187/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 187/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Muhammad Zhafran Hibrizi Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Komplek Cimpago Permai, Blok C-12, Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------Pemohon I; 2. Nama : Basthotan Milka Gumilang Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Komplek Cimpago Permai, Blok C-12, Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------Pemohon II; 3. Nama : Adria Fathan Mahmuda Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Jati II, Jorong Kampung Cubadak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat; Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------Pemohon III; 2 4. Nama : Suci Rizka Fadhilla Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Pematang Tengah, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------Pemohon IV; 5. Nama : Nia Rahma Dini Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Sultan Agung, Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------Pemohon V; 6. Nama : Qurratul Hilma Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Padang Jariang, Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------Pemohon VI; 7. Nama : Fadhilla Rahmadiani Fasya Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Lima Lurah No. 6, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------Pemohon VII; 8. Nama : Adam Fadillah Al Basith Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Alang Laweh IV No. 08, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Provinsi Sumatra Barat; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------Pemohon VIII; 3 9. Nama : Hafiz Haromain Simbolon Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jalan Bersama, Kelurahan Losung Batu, Padangsidimpuan Utara, Provinsi Sumatra Utara. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------Pemohon IX; 10. Nama : Khoilullah MR Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jorong Simpang, Kelurahan Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------Pemohon X; 11. Nama : Tiara Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Kampung Bancah Laweh, Jorong Mudik Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------Pemohon XI; Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XI disebut sebagai --------- --------------------------------------------------------------------------------------- Para Pemohon. [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 173/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 dan telah dicatat 4 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor 187/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 Desember 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Dengan ini para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Sebagian Frasa dan Kata dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU 1/2024”) yang pada tanggal 2 Januari 2024 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6905 (vide bukti P-12), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945 – Vide bukti P-1Lemb3). Lebih jelasnya, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 yang diuji konstitusionalitasnya, mengatur: Pasal 28 ayat (2): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Pasal 45A ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas frsik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 5 militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”; 4. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 6 5. Bahwa UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 2 Januari 2024 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang a quo berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya adalah para Pemohon; 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya “Mahkamah Konstitusi” atau “Mahkamah”) sebagai the guardian of the constitution selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan Pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional interpretation) terhadap Pasal-Pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multitafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (the sole interpreter of constitution), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak; 7. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal-Pasal yang ada dalam UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara spesifik akan menguji Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 sebagai berikut: Pasal 28 ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Pasal 45A ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, 7 etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas frsik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 8. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara a quo adalah Pasal-Pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: - Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 9. Bahwa permohonan oleh para Pemohon pengujian materil Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905), yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem check and balances berjalan dengan efektif; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK 8 merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materil Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan c. perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; d. badan hukum publik atau privat; e. lembaga negara 4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945”; 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut: a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 9 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 6. Dengan demikian maka terdapat 3 (tiga) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yakni: 6.1 Kualifikasi Para Pemohon Para pemohon dikualifikasikan sebagai subjek hukum warga negara Republik Indonesia. Bahwa sebagaimana dipahami dalam ilmu hukum mengenai subjek hukum terbagi ke dalam dua jenis, salah satunya adalah pribadi kodrati atau manusia tanpa terkecuali (natuurlijk persoon) dan karenanya terkualifikasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Salah satunya berupa kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian suatu undang undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Dengan demikian, para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Kualifikasi Pemohon I sebagai perorangan - Bahwa Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1371081206030001 (vide bukti P-1). 10 - Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2110113081. - Bahwa Pemohon I merupakan seorang Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Universitas Andalas. - Bahwa Pemohon I merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif. Kualifikasi Pemohon II sebagai perorangan - Bahwa Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3174061609010001 (vide bukti P-2). - Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2110112222. - Bahwa Pemohon II merupakan seorang Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. - Bahwa Pemohon II merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 11 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif. Kualifikasi Pemohon III sebagai perorangan - Bahwa Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1312032604030001 (vide bukti P-3). - Bahwa Pemohon III merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2110111077. - Bahwa Pemohon III merupakan seorang Koordinator Diskusi Internal di unit kegiatan mahasiswa fakultas bernama Kombad Justitia. - Bahwa pemohon III merupakan seorang Duta Bahasa Sumatra Barat. - Bahwa Pemohon III merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif. Kualifikasi Pemohon IV sebagai perorangan - Bahwa Pemohon IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1301016808010006 (vide bukti P-4). - Bahwa Pemohon IV merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2110112126. - Bahwa Pemohon IV merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap 12 Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif. Kualifikasi Pemohon V sebagai perorangan - Bahwa Pemohon V adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1571084111030001 (vide bukti P-5) - Bahwa Pemohon V merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2110112001. - Bahwa Pemohon V merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif. Kualifikasi Pemohon VI sebagai perorangan - Bahwa Pemohon VI adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1307105601040001 (vide bukti P-6). 13 - Bahwa Pemohon VI merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2210111060. - Bahwa Pemohon VI merupakan salah satu Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sumatera Barat. - Bahwa Pemohon VI merupakan Pengurus Duta Damai BNPT RI Regional Sumatera Barat. - Bahwa Pemohon VI merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif. Kualifikasi Pemohon VII sebagai perorangan - Bahwa Pemohon VII adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1572015405040003 (vide bukti P-7). - Bahwa Pemohon VII merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2210112231. - Bahwa Pemohon VII merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai 14 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif. Kualifikasi Pemohon VIII sebagai perorangan - Bahwa Pemohon VIII adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1371010205040001 (vide bukti P-8). - Bahwa Pemohon VIII merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2210112180. - Bahwa Pemohon VIII merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif. Kualifikasi Pemohon IX sebagai perorangan - Bahwa Pemohon IX adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1277012212030003 (vide bukti P-9) - Bahwa Pemohon IX merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2210112099. - Bahwa Pemohon IX merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum 15 yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif. Kualifikasi Pemohon X sebagai perorangan - Bahwa Pemohon X adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1302071007030004 (vide bukti P-10) - Bahwa Pemohon X merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2210112010. - Bahwa Pemohon X merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif. Kualifikasi Pemohon XI sebagai perorangan - Bahwa Pemohon XI adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 1402055001040002 (vide bukti P-11) - Bahwa Pemohon XI merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NIM) 2210112166. - Bahwa Pemohon XI merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 16 pendapat." dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Para Pemohon melihat adanya frasa “rasa kebencian dan permusuhan” tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum serta frasa “masyarakat tertentu” tersebut berpotensi adanya tindakan diskriminatif. 6.2 Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian Dapat dibuktikan dengan tidak adanya patokan standardisasi atau parameter yang jelas terkait frasa dalam Pasal ini, sehingga akan menimbulkan multitafsir yang berujung pada pelanggaran hak-hak kebebasan berpendapat dan kepastian hukum yang dijamin dalam konstitusional, dengan dasar landasan hukum yang akan diuji dalam permohonan ini, yakni: Pasal 28 ayat jo Pasal 45A (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik." Pasal 45A ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas frsik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 17 Bahwa merujuk pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang a quo terdapat frasa “ujaran kebencian” dan frasa “masyarakat tertentu” yang tidak memiliki standarisasi atau parameter yang jelas terkait dengan frasa yang dimaksud. Sehingga frasa a quo akan menimbulkan perbedaan tafsir yang akan rentan dalam penyalahgunaan hukum. Dan juga akan berpotensi diskriminatif dalam penafsiran Pasal a quo. Para pemohon yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijamin kebebasan berdemokrasi di dalam konstitusi, telah secara jelas merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan para Pemohon dalam ketidakjelasan dalam frasa Pasal a quo. Sehingga sudah selayaknyalah hak- hak kebebasan berpendapat para pemohon yang telah dijamin di dalam konstitusi benar-benar dijamin dan diberi kejelasan sebagaimana mestinya. 6.3 Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan akan terjamin dalam pelaksanaannya Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon dalam Pasal a quo merupakan bentuk dalam menjamin hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional berupa kebebasan pendapat yang terdapat di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang tidak hanya berdampak bagi para pemohon tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kemudian, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan demikian, para Pemohon dalam permohonan ini meminta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Mahkamah Konstitusi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Permohonan a quo untuk menyatakan: 18 Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 untuk menetapkan standar yang jelas terhadap frasa “ujaran kebencian” dan Memohon penghapusan frasa "masyarakat tertentu" dalam Pasal a quo untuk mengurangi potensi multitafsir dan diskriminasi dalam penerapannya. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut para Pemohon sangat jelas terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal a quo, dan apabila permohonan pengujian terhadap Pasal a quo dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon maupun seluruh Warga Negara yang berada di bawah Hukum Republik Indonesia tidak lagi akan dirugikan karena adanya kejelasan frasa dalam Undang-Undang a quo yang menjamin hak dan/atau konstitusional Warga Negara Indonesia. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN A. Ketidakjelasan Ukuran “Rasa Benci atau Permusuhan” yang Tercantum pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 1. Bahwa frasa rasa benci atau permusuhan yang termuat dalam pasal tersebut tidaklah mempunyai takaran atau ukuran yang jelas. Bisa dilihat dari kalimat pasal yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik,” Frasa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang disinyalir tidak memiliki ukuran yang jelas atas tindakan yang bagaimana yang dapat dikategorikan hal tersebut; 19 2. Bahwa frasa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum. Makna dari kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan hak warga negara dalam memahami setiap nomenklatur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk yang ada pada Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Bahwa para Pemohon menilai frasa “rasa kebencian atau permusuhan” yang tercantum tidak jelas ukurannya. Hal tersebut menunjukkan ketidakpastian terhadap produk hukum yang berlaku. Para Pemohon berspekulasi bahwa seseorang yang melakukan ujaran kebencian atau permusuhan dikarenakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain, tidak dapat dijatuhkan sanksi terhadapnya. Jika seseorang melakukan hal yang dilarang tersebut namun nyatanya tidak menimbulkan kebencian atau permusuhan harusnya tidak dapat dikenakan pasal ini. Lantas ukuran dari timbulnya rasa kebencian dan permusuhan tidak dapat diukur dan dihitung dengan angka sebab bersifat abstrak; 4. Bahwa suatu ukuran yang jelas menurut para Pemohon adalah ketika mengetahui kerugian materiil yang tampak jumlah dan angka pastinya. Sedangkan, timbulnya rasa benci dan permusuhan termasuk kategori kerugian yang dialami secara immateriil atau tidak dapat diukur. Bisa jadi korban A merasakan kerugian tersebut dikarenakan menimbulkan rasa benci atau permusuhan oleh orang lain terhadap dirinya dikarenakan informasi yang tersebar, sedangkan korban B tidak merasakan hal tersebut dan terlihat biasa saja. Maka, tidak adanya kejelasan dan 20 kepastian hukum di sini serta pada bagian penjelasan juga tidak dijabarkan lebih rinci takaran dari “rasa benci atau permusuhan” yang ditimbulkan tersebut; 5. Bahwa menurut para Pemohon saat ini rumusan Pasal tersebut tergolong sebagai delik formil, sehingga tidak membutuhkan pembuktian kerugian secara konkrit untuk terpenuhinya unsur tindak pidana. 6. Bahwa para Pemohon menganggap rumusan Pasal tersebut semestinya digolongkan sebagai delik materiil, sehingga membutuhkan pembuktian secara nyata untuk terpenuhinya unsur tindak pidana. 7. Bahwa para Pemohon menilai Pasal tersebut dapat mengkriminalisasi pernyataan-pernyataan para Pemohon yang dipublikasi secara digital mengenai hal-hal yang kontroversial dan dianggap bersifat menghasut sehingga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. 8. Bahwa rasa benci dan permusuhan yang ditimbulkan dari konten atau informasi yang disampaikan, sesuai Pasal 20 ayat (2) ICCPR (International Convenant on Civil and Political Rights) (vide bukti- 14) terdapat bentuk pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi yang diamanatkan dalam ICCPR tidak lantas pembatasan yang dilakukan bisa semena-mena jadi harus ada takarannya. Bahkan, general comment no.34 menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan atas dasar Pasal 20 ayat (2) ICCPR haruslah mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR; 9. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) ICCPR terdapat batasan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk: (1) menghormati hak atau nama baik orang lain dan (2) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan masyarakat. Jadi rasa benci atau permusuhan yang ditimbulkan oleh informasi yang beredar terutama di media sosial 21 dapat dikenai pembatasan tertentu jika diperlukan untuk hal-hal yang disebutkan pada Pasal 19 ayat (3) ICCPR di atas; 10. Bahwa ICCPR sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, dengan diratifikasinya konvensi internasional tersebut sudah seharusnya ada harmonisasi antara peraturannya di Indonesia dengan ketentuan dalam ICCPR terutama dalam hal menetapkan batas dalam kebebasan berekspresi; 11. Bahwa potensi penyalahgunaan dan pelanggaran hak konstitusional, penggunaan istilah seperti "menghasut" dan "mempengaruhi" dalam pasal tersebut juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hak ini mencakup kebebasan berbicara, berekspresi, serta menyebarluaskan informasi. Dengan tidak adanya standar hukum yang konkret, siapa pun dapat dengan mudah dikriminalisasi atas dasar interpretasi subjektif dari frasa tersebut; 12. Para Pemohon menilai bahwa potensi penyalahgunaan ini mengancam hak kebebasan berekspresi di ranah digital, di mana informasi sering kali tersebar secara cepat dan luas. Hal ini dapat menimbulkan efek jera (chilling effect) yang menghambat kebebasan individu dan masyarakat dalam berkomunikasi di dunia maya. B. Potensi Adanya Tindakan Diskriminatif yang Terkandung dalam Frasa “Masyarakat Tertentu” pada Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 13. Bahwa pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 memuat frasa “masyarakat tertentu” memungkinkan tafsir berbeda 22 dari yang seharusnya. Maka para Pemohon menilai bahwa kesalahan penafsiran akan dapat merugikan setiap orang yang akan melakukan kritik terhadap suatu komunitas sosial yang tidak berafiliasi atas nama ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. frasa tersebut cenderung disalahgunakan oleh berbagai macam kelompok sosial yang tidak berafiliasi dengan hal-hal di atas, dan ditafsirkan sebagai kelompok masyarakat tertentu saja. Setidaknya sudah terjadi pada beberapa kasus kriminalisasi atas kritik terhadap organisasi atau kelompok masyarakat; 14. Bahwa dengan perubahan penghapusan frasa “antar golongan” pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak serta-merta mengurangi kerancuan Pasal ini dengan tetap diadopsinya frasa masyarakat tertentu. Para Pemohon menganggap bahwa frasa tersebut tetap bisa menjerat pihak tertentu karena penafsiran- penafsiran pengadilan yang tidak sama; 15. Bahwa pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai pemaknaan lanjutan dari frasa-frasa yang dimuat dalam Pasal ini. Meskipun terdapat ubahan dari Undang-Undang sebelumnya, namun pada penjelasan pembuat undang-undang hanya menuliskan frasa “cukup jelas”. Para Pemohon menilai bahwa perubahan dalam Pasal ini tidak dapat dipahami secara utuh karena perubahan dalam Pasal ini tidak terlalu berbeda dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut; 16. Bahwa Pasal tersebut para Pemohon anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan berpendapat para Pemohon anggap sebagai suatu amanat konstitusi yang tidak dapat dikurangi 23 dengan Pasal-pasal yang memiliki kekuatan hukum dibawah Undang-Undang Dasar 1945; 17. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan terhadap Pasal yang diubah akan menyebabkan tafsir-tafsir yang berbeda dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pasal yang dimohonkan, para pemohon menganggap Pasal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 18. Ketidakjelasan Frasa “Masyarakat Tertentu”, Frasa “masyarakat tertentu” dalam Pasal ini juga dianggap tidak memberikan batasan yang jelas. Apakah yang dimaksud adalah kelompok yang dilindungi secara hukum, atau kelompok yang ditentukan oleh karakteristik tertentu seperti ras, etnis, atau agama? Ketidakjelasan ini membuka peluang interpretasi yang diskriminatif terhadap kelompok atau individu tertentu, bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, ketidakjelasan ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang harus memenuhi unsur lex certa (hukum yang pasti). Oleh karena itu, para Pemohon memohon penghapusan frasa ini atau penggantian dengan definisi yang lebih jelas untuk memastikan perlakuan hukum yang adil; 19. Pelanggaran Prinsip Kebebasan Informasi dalam Demokrasi, Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 dianggap tidak selaras dengan nilai- nilai demokrasi yang menjamin kebebasan informasi. Informasi, bahkan yang kontroversial sekalipun, adalah bagian dari hak untuk berdiskusi secara terbuka dalam masyarakat demokratis. Pembatasan yang terlalu luas dan tidak jelas seperti dalam Pasal tersebut dapat menghambat perkembangan diskursus publik yang sehat. Hak ini dilindungi tidak hanya oleh UUD NRI Tahun 1945 24 tetapi juga oleh berbagai konvensi internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Dengan demikian, pembatasan yang tidak proporsional pada kebebasan informasi bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia; 20. Perlunya Penafsiran Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, dalam kapasitasnya sebagai guardian of the constitution, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal ini. Penafsiran ini harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental, sekaligus memberikan standar yang jelas dalam penerapan norma hukum tersebut; 21. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan batasan yang tegas dan mengikat terhadap frasa-frasa yang multitafsir dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 demi menjamin hak- hak konstitusional seluruh warga negara. 22. Bahwa para Pemohon menilai frasa ini berpotensi akan mengkriminalisasi kegiatan intelektual para Pemohon yang berkaitan dengan diskusi akademik, unjuk rasa, mimbar bebas, publikasi opini, publikasi kajian ilmiah dan berbagai bentuk penyampaian aspirasi lainnya yang akan berbenturan dengan kelompok sosial yang tidak terafiliasi dengan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materiil sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 25 2. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) Inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. atau setidak-tidaknya Menyatakan frasa “masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. atau setidak-tidaknya Menyatakan frasa kebencian dan permusuhan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberikan penjelasan lebih lanjut. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2025, sebagai berikut: 26 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Zhafran Hibrizi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bashtotan Milka Gumilang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adria Fathan Mahmuda; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suci Rizka Fadhilla; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nia Rahma Dini; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Qurratul Hilma; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fadhilla Rahmadiani Fasya; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adam Fadillah Al basith; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hafiz Haromain Simbolon; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Khoilullah MR; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tiara; 12. Bukti P-12 : Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 13. Bukti P-13 : Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 14. Bukti P-14 : Salinan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sudah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). 27 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 1/2024) 28 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 29 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024, yang rumusannya masing-masing sebagai berikut: Pasal 28 ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.” Pasal 45A ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas frsik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 a quo melanggar hak konstitusionalnya mengenai kebebasan berpendapat, kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI (selanjutnya disebut para Pemohon) menerangkan kualifikasinya sebagai sekelompok warga negara Indonesia yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon [Vide Bukti P-1 s.d Bukti P-11]; 4. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai mahasiswa fakultas hukum yang dijamin hak-hak kebebasan dalam berpendapat, para Pemohon merasa frasa “ujaran kebencian” dan frasa “masyarakat tertentu” tidak memiliki standarisasi atau parameter yang jelas yang rentan disalahgunakan dan menimbulkan makna yang multitafsir. Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon adalah benar sekelompok warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa dibuktikan dengan KTP dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). Para Pemohon menguraikan dalam permohonan a quo meminta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk menyatakan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 dimaksud agar memiliki standar yang jelas terhadap frasa “ujaran kebencian” dan frasa "masyarakat tertentu" untuk mengurangi potensi multitafsir dan diskriminasi dalam implementasinya. Apabila permohonan pengujian Pasal a quo dikabulkan, maka hal tersebut dapat menjamin hak-hak konstitusional para Pemohon berupa hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam menguraikan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial perihal anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, telah jelas 31 tampak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dilakukan pengujian. Di samping itu, jika permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya permohonan inkonstitusional bersyarat dimaksud, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” yang termuat dalam norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dikarenakan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memiliki ukuran yang jelas terkait tindakan apa saja dan bagaimana yang dapat dikategorikan masuk ke dalam frasa dimaksud; 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024, seharusnya termasuk ke dalam delik materiil, di mana untuk memenuhi unsur tindak pidana dimaksud, perlu adanya pembuktian nyata atas kerugian yang ditimbulkan, karena kerugian materiil dapat diukur secara jelas dan konkret dengan angka atau jumlah yang pasti, seperti halnya kerugian finansial. 32 Sebaliknya, kerugian immateriil, seperti rasa benci atau permusuhan, bersifat subjektif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, timbulnya perasaan kebencian atau permusuhan tidak dapat dijadikan dasar ukuran yang jelas untuk penentuan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana; 3. Bahwa menurut para Pemohon, frasa seperti "menghasut" dan "mempengaruhi" dalam ketentuan norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapatnya secara bebas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan batasan hukum yang jelas membuka ruang bagi penafsiran subjektif, yang dapat mengarah pada kriminalisasi dan tindakan sewenang-wenang. Para Pemohon berpendapat bahwa kondisi tersebut dapat mengancam kebebasan berekspresi dalam kehidupan berdemokrasi, termasuk di ruang digital, serta menimbulkan efek jera (chilling effect) yang membatasi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan informasi; 4. Bahwa menurut para Pemohon, frasa "masyarakat tertentu" dalam ketentuan norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 dimaksud menimbulkan potensi multitafsir yang dapat merugikan pihak-pihak yang mengkritik kelompok sosial non-afiliatif, yakni yang tidak berdasarkan ras, agama, etnis, kebangsaan, jenis kelamin, atau disabilitas. Frasa tersebut berpotensi disalahgunakan oleh kelompok sosial tertentu untuk membungkam kritik, sebagaimana telah terjadi dalam beberapa kasus kriminalisasi. Meskipun frasa "antar golongan" telah dihapus dan diganti dengan frasa "masyarakat tertentu" dinilai tidak menghilangkan ambiguitas norma tersebut, karena tetap membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam penegakan hukum. Selain itu, tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai ketentuan maupun penjelasan dalam UU a quo, di mana pembentuk undang-undang hanya menuliskan dengan menyatakan Pasal a quo “cukup jelas”. Hal tersebut menyebabkan mispersepsi karena tidak dapat dipahami secara utuh yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, dalam petitumnya, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan: 33 1. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 Inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Frasa “masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Frasa kebencian dan permusuhan Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberikan penjelasan lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 34 Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap norma pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024, yaitu Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga terdapat dasar pengujian yang sama dengan Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024. Namun demikian, setelah Mahkamah membaca dengan saksama alasan permohonan Pemohon dalam perkara a quo, telah ternyata terdapat alasan-alasan yang berbeda dengan permohonan perkara sebelumnya, di mana pada Perkara Nomor 105/PUU- XXII/2024 menggunakan alasan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan tindak pidana hasutan kebencian melalui media elektronik masih dibutuhkan Indonesia sebagai instrumen pengendali hate speech agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan pemenuhan terhadap hak atas rasa aman. Sementara itu, permohonan a quo menggunakan alasan sebagai mahasiswa fakultas hukum yang aktif dalam pengkajian isu-isu hukum yang terjadi di Indonesia yang dijamin haknya dalam kebebasan berpendapat seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, karena terdapat alasan yang berbeda, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian. 35 [3.11] Menimbang bahwa oleh karena norma Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 dapat diajukan, selanjutnya Mahkamah akan menilai persoalan konstitusionalitas norma a quo. [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, berkenaan dengan norma Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. ... 3. … 4. Menyatakan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam norma Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”. 5. …. 6. …. Bahwa dengan telah dikabulkannya substansi Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka terhadap norma Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, terhadap ketentuan norma Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 telah berubah 36 karena secara normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan rumusan norma a quo tidak lagi sebagaimana dalam permohonan para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan telah kehilangan objek. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 telah kehilangan objek. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 adalah kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 37 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.46 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamsari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani 38 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Fenny Tri Purnamasari