19/PUU-XIV/2016

# Putusan [[19/PUU-XIV/2016]] - Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[19/PUU-XIV/2016]] - **Tahun**: 2016 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dalam proses identifikasi - **Tanggal Putusan**: 2016 - **File**: Lihat dokumen asli ## Perihal Pengujian [[Pasal 34 ayat (3)]] [[Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997]] tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) terhadap [[UUD 1945]] ## Timeline - **2016-01-20**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-01-25**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-02-17**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-02-22**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-02-24**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-03-08**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-06-15**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-06-23**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-07-14**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Constitutional Issues 1. **[[Judicial review]]** warga negara ### Court Reasoning 1. **[[Mahkamah Konstitusi]] dalam pengujian undang-undang. ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Ditarik Kembali**. ## Related Cases ### Perkara Terkait - [[002/PUU-I/2003]] - [[013/PUU-I/2003]] ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[Pasal 34 ayat (3)]] [[Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997]] tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) terhadap [[UUD 1945]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 34 ayat (3)]] - [[Pasal 35 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditarik Kembali**