19/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 19/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: PT. Indiratex Spindo, berkedudukan di Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Ongkowijoyo Onggowarsito Tempat/tanggal lahir : Malang, 03 April 1965 Pekerjaan : Karyawan Swasta Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Dr. Wahidin 11 RT.002 RW.001, Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Januari 2015 memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M. Hum, Imam Asmara Hakim, S.H., dan Zaenal Fandi, S.H., MH., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fahmi Bachmid & Rekan berkantor di Jalan Condet Raya Nomor 27 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang bertindak bersama-sama maupun sendri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Badan Arbitrase Nasional Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Badan Arbitrase Nasional Indonesia; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 9 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Januari 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 37/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 19/PUU- XIII/2015 pada tanggal 22 Januari 2015, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 11 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2015, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap UUD 1945 adalah Pasal 24C UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa Pasal 29 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (constitutie is de hoogste wet). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Penafsir Konstitusi Tertinggi (the sole interpreter of constitusion) yang putusannya bersifat final dan mengikat; 6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang dalam perkara ini. II. Kedudukan Pemohon (Legal Standing) dan Kerugian Pemohon 1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk selanjutnya disebut “UUAAPS”; 2. Bahwa agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah: a. menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Syarat pertama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 adalah kualifikasi Pemohon, syarat kedua dengan berlakunya suatu Undang- Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. Syarat ketiga kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. 5. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut para Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada para Pemohon, beserta kerugian spesifik yaitu: 5.1. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Indonesia, yakni berdasarkan Akta Pendirian Nomor 170 dibuat di Notaris/PPAT Indrawati Setiabudi S.H. yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor 02-11.440 HT.01.01 Th.95 tanggal 11 September 1995, (vide bukti P-3 dan P-4) dan Perubahannya sesuai dengan Akta Notaris Ario Hardicdo, SH Nomor 3 tanggal 2 Mei 2011 dan Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Adminitrsasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10.16898 tanggal 06 Juni 2011,(vide bukti P-5 dan P-6) dalam upaya permohonan ini diwakili oleh Ongkowijoyo Onggowarsito, warga negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3507250304650002, selaku Direktur Utama PT. Indiratex Spindo, yang menganggap hak konstitusionalnya telahdirugikan oleh berlakunya Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UUAAPS; 5.2. Bahwa Pemohon merupakan Pihak Pembeli, dalam perselisihan kontrak jual beli kapas dalam forum Arbitrase di Liverpool (The Internasional Cotton Association Limited), dengan pihak Penjual yakni Everseason Enterprises Ltd. perusahaan dari negara Hongkong, dan forum Arbitrase di Liverpool sudah menjatuhkan putusan pertanggal 14 Desember 2012; (vide bukti P-7) 5.3. Bahwa terhadap Putusan Arbitrase The Internasional Cotton Association Limited tanggal 14 Desember 2012 untuk selanjutnya disebut “Putusan ICA”, didaftarkan dan dicatatkan (depoonir) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2014 terdaftar di bawah Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST, atau dengan kata lain Putusan Arbitrase Internasional ICA didaftarkan 1 Tahun 5 Bulan setelah diputuskan; (vide bukti P-8) 5.4. Bahwa Pada Tanggal 24 Juli 2014 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan Nomor 065/2014.Eks tentang Penetapan tanggal 24 Juli 2014 Nomor 065/2014.EKS juncto Putusan Arbitrase Internasional ICA (The International Cotton Associaton Limited) tanggal 14 Desember 2012; 5.5. Bahwa Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2014 baru menerima pemberitahuan adanya pendaftaran Putusan ICA a quo dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat tertanggal 5 Agustus 2014 perihal Pemberitahuan Penyampaian Penetapan tanggal 24 Juli 2014 Nomor 065/2014.EKS juncto Putusan Arbitrase Internasional ICA (The International Cotton Associaton Limited) tanggal 14 Desember 2012; (vide bukti P-9) 5.6. Bahwa akibat adanya pendaftaran dan Penetapan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Pembatalan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor 194/Pdt.P/PN.Jkt.Pst. tertanggal 28 Agustus 2014 serta mengajukan Perlawanan sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 446/Pdt.PLW/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 15 September 2014, yang sampai saat ini masih dalam proses persidangan; (vide bukti P-10 dan bukti P-11) 5.7. Bahwa Pemohon dalam mencari kepastian keadilan dengan adanya Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UUAAPS mengakibatkan hak mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional (Putusan ICA) menjadi hilang dan atau berpotensi secara formal tidak dapat diterima, karena pengajuan Pembatalan Putusan Arbitrase dibatasi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak hari Putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, sedangkan Batas Waktu Pendaftaran atas adanya Putusan Arbitrase Internasional tidak diberi batasan waktu oleh Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 serta tidak adanya keharusan bagi Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk memberitahukan adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional telah didaftarkan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 5.8. Bahwa dengan tidak ditentukannya batas waktu untuk penyerahan dan pendaftaran (deponir) Putusan Arbitrase Internasional pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakibatkan terjadinya ketidak adilan, ketidakpastian hukum serta adanya diskriminasi hukum bagi Pemohon, sedangkan untuk pembatalan Putusan arbitrase dibatasi dengan tenggang waktu, padahal batas waktu pembatalan terhitung dari hari pendaftaran Putusan ICA (vide Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999) mengakibatkan prinsip keadilan berimbang bagi para pihak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hukum acara perdata (audi et alteram partem) pada diri Pemohon (hak konstitusional) untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan Arbiter/Kuasanya di Pengadilan Negeri sudah dihilangkan oleh norma pada Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999. III. Kerugian Pemohon 1. Bahwa Pemohon (sebagai Termohon Eksekusidalam Putusan Arbitrase Internasional ICA) merasa diperlakukan yang tidak sama dihadapan hukum serta tidak mendapatkan rasa keadilan, dimana pihak (Badan Hukum Asing) yang mendaftarkan Putusan Arbitrase Internasional tidak dibatasi waktu untuk mendaftarkannya, sedangkan Pemohon (Badan Hukum Nasional) dibatasi waktu 30 hari untuk mengajukan Pembatalan atas adanya Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diaturdalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sehinggaPemohon tidak dapat memperjuangkan hak keadilan di depan hukum; [vide Pasal 28D ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia 1945]; 2. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), hak Pemohon untuk diperlakukan sama di hadapan hukum serta untuk mendapatkan keadilan tidak terakomodir oleh Undang-Undang yang diajukan untuk diuji materiil, sehingga dalam hal ini Pemohon merasa didzolimi atas Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, adanya Undang-Undang yang disatu sisi mengatur adanya Ketentuan yang tidak membatasi waktu bagi Pihak Asing (Lembaga/Badan Hukum Asing) untuk mendaftarkan (deponir) adanya Putusan Internasional namun disatu sisi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 mengatur adanya Ketentuan yang melarangdilakukannya Pembatalan Putusan Arbitrase melebihi waktu 30 hari sudah menciderai rasa keadilan (sense of justice) bagi pencari keadilan (yustitiabelen) dan Pemohon diperlakukan tidak sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesian Sengketa; 3. Bahwa pembatasan waktu untuk pembatalan putusan arbitrase dengan tidak ditentukannya batas akhir penyerahan dan pendaftaran Putusan arbitrase oleh Arbiter/Kuasanya setidak-tidaknya mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil/substansial,prinsip negara hukum yang menjamin Hak Seseorang / Badan Hukum untuk memperjuangkan keadilan dan diperlakukan yang sama dihadapan Hukum; 4. Bahwa pada prinsipnya nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas dapat disimpulkan keadilan merupakan pilar penegakan hukum diIndonesia sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencarikeadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi Pemohon untuk mencarikeadilan yang seadil-adilnya (perlakuan yang tidak sama antara Pemohon dengan perusahaan asing/badan hukum asing di wilayah hukum NKRI) sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilanyang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa penyerahan dan pendaftaran (deponir) Putusan Arbitrase oleh Arbiter/Kuasanya merupakan dalam rangka proses hukum acara yakni upaya eksekusi melaksanakan putusan arbitrase internasional untuk kepastian hukum. Namun, ketika terjadi gesekan antara kepentingan kepastian hukum dengan kepastian keadilan, maka hukum seharusnya memberikan ruang agar kepastian keadilan dapat tercapai. IV. Dalam Pokok Permohonan 1. Bahwa Pasal 67 ayat (1) dari BAB VI Pelaksanaan Putusan Arbitrase Bagian Kedua Arbitrase Internasional UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), berbunyi: (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2. Bahwa ketentuan diatas tentang “Pelaksanaan” putusan arbitrase internasional merugikan hak konstitusional Pemohon selaku pihak termohon eksekusi, yakni perlakuan yang tidak sama dimuka hukum antara pihak Pemohon eksekusi dan pihak Termohon Eksekusi, sebab: 2.1. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 atau UUAAPS tidak mengatur tenggang waktu kapan seharusnya Putusan Arbitrase Internasional didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, dimana Putusan Arbitrase Internasional ICA tanggal 14 Desember 2012 didaftarkan di Kepeniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2014 terdaftar Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST, yakni didaftarkan 1 tahun 5 bulan setelah diputuskan oleh Lembaga Arbitrase Internasional ICA; 2.2. Selain itu ketentuan Pasal 67 ayat (1) UUAAPS tidak mensyaratkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pemberitahuan adanya pendaftaran/penyerahan putusan arbitrase internasional kepada Pihak-Pihak yang terlibat dalam arbitrase tersebut, mengakibatkan pihak yang dirugikan/dikalahkan oleh putusan arbitrase internasional tidak mempunyai hak hukum untuk mengajukan pembatalan, sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, yakni Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional ICA tanggal 14 Desember 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2014 terdaftar di bawah Nomor 03/PDT/ARB- INT/2014/PN.JKT.PST dandiberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2014, dengan kata lain diberitahukan setelah 3 bulan putusan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 2.3. Pendaftaran dan penyerahan putusan arbitrase internasional tanpa batas waktu mengakibatkan ketidakpastian hukum karena Pihak Pemohon Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional bisa kapan saja mendaftarkan Putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan bahkan ada yang didaftarkan lebih dari satu tahun setelah diputuskan oleh lembaga Arbitrase internasional; Dan hal ini bisa menimbulkan ketidapastian hukum baik bagi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 Pemohon maupun Badan Hukum yang ingin melakukan hubungan hukum dengan Pemohon; 2.4. Pendaftaran dan penyerahan putusan arbitrase internasional yang tidak ditentukan batas waktu kontras dengan ketentuan pendaftaran dan penyerahan arbitrase nasional, yang secara tegas membatasi sampai dengan 30 (tiga puluh hari) sejak putusan diucapkan, hal ini menunjukan adanya perlakuan yang berbeda antara pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase internasional dengan pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase nasional, dalam hal ini subjek hukum (perorangan/badan hukum) khususnya Indonesia, mendapatkan perlakuan berbeda dalam dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase (eksekusi), mengingat pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional dilaksanakan dengan mengacu pada tenggang waktu sejak putusan diserahkan/didaftarkan, sebagaimana ditentukan Pasal 59 s.d. Pasal 71 UUAPS, yang menentukan: BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE Bagian Pertama Arbitrase Nasional Pasal 59 (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran kepada para pihak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Pasal 60 Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Pasal 61 Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Pasal 62 (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Pasal 63 Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Pasal 64 Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagian Kedua Arbitrase Internasional Pasal 65 Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 66 Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 wilayah hokum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatunegara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas padaputusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 67 (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan: a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Pasal 68 (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidakdapat diajukan upaya perlawanan. Pasal 69 (1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. (2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi. (3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata. BAB VII PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE Pasal 70 Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabil aputusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Pasal 71 Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. 3. Bahwa perlakuan yang berbeda dalam hal pendaftaran (deponir) atas putusan arbitrase antara arbitrase internasional dengan arbitrase nasional, pada arbitrase nasional pendaftaran (deponir) dibatasi waktu 30 hari dan pada internasional Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 Pasal 67 ayat (1) tidak dibatasi waktu, sudah merugikan hak konstitusional pemohon; Dengan adanya Ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) merupakan bukti adanya perbedaan bagi Para Pihak (Badan Hukum Indonesia) yang diputus dalam Putusan Arbitrase Nasional dengan Pemohon (Badan Hukum Indonesia) yang diputus dalam Putusan Arbitrase Internasional. Dan perbedaan yang sangat kontras yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) oleh UU Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana tersebut diatas, merupakan bukti telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: A. PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM NEGARA HUKUM 1. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum; 2. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 3. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon; Namun pada kenyataannya apa yang dialami oleh Pemohon, yakni adanya pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional dapat dilakukan kapan saja tanpa batas waktu yang jelas sehingga bisa didaftarkan setahun kemudian, lima tahun kemudian dan atau kapan saja sesuka pihak (Badan Hukum Asing) yang dimenangkan atas adanya Putusan Arbitrase Internasional (vide Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999), sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, dimana Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional ICA tanggal 14 Desember 2012 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2014 terdaftar di bawah Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST (didaftarkan 1 Tahun 5 Bulan setelah diputuskan) dan baru diberitahukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2014 (3 bulan kemudian) dan syarat untuk mengajukan Permbatalan atas adanya Putusan Arbitrase Internasional yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatasi 30 hari setelah didaftarkan (vide Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999), sehingga mengakibatkan Hak Konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan jaminan rasa Keadilan yang samatidak didapatkan dengan adanya ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan Ketentuan Pasal 71 UUAAPS; Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal tidak didapatkan oleh Pemohon; B. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Menimbulkan Ketidakpastian Hukum. Mengakibatkan Tercederai Rasa Keadilan dan Persamaaan Di depan Hukum Bahwa menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE Bagian Pertama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 Arbitrase Nasional Pasal 59 (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan,lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Bagian Kedua Arbitrase Internasional Pasal 67 (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 71 Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena di dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak diatur batas akhir “penyerahan/pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional” Jikapun ada, maka yang diatur adalah hanya batas akhir pengajuan pembatalan atas putusan arbitrase internasional, dan batas akhir waktu pendaftaran pada Putusan Arbitrase Nasional; Setelah Pemohon mencermati pasal-Pasal yang ada didalam UUAAPS, Bab VI Pelaksanaan Putusan dan Bab VII tentang Pembatalan Putusan, terbukti hanya Pasal tentang pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional, yakni Pasal 67 ayat (1) yang tidak dibatasi oleh tenggang waktu, sedangkan beberapa ketentuan yang lainnya, dibatasi dengan tenggang waktu, untuk itu Pemohon akan kutip pasal yang dibatasi dengan tenggang waktu, tersebut: Pasal 59 (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Pasal 62 (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pasal 68 (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Pasal 71 Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pasal 72. (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima. Bahwa dengan fakta yuridis tersebut diatas, Pasal 67 ayat (1) UUAAPS, yang tidak menentukan secara tegas batas waktu kapan tenggang akhir pendaftaran Putusan arbitrase internasional, berakibat Pasal tersebut dapat ditafsirkan kapanpun Putusan arbitrase internasional dapat diserahkan/didaftarkan; dan hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum serta menunjukkan adanya perbedaan perlakukan dihadapan hukum bagi Pemohon sebagai pihak yang ada dalam Putusan Arbitrase Internasional dengan Badan Hukum Asing yang mendaftarkan Putusan Arbitrase Internasional serta terjadi perbedaan perlakukan hukum antara Pemohon sebagai Badan Hukum Indonesia sebagai Pihak dalam Putusan Arbitrase internasional dengan Badan Hukum Indonesia lainnya sebagai para pihak yang diputuskan dalam Putusan Arbitrase Nasional; Dengan demikian Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya secara yuridis Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat C. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Menjadi Inkonstitusional Jika Tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 Memiliki Penafsiran Yang Pasti 1. Bahwa sebagaimana uraian di atas, karena tidak ada ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) UUAAPS yang mengatur Pembatasan Waktu Pendaftaran bagi Putusan Arbitrase Internasional untuk di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengakibatkan Putusan Arbitrase Internasional bisa didaftarkan kapan saja, seperti yang dialami oleh Pemohon dimana Putusan Arbitrase Internasional didaftarkan 1 tahun 5 bulan setelah diputuskan, ini juga dapat dialami oleh beberapa Badan Hukum Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Pemohon serta adanya perlakuan yang tidak sama bagi Pemohon karena untuk Badan Hukum Asing bisa kapan saja mendaftarkan Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta perlakuan yang tidak sama dimana bagi Badan Hukum yang menjadi Pihak dalam Putusan arbitrase nasional secara tegasditentukan waktu pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional dibatasi 30 hari sejak diputuskan (vide Pasal 59 ayat (1) UUAAPS), maka Pasal 67 ayat (1) menjadi pasal yang inkonstitusional, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak ada penjelasan maupun tafsir yang pasti atas Pasal 67 ayat (1) tersebut; 2. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 67 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum (wetsvacuum) mengenai kepastian hukum pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Maka demi Keadilan dan Perlakuan yang sama dihadapan Hukum atas berlakunya UU Nomor 30 Tahun 1999 terhadap diri Pemohon, Untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsir atas Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999, agar menjadi konstitusional; 3. Dengan demikian, Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) jika ditafsirkan bahwa tenggang waktu penyerahan/pendaftaran putusan arbitrase internasional dibatasi dengan tenggang waktu sama dengan batas tenggang waktu Pendaftaran Bagi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Putusan Arbitrase Nasional dan batas tengang waktu untuk upaya hukum pembatalan, yakni 30 hari. Untuk mencegah Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 menjadi inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), maka pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa ketika“Putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 30 hari sejak tanggal Putusan Arbitrase dijatuhkan” D. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Menimbulkan Ketidakpastian Keadilan serta Mengakibatkan Tercederai Rasa Keadilan dan Persamaaan Didepan Hukum 1. Bahwa didalam ketentuan Bab VI bagian Kedua tentang Putusan Arbitrase Internasional baik Pasal 67 sampai Pasal 71 UUAAPS (sebagaimana Pemohon uraikan di atas) tidak terdapat frasa yang dalam batas waktu tertentu mewajibkan kepada Pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera memberitahukan adanya pendaftaran/penyerahan putusan arbitrase Internasional oleh Arbiter/Kuasanya kepada pihak (Termohon eksekusi) yang ada di Indonesia, mengakibatkan perlakuan yang tidak sama dalam hukum acara dan merugikan kepentingan hukum termohon eksekusi untuk dapat melakukan upaya hukum pembatalan sebagaimana ditentukan Pasal 71 UUAAPS; Hal ini sebagaimana yang dilami oleh Pemohon, yakni Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional ICA di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2014 terdaftar di bawah Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST dan baru diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2014, dengan kata lain diberitahukan 3 bulan setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 2. Bahwa kewajiban memberitahukan (adanya deponir/pendaftaran putusan arbitrase) kepada para pihak dalam perkara dan mendengar serta memberikan kesempatan yang sama merupakan tujuan dan cita-cita hukum; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 3. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya akan disebut dengan UUKK, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 4. Bahwa sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUKK, maka penyelenggaraan peradilan dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang berarti fungsi peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, wajib mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Berdasarkan asas ini, maka semua manusia dipandang sama. Secara umum asas ini dikenal dengan asas equality before the law. Karena pada dasarnya hukum acara perdata ingin melindungi pencari keadilan dengan menempatkan kedua belah pihak sama dihadapan hukum; 5. Bahwa dalam hukum acara perdata terdapat konsep keadilan yang dikenal dengan asas audi et alteram partem, artinya kedua belah pihak harus didengar bersama-sama, jangan mendengar salah satu pihak saja, dan asas each his own yang menuntut kepada setiap orang apa yang menjadi hak nya sesuai dengan kualitasnya; 6. Bahwa Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 menentukan: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”. Namun tidak ada satupun dalam Pasal 67 sampai Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 dan penjelasannya yang mengatur kewajiban bagi kepeniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan kepada Pihak Termohon Eksekusi (yang ada di negara Indonesia) yang tercantum dalam Putusan Arbitrase Internasional tentang adanya Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional telah didaftarkan, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi Pihak (Termohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Eksekusi) yang berkepentingan untuk mengajukan upaya hukum Pembatalan. Dan memperhatikan apa yang dialami oleh Pemohon, dimana Pendaftaran Putusan terjadi pada 5 Mei 2014 dan diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2014, sedangkan hak yang diberikan Pasal 71 kepada Pemohon hanyalah 30 hari setelah didaftarkan Putusan Arbitrase Internasional tersebut, sedangkan Hak bagi Pihak yang mendaftarkan, diberi hak yang tanpa batas untuk kapan saja dapatmendaftarkan putusannya serta tidak ada kewajiban bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahkan telah didaftarkannya putusan arbitrase internasional tersebut, mohon dibandingkan dengan ketentuan Pasal 196 Herzien Inlands Reglement tentang tata cara penyelesaian pelaksanaan putusan perdata umum yang mewajibkan pemberitahuan dengan batas waktu, ditentukan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang menang memasukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri yang dimaksud ayat pertama pasal 195, baik dengan lisan maupun tulisan, agar menjalankan keputusan tersebut. Maka ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua selama-lamanya delapan hari” Bahwa disetiap upaya hukum biasa, maupun luar biasa dibidang perdata selalu dibatasi tenggang waktu yakni dalam upaya Kasasi maupun Peninjauan kembali melekat norma yang mewajibkan kepaniteraan untuk melakukan “pemberitahuan”, dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung: - Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) tentang Peninjauan Kembali bahwa kedua belah Pihak yang berperkara mendapatkan kesempatan yang seimbang menyampaikan tanggapan/jawaban dengan sama-sama dibatasi waktu 30 hari, dan kepaniteraan diwajibkan paling lama 14 hari melakukan “pemberitahuan”. - Pasal 46 ayat (4) juncto Pasal 47, Pada upaya hukum kasasi kepaniteraan diwajibkan “memberitahukan” paling lama 7 hari, dan pihak-pihak diberi kesempatan yang sama yakni paling lama 14 hari melakukan tanggapan/jawaban. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Ketiadaan batas waktu pada pihak asing dan membatasi waktu di pihak badan hukum/perseorangan Indonesia (Pemohon) dalam proses pendaftaran, pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase mengakibatkan ketidakpastian keadilan, perlindungan warga negara dalam konflik dengan pihak asing, Pemohon merasa tidak mendapatkan perlakukan yang sama dihadapan hukum akibat Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999, dengan demikian Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945, untuk itu Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 mohon dinyatakan inkonstitusional, atau konstitusional bersyarat sepanjang diartikan pendaftaran oleh Arbiter dibatasi 30 hari sejak hari putusan dijatuhkan dan pembatalan diajukan paling lambat 30 hari sejak putusan diberitahukan kepada pihak yang kalah dalam arbitrase; 7. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum (wetsvacuum). Maka demi Kepastian Hukum dan demi Keadilan dan Perlakuan yang sama di hadapan Hukum atas berlakunya UU Nomor 30 Tahun 1999 terhadap diri Pemohon, Untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsir atas Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) diartikan bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri tersebut diberitahukan kepada Termohon Eksekusi”; 8. Bahwa perlu Pemohon sampaikan secara ringkas dalam bentuk tabulasi dasar pembedaan perlakuan dalam hal pendaftaran dan pelaksanaan Putusan Arbitrase dan dampak kerugian konstitusional sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Tabel -1 Upaya Hukum Pendaftaran, Pelaksanaan, dan Pembatalan No Tahapan Diajukan Pihak Arbitrase Internasional Arbitrase Nasional 1 Pendaftaran Penyerahan Putusan Arbitrase Arbiter, atau Kuasanya Pasal 67 ayat (1) UUA APS - Tidak dibatasi tenggang akhir batas waktu Pendaftaran - Kepaniteraan Pengadilan Negeri tidak diwajibkan melakukan pemberitahuankepada Termohon adanya Pendaftaran Putusan Arbitrase Pasal 59 (1) UU AAPS Dibatasi maksimal 30 hari setelah tanggal putusan diucapkan. 2 Pembatalan Putusan Arbitrase Pihak Yang Kalah dalam arbitrase, atau Kuasanya Pasal 71 UU AAPS Dibatasi paling lama 30 hari SEJAK hari Putusan Didaftarkan Arbiter di Pengadilan Negeri Pasal 71 UU APS Dibatasi paling lama 30 hari SEJAK hari Putusan Didaftarkan Arbiter di Pengadilan Negeri Tabel-2 Kerugian Hak Konstitusional Pada Pemohon Atau Pihak Yang Kalah (Badan Hukum Indonesia) Dalam Arbitrase Internasional No. Pasal UU AAPS Kerugian konstitusional 1 Pasal 67 ayat (1) Kerugian konkret: - Kontrak perdagangan kapas menurun (kepercayaan mitra dagang menurun). - Produksi menurun sebab bahan baku produksi yakni kapas sulit diperoleh sebab Penjual Kapas enggan mensuplai kepada Pemohon selaku importer/ pembelikapas (Pemohon - Pemohon tidak dapat menggunakan hak atas kepastian keadilan (pembatalan putusan arbitrase) selama Arbiter/Kuasanya tidak mendaftarkan putusan arbitrase di PN. Jakarta Pusat. - Badan hukum Indononesia/Perorangan yang kalah dalam arbitrase internasional dihadapkan pada ketidakpastian keadilan sebab tidak pernah mengetauhi dan tidak dapat dipastikan waktu (kapan) Hak untuk mendapatkan kepastian keadilan (menempuh gugatan pembatalan) dapat ditempuh; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 dianggap bermasalah) - Potensi hilangnya mata pencaharian 400 tenaga kerja orang Indonesia untuk memenuhi penghukuman Putusan Arbitrase Asing yang tidak masuk akal (membayar harga pembelian, denda, bunga, penalty, atas barang/ kapas yang sama sekali tidak dikirim dan tidak diterima Pemohon, sejumlah + 3,2 juta dollar amerika). - Kekalahan (ketidakadilan) dalam forum arbitrase internasional tanpa adanya hak atas kepastian kapan upaya pembatalan putusan arbitrase dapat ditempuh, merugikan Perusahaan Indonesia sebab menghilangkan kepercayaan perusahaan asing terhadap perusahaan Indonesia dan daya saing menjadi lemah dengan sesame perusahaan domestic dalam bidang perdagangan yang sama. - Menempuh upaya pembatalan sekalipun akan dihadapkan pada ketidakpastian keadilan sebab tidak ada frasa yang mewajibkan PN. Jakarta Pusat melakukan pemberitahuan adanya pendaftaran putusan arbitrase oleh Arbiter/Kuasanya.Gugatan pembatalan berpotensi secara formal melampaui batas waktu 30 hari. 2 Pasal 71 Kerugian konkret - Upaya pembatalan yang sedang ditempuh dihadapkan pada ketidakpastian keadilan akibat tidak adanya frasa batas akhir pendaftaran/deponir dan pemberitahuan - Berpotensi dapat diletakanya upaya paksa pensitaan eksekusi atas asset Pemohon untuk memenuhi putusan arbitrase yang tidak dapat dibatalkan melalui mekanisme Pembatalan. - Perlakuan diskriminasi padapihak yang kalah dalam arbitrase internasional dan pihak yang kalah dalam arbitrase nasional, dimana pada arbitrase nasional sudah dapat dipastikan upaya pembatalan paling lambat ditempuh 60 hari sejak putusan arbitrase dijatuhkan (30 hari pendaftaran + 30 hari pembatalan) Pasal 59 (1) juncto Pasal 71 UUAAPS, - Sedangkan pada arbitrase Internasional tidak pasti dan tidak jelas kapan upaya pembatalan dapat dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam forum arbitrase asing/ internasional. - Pemohon Pembatalan mengajukan permohonan dibatasi 30 hari sejak hari Putusan arbitrase didaftarkan oleh Arbiter, karena Pemohon tidak tahu kapan/hari dilakukanya pendaftaran oleh Arbiter, maka pihak Pemohon pembatalan mengalami kerugian sebab tidak ada kepastian Kapan akan diberitahu oleh PN. Jakarta Pusat atas adanya pendaftaran putusan oleh arbiter a quo. - Hak untuk menempuh pembatalan (kepastian keadilan) tidak pernah dapat dilakukan Pemohon dan berpotensi Gugatan Pembatalan secara formal tidak dapat diterima karena melebihi tenggang waktu 30 hari setelah putusan arbitrase didaftarkan di Pengadilan Negeri, sebab UUAAPS tidak mewajibkan PN. Jakarta Pusat kapan batas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 akhir memberitahukan kepada pihak-pihak atas adanya pendaftaran Putusan arbitra seoleh Arbiter/Kuasanya. Kerugian spesifik/konkret dan/atau kerugian konstitusional Pemohon akan pulih dan/atau potensi kerugian konkret seperti eksekusi/sita bisa dihindarkan, jika Mahkamah memberikan penafsiran dan pemberlakuan secara konstitusional bersyarat pada kedua pasal yakni Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UUAAPS. Berdasarkan uraian di atas mohon Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan: Menyatakan, 1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 ) terhadapUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menyatakan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternastif penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 ) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Menyatakan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) diartikan bahwa Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “Putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 30 hari sejak tanggal Putusan Arbitrase dijatuhkan”; 5. Menyatakan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan menyatakan konstitusional bersyarat, diartikan bahwa Pasal 71 Undang- Undang Nomor 30 Tahun1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), sepanjang dimaknai “30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri tersebut diberitahukan kepada Termohon Eksekusi”; 7. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 bukti P-11 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ongkowijoyo Onggowarsito; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Inderatex Spindo Nomor 170 Tahun 1995; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-11.448 HT.01.01 TH.95, bertanggal 11 September 1995; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 2 Mei 2011 mengenai Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseorangan Terbatas; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-16898, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indiratex Spindo, bertanggal 06 Juni 2001 yang ditujukan kepada Notaris Ario Hardickdo, S.H. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Putusan Arbitrase Internationel ICA (bertanggal 14 Desember 2012 (terjemahan dalam bhs Indonesia); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase International Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST, bertanggal 5 Mei 2014; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor W10.U1.Ht.065/2014.Eks, perihal Pemberitahuan Penyampaian Penetapan Nomor 065/2014.Eks tentang Eksekusi, bertanggal 05 Agustus 2014; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pengacara/Advokad Fahmi Bachmid & Rekan, perihal Permohonan, bertanggal 26 Agutus 2014, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pengacara/Advokad Fahmi Bachmid & Rekan, perihal Perlawanan Terhadap Penetapan Tanggal 24 Juli 2014 Nomor 065/2014.Eks juncto Putusan Arbitrase International ICA (The International Cotton Association Limited) tanggal 14 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Jakarta Pusat, bertanggal 15 September 2014; Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Harjono, S.H., MCL, yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Maret 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan tersebut, yang mengemukakan hal sebagai berikut: Ahli menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji yang bersubstansi pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di Indonesia. Setelah Konferensi Meja Bundar antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia timbullah persoalan hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang menyangkut pemberlakuan perjanjian internasional yang pernah disepakati oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu apakah akan tetap berlaku dalam sistem hukum Indonesia merdeka. Sebagian ahli hukum menyatakan bahwa perjanjian internasional tersebut tetap berlaku sedangkan yang lain menyatakan tidak mengikat kepada Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Adanya dua pendapat tersebut ternyata Mahkamah Agung Indonesia dalam memutus permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berpendapat bahwa Indonesia tidak terikat oleh perjanjian yang pernah dibuat oleh pemerintah Belanda sehingga ketentuan yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dasarnya bukanlah perjanjian internasional tetapi ketentuan arbitrasi yang diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvoordering, Staatblad 187:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941: 44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatblad 1927:227), meskipun pada masa Hindia Belanda pemerintah Belanda telah ikut konfensi Jenewa tahun 1927 yang bermaterikan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pada tahun 1981 pemerintah Indonesia meratifikasi New York Convention 1958 tentang Recognation and Enforcement of Foreign Arbritration Award dengan Keputusan Presiden Nomor 34 /1981. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi dari Putusan Pengadilan Nomor 228/1979 tanggal 10 Juni 1981 terhadap permohonan pelaksanaan arbitrasi internasional menyatakan, (1) Putusan Pengadilan asing tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 dapat diterapkan di Indonesia. (2) Pasal 5 perjanjian transisi tidak mengikat pemerintah Indonesia karena tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk mentaati hukum internasional yang disahkan pemerintah Belanda, dan (3) Munculnya Keppres Nomor 34/1981 tidak secara otomatis membuat Konvensi New York 1958 dapat diterapkan hingga Pemerintah mengeluarkan implementing legislation. Sejak putusan kasasi tersebut memang terjadi kekhawatiran di kalangan pebisnis asing yang bertransaksi dengan pebisnis di Indonesia dimana dalam perjanjian yang disepakati bersama mencantumkan klausula arbitrase internasional; Meskipun Mahkamah Agung menyatakan bahwa Konvensi New York 1958 tidak dapat diterapkan secara otomatis sebelum Pemerintah membuat implementing legislation nyatanya pemerintah Indonesia sampai sekarang tidak pernah membuat aturan yang disyaratkan oleh Mahkamah Agung yaitu implementing legislation dan pemerintah Indonesia tidak pernah mencabut Kepres Nomor 34/1981 artinya tetap menyatakan sikapnya untuk teri kat dengan Konvensi New York 1958. Pernyataan terikat tersebut atau dalam bahasa Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional "consent to be bound" merupakan hak absolut negara berdaulat tanpa adanya paksaan. Berkaitan dengan Keppres Nomor 34/1981 justru Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara pelaksanaan putusan Arbitrase Asing dan tentunya PERMA inilah yang kemudian digunakan Mahlamah Agung untuk menjadi dasar memutus permohonan pengakuan dan pelaksanaan arbritase asing. Secara akademik dan ilmu hukum patutlah kalau PERMA Nomor 1 Tahun 1990 ini menimbulkan kontraversi mengingat bukankah MA sendiri yang memutuskan bahwa Keppres Nomor 34 /1981 untuk dapat dilaksanakan di Indonesia Pemerintah harus membuat implementing legislation. Apakah memang oleh MA yang dimaksud sebagai implementing legislation itu adalah PERMA yang dibuat MA sendiri yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 1990. Kalau difahami secara pengertian hukum kata pemerintah mestinya pemerintah Indonesia dalam konteks ini adalah Negara Indonesia dan implementing legislation mestinya adalah Undang- Undang oleh karena itu PERMA tidak tepat untuk mewadahi maksud implementing legislation tersebut. Di luar persoalan bentuk hukum untuk melaksanakan perjanjian internadional dalam hal ini New York Convention 1958 yang perlu untuk mendapat perhatian adalah Pasal 3 dari PERMA ini yang menyatakan, Putusan Arbitrasi Asing Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia memenuhi syarat: (1) Putusan dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrasi ataupun perorangan di suatu negara yang dengan Negara Indonesia ataupun bersama sama dengan Negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaaan Arbritasi Asing Pelaksanaan didasarkan atas dasar timbal balik (resiprositas). (2). Putusan putusan Arbitrase dalam ayat (1) di atas hanyalah sebatas pada putusan-putusan yang memenuhi hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang. (3) Putusan putusan Arbitrase Asing tersrbut dalam ayat (1) di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (4) Suatu keputusan Arbitrase hanya dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung. Dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA tersebut dinyatakan, exequatur tidak akan diberikan apabila putusan Arbitrase asing nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum); Ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing berdasar PERMA Nomor 1 Tahun 1990 ternyata tidak menjamin kepastian hukum bahwa arbitrase asing diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia hal ini disebabkan ketiadaan kepastian Mahkamah Agung dalam menentukan apa ukuran atau kriteria suatu putusan arbitrase asing sebagai nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarkat di Indonesia (ketertiban umum). Dalam putusan yang menolak untuk mengakui arbitrase asing Mahkamah Agung berpendapat putusan arbitrase asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan tanpa uraian ketertiban umum apa yang telah dilanggar oleh putusan arbitrase asing ters (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkara antara; Pada tanggal 12 Agustus 1999 Presiden Indonesia B.J. Habibie mengesahkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tahun 1999 tercatat sebagai tahun lembaga pembuat Undang-Undang Indonesia banyak menghasilkan Undang-Undang yaitu hampir lima puluh Undang-Undang disahkan dan diundangkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini tidak menyebut sa ma sekali Keppres Nomor 34/1981 tentang ratifikasi New York Convention dalam konsiderannya maupun dalam penjelasan umumnya. Secara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 formal pula Keppres ini juga tidak pernah dicabut oleh karenanya status Indonesia secara internasional dalam kaitannya dengan New York Convention tidak berubah yaitu masih terdaftar sebagai negara pihak konvensi New York bersama hampir 150 negara lainnya. Konvensi New York dalam Pasal V menyatakan, (1) Recognation and enforcement of the award may be refused, at the request of the party againts whom it is invoked, only,if that party fiarnishs to competent authority where the recognation and enforcement is sought, proof that : (a) The parties to the agreement referred to in the Article II were, under the law applicable to them, under some incapac ity or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failling any indication thereon, under the law of the country where the award made; or (b) The party againts whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or the arbitrator proceedings or was otherwise unable to present his case ; or (c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to the arbitration or it contains decission on matters beyond the scope of the submission to arbitration,,provided that, if decission on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decission on matters submitted to arbitration may be recognized or enforced; or (d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failling such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place, or, (c) The award has not yet become binding the parties, or, has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law, that award was made. Di samping syarat yang ditentukan dalam Article V paragraf (1) tersebut, paragraf (2) menyatakan, Recognation and enforcement of arbitral award may aslo be refused if the competent authority in the country where recognation and enforcement is sought find th at: (a) the sibject matter of the differences is not capable of settlement by arbitration un der the law of that country; or (b) the recognation or enforcement for the award would be contrary to the public policy of that country. Thailand meratikasi Konvensi New York pada tahun 1959 dan mulai berlaku Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 secara efe ktif pada tahun 1960 dengan mengambil alih secara penuh ketentuan yang terdapat dala m Artikel V Konvensi New York dalam UU Arbitrasi B.E. 2545 tahun 2002 Section 43. (Lihat dalam Sorowit Limporangsri "Improving on Enforcement of International Co mmecial Arbritral Award in ASEAN: A Thai Perspective. ASEAN Law Association 1 0 th General Assembly. - www.aseanlawassociation.org Thailand6.pdf.) Thailand juga mengatur syarat tenggat waktu yang sama untuk arbitrase dalam negeri dan asing dala m pendaftarannya untuk dapat diakui dan dilaksanakan tanpa membedakan antara kedua nya. Dari pengalaman menerapkan ketentuan Konvensi New York sejak 1960 Thailand bahkan memperpanjang tenggat waktu pendaftaran untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dengan tujuan untuk member! waktu yang cukup kepada para pihak secara suka rela mentaati putusan arbitrase dan juga membuka peluang bagi arbitror untuk menjatuhkan putusan dengan memberi grace periode dalam waktu tertentu kadang hal demikian diperlukan oleh dunia bisnis. Waktu yang pendek bukanlah pilihan yang tepat tetapi waktu yang berkepanjangan apa lagi tanpa batas sama sekali juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Demikian halnya India berdasarkan Act (Undang-Undang) 1996 Pasal 48 (l) (e) sebagaimana ditulis oleh Priti Suri dalam maskah yang berjudul: Enforcement of foreign Awa rd in India ; Simplification under Act 1996 mengambil Pasal V Konvensi New York sebagai syarat untuk dapat diakui dan dilaksanakannya putusan arbitrase asing di India ( w ww.psalegal.com Enforcementofforeignawards.pdf). UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur secara berbeda substansi yang dimuat dalam Article V Konvensi New York ke dalam Pasal 66 yang menyatakan, "Putusan Arbitrase Internasi onal hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut: (a) Putusan Arbitrase International dijatuh kan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; (b) Putusan Arbitrase Internasional sebagai mana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; (c) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas yang tidak bertentangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 dengan ketertiban umum ; (d) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan (e) Putusan Arbitrase Internasional dimaksud huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari ketentuan tersebut di atas syarat a dan b berkaitan dengan tempat putusan diambil dan ruang lingkup putusan hukum dari mated putusan. Sedangkan syarat huruf c putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Syarat d dan e merupakan prosedur untuk putusan dapat diakui dan dilaksanakan; Apabila dibandingkan dengan Pasal V Konvensi New York yang mengatur alasan untuk menolak mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional maka inti utama dapat dilaksanakan Putusan Arbitrase Internasional dalam bidang hukum perdagangan di Indonesia bahwa putusan tersebut diputus oleh arbitrator di negara lain yang Indonesia terikat dalam perjanjian baik bilateral maupun multilateral dan Putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Konvensi New York juga menjadikan bertentangan dengan public policy sebagai salah satu dasar alasan untuk penolakan pengakuan dan pelaksanaan Putusnan Arbitrase Internasional sebagaimana dinyatakan dalam Artikel V (1) (2) (b) disamping alasan lain yang disebutkan dalam Pasal V (1) (a), (b), (c), (d). Persoalan yang timbul adalah apakah sama pengertian ketertiban umum dalam Undang-Undang Nomor 30/1999 dengan public policy dalam Konvensi New York. Kalau pengertiannya sama maka disamping bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy Konvensi New York mempunyai syarat lainnya yaitu yang terdapat dalam Artikel V (1) (a), (b), (c), dan (d). Atau kah ketertiban umum dalam UU Nomor 30/1999 sama dengan substansi public policy dalam Konvensi New York ditambah dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal V (1) (a), (b), (c), (d), (e) Konvensi New York; Hukum perlu kepastian dan kepastian itu didapatkan kalau hukum itu bisa diprediksikan, "predictability" juga merupakan unsur keadiian dalam hukum. Ketertiban umum harusnya juga dapat diprediksikan sehingga arbritator dalam membuat keputusan dapat menghindari hal hal yang bertentangan dengan ketertiban umum tersebut. Dalam putusan arbitrase internasional ada tidaknya putusan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 bertentangan dengan ketertiban umum akan ditentukan oleh pemegang kewenangan eksekutur yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dalam kasasi Mahkamah Agung. Demi memenuhi unsur predictability apabila Ketua PN Jak Pus atau pun Mahkamah Agung menolak untuk memberikan eksekutur pada putusan arbitrase dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum sudah sewajarnya kalau menjelaskan dalam putusannya ketertiban umum apa yang telah dilanggar oleh suatu putusan arbitrase dan bagaimana pelanggaran tersebut telah dilakukan, oleh karenanya tidak cukup hanya dinyatakan suatu putusan arbitrase sebagai bertentangan dengan ketertiban umum tanpa menguraikan ratio legis nya. Adanya ratio legis yang memadai dan kuat akan menjadikan putusan dapat diprediksikan, dengan demikian akan terpenuhi unsur predictability atas putusan putusan yang akan diambil berikutnya. Adanya ratio legis yang jelas dan predictability yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan publik kepada kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut ahli hal inilah yang menjadi salah satu faktor kurangnya kepercayaan publik kepada kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional; Apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara a quo sebenarnya merupakan salah satu dari banyak hal yang timbul dari persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia; Keberadaan Pasal 68 dalam UU Nomor 30/1999 menurut ahli juga menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Pasal tersebut menyatakan dalam ayat (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang men gakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Sedangkan ayat (2) menyatakan, terhadap Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. Pertanyaan dasarnya adalah apa yang menjadi alasan perlunya dibedakan pemberian upaya hukum kasasi terhadap keputusan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrse internasional dengan putusan KPN Jak Pus yang tidak mengakui dan tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional. Kalau pengakuan dan pelaksanaan PAI oleh UU Nomor 30/1999 politik hukumnya hanya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 ditujukan kepada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum maka syarat ini haruslah benar be nar dipenuhi. Dalam hal permohonan eksekutur dikabulkan oleh KPN Jak Pus apakah secara mutlak harus diterima bahwa pasti Putusan Al tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.,Dalam suatu kasus hipotetis bila ternyata secara kasat mata Put Al bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana pernah digunakan untuk menolak putusan eksekutor sebelumnya dan ternyata KPN Jak Pus memberikan eksekutur pada permohonan untuk kasus yang lain apakah pihak yang dikalahkan oleh Put Al harus menerima apa adanya sebab ketiadaan upaya hukum dengan adanya larangan Pasal 68 ayat (1) yang tentu saja hal ini tidak adil baginya. Keadaan sebaliknya dapat terjadi bahwa perm ohonan eksekutur Put Al ditolak oleh Ka PN Jak Pus karena secara kasat mata benar benar bertentangan ketertiban umum namun berbeda dengan kasus sebelumnya dimana Pemohon eksekutur dapat mengajukan kasasi. Dengan ilustrasi tersebut di atas pembuat Undang-Undang mempunyai politik hukum apa sampai harus mendiskriminasi pemberian upaya hukum yang berbeda kepada pihak pihak dalam penyelesaian arbitrase. Nuansa diskriminatif jelas sekali dalam Pasal 68 ini dan tidak jelas politik hukum apa yang dapat membenarkan diskriminasi yang dilakukan. Adanya pandangan bahwa Put Al selalu merugikan warga negara Indonesia adalah tidak benar. Klausula A.rbitrase Internasional dapat dibuat oleh siapa pun juga. Dua entitas Indonesia apakah warga negara atau badan hukum dapat saja membuat klausula arbitrase internasional di bidang hukum dagang di dalam kontrak karena objek kontraknya ada di dalam dan di luar negeri karena hal tersebut tidak dilarang; Pasal 67 UU Nomor 30/1999 tidak menetapkan batas waktu kapan penyerahan putusan Al dilakukan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera PN Jakarta Pusat dan tidak diatur juga apakah ada kewajiban arbiter, kuasanya atau Panitera PN Jak Pusat untuk memberit aliukan kepada para pihak apakah telah ada penyerahan Put Al Pasal 71 hanya memberi waktu 30 hari untuk mengajukan pembatalan sejak Put Al diserahkan. Batasan waktu 30 hari untuk permohonan pembatalan dan ketiadaan batas waktu untuk penyerahan Put Al serta ketiadaan kewajiban untuk memberi tahu kepada para pihak terutama kepada pihak yang terhadapnya pelaksanaan Put Al akan ditujukan sangatlah merugikan pihak yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 akan mengajukan pembatalan hal ini berbeda dengan Putusan Arbitrase nasional. Nuansa diskriminif bertambah lagi dalam UU ini. Pada pasal sebelumnya diskriminasi penggunaan upaya kasasi dan pada Pasal 67 perlakuan antara arbitrase nasional dan internasional yang tidak jelas juga kebijakan apa yang mendasari kenapa tidak ditetapkan batas waktu penyerahannya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya Thailand membatasi penyerahan tersebut tentunya hal ini akan menjamin kepastian hukum dan fairness. Undang-Undang ini jelas berpotensi untuk menimbulkan kerugian kepada pihak yang terdiskriminasi secara prosedural karena aturan yang terdapat di dalamnya. Sangatlah mungkin bahwa seseorang pada satu saat mendapatkan keuntungan atas kelemahan Undang-Undang ini dan pada kesempatan lain dirugikan, namun demikian hal demikian tidaklah kemudian diperhitungkan sebagai impasatas kemungkinan kerugian dan keuntungan sehingga Undang-Undang ini tidak perlu dilakukan pengujian. Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah menurut ahli bahwa Undang-Undang ini justru dapat merugikan ke pada pihak yang seharusnya dilindungi dan sebaliknya dapat menguntungkan pihak yang seharusnya tidak dilindungi karena adanya Putusan Arbitrasi Internasional yang bertentangan dengan ketertiban umum. Pihak yang mendapat keuntungan atau kerugian ditentukan oleh nasibnya saja sedang dimana mereka berada; Apa yang didalilkan pemohon adalah salah satu dari banyak faktor yang secara potensiaI dapat terjadi pada siapa pun juga yang dirugikan oleh Undang- Undang ini. Ahli berpendapat bahwa Mahkamah untuk menjamin kepastian hukum harus memutuskan sesuatu. Kalau toh Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon maka Mahkamah baru menyelesaikan satu faktor saja diantara faktor faktor yang terdapat dalam Undang-Undang a quo. Mahkamah harus memberikan kepastian dan keadiian. Ketiadaan kepastian aturan dapat menimbulkan unfairness yaitu mempermainkan hukum; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, DPR dalam persidangan tanggal 21 April 2015 memberikan keterangan lisan dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 21 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Juni 2015, yang menerangkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas: a. Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi, “Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.” b. Pasal 71 yang berbunyi, “Permohonan pembatalan putusan arbitrasi harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”. bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU AAPS, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon merupakan pihak pembeli, dalam perselisihan kontrak jual beli kapas dalam forum Arbitrase di Liverpool (The Internasional Cotton Association Limited), dengan pihak penjual yakni Everseason Enterprises Ltd. perusahaan dari negara Hongkong, dan forum Arbitrase di Liverpool sudah menjatuhkan putusan bertanggal 14 Desember 2012. Bahwa terhadap Putusan arbitrase Internasional tersebut didaftarkan dan dicatatkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2014 (didaftarkan 1 tahun 5 bulan setelah diputuskan). (vide permohonan hal:7-8 ) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 b. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan Nomor 065/2014 tentang Penetapan Putusan Arbitrase ICA (The Internasional Cotton Association Limited). Pemohon baru menerima pemberitahuan adanya pendaftaran Putusan ICA dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2014 (vide permohonan hal: 8). c. Bahwa akibat adanya pendaftaran dan penetapan tersebut di atas, Pemohon mengajukan pembatalan tanggal 28 Agustus 2014, serta mengajukan perlawanan tanggal 15 September 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang sampai saat ini masih dalam proses persidangan. d. Bahwa dengan adanya Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU AAPS mengakibatkan hak mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional (Putusan ICA) menjadi hilang dan atau berpotensi secara formal tidak dapat diterima, karena pengajuan pembatalan Putusan Arbitrase dibatasi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.Sedangkan batas waktu pendaftaran atas adanya Putusan Arbitrase Internasional tidak diberikan batasan waktu oleh Pasal 67 ayat (1) UU AAPS serta tidak adanya keharusan bagi Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk memberitahukan adanya pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional telah didaftarkan (vide permohonan hal:9). e. Bahwa tidak ditentukannya batas waktu penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan, ketidakpastian hukum serta adanya diskriminasi hukum bagi Pemohon (vide permohonan hal:9). C. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji; Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. 2. Pengujian atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap permohonan pengujian Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU AAPS, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, namun putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan. 2. Bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan yaitu antara lain: dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 karena hal prosedural dan administratif, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui tata cara (prosedur) sederhana. 3. Bahwa Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. 4. Bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur didalam Pasal 66 UU AAPS, yang salah satunya mensyaratkan Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5. Bahwa permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan harus disertai dengan lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (vide Pasal 67 UU AAPS ). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ditentukannya batas waktu penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DPR beranggapan bahwa ketentuan pasal a quo tersebut merupakan kebijakan pembuat Undang-Undang atau legal policy untuk mengatur waktu permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yaitu setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mengingat persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dan disertakan oleh Pemohon eksekusi dalam penyampaian berkas permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional seperti yang diatur dalam Pasal 67 UU AAPS memerlukan waktu yang cukup lama. 7. Bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur yaitu: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri (vide Pasal 70-71 UU AAPS). 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya keharusan bagi Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk memberitahukan adanya pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang telah didaftarkan tidak beralasan, karena faktanya Pemohon telah menerima pemberitahuan adanya Putusan Arbitrase Internasional yang telah didaftarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam tata cara Pelaksanaan putusan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. 9. Bahwa mengenai permasalahan jangka waktu pemberitahuan adanya pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional oleh Panitera Pengadilan, hal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 tersebut semata-mata merupakan permasalahan teknis bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas. 10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang a quo tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden dalam persidangan tanggal 9 Maret 2015 memberikan keterangan lisan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Maret 2015 yang mengemukakan hal sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Pemohon 1. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase, yang tidak menentukan secara tegas batas waktu kapan tenggang akhir pendaftaran putusan arbitrase internasional, berakibat pasal tersebut dapat ditafsirkan kapanpun putusan arbitrase internasional dapat diserahkan/didaftarkan; dan hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum serta menunjukan adanya perbedaan perlakukan dihadapan hukum bagi Pemohon sebagai pihak yang ada dalam putusan arbitrase internasional dengan badan hukum asing yang mendaftarkan putusan arbitrase internasional serta terjadi perbedaan perlakukan hukum antara pemohon sebagai badan hukum Indonesia sebagai pihak dalam putusan arbitrase internasional dengan badan hukum indonesia lainnya sebagai para pihak yang diputuskan dalam putusan arbitrase nasional; dengan demikian Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Bahwa Pemohon merasa diperlakukan tidak sama dalam hukum acara dan dirugikan kepentingan hukum termohon eksekusi untuk dapat melakukan upaya hukum termohon eksekusi untuk dapat melakukan upaya hukum pembatalan sebagaimana ditentukan Pasal 71 UU Arbitrase karena tidak ada satupun dalam ketentuan Pasal 67 sampai Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 dan penjelasannya yang mengatur kewajiban bagi kepeniteraan pengadilan negeri Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 Jakarta pusat untuk memberitahukan kepada pihak termohon eksekusi (yang ada di Negara Indonesia) yang tercantum dalam putusan arbitrase internasional tentang adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional telah didaftarkan, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pihak (termohon eksekusi) yang berkepentingan untuk mengajukan upaya hukum pembatalan. 3. Dengan memperhatikan apa yang di alami oleh pemohon, apabila mahkamah konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar majelis hakim konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) yaitu konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “putusan tersebut diserahkan dan sepanjang dimaknai “putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri Jakarta pusat paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan arbitrase dijatuhkan”; II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). III. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Di Uji Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis UU AAPS, sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan. Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain : a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif; c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional. Arbitrase dapat dilaksanakan secara institusional atau ad hoc. Arbitrase institutional dilaksanakan dengan bantuan suatu lembaga arbitrase, yaitu para pihak sepakat akan menggunakan aturan dari lembaga arbitrase tersebut, seperti misalnya International Chamber of Commerce (ICC) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam arbitrase ad hoc para pihak dapat bersepakat untuk menggunakan seperangkat aturan yang dibuatnya sendiri, aturan atau prosedur dari salah satu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 lembaga arbitrase tertentu atau aturan tertentu yang tidak terkait dengan suatu lembaga aribtrase seperti aturan UNCITRAL Arbitration Rules, yang diterbitkan oleh the United Nations Commission on International Trade Law. Karena tidak ada institusi yang melakukan administrasi acara, permasalahan sering timbul dalam arbitrase ad hoc jika satu pihak menolak untuk menunjuk seorang arbiter atau jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam memilih ketua. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan/penunjukan arbiter Pasal 13 UU AAPS mengamanatkan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter atau majelis arbitrase dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sehubungan dengan dalil Para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase yang menyatakan “Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, dan ketentuan Pasal 71 yang menyatakan “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.” Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: a. Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang a quo memberi kewenangan kepada PN Jakarta Pusat untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, yang menurut Pasal 1 butir (9) adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau suatu putusan suatu lembaga aribtrase atau perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. b. Pembatalan Putusan Pasal 70 Undang-Undang a quo, menetapkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dikabulkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur ditemukannya surat atau dokumen dalam pemeriksaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 palsu atau, disembunyikan dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan yang sudah didaftarkan di pengadilan dan alasan-alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. c. Alasan pembatalan dalam UU Arbitrase berbeda dengan UNCITRAL Model Law, yang menyatakan bahwa pembatalan meliputi (Pasal 34): 1) Satu atau para pihak tidak cakap (Incapacity); 2) Pemberitahuan yang kurang wajar mengenai pengangkatan arbiter atau proses arbitrase atau tidak dapat mempresentasikan perkaranya. 3) Putusan dijatuhkan atas perkara yang tidak dalam lingkup arbitrase, atau berisi putusan-putusan diluar kewenangan arbitrase; 4) Penunjukan majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang; atau 5) Pengadilan menemukan bahwa pokok perkara dalam sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut peraturan perundang-undangan di Negara tersebut atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum (public policy) dari negara tersebut. Sementara banyak negara telah membatasi hak untuk banding, namun demikian hak banding tersebut tetap merupakan ancaman terhadap putusan arbitrase. Hak banding tersebut telah menghambat eksekusi dan penyelesaian sengketa. Di sisi lain, hak untuk banding merupakan stimulus bagi para arbiter untuk bekerja dengan penuh kehati-hatian dan wajar, sehingga arbiter senantiasa harus beritikad baik dalam menyelesaikan sengketa. d. Bahwa sesuai keterangan pada huruf a, terhadap kewenangan baik penyerahan pendaftaran sampai dengan pelaksanaan putusan ditangani dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam ketentuan 67 Undang-Undang a quo. Mengenai penanganan Pembatalan arbitrase Internasional juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam tata cara Pelaksanaan putusan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, terhadap anggapan Pemohon menurut Pemerintah adalah tidak jelas dan menurut fakta Pemohon tidak terbukti secara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 konstitusional haknya terlanggar karena berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang a quo diatur bagi putusan Pelaksanaan Arbitrase Internasional jika telah mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan dengan benar dan sesuai dengan hukum acara perdata, sehingga UU Arbitrase menurut Pemerintah tidak perlu dimaknai lagi karena pelaksanaan arbitrase internasional yang diatur dalam Undang- Undang a quo sudah secara jelas dan tegas diatur dan disesuaikan dengan tata cara hukum acara perdata. IV. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam persidangan tanggal 21 April 2015 menyampaikan keterangan lisan dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 20 April 2015 yang diserahkan dalam persidangan tersebut, yang menguraikan hal sebagai berikut: I. Tentang BANI BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa tiga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 pakar hukum terkemuka, yaitu almarhum Prof Soebekti S.H., Haryono Tjitrosoebono S.H. dan Prof DR. Priyatna Abdurrasyid, dan dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh di bidang hukum. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan dan Batam. Adanya BANI sebagai Lembaga Arbitrase adalah sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8 dan Pasal 34 UUAAPS, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diselenggarakan melalui lembaga arbitrase, yaitu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Selanjutnya Pasal 1 butir 9 juga mengakui Putusan Arbitrase Internasional, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional. Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Pada saat ini lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30% diantaranya adalah asing terdaftar di BANI. II. Pengertian Tentang Arbitrase 1) Menurut Prof. R. Subekti SH (Mantan Ketua Mahkamah Agung), arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk. Sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan, forum arbitrase telah lama dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Kaidah umum tentang arbitrase telah merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Raad van Justitie (RvJ), yakni Rv 1847 Nomor 52 juncto S. 1849 Nomor 63 dan Pasal 377 HIR 1941:44. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 2) Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan. 3) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUAAPS, penyelesaian sengketa melalui Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perdagangan. 4) Salah satu prinsip pokok dalam arbitrase adalah putusannya yang bersifat mandiri, final dan mengikat (final and binding) atau seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak lagi diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut. Berdasar prinsip final dan mengikat tersebut, pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan sangat hati-hati, misalnya pembatalan hanya dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang sifatnya sangat fundamental telah dilanggar oleh suatu arbitrase atau pembatalan akan menimbulkan dampak negatif. 5) Selanjutnya, prinsip lain yang penting dalam arbitrase adalah non-intervensi pengadilan. Dengan prinsip ini, Pengadilan harus sedapat-dapatnya menjaga jarak untuk tidak mencampuri sengketa para pihak yang telah terikat pada perjanjian arbitrase, termasuk mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan arbitrase. Sesuai ketentuan Pasal 3 UUAAPS, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini juga untuk menjaga agar penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjadi berlarut-larut. Berdasarkan prinsip-prinsip arbitrase di atas, ketentuan dalam UUAAPS antara lain khususnya Bab VI tentang pelaksanaan putusan arbitrase Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 haruslah dipandang sebagai suatu ketentuan yang harus membatasi dengan tegas agar putusan arbitrase tidak dengan mudah dibatalkan. 6) Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah mengakui bahwa Arbitrase sebagai “Extra Judicial” yang lahir dari Perjanjian Arbitrase mempunyai akibat hukum (legal effect) yang memberi kewenangan mutlak (absolute) kepada Majelis Arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasar asas hukum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yaitu “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-.undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam melaksanakan perjanjian arbitrase tersebut berlaku asas hukum ”Pacta Sunt Servanda”, di mana para pihak dapat menetapkan hukum yang mengatur sengketa atau menyerahkannya kepada putusan arbiter. Dengan demikian, para pihak dalam Perjanjian Arbitrase tersebut wajib menerima PUTUSAN yang diambil oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase sebagai sesuatu yang resmi, final dan mengikat para pihak. 7) Arbitrase dapat diselenggarakan institusional, dimana proses diselenggarakan dengan bantuan suatu lembaga arbitrase dengan menggunakan aturan prosedur dari lembaga arbitrase tersebut, seperti misalnya International Court of Arbitration dari International Chamber of Commerce (ICC), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Kuala Lumpur Regional Arbitration Center (KLRAC), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbirase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Jakarta, dan International Cotton Association (ICA) di Inggris. 8) Arbitrase juga dapat diselenggarakan secara ad hoc, dimana para pihak dapat bersepakat untuk menggunakan seperangkat aturan yang dibuatnya sendiri, aturan atau prosedur dari salah satu lembaga arbitrase tertentu atau aturan tertentu yang tidak terkait dengan suatu lembaga aribtrase seperti aturan UNCITRAL Arbitration Rules, yang diterbitkan oleh the United Nations Commission on International Trade Law (di Indonesia mengenai arbitrase ad- hoc). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 III. Arbitrase Internasional 1) Perkembangan arbitrase internasional menuntut agar pengadilan bersedia melaksanakan (eksekusi) putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara lain, yang tergantung pada perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral melalui konvensi internasional. 2) Upaya pertama untuk menyatukan rejim hukum dalam arbitrase internasional dimulai dengan Protokol Geneva tahun 1923 (the 1923 Geneva Protocol on Arbitration Clause), yang kemudian diikuti dengan Konvensi Geneva tahun 1927 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Asing (International Convention on the Execution of Foreign Awards). Tujuan dari Konvensi Geneva adalah memperluas lingkup Protokol Geneva Tahun 1923 melalui pengakuan dan penegakan Protokol dalam negara-negara penandatangan konvensi. 3) Konvensi Geneva ini kemudian digantikan dengan Konvensi New York pada tahun 1958 (New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958). Dalam Konvensi New York, negara-negara yang menandatangani sepakat untuk mengakui putusan arbitrase yang dijatuhkan di lain negara, berdasarkan pada asas timbal balik (reciprocity). Sampai dengan 2013, 149 negara telah meratifikasi Konvensi New York, termasuk Indonesia, sehingga sebaran konvensi saat ini sudah cukup luas. Indonesia meratifikasi Konvensi New York dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. 4) Dengan menetapkan minimum standar untuk pelaksanaannya, Konvensi New York 1958 telah memainkan peranan dalam meningkatkan jumlah kasus yang dirujuk ke arbitrase internasional. Konvensi New York berisi kompromi- kompromi, di mana yang paling signifikan adalah yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang memberikan kebebasan (independensi) dan otonomi tertentu kepada negara-negara yang menandatangani konvensi. 5) Menurut Konvensi New York Pasal V, pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase dapat ditolak manakala salah satu dari kondisi-kondisi dipenuhi antara lain: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 Konvensi New York Pasal V 1. Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke pihak berwenang yang kompeten di mana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan, bukti bahwa: (a) Para pihak pada perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal II adalah, menurut hukum yang berlaku bagi mereka, berada di bawah beberapa ketidakcakapan, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum pada mana para pihak telah menundukkan diri padanya, atau, tidak adanya setiap petunjuk akannya, menurut hukum dari negara di mana putusan dibuat; atau (b) Pihak terhadap siapa putusan dimohonkan tidak diberikan pemberitahuan yang layak atas penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat menyampaikan kasusnya; atau (c) Putusan berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian atau tidak berada dalam ketentuan-ketentuan pengajuan pada arbitrase, atau ia berisi keputusan-keputusan mengenai hal-hal di luar lingkup dari pengajuan pada arbitrase, dengan ketentuan bahwa, jika keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang berisi keputusan-keputusan mengenai hal- hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau (d) Komposisi dari otoritas arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak, atau, jika perjanjian sedemikian tidak ada, tidak sesuai dengan hukum dari negara dimana arbitrase berlangsung; atau (e) Putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak, atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan. 2. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat juga ditolak jika otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan menemukan bahwa: (a) pokok persoalan mengenai perselisihan adalah tidak merupakan penyelesaian melalui arbitrase menurut hukum di negara itu; atau (b) pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi bertentangan dengan kebijakan publik di negara itu. Dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal V Konvensi New York seperti dikemukakan di atas jelaslah ketentuan-ketentuan tersebut cukup banyak mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat melakukan penolakan atas putusan arbitrase internasional, sedangkan tentang pembatalan putusan arbitrase internasional Pasal V.1. huruf e menyatakan bahwa pembatalan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 merupakan kewenangan negara di mana putusan yang bersangkutan dijatuhkan. 6) Arbitrase internasional di bidang komersial menyangkut sekurang-kurangnya empat pilihan hukum: a) Pilihan yang pertama adalah hukum yang berlaku dalam kontrak, baik yang dipilih oleh para pihak maupun yang ditetapkan oleh arbiter bila tidak disebutkan dalam kontrak. b) Pilihan hukum yang kedua adalah berkaitan dengan kedudukan (seat) atau tempat arbitrase, yang diatur dalam lex arbitri, yakni hukum yang mengatur masalah-masalah mengenai penafsiran, keabsahan dan pelaksanaan putusan arbitrase, putusan sela, penelusuran bukti (discovery) pembatalan dan permohonan putusan (UNCITRAL Model Law mengatur masalah tersebut). Dengan demikian apabila para pihak menentukan arbitrase melalui forum arbitrase yang diselenggarakan di London, maka Lex Arbitri yang berlaku adalah hukum Inggris. Pemberlakuan Lex Arbitri merupakan faktor yang menentukan bagi pengadilan yang berwewenang untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase. Hal bahwa yang berwenang untuk melaksanakan pembatalan putusan arbitrase adalah pihak yang berwenang dii negara di mana putusan dijatuhkan tercantum pula dalam Pasal V.1. huruf (e) Konvensi New York. Dengan demikian PN Jakarta Pusat tidak dapat membatalkan putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah Republik Indonesia. c) Ketiga, jika para pihak telah memilih suatu lembaga untuk melaksanakan arbitrase, maka Peraturan Prosedur Arbitrase dari lembaga yang bersangkutan akan mengatur tata cara yang dipergunakan dalam penyelenggaraan arbitrase. d) Keempat, menurut Konvensi New York hukum di tempat di mana putusan akan dilaksanakan dapat menentukan hasil akhir. IV. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UUAAPS) 1) Tidak seperti Singapura, Indonesia hanya mempunyai satu undang-undang yang mengatur tentang arbitrase. UUAAPS yang diundang-undangkan pada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 tahun 1999 merupakan lex arbitri yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang diselenggarakan di Indonesia atau oleh lembaga arbitrase Indonesia. Selain mengatur proses arbitrase (seperti syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, hak ingkar terhadap arbiter, hukum acara yang berlaku, berakhirnya tugas arbiter dan biaya arbitrasee) UUAAPS tersebut juga mengatur pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase yang diselenggarakan di Indonesia (arbitrase nasional) yang masing-masing ditetapkan dalam Pasal 59 – 64 dan Pasal 70 - 72. 2) Mengenai arbitrase internasional UUAAPS hanya mengatur mengenai prosedur dan syarat-syarat untuk eksekusi putusan, yaitu Pasal 65 - 69 yang memberi kewenangan kepada PN Jakarta Pusat untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Dimaksudkan dengan Putusan Arbtrase International sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1.9 UUAAPS adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter peroangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Intenasional. 3) Dalam melaksanakan putusan arbitrase pertama-tama perlu dibedakan antara pembatalan dan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam bahasa Inggris istilah ”pembatalan” adalah annulment atau set aside, sementara untuk ”penolakan” diistilahkan sebagai refusal. Dilihat dari konsekuensi hukum, pembatalan akan berakibat pada dinafikannya putusan arbitrase seolah-olah tidak pernah dibuat, sementara penolakan tidak berarti bahwa putusan arbitrase dinaifkan. Penolakan pelaksanaan mempunyai konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase yang bersangkutan dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya. Pasal 36 Konvensi New York Tahun 1958 mengenai penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing /internasional digunakan istilah refusal atau penolakan. 4) Seperti telah dijelaskan terdahulu pemberlakuan Lex Arbitri dapat diartikan bahwa negara yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan suatu Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 Putusan Arbitrase asing/internasional adalah negara di mana proses arbitrase tersebut diselenggarakan. Dengan demikian, PN Jakarta Pusat tidak berwenang membatalkan Putusan Arbitrase yang dijatuhkan oleh Badan Arbitrase ICA yang berkedudukan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. 5) Di Indonesia agar Putusan Arbitrase Nasional (domestik) dapat dieksekusi yaitu arbitrase yang diselenggarakan di Indonesia, dengan syarat bahwa putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitase diucapkan. 6) Karena Putusan Arbitrase Nasional bersifat final dan mengikat, Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari Putusan Arbitrase Nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap Putusan Arbitrase Nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Menurut Pasal 62 UUAAPS, sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah Putusan Arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Bila tidak memenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. 7) Pasal 70 UUAAPS menetapkan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase hanya dapat dikabulkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur ditemukannya surat atau dokumen dalam pemeriksaan palsu atau disembunyikan dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pasal 70 hanya diberlakukan untuk putusan arbitrase domestik, karena Pengadilan Negeri di Indonesia tidak berhak membatalkan putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar jurisdiksi Indonesia. 8) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PN Jakarta Pusat hanya dapat menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 dilaksanakan (bukan dibatalkan) apabila Pengadilan menemukan bahwa putusan bertentangan dengan ketertiban umum (public policy). V. Tanggapan Terhadap Perkara Nomor 19/PUU-XIII/2015 1. Pemohon dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XIII/2015 adalah pemilik PT Indiratex Spindo (PTIS), sebuah perusahaan pemintalan di Java Timur yang bersengketa dengan mitra dagangnya yang berdomisili di Hong Kong. Dalam perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua pihak melalui arbitrase di International Cotton Association (ICA) di Liverpool Inggris. Dalam amar putusannya Majelis Arbitrase ICA memutuskan bahwa Pemohon merupakan pihak yang harus membayar ganti rugi kepada pihak lawannya. 2. Pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 30/1999 yang tidak mengatur batas akhir penyerahan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional telah terjadi ketidakpastian hukum. Ketiadaan aturan tenggang waktu pendaftaran dan pemberitahuan pelaksanaan Putusan Arbitrase Intenasional dari pihak PN Jakarta Pusat dinilai merampas hak termohon eksekusi atau pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Kekosongan hukum ini berakibat termohon eksekusi (PTIS) kehilangan hak mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional ke PN Jakarta Pusat. Pemohon menilai bahwa situasi tersebut menyebabkan diskriminasi hukum bagi Pemohon, yaitu kehilangan hak untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase dikarenakan pasal a quo tidak mensyaratkan kepada PN Jakarta Pusat untuk melakukan pemberitahuan adanya pendaftaran/penyerahan Putusan Arbitrase Internasional kepada pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase tersebut. 3. International Cotton Association (ICA) adalah asosiasi perdagangan dan badan arbitrase yang beroperasi nirlaba dalam komoditas kapas. ICA ini dibentuk pada tahun 1841 di Liverpool, Inggris, oleh sekelompok orang yang berdagang kapas yang kemudian membuat seperangkat peraturan perdagangan yang mengatur penjualan dan pembelian kapas. Keanggotaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 ICA adalah perusahaan-perusahaan atau perorangan yang berusaha dalam perdagangan terkait dengan kapas dan produk turunannya. 4. ICA mempunyai dua fungsi utama, yaitu membuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan kapas antara perusahaan di dunia dan menyelesaikan sengketa antara mereka melalui arbitrase, selain menyediakan sarana untuk pelatihan, dan lain-lain. Apabila perdagangan kapas dilakukan menurut peraturan ICA, maka para pihak memiliki hak untuk memohon penyelesaian sengketanya dilakukan melalui badan arbitrase ICA, yang putusannya dapat dieksekusi di negara-negara penandatangan Konvensi New York Tahun 1958. 5. Putusan Arbitrase adalah akhir dan mengikat (final and binding), yang artinya para pihak yang dikalahkan harus melaksanakan putusan dengan sukarela dan legowo. Peran Pengadilan Negeri terbatas pada membantu eksekusi putusan bilamana pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan dan bahwa adanya persyaratan pendaftaran putusan arbitrase semata-mata untuk ketertiban pelaksanaan. 6. Karena penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan mitranya melalui forum arbitrase yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, maka Putusan Arbitrase ICA a quo menurut UUAAPS dapat dikategorikan sebagai Putusan Arbitrase Internasional. 7. Selanjutnya, Putusan Arbitrase ICA a quo adalah final dan mengikat dan para pihak wajib menjalankan amar putusan secara sukarela. Jika Pemohon tidak bersedia membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase, maka pihak lawannya bermaksud melakukan eksekusi Putusan Arbitrase a quo di Indonesia, karena aset Pemohon berada di Indonesia. Untuk melaksanakan eksekusi tersebut pada tanggal 5 Mei 2014 Majelis Arbitrase di Liverpool - atas permohonan OEL - mendaftarkan putusan arbitrase a quo di PN Jakarta Pusat. 8. Sebagaimana putusan pengadilan, suatu putusan arbitrase hanya dapat dimohonkan pembatalannya di negeri di mana putusan dijatuhkan, yang dalam perkara a quo ialah di Pengadilan di Inggris. Dengan demikian, bila Pemohon ingin membatalkan Putusan Arbitrase a quo Pemohon harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 melakukan upaya pembatalan tersebut di Pengadilan (High Court) di Inggris, bukan di PN Jakarta Pusat. Dengan demikian tidak adanya batas waktu pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai pihak yang dikalahkan untuk memohon pembatalan Putusan Arbtrase Internasional a quo, yang hanya dapat dilakukannya di Pengadilan Inggris sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan di Inggris. 9. Permasalahan serupa pernah mencuat pada tahun 2002 dengan adanya putusan PN Jakarta Pusat (Nomor registrasi 86/PDT.G/2002/ PM.JKT.PST) yang membatalkan putusan arbitrase yang dibuat di Genewa (Swiss) dalam perkara yang melibatkan Pertamina melawan Karaha Bodas Company LLC (KBC). Atas Putusan Arbitrase Geneva, Pertamina tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase. Sebagai upaya hukum Pertamina memohon Pengadilan di Swiss untuk membatalkan putusan arbitrase, hanya upaya ini tidak dilanjutkan karena Pertamina gagal membayar deposit sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Swiss Federal Supreme Court. Sementara itu KBC telah melakukan upaya hukum berupa permohonan untuk eksekusi Putusan Arbitrase yang dijatuhkan di Geneva. di pengadilan beberapa negara di mana Pertamina memiliki aset. Menghadapi hal ini Pertamina kemudian berusaha membatalkan Putusan Arbitrase Geneva a quo di Indonesia dengan terlebih dahulu mendaftarkan Putusan Arbitrase a quo di PN Jakarta Pusat. Putusan PN Jakarta Pusat kemudian membatalkan Putusan Arbitrase Geneva ini, namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi. 10. Bahwa untuk menggugat pelanggaran hak konsitutional, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 67 UUAAPS dan juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 verband) antara kerugian dan berlakunya Pasal 67 yang dimohonkan untuk diuji. VI. Kesimpulan 1. Abitrase bersumber pada kesepakatan para pihak yang berlandaskan pada asas pacta sunt servanda untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak melalui majelis arbitase yang ditunjuk sendiri dan putusannya merupakan putusan akhir dan mengikat. Bahwa dengan demikian, para pihak diharapkan melaksanakan Putusan Arbitrase secara legowo dan sukarela tanpa adanya upaya untuk membatalkannya. 2. Bahwa kewenangan PN Jakarta Pusat hanya menetapkan menerima atau menolak (bukan membatalkan) permohonan eksekusi Putusan Arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah Hukum Republik Indonesia (Putusan Arbitrase Internasional), maka dengan demikian pernyataan Pemohon bahwa ketiadaan aturan tenggang waktu pendaftaran dalam Pasal 67 ayat (1) UUAAPS dan pemberitahuan pelaksanaan Putusan Arbitrase Intenasional dari pihak PN Jakarta Pusat dinilai merampas hak termohon eksekusi atau pihak-pihak yang terikat di dalamnya yang berakibat termohon eksekusi kehilangan hak mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional ke PN Jakarta Pusat adalah tidak terbukti. 3. Ketiadaan aturan tenggang waktu dalam Pasal 67 ayat (1) tidak merampas hak Termohon Eksekusi dan tidak berakibat Termohon Eksekusi kehilangan hak mengajukan permohonan pembatalan. Tidak terdapatnya tenggang waktu untuk permohonan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional seperti halnya mengenai pendaftaran putusan arbitrase domestik. Karena berdasarkan Konvensi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilakukan di negara manapun di negara yang merupakan anggota Konvensi New York tersebut. 4. Penghapusan Pasal 67 malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas Putusan Arbitrase Internasional dan bahwa dengan demikian akan mengingkari hak-hak konstitusional pihak yang benar yang memenangkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 perkara untuk memperoleh manfaat dan keadilan hukum dari putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat berlandaskan pada asas pacta sunt servanda, yang dapat diartikan bahwa para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan arbitrase tersebut dan bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi sudah sewajarnya dan sepatutnya menolak mengabulkan permohonan penghapusan Pasal 67. 5. Bertolak dari kesimpulan diatas Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk memohon peninjauan konstitusional terhadap materi dalam suatu undang-undang dan bahwa adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). [2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 29 Maret 2015 dan 29 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya Pemohon dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya; [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, selanjutnya disebut UU 30/1999) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut: a. Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Indiratex Spindo yang dalam hal ini diwakili oleh Ongkowijoyo Onggowarsito sebagai Direktur Utama PT. Indiratex Spindo; b. Pendirian badan hukum perdata Pemohon didasarkan pada Akta Nomor 170 di hadapan Notaris/PPAT Indrawati Setiabudi, S.H., dan telah mendapat pengesahan/persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02-11.448 HT.01.01 Th.95, tertanggal 11 September 1995 (bukti P-3 dan bukti P-4); c. Pada tanggal 02 Mei 2011, Anggaran Dasar Pemohon (PT. Indiratex Spindo) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 dilakukan perubahan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemebang Saham Perseroan Terbatas PT. INDIRATEX SPINDO” Nomor 3 yang dibuat di hadapan Notaris Ario Hardickdo dan telah dicatat di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-16898, tertanggal 06 Juni 2011 (bukti P-5 dan bukti P-6); d. Pemohon adalah salah satu pihak (pihak pembeli) dalam perselisihan kontrak jual beli kapas di Forum Arbitrase di Liverpool (The Internasional Cotton Association Limited) dengan Everseason Enterprises Ltd perusahaan dari negara Hongkong (pihak penjual). Atas perselisihan tersebut Forum Arbitrase di Liverpool menjatuhkan putusan bertanggal 14 Desember 2012 (bukti P-7); e. Putusan Arbitrase The Internasional Cotton Association Limited (Putusan ICA), bertanggal 14 Desember 2012 didaftarkan dan dicatatkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2014 dengan Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST (bukti P-8), namun Pemohon baru menerima pendaftaran Putusan Arbitrase dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2014 melalui surat bertanggal 5 Agustus 2014; f. Dengan adanya pendaftaran Putusan ICA tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam Registrasi Perkara Nomor 194/Pdt.P/PN.Jkt.Pst, tanggal 28 Agustus 2014. Selain itu, Pemohon juga mengajukan perlawanan yang terdaftar dalam Registrasi Perkara Nomor 446/Pdt.PLW/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 September 2014 (bukti P-10 dan bukti P-11); g. Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU 30/1999 karena berlakunya pasal a quo telah mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan pembatalan Putusan ICA menjadi hilang dan/atau berpotensi secara formal tidak dapat diterima. Menurut Pemohon, Pasal 71 UU 30/1999 mengatur pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, namun Pasal 67 ayat (1) UU 30/1999 tidak mengatur pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan pelaksaanaan Putusan Arbitrase Internasional dan tidak adanya keharusan bagi Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk memberitahukan adanya pendaftaran putusan arbitrase Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 internasional; [3.6] Menimbang bahwa terhadap alasan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, untuk dapat menilai ada atau tidak adanya kerugian hak konstitusional Pemohon oleh berlakunya Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU 30/1999 guna menentukan kedudukan hukum (legal standing), permasalahan hukum yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kerugian yang didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional oleh Pemohon dalam permohonan a quo merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK? [3.7] Menimbang bahwa permohonan a quo bermula dari kasus konkrit dalam Putusan Arbitrase ICA mengenai perselisihan kontrak jual beli kapas di Forum Arbitrase di Liverpool antara Pemohon sebagai Pembeli dan Everseason Enterprises Ltd sebagai Penjual. Dalam amar putusannya Arbitrase ICA memutuskan bahwa Pemohon merupakan pihak yang harus membayar ganti rugi kepada Everseason Enterprises Ltd. Oleh karena aset Pemohon berada di wilayah Indonesia maka Everseason Enterprises Ltd mendaftarkan permohonan eksekusi Putusan ICA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU 30/1999; [3.8] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon tentang dalil kerugian konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa apa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian konstitusional sesungguhnya bukanlah kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK. Sebab, kerugian dimaksud terjadi bukan dikarenakan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 71 UU 30/1999, melainkan semata-mata kerugian ekonomi atau finansial yang timbul dari putusan arbitrase internasional, in casu Putusan ICA, yang mewajibkan Pemohon membayar ganti kerugian kepada pihak lawannya dalam sengketa arbitrase dimaksud. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: [3.8.1] Pasal 67 ayat (1) UU 30/1999 adalah ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pengadilan Indonesia, in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak memiliki kewenangan untuk Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 membatalkan putusan arbitrase internasional sehingga tidak ada relevansinya untuk mengatur pemberitahuan adanya pendaftaran/penyerahan putusan arbitrase internasional sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon. Hak Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus a quo, yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional, tidaklah hilang. Sebab undang-undang a quo, in casu Pasal 67 ayat (1) UU 30/1999, tidak menghalangi atau menghilangkan hak Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan Arbitrase dimaksud. Hak Pemohon tersebut tetap ada namun harus diajukan di Pengadilan Inggris menurut ketentuan hukum Inggris, dimana ICA bertempat kedudukan, bukan di Indonesia (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat); [3.8.2] Adapun Pasal 71 UU 30/1999 adalah ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional, bukan jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional yang menjadi titik tolak permohonan Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon telah mencampuradukkan dua substasi pengaturan yang berbeda dan tidak saling berhubungan sehingga membuat argumentasi Pemohon menjadi rancu; [3.8.2] Guna lebih membuat terang bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK dapat dilakukan dengan menghubungkan alasan permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon. Andaikata benar dalil Pemohon bahwa kerugian yang dideritanya adalah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK, quod non, maka apabila permohonan a quo dikabulkan, sebagaimana dikehendaki Pemohon dalam petitumnya, seharusnya kerugian Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Namun, yang akan terjadi tidaklah demikian, sebab Pemohon tetap tidak dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase internasional di pengadilan Indonesia, sebagaimana yang menjadi maksud permohonan Pemohon. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena kerugian yang dialami Pemohon bukanlah kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.41 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, dan Pihak Terkait Badan Arbitrase Nasional Indonesia. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Maria Farida Indrati ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Patrialis Akbar ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Sunardi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id