187/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 187/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Astro Alfa Liecharlie, S.S. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Purnama Agung 7 Gang Dinasti Dalam 1, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 190/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 187/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 13 Oktober 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Oktober 2 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lengkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan 3 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang; 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian permohonan ini sudah sepatutnya diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; 4 b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat, atau; d) Lembaga negara. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d) Lembaga negara. 3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. 5 b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (kualifikasi kedudukan hukum) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 5. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1). Kedua: Kerugian konstitusional Pemohon 1) Hak konstitusional Pemohon diberikan oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji, karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913), dan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) secara bersama-sama masih menunda kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara, menunda penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta menunda kekhususan terbaru untuk Jakarta dan kawasan aglomerasi sekitarnya. 3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pemohon selama ini harus berhadapan dengan kemacetan, banjir, polusi, dan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah saat harus berurusan dengan lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah pusat dan/atau perwakilan negara asing, yang semuanya masih bertumpuk hanya di Jakarta dan/atau kawasan aglomerasi sekitarnya, juga bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon berpotensi tidak mendapatkan pelayanan umum yang layak saat tinggal atau berurusan di Nusantara sebagai akibat dari tertundanya pembentukan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. 4) Kerugian tidak mendapatkan penghidupan yang layak, kerugian tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, kerugian mengalami perekonomian nasional yang tidak efisien, tidak berkelanjutan, dan tidak berwawasan lingkungan, serta kerugian tidak mendapatkan fasilitas pelayanan umum yang layak, disebabkan dan diakibatkan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898), Undang- undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 7 Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913), dan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) yang tidak segera memulai kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara, tidak segera memulai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta tidak segera memulai kekhususan terbaru untuk Jakarta beserta kawasan aglomerasi sekitarnya, ini jelas menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 5) Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tidak mendapatkan penghidupan yang layak, kerugian konstitusional tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, kerugian konstitusional mengalami perekonomian nasional yang tidak efisien, tidak berkelanjutan, dan tidak berwawasan lingkungan, serta kerugian konstitusional tidak mendapatkan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana didalilkan tidak akan terjadi lagi. 6. Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Sebagian besar isi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2023 dan isi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 151 Tahun 2024 telah sesuai dengan pembukaan dan isi UUD 1945. Tetapi terdapat beberapa pasal dan/atau ayat dan/atau penjelasan dalam 4 UU tersebut yang justru menghambat pelaksanaan dan manfaat UU IKN dan UU Provinsi DKJ 8 beserta perubahannya, sehingga bertentangan dengan pembukaan dan isi UUD 1945; 2. Terdapat pasal dan/atau ayat dan/atau penjelasan yang menekankan perlunya suatu Keputusan Presiden untuk memulai pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, untuk memulai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, bahkan hanya untuk memulai pemberlakuan UU Provinsi DKJ, sehingga menghambat kekhususan yang berhak didapatkan oleh Nusantara dan Jakarta sebagai daerah khusus setingkat provinsi serta menghambat pelaksanaan UU IKN dan UU Provinsi DKJ yang bermanfaat untuk Indonesia secara umum maupun untuk Nusantara beserta daerah mitranya dan Jakarta beserta kawasan aglomerasinya secara khusus; 3. Supaya lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat bisa secepatnya beroperasi di Nusantara secara bertahap, seharusnya Nusantara sudah langsung memiliki kedudukan, fungsi, dan peran sebagai ibu kota negara saat diundangkannya UU IKN tanpa perlu menunggu Keputusan Presiden. Demikian juga dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga-lembaga negara dari Jakarta ke Nusantara, seharusnya tidak perlu menunggu Keputusan Presiden, karena OIKN sudah diberi kewenangan menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pasal 66 UU Provinsi DKJ sudah menjamin lembaga dan/atau organisasi beserta kelengkapan pendukungnya yang belum siap pindah ke Nusantara masih tetap dapat berkedudukan di Jakarta, sehingga pemindahan ibu kota negara ke Nusantara seharusnya dapat langsung segera dimulai tanpa perlu menunggu Keputusan Presiden. Kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dapat mulai berada di Nusantara tanpa perlu langsung serta-merta menghentikan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta. Untuk sementara Jakarta masih ikut menjadi ibu kota negara bersama (national co-capitals) dengan Nusantara. Saat masa peralihan berakhir dan Jakarta harus benar-benar pensiun sebagai ibu kota negara itulah baru kemudian dibutuhkan suatu Keputusan Presiden untuk memberhentikan kedudukan, fungsi, dan peran Jakarta sebagai ibu kota negara; 9 4. Penjelasan UU Provinsi DKJ menegaskan bahwa Jakarta telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menurun, serta mengalami berbagai permasalahan urban yang masih belum terselesaikan dengan baik seperti banjir, penurunan muka tanah, polusi udara dan air, perubahan iklim, permasalahan transportasi, kemacetan, pemukiman kumuh, sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, pedagang kaki lima, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Kondisi tersebut tidak mampu diselesaikan dengan model tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744). (Bukti P-2) UU Provinsi DKJ harus segera diberlakukan supaya pemecahan masalah secara komprehensif bisa segera dilaksanakan; 5. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 memerintahkan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara dan Pasal 23G ayat (1) UUD 1945 memerintahkan BPK berkedudukan di ibu kota negara. Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) memerintahkan kementerian negara berkedudukan di ibu kota negara, Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) memerintahkan anggota DPR berdomisili di ibu kota negara, Pasal 293 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) memerintahkan DPD bersidang di ibu kota negara, Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) memerintahkan MA berkedudukan di ibu kota negara, Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) memerintahkan MK berkedudukan di ibu kota negara, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) memerintahkan KY berkedudukan di ibu kota negara, Pasal 8 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) memerintahkan KPU, Bawaslu, dan DKPP berkedudukan di ibu kota negara, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) memerintahkan BI berkedudukan di ibu kota negara, serta Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) memerintahkan kepengurusan partai politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara. (Bukti P-2) Bangunan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat yang sudah rampung di Nusantara terancam tidak dapat langsung dimanfaatkan jika kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Nusantara masih harus menunggu Keputusan Presiden. Pembiaran sarana dan/atau prasarana di Nusantara terlantar atau terlambat dipakai jelas bertentangan dengan Pasal 11 23 ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan APBN dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Atau jika bangunan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat yang sudah rampung di Nusantara langsung dimanfaatkan tanpa menunggu Keputusan Presiden, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum berupa pertentangan dengan UU lain sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam rangka memastikan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dapat berpindah ke Nusantara sesegera mungkin tanpa melanggar Pasal 2 ayat (2) dan/atau Pasal 23 ayat (1) dan/atau Pasal 23G ayat (1) dan/atau Pasal 28D ayat (1) dan/atau Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Keputusan Presiden yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) UU IKN seharusnya bukan untuk memulai kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Nusantara, melainkan sepatutnya dimaknai untuk memberhentikan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta. 6. Dengan adanya pemaknaan baru bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya UU Provinsi DKJ yang mencabut UU Nomor 29 Tahun 2007, frasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) dapat menimbulkan kekosongan hukum dan/atau ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Provinsi Daerah Khusus Jakarta; 7. Pasal 39 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: (1) Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden. 12 (2) Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara seharusnya diselenggarakan sesegera mungkin. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan semua provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ikut menentukan perhitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 13 istimewa, bertentangan dengan Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang memerintahkan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara. Supaya lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat bisa secepatnya beroperasi di Nusantara secara bertahap, seharusnya Nusantara sudah langsung memiliki kedudukan, fungsi, dan peran sebagai ibu kota negara saat diundangkannya UU IKN tanpa perlu menunggu Keputusan Presiden. Sehingga Pasal 39 ayat (1) sepatutnya memaknai kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara sudah berada di Nusantara, dan untuk sementara juga masih berada di Jakarta sampai dengan penetapan Keputusan Presiden untuk memberhentikan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga-lembaga negara dari Jakarta ke Nusantara, juga tidak perlu menunggu Keputusan Presiden, karena OIKN sudah diberi kewenangan menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Sehingga Pasal 39 ayat (2) UU IKN sepatutnya memaknai OIKN memulai pemerintahan daerah khusus sejak penetapan peraturan OIKN tersebut. Supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) UU IKN sepatutnya dimaknai sampai dengan penetapan peraturan OIKN yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) UU IKN tersebut. 8. Terdapat kesalahan frasa dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), karena bagian dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) yang merujuk pada batas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pasal 8 ayat (2), bukan Pasal 5 dan 14 Pasal 6. (Bukti P-2) Kesalahan ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; 9. Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang bersifat khusus, serta mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, UU Provinsi DKJ seharusnya diberlakukan sesegera mungkin. Penundaan kekhususan terbaru untuk Jakarta yang sedang membutuhkannya jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Jakarta. 10. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: 15 Pembentukan Ibu Kota Nusantara dalam Pasal ini tidak serta merta mengalihkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya pemaknaan baru bahwa Nusantara sudah memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara, serta dengan adanya pemaknaan baru terhadap tujuan Keputusan Presiden, maka Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU IKN sepatutnya memaknai kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara berada di Nusantara, sedangkan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta bersifat sementara saja sampai ditetapkannya Keputusan Presiden untuk memberhentikan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta. Frasa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sejak UU DKJ mencabut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) juga harus dimaknai Provinsi Daerah Khusus Jakarta agar tidak menimbulkan kekosongan hukum dan/atau ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 11. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: Sejak Undang-Undang ini diundangkan, Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal ini baru akan menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Karena penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara 16 dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN tanpa perlu menunggu Keputusan Presiden. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan melalui kewajiban menunggu Keputusan Presiden bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan semua provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ikut menentukan perhitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, bertentangan dengan Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang memerintahkan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara. Sehingga Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN sepatutnya memaknai semua tugas OIKN langsung diselenggarakan sejak UU IKN diundangkan. 12. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: Setelah Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara hanya bertanggung jawab pada tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini berarti bahwa tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan 17 Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara baru mulai dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Karena penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemindahan lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dari Jakarta ke Nusantara, OIKN seharusnya segera melakukan kewenangannya menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara oleh Pasal 5 ayat (6) UU IKN. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan sumber daya dan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan semua provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ikut menentukan perhitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, bertentangan dengan Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang memerintahkan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara. Sehingga Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU IKN sepatutnya memaknai semua tugas OIKN langsung diselenggarakan sejak UU IKN diundangkan. 13. Penjelasan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) berbunyi: 18 Diharapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pemindahan Ibu Kota Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sudah dapat berkedudukan di Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya pemaknaan baru bahwa Nusantara sudah menjadi ibu kota negara dan tahapan proses pemindahan ibu kota negara sudah dimulai sejak diundangkannya UU IKN, maka frasa sejak pemindahan Ibu Kota Negara dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (4) UU IKN sepatutnya dimaknai sejak berlakunya UU IKN, supaya lebih tegas dan jelas serta tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 14. Dengan adanya pemaknaan baru bahwa DKI Jakarta sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya UU DKJ yang mencabut UU Nomor 29 Tahun 2007, frasa Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Penjelasan Bagian I nomor 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) dapat menimbulkan kekosongan hukum dan/atau ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Daerah Khusus Jakarta; 15. Penjelasan Bagian I nomor 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) berbunyi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara merupakan proses lebih lanjut dalam tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara Dalam rangka mendukung tahapan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang membutuhkan kekhususan, Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara seharusnya diselenggarakan sesegera mungkin, bukan ditunda dengan dijadikan sebagai proses lebih lanjut. Pelayanan umum di Ibu Kota Nusantara yang sedang mengalami keadaan khusus berupa pertambahan penduduk sangat besar dalam waktu sangat singkat tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai 19 Kartanegara yang bukan merupakan daerah khusus dengan APBD yang sangat terbatas. Penundaan pembentukan daerah khusus setingkat provinsi untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang membutuhkan kekhususan jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan semua provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ikut menentukan perhitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, bertentangan dengan Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang memerintahkan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi termasuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Nusantara. 16. Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) berbunyi: Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemaknaan baru terhadap tujuan Keputusan Presiden, adanya pemaknaan baru bahwa kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta bersifat sementara saja sampai ditetapkannya Keputusan Presiden untuk memberhentikan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta, serta adanya pemaknaan baru bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya UU Provinsi DKJ yang mencabut UU Nomor 29 Tahun 2007, maka dalam rangka menghindari timbulnya ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 63 UU Provinsi DKJ sepatutnya memaknai Provinsi Daerah Khusus Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota negara untuk 20 sementara waktu sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 17. Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) berbunyi: Barang milik daerah milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat diserahterimakan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya pemaknaan baru terhadap tujuan Keputusan Presiden dan adanya pemaknaan baru bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya UU Provinsi DKJ yang mencabut UU Nomor 29 Tahun 2007, maka harus ada pemaknaan baru juga terhadap batas waktu supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga batas waktu dalam Pasal 65 UU Provinsi DKJ sepatutnya dimaknai paling lambat 10 tahun setelah pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Jakarta. 18. Pasal 73 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) berbunyi Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang bersifat khusus, serta mempercepat perbaikan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah, UU Provinsi DKJ seharusnya diberlakukan sesegera mungkin. Penundaan kekhususan terbaru untuk Jakarta yang sedang membutuhkannya jelas bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memperhatikan kekhususan daerah, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui 21 dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak di Jakarta. Mempertimbangkan kebutuhan akan Provinsi DKJ yang sudah sangat mendesak, sepatutnya Pasal 73 UU Provinsi DKJ dimaknai mulai berlaku pada tanggal diundangkan, atau pada saat putusan permohonan a quo (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 187/PUU- XXIII/2025) selesai diucapkan jika mempertimbangkan tanggal pengundangannya yang sudah berlalu. 19. Pasal II Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) berbunyi Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian. Dengan adanya pemaknaan baru terhadap tujuan Keputusan Presiden dan adanya pemaknaan baru bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi memiliki dasar hukum sejak berlakunya UU Provinsi DKJ yang mencabut UU Nomor 29 Tahun 2007, maka Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal II Perubahan UU Provinsi DKJ sepatutnya dimaknai mengenai pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta supaya tidak menimbulkan kekosongan hukum dan/atau ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan permohonan (posita) yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana mengabulkan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”. 3. Menyatakan Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta” tidak dimaknai “Provinsi Daerah Khusus Jakarta”. 4. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara berada di Ibu Kota Nusantara, dan untuk sementara juga masih berada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui Keputusan Presiden.”. 5. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sejak tanggal penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6).”. 6. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai 23 Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali kewenangan dan perizinan terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sampai dengan tanggal penetapan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”. 7. Menyatakan Pasal 39 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan sampai dengan tanggal penetapan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”. 8. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Pasal 5 dan Pasal 6” tidak dimaknai “Pasal 8 ayat (2)”. 9. Menyatakan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) yang berbunyi “Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan.” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 24 10. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pembentukan Ibu Kota Nusantara dalam Pasal ini tidak serta merta langsung menghilangkan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara berada di Ibu Kota Nusantara, dan untuk sementara juga masih berada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dengan penetapan Keputusan Presiden tentang pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.”. 11. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sejak Undang-Undang ini diundangkan, Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal ini akan menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta mulai menyusun peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”. 12. Menyatakan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.”. 13. Menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) 25 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “sejak pemindahan Ibu Kota Negara” tidak dimaknai “sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini”. 14. Menyatakan Penjelasan Bagian I nomor 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta” tidak dimaknai “Daerah Khusus Jakarta”. 15. Menyatakan Penjelasan Bagian I nomor 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara merupakan terselenggaranya proses pelayanan dan tugas pokok maupun fungsi birokrasi di wilayah lbu Kota Nusantara sesuai kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara yang meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, di antaranya berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat di Ibu Kota Nusantara, serta perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara.”. 16. Menyatakan Pasal 63 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, untuk sementara Provinsi Daerah Khusus Jakarta masih ikut berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Daerah 26 Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. 17. Menyatakan Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang milik daerah milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat diserahterimakan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah penetapan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. 18. Menyatakan Pasal 73 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan atau pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 187/PUU-XXIII/2025 selesai diucapkan.”. 19. Menyatakan Pasal II Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Undang- undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Keputusan Presiden mengenai pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan kemudian.”. 20. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 27 Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Astro Alfa Liecharlie, S.S. 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang: - Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), dan Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022; - Penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023; - Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024; - Pasal II Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024; - Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008; - Pasal 76 ayat (3), Pasal 293 ayat (3) dan ayat (4) Undang- undang Nomor 17 Tahun 2014; - Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985; - Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; - Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011; - Pasal 8 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; - Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999; - Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011; - Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 28 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 11 ayat (2), Penjelasan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022), dan Penjelasan Bagian I Nomor 3, Penjelasan Bagian I Nomor 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898, selanjutnya disebut UU 21/2023). Serta, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913, selanjutnya disebut UU 2/2024) dan Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang 29 Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089, selanjutnya disebut UU 151/2024), terhadap Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 21 Oktober 2025, hlm. 9-18]. Selanjutnya, pada tanggal 24 Oktober 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan, dan pengesahan alat bukti pada tanggal 3 November 2025. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: 30 Pasal 30 huruf a UU MK : “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing- masing yang ada dalam sistematika dimaksud. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, meskipun Permohonan secara formil telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Akan tetapi dalam permohonan a quo, Pemohon tidak dapat 31 menguraikan secara jelas dan tegas berkenaan dengan alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, sekalipun Pemohon mengemukakan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma pasal yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 11 ayat (2), Penjelasan Pasal 22 ayat (4) UU 3/2022 dan Penjelasan Bagian I Nomor 3, Penjelasan Bagian I nomor 4 UU 21/2023. Serta, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 73 UU 2/2024 dan Pasal II UU 151/2024 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alasan-alasan permohonan, Pemohon terlalu banyak mencantumkan dasar pengujian UUD NRI Tahun 1945 di antaranya Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 [vide Perbaikan Permohonan angka 5, angka 8-10 hlm 5, hlm. 7, dan hlm 8] tanpa menguraikan argumentasi yang jelas dan cukup, sehingga, Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma-norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan ketiadaan uraian argumentasi yang jelas dalam alasan-alasan permohonan Pemohon. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal yang esensial dan fundamental yang harus dipenuhi dalam alasan-alasan permohonan sehingga Mahkamah dapat menilai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Dengan tidak adanya penguraian ihwal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, Mahkamah tidak dapat mengetahui ada atau tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian fakta dan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). 32 [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief 33 Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 10.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 34 PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra