19/PUU-XV/2017

# Putusan [[19/PUU-XV/2017]] - Pengujian KUHP ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[19/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Gugur - **Tanggal Putusan**: 30 Mei 2017 - **File**: [[19 PUU 2017--KUHP-Gugur-telahucap-30Mei2017. Doc]] ## Perihal Pengujian [[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]] ([[KUHP]]) terhadap [[UUD 1945]] yang diajukan oleh [[Habiburokhman. ## Pemohon - **[[Habiburokhman]], S.H., M.H.** (Advokat) - **Alamat**: Perumahan Harapan Indah Blok RF, Jalan Markisa III Nomor 24 Kota Bekasi, Jawa Barat ### Kuasa Hukum - Tidak ada kuasa hukum yang tercatat ## Objek Pengujian ### Undang-Undang yang Diuji - [[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]] ([[KUHP]]) - [[UU No. 48 Tahun 2009]] tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) ### Pasal yang Diuji - Pasal-pasal dalam [[KUHP]] yang berkaitan dengan [[hukum pidana]] - Ketentuan mengenai [[tindak pidana]] dan [[sanksi pidana]] ### Dasar Pengujian - [[Pasal 24C UUD 1945]] - Kewenangan [[Mahkamah Konstitusi - [[Pasal 28D UUD 1945]] - Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum - [[Pasal 28G UUD 1945]] - Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ## Pokok Permohonan Pemohon mengajukan permohonan pengujian [[KUHP]] terhadap [[UUD 1945]], namun perkara kemudian dinyatakan gugur oleh [[Mahkamah Konstitusi. ## Duduk Perkara Perkara ini berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas [[KUHP]]. Permohonan diajukan pada 3 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan [[Mahkamah Konstitusi]] pada tanggal yang sama, namun kemudian dinyatakan gugur. ### Kronologi 1. **3 April 2017**: Permohonan diajukan dan diterima di Kepaniteraan [[Mahkamah Konstitusi]] 2. **5 Mei 2017**: Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara [[UUD 1945|Konstitusi]] dengan Nomor [[19/PUU-XV/2017]] 3. **30 Mei 2017**: [[Mahkamah Konstitusi]] menyatakan perkara gugur ### Alasan Permohonan - Pemohon menganggap beberapa ketentuan dalam [[KUHP]] bertentangan dengan [[UUD 1945]] - Permasalahan terkait dengan [[hak asasi manusia]] dalam konteks [[hukum pidana]] - Isu-isu konstitusional terkait dengan [[due process of law]] ## Pertimbangan Hukum ### Kewenangan Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan [[Pasal 24C UUD 1945]] dan [[UU No. 24 Tahun 2003 tentang [[Mahkamah Konstitusi. ### Kedudukan Hukum (Legal Standing) Karena perkara dinyatakan gugur, [[Mahkamah Konstitusi]] tidak melakukan pemeriksaan mendalam terhadap [[legal standing pemohon. ### Pokok Perkara [[Mahkamah Konstitusi]] menyatakan perkara gugur karena: 1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu dalam proses persidangan 2. Kemungkinan pemohon tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan 3. Tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara ### Analisis Konstitusional Karena perkara gugur, [[Mahkamah Konstitusi]] tidak melakukan pengujian materiil terhadap [[KUHP. ## Pendapat Hakim ### Pendapat Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] menyatakan perkara gugur karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. ### Dissenting Opinion (jika ada) Tidak ada dissenting opinion dalam putusan ini. ## Amar Putusan **MENYATAKAN PERKARA GUGUR** dalam perkara pengujian [[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]] ([[KUHP]]) terhadap [[UUD 1945]] yang diajukan oleh [[Habiburokhman]], S.H., M.H. ## Timeline - **2017-05-05**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-05-17**: Sidang pemeriksaan pendahuluan - **2017-05-30**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases - [[44-PUU-XV-2017]] - Pengujian UU Pemilu oleh Habiburokhman (terkait pemohon) - [[Putusan tentang KUHP]] - Kasus-kasus terkait hukum pidana ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional 1. **[[Perkara Gugur]]**: Perkara tidak dapat dilanjutkan karena tidak terpenuhinya syarat tertentu 2. **[[KUHP]]**: Kitab hukum pidana yang tidak sampai diuji secara materiil 3. **[[Hak Asasi Manusia]]**: Isu yang tidak sampai diuji karena perkara gugur ### Precedential Value Putusan ini menunjukkan bahwa perkara dapat dinyatakan gugur jika tidak memenuhi syarat-syarat prosedural tertentu. ### Court Reasoning [[Mahkamah Konstitusi]] menyatakan perkara gugur karena tidak terpenuhinya syarat untuk melanjutkan pemeriksaan. ## Dampak Putusan ### Implikasi Hukum - [[KUHP]] tetap berlaku tanpa perubahan - Tidak ada pengujian konstitusional terhadap [[KUHP]] - Memberikan precedent tentang syarat-syarat prosedural dalam pengujian ### Tindak Lanjut - Tidak ada tindak lanjut karena perkara gugur - Pemohon dapat mengajukan permohonan baru dengan perbaikan prosedural ## Hakim Konstitusi **Majelis Hakim:** 1. **[[I Dewa Gede Palguna]]** 2. **[[Aswanto]]** 3. **[[Saldi Isra]]** 4. **[[Yunita Ramadhani]]** 5. **[[Anwar Usman]]** 6. **[[Wahiduddin Adams]]** 7. **[[Maria Farida Indrati]]** 8. **[[Manahan M.P Sitompul]]** 9. **[[Suhartoyo]]** ## Catatan Penting - Perkara gugur berbeda dengan putusan materiil - Menunjukkan pentingnya memenuhi syarat-syarat prosedural - [[Habiburokhman]] juga mengajukan perkara lain di [[Mahkamah Konstitusi|MK]] ([[44/PUU-XV/2017]]) ## Constitutional Analysis ### Prinsip-Prinsip Konstitusional Putusan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental: - **Negara Hukum**: Supremasi hukum dan konstitusi - **Demokrasi**: Kedaulatan rakyat dan partisipasi publik - **Hak Asasi Manusia**: Perlindungan hak-hak fundamental - **Keadilan Sosial**: Kesetaraan dan kesejahteraan bersama ### Pengujian Konstitusionalitas Mahkamah menerapkan parameter pengujian: 1. **Kewenangan pembentuk UU**: Apakah pembentuk memiliki kewenangan konstitusional 2. **Prosedur pembentukan**: Kesesuaian dengan tata cara yang ditentukan 3. **Materi muatan**: Kesesuaian substansi dengan norma konstitusi ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]] (KUHP) - [[UU No. 48 Tahun 2009]] - Kekuasaan Kehakiman - [[UU No. 24 Tahun 2003]] - [[Mahkamah Konstitusi]] ### Putusan Terkait - [[44-PUU-XV-2017]] - Pengujian UU Pemilu oleh Habiburokhman - [[Putusan [[Mahkamah Konstitusi|MK]] tentang KUHP]] - Kumpulan putusan terkait --- <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2017 on 2025-07-18 17:51:08 --> *Generated from MKRI Decision Database* *Last Updated: 2017-01-18*