19/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 19/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Pazriansyah Alamat : Jalan H. Amir Blok C RT 002, RW 005, Kelurahan Sungai Beringi, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Pekerjaan : Karyawan Swasta. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Firdaus Alamat : Jalan Keritang, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau Pekerjaan : Karyawan Swasta Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2020, memberi kuasa kepada Ari J.C. Pasaribu, S.H., M.Kn., Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn., Sundari Susilaningsih, S.H., M. Kn., Bernard Brando Yustisio, S.H., dan Bogintha Sembiring, S.H., para Advokat yang tergabung dalam kantor Advokat dan Konsultan Hukum, AJC Pasaribu & Associates, beralamat di Gedung Perkantoran Komunitas Utan Kayu lantai 1 Nomor 102, Jalan Utan Kayu Raya Nomor 68H, Utan Kayu Utara Matraman, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama. 2 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 30/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 4 Maret 2020 dengan Nomor 19/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, tercipta pertama kali melalui Perubahan UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (2), serta Pasal 24C UUD Negara RI tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut "UU MK" (Bukti P- 3). 2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 24 C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan: “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. ... dst” 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk selanjutnya disebut "UU KK" (Bukti P-4), menyatakan: “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. ... dst" 4. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk selanjutnya disebut "UU PPP" (Bukti P-5), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang- undang tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 7 UU PPP antara lain menyatakan: “(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. ... dst. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Kemudian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP menyatakan “Ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” 4 Pasal 9 ayat (1) UU PPP antara lain menyatakan : “(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya; 6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang- undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 7. Pengujian terhadap Penjelasan Undang-Undang termasuk kewenangan Mahkamah, mengingat Penjelasan Undang-Undang merupakan bagian (ten gedeelte) dari Undang-Undang menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Hanya saja menurut UU PPP, suatu Penjelasan Undang-Undang tidak boleh memuat norma baru. Adalah merupakan kewenangan Mahkamah Kosntitusi guna mempertimbangkan secara hukum bahwasanya suatu Penjelasan Undang-Undang tidak boleh memuat norma yang baru di luar muatan (substansi) Pasal Batang Tubuh. 8. Bahwa terhadap ketentuan norma a quo yang dimohonkan pengujiannya bagian penjelasan dalam Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia, hal ini masih dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. 9. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menerima dan membenarkan suatu Penjelasan Undang-Undang atau suatu Penjelasan Pasal Undang-Undang sebagai objek Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 tangggal 22 Maret 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 serta Putusan 5 Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 tanggal 31 Maret 2016, dengan kaedah hukum pada pokoknya sebagai berikut: a. “bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menguji dan menyatakan tidak mengikat secara hukum (not legally binding) Penjelasan Pasal Undang- Undang yang diuji/dimohonkan Pengujian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan, maka permohonan a quo adalah menyangkut pengujian UU yang bersangkutan terhadap UUD 1945”; b. “bahwa Mahkamah Konstitusi memutus mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menyatakan Penjelasan Pasal Undang-Undang yang diuji/dimohonkan Pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; 10. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia yang bertentangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945; 11. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia, terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat; 12. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN PARA PEMOHON 13. KETENTUAN HUKUM TERKAIT LEGAL STANDING PARA PEMOHON 13.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur sebagai berikut : “a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: Perorangan; 6 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.“ 13.2. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ 13.3. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (Bukti P-6) menyatakan sebagai berikut: “Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara” 13.4. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 7 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 14. Syarat 1 Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut: a. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, keduanya merupakan karyawan tetap sebuah perusahaan pembiayaan dengan jabatan selaku Kolektor Internal (vide Bukti P-7, Bukti P-8, Foto dan Data TSK dr Polres) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia. Sehubungan dengan Legal Standing Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo, bersama ini dilampirkan beberapa alat bukti pendukung (Bukti P–11, Bukti P–12, Bukti P–13, Bukti P–14, Bukti P– 15, Bukti P–16, Bukti P–17, Bukti P–18, Bukti P–19, Bukti P–20, Bukti P–21 dan Bukti P–22). b. Bahwa Para Pemohon adalah Karyawan Tetap pada PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilahan di Sub. bagian Penarikan kendaraan yang terlambat melakukan pembayaran cicilan ke PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilahan, dengan pekerjaan sebagai Kolektor Internal (Jabatan Pemohon I sebagai Koordinator Kolektor, dan Jabatan Pemohon II selaku Kolektor), yang melaksanakan tugas untuk melakukan penarikan terhadap suatu barang, yang barang itu masih terhutang dan jatuh tempo hutang itu sudah terlewati (vide Bukti P–11). c. Bahwa Yusnida Binti Yulius Hatta merupakan Debitur PT Indomobil Finance berdasarkan Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 363.1600211 tertanggal 01 April 2016 [Bukti P–7] yang telah dilengkapi dengan perjanjian penjaminan berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 04 April 2016, dibuat dihadapan Yunusul Khairi,S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Indragiri Hilir (“AJF No. 96/2016”) - [Bukti P–8], dengan objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) 8 unit sepeda motor merk Honda Type Supra X F1 warna merah hitam BM 6656 GN dengan nomor rangka MH1JBP114GK38537 dan Nomor Mesin: JBP1R1383188, kemudian berdasarkan AJF No. 96/2016 dilakukan pendaftaran kepada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kemenkum Kantor Wilayah Riau, dan ditandangani Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2016040714100157 oleh Yunusul Khairi,S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Indragiri Hilir (“PPJF No. 2016040714100157” – [Bukti P–9], serta telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4 00055503 AH.05.01 Tahun 2016 Tanggal 07-04-2016 Jam 11 50:35 WIB (“SJF No. W4 00055503 AH.05.01 Tahun 2016”) – [bukti P–10]. d. Bahwa dalam perjalanan waktu pada masa pembiayaan Yusnida Binti Yulius Hatta terbukti telah melakukan wanprestasi/cidera janji berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b juncto Pasal 4 ayat 4.1 PPKDPH/Perjanjian Pembiayaan Perjanjian dimaksud. e. Adapun Pasal 6 huruf b PPKDPH/Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut berbunyi sebagai berikut : “Pasal 6: Kejadian Kelalaian Salah satu dari peristiwa yang disebutkan di bawah ini merupakan suatu "Kejadian Kelalaian" terhadap Perjanjian; a. …............; b. Konsumen tidak membayar angsuran atau lain-lain jumlah yang terhutarig dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti kelalaian Konsumen dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lain; c. ..........., dst;” f. Sedangkan Pasal 4 Ayat 4.1 PPKDPH/Perjanjian Pembiayaan tersebut berbunyi sebagai berikut : “Pasal 4: Kewajiban Konsumen 4.1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Perjanjian, Konsumen berkewajiban membayar angsuran Hutang atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pemberi Fasilitas Pembiayaan secara teratur dan tepat waktu. 4.2. .... dst” g. Bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat 7.1 huruf a PPKDPH/Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut menyatakan sebagai berikut: a. Baik dengan maupun tanpa somasi (pemberitahuan) terlebih dahulu maka sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 lentang Jaminan Fidusia, Pemberi Fasilitas Pembiayaan dapat mengambil Kendaraan/Alat Berat dari 9 Konsumen atau pihak lain yang menguasai Kendaraan/Alat Berat pada setiap waktu dan tempat dan untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Pemberi Fasilitas Pembiayaan, menerima uang hasil penjualan dan kemudian memperhitungkan dengan sisa/seluruh Hutang Konsumen; atau b. ............, dst.” h. Pasal 3 AJF No. 96/2016 (vide Bukti P– 8) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “1. Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan berwenang pada jam kerja untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Objek Jaminan Fidusia; 2. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia BERHAK namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Penerima Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk itu, termasuk TETAPI TIDAK TERBATAS untuk MEMASUKI gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Objek Jaminan Fidusia DISIMPAN atau BERADA; 3. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut TIDAK MERUPAKAN TINDAKAN MEMASUKI TEMPAT dan atau BANGUNAN TANPA IZIN ("huisvrijdebreuk").” i. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 7 AJF No. 96/2016 (vide bukti P– 8) pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut: “1. Dalam hal PEMBERI Fidusia dan atau Debitur TIDAK MENJALANKAN atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan atau SALAH SATU KETENTUAN dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN, terutama dalam hal PEMBERI Fidusia dan atau Debitur LALAI, sedangkan KELALAIAN tersebut semata-mata TERBUKTI dengan LEWATnya WAKTU yang DITENTUKAN, TANPA untuk itu DIPERLUKAN lagi sesuatu SURAT TEGURAN juru sita atau SURAT LAIN yang serupa dengan itu, maka ATAS KEKUASAANnya 10 SENDIRI PENERIMA Fidusia berhak: a. Untuk MENJUAL Objek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar TITEL EKSEKUTORIAL; atau melalui PELELANGAN DIMUKA UMUM; atau PENJUALAN DI BAWAH TANGAN yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; b. Untuk KEPERLUAN PENJUALAN tersebut, PENERIMA Fidusia BERHAK MENGHADAP dimana perlu, MEMBUAT atau SURUH MEMBUAT serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, MENYERAHKAN APA yang DIJUAL itu kepada PEMBELInya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia atau Debitur, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan SELANJUTnya PENERIMA Fidusia juga BERHAK UNTUK MELAKUKAN SEGALA SESUATU yang dipandang PERLU dan BERGUNA dalam rangka PENJUALAN OBJEK Jaminan Fidusia tersebut dengan TIDAK ADA SATUPUN yang DIKECUALIKAN. 2. .... dst .... .” j. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM adanya HAK dan atau KEWENANGAN KONSTITUSIONAL para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 selaku KOLEKTOR INTERNAL yang 11 bertindak untuk dan atas PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Cabang TEMBILAHAN, yaitu MENAGIH angsuran yang tertunggak, dan jika tidak berhasil tertagih diberi kuasa oleh PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Cabang TEMBILAHAN untuk MENGAMBIL OBJEK JAMINAN FIDUSIA terhadap Yusnida Binti Yulius Hatta yang telah menunggak kewajiban angsuran selama 3 (tiga) bulan {vide Pasal 6 huruf b Jis Pasal 4 ayat 4.1 dan Pasal 7 Ayat 7.1 huruf a PPKDPH/Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Bukti P–7) serta Pasal 3 dan Pasal 7 AJF No. 96/2016 (vide Bukti P– 8), dihubungkan pula dengan Surat Kuasa Subtitusi Penarikan Kendaraan No. 4/SKS- COLL/TBL/2017 tertanggal 17 Januari 2017 dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilahan (vide Bukti P–11) serta Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003)} 15. Syarat 2 HAK dan atau KEWENANGAN konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 30 UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. b. Bahwa Pasal 30 UU Fidusia menyatakan bahwa Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. c. Bahwa kelaziman dalam kegiatan usaha Pembiayaan, apabila Pemberi Fidusia CIDERA JANJI, Pemberi Fidusia WAJIB MENYERAHKAN Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia. (vide Pasal 30 UU Fidusia) Dan apabila Pemberi Fidusia TIDAK MENYERAHKAN BENDA yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia BERHAK MENGAMBIL BENDA yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat 12 meminta bantuan pihak yang berwenang. (vide Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia) d. Bahwa saat para Pemohon menjalankan tugas/pekerjaannya selaku KOLEKTOR INTERNAL yang bertindak untuk dan atas PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Cabang TEMBILAHAN, yaitu menagih angsuran yang tertunggak, dan jika tidak berhasil tertagih diberi kuasa oleh PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Cabang Tembilahan untuk mengambil objek jaminan Fidusia terhadap Yusnida Binti Yulius Hatta yang telah menunggak kewajiban angsuran selama 3 (tiga) bulan [vide Pasal 6 huruf b Jis Pasal 4 ayat 4.1 dan Pasal 7 Ayat 7.1 huruf a PPKDPH/Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Bukti P–7) serta Pasal 3 dan Pasal 7 AJF No. 96/2016 (vide Bukti P– 8) dihubungkan pula dengan Srt Kuasa Subtitusi Penarikan (vide Bukti P– 11)] namun yang terjadi justru para Pemohon dilaporkan oleh Yusnida Binti Yulius Hatta kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir atas dugaan tindak pidana pencurian dan atau perusakan (Pasal 363 dan atau 406 KUHP), terkait pengambilan objek jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Para Pemohon di rumah Yusnida Binti Yulius Hatta, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/07/I/2017/Riau/Res.Inhil, tanggal 17 Januari 2017. e. Bahwa pelaporan Yusnida Binti Yulius Hatta tersebut berkelanjutan yang pada akhirnya proses hukum dilimpahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir kepada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sesuai Berkas Perkara Reg Nomor BP/32/V/2017/Reskrim tertanggal 09 Mei 2017, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana pertama : Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5, atau Kedua : Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), dan perkara dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Indairi Hilir kepada Pengadilan Negeri Tembilahan berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor 72/N.4.15/Epp.2/08/2017 tertanggal 07 Agustus 2017. 13 f. Bahwa kemudian perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dengan Nomor Register 180/Pid.B/2017/PN Tbh, dan diputus pada tanggal 21 Desember 2017 dengan amar putusan antara lain “Menyatakan Terdakwa I. Pazriansyah Alias Aji Bin Husni Thamrin dan Terdakwa II. Firdaus Alias Daus Bin Idris Rasidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke - 1 (satu) atau dakwaan alternatif ke - 2 (dua) penuntut umum”, serta “Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum” (vide Bukti P–21); g. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut, Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi yang mengakibatkan Para Pemohon harus menjalani hukuman 5 (lima) bulan penjara sesuai putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" (vide Bukti P–22); h. Bahwa dengan demikian, dengan BERLAKUnya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut APA ADAnya (original intent), justru menciptakan KETIDAKADILAN dan adanya KETIDAKPASTIAN HUKUM bagi Para Pemohon sebagai KOLEKTOR INTERNAL, dimana apabila Pemberi Fidusia TIDAK MENYERAHKAN BENDA yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia BERHAK MENGAMBIL BENDA yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. (vide Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia) i. Bahwa dengan demikian TELAH TERBUKTI menurut HUKUM bahwa HAK dan atau KEWENANGAN konstitusional oleh Para Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut apa adanya (original intent) sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK. 16. Kerugian Konstitusional Para Pemohon 14 Syarat 3 Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut: a. Hilangnya kebebasan bagi para Pemohon sebagai manusia yang merdeka karena menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagai akibat dari pelaksanaan putusan yang telah TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (kracht van gewijsde) {i.c. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 (vide Bukti P-16 Penetapan PN Tembilahan Nomor 205 tgl 8 Agustus 2017)} Bahwa para Pemohon harus menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan sebagai akibat dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan fakta hukum yang terjadi, terbukti bahwa para Pemohon benar telah melaksanakan pekerjaannya selaku Kolektor Internal untuk menjalankan rangkaian proses eksekusi jaminan Fidusia terhadap debitur wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 30 UU Fidusia yang berbunyi : “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.”, hingga kemudian dilakukan pengambilan objek jaminan Fidusia dari penguasaan fisik debitur yang bersangkutan oleh para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia yang berbunyi “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”, namun ternyata ketentuan khusus yang merupakan keistimewaan UU Fidusia dalam usaha memberikan kemudahan guna menunjang perkembangan bisnis pembiayaan ini sulit diimplementasikan dalam praktek eksekusi jaminan Fidusia pada wilayah dimana para Pemohon melaksanakan pekerjaannya, yang terjadi justru para Pemohon selaku 15 Kolektor Internal harus menjalani hukuman penjara yang merenggut kebebasannya sebagai manusia yang layak untuk hidup merdeka. b. Sanksi sosial bagi para Pemohon karena dianggap sebagai pencuri. Bahwa para Pemohon menanggung beban berupa sanksi sosial karena dianggap sebagai pencuri. Tentu saja tak dapat dipungkiri apabila hal ini merupakan beban berat bagi para Pemohon yang secara faktual tinggal di kota kecil dengan segala kearifan lokalnya, dimana para Pemohon harus mendapat stigma sedemikian buruk dalam kehidupan sosial untuk tindak pidana pencurian yang tak pernah dilakukannya. c. Pekerjaan para Pemohon sebagai Kolektor Internal tidak terlindungi secara hukum. Bahwa dalam Perkara Nomor 180/Pid.B/2017/PN Tbh jo. Nomor 282 K/PID/2018, para Pemohon dalam melaksanakan pekerjaannya selaku Kolektor Internal pada Perusahaan Pembiayaan, telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, namun pada realitanya para Pemohon mendapat perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan keadilan. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman 5 (lima) bulan penjara sebagai akibat dari perbuatan MELAKSANAKAN PEKERJAAN SELAKU INTERNAL KOLEKTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN, yang dapat diartikan bahwa pekerjaan Kolektor Internal yang merupakan pekerjaan yang tercipta secara legal berdasar ketentuan Pasal 30 UU Fidusia yang dipertegas melalui penjelasan pasal yang bersangkutan, ternyata cukup mengandung resiko dan tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Resiko yang lebih besar dari perlakuan buruk ini, bahwa ternyata kreditur tidak dapat melaksanakan haknya untuk mendapatkan pelunasan piutang dari debitur cidera janji. 17. Hubungan Sebab-Akibat (causal verband) Syarat 4 adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara KERUGIAN dimaksud dan berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut apa adanya (original intent) yang dimohonkan pengujian sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut: 16 a. Bahwa sumber kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon adalah karena penafsiran Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut di atas apa adanya (original intent) oleh pihak terkait, tidak dimaknai sesuai dengan hakekat bentuk jaminan Fidusia yang sebenarnya telah diperjanjikan antara Debitur dan Kreditur. b. Bahwa adanya timbul kesan seakan-akan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut MANDIRI, serta adanya timbul kesan seakan-akan kekurangtegasan dan korelasi Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut dengan ketentuan lain UU Fidusia, padahal Pasal 30 UU Fidusia tersebut SANGAT ERAT KAITANnya dengan Pasal 29 Ayat (1) UU Fidusia dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut SANGAT ERAT KAITANnya dengan Pasal 15 Ayat (3) UU Fidusia. c. Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut apa adanya (original intent), yang tidak memberikan penafsiran secara tegas terkait pengambilan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sesuai dengan hakekat bentuk jaminan Fidusia, maka para Pemohon telah terlanggar hak-hak konstitusionalnya yaitu para Pemohon dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Kolektor Internal Perusahaan Pembiayaan merasa TIDAK memperoleh pengakuan, TIDAK memperoleh jaminan, TIDAK memperoleh perlindungan, dan TIDAK memperoleh kepastian hukum yang adil serta TIDAK memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. 18. Dikabulkannya permohonan, maka Kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi Syarat 5 adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut: a. Bahwa jika seandainya, Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut dimaknai sesuai dengan hakekat atau konsepsi jaminan 17 Fidusia yang sebenarnya telah diperjanjikan antara Debitur/Pemberi Fidusia dan Kreditur/Penerima Fidusia, maka STATUS atau KEDUDUKAN Benda Objek Jaminan Fidusia menjadi JELAS dan TEGAS bahwa BENDA adalah HAK YURIDIS Penerima Fidusia atau Penerima Fidusia adalah PEMILIK YURIDIS Benda Objek Jaminan Fidusia, sedangkan Pemberi Fidusia berkedudukan sebagai PEMILIK FISIK, artinya menguasai benda itu untuk kepentingan Penerima Fidusia. b. Bahwa Pasal 30 UU Fidusia tersebut SANGAT ERAT KAITANnya dengan Pasal 29 Ayat (1) UU Fidusia, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi norma Pasal 30 UU Fidusia tersebut menjadi “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada kreditor atau Penerima Fidusia dalam rangkaian proses eksekusi atau pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang ini.” c. Bahwa Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut SANGAT ERAT KAITANnya dengan Pasal 15 Ayat (3) UU Fidusia, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi norma Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut menjadi “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang ini, dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada kreditor atau Penerima Fidusia dalam rangkaian proses eksekusi atau pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari Penguasaan Pemberi Fidusia menjadi berada dalam penguasaan Penerima Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.” d. Bahwa dengan rekonstruksi Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia yang demikian itu, maka Kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Karena para Pemohon dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Kolektor Internal Perusahaan Pembiayaan merasa memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 18 sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 30 DAN PENJELASAN PASAL 30 UU Fidusia A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, para Pemohon dalam permohonannya wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 20. NORMA MATERIIL YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI Norma yang dimohonkan pengujian adalah: Pasal 30 UU Fidusia: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.” Dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia: “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.” 21. NORMA UUD NEGARA RI TAHUN 1945 YANG DIJADIKAN SEBAGAI PENGUJI Bahwa norma UUD Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai penguji adalah Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 22. Terdapat kelemahan dalam Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (original intent) tersebut, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut apa adanya (original intent) oleh pihak terkait tidak dimaknai sesuai dengan hakekat bentuk jaminan Fidusia yang sebenarnya telah diperjanjikan antara Debitur dan Kreditur. 19 b. Bahwa adanya timbul kesan, seakan-akan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (original intent) tersebut MANDIRI, serta adanya timbul kesan seakan-akan kekurangtegasan dan korelasi Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut dengan ketentuan lain UU Fidusia, padahal Pasal 30 UU Fidusia tersebut SANGAT ERAT KAITANnya dengan Pasal 29 Ayat (1) UU Fidusia dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut SANGAT ERAT KAITANnya dengan Pasal 15 Ayat (3) UU Fidusia. c. Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut apa adanya (original intent), yang tidak memberikan penafsiran secara tegas terkait pengambilan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sesuai dengan hakekat bentuk jaminan Fidusia, maka Para Pemohon telah terlanggar hak-hak konstitusionalnya yaitu Para Pemohon dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Kolektor Internal Perusahaan Pembiayaan merasa TIDAK memperoleh pengakuan, TIDAK memperoleh jaminan, TIDAK memperoleh perlindungan, dan TIDAK memperoleh kepastian hukum yang adil serta TIDAK memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. 23. Bahwa untuk mengatasi kelemahan dalam Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (original intent) tersebut, perlu dilakukan rekonstruksi Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut, sehingga Kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. 24. Bahwa rekonstruksi norma Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut dapat dilakukan dengan Pengujian Undang-Undang a quo, dengan batu uji, Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. 25. Bahwa dengan EKSISnya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (original intent) tersebut, mengakibatkan terlanggar hak-hak konstitusional para Pemohon yaitu para Pemohon dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Kolektor Internal Perusahaan Pembiayaan merasa TIDAK memperoleh pengakuan, TIDAK memperoleh jaminan, TIDAK memperoleh perlindungan, dan TIDAK memperoleh kepastian 20 hukum yang adil serta TIDAK memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. 26. Bahwa norma Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 26.1. Konteks Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut dikembalikan pada hakekat atau konsepsi jaminan Fidusia yang sebenarnya telah diperjanjikan antara Debitur/Pemberi Fidusia dan Kreditur/Penerima Fidusia, dengan Penjelasan pada pokoknya sebagai berikut: a. Konsepsi Jaminan Fidusia Menurut Para Ahli Bahwa sesungguhnya dasar dari jaminan Fidusia adalah perjanjian, yaitu perjanjian Fidusia yang memiliki karakterisitik tertentu. Pemberi Fidusia dengan penerima Fidusia terjadi hubungan perikatan yaitu hak kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur secara constitutum posessorium. Perikatan tersebut merupakan perikatan untuk memberikan sesuatu, karena debitur menyerahkan barang secara constitutum posessorium kepada kreditur. Sehubungan dengan PENGUASAAN BENDA yang menjadi objek jaminan Fidusia ini menurut pendapat para ahli antara lain, sebagai berikut: 1) Fred B.G Tumbuan,S.H., dalam karya tulisnya Artikel 4 Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia, dalam Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Permasalahan Hukum Perdata, Cet. 1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 49-50. (vide Bukti P– 23), pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Pengalihan hak kepemilikan dalam Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan 21 Fidusia seperti di atas dilakukan dengan cara constitutum possessorium (verklaring van houderschap, artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang mengakibatkan Pemberi Fidusia seterusnya akan menguasai benda itu untuk kepentingan penerima jaminan Fidusia.” 2) Prof. Mr. O.K. Brahn, dalam Fidusia, Penggadaian Diam- Diam Dam Retensi Milik Menurut Huukm Yang Sekrang Dan Yang Akan Datang: Buku Saku Studi Hukum Perdata Nr. 13, [Fiduciaire overdracht, Stille verponding en eigendomsvoorbehoud naar huidig en komend rech], diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Cet. 1, (Jakarta: PT. TataNusa, 2011), hlm. 10-11 dan halaman 25-26 (vide Bukti P–24), pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Debitor menyerahkan milik atas benda-benda bergerak miliknya kepada kreditornya. Namun, diperjanjikan bahwa kreditor tetap membiarkan benda-benda itu tetap berada pada debitor, sehingga debitor masih tetap dapat menggunakannya. Kreditor hanya akan bertindak sebagai pemilik, jika debitor tidak memenuhi kewajiban- kewajibannya. Dalam hal ini kreditor dapat menuntut benda-benda itu sebagai PEMILIK, dan bahkan dalam hal kepailitan debitor pun hak ini masih tetap utuh berdasarkan posisi separatis yang diberikan kepadanya. Pembagian hak milik antara milik yuridis ditangan kreditor dan milik ekonomis yang masih tetap berada pada debitor ini pada umumnya disebut orang dengan istilah milik fidusier, artinya orang cenderung melihat milik fidusier sebagai sinonim dari milik yang semata-mata digunakan sebagai jaminan untuk kepentingan kreditor. Penyamaan ini tidak seluruhnya benar. Ada misalnya hubungan milik fidusier yang tidak ditujukan bagi penciptaan jaminan. Bentuk lain milik fidusier ini disebut 22 “fiducia cum amico” sebagai lawan dari milik jaminan, yaitu “fiducia cum creditore.”” (halaman 10-11) “Hal mengapanya Fidusia sebagai pengganti gadai benda bergerak, yaitu untuk melepaskan diri dari aturan- hukum-yang-memaksa (yang menyatakan bahwa pada gadai, benda yang digadaikan harus berada di luar kekuasaan si pemberi gadai), tidak dapat dipisahkan dari hal bagaimananya Fidusia. Jika untuk Fidusia benda bergerak selalu dipersyaratkan bahwa benda yang akan diserahkan harus nyata-nyata dilepaskan dari kekuasaan faktual si pengalih kepada pihak penerima, maka penyerahan-milik sebagai jaminan tidak memperlihatkan suatu keuntungan yang lebih besar daripada gadai benda bergerak. Jadi, kita pertama-tama perlu melihat, bagaimana penyerahan-milik benda bergerak terjadi atau, dengan kata lain, di manakah letak bentuk- penyerahan pada penyerahan (pengalihan) benda bergerak.” (halaman 25). “Pada saat ini penyerahan (levering), setidak-tidaknya sebagai aturan, merupakan penciptaan bezit atas benda bergerak (Pasal 667 BW, Pasal 3.4.2.5 ayat (1) NBW). Bentuk dasar dari penciptaan bezit atas suatu benda bergerak adalah penyerahan faktual benda tersebut, dan bentuk penciptaan bezit ini (di mana si penyerah dengan cara ini dalam kaitan dengan benda itu menyerahkannya untuk kepentingan si penerima), memang suatu aturan, tetapi ada banyak pengecualian terhadap aturan ini. Pengecualian-pengecualian ini adalah beberapa bentuk penciptaan bezit di mana, berbeda dengan penciptaan bezit melalui pengalihan, tidak terjadi perubahan hubungan-kekuasaan faktual yang ada sebelum pengalihan bezit itu terhadap benda yang akan diserahkan. Ini meliputi apa yang disebut traditio brevi manu (Pasal 667 ayat (2) B W, Pasal 3.5.9 sub b NBW), 23 traditio longa manu ataupun penyerahan bezit suatu benda bergerak yang berada pada pihak ketiga melalui pemberitahuan mengenai penyerahan yang akan dilakukan itu kepada pihak ketiga yang oleh Hoge Raad diterima di dalam arrest 1 November 1029, NJ 1929, hlm. 1745 dalam ProehI & Gutmann versus Huberich dan di dalam NBW dapat ditemukan dalam pasal 3.5.9 sub c), penyerahan bezit melalui surat-surat hak-kebendaan seperti konosemen (Pasal 517a WvK, Pasal 8.5.2.36 NBW) dan ceel dan terakhir, dengan constitutum possesorium. Di sini orang memahami, bahwa bezitter suatu benda bergerak bersepakat dengan calon penerima benda untuk menjalankan kekuasaan faktual atas benda itu, namun selanjutnya bertindak sebagai pemegang untuk kepentingan si penerima. Melalui hal ini bezit (dan, jika syarat pengalihan yang diatur dalam Pasal 639 BW terpenuhi, juga milik) atas benda beralih tanpa terjadi suatu perubahan dalam hubungan kekuasaan, mengingat benda masih tetap berada pada orang yang sama, yaitu si pengalih.” (halaman 25-26). 3) Dr. Herlien Budiono,S.H., dalam karya tulisnya Jaminan Fidusia Dan Permasalahannya, dalam Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 114 dan halaman 114 (vide Bukti P–25), pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Untuk suatu pemberian jaminan Fidusia disyaratkan bahwa pemberi Fidusia adalah, baik pemilik maupun bezitter yang mempunyai kehendak dan bertujuan untuk memberikan jaminan Fidusia dengan penyerahan hak milik atas suatu benda yang dilakukan secara constitutum possessorium.” (halaman 114). “Sebagaimana diketahui, pihak pemberi jaminan Fidusia sejak diserahkannya benda objek jaminan Fidusia atas 24 benda bergerak berwujud menjadi peminjam pakai atas benda tersebut, ....... dst ...... . (halaman 117) 4) J. Satrio,S.H., dalam Hukum Jaminan: Hak Jamiinan Kebendaan Fidusia, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 160 - 165 (vide Bukti P–26), pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Unsur-unsur Perumusan Fidusia antara lain: a. Unsur Pengalihan Hak Milik Pada Fidusia yang dialihkan adalah kewenangan- kewenangan pemilik atas benda tertentu miliknya, yang meliputi pula tindakan-tindakan pemilikan (beschikkingsdaden). b. Unsur Secara kepercayaan dari sudut Pemberi Fidusia Berdasarkan praktek yang ada, secara kepercayaan dapat diartikan: • debitur pemberi-jaminan percaya, bahwa BENDA FIDUSIA yang diserahkan olehnya, TIDAK AKAN BENAR-BENAR DIMILIKI OLEH KREDITUR PENERIMA-JAMINAN, tetapi hanya sebagai jaminan saja; • debitur pemberi-jaminan percaya, bahwa KREDITUR - terhadap benda jaminan -- HANYA AKAN MENGGUNAKAN KEWENANGAN YANG DIPEROLEHNYA, SEKADAR UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGANNYA SEBAGAI KREDITUR SAJA (hubungkan dengan Pasal 29 dan Pasal 31 UNDANG-UNDANG Fidusia); • debitur pemberi-jaminan percaya, bahwa HAK MILIK ATAS BENDA JAMINAN AKAN KEMBALI KEPADA DEBITUR PEMBERI-JAMINAN, KALAU HUTANG DEBITUR, untuk mana diberikan jaminan Fidusia, DILUNASI (hubungkan dengan Pasal 25 sub 1 a Undang- Undang Fidusia) 25 sehubungan dengan diakuinya penyerahan hak milik secara kepercayaan sebagai titel pemindahan hak milik dengan penyerahan secara constitutum possessorium, maka di sini secara tidak langsung diakui, bahwa hak milik atas benda Fidusia selama penjaminan berlangsung menjadi terbagi 2 (dua), yaitu "hak milik ekonomisnya" tetap ada pada pemberi-Fidusia, sedang "hak milik yuridisnya" ada pada kreditur penerima Fidusia. Jadi, kata "yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda" dalam Pasal 1 sub 1 Undang-Undang Fidusia diartikan, bahwa "hak milik ekonomisnya" masih ada pada Pemberi Fidusia yang tetap berkedudukan sebagai pemilik, sekalipun sekarang hanya sebagai pemegang "hak pemilik ekonomis" saja, sedang "hak kepemilikan dalam penjelasan atas Pasal 17 Undang-Undang Fidusia tertuju kepada "hak milik yuridis". Mengingat, bahwa tujuan Fidusia adalah untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur terhadap debitur - atau di balik, menjamin hutang debitur terhadap kreditur - dan Undang-Undang Fidusia, di samping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi-Fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur, maka setelah debitur wanprestasi, kreditur harus diberikan hak-hak yang sepandan dengan seorang "pemilik", mengingat benda jaminan ada di tangan pemberi jaminan, yaitu untuk mengakhiri sepakatnya untuk "meminjam- pakaikan benda jaminan dan menuntutnya kembali, sebagai yang tampak dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia dan Pasal 15 sub 3 Undang- Undang Fidusia, yang memberikan hak parate eksekusi kepada kreditur. Orang yang melaksanakan parate 26 eksekusi menjual benda jaminan, seperti ia menjual benda miliknya sendiri. c. Unsur Kepercayaan dari sudut Penerima Fidusia bahwa penyerahan hak milik sebagai jaminan dalam konstruksi Undang-Undang Fidusia, dilakukan secara constitutum possessorium, dalam arti, bahwa benda jaminan Fidusia tetap ada dalam kekuasaan si pemberi jaminan Fidusia, tetapi kedudukannya sekarang -- paling tidak menurut konstruksi yang dulu hanyalah sebagai seorang peminjam-pakai saja. b. Bahwa Pasal 30 UU Fidusia merupakan fasilitas yang diberikan oleh UU Fidusia untuk melaksanakan parate eksekusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia juncto Pasal 29 ayat (1) b UU Fidusia. Fasilitas tersebut adalah berupa kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk menguasai kembali secara fisik objek jaminan Fidusia jika Debitur atau Pemberi Fidusia melakukan cidera janji/wanprestasi, dalam rangka pelaksanaan parate eksekusi guna mengambil hak pelunasan atas piutang Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia. Atas kewenangan yang dimiliki Penerima Fidusia berdasarkan Pasal 30 UU Fidusia ini mewajibkan Pemberi Fidusia untuk menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, dimana selanjutnya dalam penjelasan Pasal 30 UU Fidusia memberikan pula kewenangan bagi Penerima Fidusia untuk mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang) apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Namun dalam praktek eksekusi jaminan Fidusia, ketentuan Pasal 30 UU Fidusia jo penjelasannya ini masih menyisakan masalah, dimana penerima Fidusia dan atau kuasanya tidak dapat dengan mudah menguasai secara fisik objek jaminan Fidusia dimaksud untuk kepentingan eksekusi jaminan Fidusia. 27 c. Sesuai pendapat para ahli di atas nampak terang konstruksi hukum, hubungan kontraktual serta bagaimana perlakuan terhadap status kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Dengan demikian dapat disampaikan kembali oleh para Pemohon bahwa pada hakekatnya pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan Fidusia yang dilakukan dengan cara constitutum possessorium dimaksudkan bahwa penguasaan fisik objek jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia semata-mata dilakukan untuk kepentingan pemberi Fidusia. Oleh karena itu apabila Pemberi Fidusia cidera janji maka penguasaan fisik atas objek jaminan Fidusia harus beralih demi hukum kepada Penerima Fidusia. 26.2. Bahwa apabila dicermati secara saksama Pasal 30 UU Fidusia tersebut SANGAT ERAT KAITANnya dengan Pasal 29 Ayat (1) UU Fidusia, oleh karenanya perlu diselaraskan norma Pasal 29 Ayat (1) UU Fidusia tersebut ke dalam Pasal 30 UU Fidusia dengan mencantumkan Pasal 29 Ayat (1) UU Fidusia, agar Para Pemohon memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Kolektor Internal Perusahaan Pembiayaan, maka perlu dilakukan rekonstruksi norma Pasal 30 UU Fidusia tersebut menjadi “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada kreditor atau Penerima Fidusia dalam rangkaian proses eksekusi atau pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang ini.” 26.3. Apabila dicermati secara seksama Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut SANGAT ERAT KAITANnya dengan Pasal 15 Ayat (3) UU Fidusia, oleh karenanya perlu diselaraskan norma Pasal 15 Ayat (3) UU Fidusia tersebut ke dalam Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia dengan mencantumkan Pasal 15 Ayat (3) UU Fidusia, agar para Pemohon memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 28 kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Kolektor Internal Perusahaan Pembiayaan, maka perlu dilakukan rekonstruksi norma Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut menjadi “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang- Undang ini, dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada kreditor atau Penerima Fidusia dalam rangkaian proses eksekusi atau pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dari Penguasaan Pemberi Fidusia menjadi berada dalam penguasaan Penerima Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.” 27. Bahwa jika seandainya, Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut dimaknai sesuai dengan hakekat atau konsepsi jaminan Fidusia yang sebenarnya telah diperjanjikan antara Debitur/Pemberi Fidusia dan Kreditur/Penerima Fidusia, maka STATUS atau KEDUDUKAN Benda Objek Jaminan Fidusia menjadi JELAS dan TEGAS bahwa BENDA adalah HAK YURIDIS Penerima Fidusia atau Penerima Fidusia adalah PEMILIK YURIDIS Benda Objek Jaminan Fidusia, sedangkan Pemberi Fidusia berkedudukan sebagai PEMILIK FISIK, artinya menguasai benda itu untuk kepentingan Penerima Fidusia. 28. Bahwa apabila rekonstruksi Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia yang demikian itu terwujud, maka Kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Karena para Pemohon dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai Kolektor Internal Perusahaan Pembiayaan merasa memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. 29 IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.” dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada kreditor atau Penerima Fidusia dalam rangkaian proses eksekusi atau pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang ini.” 3. Menyatakan frasa “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang ini. dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada kreditor atau Penerima Fidusia dalam rangkaian proses eksekusi atau pada waktu eksekusi dilaksanakan. Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang merijadi objek Jaminan Fidusia dari Penguasaan 30 Pemberi Fidusia menjadi berada dalam penguasaan Penerima Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.” 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau: Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi dari print out Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi dari print out Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi dari print out Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang; 4. Bukti P- 4: Fotokopi dari print out Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bukti P-5: Fotokopi dari print out Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 31 6. Bukti P-6 : Fotokopi dari print out Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang Nomor 363.1600211 tertanggal 01 April 2016 yang telah ditandatangani antara Kreditur (PT Indomobil Finance Indonesia) dengan Konsumen/Debitur (Yusnida); 8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 04 April 2016, dibuat dihadapan Yunusul Khairi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indragiri Hilir; 9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi 2016040714100157 yang ditandatangani oleh Yunusul Khairi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indragiri Hilir; 10. Bukti P-10: Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4 00055503.AH.05.01 Tahun 2016 Tanggal 07-04-2016 Jam 11 50:35 WIB yang diterbitkan oleh Kemenkum Kantor Wilayah Riau; 11. Bukti P-11: Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Substitusi Penarikan Kendaraan No. 4/SKS-COLL/TBL/2017 tertanggal 17 Januari 2017 dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilahan kepada Firdaus; 12. Bukti P-12: Fotokopi Pemberitaan di media online www.puterariau.com tertanggal 01 Maret 2007, berjudul “Polres Inhil Bingung Putuskan Kasus Perusakan Rumah Seorang Guru Oleh Indomobil Finance”; 13. Bukti P-13: Fotokopi Pemberitaan di media mainstream Inhil Review berjudul “Debt Kollektor PT Indomobil Finance Indomesia Membobol Paksa Rumah Yang Ditinggal Penghuninya”; 14. Bukti P-14: Fotokopi dari fotokopi, Foto dan Data Tersangka atas nama PAZRIANSYAH yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Indragiri Hilir; 15. Bukti P-15: Fotokopi dari fotokopi, Foto dan Data Tersangka atas nama Firdaus yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Indragiri Hilir; 32 16. Bukti P- 16: Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor PRINT-79/N.4.15/Epp.2/08/2017 atas nama Firdaus Alias Daus bin Idris Rasidi tertanggal 03 Agustus 2017 (“Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT 79/N.4.15/Epp.2/08/2017”; 17. Bukti P-17: Fotokopi dari fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 204 /Pen.Pid/2017/PN. Tbh atas nama Pazriansyah Alias Aji Bin Husni Thamrin tertanggal 8 Agustus 2017; 18. Bukti P-18: Fotokopi dari fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 205/Pen.Pid/2017/PN. Tbh atas nama Firdaus Alias Daus bin Idris Rasidi tertanggal 8 Agustus 2017; 19. Bukti P- 19: Fotokopi dari print foto Pazriansyah dan Firdaus menjalankan penahanan di rumah tahanan Tembilahan; 20. Bukti P- 20: Fotokopi dari print foto Firdaus menjalankan penahanan di rumah tahanan Tembilahan; 21. Bukti P- 21: Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Tbh tertanggal 21 Desember 2017 (“Putusan No. 180/Pid.B/2017/PN Tbh”; 22. Bukti P- 22: Fotokopi dari print out Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018=(“Putusan No. 282 K/PID/2018”; 23. Bukti P-23: Fotokopi dari Artikel 4 Mencermati Pokok-Pokok Undang- Undang Fidusia, dalam buku karangan Fred B.G. Tumbuan, Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Permasalahan Hukum Perdata, Cet. 1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 47-62; 24. Bukti P-24: Fotokopi dari Buku Karangan Prof. MR. O.K. Brahn, Fidusia, Penggadaian Diam-diam Dam Retensi Milik Menurut Huukm Yang Sekrang Dan Yang Akan Datang: Buku Saku Studi Hukum Perdata Nr. 13 (Fiduciaire Overdracht, stille Verpanding en Eigdomsvoorbehoud naar Huiding en Komend Recht), diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Cet. 1, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2011), halaman 10-26; 33 Bukti P-25: Fotokopi dari Buku Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cet. 1, Dr. Herlina Budiono, S.H., halaman 101 dan 121, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2008; 25. Bukti P-26: Fotokopi buku Karangan J. Satrio, Buku Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Cet. 1, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002), halaman 160-176. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut UU 34 42/1999) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 35 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan perihal kedudukan hukum para Pemohon, namun sebelumnya akan diuraikan hal-hal yang menjadi alasan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 yang menyatakan: Pasal 30 UU 42/1999: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”. Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999: “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang keduanya merupakan karyawan tetap sebuah perusahaan pembiayaan dengan jabatan selaku Kolektor Internal yang hak-hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999; 3. Bahwa para Pemohon sebagai Karyawan Tetap pada PT Indomobil Finance Indonesia, Cabang Tembilahan di Sub. Bagian Penarikan Kendaraan yang terlambat melakukan pembayaran cicilan ke PT Indomobil Finance Indonesia 36 Cabang Tembilahan. Dengan pekerjaan sebagai Kolektor Internal (Jabatan Pemohon I sebagai Koordinator Kolektor, dan Jabatan Pemohon II selaku Kolektor), yang melaksanakan tugas untuk melakukan penarikan terhadap suatu barang, yang barang tersebut masih terhutang dan jatuh tempo hutang dimaksud sudah terlewati [vide Bukti P–11]. 4. Bahwa para Pemohon menjalankan tugas atau pekerjaannya selaku Kolektor Internal yang bertindak untuk dan atas nama PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilahan, yaitu menagih angsuran yang tertunggak dan jika tidak berhasil tertagih diberi kuasa oleh PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tembilahan, in casu untuk mengambil objek jaminan fidusia terhadap Yusnida Binti Yulius Hatta yang telah menunggak kewajiban angsuran selama 3 (tiga) bulan. Namun yang terjadi justru para Pemohon dilaporkan oleh Yusnida Binti Yulius Hatta kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Indragiri Hilir atas dugaan tindak pidana pencurian dan atau perusakan (Pasal 363 dan atau 406 KUHP), terkait pengambilan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh para Pemohon di rumah Yusnida Binti Yulius Hatta, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/07/I/2017/Riau/Res.Inhil, tanggal 17 Januari 2017. 5. Bahwa Perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dengan Nomor Register 180/Pid.B/2017/PN Tbh, dan diputus pada tanggal 21 Desember 2017 dengan amar putusan antara lain “Menyatakan Terdakwa I. Pazriansyah Alias Aji Bin Husni Thamrin dan Terdakwa II. Firdaus Alias Daus Bin Idris Rasidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) atau dakwaan alternatif ke-2 (dua) penuntut umum”, serta “Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum” [vide Bukti P– 21]; 6. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut, Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi yang mengakibatkan para Pemohon harus menjalani pidana 5 (lima) bulan sesuai putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor 282K/PID/2018 tertanggal 08 Mei 2018 karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" [vide Bukti P–22]; 37 7. Bahwa dengan berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 tersebut menurut para Pemohon menciptakan ketidakadilan dan adanya ketidakpastian hukum bagi para Pemohon sebagai Kolektor Internal, di mana apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, Mahkamah mempertimbangkan perihal kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan karyawan tetap sebuah perusahaan pembiayaan dengan jabatan selaku kolektor [vide Bukti P-11] pada PT Indomobil Finance Indonesia, Cabang Tembilahan di Sub-bagian Penarikan Kendaraan yang hak- hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999. Menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 menciptakan ketidakadilan dan adanya ketidakpastian hukum bagi para Pemohon sebagai kolektor, di mana apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang; b. Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dikaitkan dengan anggapan kerugian konstitusional yang telah dijelaskan sebagaimana pada uraian tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menilai apakah para Pemohon memenuhi subjek hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai kolektor yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. Bahwa penegasan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut, oleh karena sebagai para Pemohon di samping memenuhi kualifikasi subjek hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, juga harus memenuhi syarat-syarat adanya anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 38 Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007. Oleh karena itu dalam Perkara a quo sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut perihal anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan berkenaan kualifikasi subjek hukum para Pemohon tersebut; d. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai kolektor [vide Bukti P-11] yang mempunyai tugas antara lain, menarik dan/atau mengambil serta menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada PT Indomobil Finance Indonesia, Cabang Tembilahan, in casu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua. Oleh karena itu sebagai karyawan tetap dari perusahaan tersebut yang mempunyai tugas menarik dan/atau mengambil serta menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada PT Indomobil Finance Indonesia, Cabang Tembilahan, sebagai kolektor para Pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; e. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan, “Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan”, yang telah diperbaharui dengan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan, “Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan”; f. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut, meskipun secara redaksional kedua norma tersebut terdapat sedikit perbedaan, akan tetapi secara esensial mengandung pemaknaan yang sama di mana penekanannya adalah berkaitan dengan syarat sertifikasi bagi profesi di bidang penagihan. Oleh karena itu, setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti yang dapat 39 mendukung bahwa para Pemohon memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut, khususnya alat bukti berupa sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Fakta hukum tersebut penting untuk menilai apakah para Pemohon memenuhi syarat sebagai penagih atau kolektor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, yang telah diperbaharui dalam Pasal 65 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tersebut di atas; g. Bahwa berkaitan dengan status para Pemohon sebagai kolektor dari Perusahaan PT Indomobil Finance Indonesia, Cabang Tembilahan, Mahkamah hanya mendapatkan alat bukti yang diberi tanda P-11 berupa Surat Kuasa Substitusi Penarikan Kendaraan Nomor 4/SKS-COLL/TBL/2017, bertanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya memberi kuasa untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa, dalam hal ini PT Indomobil Finance Indonesia, untuk menarik dan/atau mengambil serta menyerahkan kepada PT Indomobil Finance Indonesia atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua tanpa dibubuhi meterai yang cukup. Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, antara lain menyatakan “Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk: a. surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”. Oleh karenanya Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terhadap alat bukti tersebut sehingga tidak mempertimbangkan lebih lanjut; h. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maka terhadap anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah 40 Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Sebab, antara subjek hukum dan syarat-syarat kerugian konstitusional merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam Permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok Permohonan para Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 41 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih 42 ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto