188/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 188/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: I. Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute, diwakili oleh. 1. Nama : Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn. Jabatan : Ketua/Direktur Eksekutif Alamat : Jalan Greenlake City Boulevard, Rukan Cordoba, Blok E, Nomor 37, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 2. Nama : Lutfia Rahmanda, S.Kom. Jabatan : Pengawas Alamat : Jalan Greenlake City Boulevard, Rukan Cordoba, Blok E, Nomor 37, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon I; II. Ikatan Agensi Jasa Bahasa (IKASA), diwakili oleh. 1. Nama : Sony Novian Jabatan : Ketua Alamat : CoHive 101, Kawasan Mega Kuningan, lantai 15 unit 6, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Nomor 1, Setiabudi, Jakarta 2. Nama : Muhammad Reza Rizky Jabatan : Sekretaris 2 Alamat : CoHive 101, Kawasan Mega Kuningan, lantai 15 unit 6, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Nomor 1, Setiabudi, Jakarta 3. Nama : Rika Agusmelda Jabatan : Bendahara Alamat : CoHive 101, Kawasan Mega Kuningan, lantai 15 unit 6, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Nomor 1, Setiabudi, Jakarta sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 September 2025 memberikan kuasa kepada Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., dan Alfin Ridhano, S.H., M.H., kesemuanya merupakan kuasa hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Greenlake City Boulevard, Rukan Cordoba, Blok E, Nomor 37, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon. [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon dan Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Oktober 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 191/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 188/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 13 Oktober 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. 3 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam kedudukannya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD NRI 1945"), memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”; 2. Bahwa lebih lanjut, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut sebagai "UU Kekuasaan Kehakiman") yang mengatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 3. Bahwa demikian halnya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang untuk selanjutnya disebut "UU MK"), di mana ditegaskan perihal kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang selengkapnya menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 4 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 tersebut, dipertegas pula oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan”), yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”; 5. Bahwa kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 secara khusus telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (yang selanjutnya disebut sebagai "PMK 7/2025"), yang mengatur bahwa: Pasal 1 angka 3 PMK 7/2025 "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."; Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025 “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”; 6. Bahwa selain itu, kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 antara lain meliputi pengujian secara materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025 yang secara lengkap menyebutkan: “Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.”; 5 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengujian secara materiil terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (yang untuk selanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai "UU 24/2009") dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) yang masing- masing menyatakan: Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”; Pasal 1320 KUHPerdata “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal”; 8. Bahwa objek yang dimohonkan untuk pengujian materiil dalam permohonan ini adalah substansi norma yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata yang tetap berada dalam ruang lingkup kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025; 9. Bahwa selain itu, para Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap dua undang-undang secara bersamaan dengan pertimbangan bahwa norma-norma yang dimohonkan untuk diuji memiliki keterkaitan segi substansi, di mana Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menerima dan mengadili perkara pengujian materiil terhadap lebih dari satu undang-undang dalam satu permohonan, antara lain dalam: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 6 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024 yang menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana; c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menguji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 10. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian materiil undang- undang terhadap UUD NRI 1945, terdapat ketentuan yang mengatur agar norma yang sama dalam pengujian tidak dilakukan secara berulang-ulang (nebis in idem) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK juncto Pasal 72 ayat (1) PMK 7/2025. Akan tetapi, ketentuan mengenai nebis in idem tersebut dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 sepanjang materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai batu uji pengujian berbeda atau terdapat alasan hukum yang berbeda; 11. Bahwa pengujian materiil dalam permohonan ini menggunakan muatan norma UUD NRI 1945 yang berbeda sebagai batu uji dibandingkan dengan perkara pengujian terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang telah diajukan sebelumnya, sebagaimana akan diuraikan secara rinci 7 dalam bagian Alasan-Alasan Para Pemohon. Oleh karena itu, permohonan ini tidak melanggar ketentuan nebis in idem dan dapat dipertimbangkan substansinya oleh Mahkamah Konstitusi; 12. Bahwa dengan demikian, karena permohonan a quo merupakan pengujian materiil terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata yang didasarkan pada ketentuan UUD NRI 1945 yang berbeda sebagai landasan pengujian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa sehubungan dengan kedudukan para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo telah ditetapkan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”; 2. Bahwa mengenai syarat kedudukan para Pemohon juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, yang menyebutkan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.”; 3. Bahwa selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, 8 yakni apabila: a. terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau paling tidak potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan lagi atau tidak akan terjadi; 4. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon secara spesifik, para Pemohon terlebih dahulu perlu menjelaskan mengenai perkembangan penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian materiil undang-undang berkaitan dengan kerugian konstitusional sebagai berikut: a. Pertama, bahwa penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon secara normatif berpedoman pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025. Dalam menilai eksistensi kerugian konstitusional yang dimaksud, Mahkamah Konstitusi mempersyaratkan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau paling tidak potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta terdapat hubungan kausalitas (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak senantiasa menerapkan secara kaku (rigid) 9 penilaian tersebut, melainkan bergantung pada pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang bersifat dinamis dan kontekstual; b. Kedua, sebagai contoh dalam penanganan sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi sering memberikan kelonggaran dalam melakukan penilaian terhadap kedudukan hukum pemohon, terutama yang melibatkan perkumpulan atau badan hukum privat sebagai pemohon, sebagaimana dapat diamati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- X/2012. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat Pemohon I sampai dengan Pemohon X yang merupakan perkumpulan berbadan hukum. Dalam permohonannya, pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) poin 5, pemohon menyatakan: “Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah subjek hukum yang telah berbadan hukum di Indonesia yang umumnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat madani atau masyarakat Islam yang sebenar- benarnya (al-mujtama’ al-madani), yang dilakukan melalui berbagai usaha-usaha pembinaan, pengembangan, advokasi dan pembaruan kemasyarakatan di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, peran politik kebangsaan, dan sebagainya. Pengajuan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal a quo dalam UU Migas merupakan mandat organisasi dalam melakukan upaya-upaya perwujudan masyarakat madani atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui penegakan konstitusi. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian”. Selebihnya, dalam bagian yang sama, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX sebagai perkumpulan berbadan hukum, tidak memberikan dalil-dalil kerugian konstitusional yang konkret dan spesifik serta hubungan kausalitas yang jelas kaitannya dengan berlakunya norma pasal yang diuji. Kendatipun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum bagian [3.7] paragraf 2 mengakui adanya kerugian potensial sebagaimana mempertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing)serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para 10 Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon dikategorikan sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan hak konstitusional mereka oleh berlakunya pasal-pasal dari UU Migas yang dimohonkan pengujian dan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo”; c. Ketiga, selain itu, berdasarkan perkembangan terbaru, para Pemohon mencermati adanya perkembangan lain, misalnya dalam penanganan perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 dan 15/PUU-XXIII/2025. Dalam perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025, objek norma yang diuji adalah Pasal 3 huruf d, Pasal 123 angka 2 huruf u, Pasal 173 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 31 angka 1 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 124 angka 1 ayat (2), Pasal 36 angka 2 dan angka 3, dan Pasal 18 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur tentang Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025, Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII merupakan perkumpulan atau badan hukum privat. Pemohon- pemohon badan hukum privat tersebut sebetulnya tidaklah menguraikan secara konkret dan spesifik kerugian konstitusional yang timbul. Demikian halnya dalam perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025, objek norma yang diuji adalah Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya mengatur jaksa dapat ditugaskan menduduki atau mengisi jabatan pada posisi institusi tertentu, kewenangan menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan hukum, dan beberapa kewenangan lain. Dalam perkara nomor 15/PUU-XXIII/2025 terdapat Pemohon III yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, yang mana tidak menguraikan kerugian konstitusional yang konkret dan spesifik. Kendatipun demikian, Mahkamah Konstitusi menilai terhadap perkara tersebut perlu diperiksa pokok perkaranya dan masuk 11 dalam agenda sidang Pemeriksaan Pokok Perkara dengan memanggil Para Pihak; d. Keempat, dengan demikian, artinya untuk menilai kerugian konstitusional yang memenuhi kriteria spesifik dan aktual—atau minimal bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat diperkirakan akan terjadi—serta terdapat hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma yang diuji, Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan parameter yang rigid, terutama dalam konteks pemohon badan hukum privat. Penilaian kerugian konstitusional tersebut tergantung pada pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dan bersifat dinamis agar dapat memberikan penilaian kedudukan hukum secara proporsional; 5. Bahwa selanjutnya, pembahasan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini; - PEMOHON I DAN II ADALAH BADAN HUKUM PRIVAT 6. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum privat berbentuk Perkumpulan yang didirikan dan menjalankan aktivitasnya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute Nomor 12, tertanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., di Kota Tangerang (selanjutnya disebut "Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute") (Bukti P-4), dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0006489.AH.01.07., tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute tertanggal 07 Agustus 2023 (Bukti P-5); 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute ditegaskan: "Ketua berwenang mewakili Perkumpulan, yang apabila Ketua berhalangan dibuktikan dengan keterangan tertulis ditandatangani oleh ketua, maka sekretaris dan bendahara berwenang mewakili di dalam dan luar pengadilan dan bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan dan pemilikan Perkumpulan"; 8. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute telah 12 ditetapkan dan disahkan komposisi kepengurusan, dengan Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., dalam jabatan Ketua Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute dan Lutfia Rahmanda, S.Kom., dalam jabatan Pengawas Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute; 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, maka Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., dalam kapasitasnya sebagai Ketua dan Lutfia Rahmanda S.Kom., dalam kapasitasnya sebagai Pengawas memiliki alas hak untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili kepentingan Perkumpulan dalam permohonan a quo; 10. Bahwa selanjutnya, Pemohon II merupakan badan hukum privat berbentuk Perkumpulan yang didirikan dan menjalankan aktivitasnya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Agensi Jasa Bahasa Nomor 17, tertanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Aurora Wina Muthmainnah, S.H., M.Kn., di Kabupaten Cianjur (selanjutnya disebut “Akta Pendirian Perkumpulan IKASA”) (Bukti P- 6), dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0013230.AH.01.07.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Ikatan Agensi Jasa Bahasa tertanggal 17 November 2021 (Bukti P-7); 11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g Akta Pendirian Perkumpulan IKASA ditegaskan bahwa pengurus berkewajiban untuk "mewakili Perkumpulan di dalam pengadilan dalam rangka kegiatan operasional Perkumpulan"; 12. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan IKASA telah ditetapkan dan disahkan struktur kepengurusan, dengan Sony Novian dalam jabatan Ketua Perkumpulan, Muhammad Reza Rizky dalam jabatan Sekretaris Perkumpulan, dan Rika Agusmelda dalam jabatan Bendahara Perkumpulan; 13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g Akta Pendirian Perkumpulan IKASA, maka Sony Novian dalam kapasitasnya sebagai Ketua Perkumpulan, Muhammad Reza Rizky dalam kapasitasnya 13 sebagai Sekretaris Perkumpulan, dan Rika Agusmelda dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Perkumpulan memiliki alas hak untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili kepentingan Perkumpulan dalam permohonan a quo; 14. Bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II dapat dianggap telah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon badan hukum privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 7/2025; - KEPENTINGAN DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I DAN PEMOHON II 15. Bahwa tanpa bermaksud mendahului pembahasan pada bagian Alasan- Alasan Para Pemohon (Posita), para Pemohon perlu menjelaskan bahwa norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata, telah menciptakan ketidakpastian hukum sehingga keberlakuannya merugikan para Pemohon; 16. Bahwa norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 secara tegas merumuskan suatu "kewajiban" hukum, namun tanpa disertai norma sanksi (norma sekunder) yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status keabsahan nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing oleh para pihak yang tunduk pada kewajiban tersebut; 17. Bahwa selanjutnya, sanksi (norma sekunder) terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 sering kali ditafsirkan dan dihubungkan dengan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata berkenaan dengan "suatu sebab yang halal". Namun demikian, pasal a quo mempunyai makna yang kabur sehingga keberlakuannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para Pemohon; 18. Bahwa selanjutnya, berdasarkan identifikasi adanya isu konstitusional pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata maka para Pemohon dalam permohonan a quo perlu mengukur adanya hak-hak para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 (vide Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025). Sebelum menguraikan hak-hak konstitusionalnya, Pemohon I merasa perlu terlebih dahulu memaparkan 14 kepentingan hukumnya dalam permohonan ini; 19. Bahwa Pemohon I, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, secara tegas menyatakan diri sebagai suatu lembaga independen yang memiliki fokus utama dalam bidang penelitian dan konsultasi (termasuk advokasi) seputar isu-isu demokrasi, pemilihan umum, dan ketatanegaraan; 20. Bahwa Pemohon I, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, memiliki visi, misi, dan tujuan yang pada pokoknya berorientasi pada: a. pemajuan dan penegakan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi; b. penguatan supremasi nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara; c. perlindungan hak-hak konstitusional warga negara; dan d. pengawasan terhadap pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai konstitusi; 21. Bahwa berdasarkan visi, misi, dan tujuan pokok sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, Pemohon I tidak hanya memiliki kepentingan organisasional semata, melainkan juga secara inheren mengemban beban moral dan tanggung jawab sosial untuk secara aktif dan berkelanjutan memajukan serta memastikan terwujudnya kepastian hukum dan supremasi nilai-nilai konstitusi dalam seluruh dinamika praktik ketatanegaraan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dalam budaya berhukum masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara yang hidup di bawah payung negara hukum; 22. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya tersebut, Pemohon I secara aktif telah melakukan berbagai kegiatan terkait isu-isu ketatanegaraan sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten), meliputi: a. media monitoring terhadap isu-isu ketatanegaraan melalui website 15 Deconstitute (https://deconstitute.com) (Bukti P-8); b. pemberian opini publik di media massa (Bukti P-9); c. pemberian pendapat sahabat pengadilan (Amicus Curiae) dalam perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 (Bukti P-10); d. penelitian yang diterbitkan jurnal ilmiah (Bukti P-11); dan e. pengujian undang-undang, sebagaimana dibuktikan dalam perkara Nomor 127/PUU-XXIII/2025 yang mana Pemohon I menjadi salah satu pemohon; 23. Bahwa kepentingan hukum Pemohon I sebagai suatu lembaga independen yang memiliki fokus utama dalam bidang penelitian dan konsultasi (termasuk advokasi) seputar isu-isu demokrasi, pemilihan umum, dan ketatanegaraan sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 sebagai hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil dan hak memajukan dirinya secara kolektif sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 "Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"; Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."; 24. Bahwa selanjutnya, untuk mengukur adanya hak konstitusional Pemohon I yang dirugikan, serta bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (vide Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c PMK 7/2025), maka Pemohon I akan menguraikannya di bawah ini; 25. Bahwa merujuk pada hak konstitusional Pemohon I atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) dan kepentingan hukumnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka 16 dengan berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 juncto Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata khususnya terkait "sebab yang halal" yang menimbulkan multitafsir, telah secara nyata merugikan Pemohon I; 26. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I sebagaimana dimaksud di atas dapat dirincikan sebagai berikut: a. Pertama, Pemohon I mengalami hambatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan lembaga-lembaga lain baik di luar negeri maupun di dalam negeri, baik dengan sesama subjek hukum Indonesia maupun subjek hukum asing (vide Pasal 9 angka 2 huruf b Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), yang mana dalam praktiknya tidak jarang menggunakan bahasa asing, karena tidak ada kepastian hukum apakah perjanjian tersebut sah atau batal demi hukum; b. Kedua, Pemohon I mengalami hambatan dalam menjalankan program kerja "Konsultasi Hukum Tata Negara & Kebijakan Publik" (vide Pasal 5 angka 2 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), karena tidak dapat memberikan nasihat hukum yang pasti mengenai akibat hukum penggunaan bahasa asing dalam perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum Indonesia; c. Ketiga, Pemohon I tidak dapat memenuhi visinya sebagai "lembaga penelitian dan konsultasi terkemuka yang menyediakan informasi dan analisis yang obyektif dan akurat" (vide Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), karena ketidakpastian hukum menghalangi penyediaan informasi yang akurat terkait akibat hukum penggunaan bahasa asing dalam perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum Indonesia; 27. Bahwa kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud di atas pasti akan terjadi menurut penalaran yang wajar serta memiliki hubungan kausalitas (causal verband) yang jelas, mengingat terdapat kelindan langsung antara berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan kewenangan-kewenangan yang menjadi bagian integral dari aktivitas harian Pemohon I sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute; 17 28. Bahwa selama pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo tetap berlaku dalam kondisi multitafsir kaitannya dengan akibat hukum/sanksi hukum yang tidak jelas, Pemohon I dipastikan akan terus mengalami kerugian konstitusional berupa ketidakmampuan melaksanakan kewenangan organisasionalnya secara optimal dan selalu dibayangi oleh ketidakpastian hukum mengenai keabsahan perjanjian-perjanjian yang akan ditandatanganinya kaitannya dengan penggunaan bahasa, yang mana kerugian tersebut bersifat spesifik, aktual, dan berkesinambungan selama norma yang diuji masih berlaku tanpa kejelasan penafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional demikian jelas telah melanggar hak- hak konstitusional Pemohon I yang telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 29. Bahwa selanjutnya untuk mengukur adanya hak-hak yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada Pemohon II (vide Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025), maka perlu kiranya terlebih dahulu mengemukakan kepentingan hukum Pemohon II; 30. Bahwa Pemohon II, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan IKASA, secara tegas menyatakan diri sebagai suatu perkumpulan yang memiliki maksud dan tujuan dalam bidang sosial dengan fokus utama pada pengembangan kompetensi anggotanya dalam bidang jasa bahasa, memfasilitasi kolaborasi antar anggota dalam rangka menguatkan jaringan kerjasama yang bermanfaat bagi pengembangan organisasi pada tingkat nasional dan internasional, serta turut berpartisipasi dalam pelestarian bahasa; 31. Bahwa Pemohon II, berdasarkan karakteristik keanggotaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Akta Pendirian Perkumpulan IKASA, merupakan perkumpulan yang anggotanya adalah "pemilik penyedia usaha jasa bahasa" dan "penyedia jasa bahasa yang berbentuk badan usaha yang didirikan di Indonesia", yang mana dalam menjalankan aktivitas usaha sehari-harinya tidak dapat terlepas dari penggunaan bahasa dalam nota kesepahaman dan perjanjian bisnis, baik dengan pihak domestik maupun internasional; 18 32. Bahwa sebagai perkumpulan yang anggotanya adalah "penyedia jasa bahasa" (vide Pasal 7 Akta Pendirian Perkumpulan IKASA), Pemohon II memiliki kepentingan langsung untuk mengadvokasi kejelasan hukum mengenai penggunaan bahasa dalam perjanjian, mengingat profesi anggotanya sehari-hari bersinggungan dengan persoalan penerjemahan dokumen-dokumen nota kesepahaman dan perjanjian yang memerlukan kepastian hukum mengenai status keabsahan penggunaan bahasa tertentu; 33. Bahwa kepentingan hukum Pemohon II untuk melakukan advokasi tersebut semakin diperkuat dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf c Akta Pendirian Perkumpulan IKASA, yaitu "turut berpartisipasi dalam pelestarian bahasa", yang mana pelestarian bahasa tidak dapat dilepaskan dari aspek implementasi dan penegakan hukum terkait penggunaan Bahasa Indonesia, termasuk dalam nota kesepahaman dan perjanjian; 34. Bahwa kepentingan advokasi Pemohon II tersebut juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi anggotanya, mengingat ketidakpastian hukum mengenai sanksi pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dapat merugikan anggota Pemohon II yang bergerak dalam bidang jasa penerjemahan dan konsultasi bahasa, terutama dalam menghadapi klien yang memerlukan jasa penerjemahan untuk nota kesepahaman dan perjanjian; 35. Bahwa kepentingan hukum Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam ketentuan-ketentuan berikut: a. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", yang mana hak ini mencakup hak anggota Pemohon II untuk menjalankan profesi sebagai penyedia jasa bahasa tanpa hambatan akibat ketidakpastian hukum; b. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 19 negaranya", yang mana hak ini mencakup hak Pemohon II untuk memajukan anggotanya dalam bidang jasa bahasa sebagaimana menjadi tujuan organisasi tanpa terhambat oleh ketidakpastian hukum; c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", yang mana hak ini mencakup hak Pemohon II dan anggotanya untuk memperoleh kepastian hukum yang adil mengenai status keabsahan penggunaan bahasa dalam kontrak dan perjanjian, yang mana menjadi bagian dari aktivitas profesi agensi jasa bahasa yang diwadahi; 36. Bahwa selanjutnya, untuk mengukur adanya hak konstitusional Pemohon II yang dirugikan, serta bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (vide Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c PMK 7/2025), maka Pemohon II akan menguraikannya di bawah ini; 37. Bahwa sehubungan dengan kepentingan hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon II di atas, maka dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian pada permohonan a quo mengakibatkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual dan/atau potensial yang dirincikan sebagai berikut: a. Pertama, kerugian ekonomi akibat penurunan permintaan jasa penerjemahan. Ketidakpastian hukum mengenai sanksi Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 juncto Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata telah menyebabkan permintaan jasa penerjemah yang menjadi core business anggota Pemohon II mengalami penurunan, dikarenakan banyak pelaku perjanjian baik yang dibuat antar sesama subjek hukum Indonesia maupun yang salah satunya melibatkan subjek hukum Indonesia memilih mengesampingkan Bahasa Indonesia sehingga hanya membuat perjanjian dalam bahasa asing, yang mengakibatkan berkurangnya kebutuhan akan jasa penerjemahan dokumen nota kesepahaman dan perjanjian; 20 b. Kedua, kerugian dalam pengembangan kompetensi anggota. Ketidakpastian hukum tersebut menghambat Pemohon II dalam melaksanakan tujuannya untuk "mengembangkan kompetensi anggotanya dengan mengadakan program-program agar memberikan manfaat dan nilai tambah kepada anggota" (vide Pasal 5 huruf a Akta Pendirian Perkumpulan IKASA), karena menurunnya antusiasme anggota organisasi untuk mengikuti program yang diadakan oleh Pemohon II sebagai dampak menurunnya permintaan jasa penerjemahan; c. Ketiga, kerugian dalam fungsi advokasi dan representasi. Pemohon II dianggap tidak menjalankan fungsinya untuk "mewakili organisasi dalam mengomunikasikan hal-hal yang menjadi keputusan Perkumpulan kepada Pemerintah dan pihak-pihak lain yang dipandang relevan dengan isu prioritas Perkumpulan" (vide Pasal 17 huruf b Akta Pendirian Perkumpulan IKASA) secara efektif, karena dianggap kurang memperjuangkan kepentingan anggota organisasi yang dirugikan akibat ketidakpastian hukum sanksi Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 juncto Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata; d. Keempat, kerugian dalam pelaksanaan misi pelestarian bahasa. Tujuan Pemohon II untuk "turut berpartisipasi dalam pelestarian bahasa" (vide Pasal 5 huruf c Akta Pendirian Perkumpulan IKASA) terhambat karena ketidakpastian hukum justru mendorong penggunaan bahasa asing dalam nota kesepahaman dan perjanjian, yang mana bertentangan dengan semangat pelestarian dan pemajuan Bahasa Indonesia; e. Kelima, kerugian dalam pelaksanaan kewenangan organisasional untuk menandatangani perjanjian. Berdasarkan Pasal 17 huruf f dan g Akta Pendirian Perkumpulan IKASA, pengurus Pemohon II memiliki kewenangan untuk "melakukan segala perbuatan hukum atas nama Perkumpulan dalam rangka kegiatan operasional Perkumpulan" dan "mewakili Perkumpulan di luar dan di dalam pengadilan dalam rangka kegiatan operasional Perkumpulan". Namun, ketidakpastian hukum mengenai sanksi Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 juncto Pasal 21 1320 Butir 4 KUHPerdata mengakibatkan Pemohon II tidak dapat melaksanakan kewenangan tersebut secara optimal, karena: i. Pemohon II mengalami keragu-raguan akan akibat hukum yang timbul (baca: sanksi hukum) dalam menandatangani nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama baik dengan lembaga-lembaga asing maupun lembaga-lembaga Indonesia yang dalam praktiknya tidak jarang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, padahal kerjasama tersebut penting untuk mencapai tujuan "memfasilitasi kolaborasi antar anggota dalam rangka menguatkan jaringan kerjasama yang bermanfaat bagi pengembangan organisasi pada tingkat nasional dan internasional" (vide Pasal 5 huruf b Akta Pendirian Perkumpulan IKASA); ii. Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum mengenai status keabsahan nota kesepahaman maupun perjanjian berbahasa asing yang akan ditandatanganinya, sehingga setiap kali akan melakukan perbuatan hukum atas nama perkumpulan, pengurus harus melakukan konsultasi hukum tambahan yang memakan waktu dan biaya; 38. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik karena mengenai langsung bidang usaha anggota Pemohon II sebagai penyedia jasa bahasa, bersifat aktual karena sedang dialami dalam operasional sehari- hari, dan berpotensi terus berlanjut selama ketidakpastian hukum tersebut tidak diatasi melalui penafsiran konstitusional yang jelas dari Mahkamah Konstitusi, yang mana telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon II atas pekerjaan yang layak (vide Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945), memajukan diri (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945), dan kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); 39. Bahwa berdasarkan keseluruhan paparan mengenai berbagai bentuk kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan potensial yang diderita oleh para Pemohon—yakni Pemohon I dalam kepentingan hukumnya selaku lembaga penelitian dan konsultasi hukum ketatanegaraan yang fokus pada isu-isu demokrasi, pemilihan umum, dan 22 ketatanegaraan dan Pemohon II dalam kepentingan hukumnya sebagai perkumpulan penyedia jasa bahasa yang anggotanya terdiri dari pemilik penyedia usaha jasa bahasa—sebagaimana telah diuraikan secara terperinci pada butir-butir sebelumnya, maka menurut penalaran yang wajar dapat ditarik simpulan mengenai adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang diderita para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian; 40. Bahwa atas dasar seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah dipaparkan di atas, para Pemohon mendalilkan bahwa dirinya memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang memadai untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata terhadap UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan kualifikasi pemohon dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan kriteria kerugian hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025. III. ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON A. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI 1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas materi Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata frasa “suatu sebab”; 2. Bahwa untuk jelasnya para Pemohon kutip isi ketentuan dari Pasal 31 ayat (1) UU 24 /2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi: Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia”; Pasal 1320 KUHPerdata “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal” B. DASAR PENGUJIAN UUD NRI 1945 1. Bahwa para Pemohon menilai ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan 23 Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata frasa “suatu sebab yang halal” inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945; 2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum."; 3. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”; C. DALIL-DALIL PARA PEMOHON - PERMOHONAN MEMENUHI SYARAT UNTUK DIAJUKAN ULANG BERDASARKAN PASAL 60 AYAT (2) UU MK JUNCTO PASAL 72 AYAT (2) PMK 7/2025 (BUKAN NEBIS IN IDEM) 1. Bahwa para Pemohon memahami dengan sepenuhnya bahwa salah satu dari dua norma yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan a quo, yakni Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 pernah menjadi objek pengujian sebanyak 1 (satu) kali dan telah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 tertanggal 28 Agustus 2025; 2. Bahwa walaupun ketentuan norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 telah pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, namun terhadap permohonan a quo menurut para Pemohon tetap dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya kembali ke Mahkamah Konstitusi (bukan "nebis in idem") sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini; 3. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, dapat dikecualikan untuk dimohonkan pengujian kembali dengan persyaratan: a. Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian tidak sama, atau b. Terdapat alasan permohonan yang tidak sama; 4. Bahwa dengan demikian perlu para Pemohon jelaskan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 yang objek 24 pengujiannya identik dengan objek pengujian permohonan ini sebagai berikut; Tabel 1 Rincian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 No. Nomor Perkara Pasal yang Diuji Batu Uji Amar Putusan 1. 127/PUU- XXIII/2025  Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009  Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009  Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945  Pasal 36 UUD NRI 1945 Permohonan tidak dapat diterima (NO) 5. Bahwa perlu ditegaskan adanya perbedaan mendasar dalam dasar pengujian antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU- XXIII/2025 dengan permohonan yang diajukan para Pemohon. Perbandingan dasar pengujian tersebut yakni Putusan 127/PUU- XXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 36 UUD NRI 1945. Sementara Permohonan para Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. Selengkapnya dapat dicermati dalam tabel di bawah ini: Tabel 2 Komparasi Dasar Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-XXIII/2025 Permohonan PARA PEMOHON - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 - Pasal 36 UUD NRI 1945 - Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 - Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 6. Bahwa selain itu, dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU- XXIII/2025 diketahui Mahkamah Konstitusi belum pernah memberikan pertimbangan hukum secara substansial mengenai konstitusionalitas Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, karena pokok permohonan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Konstitusi. Artinya, belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai apakah terdapat pertentangan antara ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, persoalan konstitusionalitas norma tersebut masih merupakan isu 25 konstitusional yang belum pernah diputus secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi; 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara a quo memenuhi persyaratan untuk dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon menilai permohonan a quo tidak bertentangan dengan ketentuan nebis in idem sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK, dan sebaliknya memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025; 8. Bahwa selanjutnya dalam rangka menguraikan pertentangan antara Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 juncto Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu perlu diuraikan terhadap masalah yang melekat dan terkandung pada norma a quo di bawah ini; - KETIADAAN NORMA SEKUNDER SANKSI HUKUM PADA NORMA PRIMER KEWAJIBAN DALAM PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 MENIMBULKAN PERMASALAHAN MULTITAFSIR DALAM PENERAPANNYA 9. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 pada hakikatnya mengandung norma kewajiban (gebod) yang bersifat imperatif dan mengikat, sebagaimana terlihat dari redaksi norma yang tegas menyatakan: "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia." Penggunaan diksi "wajib digunakan" merupakan formulasi normatif yang menciptakan kewajiban hukum yang bersifat kategoris bagi subjek hukum yang disebutkan secara limitatif, yaitu lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, dan perseorangan warga negara Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum berupa pembuatan nota kesepahaman dan perjanjian; 10. Bahwa namun demikian, karakteristik norma kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menimbulkan problematika hukum dikarenakan 26 dalam muatan pasal dan ayat tersebut, bagian dan bab yang terkait, serta seluruh pasal dan bab lain dalam batang tubuh UU 24/2009 tidak ditemukan ketentuan mengenai konsekuensi hukum atau sanksi yang akan diberlakukan apabila kewajiban tersebut dilanggar atau diabaikan; 11. Bahwa untuk membuktikan ketiadaan norma sekunder dalam UU 24/2009, penelusuran sistematis terhadap struktur batang tubuh UU 24/2009 menunjukkan fakta-fakta normatif sebagai berikut: a. Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 itu sendiri hanya memuat norma primer berupa kewajiban tanpa satu pun ketentuan sanksi, baik sanksi administratif, perdata, maupun pidana; b. Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2009 juga tidak mengatur sanksi atas pelanggaran ayat (1); c. Pasal-pasal lain dalam Bab III Bahasa Negara, Bagian Kedua tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Pasal 26 sampai dengan Pasal 40) sama sekali tidak memuat ketentuan sanksi atas pelanggaran kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1); d. Keseluruhan batang tubuh UU 24/2009 tidak memuat satu pun ketentuan yang secara eksplisit maupun implisit mengatur sanksi, konsekuensi hukum, atau akibat hukum atas pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1); 12. Bahwa ketiadaan norma sekunder berupa sanksi hukum pada seluruh batang tubuh UU 24/2009 mengakibatkan norma kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menjadi norma yang tidak lengkap (lex imperfecta), yaitu norma hukum yang memuat kewajiban tetapi tidak dilengkapi dengan sanksi yang tegas dan jelas. Kondisi ini dalam penerapannya telah menimbulkan permasalahan multitafsir yang serius mengenai akibat hukum pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang cukup sistemik; 13. Bahwa permasalahan multitafsir akibat ketidaklengkapan norma tersebut 27 secara empiris dan nyata terlihat dari munculnya dua pendapat yang saling bertolak belakang secara diametral di kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, dan bahkan dalam putusan-putusan pengadilan, yang menciptakan dualisme interpretasi sebagai berikut: a. Pendapat pertama, penyimpangan terhadap kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum sepanjang terdapat iktikad baik. Argumentasi pendapat ini berlandaskan pada asas-asas fundamental hukum perjanjian, antara lain: i. asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata; ii. asas konsensualisme yang menekankan pada kesepakatan para pihak sebagai dasar mengikatnya perjanjian; iii. asas iktikad baik (good faith/bona fide) dalam pelaksanaan perjanjian; dan iv. asas pacta sunt servanda yang mengharuskan para pihak memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Menurut pandangan ini, sepanjang para pihak memahami isi, maksud, dan tujuan perjanjian (meskipun dibuat dalam bahasa asing) serta melaksanakannya dengan iktikad baik, maka ketiadaan penggunaan Bahasa Indonesia tidak seharusnya membatalkan keabsahan perjanjian yang telah disepakati. Pendapat ini menolak pandangan lain yang menyatakan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 diakulifisir sebagai suatu “sebab” atau “oorzaak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata. Pendapat pertama ini berpijak pada argumentasi bahwa yang dimaksud suatu “sebab” atau “oorzaak” hanyalah merujuk pada substansi atau tujuan yang diperjanjikan yang mana diperbolehkan atau dilarang oleh suatu undang-undang. Artinya, suatu “sebab” atau “oorzaak” tidak mencakup hal-hal formil bagaimana suatu perjanjian dituangkan atau dibuat—inter alia: bahasa yang digunakan. b. Pendapat kedua, penyimpangan terhadap kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 mengakibatkan perjanjian batal demi hukum 28 (nietig van rechtswege). Pendapat ini menggunakan pendekatan penafsiran sistematis dengan mengaitkan kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya syarat keempat mengenai "suatu sebab yang halal" (geoorloofde oorzaak). Konstruksi argumentasi pendapat ini berlandaskan pada premis bahwa: i. UU 24/2009 merupakan undang-undang yang bersifat memaksa (dwingend recht); ii. pelanggaran terhadap undang-undang yang bersifat memaksa menjadikan "sebab" atau "causa" dari perjanjian menjadi tidak halal atau terlarang; iii. berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum; iv. konsekuensi yuridis dari perjanjian dengan sebab yang tidak halal adalah batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula (ab initio) dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum apa pun; Sebagai catatan, dasar pijakan mengapa pendapat kedua ini mengkualifikasikan dan menghubungkan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah karena menginterpretasikan makna “suatu sebab” atau yang dalam bahasa Belanda-nya “oorzaak” secara luas, yakni mencakup tidak hanya aspek tujuan atau isi (aspek materiil) melainkan pula aspek formiil sepanjang itu ditegaskan dan diatur oleh undang-undang. Oleh karenanya, menurut pendapat kedua ini sangat beralasan apabila mengkualifisir kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 sebagai bagian dari “sebab” atau “oorzaak”. Pandangan yang demikian misalnya dapat dijumpai dalam alur pemikiran Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., sebagaimana termuat pada artikel berjudul “Masalah Bahasa dalam SEMA No. 3 Tahun 2023” yang dipublikasikan Hukumonline.com tertanggal 11 Januari 2024. Dalam artikel tersebut, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., menarik kesimpulan 29 bahwa suatu perjanjian yang tidak dibuat dalam dan/atau tanpa versi Bahasa Indonesia oleh subjek-subjek hukum Indonesia sebagaimana yang disebut dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 maka berakibat batal demi hukum (suatu pelanggaran syarat objektif perjanjian). Kesimpulan itu ditarik berdasarkan anggapan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia yang termuat dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 haruslah dibaca sebagai syarat objektif perjanjian, yakni “suatu sebab yang halal” (vide Pasal 1320 Butir 4 1320 KUHPerdata) “yang diatur menurut undang-undang” (vide Pasal 1337 KUHPerdata) (Lihat dalam Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., “Masalah Bahasa dalam SEMA No. 3 Tahun 2023”, https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-bahasa-dalam-sema- no3-tahun-2023-lt659f1c6ecf993/?page=1); 14. Bahwa kedua pendapat di atas benar-benar eksis dalam praktik peradilan sebagaimana dapat dicermati dari data yang dikutip dari Auliya Yasyfa Anwar dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan dalam penelitiannya yang berjudul "Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015–2021": Tabel 3. Daftar Putusan (2015-2021) Tahun No. Nomor Putusan Hasil Putusan Para Pihak dalam kasus 2015 1. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar Perjanjian Batal Demi Hukum PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd. 48/Pdt/2014/PT.DKI 1572 K/Pdt/2015 2017 2. 787/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel Perjanjian Batal Demi Hukum PT Tata Artha melawan PT Cedrus Indonesia dan Rani Tarek Jarkas 615/Pdt/2017/PT.DKI 2018 3. 112/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst Pengadilan Tidak Berwenang PT Media Nusantara Citra, Tbk. melawan Ang Choon Beng, Linktone International Limited, Linktone Ltd, Gordon Smith, dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) 117/Pdt/2018/PT.DKI 4. 101/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel Perjanjian Batal Anton Susanto 30 760/Pdt/2017/PT.DKI Demi Hukum melawan PT Multi Selera Indonesia 3230 K/Pdt/2018 Perjanjian Sah dan Mengikat 2019 5. 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Perjanjian Batal Demi Hukum PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. melawan PT Gatari Air Services 408/Pdt/2018/PT.DKI 3395 K/Pdt/2019 6. 61/Pdt.G/2018/PN.Bdg Perjanjian Batal Demi Hukum Ivan Crisna melawan Hilton Hotel Bandung dan Wedding Organizer Testim 73/Pdt/2019/PT.Bdg Perjanjian Sah dan Mengikat 7. 254/Pdt.G/2019/PN.Amp Perjanjian Sah dan Mengikat Alexander William Ford melawan Man Lee Ford Cheung 2020 8. 670/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt Perjanjian Sah dan Mengikat PT Dunia Retail Indonesia melawan PT Mulia Intipelangi 320/PDT/2019/PT.DKI 1124 K/Pdt/2020 9. 461Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst Pengadilan Tidak Berwenang PT Catur Jaya melawan Carlson Hotels Asia Pacific Pty. Limited 262/Pdt/2019/PT.DKI 1525 K/Pdt/2020 2021 10. 275/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim Perjanjian Sah dan Mengikat PT Citra Abadi Kota Persada melawan MDS Investment Holding Limited dan PT ACR Global Investment 135/Pdt/2020/PT.DKI Perjanjian Batal Demi Hukum 3635 K/Pdt/2021 Batal Demi Hukum (Sumber: Penelitian tersebut di atas) Gambar 1. Sebaran Umum Hasil Putusan (2015-2021) (Sumber: diolah dari Penelitian tersebut di atas) 31 Gambar 2. Hasil Putusan Berdasarkan Tingkat Pengadilan (2015-2021) (Sumber: diolah dari Penelitian tersebut di atas) 15. Bahwa kemudian, sekalipun sejak terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2023 terdapat upaya untuk mengarahkan penafsiran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 agar dimaknai lebih longgar—bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak serta-merta menjadi alasan pembatalan kecuali terbukti adanya iktikad tidak baik, tetapi praktik di pengadilan masih menunjukkan disparitas penafsiran terhadap sanksi dari pasal a quo; 16. Bahwa, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 106/PDT/2025/PT BDG yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Bdg. Sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Bdg., dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menggunakan dasar bahwa pelanggaran atas Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 berakibat pada sanksi hukum berupa batal demi hukum; 17. Bahwa hal di atas dapat dimaklumi, mengingat SEMA hanyalah pedoman internal peradilan dan tidak memiliki kekuatan mengikat ke luar sebagai peraturan perundang-undangan yang menafsirkan makna undang- undang secara otoritatif. Terlebih, apabila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SEMA tidak termasuk bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Implikasinya, norma kewajiban pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tetap melekat dan tidak dapat diturunkan tingkat kekuatan mengikatnya (baca: dapat dilanggar) 32 oleh instrumen non-peraturan perundang-undangan seperti SEMA; 18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedua pendapat mengenai Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menunjukkan polarisasi interpretasi yang saling bertolak belakang secara diametral. Hal ini terjadi bukan semata-mata karena ketiadaan norma sekunder sanksi hukum dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, melainkan juga dikarenakan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata—frasa "suatu sebab" dalam kelengkapan frasa “suatu sebab yang halal”—pada dirinya sendiri (ipso facto) juga mengandung makna yang kabur, ambigu, dan multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum berlapis (layered legal uncertainty) yang semakin memperdalam dan memperumit problematika implementasi kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan norma Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata yang turut menjadi akar ketidakpastian hukum tersebut perlu diuraikan di bawah ini; - MAKNA FRASA “SUATU SEBAB” (OORZAAK) PADA PASAL 1320 BUTIR 4 KUHPERDATA MULTITAFSIR DAN TIDAK RELEVAN DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN 19. Bahwa terminologi "suatu sebab" atau "oorzaak" dalam bahasa Belanda sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata tidak memiliki definisi yang eksplisit dan tegas. Meskipun dalam ketentuan lain dari KUHPerdata, in casu Pasal 1337, istilah "suatu sebab" disebut kembali, namun konteksnya lebih ditekankan pada pengertian "suatu sebab yang halal" (een geoorloofde oorzaak) sebagai satu kesatuan frasa yang mencakup parameter undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, yang menjadi fokus utama dan penekanan Pasal 1337 KUHPerdata adalah ruang lingkup pengertian dari frasa "yang halal" atau "een geoorloofde", dan bukan pada definisi substantif dari konsep "sebab" atau "oorzaak" itu sendiri. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap konsep "suatu sebab" atau "oorzaak" dalam implementasinya hanya mengandalkan doktrin-doktrin yang berkembang, mengingat KUHPerdata tidak menyediakan definisi pasti atau penjelasan eksplisit terhadap makna konsep tersebut; 33 20. Bahwa ketiadaan definisi eksplisit tersebut secara konsekuensial telah mengakibatkan frasa "suatu sebab" atau "oorzaak" menjadi multitafsir di kalangan praktisi hukum maupun akademisi hukum. Indikasi adanya multitafsir terhadap makna “suatu sebab” atau “orzaak” pada Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata tercermin dari munculnya dua arus penafsiran yang berbeda. Dua arus penafsiran yang berbeda tersebut yakni sebagai berikut: a. Arus penafsiran pertama, “suatu sebab” (oorzaak) adalah tujuan dan maksud yang hendak dicapai para pihak atau isi dari suatu perjanjian (aspek materiil). Penafsiran ini berangkat dari doktrin hukum bahwa “suatu sebab” atau “oorzaak” merujuk pada adanya hubungan tujuan (causa finalis), yakni apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup perjanjian. Dalam pengertian ini, perlu dipahami bahwa “suatu sebab” atau “oorzak” bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian (motif pribadi), melainkan pada isi dan tujuan (aspek materiil) perjanjian itu (Diah Puspita, “Hukum Perikatan”, 2025, h. 97). Oleh karena itu, dalam paradigma penafsiran ini, konsep "suatu sebab" atau “oorzaak” dipahami sejauh pada tujuan yang mendorong para pihak untuk membuat perjanjian (aspek materiil), bukan aspek-aspek formiil atau prosedural yang melingkupi bagaimana suatu perjanjian harus dibuat. Secara historis, penafsiran yang lebih menekankan pada aspek tujuan atau isi (aspek materiil) dari perjanjian ini dapat dilacak dari hukum Romawi Corpus Iuris Civilis yang kemudian diadopsi oleh Kode Napoleon (Code Civil des Francais) pada 1804, dan turut diadopsi oleh hukum perdata di negara-negara Eropa termasuk Belanda. Dalam sejarahnya, para ahli hukum Romawi memaknai suatu “causa” atau yang dalam Bahasa Belanda disebut “oorzaak” sebagai niat dasar para pihak dalam hubungan kontraktual, di mana hal itu mewakili perilaku atau komitmen pihak lawan yang menjadi dasar kesepakatan masing-masing pihak untuk memasuki suatu perjanjian (Renata Kau, “ Brief historical overview of the evolution of “obligatio” and “contractus” in the Roman law”, Jus & Justicia, Vol. 14, No. 1, 2020). Menurut hukum Romawi, “causa” 34 harus sah dalam perkara-perkara di mana penyerahan dilakukan berdasarkan penjualan (sale) dan pemberian (donation). Jika “causa” tidak sah, hak milik tidak berpindah, meskipun para pihak bermaksud untuk memindahkan hak milik (P. Schutte, “Vertoon die Corpus Iuris Civilis Kenmerke van 'n Abstrakte Stelsel van Eiendomsoordrag?”, Potchefstroom Electronic Law Journal, Vol. 10, No. 3, 2007). Oleh karena itu, dalam perkembangan hari ini, aspek- aspek formiil dalam suatu perjanjian dinilai tidak ada relevansinya dengan tujuan, maksud, atau isi dari perjanjian yang dibuat para pihak. Dengan kata lain, implikasinya ketika “suatu sebab” atau “oorzaak” ini dimaknai dalam satu kesatuan “suatu sebab yang halal” dalam Pasal 1337 KUHPerdata, khususnya kehalalan itu karena “undang-undang”, maka pengertiannya menjadi sejauh mana tujuan dan maksud (aspek materiil) yang hendak dicapai para pihak atau isi perjanjian itu diperbolehkan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Kerangka batasan limitatif inilah yang selanjutnya menjadi alas argumentasi bagaimana ketentuan-ketentuan terkait aspek-aspek formiil atau bagaimana suatu perjanjian itu harus dibuat tidak dapat dikategorikan sebagai “suatu sebab”, sekalipun bahwa undang- undang mewajibkannya. Alhasil implikasi praktis dari penafsiran ini, suatu kewajiban oleh undang-undang yang memerintahkan bagaimana suatu perjanjian harus dibuat dan dituangkan (aspek formiil) tidak lantas menjadikannya batal demi hukum (Lihat kembali data empirik hakim yang tampak menggunakan model penalaran dan penafsiran ini pada Tabel 3, Gambar 1, dan Gambar 2 terkait putusan “Sah dan Mengikat”); b. Arus penafsiran kedua, “suatu sebab” (oorzaak) adalah tujuan, isi, ataupun bentuk (aspek materiil dan aspek formiil). Penafsiran ini berbeda dengan penafsiran pertama yang memaknai “suatu sebab” atau “oorzaak” sebatas pada tujuan (causa finalis) maupun isi perjanjian (causa materialis), melainkan termasuk pula bentuk dari perjanjian itu sendiri (causa forma). Dasar pijakan mengapa “suatu sebab” atau “oorzaak” dimaknai lebih luas dibandingkan penafsiran pertama yang lebih restriktif, adalah dikarenakan beberapa alasan 35 yang mendasarinya. Pertama, sekalipun bahwa makna “suatu sebab” atau “causa” itu dapat dilacak sampai pada hukum Romawi Corpus Iuris Civilis dan umum dimaknai sebagai suatu tujuan atau maksud dari para pihak (aspek materiil), tetapi nyatanya tidak ada definisi konklusif yang dapat ditarik. Nils Jansen misalnya mengatakan bahwa makna “causa” dapat bermakna variatif dan luas. Bahkan, Jansen mengambil contoh pandangan Albers bagaimana “causa” dapat berkembang ke arah paternalistik. Dalam kerangka paternalistik, Albers melihat negara mengasumsikan bahwa individu mungkin tidak selalu rasional dalam keputusan mereka, sehingga negara melalui hukum harus mengintervensi untuk "melindungi" mereka dari motif yang tidak adil atau irasional (Bruno Rodríguez-Rosado, dkk, Cause and Consideration, Hart, 205, h. 281). Doktrin paternalistik ini apabila dimaknai lebih cermat dapat membawa pada konsekuensi bagaimana negara dapat saja membuat intervensi melalui undang-undang pada syarat-syarat formiil perjanjian guna tujuan paternal tertentu—tentunya “tujuan” dalam kacamata negara. Kedua, penafsiran ini secara teoretis lebih diilhami oleh akar filosofis teori “causa” yang dikemukakan Aristoteles—melihat bagaimana penafsiran ini memandang makna “suatu sebab” atau “causa” tidak berhenti pada tujuan (causa finalis) atau isi (causa materialis) saja, melainkan juga bentuk (causa formalis). Sebagaimana diketahui, Aristoteles membagi 4 jenis causa: formalis, efficiens, formalis, dan finalis (Karsten Friis Johansen, A History of Ancient Philosophy, Taylor & Francis, 2005, h. 295). Oleh karena itu, secara keseluruhan penafsiran ini memandang bahwa segala sesuatu yang dinyatakan atau diatur dalam undang-undang—baik yang bersifat materiil maupun formiil— harus dipandang sebagai bagian integral dari "suatu sebab" perjanjian. Hal ini tercermin dalam penafsiran terhadap Pasal 1320 KUHPerdata yang dihubungkan dengan kehalalan berdasarkan "undang-undang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata sehingga terkonstruksi pemahaman bahwa "suatu sebab" mencakup norma-norma yang mengatur tujuan materiil atau 36 substansi pokok perjanjian sekaligus seluruh ketentuan prosedural- formiil yang ditetapkan undang-undang. Pemaknaan ini mengandung implikasi bahwa ketika undang-undang menetapkan kewajiban tertentu—seperti kewajiban prosedural—maka kewajiban tersebut menjadi bagian dari "sebab" perjanjian yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dikategorikan sebagai memiliki "sebab yang halal". Pandangan demikian salah satunya tercermin dalam pemikiran Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., yang pada pokoknya menganggap bahwa setiap kewajiban dan/atau larangan berkenaan dengan perjanjian yang diatur oleh undang-undang, terlepas apakah itu terkait aspek materiil ataupun formiil, maka harus ditafsirkan dalam kerangka “suatu sebab” atau “oorzaak” yang “dihalalkan oleh undang-undang” (Lihat dalam Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., “Masalah Bahasa dalam SEMA No. 3 Tahun 2023”, https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah- bahasa-dalam-sema-no3-tahun-2023-lt659f1c6ecf993/?page=1) (Lihat kembali data empirik hakim yang tampak menggunakan model penalaran dan penafsiran ini pada Tabel 3, Gambar 1, dan Gambar 2 terkait putusan “Batal Demi Hukum”); 21. Bahwa selain multitafsir, “suatu sebab” atau “oorzaak” dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata tidak relevan dengan perkembangan zaman. Menilik pada perkembangan hukum di negara-negara yang menjadi sumber historisnya, di Belanda, negara yang mewariskan langsung KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) kepada Indonesia, konsep “oorzaak” telah secara sadar dan sengaja ditinggalkan sejak pemberlakuan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) pada tahun 1992. Demikian halnya di Prancis, reformasi besar-besaran terhadap hukum perjanjian dilakukan melalui Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Reformasi ini secara eksplisit menghapuskan "la cause" sebagai syarat sahnya perjanjian; 22. Bahwa selain ketidakrelevanan itu dapat dicermati dengan melihat ditinggalkannya konsep “causa”, ketidakrelevanan juga tampak bagaimana konsep "suatu sebab" dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata menjadi semakin nyata hari ini ketika dihadapkan pada perkembangan 37 legislasi nasional yang menetapkan berbagai kewajiban formiil dalam pembuatan perjanjian. Secara doktrinal di Indonesia, penafsiran "suatu sebab" atau “oorzaak” beberapa cenderung bersifat restriktif, yakni hanya menyangkut tujuan atau isi (aspek materiil) dari yang diperjanjikan. Artinya, suatu sebab dianggap tidak halal jika isi perjanjian itu sendiri dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum (vide Pasal 1337 KUHPerdata). Pemaknaan restriktif ini pada gilirannya memutus kerangka konseptual untuk menilai akibat hukum dari pelanggaran terhadap kewajiban formiil perjanjian yang ditetapkan oleh undang-undang. Keterputusan kerangka konseptual itu terbukti bagaimana “suatu sebab” dalam maknanya yang restriktif tidak dapat menyediakan ruang yang jelas sebagai dasar pijakan untuk menilai akibat hukum dari pelanggaran kewajiban formiil perjanjian dalam penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009; - PERMASALAHAN NORMA PADA PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 DAN PASAL 1320 BUTIR 4 KUHPERDATA BERTENTANGAN DENGAN KONSEP DAN PILAR NEGARA HUKUM PASAL 1 AYAT (3) UUD NRI 1945 23. Bahwa terlebih dahulu perlu diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang menegaskan posisi esensial hukum sebagai supremasi tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara; 24. Bahwa prinsip negara hukum mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan negara, baik yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta aktivitas seluruh warga negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam negara hukum terdapat persatuan dan kesatuan di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sehingga tidak ada individu atau lembaga negara yang berada di atas hukum; 25. Bahwa negara hukum secara universal memiliki beberapa syarat fundamental sebagaimana diidentifikasi dalam literatur hukum tata negara, yaitu: 38 a. asas legalitas sebagai prinsip bahwa setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya; b. perlindungan hak asasi manusia (human rights protection) sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum; c. supremasi hukum di mana tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum; dan d. kepastian hukum yang mengharuskan hukum bersifat jelas, tegas, dan dapat diakses oleh publik; 26. Bahwa dalam implementasi prinsip negara hukum, salah satu persyaratan mendasar adalah adanya hukum yang jelas dan dapat diprediksi akibat hukumnya (foreseeability). Asas legalitas yang merupakan asas pokok dalam negara hukum mengharuskan setiap peraturan memiliki kejelasan norma dan sanksi yang tegas, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum; 27. Bahwa konsep hukum yang jelas secara teoretik harus memenuhi tiga prinsip fundamental yang telah diakui, yaitu: a. prinsip foreseeability (dapat diprediksi) yang mengharuskan setiap subjek hukum dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya; b. prinsip accessibility (dapat diakses) yang menjamin bahwa hukum dapat diketahui dan dipahami oleh publik; dan c. prinsip clarity (kejelasan) yang mengharuskan norma hukum dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Dengan demikian, setiap warga negara dapat memahami hak dan kewajibannya serta akibat hukum dari perbuatannya; 28. Bahwa kejelasan suatu norma hukum tidak hanya terletak pada rumusan norma primer yang berisi perintah atau larangan, tetapi juga—dan yang tidak kalah pentingnya—terletak pada kejelasan norma sekunder yang mengatur sanksi atau akibat hukum dari pelanggaran norma primer tersebut. Sebuah norma yang memuat kewajiban namun tidak disertai dengan sanksi atau akibat hukum yang jelas apabila kewajiban tersebut dilanggar, secara yuridis-teknis merupakan suatu norma yang tidak lengkap (lex imperfecta) dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian 39 hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum; 29. Bahwa ketiadaan sanksi hukum yang jelas dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 jelas bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan pilar negara hukum. Demikian halnya dengan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata yang serba multitafsir. Asas legalitas mengharuskan adanya kepastian hukum dan kejelasan konsekuensi hukum agar setiap norma adressat dan penegak hukum dapat memahami konsekuensi hukum; 30. Bahwa di samping itu, ketiadaan sanksi hukum yang jelas pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 pada hakikatnya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara fundamental merupakan meta-norma atau aturan main dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai undang-undang delegasi yang memperoleh legitimasi konstitusional secara langsung dari Pasal 22A UUD NRI 1945 sehingga kedudukannya memiliki signifikansi yang sangat penting sebagai parameter penilaian terhadap kualitas perumusan norma dalam setiap undang-undang. Berdasarkan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, suatu norma kewajiban secara logis dan yuridis akan berakibat pada timbulnya sanksi hukum apabila tidak dipenuhi, sebagaimana pernah diacu dan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum bagian [3.10.4] paragraf 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 yang menyatakan: "... Kata wajib akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan. Ihwal demikian telah dengan tegas ditentukan dalam UU 12/2011 bahwa "Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi" [vide Lampiran II angka 268 UU 12/2011]." 31. Bahwa lebih lanjut, ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut sejalan dengan teori pembentukan hukum yang menyatakan bahwa setiap norma kewajiban harus dilengkapi dengan norma sanksi agar memiliki daya paksa (dan efektivitas hukum (legal effectiveness); 32. Bahwa sementara itu, ambiguitas yang terkandung dalam Pasal 1320 40 Butir 4 KUHPerdata mengenai "suatu sebab" juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan elemen fundamental dari negara hukum. Frasa "suatu sebab" yang tidak memiliki definisi yang jelas sekalipun Pasal 1337 KUHPerdata telah memberikan cakupan lingkup atas apa saja yang dimaksud “yang dihalalkan” telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam penentuan keabsahan perjanjian, khususnya dalam konteks perjanjian yang melanggar kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Ketidakjelasan konseptual ini tidak memenuhi prinsip foreseeability (dapat diprediksi) dan clarity (kejelasan) yang merupakan syarat fundamental dari hukum dalam negara hukum (vide Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945); 33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan secara meyakinkan bahwa baik Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 maupun Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata, karena ketiadaan kejelasan sanksi dan akibat hukumnya serta ambiguitas konseptual yang terkandung di dalamnya, telah secara langsung dan sistemik bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pertentangan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial karena kedua norma tersebut gagal memenuhi persyaratan dasar kepastian hukum, prediktabilitas, dan kejelasan yang merupakan elemen fundamental dari negara hukum Indonesia; - PERMASALAHAN NORMA PADA PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 DAN PASAL 1320 BUTIR 4 KUHPERDATA MENGHAMBAT MISI NEGARA MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA DI TENGAH PERADABAN DUNIA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 32 AYAT (1) UUD NRI 1945 34. Bahwa terlebih dahulu perlu diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; 35. Bahwa Bahasa Indonesia merupakan manifestasi dan representasi 41 autentik dari kebudayaan nasional Indonesia yang memiliki kedudukan konstitusional yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia; 36. Bahwa untuk membuktikan posisi Bahasa Indonesia sebagai bentuk kebudayaan nasional, dapat dirujuk berbagai landasan teoretis sebagai berikut: a. Secara antropologis-kultural, bahasa merupakan salah satu elemen terpenting dari kebudayaan suatu bangsa. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward Burnett Tylor kebudayaan adalah "keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat," di mana bahasa menjadi medium fundamental untuk transmisi nilai-nilai budaya tersebut (Sebastiaan Rietjens, “Explaining the Cultures of Intelligence”, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, Vol. 32, No.1, 2019); b. Secara historis, Bahasa Indonesia lahir dari semangat persatuan dan kebangkitan nasional sebagaimana dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menegaskan "berbahasa yang satu, Bahasa Indonesia." Proses kristalisasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mencerminkan sintesis dari keberagaman budaya lokal menjadi satu identitas kebudayaan nasional yang universal; c. Secara sosiologis, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lingua franca yang menyatukan kebhinekaan budaya daerah di Indonesia, sehingga menjadi instrumen vital dalam membangun dan memelihara kesatuan kebudayaan nasional di tengah pluralitas etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia; 37. Bahwa menilik lebih dari amanat Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, Indonesia sejatinya memiliki kewajiban konstitusional yang imperatif untuk memajukan kebudayaan nasional di dunia, yang di dalamnya termasuk kewajiban untuk memajukan Bahasa Indonesia sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional tersebut, mengingat betapa penting dan mendasarnya fungsi Bahasa Indonesia dalam berbagai aspek; 42 38. Bahwa konsep "memajukan kebudayaan nasional" dalam konteks Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung dimensi yang tidak hanya terbatas pada peran aktif negara secara langsung, melainkan juga mencakup kewajiban negara untuk mendorong dan memfasilitasi agar warga negara dapat berperan aktif melakukan perilaku yang merujuk pada tujuan memajukan kebudayaan nasional. Efektivitas pemajuan kebudayaan nasional sangat bergantung pada partisipasi aktif warga negara, sehingga negara berkewajiban menciptakan institutional framework yang memungkinkan dan mendorong partisipasi tersebut, yakni hukum; 39. Bahwa apabila ditautkan lebih spesifik pada konteks penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian, negara tidak hanya berkewajiban mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia, tetapi juga berkewajiban menciptakan sistem sanksi yang mendorong warga negara untuk patuh dan konsisten menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap lalu lintas hukum termasuk pembuatan nota kesepahaman dan perjanjian; 40. Bahwa meskipun Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 secara normatif bertujuan untuk mempromosikan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai penjelmaan dari kebudayaan nasional dalam ranah nota kesepahaman dan perjanjian, namun ketiadaan norma sanksi hukum yang tegas dan jelas telah menjadikan tujuan tersebut tidak dapat tercapai secara efektif dan optimal, sehingga justru memperlambat untuk memenuhi amanat konstitusional untuk mendorong partisipasi aktif warga negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia yang semakin global di mana penggunaan bahasa asing mulai dominan; 41. Bahwa sementara itu, ambiguitas yang terkandung dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata mengenai "suatu sebab" atau “oorzaak” juga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 karena telah menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat upaya memajukan kebudayaan nasional melalui penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Ketidakjelasan konseptual ini mengakibatkan inkonsistensi putusan pengadilan dan ketidakpastian 43 hukum yang pada gilirannya melemahkan kemampuan negara untuk mendorong partisipasi aktif subjek hukum Indonesia dalam memajukan dan menggunakan Bahasa Indonesia dalam lalu lintas hukum; 42. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan baik Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 karena ketiadaan sanksi hukum yang tegas, maupun Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata karena ambiguitas konseptualnya, telah secara langsung dan sistemik bertentangan dengan amanat konstitusional dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia in casu Bahasa Indonesia. Pertentangan ini tidak hanya menghambat peran aktif negara, tetapi yang lebih penting lagi, telah memperlambat upaya negara untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif warga negara dalam memajukan kebudayaan nasional, termasuk Bahasa Indonesia sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional tersebut; - PERLUNYA PENEGASAN SANKSI BATAL DEMI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009, SERTA PERLUNYA MEMAKNAI "SUATU SEBAB" ATAU "OORZAAK" DALAM PASAL 1320 BUTIR 4 KUHPERDATA SEBAGAI ASPEK MATERIIL (ISI/TUJUAN) DAN ASPEK FORMIIL (BENTUK/BAHASA) PERJANJIAN 43. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada dalil sebelumnya, Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 mengandung norma kewajiban yang bersifat imperatif namun tidak dilengkapi dengan norma sekunder berupa sanksi hukum yang tegas dan jelas (lex imperfecta). Kondisi ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang sistemik mengenai akibat hukum atas pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian. Oleh karena itu, menjadi kebutuhan mendesak untuk menegaskan sanksi batal demi hukum terhadap pelanggaran norma tersebut guna memenuhi prinsip kepastian hukum dalam negara hukum; 44. Bahwa apabila melihat lebih lanjur secara teoretik mengenai struktur norma, menurut C. Huerta, struktur ideal kalimat normatif terdiri dari tiga unsur: hipotesis (kondisi), penghubung normatif (link deontik yang menunjukkan kewajiban atau izin), dan sanksi yang dipahami sebagai 44 konsekuensi hukum berupa hak atau kewajiban; secara logis struktur ini berbentuk implikasi “Jika A maka B”, meskipun tidak semua kalimat hukum secara eksplisit memuat ketiga unsur tersebut sehingga diperlukan analisis logis untuk mengekspresikannya secara eksplisit (dalam Gonzalo Villa-Rosas dan Torben Spaak (Editor), Legal Power and Legal Competence, Springer, 2023, hal. 127-128); 45. Bahwa masih menurur C. Huerta, karena kalimat-kalimat hukum kerap tidak menuturkan ketiga unsur itu secara eksplisit atau berurutan, metode penafsiran sistematis harus merekonstruksi kalimat normatif ke dalam bentuk ideal “Jika A maka B” dengan menghubungkan beberapa kalimat hukum yang relevan dalam satu kesatuan sistem (unity of the legal system), sehingga unsur “sanksi/konsekuensi” dapat dibawa ke permukaan untuk menjamin daya kerja norma; pendekatan ini sejalan dengan tesis Kelsen tentang norma tak-bebas (non-independent norm) yang menautkan norma-norma berbeda guna menyajikan kalimat normatif yang lengkap (dalam Gonzalo Villa-Rosas dan Torben Spaak (Editor), Legal Power and Legal Competence, Springer, 2023, hal. 128); 46. Bahwa dengan demikian, secara teoretik sangatlah beralasan bahwa keberadaan akibat hukum (baca: sanksi dalam konteks ini) begitu niscaya dalam suatu norma ataupun suatu tatanan norma yang saling terhubung (satu kesatuan). Hal ini menjadi landasan penting mengapa kemudian dalam konteks norma kewajiban pun, Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 82/PUU-XXI/2023, kata "wajib" akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan. Sebab, sebagaimana menyitir pendapat C. Huerta, suatu norma hukum yang ideal selalu mengandaikan adanya suatu akibat hukum dari pelengkapan atas unsur hipotetis (kondisi) dan unsur penghubung normatif; 47. Bahwa penegasan sanksi batal demi hukum terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menjadi sangat penting karena beberapa alasan fundamental sebagai berikut: a. Pertama, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia bukan 45 sekadar formalitas prosedural, melainkan manifestasi kedaulatan bahasa nasional sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang diamanatkan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. Bahasa Indonesia merupakan representasi autentik dari kebudayaan nasional Indonesia yang memiliki kedudukan konstitusional fundamental dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia; b. Kedua, ketiadaan sanksi yang eksplisit telah mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian bagi praktisi hukum. Berdasarkan data empiris periode 2015-2021, terdapat disparitas putusan untuk memaknai pelanggaran atas Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Bahkan, praktisi hukum selain hakim pun, seperti advokat dan dosen masih mempunyai beragam pendapat yang cukup diametral terkait dengan hal ini; c. Ketiga, dalam perspektif teori pembentukan hukum, setiap norma kewajiban harus dilengkapi dengan norma sanksi agar memiliki daya paksa dan efektivitas hukum (legal effectiveness), sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kata "wajib" akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan prinsip ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XXI/2023 yang menyatakan: "...Kata 'wajib' akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan..."; d. Keempat, ketiadaan sanksi hukum yang jelas pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan pilar negara hukum. Asas legalitas mengharuskan adanya kepastian hukum dan kejelasan konsekuensi hukum agar setiap norma adressat dan penegak hukum dapat memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap norma kewajiban; 48. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 seharusnya dimaknai dan ditafsirkan dengan formulasi normatif yang lebih eksplisit dan tegas sebagai berikut: 46 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman atau perjanjian batal demi hukum." 49. Bahwa namun demikian, penegasan sanksi batal demi hukum terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kejelasan mengenai dasar hukum pembatalannya dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam praktik peradilan dan doktrin hukum perdata, sanksi "batal demi hukum" (nietig van rechtswege) secara konseptual terkait erat dengan tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya syarat keempat mengenai "suatu sebab yang halal". Oleh karena itu, untuk memberikan landasan yuridis yang kokoh dan sistematis bagi sanksi batal demi hukum tersebut, menjadi keniscayaan untuk memperjelas dan memperluas makna "suatu sebab" atau "oorzaak" dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata agar mencakup tidak hanya aspek materiil (isi/tujuan) perjanjian, tetapi juga aspek formiil (bentuk/bahasa) perjanjian yang diwajibkan oleh undang-undang; 50. Bahwa pentingnya memaknai Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata tentang "suatu sebab" atau “oorzaak” secara ekstensif sebagai aspek materiil (isi/tujuan) dan aspek formiil (bentuk/bahasa) dapat diargumentasikan sebagai berikut: a. Pertama, untuk merespons problematika polisemi makna, ketidakpastian hukum, dan ketertinggalan doktrin "suatu sebab" (oorzaak) dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata akibat dibingkai secara restriktif, menjadi keniscayaan untuk melembagakan sebuah interpretasi konstitusional yang bersifat progresif. Berbeda dengan pendekatan abolisionis di negara lain, pendekatan yang lebih bijak bagi Indonesia tampaknya adalah mempertahankan eksistensi konsep causa sembari memperluas cakrawala maknanya secara mendasar. Perluasan ini didasarkan pada argumen bahwa dalam negara hukum yang dinamis, "suatu sebab" tidak dapat lagi dipahami secara 47 terisolasi dari perkembangan pembentukan undang-undang. Dengan demikian, penafsiran progresif harus secara tegas menyatakan bahwa "suatu sebab" atau “oorzaak” merupakan sebuah konsep yuridis yang mengintegrasikan dimensi materiil dan formiil, di mana kehalalan suatu perjanjian secara mutlak bergantung pada kepatuhan holistik terhadap keseluruhan tatanan normatif undang-undang—baik norma yang mengatur tujuan/isi maupun norma yang mengatur formalitas prosedural sebagai wujud intervensi negara demi kepentingan umum; b. Kedua, pemaknaan “suatu sebab”, “causa”, atau “oorzaak” dalam cakupan yang lebih ekstensif dan progresif dapat disandarkan secara filosofis pada gagasan bahwa bentuk (forma) tidak terpisahkan dari esensi. Merujuk pada fondasi filsafat Aristoteles mengenai empat sebab (causa), sebuah entitas tidak akan pernah terwujud secara sempurna tanpa adanya bentuk (causa formalis). Dalam konteks hukum, sebuah perjanjian sebagai perbuatan hukum tidak hanya eksis dari niat (tujuan) dan materi (isi) para pihak, tetapi juga harus diwujudkan dalam "bentuk" yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Ketika undang-undang secara imperatif menetapkan suatu bentuk atau aspek formiil, maka perlu dipandang bahwa ketentuan itu merupakan bagian integral dari esensi keabsahan perjanjian tersebut. Pentingnya aspek formalitas perjanjian ini misalnya dapat menilik dari Pasal 1325 Codice Civile (KUHPerdata Italia) yang menetapkan salah satu syarat esensial sebuah perjanjian (i requisiti del contratto) adalah la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (bentuk, apabila diwajibkan oleh undang-undang di bawah ancaman kebatalan). Model Italia ini menunjukkan sebuah kerangka hukum perjanjian yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman, di mana negara dapat menetapkan berbagai kewajiban formiil demi ketertiban umum atau perlindungan pihak yang lemah sebagai bagian syarat sah perjanjian; 48 c. Ketiga, doktrin social function of contract, sebagaimana dikemukakan oleh René Demogue dan Arnold von Tuhr, secara fundamental menggeser paradigma perjanjian dari sekadar instrumen privat yang murni individualistik menjadi mekanisme yang berperan dalam distribusi risiko sosial dan pemenuhan kepentingan publik yang lebih luas. Dengan memasukkan aspek formiil ke dalam konsep "suatu sebab" atau “oorzaak” dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata, kerangka hukum perdata Indonesia dapat disesuaikan dengan teori kontemporer ini, sehingga mencapai keseimbangan antara otonomi para pihak dan intervensi negara untuk melindungi tujuan yang lebih umum. Demogue menekankan bahwa kontrak harus dilihat sebagai "instrumen sosial" yang tunduk pada nilai-nilai keadilan kolektif, sementara von Tuhr menambahkan dimensi bahwa kontrak harus berkontribusi pada kesejahteraan umum, bukan hanya kepentingan individual— umumnya dalam praktik negara modern dimensi “tujuan umum” ini ditafsirkan oleh negara dalam bentuk aspek formiil. Perkembangan pemahaman tentang konsep "suatu sebab" perjanjian dalam kerangka paradigma ini yang mengartikan bagian dari “instrumen sosial” tidak hanya aspek-aspek materiil tetapi mencakup aspek-aspek formiil apabila dihubungkan dengan konteks sistem hukum Indonesia haruslah mempertimbangkan transformasi konstitusional Indonesia dari masa kolonial hingga era reformasi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI 1945, konsep "suatu sebab" tidak dapat lagi dipahami hanya dalam perspektif individualistik-liberal sebagaimana dalam tradisi hukum Belanda abad ke-19, melainkan harus mencakup dimensi nasional-kultural seperti ditekankan Demogue yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, termasuk komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya penggunaan Bahasa Indonesia. Oleh karena itu aspek formiil yang diwajibkan oleh pembentuk undang-undang pada suatu perjanjian, misalnya dalam konteks Indonesia seperti kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam 49 perjanjian (vide Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009), pada hakikatnya merefleksikan fungsi sosial perjanjian tersebut. Formalitas perjanjian lantas dipandang sebagai manifestasi dari intervensi negara untuk memastikan aksesibilitas, transparansi, dan perlindungan bagi semua pihak, terutama yang kurang berdaya dalam masyarakat multibahasa seperti Indonesia. Misalnya, kewajiban bahasa nasional mencegah dominasi bahasa asing yang dapat menguntungkan pihak asing atau elite, sehingga mendistribusikan risiko sosial dengan lebih adil—sejalan dengan gagasan Demogue bahwa kontrak harus "sosial" untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perspektif von Tuhr, aspek formiil ini adalah bentuk "kontrol sosial" yang integral, di mana pelanggarannya bukan hanya kesalahan teknis, tetapi kegagalan dalam memenuhi esensi sosial kontrak. 51. Bahwa seluruh argumen-argumen di atas secara kumulatif memperkuat bahwa aspek formiil perjanjian yang dipaksakan oleh undang- undang harus dimasukkan ke dalam konsep "suatu sebab" yang halal Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata untuk melengkapi “aspek materiil/substansi” yang telah ada. Tanpa integrasi ini, KUHPerdata akan tetap terjebak dalam kerangka kolonial yang kaku. Misalnya, dalam konteks Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bukanlah aspek formiil perjanjian tanpa makna, melainkan aspek formiil yang mempunyai tujuan mendalam terkait kedaulatan budaya (baca: Bahasa Indonesia) dan aksesibilitas bagi warga negara, sehingga pelanggarannya harus dianggap sebagai ketidakhalalan sebab yang melanggar syarat objektif; 52. Bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan secara meyakinkan bahwa pemaknaan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata tentang "suatu sebab” atau “oorzaak” harus secara tegas dimaknai mencakup aspek materiil dan aspek formiil yang halal (diatur undang- undang, ketertiban umum, dan kesusilaan); 53. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, konstruksi norma Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata tentang frasa "suatu sebab" seharusnya dipahami dan ditafsirkan dengan 50 rumusan sebagai berikut: “Materiil (isi/tujuan) dan formiil (bentuk/bahasa)” Atau secara utuh frasa “suatu sebab yang halal” dimaknai menjadi: “Suatu sebab, yang mencakup materiil (isi/tujuan) dan formiil (bentuk/bahasa), yang halal” 54. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pemaknaan yang lebih eksplisit terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan konstruksi norma baru Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata tentang “suatu sebab” atau “oorzaak” sebagaimana diuraikan di atas, menjadi lebih sistematis, koheren, dan jelas apabila kedua pasal tersebut secara normatif dihubungkan dan dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam konstruksi di atas, pelanggaran atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian secara eksplisit merupakan pelanggaran atas konsep "suatu sebab yang halal" sehingga sanksi hukumnya menjadi jelas, yakni batal demi hukum; 55. Bahwa menurut para Pemohon, pemaknaan konstitusional yang menghubungkan secara sistematis sanksi hukum pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 sebagaimana dikonstruksikan di atas dan konstruksi baru Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata tentang makna “suatu sebab” akan menjadi jelas dan tidak lagi menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi hukum, hakim, maupun masyarakat; 56. Bahwa meskipun demikian, para Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa pemaknaan konstitusional yang mempertegas adanya sanksi batal demi hukum terhadap nota kesepahaman dan perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia oleh subjek hukum Indonesia—Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata—dapat menimbulkan perhatian tersendiri mengenai dampaknya terhadap nota kesepahaman dan perjanjian-perjanjian yang telah ada dan masih berlaku yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia; 57. Bahwa untuk mengatasi kekhawatiran sebagaimana disebut di atas, menurut para Pemohon terhadap nota kesepahaman dan perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia oleh subjek hukum Indonesia dan 51 saat ini masih berlaku, para Pemohon menilai bahwa nota kesepahaman dan perjanjian tersebut akan baru menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan tidak ada versi Bahasa Indonesianya. Jangka waktu ini menurut para Pemohon cukup rasional dan proporsional agar para pihak dalam nota kesepahaman dan perjanjian-perjanjian tersebut mempunyai waktu yang memadai untuk membuat versi Bahasa Indonesianya; 58. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian di atas, menurut para Pemohon permohonan a quo apabila dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan menciptakan ketidakpastian hukum baru. Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi akan memberikan kepastian hukum dan mengakhiri ketidakjelasan atas makna “suatu sebab” dan sanksi hukum bagi keabsahan nota kesepahaman dan perjanjian yang dibuat bukan dalam Bahasa Indonesia oleh subjek hukum Indonesia; IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) adalah inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman atau perjanjian batal demi hukum.", 52 3. Menyatakan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Materiil (isi/tujuan) dan formiil (bentuk/bahasa)”; Atau secara utuh frasa “suatu sebab yang halal” dimaknai menjadi: “Suatu sebab, yang mencakup materiil (isi/tujuan) dan formiil (bentuk/bahasa), yang halal” 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2025, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute Nomor 12, tertanggal 12 Juli 2023; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006489.AH.01.07.TAHUN 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute tertanggal 07 Agustus 2023; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Agensi Jasa Bahasa Nomor 17, tertanggal 26 Oktober 2021; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor AHU-0013230.AH. 01.07.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian 53 Perkumpulan Ikatan Agensi Jasa Bahasa tertanggal 17 November 2021; 8. Bukti P-8 : Tangkapan Layar website Deconstitute (https://deconstitute.com); 9. Bukti P-9 : Kompilasi Tangkapan Layar Opini Publik Deconstitute di Media Massa; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Mahkamah Konstitusi atas Dokumen Amicus Curiae Deconstitute dalam Perkara 135/PUU-XXII/2024; 11. Bukti P-11 : Tangkapan Layar Kompilasi Penelitian Deconstitute pada Jurnal Ilmiah. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., serta 1 (satu) orang saksi yaitu Dr. Indra Listyo, S.Pd., M.Hum., yang semuanya telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 13 Januari 2026, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. 1. Bahwa, Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara sekaligus sebagai symbol kedaulatan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 UUD Tahun 1945 bahwa: “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia"; 2. Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia”. Kemudian pada Pasal 31 ayat (2) nya diatur bahwa: “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahas nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris”. (selanjutnya disebut “UU 24/2009”). Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 diuraikan bahwa: Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subyek 54 hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam Bahasa Indonesia, Bahasa negara lain, dan/atau Bahasa Inggris. Khusus perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah Bahasa Bahasa organisasi internasional”. Adapun dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 diuraikan bahwa: Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam Bahasa Indonesia, bahasa nasional negara Iain tersebut, dan/atau Bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya”. 3. Bahwa, lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (“Perpres 63/2019”) yang mengatur bahwa: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara”. Kemudian ayat (2) nya mengatur bahwa: “Dokumen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, iyazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan”. 4. Bahwa, rumusan frasa “wajib digunakan” dalam ketentuan Pasal 31 UU 24/2009 dan Pasal 4 ayat (1) Perpres 63/2019 merupakan ketentuan dibuat secara tertulis (“lex scripta”), memiliki rumusan yang cukup jelas dan tidak multi tafsir (“lex certa”), sehingga harus ditafsirkan secara ketat untuk menjaga kepastian hukum (“lex stricta”). Ketentuan ketentuan Pasal 31 UU 24/2009 dan Pasal 4 ayat (1) Perpres 63/2019 bersifat imperative (bersifat memaksa), sehingga wajib dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali. Termasuk — namun tidak terbatas - dalam pembuatan perjanjian perjanjian, baik dalam perjanjian yang bersifat privat maupun perjanjian yang bersifat publik. 5. Bahwa, Pasal 74 UU 24/2009 mengatur bahwa: Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang Undnag ini dengan penempatannya oada Lembaran negara Republik Indonesia. Selanjutnya UU 24/2009 diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 109. Sesuai dengan asas hukum “praesumptio iures et iure” yang mengandung makna bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, dianggap tahu 55 adanya hukum, termasuk yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia, termasuk — namun tidak terbatas — dalam pembuatan perjanjian perjanjian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang telah diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109 tersebut. 6. Bahwa, UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, pada Lampiran II, angka 268, diatur bahwa untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Dengan perkataan lain, apabila dalam sesuatu peristiwa atau perbuatan hukum terkait dengan pembuat perjanjian perjanjian yang terbukti melanggar kewajiban menggunakan Bahasa lndonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, akan dijatuhi sanksi. Namun demikian, nampaknya pembentuk undang-undang telah lalai dan tidak cermat dalam perumusannya, sehingga tidak mencantumkan adanya ancaman sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tersebut. 7. Bahwa, tanpa dicantumkannya ancaman sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang bersifat imperative sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum (“legal uncertainty”) dan membuka peluang terjadi pelanggaran. Hal tersebut telah beberapa kali terjadi dan telah beberapa diputus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, menyatakan bahwa perjanjian perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena melanggar kausa yang halal dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, oleh karena perjanjian perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa dibuat dalam bentuk dwi bahasa (“bilingual”) atau tanpa disertai dengan terjemahan resminya yang sah. 8. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya dan sebuah putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut perkara tentang perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum (“nietig van rechts wege”, “null and void") dengan alasan bahwa perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian Pasal 1320 ke-4 KUH Perdata (kausa yang halal) jo. Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. 56 Karena perjanjian yang dibuat antara subyek hukum asing dan subyek hukum Indonesia ternyata tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia melainkan hanya dalam Bahasa Inggris saja, sehingga perjanjian tersebut dinilai melanggar kausa yang halal, dalam hal ini ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera. Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (“UU Bahasa”), tentang keharusan perjanjian dibuat dalam Bahasa Indonesia apabila salah satu pihaknya adalah subyek hukum Indonesia. Beberapa putusan tersebut, antara lain: - Putusan MA RI No. 1572 K/Pdt/2015 (PT. Bangun Karya Pratama vs Nine AM Ltd. PT. Bangun Karya Pratama (“BKP”) adalah badan hukum Indonesia sedangkan Nine AM Ltd (“Nine AM”) badan hukum asing, yang telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam, dimana "BKP" meminjam uang dari “Nine AM" sebesar USD 4.999.500 dengan memberikan jaminan fidusia atas 5 unit truk milik “BKP". Perjanjian tersebut hanya dalam Bahasa lnggris. Dalam persidangan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dijatuhkan putusan yang amarnya menyatakan (i). mengabulkan gugatan “BKP" untuk seluruhnya; (ii). Menyatakan Perjanjian dan Akta Jaminan Fidusia yang merupakan assessor dari Perjanjian batal demi hukum; dan (iii). Memerintahkan “BKP" untuk mengembalikan sisa uang pinjaman yang diterima “BKP" dan belum diserahkan kembali kepada “Nine AM" sebesar USD 1.176.730. Adapun dalam pemeriksaaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta dalam amar putusannya menyatakan menguatkan putusan PN. Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung dalam putusan 1572 K/Pdt/2015 menyatakan menolak permohonan kasasi dari “Nine AM” tersebut. Kaidah hukum putusan: (i). Perjanjian meanggar kewajiban penggunaaan Bahasa lndonesia sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009, sehingga merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang sebagaimana diatur Pasal 1335 jo. 1337 KUH Perdata; (ii). Dengan demikian salah satu syarat esensiil dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi; (iii). Dikarenakan perjanjian dibatalkan, Akta Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan atau 57 sifatnya assesoir dari Perjanjian juga haruslah dibatalkan; (iv). Dengan dibatalkannya Perjanjian dan akta Jaminan Fidusia, keadaan dikembalikan semula. - Putusan MA RI No. 601 K/Pdt/2015 (PT. Bangun Karya Pratama vs Nine AM Ltd). P.T. Bangun Karya Pratama (“BKP”) sebagai badan hukum lndonesia dan Nine AM Ltd (“Nine AM”) adalah badan hukum asing telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, dimana “BKP” meminjam uang dari “Nine AM” sebesar USD 4.422.000 dengan memberikan jaminan fidusia atas 6 unit truk milik “BKP”. Perjanjian tersebut hanya dalam Bahasa Inggris. Dalam permeriksaan di tingkat pertama, Pengadilan negeri Jakarta Barat dalam amar putusannya menyatakan: (i). mengabulkan gugatan “BKP” untuk seluruhnya; (ii). Menyatakan Perjanjian dan Akta Jaminan Fidusia yang merupakan assessor dari Perjanjian batal demi hukum; dan (iii). Memerintahkan “BKP” untuk mengembalikan sisa uang pinjaman yang diterima “BKP” dan belum diserahkan kembali kepada “Nine AM” sebesar USD 115.540. Dalam pemeriksaan banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan dalam amarnya menguatkan putusan PN. Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 601 K/Pdt/2015 menyatakan menolak permohonan kasasi dari “Nine AM” tersebut. Kaidah hukum putusan: (i). Perjanjian melanggar kewajiban penggunaaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009, sehingga merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang sebagaimana diatur Pasal 1335 jo. 1337 KUH Perdata; (ii). Dengan demikian salah satu syarat esensiil dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi; (iii). Dikarenakan perjanjian dibatalkan, Akta Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan atau sifatnya assesoir dari Perjanjian juga haruslah dibatalkan; (iv). Dengan dibatalkannya Perjanjian dan akta Jaminan Fidusia, keadaan dikembalikan semula. 58 - Putusan MA Rl No. 3395 K/Pdt/2019 (PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk vs PT Gatari Air Service). PT. Jasa Angkasa Semesta (“JAS”) adalah badan hukum Indonesia dan PT. Gatari Air Services (“GAS”) juga badan hukum lndonesia, namun para pihak mengadakan perjanjian “Standard Ground Handling Agreement” hanya dalam Bahasa Inggris. Padahal kedua belah pihak adalah subyek hukum Indonesia. “JAS” dalam gugatannya mohon agar “DAS” dinyatakan wanprestasi dan dihukum membayar kerugian materiil dan immaterial “JAS”. Serta mohon sita jaminan terhadap sebuah pesawat terbang milik “GAS” dengan registrasi Nomor PK- HNT A/C Type ATR 42/500 (propeller). Putusan PN Jakarta Selatan No. 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang amarnya menyatakan: gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam pemeriksaan di tingkat banding, PT Jakarta dalam putusannya No. 408/PDT/2018/PT.DKI menyatakan menguatkan putusan PN. Dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, Mahkaah Agung dalam putusannya No. 3395 K/Pdt/2019 menyatakan menolak permohonan kasasi “JAS” tersebut. Kaidah hukum putusan : Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu “Standard Ground Handling Agreement” tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris dan tidak ada terjemahan dalam Bahasa lndonesia, sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat 91) UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menyatakan: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Republik lndonesia, lembaga swasta Indonesia atau perserorangan Warga Negara lndonesia”. Penggugat dan Tergugat merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, oleh karenanya Perjanjian yang dibuat dan disepakati seharusnya/wajib menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tersebut. Standard Ground Handling Agreement tersebut dinilai bertentangan dengan undang undang, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat dengan sebab terlarang (pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata), perjannian demikian adalah batal demi hukum dan tidak sah. Bahwa oleh karena itu 59 gugatan perkara ini didasarkan atas perjanjian yang tidak sah, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. - Putusan PN Sukoharjo No. 49/Pdt.G/2020/PN.Skh. PT. Surveyor lndonesia (Penggugat) subyek hukum Indonesia menggugat: (1) M. Arif Zainudin/Tergugat I; 2. Higland Beef Pty Ltd/Tergugat II; Asei Bina Holding Pte Ltd/Tergugat III; dan PT. Synerga Tata Internasional/Turut Tergugat. Pada tanggal 19 Januari 2017, Penggugat dan Turut Tergugat menandatangani KSO, dengan porsi 90% Penggugat dan 10%Turut Tergugat, untuk pelaksanaan kegiatan usaha dengan Skema Kredit Eksor Berbasis Perdagangan (“SKEBP”). Kemudian pada tanggal 3 Nopember 2017 ditindaklanjuti penandatanganan “Sales and Management Service Agreement” antara KSO PT. Surveyor Indonesia (Penggugat) dan PT. Synerga Tata Internasional/Turut Tergugat dengan PT. Synerga Tata Internasional/Turut Tergugat. Selanjutnya tanggal 14 Nopember 2017 dibuat kembali “Sales and Management Service Agreement” antara KSO PT. Surveyor Indonesia (Penggugat) dan PT. Synerga Tata Internasional/Turut Tergugat dengan PT. Synerga Tata Internasional/Turut Tergugat dengan Higland Beef Pty Ltd/Tergugat II subyek hukum asing. Perjanjian perjanjian tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris. Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara tersebut menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian dan menyatakan “Sales and Management Service Agreement” tanggal 3 Nopember 2017 dan “Sales and Management Service Agreement” tanggal 14 Nopember 2017 dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam pertimbangannya, ditegaskan bahwa “Sales and Management Service Agreement” tanggal 3 Nopember 2017 dan 14 Nopember 2017 bertentangan dengan Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUH Perdata jo. Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Putusan juga merujuk pada putusan dalam perkara lain yang 60 memiliki kesamaan isu hukumnya, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1572 K/Pdt/2015 tanggal 2015. 9. Bahwa, meskipun telah beberapa kali Pengadilan dalam putusannya yang berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan batal demi hukum perjanjian perjanjian yang dibuat dengan melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, namun dalam prakteknya masih saja terjadi pembuatan perjanjian perjanjian hanya menggunakan Bahasa Asing (Bahasa lnggris) saja, tanpa dibuat dalam bentuk Dwi-Bahasa, atau tanpa disertai dengan terjemahan resminya. Hal tersebut terjadi karena ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak memuat ancaman sanksinya apabila terjadi pelanggaran. Keadaan demikian itu tidak dapat dibiarkan secara terus menerus, karena merendahkan kedaulatan Bahasa Indonesia sebagaimana telah ditegaskan secara imperative dalam Pasal 31 ayat 91) UU 24/2009, serta berpotensi akan merugikan hak hak subyek hukum Indonesia ketika mengadakan perjanjian dengan subyek hukum asing. Lagi pula Bahasa Indonesia sudah resmi menjadi bahasa kerja ke-10 di Sidang Umum UNESCO sejak adopsi Resolusi 42 C/28 pada November 2023, dan pertama kali digunakan secara resmi dalam pidato di Sidang Umum ke-43 di Samarkand, Uzbekistan, pada November 2025. 10. Bahwa, namun dalam perkembangan kemudian, Mahkamah Agung RI bukannya terus bersikap konsisten terhadap putusan putusan terdahulu yang telah menjadi “landmark decision” terkait dengan pembatan perjanjian yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 jo. Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata, melainkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. “Rumusan Hukum Kamar Perdata”, Sub 1 Perdata Umum, yang dalam rumusannya menyatakan: “Lembaga swasta lndonesia dan atau perseorangan lndonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam Bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak”. Saya berasumsi, bahwa rumusan SEMA tersebut diciptakan sekedar sebagai “alasan” dan “pintu masuk” bagi Pengadilan untuk menolak gugatan pembatalan perjanjian dengan alasan tidak terdapat itikad tidak baik dalam pembuatan 61 perjanjian tersebut, padahal perjanjian melanggar ketentuan imperatif Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Padahal masalah ada tidak tidaknya itikad baik, samasekali tidak disyaratkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Menurut pendapat saya, SEMA tersebut tidak dapat digunakan utnuk mengesampingkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 jo. Pasal 4 ayat (1) & (2) Perpres No. 63 Tahun 2019 yang bersifat imperative tersebut. 11. Bahwa, sebagai penutup dalam keterangan saya ini, saya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan kewenangannya untuk mewujudkan kepastian hukum dengan memberikan tafsir konstitusional terhadap rumusan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 serta menetapkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Saksi Dr. Indra Listyo, S.Pd., M.Hum. 1. Bahwa saya, lndra Listyo, adalah seorang penerjemah tersumpah yang telah diangkat dan diambil sumpah/janji berdasarkan Surat Keputusan Nenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20.AH.03.07.2022 tertanggal 5 Oktober 3022 untuk menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya; Bahwa saya telah berpengalaman sebagai penerjemah tersumpah dan juru bahasa profesional sejak tahun 1998, dengan pengangkatan awal sebagai Penerjemah Bersumpah/Resmi dalam Bidang Hukum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5226/1998 dan Nomor 2043/2005. Dengan demikian, saya memiliki pengalaman kurang lebih dari 28 tahun sampaidengan saat ini sebagai penerjemah tersumpah; 2. Bahwa selain berprofesi sebagai penerjemah tersumpah, saya juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Penerjemah lndonesia (HPI) untuk penode tahun 2020-2024 dan 2025-2027, sebuah organisasi profesi yang mewadahi para penerjemah dan juru bahasa, dengan latar belakang yang beragam, baik yang bersertifikat maupun belum bersertifikat (termasuk penerjemah tersumpah, penerjemah dan juru bahasa bersertifikat HPI, serta penerjemah dan juru bahasa dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan dan berbagai negara di dunia untuk penerjemah dan juru bahasa profesional); 3. Bahwa selain itu, saya pemah diangkat menjadi anggota Tim Perumusan SKKNI Penerjemah Tersumpah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri 62 Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YDTL) Bidang Penerjemahan dan Penjurubahasaan pada Jabatan Penerjemah Tersumpah; 4. Bahwa terkait dengan kapasitas saya sebagai penerjemah tersumpah, penerjemah bersertifıkasi, Ketua HPI dan mantan anggota Tim Perumusan SKKNI Penerjemah Tersumpah, saya telah mengalami, menyaksikan, dan mendengar secara langsung terkait dinamika ketentuan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada Pasal 31 ayat(1) UU 24/2009 serta dampak faktual yang terjadi akhir-akhir ini akibat dari (i) lemahnya penegakan kedaulatan bahasa negara dan (ii) ketidakpastian hukum atas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian atau nota kesepahaman, baik dampak yang sangat merugikan bagi saya, bagi anggota HPI, maupun bagi rekan-rekan penerjemah lain yang belum menjadi anggota HPI; 5. Bahwa sebelum itu, pertama-tama, saya perlu menyampaikan dalam berbagai kapasitas saya sebagai penerjemah tersumpah, penerjemah bersertifikasi, mantan anggota Tim Perumus SKKNI Penerjemah Tersumpah, dan Ketua Umum Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), saya mengetahui, mempelajari, dan memahami adanya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tentang kewajiban penggunaan Bahasa lndonesia dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian Saya memahami bahwa kata "wajib" dalam ketentuan tersebut memiliki makna imperatif yang tidak dapat diabaikan. Bahkan dapat berakibat pada sanksi; 6. Bahwa pemahaman akan makna kata "wajib" dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tersebut adalah berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang penerjemah tersumpah dan hasil diskusi dengan rekan-rekan penerjemah lainnya, yang mana memang dituntut untuk memahami standar bahasa hukum Indonesia, terrnasuk memahami ketentuan dalam Lampiran ll Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah direvisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 63 Undangan (selanjutnya disebut“UU PPP”) yang jelas-jelas membedakan kata”wajib” dan "harus". Berıkut kutipannya: 268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajibantersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. 269. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhl kondisi akan persyaratan tersebut. Ketentuan dalam UU PPP itu menjadi salah satu pedoman dan pertimbangan bagi saya maupun rekan-rekan penerjemah tersumpah maupun bersertifkasi pada umumnya, ketika dihadapkan pada proyek-proyek penerjemahan perjanjian asing untuk menerjemahkan kata imperatif tertentu dan bahasa asing menjadi kata "wajib" atau kata “harus” dalam Bahasa lndonesia, agar lebih kontekstual dan sesuai dengan standar bahasa hukum Indonesia; 7. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pengetahuan saya serta mendengar keterangan dari rekan-rekan seprofesi dalam berbagai forum baik HPI, lokakarya penerjemahan, asesmen BNSP, maupun perumusan SKKNI, kami memiliki satu pemahaman yang seragam, bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian adalah hal yang mutlak dan tidak ditafsirkan opsional, dan seharusnya berakibat pada sanksi apabila dilanggar; sebagaimana pemahaman kami terkait makna kata “wajib” dalam bahasa hukum yang digunakan pada UU PPP; 8. Bahwa kedua, saya ingin menerangkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, terkait hal-hal benkut dalam kapasitas saya sebagai seorang pribadi yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah dan penerjemah bersertifkasi yang mana mempunyai relevansi dan kaitan erat terkait isu-isu konstitusional sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara ini; 9. Bahwa berdasarkan yang saya alami dan ketahui sejak UU 24/2009 diundangkan hingga sekitar tahun 2022, sebagian besar klien baik dari domestik maupun internasional yang meminta saya meneqemahkan perjanjian dan bahasa asing ke Bahasa Indonesia melakukannya berdasarkan pemahaman bahwa adalah suatu kewajiban hukum untuk selalu mempunyai perjanjian dalam Bahasa Indonesia. Suatu pemahaman yang sama antara saya dan rekan-rekan penerjemah lainnya; 64 10. Bahwa saya menyaksikan pada masa tersebut, kesadaran klien untuk menerjemahkan dokumen perjanjian asing ke dalam Bahasa lndonesia sangat tinggi karena adanya pemahaman akan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, dan juga karena adanya sejumlah putusan pengadilan yang saya ketahui sendiri maupun saya ketahui dan rekan maupun klien, yang memutuskan bahwa perjanjian dengan pihak lndonesia yang hanya dibuat dalam bahasa asing adalah batal demi hukum (tidak sah); 11. Bahwa seiring berjalannya waktu, saya mulai mengamati dan mendapati adanya perubahan persepsi klien atas pemaknaan kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menjadi bersifat opsional sekitar tahun 2023. Berdasarkan yang saya ketahui serta dengar dan rekan-rekan seprofesi penerjemah maupun profesi lain yang terkait, perubahan persepsi di kalangan klien berkaitan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023; 12. Bahwa saya dan banyak rekan penerjemah lainnya mengalami sejak sekitar tahun 2023, sampai dengan saat ini, permintaan penejemahan perjanjian mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tren penurunan ini secara bertahap mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifıkan terhadap prospek saya sebagai penerjemah tersumpah dan berserlifkat maupun bagi akan-akan penerjemah lain; 13. Bahwa tren penurunan permintaan jasa penerjemahan atas perjanjian tersebut, rupanya juga dialami oleh rekan-rekan saya yang lain di HPI dari berbagai wilayah berdasarkan keterangan yang saya dengar. Sebagaimana halnya saya, kondisi ini tidak hanya merugikan kami secara ekonomis, namun juga menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai masa depan profesi penerjemah. Dalam posisi ini, saya merasakan bahwa kompetensi penerjemahan teks hukum—khususnya perjanjian dan nota kesepahaman— yang ditekuni secara serius menjadi terabaikan dan kehilangan peran signifikannya dalam IaIu lintas hukum di masyarakat; 14. Bahwa berdasarkan pembicaraan saya dengan rekan-rekan seprofesi—baik dalam forum HPI maupun diskusi infomal—apabila tren negatif permintaan penerjemahan ini terus menurun ke depannya, kami memiliki kekhawatiran bahwa profesi penerjemah tersumpah maupun penerjemah profesional yang bersertifikasi, yang mana jelas bahwa mereka semua memiliki kapasitas dan 65 kompetensi dalam memahami alih bahasa secara kontekstual berdasarkan hukum, menjadi semakin kehilangan harapan; 15. Bahwa ketiga, selain saya ingin menyampaikan kesaksian saya dalam kapasitas saya sebagai pribadi yang berprofesi sebagai penerjemah tersumpah dan penerjemah bersertifkasi, saya juga ingin menyampaikan dalam kapasitas saya sebagai pnbadi yang berpengalaman menjadi Asesor BNSP, Anggota Tim Perumus SKKNI Penerjemah Tersumpah, Pengajar Pelatihan Penerjemahan Teks Hukum di Lembaga Bahasa Intemasional Universitas Indonesia, dan Ketua Umum Himpunan Penerjemah lndonesia (HPI), sebagai benkut; 16. Bahwa dalam kapasitas saya di atas, saya perlu menyampaikan bahwa pada dasamya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dapat dikatakan sebagai salah satu pijakan utama yang mendasari dan mendorong munculnya kepentingan dan kebutuhan akan standarisasi kompetensi penerjemahan dokumen-dokunen hukum, termasuk perjanjian, dan bahasa asing ke Bahasa Indonesia yang akurat dan baik. Tidaklah mungkin jika suatu kewajiban akan penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian tidak akan dibarengi dengan kebutuhan standardisasi, terutama jika dalam konteks itu perjanjian yang: (i) melibatkan pihak asing yang berasal dari sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia; maupun (ii) melibatkan sesama pihak Indonesia yang mana bahasa asing yang digunakan mempunyai konotasi dan konteks sistem hukum asalnya yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia; 17. Bahwa hal tersebut pula yang kemudian menjadi alasan diterbitkannya Keputusan Menten Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Keja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YDTL) Bidang Penerjemahan dan Penjurubahasaan pada Jabatan Penerjemah Tersumpah, yang mana berdasarkan Lampiran-nya, saya merupakan salah satu anggota Tim Perumus SKKNI Bidang Penerjemahan Tersumpah mewakili lembaga HPI; 18. Bahwa saya membaca sendiri dalam Lampiran Keputusan Menteri tersebut, yang secara eksplisit menyatakan: "Dewasa ini, penerjemah tersumpah telah menjadi profesi yang sangat penting. Dalam praktik sehari-hari, jasa penerjemah 66 tersumpah banyak dicari untuk menghasilkan terjemahan yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan atau persyaratan legal dan formal secara umum dan fomal sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.", 19. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pengalaman saya sebagai sebagai mantan Anggota Tim Perumus SKKNI, dan Ketua Umum HPI, penerjemahan teks hukum, yang mana salah satunya adalah perjanjian, haruslah dilakukan sesuai dengan standar yang sangat tinggi. Saya terlibat langsung dalam proses perumusan standar tersebut dan saya mengetahui betapa rumit dan kompleksnya standar yang perlu ditetapkan agar suatu pengalihbahasaan terminologi dalam teks hukum asing ke Bahasa Indonesia benar-benar sesuai dengan konteks sistem hukum Indonesia; 20. Bahwa saya ingin menyampaikan bahwa pemahaman saya tentang kompleksitas penejemahan terminologi hukum dalam konteks perjanjian asing tersebut saya peroleh tidak hanya dari pengalaman praktis selama kurang lebih 28 tahun sebagai penerjemah tersumpah dan penerjemah profesional, melainkan juga didasarkan pada penelitian akademis yang saya lakukan sendiri; 21. Bahwa saya telah menulis disertasi untuk meraih gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Linguistik dari Universitas lndonesia pada tahun 2025 dengan judul ”Penerjemahan Kata dan Frasa Berfitur dalam Teks Perjanjian" (Translating Featured Words and Phrases in Agreement Texts)". Dalam penelitian disertasi tersebut, saya mengidentifikasi kata-kata dan frasa-frasa tertentu dalam teks perjanjian berbahasa Inggris yang memiliki fitur khusus (featured) dalam sistem hukum common law yang tidak dapat diterjemahkan secara harfiah ke dalam Bahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan konteks sistem hukum civil law Indonesia. Saya menganalisis bagaimana kesalahan dalam menerjemahkan kata-kata dan frasa-frasa tersebut dapat menimbulkan perbedaan makna yang signifikan dan berpotensi merugikan pihak Indonesia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan perjanjian tersebut dikarenakan ketidaktahuannya; 67 22. Bahwa oleh karena itu, saya memiliki keyakinan yang sangat kuat—berdasarkan pengalaman praktis maupun penelitian akademis yang saya jalani—bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah sangat penting dan harus ditegakkan dengan sanksi yang tegas untuk memastikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentngan terutama yang tidak menguasai bahasa asing dalam konteks hukum. Selain itu, melacak pada pengalaman saya pribadi dalam praktik, tidak adanya versi Bahasa Indonesia dari suatu perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing juga akan menyulitkan penegak hukum Indonesia ketika harus menafsirkan perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing; 23. Bahwa oleh karena itu, keterlibatan saya terutama sebagai anggota Tim Perumus SKKNI Bidang Penerjemahan Tersumpah berusaha menetapkan standar yang jelas. Saya bekerja bersama dengan rekan-rekan ahli lainnya untuk memastikan bahwa terminologi hukum dalam bahasa asing harus dapat diterjemahkan secara akurat, jeIas, dan wajar sesuai dengan konteks hukum Indonesia; 24. Bahwa oleh karena itu, suatu perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing tidak begitu saja mudah dipahami atau relevan dengan sistem hukum jika tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secara tepat dan akurat sesuai standar yang telah dirumuskan. Lantas, di sinilah peran penerjemah tersumpah maupun penerjemah bersertifikasi yang mempunyai kompetensi khusus dalam hal memahami terminologi hukum yang tepat, yang pada dasarnya juga kompetensi mensinkronisasikan suatu terminologi dari sistem hukum yang berbeda ke terminologi sistem hukum Indonesia; 25. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan keterangan dan kapasitas saya yang memiliki pengalaman sebagai bagian dari Anggota Tim Perumus SKKNI, dan Ketua Umum HPI, menjadi beralasan apabila saya khawatir terhadap masa depan penerjemah tersumpah dan penerjemah bersertifikasi, serta standardisasi penerjemahan teks hukum, apabila kemudian penyimpangan atas makna kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 ini terus menerus dilanggengkan. Sebab saya menyaksikan bahwa ketika kewajiban tersebut diabaikan, justru banyak pihak memilih untuk tidak menerjemahkan perjanjian sama sekali atau menggunakan jasa Penerjemah amatir atau mesin terjemahan yang tidak memahami konteks 68 hukum. Ketiganya sama-sama menimbulkan dampak negatif dan risiko hukum yang membuat perlindungan hukum menjadi lebih rentan; 26. Bahwa kemudian, saya merasakan sangat jelas apabila Pasal 31 ayat (1) UU24/2009 terus menerus tidak lagi dimaknai sebagai suatu kewajiban yang harus ditegakkan, maka apa yang saya jalani dan perjuangkan selama ini bersama rekan-rekan yang lain dalam memajukan profesi penerjemah—baik melalui upaya standardisasi penerjemahan teks hukum, termasuk perjanjian, dalam SKKNI sampai dengan pengelolaan organisasi penerjemah melalui HPI— menjadi sia-sia belaka; 27. Bahwa saya mengalami sendiri betapa banyak waktu, tenaga, dan pikiran yang saya curahkan dalam proses perumusan SKKNI Penerjemah Tersumpah. Saya menghadiri beragam rapat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, saya berdiskusi dengan para ahli hukum dan ahli bahasa, saya menyusun draft standar kompetensi, semuanya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penerjemahan perjanjian. Namun, saya merasakan bahwa semua upaya tersebut menjadi tidak bermakna ketika kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia tidak lagi ditegakkan dalam pembuatan perjanjian; 28. Bahwa terakhir, dalam kapasitas saya sebagai Ketua HPI, yang mana tidak hanya mempunyai tanggungjawab untuk menyuarakan keresahan anggota- anggota HPI, melainkan juga sebagai pihak yang turut dan berpengalaman membersamai perkembangan dunia profesi penerjemah khususnya dalam konteks teks hukum, terkait munculnya perkembangan penafsiran yang menyimpang terkait kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian yang ditetapkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, yang mana telah dan berpotensi lebih lanjut mengancam profesi penerjemah, maka mengambil sikap sebagai berikut: a. Bahwa, Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dengan jelas dan eksplisit mengunakan kata "wajib”, tetapi justru dengan tidak adanya sanksi tegas dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 semakin memperlemah posisi profesi penerjemah di ranah hukum. Ketika tidak ada sanksi, maka tidak ada mandat yang kuat bagi para pihak untuk memastikan bahwa versi Bahasa Indonesia disediakan secara serius. Hal ini secara langsung mengikis peran penerjemah profesional sebagai penjaga akurasi dan ketepatan makna dalam dokumen hukum; 69 b. Bahwa dampak jangka panjang dan kondisi ini jauh lebih serius, yakni profesi penerjemah tersumpah dan berserlifikasi mengalami penurunan nilai strategis, dari sebelumnya berperan sebagai pengawal presisi hukum menjadi sekadar “opsi tambahan” yang tidak penting. Degradasi peran profesi penerjemah tersumpah dan bersertifikasi dalam IaIu lintas perjanjian dikhawatirkan akan menjadikannya kian tidak relevan di masa mendatang. Padahal, keberadaan penerjemah merupakan elemen krusial dalam menjaga kejelasan suatu kontrak di hadapan hukum Indonesia. c. Bahwa dari perspektif makro, penurunan pemintaan terhadap terjemahan resmi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi nasional. Dengan hilangnya versi Bahasa Indonesia dalam kontrak-komersial bernilai besar, risiko salah tafsir bertambah tinggi. Apabila terjadi sengketa, biaya litigasi, penundaan proyek, dan potensi kekalahan di pengadilan dapat menimbulkan kerugian finansial yang jauh lebih besar daripada biaya penerjemahan itu sendiri; d. Bahwa oleh karena itu, penting adanya sanksi yang jelas sebagaimana makna kata “wajib” itu sendiri dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 agar dapat kian memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian , serta pula sebagai upaya untuk memperkokoh kedaulatan bahasa negara, tidak hanya dalam konteks domestik melainkan internasional, mengingat Bahasa Indonesia sudah resmi menjadi bahasa kerja ke-10 di Sidang Umum UNESCO sejak adopsi Resolusi 42 C/28 pada November 2023, dan pertama kali digunakan secara resmi dalam pidato di Sidang Umum ke-43 di Samarkand, Uzbekistan, pada November 2025; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada 3 Desember 2025 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang- undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan 70 Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 188: 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa keberlakuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat kegiatan profesional dan program kerja dari perkumpulan Para Pemohon. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal-pasal a quo justru merupakan perwujudan untuk memberikan kepastian hukum, keteraturan, dan kesetaraan bagi seluruh subjek hukum Indonesia dalam membuat nota kesepahaman atau perjanjian. Norma ini menegaskan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam setiap perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap isi ataupun maksud dari perikatan yang dibuat. Adapun Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata tentang “suatu sebab yang halal” merupakan norma umum yang mengatur salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak 71 membatasi para pihak untuk menentukan bahasa yang akan digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian. 2. Bahwa terhadap batu uji Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara melainkan merupakan norma yang berisi prinsip fundamental penyelenggaraan negara berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak tepat dijadikan batu uji dalam pengujian permohonan a quo. 3. Bahwa terhadap batu uji Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal a quo justru telah sejalan dengan mandat konstitusi untuk “memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.” Bahasa Indonesia merupakan bagian integral dari kebudayaan nasional yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat identitas hukum, sosial, dan budaya bangsa. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon mengenai adanya kerugian konstitusional terhadap pelaksanaan kegiatan dan program kerja akibat berlakunya pasal-pasal a quo, DPR RI berpandangan ketentuan pasal a quo sama sekali tidak mengandung norma yang bersifat membatasi atau menghalangi aktivitas kelembagaan, kemitraan, maupun kegiatan ekonomi para Pemohon. Norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak melarang penggunaan bahasa asing dalam nota kesepahaman atau perjanjian, melainkan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum dan penegasan identitas kebangsaan. Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 pun menegaskan bahwa nota kesepahaman atau perjanjian juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris. Selain itu, keberlakuan norma a quo justru dapat memperluas ruang dan peran profesional, termasuk bagi penerjemah tersumpah yang dibutuhkan untuk memastikan kesesuaian naskah perjanjian bilingual dengan hukum nasional. 72 5. Bahwa lebih lanjut DPR RI menilai permohonan para Pemohon kabur (obscuur libel) karena terdapat inkonsistensi antara hak konstitusional yang didalilkan dengan batu uji yang digunakan. Pemohon I mendasarkan jaminan hak konstitusionalnya pada Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan Pemohon II mendalilkan kepentingan hukumnya dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun di sisi lain, Para Pemohon justru menggunakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar batu uji pengujian. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak menjelaskan secara tegas dan konsisten hubungan antara hak konstitusional yang didalilkan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu secara kumulatif. Meskipun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai 73 apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagaimana telah diakomodasi dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. B. PANDANGAN UMUM 1. Bahwa Bendera Negara, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan merupakan simbol kedaulatan sekaligus identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36B UUD NRI Tahun 1945. Keempat simbol tersebut mencerminkan jati diri, kemandirian, dan eksistensi bangsa Indonesia dalam pergaulan antarnegara, sehingga penggunaannya wajib dijunjung tinggi sebagai perwujudan rasa hormat terhadap negara dan kebanggaan nasional. Dalam konteks tersebut, Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga sarana pemersatu bangsa dan simbol kedaulatan hukum nasional. 2. Bahwa konsepsi "Bahasa Negara" Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 secara inheren mengandung makna kedaulatan bahasa (linguistic sovereignty). Kedaulatan bahasa bermakna bahwa dalam seluruh ranah kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersifat resmi, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan hukum di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia, Bahasa Indonesia wajib diutamakan dan menjadi bahasa utama yang digunakan. 3. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, mensyaratkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam penyusunan nota kesepahaman maupun perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia baik yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia ataupun perseorangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kesetaraan posisi hukum, menghindari terjadinya ketimpangan pemahaman, serta memastikan perlindungan kepentingan hukum pihak 74 Indonesia dalam setiap hubungan perdata yang bersifat lintas subjek hukum. 4. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau Bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional. 5. Kemudian, Pasal a quo kembali ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres 63/2019), khususnya dalam Bagian Ketujuh terkait Nota Kesepahaman atau Perjanjian dalam Pasal 26 menyatakan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.” 6. Bahwa dalam praktik hubungan keperdataan, suatu kontrak atau perjanjian pada dasarnya lahir dari perbedaan kepentingan antara para pihak yang kemudian diselaraskan melalui proses negosiasi hingga tercapai kesepahaman bersama. Kesepahaman tersebut umumnya dituangkan terlebih dahulu dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai tahap prakontraktual sebelum perjanjian utama disusun. 7. Bahwa Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian menganut sistem terbuka (open system), yang berarti memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, mengenai hal apa pun, dalam bentuk dan cara apa pun, baik secara tertulis maupun lisan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dengan demikian, hukum perjanjian di Indonesia bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan dunia usaha. 75 8. Bahwa sistem terbuka tersebut dilandasi oleh asas-asas fundamental hukum kontrak, antara lain: (a) asas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian; (b) asas konsensualisme yang menegaskan para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan; (c) asas itikad baik yang menghendaki agar perjanjian dibuat dan dilaksanakan dengan jujur, adil, serta menjunjung kepercayaan dan kepatutan; dan (d) asas pacta sunt servanda yang bermakna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara. Sehubungan dengan itu, maka penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hubungan hukum dan perjanjian keperdataan, merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap kedaulatan bahasa nasional dan perwujudan nilai-nilai konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa bahasa dalam perjanjian bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan kesepahaman kehendak para pihak (meeting of minds), menjelaskan hak dan kewajiban secara seimbang, serta menghindari potensi salah tafsir terhadap isi perjanjian. Peranan bahasa menjadi semakin krusial apabila salah satu pihak dalam perjanjian adalah pihak asing yang memiliki perbedaan bahasa dan sistem hukumnya sehingga dapat menimbulkan risiko salah pengertian (misinterpretation) atau ketidakseimbangan posisi hukum. Oleh karena itu, pengaturan Pasal 31 UU 24/2009 yang mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap nota kesepahaman maupun perjanjian justru merupakan instrumen yuridis yang bertujuan untuk untuk melindungi kepentingan hukum pihak Indonesia, menjamin kesetaraan posisi para pihak, serta memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan esensi dari kebebasan berkontrak para pihak. 76 3. Bahwa menurut Para Pemohon norma Pasal a quo merumuskan suatu “kewajiban” hukum, namun tanpa disertai norma sanksi (norma sekunder) yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status keabsahan nota kesepahaman dan/atau perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing oleh para pihak yang tunduk pada kewajiban tersebut. Terhadap hal tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 pada dasarnya mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) maupun perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, baik itu lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum swasta Indonesia, maupun perseorangan warga negara Indonesia. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 31 ayat (1) mempertegas bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” juga mencakup perjanjian internasional, yakni setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dengan negara lain, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya. b. Norma kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 sejatinya memiliki fungsi strategis dalam menegakkan kedaulatan bahasa negara serta menjamin kepastian hukum dan kesetaraan para pihak dalam setiap hubungan hukum, baik perdata maupun publik. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga merupakan instrumen substantif yang memastikan seluruh pihak, khususnya subjek hukum Indonesia, memahami dengan jelas hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, norma ini berperan mencegah terjadinya kesalahpahaman, manipulasi klausul, atau ketimpangan posisi tawar akibat penggunaan bahasa asing yang berpotensi tidak dipahami secara utuh oleh pihak Indonesia. Hal tersebut juga mendukung Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai syarat sah perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak sebagai syarat sah perjanjian. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia merupakan 77 perwujudan dari prinsip kesepakatan yang didasarkan pada pemahaman yang jelas dan tanpa kekhilafan terhadap isi dan akibat hukum dari perjanjian tersebut. c. Hal tersebut juga telah sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Perpres 63/2019 yang pada hakikatnya menegaskan nota kesepahaman dan/atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris, yang digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman atau perjanjian dengan pihak asing. Dapat dipahami bahwa dalam hal nota kesepahaman dan/atau perjanjian melibatkan pihak asing maka selain versi Bahasa Indonesia, dapat disertakan versi bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris, yang mana berfungsi bukan untuk menggantikan melainkan sebagai padanan atau terjemahan dari versi Bahasa Indonesia dengan fungsi menyamakan pemahaman antar kedua belah pihak. Lebih lanjut, dalam Pasal 26 ayat (4) Perpres a quo dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau terjemahan, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian. Dengan demikian, peraturan ini memberikan fleksibilitas kontraktual bagi para pihak, dengan tetap menjaga posisi hukum Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang wajib dicantumkan. d. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU a quo tidak dapat ditafsirkan sebagai larangan atau penghalang terhadap penggunaan bahasa asing dalam perjanjian. Dalam pasal tersebut keharusan mencantumkan versi Bahasa Indonesia sebagai wujud penghormatan terhadap kedaulatan hukum nasional dan perlindungan terhadap pihak Indonesia, bukan sebagai syarat yang mengakibatkan ketidakabsahan suatu perjanjian apabila versi bahasa asing juga digunakan. Norma tersebut sama sekali tidak menghapus atau membatalkan keberlakuan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing, sepanjang terdapat versi Bahasa Indonesia yang memiliki kedudukan hukum sejajar atau sebagai acuan resmi apabila terjadi perbedaan penafsiran. Justru, ketentuan ini memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang 78 lebih kuat bagi subjek hukum Indonesia agar memahami secara utuh hak dan kewajibannya dalam setiap hubungan kontraktual, baik domestik maupun internasional. Hal tersebut sebagaimana juga diterangkan dalam Pasal 31 ayat (2) UU 24/2009 yang bermakna bahwa nota kesepahaman dan/atau perjanjian juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris, yang juga kembali diuraikan dalam Perpres 63/2019. e. Perjanjian yang melibatkan pihak asing umumnya berkaitan dengan kegiatan strategis seperti alih teknologi, penanaman modal, pemanfaatan sumber daya alam, maupun kerja sama komersial berskala besar yang memiliki implikasi luas terhadap kepentingan nasional. Oleh karena itu, pembiaran atas pembuatan perjanjian semacam itu tanpa menggunakan Bahasa Indonesia merupakan bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan negara dalam relasinya dengan subjek hukum asing. Secara simbolik, tindakan demikian menunjukkan penurunan martabat bahasa negara, dan secara substantif menimbulkan risiko subordinasi terhadap sistem dan kepentingan hukum nasional dibandingkan dengan bahasa serta hukum yang digunakan oleh pihak asing. f. Lebih lanjut, Pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah sejalan dengan Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 yang tidak semata-mata memiliki makna deklaratif, melainkan juga mengandung implikasi yuridis yang bersifat mengikat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan hukum di Indonesia. Konsekuensi normatif dari ketentuan tersebut ialah bahwa setiap tahapan dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum wajib dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Keterkaitan yang bersifat prinsipil antara kedaulatan bahasa dan sistem hukum nasional menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya instrumen komunikasi, tetapi juga instrumen normatif yang menentukan legitimasi dan efektivitas hukum. 4. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak memiliki atau memuat norma sekunder berupa sanksi hukum yang jelas sehingga menimbulkan masalah multitafsir dalam implementasinya 79 sehingga perlunya penegasan sanksi “batal demi hukum” dalam Pasal a quo. Terhadap hal tersebut, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan pandangan Prof. Maria Farida Indrati (Ilmu Perundang-undangan hlm. 32-36) terdapat 2 (dua) macam norma hukum yaitu norma tunggal dan norma hukum berpasangan. Adapun, norma hukum tunggal adalah norma yang berisi suatu suruhan atau tindakan tertentu yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Artinya, suruhan dapat berupa perintah, larangan atau kebolehan yang berdiri sendiri tidak diikuti norma hukum lainnya. Sedangkan norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang didampingi atau diikuti norma hukum lain. Norma hukum berpasangan kemudian dibagi lagi menjadi norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum sekunder merupakan norma hukum yang mengikuti norma hukum primer. Oleh karenanya, norma hukum sekunder tidak akan ada apabila norma hukum primernya juga tidak ada. Norma hukum sekunder berfungsi memberikan pedoman bagi penegak hukumnya berupa tindakan yang diambil ketika norma hukum primer tidak dipatuhi. Pada norma hukum berpasangan inilah, dikenal adanya kebutuhan pencantuman sanksi. b. Ketentuan Pasal a quo masuk dalam kategori norma tunggal sehingga tidak diperlukan pengaturan mengenai sanksi (lex imperfecta). Lebih lanjut, dalam ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) tidak ada kewajiban pencantuman sanksi tertentu dalam suatu norma. c. Pencantuman sanksi pada peraturan perundang-undangan bersifat opsional dan bukanlah suatu keharusan. Oleh karena itu, ketiadaan sanksi dalam suatu norma tidak serta merta meniadakan kekuatan mengikat atau keberlakuan norma tersebut secara hukum. Norma tanpa sanksi tetap memiliki fungsi pengaturan (regulatif) dan fungsi deklaratif atau normatif, terutama untuk mengarahkan perilaku hukum, memberikan pedoman, atau menegaskan asas-asas fundamental dalam sistem hukum. Dengan demikian, suatu norma tetap sah dan mengikat secara hukum meskipun tidak mencantumkan sanksi, 80 sepanjang norma tersebut memenuhi unsur kejelasan rumusan, tujuan pengaturan, dan dapat dilaksanakan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. d. Bahwa DPR RI berpandangan adanya perbedaan penafsiran dan disparitas praktik peradilan dalam menilai keabsahan perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia merupakan persoalan implementasi, bukan masalah konstitusionalitas norma. Dalam hal ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 3/2023) yang pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum ditegaskan bahwa “lembaga swasta Indonesia dan/atau perseorangan Indonesia yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak.” e. Bahwa meskipun SEMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun dalam hal ini SEMA tetap memiliki kekuatan mengikat bagi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyeragamkan penerapan hukum oleh para hakim di seluruh Indonesia dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara. Dengan demikian, keberadaan SEMA 3/2023 telah memberikan kepastian hukum dan keseragaman praktik peradilan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketiadaan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak serta-merta menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum, melainkan perlu dinilai berdasarkan kesepakatan para pihak, maksud perjanjian, serta asas itikad baik. 81 5. Bahwa selanjutnya menurut Para Pemohon Perkara 188, makna frasa “suatu sebab yang halal” dalam Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata multitafsir dan tidak relevan dengan perkembangan zaman, DPR RI berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mengatur 4 (empat) syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak; kecakapan para pihak; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Akibat hukum tidak terpenuhinya syarat perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu syarat subjektif yang melputi kesepakatan dan kecakapan para pihak, serta syarat objektif yang meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Adapun dalam hal suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedangkan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum (nietig van rechtswege). Namun demikian, Pasal 1320 KUHPerdata tidak mengatur adanya keharusan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bahasa tertentu. Artinya, bahasa yang digunakan dalam suatu perjanjian bukan merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian menurut hukum perdata. b. Bahwa terkait dengan syarat sahnya perjanjian yang keempat, naskah asli KUH Perdata menggunakan istilah een geoorloofde oorzaak yang berarti alasan yang diperbolehkan. Sementara terjemahan yang lazim digunakan di Indonesia adalah kausa/sebab yang halal (justa causa). Berdasarkan terjemahan tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian selain ada kausanya, tetapi juga harus memenuhi unsur halal. KUH Perdata tidak menjelaskan mengenai pengertian sebab yang halal tersebut, namun Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Maka secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa sebab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang dan sesuai dengan kesusilaan serta ketertiban umum. c. Berdasarkan ketentuan di atas, maka persoalan apakah suatu perjanjian telah memenuhi syarat sebab atau causa yang halal atau 82 apakah mengandung sebab yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana yang masing-masing diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata, bergantung pada isi atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang bersangkutan. Adapun persoalan tidak dipenuhinya syarat formal suatu perjanjian akan membuat perjanjian yang bersangkutan menjadi batal demi hukum hanya jika undang-undang yang bersangkutan meletakkan kewajiban tersebut secara tegas menetapkan sanksi kebatalan atas kelalaian memenuhi kewajiban tersebut (Elly Erawati dan Herlien Budiono:2010), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Untuk mengetahui ketentuan manakah dalam peraturan perundang undangan yang bersifat memaksa sehingga tidak boleh disimpangi para pihak, perlu diperhatikan apakah rumusan ketentuan itu menyebut secara eksplisit akibat hukum bila apa yang diatur dalam perundang- undangan itu dilanggar”. d. Bahwa sebagai contoh terdapat ketentuan undang-undang yang secara jelas dan eksplisit menetapkan sanksi kebatalan bagi perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam undang- undang yang bersangkutan, antara lain: 1) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. 2) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 3) Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 83 Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum. e. Bahwa selain itu, undang-undang pun tidak selalu menetapkan sanksi kebatalan bagi perjanjian yang tidak memenuhi kewajiban formal yang ditetapkan. Sebagai contoh, Pasal 116 ayat (3) dan (4) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) tidak memuat sanksi kebatalan terhadap ketentuan yang mensyaratkan bahwa perjanjian kerja bersama harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan Bahasa Indonesia, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU 13/2003 (3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. (4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). f. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungan dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang tidak memuat norma sanksi batal demi hukum, maka jika suatu perjanjian yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 UU 24/2009, kemudian tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia tidak serta merta melanggar syarat sahnya perjanjian “sebab yang halal” kecuali jika isinya bertentangan dengan undang-undang tertentu, kesusilaan, atau ketertiban umum. g. Dengan demikian, ketentuan mengenai “sebab yang halal” dalam Pasal 1320 KUH Perdata sampai dengan saat ini masih relevan dan fungsional dalam menjaga moralitas, kepatutan, dan legalitas suatu perjanjian agar tidak bertentangan dengan hukum, kesusialaan, maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata multitafsir dan tidak relevan dengan perkembangan zaman adalah tidak berdasar. 6. DPR RI menegaskan bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 berfungsi untuk menjamin agar para pihak, khususnya pihak Indonesia, memahami isi dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat, sehingga tidak terjadi 84 kesalahpahaman atau ketimpangan dalam kesepakatan. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Pasal 26 Perpres 63/2019, yang memperbolehkan penggunaan bahasa asing sebagai padanan atau terjemahan dari Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman para pihak, serta menegaskan bahwa dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, bahasa yang digunakan adalah yang disepakati dalam perjanjian. Hal tersebut guna mencegah tidak pahamnya salah satu pihak terkait dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian yang dapat menjadi salah satu alasan suatu perjanjian dapat dibatalkan. 7. Dengan demikian, penambahan makna bahwa perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum akan bertentangan dengan hukum perdata nasional dan ketentuan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta memperluas tafsir Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 secara bertentangan dengan undang-undang (contra legem), karena unsur bahasa tidak termasuk dalam syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dan tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai unsur yang membatalkan perjanjian secara otomatis. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan 85 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 November 2025 yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 17 November 2025 serta tambahan keterangan tertulis bertanggal 29 Januari 2026 yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2026, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Pokok-pokok permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut. 1. Menurut para Pemohon, Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 telah menetapkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian untuk memastikan kedaulatan bahasa negara dalam hubungannya dengan hukum. Namun, norma tersebut tidak diikuti dengan konsekuensi hukum. Apabila kewajiban tersebut tidak dipatuhi, ketiadaan konsekuensi hukum membuat norma tersebut berkarakter lex imperfecta, yaitu norma yang memuat perintah tanpa sanksi sehingga kehilangan daya paksa dan efektivitas sebagai norma hukum. 2. Menurut para Pemohon, suatu ketentuan yang mewajibkan tanpa menjelaskan sanksi atau akibat pelanggaran tidak memberikan kepastian hukum, yakni jaminan bahwa norma dapat dipahami secara jelas dan tidak membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda. Ketiadaan sanksi tersebut menghilangkan prinsip foreseeability, yaitu kemampuan subjek hukum untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan, sehingga norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum. 86 3. Menurut para Pemohon, norma yang tidak memuat akibat pelanggaran tidak memberikan tolok ukur bagi masyarakat tentang bagaimana kewajiban penggunaan bahasa Indonesia harus dipatuhi sehingga menghambat pemenuhan kewajiban konstitusional tersebut. Kondisi ini berpotensi menumbuhkan sikap abai terhadap norma. Ketiadaan sanksi membuat masyarakat tidak melihat urgensi kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. 4. Menurut para Pemohon, teori norma hukum menegaskan perlunya keterpaduan antara norma primer dan norma sekunder. Norma primer menetapkan perintah atau larangan, sedangkan norma sekunder menetapkan sanksi atau akibat jika norma primer dilanggar. Tanpa norma sekunder, kewajiban itu mengalami kehilangan sifat mengikat sebagai norma hukum. 5. Menurut para Pemohon, makna frasa “suatu sebab” (oorzaak) pada Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata adalah multitafsir dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Pemaknaan konsep frasa "suatu sebab" dalam implementasinya hanya mengandalkan doktrin-doktrin yang berkembang, mengingat bahwa KUHPerdata tidak menyediakan definisi pasti atau penjelasan eksplisit terhadap makna konsep frasa tersebut. II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut. 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK No. 2 Tahun 2021), disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang. 87 Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dijelaskan dan dibuktikan hal-hal sebagai berikut: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; dan c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 2. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK Nomor 2 Tahun 2021, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan lima syarat, yaitu: 88 a. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian; dan e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Menurut Pemerintah, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon, yaitu apakah sudah tepat menjadi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya dan apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta apakah ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 4. Berkaitan dengan kedudukan hukum, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah perlu menyampaikan hal-hal berikut. 1) Kedudukan Hukum Sebagai Badan Hukum Privat Berbentuk Perkumpulan Pemohon I dan II merupakan badan hukum privat berbentuk perkumpulan. Mengenai kerugian konstitusional, Pemohon I mendalilkan bahwa dirinya mengalami hambatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan lembaga-lembaga lain baik di luar negeri maupun di dalam negeri, baik dengan sesama subjek hukum Indonesia maupun subjek hukum asing. Sebagai perkumpulan, Pemohon I juga mendalilkan bahwa dirinya mengalami hambatan dalam menjalankan program kerja "Konsultasi 89 Hukum Tata Negara dan Kebijakan Publik" karena tidak dapat memberikan nasihat hukum yang pasti mengenai akibat hukum dan tidak dapat memenuhi visinya sebagai "lembaga penelitian dan konsultasi terkemuka yang menyediakan informasi dan analisis yang objektif dan akurat". Adapun Pemohon II mendalilkan (a) kerugian ekonomi akibat penurunan permintaan jasa penerjemahan, (b) kerugian dalam pengembangan kompetensi anggota, (c) kerugian dalam fungsi advokasi dan representasi, (d) kerugian dalam pelaksanaan misi pelestarian bahasa, serta (e) kerugian dalam pelaksanaan kewenangan organisasional untuk menandatangani perjanjian. Dalil kerugian para Pemohon tersebut pada pokoknya merupakan dalil yang hipotetis dan kerugian dimaksud tidak berhubungan dengan berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009. Dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia, Pasal 31 ayat (2) menyatakan, “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulisan nota kesepahaman atau perjanjian dilakukan pula dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau dalam bahasa Inggris. Dengan demikian ketiadaan ketentuan sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) tidak berakibat hilang, berkurang, atau terlanggar dan bahkan terhalangnya hak-hak konstitusional sebagai badan hukum perkumpulan. Selain itu, ketiadaan ketentuan sanksi tersebut juga tidak berakibat dalam hal posisinya untuk melakukan pekerjaan penerjemah tersumpah dan pengikatan perjanjian dengan para pihak (termasuk pihak asing), jasa konsultasi dan riset, serta pekerjaan lain sesuai dengan tujuan perkumpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dari berlakunya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009. 2) Permohonan Kabur Pemohon jelas menyatakan dalam Permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 terhadap Pasal 1 90 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. Meskipun demikian, dalam uraian kedudukan hukum dan anggapan kerugian konstitusional, para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam dalil tersebut, tampak bahwa alasan permohonan (posita) tidak dijelaskan secara konsisten dalam hal pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian, termasuk tidak diuraikannya pula dasar argumentasi berkenaan dengan pemaknaan yang diminta dalam petitum permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 serta Pasal 4 ayat (2) PerMK Nomor 2 Tahun 2021. III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON Sebelum Pemerintah menyampaikan hal-hal guna memberikan keterangan sebagai respons terhadap empat dalil pokok Pemohon, perlu kami sampaikan pengantar dan konteks pengaturan bahasa. UUD NRI 1945 mengatur aspek identitas negara dalam Bab XV yang berisi tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, Pasal 36B menyebutkan bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh negara tentang penggunaan simbol- simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, ketentuan Pasal 36C UUD NRI 1945 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta 91 lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan ketentuan Pasal 36C a quo diwujudkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam konsiderans Menimbang undang-undang a quo ditegaskan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara dan merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NRI 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Dengan fungsi demikian, bahasa Indonesia mempunyai konteks fundamental dalam negara kesatuan dengan fakta keragaman suku, bahasa, dan wilayah, serta budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa (vide Pasal 26 ayat (3)). Dalam konteks sebagai bahasa resmi negara, pengaturan mengenai bahasa dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 45, dengan karakter operator norma kewajiban. Karakter yang demikian itu menunjukkan adanya komitmen yang kuat yang didasari oleh landasan historis upaya persatuan Indonesia sebagai salah satu aspek penting dalam perjuangan kemerdekaan. Hal itu berarti bahwa norma wajib dalam pengaturan bahasa dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, norma wajib ini dapat ditemukan mulai Pasal 26 sampai 92 dengan Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42. Bahkan, di luar konteks kewajiban tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1). Dalam semua konteks wajib yang melingkupi ketentuan dalam pengaturan ihwal bahasa Indonesia, salah satu yang tidak dilupakan adalah bahwa pemerintah berupaya mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman (vide Pasal 41 ayat (1)). Dengan demikian, bahasa dan sastra Indonesia berkembang sesuai dengan zamannya sehingga sejalan dengan dinamika peradaban bangsa Indonesia. Pengertian frasa sesuai dengan perkembangan zaman adalah bahwa bahasa Indonesia memiliki sifat yang dinamis, fleksibel, dan mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri atau esensinya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia berkembang mengikuti perubahan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat sehingga tetap relevan dan tidak kaku. Dalam konteks ini kita berhadapan pada fakta bahwa pergaulan individu, masyarakat, swasta, organisasi, dan negara—baik dalam kerangka nasional maupun global—memastikan bahwa penggunaan bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sarana verbal untuk mengembangkan akal budi guna memelihara kerja sama demi terwujudnya tujuan bersama. Dalam konteks ini pula, penggunaan bahasa untuk berbagai keperluan secara faktual adalah beragam seperti halnya penggunaan bahasa daerah dalam hubungan antar- individu pada suatu daerah yang spesifik dan penggunaan bahasa internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta pengunaan pilihan bahasa yang disepakati dalam hubungan bisnis global. Keberagaman seperti itu merupakan hal yang perlu menjadi perhatian dan disikapi secara cermat dan kontekstual. Pengaturan norma wajib dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang tidak dilengkapi dengan ketentuan sanksi—dalam pandangan Pemerintah—bukan merupakan hal pengaturan yang tidak mempunyai konsekuensi. Dari sisi penormaan pun, hal demikian itu tidak serta merta dikategorikan sebagai norma atau ketentuan yang tidak sempurna (lex imperfecta). Hal tersebut merupakan argumen pokok yang 93 menjadi dalil dari Pemohon sehingga pemerintah menegaskan bahwa komitmen untuk melaksanakan kewajiban dalam ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2009 khususnya dalam hal bahasa merupakan hal yang sudah seharusnya. Selanjutnya, terhadap dalil-dalil Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Menurut para Pemohon, Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 telah menetapkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian untuk memastikan kedaulatan bahasa negara dalam hubungan hukum. Namun, norma tersebut tidak diikuti dengan konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipatuhi. Ketiadaan konsekuensi hukum itu membuat norma tersebut berkarakter lex imperfecta (norma yang memuat perintah, tetapi tanpa sanksi) sehingga kehilangan daya paksa dan efektivitas sebagai norma hukum. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 memang tidak dilengkapi dengan ketentuan sanksi. Dalil pokok Pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan konsekuensi hukum membuat norma tersebut berkarakter lex imperfecta (norma yang memuat perintah, tetapi tanpa sanksi) sehingga kehilangan daya paksa dan efektivitas sebagai norma hukum merupakan dalil yang memandang dan menilai susunan/ sistematika pada satu konteks saja. Pemerintah menerima pemahaman demikian, tetapi tidak menjadikan dalil tersebut satu-satunya ukuran untuk menentukan bagaimana daya paksa dan efektivitasnya. 2. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sesuatu yang tidak diatur dengan ketentuan sanksi atas norma kewajiban bukan merupakan hal yang tidak dapat ditegakkan (justiciable) sehingga bukan merupakan lex imperfecta. Beranjak dari dalil Pemohon bahwa seturut ketiadaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan norma kewajiban, Pemerintah perlu memberikan berbagai contoh dalam perundang-undangan sebagai berikut. a. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” 94 Ketentuan ini tidak diikuti dengan pendelegasian pengaturan dan juga tidak pula dilengkapi dengan sanksi. b. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.” c. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, “Masyarakat Desa berkewajiban menjaga lingkungan hidup Desa.” d. Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai: (a) permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus; (b) pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.” Semua contoh tersebut tidak diatur dengan ketentuan sanksi, baik dirumuskan secara langsung setelah ketentuan pasal atau ayat yang memuat kewajiban maupun yang diatur pada bagian lain dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 3. Dengan konteks demikian, hal penting dalam ketiadaan ketentuan sanksi yang mengikuti pengaturan norma kewajiban bukan merupakan ketentuan tanpa adanya konsekuensi. Misalnya, terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam contoh di atas, konstruksi konsekuensi tidak ditemukan dalam UU MK. Namun, hal demikian tidak berarti bahwa tidak ada konsekuensi. Hal demikian itu dapat pula menganut pola deferral clause (klausul rujukan lain/masa depan) secara tidak langsung. Dalam konteks ini, apabila MK tidak melakukan keterbukaan sebagaimana perintah Pasal 13, konsekuensi yuridisnya adalah rujukan pada ketentuan perundang- undangan di bidang keterbukaan informasi publik. 4. Pada sisi lain, makna konsekuensi atau akibat atas pengaturan norma kewajiban tidak selalu berupa sanksi yang dirumuskan secara spesifik dalam satu undang-undang. Makna konsekuensi dapat berupa tindakan pengawasan atau tindakan yang dilakukan oleh badan lain yang mempunyai kewenangan dalam hal memutus apabila ada sengketa. Dalam konteks pengaturan bahasa yang di dalamnya tidak ada 95 ketentuan sanksi atas semua norma kewajiban dalam UU Nomor 24 Tahun 2009, konsekuensi dimaksud adalah pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia mengatur ketentuan: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.” Konteks tindakan yang dilakukan oleh badan lain yang mempunyai kewenangan dalam hal memutus sesuatu apabila ada sengketa itu merupakan suatu konsep akibat yang timbul oleh adanya suatu putusan dari lembaga penyelesaian sengketa atau penegakan hukum, termasuk pengadilan. 5. Dimensi lain dari konsekuensi atas pengaturan kewajiban adalah konsekuensi yang lebih berkarakteristik etis dan sosial serta relasional daripada berkarakter koersif. Misalnya, dalam contoh di atas, dengan UU Desa yang mengatur bahwa “Masyarakat Desa berkewajiban menjaga lingkungan hidup Desa,” seseorang yang abai atau bahkan merusak lingkungan akan mempunyai konsekuensi etis dan sosial serta moral dalam konteks masyarakat desa. Lebih jauh lagi, terdapat pula dimensi akibat hukum atau sanksi berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup. 6. Dalam hal dalil Pemohon mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian untuk memastikan kedaulatan bahasa negara dalam hubungan hukum, Pemerintah menyatakan bahwa dalil demikian itu perlu dicermati secara luas dan komprehensif. Pemerintah menyatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah berdaulat sepenuhnya sehingga ketiadaan ketentuan sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak relevan untuk menyatakan berakibat tidak adanya kedaulatan bahasa. Dalam perspektif ini, patut dicermati bahwa dalam pergaulan internasional yang melibatkan negara sebagai pihak, negara terikat pula dalam ketentuan internasional yang telah disepakati, seperti penggunaan bahasa dalam negosiasi, nota kesepahaman dan perjanjian baik multilateral maupun bilateral. Hal demikian itu tidak akan mengakibatkan Indonesia tidak bisa menjadi para 96 pihak atau menjadi dirugikan serta tidak berdaulat akibat dari bahasa Indonesia yang tidak digunakan. B. Menurut para Pemohon, suatu ketentuan yang mewajibkan tanpa menjelaskan sanksi atau akibat pelanggaran tidak memberi kepastian hukum (jaminan bahwa norma dapat dipahami secara jelas dan tidak membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda) sehingga ketiadaan sanksi tersebut menghilangkan prinsip foreseeability (kemampuan subjek hukum untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan). Hal itu bertentangan dengan prinsip negara hukum. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Anggapan bahwa tidak ada kepastian hukum (jaminan bahwa norma dapat dipahami secara jelas dan tidak membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda) sehingga ketiadaan sanksi tersebut menghilangkan prinsip foreseeability (kemampuan subjek hukum untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan) dan bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip negara hukum merupakan dalil yang dapat dipahami. Namun, hal tersebut tidaklah serta merta berakibat runtuhnya negara hukum yang dianut. 2. Dengan merujuk pendapat Prof. Saldi Isra, secara konseptual dinyatakan bahwa negara hukum (rule of law) merupakan pemikiran yang dihadapkan (contrast) dengan konsep rule of man, yang dalam modern constitutional state, salah satu ciri dari konsep negara hukum (the rule of law atau rechtsstaat) ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern (https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/ 301-negara-hukum-). Serupa dengan pandangan Prof. Saldi Isra, adalah pandangan Neil MacCormick dalam karya “Legal Reasoning and Legal Theory” yang berisi gagasan dasar dari konsep ini: “the very idea of the rule of law or rechtsstaat is that of a state in which determinate and pre-determined rules govern and restrict the exercise of power and regulate the affairs of citizens”. 97 Dengan merujuk konsep yang mendasar itu, Pemerintah menegaskan bahwa ketiadaan sanksi dalam pengaturan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak berakibat hilangnya pembatasan kekuasaan dan juga tidak berakibat bahasa Indonesia tidak lagi berdaulat. 3. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan fundamental dalam negara kesatuan dengan fakta adanya keberagaman suku, bahasa, wilayah, serta budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan; pengantar pendidikan; komunikasi tingkat nasional; pengembangan kebudayaan nasional; transaksi dan dokumentasi niaga; serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; serta bahasa media massa. Namun, bahasa itu eksis pada pergaulan dan dinamika antar-individu, antar-negara, antar-entitas swasta, dan sebagainya sehingga UU Nomor 24 Tahun 2009 telah menggarisbawahi keberadaannya sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Dengan konteks demikian, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia—sebagai kewajiban yang tidak disertai ketentuan sanksi—harus dikaitkan dengan aspek lain dan ketentuan perundang-undangan lain, termasuk dalam kerangka hubungan internasional. 5. Dalam hal ini, misalnya, pada konteks perjanjian internasional, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 tidak mewajibkan penggunaan bahasa Inggris. Akan tetapi, dalam melakukan autentifikasi suatu perjanjian, sudah merupakan kebiasaan internasional (international customary law) bahwa bahasa yang digunakan dalam teks perjanjian adalah bahasa negosiasi, yaitu bahasa Inggris. Dengan konteks demikian, Indonesia terikat pula terhadap international customary law sehingga kemudian—apabila pengikatan diri Indonesia dalam perjanjian internasional (multilateral) yang tidak dalam bahasa Indonesia—akan ada akibat sanksi atau batal demi hukum menurut hukum Indonesia. Adapun penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks sebagai peserta (party) dari suatu perjanjian internasional seperti treaty atau convention 98 dilakukan setelah ratifikasi sebagai pemberlakuan dalam hukum nasional berbentuk undang-undang atau peraturan presiden. 6. Pada sisi lain, untuk memastikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai salah satu teks perjanjian internasional, secara khusus dalam setiap perjanjian internasional yang sifatnya bilateral, Pemerintah Indonesia selalu memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang digunakan dalam teks perjanjian dengan beberapa contoh sebagai berikut. a. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia– Australia (Article 21.7-Authentic Text): “This Agreement is done in duplicate in the Indonesian and English languages. Both texts of this Agreement shall be equally authentic.” b. Memorandum of Understanding between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the National Commission for Development and Life without Drugs of the Republic of Peru Concerning Technical Cooperation in the Fight Against The Illicit Production, Preparation, and Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Their Precursors. Dalam penutupnya diatur bahwa dibuat dalam tiga bahasa (Inggris, Indonesia, dan Spanyol) dan apabila ada perbedaan interpretasi, teks bahasa Inggris yang berlaku: “...in Indonesian, Spanish, and English, all texts being equally valid. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.” c. Dalam hal perjanjian internasional yang sifatnya regional (ASEAN), atau multilateral (PBB), teks perjanjian dibuat dengan bahasa Inggris. Adapun penerjemahan ke bahasa Indonesia tetap dilakukan oleh Pemerintah dalam proses pengesahan/ratifikasi, dengan contoh, antara lain, sebagai berikut: 1) Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP); dan 2) Agreement on Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (Perjanjian BBNJ). 99 7. Adapun dalam konteks lembaga swasta dan individu, pengaturan dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak dapat berdiri sendiri, tetapi akan berkaitan dengan ketentuan dalam bidang keperdataan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah menyampaikan bahwa Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) menyatakan, “Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.” Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) berhubungan dengan ketentuan pada undang-undang sederajat sehingga perlu menimbang berbagai aspek lain. C. Menurut para Pemohon, norma yang tidak memuat akibat pelanggaran tidak memberikan tolok ukur bagi masyarakat tentang bagaimana kewajiban penggunaan bahasa Indonesia harus dipatuhi sehingga menghambat pemenuhan kewajiban konstitusional tersebut. Kondisi ini berpotensi menumbuhkan sikap abai terhadap norma karena ketiadaan sanksi membuat masyarakat tidak melihat urgensi kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Pemerintah menegaskan kembali dalam berbagai peraturan perundang- undangan bahwa sesuatu yang tidak diatur sanksi atas norma kewajiban tidak berarti tidak dapat ditegakkan (justiciable) sehingga bukan merupakan lex imperfecta yang kemudian menciptakan sikap abai terhadap norma karena ketiadaan sanksi. Pemerintah mengulang kembali bahwa makna konsekuensi atau akibat atas pengaturan norma kewajiban tidak selalu berupa sanksi yang dirumuskan secara spesifik dalam satu undang-undang. Makna konsekuensi dapat berupa tindakan pengawasan atau tindakan yang dilakukan oleh badan lain yang 100 mempunyai kewenangan dalam hal memutus apabila ada sengketa. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan adanya sikap abai merupakan hal yang tidak demikian. 2. Tiadanya sikap abai ini dapat dicontohkan dalam konteks perjanjian internasional, baik dalam bentuk nota kesepahaman maupun perjanjian yang melibatkan lembaga negara. Instansi pemerintah Republik Indonesia telah secara konsisten melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan, “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.” Dalam hal ini dapat diberikan beberapa contoh, selain yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai berikut. a. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Polandia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Dalam Penutup terdapat ketentuan: “Done in …. In two original texts, each in the Indonesian, Polish and English languages, all three texts being equally authentic. In the event of interpretational differences, the English text shall prevail.” b. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of National Defence of Canada on Cooperative Activmes in the Field of Defence). Dalam penutupnya diatur, “…. in the Indonesian, English, and French languages, each text being equally valid.” Selanjutnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sebagai penyimpan naskah perjanjian internasional (depository) berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, telah menyimpan seluruh naskah teks Perjanjian Internasional, termasuk teks dalam bahasa Indonesia. Adapun seluruh teks Perjanjian Internasional tersebut dapat diakses oleh publik melalui https://treaty- room.kemlu.go.id/. 101 3. Dalil bahwa ketiadaan sanksi akan menghambat pemenuhan kewajiban konstitusional dan berpotensi menumbuhkan sikap abai terhadap norma karena ketiadaan sanksi membuat masyarakat tidak melihat urgensi kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian merupakan dalil yang perlu mempertimbangkan aspek dan kondisi yang lebih luas dengan tidak menggunakan pendekatan koersif. Secara sederhana, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, khususnya antar-individu dapat berupa berbagai hal dan secara sosiologis masih terdapat kemungkinan perjanjian ditulis dalam bahasa daerah atau bahkan dalam bahasa adat dalam negara kesatuan. Hal demikian tidak bisa serta merta disimpulkan sebagai ketidakpatuhan dalam perjanjian karena dapat disebabkan berbagai faktor, seperti ruang lingkup perjanjian, kebiasaan komunitas, penguasaan bahasa dan literasi, serta sebab-sebab lain yang bukan dimaksudkan sebagai abai atau ketidakpatuhan. D. Menurut para Pemohon, teori norma hukum menegaskan perlunya keterpaduan antara norma primer dan norma sekunder. Norma primer menetapkan perintah atau larangan, sedangkan norma sekunder menetapkan sanksi atau akibat jika norma primer dilanggar. Tanpa norma sekunder, kewajiban kehilangan sifat mengikat sebagai norma hukum. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Dalil Pemohon yang menyatakan norma primer harus diikuti dengan norma sekunder sehingga adanya keterpaduan merupakan dalil yang perlu dilengkapi dengan perspektif lain sebagaimana telah dijelaskan Pemerintah pada bagian sebelumnya dengan menyertakan berbagai contoh dalam undang-undang. 2. Berkaitan dengan norma, Maria Farida Indrati dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan menjelaskan bahwa norma hukum berpasangan merupakan satu norma hukum yang kemudian didampingi atau diikuti oleh norma hukum lainnya. Norma hukum berpasangan dibagi menjadi norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum sekunder merupakan norma hukum yang mengikuti norma hukum 102 primer. Oleh karena itu, norma hukum sekunder tidak akan ada apabila norma hukum primernya juga tidak ada. Penjelasan Maria Farida Indrati ini menegaskan bahwa hal utama adalah norma hukum sekunder tidak akan ada apabila norma hukum primernya juga tidak ada sehingga telah jelas bahwa norma sekunder tidak boleh diciptakan jika norma primer tidak ada. Sebaliknya, norma sekunder bukan keharusan meskipun ada norma primer. Pandangan ini dianut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Lampiran pada angka 66a. “Norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan, atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.” Dengan konteks demikian, suatu norma yang tidak diatur sanksinya setelah adanya norma obligatoir merupakan norma tunggal. 3. Namun, meskipun norma kewajiban diatur tanpa diikuti ketentuan sanksi, hal demikian tidak berarti kehilangan sifat mengikat. Sifat mengikat dalam konteks ini adalah konsekuensi. Konsekuensi ini dapat menganut pola deferral clause (klausul rujukan lain/masa depan) secara tidak langsung. Dalam konteks ini, apabila Mahkamah Konstitusi tidak melakukan keterbukaan sebagaimana perintah Pasal 13, konsekuensi yuridisnya adalah merujuk pada ketentuan perudang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Pada sisi lain, makna konsekuensi atau akibat atas pengaturan norma kewajiban tidaklah selalu berupa sanksi yang dirumuskan spesifik dalam satu undang-undang. Makna konsekuensi dapat berupa tindakan pengawasan atau tindakan yang dilakukan oleh badan lain yang mempunyai kewenangan dalam hal memutus apabila ada sengketa (putusan pengadilan). 4. Tidak diaturnya konsekuensi atau saksi dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) membuat hal ini tidak berarti bahwa terjadi ketidakpastian hukum. Dalam konteks, khususnya bagi swasta dan perseorangan warga negara Indonesia, hal demikian pada dasarnya merupakan suatu kebebasan berkontrak yang keabsahanya sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Perdata. Tujuan utama penggunaan bahasa Indonesia dalam 103 perjanjian, selain untuk mendudukan fungsi bahasa Indonesia, adalah untuk melakukan pelindungan hukum bagi warga negara. Pelindungan hukum dimaksud tentunya berkaitan dengan kecakapan dan kesepakatan para pihak, termasuk dalam hal bersepakat mengenai penggunaan bahasa. Oleh karena itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023), dinyatakan Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Sub 1 Perdata Umum sebagai berikut: “Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.” 5. Dalam konteks perjanjian internasional, setelah pemberlakukan UU Nomor 24 Tahun 2009, seluruh penyusunan perjanjian internasional telah memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai salah satu teks aslinya. Adapun untuk perjanjian internasional yang sifatnya regional dan multilateral hanya digunakan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Indonesia tetap dilakukan dalam proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional dimaksud. Dengan memasukkan sanksi terhadap Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 justru berpotensi bertentangan dengan Pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, yaitu “A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.” Oleh karena itu, pada konteks perjanjian internasional yang sifatnya regional dan multilateral, hanya digunakan bahasa Inggris. Perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan secara sepihak atau dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak menggunakan bahasa Indonesia. Ketentuan perjanjian tersebut telah diatur dalam konvensi internasional dan Indonesia menjadi pihak yang terikat. E. Menurut Para Pemohon, makna frasa “suatu sebab” (oorzaak) pada Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata adalah multitafsir dan tidak relevan dengan 104 perkembangan zaman dan pemaknaan konsep frasa "suatu sebab" tersebut dalam implementasinya hanya mengandalkan doktrin-doktrin yang berkembang, mengingat bahwa KUHPerdata tidak menyediakan definisi pasti atau penjelasan eksplisit terhadap makna konsep tersebut. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. 1. Dalil Pemohon mengenai suatu norma dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman merupakan dalil yang menunjukkan bahwa posita dalam pengujian undang-undang ini adalah mengenai cita-cita hukum, bukan mengenai pertentangan norma dalam Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945. Selain itu, pandangan bahwa suatu hal yang tidak didefinisikan dalam hukum dianggap merupakan hal yang tidak berkepastian hukum dan merupakan dalil yang menutup cara berhukum yang memang tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber hukum yang berupa peraturan perundang- undangan. Dalam hal berhukum tersebut, terdapat sumber hukum berupa doktrin dari para ahli hukum dan putusan pengadilan. 2. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata, perlu terlebih dahulu untuk juga melihat ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum boleh membuat perjanjian apa saja selama dibuat secara sah. Istilah “semua perjanjian” mengandung asas kebebasan membuat perjanjian atau asas kebebasan berkontrak sehingga hanya perjanjian yang dibuat secara sah saja yang mengikat para pihak pembuatnya seperti undang-undang. 3. Perjanjian yang mengikat ini dikaitkan dengan frasa “suatu sebab" atau "oorzaak”. Menurut Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Azas- Azas Hukum Perjanjian, dinyatakan bahwa oorzaak adalah mengenai isi dan tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya persetujuan itu. Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata dinyatakan, 105 “Selanjutnya undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu oorzaak (causa) yang diperbolehkan. Secara letterlijk kata ‘oorzaak’ atau ‘causa’ berarti ‘sebab’, tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata itu ialah ‘tujuan’, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Dengan kata lain, causa berarti: isi perjanjian itu sendiri.” 4. Jika dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009, hal ini merupakan ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi akan berkaitan dengan ketentuan dalam bidang keperdataan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menyampaikan bahwa Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) merupakan salah satu konstruksi dalam pemaknaan mengenai frasa “suatu sebab”. Dalam SE a quo dinyatakan, “Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam Bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.” Berdasarkan uraian keterangan tersebut, tidak diaturnya ketentuan sanksi atas kewajiban yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak berarti bahwa hal demikian menyebabkan runtuhnya negara hukum dan dilanggarnya kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah mempunyai kewajiban dan komitmen dalam penguatan bahasa negara yang ditempuh melalui kebijakan kebahasaan yang membangun kepatuhan dari tingkat hulu, yakni melalui norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), layanan pembinaan dan pendampingan, serta pengukuran yang terpublikasi. Pendekatan ini menutup kebutuhan yang bergantung pada ancaman sanksi. Fokusnya ialah pada kemampuan lembaga dan warga negara untuk berbahasa secara baik dan benar serta fungsional dalam praktik sehari- hari. Untuk itu, upaya yang dilakukan telah diatur dalam implementasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang 106 Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7446/SJ/2025 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah; dan Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 1722/I/BS.01.01/2025 tentang Ketentuan Teknis Operasional Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Hasil upaya yang telah dilakukan tersebut terukur melalui Indeks Pembangunan Kebahasaan yang ditetapkan sebagai indikator resmi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 79/P/2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Kebahasaan. Secara khusus, untuk memotret capaian pusat dan daerah, hasil pembangunan kebahasaan pada tahun 2024 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 90/P/2025 tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan Tahun 2024. Potret capaian pusat dan daerah itu menjadi rujukan perbaikan program serta mewujudkan transparansi capaian kinerja pemerintah dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada dokumen resmi dan perjanjian terlaksana melalui standar kontrak dwibahasa, penerjemahan resmi, serta pemeriksaan administrasi di berbagai titik layanan (seperti kenotariatan, pengadaan, dan/atau perizinan), termasuk penggunaan klausul prevalensi antara dua bahasa dan opsi addendum/novasi untuk memastikan kesetaraan naskah sebagai “rem” dan “penuntun” perilaku hukum walaupun tidak ada pasal tentang sanksi. Hal itu berarti bahwa efek normatif tetap berlaku. Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, antara lain untuk meningkatkan kompetensi penulis naskah, editor bahasa, dan pejabat penanda tangan dokumen resmi dan/atau perjanjian. Perbaikan mutu atau peningkatan kapasitas pengguna bahasa Indonesia akan memperkecil kebutuhan penindakan. Selain itu, adanya Indeks Pembangunan Kebahasaan menampilkan capaian secara terbuka sehingga publik dapat membandingkan kinerja antardaerah dan/atau antarlembaga pengguna bahasa Indonesia. Mekanisme ini memperkuat dorongan kepatuhan melalui transparansi dan reputasi sehingga akuntabilitas pembinaan bahasa Indonesia pun dapat diukur. 107 Penghargaan dan pengakuan publik mendorong perubahan yang berkesinambungan. Pendekatan ini menumbuhkan kepatuhan, bukan karena ketakutan atau ancaman sanksi, melainkan karena kesadaran akan sikap positif berbahasa Indonesia. Penghargaan apresiatif lebih efektif untuk perubahan perilaku ketika diberikan kepada instansi pemerintah daerah, lembaga swasta, satuan pendidikan, dan perseorangan yang telah menunjukkan komitmen mengutamakan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Pendekatan ini pun dapat terlaksana tanpa mengurangi kewenangan sektor terkait untuk meningkatkan kepatuhan berbahasa Indonesia. Pemerintah menegaskan kewajiban negara untuk memartabatkan bahasa Indonesia melalui kebijakan kebahasaan yang lengkap: regulasi turunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pembinaan dengan menerapkan pengawasan dan pengukuran kinerja. Oleh karena itu, penguatan penggunaan bahasa Indonesia tidak semata-mata bergantung pada pengaturan sanksi. Kepatuhan dibangun melalui standar yang jelas, kontrak dwibahasa/terjemahan resmi, layanan pembinaan, indikator publik, serta mekanisme apresiasi. Efek hukum tetap hadir melalui sistem administrasi dalam konteks wewenang pemerintah dan praktik perdata yang berlaku umum, termasuk melalui putusan pengadilan. Dalam hal ketentuan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur nota kesepahaman atau perjanjian yang dibuat dengan melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia dengan pihak asing, baik dalam kerangka perjanjian regional maupun internasional atau baik perjanjian bilateral maupun multilateral, segala aspek yang berkaitan dengan hukum internasional perlu memperoleh perhatian. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai padanan bahasa asing dalam nota kesepahaman atau perjanjian tersebut berperan memberikan informasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah/negara dalam konteks produknya sebagai hukum publik yang harus diketahui oleh publik. Dalam hal dalil Pemohon yang mengutip perbandingan pada hukum nasional negara lain, dalil yang mempunyai konteks, histori, kondisi, dan pertimbangan nasional masing-masing tidak dapat menjadi benchmark yang diadopsi. Pada aspek perbandingan hukum yang diuraikan oleh pemohon tersebut, pengaturan yang ada di negara Belgia yang disebutkan dalam Decree of the Flemish 108 Community merupakan pengaturan yang ditujukan untuk perjanjian khusus, yaitu perjanjian kerja yang mengatur hubungan antara pekerja dan yang mempekerjakan. Hal ini tentunya menjadi karakter yang berbeda sebagaimana pengaturan yang ada dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang diperuntukkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian dalam arti yang luas. Pada konteks ini, pengaturan dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut merupakan pengaturan yang menjadi payung hukum bagi keseluruhan jenis nota kesepahaman dan perjanjian yang diakui baik tidak hanya dalam area hukum privat maupun dalam area hukum publik yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon juga merujuk pada negara Perancis, yang dalam hal ini disebutkan pengaturan di Negara Perancis tersebut, sebenarnya mengatur perjanjian kerja yang secara khusus ditujukan untuk memberikan pelindungan kepada pekerja. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 109 Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tambahan Presiden Presiden menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut. Terdapat pertanyaan dari beberapa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Pemerintah, perkenankan kami menyampaikan Keterangan Tambahan dan menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi tersebut sebagai berikut. A. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Apakah sudah confirm semua lembaga negara atau instansi pemerintah dalam membuat Perjanjian/Mou pasti ada terjemahannya? sebagai bentuk ketaatan lembaga negara maupun instansi pemerintah terhadap norma Pasal 31 ayat (1) ini. Atau mungkin ada yang mungkin ketelingsut sampai tidak diterjemahkan? 2. Mahkamah meminta notulensi atau risalah yang kaitannya dengan norma Pasal 31 ayat (1) ini, 3. Kapan suatu norma wajib atau frasa wajib, harus ditindaklanjuti dengan sanksi dan kapan itu suatu norma wajib tidak harus ditindaklanjuti dengan sanksi? Sehingga masyarakat tahu bahwa kalau itu ada kata wajib, ini tidak ada sanksinya karena ada kriteriannya. 4. Kalau diletakkan sanksi batal demi hukum, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, apa risikonya? Kalau memang itu diletakkan sanksi batal demi hukum itu? 5. Kalau menurut Pemerintah, jika diberikan sanksi, ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, ini kan inginnya Pemohon ini sanksinya adalah batal demi hukum yang mana yang lebih tepatnya, maksud saya. Apakah dapat dibatalkan, ataukah batal demi hukum? 110 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa seluruh Kementerian/Lembaga menerapkan pola dwibahasa atau menyediakan versi Bahasa Indonesia (ekuivalen) pada MoU/kontrak. Namun demikian, sebagai upaya memastikan penerapan dwibahasa ini tidak terlewat, telah dilakukan remediasi melalui addendum/novasi dan penguatan standar operasional prosedur dalam pemeriksaan administrasi (pra-paraf, notariat, pengadaan). Selanjutnya Untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma wajib dalam penggunaan bahasa Indonesia (termasuk dalam nota kesepahaman dan perjanjian) telah dilakukan upaya memastikan penggunaan bahasa Indonesia melalui beberapa produk hukum atau pemerintahan sebagai berikut. a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 dan penerbitan Ketentuan Teknis Operasional dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan 1722/1/BS.01.01/2025. b. Pada Pemerintah Daerah, pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7448/SJ tanggal 17 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Daerah di Daerah. Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana Provinsi Jawa Timur dengan membentuk tim pelaksana pengawasan penggunaan bahasa Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/808/013/2025 tanggal 10 November 2025. c. Dalam konteks memastikan perjanjian internasional juga menggunakan Bahasa Indonesia dan sebagai keterbukaan informasi kepada publik, telah terdapat 3.698 perjanjian yang telah menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia secara konsisten didahulukan sebelum bahasa asing. Dokumen ini secara terbuka tersedia pada laman resmi Kementerian Luar Negeri https://treaty-room.kemlu.go.id/daftar- perjanjian. 111 2. Berkaitan dengan risalah pembahasan ketentuan Pasal 31 ayat (1), kami akan sampaikan seluruh risalah yang relevan (vide bukti PK-1 s.d PK-7). Terhadap risalah tersebut, Pemerintah telah melakukan identifikasi terhadap aspek pembahasan sanksi dalam tabulasi berikut berdasarkan risalah sidang. Tabulasi ini menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang memang pada akhirnya tidak menyepakati untuk mengatur adanya sanksi. Artinya hal ini bukan merupakan kelalaian dalam pembentukan materi muatan perundang-undangan, tetapi mengandung maksud dan penekanan tertentu sehingga sampai pada suatu kesepakatan tidak diperlukannya sanksi. Tabel 1: Ringkasan Pembahasan Aspek Sanksi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. No. Alasan DPR Penjelasan Rinci Rujukan Keterangan DPR 1. Tujuan norma bahasa bukan untuk menghukum, tetapi memberikan kepastian hukum dan kesetaraan para pihak Norma bahasa (misal Pasal 31 ayat (1) bertujuan memastikan WNI memahami isi perjanjian, mencegah manipulasi klausul, dan menjaga posisi tawar. Fokus utamanya adalah perlindungan, bukan penalti. Bagian 1(a) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 2. Fleksibilitas penggunaan bahasa telah diatur dalam Perpres 63/2019, sehingga tidak diperlukan sanksi tambahan di tingkat undang-undang Perpres 63/2019 mengatur bahwa kontrak dengan pihak asing dapat ditulis dalam Bl & bahasa asing. Bahasa yang digunakan mengacu pada kesepakatan para pihak. Norma ini fleksibel, sehingga pemberian sanksi akan bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada. Bagian 1 (b) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 3. Kewajiban bahasa tidak menghapus atau membatalkan keberlakuan kontrak berbahasa asing DPR menegaskan Pasal 31 ayat (1) bukan norma pembatalan dan tidak dimaksudkan untuk Bagian 1(c) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 112 membuat kontrak batal demi hukum. Karena itu, tidak mungkin diberi sanksi batal otomatis. 4. Norma kewajiban bahasa adalah norma Tunggal DPR mengacu pada pandangan Prof. Maria Farida bahwa norma dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah norma tunggal (perintah yang berdiri sendiri). Norma tunggal tidak harus diikuti sanksi, sehingga ketiadaan sanksi bukan cacat normatif. Bagian 2(a) Keterangan DPR Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 5. Sanksi dalam peraturan perundang- undangan bersifat opsional DPR menegaskan bahwa pencantuman sanksi bukan keharusan, dan norma tanpa sanksi tetap sah, mengikat, dan fungsional. Norma seperti ini berfungsi sebagai pengaturan, pedoman, dan deklaratif untuk mengarahkan perilaku hukum. Bagian 2(b) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 6. Ketiadaan sanksi tidak mengurangi kekuatan hukum norma DPR menegaskan bahwa meskipun tanpa sanksi, norma bahasa tetap memiliki kekuatan mengikat, berlaku penuh, dan mengarahkan perilaku hukum. Bagian 2(b) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 7. Problem multitafsir di pengadilan adalah persoalan implementasi, bukan kekurangan norma DPR menyatakan bahwa disparitas putusan terkait kontrak berbahasa asing terjadi karena isu penegakan dan penafsiran, bukan karena norma tidak memiliki sanksi. Maka, jalan keluarnya bukan menambah sanksi, melainkan pedoman penafsiran. Bagian 2(c) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 113 8. Sudah ada pedoman pengadilan melalui SEMA 3/2023 sehingga tidak diperlukan sanksi baru SEMA 3/2023 menegaskan kontrak berbahasa asing tanpa terjemahan Bl tidak otomatis batal, kecuali terbukti adanya itikad tidak baik. SEMA ini menjadi pedoman resmi, sehingga sanksi kebahasaan tidak dibutuhkan. Bagian 2(c) Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 9. Penambahan sanksi batal demi hukum akan bertentangan dengan KUHPerdata (Pasal 1320 dan 1337) DPR menolak usulan pemohon agar kontrak tanpa Bl dibatalkan demi hukum karena: bahasa bukan syarat sah perjanjian, sehingga menjadikannya alasan batal otomatis bertentangan dengan hukum perdata nasional. Bagian E Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 10. Menambahkan sanksi akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru Jika bahasa dijadikan syarat sah perjanjian atau dasar pembatalan, DPR menilai akan muncul ketidakpastian hukum, termasuk risiko kontrak internasional mudah dipersoalkan. Bagian E Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 11. Pemberian sanksi justru kontra-legem terhadap maksud pembentuk UU DPR menyatakan Pemohon ingin memperluas tafsir (menjadi batal demi hukum), namun hal itu akan bertentangan dengan tujuan asli UU 24/2009 yang memang tidak dimaksudkan sebagai norma sanksi. Bagian E Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 12. Esensi pengaturan bahasa adalah penguatan identitas dan kedaulatan, bukan penegakan pidana/administrative Norma dalam BAB III lebih menekankan fungsi simbolik, konstitusional, dan kedaulatan bahasa, sehingga sifatnya tidak memerlukan sanksi represif. Inti Keterangan DPR Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 114 13. Tidak adanya sanksi adalah pilihan kebijakan legislatif (open legal policy) DPR menegaskan bahwa isi dan model pengaturan, termasuk keberadaan sanksi, merupakan ranah pembentuk undang- undang, dan tidak merupakan pelanggaran konstitusi. Kesimpulan DPR Risalah Sidang Rabu, 3 Desember 2025 (DPR: I Wayan Sudirta) 3. Bahwa mengenai kapan suatu norma wajib atau frasa wajib, harus ditindaklanjuti dengan sanksi dan kapan itu suatu norma wajib tidak harus ditindaklanjuti dengan sanksi, Pemerintah perlu menyampaikan beberapa aspek yang dapat menjadi indikator sebagai tolok ukur agar suatu norma atau frasa wajib diikuti dengan ketentuan sanksi dalam konteks perkara pengujian undang-undang ini antara lain: a. tingkat atau derajat resiko atau akibat terhadap kepentingan publik, kebaikan publik dan ketertiban umum; b. tingkat atau derajat resiko atau akibat terhadap kepentingan negara atau pemerintah. Dalam hal ini konteks kedaulatan dan kepentingan negara yangsejalan dengan konstitusi merupakan hal yang diutamakan sebagaimana dicerminkan dari konsideran UU yang diuji ini, dan c. proporsionalitas biaya-manfaat untuk menuntut kepatuhan dwi bahasa dipenuhi melalui compliance pathway (dwibahasa, penerjemah tersumpah, adendum). 4. Berkaitan dengan pertanyaan No. 4 dan No.5 yang pada pokoknya berkaitan dengan akibat hukum, Pemerintah perlu menyampaikan bahwa menurut KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dengan satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya perjanjian, yaitu: a. sepakat pihak yang mengikatkan dirinya, b. kecakapan untuk membuat perikatan: c. suatu hal tertentu; dan d. sebab yang halal (sebab yang diperbolehkan). Pada hukum perikatan pada umumnya dipahami terdapat 3 (tiga) kemungkinan kekuatan hukum suatu perjanjian, yaitu: 115 a. sah (wettig), b. dapat dibatalkan (vernietigbaar); atau c. batal demi hukum (nietig van rechtwege). Sah mengandung arti bahwa perjanjian yang ditutup memenuhi seluruh syarat yang ditentukan, sedangkan dibatalkan mengandung arti bahwa perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif. Adapun dalam hal batal demi hukum, terjadi karena tidak dipenuhinya syarat objektif, yaitu syarat tentang hal tertentu atau syarat sebab. Akibat hukum perjanjian yang sah berlaku mengikat bagi para pihak (pacta sunt servanda), perjanjian yang dapat dibatalkan (vermietigbaar) mempunyai kekuatan hukum sampai saat adanya putusan pembatalan, sedangkan perjanjian yang batal demi hukum (nietig van rechtwege) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sejak perjanjian ditutup. Terhadap tuntutan seharusnya batal demi hukum, pemerintah mengidentifikasi bahwa hal demikian akan berakibat: ketidakpastian dan resiko usaha khususnya dalam konteks kontrak bisnis, yang berpotensi mengakibatkan hal-hal seperti, fluktuasi, atau "kegoyahan" harga suatu aset atau indeks pasar dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini pembubaran perikatan Ex Tunc, maka semua kontrak yang dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak pernah ada. Hal ini memicu kewajiban untuk pemulihan hak (restitutio in integrum), yaitu mengembalikan para pihak ke posisi semula sebelum kontrak ditandatangani. Hal yang demikian berimplikasi pada kontrak bernilai besar dan jangka panjang (seperti proyek infrastruktur, investasi asing, pinjaman bank/obligasi, atau merger & acquisition). Akibat batal demi hukum akan menyebabkan kekosongan dasar hukum bagi kegiatan ekonomi yang telah berlangsung. Selain itu hal ini dapat berakibat kerugian dan biaya transaksi seperti klaim restitusi dan ganti rugi. Proses mengembalikan situasi seperti semula (restitutio in integrum) akan memicu tuntutan pengembalian prestasi (barang, uang, jasa) yang telah diterima. Proses ini rumit dan berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan di pengadilan. Hal lain adalah yang juga patut dipertimbangkan adalah penurunan investasi dari luar negeri dimana akibat 116 batal demi hukum akan berdampak negatif pada daya tarik investasi Indonesia karena mengurangi kepastian hukum dan melanggar prinsip pacta sunt servanda (kecuali jika pelanggaran tersebut adalah inti dari kontrak). Secara spesifik, jika kontrak-kontrak yang terkenal dampak adalah kontrak dengan lembaga keuangan (seperti perjanjian kredit atau penerbitan obligasi), pembatalan secara massal dapat menciptakan risiko sistemik bagi stabilitas sektor keuangan. Bahwa dengan mengingat terjadinya kesepakatan itu pada umumnya didahului dengan suatu perundingan atau tawar menawar (negosiasi). Jika kemudian terjadi kesepakatan maka hal itu mengandung makna para pihak mengerti atau mengetahui hal apa yang dirundingkan atau dinegosiasikan tersebut. Sepanjang tidak terdapat cacat kehendak dalam proses perundingan atau tawar menawar (negosiasi) baik berupa kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), penipuan (bedrog) atau penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) maka kesepakatan yang terbentuk harus dinilai sah dan karenanya mengikat. Oleh karena itu sanksi lebih tepat, proporsional, dan adaptif terhadap perjanjian, khususnya pada konteks swasta atau para pihak privat dan mempertimbangkan realitas komersial adalah "Dapat Dibatalkan". B. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Dr. H. Asrul Sani, S.H., M.H., M. Si., Pr.M. a. tentu kami memerlukan risalah pembahasan. Karena di satu sisi pasal yang dimohonkan pengujian ini, yaitu Pasal 31 ayat (1) itu meletakkan satu kewajiban, tapi di sisi lain tidak memberikan satu sanksi yang spesifik, yang khusus. b. saya kira ini memang saya sepakat dengan yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur bahwa ini harus dilihat. Karena kalau seperti yang dimohonkan, saya belum bisa membayangkan juga ketika sebuah perjanjian oleh 2 pihak swasta, sudah dilaksanakan, ada hak dan kewajiban yang sudah dijalankan, dan kemudian karena persoalan bahasa yang belum diterjemahkan, kemudian salah satu pihaknya mulai ada yang beriktikad tidak baik dan menggunakan lubang ini, kemudian untuk menyatakan batal demi hukum. 117 Konsekuensi batal demi hukum itu, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Kembali pada posisi 0-0 lah dalam permainan. c. berbeda kalau itu dapat dibatalkan, tadi yang disebut oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Keadaannya itu kan kemudian konsekuensi batalnya itu kan berlaku untuk ke depan, bukan sejak kemudian perjanjian itu dibuat, tapi sejak putusan yang berkekuatan tetap itu, itu diucapkan kan seperti itu. Nah, untuk melihat ini, menurut hemat saya, kami juga memerlukan juga Mahkamah ini, kira-kira risalah pembahasan yang 21 terkait dengan konsekuensi, terlepas kemudian pilihan katanya di undang-undang itu. pilihan politik hukumnya tidak ada konsekuensi, ini seperti apa? Ada enggak dulu perdebatan soal ini harus ada konsekuensinya antara batal atau batal demi hukum, voidable dengan null and void, gitu. Nah, ini saya kira mohon ditambahkan oleh Kuasa Presiden. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. H. Asrul Sani, S.H., M.H., M. Si., Pr.M., Pemerintah memberikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Mengingat pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Asrul Sani, S.H., M.H., M. Si., Pr.M., memiliki substansi sama dengan pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., maka penjelasan/tanggapan Pemerintah idem ditto dengan penjelasan/tanggapan untuk pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., Μ.Η. C. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., Μ.Η. 1. bisa dijelaskan juga apa bedanya Undang-Undang 24/2009 dengan KUH Perdata ini, soal pengaturan pemakaian Bahasa Indonesia dalam perjanjian itu. Kalau KUH Perdata kan jelas kesepakatan para pihak. Jadi, mau menggunakan bahasa apapun kan tidak bisa negara itu melarang karena kebebasan berkontrak dan wilayahnya ada wilayah privat itu. Nah, ini apakah undang-undang 24/2009 ini memang adressat-nya areanya publik atau bagaimana, Pak? Nanti bisa dijelaskan supaya... sehingga negara bisa kemudian ikut mengatur, orang mau buat perjanjian pun harus pakai Bahasa Indonesia. Ini penting filosofi ini. 118 Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., Pemerintah memberikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Bahwa secara umum ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Dengan mempertimbangkan risalah pembentuk UU a quo, pemerintah menyatakan bahwa pada dasarnya kewajiban ini memberikan penekanan dan pengutamaan dalam konteks kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka sesuai dengan konsideran menimbang UU a quo, bahasa merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ratio legis aturan ini memberikan penekanan pada melindungi kedaulatan dan kehormatan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu aturan ini sifatnya memaksa (dwingend recht atau compulsory rule) sepanjang yang mengikatkan diri dalam nota kesepahaman atau perjanjian itu adalah lembaga kenegaraan. Untuk itu jika Lembaga swasta atau perseorangan melakukan nota kesephaman atau perjanjian dengan pihak asing maka harus dimaknai bahwa pihak lembaga swasta atau perseorangan tersebut telah memahami dan bertanggung jawab atas hal-hal yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian tersebut Keterangan pemerintah ini sejalan dengan risalah sidang dimana pada Tabel 1 Keterangan Tambahan ini, tidak adanya sanksi memang mengindikasikan bahwa upaya penguatan dan pembudayaan bahasa Indonesia adalah berkarakter pembinaan, perlindungan dan tidak represif. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-7, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 5 Juni 2025, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; 119 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Tanggapan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Risalah rapat Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tanggal 7 Juni 2008; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Risalah rapat Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tanggal 9 Juni 2008; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Risalah rapat Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tanggal 11 Juni 2008; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Risalah rapat Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tanggal 1 Juli 2008; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Risalah rapat Rancangan Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tanggal 2 Juni 2009. Selain itu Presiden juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D., dan Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., serta 1 (satu) orang saksi yaitu Shanti Utami Retnaningsih, yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2026 dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Ahli Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D. PENGANTAR KASUS Mengapa tidak ada norma sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009? Ketidakadaan Sanksi Pada tahun 2009 Pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Khusus mengenai bahasa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 itu menyatakan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahanıan atan perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta lndonesia atau perseorangan warga Negara lndonesia.”. Pasal 31 ayat (1) itu merupakan kewajiban dalam bentuk 120 norma tunggal, tanpa norma berpasangan seperti dalam undang-undang yang menyatakan kewajiban dengan disertai sanksi. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 itu tidak memberikan sanksi terhadap individu atau institusi yang melanggar Pasal 31 ayat 1 itu. Ketidakadaan sanksi terhadap tindakan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama adalah pertimbangan linguistik; kedua, pertimbangan tugas lembaga kebahasaan, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) sebagaimana tertuang pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45; dan ketiga adalah pertimbangan terkait prinsip pedagogis. Dengan ketiga pertimbangan itu, ketidakadaan sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis. BEDAH KASUS 1. Pertimbangan Linguistik Dengan digunakannya kata wajib dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 (selanjutnya ditunjuk sebagai Pasal itu), teks Pasal itu merupakan kewajiban. Kosakata wajib dalam Bahasa Indonesia berasai atau diserap dari bahasa Arab yang secara konseptual berarti: (1) “harus dilakukan”; “tidak boleh tidak dilaksanakan” dan (2) “sudah semestinya”; “harus” (KBBI). Secara konseptual sebagai kosakata yang berdiri sendiri, kata wajib tidak banyak memberikan makna atau implikasi. Kata wajib akan jelas maknanya jika dikaji dalam perspektif tata bahasa. Kata sebagai unsur pembangun teks akan lebih baik dipahami dalam konteks tata bahasa. Dalam tata bahasa, kata wajib merupakan modalitas. Modalitas adalah arti atau makna sikap penutur atau pembicara yang diberikan kepada suatu fungsi ujar. Modalitas terbagi ke dalam empat kategori dan satu di antara keempat kategori itu terkait dengan wajib. Modalitas wajib menjadi fokus dalam bahasan ini. Karena modalitas merupakan sistem, bahasan tentang wajib itu dibicarakan dalam kaitannya dengan unsur fungsi ujar, nilai, dan konteks peınakaian bahasa. Berikut ini diuraikan makna dan pemakaian modalitas wajib serta keterkaitannya dengan tata bahasa berdasarkan teori linguistik fungsional sistemik (Halliday & Matthiessen, 2014: Bab 4 dan Bab 10; Halliday: 2016). Fungsi Ujar 121 Modalitas wajib terkait dengan fungsi ujar (FU). FU adalah peran atau fungsi yang dilakukan pemakai bahasa dalam satu interaksi dan komoditas yang terkait dengan peran atau fungsi itu. Ketika berinteraksi, seorang pemakai bahasa melakukan dua pilihan peran, yakni memberi atau meminta. Sesuatu yang diberi atau diminta dalam interaksi bahasa itu diistilahkan sebagai komoditas, yang terjadi dari dua pilihan pula, yakni informasi atau barang & jasa (barang dan/atau jasa). lika unsur peran dan komoditas diklasikasi silang atau intersect, terbentuk empat fungsi ujar, yaitu (1) pernyataan, (2) pertanyaan, (3) penawaran, dan (4) perintah, seperti digambarkan dalam Tabel 1. Tabel 1 Fungsi Ujar Peran Komoditas informasi barang & jasa Memberi pernyataan penawaran Meminta pertanyaan perintah Keempat FU itu adalah (1) pemyataan (memberi informasi), seperti dia pergi ke Jakarta. (2) pertanyaan (meminta informasi), seperti pergikah dia ke Jakarta? (3) penawaran (memberi barang dan jasa), seperti biar saya pergi ke Jakarta. (4) perintah (meminta barang dan jasa), seperti pergilah ke Jakarta. Masing-masing FU itu membentuk kontinum dengan titik negatif (0%-tidak) di satu sisi dan titik positif(100%-ya) di sisi lain, seperti digambarkan pada Figura 1. Misalnya, FU pernyataan dia tidak pergi ke Jakarta di satu titik kontinum bermakna kegiatan atau aktivitas pergi itu tidak terjadi atau 0% terjadi. FU pernyataan dia pergi ke Jakarta bermakna kegiatan atau aktivitas pergi itu terjadi atau tidak berlangsung 100%. Di antara kedua titik kontinum 0%-tidak dan 100%-ya, terdapat sejumlah titik (makna sikap penutur atau pembicara), seperti ingin, mou, akan, rencana, siap, pasti yang masing-masing dengan nilai bergerak dari 0, 1 % sampai 99%). Dengan demikian terdapat titik tidak (0%), ingin (5%), mau (25%), akan (40%), rencana (50%), siap (85%), pasti (99%), ya (100%). Semua titik (makna sikap penutur atau pembicara) itu disebut modalitas yang nilainya bergantung pada tiap-tiap individu. Sebagai contoh, dalam teks dra ingin pergi ke Jakata pelaksanaan atau eksekusi kegiatan itu berlangsung dianggap 5%. Dalam teks dia mau pergi ke Jakana 122 berlangsung 25%...sampai ke dia pasti pergi ke Jakarta dengan nilai 99%. Semua titik modalitas itu menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas belum berlangsung atau belum terjadi. Dengan kata lain, dalam teks kalimat dia pasti pergi ke Jakarta atau insya Allah dia pergi ke Jakarta aktivitas belum/tidak berlangsung. Pada titik kontinum 100% ya, barulah kegiatan itu berlangsung. Titik modalitas sangat banyak bergantung pada konteks sosial dan nilainya bervariasi bagi tiap-tiap individu. Untuk tujuan praktis, nilai modalitas dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni modalitas dengan nilai yang dekat ke 0% diistilahkan sebagai modalitas nilai rendah (R), yang dekat ke 100% sebagai modalitas nilai ringgi (T), dan di antara R dan T sebagai modalitas dengan nilai menengah (M). Dengan kata lain, setiap titik R, M, dan T sebenarnya terjadi dari atau mewakili sejumlah titik (makna sikap penutur atau pembicara). FU pernyataan dan pertanyaan dengan komoditas informasi diistilahkan sebagai proposisi dan FU penawaran dan perintah dengan komoditas barang & jasa sebagai proposal. Modalitas terhadap proposisi diistilahkan sebagai modalisasi dan terhadap proposal sebagai modulasi. Selanjutnya, modalisasi terbagi ke dalam dua kategori yakni probabilitas dan kekerapan. Modulasi juga terbagi ke dalam dua kategori, yakni keharusan atau obligasi dan tekad atau inklinasi. Masing-masing kategori modalitas FU itu memiliki nilaí R, M dan T seperti ditampilkan dalam Tabel 2. Misalnya, probabilitas memiliki nilai R (mungkin), M (siap) dan T (pasti). Modalitas mungkin (R), akan (M) dan harus (T) merampat atau generate kedua kategori modalitas, yakni modalisasi dan modulasi. Karena fokus dalam bahasan ini adalah modalitas wajib, bahasan terpusat kepada hal yang terkait dengan modalitas wajib itu. Tabel 2: Kategori Modal dan Nilai MODALISASI MODULASI pernyataan/ pertanyaan 100% pernyataan/ pertanyaan perintah 100% penawaran 123 PROBALITAS YA KEKERAPAN KEHARUSAN YA TEKAT T(inggi) pasti Harus selalu wajib harus terpanggil M(enengah) siap Akan sering harap akan (ber)tekat R(endah) mungkin Mungkin kadang- kadang izin mungkin ingin 0% - Tidak 0%-Tidak Modalitas wajib terkait dengan FU perintah, yakni perintah yang ditujukan kepada orang kedua: engkau, kamu, Anda, Saudara... dll. Secara berurut berdasarkan nilainya dari tertinggi ke terendah dan kaitannya dengan kategori modalitas keharusan, modalitas wajib ditampilkan pada contoh berikut (1). (1) (Engkau) pergi ke Jakarta (l00%). (Engkau) wajib pergi ke Jakarta (T). (Engkau) diharapkan pergi ke Jakarta (M). (Engkau) diizinkan pergi ke Jakarta (R). (Engkau) dilarang pergi ke Jakarta (0%). Sekaitan dengan itu teks berikut (2) menampilkan modalitas wajib dalam konteks. (2) (Anda) menggunakan bahasa lndonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian (100%). (Anda) wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian (T). (Anda) diharapkan menggunakan bahasa lndonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian (M). (Anda) diizinkan menggunakan bahasa lndonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian (R). (Anda) dilarang menggunakan bahasa lndonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian (0%). Untuk memahami perbedaan modalitas wajib dengan yang lain dan sebagai perbandingan modalitas terpanggil terkait dengan FU penawaran dalam ketegori 124 modalitas tekad. Modalitas terpanggil terkait dengan orang pertama: saya, aku, kami, kita. Secara berurut berdasarkan nilainya dari tertinggi ke terendah, modalitas terpanggil ditampilkan pada (2). (2) Saya pergi ke Jakarta (100%). Saya terpanggil pergi ke Jakarta (T). Saya bertekad pergi ke Jakarta (M). Saya ingin pergi ke Jakarta (R). Saya tidak pergi ke Jakarta (0%). Jíka modalitas T negatif dan aktivitas positif, makna teks adalah sama dengan modalitas R positif dan aktivitas negatif. Sebaliknya, jika modalitas T positif dan aktivitas negatif, makna teks adalah sama dengan modalitas R negatif dan aktivitas positif, seperti ditampilkan pada (3) berikut ini. (3) - Engkau tidak wajib pergi ke Jakarta = Engkau diizinkan tidak pergi ke Jakarta - Engkau wajib tidak pergi ke Jakarta = Engkau tidak diizinkan pergi ke Jakarta Jadi, tidak wajib... = diizinkan tidak... dan wajib tidak... = tidak diizinkan... Berbeda dengan itu, modalitas M negatif adalah sama dengan aktivitas negatif, seperti pada (4). (4) (Engkau) tidak diharapkan pergi ke Jakarta = (Engkau) diharapkan tidak pergi ke Jakarta Saya tidak bertekad pergi ke lakarta = Saya bertekad tidak pergi ke Jakarta. Uraian tentang modalitas menunjukkan bahwa modalitas wajib terkait dengan perintah dengan nilai tingkat tinggi. Artinya, modalitas wajib itu meminta atau memerintah agar seseorang melakukan tindakan terkait dengan komoditas barang dan/atau jasa dengan intensitas keharusan pada level tertinggi. Sekaitan dengan Pasal itu, ada perintah agar Bahasa Indonesia digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia. Untuk sampai ke tingkat tertinggi, dilalui intensitas perintah R diizinkan dan M diharapkan. Dengan kata lain, secara pedagogis agar seseorang melakukan suatu perintah, terjadi proses bertingkat atau bertahap: mulai dari belum/tidak atau 0% melakukan ..., diizinkan melakukan..., diharapkan melakukan..., diwajibkan 125 melakukan... dan benar-benar 100% melakukan aktivitas. Tugas pedagogis itulah yang diemban atau dilakukan oleh Badan Bahasa dalam tugas bidang kebahasaan di bawah Menteri Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Undang- Undang No. 24 Tahun 2009 mengenai lembaga kebahasaan yang tugasnya disebutkan dalam Pasal 41 (pengembangan, pembinaan, dan pelindungan). Tugas pedagogis terscbut dilakukan melalui sistem yang edukatif, yaitu norma hukum dalam ketentuan Pasal 31 sebagai sebuah norma hukum tunggal yang bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum, tidak untuk memberi sanksi. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia tidak dapat diwujudkan melalui sistem yang represif, tetapi diwujudkan melalui sistem yang edukatif. Oleh karena itu. lika pada tahap wajih diberikan sanksi tahapan untuk sampai pada tingkat 100% akan terhalang atau terganggu. 2. Pertimbangan Tugas Lembaga Kebahasaan (Badan Bahasa) 2.1 Perencanaan Bahasa Perencanaan Bahasa (PB) merupakan kajian linguistik terapan yang bersifat interdisiplin yang mengkaji perencanaan bahasa berdasarkan kebijakan bahasa di suatu negara. PB mengkaji upaya pemerintah yang berwewenang, berjangka panjang, berkesinambungan untuk mengubah fungsi bahasa di dalam masyarakat dengan tujuan menyelesaikan masalah komunikasi agar pelaksanaan pembangunan efektif. Satu bagian dari PB adalah memperkasa bahasa sehingga bahasa nasional berwibawa. Dalam kaitan tugas itu pemerintah telah menetapkan tugas lembaga kebahasaan (Badan Bahasa) sebagaimana tertuang pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45. 2.2 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) bertugas melakukan perencanaan bahasa (PB) di Indonesia. Secara rinci tugas Badan Bahasa adalah melakukan pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa yang mencakupi tiga kategori bahasa, yakni bahasa lndonesia, bahasa daerah dan bahasa asing. Di lndonesia Badan Bahasa memberikan panduan dan penggunaan Bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah dan kebijakan dalam pembelajaran bahasa asing. Sebagai upaya mendaulatkan (memperkasa) Bahasa lndonesia dan menguatkan jati diri bangsa lndonesia, pemerintah telah menguatkuasakan undang- undang mengenai bahasa yang terealisasi dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 126 Di dalam Pasal 31 ayat (1) tertulis “Bahasa lndonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atan perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik lndonesia, lembaga swasta lndonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tidak mencantumkan sanksi. Ada beberapa alasan mengapa Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang No. 24 Tahun 2009 tidak disertai sanksi. (1) Tugas utama Badan Bahasa adalah mendidik dan membelajarkan masyarakat untuk menggunakan Bahasa lndonesia yang baik dan benar, mengapresiasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas atau jatidiri bangsa lndonesia dan bangga memperkasa Bahasa lndonesia sebagai bahasa dunia. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran itu, aktıvitas bertindak mencoba (jadi) benar dan salah (trial and error) tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, membangun kebiasaan yang baik dan benar hanya terjadi melalui tubian atau ulangan yang bisa benar bisa salah. Jika berbuat kesilapan atau kesalahan dalam proses pendidikan pembelajar mendapat hukuman, proses pendidikan dan pembelajaran tidak akan berlangsung secara baik dan alamiah. Itulah sebabnya Badan Bahasa dalam misi-undang-undang tersebut lebih mengutamakan pemberian penghargaan (reward) daripada sanksi atau hukuman (punishment). Misalnya, Badan Bahasa telah memberikan penghargaan kepada surat kabar pengguna Bahasa lndonesia yang baik dan benar, pengarang atau penulis dengan karya dalam Bahasa lndonesia yang menginspirasi dan teınuan-temuan baru dalam perkembangan Bahasa Indonesia. Dengan kata lain, pemberian sanksi dalam kesalahan berbahasa atau penggunaan bahasa bertentangan dengan prinsip pembelajaran/pedagogi. Tindakan preventif melalui sistem yang edukatif untuk mencegah terjadinya kesalahan berbahasa lndonesia merupakan hal yang utama dan terpenting, alih-alih penindakan dengan sanksi. (2) Badan Bahasa tidak memiliki misi atau mekanisme kerja untuk memberikan sanksi kepada institusi/lembaga atau perseorangan pengguna bahasa yang dalam tingkah lakunya membuat kesalahan berbahasa. Hampir di semua negara demokrasi yang memiliki badan atau institusi yang mengurusi bahasa dan yang beranalogi tugasnya dengan Badan Bahasa di lndonesia, seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (Malaysia), British Council (lnggris), Academie 127 Francaise (Prancis), Rat fur deutsche Rechtschreibung (RdR) (Jerman), Nederlandse Taalune (NTU) (Belanda), Accademia della Crusca (ltalia), Sprakradet (Swedia), Foras na Gaeilge (Irlandia), Bunka-cho (Jepang), Te Taura Whiri i te Reo Maori (Selandia Baru), Sirindhorn That Language Institute (Thailand), Official Languages Commission (India), Farhangestan-e- Zaban-o-Adab e Farsi-Akademi Bahasa dan Sastra Farsi (Iran), Majma al Logha al-Aarabiya bi al-Qahirah-Akademi Bahasa Arab di Kairo (Mesir) dll tugas dari badan atan institusi bahasa itu adalah memberikan panduan penggunaan bahasa nasional yang mencakupi ejaan, kosakata, tata bahasa, dan stilistika, serta kebijakan bahasa nasional. Semua institusi bahasa itu memberikan motivasi dan pemodelan yang diacu. Mereka tidak bertugas memberi sanksi terhadap kesalahan menggunakan bahasa. 2.3 Pertimbangan Pedagogis Para pakar psikologi seperti Skinner, B.F, Thorndike, E, Homans, G.C. berpendapat bahwa pemberian penghargaan (reward) jauh lebih baik dan memberikan hasil positif dan efektif daripada pemberian sanksi karena pemberian penghargaan potensial (a) membangun motivasi intrinsik dalam bertindak, (b) memperkuat perilaku positif, (c) menciptakan lingkungan belajar yang positif, (d) memberikan contoh panduan yang diacu, dan (e) menghindari efek samping negatif dari hukuman yang dapat berupa (1) kecemasan, (2) kebencian, (3) peniininan harga diri, dan (4) peningkatan perilaku agresif. Di samping itu, pemberian penghargaan dapat memberi efek jangka panjang yang menggembirakan karenapenuh dengan harapan. Sementara itu, pemberian hukuman hanya memberi efek jangka pendek yang menyakitkan. Penutup Teks Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 itu merupakan kewajiban dalam bentuk norma tunggal dengan tidak disertai sanksi. Ketidakadaan sanksi ini didasarkan pada pandangan linguistik, tugas atau fungsi Badan Bahasa sebagai institusi, dan prinsip pedagogis yang ketiganya mengutamakan pemberian penghargam untuk membangun kebiasaan menggunakan bahasa lndonesia dengan baik dan benar. Pembangunan kesadaran berbahasa lndonesia tersebut dilandasi dengan prinsip penghormatan terhadap hak individu dalam menggunakan setiap bahasa yang dimiliki atau dituturkannya. Teks Pasal 31 ayat (1) merupakan kewajiban dalam sistem yang edukatif, bukan depresif. 128 2. Ahli Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. 1. KEABSAHAN PERJANJIAN (KONTRAK) Hukum Perjanjian merupakan bagian dari Hukum Perikatan. Sumber hukum Hukum Perikatan terdapat pada Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berlaku sejak tahun 1838 di negeri Belanda, lalu tahun 1848 berlaku di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi. Dengan demikian, saat ini usia KUHPerdata adalah 188 tahun. Dalam KUHPerdata diatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dengan satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya perjanjian, yaitu: sepakat pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal (sebab yang diperbolehkan). Dalam teori Hukum Perikatan pada umumnya dipahami terdapat 3 (tiga) kemungkinan kuatan hukum suatu perjanjian, yaitu: sah (wettig), dapat dibatalkan (vernietigbaar) atau batal demi hukum (nietig van rechtwege). Sah mengandung arti bahwa perjanjian yang ditutup memenuhi seluruh syarat yang ditentukan. Dapat dibatalkan mengandung arti bahwa perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif; dalam hal ini syarat kesepakatan atau syarat kecakapan. Sedangkan kemungkinan yang ketiga adalah batal demi hukum; terjadi karena tidak dipenuhinya syarat objektif, yaitu syarat tentang hal tertentu atau syarat sebab. Akibat hukum perjanjian yang sah berlaku mengikat bagi para pihak (pacta sunt servanda), perjanjian yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) mempunyai kekuatan hukum sampai saat adanya putusan pembatalan, sedangkan perjanjian yang batal demi hukum (nietig van rechtwege) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sejak perjanjian ditutup. Terkait dengan kekuatan hukum suatu perjanjian, kiranya perlu diperhatikan jenis kontrak yang dikategorikan sebagai unenforceable contracts seperti yang dikenal dalamm system common law ini terdapat dalam kontrak yang tidak memenuhi syarat formal dalam pembuatannya, misalnya: jika menurut aturan hukum, kontrak wajib memenuhi aturan tentang stamp (materai) maka kontrak belum dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan tentang meterai tersebut belum terpenuhi. 129 2. MAKNA KESEPAKATAN (TOESTEMMING) Syarat utama dalam penutupan perjanjian adalah kesepakatan di antara para pihak. Syarat ini bersifat universal. Berlaku pada semua system hukum. Terdapat 2 (dua) elemen dalam kesepakatan, yaitu: penawaran (offer) dan akseptasi (acceptance). Penawaran pada intinya adalah pernyataan kehendak berupa usulan untuk mengadakan perjanjian, sedangkan akseptasi adalah pernyataan kehendak yang menerima suatu penawaran. Dalam teori dikatakan jika terjadi suatu kesepakatan maka di situ terdapat persesuaian kehendak dari para pihak (meeting of minds atau toestemming). Persesuaian kehendak mengandung makna ada kecocokan kehendak, bukan berarti sama. Misalnya dalam jual beli, pihak pertama akan menjual pihak yang lain berniat membeli. Atau dalam sewa menyewa, pihak pertama hendak menyewakan sedangkan pihak yang lain akan menyewa. Terjadinya kesepakatan itu pada umumnya didahului dengan suatu perundingan atau tawar menawar (negosiasi). Jika kemudian terjadi kesepakatan maka hal itu mengandung makna para pihak mengerti atau mengetahui hal apa yang dirundingkan atau dinegoisiasikan tersebut. Sepanjang tidak terdapat cacat kehendak dalam proses perundingan atau tawar menawar (negosiasi) baik berupa kesesatan (dwaling), paksaan (dwang), penipuan (bedrog) atau penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) maka kesepakatan yang terbentuk harus dinilai sah dan karenanya mengikat. 3. LIMITASI KEBEBASAN BERKONTRAK (FREEDOM OF CONTRACTS) Dalam Hukum Perjanjian terdapat prinsip hukum yang disebut prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract). Maksudnya, dalam membuat perjanjian (kontrak) para pihak mempunyai kebebasan. Kebebasan ini pada intinya dalam 2 (dua) hal, yaitu kebebasan dalam menentukan isinya (freedom to decide the content of the contract) dan kebebasan dalam menentukan bentuknya (freedom to decide the form the contract). Kebebasan berkontrak mengandung limitasi. Dalam system kita, limitasi itu kita jumpai dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yang pada intinya menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang bila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. 130 Frasa “bertentangan dengan undang-undang” dalam Pasal 1337 KUHPerdata memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pertama, kata “undang- undang” dalam pasal ini telah dipahami secara luas sebagai peraturan perundang-undangan, bukan undang-undang an sich. Kedua, kata “bertentangan” seyogyanya dimaknai ada aturan hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht atau compulsory rules) yang dilanggar. Untuk memahami karakter suatu aturan hukum dalam KUHPerdata apakah bersifat memaksa (dwingend rechts atau compulsory rule) atau melengkapi (aanvullend rechts atau voluntary rules) pada umumnya digunakan 2 (dua) cara. Pertama, dengan memperhatikan formulasi perumusan normanya. Kata-kata misalnya, “kecuali” atau “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” atau “jika tidak diperjanjikan sebaliknya” menunjukkan bahwa norma yang bersangkutan bersifat melengkapi (aanvullend rechts atau voluntary rules). Sedangkan kata-kata, misalnya “harus”, “wajib” atau “tidak boleh” menunjukkan bahwa norma hukum tersebut bersifat memaksa (dwingendrechts atau compulsory ruIes). Kedua, dengan cara melihat daya kerja suatu aturan. Cara ini dilakukan dengan menghubungkan suatu aturan (pasal) dengan aturan (pasal) lain. Misalnya, Pasal 1504 KUHPerdata. Pasal ini mengatur, “...penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi...”. Kata diwajibkan dalam pasal ini berarti memaksa. Tetapi, jika dihubungkan dengan pasal lain, yaitu Pasal 1506 KUHPerdata, ternyata kewajiban menanggung cacat tersembunyi dapat disimpangi. Artinya, sekalipun terdapat kata “diwajibkan” dalam Pasal 1504 KUHPerdata, ternyata aturan ini bersifat melengkapi (aanvullend recht atau voluntary rule). 4. RATIO LEGIS PASAL 31 AYAT (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (UU No. 24/2009) mengatur bahwa Bahasa lndonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik lndonesia, lembaga swasta lndonesia atau perseorangan warga negara lndonesia. Ratio fegis aturan ini menurut hemat saya adalah untuk melindungi kedaulatan dan kehormatan negara Republik lndonesia. Hal ini sesuai dengan konsiderans undang-undang a quo. Oleh sebab itu aturan ini sifatnya memaksa (dwingend recht atau compulsory rule) sepanjang yang mengikatkan diri dalam 131 nota kesepahaman atau perjanjian itu adalah lembaga kenegaraan. Adalah tidak patut jika lembaga kenegaraan dalam membuat nota kesepahaman atau perjanjian dengan negara lain atau badan internasional tidak menggunakan versi Bahasa lndonesia, di samping bahasa asing atau Bahasa lnggris dari negara dengan siapa kita membuat nota kesepahaman atau perjanjian. Dalam kaitan dengan nota kesepahaman atau perjanjian melibatkan lembaga swasta atau perseorangan warga negara lndonesia maka ketentuan Pasal 31 UU No.24/2009 juga berlaku. Namun demikian, perlu dipahami bahwa ratio legis undang-undang a quo bukan untuk melindungi kepentingan pihak lembaga swasta atau perseorangan warga negara lndonesia dari timbulnya suatu kerugian. Jika lembaga swasta atau perseorangan melakukan nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing maka harus dimaknai bahwa pihak lembaga swasta atau perseorangan tersebut telah memahami dan bertanggung jawab atas hal-hal yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian tersbut. Jika suatu nota kesepahaman atau perjanjian, terlebih perjanjian komersial yang melibatkan pihak swasta atau perseorangan swasta dinilai batal demi hukum (nietig van rechtwege) karena dokumen nota kesepahaman atau perjanjian tersebut tidak disertai terjemahan dalam Bahasa lndonesia maka terdapat 2 (dua) implikasi hukum yang memerlukan perhatian kita, yaitu: pertama, terdapat potensi penyalahgunaan aturan tentang kewajiban menterjemahkan. Sangat janggal jika lembaga swasta lndonesia atau perseorangan warga negara lndonesia menjalin hubungan hukum (dengan nota kesepahaman atau perjanjian) dengan pihak asing IaIu meminta agar hubungan hukum tersebut dinyatakan batal karena bertentangan undang-undang Republik lndonesia. Kedua, akan mengurangi kepercayaan asing dalam menjalin hubungan dagang dengan pihak lembaga swasta atau peserseorangan warga negara lndonesia bahkan dengan pemerintah Republik lndonesia. 5. PERKEMBANGAN HUKUM TENTANG AJARAN CAUSA (SEBAB) DALAM NBW Perlu pula saya sampaikan dalam keterangan ini bahwa ajaran tentang causa (sebab) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320-4, Pasal 1335, Pasal 1336 dan Pasal 1337 KUHPerdata sudah ditinggalkan. NBW sudah tidak lagi mengatur hal causa (sebab) sebagai syarat dalam pembuatan perjanjian karena 132 dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Arthur S. Hartkamp mengemukakan sebagai berikut, “The requirement of a cause has created great uncexainy...therefore the provision was not maintained in the new Code”. (Arthur S. Hartkamp,et.al., Contract Law In the Netherlands, Kluwer Law International, London, 1995, p. 82.). 3. Saksi Shanti Utami Retnaningsih. I. KETERANGAN SAKSI PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON Perjanjian Internasional berdasarkan Hukum Internasional dan Nasional Perjanjian Internasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“UU 24/2000”) mengadopsi definisi Perjanjian Internasional dari Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (“VCLT”) sebagai “perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”. Pengertian tersebut tidak mensyaratkan penggunaan bahasa tertentu sebagai syarat sahnya suatu perjanjian internasional ataupun nota kesepahaman. Penggunaan Bahasa dalam suatu nota kesepahaman bergantung pada kesepakatan para pihak yang diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 33 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 yang menyerahkan interpretasi perjanjian dengan dua atau lebih Bahasa kepada kesepakatan para pihak. Penggunaan Bahasa Inggris dalam perjanjian internasional dan nota kesepahaman merupakan praktik universal dikarenakan Bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa resmi yang paling utama di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lazim digunakan dalam proses negosiasi. Pasal 12 ayat 1 UU 24/2000 merupakan satu-satunya pasal yang menyinggung aspek Bahasa Indonesia, dalam hal itu mengatur mengenai “terjemahan” dalam proses pengesahan atau ratifikasi Perjanjian Internasional, yaitu: “Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, Lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, 133 rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.” Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia. Meskipun penggunaan Bahasa tidak menentukan sahnya suatu perjanjian internasional, Pemerintah, khususnya sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 2009, telah secara konsisten menggunakan Bahasa Indonesia untuk menterjemahkan nota kesepahaman dan perjanjian internasional dengan negara mitra. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perjanjian bilateral terbaru Indonesia, diantaranya: 1. Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership tahun 2025, pada Pasal 13.8 mengenai naskah asli, menyatakan bahwa "Persetujuan ini dibuat dalam duplikat dalam Bahasa Inggris, Indonesia, dan Spanyol. Semua teks Persetujuan ini memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, teks Bahasa Inggris yang wajib berlaku.” 2. Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement tahun 2025, pada Pasal 26.7 mengenai Naskah yang Autentik, menyatakan bahwa “Naskah Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Perancis dari persetujuan ini adalah secara setara autentik” (equally authentic). 3. Memorandum Saling Pengertian antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan Divisi Kabinet yang diwakili oleh Arsip Nasional Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kearsipan tahun 2025, dimana dalam paragraph penutupnya dinyatakan “dibuat … masing-masing dalam Bahasa lnggris dan Indonesia, kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap MSP ini, maka naskah Bahasa lnggris yang akan berlaku.” Pada perjanjian bilateral, naskah perjanjian dalam Bahasa Indonesia dan bahasa nasional dari suatu negara juga turut ditandatangani bersamaan dengan naskah perjanjian dalam Bahasa Inggris. Adapun pada perjanjian internasional, regional dan multilateral, penggunaan Bahasa pada naskah resmi perjanjian terbatas hanya pada Bahasa Inggris sebagai Bahasa negosiasi, atau dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan bahasa resmi PBB, yaitu Arab, Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, dan Spanyol. 134 Pada konteks ini, terjemahan naskah perjanjian ke dalam Bahasa Indonesia dilakukan dalam proses pengesahan/ratifikasi, diantaranya adalah: 1. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). 2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2025 tentang Pengesahan Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Proses penerjemahan teks baik bilateral dan multilateral melibatkan Jabatan Penerjemah pada Kementerian Sekretariat Negara atau penerjemah tersumpah. Dalam melakukan proses penerjemahan, khususnya terkait penerjemahan Perjanjian Internasional yang memiliki kompleksitas baik dari sisi substansi (kualitatis) dan jumlah halaman (kuantitatif), Pemerintah selalu melibatkan jasa profesional penerjemah, termasuk pejabat fungsional penerjemah yang berada di Kementerian. Hal ini merefleksikan bahwa dalam menjalankan amanat Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009, Pemerintah tidak hanya memperhatikan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dari segi keilmuan Tata Bahasa Indonesia, tetapi juga dari segi Bahasa sesuai konteks hukum. UU 24/2000 juga mengamanahkan Kementerian Luar Negeri sebagai Lembaga yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara naskah asli dan terjemahan Bahasa Indonesia dari perjanjian internasional yang ditandatangani Pemerintah. Dalam hal ini, Kemlu telah konsisten melakukan administrasi perjanjian internasional dan menyimpan naskah terjemahan Bahasa Indonesia di treaty room yang dapat diakses publik melalui www.treaty-room.kemlu.go.id. Kementerian Luar Negeri, dalam melaksanakan mandat Pasal 2 UU 24/2000: “Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.” Dalam memberikan pertimbangan hukum dan politis, baik secara tertulis ataupun dalam rapat koodinasi, Kemlu selalu menekankan kepada Kementerian dan Lembaga agar mempersiapkan naskah terjemahan Bahasa 135 Indonesia dari setiap nota kesepahaman sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009. Dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya, ketiadaan sanksi kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia tidak mengurangi intensi Pemerintah untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan dalam mewujudkan eksistensi bangsa sebagaimana konsiderans UU No. 24 tahun 2009, yang terefleksikan dari berbagai perjanjian internasional atau nota kesepahaman yang dibuat Pemerintah atau Kementerian/Lembaga. Sanksi Usulan penambahan elemen sanksi pada Pasal 31 UU no. 24 tahun 2009 sehingga nota kesepahaman atau perjanjian internasional yang tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum atau tidak sah, justru akan menimbulkan komplikasi dalam hukum internasional dan hubungan internasional, diantaranya sebagai berikut: 1. Pencantuman naskah bahasa nasional suatu negara sudah merupakan suatu kelaziman dalam praktik internasional, yang sudah berjalan dengan konsisten tanpa adanya sanksi dalam kerangka hukum domestik. 2. Pemberian sanksi terhadap penerapan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tidak tepat karena akan menambah dan mempengaruhi substansi atau syarat sahnya suatu perjanjian internasional yang bukan ranah dari UU No. 24 tahun 2009, melainkan ranah dari UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 3. Pembatalan nota kesepahaman atau perjanjian internasional yang telah disepakati melanggar kewajiban dalam hukum internasional, dan karenanya dapat memunculkan potensi gugatan terhadap Pemerintah. Ketentuan Pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 mengatur bahwa suatu negara pihak tidak dapat menerapkan ketentuan hukum dalam negerinya sebagai justifikasi atas kegagalan dalam melaksanakan kewajiban hukum internasional (“a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty”). 4. Pembatalan perjanjian internasional yang telah disepakati akan menurunkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap kredibilitas 136 Pemri dalam melaksanakan komitmen di tingkat global. - Bahwa terdapat kurang lebih sekitar 500-an perjanjian internasional yang hingga saat ini tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu perjanjian yang ditandatangani sebelum tahun 1990-an dan setelahnya. - Bahwa secara umum, Perjanjian yang dibuat setelah berlakunya UU 24/2009 dan dibuat hanya dalam Bahasa Inggris adalah Perjanjian dengan nomenklatur Agreed Minutes, Record of Discussion, Joint Statement, dan Joint Declaration. Jenis perjanjian tersebut, sesuai kebiasaan yang berlaku di antara negara- negara hanya menggunakan satu bahasa, yaitu Bahasa Inggris. [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 29 Januari 2026 dan 30 Januari 2026, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: Kesimpulan para Pemohon I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD NRI 1945”), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (“UU MK”), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (“UU PPP”), dan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 (“PMK 7/2025”), Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Permohonan a quo pada pokoknya menguji norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“24/2009”) dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Bahwa selanjutnya, meskipun Pasal 60 ayat (1) UU MK juncto Pasal 72 ayat (1) PMK 7/2025 melarang pengujian ulang terhadap norma yang sama (ne bis in idem), ketentuan tersebut dikecualikan berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 137 MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 apabila batu uji dan/atau alasan permohonan berbeda. Permohonan a quo menggunakan batu uji yang berbeda dari Perkara Nomor 127/PUU-XXIII/2025 sebelumnya, sehingga tidak melanggar ketentuan ne bis in idem dan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 3. Bahwa selain itu, berdasarkan fakta persidangan yang telah berlangsung, Permohonan a quo telah melalui tahapan Pemeriksaan Pokok Perkara dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon pada tanggal 13 Januari 2026, serta Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden pada tanggal 22 Januari 2026, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki alasan yang kuat untuk menetapkan: (i) Permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan ne bis in idem; dan (ii) Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 7/2025, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai badan hukum privat yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kedudukan para Pemohon sebagai badan hukum privat dapat dibuktikan berdasarkan: (i) Akta Pendirian Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute Nomor 12 tertanggal 12 Juli 2023, SK Menkumham Nomor AHU- 0006489.AH.01.07 Tahun 2023 (vide Bukti Pemohon P-4 dan Bukti Pemohon P-5); dan (ii) Akta Pendirian Ikatan Agensi Jasa Bahasa/IKASA Nomor 17 tertanggal 26 Oktober 2021, SK Menkumham Nomor AHU- 0013230.AH.01.07.Tahun 2021 (vide Bukti Pemohon P-6 dan Bukti Pemohon P-7); 2. Bahwa kualifikasi kedudukan hukum dan dalil para Pemohon mengenai kerugian konstitusional—baik aktual maupun potensial—dapat dibuktikan unsur sebab-akibat atau causa verband-nya berdasarkan fakta persidangan. Keterangan Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. yang didukung keterangan Saksi Dr. Indra Listyo, S.Pd., M.Hum., membuktikan bahwa norma a quo menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan. Berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon menilai bahwa unsur causa verband berupa 138 kondisi ketidakpastian hukum tersebut dapat dibuktikan secara rasional telah merugikan hakhak konstitusional para Pemohon berikut: (i) hak ekonomi atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945); (ii) hak atas jaminan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945); serta (iii) hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945). III. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN MEMPERKUAT DALIL PARA PEMOHON - MAKNA KATA “WAJIB” PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 BERSIFAT IMPERATIF 1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, didapati bahwa makna kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 lebih tepat dimaknai bersifat imperatif (memaksa bukan opsional). Hal ini dapat dicermati berdasarkan keterangan Ahli Pemohon Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Nasional) yang secara tegas menyatakan bahwa rumusan frasa "wajib digunakan" dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 merupakan ketentuan yang bersifat imperatif (memaksa) sebagaimana dinyatakan: “Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang 24 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat 1 Perpres 63 Tahun 2019 bersifat imperatif (bersifat memaksa), sehingga wajib dipatuhi oleh siapa pun juga tanpa terkecuali, termasuk namun tidak terbatas dalam perbuatan perjanjian-perjanjian, baik dalam perjanjian yang bersifat privat maupun perjanjian yang bersifat publik" (vide Risalah Sidang tanggal 13 Januari 2026, hlm 11); 2. Bahwa hal di atas diperkuat dengan keterangan Saksi Dr. Indra Listyo, S.Pd., M.Hum., S.Pd., M.Hum., yang dalam berbagai kapasitasnya sebagai penerjemah tersumpah, penerjemah bersertifikat, mantan Anggota Tim Perumusan SKKNI penerjemah tersumpah, dan Ketua Umum Himpunan Penerjemah Indonesia, memahami ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian memiliki makna imperatif yang tidak dapat diabaikan (vide Risalah tanggal 13 Januari 2026, hlm. 15); 139 3. Bahwa selain itu, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., dalam keterangannya secara teoretis menjelaskan mengapa kata "wajib" dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 harus dipahami sebagai norma imperatif yang mengikat, dengan merujuk kepada tiga karakteristik perumusan norma a quo (vide Risalah Sidang tanggal 13 Januari 2026, hlm. 11), yakni: a. Lex Scripta, di mana Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 telah dirumuskan secara tertulis dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, sehingga memiliki legitimasi formal sebagai norma hukum yang mengikat; b. Lex Certa, di mana frasa "Bahasa Indonesia wajib digunakan" adalah rumusan yang jelas (expressis verbis) sehingga tidak memerlukan penafsiran ekstensif atau analogis yang dapat mengaburkan maknanya bahkan menafsirkan menjadi sebaliknya; c. Lex Stricta, di mana sebagai norma yang jelas dan imperatif, Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 harus ditafsirkan secara ketat untuk menjaga kepastian hukum, bukan ditafsirkan secara longgar yang justru menimbulkan ketidakpastian dan bahkan penyimpangan; 4. Bahwa lebih lanjut, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., dalam keterangannya di persidangan menegaskan bahwa sifat imperatif kata “wajib” Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dibaca berdasarkan pada paradigma bahasa hukum dalam UU PPP Lampiran II angka 268 yang secara tegas menentukan bahwa kata "wajib" harus disertai sanksi (vide Risalah Sidang tanggal 13 Januari 2026, hlm. 6). Adanya ketentuan yang menghubungkan orientasi kewajiban dan sanksi inilah yang menegaskan adanya sifat imperatif di dalam kata “wajib” itu sendiri; 5. Bahwa selain itu, sifat imperatif kata “wajib” pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 juga dapat disimpulkan dengan menghubungkan kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dengan UU PPP Lampiran II angka 268, serta mengaitkannya dari sudut pandangan teori modalitas yang sempat disampaikan oleh Ahli Presiden Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D. Pertama, dalam keterangannya, Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D menjelaskan bahwa sebuah modalitas dikatakan 'bernilai tinggi' apabila tingkat keterlaksanaannya mendekati 100% atau bersifat mutlak untuk dieksekusi 140 (vide Risalah Sidang tanggal 22 Januari 2026, hlm. 6). Pada titik ini, perlu dicermati adanya persentase hierarkis rendah tingginya modalitas tergantung pada posibilitas eksekusi. Kedua, apabila teori modalitas tersebut dikaitkan dengan Lampiran II angka 268 dan 269 UU 12/2011, terlihat jelas adanya korelasi antara 'derajat modalitas' dengan 'konsekuensi sanksi'. Pembentuk undang-undang secara sadar membedakan penggunaan kata 'wajib'—yang mensyaratkan adanya sanksi—dengan kata 'harus' yang tidak disertai sanksi. Pembedaan ini jelas menegaskan bahwa kata 'wajib' memiliki modalitas bernilai tinggi dengan visi kepastian eksekusi mutlak (100% terlaksana), oleh karenanya pembentuk undang-undang mensyaratkan adanya sanksi. Sanksi inilah yang menjadi instrumen untuk menjamin keterlaksanaan kewajiban tersebut. Sebaliknya, kata 'harus' dipandang memiliki modalitas bernilai rendah (persentase eksekusi tidak mutlak), sehingga sejak awal tidak dikonstruksikan untuk membutuhkan sanksi; 6. Bahwa korelasi antara kata 'wajib' dan sifat imperatif (dwingend) sesungguhnya juga telah dikonfirmasi dan diakui secara eksplisit oleh Ahli Presiden, Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora. Dalam persidangan, Ahli tidak dapat menyangkal fakta hukum bahwa indikator utama sebuah norma bersifat memaksa (compulsory rule) adalah adanya penggunaan diksi tertentu, sebagaimana pernyataannya "...aturan yang bersifat dwingend atau compulsory rule, lajunya memang di dalam norma itu ada kata-kata harus, dilarang, atau wajib." (vide Risalah Sidang tanggal 22 Januari 2026, hlm. 10). Meskipun kemudian, Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora berupaya untuk mendegradasi sifat imperatif tersebut dengan menggunakan dalil strekking (daya kerja norma) dan dikotomi aanvullend recht, upaya tersebut menjadi tidak relevan; 7. Bahwa dengan demikian, fakta-fakta persidangan di atas membuktikan bahwa kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 lebih tepat dimaknai imperatif sebagaimana ditentukan dalam UU PPP, yang mana tidak dapat ditafsirkan lain menjadi opsional; - KATA “WAJIB” PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 HARUS DISERTAI SANKSI YANG JELAS 8. Bahwa lebih lanjut, fakta-fakta persidangan telah memperkuat dalil pemohon: norma kewajiban haruslah disertai dengan suatu sanksi. Hal ini 141 dibuktikan dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., di mana pembacaan terhadap kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 haruslah didasarkan pada kerangka UU PPP Lampiran II angka 268 yang mengharuskan menyertakan sanksi terhadap norma kewajiban sebagaimana disampaikan “Bahwa untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi hukum. Dengan perkataan lain, apabila dalam satu peristiwa atau perbuatan hukum yang terkait dengan pembuatan perjanjian-perjanjian terbukti melanggar kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 24 Tahun 2009 akan dijatuhi sanksi" (vide Risalah Sidang tanggal 13 Januari 2026, hlm. 11); 9. Bahwa oleh karena itu, penegasan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah mutlak diperlukan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum terhadap norma a quo. Ketidakpastian hukum yang timbul akibat ketiadaan sanksi pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 ini adalah konsekuensi logis dari ketidakpatuhan terhadap kaidah penyusunan norma oleh pembentuk undang-undang sendiri. Sebagaimana diterangkan oleh Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., ketiadaan sanksi yang tegas merupakan bukti nyata adanya kelalaian dan ketidakcermatan dari pihak pembentuk undang-undang (vide Risalah Sidang tanggal 13 Januari 2026, hlm. 11). Hal ini lebih jauh memunculkan pertanyaan tersendiri bagi para Pemohon, sebab dalam Keterangannya di hadapan Mahkamah, pembentuk undang-undang, baik Pemerintah (Presiden) maupun DPR, pada sidang tanggal 05 November 2026, 18 November 2026, dan 03 Desember 2026, tidak pernah menyajikan justifikasi yuridis dan alasan yang jelas mengapa memilih kata 'wajib' dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 namun menanggalkan unsur sanksinya. Hal ini menjadi pertanyaan besar, mengingat tindakan tersebut secara nyata menabrak standar baku pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah dan DPR juga tidak memberikan keterangan yang jelas terkait parameter yang terukur mengenai kondisi-kondisi apa yang membenarkan penggunaan kata 'wajib' dapat dimaknai secara opsional—menyimpang dari pakem UU PPP. Ketiadaan penjelasan mengenai tolok ukur objektif ini membuktikan bahwa 142 perumusan pasal tersebut memang mengandung cacat bawaan. Solusi yang tepat untuk memulihkan kepastian hukum adalah dengan mengembalikan kata 'wajib' pada makna aslinya sebagaimana ditegaskan dalam UU PPP, yakni sebagai perintah imperatif yang harus disertai dengan sanksi yang tegas; 10. Bahwa urgensi pengaturan sanksi tegas terhadap kata “wajib” Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak semata-mata didorong oleh tuntutan standar perumusan norma peraturan perundang-undangan demi kepastian hukum, melainkan juga didesak oleh kebutuhan implementasi di lapangan. Sebagaimana diketahui, ketidakjelasan suatu norma secara logis akan merembet persoalan aspek implementasinya. Hal ini sebagaimana keterangan Saksi Dr. Indra Listyo, S.Pd., M.Hum., yang mengungkap kondisi memprihatinkan di praktik, di mana telah terjadi degradasi pemahaman hukum di masyarakat akibat ketiadaan sanksi terhadap kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Saksi Dr. Indra Listyo, S.Pd., M.Hum., menerangkan bahwa seiring berjalannya waktu, ketiadaan sanksi telah memicu pergeseran tafsir yang menyimpang, di mana kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian yang semula bersifat imperatif, lambat laun kini tereduksi dan dimaknai sekadar bersifat opsional (vide Risalah Sidang tanggal 13 Januari 2026, hlm. 7). Distorsi pemahaman inilah yang pada akhirnya menciptakan kerugian nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penegasan sanksi menjadi kebutuhan mendesak untuk menghentikan praktik penafsiran yang menyimpang dan merugikan berbagai pihak tersebut; - SANKSI YANG TEPAT PELANGGARAN PASAL 31 AYAT (1) UU 24/2009 ADALAH “BATAL DEMI HUKUM” 11. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., secara teoretis sanksi hukum yang tepat terhadap pelanggaran kewajiban pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah batal demi hukum. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., menerangkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya telah menyatakan perjanjian batal demi hukum (nietigheid van rechtswege atau null and void) dengan alasan perjanjian tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur di Pasal 1320 ke-4 KUH Perdata 143 tentang kausa yang halal juncto Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata (Risalah Sidang tanggal 13 Januari 2026, hlm. 12). Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara subjek hukum asing dengan subjek hukum Indonesia ternyata tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia melainkan hanya dalam bahasa asing saja, sehingga dinilai melanggar kausa yang halal yaitu Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Beberapa putusan tersebut antara lain Putusan MA RI Nomor 1572 K/Pdt/2015, Putusan MA RI Nomor 601 K/Pdt/2015, Putusan MA RI Nomor 3395 K/Pdt/2019, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 49/Pdt.G/2020/PN.Skh. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan yang berkekuatan hukum tetap telah secara konsisten menetapkan bahwa pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 berakibat batal demi hukum, yang merupakan landmark decision yang harus dihormati sebagai yurisprudensi tetap (stare decisis). Selaras dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. tersebut, PARA PEMOHON sendiri dalam permohonan a quo, juga telah menyertakan data putusan pengadilan tahun 2015-2021 yang menunjukkan mayoritas sanksi atas pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah batal demi hukum dengan rincian sebanyak 13 putusan (vide Perbaikan Permohonan, hlm. 22); 12. Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata telah menyatakan perjanjian-perjanjian batal demi hukum karena melanggar kausa yang halal dan bertentangan dengan ketentuan yang bersifat memaksa, di mana perjanjian hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa dibuat dalam bentuk dwi bahasa atau bilingual dan tanpa disertai terjemahannya yang sah (Risalah Sidang tanggal 13 Januari 2026, hlm. 12). Dalam teori hukum perjanjian, pelanggaran terhadap syarat objektif Pasal 1320 KUH Perdata (hal tertentu dan kausa yang halal) wajib berakibat batal demi hukum, bukan sekadar dapat dibatalkan. Pelanggaran Pasal 31 ayat (1) sebagai norma imperatif yang termasuk dalam "kausa yang halal" (Pasal 1337 KUH Perdata) secara otomatis menyebabkan perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal; 13. Bahwa lebih dalam lagi, Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., menanggapi terkait adanya pendapat yang mereduksi makna 'sebab yang 144 halal' hanya pada substansi atau isi perjanjian. Ahli Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., dalam keterangannya menegaskan “...dalam perkembangannya [makna kausa yang halal] kemudian kan tidak konstan seperti itu. Ketika Mahkamah Agung secara konsisten dalam tiga putusan yang menyatakan itu batal demi hukum, berlaku prinsip res judicata pro veritate habetur” (Risalah Sidang tanggal 13 Januari 2026, hlm. 25). Dengan kata lain, perlu digarisbawahi bahwa pendapat terkait kausa yang halal, yang mana merujuk hanya sebatas pada isi atau substansi perjanjian, merupakan sekedar doktrin lama. Sedangkan putusan yurisprudensi Mahkamah Agung yang lebih kontemporer merupakan produk dari lembaga negara yang harus lebih diutamakan dan dihormati daripada suatu doktrin lama yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, apabila putusan Mahkamah Agung menghubungkan kausa yang halal dengan Pasal 1337 KUH Perdata mengenai "dilarang oleh undang-undang", maka kausa yang halal bukan hanya merujuk pada isi perjanjian, tetapi juga pada apakah bentuk/bahasa perjanjian itu melanggar suatu ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa. Inilah yang dimaksud dengan kausa yang halal menurut Mahkamah Agung, dan sebagai yurisprudensi tetap, penafsiran ini lebih memiliki kekuatan hukum mengikat daripada doktrin. Dengan demikian, apabila kembali merujuk pada berbagai yurisprudensi yang ada, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa pelanggaran atas kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 berakibat pada sanksi batal demi hukum sebagaimana konstruksi yurisprudensi selama ini; 14. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, upaya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3/2023 menafsirkan undang-undang terbukti tidak efektif. Karena setelah adanya SEMA 3/2023 masih terjadi lagi multitafsir dan ketidakpastian hukum terkait sanksi Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, yang dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 106/PDT/2025/PT BDG yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Bdg, di mana Majelis Hakim memutuskan bahwa pelanggaran atas Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 berakibat pada sanksi hukum berupa batal demi hukum. Fenomena ketidakpastian hukum yang merugikan tersebut akan terus terjadi berulang-ulang, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang 145 berwenang menafsirkan undang-undang perlu memberikan putusan sebagai solusi atas permasalahan ini. IV. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat, serta memohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tetap berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) adalah inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman atau perjanjian batal demi hukum.", 3. Menyatakan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Materiil (isi/tujuan) dan formiil (bentuk/bahasa)”; Atau secara utuh frasa “suatu sebab yang halal” dimaknai menjadi: “Suatu sebab, yang mencakup materiil (isi/tujuan) dan formiil (bentuk/bahasa), yang halal” 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). 146 Kesimpulan Presiden I. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara Nomor 173/PUU-XXlll/2025 dan 188/PUU-XXlll/2025, Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana dalam Keterangan Presiden bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam pengujian perkara a quo karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, maupun kerugian oleh karena tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) berlakunya ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang diuji. Sehingga tidak memenuhi syarat dan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvarkelijk verklaard). II. PERMOHONAN PEMOHON KABUR Sehubungan dengan permohonan pemohon Pemohon jelas menyatakan dalam Permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Meskipun demikian, dalam uraian kedudukan hukum dan anggapan kerugian konstitusional, para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian, tampak bahwa alasan-alasan permohonan (posita) tidak dijelaskan secara konsisten ihwal pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian, termasuk tidak diuraikannya pula dasar argumentasi berkenaan dengan pemaknaan yang diminta dalam petitum permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). 147 III. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa pada masa persidangan atas permohonan pengujian materiil UU 24/2009, terdapat keterangan Saksi dan keterangan Ahli Pemohon, serta keterangan Ahli Pemerintah dan keterangan Saksi Pemerintah yang disampaikan secara tertulis. Terhadap hal-hal tersebut, Pemerintah pada intinya memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Ahli Pemohon II Perkara nomor 188/PUU-XXlll/2025 Prof. Basuki Rekso Wibowo. (dalam sidang tanggal 13 Desember 2025) yang sebagai ahli. Setelah memperhatikan secara cermat keterangan Ahli Pemohon Prof. Basuki Rekso Wibowo yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: a. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan simbol kedaulatan Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUD 1945 dan memiliki kedudukan sebagai simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia, sehingga penggunaannya dalam perjanjian dipandang memiliki dasar konstitusional. b. Sifat imperatif Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang menggunakan frasa "wajib digunakan" dipahami sebagai norma yang bersifat imperatif, tertulis (lex scripta), jelas (lex certa), dan harus ditafsirkan secara ketat (lex stricta). c. Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia berlaku terhadap perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, baik dalam perjanjian privat maupun perjanjian publik. d. Ketiadaan sanksi dan implikasi kepastian hukum Tidak dicantumkannya ketentuan sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dinyatakan telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia. e. Kaitan dengan syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata Pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia 148 dalam perjanjian dipandang berkaitan dengan syarat objektif sahnya perjanjian, khususnya mengenai kausa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1335, dan Pasal 1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. f. Rujukan pada praktik dan putusan pengadilan beberapa putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung dan pengadilan negeri, disebutkan telah menyatakan perjanjian batal demi hukum karena dibuat hanya dalam bahasa asing tanpa Bahasa Indonesia, sehingga dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. g. Pandangan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Yang menyatakan bahwa rumusan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dipandang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 karena memperkenalkan unsur iktikad baik yang tidak secara eksplisit diatur dalam norma undang-undang tersebut. h. Urgensi penguatan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dipandang perlu diperkuat untuk menjaga kepastian hukum, mencegah praktik perjanjian sepihak dalam bahasa asing, serta memperkuat kedaulatan Bahasa Indonesia, termasuk dalam konteks internasional. Tanggapan Pemerintah atas Keterangan Ahli Prof. Basuki Rekso Wibowo: a. Mengenai kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Pemerintah sependapat bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kedudukan penting sebagai simbol kedaulatan negara. Namun demikian, pengakuan atas kedudukan tersebut tidak serta-merta mengharuskan setiap pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian berimplikasi pada pembatalan perjanjian secara otomatis, karena implikasi tersebut harus ditentukan secara tegas oleh pembentuk undang-undang. 149 b. Mengenai sifat imperatif Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 Pemerintah menegaskan bahwa meskipun Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 menggunakan frasa "wajib digunakan" dan bersifat normatif, pembentuk undang-undang secara sadar tidak mengatur adanya sanksi atau akibat hukum tertentu dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, norma a quo tidak dapat ditafsirkan melampaui rumusan tekstualnya dengan menambahkan akibat hukum yang tidak ditentukan oleh undang-undang. c. Mengenai hubungan dengan syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata Pemerintah berpandangan bahwa pengaitan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dengan syarat objektif sahnya perjanjian, khususnya kausa yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320, Pasal 1335, dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan perluasan penafsiran yang tidak secara eksplisit diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian tidak ditetapkan sebagai syarat sah perjanjian oleh KUH Perdata. d. Mengenai rujukan pada putusan pengadilan Pemerintah berpandangan bahwa putusan-putusan pengadilan yang dijadikan rujukan oleh Ahli merupakan putusan dalam perkara konkret yang diputus berdasarkan fakta dan argumentasi hukum masing-masing perkara. Oleh karena itu, putusan-putusan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai inkonstitusionalitas suatu norma undang-undang, karena perbedaan penilaian hakim dalam praktik peradilan merupakan bagian dari dinamika penerapan hukum. e. Mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Pemerintah menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan kebijakan internal lembaga peradilan yang bersifat teknis- yudisial dan bukan norma undang-undang yang menjadi objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perbedaan pandangan terhadap SEMA tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 150 f. Mengenai tuntutan penguatan norma melalui penafsiran konstitusional Pemerintah berpandangan bahwa permintaan agar Mahkamah Konstitusi memperkuat kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dengan menambahkan akibat hukum berupa pembatalan perjanjian atau sanksi tertentu berada dalam ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang (open legal policy). Mahkamah Konstitusi secara konsisten menempatkan dirinya sebagai negative legislator, sehingga tidak berwenang membentuk norma baru melalui putusan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa keterangan Ahli Prof. Basuki Rekso Wibowo merupakan pandangan keilmuan yang relevan dalam konteks kebijakan bahasa dan praktik hukum, namun tidak dapat dijadikan dasar konstitusional untuk menyatakan norma Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Saksi Pemohon II Perkara nomor 188/PUU-XXlll/2025 Dr. Indra Listyo, S.Pd., M.Hum. (dalam sidang tanggal 13 Desember 2025) yang sebagai Saksi. Setelah memperhatikan secara cermat keterangan Ahli Pemohon Dr. Indra Listyo, S.Pd., M.Hum yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: a. Pemahaman terhadap Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 1) Saksi memahami ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 sebagai kewajiban hukum (imperatif) penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian atau nota kesepahaman. 2) Pemaknaan kata "wajib" dipahami sebagai norma yang seharusnya memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dipatuhi. 3) Pemahaman tersebut didasarkan pada standar bahasa hukum sebagaimana dikenal dalam praktik peraturan perundang- undangan. b. Praktik Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian (Pra-2023) 1) Sejak berlakunya UU 24/2009 hingga sekitar tahun 2022, saksi menyatakan bahwa: 151 a) Klien domestik maupun internasional pada umumnya memahami adanya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia. b) Permintaan penerjemahan perjanjian ke dalam Bahasa Indonesia relatif tinggi. c) Terdapat pemahaman umum bahwa perjanjian dengan pihak Indonesia harus tersedia dalam Bahasa Indonesia. c. Perubahan Persepsi Pasca Terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 1) Saksi menyatakan terjadi pergeseran persepsi di kalangan klien sejak sekitar tahun 2023. 2) Pergeseran tersebut dikaitkan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, khususnya rumusan kamar perdata. 3) Menurut saksi, kondisi tersebut menyebabkan: a) Menurunnya permintaan penerjemahan perjanjian secara signifikan. b) Klien menganggap kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia bersifat opsional d. Dampak terhadap Profesi Penerjemah 1) Penurunan permintaan penerjemahan berdampak pada: a) Kerugian ekonomi bagi penerjemah tersumpah dan penerjemah profesional. b) Menurunnya peran penerjemah dalam lalu lintas hukum dan kontrak. c) Kekhawatiran terhadap keberlangsungan profesi penerjemah tersumpah Tanggapan Pemerintah atas Keterangan Saksi Dr. Indra Listyo: a. Mengenai pemahaman kewajiban Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memang mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian atau nota kesepahaman yang melibatkan pihak Indonesia. Namun demikian, pembentuk undang-undang tidak menetapkan secara tegas adanya konsekuensi hukum tertentu atau sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut, sehingga norma a quo tidak dapat ditafsirkan melampaui 152 rumusan yang secara eksplisit ditetapkan oleh undang-undang. b. Mengenai pemaknaan kata "wajib" sebagai norma yang harus berkonsekuensi hukum Pemerintah berpandangan bahwa tidak setiap norma yang menggunakan frasa "wajib" secara otomatis harus diikuti dengan sanksi pembatalan perjanjian atau akibat hukum tertentu. Penentuan ada atau tidaknya sanksi merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (open legal policy), sehingga penafsiran yang menambahkan konsekuensi hukum di luar yang dirumuskan undang-undang tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum. c. Mengenai praktik penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebelum tahun 2023 Pemerintah mencatat bahwa praktik penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebelum tahun 2023 merupakan bagian dari dinamika penerapan norma di masyarakat. Namun, praktik tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai konstitusionalitas suatu norma, karena pengujian konstitusional berfokus pada norma undang-undang, bukan pada variasi praktik atau persepsi para pelaku hukum. d. Mengenai perubahan persepsi pasca terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Pemerintah menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 merupakan kebijakan internal lembaga peradilan yang bersifat teknis-yudisial. SEMA bukan merupakan norma undang- undang dan bukan objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi, sehingga perubahan persepsi atau praktik yang dikaitkan dengan terbitnya SEMA tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. e. Mengenai dampak terhadap profesi penerjemah Pemerintah memahami adanya dampak faktual yang dirasakan oleh profesi tertentu akibat dinamika penerapan hukum. Namun demikian, kerugian ekonomi atau kekhawatiran terhadap keberlangsungan profesi merupakan isu implementatif dan kebijakan, yang tidak berkaitan langsung dengan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang. lsu tersebut berada dalam ranah perumusan kebijakan dan penegakan 153 hukum, bukan dalam ranah penilaian konstitusional norma. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon lebih menggambarkan pengalaman praktis dan dampak faktual dalam penerapan norma, namun tidak menunjukkan adanya pertentangan antara Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Keterangan Ahli dan Saksi Pemerintah a. Keterangan Ahli Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D., yang pada pokoknya menyatakan: 1) Pertimbangan Linguistik Dengan digunakannya kata wajib dalam pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, teks pasal itu merupakan kewajiban. Kosakata wajib dalam Bahasa Indonesia berasal atau diserap dari bahasa Arab yang secara konseptual berarti: (1) "harus dilakukan", "tidak boleh tidak dilaksanakan" dan (2) "sudah semestinya", "harus" (KBBI) secara konseptual sebagai kosakata yang berdiri sendiri, kata wajib tidak banyak memberikan makna atau implikasi. Kata wajib akan jelas maknanya jika dikaji dalam perspektif tata bahasa. Kata sebagai unsur pembangun teks akan lebih baik dipahami dalam konteks tata bahasa. Modalitas wajib terkait dengan fungsi ajar (FU), FU adalah peran atau fungsi yang dilakukan pemakai bahasa dalam satu interaksi dan komoditas yang terkait dengan peran atau fungsi itu. Ketika berinteraksi, seorang pemakai bahasa melakukan dua pilihan peran, yakni memberi atau meminta. Sesuatu yang diberi atau diminta dalam interaksi bahasa itu diistilahkan sebagai komoditas, yang terjadi dari dua pilihan, yakni informasi atau barang dan jasa. Jika unsur peran dan komoditas diklasifikasi silang terbentuk empat fungsi ajar yaitu: (1) pernyataan, (2) pertanyaan, (3) penawaran, dan (4) perintah. Titik modalitas sangat banyak bergantung pada konteks sosial dan nilainya bervariasi bagi tiap-tiap individu. Untuk tujuan praktis, nilai modalitas dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori, yakni modalitas 154 dengan nilai yang deket 0% diistilahkan sebagai modalitas nilai rendah (R), yang dekat ke 100% tinggi (T), yang nilai menengah (M). dengan kata lain, setiap titik R, M, dan T sebenarnya terjadi dari atau mewakili sejumlah titik (makna sikap penutur atau pembicara). FU pernyataan dan pertanyaan dengan komoditas informasi diistilahkan sebagai proposisi dan FU penawaran dan perintah dengan komoditas barang dan jasa sebagai proposal. Modalitas terhadap proposisi diistilahkan sebagai modalisasi dan terhadap proposal sebagai modulasi. Modalisasi terbagi kedalam 2 (dua) kategori yakni probabilitas dan kekerapan. Modulasi terbagi kedalam 2 (dua) kategori yakni keharusan atau obligasi dan tekad atau inklinasi. Uraian tentang modalitas menunjukan modalitas kata wajib terkait dengan perintah dengan nilai tingkat tinggi. Artinya, modalitas wajib itu meminta atau memerintah agar seseorang melakukan tindakan terkait dengan komoditas barang dan/atau jasa dengan intensitas keharusan pada level tertinggi. Sekaitan dengan pasal 31 ada perintah agar Bahasa Indonesia digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, lnstansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorang warga Negara Indonesia. Tugas pedagogis itulah yang diemban atau dilakukan oleh Badan bahasa dalam tugas bidang kebahasaan di bawah Menteri Pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 45 UU 24/2009. Tugas pedagogis tersebut dilakukan melalui sistem yang edukatif, yaitu norma hukum dalam ketentuan Pasal 1 sebagai sebuah norma hukum tunggal yang bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum, tidak untuk memberi sanksi. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia tidak dapat diwujudkan melalui sistem yang represif, tetapi diwujudkan melalui sistem yang edukatif. 2) Pertimbangan Tugas Lembaga Kebahasaan (Badan Bahasa) a. Perencanaan Bahasa 155 Perencanaan Bahasa (PB) merupakan kajian linguistik terapan yang bersifat interdisiplin yang mengkaji perencanaan bahasa berdasarkan kebijakan bahasa di suatu negara. PB mengkaji upaya pemerintah yang berwenang, berjangka panjang, berkesinambungan untuk mengubah fungsi bahasa dalam masyarakat dengan tujuan menyelesaikan masalah komunikasi agar pelaksanaan pembangunan efektif. Satu bagian dari PB adalah memperkasa bahasa sehingga bahasa nasional berwibawa. Tertuang dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45 UU 24/2009. b. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Didalam pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak mencantumkan sanksi. Ada beberapa alasan mengapa pasal 31 ayat UU 24/2009 tidak disertai sanksi. i. Tugas utama Badan Bahasa adalah mendidik dan membelajarkan masyarakat untuk menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengapresiasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas atau jatidiri bangsa bangsa Indonesia dan bangsa memperkasa Bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran itu terjadi benar dan salah (trial and error) tidak dapat dipungkir. Membangun kebiasaan baik dan benar hanya terjadi melalui tubin atau ulangan yang bisa benar dan bisa salah. Jika berbuat kesalahan dalam proses pendidikan pembelajar mendapat hukuman, proses pendidikan dan pembelajaran tidak akan berlangsung secara baik dan alamiah. ltulah sebabnya Badan Bahasa dalam misi UU 24/2009 lebih mengutamakan pemberian penghargaan (reward) daripada sanksi atau hukuman (punishment). ii. Badan Bahasa tidak memiliki misi atau mekanisme kerja untuk memberikan sanksi kepada institusi/lembaga atau perseorangan pengguna bahasa yang dalam tingkah lakunya membuat kesalahan berbahasa. c. Pertimbangan Pedagogis 156 Menurut B.F, Thorndike, E, Homans, G.C., berpendapat bahwa pemberian penghargaan (reward) jauh lebih baik dan memberikan hasil positif dan efektif daripada pemberian sanksi karena pemberian penghargaan potensial: (a) membangun motivasi intrinsik dalam bertindak, (b) memperkuat perilaku positif, (c) menciptakan lingkungan belajar yang positif, (d) memberikan contoh panduan yang diacu, dan (e) menghindari efek samping negatif dari hukuman yang berupa: (1) kecemasan, (2) kebencian, (3) penurunan harga diri, dan (4) peningkatan perilaku agresif. Pemberian penghargaan dapat memberikan efek jangka panjang yang menggembirakan karena penuh dengan harapan. Teks pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 itu merupakan kewajiban dalam bentuk norma tunggal dengan tidak disertai sanksi. Ketiadaan sanksi ini didasarkan pada pandangan linguistik, tugas dan fungsi Badan Bahasa sebagai institusi, dan prinsip pedagogis yang ketiganya mengutamakan pemberian penghargaan untuk membangun kebiasaan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembangunan kesadaran berbahasa Indonesia tersebut dilandasi dengan prinsip penghormatan terhadap hak individu dalam menggunakan setiap bahasa yang dimiliki atau dituturkan. Teks pasal 31 ayat (1) merupakan kewajiban dalam sistem yang edukatif, bukan represif. b. Keterangan Ahli Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. yang pada pokoknya memberikan keterangan terkait: 1) Keabsahan Perjanjian (Kontrak) Hukum Perjanjian Merupakan bagian dari Hukum Perikatan. Sumber hukum, hukum perikatan terdapat pada buku Ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam KUHPerdata diatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dengan satu atau orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya perjanjian, yaitu: sepakat pihak yang mengikatkan dirinya, 157 kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal (sebab yang diperbolehkan). Dalam teori hukum perikatan pada umumnya dipahami terdapat 3 (tiga) kemungkinan kekuatan hukum suatu perjanjian, yaitu: sah (wettig), dapat dibatalkan (vernietigbaar) atau batal demi hukum (nietig van rechtswege). Akibat hukum perjanjian yang sah berlaku mengikat bagi para pihak (pacta sunt servanda), perjanjian yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) mempunyai kekuatan hukum sampai saat adanya putusan pembatalan, sedangkan perjanjian yang batal demi hukum (nietig van rechtswege) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sejak perjanjian ditutup. Terkait dengan kekuatan hukum suatu perjanjian, kitanya perlu diperhatikan jenis kontrak yang dikategorikan sebagai unenforceable contracts seperti yang dikenal dalam sistem common law. lni terdapat dalam kontrak yang tidak memenuhi syarat formal dalam pembuatannya, misalnya: jika menurut aturan hukum, kontrak wajib memenuhi aturan tentang stamp (meterai) maka kontrak belum dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan tentang meterai tersebut belum terpenuhi. 2) Makna Kesepakatan (Toestemming) Syarat utama dalam penutupan perjanjian adalah kesepakatan di antara para pihak. Syarat ini bersifat universal. Berlaku pada semua sistem hukum. terdapat 2 (dua) elemen dalam kesepakatan, yaitu: penawaran (offer) dan akseptasi (acceptance). Penawaran pada intinya Adalah pernyataan kehendak berupa usulan untuk mengadakan perjanjian, sedangkan akseptasi Adalah pernyataan kehendak yang menerima suatu penawaran. Dalam teori dikatakan jika terjadi suatu kesepakatan maka di situ terdapat persesuaian kehendak dari para pihak (meeting of minds atau toestemming). Persesuaian kehendak mengandung makna ada kecocokan kehendak, bukan berarti sama. Terjadinya kesepakatan itu pada umumnya didahului dengan suatu perundingan atau tawar menawar (negosiasi). Jika kemudian terjadi kesepakatan maka dinegosiasikan tersebut. Sepanjang tidak terdapat cacat kehendak dalam proses tawar menawar (negosiasi) baik berupa kesesatan 158 (dwaling), paksaan (dwang), penipuan (bedrog) atau penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) maka kesepakatan yang terbentuk harus dinilai sah dan karenanya mengikat. 3) Limitasi Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contracts) Dalam hukum perjanjian terdapat prinsip hukum yang disebut prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract). Maksudnya, dalam membuat perjanjian (kontrak) para pihak mempunyai kebebasan. Kebebasan ini intinya dalam 2 (dua) hal, yaitu kebebasan dalam menentukan isinya (freedom to decide the content of the contract) dan kebebasan dalam menentukan bentuknya (freedom to decide the form the contract). Untuk memahami karakter suatu aturan hukum dalam KUHPerdata apakah bersifat memaksa (dwingend recht atau compulsory rule) atau melengkapi (aanvullend recht atau voluntary rules) pada umumnya digunakan 2 (dua) cara. Pertama dengan memperhatikan formulasi perumusan normanya. Kedua dengan cara melihat daya kerja suatu aturan. 4) Ratio Legis pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Pasal 31 UU 24/2009 mengatur bahwa Bahasa Indonesia Wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, Lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Ratio Legis aturan ini menurut Prof. Sagar Adalah untuk melindungi kedaulatan dan kehormatan negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan konsiderans undang-undang a quo. Oleh sebab itu aturan ini sifatnya memaksa (dwingend recht atau compulsory rule) sepanjang mengikatkan diri dalam nota kesepahaman atau perjanjian itu Adalah Lembaga kenegaraan. Perlu dipahami bahwa Ratio Legis undang-undang a quo bukan untuk melindungi kepentingan pihak Lembaga swasta atau perseorangan warga negara Indonesia dari timbulnya suatu 159 kerugian. jika suatu nota kesepahaman atau perjanjian, terlebih perjanjian komersil yang melibatkan pihak swasta atau perseorangan swasta dinilai batal demi hukum tidak disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia maka terdapat 2 (dua) implikasi hukum yang memerlukan perhatian kita, yaitu: pertama, terdapat potensi Lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia menjalin hubungan hukum (dengan nota kesepahaman atau perjanjian) dengan pihak asing lalu meminta agar hubungan hukum tersebut dinyatakan batal karena bertentangan undang-undang Republik Indonesia. Kedua, akan mengurangi kepercayaan asing dalam menjalin hubungan dagang dengan pihak Lembaga swasta atau perseorangan warga negara Indonesia bahkan dengan pemerintah Republik Indonesia. 5) Perkembangan Hukum Tentang Ajaran Causa (Sebab) Dalam NBW perlu disampaikan dalam keterangan ini bahwa ajaran tentang causa (sebab) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320-4, Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 KUHPerdata sudah ditinggalkan. NBW sudah tidak lagi mengatur hal causa (sebab) sebagai syarat dalam pembuatan perjanjian karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. c. Keterangan Saksi Shanti Utami Retnaningsih, yang pada pokoknya memberikan keterangan terkait: 1) Perjanjian Internasional berdasarkan Hukum Internasional dan Nasional Perjanjian lnternasional sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian lnternasional (UU 24/2000) mengadopsi definisi perjanjian internasional dari Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT) sebagai "perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Penggunaan Bahasa dalam suatu nota kesepahaman bergantung pada kesepakatan para pihak yang diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 33 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 yang menyerahkan interpretasi 160 perjanjian dengan dua atau lebih Bahasa kepada kesepakatan para pihak. Pasal 12 ayat 1 UU 24/2000 merupakan satu-satunya pasal yang menyinggung aspek bahasa Indonesia, dalam hal itu mengatur mengenai "terjemahan" dalam proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional, yaitu: "Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, Lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan." Meskipun penggunaan Bahasa Indonesia tidak menentukan sahnya suatu perjanjian lnternasional, pemerintah, khususnya sejak berlakunya UU 24/2000, telah secara konsisten menggunakan Bahasa Indonesia untuk menerjemahkan nota kesepahaman dan perjanjian internasional dengan negara mitra. Dapat dilihat dari beberapa perjanjian bilateral terbaru Indonesia, diantaranya: a) Indonesia-Peru Comprehensive Economic partnership tahun 2025, pada Pasal 13.8 mengenai naskah asli, menyatakan bahwa "persetujuan ini dibuat dalam duplikat dalam bahasa lnggris, Indonesia, dan Spanyol. Semua teks persetujuan ini memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, teks Bahasa lnggris yang wajib berlaku." b) Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement tahun 2025, pada Pasal 26.7 mengenai naskah yang autentik, menyatakan bahwa "Naskah Bahasa lnggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Prancis dari persetujuan ini adalah secara autentik" (equally authentic). c) Memorandum Saling Pengertian antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan Divisi Kabinet yang diwakili oleh Arsip Nasional Republik Islam Pakistan tentang Kerjasama Kearsipan tahun 2025, dimana dalam paragraf penutupnya dinyatakan "dibuat... masing-masing dalam Bahasa lnggris dan Indonesia, kedua 161 naskah memiliki keabsahan yang sama. Jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap MSP ini, maka naskah Bahasa lnggris yang akan berlaku." Adapun perjanjian lnternasional, regional dan multilateral, penggunaan Bahasa pada naskah resmi perjanjian terbatas hanya pada Bahasa lnggris sebagai Bahasa negosiasi, atau dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan bahasa resmi PBB yaitu Arab, lnggris, Mandarin, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Terjemahan naskah perjanjian ke dalam Bahasa Indonesia dilakukan dalam proses pengesahan/ratifikasi, diantaranya adalah: a) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). b) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025 tentang pengesahan Agreement On Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Proses penerjemahan teks baik bilateral dan multilateral melibatkan jabatan penerjemah pada Kementerian Sekretariat Negara atau penerjemah tersumpah. Dalam melakukan proses penerjemahan, khususnya penerjemahan internasional pemerintah selalu melibatkan jasa profesional penerjemah, termasuk pejabat fungsional penerjemah. Hal ini merefleksikan bahwa dalam menjalankan amanat Pasal 31 UU 24/2009, pemerintah tidak hanya memperhatikan kewajiban Bahasa Indonesia dari segi keilmuan Tata Bahasa Indonesia, tetapi juga dari segi Bahasa sesuai konteks hukum. Dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya, ketiadaan sanksi kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia tidak mengurangi intensi Pemerintah untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan dalam mewujudkan eksistensi bangsa sebagaimana konsiderans UU 24/2009, yang terefleksikan dari berbagai perjanjian internasional atau nota kesepahaman yang dibuat Pemerintah atau Kementerian/Lembaga. 162 Usulan penambahan elemen sanksi pada Pasal 31 UU 24/2009 justru akan menimbulkan komplikasi dalam hukum internasional dan hubungan internasional, diantaranya sebagai berikut: a) Pencantuman naskah bahasa nasional suatu negara sudah merupakan suatu kelaziman dalam praktik internasional, yang sudah berjalan dengan konsisten tanpa adanya sanksi dalam kerangka hukum domestik. b) Pemberian sanksi terhadap penerapan Pasal 31 UU 24/2009 tidak tepat karena akan menambah dan mempengaruhi substansi atau syarat sahnya suatu perjanjian internasional yang bukan ranah dari UU 24/2009, melainkan ranah dari UU 24/2000 tentang perjanjian Internasional. c) Pembatalan nota kesepahaman atau perjanjian internasional yang telah disepakati melanggar kewajiban dalam hukum internasional, dan karenanya dapat memunculkan potensi gugatan terhadap pemerintah. Ketentuan Pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 mengatur bahwa suatu negara pihak tidak dapat menerapkan ketentuan hukum dalam negerinya sebagai justifikasi atas kegagalan dalam melaksanakan kewajiban hukum internasional ("a party may not invoke the provisions of its internal law as Justification for its failure to perform a treaty"). d) Pembatalan perjanjian internasional yang telah disepakati akan menurunkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap kredibilitas Pemerintah melaksanakan komitmen di tingkat global. Demikian tanggapan dalam Kesimpulan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis 163 Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 164 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009) dan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 butir 4 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 165 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.” Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. … 4. suatu sebab yang halal.” 166 2. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan sesuai dengan Akta Pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh masing-masing Ketua Pengurus/Perkumpulan yang memiliki hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, serta hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon I beranggapan, dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, telah mengalami hambatan dalam menandatangani perjanjian kemitraan dengan lembaga-lembaga lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, baik dengan sesama subjek hukum Indonesia maupun subjek hukum asing, yang tidak jarang menggunakan bahasa asing, karena tidak terdapat kepastian hukum apakah perjanjian tersebut sah atau batal demi hukum. Selain itu, Pemohon I juga tidak dapat menjalankan program kerja dan memenuhi visi perkumpulannya karena tidak dapat memberikan informasi atau nasihat hukum yang pasti mengenai akibat hukum penggunaan bahasa asing dalam perjanjian di Indonesia. b. Bahwa Pemohon II beranggapan, dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, telah mengalami kerugian, baik secara ekonomi dan pengembangan kompetensi anggota maupun dalam menjalankan fungsi perkumpulan untuk melestarikan bahasa akibat penurunan permintaan jasa penerjemahan yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum mengenai sanksi dalam norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 juncto Pasal 1320 Butir 4 KUHPer. c. Bahwa menurut para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut adalah bersifat spesifik dan aktual karena berdampak langsung 167 pada aktivitas keseharian para Pemohon sebagai penyedia jasa bahasa dan berpotensi terus berlanjut selama ketidakpastian hukum tersebut tidak diatasi melalui penafsiran konstitusional yang jelas dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, setelah memeriksa secara saksama alasan-alasan serta alat bukti yang diajukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II sebagai perkumpulan badan hukum privat telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, yaitu sebagai badan hukum privat (perkumpulan) yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Ketua Perkumpulan/Pengurus sebagaimana Akta Pendirian masing-masing [vide Bukti P- 4 sampai dengan Bukti P-7]. Lebih lanjut, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual (Pemohon II) maupun potensial (Pemohon I), karena anggapan adanya ketidakpastian hukum mengenai sanksi kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang berdampak langsung pada aktivitas keseharian Pemohon I sebagai penyedia jasa bahasa dan potensial menghambat aktivitas Pemohon II dalam memberikan informasi atau nasihat hukum yang pasti mengenai akibat hukum penggunaan bahasa asing dalam nota kesepahaman atau perjanjian di Indonesia. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut 168 Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan subjek hukum Indonesia bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan manifestasi kedaulatan bahasa nasional sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang diamanatkan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, ketiadaan sanksi hukum pada Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menjadikan norma tersebut tidak efektif dan tidak memiliki daya paksa (legal effectiveness) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai akibat hukum atas pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam pasal a quo. 2. Bahwa menurut para Pemohon, penggunaan kata “wajib” dalam norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 harus diikuti dengan sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap norma a quo sebagaimana telah ditentukan dalam angka 268 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011). 3. Bahwa menurut para Pemohon, konsep “suatu sebab” atau “oorzaak” dalam 169 Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata yang tidak mencakup aspek formil perjanjian yang dipaksakan oleh undang-undang, in casu penggunaan Bahasa Indonesia, tidak sesuai dengan perkembangan teori dan praktik sehingga menimbulkan disparitas putusan pengadilan dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dalam petitum permohonannya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia, yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman atau perjanjian batal demi hukum.", 2. Menyatakan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 Butir 4 KUHPerdata adalah inkonstitusional secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Materiil (isi/tujuan) dan formiil (bentuk/bahasa)”; Atau secara utuh frasa “suatu sebab yang halal” dimaknai menjadi: “Suatu sebab, yang mencakup materiil (isi/tujuan) dan formiil (bentuk/bahasa), yang halal” [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 30 Oktober 2025. Para Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., dan 1 (satu) orang saksi yaitu Dr. Indra Listyo, S.Pd., M.Hum., yang masing-masing telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2026. Selain itu, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 29 Januari 2026 yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 29 Januari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 170 [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada 3 Desember 2025 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 Januari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 November 2025 yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 17 November 2025 dan tambahan keterangan tertulis bertanggal 29 Januari 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2026 serta mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK- 7 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Januari 2026. Presiden juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D., dan Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., serta 1 (satu) orang saksi yaitu Shanti Utami Retnaningsih, yang semuanya telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 22 Januari 2026. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 29 Januari 2026 yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 30 Januari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketiadaan sanksi perjanjian menjadi batal demi hukum mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau inkonstitusional. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, setelah dicermati lebih lanjut, berkaitan dengan norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 ternyata pernah diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya, yaitu dalam Permohonan Nomor 127/PUU-XXIII/2025 yang diputus dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Agustus 2025 dengan amar putusan menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan a quo dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian 171 Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga permohonan a quo dapat atau tidak untuk diajukan kembali. [3.12] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan. Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata terdapat dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena ketentuan dalam norma Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 PMK 7/2025 adalah bersifat alternatif-kumulatif, maka dengan adanya perbedaan dasar pengujian yang belum pernah digunakan dalam permohonan sebelumnya menjadikan permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah ketiadaan sanksi batal demi hukum mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Terhadap isu konstitusionalitas tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 172 [3.13.1] Bahwa norma Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 dengan jelas dan tegas menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Penetapan ini merupakan pilihan konstitusional yang memiliki landasan filosofis dan historis sebagai konsekuensi logis dari proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi salah satu simbol dan kehormatan negara. Bahasa Indonesia bukan hanya merupakan alat komunikasi semata, melainkan simbol ideologis atau identitas yang merepresentasikan kehendak kolektif bangsa untuk bersatu dalam keberagaman. Secara filosofis, Bahasa Indonesia diposisikan sebagai sebuah kehendak kolektif untuk hidup bersama sebagai satu bangsa dan menjadi salah satu instrumen pemersatu bangsa dalam realitas kemajemukan etnis, bahasa, maupun budaya. Sedangkan secara historis, Bahasa Indonesia telah memperoleh legitimasi politik sebelum memperoleh legitimasi konstitusional yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Peristiwa tersebut menjadi bukti Bahasa Indonesia lahir sebagai kesepakatan politik kebangsaan mendahului pembentukan negara dan jauh sebelum diatur dalam konstitusi. Catatan perjalanan waktu tersebut menunjukkan konstitusi tidak “menciptakan” Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, tetapi mengafirmasi realitas kebangsaan yang telah terbentuk secara sosiologis. Komitmen menggunakan bahasa Indonesia menandai adanya transformasi dari “nasionalisme kultural” (cultural nationalism) menuju “nasionalisme politik” (political nationalism). Gerakan-gerakan kebangkitan yang semula terkungkung dalam komunitas-komunitas berbasis etno-religius dan kelas sosial yang bersifat lokal dan fragmentaris, mulai mempertautkan diri ke dalam komunitas politik impian yang bersifat lintas-kultural, bernama “Indonesia”. Meski demikian, disadari sepenuhnya bahwa persatuan kebangsaan dalam konteks kebhinekaan bangsa Indonesia semestinya tetap memberi ruang bagi keragaman ekspresi budaya. Kesadaran ini tercermin dalam ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang terkait dengan bahasa persatuan. Berbeda dengan ikrar tentang “tumpah darah” dan “bangsa” yang diakui hanya ada satu tumpah darah dan satu bangsa, dalam hal “bahasa” tidaklah dikatakan dengan ungkapan “mengakoe berbahasa satu”, melainkan “mendjoendjoeng bahasa persatoean”. Para aktivis pemuda pada masa itu, seperti Muhammad Yamin, memiliki visi yang jauh ke depan, bahwa bagi Indonesia sebagai bangsa majemuk, tidaklah mungkin hanya berbahasa satu, yang dibutuhkan hanyalah komitmen untuk menjunjung tinggi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan adanya formula tersebut, dimungkinkan 173 dipergunakannya konsep kebhinekaan yang lebih luas dalam semangat kesetiaan terhadap persatuan bangsa. [3.13.2] Bahwa dalam perspektif ketatanegaraan, norma Pasal 36 UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah meletakkan Bahasa Indonesia bukan hanya sekadar simbol kebanggaan nasional, melainkan juga menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain serta menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur [vide Paragraf 1 Penjelasan Umum UU 24/2009]. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya perlindungan, pelestarian dan penguatan kedudukan Bahasa Indonesia, terutama di tengah arus perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan sosial yang pasti berdampak terhadap penggunaan Bahasa Indonesia. Luasnya cakupan materi norma terkait kebutuhan pengaturan teknis tata cara penggunaan, pelestarian sampai dengan penegakan hukum terhadap segala bentuk upaya penyalahgunaan atau tindakan yang dapat mendegradasi simbol negara sangat disadari oleh para pengubah konstitusi pada saat proses pembahasan amandemen Bab XV tentang Bendera dan Bahasa. Secara singkat, diskursus akhirnya mengarah pada kesepakatan perlunya pengaturan lebih lanjut sebagal bentuk pengaturan yang lebih teknis tersebut dengan undang-undang yang khusus [vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Buku II, hlm. 640-666]. Landasan konstitusional pengaturan teknis mengenai tata cara penggunaan, pelestarian sampai dengan penegakan hukum dalam rangka perlindungan simbol negara dalam norma Pasal 36C UUD NRI Tahun 1945 tersebut ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dalam UU 24/2009. Dalam konteks demikian, keberadaan UU 24/2009 merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standardisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan [vide Paragraf 5 Penjelasan Umum UU 24/2009], in casu Bahasa Indonesia. [3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permasalahan konstitusional para Pemohon, yaitu apakah ketiadaan sanksi batal demi hukum mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah inkonstitusional. Dalam konteks ini dalil para Pemohon, salah satunya, mendasarkan pada norma Angka 268 Lampiran II UU 12/2011 yang menentukan 174 adanya pengaturan mengenai sanksi dalam suatu norma yang menggunakan kata “wajib” sebagai konsekuensi atas ketidakterpenuhan kewajiban yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam menjawab permasalahan konstitusional a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan dengan menggunakan 3 (tiga) perspektif, yaitu (i) penafsiran gramatikal; (ii) bentuk norma hukum; dan (iii) politik hukum pembentukan UU 24/2009, sebagai berikut. [3.14.1] Bahwa dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, pemilihan suatu kata atau diksi tertentu, memiliki konsekuensi normatif yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan redaksional semata, termasuk juga penggunaan kata “wajib” dalam norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang menjadi permasalahan utama yang dimohonkan para Pemohon. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memahami kata “wajib” ini dengan menggunakan interpretasi gramatikal atau tekstual. Secara leksikal, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wajib” yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, menunjuk pada arti harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan); sudah semestinya; dan harus. Dalam tata bahasa normatif, makna demikian berbeda dengan penggunaan kata “dapat” yang menunjukkan diskresi, atau kata “berhak” yang memberikan otoritas atau kewenangan kepada subjek hukum yang dituju. Oleh karena itu, wajib adalah bentuk suatu perintah yang bersifat imperatif sebagai bentuk ekspresi atas kehendak dari pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu keharusan. Dalam konteks demikian, kata “wajib” dapat berdiri sendiri secara independen dan tidak dipengaruhi oleh konsekuensi atau akibat hukum yang mengikutinya. Artinya, apabila suatu norma menyatakan bahwa subjek hukum “wajib” melakukan tindakan tertentu, maka secara gramatikal norma tersebut telah lengkap sebagai norma perilaku yang mengikat. Sanksi merupakan persoalan akibat hukum, sedangkan kata “wajib” merupakan pernyataan tentang sifat keharusan itu sendiri. Secara a contrario, penilaian tanpa adanya sanksi maka suatu kewajiban menjadi kehilangan kekuatan mengikatnya justru akan mereduksi fungsi normatif teks hukum itu sendiri dan berpotensi memunculkan pengertian yang bertentangan dengan makna bahasa yang digunakan oleh pembentuk undang- undang. [3.14.2] Bahwa secara konseptual, apabila dilihat dari segi wujudnya, suatu norma hukum dikategorikan menjadi norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan. Norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri 175 dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana kita harus bertindak atau bertingkah laku. Sedangkan, norma hukum berpasangan terdiri dari norma hukum primer dan sekunder. Norma hukum primer adalah suatu norma hukum yang berisi aturan/patokan bagaimana cara kita harus berperilaku di dalam masyarakat. Selanjutnya, norma hukum sekunder adalah suatu norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipenuhi dan mengandung sanksi. Kedua wujud norma hukum ini (tunggal dan berpasangan) merupakan hasil sedimentasi dari dinamika perkembangan pemikiran teori hukum mengenai dasar- dasar ilmu hukum normatif. Norma hukum berpasangan menekankan validitas suatu norma hukum pada sanksi dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang dan menjamin pelaksanaan dari perbuatan yang dikehendaki tersebut. Sanksi dalam konteks ini tidak hanya dalam lingkup pidana, melainkan juga termasuk dalam lingkup perdata dan administratif. Secara normatif, UU 12/2011 tidak mengatur secara spesifik mengenai pengertian serta ruang lingkup norma hukum tunggal dan berpasangan. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas panduan normatif pada Angka 268 Lampiran II UU 12/2011, menurut Mahkamah, berdasarkan kerangka konseptual sebagaimana telah diuraikan di atas, panduan normatif pada Angka 268 Lampiran II UU 12/2011 merupakan tata cara atau pedoman untuk menyusun materi norma yang termasuk dalam ruang lingkup norma hukum yang berpasangan. Sedangkan, norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, berdasarkan wujudnya, termasuk dalam rumpun norma hukum tunggal yang berdiri sendiri dan materinya lebih ditujukan untuk mengatur perilaku sosial yang sifatnya lebih pada penekanan, in casu penekanan penggunaan Bahasa Indonesia dalam suatu nota kesepahaman atau perjanjian. [3.14.3] Bahwa pengunaan kata “wajib” dalam norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 juga tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pembentukan UU 24/2009 yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika pasca dilakukannya perubahan konstitusi. Disepakatinya rumusan sebagaimana diatur dalam Bab XV UUD NRI 1945 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan upaya negara untuk menegaskan kembali simbol-simbol kedaulatannya. Sebelum tahun 2009, pengaturan mengenai simbol negara masih tersebar dalam berbagai regulasi (yang bersifat parsial) menurut kebutuhan isinya dan tidak diatur 176 secara lengkap dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pada saat UU 24/2009 dibentuk, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah yang merupakan produk hukum berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 [vide Alinea 3 Penjelasan Umum UU 24/2009]. Dalam konteks demikian, pembentukan UU 24/2009 menunjukkan adanya kehendak dari pembentuk undang-undang untuk melakukan kodifikasi dan harmonisasi norma-norma yang berkaitan dengan identitas dan simbol negara dalam satu undang-undang secara komprehensif. Selain secara tegas diamanatkan oleh norma Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945, materi muatan norma dalam UU 24/2009 merupakan bentuk konkret yang lebih teknis dari keinginan negara untuk melakukan perlindungan terhadap simbol negara sebagai identitas dan alat pemersatu, sekaligus sebagai penguatan kedaulatan hukum nasional dalam arus globalisasi tanpa harus menutup diri dari perkembangan internasional. Hal demikian menunjukkan adanya politik hukum yang bersifat protektif sekaligus afirmatif secara seimbang dan proporsional. Terkait dengan pengaturan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia, pembentuk undang-undang harus dapat meramu tatanan norma hukum positif yang tetap memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional, sekaligus memberikan ruang pada penggunaan bahasa asing dalam kondisi tertentu sesuai dengan kelaziman dalam pergaulan lintas negara. Kebutuhan politik hukum yang demikian tentu mempengaruhi bentuk atau pilihan rumusan norma dalam UU 24/2009, in casu penggunaan kata “wajib” tanpa disertai adanya sanksi yang mengikuti. Apabila dicermati secara komprehensif, selain norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, terdapat juga beberapa norma pasal yang menggunakan kata “wajib” menggunakan Bahasa Indonesia dalam UU 24/2009, yaitu norma Pasal 26 sampai dengan Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU 24/2009. Kesemua norma yang disebutkan tersebut, juga tidak memiliki atau diikuti dengan adanya pengaturan sanksi namun tidak juga serta-merta menghapus sifat imperatif dari norma tersebut. Hal demikian menunjukkan adanya karakter khusus pengaturan norma dalam UU 24/2009 yang menyesuaikan dengan politik hukum yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang yang kemudian membentuk makna serta ruang lingkup kata “wajib” yang memiliki kekhususan dan berbeda 177 dengan pengaturan dalam undang-undang lainnya, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam pengertian kata “wajib” sebagaimana panduan normatif pada Angka 268 Lampiran II UU 12/2011. Akan tetapi, berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah, hendaknya pembentuk undang-undang dalam menentukan kata “wajib” dilakukan secara lebih selektif dan bijak guna memastikan penggunaan kata “wajib” dimaksud, tepat sesuai dengan konteksnya. Jika mengharuskan penggunaan kata wajib namun tanpa disertai sanksi, maka untuk kepentingan edukasi kepada perancang undang-undang dan masyarakat, seharusnya penuangan kata “wajib” dalam norma undang-undang yang tanpa dikenakan sanksi, agar diberikan penjelasan yaitu dalam bagian penjelasan umum atau penjelasan pasal dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan ketiadaan sanksi batal demi hukum mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 telah menyebabkan norma pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya karena tidak mencakup aspek formil perjanjian yang dipaksakan oleh undang-undang, in casu penggunaan Bahasa Indonesia. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.15.1] Bahwa norma Pasal 1320 KUHPerdata telah menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni (i) sepakat, (ii) kecakapan, (iii) suatu hal tertentu, dan (iv) suatu sebab yang halal. Selanjutnya secara doktrinal, kedua syarat yang pertama (i dan ii) tersebut dikelompokkan sebagai syarat subjektif karena menyangkut subjek hukum, dan dua syarat yang terakhir (iii dan iv) sebagai syarat objektif karena menyangkut perjanjiannya sendiri. Syarat subjektif adalah berkaitan dengan kehendak dan kapasitas subjek hukum. Pelanggaran terhadap syarat ini tidak serta-merta menyebabkan perjanjian batal demi hukum, melainkan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan (vernietigbaar). Sedangkan, syarat objektif menyangkut substansi atau materi perjanjian, yakni adanya objek tertentu dan sebab yang halal, sehingga apabila tidak 178 terpenuhi salah satunya, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah sejak semula (nietig). Selanjutnya, terkait dengan “sebab/causa” sebagai salah satu syarat objektif sahnya suatu perjanjian diatur dalam norma Pasal 1337 KUHPerdata yang menentukan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang- undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Akibat hukum dari sebab terlarang tersebut secara tegas diatur dalam norma Pasal 1335 KUHPerdata yang menyatakan perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Kerangka hukum demikian menunjukkan bahwa yang menjadi perhatian adalah tujuan objektif perjanjian, yaitu apakah bertentangan dengan norma hukum atau tidak. Dengan demikian, ketiga unsur yang berkaitan dengan sebab yang menjadi larangan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1337 KUHPerdata adalah berada dalam dimensi materiil yang merujuk pada tujuan atau isi perjanjian dan tidak terkait dengan tatacara atau bentuk perjanjian itu dituangkan (formil) dari perumusan suatu perjanjian. [3.15.2] Bahwa berkenaan dengan argumentasi para Pemohon yang berpendapat dalam dinamika atau perkembangan pemikiran hukum perdata, terdapat beberapa pandangan yang memperluas ruang lingkup causa tidak hanya merujuk pada tujuan dan isi suatu perjanjian, melainkan termasuk juga aspek formil. Artinya, segala sesuatu yang dinyatakan atau diatur dalam undang-undang (baik yang bersifat materiil maupun formil) harus dipandang sebagai bagian integral dari “suatu sebab” perjanjian. Pemaknaan demikian mengandung implikasi bahwa ketika undang- undang menetapkan kewajiban tertentu (seperti kewajiban prosedural) maka kewajiban tersebut menjadi bagian dari “sebab” perjanjian yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dikategorikan sebagai memiliki “sebab yang halal” [vide perbaikan permohonan hlm. 26]. Terhadap argumentasi demikian, Mahkamah menilai, suatu perjanjian pada dasarnya lahir sejak tercapai kesepakatan, sepanjang memenuhi syarat dalam norma Pasal 1320 KUHPerdata. Artinya, selama objek perjanjian jelas, para pihak cakap, kesepakatan terjadi secara bebas, dan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum maka unsur-unsur materiilnya tetap terpenuhi dan pelanggaran atas keterpenuhan syarat tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang serius karena menghapus keberlakuan perjanjian sejak semula atau batal demi hukum (nietig van rechtswege). Sedangkan, mengenai bentuk (tertulis atau lisan), tata cara maupun bahasa yang digunakan tidak terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian serta pelanggaran atas 179 keterpenuhan syarat formil tersebut tidak menghapuskan eksistensi serta keberlakuan suatu perjanjian sehingga tidak dapat secara otomatis menjadikan perjanjian batal demi hukum, kecuali dinyatakan secara eksplisit akibat tersebut dalam undang-undang. Dalam konteks permohonan a quo, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 sejak awal tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menimbulkan akibat hukum yang menghapus keberlakuan perjanjian sejak semula atau batal demi hukum, sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Paragraf [3.14] di atas. Oleh karena itu, keinginan para Pemohon untuk menetapkan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai perluasan bentuk formalitas causa yang halal sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 1337 KUHPerdata tidak memiliki dasar pijakan normatif. Di samping itu, dalam konteks perjanjian yang di dalamnya terdapat prinsip “kebebasan berkontrak” tidak tertutup kemungkinan hubungan hukum yang terjadi, banyak pada hubungan hukum antar privat, di mana berkenaan dengan hal tersebut, jika keinginan para Pemohon yang menghendaki adanya perluasan syarat sahnya perjanjian, sedangkan syarat kebebasan berkontrak telah menjadi prinsip universal yang berkaitan dengan hak konsitusional setiap warga negara, justru akan berpotensi melanggar hak konstitusional dimaksud. Terlebih, jika hal tersebut menjadi penyebab tidak sahnya perjanjian yang telah disepakati atau bahkan telah dilaksanakan, sepanjang perjanjian dimaksud tidak melanggar adanya sebab yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya karena tidak mencakup aspek formil perjanjian yang dipaksakan oleh undang-undang, in casu penggunaan Bahasa Indonesia adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan frasa “suatu sebab” dalam Pasal 1320 butir 4 KUHPerdata adalah tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan hak atas kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya sebagaimana dinyatakan dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 180 NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari 181 Kamis, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha