186/PUU-XXIII/2025

1 PUTUSAN Nomor 186/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Jamson Frans Gultom Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Anggrek VII Nomor 9 Duren Sawit, Jakarta Timur Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Agus Suwargi Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Teratai Raya Nomor 59 RT 002/RW 015 Taman Yasmin, Bogor Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Budiman Setyo Wibowo Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Komplek Chandra Indah Blok F/18, Kecamatan Pondok Kota Bekasi Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Wahyuni Indrijanti Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Taruna Jaya I Nomor 16 C, RT 007/RW 002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon IV; 2 5. Nama : Serikat Karyawan Permata Bank (SiKaP), diwakili oleh Cahya Kurniawan selaku Ketua Umum Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VIII Nomor 46, RT 7 RW 9, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Jamil Sobir Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Taman Porisgaga Blok B.2 Nomor 1, Batu Ceper, Kota Tangerang Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ Pemohon VI; 7. Nama : Serikat Pekerja Danamoners, diwakili oleh Lyan Widiya selaku Sekertaris Jenderal Alamat : Menara Bank Danamon, Jalan HR. Rasuna Said C Nomor 10, RT 3 RW 1, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ Pemohon VII; 8. Nama : Ronald Ebenhard Pattiasina Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : KP. Bojong Jati RT.003/016 Depok, Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat Selanjutnya disebut ----------------------------------------------------- Pemohon VIII; 9. Nama : Kamrul Kumar Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Anyer 7 Nomor 20 RT.007 RW.002, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------ Pemohon IX; 10. Nama : Ishak Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Villa Pamulang Mas II Blok N9/6 RT 004/RW 008, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------- Pemohon X; 11. Nama : Dorkas V H Sitompul Pekerjaan : Karyawan Swasta 3 Alamat : Jalan Swadaya IV Nomor 44 RT 013/RW 004, Kelurahan Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------- Pemohon XI; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XI disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 189/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan Nomor 186/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 Oktober 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHКAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. b. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 4 Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Judicial Review). Dengan demikian, MK memiliki kewenangan absolut (absolute competence) untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai “UU MK”): Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan ini, MK memiliki kompetensi absolut (Absolute Jurisdiction) untuk menguji konstitusionalitas suatu norma hukum dalam undang-undang apabila diduga bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, baik secara formil maupun materiil. d. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” e. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai “UU PUU”): 1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” f. Pasal 2 ayat (1) sampai (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya Peraturan Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “PMK 2/2021”): 1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. 3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang- undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian peraturan-peraturan di atas pada pokoknya menyatakan bahwa: a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah Undang-Undang dan pokok permohonan PUU dapat berupa pengujian formil maupun pengujian materiil dari Undang-Undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pelindung dan pengawal konstitusi di Republik Indonesia (the guardian of constitution of the land) sehingga Mahkamah memiliki mandat untuk memastikan pengaturan undang-undang yang ada di Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Konstitusi dan juga menjamin pemenuhan hukum, hak 6 asasi, dan kebebasan warga negara yang diberikan secara konstitusional berdasarkan Konstitusi telah terpenuhi dalam suatu undang-undang. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya sebagai penafsir akhir konstitusi (“the sole interpreter of the Constitution”) memiliki arti bahwa hanya penafsiran konstitusi yang diberikan oleh Mahkamah saja yang berlaku sebagai otoritas tertinggi dan berkekuatan hukum mengikat dalam kaitannya dengan putusan yang nantinya dikeluarkan Mahkamah atas permohonan pengujian undang- undang yang diajukan terhadap Konstitusi. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan (4) PMK 7/2025, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian sehubungan atas permohonan pengujian undang-undang berupa pengujian materiil, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 5. Bahwa secara historis dan yurisprudensial, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengadili permohonan sejenis, yaitu pengujian undang-undang di bidang perpajakan, seperti: o Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 mengenai pengujian UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); o Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait pajak daerah dan retribusi; serta o Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian UU PPh. Dari praktik tersebut, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian norma undang-undang di bidang perpajakan yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. 6. Bahwa secara filosofis, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan pengejawantahan dari prinsip constitutional supremacy atau kedaulatan konstitusi, yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kerangka itu, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai “penjaga konstitusi” (the guardian of the constitution) dan “penafsir tunggal konstitusi” (the sole interpreter of the constitution), yang 7 bertugas memastikan agar semua produk undang-undang tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar konstitusional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan prinsip negara hukum. 7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review) adalah bentuk dari pengawasan konstitusional (constitutional control) yang merupakan ciri utama negara demokrasi modern (constitutional democracy). Dengan mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menilai kesesuaian formal suatu undang- undang, tetapi juga memastikan substansi hukum yang berlaku tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. 8. Bahwa dalam konteks hukum pajak, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menegaskan bahwa pajak adalah kewajiban konstitusional warga negara yang harus diatur secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. MK dalam beberapa putusannya (antara lain Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019) menyatakan bahwa pengenaan pajak tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil, maupun penggerusan hak atas kesejahteraan warga negara. Oleh sebab itu, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma pajak agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. 9. Bahwa dari perspektif teori hukum konstitusi, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai “negative legislator”, yaitu lembaga yang berwenang membatalkan norma dalam undang-undang apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi, namun tidak berwenang membuat norma baru. Dalam menjalankan fungsi ini, MK dapat pula memberikan penafsiran konstitusional bersyarat (conditionally constitutional interpretation), agar suatu pasal tetap berlaku sepanjang ditafsirkan sesuai dengan makna yang sejalan dengan UUD 1945. Permohonan Pemohon dalam perkara a quo justru memohon agar Mahkamah menerapkan model penafsiran tersebut, bukan mencabut keseluruhan pasal, melainkan menegaskan tafsir yang adil bagi penerima pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tunjangan Hari Tua (THT). 8 10. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi edukatif dan korektif terhadap pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), agar dalam merumuskan kebijakan pajak di masa mendatang memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Dengan demikian, setiap warga negara, termasuk pensiunan, yang akan pensiun seperti Pemohon, memperoleh jaminan bahwa pajak tidak akan menjadi alat yang membebani secara tidak proporsional atau mengurangi hak hidup layak di masa tua. 11. Bahwa oleh karena itu, secara konstitusional, yuridis, maupun filosofis, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang, berkompeten, dan tepat untuk memeriksa serta memutus permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021. Permohonan ini sepenuhnya termasuk dalam kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian layak untuk diperiksa dan diputus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Bahwa Pemohon adalah para Pengurus Serikat Pekerja Bank Swasta, Pekerja bank swasta baik yang masih aktif ataupun yang akan memasuki masa pensiun dan Pekerja yang telah pensiun yang tergabung dalam Forum Pekerja Bank Swasta, sehingga secara langsung dan nyata mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021. Kerugian konstitusional tersebut termanifestasi dalam beberapa bentuk yang secara langsung dan nyata akan mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU HPP tersebut. Potensi kerugian dan kerugian yang Pemohon hadapi sudah dapat diperhitungkan dengan asumsi hitungan minimal atas besaran uang pensiun dan uang Jaminan Hari Tua saat permohonan ini dibuat. Nilai kerugian akan semakin membesar pada saat pensiun nanti. Adapun asumsi perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 9 1. Pemotongan pajak untuk uang pensiun sebesar Rp 50.587.672,00 (15%) PPH Pasal 21 Final. 2. Pemotongan pajak untuk uang Jaminan Hari Tua sebesar Rp 81.500.000 Jumlah pemotongan pajak pada Jaminan Hari Tua dikenakan tarif progresif karena Pemohon pernah mencairkan sebagian uang Jaminan Hari Tua tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari. Atas dasar kerugian tersebut, Pemohon bermaksud menyampaikan permohonan pengujian terhadap ketentuan yang mengatur terkait pajak atas uang pesangon, uang pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Bahwa ketentuan yang diuji berbunyi sebagai berikut: I) Pasal 4 ayat (1a) UU Pajak Penghasilan jo. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 4 (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentu lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:” (huruf a mencakup berbagai jenis penghasilan seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentu lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini). 10 Ketentuan ini secara umum memasukkan seluruh tambahan kemampuan ekonomis sebagai objek pajak, termasuk pembayaran pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua, karena dianggap sebagai “tambahan kemampuan ekonomis” yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan. II) Pasal 17 (1a) UU Pajak Penghasilan jo. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut: Ketentuan ini mengakibatkan uang pesangon, uang pensiun, uang tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua dikenakan pajak penghasilan dengan tarif progresif sebagaimana diatur di atas, karena dianggap sebagai bagian dari “penghasilan kena pajak”. Bahwa akibat berlakunya kedua pasal tersebut, Pemohon mengalami kerugian konstitusional, karena negara memperlakukan kompensasi pasca-kerja (pesangon, pensiun, THT, JHT) — yang sejatinya merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dan perlindungan pekerja di hari tua — sebagai objek 11 pajak penghasilan, padahal secara filosofis dan konstitusional dana tersebut bukanlah penghasilan produktif, melainkan hak sosial yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa uang pesangon, uang pensiun, uang tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua merupakan objek pajak penghasilan. 1. Pelanggaran terhadap Hak atas Jaminan Sosial (Pasal 28H ayat (3) UUD 1945) Bunyi Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Bahwa dana pensiun, uang pesangon, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua merupakan bentuk nyata dari jaminan sosial bagi pekerja. Namun dengan menjadikannya objek pajak, negara telah mengurangi manfaat jaminan sosial tersebut, sehingga bertentangan dengan kewajiban konstitusional untuk menjamin keberlangsungan perlindungan sosial bagi setiap warga negara, khususnya bagi mereka yang sudah tidak lagi produktif. 2. Pelanggaran terhadap Hak atas Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) Bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa pekerja yang telah berhenti bekerja dan menerima hak-hak pasca-kerja tetap diperlakukan sama dengan mereka yang masih memperoleh penghasilan aktif. Perlakuan ini menghapus pembedaan yang seharusnya ada antara penghasilan produktif dan kompensasi sosial, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi kelompok pekerja pensiunan. 3. Pelanggaran terhadap Hak atas Kesejahteraan Sosial (Pasal 34 ayat (2) UUD 1945) Bunyi Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” 12 Bahwa pemungutan pajak atas dana pensiun, pesangon, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua secara substansial melemahkan sistem jaminan sosial nasional, sebab negara justru mengurangi manfaat perlindungan sosial yang seharusnya diberikan penuh kepada masyarakat lemah dan tidak produktif. 4. Pelanggaran terhadap Prinsip Non-Diskriminatif dan Perlakuan yang Sama (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) Bunyi Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Bahwa negara memperlakukan pekerja pensiunan swasta sama seperti wajib pajak produktif yang masih memperoleh penghasilan aktif, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi mereka. Hal ini merupakan bentuk perlakuan diskriminatif secara substantif, bertentangan dengan semangat konstitusional untuk memberikan perlindungan bagi kelompok rentan. 5. Bertentangan dengan Nilai Pancasila – Sila Kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Bahwa pengenaan pajak atas dana kompensasi pasca-kerja tidak mencerminkan keadilan sosial, karena justru menambah beban bagi mereka yang sudah tidak produktif. Prinsip Pancasila menghendaki negara hadir melindungi, bukan memungut kembali hak-hak sosial pekerja yang telah mereka kumpulkan selama masa kerja. Kesimpulan Legal Standing Bahwa berdasarkan uraian di atas: 1. Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945; 2. Hak tersebut dirugikan secara nyata dan langsung oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU HPP jo. UU PPh; 3. Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional Pemohon; dan 4. Apabila permohonan dikabulkan, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi 13 (Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur siapa saja yang dapat mengajukan permohonan uji materi undang-undang, yaitu perorangan, masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan) Sementara itu, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 (bersama Putusan Nomor 11/PUU-V/2007) memperjelas syarat-syarat kerugian konstitusional yang harus dipenuhi, termasuk adanya hak konstitusional yang dirugikan, kerugian yang bersifat spesifik dan aktual/potensial, serta adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UU yang diuji. Serta Putusan MK No. 11/PUU-V/2007, karena kerugian yang dialami bersifat aktual, langsung, dan spesifik, serta memiliki hubungan kausal dengan berlakunya ketentuan yang diuji. Bahwa kerugian tersebut bukan sekadar kerugian fiskal, tetapi merupakan kerugian terhadap martabat kemanusiaan dan hak sosial pekerja yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga pengenaan pajak atas uang pesangon, uang pensiun, uang tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan konstitusional terhadap warga negara. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 Bunyi Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” (Sumber: Naskah Resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 75 dan perubahannya). a. Hak atas jaminan sosial sebagai hak konstitusional yang bersifat positif Bahwa hak atas jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 merupakan hak konstitusional yang bersifat positif (positive rights), yaitu hak yang menimbulkan kewajiban bagi negara untuk bertindak aktif (positive obligation) dalam menjamin kesejahteraan warga negara, terutama pada saat mereka tidak lagi produktif karena usia lanjut, pemutusan hubungan kerja, atau cacat tetap. 14 Negara tidak hanya dilarang merampas atau mengurangi hak tersebut, tetapi justru berkewajiban menyediakan, melindungi, dan menjamin keberlangsungannya. Oleh karena itu, kebijakan pajak yang justru mengurangi manfaat jaminan sosial, seperti pengenaan pajak penghasilan terhadap pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT), adalah bentuk pengingkaran kewajiban konstitusional negara. b. Dana pesangon, pensiun, THT, dan JHT sebagai bagian dari hak sosial, bukan penghasilan baru Bahwa dana pesangon, pensiun, THT, dan JHT secara yuridis merupakan hak sosial pekerja sebagaimana dijamin dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2004 secara eksplisit menyebutkan: (1) Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. (Pasal 35 ayat 2) (2) Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya. (Pasal 37 ayat 2) Sedangkan Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menegaskan: “BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Artinya, dana jaminan sosial tersebut bukan tambahan kemampuan ekonomis baru, melainkan hasil akumulasi iuran yang bersifat wajib bagian dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan menjaga kelangsungan hidup pekerja pasca kerja. Oleh karena itu, pemungutan pajak atas dana tersebut sama artinya dengan mengurangi nilai manfaat dari hak sosial yang telah dijamin oleh undang-undang dan UUD 1945. 15 c. Pajak atas hak sosial bertentangan dengan kewajiban negara Negara tidak dapat memajaki sesuatu yang secara konstitusional merupakan kewajiban negara sendiri untuk menjamin. Dengan menjadikan dana jaminan sosial sebagai objek pajak penghasilan, negara secara substantif mengambil kembali sebagian manfaat dari hak sosial warga negara yang seharusnya dilindungi. Hal ini bertentangan dengan esensi Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, karena mengubah hak perlindungan sosial menjadi instrumen fiskal, sehingga fungsi negara sebagai protector (pelindung) berubah menjadi collector (pemungut). Kebijakan ini juga mengingkari prinsip lex superior derogat legi inferiori, karena UUD 1945 sebagai hukum tertinggi telah mewajibkan negara untuk menjamin hak sosial warga, sedangkan undang-undang pajak yang memungut atas hak itu secara hierarkis bertentangan dengan konstitusi. d. Aspek filosofis: jaminan sosial dan martabat manusia Frasa dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “...yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” mengandung makna eksistensial dan sosial-ekonomi, yaitu bahwa negara wajib menjamin agar setiap warga negara tetap dapat hidup layak, bermartabat, dan berdaya, bahkan ketika tidak lagi bekerja. Dengan memungut pajak atas dana pensiun dan pesangon, negara menurunkan nilai martabat pekerja yang telah mengabdikan tenaga dan waktunya. Hak yang semestinya menjadi pelindung justru dijadikan objek pungutan, yang secara moral dan sosial merupakan bentuk pemiskinan struktural terhadap kelompok rentan - yakni para pensiunan dan korban PHK. Kondisi ini bertentangan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila Kedua Pancasila) dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila Kelima Pancasila). e. Penguatan Teori: “Justice as Fairness” (John Rawls) Filsuf hukum John Rawls dalam karyanya A Theory of Justice (1971) menjelaskan bahwa keadilan sosial (justice as fairness) harus diukur dari cara masyarakat memperlakukan pihak-pihak yang paling rentan. 16 Dalam kerangka “difference principle”, Rawls menegaskan bahwa kebijakan publik hanya dapat dianggap adil apabila memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang berada pada posisi paling tidak menguntungkan. Dalam konteks ini, pekerja yang memasuki masa pensiun atau mengalami PHK merupakan kelompok yang secara ekonomi paling rentan. Dengan mengenakan pajak atas dana pesangon dan pensiun, negara justru mengambil dari yang lemah untuk memperkuat kas negara, yang bertentangan dengan prinsip Rawls bahwa kebijakan yang adil harus meminimalkan ketidakberuntungan sosial-ekonomi, bukan memperparahnya. Oleh karena itu, kebijakan pajak atas jaminan sosial tidak hanya tidak adil secara hukum, tetapi juga tidak adil secara moral dan filosofis menurut teori keadilan sosial universal. f. Prinsip “Negative Taxation on Welfare Benefits” dalam hukum fiskal Dalam teori kebijakan fiskal modern, dikenal konsep negative taxation on welfare benefits, yakni bahwa setiap manfaat sosial atau jaminan sosial tidak boleh dikenai pajak, karena manfaat tersebut bukan pendapatan (income), melainkan subsidi sosial (transfer benefit) untuk menjamin keberlangsungan hidup. Prinsip ini telah diterapkan di berbagai negara welfare state, seperti Kanada, Belanda, dan Jerman, di mana manfaat pensiun dasar, kompensasi PHK, dan jaminan sosial sepenuhnya dibebaskan dari pajak penghasilan. Dengan mengenakan pajak atas jaminan sosial, Indonesia secara konseptual menyimpang dari prinsip welfare state yang dianut oleh UUD 1945, khususnya Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Dengan demikian, kebijakan fiskal yang memungut pajak atas dana pesangon, pensiun, THT, dan JHT bertentangan dengan prinsip keadilan 17 fiskal konstitusional, karena menjadikan hak perlindungan sosial sebagai sumber pendapatan negara. g. Kesimpulan Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 memberikan hak jaminan sosial yang wajib dijamin, bukan dipungut kembali oleh negara; 2. Pemajakan atas dana pesangon, pensiun, THT, dan JHT mengurangi manfaat jaminan sosial dan menurunkan martabat pekerja; 3. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dan Sila Kelima Pancasila; 4. Selain itu, kebijakan tersebut melanggar prinsip keadilan sosial (justice as fairness) sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, dan menyimpang dari prinsip negative taxation on welfare benefits dalam sistem fiskal negara kesejahteraan. Dengan demikian, pemungutan pajak atas dana kompensasi pasca kerja harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara materiil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai mencakup dana jaminan sosial pekerja. 2. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” (Sumber: Naskah Resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75 dan perubahannya). a. Hak atas kepastian hukum yang adil adalah hak konstitusional yang bersifat universal Bahwa kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan hukum yang rasional, proporsional, dan tidak diskriminatif. Asas ini merupakan roh negara hukum (rechtstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 18 Dalam negara hukum yang berasaskan keadilan, setiap peraturan harus memberikan perlakuan yang sama bagi situasi yang sama, dan berbeda bagi situasi yang berbeda secara sahih. Prinsip ini dikenal dalam doktrin hukum konstitusional sebagai prinsip “reasonable classification”, yaitu pembeda yang sah (lawful differentiation) antara dua kelompok subjek hukum hanya dapat dilakukan apabila memiliki dasar rasional yang objektif (reasonable and justifiable ground). b. Perlakuan yang sama secara formal tetapi tidak adil secara substansial Bahwa pengenaan pajak penghasilan terhadap pesangon, pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) memperlakukan pekerja yang telah berhenti bekerja sama dengan wajib pajak yang masih memperoleh penghasilan aktif. Secara formal, negara memberikan perlakuan yang sama (“semua penghasilan dikenai pajak”), namun secara substansial, keadaan mereka tidaklah sama. ● Wajib pajak aktif memiliki kemampuan ekonomis yang berkelanjutan (ongoing earning capacity). ● Pekerja pensiunan atau korban PHK tidak memiliki penghasilan berulang, dan hanya menerima hak sosial satu kali (one-time benefit) untuk menopang hidup di masa tidak produktif. ● Meskipun pekerja pensiunan sudah tidak lagi memiliki penghasilan aktif, mereka tetap wajib membayar pajak ke negara untuk beberapa jenis pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak penghasilan dari dana pensiun, sementara Pekerja Pensiunan ini tidak mempunyai dana cadangan untuk kebbutuhan yang mendesak seperti saat masih aktif bekerja. Dengan demikian, perlakuan yang sama secara formal justru menimbulkan ketidakadilan substantif, karena tidak mempertimbangkan perbedaan keadaan (unequal conditions). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan korektif (corrective justice) yang menuntut adanya perbedaan perlakuan hukum bagi kelompok rentan agar tercipta keseimbangan yang adil. 19 c. Asas “reasonable classification” dan ketidakwajaran perlakuan hukum Dalam doktrin hukum tata negara, asas reasonable classification berarti pembentuk undang-undang diperbolehkan membuat pembedaan perlakuan, asalkan pembedaan tersebut: 1. Berdasarkan perbedaan yang nyata dan relevan, 2. Memiliki tujuan yang sah secara konstitusional, dan 3. Tidak bersifat sewenang-wenang (arbitrary). Namun, dalam konteks ini, pengenaan pajak terhadap kompensasi pasca kerja tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, karena: ● Pertama, tidak ada perbedaan antara “penghasilan produktif” dan “hak sosial kompensatif” dalam UU Pajak Penghasilan, sehingga semua dianggap sama-sama “tambahan kemampuan ekonomis”; ● Kedua, tujuan fiskal (meningkatkan penerimaan negara) tidak dapat dijadikan dasar pembenaran konstitusional untuk mengurangi hak sosial yang dilindungi UUD 1945; ● Ketiga, perlakuan ini bersifat arbitrary, karena mengabaikan konteks sosial-ekonomi dari kelompok yang dikenai pajak. Dengan demikian, UU Pajak Penghasilan jo. UU HPP tidak memenuhi asas reasonable classification, dan karenanya melanggar prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. d. Kontradiksi dengan hukum positif di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan Ketentuan pajak ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum vertikal (vertical legal inconsistency) karena bertentangan dengan norma-norma yang lebih khusus dan bersifat protektif terhadap pekerja, yaitu: 1. Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, yang menetapkan bahwa manfaat Jaminan Hari Tua adalah akumulasi iuran peserta yang dibayarkan untuk menjamin masa pensiun; 20 2. Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), yang menegaskan: “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.” 3. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang menjamin hak atas jaminan sosial. Norma pajak yang memperlakukan kompensasi pasca kerja sebagai “tambahan kemampuan ekonomis” menabrak hierarki hukum (lex superior derogat legi inferiori), karena mengabaikan ketentuan konstitusional dan undang-undang sektoral yang bersifat lex specialis. Akibatnya, pekerja dan pensiunan tidak lagi memiliki kepastian hukum mengenai status dan perlindungan hak-haknya. Hak sosial berubah menjadi objek fiskal yang nilainya ditentukan oleh tarif pajak, bukan oleh kebutuhan hidup yang layak. e. Ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional yang nyata menimbulkan ambiguitas hukum (legal uncertainty) dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Akibatnya, terjadi variasi perlakuan antara lembaga keuangan, BPJS, dan instansi pajak, yang menyebabkan pekerja tidak mengetahui secara pasti besaran manfaat bersih yang akan diterima. Kerugian ini bersifat nyata karena: ● Nilai manfaat jaminan sosial berkurang setelah dikenai pajak; ● Tidak ada dasar hukum eksplisit yang memberikan pengecualian terhadap kompensasi pasca kerja; ● Norma yang berlaku saat ini menimbulkan interpretasi ganda dan ketidakpastian hukum (rechts onzekerheid) yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam doktrin konstitusional, ketidakpastian hukum adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum (legal protection), karena hukum tidak lagi memberikan rasa aman terhadap hak-hak warga negara. 21 f. Prinsip “Equality Before the Law” dalam praktik konstitusional Prinsip equality before the law mengandung dua dimensi utama: 1. Equality in rights (kesetaraan dalam hak) - semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dilindungi hukum; 2. Equality in treatment (kesetaraan dalam perlakuan) - hukum harus memperlakukan berbeda bagi situasi yang berbeda secara sah. Dalam hal ini, pekerja pasca kerja dan pensiunan tidak dapat disamakan dengan wajib pajak produktif. Keduanya berbeda dalam aspek sumber penghasilan, kemampuan ekonomi, dan tujuan penerimaan dana. Oleh karena itu, penyamaan perlakuan pajak terhadap keduanya melanggar prinsip equality before the law dan menimbulkan ketidakadilan struktural. g. Kesimpulan Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; 2. Pengenaan pajak terhadap dana pesangon, pensiun, THT, dan JHT memperlakukan situasi yang berbeda secara sama, tanpa alasan yang wajar dan objektif; 3. Kebijakan pajak tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, karena bertentangan dengan norma-norma perlindungan sosial dalam UU SJSN, UU BPJS, dan UU Ketenagakerjaan; 4. Norma pajak ini tidak memenuhi asas reasonable classification dan melanggar equality before the law sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya; 5. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan jo. UU HPP harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai mencakup dana kompensasi pasca kerja. 3. Bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Bunyi Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: 22 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” (Sumber: Naskah Resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75 dan perubahannya). a. Hak atas jaminan sosial dan kewajiban negara dalam negara kesejahteraan (welfare state) Bahwa Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 merupakan norma konstitusional yang menegaskan peran aktif negara dalam membangun dan memelihara sistem jaminan sosial nasional sebagai instrumen perlindungan sosial. Pasal ini adalah perwujudan langsung dari asas “negara kesejahteraan” (welfare state) yang dianut oleh Indonesia sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang menegaskan tujuan negara: “...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” Dalam konsep negara kesejahteraan, negara tidak bersifat netral atau pasif, tetapi wajib hadir secara aktif (active state) dalam menjamin keadilan sosial, khususnya bagi kelompok yang lemah, tidak mampu, dan tidak produktif. Oleh karena itu, pemungutan pajak terhadap dana jaminan sosial pekerja, seperti pesangon, pensiun, THT, dan JHT, justru berlawanan dengan mandat aktif negara untuk memberikan perlindungan sosial. Negara dalam hal ini berubah fungsi dari pelindung menjadi pemungut, sehingga melanggar kewajiban konstitusional yang melekat pada Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. b. Makna sistem jaminan sosial dalam hukum nasional Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan implementasi langsung dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 menyebutkan: 23 “Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.” Sedangkan Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2004 menetapkan asas penyelenggaraan: “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berdasarkan norma tersebut, jaminan sosial bukanlah mekanisme finansial yang dapat dikenai pungutan, melainkan mekanisme perlindungan sosial (social protection mechanism) yang dijalankan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial ekonomi - seperti kehilangan pekerjaan, pensiun, cacat, atau kematian. Dengan demikian, ketika dana jaminan sosial seperti pesangon, pensiun, THT, dan JHT diperlakukan sebagai objek pajak, negara mengabaikan karakter sosial dan perlindungan hukum dari hak tersebut, serta mengganggu keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional itu sendiri. c. Negara wajib melindungi, bukan membebani kembali peserta jaminan sosial Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menegaskan dua kewajiban negara: 1. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat; 2. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, kebijakan pajak terhadap dana kompensasi pasca kerja justru menambah beban bagi masyarakat yang baru kehilangan pekerjaan atau memasuki masa pensiun - kelompok yang secara sosial termasuk dalam kategori tidak produktif dan rentan ekonomi. Artinya, alih-alih memberdayakan, negara membebani kembali kelompok masyarakat yang seharusnya diberi perlindungan. Kondisi ini menimbulkan paradoks konstitusional: negara yang seharusnya menjadi pelindung kesejahteraan sosial justru menjadi penyebab berkurangnya kesejahteraan itu sendiri. 24 d. Causal verband: hubungan sebab-akibat langsung antara norma pajak dan pelanggaran kewajiban negara Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan jo. UU HPP menjadikan dana jaminan sosial sebagai objek pajak penghasilan. Akibat langsungnya, manfaat jaminan sosial pekerja berkurang, nilai dana bersih yang diterima menurun, dan pekerja kehilangan sebagian hak sosialnya. Kerugian tersebut merupakan akibat langsung (direct consequence) dari kebijakan perpajakan, yang menempatkan negara pada posisi berkonflik dengan kewajiban konstitusionalnya sendiri. Negara yang seharusnya mengembangkan sistem jaminan sosial malah secara aktif mengambil sebagian manfaatnya melalui pajak. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat konstitusional (causal verband) yang jelas antara keberlakuan norma pajak tersebut dan pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. e. Teori negara kesejahteraan dan prinsip perlindungan sosial Dalam teori hukum konstitusional modern, negara kesejahteraan (welfare state) memiliki tiga fungsi utama (Gøsta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, 1990): 1. Redistributive Function: Negara mendistribusikan kembali sumber daya untuk menciptakan keadilan sosial; 2. Protective Function: Negara melindungi warga dari risiko ekonomi dan sosial; 3. Empowering Function: Negara memberdayakan kelompok rentan untuk mencapai kemandirian. Namun, kebijakan pajak atas dana jaminan sosial bertentangan dengan ketiga fungsi tersebut, karena: ● Tidak bersifat redistributif, melainkan regresif - menarik dari yang lemah, bukan yang kuat; ● Tidak bersifat protektif, karena justru mengurangi manfaat jaminan sosial; ● Tidak bersifat empowering, karena memperlemah daya ekonomi masyarakat pensiunan. 25 Dengan demikian, negara melalui kebijakan pajak ini menyimpang dari prinsip welfare state yang menjadi dasar filosofi Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. f. Dampak sistemik terhadap kesejahteraan sosial nasional Pajak atas dana jaminan sosial tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga merusak fondasi sistem jaminan sosial nasional (SJSN) karena: 1. Menurunkan kepercayaan peserta terhadap sistem BPJS dan DPLK; 2. Mengurangi partisipasi pekerja dalam program jaminan sosial; 3. Memperbesar risiko kemiskinan struktural di usia lanjut; 4. Menghambat pemerataan ekonomi dan redistribusi sosial. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang bertujuan menciptakan sistem sosial yang inklusif, protektif, dan berkeadilan. g. Kesimpulan Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat lemah; 2. Kebijakan pajak terhadap dana pesangon, pensiun, THT, dan JHT bertentangan dengan kewajiban konstitusional tersebut, karena mengurangi manfaat perlindungan sosial dan melemahkan posisi ekonomi masyarakat rentan; 3. Kebijakan tersebut menyimpang dari prinsip negara kesejahteraan (welfare state), yang seharusnya mendistribusikan kesejahteraan, bukan memungut dari yang lemah; 4. Norma pajak yang memperlakukan dana jaminan sosial sebagai objek pajak harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai demikian. 4. Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Bunyi Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: 26 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” (Sumber: Naskah Resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75 dan perubahannya). a. Hak bebas dari diskriminasi sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan jaminan konstitusional atas hak bebas dari perlakuan diskriminatif, yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang bersifat non-derogable, artinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak ini memiliki dua dimensi: 1. Dimensi negatif: negara tidak boleh membuat kebijakan yang membeda-bedakan warga negara secara sewenang-wenang; 2. Dimensi positif: negara wajib menciptakan kebijakan yang menjamin kesetaraan substantif antarwarga negara. Dengan demikian, setiap kebijakan publik, termasuk perpajakan, harus tunduk pada prinsip non-diskriminatif, baik secara langsung (direct discrimination) maupun tidak langsung (indirect discrimination). b. Diskriminasi terselubung (indirect discrimination) terhadap kelompok pekerja tidak produktif Bahwa pengenaan pajak penghasilan atas dana pesangon, pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) merupakan bentuk diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination) terhadap kelompok masyarakat tertentu, yaitu: ● Pekerja yang telah berhenti bekerja karena usia pensiun atau PHK, dan ● Peserta program jaminan sosial yang tidak lagi memiliki kemampuan produktif untuk memperoleh penghasilan baru. Diskriminasi ini muncul karena kebijakan pajak tidak membedakan kondisi sosial-ekonomi antara wajib pajak produktif dan wajib pajak pasif (non-earning individuals). 27 Akibatnya, kelompok yang paling lemah justru dikenai beban pajak yang sama, padahal mereka tidak berada pada posisi yang setara secara ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain, kebijakan ini secara formal tampak netral, tetapi secara substansial bersifat diskriminatif, karena memberikan beban fiskal yang tidak proporsional kepada kelompok rentan. c. Teori “Substantive Equality” dalam hukum konstitusi Bahwa konsep equality before the law yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak boleh diartikan secara sempit sebagai kesetaraan matematis (formal equality), melainkan kesetaraan substantif (substantive equality), yaitu perlakuan hukum yang memperhitungkan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan kemampuan antarwarga negara. Dalam pandangan Ronald Dworkin (Taking Rights Seriously, 1977), kesetaraan substantif menuntut negara untuk memperlakukan warga negara tidak dengan ukuran yang sama, tetapi dengan ukuran yang adil. Kesetaraan sejati bukanlah “sama rata”, melainkan “memberi sesuai kebutuhan dan kemampuan.” Dalam konteks ini, mengenakan pajak dengan tarif yang sama terhadap pensiunan dan pekerja aktif adalah bentuk ketidaksetaraan substantif, karena negara mengabaikan kondisi bahwa kelompok pensiunan sudah tidak lagi memiliki sumber penghasilan produktif. d. Perbedaan perlakuan fiskal yang tidak proporsional Bahwa dalam sistem perpajakan nasional, Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan jo. UU HPP memperlakukan seluruh “tambahan kemampuan ekonomis” tanpa membedakan asal atau sifatnya. Konsekuensinya, dana kompensasi pasca kerja dianggap sama dengan pendapatan aktif. Padahal, dana jaminan sosial (pesangon, pensiun, THT, JHT) secara esensial merupakan: ● Hak sosial yang timbul karena hubungan kerja dan sistem jaminan sosial nasional; ● Bukan hasil kegiatan ekonomi produktif; 28 ● Dibayarkan pada saat pekerja sudah kehilangan penghasilan tetap. Dengan demikian, kebijakan yang mengenakan pajak terhadap dana tersebut merupakan bentuk perlakuan hukum yang tidak proporsional (disproportionate treatment), karena membebankan pajak kepada kelompok yang secara ekonomi justru lemah dan tidak lagi memiliki daya tahan finansial. e. Prinsip “Indirect Discrimination” dalam hukum HAM internasional Dalam konteks hukum internasional, indirect discrimination diartikan sebagai kebijakan yang secara formal netral, tetapi dalam praktiknya menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi kelompok tertentu. Definisi ini diadopsi dalam: ● Article 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); ● General Comment No. 18 (UN Human Rights Committee, 1989). Berdasarkan prinsip tersebut, kebijakan perpajakan terhadap dana pensiun dan pesangon dapat dikualifikasikan sebagai diskriminasi tidak langsung, karena secara tidak proporsional membebani kelompok masyarakat tertentu berdasarkan status sosial-ekonominya. f. Dampak sosial dari diskriminasi fiskal ini Kebijakan pajak terhadap pesangon dan pensiun menimbulkan: 1. Diskriminasi ekonomi, karena membebani kelompok berpenghasilan tetap (retirees) tanpa memberi kelonggaran fiskal; 2. Diskriminasi sosial, karena memperlemah posisi tawar kelompok pekerja yang beralih ke masa pensiun atau PHK; 3. Diskriminasi struktural, karena negara secara sistematis memperlakukan hak sosial sebagai objek fiskal tanpa diferensiasi berdasarkan kondisi sosial-ekonomi. Hal ini menyebabkan kerugian konstitusional yang nyata bagi kelompok rentan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang seharusnya menjamin perlakuan adil. g. Prinsip moral dan filosofis: dari kesetaraan menuju keadilan Sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dalam Nicomachean Ethics, keadilan sejati bukanlah memberi hal yang sama kepada setiap orang, 29 tetapi memberi sesuai dengan hak dan kebutuhannya (to give each his due). Dengan memungut pajak dari pensiunan dan pekerja yang kehilangan pekerjaan, negara justru mengabaikan filosofi keadilan distributif yang menjadi fondasi dari keadilan sosial dalam Pancasila. Oleh karena itu, perlakuan pajak yang seragam terhadap seluruh kelompok masyarakat tanpa memperhitungkan kondisi ekonomi dan sosialnya merupakan bentuk ketidakadilan substantif dan diskriminasi yang dilarang oleh konstitusi. h. Kesimpulan Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun; 2. Kebijakan pajak terhadap dana pesangon, pensiun, THT, dan JHT merupakan bentuk diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination) terhadap kelompok pekerja tidak produktif dan pensiunan; 3. Kebijakan tersebut melanggar prinsip substantive equality, karena memperlakukan kelompok dengan kondisi ekonomi berbeda secara sama; 4. Norma pajak dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan jo. UU HPP tidak memenuhi asas proporsionalitas dan perlakuan yang adil sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi; 5. Dengan demikian, norma pajak tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mencakup dana kompensasi pasca kerja. 5. Bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 Bunyi Pasal 23A UUD 1945: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” (Sumber: Naskah Resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75 dan perubahannya). a. Hakikat konstitusional Pasal 23A UUD 1945: pajak harus adil dan proporsional 30 Bahwa Pasal 23A UUD 1945 memberikan legitimasi konstitusional terhadap pemungutan pajak oleh negara, namun legitimasi tersebut tidak bersifat absolut. Pasal ini bukan hanya memberi kewenangan kepada negara untuk memungut pajak, melainkan juga membatasi kewenangan tersebut dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Frasa “diatur dengan undang-undang” mengandung dua makna konstitusional: 1. Makna formil, bahwa pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang sah; 2. Makna materiil, bahwa isi undang-undang pajak harus adil, proporsional, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, undang-undang pajak yang melahirkan ketidakadilan substantif terhadap kelompok tertentu dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. b. Prinsip “Fair Taxation” dan asas kemampuan membayar (Ability to Pay Principle) Dalam teori keuangan publik (Richard A. Musgrave, The Theory of Public Finance, 1959), prinsip keadilan pajak (fair taxation) menegaskan bahwa: “Setiap warga negara harus membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya, bukan berdasarkan persamaan nominal, melainkan kesetaraan dalam beban (equality of sacrifice).” Asas ini dikenal sebagai ability to pay principle, yang berarti bahwa: ● Pemungutan pajak harus didasarkan pada kemampuan ekonomis aktual (economic capacity); ● Warga negara dengan kemampuan lebih besar menanggung beban lebih besar; ● Sedangkan kelompok dengan kemampuan terbatas harus memperoleh pengurangan atau pembebasan. Dalam konteks ini, pensiunan dan pekerja yang terkena PHK jelas tidak lagi memiliki kemampuan ekonomis seperti wajib pajak produktif. Namun, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan jo. UU HPP memperlakukan mereka secara sama - seolah-olah masih memiliki penghasilan aktif. 31 Kebijakan ini melanggar asas proporsionalitas dan menyimpang dari prinsip keadilan pajak. c. Pemungutan pajak atas hak sosial: bentuk penyimpangan fiskal Bahwa dana pesangon, pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) bukanlah hasil kegiatan ekonomi baru, melainkan hak sosial yang telah dikumpulkan dari hasil kerja atau iuran selama bertahun-tahun. Memungut pajak atas dana tersebut berarti memungut pajak dua kali (double taxation) terhadap penghasilan yang sama: 1. Ketika gaji bulanan dibayarkan (pajak penghasilan rutin), dan 2. Ketika hasil akumulasi dari gaji tersebut (melalui pesangon atau JHT) dibayarkan kembali kepada pekerja. Dengan demikian, kebijakan pajak atas dana jaminan sosial adalah bentuk pemungutan berlebihan (over-taxation) yang bertentangan dengan prinsip konstitusional Pasal 23A UUD 1945, karena: ● Tidak memenuhi asas keadilan (fairness); ● Tidak seimbang dengan kemampuan membayar (equity); ● Dan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi kelompok rentan. d. Prinsip keadilan fiskal dan teori beban pajak proporsional Adam Smith dalam The Wealth of Nations (1776) menyebut empat asas utama pajak yang adil, yaitu: 1. Equity (keadilan); 2. Certainty (kepastian hukum); 3. Convenience (kemudahan pembayaran); 4. Economy (efisiensi pungutan). Dalam hal ini, pemajakan atas dana jaminan sosial melanggar keempat asas tersebut: ● Tidak adil, karena membebani yang lemah secara sama dengan yang kuat; ● Tidak pasti, karena tidak ada kejelasan apakah manfaat jaminan sosial tergolong “penghasilan” dalam arti ekonomis; ● Tidak mudah, karena dilakukan pada saat pekerja berada dalam posisi kehilangan penghasilan; 32 ● Tidak efisien, karena negara justru kehilangan kepercayaan publik dan mengurangi insentif partisipasi dalam sistem jaminan sosial nasional. Dengan kata lain, kebijakan ini bertentangan secara struktural dengan prinsip keuangan publik yang rasional dan konstitusional. e. Causal verband: hubungan sebab-akibat dengan pelanggaran keadilan fiskal Bahwa hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma pajak dan kerugian konstitusional pekerja bersifat langsung dan nyata: ● Norma pajak (Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 17 UU PPh jo. UU HPP) menyebabkan dana jaminan sosial pekerja dikategorikan sebagai objek pajak; ● Akibatnya, manfaat bersih yang diterima pekerja menurun; ● Penurunan manfaat ini secara langsung melanggar prinsip keadilan fiskal dan keseimbangan beban pajak (equitable tax burden). Dengan demikian, negara tidak lagi menegakkan prinsip "equality of sacrifice", tetapi justru memberlakukan equality of burden, yakni beban pajak yang sama bagi kelompok yang secara ekonomi berbeda. f. Teori “Excessive Tax Burden” dan pelanggaran terhadap keadilan sosial Dalam teori keuangan publik modern (Arthur Pigou, The Economics of Welfare, 1932), disebutkan bahwa: “Pajak yang menurunkan daya beli kelompok lemah secara signifikan lebih besar daripada manfaat publik yang diterima, merupakan bentuk beban pajak berlebihan (excessive tax burden) dan harus dikoreksi secara hukum.” Kondisi ini tepat menggambarkan dampak pajak atas dana kompensasi pasca kerja: ● Menurunkan daya beli pensiunan; ● Mengurangi nilai manfaat sosial; ● Dan tidak memberikan manfaat langsung dalam bentuk layanan publik yang proporsional. 33 Oleh karena itu, pemajakan terhadap dana jaminan sosial bukan hanya tidak efisien secara ekonomi, tetapi juga tidak sah secara moral dan konstitusional. g. Perspektif konstitusional: pajak sebagai alat redistribusi, bukan instrumen represi Dalam sistem negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pajak bukan sekadar alat pungutan, melainkan alat pemerataan (redistributive instrument). Namun dalam kasus ini, pajak digunakan untuk mengambil kembali hak sosial yang telah dijamin oleh negara - suatu bentuk reversal of function yang tidak sejalan dengan tujuan Pasal 23A UUD 1945. Dengan demikian, pajak atas dana pesangon, pensiun, THT, dan JHT secara fungsi, substansi, dan akibat bertentangan dengan filosofi pajak yang konstitusional. h. Kesimpulan Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Pasal 23A UUD 1945 menegaskan pajak harus diatur secara adil, proporsional, dan berkeadilan sosial; 2. UU Pajak Penghasilan jo. UU HPP, sepanjang memajaki dana pesangon, pensiun, THT, dan JHT, melanggar asas keadilan fiskal dan proporsionalitas beban pajak; 3. Pemungutan tersebut menimbulkan double taxation dan excessive tax burden terhadap kelompok rentan, yang bertentangan dengan prinsip ability to pay; 4. Norma ini tidak sejalan dengan fungsi sosial pajak sebagai alat redistribusi, dan karenanya bertentangan secara materiil dengan Pasal 23A UUD 1945; 5. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan jo. UU HPP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai mencakup dana kompensasi pasca kerja. 6. Bertentangan dengan Pancasila - Sila Kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” a. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional 34 Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum nasional dan asas moral tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, yang menyatakan: “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia.” Oleh karena itu, setiap undang-undang - termasuk undang-undang perpajakan - wajib tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila suatu norma hukum menimbulkan ketimpangan sosial, ketidakadilan ekonomi, atau perlakuan diskriminatif, maka norma tersebut tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. b. Makna normatif Sila Kelima - “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Sila Kelima merupakan tujuan puncak (the final goal) dari seluruh sistem hukum, politik, dan ekonomi Indonesia. Keadilan sosial tidak hanya berarti pemerataan hasil ekonomi, tetapi juga jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil dalam proses dan hasil kebijakan publik. Menurut Notonagoro (Filsafat Pancasila, 1974): “Keadilan sosial dalam Pancasila adalah keadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara hak dan kewajiban, antara ekonomi dan moral.” Dengan demikian, keadilan sosial mengandung makna: ● Distributive justice - pemerataan hasil dan beban ekonomi secara proporsional; ● Commutative justice - kesetaraan dalam hubungan sosial dan ekonomi antarwarga negara; ● Legal justice - keadilan dalam penerapan hukum dan kebijakan publik. Ketiga aspek tersebut harus saling terwujud dalam kebijakan fiskal, termasuk dalam peraturan perpajakan. c. Pajak atas jaminan sosial melanggar keadilan distributif dan sosial 35 Bahwa kebijakan pemajakan atas pesangon, pensiun, THT, dan JHT telah melanggar prinsip keadilan sosial dan distributif, karena: 1. Beban pajak justru ditanggung oleh kelompok paling rentan - yaitu pekerja yang kehilangan pekerjaan, pensiunan, dan masyarakat yang tidak lagi produktif; 2. Manfaat sosial dari jaminan sosial berkurang, sehingga tujuan pemerataan kesejahteraan gagal tercapai; 3. Negara memperlakukan hak sosial sebagai sumber pendapatan fiskal, bukan sebagai sarana perlindungan sosial. Padahal dalam sistem keuangan yang berlandaskan Pancasila, pajak harus berfungsi sebagai alat gotong royong nasional - yakni mereka yang kuat membantu yang lemah, bukan sebaliknya. Ketika negara memungut pajak dari dana sosial kelompok lemah, maka asas gotong royong berubah menjadi pembebanan sepihak terhadap pihak yang seharusnya dilindungi. d. Ekonomi Pancasila dan prinsip moral pajak Bahwa sistem ekonomi Pancasila didasarkan pada prinsip: “Kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan sosial dalam mencapai kesejahteraan umum.” Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (4) UUD 1945, Pancasila menolak sistem ekonomi liberal yang hanya berorientasi pada penerimaan negara tanpa memperhatikan keadilan sosial. Pajak, dalam kerangka ekonomi Pancasila, harus dipahami sebagai kontribusi sukarela yang bermoral (moral taxation), bukan pungutan yang menimbulkan penderitaan bagi yang lemah. Menurut Prof. Sri-Edi Swasono (2005): “Dalam ekonomi Pancasila, pajak bukanlah pemerasan yang sah, tetapi bentuk gotong royong untuk keadilan sosial; bila pajak menghilangkan kesejahteraan, maka ia kehilangan sifat Pancasilaisnya.” Kebijakan pajak atas dana jaminan sosial pekerja tidak memenuhi dimensi moral Pancasila tersebut, karena: ● Menimbulkan penderitaan ekonomi bagi kelompok pensiunan; ● Mengurangi nilai perlindungan sosial; 36 ● Menyebabkan ketimpangan antara pekerja dan pejabat tinggi yang memiliki insentif fiskal besar. Dengan demikian, kebijakan ini tidak Pancasilais, karena menyalahi etika sosial “keadilan bagi seluruh rakyat” dan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. e. Causal verband: dari norma fiskal menuju ketimpangan sosial Bahwa pemungutan pajak atas dana jaminan sosial memiliki hubungan sebab-akibat langsung (causal verband) dengan meningkatnya ketimpangan sosial, karena: 1. Mengurangi daya beli dan kesejahteraan pensiunan; 2. Meningkatkan ketergantungan pada bantuan sosial negara; 3. Memperlebar jurang antara pekerja lapisan bawah dan penerima manfaat fiskal di lapisan atas. Akibatnya, tujuan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” tidak tercapai, melainkan justru tereduksi menjadi keadilan formal yang timpang secara material. f. Pandangan keadilan sosial menurut teori keadilan modern Menurut John Rawls (1971) dalam A Theory of Justice, prinsip keadilan sosial harus memenuhi dua asas utama: 1. Equal basic liberties - setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang sama; 2. Difference principle - ketimpangan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling lemah. Dengan memungut pajak dari dana pesangon dan pensiun, negara melakukan hal yang bertentangan dengan difference principle, karena ketimpangan justru diperparah oleh kebijakan fiskal negara. Sedangkan menurut Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom, kesejahteraan sejati bukan diukur dari pendapatan nominal, tetapi dari kemampuan (capability) seseorang untuk hidup bermartabat. Jika pajak mengurangi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar di usia pensiun, maka kebijakan tersebut melanggar keadilan substantif. 37 Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga anti-Pancasila, karena mengabaikan prinsip keadilan sosial sebagai nilai moral tertinggi sistem hukum Indonesia. g. Kesimpulan Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1. Sila Kelima Pancasila (“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”) merupakan nilai moral dan tujuan tertinggi sistem hukum nasional; 2. Pemungutan pajak atas dana pesangon, pensiun, THT, dan JHT tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan gotong royong, karena membebani kelompok rentan; 3. Kebijakan tersebut menyimpang dari ekonomi Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, bukan instrumen fiskal semata; 4. Norma pajak tersebut bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta melanggar cita-cita negara untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan jo. UU HPP harus dinyatakan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mencakup dana kompensasi pasca kerja. 7. Penguatan Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband) a. Hubungan sebab-akibat langsung antara norma yang diuji dan kerugian Pemohon Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersumber langsung dari penerapan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memasukkan kompensasi pasca kerja ke dalam kategori “tambahan kemampuan ekonomis” yang menjadi objek pajak penghasilan. Kedua pasal tersebut memiliki konstruksi hukum yang bersifat umum (lex generalis), tanpa membedakan antara: 38 ● penghasilan aktif (income from productive activity), dan ● kompensasi sosial (post-employment benefits). Akibatnya, manfaat sosial seperti uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) diperlakukan sama dengan penghasilan produktif, dan karenanya dikenai pajak penghasilan progresif. Dari penafsiran hukum inilah timbul kerugian nyata, langsung, dan aktual (real and actual loss) bagi Pemohon, yaitu berkurangnya nilai manfaat dana jaminan sosial yang seharusnya diterima secara utuh. b. Karakteristik dana kompensasi pasca kerja bukan “penghasilan” dalam arti konstitusional Bahwa dana kompensasi pasca kerja yang meliputi pesangon, pensiun, THT, dan JHT tidak memenuhi unsur “tambahan kemampuan ekonomis” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, karena: 1. Bukan hasil kegiatan ekonomi produktif. Dana tersebut tidak timbul dari kegiatan kerja baru atau kegiatan ekonomi yang menambah kekayaan aktual, melainkan merupakan pengembalian (restitusi sosial) atas hak yang telah diperoleh selama masa kerja. 2. Bersumber dari tabungan sosial dan kontribusi pekerja selama masa kerja. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN): “Manfaat Jaminan Hari Tua merupakan akumulasi iuran yang telah dibayarkan oleh peserta ditambah hasil pengembangannya.” Maka, dana tersebut merupakan hak yang bersifat deferred income (penghasilan tertunda), yang telah dikenai pajak pada saat penerimaan gaji bulanan, bukan new income. 3. Diterima pada saat pekerja kehilangan sumber penghasilan utama. Secara ekonomi, penerimaan dana kompensasi pasca kerja terjadi bukan dalam kondisi bertambahnya kemampuan ekonomi, melainkan justru pada saat hilangnya sumber pendapatan tetap. 39 Dengan demikian, secara substansial, dana tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net), bukan tambahan kekayaan. Oleh karena itu, tafsir fiskal yang memasukkan dana kompensasi pasca kerja sebagai “penghasilan” adalah keliru secara substansi dan bertentangan dengan asas keadilan sosial serta hak atas jaminan sosial sebagaimana diatur dalam konstitusi. c. Pertentangan langsung dengan norma konstitusional yang lebih tinggi Tafsir hukum dalam Pasal 4 ayat (1) UU HPP yang memasukkan kompensasi pasca kerja sebagai objek pajak bertentangan dengan norma konstitusional yang lebih tinggi, yaitu: 1. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Dengan memajaki dana jaminan sosial, negara mengurangi manfaat perlindungan sosial, sehingga melanggar hak konstitusional atas jaminan sosial. 2. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Dengan menjadikan dana jaminan sosial sebagai objek pajak, negara justru melakukan tindakan yang berlawanan dengan kewajiban konstitusionalnya sendiri, yaitu melindungi dan memberdayakan kelompok lemah. 3. Sila Kelima Pancasila – “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Pemungutan pajak atas dana kompensasi sosial merupakan bentuk ketidakadilan distributif, karena membebani kelompok pekerja yang rentan pada masa tidak produktif, sementara kelompok berpenghasilan tinggi justru memperoleh berbagai insentif dan pembebasan pajak. 40 Dengan demikian, norma pajak dalam UU HPP tidak hanya bertentangan secara vertikal dengan UUD 1945, tetapi juga secara horizontal dengan undang-undang sektoral seperti UU SJSN dan UU BPJS, serta secara moral dengan nilai-nilai Pancasila. d. Analisis kausalitas konstitusional (constitutional causal link) Bahwa hubungan sebab-akibat konstitusional (constitutional causal link) antara norma dan kerugian dapat dijelaskan melalui tiga unsur utama: 1. Adanya norma yang bersifat langsung mengatur (directly governing norm) - Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU HPP, yang mengkategorikan dana sosial sebagai penghasilan kena pajak; 2. Adanya hubungan faktual yang tidak terputus (uninterrupted chain of causation) - norma tersebut langsung diimplementasikan oleh aparat pajak dan lembaga keuangan, tanpa ada mekanisme pengecualian bagi pekerja pensiunan; 3. Adanya kerugian hak konstitusional (constitutional loss) - berupa berkurangnya manfaat jaminan sosial dan hilangnya kepastian hukum bagi peserta sistem jaminan sosial nasional. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, terdapat hubungan kausal yang jelas (clear causal verband) antara norma UU HPP dan kerugian yang dialami Pemohon secara pribadi maupun kolektif sebagai pekerja dan anggota serikat karyawan. e. Prinsip “lex superior derogat legi inferiori” dan implikasi hukum Bahwa menurut asas lex superior derogat legi inferiori, setiap norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks ini: ● UUD 1945 menjamin hak atas jaminan sosial dan keadilan sosial (Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2)); ● UU HPP justru mengatur pemungutan pajak atas dana jaminan sosial; ● Akibatnya, terjadi pertentangan hierarkis (vertical conflict of norms) antara UU HPP dan konstitusi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menilai dan menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945, 41 sebagaimana mandat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. f. Kerugian konstitusional yang bersifat langsung, nyata, dan berlanjut Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional langsung (direct loss) berupa pengurangan nilai manfaat jaminan sosial, kerugian nyata (actual loss) berupa berkurangnya jumlah dana bersih yang diterima, dan kerugian berlanjut (continuing loss) karena norma yang berlaku masih terus diterapkan tanpa pengecualian. Kerugian ini bukan bersifat potensial atau hipotetis, melainkan konkret dan aktual, serta berhubungan langsung dengan keberlakuan norma pajak yang diuji. g. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Kerugian Pemohon bersumber langsung dari norma yang diuji (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU HPP); 2. Dana kompensasi pasca kerja tidak dapat dikualifikasikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis, karena bersifat sosial, bukan produktif; 3. Norma pajak tersebut secara langsung melanggar hak konstitusional atas jaminan sosial dan keadilan sosial, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2), dan Pancasila; 4. Terdapat hubungan sebab-akibat yang nyata, langsung, dan tidak terputus antara norma UU HPP dan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon; 5. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi beralasan secara hukum untuk menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Inkonsistensi dengan Sistem Hukum Nasional a. Asas kepastian hukum yang adil dalam sistem hukum nasional Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 42 Ketentuan ini mewajibkan pembentuk undang-undang untuk: 1. Menciptakan keselarasan dan konsistensi antarperaturan perundang- undangan (systemic coherence); 2. Menjaga agar norma-norma hukum tidak saling bertentangan, baik secara vertikal (dengan konstitusi) maupun horizontal (antar undang- undang). Namun dalam hal ini, terjadi konflik norma (norm conflict) antara UU Pajak Penghasilan jo. UU HPP dengan UU SJSN dan UU BPJS, yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran asas keadilan substantif. b. Pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah peraturan pelaksana langsung dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang mengamanatkan pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal-pasal relevan dalam UU SJSN adalah sebagai berikut: ● Pasal 3 UU SJSN: “Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.” ● Pasal 4 UU SJSN: “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” ● Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU SJSN: (1) Jaminan Hari Tua diselenggarakan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. (2) Manfaat Jaminan Hari Tua merupakan akumulasi iuran yang telah dibayarkan oleh peserta ditambah hasil pengembangannya. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa: ● Dana JHT dan pensiun merupakan hak sosial (social entitlement) yang timbul dari iuran peserta; ● Dana tersebut bukan hasil kegiatan ekonomi baru (non-productive income); 43 ● Negara berkewajiban menjamin keberlangsungan manfaatnya, bukan memungut kembali melalui pajak. Dengan demikian, UU HPP yang memajaki manfaat JHT dan pensiun bertentangan secara langsung dengan substansi UU SJSN. UU Pajak memperlakukan dana tersebut sebagai income, sementara UU SJSN memperlakukannya sebagai social right. Akibatnya, terjadi pertentangan norma dalam satu sistem hukum nasional (horizontal inconsistency) yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. c. Pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur lebih lanjut penyelenggaraan sistem jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU SJSN. Pasal-pasal penting yang relevan adalah: ● Pasal 2 UU BPJS: “BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” ● Pasal 3 UU BPJS: “BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.” ● Pasal 5 ayat (2) UU BPJS: “BPJS berfungsi menyelenggarakan program jaminan sosial untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dengan demikian, UU BPJS menegaskan bahwa dana jaminan sosial bukan sumber penerimaan negara, melainkan dana amanat (trust fund) yang bersifat nirlaba untuk kepentingan peserta. Namun ketika UU HPP menganggap manfaat JHT, pensiun, dan THT sebagai objek pajak penghasilan, maka secara tidak langsung negara mengambil sebagian dana amanat tersebut untuk kepentingan fiskal, padahal dana tersebut bukan milik negara. 44 Hal ini jelas melanggar prinsip hukum publik tentang “fiduciary duty”, di mana negara berkewajiban menjaga, bukan memungut, dana yang dipercayakan oleh peserta kepada lembaga jaminan sosial. d. Bentuk konflik norma (norm conflict) Konflik antara UU HPP dan UU SJSN/BPJS dapat digolongkan sebagai konflik substansial (substantive norm conflict), yang memenuhi tiga unsur: 1. Objek pengaturan yang sama (dana jaminan sosial); 2. Tujuan hukum yang berbeda - UU SJSN/BPJS bertujuan memberikan perlindungan sosial, sedangkan UU HPP bertujuan menambah penerimaan negara; 3. Dampak hukum yang bertolak belakang - UU SJSN/BPJS meningkatkan kesejahteraan peserta, sedangkan UU HPP menguranginya melalui pungutan pajak. Dalam teori hierarki hukum, konflik seperti ini harus diselesaikan melalui prinsip “lex superior derogat legi inferiori” dan “lex specialis derogat legi generali”, di mana: ● UU SJSN dan UU BPJS adalah lex specialis di bidang jaminan sosial; ● UU HPP (Pajak Penghasilan) adalah lex generalis di bidang fiskal; ● Maka, UU SJSN dan BPJS harus diutamakan, dan pemaknaan dalam UU HPP harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan hak sosial peserta jaminan sosial. e. Pelanggaran asas kepastian hukum yang adil Akibat konflik norma tersebut, peserta program jaminan sosial (termasuk Pemohon) mengalami ketidakpastian hukum (rechts onzekerheid), karena tidak ada kejelasan apakah manfaat JHT, pensiun, atau pesangon merupakan: ● hak sosial yang dibebaskan dari pajak, atau ● penghasilan kena pajak. Kondisi ini menimbulkan perlakuan yang berbeda antar lembaga pelaksana (BPJS, DPLK, instansi pajak, dan perusahaan) yang menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja, sebagaimana telah terjadi dalam praktik - di mana sebagian lembaga memotong pajak secara otomatis, sementara sebagian lainnya tidak. 45 Keadaan ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena: ● hukum kehilangan prediktabilitas dan konsistensi; ● hak warga negara tidak terlindungi secara proporsional; ● dan negara gagal menjamin kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan hak sosial warganya. f. Analisis sistemik: benturan antara sistem jaminan sosial dan sistem perpajakan Sistem hukum nasional Indonesia terdiri atas beberapa sub-sistem hukum yang saling berkaitan - antara lain sistem hukum ketenagakerjaan, sistem hukum jaminan sosial, dan sistem hukum perpajakan. Dalam konteks ini, seharusnya sistem-sistem tersebut bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan konstitusional yang sama: kesejahteraan rakyat. Namun, dalam praktiknya: ● Sistem jaminan sosial (UU SJSN & UU BPJS) bertujuan melindungi pekerja; ● Sistem perpajakan (UU HPP) justru mengambil sebagian manfaat perlindungan tersebut; ● Akibatnya, terjadi disharmoni sistemik (systemic inconsistency) yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini merupakan indikasi cacat konstitusional dalam pembentukan norma, karena pembentuk undang-undang tidak melakukan uji keselarasan antar-regulasi (regulatory coherence test) sebagaimana prinsip good legislative drafting yang diatur dalam Pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. g. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1. UU HPP secara materiil bertentangan dengan UU SJSN dan UU BPJS, yang merupakan pelaksanaan langsung dari Pasal 34 ayat (2) UUD 1945; 46 2. Dana JHT, pensiun, dan THT merupakan hak sosial pekerja, bukan objek pajak penghasilan; 3. Terjadi konflik norma (norm conflict) dan disharmoni sistem hukum nasional antara sistem fiskal dan sistem jaminan sosial; 4. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum yang adil, yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 5. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi beralasan secara hukum untuk menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU HPP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai mencakup dana kompensasi pasca kerja yang bersumber dari sistem jaminan sosial nasional. 9. Dampak Sosial dan Ekonomi a. Efek domino terhadap kesejahteraan sosial pekerja dan pensiunan Bahwa kebijakan pajak atas dana pensiun, pesangon, THT, dan JHT tidak hanya menimbulkan kerugian individual bagi Pemohon, tetapi juga telah menciptakan efek domino (domino effect) terhadap kesejahteraan sosial masyarakat pekerja secara keseluruhan. Efek domino tersebut meliputi: 1. Penurunan daya beli para pensiunan o Setelah masa kerja berakhir, sumber penghasilan tetap berhenti. Pengenaan pajak terhadap dana pensiun dan JHT menyebabkan berkurangnya nilai manfaat bersih yang diterima, sehingga daya beli lansia dan pensiunan menurun secara signifikan. o Dalam jangka panjang, hal ini menggerus kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal, yang merupakan bagian dari hak atas hidup layak (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945). 2. Meningkatnya risiko kemiskinan usia lanjut (old-age poverty) o Data empiris dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kelompok usia lanjut merupakan segmen masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan struktural. 47 o Pajak atas dana pensiun memperparah kerentanan tersebut, karena mengurangi tabungan sosial yang seharusnya berfungsi sebagai buffer stock di masa tidak produktif. o Dengan demikian, norma pajak ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan risiko kemiskinan struktural usia lanjut, yang secara moral dan konstitusional bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. 3. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan sosial (loss of trust) o Kepercayaan adalah fondasi keberhasilan sistem jaminan sosial. Ketika peserta melihat bahwa dana iuran mereka akhirnya dipotong lagi oleh negara dalam bentuk pajak, timbul persepsi ketidakadilan dan kecurigaan terhadap pengelolaan dana sosial. o Akibatnya, terjadi penurunan partisipasi sukarela (voluntary participation) dan meningkatnya resistensi terhadap iuran sosial, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). b. Kerugian kolektif dan sistemik (collective and systemic loss) Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh norma pajak tersebut bersifat kolektif dan sistemik, bukan hanya terhadap Pemohon, melainkan terhadap jutaan pekerja dan keluarga mereka di seluruh Indonesia. Kerugian ini meliputi tiga dimensi: 1. Kerugian individu (individual loss) - pekerja kehilangan sebagian manfaat dana jaminan sosial akibat pajak; 2. Kerugian sosial (social loss) - meningkatnya ketimpangan antar lapisan masyarakat; 3. Kerugian kelembagaan (institutional loss) - menurunnya legitimasi dan efektivitas lembaga jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK. Kondisi ini telah menciptakan anomali hukum sosial, di mana kebijakan negara yang seharusnya melindungi justru memperlemah daya tahan ekonomi masyarakat. 48 Hal ini bertentangan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dan asas perlindungan sosial dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. c. Pelanggaran terhadap tujuan konstitusional negara (teleologi konstitusi) Bahwa tujuan pembentukan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” Pengenaan pajak atas dana jaminan sosial berlawanan dengan tujuan konstitusional tersebut, karena: ● Alih-alih “memajukan kesejahteraan umum”, negara mengambil kembali hak sosial masyarakat yang seharusnya dijamin; ● Kebijakan ini menggeser fungsi negara dari pelindung kesejahteraan menjadi pemungut kesejahteraan, yang secara teleologis bertentangan dengan tujuan pembentukan negara itu sendiri. Dalam terminologi filsafat hukum, hal ini merupakan bentuk teleological contradiction, yaitu ketika alat hukum (pajak) digunakan untuk tujuan yang bertolak belakang dengan tujuan konstitusi (kesejahteraan rakyat). d. Dampak terhadap keadilan sosial nasional Keadilan sosial nasional tidak hanya bermakna distribusi sumber daya ekonomi, tetapi juga pembagian beban dan manfaat yang proporsional antarwarga negara. Pajak yang dikenakan terhadap dana sosial pekerja mengacaukan keseimbangan keadilan distributif karena: ● Beban fiskal justru ditanggung oleh kelompok rentan; ● Sementara kelompok berpenghasilan tinggi memperoleh insentif pajak, tax allowance, dan tax holiday. Kondisi ini menciptakan ketimpangan vertikal dalam keadilan fiskal nasional, yang menyalahi prinsip “justice as fairness” (Rawls) dan nilai “gotong royong yang berkeadilan” dalam Pancasila. Dengan demikian, kebijakan pajak ini telah merusak keseimbangan keadilan sosial nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila dan Pasal 28I ayat (2) tentang perlakuan non-diskriminatif. 49 e. Perspektif hukum progresif: hukum tidak boleh kehilangan kemanusiaannya Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada teks formalnya, tetapi harus hidup dan berpihak pada kemanusiaan. Dalam pandangan hukum progresif: “Ketika hukum kehilangan keadilan dan kemanusiaannya, maka ia berhenti menjadi hukum dan berubah menjadi alat kekuasaan.” Kebijakan pajak terhadap dana jaminan sosial adalah contoh nyata positivisme hukum tanpa nurani sosial, di mana norma pajak diberlakukan secara kaku tanpa memperhatikan konteks sosial-ekonomi penerimanya. Karena itu, melalui Mahkamah Konstitusi, Pemohon memohon agar hukum dikembalikan pada rohnya yang humanis dan sosial, sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila. f. Kesimpulan Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengenaan pajak atas dana pensiun, pesangon, THT, dan JHT menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang nyata, kolektif, dan sistemik; 2. Kebijakan tersebut memperparah ketimpangan sosial, menurunkan daya beli, dan meningkatkan risiko kemiskinan usia lanjut; 3. Norma pajak dalam UU HPP menggerus kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial nasional, sehingga mengancam keberlanjutan SJSN itu sendiri; 4. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang dan berkewajiban secara konstitusional untuk memulihkan keadilan sosial dengan menyatakan norma pajak tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. IV. PETITUM (PERMOHONAN) Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini, dengan amar sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), 50 Pasal 4 (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pufl, termasuk: a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentu lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; sepanjang frasa "tunjangan dan uang pensiun" dimasukkan sebagai Objek Pajak Penghasilan yang berakibat pada pengenaan pajak atas uang pensiun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionaly Unconstutional). Syarat dimaksud adalah bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan untuk menaungi objek pajak yang bersifat sebagai dana tabungan jaminan sosial, yaitu uang pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Tunjangan Hari Tua (THT) karena dana dana tersebut bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis melainkan hak social pekerja yang dijamin oleh pasal 27 ayat (2), pasal 28H ayat (3) dan pasal 34 ayat 2 UUD 1945 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, khususnya: - Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” - Pasal 28D Ayat (1) tentang Hak atas Kepastian Hukum yang Adil, - Pasal 28H Ayat (1) tentang Hak untuk Hidup Sejahtera, - Pasal 28H Ayat (2) tentang Hak atas Perlindungan Khusus bagi Kelompok Rentan. - Pasal 27 Ayat (2) tentang Hak atas Penghidupan yang Layak, dan - Pasal 34 Ayat (2) tentang Kewajiban Negara untuk Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial. 51 2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf a sepanjang frasa wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut: Lampiran undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 246). Bertentangan dengan undang –undang dasar Negara republic Indonesia tahun1945 Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, Pasal 28D Ayat (1) tentang Hak atas Kepastian Hukum yang Adil dan Pasal 28H Ayat (2) tentang Hak atas Perlindungan Khusus bagi Kelompok Rentan dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “lapisan penghasilan kena pajak untuk pekerja atau buruh yang mendapatkan pesangon pension. Menafsirkan bahwa pasal 17 UU Pajak Penghasilan jo. UU HPP hanya konstitusional bersyarat (Conditionaly consitutional) apabila ditafsirkan bahwa Yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak tidak mencakup dana kompensasi pasca kerja (pesangon, pension THT, dan JHT) yang bersifat sosial, kompensatif dan non produktif. 52 Dengan demikian, pengecualian pajak atas dana pasca kerja harus dianggap sebagai jaminan konstitusional bukan kebijakan fiscal yang dapat diubah sewaktu-waktu. 3. Memohon pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-64 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon a.n. Jamson Frans Gultom; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Name tag Pemohon a.n. Jamson Frans Gultom; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu JAMSOSTEK a.n. Jamson Frans Gultom; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu NPWP a.n. Jamson Frans Gulton; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Pemohon a.n. Agus Suwargi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Referensi Kerja (pernah bekerja) a.n. Agus Suwargi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH pasal 21) a.n. Agus Suwargi; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP Pemohon a.n. Budiman Setyo Wibowo; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Referensi Kerja (pernah bekerja) a.n. Budiman Setyo Wibowo; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH pasal 21) a.n. Budiman Setyo Wibowo; 11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP Pemohon a.n. Wahyuni Indrijanti; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Name tag Pemohon a.n. Wahyuni Indrijanti; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu JAMSOSTEK a.n. Wahyuni Indrijanti; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu NPWP a.n. Wahyuni Indrijanti; 15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP Pemohon a.n. Cahya Kurniawan; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Name tag Pemohon a.n. Cahya Kurniawan; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu JAMSOSTEK a.n. Cahya Kurniawan; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu NPWP a.n. Cahya Kurniawan; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Nomor e-0110/KT.03.01 bertanggal 3 Juni 2025 perihal Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, ditujukan kepada Ketua Umum Serikat Karyawan Permata Bank (SiKaP); 53 20. Bukti P-20 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Karyawan Permata Bank; 21. Bukti P-21 : Fotokopi KTP Pemohon a.n. Ronald Ebenhard Pattiasina; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Name tag Pemohon a.n. Ronald Ebenhard Pattiasina; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan a.n. Ronald Ebenhard Pattiasina; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu NPWP a.n. Ronald Ebenhard Pattiasina; 25. Bukti P-25 : Fotokopi KTP Pemohon KTP a.n. Ishak; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Name tag Pemohon a.n. Ishak; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan a.n. Ishak; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Kartu NPWP a.n. Ishak; 29. Bukti P-29 : Fotokopi KTP Pemohon a.n. Kamrul Kumar; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Name tag Pemohon a.n. Kamrul Kumar; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Kartu JAMSOSTEK a.n. Kamrul Kumar; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Kartu NPWP a.n. Kamrul Kumar; 33. Bukti P-33 : Fotokopi KTP Pemohon a.n. Jamil Sobir; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Name tag Pemohon a.n. Jamil Sobir; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Kartu NPWP a.n. Jamil Sobir; 36. Bukti P-36 : Fotokopi KTP Pemohon a.n. Lyan Widiya; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Name tag Pemohon a.n. Lyan Widiya; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Kartu JAMSOSTEK a.n. Lyan Widiya; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Kartu NPWP a.n. Serikat Pekerja Danamoners; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Nomor e-0255/KT.03.01 bertanggal 24 September 2024 perihal Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, ditujukan kepada Ketua Serikat Pekerja Danamoners; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Anggaran Dasar Serikat Pekerja Danamoners; 42. Bukti P-42 : Fotokopi KTP Pemohon a.n. Dorkas V H Sitompul; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Name tag Pemohon a.n. Dorkas V H Sitompul; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan a.n. Dorkas V H Sitompul; 45. Bukti P-45 : Fotokopi Kartu NPWP a.n. Dorkas V H Sitompul; 46. Bukti P-46 : Print-out berita dari media online inilah.com dengan judul berita, “Beda Nasib Pejabat dan Rakyat Kecil, IWPI: Ketidakadilan Pajak Era Sri Mulyani Jadi Menkeu”; 47. Bukti P-47 : Print-out UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 28H; 54 48. Bukti P-48 : Print-out UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 28D; 49. Bukti P-49 : Print-out UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 34; 50. Bukti P-50 : Print-out UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 28I; 51. Bukti P-51 : Print-out Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan - Pasal 4; 52. Bukti P-52 : Print-out Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional - Pasal 35; 53. Bukti P-53 : Print-out Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional - Pasal 37; 54. Bukti P-54 : Print-out Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional - Pasal 2; 55. Bukti P-55 : Print-out Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan - Pasal 17; 56. Bukti P-56 : Print-out Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Pasal 156; 57. Bukti P-57 : Print-out Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional - Pasal 3; 58. Bukti P-58 : Print-out Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional - Pasal 4; 59. Bukti P-59 : Print-out UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 23A; 60. Bukti P-60 : Print-out Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan - Pasal 4; 61. Bukti P-61 : Print-out Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia; 62. Bukti P-62 : Print-out UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 28C; 63. Bukti P-63 : Print-out UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 33; 64. Bukti P-64 : Print-out berita dari media online CNN Indonesia https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251029133956- 532-1289692/purbaya-bebaskan-pajak-gaji-karyawan-hotel- dan-restoran dengan judul berita, “Purbaya Bebaskan Pajak Gaji Karyawan Hotel dan Restoran”. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 55 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, selanjutnya disebut UU 7/2021) yang mengubah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263, selanjutnya disebut UU 7/1983) dan norma Pasal 17 dalam Pasal 3 angka 7 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 17 UU 7/1983, terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 56 [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan para Pemohon yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, pokok permohonan (posita), dan petitum permohonan [vide Risalah Sidang, tanggal 17 Oktober 2025, hlm. 21-37]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, pukul 11.32 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK: “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025: (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). 57 Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025: (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta sebagai berikut: 1. Pada bagian petitum angka 1, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 sepanjang frasa “tunjangan dan uang pensiun” dimasukkan sebagai objek pajak penghasilan yang berakibat pada pengenaan pajak atas uang pensiun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Adapun rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 adalah sebagai berikut: “(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”; Setelah Mahkamah mencermati rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 telah ternyata tidak terdapat frasa “tunjangan dan uang pensiun” sebagaimana dimaksud para Pemohon, melainkan kata 58 “tunjangan” dan frasa “uang pensiun” yang masing-masing terpisah dan tidak dalam satu kesatuan frasa. Terlebih lagi, pada bagian petitum angka 1, para Pemohon menambahkan uraian kalimat alasan permohonan yang seharusnya diuraikan pada bagian posita, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan petitum angka 1 para Pemohon karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK 7/2025 bahwa petitum berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputus. 2. Pada bagian petitum angka 2, para Pemohon memohon agar Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam Pasal 3 angka 7 UU 7/2021 dinyatakan konstitusional bersyarat, namun pada uraian kewenangan Mahkamah dan alasan permohonan (posita) para Pemohon hanya menyebut Pasal 17 tanpa menyebutkan ayat dan huruf secara spesifik [vide Permohonan hlm. 5, hlm. 9, hlm. 10, hlm. 23, hlm. 26, hlm. 31, hlm. 33, hlm. 34, hlm. 35, hlm. 39, hlm 40, hlm. 42, hlm. 43, dan hlm. 48], sehingga terdapat ketidakkonsistenan antara norma dalam petitum dengan uraian kewenangan Mahkamah dan posita yang mengakibatkan ketidakjelasan permohonan para Pemohon apakah menguji konstitusionalitas norma Pasal 17 secara keseluruhan ataukah hanya norma Pasal 17 ayat (1) huruf a saja. Dengan demikian, petitum para Pemohon tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK 7/2025, sehingga petitum para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.3.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat ketidakcermatan dalam penyusunan permohonan a quo yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian uraian dalam bagian kewenangan Mahkamah, alasan permohonan (posita), dan petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) karena tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan 59 Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 60 tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 10.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 61 PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan