185/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 185/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Doris Manggalang Raja Sagala, S.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Tambasa VII, Nomor 1, RT 005, RW 006, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Jonswaris Sinaga, S.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Jalan Borong JMBU STP IV, RT 003, RW 001, Kel. Biring Romang, Kec. Manggala, Kota Makassar. Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Amudin Laia, S.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Alamat : Perum. Dewi Karmila Sari A3,No. 07, RT 004, RW 003, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Roy Sitompul, S.H. Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum 2 Alamat : Dukuh Manggala, Jalan Manggala Jaya, No. 43, RT 003, RW 005, Kel. Moncongloe Lappara, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon IV Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ----------------- --------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 188/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 8 Oktober 2025 dengan Nomor 185/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 Oktober 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 3 Tahun 1945. Kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang- undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 4. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a.menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai PMK 7 Tahun 2025), yang mengatur: Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, yang dilakukan pengujian materil oleh Para Pemohon adalah Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL para Pemohon KEDUDUKAN HUKUM para Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; 2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan, “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7 Tahun 2025, yang mengatur: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 4. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5 e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat dan juga sebagai Penegak Hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 6. Bahwa sebagai Advokat Penegak Hukum, para Pemohon berhak dan/atau berkepentingan mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur: Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 7. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia dan Advokat Penegak Hukum, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk ikut aktif mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 8. Bahwa, Pemohon I adalah:  Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-3)  Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Bukti P-4) 6 9. Bahwa, Pemohon II adalah:  Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-5)  Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pilkada 2024 (Bukti P-6) 10. Bahwa, Pemohon III adalah:  Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-7)  Bahwa Pemohon III memiliki Hak Pilih pada Pilkada 2024 (Bukti P-8) 11. Bahwa, Pemohon IV adalah:  Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-9)  Bahwa Pemohon IV memiliki Hak Pilih pada Pilkada 2024 (Bukti P-10) KERUGIAN KONSTITUSIONAL para Pemohon Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka perlu diuraikan Kerugian Konstitusional para Pemohon, sebagai berikut: 1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan para Pemohon sebelumnya, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa didalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025, kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 3. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada mengatur: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. 4. Bahwa menurut para Pemohon terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) 7 huruf t UU Pilkada yang diuraikan sebagai berikut: Bahwa apabila anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan maka secara hukum sangat bertentangan dengan:  Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur: Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Bahwa apabila terdapat Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri yang belum dan masih menunggu persetujuan dari Instansi dan/atau atasan yang bersangkutan maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, yang mana hal tersebut telah sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.  Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Bahwa apabila terdapat Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri yang belum dan masih menunggu persetujuan dari Instansi dan/atau atasan yang bersangkutan maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri 8 Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, yang mana hal tersebut telah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.  Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa apabila terdapat Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri yang belum dan masih menunggu persetujuan dari Instansi dan/atau atasan yang bersangkutan maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, yang mana hal tersebut telah sangat bertentangan dengan nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.  Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa apabila terdapat Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri yang belum dan masih menunggu persetujuan dari Instansi dan/atau atasan yang bersangkutan maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional 9 Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, yang mana hal tersebut telah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pokoknya mengatur Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari sentra penegakan hukum terpadu. 6. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pokoknya mengatur Jaksa adalah pegawai negeri sipil. 7. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada secara nalar logis berpotensi memberikan kesempatan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Polri) dan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan (untuk selanjutnya disebut PNS Kejaksaan) yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah untuk menyalahgunakan kewenangannya apabila hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri ketika telah resmi ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan mengingat Polri dan PNS Kejaksaan merupakan bagian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (untuk selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu). 8. Bahwa Polri sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan dan peran serta yang sangat besar dalam Pemilihan Kepala Daerah, kewenangan dan peran serta dimaksud Para Pemohon uraikan sebagai berikut:  Kewenangan dan peran serta dalam pencetakan, penyimpanan 10 dan pendistribusian surat suara;  Kewenangan dan peran serta dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara;  Kewenangan dan peran serta dalam pemusnahan surat suara yang melebihi kebutuhan;  Kewenangan dan peran serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;  Kewenangan dan peran serta dalam menindaklanjuti laporan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL jika terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara;  Kewenangan dan peran serta sebagai Penyidik dalam tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang memiliki kewenangan melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan TANPA SURAT IZIN KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT.  Kewenangan dan peran serta dalam menjaga dan mengamankan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.  Kewenangan dan peran serta dalam menjaga dan mengamankan Rapat Pleno Rekapitulasi.  Kewenangan dan peran serta dalam menjaga dan mengamankan pembukaan kotak suara, kotak hasil TPS dan Kotak rekapitulasi. 9. Bahwa selanjutnya, Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu mempunyai kewenangan dan peran serta dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebagai berikut:  Bertindak sebagai Penuntut Umum yang melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri.  Bertindak sebagai Penuntut Umum yang membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.  Bertindak sebagai Penuntut Umum yang menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan.  Bertindak sebagai Penuntut Umum yang melaporkan rencana 11 dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan.  Bertindak sebagai Penuntut Umum yang mengajukan banding dan memori banding serta kontra memori banding.  Bertindak sebagai Jaksa untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 10. Bahwa sebagai perbandingan, apabila terdapat anggota Bawaslu yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah, maka berdasarkan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota diwajibkan menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran pasangan calon. Hal ini berbanding terbalik dan tidak sejalan dengan persyaratan anggota Polri dan PNS Kejaksaan apabila akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah, padahal baik Polri, PNS Kejaksaan dan Bawaslu merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu. 11. Bahwa oleh karena Polri dan PNS Kejaksaan merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu terdapat kekhawatiran para Pemohon apabila anggota Polri dan PNS Kejaksaan hanya diwajibkan menyerahkan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana diatur didalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada maka sangat besar peluang bagi anggota Polri dan PNS Kejaksaan dimaksud untuk menyalahgunakan kewenangannya. 12. Bahwa berbeda halnya dengan Pegawai Negeri Sipil ataupun Aparatur Sipil Negara lainnya yang bukan merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu, Polri dan PNS Kejaksaan sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu sangat berpotensi menyalahgunaan kewenangannya dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, misalnya dengan sengaja memperlambat atau tidak menindaklanjuti adanya dugaan atau Laporan Tindak Pidana Pemilihan (Electoral law enforcement). 13. Bahwa sebagai Advokat terdapat kemungkinan para Pemohon nantinya akan bersinggungan dengan Sentra Gakkumdu, yang mana jika Pasangan Calon yang berasal dari Institusi yang merupakan bagian dari 12 Sentra Gakkumdu hanya di wajibkan menyerahkan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada maka sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang yang akan merugikan para Pemohon sehingga menurut para Pemohon sangat beralasan hukum khusus terhadap anggota Polri maupun PNS Kejaksaan yang merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu harus telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. 14. Bahwa apalagi pada faktanya calon yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah yang berasal dari Polri ataupun PNS Kejaksaan pada umumnya merupakan para pimpinan atau petinggi dari Institusi dimaksud sehingga sangat besar peluang untuk menyalahgunakan kewenangannya, walaupun tidak semua anggota Polri maupun PNS Kejaksan merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu namun berdasarkan penalaran yang wajar pasti terdapat Jiwa Korsa Institusi yang kemungkinan akan disalahgunakan dengan prinsip kepangkatan berupa atasan dan bawahan. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 15. Bahwa walaupun Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara (yang bukan bagian dari Sentra Gakkumdu) serta Kepala Desa atau sebutan lainnya tidak mempunyai kewenangan yang besar dalam Pemilihan Kepala Daerah, namun apabila akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lainnya (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, yang mana 13 hal tersebut telah sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut para Pemohon sangat beralasan hukum khusus anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara (yang bukan bagian dari Sentra Gakkumdu) serta Kepala Desa atau sebutan lainnya, telah harus menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. 17. Bahwa adapun alasan hukum mengapa anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara (yang bukan bagian dari Sentra Gakkumdu) serta Kepala Desa atau sebutan lainnya mempunyai perbedaan syarat terkait jangka waktu menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan, adalah karena Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara (yang bukan bagian dari Sentra Gakkumdu) serta Kepala Desa atau sebutan lainnya tidak sebesar kewenangan dan peran serta Polri dan PNS Kejaksaan dalam penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah dan bukan merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu. 18. Bahwa sebagai Advokat terdapat kemungkinan para Pemohon akan menangani perkara Sengketa Proses Pemilu dan/atau Sengketa Hasil Pemilu yang mungkin salah satu Pasangan Calonnya berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil maupun Apartur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain. 19. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menjadi Kuasa Hukum dalam Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan nomor perkara 1/G/PILKADA/2025/ PT.TUN. MDO (Bukti P-11 dan Bukti P-12) yang walaupun secara tidak langsung bersinggungan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada namun tidak menutup kemungkinan kedepannya para 14 Pemohon akan menangani perkara Sengketa Proses Pemilu dan/atau Sengketa Hasil Pemilu yang mungkin salah satu Pasangan Calonnya merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil ataupun Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain. 20. Bahwa pada faktanya apabila terdapat anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain yang hendak mengundurkan diri, mekanisme dan prosesnya tidak sesederhana Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada, namun perlu proses pemeriksaan dan persetujuan dari instansi dan/atau atasan yang bersangkutan. 21. Bahwa para Pemohon memiliki hak/kepentingan konstitusional untuk ikut aktif mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Hak/kepentingan konstitusional tersebut, akan dirugikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada, oleh karena pemaknaan tersebut akan melahirkan peluang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah untuk menyalahgunakan kewenangannya. 22. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, para Pemohon memiliki hak/ kepentingan konstitusional untuk mewujudkan peradilan yang menjunjung persamaan di hadapan hukum. 23. Bahwa ada kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan a quo, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak akan terjadi. 24. Bahwa kerugian hak/kepentingan konstitusional para Pemohon di atas, berdasarkan penalaran yang wajar akan terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada. 25. Bahwa dengan demikian, kerugian hak/kepentingan konstitusional para Pemohon yang bersifat potensial tersebut memiliki hubungan kausalitas (causalitas verband) dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 15 Pilkada. Kerugian hak dan/atau kepentingan konstitusional para Pemohon tidak akan lagi terjadi dengan dikabulkannya Permohonan a quo. Ipso jure, para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo. III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI 1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). 2. Bahwa dalam permohonan a quo, pengujian materil dilakukan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada, yang mengatur: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIGUNAKAN Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada, bertentangan dengan UUD NRI Tahun1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur: Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 2. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara 16 konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 3. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 4. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. ARGUMENTASI PERMOHONAN A. TENTANG POLRI Netralitas Polri Bahwa adapun beberapa aturan yang mewajibkan netralitas Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah, para Pemohon uraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. 2. Bahwa dalam Pasal 4 huruf h Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur: Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan wajib: bersikap netral dalam kehidupan politik; dan 3. Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur: 17 Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kewenangan Dan Peran Serta Polri Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bahwa adapun kewenangan dan peran serta Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah (selain dari Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan), para Pemohon uraikan sebagai berikut: No. Dasar Hukum Isi Pasal 1. Pasal 78 ayat (8) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. 2. Pasal 82 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan. 3. Pasal 82 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota. 4. Pasal 97 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilihan tidak mematuhi penanganan yang dilakukan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan maka yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 18 Walikota Menjadi Undang- Undang 5. Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan dan penghitungan suara dengan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; dan 6. Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui surat kepada Panwaslu Kecamatan, Saksi di tingkat kecamatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat. 7. Pasal 70 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pembukaan kotak suara, kotak hasil TPS, dan/atau kotak rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Saksi, dan Pemantau Pemilihan, serta diliput oleh pewarta dalam pelaksanaan pembukaan kotak; 8. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik Kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang akan dilaksanakan di muka umum wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat Polri yang berwenang. 9. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan melalui surat pemberitahuan oleh penyelenggara yang ditujukan kepada: a. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, untuk kegiatan lingkup nasional; b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk kegiatan lingkup provinsi; 19 c. Kepala Kepolisian Resor, untuk kegiatan lingkup kabupaten/kota; dan d. Kepala Kepolisian Sektor, untuk kegiatan lingkup kecamatan. Kewenangan Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Bahwa adapun kewenangan Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah, para Pemohon uraikan sebagai berikut: No. Dasar Hukum Isi Pasal 1. Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Pasal 135 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang 1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan: d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwas Kecamatan. 3. Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. 2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat. 20 4. Pasal 152 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/ atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu. 5. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKB Sentra Gakkumdu Pilkada) (Bukti P-13) Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. 6. Pasal 1 angka 12 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada Penyidik Tindak Pidana Pemilihan adalah Penyidik dan atau Penyidik Pembantu Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pemilihan. 7. Pasal 7 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada 1) Struktur Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. Penasihat Sentra Gakkumdu Pusat; b. Pembina Sentra Gakkumdu Pusat; c. Koordinator Sentra Gakkumdu Pusat; dan d. Anggota Sentra Gakkumdu Pusat. 21 2) Penasihat Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh : a. Ketua Bawaslu; b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. Jaksa Agung Republik Indonesia. 3) Pembina Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh : a. Anggota Bawaslu; b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 4) Koordinator Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh: a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu. b. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dari unsur Polri; dan c. Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia. 8. Pasal 8 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada 1) Struktur Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi; b. Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi; c. Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi; dan d. Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi. 2) Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh : a. Ketua Bawaslu Provinsi; b. Kepala Kepolisian Daerah; dan c. Kepala Kejaksaan Tinggi. 3) Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh : a. Anggota Bawaslu Provinsi; b. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah; dan 22 c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi/yang ditunjuk. 4) Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh : a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi; b. Kasubdit pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari unsur Polri; dan c. Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi. 9. Pasal 9 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada 1) Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas : a. Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota; b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota; c. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota. 2) Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh : a. Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota; b. Kepala Kepolisian Resor; dan c. Kepala Kejaksaan Negeri. 3) Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh : a. Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota; b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor; dan c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri. 4) Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh : a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor; dan c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri. 23 10. Pasal 10 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada 1) Anggota Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas : a. Anggota Bawaslu; b. Pejabat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran; c. Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan d. Jaksa pada Direktorat Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya. 2) Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas : a. Anggota Bawaslu Provinsi; b. Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Provinsi yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran; c. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan d. Jaksa pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan. 3) Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota terdiri atas: a. Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota; b. Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran; c. Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan d. Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan. Pengunduran Diri Anggota Polri Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 24 Bahwa adapun penjelasan singkat terkait aturan pengunduran diri anggota Polri dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Pemohon uraikan sebagai berikut: No. Dasar Hukum Isi Pasal 1. Pasal 3 Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Polri dilaksanakan dengan prinsip: a. legalitas, yaitu administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kepastian hukum, yaitu administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan untuk memberikan kepastian bagi pegawai negeri pada Polri; c. transparan, yaitu proses administrasi pengakhiran dinas dilaksanakan secara terbuka; dan d. akuntabel, yaitu pelaksanaan administrasi pengakhiran dinas dapat dipertanggung jawabkan. 2. Pasal 32 ayat (1) Pengakhiran Dinas bagi anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi: a. PDH; atau Pemberhentian Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri pada Polri sesuai peraturan perundang-undangan. b. PTDH. 3. Pasal 33 ayat (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diberikan kepada anggota Polri yang: a. mencapai BUP; Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas berakhirnya masa dinas seseorang sebagai Pegawai Negeri pada Polri. b. mendapat pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas; c. tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/ atau rohani; atau d. Gugur, Tewas, Meninggal Dunia atau Hilang dalam tugas. 4. Pasal 34 ayat (1) PDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mulai berlaku pada akhir bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat, dan pelaksanaan 25 rawatannya diberikan mulai pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. 5. Pasal 40 1) Karowatpers SSDM Polri melakukan pemeriksaan administrasi setelah menerima permohonan PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. 2) Dalam hal pemeriksaan administrasi PDH anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat permasalahan, Karowatpers SSDM Polri: a. mengajukan usulan PDH anggota Polri kepada Kapolri melalui As SDM Kapolri bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas untuk mendapat persetujuan; b. mengajukan usulan penerbitan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Ipda sampai dengan AKBP kepada As SDM Kapolri untuk ditetapkan; dan c. menetapkan Keputusan Kapolri tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah. 3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetujui, Kapolri menyampaikan permohonan PDH bagi anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas kepada Presiden untuk ditetapkan; 4) Setelah ditetapkan oleh Presiden, Keputusan PDH anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas diserahkan kepada Kapolri dalam bentuk salinan dan petikan. 5) Salinan dan petikan Keputusan Presiden tentang PDH anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas, diteruskan oleh Kapolri kepada As SDM Kapolri. Anggota Polri Yang Maju Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bahwa adapun anggota Polri yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, berdasarkan informasi yang para Pemohon peroleh yaitu: No. Nama Pangkat Terakhir Daerah Pemilihan 1. Ahmad Luthfi Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2. Armia Fahmi Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Bupati Kabupaten Aceh Tamiang 3. Mathius D Fakhiri Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Gubernur Provinsi Papua 26 https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/29/183000865/nama-nama- jenderal-polri-yang-mundur-demi-maju-pilkada-2024-ada-yang- baru?page=all (Bukti P-14). Bahwa sebagai contoh dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024, KPU Provinsi Papua telah menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (Bukti P-15) sebagai berikut: No. Nama Pasangan Calon 1. MATIUS FAKHIRI, S.I.K. DAN ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M. Eng. 2. Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO DAN YERMIAS BISAI, S.H. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagai berikut:  Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO DAN YERMIAS BISAI, S.H. ditetapkan sebagai peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan Nomor Urut 01.  MATIUS FAKHIRI, S.I.K. DAN ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P., M. Eng. ditetapkan sebagai peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan Nomor Urut 02. Bahwa sebelum Calon Gubernur Papua nomor urut 2 maju pada Pemilihan Gubernur Papua tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024, Calon Gubernur Papua nomor urut 2 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua terhitung dari tahun 2021 sampai 28 Agustus 2024. https://makassar.tribunnews.com/news/1813416/nasib-jenderal- akpol-1990-dulu-mundur-kapolda-kini-berubah-drastis (Bukti P-16). 27 Bahwa selanjutnya menikdaklanjuti Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada, Calon Gubernur Papua nomor urut 2 telah menyerahkan Surat Pengunduran Diri terhitung sejak hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 namun masih menunggu keputusan Kapolri. https://www.metrotvnews.com/read/NxGCzBxW-maju-pilkada-2024- kapolda-papua-komjen-mathius-mundur-dari-polri (Bukti P-17). Kesimpulan Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Polri mempunyai kewenangan dan peran serta yang sangat besar dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (selain kewenangan sebagai bagian dari Sentra Gakkumdu) yaitu:  Kewenangan dan peran serta dalam pencetakan, penyimpanan dan pendistribusian surat suara;  Kewenangan dan peran serta dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara;  Kewenangan dan peran serta dalam pemusnahan surat suara yang melebihi kebutuhan;  Kewenangan dan peran serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;  Kewenangan dan peran serta dalam menindaklanjuti laporan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL jika terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara;  Kewenangan dan peran serta dalam menjaga dan mengamankan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.  Kewenangan dan peran serta dalam menjaga dan mengamankan Rapat Pleno Rekapitulasi.  Kewenangan dan peran serta dalam menjaga dan mengamankan pembukaan kotak suara, kotak hasil TPS dan Kotak rekapitulasi. 2. Bahwa Polri sebagai bagian dari Setra Gakkumdu mempunyai kewenangan bertindak sebagai Penyidik yang berwenang untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin 28 ketua pengadilan negeri setempat. (Vide Pasal 146 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang). 3. Bahwa para petinggi Polri pada faktanya merupakan bagian dari petinggi Sentra Gakkumdu yaitu:  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Penasihat Sentra Gakkumdu Pusat (Vide Pasal 7 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)  Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Pembina Sentra Gakkumdu Pusat (Vide Pasal 7 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)  Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu Pusat (Vide Pasal 7 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada).  Kepala Kepolisian Daerah merupakan Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi (Vide Pasal 8 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)  Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah merupakan Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi (Vide Pasal 8 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)  Kasubdit pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi (Vide Pasal 8 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada).  Kepala Kepolisian Resor merupakan Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (Vide Pasal 9 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)  Kasatreskrim pada Kepolisian Resor merupakan Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (Vide Pasal 9 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)  Kasatreskrim pada Kepolisian Resor merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (Vide Pasal 9 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada). 29 Bahwa sebagaimana telah diuraikan para Pemohon sebelumnya, pada faktanya calon Kepala Daerah yang berasal dari Polri pada umumnya merupakan para pimpinan atau petinggi dari Institusi dimaksud sehingga sangat besar potensi bagi Pasangan Calon tersebut untuk menyalahgunakan kewenangannya, walaupun tidak semua anggota Polri merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu namun pada faktanya para petinggi Polri sendiri merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu, belum lagi berdasarkan penalaran yang wajar pasti terdapat Jiwa Korsa Institusi yang kemungkinan dapat disalahgunakan dengan prinsip kepangkatan berupa atasan dan bawahan maupun senioritas. 4. Bahwa untuk seorang anggota Polri dinyatakan benar-benar telah mundur dan tidak berstatus lagi sebagai anggota Polri maka dibutuhkan penetapan atau keputusan dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kapolri, yang mana belum pasti terhadap semua pengunduran diri pasti akan mendapatkan persetujuan. Bahwa belum lagi proses pengunduran diri dimaksud membutuhkan waktu yang cukup lama karena khusus anggota Polri yang berpangkat Kombes ke atas, perlu mendapatkan penetapan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga apabila seorang anggota Polri telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan dimaksud secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota Polri (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, apa lagi terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut hanya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum yang tidak semua masyarakat 30 mengetahuinya (tidak dipublikasikan secara umum) bahkan oleh sesama anggota Polri itu sendiri. 5. Bahwa hal tersebut telah sangat bertentangan nilai-nilai demokrasi dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum jika anggota Polri yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah telah harus menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. B. TENTANG PNS KEJAKSAAN DAN APARATUR SIPIL NEGARA Netralitas PNS Kejaksaan Dan Aparatur Sipil Negara Bahwa adapun beberapa aturan yang mewajibkan netralitas PNS Kejaksaan dan Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah, para Pemohon uraikan sebagai berikut: 1. Bahwa PNS Kejaksaan sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara diwajibkan menyelenggaraan kebijakan dan manajamen ASN berdasarkan pada asas netralitas. 2. Bahwa selanjutnya ditegaskan juga dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur Pegawai ASN wajib menjaga netralitas. 3. Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur: Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah 31 dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kewenangan PNS Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Bahwa adapun kewenangan dan peran serta PNS Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah, para Pemohon uraikan sebagai berikut: No. Dasar Hukum Isi Pasal 1. Pasal 152 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/ atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu. 2. Pasal 1 angka 1 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. 3. Pasal 1 angka 13 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 4. Pasal 1 angka 14 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 32 5. Pasal 7 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada 1) Struktur Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. Penasihat Sentra Gakkumdu Pusat; b. Pembina Sentra Gakkumdu Pusat; c. Koordinator Sentra Gakkumdu Pusat; dan d. Anggota Sentra Gakkumdu Pusat. 2) Penasihat Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh : a. Ketua Bawaslu; b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. Jaksa Agung Republik Indonesia. 3) Pembina Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh : a. Anggota Bawaslu; b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 4) Koordinator Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh: a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu. b. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dari unsur Polri; dan c. Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia. 6. Pasal 8 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada 1) Struktur Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi; b. Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi; c. Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi; dan d. Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi. 2) Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh : a. Ketua Bawaslu Provinsi; 33 b. Kepala Kepolisian Daerah; dan c. Kepala Kejaksaan Tinggi. 3) Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh : a. Anggota Bawaslu Provinsi; b. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah; dan c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi/yang ditunjuk. 4) Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh : a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi; b. Kasubdit pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari unsur Polri; dan c. Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi. 7. Pasal 9 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada 1) Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas : a. Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota; c. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota. 2) Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh : a. Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota; b. Kepala Kepolisian Resor; dan c. Kepala Kejaksaan Negeri. 3) Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh : a. Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota; b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor; dan c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri. 4) Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh : 34 a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor; dan c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri. 8. Pasal 10 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada 1) Anggota Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas : a. Anggota Bawaslu; b. Pejabat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran; c. Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan d. Jaksa pada Direktorat Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya. 2) Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas : a. Anggota Bawaslu Provinsi; b. Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Provinsi yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran; c. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan d. Jaksa pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan. 3) Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/ Kota terdiri atas: a. Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota; b. Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran; c. Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan 35 d. Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan. 9. Pasal 27 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada 1) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. 2) Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan. 3) Penuntut Umum menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan. 4) Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan. 10. Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) PKB Sentra Gakkumdu Pilkada (5) Penuntut Umum mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (6) Dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan, Penuntut Umum membuat kontra memori banding. 11. Pasal 29 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada Jaksa pada Sentra Gakkumdu melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa. Pengunduran Diri PNS Kejaksaan Bahwa adapun penjelasan singkat terkait aturan pengunduran diri PNS Kejaksaan, para Pemohon uraikan sebagai berikut: No. Dasar Hukum Isi Pasal 1. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. permintaan sendiri; b. sakit jasmani atau rohani secara terus- menerus; c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; d. meninggal dunia; atau e. tidak cakap dalam menjalankan tugas. 36 2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: a. permintaan sendiri; b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus; c. telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun; d. meninggal dunia; atau e. tidak cakap dalam menjalankan tugas. 3. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian Dalam hal Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatan fungsional karena permintaan sendiri, maka yang bersangkutan masih tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian Jaksa yang karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberhentikan sementara dari jabatannya dapat mengajukan kembali untuk menduduki jabatan fungsionalnya kepada Jaksa Agung. 5. Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Majelis Kehormatan Jaksa Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ) mempunyai tugas memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung terhadap usul Jaksa Agung Muda Pengawasan tentang Pemberhentian seorang jaksa. 6. Pasal 26 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang 1) Putusan MKJ diambil berdasarkan musyawarah secara tertutup. 2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan 37 Majelis Kehormatan Jaksa di persidangan. 3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat maka keputusan didasarkan pada hasil pemungutan suara (voting) terbanyak dan dinyatakan sebagai putusan MKJ. Pengunduran Diri ASN Bahwa adapun penjelasan singkat terkait aturan pengunduran diri ASN, para Pemohon uraikan sebagai berikut: 1. Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 1) PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas. 3) Penundaan untuk paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak keputusan penundaan ditetapkan oleh PPK. 4) Keputusan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memuat batas waktu penundaan. 5) Kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain sebagai berikut: a. masih ada tugas mendesak yang harus diselesaikan oleh yang bersangkutan; dan/atau b. belum ada pegawai lain yang dapat menggantikan tugas yang bersangkutan. 6) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak apabila: a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS; d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; e. sedang menjalani hukuman disiplin; 38 dan/atau f. alasan lain menurut pertimbangan PPK. 2. Pasal 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tata cara pemberhentian atas permintaan sendiri, sebagai berikut: a. Permohonan berhenti sebagai PNS/Calon PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui PPK atau PPK melalui PyB secara hierarki, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; b. Permohonan berhenti yang diajukan secara hierarki sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sebagai berikut: 1. Calon PNS/PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada PPK melalui atasan langsungnya; 2. Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada pimpinan unit kerjanya paling rendah menduduki JPT Pratama; 3. Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 2, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada PyB melalui pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; 4. Pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada PyB; 5. PyB sebagaimana dimaksud pada angka 4, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS kepada PPK yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan; 6. Dalam hal PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya atau, JF keahlian utama mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri, PyB sebagaimana dimaksud pada angka 4, meneruskan permohonan PNS kepada PPK untuk kemudian oleh PPK diteruskan kepada Presiden yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau 39 ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan; 7. Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada Calon PNS/PNS yang bersangkutan; Kesimpulan Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dan peran serta yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yaitu:  Bertindak sebagai Penuntut Umum yang melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri.  Bertindak sebagai Penuntut Umum yang membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.  Bertindak sebagai Penuntut Umum yang menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan.  Bertindak sebagai Penuntut Umum yang melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan.  Bertindak sebagai Penuntut Umum yang mengajukan banding dan memori banding serta kontra memori banding.  Bertindak sebagai Jaksa untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide 27 dan Pasal 28 ayat (5) serta ayat (6) PKB Sentra Gakkumdu Pilkada). 2. Bahwa para petinggi Kejaksaan pada faktanya merupakan bagian dari petinggi Sentra Gakkumdu yaitu:  Jaksa Agung Republik Indonesia merupakan Penasihat Sentra Gakkumdu Pusat (Vide Pasal 7 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)  Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan Pembina Sentra Gakkumdu Pusat (Vide Pasal 7 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)  Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu Pusat (Vide Pasal 7 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada).  Kepala Kejaksaan Tinggi merupakan Penasehat Sentra Gakkumdu 40 Provinsi (Vide Pasal 8 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)  Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi/yang ditunjuk merupakan Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi (Vide Pasal 8 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)  Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi (Vide Pasal 8 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada).  Kepala Kejaksaan Negeri merupakan Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (Vide Pasal 9 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)  Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri merupakan Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (Vide Pasal 9 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada)  Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri merupakan Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota (Vide Pasal 9 PKB Sentra Gakkumdu Pilkada). Bahwa sebagaimana telah diuraikan para Pemohon sebelumnya, pada faktanya calon Kepala Daerah yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah pada umumnya merupakan para pimpinan atau petinggi dari Institusi tertentu sehingga sangat besar potensi bagi Pasangan Calon tersebut untuk menyalahgunakan kewenangannya, walaupun tidak semua PNS Kejaksaaan merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu namun pada faktanya para petinggi Kejaksaan sendiri merupakan bagian dari petinggi Sentra Gakkumdu, belum lagi berdasarkan penalaran yang wajar pasti terdapat Jiwa Korsa Institusi yang kemungkinan dapat disalahgunakan dengan prinsip kepangkatan berupa atasan dan bawahan maupun senioritas. 3. Bahwa pengunduran diri seorang PNS Kejaksaan masih harus menunggu dan harus melalui pemeriksaan Majelis Kehormatan Jaksa (Vide Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Majelis Kehormatan Jaksa). 4. Bahwa seorang Jaksa yang mengundurkan diri, termasuk dalam pemberhentikan dengan hormat dan yang bersangkutan masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Vide Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara 41 Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian). 5. Jaksa yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri termasuk dalam Pemberhentian Dengan Hormat, yang merupakan bagian dari pemberhentian sementara, dan masih berkesempatan mengajukan kembali untuk menduduki jabatan fungsionalnya kepada Jaksa Agung. (Vide Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian). 6. Bahwa untuk seorang PNS Kejaksaan maupun ASN lainnya dinyatakan benar-benar telah mundur dan tidak berstatus lagi sebagai PNS Kejaksaan maupun ASN maka dibutuhkan penetapan atau keputusan dari instansi dan/atau atasan yang bersangkutan. 7. Bahwa pada faktanya pengunduran diri PNS Kejaksaan maupun ASN dapat ditolak dan atau ditunda oleh instansi dan/atau atasan yang bersangkutan (Vide Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil). 8. Bahwa pengunduran diri PNS Kejaksaan maupun ASN membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus melalui banyak tahapan (Vide Pasal 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil). Sehingga apabila seorang PNS Kejaksaan maupun ASN telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan dimaksud secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai PNS Kejaksaan maupun ASN (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, apa lagi terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut hanya ditujukan kepada 42 Komisi Pemilihan Umum yang tidak semua masyarakat mengetahuinya (tidak dipublikasikan secara umum), bahkan oleh sesama PNS Kejaksaan maupun ASN itu sendiri. 9. Bahwa hal tersebut telah sangat bertentangan nilai-nilai demokrasi dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum jika PNS Kejaksaan ataupun ASN yang merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah telah harus menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum terhadap PNS dan/atau ASN yang bukan merupakan bagian dari Sentra Gakumdu yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah telah harus menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. C. TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA Netralitas Tentara Nasional Indonesia Bahwa adapun beberapa aturan yang mewajibkan netralitas Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai TNI) dalam Pemilihan Kepala Daerah, para Pemohon uraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, mengatur: Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. 2. Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 43 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur: Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kewenangan Dan Peran Serta TNI Pemilihan Kepala Daerah Bahwa adapun kewenangan dan peran serta TNI dalam Pemilihan Kepala Daerah, para Pemohon uraikan sebagai berikut: No. Dasar Hukum Isi Pasal 1. Pasal 78 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. 2. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan. Pengunduran Diri Anggota TNI Bahwa adapun penjelasan singkat terkait aturan pengunduran diri anggotaTNI, para Pemohon uraikan sebagai berikut: No. Dasar Hukum Isi Pasal 1. Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena: a. atas permintaan sendiri; b. telah berakhirnya masa ikatan dinas; c. menjalani masa pensiun; d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau 44 Tentang Tentara Nasional Indonesia rohani; e. gugur, tewas, atau meninggal dunia; f. alih status menjadi pegawai negeri sipil; g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan, tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit aktif; dan h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas. 2. 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia 1) Prajurit Karier diberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepra-juritan karena: a. atas permintaan sendiri dan DISETUJUI; b. telah berakhir masa Ikatan Dinas; c. menjalani masa pensiun; d. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; e. beralih status menjadi aparatur sipil negara; f. menduduki jabatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh seorang Prajurit; g. gugur, tewas, atau meninggal dunia; h. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas; atau i. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas. 2) Prajurit yang berhenti dari Ikatan Dinas sebelum berakhirnya masa Ikatan Dinas Pertama dan/atau Ikatan Dinas Khusus, wajib mengembalikan biaya negara yang telah dikeluarkan. 3. Pasal 52 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia 1) Prajurit Sukarela Dinas Pendek diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena: a. atas permintaan sendiri dan DISETUJUI; b. telah berakhir masa ikatan dinas; c. tidak memenuhi persyaratan jasmani atau rohani; d. gugur, tewas, atau meninggal dunia; e. tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas; atau f. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas 2) Prajurit yang berhenti dari Ikatan Dinas Pendek sebelum berakhirnya masa Ikatan Dinas Pendek, wajib mengembalikan biaya negara yang telah dikeluarkan. 45 4. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia 1) Wewenang pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan terhadap Prajurit dengan pangkat Kolonel dan yang lebih tinggi berada pada Presiden. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Prajurit dengan pangkat Letnan Kolonel dan yang lebih rendah diatur dengan Peraturan Panglima. 3) Dalam hal Prajurit akan diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan sebelum mendapat keputusan pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dari jabatan dapat mengeluarkan keputusan sementara pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan. Anggota TNI Yang Maju Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Bahwa berdasarkan informasi yang para Pemohon peroleh, terdapat 35 Prajurit TNI yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/11/25/17405511/panglima-tni- pastikan-35-prajurit-yang-maju-pilkada-2024-sudah-tak-aktif (Bukti P-18) Bahwa sebagai contoh dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2024, KPU NTT telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur NTT periode 2024-2029 pada tanggal 22 September 2025 yang terdiri dari pasangan Melkiades Laka Lena-Johni Asadoma, Ansy Lema-Jane Suryanto, dan Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu. Namun setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Perserta Pemilihan, Brigjen TNI Simon Petrus Kamlasi belum menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian karena masih menunggu ditandatangani oleh Presiden. https://mediaindonesia.com/pilkada/703292/berdinas-di-militer-satu-cagub- ntt-belum-resmi-mengundurkan-diri (Bukti P-19) Kesimpulan Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa kewenangan dan peran serta TNI dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak sebesar Polri dan PNS Kejaksaan, bahkan sangat jauh berbeda. Adapun kewenangan TNI dalam Pemilihan Kepala Daerah yaitu:  Hanya terbatas pada pendistribusian dan pengamanan perlengkapan 46 pemungutan suara (Vide Pasal 78 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang)  Hanya terbatas pada mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan (Vide Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang)  TNI Tidak mempunyai kewenangan dalam Penagakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan seperti Polri dan PNS Kejaksaan. 2. Bahwa untuk seorang anggota TNI dinyatakan benar-benar telah mundur dan tidak berstatus lagi sebagai anggota TNI maka dibutuhkan penetapan atau keputusan dari instansi dan/atau atasan (Vide 51 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pasal 52 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010). 3. Bahwa proses pengunduran diri anggota TNI membutuhkan waktu yang cukup lama, belum lagi khusus pengunduran diri anggota TNI yang berpangkat Kolonel ke atas berada pada Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sehingga apabila seorang anggota TNI telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan dimaksud secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota TNI (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, apa lagi terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut hanya ditujukan kepada Komisi Pemilihan 47 Umum yang tidak semua masyarakat mengetahuinya (tidak dipublikasikan secara umum) bahkan oleh sesama anggota TNI itu sendiri. 4. Bahwa hal tersebut telah sangat bertentangan nilai-nilai demokrasi dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum jika terdapat anggota TNI yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah telah harus menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. D. TENTANG KEPALA DESA Netralitas Kepala Desa Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang, mengatur: Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pengunduran Diri Kepala Desa Bahwa adapun penjelasan singkat terkait aturan pengunduran diri Kepala Desa, para Pemohon uraikan sebagai berikut: No. Dasar Hukum Isi Pasal 1. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. 2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Berakhir masa jabatannya; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara 48 berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa; e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau g. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain. 4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan. 5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya. 2. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota. 2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 49 Kesimpulan Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Kepala Desa secara hukum tidak diberikan kewenangan apapun dalam Pemilihan Kepala Daerah. 2. Bahwa untuk seorang Kepala Desa dinyatakan benar-benar telah mundur dan tidak berstatus lagi sebagai sebagai Kepala Desa maka dibutuhkan penetapan dan/atau keputusan dari Bupati/Walikota (Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa). 3. Bahwa apabila seorang Kepala Desa telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan dimaksud secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai Kepala Desa (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, apa lagi terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut hanya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum yang tidak semua masyarakat mengetahuinya (tidak dipublikasikan secara umum). 4. Bahwa hal tersebut telah sangat bertentangan nilai-nilai demokrasi dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum jika terdapat Kepala Desa yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah telah harus menyerahkan Surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. TENTANG PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN APARATUR SIPIL NEGARA SERTA KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG 50 PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Bahwa adapun aturan pengunduran diri anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, para Pemohon uraikan sebagai berikut: No. Dasar Hukum Isi Pasal 1. Pasal 14 ayat (2) huruf r Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan 2. Pasal 25 1) Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali pada saat: 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud 51 pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. 3. Pasal 26 1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan: a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat: 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. 4. Pasal 27 1) Calon yang berstatus sebagai kepala desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau sebutan lain yang tidak dapat ditarik kembali; dan b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. surat keterangan bahwa pengajuan 52 pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Kesimpulan Bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa walaupun dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota telah mengatur apabila keputusan pemberhentian belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, maka calon harus menyerahkan: a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Namun tidak bisa menutupi fakta hukum bahwa Pasangan Calon dimaksud secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, apa lagi terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut hanya ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum yang tidak semua masyarakat mengetahuinya (tidak dipublikasikan secara umum). Bahwa hal tersebut telah sangat bertentangan nilai-nilai demokrasi dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa secara hukum untuk mengangkat seseorang sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain maka dibutuhkan penetapan atau keputusan dari intansi dan atau atasan yang bersangkutan, 53 begitu pula dalam hal pemberhentian seseorang sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo berkenan untuk memutus: 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang bukan merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta Kepala Desa atau sebutan lain, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan”. Sehingga, Pasal a quo selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: t. Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang bukan merupakan bagian dari Sentra 54 Penegakan Hukum Terpadu serta Kepala Desa atau sebutan lain, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Doris Manggalang Raja Sagala selaku Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Hak Pilih Pemohon I atas nama Doris Manggalang Raja Sagala pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, sumber: https://cek dptonline.kpu.go.id/; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jonswaris Sinaga selaku Pemohon II; 55 6. Bukti P-6 : Fotokopi Hak Pilih Pemohon II atas nama Jonswaris Sinaga pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, sumber: https://cekdpt online.kpu.go.id/; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amudin Laia selaku Pemohon III; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Hak Pilih Pemohon III atas nama Amudin Laia pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, sumber: https://cekdptonline.kpu. go.id/; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Roy Sitompul Selaku Pemohon IV; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Hak Pilih Pemohon IV atas nama Roy Sitompul pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, sumber: https://cekdptonline.kpu. go.id/; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 299 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom 2024 kepada PEMOHON I dan PEMOHON III untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 233 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom 2024 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Bukti Pendaftaran Gugatan Pilkada (P-11) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan nomor Perkara 1/G/PILKADA/ 2025/ PT.TUN. MDO; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan 56 Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; 14. Bukti P-14 : Prinout Media Berita Online, Penulis: Yefta Christopherus Asia Sanjaya, Tanggal publikasi: 29/08/2024, Judul artikel: Nama-nama Jenderal Polri yang Mundur demi Maju Pilkada 2024, Ada yang Baru Naik Pangkat, Situs web: Kompas.com, Tanggal akses: 07 Oktober 2025, URL: https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/29/183000 865/nama-nama-jenderal-polri-yang-mund ur-demi- maju-pilkada-2024-ada-yang-baru?page=all; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 tertanggal 22 September 2024; 16. Bukti P-16 : Prinout Media Berita Online, Penulis: Ari Maryadi, Tanggal publikasi: 18 September 2025, Judul artikel: Nasib Jenderal Akpol 1990 Dulu Mundur Kapolda, Kini Berubah Drastis, Situs web: Tribun-Timur. com, Tanggal akses: 07 Oktober 2025, URL:https://makassar.tribunnews.com/news/1813416/ nasib-jend eral -akpol-1990-dulu-mundur-kapolda-kini- berubah-drastis; 17. Bukti P-17 : Prinout Media Berita Online, Penulis: Siti Yona Hukmana, Tanggal publikasi: 28 August 2024, Judul artikel: Maju Pilkada 2024, Kapolda Papua Komjen Mathius Mundur dari Polri, Situs web: metrotvnews.com, Tanggal akses: 07 Oktober 2025, URL: https://www.metrotvnews.com/read/NxGCzBxW- maju-pilkad a-2024-kapolda-papua-komjen-mathius- mundur-dari-polri 18. Bukti P-18 : Prinout Media Berita Online, Penulis: Tria Sutrisna, Icha Rastika, Tanggal publikasi: 25 November 2024, Judul 57 artikel: Panglima TNI Pastikan 35 Prajurit yang Maju Pilkada 2024 SudahTak Aktif, Situs web: Kompas.com, Tanggal akses: 26 Oktober 2025, URL:https://nasional.kompas.com/read/2024/11/25/17 405511/panglima-tni-pasti kan-35-prajurit-yang-maju- pilkada-2024-sudah-tak-aktif; 19. Bukti P-19 : Prinout Media Berita Online, Penulis: Palce Amalo, Tanggal publikasi: 23 September 2024, Judul artikel: Berdinas di Militer, Satu Cagub NTT Belum Resmi Mengundurkan Diri, Situs web: media indonesia.com, Tanggal akses: 26 Oktober 2025, URL:https://mediaindonesia.com/pilkada/703292/berdi nas-di-militer-satu-cagub-ntt-belum- resmimengundurkan-diri. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara 58 lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (selanjutnya UU 10/2016) terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 59 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 yang menyatakan: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan 60 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, di mana menurut para Pemohon Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada pokoknya telah menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia dan Advokat Penegak Hukum, para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk ikut aktif mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur didalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa sebagai Advokat Penegak Hukum, para Pemohon berhak dan/atau berkepentingan mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 karena berpotensi menimbulkan ketidaknetralan dalam pelaksanaan Pemilukada, sebab norma tersebut memungkinkan terdapat Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri yang belum dan masih menunggu persetujuan dari Instansi dan/atau atasan yang bersangkutan. Menurut para Pemohon kondisi ini menyebabkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P- 61 12]. Para Pemohon juga telah menjelaskan mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta telah dapat menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki disebabkan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Di samping itu, para Pemohon juga telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami bersifat spesifik dan potensial akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal- verband) dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016, karena adanya potensi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat akan menangani perkara yang berkaitan dengan Pemilukada, yang mana terdapat ketidakpastian hukum mengenai syarat pengunduran diri calon kepala daerah yang berasal dari TNI, Polri, ASN serta kepala daerah, khususnya yang menjadi bagian dari sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu). Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 62 hanya mewajibkan calon kepala daerah yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Kepala Desa atau sebutan lain untuk menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI, Polri, dan PNS serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan, sehingga pada saat ditetapkan sebagai peserta Pemilihan berpotensi menimbulkan ketidaknetralan aparat sehingga bertentangan dengan syarat demokratis pemilihan sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi sebagaimanana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, apabila terdapat Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 namun hanya diwajibkan menyatakan secara tertulis pengunduran diri yang belum dan masih menunggu persetujuan dari Instansi dan/atau atasan yang bersangkutan maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan tersebut secara hukum berada pada dua entitas dan status hukum yang saling bertolak belakang yaitu masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain (harus netral) dan juga telah berstatus sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan, yang mana hal tersebut telah sangat bertentangan dengan nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dengan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, jika Pasangan Calon yang berasal dari institusi yang merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu hanya di wajibkan menyerahkan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 maka sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang, sehingga menurut para Pemohon, beralasan hukum khusus terhadap anggota Polri maupun PNS Kejaksaan yang merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu harus telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh 63 instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang bukan merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta Kepala Desa atau sebutan lain, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Atas Pengunduran Diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan”; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena persoalan yang diajukan oleh para Pemohon telah jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansi bagi Mahkamah untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah permasalahan yang didalilkan para Pemohon pada dasarnya adalah persoalan konstitusionalitas berkenaan dengan keberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 yang pada pokoknya mengatur mengenai pernyataan secara tertulis untuk mengundurkan diri sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seorang warga negara untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota dalam Pemilukada, khususnya bagi warga negara yang merupakan anggota TNI, Polri, PNS serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak 64 ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Berkaitan dengan hal tersebut para Pemohon menghendaki agar norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Bagi anggota TNI, Polri, PNS, yang bukan merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta Kepala Desa atau sebutan lain telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Bagi anggota Polri dan PNS maupun ASN yang merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu, telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai pasangan calon peserta pemilihan.” Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan sebelumnya telah mempertimbangkan ihwal konstitusionalitas syarat pernyataan pengunduran diri anggota TNI dan anggota Polri untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana saat itu diberlakukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X/2012 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Januari 2013 telah mempertimbangkan antara lain: [3.12.3] Bahwa frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri”dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008, menurut Mahkamah adalah ketentuan persyaratan yang sudah jelas bagi anggota TNI maupun anggota Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada dalam menjaga profesionalitas dan netralitas TNI dan Polri. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini Pemilukada yang demokratis, jujur, dan akuntabel, para peserta Pemilu, khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan pengaruh yang melekat pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandangnya pada saat Pemilukada berlangsung. ... Mahkamah berpendapat, Pemohon telah keliru dalam menafsirkan pasal a quo, karena pasal a quo justru memberikan persyaratan yang jelas kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya. Meskipun dalam pasal a quo tidak menjelaskan mengenai tindak lanjut dari surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri tersebut, namun demikian bukan berarti anggota TNI dan anggota Polri itu masih aktif dalam menduduki jabatannya, karena proses surat pernyataan pengunduran diri anggota TNI dan anggota Polri dari jabatan merupakan kewajiban atau kewenangan dari atasan anggota TNI dan Polri yang mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada untuk menindaklanjutinya. Dengan kata lain, 65 ketegasan pengunduran diri anggota TNI dan/atau anggota Polri dari jabatannya tergantung dari atasan untuk memprosesnya, sehingga jika anggota TNI dan/atau anggota Polri yang mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada kalah, maka dapat dipastikan anggota TNI dan/atau anggota Polri tersebut tidak akan kembali ke jabatannya. Selain itu jikalau frasa “surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri” dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 harus diartikan anggota TNI dan/atau anggota Polri benar-benar keluar dari instansinya apabila mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilukada, ketentuan tersebut dapat dikatakan telah menghalangi hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang telah dijamin oleh UUD 1945 karena ada tenggang waktu proses administrasi salah satu syarat untuk menjadi pemberhentian dari anggota TNI atau Polri berhadapan dengan jangka waktu pendaftaran yang dalam tahapan Pemilukada sangat singkat; [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-/2012, hlm. 34-35] Sementara itu, berkenaan dengan syarat pengunduran diri bagi PNS yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah sebagaimana pada saat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), Mahkamah telah mempertimbangkan ihwal konstitusionalitasnya, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015. Dalam pertimbangan putusan dimaksud, Mahkamah antara lain mempertimbangkan: Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan publik atau jabatan politik yang mekanisme pengisiannya juga dilakukan melalui pemilihan. Oleh karena itu syarat pengunduran diri bagi PNS yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan Mahkamah yang telah dijelaskan dalam Paragraf [3.13] di atas. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa syarat yang sama tidak berlaku bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD? Oleh karena itu, agar proporsional dan demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil, baik PNS maupun anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD haruslah sama-sama dipersyaratkan mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri guna menduduki jabatan publik atau jabatan politik lainnya yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan (elected officials). Namun, demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil pula, pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada saat mendaftar melainkan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan itu maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon. 66 Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam Amar Putusannya, Mahkamah pada pokoknya menyatakan: 1.1 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai,“pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 1.2 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; Pemaknaan tersebut kemudian juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) yang mencabut keberlakuan UU 5/2014. Aturan mengenai syarat ini terdapat dalam Pasal 56 UU 20/2023 dan Pasal 59 ayat (3) UU 20/2023 yang masing-masing menyatakan: Pasal 56 UU 20/2023, Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon. Pasal 59 ayat (3) UU 20/2023, Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat meskipun kedua putusan tersebut tidak mempertimbangkan dan memutus ihwal konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohoan a quo, yaitu norma Pasal 7 ayat 67 (2) huruf t UU 10/2016, namun kedua putusan tersebut telah mempertimbangkan dan sekaligus menjawab persoalan konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon terhadap norma a quo, yaitu berkaitan dengan persyaratan pengunduran diri secara tertulis dan juga berkaitan dengan waktu pemenuhan syarat tersebut, yaitu sejak ditetapkan sebagai calon peserta. Oleh karena itu, meskipun norma yang menjadi objek pengujian dalam pertimbangan hukum dalam putusan di atas bukanlah norma yang dimohonkan oleh para Pemohon, yaitu norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016, namun karena pada esensinya mengatur mengenai persyaratan yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut berlaku secara mutatis mutandis dalam mempertimbangkan permohonan a quo. Bahwa setelah Mahkamah cermati secara saksama norma yang dimohonkan pengujian dan petitum permohonan, telah ternyata norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 mengatur mengenai salah satu syarat bagi “anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa” untuk dapat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan, namun demikian petitum permohonan antara lain memohonkan pemaknaan syarat tersebut terhadap “Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara serta serta Kepala Desa atau sebutan lain”. Oleh karena itu, sebagaimana telah dinyatakan pula dalam Pasal 59 ayat (3) UU 20/2023, yang menegaskan aturan syarat pengunduran diri tersebut terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), yang di dalamnya mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dalam menjawab dalil para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan syarat dimaksud terhadap ASN yang di dalamnya mencakup PNS. [3.11] Menimbang bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 bertentangan dengan syarat demokratis pemilihan sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa selanjutnya, dalam menguraikan dalilnya mengenai pertentangan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon menyandarkan argumentasinya pada kekhawatiran bahwa anggota TNI, Polri, PNS/ASN, serta 68 Kepala Desa yang tidak menyerahkan syarat berupa Surat Keputusan Pemberhentian pada saat mendaftar sebagai pasangan calon kepala daerah dapat menyebabkan ketidaknetralan aparat dalam pelaksanaan Pemilukada, khususnya aparat yang menjadi bagian dari Gakkumdu. Berkenaan dengan hal tersebut menurut Mahkamah, kekhawatiran para Pemohon tersebut tidak serta merta relevan untuk dikaitkan dengan keberlakuan norma a quo, karena persoalan ihwal potensi ketidaknetralan aparat TNI, Polri, PNS/ASN serta Kepala Desa adalah persoalan implementasi dalam penegakan hukum dan kode etik aparat dimaksud. Terhadap masing-masing jabatan tersebut, baik yang ditugaskan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), maupun yang tidak menjadi bagian dari Sentra Gakkumdu telah ada mekanisme pencegahan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas dalam pelaksanaan Pemilukada. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan diterapkannya pengawasan dan penegakan kode etik aparat sebagaimana dimaksudkan dalam norma a quo, yaitu TNI, Polri, PNS maupun ASN, yang telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon peserta pemilihan, aparat tersebut tentu saja tidak lagi ditugaskan sebagai bagian dari Gakkumdu yang akan menangani penegakan hukum pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menyalahgunakan wewenangnya. Di samping itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, kewajiban menyerahkan pernyataan pengunduran diri dan surat keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran diri sebagai calon peserta pemilihan sama halnya menghalangi hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 karena diperlukan tenggang waktu yang lama untuk proses persetujuan pemberhentian dan penerbitan surat keputusan dari instansi pimpinan anggota Polri dan PNS serta ASN yang bersangkutan, sementara itu masa pendaftaran bagi calon kepala daerah dibatasi peraturan perundang-undangan. Penalaran yang sama pun berlaku kepada Kepala Desa atau sebutan lainnya, syarat berupa pernyataan pengunduran diri yang dimaknai surat keputusan pemberhentian justru akan menghalangi kepala desa mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan dalam melaksanakan haknya untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. 69 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 bertentangan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi sebagaimanana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 bertentangan dengan nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dengan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan hak dan kesempatan untuk menjadi peserta dalam pemilihan, norma Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016 telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Sebagai konsekuensi dari prinsip yang ditegaskan norma tersebut, maka norma Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 mengatur sejumlah syarat yang harus dipenuhi setiap warga negara agar dapat mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai peserta pemilihan dimaksud. Syarat yang diatur oleh norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 a quo adalah syarat khusus yang diberlakukan hanya kepada warga negara yang pada saat pencalonan tersebut menjabat sebagai anggota TNI, Polri, PNS/ASN, serta Kepala Desa atau sebutan lain, sementara itu syarat-syarat lainnya, selain huruf s, dan huruf u berlaku untuk umum secara kumulatif. Oleh karena itu, syarat pernyataan pengunduran diri tersebut bukanlah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi calon yang menjabat sebagai anggota TNI, Polri, PNS/ASN, serta Kepala Desa atau sebutan lain. Dalam penerapannya, maka tidak dapat dipastikan bahwa calon yang merupakan anggota TNI, Polri, PNS/ASN, serta Kepala Desa atau sebutan lain dapat memenuhi syarat lain sebagaimana diatur oleh norma pasal tersebut, meskipun calon tersebut telah membuat pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu, menjadi rasional dan 70 proporsional serta adil apabila syarat pernyataan mengundurkan diri tersebut diberlakukan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, bukan pada saat mendaftar, sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas. Di samping itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, khusus berkenaan dengan PNS yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, persyaratan dimaksud juga telah ditegaskan oleh Mahkamah melalui pemaknaan terhadap norma Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014, yaitu bahwa pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan. Oleh karena itu, berkaitan dengan syarat pengunduran diri untuk anggota Polri dan PNS/ASN yang merupakan bagian Sentra Gakkumdu yang menurut para Pemohon seharusnya dimaknai telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian yang telah disetujui instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai pasangan calon, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pula di atas, ketentuan tersebut dapat dikatakan menghalangi hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal ini karena proses persetujuan pemberhentian dan penerbitan surat keputusan pemberhentian tersebut memerlukan waktu sebagaimana mekanisme yang diatur masing-masing instansi, sementara itu, jangka waktu tahapan pendaftaran dalam Pemilukada juga terbatas. Oleh karena itu, pemaknaan untuk menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian, baik pada saat pendaftaran maupun pada saat ditetapkan sebagai peserta pemilihan akan menyebabkan syarat tersebut menjadi tidak rasional dan tidak proporsional dan justru menjadi tidak adil. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya berkenaan dengan syarat pernyataan pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan bagi TNI, Polri dan PNS/ASN sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam putusan sebelumnya. Terlebih, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan syarat yang berbeda antara anggota TNI dan PNS/ASN yang bukan merupakan bagian dari Sentra Gakkumdu serta Kepala Desa atau sebutan lain, yang harus menyerahkan syarat tersebut sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan, dengan anggota Polri dan PNS/ASN yang merupakan 71 bagian dari Sentra Gakkumdu, yang harus menyerahkan syarat tersebut sejak mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan. Pemaknaan seperti itu justru bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena memisahkan hak antara aparat yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dengan yang tidak tergabung dalam Sentra Gakkumdu, padahal Sentra Gakkumdu sendiri bersifat sementara dan bukan lembaga permanen. Dalam hal ini, norma Pasal 152 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu”. Oleh karenanya, Sentra Gakkumdu sesungguhnya merupakan penugasan khusus yang bersifat sementara dari masing-masing instansi dalam menerapkan penegakan hukum pemilu yang terintegrasi, sehingga segala tindakan yang dilakukan di dalam penegakan hukum pemilu tidak sepenuhnya diputuskan secara sepihak oleh pejabat tertentu tanpa pengawasan yang memadai. Dalam penerapannya, sudah seharusnya bagi anggota Polri dan PNS/ASN yang merupakan bagian Sentra Gakkumdu sebagaimana Mahkamah tegaskan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, telah melepaskan diri sebagai bagian Sentra Gakkumdu sejak awal sebelum mendaftarkan diri jika akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, namun hal ini tidak sepenuhnya berkaitan dengan pemaknaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 sebagaimana permohonan para Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016 bertentangan dengan nilai-nilai persamaan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan bertentangan dengan nilai-nilai kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf t UU 10/2016, telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi pemilihan umum, dan tidak menimbulkan terlanggarnya hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, 72 serta hak atas kepastian hukum yang adil seperti dimaksud Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, 73 Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 12.26 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 74 PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas