang tinggi akan mempengaruhi kesejahteraan dan menyoroti dampak sosial yang sangat mungkin terjadi akibat dibebaninya barang kebutuhan pokok atau jasa pendidikan dengan PPN, yaitu sebagai berikut: 40 - Artikel tanggal 9 Februari 2020 yang dilansir cnbcindonesia.com dengan judul “Biaya Kesehatan Makin Mahal, Bank Dunia: Bikin Orang Bangkrut” (https://www.cnbcindonesia.com/news/20200209183706- 4136479/biaya-kesehatan-makin-mahal-bank-dunia-bikin-orang- bangkrut) yang menyitir hasil riset Bank Dunia: “Pengeluaran biaya kesehatan menjadi penyebab penurunan kesejahteraan. Dengan bertambahnya pengeluaran kesehatan, maka konsumsi untuk kebutuhan lainnya harus dikurangi. Hal ini diungkapkan dalam riset Adam Wagstaff, Patric Eozenou, dan Marc Smitz berjudul Out-of-Pocket Expenditure on Health yang diterbitkan oleh Bank Dunia…. "Pengeluaran kesehatan biasanya tidak rutin dan tidak bisa diperkirakan. Pengeluaran ini hanya terjadi ketika seseorang dalam kondisi sakit, waktunya di luar kontrol. Konsekuensinya adalah akan ada pengurangan konsumsi kelompok lainnya, sehingga pengeluaran kesehatan terkait erat dengan penurunan tingkat kesejahteraan," sebut riset terbitan April 2019 itu… "Masalah ini tidak hanya melanda negara-negara miskin, tetapi semuanya. Orang dengan kondisi memprihatinkan ini tidak hanya bisa bangkrut secara ekonomi, tetapi juga moral," papar riset itu”. - Berita tanggal 12 Juni 2021 di detik.com dengan judul “Ini Dampak Sosial Jika PPN Naik, Pajak Pendidikan-Sembako Diterapkan” (https://news.detik.com/berita/d-5602830/ini-dampak- sosial-jika-ppn-naik-pajak-pendidikan-sembako-diterapkan) yang menyebutkan: “Pemerintah berencana memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan hingga kebutuhan bahan pokok. Ternyata kebijakan pemerintah ini bisa memberikan dampak sosial ke masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh sosiolog dari Universitas Nasional, Sigit Rohadi. Awalnya Sigit menjelaskan dampak langsung yang bisa terjadi pada masyarakat jika bahan-bahan pokok dikenai PPN. "Kalau itu dilaksanakan, betul-betul dilaksanakan pengenaan pajak, tentu akan memberatkan masyarakat bawah, masyarakat yang selama ini menikmati atau mengkonsumsi barang-barang, katakanlah sembako dengan pendapatan yang pas-pasan," kata Sigit saat dihubungi, Jumat (11/6/2021). "Kalau barang-barang kebutuhan pokok dikenai pajak, tentu pengeluaran untuk kebutuhan pokok akan berlipat-lipat sehingga mereka akan tidak mampu memenuhi kebutuhan barang sekunder atau tersier. Kalau itu (pajak) betul diterapkan bisa dipastikan kualitas hidup masyarakat yang lapisan bawah akan semakin menurun, angka kemiskinan akan meningkat 41 lebih cepat dibandingkan periode periode sebelumnya," ucapnya. Tak berhenti sampai di situ, Sigit menyebut ada dampak berkepanjangan yang akan timbul jika pemerintah serius menerapkan kebijakan pajak pada kebutuhan pokok. Menurutnya, kriminalitas akan meningkat karena masyarakat yang kesulitan akan cenderung mencari cara termudah untuk memenuhi kebutuhan. "Nah, apalagi di era pandemi ini angka pengangguran, angka pemutusan hubungan kerja atau PHK juga tinggi sekitar 5 juta orang terkena PHK. Nah kalau ini terjadi tentu persaingan untuk mendapatkan barang itu sangat tinggi, itu berarti kriminalitas juga akan meningkat," lanjutnya.” Dengan demikian, tampak jelas korelasi antara biaya kesehatan, pendidikan dan barang kebutuhan pokok yang mahal dengan tingkat kualitas kehidupan manusia (kesejahteraan). Secara khusus perlu untuk dibahas hak asasi atas pendidikan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan dan memilih pendidikan serta pengajaran, sedangkan pemerintah diwajibkan untuk memberikan membiayainya. Kewajiban pemerintah itu sebaliknya menjadi hak bagi setiap orang atau warga negara termasuk Pemohon sehingga dengan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk membiayai pendidikan maka konsekuensinya adalah bahwa pendidikan bagi setiap orang (termasuk anak-anak Pemohon) haruslah gratis atau dibebaskan dari biaya, atau dengan kata lain pemerintah akan menanggung biaya pendidikan. Oleh karena itu, konsekuensi lebih lanjut adalah bahwa pemerintah tidaklah dapat menerapkan pajak atas pendidikan yang diperoleh siswa. Namun, dengan berlakunya Pasal 4A ayat (3) huruf g dalam Pasal 4 angka 1 UU HPP, maka Pemohon baik sebagai orang tua maupun juga sebagai orang yang selalu ingin belajar harus membayar PPN atas pendidikan dan oleh karenanya Pemohon harus menanggung biaya pendidikan yang semakin mahal, padahal seharusnya berdasarkan UUD 1945 Pemohon tidak perlu untuk mengeluarkan biaya pendidikan sebab pemerintah wajib untuk menanggung biaya pendidikan setiap orang. Sekalipun dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 6 UU PPN dalam Pasal 4 angka 6 UU HPP membebaskan tarif PPN 11% atas jasa pendidikan, “jasa pendidikan” bagaimana pun tidaklah layak dan tepat untuk dijadikan obyek PPN, sebab “jasa pendidikan” merupakan jasa yang mulia dan bukan merupakan kegiatan transaksional ekonomis. “Pendidikan menjadi ikhtiar kolektif, historis, dan kultural yang berakar pada budaya dan sekaligus diproyeksikan untuk pengembangan budaya itu sendiri. Pendidikan bukanlah peristiwa ekonomi atau proses 42 transaksional antara seklolah/guru/dosen dan peserta didik melalui apa yang disebut transfer of knowledge. Telah sering dikemukakan bahwa pendidikan tidak berakhir dengan peserta didik memperoleh ijazah atau sertifikat…Pendidikan menjadi proses penanaman nilai-nilai moral dan etik, pengembangan sikap positif, optimistis, bertanggung jawab, dan kepedulian sosial-kemanusiaan-kebangsaan…” (vide Mangadar Situmorang, Ph.D., Pajak Pertambahan Nilai atas Pendidikan Layak Ditolak, https://unpar.ac.id/pajak-pertambahan-nilai-atas-pendidikan- layak-ditolak/). Oleh karena itu, menjadikan “jasa pendidikan” sebagai obyek PPN – meski saat ini dibebaskan dari tarif PPN yang berlaku - selain sangatlah tidak etis dan tepat, juga tidak konstitusional karena Pemerintah telah mengingkari amanat dalam UUD 1945 yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh Pemerintah, amanat mana secara jelas dan gamblang tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Sekalipun terkesan yang wajib dibiayai oleh Pemerintah hanyalah pendidikan dasar, namun tentunya secara tersirat dapat dikatakan bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk membiaya pendidikan setiap warga negaranya karena tujuan yang hendak dicapai dalam bernegara adalah keadilan seluruh rakyat Indonesia, di mana salah satu cara untuk mencapai tujuan mulia itu adalah dengan mencerdaskan kehidupan bangsa (vide bagian Pembukaan (Preamble) UUD 1945). Mencerdasarkan kehidupan bangsa tentunya paling utama dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan. Jikalaupun pemerintah belum mampu untuk membiayai pendidikan warga negaranya sehingga warga negara juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya pendidikannya demi kualitas hidup yang lebih baik, namun tentunya tidaklah berarti bahwa pemerintah kemudian memperoleh legitimasi secara konstitusional untuk memungut pajak atas pendidikan. Kiranya perlu untuk disimak pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggal 31 Maret 2010 (“Putusan Mahkamah”) terkait dengan uji materiil beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) yang menyebutkan sebagai berikut: “Seperti halnya menyangkut hak hidup, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara-cara hidup yang sehat, pengutamaan keselamatan diri maupun orang- 43 orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak hidupnya sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, bahwa benar pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya, akan tetapi demi kualitas dirinya maka tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkannya. Oleh karena kualitas setiap warga negara akan sangat menentukan kualitas bangsa, maka negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya, sebab kalau hal ini terjadi maka tiap-tiap warga negara akan menggunakan kebebasannya memilih untuk menempuh pendidikan atau sebaliknya tidak menempuh pendidikan sama sekali. Di sinilah peran dan tanggung jawab pemerintah dan warga negara menjadi sangat penting. Artinya, negara memiliki tanggung jawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggung jawab itu;” [vide halaman 377]. Dari pertimbangan Mahkamah itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran utama untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, sedangkan masyarakat turut serta dalam memikul tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, dalam hal pemerintah belum sepenuhnya mampu menanggung biaya pendidikan warganya maka setiap warga berperan serta dalam membiayai pendidikan. Akan tetapi, peran serta masyarakat itu tidak-lah menghilangkan kewajiban konstitusional pemerintah dalam membiayai pendidikan masyarakat, dan sudah barang tentu sangatlah tidak wajar apabila peran serta itu justru kemudian dikenai PPN padahal peran serta warga negara diperlukan atau bahkan diwajibkan untuk menutup ketidakmampuan (atau lebih tepat, belum-mampunya) pemerintah dalam membiayai seluruh penyelenggaraan pendidikan warganya. Sebagai perbandingan perlu disampaikan bahwa di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand tidak menerapkan PPN atas jasa pendidikan, sebagaimana dilansir cnnindonesia.com dalam berita tanggal 11 Juni 2021 yang berjudul “Mengintip PPN Sekolah di Malaysia hingga Thailand” (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210611145419-532- 653191/mengintip-ppn-sekolah-di-malaysia-hingga-thailand). Oleh karena itu sangatlah tidak masuk di akal sehat, pemerintah yang diberi tugas mulia oleh konstitusi untuk membiayai pendidikan warga negaranya justru malah bisa menarik pajak pendidikan terhadap warga negaranya. 44 Dalam kondisi saat ini, di mana pengguna jasa pendidikan tidak dikenai PPN, terdapat banyak sekali anak usia sekolah yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Sekedar menyampaikan contoh, dapat dikutip berita-berita banyaknya siswa putus sekolah di berbagai daerah antara lain sebagai berikut: a. Berita dengan judul “Dampak Pandemi, Mayoritas Anak Indonesia Putus Sekolah Karena Ekonomi” sebagaimana dilansir katadata.co.id (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/08/dampak- pandemi-mayoritas-anak-indonesia-putus-sekolah-karena- ekonomi), yang menyebutkan bahwa “Hasil survei United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) mencatat, sebanyak 1% atau 938 anak usia 7 hingga 18 tahun putus sekolah karena terdampak pandemi virus corona Covid-19. Dari jumlah tersebut, 74% anak putus sekolah karena tidak ada biaya…Temuan UNICEF tersebut dilakukan terbatas pada keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang mempunyai anak usia 4-18 tahun. Cakupannya 1.104 desa di 347 kabupaten/kota dan melibatkan sekitar 109 ribu keluarga dan 145 ribu anak usia 4-18 tahun”; b. berita dengan judul “75 Persen Anak Putus Sekolah Akibat Faktor Ekonomi” yang dimuat dalam okezone.com (https://edukasi.okezone.com/read/2015/08/17/65/1197508/75- persen-anak-putus-sekolah-akibat-faktor-ekonomi) yang mengatakan bahwa “Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad menyebutkan masalah ekonomi menjadi faktor utama anak sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Generasi bangsa ini keluar dari sekolah karena ingin membantu orangtua mereka. “Siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pada umumnya karena persoalan ekonomi sekitar 75,7 persen,” ujar Hamid Muhammad saat dikonfirmasi Okezone, Senin (17/8/2015). Hamid menegaskan, anak yang sudah keluar dari sekolah kemudian bekerja sulit untuk diajak kembali untuk menuntut ilmu di bangku sekolah. Pasalnya, anak dituntut untuk bekerja demi kebutuhan meningkatkan ekonomi keluarga”. c. Berita pada republika.co.id dengan judul “Ribuan Anak di Cianjur Putus Sekolah” (https://www.republika.co.id/berita/qik9ag459/ribuan-anak-di- cianjur-putus-sekolah) yang berisi bahwa “Sekretaris Disdik Cianjur Asep Saepurohman mengatakan angka putus sekolah tingkat SD dan SMP tahun ajaran kali ini mencapai 3.374 orang. Kondisi ini terjadi akibat berbagai alasan. Mulai dari putus di tengah jalan hingga tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. "Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun ajaran 2020-2021 jumlah siswa putus sekolah terdiri dari SD dan SMP. Siswa yang putus sekolah di tingkat SD sebanyak 959 siswa, sedangkan untuk SMP sebanyak 2.415 siswa. Berbagai alasan membuat mereka putus sekolah atau tidak melanjutkan terutama alasan ekonomi orang tua," katanya, 45 Rabu. Pihaknya juga mencatat jumlah siswa tingkat SMA yang putus sekolah di Cianjur sebanyak 1.689 siswa dan SMK sebanyak 2.688 siswa. Total siswa putus sekolah sebanyak 4.377 siswa dengan berbagai alasan yang didominasi faktor ekonomi. Tingginya angka putus sekolah tersebut, membuat Dinas Pendidikan putar otak untuk mencari solusi agar angka tersebut dapat ditekan”; d. Berita yang ditulis oleh antaranews.com tanggal 1 September 2021 dengan judul “842 Anak di Tapin Putus Sekolah Didominasi Faktor Ekonomi” (https://kalsel.antaranews.com/berita/276602/842-anak- di-tapin-putus-sekolah-didominasi-faktor-ekonomi) yang menyampaikan pemberitaan bahwa “Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan mencatat ada 842 anak putus sekolah di wilayahnya, disebabkan karena faktor ekonomi, pernikahan dini dan beban tugas. "Karena kesulitan ekonomi anak yang harusnya duduk di bangku sekolah terpaksa membantu orangtuanya mencari uang, pernikahan dini dan ada anak yang sering absen, tidak mengerjakan tugas sekolah dan kemudian berhenti," jelas Kepala Dinas Pendidikan Tapin Hj Ahlul Janah di Rantau, Rabu. Rincian angka 842 anak putus sekolah itu didominasi oleh anak di tingkat SD sebanyak 539, terus SMP 120 dan SMA 183”. Fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa besarnya angka anak putus sekolah disebabkan karena faktor ekonomi, padahal jasa pendidikan belum dikenai PPN, maka tidak dapat dibayangkan nantinya jika PPN atas jasa pendidikan diberlakukan. Seharusnya pemerintah mengerti dan memahami resiko besar yang akan timbul dengan dijadikannya jasa pendidikan sebagai obyek PPN karena pengenaan PPN akan meningkatkan biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh pengguna, dalam hal ini orang tua siswa termasuk Pemohon, padahal setiap anak usia sekolah atau bahkan setiap warga negara memiliki hak konstitusional (asasi) atas pendidikan dan memilih pendidikan serta pengajaran. Dengan demikian, pengenaan PPN atas jasa pendidikan melanggar hak konstitusionalitas (asasi manusia) yang dimiliki oleh Pemohon. Hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dan hak untuk bebas memilih pendidikan serta pengajaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 merupakan hak asasi manusia sehingga negara terutama pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memenuhinya, seperti pertimbangan dalam Putusan Mahkamah yang diberikan oleh Mahkamah ketika mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas yang diajukan uji materiilnya, yaitu sebagai berikut: “2. Pasal 6 ayat (2) menentukan, “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional para Pemohon 46 adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, dan karenanya pemerintah harus menyediakan seluruh kebutuhan pendidikan. Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia, dan sebagai hak asasi maka negara terutama pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya. Dalam rangka itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini berarti anggaran pendidikan menduduki prioritas utama dari negara yang setiap peningkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya akan tepat manakala keuangan negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan”. [vide halaman 376-377] Dengan demikian, anggaran pendidikan menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kebutuhan anggaran lainnya karena pendidikan dipandang sebagai hal yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara mengingat hanya melalui pendidikan- lah sumber daya manusia yang unggul dapat dicapai, di mana sumber daya manusia yang unggul itu akan sangat berperan bagi kemajuan bangsa dan negara untuk menuju masyarakat yang adil dan Makmur. Oleh karena itu, pendidikan sebagai aspek yang begitu penting dalam pembangunan bangsa tidaklah tepat untuk dijadikan obyek PPN. Penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah faktanya belum dapat terwujud sepenuhnya sebab pemerintah belum mampu untuk membiayai seluruh pendidikan bagi warga negaranya, dan oleh karenanya keadaan itu membuka atau memberikan kesempatan bagi masyarakat (baik perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan) untuk berperan serta dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 54 UU Sisdiknas. Keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan tentunya haruslah diapresiasi dan diberikan insentif, bukan justru kemudian dibebani lagi dengan PPN. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka materi muatan Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a, b dan g UU PPN dalam Pasal 4 angka 1 UU HPP berikut Penjelasannya haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat, sedangkan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, 2, 3 dan 6 UU PPN dalam Pasal 4 angka 6 UU HPP yang 47 menjadikan barang kebutuhan pokok untuk masyarakat banyak, jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial dan jasa pendidikan sebagai obyek PPN yang dibebaskan dari tarif PPN (atau dibebani tarif 0%) haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ii. materi muatan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP berikut Penjelasan bertentangan dengan UUD 1945 Ketentuan Pasal 7 UU PPN dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP adalah sebagai berikut: “2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), serta penjelasan ayat (21 Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan c. ekspor Jasa Kena Pajak. (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Menaikkan besaran tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan pada tanggal 1 Januari 2025 menjadi 12% pada saat pandemi seperti saat ini akan semakin membebani masyarakat luas dan tentunya sangatlah tidak bijak karena tarif PPN 11% itu bukan pengusaha atau pelaku usaha yang harus menanggungnya melainkan pengguna/pemakai, padahal terhadap kegiatan masyarakat harus dilakukan pengetatan atau pembatasan-pembatasan yang sangat menyulitkan bagi masyarakat dalam bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi, sehingga keadaan perekonomian masyarakat dapat dikatakan sangat terpuruk. 48 Apalagi pandemi covid-19 belum dapat dipastikan kapan berakhir atau dapat dinyatakan sebagai endemi, dan oleh karenanya menentukan kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan 12% paling lambat tanggal 1 Januari 2025 merupakan tindakan yang tidak konstitusional, sebab hal itu akan semakin membebani kehidupan masyarakat, termasuk Pemohon, di mana untuk dapat memanfaatkan barang atau jasa obyek PPN, masyarakat (Pemohon) harus membayar lebih mahal padahal pendapatan masyarakat (Pemohon) mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya. Dengan demikian, materi muatan Pasal 7 ayat (1) UU PPN dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang mewajibkan pemerintah atau negara untuk menjamin hak rakyat untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Oleh karenanya, materi muatan tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Begitu pula materi muatan Pasal 7 ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP berikut Penjelasan yang tidak mengikutsertakan DPDRI dalam pembahasan perubahan tarif PPN haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat, yaitu pembahasan itu harus melibatkan peran DPDRI, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, di mana menurut Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945 DPDRI memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang di bidang pajak atau dalam penyusunan APBN dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN atau undang-undang di bidang pajak, sehingga keterlibatan dan keikutsertaan DPDRI dalam pembahasan perubahan tarif PPN menjadi keharusan kendatipun perubahan itu dituangkan dalam PP. c. Klaster Pengampunan Pajak BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK UUHPP memuat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Materi muatan yang diatur dalam Bab V UU HPP tersebut pada hakikatnya merupakan pengulangan Program Pengampunan Pajak yang dijalankan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“UU Pengampunan Pajak”), sehingga Program yang dimaksudkan dalam Bab V ini disebut pula sebagai Program Pengampunan Pajak. Dalam Bab V ini diatur bahwa “Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang 49 diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud”, di mana harta bersih merupakan nilai harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud dalam UU Pengampunan Pajak dan harta itu merupakan “harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015”. Terhadap harta bersih itu dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yang besarannya jauh di bawah tarif PPh normal. Harta bersih yang dapat menjadi obyek dari Program Pengungkapan Sukarela Waji Pajak tersebut sejatinya telah diberikan kesempatan pengampunannya pada tahun 2016 dengan diberlakukannya UU Pengampunan Pajak. Namun, anehnya melalui Bab V UU HPP ini Wajib Pajak yang masih memiliki harta yang belum dilaporkan atau diberi ampunan pada Program Pengampunan Pajak tahun 2016 diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dalam Bab V UU HPP ini. Pemberlakuan Bab V ini jelas-jelas telah menciderai dan mendistorsi arti atau makna ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap aturan perpajakan, sebab pengampunan tambahan yang dilakukan itu jelas- jelas melegitimasi atau menjustifikasi pelanggaran atau upaya-upaya tidak baik untuk menghindari aturan perpajakan. Wajib Pajak yang taat dan beritikad baik untuk melaporkan secara jujur hartanya justru tidak diberi insentif, tetapi Wajib Pajak yang tidak jujur justru diberikan privilege atau kemudahan atau insentif dengan diterapkannya tarif final yang lebih kecil. Dengan demikian, materi muatan dalam Bab V ini melanggar hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil dan berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun. Dengan memberikan kesempatan untuk kedua kalinya bagi Wajib Pajak yang tidak taat pajak tetapi memiliki harta yang cukup besar guna mengikuti pengampunan pajak berdasarkan Bab V UU HPP, maka materi Bab V UU HPP secara substantif tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan tidak mencerminkan perlakuan yang bebas dari sifat diskriminatif. Orang yang kaya tetapi menyembunyikan hartanya dari kewajiban pajak justru diberi kelonggaran sampai dua kali untuk “membersihkan” hartanya dengan program pengampunan pajak. Materi muatan yang demikian itu jelas sangat diskriminatif. Oleh karena itu, materi muatan dalam Bab V UU HPP haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 50 d. Klaster Pajak Karbon Materi muatan Pasal 13 UU HPP mengatur Pajak Karbon, suatu jenis pajak baru yang sebelumnya belum ada. Ketentuan pasal tersebut seluruhnya berbunyi: “Pasal 13 (1) Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. (2) Pengenaan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. peta jalan pajak karbon; dan/atau b. peta jalan pasar karbon. (3) Peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. strategi penurunan emisi karbon; b. sasaran sektor prioritas; c. keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan; dan/atau d. keselarasan antarberbagai kebijakan lainnya. (4) Kebijakan peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (5) Subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. (6) Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. (7) Saat terutang pajak karbon ditentukan: a. pada saat pembelian barang yang mengandung karbon; b. pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu; atau c. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. (8) Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (COze) atau satuan yang setara. (9) Dalam hal harga karbon di pasar karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih rendah dari Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (COze) atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (COze) atau satuan yang setara. (10) Ketentuan mengenai: a. penetapan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (8); b. perubahan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (9); dan/atau 51 c. dasar pengenaan pajak, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (11) Ketentuan mengenai penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (12) Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim. (13) Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon, pengimbangan emisi karbon, dan/atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat diberikan: a. pengurangan pajak karbon; dan/atau b. perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon. (14) Ketentuan mengenai: a. tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon; dan b. tata cara pengurangan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a dan/atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (15) Ketentuan mengenai: a. subjek pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau b. alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (12), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (16) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan”. Persoalan konstitusionalitas dalam Pasal 13 UU HPP tersebut terletak pada tidak diikutsertakannya DPDRI dalam proses perubahan atau penentuan substansi dari materi muatan Pasal 13 UU HPP, di mana 52 perubahan atau penentuan itu diamanatkan agar dibahas atau disampaikan kepada DPRRI dan dilakukan dalam bentuk Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah. Muatan materi tersebut disebutkan dalam ayat (4), (10), (11) dan (15). Sebagaimana telah Pemohon sampaikan sebelumnya, walaupun bentuk peraturan perundang-undangan yang diamanatkan untuk dibentuk adalah Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Pemerintah, tetapi objek yang akan disesuaikan dalam peraturan dimaksud adalah materi muatan yang telah ditentukan dalam UU HPP sehingga pada hakikatnya materi yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Pemerintah itu merupakan materi dalam undang-undang, di mana seharusnya penyesuaian – yang pada dasarnya merupakan suatu perubahan – dilakukan melalui undang-undang pula, sebab perubahan atas materi undang-undang hanya dapat dilakukan melalui bentuk undang-undang. Dalam Pasal 22A ayat (2) dan (3) UUD 1945, DPD diberi kewenangan konstitusionalitas untuk memberikan pertimbangan dalam pembuatan undang-udang terkait pajak atau penyusunan RAPBN. Oleh karena itu, dalam pembentukan Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Pemerintah tersebut sudah sepatutnya peran serta atau keikutsertaan DPDRI menjadi syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan, sebab materi yang diperintahkan untuk disesuaikan/diubah/ditentukan itu akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat luas, di mana secara lembaga DPDRI menjadi lembaga tinggi negara yang kredibel untuk memberikan masukan atau pertimbangan. Jadi, pertimbangan atau masukan dari DPDRI sangatlah krusial dalam hal dilakukannya pembentukan peraturan yang akan mengubah atau menentukan substansi terkait Pajak Karbon yang telah diatur dalam UU HPP, misalnya perubahan dan dasar penentuan besaran tarif Pajak Karbon, serta penentuan subjek dan obyeknya. Materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Pemerintah itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat luas dan pada akhirnya juga andil dalam pembentukan kualitas hidup dan kehidupan warga negara atau penduduk Indonesia, sehingga hal itu tentunya akan menyinggung hak-hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon, atas hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD1945. Dengan demikian, materi muatan dalam Pasal 13 ayat (4), (10), (11) dan (15) UU PPh berikut Penjelasannya harus dinyatakan inkonstitusional apabila tidak melibatkan atau mengikutsertakan peranan DPDRI. e. Klaster Cukai 53 Pasal 14 UU HPP melakukan perubahan beberapa pasal yang diatur dalam UU Cukai. Ada 3 (tiga) materi muatan dalam pasal UU Cukai yang menurut Pemohon inkonstitusional, yaitu sebagai berikut: i. materi muatan Pasal 4 ayat (2) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 1 UU HPP berikut Penjelasan tidak melibatkan atau mengikutsertakan peranan DPDRI dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah yang menambah atau mengubah jenis Barang Kena Cukai. Bunyi Pasal 4 ayat (2) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 1 UU HPP dan Penjelasannya adalah: “Pasal 14 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) …. (2) Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Penjelasan: “Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan”. Sebagaimana telah Pemohon uraikan sebelumnya, tidak diikutsertakannya DPDRI dalam pembahasan atau penyusunan RAPBN yang akan menjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengubah (menambah atau mengurangi) jenis Barang Kena Cukai jelas berbenturan dengan ketentuan Pasal 22A ayat (2) dan (3) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan PP yang mengubah jenis Barang Kena Cukai dimaksud, adanya peranan DPDRI menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, materi muatan Pasal 4 ayat (2) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 1 UU HPP berikut Penjelasan haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak melibatkan DPDRI. ii. kata “dapat” dalam materi muatan Pasal 40B ayat (3) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 2 UU HPP menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencerminkan ketidakadilan 54 Pasal 40B merupakan pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 40A dan Pasal 41 UU Cukai oleh Pasal 14 angka 2 UU HPP, di mana bunyi seluruhnya dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Pasal 14 2. Di antara Pasal 40A dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 40B (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai. (2) Dalam hal hasil penelitian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran administratif di bidang cukai, diselesaikan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilakukan penyidikan dalam hal: a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan b. yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (4) Barang kena cukai terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi barang milik negara. (5) Barang-barang lain terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan menjadi barang milik negara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri”. Dari ketentuan Pasal 40B tersebut, Pejabat Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran di bidang cukai, dan jika dari hasil penelitian ditemukan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, maka dugaan pelanggaran itu dapat tidak dilakukan penyidikannya dengan syarat terduga pelaku melakukan pembayaran denda administratif sebesar 3 (tiga) kali besaran cukai yang harus dibayarkan. Jadi, penyidikan atas dugaan pelanggaran cukai dapat tidak dilakukan hanya dalam hal (a) pelanggaran termasuk dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan (b) pembayaran denda sebesar 3 (tiga) kali besarnya cukai yang harus dibayarkan. Dua syarat itu bersifat kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. 55 Namun demikian, terpenuhinya kedua syarat dimaksud tidak serta merta menjadikan penyidikan tidak dilakukan mengingat adanya kata “dapat”. Dengan demikian, kendatipun terduga pelaku telah membayar denda dan pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, atau Pasal 56, maka dapat saja terhadap terduga pelaku itu tetap dilakukan penyidikannya. Dilanjutkan atau tidaknya hasil penelitian ke penyidikan menjadi sangat bergantung pada diskresi atau keputusan Pejabat Bea dan Cukai. Artinya, nasib terduga pelaku yang telah memenuhi persyaratan secara kumulatif ada pada Pejabat Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan. Sayangnya ukuran untuk dapat diterapkannya diskresi untuk tetap melanjutkan ke tahap penyidikan sekalipun persyaratan telah dipenuhi terduga pelaku, tidak ditemukan dalam aturan selanjutnya. Dengan kata lain, ketentuan undang-undang diam dalam hal ini, sehingga membuka ruang terjadinya transaksional yang ujung-ujungnya akan sangat menciderai hukum dan keadilan. Jika dicermati Penjelasan ayat (3) tersebut, maksud ditetapkannya aturan untuk tidak diteruskannya penelitian ke tahap penyidikan asalkan dipenuhinya kedua syarat tersebut adalah bahwa “pendekatan penegakan hukum di bidang cukai bersifat restorative justice yaitu pendekatan penegakan hukum yang lebih mengutamakan pemulihan hak-hak atau kondisi korban, dimana dalam tindak pidana di bidang cukai yang berperan sebagai korban adalah negara, karena negara kehilangan haknya yaitu penerimaan negara di bidang cukai”. Kalau memang pendekatan restorative justice ini yang dipilih, maka konsekuensinya adalah bahwa manakala terduga pelaku telah membayar denda yang dipersyaratkan dan pelanggarannya masuk dalam ketegori yang dapat tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, demi hukum penelitian harus tidak dilanjutkan. Tidak perlu lagi adanya “diskresi” yang memungkinkan untuk terjadinya hubungan transaksional. Kata “dapat” dalam ayat (3) Pasal 40B tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan jaminan keadilan bagi terduga pelaku yang telah membayar denda sesuai dengan yang diminta oleh Negara selaku pihak korban. Ketika korban telah menentukan persyaratan dan persyaratan telah dipenuhi terduga pelaku, maka tidak ada lagi hambatan atau persyaratan lainnya yang dapat menunda atau merintangi dihentikannya proses penelitian (atau tidak diteruskannya proses ke penyidikan). Akan tetapi, dengan adanya kata “dapat”, maka tidak dilanjutkannya hasil 56 penelitian ke tahap penyidikan menjadi tidak pasti sebab masih ada campur tangan kewenangan (diskresi) dari Pejabat Bea dan Cukai. Oleh karena itu, materi muatan dalam Pasal 40B ayat (3) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil. iii. kata “dapat” dalam materi muatan Pasal 64 ayat (1) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 3 UU HPP melanggar hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Begitu pula dalam Pasal 64 ayat (1) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 3 UU HPP telah dimuat kata “dapat” untuk memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung apakah akan menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai atau tidak setelah menerima permintaan penghentian dari Menteri. Selengkapnya bunyi Pasal 64 itu dapat dikutip sebagai berikut: “Pasal 14 3. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (3) Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat membayar sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara. (5) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa. (6) Barang kena cukai yang terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi barang milik negara. 57 (7) Barang-barang lain yang terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan menjadi barang milik negara. (8) Menteri dan Jaksa Agung dapat melimpahkan kewenangan lebih lanjut kepada pejabat yang ditunjuk, terkait permintaan dan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Ayat (1) tersebut sangat erat kaitannya dengan ayat (2), di mana permintaan Menteri kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan dalam jangka waktu 6 bulan didasarkan pada adanya persyaratan yang (wajib) telah dipenuhi oleh tersangka, yaitu (a) tindak pidananya termasuk dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, dan (b) setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Permintaan Menteri itu hanya dilakukan apabila terpenuhinya kedua syarat dimaksud. Pengenaan denda 4 (empat) kali lipat dari cukai yang seharusnya dibayar oleh tersangka dipandang telah mencukupi sebagai upaya untuk menjerakan dan mencerminkan keseimbangan antara restorative justice dan fiscal recovery sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan ayat (2) yang selengkapnya berbunyi: “Sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar dinilai cukup untuk memberikan penjeraan dan merupakan wujud keseimbangan antara restoratiue justice dan fiscal recovery”. Tatkala Menteri, sebagai wakil dari Negara (korban), memandang pemulihan keuangan telah terpenuhi dari pembayaran yang dilakukan oleh tersangka dan ternyata tindak pidananya termasuk dalam pasal yang dapat dihentikan penyidikannya sehingga meminta Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan, maka tidak ada lagi alasan bagi Jaksa Agung untuk tidak menghentikan proses penyidikan. Namun demikian, ketentuan ayat (1) ternyata membuka peluang bagi Jaksa Agung untuk tidak menghentikan penyidikan sesuai dengan permintaan Menteri, mengingat tindakan untuk menghentikan itu merupakan “diskresi” yang berarti dapat dilakukan dan dapat pula untuk tidak dilaksanakan. Penghentian penyidikan atas permintaan Menteri bukan merupakan keharusan atau kewajiban Jaksa Agung, melainkan “kewenangan bebas” 58 sebagaimana tercermin dari kata “dapat”, yaitu “Jaksa Agung dapat menghentikan”. Kembali lagi, kondisi yang sedemikian itu tentunya telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi tersangka yang telah memenuhi kewajiban yang ditentukan agar penyidikan dihentikan. Permintaan penghentian oleh Menteri tidak serta merta demi hukum membuat Jaksa Agung menghentikan penyidikan. Kewenangan bebas biasanya akan sangat membuka ruang-ruang transaksional yang tidak perlu. Oleh karena itu, selayaknya kata “dapat” dalam Pasal 64 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 23. Berdasarakan uraian-uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa beberapa materi muatan dalam UU HPP bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam ketentuan Pasal 23A UUD 1945 ditentukan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, oleh karenanya terkesan materi dalam UU HPP telah diatur sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. Meskipun demikian, konstitusionalitas UU HPP tidak hanya dilihat dari bentuk formalnya, melainkan juga harus dinilai dari kualitas materi muatan yang diaturnya. 24. Menurut ketentuan Pasal 1 UU HPP, UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional (vide ayat (1) huruf a, e dan f), sedangkan tujuan pembentukan UU HPP adalah antara lain untuk “a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian ; b. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; dan c. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum” (vide ayat (2) huruf a, b dan c). Untuk mencapai tujuan itu, maka salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengubah UU PPN yang menghapuskan “barang kebutuhan pokok untuk masyarakat banyak”, “jasa pelayanan medis”, “jasa pelayanan sosial” dan “jasa pendidikan” sebagai jasa yang dikecualikan dari PPN sehingga menjadikannya sebagai obyek PPN tetapi tarifnya ditentukan 0% serta pemberlakuan kembali pengampunan pajak (vide ayat 3 huruf b). 25. Pengubahan “barang kebutuhan pokok untuk masyarakat banyak”, “jasa pelayanan medis”, “jasa pelayanan sosial” dan “jasa pendidikan” “jasa pendidikan” dari daftar obyek yang tidak dikenai PPN menjadi obyek PPN dengan tarif 0% serta pemberlakuan kembali program pengampunan pajak 59 jelas justru membuktikan bahwa materi muatan dalam UU HPP tidak berlandaskan pada (i) “asas keadilan” yang mengharuskan “pengaturan perpajakan menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat”, (ii) “asas kemanfaatan” yang menentukan bahwa “pengaturan perpajakan bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum”, dan (iv) "asas kepentingan nasional" yang mempersyaratkan “pelaksanaan perpajakan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya” (vide Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf a, e dan f UU HPP). 26. Di samping itu, menilik bunyi Bagian “Menimbang” huruf b dan c dari UU HPP, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan UU HPP dimaksudkan antara lain “untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian” dengan cara melakukan “strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak”, yang antara lain dilakukan melalui “penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak” sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang antara lain PPh, PPN dan Cukai, di mana maksud itu kemudian dipertegas kembali dalam Penjelasan bagian I. UMUM yang menyatakan sebagai berikut: “I. UMUM Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Kebijakan fiskal yang konsolidatif tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan langkah strategis yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (tax ratio) yang antara lain melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pada tataran global, negara-negara di dunia juga menerapkan berbagai kebijakan perpajakan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis pajak dan melakukan penyesuaian tarif pajak. Dalam rangka peningkatan rasio pajak (tax ratio), Pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Hal ini dilaksanakan di antaranya dengan peningkatan fungsi pelayanan, implementasi program Pengampunan Pajak, pelaksanaan skema Automatic Exchange of Financial Account Information, penguatan' efektifitas fungsi ekstensifikasi, dan penegakan hukum. Namun, hal tersebut belum cukup untuk mengimbangi perubahan pola bisnis dan 60 dinamika globalisasi yang sangat dinamis serta mengatasi praktik aggressiue tax planning yang ada. Oleh karena itu, sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyesuaian pengaturan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak”. Penerimaan pajak dipandang oleh Pemerintah (dalam hal ini Negara) belum dapat dilakukan secara maksimal dan oleh karenanya perlu untuk dilakukan perubahan antara lain melalui regulasi yang memungkinkan obyek pajak yang sebelumnya dikecualikan dari pengenaan pajak untuk dihapuskan sehingga menjadi obyek yang dapat dikenai pajak, antara lain dengan mengubah obyek PPN dalam UU PPN. Selain itu, juga dilakukan lagi progam pengampunan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun demikian, yang terjadi justru sebaliknya karena upaya meningkatkan penerimaan pajak itu ternyata malah melanggar hak-hak asasi masyarakat yang dijamin dalam UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, adalah sah dan berdasarkan hukum, apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Penyesuaian besarnya: a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 61 3. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2021 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2021, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 202l tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak. Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya: a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. 4. Menyatakan materi muatan Pasal 17 ayat (2) dalam Pasal 3 angka 7 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Menyatakan materi muatan: a. Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; b. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: a. beras; b. gabah; c. jagung; d. sagu; e. kedelai; f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah; c. Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: jasa pelayanan kesehatan medis; d. Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi: 1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2. jasa dokter hewan; 3. jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; 4. jasa kebidanan dan dukun bayi; 63 5. jasa paramedis dan perawat; 6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; 7. jasa psikolog dan psikiater; dan 8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal; e. Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: jasa pelayanan sosial; f. Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jasa pelayanan sosial meliputi: 1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; 2. jasa pemadam kebakaran; 3. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 4. jasa lembaga rehabilitasi; 5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan 6. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial; g. Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: jasa pendidikan; h. Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jasa pendidikan meliputi: 1. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan 2. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah; 64 sehingga materi muatan Pasal 4A dan Penjelasannya dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A (1) Dihapus. (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: a. dihapus; b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga. (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. jasa pelayanan kesehatan medis; b. jasa pelayanan sosial; c. dihapus; d. dihapus; e. dihapus; f. jasa keagamaan; g. jasa pendidikan; h. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; i. dihapus; j. dihapus; k. dihapus; l. jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain; n. jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna 65 tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; o. dihapus; p. dihapus; dan q. jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Penjelasan: “Pasal 4 Angka 1 Pasal 4A Ayat (1) Dihapus. Ayat (2) Huruf a Dihapus. Huruf b Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: a. beras; b. gabah; c. jagung; d. sagu; e. kedelai; f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan 66 k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi: 1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 2. jasa dokter hewan; 3. jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; 4. jasa kebidanan dan dukun bayi; 5. jasa paramedis dan perawat; 6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; 7. jasa psikolog dan psikiater; dan 8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Huruf b Jasa pelayanan sosial meliputi: 1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; 2. jasa pemadam kebakaran; 3. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 4. jasa lembaga rehabilitasi; 5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan 6. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial. Huruf c Dihapus. Huruf d Dihapus. Huruf e Dihapus. Huruf f Jasa keagamaan meliputi: 1. jasa pelayanan rumah ibadah; 2. jasa pemberian khotbah atau dakwah; 3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan 4. jasa lainnya di bidang keagamaan. Huruf g Jasa pendidikan meliputi: 67 1. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan 2. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Dihapus. Huruf j Dihapus. Huruf k Dihapus. Huruf I Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Dihapus. Huruf p Dihapus. Huruf q Cukup jelas”. 6. Menyatakan materi muatan Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% (sepuluh persen); 7. Menyatakan materi muatan Pasal 7 ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 68 Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan; 9. Menyatakan materi muatan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dan Penjelasannya, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 2 dan Penjelasannya, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 3 dan Penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 6 dan Penjelasannya dalam Pasal 4 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Menyatakan seluruh materi muatan dalam BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 11. Menyatakan materi muatan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Kebijakan peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; 12. Menyatakan materi muatan Pasal 13 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Ketentuan mengenai: a. penetapan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (8); b. perubahan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (9); dan/atau c. dasar pengenaan pajak, 69 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 13. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 13 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan; 14. Menyatakan materi muatan Pasal 13 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Ketentuan mengenai penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 15. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 13 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan; 16. Menyatakan materi muatan Pasal 13 ayat (15) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 70 Ketentuan mengenai: a. subjek pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau b. alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 17. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 13 ayat (15) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan; 18. Menyatakan materi muatan Pasal 4 ayat (2) dalam Pasal 14 angka 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 19. Menyatakan materi muatan Penjelasan Pasal 4 ayat (2) dalam Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, sedangkan yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komite yang tugas dan kewenangannya meliputi bidang perpajakan; 71 20. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) adalah: Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penyidikan dalam hal: a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58; dan b. yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar; 21. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) adalah Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan; 22. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar permohonan a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) 2. Bukti P-2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bukti P-3 Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172012410650003, atas nama IR Priyanto, S.H, lahir di Tegal tanggal 24 Oktober 1965, 72 beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralamat di Muara Karang Blok B.1.SEL/41, RT/RW 020/002, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. 4. Bukti P-4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 07.043.978.1-047.000 atas nam IR. Priyanto, S.H. 5. Bukti P-5 Bukti Penerimaan Elektronik atas Laporan SPT Tahun Pajak 2019 atas nama Pemohon. 6. Bukti P-6 Bukti Penerimaan Elektronik atas Laporan SPT Tahun Pajak 2020 atas nama Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, selanjutnya disebut 73 UU 7/2021) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 74 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia [vide Bukti P-3] yang berprofesi sebagai wiraswasta dan juga sebagai pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 07.043.978.1- 047.000 [vide bukti P-4]. Selain itu, Pemohon juga telah secara rutin melakukan pelaporan pajak yang dibuktikan dengan adanya penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik untuk tahun Pajak 2019 dan 2020 [vide Bukti P-5 dan P-6]. 2. Bahwa dari berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembayar pajak (tax payer) menurut Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materiil terhadap setiap undang-undang di bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan, termasuk di dalamnya bidang perpajakan, di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU- I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014. 3. Bahwa sebagai Pembayar Pajak (tax payer) yang taat/patuh pada peraturan perpajakan dengan membayar pajak terutang, membuat laporan dan menyampaikannya kepada pejabat yang berwenang, sehingga Pemohon semakin dapat menjelaskan adanya relevansi kepentingan atau kerugian konstitusional dengan berlakukannya materi muatan pasal-pasal serta bab dalam UU 7/2021. 75 4. Bahwa Pemohon dijamin oleh UUD 1945 hak-hak konstitusionalnya, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak atas jaminan sosial, dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun sebagiamana tertuang dalam UUD 1945. Hak-hak tersebut menurut Pemohon, sangat potensial dirugikan akibat berlakunya materi muatan UU 7/2021 yang dimohonkan uji materiilnya dalam permohonon a quo, yakni terkait Pasal 7 ayat (3) Penjelasan UU PPH dalam Pasal 3 angka 3 UU 7/2021 dan Pasal 17 ayat (2) berikut Penjelasan UU PPH dalam Pasal 3 angka 7 UU 7/2021, di mana pasal-pasal tersebut memerintahkan kepada Menteri Keuangan atau pembentukan Peraturan Pemerintah terkait dengan perubahan besaran pajak setelah disampaikan atau berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetapi tanpa adanya kewajiban untuk meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Padahal menurut Pemohon, dalam Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945 diamanatkan bahwa setiap pembentukan undang-undang di bidang pajak harus meminta pertimbangan DPD dan DPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah di bidang perpajakan. 5. Bahwa UU 7/2021 telah mengubah beberapa pasal dalam UU PPN sebagaimana diajukan dalam permohonan uji materiil a quo ternyata telah menghapuskan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, dan jasa pendidikan dari daftar obyek yang tidak dapat dikenai PPN (obyek yang dikecualikan) dan kemudian menjadikannya sebagai obyek PPN dibebaskan dari pengenaan tarif PPN (obyek yang dibebaskan dari tarif PPN). Artinya, barang dan jasa tersebut tidak lagi dikecualikan dari pengenaan PPN sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)], hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin [Pasal 28H ayat (1)], hak atas pendidikan [Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2)], serta hak atas jaminan sosial [Pasal 28H ayat (3)] sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. 6. Bahwa materi muatan terkait dengan pengampunan Pajak diatur dalam BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK yang terdiri dari 8 pasal, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12, di mana materi bab tersebut memberikan pengampunan pajak kepada Wajib Pajak yang secara sukarela 76 mengungkapkan harta-nya yang belum pernah dilaporkan sebelumnya dan terhadap pengungkapan harta tersebut diberikan keringanan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari tindakan diskriminatif apa pun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 7. Bahwa ketentuan Pajak Karbon dalam UU 7/2021 memerintahkan pembentukan peta jalan karbon, tarif (perubahan dan dasarnya), subjek dan objek dari pajak karbon baik dalam keputusan Menteri atau Peraturan Pemerintah (PP) dengan melibatkan DPR, tetapi tanpa mengikutsertakan peran dari DPD, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, karena setiap pembentukan undang-undang di bidang pajak harus meminta pertimbangan DPD dan DPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah di bidang perpajakan. Dengan tidak dilibatkannya DPD dalam setiap hal terkait dengan Pajak Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 7/2021 telah menghilangkan hak konstitusional masyarakat, termasuk Pemohon, untuk hidup sejahtera lahir dan batin sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 8. Bahwa Pasal 4 ayat (2) dan Penjelasannya UU Cukai dalam Pasal 14 angka 1 UU 7/2021 telah memerintahkan agar dibentuk Peraturan Pemerintah untuk mengatur penambahan atau pengurangan jenis barang kena Cukai setelah disampaikan kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN, namun tidak melibatkan DPD dalam proses pembentukan PP dan penyusunan RAPBN sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yaitu hak untuk sejahtera lahir dan batin, karena pengabaian peran DPD dalam pembentukan PP yang mengubah atau menambah jenis Barang Kena Cukai jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang mewajibkan DPR untuk meminta pertimbangan DPD dalam pembentukan undang-undang tentang pajak dan DPD diberi kewenangan konstitusional untuk mengawasi pelaksanaan perpajakan. 9. Bahwa berlakunya Pasal 40B ayat (3) dan Pasal 64 ayat (1) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 2 dan angka 3 UU 7/2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebab menggunakan kata “dapat”, sehingga memberikan kewenangan diskresi bagi pejabat pajak untuk tidak melakukan penyidikan jika hasil penelitian 77 yang dilakukannya terkait dengan dugaan pelanggaran di bidang cukai ternyata termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 dan yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ketentuan Pasal 40B ayat (3) dan Pasal 64 ayat (1) UU Cukai tersebut sangat potensial melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 10. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon telah mengalami kerugian atau potensial mengalami kerugian konstitusional yang sangat spesifik dan faktual yang menurut penalaran yang wajar akan terjadi. Menurut Pemohon, kerugian tersebut merupakan akibat langsung yang timbul dari berlakunya materi muatan dalam bab maupun pasal-pasal dalam UU 7/2021 yang dimohonkan uji materiilnya dalam permohonan a quo, sehingga terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya UU 7/2021 yang dimohonkan uji materinya tersebut. Menurut Pemohon, kerugian atau potensial kerugian konstitusional dimaksud niscaya tidak akan terjadi apabila permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah sebab hak-hak konstitusional Pemohon telah dijamin dalam UUD 1945. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak (tax payer). Dalam kualifikasi demikian Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak atas jaminan sosial, dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun sebagimana dijamin dalam UUD 1945 oleh karena berlakunya UU 7/2021. Dengan demikian telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dijelaskan dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (3) dalam 78 Pasal 3 angka 3 beserta Penjelasannya, Pasal 17 ayat (2) dalam Pasal 3 angka 7, Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2, Pasal 7 ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 beserta Penjelasannya, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dan Penjelasannya, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 2 dan Penjelasannya, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 3 dan Penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 6 dan Penjelasannya dalam Pasal 4 angka 6, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dalam BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK, Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (10) beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (11) beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (15) beserta Penjelasannya, Pasal 4 ayat (2) dalam Pasal 14 angka 1 beserta Penjelasannya, kata “dapat” dalam Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 dan kata “dapat” dalam Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 UU 7/2021 yang dimohonkan pengujian dan dikaitkan dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer), sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 3 beserta Penjelasannya, Pasal 17 ayat (2) dalam Pasal 3 angka 7, Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 79 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2, Pasal 7 ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 beserta Penjelasannya, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dan Penjelasannya, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 2 dan Penjelasannya, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 3 dan Penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 6 dan Penjelasannya dalam Pasal 4 angka 6, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dalam BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK, Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (10) beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (11) beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (15) beserta Penjelasannya, Pasal 4 ayat (2) dalam Pasal 14 angka 1 beserta Penjelasannya, kata “dapat” dalam Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 dan kata “dapat” dalam Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 sebagaimana diatur dalam UU 7/2021 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, materi muatan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 bertentangan dengan Pasal 22D UUD 1945, oleh karena materi muatan pasal a quo ternyata mengesampingkan fungsi, tugas dan peranan dari DPD, di mana dalam Pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD 1945, DPD diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan pengawasan di bidang perpajakan, baik dalam proses pembentukan undang-undang maupun implementasinya. 2. Bahwa menurut Pemohon, materi muatan Pasal 17 ayat (2) dalam Pasal 3 angka 3 UU 7/2021 bertentangan dengan Pasal 22D UUD 1945, oleh karena materi muatan pasal a quo tidak menghiraukan keberadaan dan eksistensi DPD karena tidak mensyaratkan keikutsertaan atau keterlibatan DPD dalam pembahasan dan penyusunan RAPBN sebagai prasyarat untuk melakukan perubahan tarif PPH. 3. Bahwa menurut Pemohon, materi muatan Pasal 4A ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a, b dan g UU PPN dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 berikut Penjelasannya dan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 6 UU PPN dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021 berikut Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemohon, Pasal 4A UU PPN berikut penjelasannya telah 80 diubah dalam Pasal 4 angka 1 UU 7/2021 dengan menghapuskan “barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak”, “jasa pelayanan medis”, “jasa pelayanan sosial” dan “jasa pendidikan” dari objek yang dikecualikan dari objek PPN sehingga keempat objek tersebut tidak dapat dikenai PPN. Menurut Pemohon, pengalihan status dari keempat objek dimaksud, yang semula bukan merupakan objek PPN menjadi objek PPN meskipun dibebaskan dari pengenaan tarif PPN yang berlaku, sama sekali tidak menghilangkan hakikat atau substansi dari dikecualikannya objek tersebut dari objek PPN. Kendatipun berdasarkan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 6 UU PPN dalam Pasal 4 angka 6 UU 7/2021 berikut penjelasannya tarif PPN yang dikenakan terhadap keempat objek dimaksud adalah 0% tetapi di masa mendatang sangat terbuka untuk dikenai tarif PPN sebab pembebasan pembebanan tarif PPN (atau tarifnya 0%) sama sekali tidak meniadakan ketentuan bahwa keempat objek tersebut merupakan objek PPN. 4. Bahwa menurut Pemohon, materi muatan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) UU PPN dalam Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 berikut Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena dengan menaikkan besaran tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan pada tanggal 1 Januari 2025 menjadi 12% pada saat pandemi seperti saat ini akan semakin membebani masyarakat luas dan tentu sangat tidak bijak karena tarif PPN 11% itu bukan pengusaha atau pelaku usaha yang harus menanggungnya melainkan pengguna/pemakai, padahal terhadap kegiatan masyarakat harus dilakukan pengetatan atau pembatasan-pembatasan yang sangat menyulitkan bagi masyarakat dalam bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi, sehingga keadaan perekonomian masyarakat dapat dikatakan sangat terpuruk. 5. Bahwa menurut Pemohon, BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK yang memuat ketentuan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena materi muatan yang diatur dalam Bab V tersebut pada hakikatnya merupakan pengulangan Program Pengampunan Pajak yang dijalankan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sehingga Program yang dimaksudkan dalam Bab V ini disebut pula sebagai Program Pengampunan Pajak. Menurut Pemohon, dalam Bab V diatur bahwa “Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat 81 pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud”, di mana harta bersih merupakan nilai harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud dalam UU Pengampunan Pajak dan harta itu merupakan “harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015”. Menurut Pemohon, harta bersih yang dapat menjadi objek dari Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak tersebut sejatinya telah diberikan kesempatan pengampunannya pada tahun 2016 dengan diberlakukannya UU Pengampunan Pajak. Namun, anehnya melalui Bab V UU 7/2021 ini Wajib Pajak yang masih memiliki harta yang belum dilaporkan atau diberi ampunan pada Program Pengampunan Pajak tahun 2016 diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dalam Bab V UU 7/2021 ini. 6. Bahwa menurut Pemohon, materi muatan Pasal 13 UU 7/2021 yang mengatur Pajak Karbon bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena dalam pembentukan Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Pemerintah tersebut sudah sepatutnya peran serta atau keikutsertaan DPD menjadi syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan, sebab materi yang diperintahkan untuk disesuaikan/diubah/ditentukan tersebut akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat luas, di mana secara lembaga DPD menjadi lembaga tinggi negara yang kredibel untuk memberikan masukan atau pertimbangan. 7. Bahwa menurut Pemohon, materi muatan Pasal 4 ayat (2) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 1 UU 7/2021 berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena tidak melibatkan atau mengikutsertakan peranan DPD dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah yang menambah atau mengubah jenis Barang Kena Cukai. Menurut Pemohon, tidak diikutsertakannya DPD dalam pembahasan atau penyusunan RAPBN yang akan menjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengubah (menambah atau mengurangi) jenis Barang Kena Cukai jelas berbenturan dengan ketentuan Pasal 22A ayat (2) dan (3) UUD 1945. Dengan demikian, materi muatan Pasal 4 ayat (2) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 1 UU 7/2021 berikut penjelasannya haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak melibatkan DPD. 8. Bahwa menurut Pemohon, kata “dapat” dalam materi muatan Pasal 40B ayat (3) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 2 UU 7/2021 menimbulkan ketidakpastian 82 hukum dan mencerminkan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena tidak memberikan jaminan keadilan bagi terduga pelaku yang telah membayar denda sesuai dengan yang diminta oleh negara selaku pihak korban. Ketika korban telah menentukan persyaratan dan persyaratan telah dipenuhi terduga pelaku, maka tidak ada lagi hambatan atau persyaratan lainnya yang dapat menunda atau merintangi dihentikannya proses penelitian (atau tidak diteruskannya proses ke penyidikan). Akan tetapi, dengan adanya kata “dapat”, maka tidak dilanjutkannya hasil penelitian ke tahap penyidikan menjadi tidak pasti sebab masih ada campur tangan kewenangan (diskresi) dari Pejabat Bea dan Cukai. 9. Bahwa menurut Pemohon, kata “dapat” dalam materi muatan Pasal 64 ayat (1) UU Cukai dalam Pasal 14 angka 3 UU 7/2021 melanggar hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karena ayat (1) tersebut sangat erat kaitannya dengan ayat (2), di mana permintaan Menteri kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan dalam jangka waktu 6 bulan didasarkan pada adanya persyaratan yang (wajib) telah dipenuhi oleh tersangka, yaitu (a) tindak pidananya termasuk dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, dan (b) setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Menurut Pemohon, kondisi yang sedemikian itu tentunya telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi tersangka yang telah memenuhi kewajiban yang ditentukan agar penyidikan dihentikan. Permintaan penghentian oleh Menteri tidak serta merta demi hukum membuat Jaksa Agung menghentikan penyidikan. 10. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut Pemohon norma-norma sebagaimana diuraikan dalam petitum permohonan Pemohon (hlm. 64 sampai dengan hlm. 76) bahwa beberapa materi muatan dalam UU 7/2021 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); 83 [3.10] Menimbang oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon dipandang telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan substansi pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 6 beserta Penjelasannya dalam Pasal 4 angka 6, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dalam BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK, kata “dapat” dalam Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 dan kata “dapat” dalam Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 UU 7/2021 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.11.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan Pemohon terkait pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.11] di atas, menurut Mahkamah, dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal-pasal a quo dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai kaitan antara kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan adanya potensi kerugian dalam kasus konkret yang nantinya berpotensi akan dialami oleh Pemohon dan juga mengarahkan Mahkamah untuk merumuskan norma baru (positive legislature) dengan menyatakan pasal yang telah dihapus dalam UU a quo untuk dihidupkan kembali dengan meminta untuk 84 menambahkan pemaknaan sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam petitum permohonan a quo. Terlebih lagi, argumentasi Pemohon justru belum menggambarkan secara utuh dan jelas adanya pertentangan norma antara pasal yang diuji dengan UUD 1945, khususnya terkait dengan diberlakukannya PPN bagi jasa pendidikan, kebutuhan pokok, jasa medis dan jasa pelayanan sosial, pengampunan pajak dan cukai yang menurut Pemohon telah menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Di samping itu, menurut Mahkamah uraian tersebut juga tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dan relevan yang mendukung permohonan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK. Padahal, Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 8 Maret 2022 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum serta memperjelas argumentasi dalam pokok permohonan terkait dengan mengapa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 8 Maret 2022]. [3.11.2] Bahwa dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang memohon agar pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga meminta kepada Mahkamah agar beberapa pasal a quo yang telah dihapus untuk kembali dinyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat serta menambahkan frasa yang dibuat oleh Pemohon sendiri seperti apa yang diuraikan Pemohon dalam petitum angka 5 berkenaan dengan Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya dalam UU 7/2021. Hal demikian menurut Mahkamah lebih tepat jika dijadikan alasan 85 untuk mengajukan usul legislative review kepada pembentuk undang-undang dan bukan pengujian undang-undang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. [3.11.3] Bahwa oleh karena ketidakjelasan dimaksud, menurut Mahkamah permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 6 beserta Penjelasannya dalam Pasal 4 angka 6, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dalam BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK, kata “dapat” dalam Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 dan kata “dapat” dalam Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 UU 7/2021 adalah menjadi tidak jelas atau kabur. [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 3 beserta Penjelasannya, Pasal 17 ayat (2) dalam Pasal 3 angka 7, Pasal 7 ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (10) beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (11) beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (15) beserta Penjelasannya dan Pasal 4 ayat (2) dalam Pasal 14 angka 1 beserta Penjelasannya dalam UU 7/2021 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena tidak melibatkan atau mengikutsertakan DPD dalam berbagai proses pembentukan peraturan perundangan di bawah undang-undang yang terkait dengan pajak serta mengesampingkan fungsi, tugas, dan peranan DPD dalam hal memberikan pertimbangan dan pengawasan di bidang perpajakan sehingga melanggar ketentuan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap hal-hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa terkait dalil a quo, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah dengan tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembentukan peraturan di bawah undang-undang terkait dengan pajak telah mengesampingkan fungsi, tugas, dan peranan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. 86 [3.12.2] Bahwa terkait dengan persoalan tersebut Mahkamah perlu kembali menegaskan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 27 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dalam pertimbangan tersebut, Mahkamah juga menegaskan bahwa DPD memiliki hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Begitupun dalam penyusunan prolegnas, keterlibatan DPD dalam penyusunan prolegnas juga semakin menegaskan bahwa DPD juga memiliki hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR. Hal utama yang menurut Mahkamah penting untuk kembali ditegaskan terkait dengan persoalan konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah bahwa DPD sudah diberikan hak untuk memberikan pertimbangan dalam pembahasan atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, namun makna memberikan pertimbangan tersebut tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Hal terpenting menurut Mahkamah adalah bahwa adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, Pendidikan dan agama. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dalam Sub-paragraf [3.18.5], sehingga dengan demikian keikutsertaan dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang terkait dengan pajak bukanlah menjadi bagian dari kewenangan DPD untuk ikut membahasnya. 87 [3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, secara konstitusional DPD hanya diberi hak untuk memberikan pertimbangan dalam membahas rancangan UU APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Sementara itu, keterlibatan DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berkenaan dengan pajak telah dibatasi secara eksplisit hanya sebatas konsultasi [vide Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 3 dan Pasal 13 ayat (10) UU 7/2021]. Hal utama yang harus juga ditegaskan oleh Mahkamah terkait dalil Pemohon a quo adalah bahwa DPD tetap dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait dengan pajak yang hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon tentang UU 7/2021 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak melibatkan atau mengikutsertakan DPD dalam berbagai proses pembentukan peraturan perundangan di bawah undang-undang yang terkait dengan pajak serta mengesampingkan fungsi, tugas, dan peranan DPD dalam hal memberikan pertimbangan dan pengawasan di bidang perpajakan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 88 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 6 beserta Penjelasannya dalam Pasal 4 angka 6, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dalam BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK, kata “dapat” dalam Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 dan kata “dapat” dalam Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 UU 7/2021 adalah tidak jelas atau kabur; [4.4] Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (3) dalam Pasal 3 angka 3 beserta Penjelasannya, Pasal 17 ayat (2) dalam Pasal 3 angka 7, Pasal 7 ayat (4) dalam Pasal 4 angka 2 beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (10) beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (11) beserta Penjelasannya, Pasal 13 ayat (15) beserta penjelasannya dan Pasal 4 ayat (2) dalam Pasal 14 angka 1 beserta Penjelasannya dalam UU 7/2021 tidak beralasan menurut hukum; [4.5] Hal-hal lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 89 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 4A ayat (2) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf a sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf b sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 4A ayat (3) huruf g sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 angka 1 beserta Penjelasannya, Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 4 angka 2, Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 6 beserta Penjelasannya dalam Pasal 4 angka 6, Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dalam BAB V PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK, kata “dapat” dalam Pasal 40B ayat (3) dalam Pasal 14 angka 2 dan kata “dapat” dalam Pasal 64 ayat (1) dalam Pasal 14 angka 3 UU 7/2021 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, dan masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 09.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 90 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani