186/PUU-XXII/2024

1 KETETAPAN Nomor 186/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Muhammad Yahya Azaria, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 175/PUU/PAN.MK/AP3/ 12/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor 186/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 2 186/PUU-XXII/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 186.186/PUU/TAP.MK/Panel/12/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024, bertanggal 31 Desember 2024; 2) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 4.186/PUU/TAP.MK/PHS/12/2024 tentang Penundaan Hari Sidang Pertama Perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024, bertanggal 31 Desember 2024; 3) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 1.4.186/PUU/TAP.MK/HS/02/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024, bertanggal 19 Februari 2025; c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 4 Maret 2025 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; d. bahwa pada tanggal 17 Maret 2025, Mahkamah menerima permohonan Pencabutan Perkara Konstitusi Nomor 186/PUU-XXII/2024 bertanggal 14 Maret 2025, yang diterima Kepaniteraan melalui surat elektronik pada hari Jumat, 14 Maret 2025, pukul 10.23 WIB. Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan perenungan terhadap nasihat Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan 3 Pendahuluan, dan meyakini bahwa pasal yang dimohonkan pengujian tidak inkonstitusional secara menyeluruh, atau dengan kata lain pasal yang dimohonkan pengujian adalah konstitusional. Selain itu, permohonan Pemohon yang menginginkan adanya perluasan makna, tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konsitusi. Lebih lanjut, Pemohon menyadari bahwa kerugian dan alasan-alasan yang diajukan dalam perbaikan permohonan tidak cukup kuat untuk memenuhi syarat suatu pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi; e. bahwa pada saat pelaksanaan sidang Panel dengan agenda Perbaikan Permohonan tanggal 17 Maret 2025, Mahkamah kemudian melakukan konfirmasi kepada Pemohon terkait dengan adanya surat permohonan pencabutan perkara a quo. Selanjutnya, Pemohon menyampaikan kepada Mahkamah bahwa Pemohon mencabut/menarik kembali permohonannya dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan terhadap pasal yang dimohonkan pengujian tidak inkonstitusional secara menyeluruh atau dengan kata lain Pasal 240 UU a quo konsitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena alasan tersebut, Pemohon kemudian mencabut permohonan a quo [vide risalah sidang, tanggal 17 Maret 2025, hlm 1]; f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali mengakibatkan permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali”; g. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 Maret 4 2025, telah berkesimpulan perihal pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 186/PUU- XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (Lembaran Negara Republik 5 Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 186/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tujuh belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 08.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman 6 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait