184/PUU-XXIII/2025

F PUTUSAN NOMOR 184/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama Pekerjaan Alamat : : : Wahyu Ilham Pranoto Mahasiswa Jalan Kamboja Nomor 37, RT/RW 006/004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama Pekerjaan Alamat : : : Muhammad Faza Aulya’urrahman Mahasiswa Komplek Pajak Sekelimus Nomor 1, Jalan Soekarno Hatta 547, Bandung, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama Pekerjaan Alamat : : : Fauzan Akbar Mulyasyah Mahasiswa Cluster De Oranje HB 3/7, Grand Wisata Bekasi, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama Pekerjaan Alamat : : : Yudi Amsoni Nelayan/Aktivis Mangrove Dusun Sukamandi, RT/RW 003/002, Kelurahan Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung 2 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama Pekerjaan Alamat : : : Nasidi Buruh Tani/Ketua Geosite Tebat Rasau Dusun Lintang, RT/RW 004/001, Kelurahan Lintang, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama Pekerjaan Alamat : : : Sharon Peneliti/Sekretaris Masyarakat Hukum Adat Matano Jalan G. Merapi F.133, Sorowako, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon VI; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Agustus 2025, memberi kuasa kepada Aristo M.A. Pangaribuan, S.H., LL.M., Ph.D., Abdul Toni, S.H., M.H., Meddy Setiawan, S.H., Puspa Pasaribu, S.H., M.Kn., Ludwig Kriekhoff, S.H., M.Kn., Fariznaldi, S.H.; Mario Ari Leonard Barus, S.H., S. Fil., M.H., Maria Dianita Prosperiani, S.H., Ireina Rahayanti Nurmal, S.H., B.A., M.H., M.Sc, Hatifa Manan, S.S., S.H, dan Rian Hidayat, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FHUI), berdomisili di Kantor LKBH-PPS FHUI, Kampus Universitas Indonesia, Depok, secara sendiri maupun bersama-sama bertindak atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Ahli dan Saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden. 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 187/PUU/PAN.MK/ AP3/10/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 8 Oktober 2025 dengan Nomor 184/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 3 November 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji, baik secara materiil maupun secara formil, undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini secara tegas dinyatakan di dalam pelbagai instrumen hukum, yaitu: UUD 1945 Pasal 24C ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut “UU MK”) Pasal 10 ayat (1) huruf a: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Nomor 5076) (selanjutnya disebut “UU Kehakiman”) Pasal 29 ayat (1) huruf a: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan”) Pasal 9 ayat (1): “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) Pasal 2 ayat (1) dan (5): Pasal 2 ayat (1) PMK PUU “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu” Pasal 2 ayat (5) PMK PUU “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UU NKRI Tahun 1945.” Dengan demikian, yang dimaksud dengan ‘Undang-undang dan Perppu’ dalam sebuah uji materiil, mencakup seluruh bagian dari sebuah undang- undang berupa ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, baik secara terpisah maupun sebagai suatu kesatuan; 2. Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the 5 constitution), serta lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Dengan demikian, apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut “WNI”), Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam UU MK Pasal 57 ayat (1); Pasal 57 UU MK: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materil Pasal-Pasal dalam UU Minerba a quo terhadap terhadap UUD 1945 (judicial review); 3. Hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon di dalam Permohonan a quo adalah untuk menguji secara materiil konstitusionalitas UU Minerba, in casu materi muatan berupa Pasal dalam ketentuan Pasal 35, Pasal 51, Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 60, Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 92, dan materi muatan berupa ayat dalam ketentuan Pasal 128 ayat (4) UU Minerba. Oleh karena itu yang dimohonkan untuk diuji merupakan materi muatan dari ayat dan pasal dalam sebuah undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan ini; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 4. UU MK Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat, atau; d. lembaga negara.” 5. PMK PUU Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa: 6 “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara”. sedangkan PMK PUU Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum prifat; atau d. lembaga negara”. 2. UU MK Penjelasan Pasal 51 ayat (1) mengartikan frasa “hak konstitusional” sebagai “...Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. selanjutnya PMK PUU Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 3. berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil dalam undang-undang a quo, yaitu syarat pertama adalah 7 kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam UU MK Pasal 51 ayat (1) dan PMK PUU Pasal 4 ayat (10. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang atau Perppu. 4. Kualifikasi Pemohon I adalah sebagai berikut: a. Termasuk ke dalam kualifikasi perorangan WNI yang memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; b. mahasiswa aktif pada Program S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selanjutnya disebut “FHUI”) dengan Nomor Pokok Mahasiswa (selanjutnya disebut “NPM”) 2206033895 yang mengambil peminatan hukum lingkungan dan sumber daya alam serta telah mengambil mata kuliah Hukum Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan. (Bukti P-1); c. Direktur Environmental Law Society FHUI (selanjutnya disebut “ELS FHUI”), yaitu organisasi mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam. Pemohon I disini sebagai mahasiswa yang menginisiasi pengaktifan kembali komunitas mahasiswa untuk mengkaji keilmuan terkait hukum lingkungan dan sumber daya alam bersama dengan Pemohon II selama satu tahun tidak aktif (Bukti P-2); d. Wakil Kepala I Departemen Lingkungan Hidup Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selanjutnya “BEM FHUI”) Tahun 2024. Selama mengemban jabatan tersebut terlibat aktif dalam advokasi pertambangan dan lingkungan dengan terlibat dengan berbagai kegiatan seperti: menjadi host podcast “Carut Marut Tata Kelola Pertambangan Nikel di Raja Ampat”, menulis artikel populer mengenai pertambangan nikel yang merugikan masyarakat berjudul “Tambang Nikel: Ambisi Akselerasi yang Justru Menghabisi Lingkungan dan masyarakat”, melakukan aksi penolakan pertambangan PT Dairi Prima Mineral yang merugikan masyarakat dan lingkungan, melaksanakan program pengabdian masyarakat berbasis lingkungan hidup berjudul “Environmental Project FH UI” di Kepulaan Seribu, DKI Jakarta mengenai permasalahan pesisir, dan menulis amicus curiae 8 tentang pencemaran tambak udang di wilayah konservasi Karimunjawa (Bukti P-3); e. Dengan latar belakang akademik tersebut, Pemohon memiliki perhatian, pengetahuan, dan kepedulian yang nyata terhadap pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai warga negara sekaligus bagian dari komunitas akademik hukum yang mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum di bidang sumber daya alam, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang langsung dan potensial (direct and potential constitutional interest) terhadap pengaturan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam f. Selain itu, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berstatus mahasiswa aktif dan bergabung dalam organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu sumber daya alam serta terlibat dalam kegiatan advokasi lingkungan hidup, memiliki kepentingan konstitusional yang nyata atas keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kepentingan tersebut berakar pada hak konstitusional warga negara atas perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan; hak untuk menikmati cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di bawah penguasaan negara; hak atas kemakmuran rakyat yang bersumber dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; serta hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional sebagaimana dijamin oleh Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Kualifikasi Pemohon II adalah sebagai berikut: a. termasuk ke dalam klasifikasi perorangan WNI yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; b. mahasiswa aktif pada program S1 FHUI dengan NPM 2206063960 yang mendalami hukum pertambangan dengan mengambil mata kuliah pertambangan, perkebunan dan kehutanan (Bukti P-4); 9 c. Wakil Direktur Environmental Law Society FHUI (selanjutnya disebut “ELS FHUI”), yaitu organisasi kemahasiswaan yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam (Bukti P-5); d. Wakil Kepala II Departemen Lingkungan Hidup BEM FHUI Tahun 2024, yang terlibat aktif dalam advokasi lingkungan hidup dengan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti: melaksanakan program pengabdian masyarakat berbasis lingkungan hidup yang bernama “FHUI Environmental Project”, menulis amicus curiae tentang pencemaran tambak udang di wilayah konservasi Karimunjawa, menulis dan melakukan aksi penolakan pertambangan PT Dairi Prima Mineral yang merugikan masyarakat dan lingkungan, dan menjadi koordinator lapangan aksi #AllEyesOnPapua di Mahkamah Agung dalam kasus penolakan pembabatan hutan di Papua (Bukti P-6); dan e. Sebagai WNI yang saat ini berstatus mahasiswa aktif dan bergabung dalam organisasi yang memiliki perhatian khusus terhadap isu sumber daya alam serta terlibat aktif dalam advokasi dalam isu lingkungan hidup, memiliki hak konstitusional terutama hak atas perekonomian berasaskan kekeluargaan, hak untuk menikmati cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui penguasaan negara, hak atas kemakmuran rakyat yang diperoleh dari bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui penguasaan negara, hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 6. Kualifikasi Pemohon III adalah sebagai berikut: a. termasuk ke dalam klasifikasi perorangan WNI yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian danng-undang terhadap UUD 1945; b. mahasiswa aktif pada Program S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (selanjutnya disebut “FHUI”) dengan NPM 2206063494 yang mendalami hukum lingkungan dengan mengambil mata kuliah hukum lingkungan (Bukti P-7); 10 c. Sebagai WNI yang saat ini berstatus mahasiswa aktif yang memiliki perhatian khusus terhadap isu sumber daya dan isu lingkungan hidup, memiliki hak konstitusional terutama hak atas perekonomian berasaskan kekeluargaan, hak untuk menikmati cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui penguasaan negara, hak atas kemakmuran rakyat yang diperoleh dari bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui penguasaan negara, hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 7. Kualifikasi Pemohon IV adalah sebagai berikut: a. termasuk ke dalam klasifikasi perorangan WNI yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; b. seorang nelayan yang hidup dan tinggal di kawasan Tambang Timah di Belitung Timur, dimana kawasan tersebut merupakan kawasan pertambangan PT Timah dan juga dipenuhi oleh aktivitas pertambangan ilegal yang mengakibatkan sulitnya mengakses air bersih dalam sumur karena airnya berminyak dan berwarna kuning dan diduga mengandung kadar logam berat sehingga harus membeli air galon untuk kebutuhan minum dan masak (Bukti P-8), juga mengalami kesulitan dalam memperoleh hasil tangkapan yang layak konsumsi sehubungan dengan mata pencahariannya dan lokasi tangkapan yang harus lebih jauh karena di pinggir pantai, ekosistem ikan, udang dan cumi-cumi terganggu akibat adanya aktivitas tambang ilegal (Bukti P-9); c. Aktivis lingkungan lokal yang sejak tahun 2017 memperjuangkan lingkungan hidup dengan melakukan berbagai kegiatan seperti: 1) aktif melakukan konservasi hutan mengrove bersama dengan Komunitas Akar Bakau dan ForDAS Belitung Timur sejak tahun 2018 hingga sekarang (Bukti P-10) dan 2) aktif menyuarakan isu lingkungan dengan melakukan penolakan terhadap tambang-tambang ilegal di kawasan Belitung dengan menjadi narasumber dalam dokumenter TV Tempo 11 berjudul “Penambangan Timah Ilegal Penyebab Kerusakan Ekosistem Mangrove di bangka Belitung?”. pembicara dalam “Mangrove Talks” pada 26 Juli 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, narasumber dalam program 60’ Special Report Kompas TV berjudul “Jejak Tamak Korupsi Tambang Timah Rp271 T” padad 12 Mei 2024 yang membuatnya kemudian didatangi oleh oknum polisi dan mendapat intimidasi dari penambang ilegal pada 13 Mei 2024, dan menjadi peserta dalam acara “Temu Rakyat Untuk Keadilan Iklim” dalam Indonesi Climate Justice Summit 2025 yang berlangsung pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2025 di Gelora Bung Karno Serbaguna, Senayan – Jakarta, dimana Pemohon diundang sebagai kelompok rentan yang berasal dari kalangan nelayan untuk berbagi perspektif tentang keadilan iklim untuk menghasilkan resolusi dan tuntutan politik yang jelas demi keadilan iklim (Bukti P-11); dan d. Sebagai WNI yang saat ini bekerja sebagai Nelayan di Kepulauan Bangka belitung (warga lokal) dan terlibat aktif dalam advokasi isu lingkungan, memiliki hak konstitusional terutama hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak bebas dari perlakuan diskriminatif, hak atas perekonomian berasaskan kekeluargaan, hak untuk menikmati cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui penguasaan negara, hak atas kemakmuran rakyat yang diperoleh dari bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui penguasaan negara, hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 8. Kualifikasi Pemohon V adalah sebagai berikut: a. termasuk ke dalam klasifikasi Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; b. seorang Petani dan Tokoh dari Masyarakat Adat Tebat Rasau yang keberadaannya diakui berdasarkan Keputusan Kepala Desa diakui 12 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lintang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata “Lanun” Geosite Tebat Rasau Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur bertanggal 28 Desember 2023 (Bukti P-12) yang mana keberadaan desa adat tersebut merupakan bagian dari Geosite Belitong yang diakui keberadaannya oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada tahun 2017 dan oleh UNESCO pada tahun 2021 (Bukti P-13); c. Aktif dalam melakukan perlawanan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di hutan adat Tebat Rasau yang berada di kawasan geopark Belitung Timur yang diakui keberadaannya dan menjadi peserta dalam acara “Temu Rakyat Untuk Keadilan Iklim” dalam Indonesi Climate Justice Summit 2025 yang berlangsung pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2025 di Gelora Bung Karno Serbaguna, Senayan – Jakarta, dimana Pemohon diundang sebagai kelompok rentan yang berasal dari kalangan masyarakat adat untuk berbagi perspektif tentang keadilan iklim untuk menghasilkan resolusi dan tuntutan politik yang jelas demi keadilan iklim; d. sebagai tokoh masyarakat adat serta terlibat aktif dalam isu lingkungan, memiliki hak konstitusional terutama hak atas pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak bebas dari perlakuan diskriminatif, hak atas perekonomian berasaskan kekeluargaan, hak untuk menikmati cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui penguasaan negara, hak atas kemakmuran rakyat yang diperoleh dari bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui penguasaan negara, hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 9. Kualifikasi Pemohon VI adalah sebagai berikut: 13 a. termasuk ke dalam klasifikasi Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusi untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; b. Merupakan Peneliti dan Periset Lokal sejarah masyarakat adat yang tinggal di Sorowako tepatnya di kawasan Danau Matano di Sulawesi Selatan, juga sebagai bagian dari Masyarakat Hukum Adat Wawainia Rahampuu Matano (Selanjutnya disebut “MHA Matano ”) yang diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Surat Keterangan Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 460/1177/DN tentang Lembaga Adat Kerajaan Matano sebagai Organisasi Masyarakat terdaftar tertanggal 16 September 2019, Surat Keterangan Terdaftar Nomor 00-24- 04/000021/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur dan didaftarkan sebagai Yayasan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0017264.AH.01.4.Tahun.2023 (Bukti P-15); c. Merupakan pengurus aktif dan Koordinator Litbang dari Yayasan Wawainia Rahampu’u Matano berdasarkan Surat Pemberitahuan Yayasan Nomor 39/PEM/I/2025 bertanggal 10 Januari 2025 dan mendapat Kuasa dari Yayasan dalam hal Pengajuan Uji Materi berdasarkan Surat Pemberitahuan Yayasan Nomor 40/PEM/IX/2025 bertanggal 12 September 2025. (Bukti P-16); MHA Matano sudah terdampak aktivitas tambang Nikel yang sudah berjalan sejak tahun 1968 dengan perusahaan tambang International Nickel Co. of Canada (selanjutnya disebut “PT INCO”) yang dampaknya terhadap masyarakat sekitar didokumentasikan oleh Kathryn May Robinson dalam disertasinya pada Australian National University pada Tahun 1983 dengan judul “Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town” dan Catatan Memoar H. Ranggo dari yang disadur oleh Pemohon VI pada tahun 2024 hingga kemudian PT INCO berganti nama dan kepemilikan menjadi PT Vale sejak tahun 2011 (Bukti P-17); d. pernah berkonflik dengan Perusahaan tambang Timah PT Vale Indonesia Tbk (INCO) (“PT Vale”) ketika menentukan batas wilayah 14 adat/tanah ulayat Matano dengan melakukan penanaman papan informasi titik tanah ulayat pada sekitar tanggal 28 hingga 30 Desember 2023 untuk proses identifikasi ruang wilayah ulayat dan sebagai proses pendukung bahan identifikasi peta/Sketsa Wilayah MHA Matano yang berpatokan kepada Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, yang keberadaannya didasarkan kepada dokumen turun temurun dari tetua adat, surat tanda pajak tanah, dan bukti sejarah yang dibuktikan dari bukti peninggalan makam Raja-Raja Matano. Akibat perbuatannya tersebut, Pemohon VI dilaporkan oleh Pihak Keamanan PT Vale kepada Polres Luwu Timur atas dugaan penyerobotan tanah lahan konsesi (Bukti P-18); Konflik antara PT Vale dengan masyarakat adat juga kembali terjadi akibat terjadinya overlap antara konsesi tambang PT Vale dengan kawasan cagar budaya Pontada di Luwu Timur, dimana PT Vale hendak membangun fasilitas berupa lapangan golf di atas makam leluhur dan menebang rumpun sagu yang memiliki nilai penting dalam konteks ekologi dan budaya masyarakat adat sekitar (Bukti P-19); e. sebagai tokoh masyarakat adat yang kehidupannya terdampak langsung dari kegiatan pertambangan nikel, memiliki hak konstitusional terutama hak atas pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak bebas dari perlakuan diskriminatif, hak atas perekonomian berasaskan kekeluargaan, hak untuk menikmati cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak melalui penguasaan negara, hak atas kemakmuran rakyat yang diperoleh dari bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui penguasaan negara, hak atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 15 berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 10. Berdasarkan kualifikasi Para Pemohon di atas, maka Kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) klaster yaitu: a. Klaster I – Mahasiswa dan Aktivis Advokasi Lingkungan (Pemohon I, II dan III) Para pemohon dalam klaster I merupakan warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia, memiliki kepedulian, perhatian dan pengetahuan akademik di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam, serta aktif melakukan advokasi terhadap kebijakan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Para Pemohon dalam Klaster I secara konstitusional memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi nasional yang berasaskan keadilan, kebersamaan dan keberlanjutan serta mendapatkan manfaat kemakmuran dari perekonomian, sebagaimana dijamin oleh: - Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 – hak atas perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan; - pasal 33 ayat (2) UUD 1945 – hak untuk menikmati cabang produksi penting yang dikuasai oleh negara; - Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 – hak untuk memperoleh kemakmuran dari bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan - Pasal 33 ayat (4) – hak atas perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan berlakunya Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba, negara hanya berperan sebagai penerbit izin dan penerima iuran, sedangkan nilai ekonomi sumber daya alam diberikan kepada pemegang izin secara individual. Akibatnya, fungsi penguasaan negara menjadi lemah, dan rakyat kehilangan hak konstitusional untuk menikmati kekayaan alam secara adil sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. 16 Bagi Para Pemohon Klaster I, kerugian konstitusional bersifat faktual atau setidak-tidaknya potensial dan juga intragenerasional, karena norma tersebut akan berdampak jangka panjang terhadap generasi penerus bangsa yang kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari. Selain itu, keberlakuan norma tersebut menghambat upaya advokasi dan partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang adil, transparan dan berkelanjutan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional warga negara. Selain dari itu, Para Pemohon dalam Klaster I memiliki hak konstitusional dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28H ayat (1) karena sebagai generasi masa depan dan bangsa Indonesia berhak atas pengembangan diri, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak konstitusional ini merupakan hubungan secara langsung dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945. Dengan demikian, Para pemohon dalam Klaster I memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena hak konstitusional mereka yang dijaminkan dalam Pasal 33 ayat (1) hingga (4) UUD 1945 telah dirugikan secara potensial dan berkelanjutan oleh berlakunya norma yang diuji. b. Klaster II – Warga Lokal dan Masyarakat Hukum Adat Terdampak Tambang (Pemohon IV, V dan VI) Para Pemohon dalam Klaster II merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang hidup dan bergantung pada sumber daya alam di sekitar kawasan pertambangan timah di Belitung dan pertambangan nikel di Sulawesi Selatan. Para Pemohon dalam Klaster II mengalami kerugian yang bersifat aktual, faktual dan dapat diidentifikasi secara jelas, antara lain berupa hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi nasional yang berasaskan keadilan, kebersamaan dan keberlanjutan serta mendapatkan manfaat kemakmuran dari perekonomian, sebagaimana dijamin oleh: - Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 – hak atas perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan; 17 - pasal 33 ayat (2) UUD 1945 – hak untuk menikmati cabang produksi penting yang dikuasai oleh negara; - Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 – hak untuk memperoleh kemakmuran dari bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan - Pasal 33 ayat (4) – hak atas perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dilanggarnya hak konstitusional pada Pasal 33 ayat (1) s.d. (4) UUD 1945 tersebut menimbulkan dampak turunan yakni dilanggarnya hak- hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh Pemohon pada Klaster II yang juga bersifat aktual, faktual dan dapat diidentifikasi secara jelas, antara lain: - hilangnya akses terhadap sumber daya air bersih dan hasil laut akibat kerusakan dan pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas tambang; - rusaknya ekosistem hutan adat dan wilayah kelola tradisional akibat eksploitasi mineral; - intimidasi dan konflik sosial akibat kegiatan pertambangan di wilayah adat. yang mana kerugian tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh: - Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 – hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 – hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil; - Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 – hak atas perlindungan diri pribadi, kelaurga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya - Pasal 18B ayat (2) – pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya; yang seluruhnya berkaitan erat dengan keberadaan Pasal 33 ayat (1) hingga (4) UUD 1945 yang menegaskan penguasaan 18 negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba in casu UU No. 3 Tahun 2020 telah menyebabkan negara kehilangan kendali substantif atas kekayaan alam yang ada di wilayah masyarakat adat, sehingga manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut tidak lagi kembali kepada masyarakat lokal, melainkan dikuasai oleh pemegang izin pertambangan. dengan demikian, Para pemohon dalam Klaster II memiliki alasan permohonan (legal standing) karena mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan langsung dengan berlakunya norma yang diuji, baik terhadap hak ekonomi, hak lingkungan hidup, maupun hak adat mereka. 11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba in casu UU No. 3 Tahun 2020 terhadap Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) karena: a. Para Pemohon merupakan subjek hukum yang diakui oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK (perorangan WNI dan Masyarakat Hukum Adat); b. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) hingga (4); c. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan secara aktual dan/atau potensial dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba; d. Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami Para Pemohon dan norma yang diuji; dan e. Dengan dikabulkannya permohonan ini, kerugian konstitusional Para Pemohon dapat dihindari dan hak konstitusional mereka akan dipulihkan. III. POKOK PERMOHONAN A. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM 12. Ketentuan norma UU MK Pasal 60 menyatakan: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 19 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”; 13. UU Minerba telah dimohonkan untuk menjalani pengujian di Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan setidak-tidaknya sebanyak 9 (sembilan) putusan dengan uraian hal yang diuji sebagaimana tabel berikut: No. Nomor Putusan Pasal yang Diuji Hal yang diuji 1 Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 Ps. 22 e dan f UU Minerba bertentang an dgn Pasal 33 UUD 1945. Kriteria untuk menetapkan WPR adalah. sebagai berikut: f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tarnbang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang- kurangny a 15 (lirna belas) tahun. Ps. 52 ayat (1) UU Minerba bertentang an dgn Pasal 33 UUD 1945. Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) kiektare. Amar putusan pada intinya: - Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian. - Pasal 22 e dan f dan Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Nomor 30/PUU-VIII/2010 Ps. 22 a UU No. 4/2009. Kriteria untuk nienetapkan WPR adalah. sebagai berikut: a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; Ps. 22 c c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; Ps. 22 f f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang- kurangnya 15 (lima belas) tahun. Ps. 38a IUP diberikan kepada: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan. Ps. 51 WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang. Ps.52 ayat (1) (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 20 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. Ps. 55 ayat (1) (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare. Ps. 60 WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang. Ps.61 (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare. Ps. 75 (4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. Ps. 169a Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlaltukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Ps. 172 Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaa pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang- Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasaskan Undang-Undang ini. Amar putusan pada intinya: -Mengabulkan permohonan untuk sebagian. -Pasal 22 f, Pasal 55 ayat (1), Pasal 169 a, Pasal 173 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 tidak dapat diterima. 21 -Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa” dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare” bertentangan dengan UUD 1945. -Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare” bertentangan dengan UUD 1945. -Frase “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60 dan Pasal 75 ayat (4) sepanjang dimaknai “ lelang dilakukan dengan menyamakan antar peserta lelang WIUP dan WIUK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finasial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang” bertentangan dengan UUD 1945. 3. Putusan No. 32/PUU-VIII/2010 Ps. 6 ayat (1) huruf e. jo Pasal 9 ayat (2) jo Pasal 10 huruf b jo Pasal 162 jo Pasal 136 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009. (1) Kewenangan Pernerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dcngan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Ps. 9 ayat (2) WP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan IJerwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ps. 10 b b. secara terpadu dengan rnemperhatikan pendapat dari instansi penzerintah terkait, masyarakat, dan der~gan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan Ps. 136 ayat (2) (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat djiaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan 22 kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ps. 162 Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegjatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIC yang telah lnemenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan palirig lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Amar putusan pada intinya: -Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. -Pasal 10 huruf b sepanjang frasa “…memperhatikan pendapat…masyarakat…” UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak”; -Menolak permohonan selain dan selebihnya. 4. Putusan Nomor 10/PUU-X/2012 Ps.6 ayat (1) huruf e UU No. 4 Tahun 2009. (1) Kewenangan Pernerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dcngan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Ps.9 ayat (2) (2) WP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 23 Ps.14 ayat (1) (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ps.14 ayat (2) (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersarlgkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Peinerintah dan pemerintah daerah. Ps. 17 Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintalh daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah. Amar Putusan Pada intinya: -Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 1.Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”; 2.Frasa “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan” dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh”; 3. Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan 24 Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”; 4. Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 1.7. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 selengkapnya menjadi, “Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”; 5. Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 selengkapnya menjadi, “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah”; 6. Pasal 17 UU Nomor 4 Tahun 2009 selengkapnya menjadi, “Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah”; 5. Putusan Nomor 58/PUU- XVIII/2020 Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Amar putusan pada intinya: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 6. Putusan Nomor 59/PUU- XVIII/2020. Pengujian Formil UU No. 3 Tahun 2020 tentang Para Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian Formil dikarenakan terhadap pembentukan UU Minerba tidak memenuhi 25 Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 ketentuan berdasarkan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945 Amar putusan pada intinya: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 7. Putusan Nomor 60/PUU- XVIII/2020 Pengujian Formil UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009. Para Pemohon mendalilkan bahwa proses Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D UUD1945. Amar putusan pada intinya: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 8. Putusan Nomor 64/PUU- XVIII/2020 Ps. 169A ayat (1) a dan b UU No. 3 tahun 2020 (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. SK No 036418 A b. kontrak PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -60- b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk 26 jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. (2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; danf atau; b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wiiayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri. (3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 27 (5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Amar putusan pada intinya: - Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. - Pasal 169A ayat (1) spanjang phrase “diberikan jaminan dan Pasal 169A ayat (1) a dan b sepanjang phrase “dijamin” bertentangan dengan UUD 1945. 9. Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021 Ps.4 ayat (2) dan (3) UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaima na diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2011. (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan rnerupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ps. 17A ayat (2) (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP 28 Batubara yang telah ditetapkan. Ps. 22A Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan. Ps.31A ayat (2) (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ps. 172B ayat (2) (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya. Ps 162 UU No. 3/2020 jo Ps.39 UU Mo. 11/2020 Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.O00.000,00 (seratus juta rupiah). Amar putusan pada intinya: Menyatakan permohonan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 3/2020 yang mengubah UU No. 4/2009, Pasal 162 UU No. 3/2020 yang mengubah UU No. 4/2009 dan diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU No. 11 tahun 2020, Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3) dan Pasal 172B ayat 3 UU No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2020 tidak dapat diterima. 29 10. 77/PUU- XXII/2024 Pasal 6 ayat (1) huruf j UU No. 3 Tahun 2020 (1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas; Amar putusan pada intinya: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pasal-Pasal yang diuji dalam Permohonan ini adalah Pasal 35 ayat (1) UU Minerba dan Pasal 92 UU Minerba in casu UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua UU Minerba. Dalam hal ini, Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba sudah pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 58/PUU-XVIII/2020 namun dalam putusannya, Majelis menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Para Pemohon dalam perkara tersebut tidak memiliki legal standing. Hal demikian berdasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang pada intinya menyatakan terhadap permohonan yang tidak dapat diterima, maka belum ada pemeriksaan pokok perkara, yang menyebabkan ketentuan Pasal 60 UU MK tidak berlaku. Oleh karena ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba belum pernah diperiksa dalam pokok perkara oleh Mahkamah Konstitusi, pengujian terhadap pasal ini belum nebis in idem. Selain itu, ketentuan Pasal 92 UU Minerba belum pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi maupun diajukan sebagai permohonan di hadapan Mahkamah Konstitusi sehingga permohonan ini adalah berdasar untuk diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi; 14. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan ini memiliki alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, sehingga tidak termasuk dalam kategori “NEBIS IN IDEM”; B. LATAR BELAKANG PERMOHONAN B.1. Cita-cita Perekonomian Nasional menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia 15. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah merumuskan cita-cita perekonomian nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 30 kekeluargaan. Dalam penjelasannya ditegaskan, “dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang- seorang”. Prinsip ini menegaskan tujuan utama pembangunan ekonomi adalah kemakmuran rakyat secara kolektif, bukan akumulasi keuntungan individu semata. (Eli Ruslina, Makna Pasal 33 UUD 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 2 Maret 2012, hlm. 50, 69) (Bukti P-20); B.2. Paradoks Kemakmuran: Kaya Sumber Daya, Rakyat Tetap Miskin 16. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Bukti akan kekayaan bangsa Indonesia dapat dilihat dari beragamnya mineral dan batubara yang terdapat di dalam bumi. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta laporan US Geological Survey, Indonesia memiliki cadangan nikel, timah, emas dan batubara terbesar di dunia (Bukti P-21). a. Nikel-Kobalt. Berdasarkan laporan US Geological Survey Tahun 2021, total sumber daya nikel dunia sekitar 300 (tiga ratus) juta ton nikel. Sedangkan, cadangan nikel dunia dilaporkan sebanyak 94 juta ton. Adapun sumber daya dan cadangan kobalt masing-masing adalah 25 juta ton dan 7,1 juta ton kobalt. Indonesia mempunyai sumber cadangan terbesar dunia. Berdasarkan Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi, total sumber daya dan cadangan logam nikel masing-masing sebesar 143 juta ton dan 49 juta ton. Sedangkan, total sumber daya dan cadangan logam kobalt pada tahun 2020 adalah 3,6 juta ton dan 0,4 juta ton (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Grand Strategy Mineral dan Batubara, (2021), Hlm. 37) b. Besi. Pada tahun 2020, Indonesia mempunyai sumber daya sebesar 3, 859 miliar ton logam besi dan 927 juta ton cadangan logam besi. Pada tahun 2021, Indonesia mempunyai cadangan besi sebesar 0,11 cadangan bijih besi dunia (Kementerian Energi.., Hlm. 107) c. Aluminium. Berdasarkan Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi, Kementerian ESDM, pada tahun 2020 total sumberdaya dan cadangan aluminium Indonesia sebesar 1,8 miliar ton dan 0,9 miliar ton. Sedangkan cadangan dunia 31 berkisar antara 55 miliar hingga 75 miliar ton (Kementerian Energi.., hal. 157). d. Timah. Menurut US Geology Survey 2021, Indonesia mempunyai cadangan timah terbesar kedua dunia dimana potensi cadangan sebesar 800 ribu ton logam timah atau sekitar 17% cadangan dunia (Kementerian Energi.., hal. 211). e. Emas – Perak. Menurut US Geological Survey, Indonesia mempunyai potensi cadangan emas sebesar 3,6 juta ton atau sekitar 6,9% cadangan dunia. Sedangkan menurut Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), Badan Geologi, Kementerian ESDM, pada tahun 2020 total sumberdaya dan cadangan sebesar 15,8 miliar ton dan 3,6 miliar ton (Kementerian Energi.., hal. 331). f. Batubara. Berdasarkan BP Statistical Review of World Energy tahun 2021, Indonesia mempunyai cadangan batubara terbesar keenam dunia yaitu sebesar 3,6% cadangan dunia. Sumberdaya dan cadangan batubara Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 144 miliar ton dan 39 miliar ton (Kementerian Energi.., hal. 374). Kekayaan tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang semestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 17. Namun kenyataannya, sumber daya alam yang melimpah tidak serta merta membuat Indonesia menjadi negara yang kaya. Pesiden Prabowo Subianto dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya (Agustus 2023) menyatakan bahwa meskipun Indonesia memiliki kekayaan alam senilai USD 1,5 triliun, bangsa ini masih terjebak dalam kemiskinan akibat keputusan politik yang keliru dalam mengelola sumber daya alam (hal. 25, 31, 79) (Bukti P-22); 18. Delapan puluh tahun setelah merdeka, jutaan rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Data Kementerian Sosial menunjukkan 24 Juta penduduk hidup dengan pengeluaran hanya Rp600.000 (enam ratus ribu) per bulan (Kompas.com, 27 Mei 2025) (Bukti P-23). Bahkan Bank Dunia mencatat berdasarkan garis kemiskinan global, terdapat 194,58 juta penduduk Indonesia yang termasuk kategori miskin, atau sekitar 68,3% 32 (enam puluh delapan koma tiga persen) populasi (World bank, Updated Global Poverty Lines: Indonesia, 2025) (Bukti P-23); B.3. Akar Ketimpangan: Negara Menjadi Pencetak Izin, Bukan Penguasa 19. Menurut Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL., berbagai undang-undang di bidang pertambangan dan penanaman modal telah mengebiri makna “dikuasai oleh negara” sebagaimana Pasal 33 UUD 1945, karena dalam praktiknya para pemegang izin dan penanam modal lah yang menikmati hasil sumber daya alam, sementara negara hanya berperan administratif sebagai penerbit izin dan penerima iuran (Bagir Manan, Menemukan Kembali Pembangunan Hukum Nasional, 2022, hlm. 187); 20. Perubahan rezim hukum dari kontrak karya menjadi rezim perizinan (UU No. 4 Tahun 2009 beserta perubahannya), justru menghilangkan kendali negara pada tahap produksi dan distribusi nilai ekonomi. Negara tampak kuat di hulu, namun lemah di hilir. Akibatnya, nilai ekonomi Minerba tidak kembali kepada rakyat, tetapi tetap terkonsentrasi pada segelintir pemegang izin; B.4. Dampak Sosial dan Lingkungan dari Lemahnya Kontrol Negara 21. Secara teori, hak menguasai negara merupakan bentuk penjelmaan public trust (pengemban amanah publik) sehingga ia mewakili masyarakat (trustee) untuk mengelola sumber daya alam. Akan tetapi selain menjalankan pengelolaan, menurut Prof. Andri Gunawan Wibisana, sesuai dengan asas tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup menjadikan hak menguasai negara secara tidak langsung dibarengi tanggung jawab perlindungan lingkungan. (Andri Gunawan Wibisana, “Kerugian Lingkungan, Kerugian Perekonomian Negara?” Kompas.id, 4 April 2024) (Bukti P-24); 22. Sedangkan degradasi penguasaan negara berimbas pada lemahnya tanggung jawab perlindungan lingkungan. Instrumen AMDAL lebih bersifat administratif daripada substantif, sehingga kerusakan lingkungan terjadi lebih dahulu, baru kemudian direspons (lihat Kementerian ESDM, Grand Strategy Minerba, 2021); 23. Selain itu, tambang ilegal masih banyak beroperasi tanpa kendali yang memadai, menyebabkan pencemaran lingkungan dan berkurangnya potensi penerimaan negara. Hal ini terlihat dengan jelas pada wilayah Bangka Belitung akibat tambang timah mengakibatkan nelayan kesulitan memperoleh ikan dan terjadi kerusakan lingkungan, sehingga kemudian 33 para nelayan mendatangi para penambang Timah ilegal dan menuntut agar mereka menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut (Bukti P-25). 24. Lemahnya kontrol negara juga menimbulkan dampak sosial dimana Masyarakat Hukum Adat kehilangan hak ulayat sebagaimana terjadi di Bangka Belitung dan Luwu Timur. Pata Pemohon Klaster II tidak mendapatkan perlindungan dari akibat pertambangan. Selayaknya tanggung jawab negara ialah untuk melindungi warga negara. Dalam konteks perizinan, pertambangan diberikan kepada pemilik izin, namun kenyataannya, pemegang izin justru menjadi sumber ancaman bagi masyarakat sekitar pertambangan dan tidak ada perlindungan yang diberikan bahkan terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat sekitar yang memperjuangkan kesejahteraan bagi tempat yang ditinggalinya (in casu Pemohon VI); B.5. Ketimpangan Desain Penguasaan Sumber Daya 25. Dalam perspektif akademik, Tri Hayati menjelaskan bahwa jika sumber daya alam dikategorikan sebagai public ownership (milik rakyat seluruhnya), maka pengusahaannya harus oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat (Tri Hayati, Hak Penguasaan Negara terhadap sumber Daya Alam dan Implementasinya terhadap Pengusahaan Pertambangan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2019, hlm. 783) (Bukti P-26); 26. Luong dan Weinthal membedakan empat variasi model kepemilikan dan kontrol negara atas sumber daya alam. Kondisi Indonesia saat ini berada pada tipe ketiga dan keempat, yaitu kepemilikan swasta nasional dan asing dengan kontrol negara yang minim, berbeda dari model ideal yang menempatkan negara sebagai pegnendali utama (Ahmad Khoirul Umam,. Kuasa Oligarki atas Minerba di Indonesia, hlm. 148) (Bukti P-27); 27. Markus Bruckner, dkk. menunjukkan kepemilikan negara atas sumber daya alam berkorelasi positif dengan peningkatan PDB per Kapita, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan manusia, sepanjang kebijakan dan kelembagaannya baik (Bruckner, Bou Habib & Loknv, Natural Resources, State Ownership, and Economic Development, Australian National University, 2013, hlm. 27) (Bukti P-28); B.6. Perbandingan tata kelola pertambangan di Indonesia dan di negara lain 34 28. Untuk menilai kesesuaian rezim hukum pertambangan Indonesia yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 92 UU Minerba in casu UU No. 3 Tahun 2020, dengan mandat konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945, dilakukan perbandingan dengan sistem penguasaan sumber daya di beberapa negara kaya akan sumber daya alam, yaitu Norwegia, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Tiongkok, dan Rusia. Fokus analisis meliputi: (a) siapa pemilik sumber daya in-situ menurut hukum nasional; (b) bentuk hak yang diberikan kepada pihak swasta; dan (c) status kepemilikan hasil produksi (ex situ ownership) dan bagaimana negara mempertahankan kendali atas nilai ekonomi sumber daya tersebut; 29. Sumber daya alam berupa minyak bumi di Brunei Darusalam dimiliki sepenuhnya oleh Brunei Darussalam berdasarkan Brunei National Petroleum Company Sendirian Berhad Order (2002) Pasal 3 juncto Pasal 5 juncto Petroleum Mining Act 3 of 1963 (amended by S 5/02) (Cap. 44) Pasal 2A yang pada intinya menegaskan PetroleumBRUNEI yakni perusahaan minyak nasional Brunei, sebagai pemilik eksklusif dari seluruh mineral yang berada di dalam tanah dan perairan Brunei Darussalam. Partisipasi swasta hanya dimungkinkan melalui Production Sharing Agreement (PSA) atau joint venture bersama BUMN, yaitu Brunei Shell Petroleum (BSP). Dengan demikian, kontrol tetap pada pemerintah dan tidak dapat hak kepemilikan swasta atas cadangan maupun hasil produksi (ex situ ownership) (lihat Tri Hayati, Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam, Jurnal Hukum pembangunan, 2019, hlm. 783). Negara secara hukum dan ekonomi tetap menjadi pemilik hasil produksi hingga dijual atau dibagi menurut ketentuan PSA sebagaimana diatur dalam Petroleum Production Regulations Pasal 2B. Dengan penguasaan langsung oleh negara, Brunei mampu mencapai PDB per kapita sebesar US$95.040 dan menempati peringkat ke delapan sebagai negara terkaya di dunia (Tempo.co, “10 Negara Terkaya di Dunia 2025 berdasarkan PDB per kapita”, 15 Januari 2025); 30. Sementara itu, sistem hukum Arab Saudi menegaskan penguasaan negara secara penuh atas sumber daya alamnya sebagaimana diatur dalam Basic Law of Governance (1992) Pasal 14 yang menyatakan, “All natural resources that Allah has deposited in the land, underground, or territorial 35 waters are the property of the state” (lihat Fully Handayani, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Disertasi 2021, hlm. 197). Selain itu, rezim pertambangan di Arab Saudi juga diatur melalui Mining Investment Law (Royal Decree No. M/47 of 2020) Pasal 2 (2) juncto Pasal 32, yang menegaskan bahwa izin hanya memberikan hak eksplorasi dan produksi disertai hak pakai hasil (usufruct) bukan kepemilikan hasil tambang. Sedangkan swasta (baik domestik maupun asing) hanya dapat berpartisipasi melalui skema joint venture dimana negara tetap menguasai hasil produksi dan menentukan bagi hasil. Semua kegiatan migas dilakukan secara terpusat oleh Saudi Aramco dan sektor mineral dikelola oleh Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden) yang dimiliki secara mayoritas oleh negara. (USGS 2022 Mineral Yearbook Saudi Arabia (Advance Release), March 2025, hlm. 59.2). Dengan demikian, negara tetap menjadi pemilik hasil produksi (ex situ), sementara mitra swasta hanya memperoleh kompensasi berupa profit share atau service fee. Pola ini memastikan negara mengontrol rantai nilai sumber daya strategis sesuai prinsip “state ownership and resource sovereignty” (USGS Mineral Yearbook Saudi Arabia, 2025; Basic Law (1992) art. 14), sehingga negara berhasil mencapai stabilitas ekonomi dengan PDB per kapita mencapai US$35.057,2 pada tahun 2024 (World Bank Open Data, 2024); 31. Di Norwegia, seluruh sumber daya energi dan mineral dimiliki oleh negara berdasarkan Petroleum Act. No. 72 of 29 November 1996, Pasal 1-1, “The Norwegian State has the proprietary right to subsea petroleum deposits and the exclusive right to resource management”. Negara mengelola seluruh kegiatan melalui Ministry of Petroleum and Energy dan State Direct Finansial Interest (SDFI). Sementara swasta dapat beroperasi melalui production license atau production sharing, tetapi hanya berhak atas bagian produksi (production entitlement). Berdasarkan Petroleum Act Pasal 3-3 dan Regulations Relating to Petroleum Activities (2010), kepemilikan hasil produksi (ex situ ownership) tetap berada pada negara hingga hasil tersebut dijual dan dialokasikan ke Government Pension Fund Global, sehingga tidak ada pengalihan hak milik penuh kepada swasta. (lihat Bruckner et. al., Natural Resources, State Ownership, and Economic Development, Australian National University, 2013). Model ini terbukti menghasilkan 36 kemakmuran nasional yang nyata dengan PDB per kapita mencapai US$102.465 pada tahun 2024 (Detik.com, 5 April 2024; IDN Times, 18 Juli 2025); 32. Kepemilikan sumber daya alam pada Tiongkok diatur dalam Constitution of the People’s Republic of China (1982, amandemen 2018) Pasal 9, “Mineral Resources, waters, forests, mountains, grasslands, unreclaimed land, and other natural resources are owned by the state, that is, by the whole people”. Selain itu, Mineral Resources Law Mineral Resource Law of the PRC (amandemen 2024) Pasal 3 menegaskan, “Mineral resources shall be owned by the State. The State’s ownership of mineral resources shall be exercised by the State Council. The State’s ownership of mineral resources, either near the earth’s surface or underground, shall not change with the alteration of ownership of the land or right to use the land which the mineral resources are attached to....”. Swasta tidak memiliki hak kepemilikan atas cadangan maupun hasil produksi, mereka hanya menerima hak pengusahaan (exploration right) yang terbatas dan tunduk pada perencanaan nasional oleh Ministry of Natural Resources (MNR). Seluruh kegiatan strategis seperti batubara, rare earth (logam tanah jarang), dan logam mulia, tetap dikuasai oleh State-Owned Enterpreise (SOEs) seperti China Minerals dan China Coal Group. (OECD, State-Owned Enterprises in China, 2020). Hasil produksi (ex situ) tetap dikendalikan oleh negara melalui kebijakan kuota, ekspor dan harga, sebagaimana diatur dalam Catalogue of Strategic Mineral Resources (State Council, 2016). Dengan demikian, tidak ada pengalihan kepemilikan hasil produksi kepada swasta maupun investor asing. 33. Pada negara Rusia, ketentuan mengenai sistem pengelolaan pertambangan mengacu kepada Constitution of the Russian Federation (1993, amandemen 2008) Pasal 9 dan Federal Law No. 2395-1 on Subsoil (1992) Pasal 1, “subsurface natural resources in Russia are property of the state”. Pasal 12 undang-undang yang sama menentukan, hasil tambang hanya dapat digunakan sesuai dengan syarat lisensi. Dalam hal ini, hasil produksi (ex situ) tetap dalam kepemilikan negara, dan pemegang lisensi hanya memperoleh hak jual terhadap bagian tertentu yang dialokasikan oleh pemerintah. Negara melakukan kontrol melalui Gazprom, Rosneft, dan 37 Alrosa, dimana pemerintah memegang saham mayoritas >50% (lebih dari lima puluh persen). Aset tambang seperti minyak, gas, uranium dan berlian, dikategorikan sebagai sumber daya strategis yang tidak dapat dimiliki atau dikendalikan oleh investor asing tanpa izin Presiden Rusia. (Thane Gustafson, Wheel of Fortune: The Battle for Oil and Poser in Russia, 2012). 34. Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia secara filosofis dikuasai oleh negara berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara....”. Namun secara normatif Indonesia menganut rezim perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba in-casu UU No. 3 Tahun 2020 dimana ketentuan tersebut menempatkan negara melalui Pemerintah Pusat hanya sebagai penerbit izin. Selanjutnya Pasal 92 UU Minerba in casu UU Nomor 3 Tahun 2022 mengatur bahwa “Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi kewajiban pembayaran iuran produksi dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini secara eksplisit menciptakan kepemilikan ex situ oleh swasta. Dalam hal ini, negara kehilangan kendali dalam operasi produksi, hasil tambang sepenuhnya dikuasai pengusaha, dan negara hanya menerima pajak serta royalti yang sering kali nilainya dihitung sendiri oleh pelaku usaha (Akhmad Khoirul Imam, ed., Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia, Universitas Paramadina, 2021, hlm. 55, 143-144) (lihat P-25) 35. Akibat lemahnya kontrol, administrasi, serta mekanisme pengawasan terhadap penerimaan negara dan kerusakan lingkungan, sistem ini menimbulkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar dan ketidakadilan fiskal bagi rakyat. Secara historis, pola ini bahkan tidak lebih baik dari Indische Mijnwet stb. 1899 No. 214 pada masa Kolonial, sementara aturan pertambangan tersebut menegaskan bahwa akses eksplorasi tambang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda semata, namun pemberian konsesi kepada swasta dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lama, hingga 75 tahun. Pasal 35 peraturan tersebut menegaskan manajemen pengusahaan dan pemilik hasil produksi bahan galian atau mineral sepenuhnya berada di tangan pihak pemegang konsesi pertambangan, dan Pemerintah Kolonial hanya menerima bersih iuran 38 pertambangan sebesar 0,25 Gulden per hektar setiap tahunnya serta (pembagian hasil) 46% dari hasil kotor (Hukumonline.com, “Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa”, 4 Januari 2023); 36. Adapun mengenai pengelolaan pertambangan di berbagai negara sebagaimana diuraikan di atas dirangkum ke dalam tabel sebagai berikut. Kepemilikan in situ Status hasil produksi ex situ Pemilik Hasil Produksi Peran Swasta Kontrol Negara Brunei Darussalam Negara (Brunei National Petroleum Co. Sdr Bhd Order (2002) Pasal 3 jo. Pasal 5 jo. Petroleum Mining Act 3 of 1963 (amended by S 5/02) (Cap. 44) Pasal 2A) Hasil produksi tetap milik negara sampai dijual atau dialokasikan (Petroleum Mining Act 3 of 1963 (amended by S 5/02) (Cap. 44) Pasal 2B) Brunei Shell Petroleum (Joint Venture antara PB dan Swasta (Shell) Operator teknis berdasarkan Production Sharing Agreement (PSA); tidak memiliki hasil tambang. Pengawa san penuh oleh pemerint ah melalui PB; hasil dan pembagi an diawasi Kementer ian Energi Saudi Arabia Negara (Basic Law of Governance (1992) Art. 14) Hasil produksi tetap milik negara; izin tidak menciptakan hak kepemilikan (Mining Investment Law (2020), Art. 4, 63) Negara melalui Saudi Aramco dan Ma’aden Mitra kontrak melalui service contracts atau profit sharing; tidak memiliki hasil tambang. Negara mengend alikan seluruh rantai nilai SDA melalui BUMN strategis Norwegia Negara (Petroleum Act (1996) s.1-1) Hasil produksi milik negara sampai dijual melalui Government Pension Fund Global (Petroleum Act S. 1-1, 3-3; Regulations Relating to Petroleum Acticities 2010). Negara melalui State Direct Finansial Interest (SDFI) dan Equinor. Operator berizin (production license); berhak atas entitlement, bukan kepemilikan. Negara mengontr ol volume, harga dan pendapat an produksi melalui SDFI. Tiongkok 39 Negara (Constitution of PRC (1982, amandemen 2018) art. 9, dan Mineral Resources Law (2020), Art. 3) Hasil produksi dikendalikan negara; wajib dilaporkan dan dijual sesuai kebijakan nasional (Mineral Resource Law (2020) Art. 5, 10; Catalog of Strategic Minerals (2021)) Negara; dikelola oleh BUMN (SOE) Pelaksana teknis dengan izin terbatas; tidak memiliki hasil tambang. Pengend alian mutlak melalui kebijakan kuota, ekspor dan harga. Rusia Negara (Constitution of the Russian Federation (1993) Art. 9; Federal Law on “Subsoil” (1992) Art. 1) Hasil produksi tetap milik negara; pengguna hanya dapat menjual bagian sesuai lisensi (Federal Law on “Subsoil” (1992) art. 12) Negara melalui Gazprom, Rosneft dan Alrosa Pemegang lisensi produksi; hak jual terbatas. Negara menetap kan alokasi produksi, ekspor dan pajak. Indonesia Negara (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) Hasil tambang yang telah diproduksi menjadi milik pemegang izin setelah memenuhi kewajiban (Pasal 92 jo. Pasal 35 UU Minerba) Pemegang IUP/IUPK (Swasta/ BUMN) Pemilik hasil produksi penuh setelah membayar iuran dan pajak. Negara berperan administr atif, memberi izin dan menarik iuran dan pajak tanpa kontrol substantif pasca produksi. Dari perbandingan sistem hukum pertambangan pada tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok, dan Rusia tersebut mempertahankan kepemilikan negara atas hasil tambang (ex situ ownership). Dalam model negara pembanding tersebut, negara berperan sebagai pemilik sekaligus pengendali atas seluruh hasil produksi hingga tahap produksi dan penjualan. Keterlibatan swasta dibatasi dalam bentuk production sharing, profit-sharing, atau services contracts, tanpa berpindahnya hak kepemilikan hasil tambang sepenuhnya kepada pihak swasta. Sebaliknya, Indonesia merupakan negara yang secara eksplisit memberikan hak kepemilikan ex situ penuh kepada pemegang izin pertambangan 40 sebagaimana diatur dalam Pasal 92 juncto Pasal 35 ayat (1) UU Minerba. Ketentuan tersebut menempatkan negara hanya sebagai penerima iuran dan pajak, tanpa kendali substantif atas nilai ekonomi sumber daya alam setelah tahap produksi. Kondisi ini mengakibatkan makna “penguasaan negara” yang bersifat konstitusional-substantif menjadi penguasaan negara yang bersifat administratif-normatif; 37. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, Para Pemohon dalam permohonan ini mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 35 ayat (1) UU Minerba in casu UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 92 UU Minerba in casu UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagai “jantung” dari rezim perizinan berusaha sumber daya mineral dan batubara; C. PENGUJIAN PASAL 35 AYAT (1) UU MINERBA IN CASU UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TERHADAP PASAL 33 AYAT (1), (2), (3) DAN (4) UUD 1945 38. Ketentuan Pasal 35 ayat 1 UU Minerba in casu UU No. 3 Tahun 2020 berbunyi: “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat”. 39. Norma dalam Pasal 33 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 40. Pasal 35 ayat (1) UU Minerba telah menempatkan kegiatan usaha pertambangan sebagai kegiatan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga fungsi negara dalam menguasai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak direduksi menjadi sekadar fungsi administratif dan regulatif; 41. Dengan sistem perizinan tersebut, negara tidak lagi menjalankan fungsi pengurusan (benherend) dan pengelolaan (ondernemend) terhadap sektor 41 pertambangan, melainkan hanya berperan sebagai penerbit izin yang memberikan hak eksklusif kepada pelaku usaha pertambangan; 42. Padahal menurut tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tentang Kelistrikan Negara dan Putusan MK No. 36/PUU- X/2012 tentang Migas, frasa “dikuasai oleh negara” meliputi empat fungsi negara, yaitu: a. fungsi kebijakan (beleid) b. fungsi pengurusan (bestuursdaad) c. fungsi pengaturan (regelendaad) d. fungsi pengelolaan (beheersdaad), dan e. fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad). 43. Apabila fungsi negara dalam menguasai cabang produksi penting hanya dijalankan dalam bentuk perizinan administratif, maka negara tidak lagi memiliki substansi terhadap arah, manfaat dan distribusi hasil pertambangan mineral dan batubara; 44. Oleh karena itu, norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba telah menyebabkan pergeseran makna “penguasaan negara” dari konsepsi substantif- konstitusional menjadi konsepsi administratif-normatif, yang menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945; C.1. Rezim Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan 45. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan sistem ekonomi yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya kemudian ditegaskan, “dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang”. Dengan demikian, prinsip ini menjadi tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yaitu kemakmuran rakyat secara kolektif, bukan akumulasi dari keuntungan individu semata. (lihat Eli Ruslina, Makna Pasal 33 UUD 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 2, Maret 2012, hlm. 50, 69); 46. Pasal 35 ayat (1) UU Minerba justru menutup ruang partisipasi publik, karena sistem perizinan usaha pertambangan dilakukan secara sentralistis oleh Pemerintah Pusat tanpa mekanisme pertisipasi dari masyarakat. akibatnya pengelolaan sumber daya alam berubah dari “usaha bersama” menjadi 42 “usaha berizin secara individual”, dimana hanya pihak pemegang izin yang dapat mengakses nilai ekonomi sumber daya alam, sedangkan masyarakat luas tidak memiliki ruang partisipasi maupun akses manfaat; 47. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.mor 85/PUU- XI/2003 tentang Air, yang menyatakan bahwa: “Demokrasi ekonomi menuntut keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak”. 48. Adanya Pasal 35 ayat (1) UU Minerba yang menyerahkan seluruh kewenangan perizinan usaha kepada Pemerintah Pusat menutup ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, pengendalian dan perumusan kebijakan publik di bidang pertambangan; 49. Dalam hal ini, Para Pemohon dalam Klaster I sebagai Warga Negara yang mendapat amanat dari Konstitusi untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun negara sesuai dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan melihat keseluruhan Pasal 33 dari ayat (1) hingga ayat (4) mendudukan dirinya sebagai bangsa Indonesia yang memberikan amanat publik kepada negara untuk menjalankan perekonomian dan mengelola sumber daya alam. Salah satu darinya amanat tersebut adalah memberikan kemakmuran kepada bangsa Indonesia dari sumber daya alam; 50. Para Pemohon dalam Klaster I sebagai mahasiswa dan aktivis advokasi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perekonomian nasional termasuk di dalamnya adalah sumber daya alam. Secara langsung ekstrasi sumber daya alam diperuntukan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Sebagai bangsa Indonesia, Para Pemohon dalam Klaster I berhak berpartisipasi juga dalam penentuan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan miliknya dengan menuntut pengelolaan untuk kemakmurannya; 51. Para Pemohon dalam Klaster I sebagai aktivis advokasi lingkungan hidup yang juga memiliki hak konstitusional berupa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan melihat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, mempunyai hak kosntitusii untuk berpartisipasi dalam perekonomian khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Hak untuk berpartisipasi ini 43 juga sebagai generasi masa depan yang berhak untuk melihat atau menggunakan sumber daya alam di masa depan; 52. Para Pemohon dalam Klaster I juga mendudukan dirinya juga sebagai generasi masa depan yang memiliki hak untuk mendapat manfaat dari sumber daya alam. Pada akhirnya Para Pemohon dalam Klaster I dalam partisipasinya melekat intergenerational rights atau hak antar generasi. Para Pemohon pada Klaster I memiliki hak untuk menuntut kepada negara untuk keberhasilan pengelolaan sumber daya alamnya karena berdasarkan hak antar generasi juga memberikan amanat kepada negara untuk memberikan kemakmuran untuk kepentingan generasi masa depan; 53. Rezim perizinan telah mereduksi partisipasi masyarakat dalam perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional dari Para Pemohon dalam Klaster I sebagai generasi masa depan dan aktivis advokasi lingkungan yang tidak diberikan ruang partisipasi. Pemberian izin mereduksi ruang partisipasi Para Pemohon dalam Klaster I karena ruang partisipasi hanya berada pada penetapan wilayah pertambangan secara terbatas dan pada partisipasi lingkungan hidup. Padahal, ruang partisipasi bagi Para Pemohon Klaster I sebagai aktivis dan generasi masa depan harus dibuka lebar semenjak perencanaan dan penetapan izin usaha pertambangan. Pelibatan ini bukan dalam dengan pemberian izin usaha pertambangan kepada sebagian masyarakat tetapi berupa pelibatan atau penampungan aspirasi mengenai rencana pengelolaan (kapasitas atau batasan dalam pertambangan, penentuan pemberian izin, peruntukan dilakukannya pertambangan, pembagian hasil, dan pemanfaatan hasil) pertambangan dan hasilnya; 54. Kegiatan advokasi dari Para Pemohon Klaster I salah satu darinya adalah aksi menolak tambang PT Dairi Prima Mineral yang ditentang oleh warga Dairi. Para Pemohon Klaster I pada saat itu sebagai Badan Pengurus Harian Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI mengikuti aksi solidaritasi warga Dairi di depan gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Aksi tersebut bertujuan untuk memberikan aspirasi kepada Majelis Hakim untuk mencabut persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan PT Dairi Prima Mineral yang merusak lingkungan dan ruang hidup. Para Pemohon Klaster I berpandangan, kegiatan advokasi ini dapat lebih optimal apabila partisipasi 44 masyarakat termasuk aktivis diberikan ketika pada awal perencanaan maupun pada saat pemberian izin usaha pertambangan diberikan kepada pelaku usaha. Reduksi partisipasi tersebut menjadi sebuah kerugian konstitusional bagi Para Pemohon Klaster I berupa tidak optimalnya advokasi untuk kepentingan masyarakat; 55. Bahwa dengan ini perubahan model penguasaan negara yang lebih partisipatif dapat menghilangkan kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster I. Perubahan itu merupakan ruang partisipasi bagi Para Pemohon Klaster I dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk pemenuhan hak sesuai Pasal 33 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; 56. Adanya Pasal 35 ayat (1) UU Minerba yang menyerahkan seluruh kewenangan perizinan usaha kepada Pemerintah Pusat juga menutup ruang partisipasi masyarakat lokal, khususnya masyarakat hukum adat yang berada di kawasan pertambangan minerba, dalam proses pengawasan, pengendalian dan perumusan kebijakan publik di bidang pertambangan; 57. Dalam hal ini, Para Pemohon dalam Klaster II sebagai WNI berupa masyarakat lokal, dan juga sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki hak konstitusional berupa pengakuan dan penghormatan hak tradisionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan faktual berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena pemberian izin yang tidak partisipatif dan mengabaikan hak-hak dan keberadaan masyarakat lokal, khususnya masyarakat hukum adat yang berada di wilayah konsesi tambang. Pemberian izin berusaha oleh Pemerintah pada wilayah tempat Para Pemohon Klaster II tinggal tidak melibatkan masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan kesan bahwa wilayah konsesi tersebut “hanya merupakan tanah kosong”; 58. Berlakunya rezim perizinan menurut Pasl 35 ayat (1) UU Minerba ini secara nyata mengakibatkan terjadi konflik yang tidak dapat dihindari antara pemegang izin tambang dengan masyarakat lokal. Hal ini terlihat jelas dari adanya fakta maraknya masyarakat lokal yang melakukan aktivitas pertambangan timah ilegal di kawasan Bangka-Belitung. Konflik antara pemegang izin tambang dan masyarakat lokal memanas karena dibentuknya Satgas tata kelola pertimahan untuk menindak aktivitas 45 tambang timah ilegal (CNBCIndonesia.com, 22 Oktober 2025), hingga puncaknya ribuan masyarakat lokal penambang timah ilegal melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT Timah yang berlangsung ricuh pada 6 Oktober. Demo berakhir setelah PT Timah sepakat membeli Timah dari masyarakat lokal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per Kilogram. (Kompas.id, 06 Oktober 2025). Kondisi tersebut terjadi tidak terlepas dari minimnya daya serap masyarakat lokal yang menjadi tenaga kerja pada perusahaan tambang, sehingga masyarakat lokal hanya menjadi “penonton” dari usaha pengelolaan tambang yang dilakukan oleh Pemegang Izin Tambang di wilayah tempat tinggal mereka; 59. Adanya aktivitas pertambangan baik yang legal (PT Timah) maupun yang ilegal mengakibatkan para nelayan (salah satunya Pemohon IV) kesulitan memperoleh air bersih, kesulitan memperoleh hasil tangkapan yang layak dan terjadi kerusakan ekosistem di kawasan mangrove, bersama-sama mendatangi para penambang Timah ilegal dan menuntut agar mereka menghentikan aktivitas tambang ilegal tersebut, sehingga kemudian terjadi konflik antara masyarakat lokal penambang dan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan (lihat Bukti P-8, P-9, P-11 dan P-25). Pemohon V sebagai bagian daari Masyarakat Adat Tebat Rasau di kawasan Belitung Timur juga harus menghadapi aktivitas pertambangan ilegal di hutan adat Tebat Rasau yang berada di kawasan geopark Belitung Timur yang memiliki nilai penting dalam konteks ekologi dan budaya masyarakat adat sekitar (lihat Bukti P- 14); 60. Pemohon Klaster II in casu Pemohon IV dan Pemohon V menyayangkan PT Timah bernegosiasi dengan masyarakat lokal untuk membeli hasil tambang yang diperoleh secara ilegal, namun Pemohon tidak mempunyai sarana partisipasi dalam menentukan tata kelola pertambangan di wilayah tempat tinggalnya sendiri dengan adanya rezim perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba; 61. Selain itu, Pemohon Klaster II in casu Pemohon VI sebagai Masyarakat Hukum Adat yang hidup di kawasan tambang juga mengalami konflik sosial akibat adanya sistem perizinan usaha pertambangan menurut Pasal 35 ayat (1) UU Minerba. Pemohon VI yang mewakili masyarakat adat Matano yang terdampak pertambangan, yaitu aktivitas tambang Nikel, yang sudah 46 berjalan sejak tahun 1968 dengan perusahaan tambang International Nickel Co. of Canada (selanjutnya disebut “PT INCO”) yang dampaknya terhadap masyarakat sekitar didokumentasikan oleh Kathryn May Robinson dalam disertasinya pada Australian National University pada Tahun 1983 dengan judul “Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town” dan Catatan Memoar H. Ranggo dari yang disadur oleh Pemohon VI pada tahun 2024 hingga kemudian PT INCO berganti nama dan kepemilikan menjadi PT Vale sejak tahun 2011. Selanjutnya, Pemohon VI pernah berkonflik dengan Perusahaan tambang Nikel PT Vale Indonesia Tbk (INCO) (“PT Vale”) ketika menentukan batas wilayah adat/tanah ulayat Matano dengan melakukan penanaman papan informasi titik tanah ulayat pada sekitar tanggal 28 s.d. 30 Desember 2023 (Bukti P- 18) untuk proses identifikasi ruang wilayah ulayat dan sebagai proses pendukung bahan identifikasi peta/Sketsa Wilayah Masyarakat Hukum Adat Matano yang berpatokan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, yang keberadaannya didasarkan kepada dokumen turun temurun dari tetua adat, surat tanda pajak tanah, dan bukti sejarah yang dibuktikan dari bukti peninggalan makam Raja-Raja Matano. Akibat perbuatannya tersebut, Pemohon VI justru dilaporkan oleh Pihak Keamanan PT Vale kepada Polres Luwu Timur atas dugaan penyerobotan tanah lahan konsesi (lihat Bukti P-18). Konflik antara PT Vale dengan masyarakat adat juga kembali terjadi akibat terjadinya overlap antara konsesi tambang PT Vale dengan kawasan cagar budaya Pontada di Luwu Timur dimana PT Vale hendak membangun fasilitas berupa lapangan golf di atas makam leluhur dan menebang rumpun sagu yang memiliki nilai penting dalam konteks ekologi dan budaya masyarakat adat sekitar (lihat Bukti P-19); 62. Pemohon Klaster II in casu Pemohon VI yang merupakan masyarakat hukum adat yang dirugikan dengan adanya aktivitas pertambangan PT Vale, namun Pemohon tidak mempunyai sarana partisipasi dalam menentukan tata kelola pertambangan di wilayah tempat tinggalnya sendiri dengan 47 adanya rezim perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, sedangkan Pemerintah pada 15 Mei 2024 justru melakukan perpanjangan izin operasi hingga 28 Desember 2035 dengan diterbitkannya IUPK terhadap PT Vale; 63. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hak konstitusi Para Pemohon Klaster II dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dirugikan secara nyata dan faktual dengan tidak memiliki ruang partisipasi dan akses manfaat melalui pelibatan Para Pemohon, berupa memperoleh hak mengelola sumber daya alam yang berada pada wilayah hidup mereka, namun tidak serta merta diartikan hanya dengan memperoleh izin usaha pertambangan, melainkan juga dengan melibatkan dan menampung aspirasi mengenai rencana pengelolaan (kapasitas atau batasan dalam pertambangan, penentuan pemberian izin, peruntukan dilakukannya pertambangan, pembagian hasil, dan pemanfaatan hasil) pertambangan dan hasilnya. Hal ini tidak terlepas dari kehidupan Pemohon Klaster II yang sangat bergantung pada ekosistem di lingkungan hidup tempat tinggal mereka yang bagaimana pun juga terdampak dengan adanya aktivitas pertambangan, sehingga Pemohon memiliki hak untuk hak pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya, hak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum, hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga, serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; 64. Bahwa dengan ini perubahan model penguasaan negara yang lebih partisipatif dan inkusif dapat menghilangkan kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster II. Perubahan itu merupakan ruang partisipasi bagi Para Pemohon Klaster I dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk pemenuhan hak sesuai Pasal 33 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD 1945; C.2. Rezim Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Prinsip Kontrol Negara atas Sektor-Sektor Strategis 65. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk dikuasai oleh negara; 48 66. Sektor Mineral dan Batubara merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. hal ini mengacu kepada data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menegaskan mineral diantaranya nikel-kobalt, besi, aluminium, timah, emas – perak, dan batubara dalam Grand Strategy Mineral dan Batubara tahun 2021 yang ditujukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari 70% (tujuh puluh persen) (lihat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Grand Strategy Mineral dan Batubara, (2021), hlm. 1), dan menjadi Penerimaan Negra Bukan Pajak yang memenuhi 52,1% (lima puluh dua koma satu persen) dari realisasi PNBP sektor ESDM pada 2024 (minerba.esdm.go.id, 03 Februari 2024); 67. Dalam tafsir Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Migas dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Air, “penguasaan negara” tidak hanya mencakup kepemilikan formal, tetapi harus diwujudkan dalam kendali substantif negara terhadap produksi, distribusi, dan harga, guna memastikan kemakmuran rakyat; 68. Dengan menjadikan kegiatan pertambangan sebagai kegiatan perizinan usaha, negara hanya menjalankan fungsi pengaturan dan pemungutan iuran, tanpa memiliki kontrol terhadap operasi dan hasil produksi, sehingga negara tidak lagi “menguasai” cabang produksi pertambangan secara substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, melainkan hanya memberikan hak monopoli ekonomi kepada pemegang izin pertambangan; 69. Hal ini menimbulkan reduction of state control sebagaimana telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tentang Kelistrikan, dimana Mahkamah menegaskan: “Jika negara hanya berperan sebagai regulator dan tidak memiliki kendali substantif terhadap cabang produksi penting, maka fungsi penguasaan negara menjadi ilusi semata”. 70. Hal tersebut menimbulkan kerugian hak konstitusional pada Para Pemohon dalam Klaster 1 karena akhirnya amanat yang diberikan kepada negara oleh Para Pemohon dalam Klaster I untuk menguasai sumber daya alam pertambangan tidak terpenuhi. Dalam hal ini, Para Pemohon dalam Kluster 1 merasa ketidakterlibatan negara dalam penguasaan negara yang kurang 49 atau reduction of state control berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pemberian mandat pada Pasal 33 ayat (3) yaitu untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, kontrol negara dalam sumber daya minerba hanya sebatas pada fungsi administratif melalui sistem pemberian izin dan tidak memiliki wewenang langsung dalam mengelola. Akibatnya, negara kehilangan perannya dalam menentukan proses pengelolaan sumber daya, proses penentuan jumlah produksi, proses penentuan harga jual, hingga penentuan besaran kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemegang izin menurut keuntungan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Mahkamah, “fungsi penguasaan negara menjadi ilusi semata”; 71. Akibatnya Para Pemohon Klaster I menderita kerugian konstitusional yang nyata atau setidak-tidaknya potensial, yaitu Pemohon sebagai WNI yang diberi wewenang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif menurut Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menjadi tidak mendapatkan manfaat-manfaat pertambangan yang nyata. Direduksinya penguasaan negara yang berakibat pada tidak maksimalnya pendapatan negara akan berdampak pada kemampuan negara untuk menutupi pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia, diantaranya kebutuhan pendidikan dan tempat tinggal. Sejumlah laporan dan penelusuran Kompas mengenai biaya pendidikan perguruan tinggi negeri yang terus naik menyaingi perguruan tinggi swasta serta pengembalian biaya kuliah dalam bentuk penghasilan selama bekerja juga sangat lama (Ester Lince Napitupulu, “Generasi Indonesia Emas yang Terganjal Biaya Kuliah”, Kompas.id, 16 September 2025; Ester Lince Napitupulu, “Biaya Kuliah di Jalur Mandiri PTN Bersaing dengan PTS”, Kompas.id, 11 Juli 2023). Selanjutnya dengan kenaikan harga properti, generasi dari Para Pemohon Klaster I sulit untuk mempunyai rumah karena biaya yang tidak sebanding dengan rata-rata pendapatan saat bekerja nanti (Antonius Purwanto dan Nurul Intan, “Mengapa Gen Z Semakin Sulit Membeli Rumah?”, Kompas.id, 4 Agustus 2025). Maka dari itu, hal ini akan sangat merugikan Para Pemohon dalam Klaster I sebagai generasi masa depan dan Banga Indonesia berhak atas negara yang memiliki kontrol yang nyata atas pertambangan untuk kepentingan rakyat; 72. Agar kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster I dapat dihentikan dan/atau dicegah, kontrol negara terhadap sumber daya alam 50 pertambangan sebagai bagian hajat hidup orang banyak perlu ditingkatkan menjadi kontrol negara yang lebih optimal dalam bentuk pengelolaan; 73. Berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba ini juga menimbulkan kerugian yang nyata dan faktual terhadap hak konstitusional akibat tata kelola sumber daya minerba yang hanya memberikan hak monopoli ekonomi kepada pemegang izin pertambangan. Sedangkan Para Pemohon Klaster II in casu Pemohon VI yang merupakan masyarakat hukum ada yang tinggal di kawasan pertambangan, mengalami kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pertambangan PT Vale berupa pembangunan yang tidak merata dan hanya berfokus pada kawasan pertambangan, bahkan memakan kawasan adat. (lihat Bukti P-19). Fakta tersebut juga didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Hatta (2022) yang menunjukkan dampak pertambangan di kawasan Luwu Timur yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat akibat pemanfaatan ruang yang tidak terarah (Emelda Hatta, “Analisis Pengaruh Sektor Pertambangan terhadap Kawasan Permukiman Kab. Luwu Timur”, Universitas Bosowa, 2022, hlm. 32, 113, 127) (Bukti P-30); 74. Berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) UU minerba ini juga menimbulkan kerugian yang nyata dan faktual bagi Para Pemohon Klaster II in casu Pemohon IV dan V, yang merupakan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan pertambangan yang justru tidak merasakan dampak ekonomi yang nyata dari pertambangan Timah di kawasan tempat tinggal mereka, melainkan rusaknya hutan adat dan hutan mangrove, tanah berlubang-lubang dan ekosistem sungai yang rusak akibat aktivitas pertambangan baik yang legal maupun ilegal, kesulitan memperoleh air bersih dan hasil alam lainnya lihat Bukti P-8, P-9, P-11, P- 14); 75. Agar kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster II dapat dihentikan, kontrol negara terhadap sumber daya alam pertambangan sebagai bagian hajat hidup orang banyak perlu ditingkatkan menjadi kontrol negara yang lebih optimal dalam bentuk pengelolaan, termasuk dalam mengelola kawasan pertambangan sehingga masyarakat lokal dan/atau masyarakat 51 hukum adat dapat merasakan dampak ekonomi yang baik dalam kehidupan mereka; 76. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok dan Rusia, dan juga pengelolaan sumber daya migas di Indonesia, Para Pemohon berpendapat agar Negara mengadopsi sistem Product Sharing Contract atau joint venture agar negara dapat memegang kontrol dalam tata kelola usaha pertambangan tanpa menyerahkan seluruhnya kepada pihak pemegang izin pertambangan tetapi dengan tetap menjadi pengendali atas sumber daya minerba, dengan mempertimbangkan pula keberadaan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat di kawasan pertambangan dan lingkungan hidup; C.3. Rezim Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Hak Kemakmuran Rakyat melalui penguasaan negara terhadap kekayaan alam 77. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 78. dengan diberlakukannya Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, fungsi penguasaan negara menjadi terbatas pada tahap pemberian izin, sedangkan tahap pengelolaan manfat sumber daya alam dilakukan sepenuhnya oleh pemegang izin. akibatnya, negara kehilangan kemampuan konstitusional untuk menjamin bahwa kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, karena kendali atas pengelolaan dan distribusi hasil tambang berada di tangan pelaku usaha. 79. Naskah akademik rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (hlm. 5) secara jelas mengakui dengan menyatakan bahwa dalam rezim perizinan dalam pertambangan, negara tidak menjalankan fungsi penguasaannya untuk melakukan pengelolaan secara langsung. Negara hanya melakukan fungsi pengawasan dan pengurusan melalui instrumen perizinan. Terhadap fungsi pengelolaan hanya tersalurkan pada Badan Usaha Milik Negara yang memang penguasaan akan bahan tambangnya ada pada negara. Akan tetapi, hal tersebut tidak ditemukan apabila dalam konteks badan swasta; 52 80. Model penguasaan seperti ini bertentangan dengan prinsip state trusteeship yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 36/PUU- X/2012 tentang Migas, yaitu: “Negara bukan sekadar pemberi izin atau pengatur, tetapi pemegang amanah (trustee) dari rakyat untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 81. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 juga menyebutkan bahwa: “sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam”, dan “dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat” Atas pendapat tersebut, jelas bahwa diperlukan adanya instrumen pengelolaan secara langsung dalam pelaksanaan pertambangan minerba sebagai bentuk penguasaan negara peringkat pertama; 82. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat disimpulkan sebagai sebuah konsep dasar negara Indonesia memakai model state trusteeship. Penjelmaan ini merupakan jalannya public trust doctrine (PTD) yang meletakan negara sebagai trustee (pengemban amanah publik) dari amanat konstitusi. Oleh karena itu, Pasal 33 ayat (3) merupakan amanat kepada negara, dalam hal ini melalui pemerintah untuk mempertahankan sumber daya alam agar pemanfaatannya sesuai dengan tujuan. Maksud tujuan tersebut sesuai dengan tafsir Mahkamah adalah penguasaan negara terhadap sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Terlebih Pasal 33 ayat (3) dimaksudkan untuk mengemban amanat dari rakyat Indonesia selaku pemilik sumber daya alam memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. 83. Sedangkan bentuk penguasaan negara melalui norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba saat ini tidak sama sekali mencapai kemakmuran rakyat, terlebih justru merugikan hak konstiusional Para Pemohon dalam Klaster I , dan hanya memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pemegang izin dan pihak-pihak tertentu. 53 84. Kerugian konstitusional yang diderita adalah Para Pemohon Klaster I tidak memperoleh kemakmuran akibat dari ketidakadilan fiskal yaitu merupakan adanya ketimpangan pemasukan negara yang sebagian terdiri atas penerimaan pajak perseorangan, dalam hal ini pajak penghasilan dan pertambahan nilai, daripada dari pemasukan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan minerba. Ketidakadilan ini menjadi potensi kerugian negara, serta kerugian konstitusional dari Para Pemohon dalam Klaster I secara nyata maupun secara potensial sebagai generasi masa depan akan memiliki pekerjaan serta menjalani kehidupan bernegara dibebani besar dengan pajak-pajak. Hal tersebut didukung dengan data dari Badan Pusat Stastitik mengenai laporan penerimaan negara pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2024 pemasukan negara dari pajak penghasilan (PPh) sejumlah Rp850,63 triliun dan pajak pertambahan nilai serta barang mewah (PPN dan PPnBM) sejumlah Rp811,36 triliun. Pada sisi lain, pemasukan negara dari sektor pertambangan (penerimaan sumber daya alam) lebih kecil sejumlah Rp 207,67 triliun atau sekitar ¼ (seperempat) dari pemasukan perpajakan (PPh + PPN + PPnBM). Adapun perbandingan data tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah. (Badan Pusat Statistik, Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2024). Akibatnya, ketidakberhasilan memakmurkan rakyat dari hasil pertambangan akan berakibat pada beban fiskal kepada generasi masa depan sehingga merupakan kerugian konstitusional dan melanggar Pasal 33 ayat (4) mengenai keadilan dalam ekonomi; 54 85. Selain itu, Kerugian konstitusional yang diderita adalah Para Pemohon Klaster I adalah tidak memperoleh kemakmuran akibat negara tidak dapat menentukan nominal kontribusi yang riil yang seharusnya dibayarkan oleh Pemegang Izin dari Dalam hal ini, Pasal 79 dan Pasal 39 UU Minerba menyatakan terdapat iuran produksi dan iuran tetap sebagai bentuk royalti terhadap hasil produksi bahan tambang yang diberikan kepada negara oleh pengusaha tambang. Royalti dan iuran terdapat pada keuntungan bersih dari hasil penjualan komoditas pertambangan sehingga kekuasaan atau kepemilikan terhadap bahan pertambangan ada pada negara dalam bentuk keuntungan atau nominal uang. Sedangkan dalam hal penguasaan terhadap barang tambang sepenuhnya ada pada pengusaha tambang. Sehingga kedaulatan negara atas barang tambang hanya ada pada sebelum Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut “IUP”) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disebut “IUPK”) dikeluarkan dan hasil akhir dari penjualan barang tambang tersebut. Secara faktual dan konseptual, iuran dan royalti selain tidak sepenuhnya memberi kedaulatan pada negara juga tidak dapat meningkatkan kemakmuran. Data pendapatan dan pembayaran royalti perusahaan tambang di Indonesia berdasarkan Laporan Keuangan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara pada tahun 2024 (Bukti P-28) menunjukkan persentase pembayaran iuran tidak ada yang melebihi 25% 55 (dua puluh lima persen) dari keuntungan dalam melakukan penambangan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut: No Nama Perusahaan Komoditi Pendapatan dari Hasil Pertambangan Royalti ke Pemerintah Rasio 1 PT Bayan Resources Tbk Batubara $ 3,425,060,528 $ 263,844,062 7.70% 2 PT Resource Alam Indonesia Tbk Batubara $ 322,736,166 $ 43,049,342 13.34% 3 PT Garuda Tujuh Buana Tbk Batubara $ 27,251,542 $ 2,637,585 9.68% 4 PT Alamtri Resources Tbk Batubara $ 1,151,940,000 $ 146,987,000 12.76% 5 PT Bumi Resources Tbk Batubara, Emas, Perak $ 1,356,077,733 $ 294,049,753 21.68% 6 PT Atlas Resources Tbk Batubara $ 293,804,000 $ 28,583,000 9.73% 7 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Batubara $ 2,773,202,275 $ 339,786,891 12.25% 8 PT Indo Tambangraya Megah Tbk Batubara $ 2,288,761,000 $ 260,189,000 11.37% 9 PT Harum Energy Tbk Batubara $ 1,280,986,537 $ 69,799,630 5.45% 10 PT Golden Energy Mines Tbk Batubara $ 2,705,520,884 $ 339,786,891 12.56% 11 PT Golden Eagle Energy Tbk Batubara Rp816,953,682,813 Rp63,425,377,9 22 7.76% 12 PT Alfa Energi Investama Tbk Batubara Rp473,055,145,224 Rp34,993,690,5 89 7.40% 13 PT Black Diamond Resources Tbk Batubara Rp486,157,840,521 Rp71,812,513,2 68 14.77% 14 PT Mitrabara Adiperdana Tbk Batubara $ 209,287,928 $ 27,071,675 12.94% 15 PT Adaro Andalan Indonesia Tbk Batubara $ 4,867,873,000 $ 1,020,159,000 20.96% 16 PT Baramulti Suksessarana Tbk Batubara $ 947,769,460 $ 17,962,677 1.90% 17 PT Merdeka Copper Gold Tbk Emas, Perak, Tembaga, Nikel $ 2,238,629,597 $ 60,463,965 2.70% 18 PT PAM Mineral Tbk Nikel Rp1,442,490,354,916 Rp97,882,808,9 69 6.79% 56 19 PT United Tractors Tbk Emas, Batubara Rp35,915,084,000,00 0 Rp3,931,750,00 0,000 10.95% 20 PT Archi Indonesia Tbk Emas $ 233,170,917 $ 23,333,891 10.01% 21 PT J Resources Asia Pasifik Tbk Emas, Perak $ 236,010,879 $ 23,921,716 10.14% 22 PT Bumi Resources Minerals Tbk Emas, Perak $ 162,344,778 $ 16,058,625 9.89% 23 PT Amman Mineral Internasional Tbk Tembaga, Emas $ 2,663,630,000 $ 211,137,000 7.93% 24 PT Vale Indonesia Tbk Nikel $ 950,388,000 $ 19,449,000 2.05% 25 PT Ifishdeco, Tbk Nikel Rp834,910,111,003 Rp84,552,745,6 82 10.13% 26 PT Trimegah Bangun Persada Tbk Nikel $ 1,739,354,839 $ 33,668,221 1.94% 27 PT Kapuas Prima Coal Tbk Logam lainnya (Galena, Zinc, Timbal) Rp235,793,407,692 Rp9,677,078,22 8 4% 28 PT Merdeka Battery Materials Tbk Nikel $ 1,844,695,967 $ 32,093,006 1.74% 29 PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nikel Rp591,457,275,064 Rp71,331,778,1 26 12.06% 30 PT Cita Mineral Investindo Tbk Bauksit Rp2,386,968,975,506 Rp174,359,460, 718 7.30% Berdasarkan data dari laporan keuangan tahunan 2024 yang diaudit, terlihat bahwa perusahaan-perusahaan tambang besar maupun menengah telah menyetorkan royalti kepada negara dengan nilai yang bervariasi. Sebagai contoh, PT Bayan Resources Tbk dengan pendapatan lebih dari USD 3,42 miliar membayar royalti sekitar USD 263,8 juta atau setara 7,70%. Di sisi lain, PT Bumi Resources Tbk yang tidak hanya bergerak di batubara tetapi juga emas dan perak, memiliki rasio iuran produksi yang lebih tinggi yakni 21,68% dari total pendapatan. Angka-angka ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kewajiban royalti, tergantung pada jenis komoditas dan mekanisme perhitungannya. Di sisi lain, sejumlah perusahaan tambang nikel maupun mineral lain justru membayar royalti dengan rasio yang relatif rendah. PT Vale Indonesia Tbk misalnya, hanya membayar sekitar 2,05% dari pendapatan totalnya, 57 sementara PT Merdeka Battery Materials Tbk bahkan lebih rendah yakni 1,74%. Kondisi ini dapat dijelaskan karena formula tarif royalti nikel ditetapkan berbeda dibandingkan batubara atau emas, serta adanya faktor kadar dan tahap hilirisasi yang mempengaruhi basis perhitungan. Meski demikian, rendahnya kontribusi rasio royalti menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat ekonomi dari sektor nikel, yang belakangan ini sangat strategis dalam mendukung industri baterai dan transisi energi. Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa rasio PNBP dari royalti masih jauh dari optimal. Tidak ada perusahaan yang kontribusi royaltinya melampaui 25% dari pendapatan, bahkan sebagian besar hanya berada di bawah 15%. Padahal, konstitusi menegaskan bahwa kekayaan alam harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rendahnya kontribusi ini berimplikasi pada terbatasnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari hasil eksploitasi tambang. Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan tarif dan mekanisme pemungutan royalti menjadi penting untuk memastikan bahwa sektor pertambangan benar-benar memberi nilai tambah yang signifikan bagi pembangunan nasional; Sementara itu, hasil dari sumber daya alam minerba dikuasai oleh segelintir orang. Sebagai contoh, orang terkaya di Indonesia yaitu Low Tuck Kwong merupakan pendiri dan pengendali utama perusahaan tambang PT Bayan Resources Tbk dengan kekayaan pribadi setara Rp446,4 triliun (CNN Indonesia, “Kekayaan dan Bisnis Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia”, 06 Juni 2025) dan kekayaan perusahaan senilai Rp 56,6 triliun, sedangkan dalam Laporan Keuangan PT Bayan tbk, hanya memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp. 4,478 triliun; 86. Oleh karena itu, UU Minerba telah gagal dalam menjalankan PTD dan berpotensi memberikan kerugian konsitusional kepada Para Pemohon dalam Klaster 1. Kerugian konstusional sebagai generasi masa depan berasal dari tidak berjalannya PTD untuk memenuhi kemakmuran masyarakat sehingga keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dirasakan oleh Para Pemohon dalam Klaster 1 untuk mengembangkan diri dan mendapatkan akses pendidikan yang lebih murah. Selanjutnya sebagai generasi masa depan, Para Pemohon dalam Klaster 1 58 memiliki kerugian potensial akibat norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, berupa kenaikan harga uang kuliah tunggal untuk mengakses pendidikan tinggi dan kenaikan harga rumah untuk mendapatkan tempat tinggal. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa laporan dan penelusuran Kompas mengenai biaya pendidikan perguruan tinggi negeri yang terus naik menyaingi perguruan tinggi swasta serta pengembalian biaya kuliah dalam bentuk penghasilan selama bekerja juga sangat lama (Ester Lince Napitupulu, “Generasi Indonesia Emas yang Terganjal Biaya Kuliah”, Kompas.id, 16 September 2025; Ester Lince Napitupulu, “Biaya Kuliah di Jalur Mandiri PTN Bersaing dengan PTS”, Kompas.id, 11 Juli 2023). Selanjutnya dengan kenaikan harga properti, generasi dari Para Pemohon Klaster I sulit untuk mempunyai rumah karena biaya yang tidak sebanding dengan rata-rata pendapatan saat bekerja nanti (Antonius Purwanto dan Nurul Intan, “Mengapa Gen Z Semakin Sulit Membeli Rumah?”, Kompas.id, 4 Agustus 2025). Kenaikan harga ini seharusnya bisa datasi dengan adanya pemasukan yang optimal melalui pengelolaan pertambangan untuk mengurangi pajak penghasilan, mensubsidi kebutuhan dasar, seperti pendidikan tinggi dan perumahan. Ketidakberhasilan penambahan pemasukan negara dari pertambangan berakibat pada terbatasnya anggaran untuk subsidi kebutuhan wajib sehingga melanggar hak atas pendidikan, pengembangan diri, dan kesejahteraan sesuai Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; 87. Di samping itu, bentuk penguasaan sumber daya alam dalam norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba tidak mencapai kemakmuran rakyat sebagaimana dialami secara nyata dan faktual oleh Pemohon Klaster II. Dalam hal ini, Para Pemohon sebagai masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan pertambangan dan terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan baik yang legal maupun ilegal, melihat, mengalami dan merasakan sumber daya alam seluruhnya – tidak hanya sumber daya mineral dan batubara – pada wilayah konsesi pertambangan yang diberikan kepada pemegang izin, dikuasai oleh pemilik izin. Hal ini mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang hidup dan bergantung pada keseluruhan ekosistem pada tempat tinggal mereka, sehingga tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan/atau 59 masyarakat hukum adat. Selain itu, Para Pemohon Klaster II juga mengalami kerugian potensial dimana generasi penerus Pemohon tidak lagi dapat menikmati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dengan hilangnya tanah ulayat dan keseluruhan ekosistem yang mempunyai nilai penting dalam konteks ekologi masyarakat adat, sehingga keberadaan norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba ini juga menimbulkan kerugian konstitusional terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. 88. Apabila terdapat perubahan model penguasaan negara terhadap sumber daya pertambangan minerba, berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok dan Rusia, dan juga pengelolaan sumber daya migas di Indonesia, Para Pemohon berharap agar Negara mengadopsi sistem Product Sharing Contract atau joint venture agar negara dapat menguasai sumber daya alam khususnya minerba dengan cara mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak terkecuali untuk kemakmuran masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang berada di kawasan konsesi tambang. Dengan pergantian rezim perizinan tambang sebagai model penguasaan maka kerugian konstitusional yang diderita Pemohon Klaster I dan Klaster II dapat dihentikan dan/atau tidak terjadi kembali; C.4. Rezim Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian dan Menjaga Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional 89. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 90. Norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba mengatur sistem perizinan usaha pertambangan yang bersifat sentralistis. Hal ini telah menghilangkan prinsip kebersamaan dalam demokrasi ekonomi, karena partisipasi masyarakat lokal dan publik tidak diakui dalam proses perizinan; 60 91. Konsekuensi dari menempatkan kegiatan pertambangan dalam rezim perizinan adalah, masyarakat tidak memperoleh hak kemakmuran melalui penguasaan negara terhadap kekayaan alam karena hanya memosisikan negara sebagai pemberi izin belaka yang tidak memiliki kontrol terhadap hasil produksi termasuk dalam penentuan harga jual, sementara negara hanya memperoleh iuran dan pajak yang nominalnya ditentukan menurut laporan pendapatan bersih yang dibuat secara sepihak oleh pemilik izin; Dalam hal ini, Para Pemohon Klaster I mengalami kerugian konstitusional secara nyata atau setidak-tidaknya potensial, karena pemberian izin yang tidak partisipatif menimbulkan kerugian Para Pemohon Klaster I sebagai Warga Negara Indonesia yang melakukan advokasi terhadap isu sumber daya dan lingkungan hidup, melihat adanya tendensi perizinan diterbitkan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki posisi diuntungkan secara ekonomi. Akibatnya timbul berbagai aktivitas tambang ilegal yang dijalankan oleh masyarakat yang kesulitan memperoleh izin; Selain itu, Para Pemohon Klaster II juga mengalami kerugian secara nyata dan faktual, karena pemberian izin yang tidak partisipatif dan mengabaikan hak-hak dan keberadaan masyarakat lokal, khususnya masyarakat hukum adat yang berada di wilayah konsesi tambang. Pemberian izin berusaha oleh Pemerintah pada wilayah tempat Para Pemohon tinggal tidak melibatkan masyarakat setempat, seakan-akan wilayah konsesi tersebut “hanya merupakan tanah kosong”. akibatnya terjadi konflik yang tidak dapat dihindari antara pemegang izin tambang dengan masyarakat lokal; 92. Norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba juga telah mengabaikan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, karena kegiatan pertambangan dijalankan tanpa keterlibatan kontrol masyarakat dan tanpa keterlibatan pemerintah secara langsung; 93. Konsekuensi dari menempatkan kegiatan pertambangan dalam rezim perizinan adalah hilangnya kontrol masyarakat maupun pemerintah secara langsung. Tanpa kontrol tersebut, perusahaan tambang melakukan aktivitas produksi sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan kondisi lingkungan; 94. Dalam hal ini, Para Pemohon Klaster I mengalami kerugian konstitusional secara nyata atau setidak-tidaknya potensial, karena pemberian izin usaha 61 pertambangan diberikan pada suatu wilayah tanpa mempertimbangkan prinsip keberlanjutan sebab pemberian izin tidak melihat suatu kawasan sebagai satu ekosistem yang terdiri dari beragam spesies yang saling berinteraksi dan dapat mengakibatkan krisis keanekaragaman hayati. Dalam hal ini krisis keanekaragaman hayati tidak hanya mengakibatkan hilangnya spesies, tetapi juga, bahkan lebih cepat hilangnya interaksi ekologis yang menjadi dasar fungsi ekosistem (Valiente-Banuet, dkk. “Beyond species loss: the extinction of ecological interactions in a changing world”, Functional Ecology 29 (2015), hlm. 299). Kendati demikian, hal ini tidak berarti Para Pemohon Klaster I anti terhadap pembangunan, namun pembangunan terhadap suatu wilayah perlu melalui prinsip berkelanjutan, sehingga dalam prosesnya pengelolaan usaha pertambangan harus dilakukan dengan berhati-hati. Sedangkan apabila negara diposisikan sebagai pencetak izin saja, negara tidak dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungan pada wilayah konsesi tambang; 95. Selain itu, Para Pemohon Klaster II juga mengalami kerugian konstitusional secara nyata dan faktual, karena rezim perizinan dalam minerba tidak melihat hak-hak tradisional masyarakat lokal khususnya masyarat hukum adat yang masih sangat bergantung dengan sumber daya alam sekitar karena adanya nilai ekologi yang berhubungan dengan budaya, adat dan istiadat yang tidak hanya berperan penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Nilai ekologi yang berpadu dengan kearifan lokal ini sangat diperlukan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, tidak hanya untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan, tetapi sebagai manifestasi dari pembangunan berkelanjutan (Sabaruddin Sinapoy, Melamba dan Herman, “Ekologi Budaya dan Nilai Kearifan Lokal Pohon Sagu dalam Dimensi Masyarakat Suku Tolaki", Ernoreflika Vol 10 No. 3 (Oktober 2021), hlm. 325, 341); 96. Konsekuensi dari menempatkan kegiatan pertambangan dalam rezim perizinan adalah Para Pemohon Klaster I dan Klaster II kehilangan hak konstitusional yang bersifat potensial, yaitu hak antargenerasi memperoleh manfaat yang baik dari sumber daya minerba, akibat negara tidak dapat mengontrol berapa banyak sumber daya alam yang diproduksi dan dijual oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK) terhadap sumber 62 daya minerba yang bersifat tidak dapat diperbarui (unrenewable resources). Dengan sistem berusaha yang demikian berpotensi besar mengakibatkan habisnya sumber daya minerba, sehingga apabila norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba masih tetap berlaku dapat menyebabkan generasi penerus dari Para Pemohon baik dari Klaster I dan Klaster II tidak dapat menikmati manfaat di masa depan. Bahkan dengan habisnya cadangan sumber daya minerba dapat berakibat pada runtuhnya perekonomian negara. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh Masyarakat Nauru yang bergantung pada sektor pertambangan fosfat, Masyarakat Mali yang bergantung pada sektor pertambangan emas, dan Masyarakat Venezuella yang bergantung erat kepada pertambangan minyak bumi. (Irsan Rahman, dkk, Mineral and Coal Mining Regulatory Reform in Indonesia, Journal of Law and Legal Reform Vo. 6 Is. 2 (2025), hlm. 3); 97. Norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba juga menciptakan ketimpangan kekuasaan ekonomi, dimana sumber daya nasional dikendalikan oleh korporasi berizin, bukan oleh negara untuk kepentingan orang banyak; 98. Konsekuensi dari menempatkan kegiatan usaha pertambangan dalam rezim perizinan adalah negara gagal dalam menjalankan perekonomian yang adil dan merata sebab hanya pemegang izin pertambangan dan segelintir pihak yang memperoleh kekayaan dari sumber daya alam minerba. Sementara pembayaran iuran dan royalti dari usaha pertambangan minerba hanya memberikan kontribusi sebesar 6,06% dari APBN 2025 (per-30 September 2025) sementara Perusahaan Pemegang Izin menikmati keuntungan memiliki seluruh mineral beserta mineral ikutannya atau batubara yang telah diproduksi tanpa adanya limitasi. Pengelolaan sumber daya alam minerba tidak memberikan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat terbukti dengan besarnya jumlah kemiskinan di Indonesia berdasarkan data Bank Dunia yaitu sebesar 194,58 juta penduduk, sementara rakyat juga dibebankan oleh kewajiban membayar pajak yang persentase realisasinya sebesar 69% atau sebesar 1295,3 triliun Rupiah dari APBN 2025 (per-30 September 2025) (Kementerian Keuangan, Konferensi Pers APBNKITA, 14 Oktober 2025); 99. Selain itu, konsekuensi dari menempatkan kegiatan usaha pertambangan dalam rezim perizinan adalah tidak efisien berkeadilan, karena keuntungan 63 yang diperoleh pemerintah maupun masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat tidak seimbang dengan dampak lingkungan dan sosial yang diderita. Dalam hal ini, Para Pemohon Klaster II mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan faktual karena kepemilikan hasil tambang oleh Pemegang Izin mengabaikan hak pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal khususnya Masyarakat Hukum Adat yang secara de facto hidup di sekitar area pertambangan; Masyarakat lokal dan Masyarakat Hukum Adat kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam di dalamnya, bahkan dalam beberapa kasus mereka kehilangan akses terhadap tempat tempat tinggalnya tanpa memperoleh kompensasi yang layak (Wondal, dkk., “The Law of Natural Resources Management for Economic Prosperity: A Critical Analysis of Law No. 3 of 2022 on Mineral and Coal Mining, Internasional Journal of Contemporary Sciences Vol. 1 No. 12 (2024), hlm. 957-958); Komnas HAM mencatat, peralihan lahan Masyarakat Hukum Adat termasuk diantaranya melalui pemberian izin konsesi lahan pertambangan, memiliki konsekuensi bagi Masyarakat Hukum Adat yaitu: ketidakpastian hukum bagi hak tradisional MHA; hilangnya sumber kehidupan; hilangnya sumber daya yang diperoleh dari hutan adat dan air bersih; hilangnya tempat untuk aktivitas budaya tradisional; hilangnya kemampuan untuk mengedukasi anak (akibat hilangnya sumber daya dan tempat tinggal; kelangkaan tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan tradisional; kesulitan untuk keberlanjutan hidup di pedesaan sehingga MHA dipaksa untuk hidup di area perkotaan. Konsekuensi tersebut melanggar hak asasi yang lebih luas lagi yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat (Komnas HAM, Summary of Findings and Reccomendations for Improvement of the Law and Policy Concerning Respect, Protection, Compliance and Remedy Relating to the Human Rights of Indigeneous Peoples over their Territories within the Forest Zone, 2015, hlm. 18); 100. Apabila terdapat perubahan model penguasaan negara terhadap sumber daya pertambangan minerba, berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok dan Rusia, dan juga pengelolaan sumber daya migas di Indonesia, Para Pemohon berharap agar 64 Negara mengadopsi sistem Product Sharing Contract atau joint venture agar negara dapat menguasai sumber daya alam khususnya minerba dengan cara mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak terkecuali untuk kemakmuran masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang berada di kawasan konsesi tambang. Dengan pergantian rezim perizinan tambang sebagai model penguasaan maka kerugian konstitusional yang diderita Pemohon Klaster I dan Klaster II dapat dihentikan dan/atau tidak terjadi kembali; 101. Berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 31 ayat (1) UU Minerba telah mereduksi makna “penguasaan negara” yang dijaminkan oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, menjadi semata-mata kewenangan administratif dalam bentuk perizinan usaha; 102. Norma tersebut telah menghapus partisipasi publik dan asas kebersamaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945; 103. dengan demikian, Pasal 35 ayat (1) UU Minerba in casu UU Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (3) UUD 1945, serta menimbulkan kerugian konstitusional secara nyata atau setidak- tidaknya potensial bagi Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya; D. PASAL 92 AYAT (1) UU MINERBA IN CASU UU NOMOR 3 TAHUN 2020 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (1), (2), (3) DAN (4); PASAL 18B AYAT (2); PASAL 28C AYAT (1); PASAL 28D AYAT (1); 28 G AYAT (1); DAN PASAL 28H AYAT (1) UUD 1945 104. Pasal 92 UU Minerba in casu UU Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi sebagai berikut: “Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi kewajiban pembayaran iuran produksi dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 105. Norma dalam Pasal 33 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 65 (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 106. Pasal 92 UU Minerba memberikan hak kepemilikan penuh (ex situ ownership) kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP/IUPK) atas hasil tambang yang diproduksi, setelah memenuhi kewajiban membayar iuran dan pajak; 107. Norma ini mengandung akibat konstitusional yang serius, karena setelah hasil tambang diproduksi, hubungan hukum antara negara dan sumber daya alam berakhir, dan nilai ekonomi hasil tambang berpindah sepenuhnya kepada pemegang izin. Negara kehilangan fungsi penguasaan substantif terhadap cabang produksi strategis dan hanya berperan sebagai penerima pajak dan iuran, dalam hal ini fungsi fiskal semata; 108. Berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Migas dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang air, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa: “Negara bukan sekadar pemungut iuran atau pemberi izin, melainkan pemegang amanah dari rakyat untuk menguasai cabang produksi penting dan memastikan penggunaannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. dengan demikian, pemberian hak kepemilikan hasil tambang kepada pemegang izin adalah bentuk privatisasi nilai ekonomi sumber daya alam, yang secara substansial bertenangan dengan Pasal 33 UUD 1945; D.1. Penguasaan Swasta terhadap Sumber Daya Mineral dan Batubara bertentangan dengan Perekonomian Negara Berasaskan Kekeluargaan 109. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan sistem ekonomi yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya kemudian ditegaskan, “dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang”. Dengan demikian, prinsip ini menjadi tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yaitu kemakmuran rakyat secara kolektif, bukan akumulasi dari keuntungan individu semata. (lihat Eli Ruslina, Makna Pasal 33 UUD 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 2, Maret 2012, hlm. 50, 69); 66 110. Norma Pasal 82 UU Minerba justru menggeser asas kebersamaan menjadi asas kepemilikan individual, karena hasil pertambangan sepenuhnya dimiliki oleh pemegang izin tanpa mekanisme distribusi manfaat atau pembagian keuntungan yang adil bagi rakyat. akibatnya, perekonomian sektor pertambangan menjadi bersifat eksklusif, hanya menguntungkan pihak swasta, dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang berasaskan partisipasi dan pemerataan; 111. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tentang Air menyatakan: “Demokrasi ekonomi menolak sistem ekonomi yang menempatkan cabang produksi penting di bawah kekuasaan individu atau korporasi yang menimbulkan monopoli ekonomi”. 112. Hal ini dikuatkan oleh data yang diperoleh dari kumpulan laporan keuangan sejumlah perusahaan tambang yang memegang izin usaha pertambangan (IUP maupun IUPK) yang menunjukkan kontribusi perusahaan tambang kepada negara yang dilaporkan rata-rata hanya sebesar +- 10% dari laba bersih perusahaan. sementara sisanya dinikmati oleh segelintir pihak. Sebagai contoh, orang terkaya di Indonesia yaitu Low Tuck Kwong merupakan pendiri dan pengendali utama perusahaan tambang PT Sebagai contoh, orang terkaya di Indonesia yaitu Low Tuck Kwong merupakan pendiri dan pengendali utama perusahaan tambang PT Bayan Resources Tbk dengan kekayaan pribadi setara Rp446,4 triliun (CNN Indonesia, “Kekayaan dan Bisnis Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia”, 06 Juni 2025) dan kekayaan perusahaan senilai Rp 56,6 triliun, sedangkan dalam Laporan Keuangan PT Bayan tbk, hanya memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp. 4,478 triliun; 113. Dengan adanya norma tersebut dan dikuatkan juga dengan fakta bahwa kontribusi pertambangan negara yang timpang dengan pendapatan yang didapatkan dari kepemilikan bahan tambang oleh pelaku usaha pertambangan, jelas mengkreditkan peran negara dan mengurangi manfaat yang seharusnya didapatkan dari sektor pertambangan oleh negara. Para Pemohon Klaster I merupakan pihak yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional apabila norma tersebut masih berlaku, terutama terhadap hak-hak yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28H (1) Undang-Undang Dasar. Pasal 28C ayat (1) menjamin hak untuk mengembangan diri melalui 67 pemenuhan kebutuhan dasar yang mana hal tersebut dapat berpotensi tidak terpenuhi apabila apa yang seharusnya menjadi sumber kekayaan negara yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi yang berdampak terhadap kemampuan masyarakat untuk memenuhi pemenuhan dasar tidak dikuasai negara dan justru hanya memperkaya segelintir pihak. Selain itu, terhadap Pasal 28H tentang hak sejahtera lahir dan batin dalam hal lingkungan hidup yang sehat, dengan berlakunya norma tersebut menempatkan sumber daya sebagai objek kepemilikan privat yang mana bukan sebagai kekayaan sumber daya yang memakmurkan sehingga menimbulkan potensi ketimpangan akses, degradasi lingkungan, dan berkurangnya jaminan atas lingkungan hidup yang baik; 114. Dengan perubahan model penguasaan ex situ menjadi bukan kepemilikan dari pemegang izin melainkan kepemilikan tetap berada di dalam penguasaan negara dalam hal ini pemerintah, sementara produsen memiliki hak produksi dan hak jual terbatas, maka hal tersebut dapat menghilangkan kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster I. Perubahan itu merupakan ruang partisipasi bagi Para Pemohon Klaster I dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk pemenuhan hak sesuai Pasal 33 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; 115. Selain itu, adanya norma Pasal 92 UU Minerba yang memberikan hak kepemilikan hasil produksi ex situ kepada pemegang izin, termasuk diantaranya pihak swasta, menutup ruang partisipasi masyarakat khususnya masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang berada di kawasan pertambangan, dalam mengelola, memiliki dan menikmati hasil sumber daya – tidak hanya sumber daya alam mineral dan batubara – tetapi seluruh sumber daya alam yang berada di kawasan tempat tinggal Para Pemohon klaster II; 116. Dalam hal ini Para Pemohon Klaster II sebagai WNI berupa masyarakat lokal dan juga sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki hak konstitusional berupa pengakuan dan penghormatan hak tradisionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hak asasi manusia berupa hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda di bawah penguasaannya dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan 68 mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan faktual berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena hak kepemilikan secara eksklusif diberikan kepada korporasi pemegang izin mengabaikan hak-hak dan keberadaan masyarakat lokal, khususnya masyarakat hukum adat yang berada di wilayah konsesi tambang. Pemberian hak eksklusif tersebut menimbulkan kesan bahwa wilayah konsesi tambang “hanya merupakan tanah kosong”; 117. Sementara berlakunya norma Pasal 92 UU Minerba yang memberikan hak kepemilikan secara eksklusif, mengakibatkan konflik yang tidak dapat dihindari antara pemegang izin dengan masyarakat lokal yang hidup di kawasan pertambangan. Hal ini terlihat jelas dari adanya fakta maraknya masyarakat lokal yang melakukan aktivitas pertambangan timah ilegal di kawasan Bangka-Belitung. Konflik antara pemegang izin tambang dan masyarakat lokal memanas karena dibentuknya Satgas tata kelola pertimahan untuk menindak aktivitas tambang timah ilegal (CNBCIndonesia.com, 22 Oktober 2025), hingga puncaknya ribuan masyarakat lokal penambang timah ilegal melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT Timah yang berlangsung ricuh pada 6 Oktober. Demo berakhir setelah PT Timah sepakat membeli Timah dari masyarakat lokal senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per Kilogram. (Kompas.id, 06 Oktober 2025). Sementara mereka yang memang tinggal di kawasan tersebut karena sulitnya memperoleh Izin Penambang Rakyat akibat wilayah pertambangan diperuntukkan bagi usaha pertambangan/usaha pertambangan khusus dan bukan untuk wilayah pertambangan rakyat, hanya menjadi “penonton” dari usaha pengelolaan tambang yang dilakukan oleh Pemegang Izin Tambang di wilayah tempat tinggal mereka, ataupun mengambil risiko dibui karena menjalankan aktivitas pertambangan ilegal. Hal ini menunjukkan kepemilikan ekslusif yang ditawarkan dalam Pasal 92 UU Minerba tidak dapat menghilangkan keberadaan tambang ilegal, sehingga kemudian mengakibatkan hak-hak konstitusional Pemohon Klaster II in casu Pemohon IV dan VI dalam Pasal 18B ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dirugikan tidak hanya oleh keberadaan tambang timah legal melalui PT Timah, tetapi juga oleh 69 keberadaan tambang ilegal yang ironinya, hasil tambang ilegal tersebut bersedia dibeli oleh PT Timah. Kendati demikian, Pemohon IV dan V tidak memiliki sarana partisipasi dalam menentukan kebijakan terhadap PT Timah agar menghentikan pembelian timah dari penambang masyarakat lokal yang tidak mempunyai izin, karena mengakibatkan aktivitas tambang ilegal semakin masif. Di sisi lain, Pemohon juga menyadari pemberian izin tersebut berpihak kepada korporasi yang memiliki posisi ekonomi yang lebih diuntungkan ketimbang masarakat lokal; 118. Selain itu, Pemohon Klaster II in casu Pemohon VI yang merupakan masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya berdasarkan hukum juga mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan faktual, dimana kepemilikan hasil produksi tambang ex situ hanya menguntungkan PT Vale semata sebagai pemegang IUPK dan bukan masyarakat sekitar, justru secara nyata merugikan masyarakat sekitar dengan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang telah terjadi setidaknya sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 2009, 2012, dan 2014 dimana terjadi tumpahan minyak High Sulfur Fuel Oil (HSFO) milik PT Vale dari kapal tanker di Laut Lampia, Kec. Malili Kab. Luwu Timur, kemudian tahun 2010 terjadi tumpahan minyak Marine Fuel Oil (MFO) milik PT Vale di Desa Lioka dari kebocoran pipa, dimana dari pipa yang sama kebocoran kembali terjadi pada 23 Agustus 2025 lalu menyebabkan bencana ekologis yang masif. (lihat Bukti P-19). Kendati demikian, Pemohon tidak mempunyai sarana partisipasi dalam menentukan apakah PT Vale tetap berhak memiliki hasil tambang yang telah diproduksi tersebut meskipun telah berulang kali dalam proses produksinya telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang nyata, sebab norma Pasal 92 UU Minerba hanya mensyaratkan pemegang izin dapat memiliki hasil tambang sepanjang telah membayar iuran produksi; 119. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hak konstitusi Para Pemohon Klaster II dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dirugikan secara nyata dan faktual dengan tidak memiliki ruang partisipasi dan akses manfaat melalui pelibatan Para Pemohon, berupa hak menerima manfaat dari sumber daya alam yang berada pada wilayah hidup mereka, namun tidak serta merta diartikan hanya dengan memperoleh izin usaha pertambangan, melainkan juga dengan melibatkan dan menampung aspirasi mengenai rencana pengelolaan 70 (kapasitas atau batasan dalam pertambangan, penentuan pemberian izin, peruntukan dilakukannya pertambangan, pembagian hasil, dan pemanfaatan hasil) pertambangan dan hasilnya. Hal ini tidak terlepas dari kehidupan Pemohon Klaster II yang sangat bergantung pada ekosistem di lingkungan hidup tempat tinggal mereka yang bagaimana pun juga terdampak dengan adanya aktivitas pertambangan, sehingga Pemohon memiliki hak untuk hak pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya, hak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum, hak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga, serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; 120. Dengan ini perubahan model penguasaan negara yang lebih partisipatif dan inklusif dapat menghilangkan kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster II. Perubahan itu merupakan ruang partisipasi bagi Para Pemohon Klaster I dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk pemenuhan hak sesuai Pasal 33 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD 1945; D.2. Penguasaan Swasta terhadap Sumber Daya Mineral dan Batubara bertentangan dengan Prinsip Kontrol Negara atas Sektor-Sektor Strategis 121. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; 122. Sektor Mineral dan Batubara merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. hal ini mengacu kepada data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menegaskan mineral diantaranya nikel-kobalt, besi, aluminium, timah, emas – perak, dan batubara dalam Grand Strategy Mineral dan Batubara tahun 2021 yang ditujukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari 70% (tujuh puluh persen) (lihat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Grand Strategy Mineral dan Batubara, (2021), hlm. 1), dan menjadi Penerimaan Negra Bukan Pajak yang memenuhi 52,1% (lima puluh dua koma satu persen) dari realisasi PNBP sektor ESDM pada 2024 (minerba.esdm.go.id, 03 Februari 2024); 71 123. Dalam tafsir Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Migas dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Air, “penguasaan negara” tidak hanya mencakup kepemilikan formal, tetapi harus diwujudkan dalam kendali substantif negara terhadap produksi, distribusi, dan harga, guna memastikan kemakmuran rakyat; Oleh karena itu, negara seharusnya tetap memiliki kontrol substantif atas seluruh tahapan, dari pengelolaan hingga hasil produksinya; 124. Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 92, kepemilikan hasil produksi berpindah kepada swasta setelah pembayaran kewajiban finansial, yang berarti negara tidak lagi menguasai nilai ekonomi dari cabang produksi tersebut. Negara hanya menjadi “pengawas administratif” yang menarik iuran dan pajak, sementara hasil tambang yang bernilai strategis menjadi milik privat; 125. Dalam Putusan MK/PUU-X/2012 tentang Migas, Mahkamah menyatakan: “apabila negara hanya berperan sebagai regulator, sementara kegiatan produksi dan hasilnya dikuasai oleh pihak swasta, maka penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945 menjadi hilang maknanya”. 126. Hal ini menimbulkan reduction of state control sebagaimana telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Kelistrikan, dimana Mahkamah menegaskan: “Jika negara hanya berperan sebagai regulator dan tidak memiliki kendali substantif terhadap cabang produksi penting, maka fungsi penguasaan negara menjadi ilusi semata” 127. Bahwa berlakunya norma Pasal 92 UU Minerba yang memberikan hak kepemilikan terhadap hasil produksi tambang ex situ kepada pemilik izin (IUP/IUPK) bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kemakmuran rakyat yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Dengan berpindahnya nilai ekonomi hasil tambang ke tangan swasta, Pemohon, dalam hal ini Mahasiswa yang merupakan rakyat Indonesia kehilangan hak untuk menikmati hasil kekayaan alam nasional sebagaimana dijamin oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini, Para Pemohon dalam Kluster I menilai reduction of state control berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pemberian mandat pada Pasal 33 ayat (3) yaitu untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, kontrol negara dalam sumber daya minerba hanya sebatas pada fungsi administratif sebagai penerima iuran semata dan tidak memiliki 72 wewenang langsung dalam mengelola, bahkan memiliki hasil tambang yang telah diproduksi (ex situ). Akibatnya, negara kehilangan perannya dalam menentukan proses pengelolaan sumber daya, proses penentuan jumlah produksi, proses penentuan harga jual, hingga penentuan besaran kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemegang izin menurut keuntungan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Mahkamah, “fungsi penguasaan negara menjadi ilusi semata”; 128. Akibatnya Para Pemohon Klaster I menderita kerugian konstitusional yang nyata atau setidak-tidaknya potensial, yaitu Pemohon sebagai WNI yang diberi wewenang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif menurut Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menjadi tidak mendapatkan manfaat-manfaat pertambangan yang nyata. Direduksinya penguasaan negara yang berakibat pada tidak maksimalnya pendapatan negara akan berdampak pada kemampuan negara untuk menutupi pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia, diantaranya kebutuhan pendidikan dan tempat tinggal. Sejumlah laporan dan penelusuran Kompas mengenai biaya pendidikan perguruan tinggi negeri yang terus naik menyaingi perguruan tinggi swasta serta pengembalian biaya kuliah dalam bentuk penghasilan selama bekerja juga sangat lama (Ester Lince Napitupulu, “Generasi Indonesia Emas yang Terganjal Biaya Kuliah”, Kompas.id, 16 September 2025; Ester Lince Napitupulu, “Biaya Kuliah di Jalur Mandiri PTN Bersaing dengan PTS”, Kompas.id, 11 Juli 2023). Selanjutnya dengan kenaikan harga properti, generasi dari Para Pemohon Klaster I sulit untuk mempunyai rumah karena biaya yang tidak sebanding dengan rata-rata pendapatan saat bekerja nanti (Antonius Purwanto dan Nurul Intan, “Mengapa Gen Z Semakin Sulit Membeli Rumah?”, Kompas.id, 4 Agustus 2025). Maka dari itu, hal ini akan sangat merugikan Para Pemohon dalam Klaster I sebagai generasi masa depan dan Bangsa Indonesia berhak atas negara yang memiliki kontrol yang nyata atas pertambangan untuk kepentingan rakyat; 129. Agar kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster I dapat dihentikan dan/atau dicegah, hasil produksi pertambangan ex situ khususnya pertambangan minerba yang merupakan cabang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dimiliki oleh pemilik izin 73 pertambangan (IUP/IUPK) melainkan dikelola oleh Negara, sedangkan swasta memegang lisensi produksi dan hak jual terbatas; 130. Berlakunya norma Pasal 92 UU Minerba ini juga menimbulkan kerugian yang nyata dan faktual terhadap hak konstitusional akibat tata kelola sumber daya minerba yang hanya memberikan hak monopoli ekonomi sebagai pemilik hasil produksi tambang ex situ kepada pemegang izin pertambangan dengan “hanya” membayar iuran produksi. Sementara Para Pemohon Klaster II in casu Pemohon VI yang merupakan masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan pertambangan, tidak dapat menikmati hasil dari pertambangan nikel di kawasan tempat tinggal mereka, melainkan mengalami kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pertambangan PT Vale berupa pembangunan yang tidak merata dan hanya berfokus pada kawasan pertambangan, bahkan memakan kawasan adat. (lihat Bukti P-19). Fakta tersebut juga didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Hatta (2022) yang menunjukkan dampak pertambangan di kawasan Luwu Timur yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan perubahan pada kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat akibat pemanfaatan ruang yang tidak terarah (Emelda Hatta, “Analisis Pengaruh Sektor Pertambangan terhadap Kawasan Permukiman Kab. Luwu Timur”, Universitas Bosowa, 2022, hlm. 32, 113, 127) (lihat Bukti P-30); 131. Berlakunya norma Pasal 92 UU minerba ini juga menimbulkan kerugian yang nyata dan faktual bagi Para Pemohon Klaster II in casu Pemohon IV dan V, yang merupakan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan pertambangan yang justru tidak dapat menikmati hasil dari pertambangan Timah di kawasan tempat tinggal mereka, melainkan rusaknya hutan adat dan hutan mangrove, tanah berlubang-lubang dan ekosistem sungai yang rusak akibat aktivitas pertambangan baik yang legal maupun ilegal, kesulitan memperoleh air bersih dan hasil alam lainnya lihat Bukti P-8, P-9, P-11, P-14); 132. Agar gar kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster II dapat dihentikan dan/atau dicegah, hasil produksi pertambangan ex situ khususnya pertambangan minerba yang merupakan cabang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dimiliki oleh pemilik izin 74 pertambangan (IUP/IUPK) melainkan dikelola oleh Negara, sedangkan swasta memegang lisensi produksi dan hak jual terbatas; 133. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok dan Rusia, dan juga pengelolaan sumber daya migas di Indonesia, Para Pemohon berpendapat agar Negara mengadopsi sistem Product Sharing Contract atau joint venture agar negara dapat memegang kontrol dalam tata kelola usaha pertambangan tanpa menyerahkan seluruhnya kepada pihak pemegang izin pertambangan tetapi dengan tetap menjadi pengendali atas sumber daya minerba, dengan mempertimbangkan pula keberadaan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat di kawasan pertambangan dan lingkungan hidup; D.3. Penguasaan Swasta terhadap Sumber Daya Mineral dan Batubara bertentangan dengan Hak Kemakmuran Rakyat melalui penguasaan negara terhadap kekayaan alam 134. Pasal 33 ayat (3) menegaskan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarya kemakmuran rakyat. 135. Pasal 92 UU Minerba yang memberi hak kepemilikan atas hasil tambang kepada pemegang izin, telah memutuskan rantai tanggung jawab negara untuk menggunakan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Hal ini karena nilai ekonomi sumber daya alam berpindah ke tangan entitas privat setelah proses produksi, sehingga negara tidak lagi memiliki kemampuan konstitusional untuk memastikan hasil tambang digunakan sebesar- besarnya untuk kesejahteraan rakyat; 136. Naskah akademik rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (hlm. 5) secara jelas mengakui dengan menyatakan bahwa dalam rezim perizinan dalam pertambangan, negara tidak menjalankan fungsi penguasaannya untuk melakukan pengelolaan secara langsung. Negara hanya melakukan fungsi pengawasan dan pengurusan melalui instrumen perizinan. Terhadap fungsi pengelolaan hanya tersalurkan pada Badan Usaha Milik Negara yang memang penguasaan akan bahan tambangnya ada pada negara. Akan tetapi, hal tersebut tidak ditemukan apabila dalam konteks badan swasta; 75 137. Model penguasaan seperti ini bertentangan dengan prinsip state trusteeship yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 36/PUU- X/2012 tentang Migas, yaitu: “Negara bukan sekadar pemberi izin atau pengatur, tetapi pemegang amanah (trustee) dari rakyat untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 138. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 juga menyebutkan bahwa: “sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam”, dan “dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat“ Atas pendapat tersebut, jelas bahwa diperlukan adanya instrumen pengelolaan secara langsung dalam pelaksanaan pertambangan minerba sebagai bentuk penguasaan negara peringkat pertama; 139. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat disimpulkan sebagai sebuah konsep dasar negara Indonesia memakai model state trusteeship. Penjelmaan ini merupakan jalannya public trust doctrine (PTD) yang meletakan negara sebagai trustee (pengemban amanah publik) dari amanat konstitusi. Oleh karena itu, Pasal 33 ayat (3) merupakan amanat kepada negara, dalam hal ini melalui pemerintah untuk mempertahankan sumber daya alam agar pemanfaatannya sesuai dengan tujuan. Maksud tujuan tersebut sesuai dengan tafsir Mahkamah adalah penguasaan negara terhadap sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Terlebih Pasal 33 ayat (3) dimaksudkan untuk mengemban amanat dari rakyat Indonesia selaku pemilik sumber daya alam memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu sendiri; 140. Berlakunya norma Pasal 92 UU Minerba ini mengakibatkan Para Pemohon Klaster I mengalami kerugian konstitusional secara nyata atau setidak- tidaknya secara potensial akibat kepemilikan ex situ hasil produksi pertambangan ex situ tidak dikuasai oleh negara dalam pengelolaan langsung oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia tidak dapat menikmati kemakmuran yang nyata dari usaha pertambangan secara langsung, melainkan dibebani besar 76 dengan pajak-pajak. Hal tersebut didukung dengan data dari Badan Pusat Stastitik mengenai laporan penerimaan negara pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2024 pemasukan negara dari pajak penghasilan (PPh) sejumlah Rp850,63 triliun dan pajak pertambahan nilai serta barang mewah (PPN dan PPnBM) sejumlah Rp811,36 triliun. Pada sisi lain, pemasukan negara dari sektor pertambangan (penerimaan sumber daya alam) lebih kecil sejumlah Rp 207,67 triliun atau sekitar ¼ (seperempat) dari pemasukan perpajakan (PPh + PPN + PPnBM). Adapun perbandingan data tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah. (Badan Pusat Statistik, Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2024). Akibatnya, ketidakberhasilan memakmurkan rakyat dari hasil pertambangan akan berakibat pada beban fiskal kepada generasi masa depan sehingga merupakan kerugian konstitusional dan melanggar Pasal 33 ayat (4) mengenai keadilan dalam ekonomi; 141. Selain itu, Kerugian konstitusional yang diderita adalah Para Pemohon Klaster I adalah tidak memperoleh kemakmuran akibat negara tidak menguasai hasil produksi tambang minerba ex situ dan hanya menjadi pencetak izin yang memperoleh iuran produksi. Dalam hal ini, Pasal 79 dan Pasal 39 UU Minerba menyatakan terdapat iuran produksi dan iuran tetap sebagai bentuk royalti terhadap hasil produksi bahan tambang yang 77 diberikan kepada negara oleh pengusaha tambang. Royalti dan iuran terdapat pada keuntungan bersih dari hasil penjualan komoditas pertambangan sehingga kekuasaan atau kepemilikan terhadap bahan pertambangan ada pada negara dalam bentuk keuntungan atau nominal uang. Sedangkan dalam hal penguasaan terhadap barang tambang sepenuhnya ada pada pengusaha tambang. Sehingga kedaulatan negara atas barang tambang hanya ada pada sebelum Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut “IUP”) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disebut “IUPK”) dikeluarkan dan hasil akhir dari penjualan barang tambang tersebut. Secara faktual dan konseptual, iuran dan royalti selain tidak sepenuhnya memberi kedaulatan pada negara juga tidak dapat meningkatkan kemakmuran. Data pendapatan dan pembayaran royalti perusahaan tambang di Indonesia berdasarkan Laporan Keuangan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batu bara pada tahun 2024 (Bukti P-28) menunjukkan persentase pembayaran iuran tidak ada yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan dalam melakukan penambangan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut: No Nama Perusahaan Komoditi Pendapatan dari Hasil Pertambangan Royalti ke Pemerintah Rasio 1 PT Bayan Resources Tbk Batubara $ 3,425,060,528 $ 263,844,062 7.70% 2 PT Resource Alam Indonesia Tbk Batubara $ 322,736,166 $ 43,049,342 13.34% 3 PT Garuda Tujuh Buana Tbk Batubara $ 27,251,542 $ 2,637,585 9.68% 4 PT Alamtri Resources Tbk Batubara $ 1,151,940,000 $ 146,987,000 12.76% 5 PT Bumi Resources Tbk Batubara, Emas, Perak $ 1,356,077,733 $ 294,049,753 21.68% 6 PT Atlas Resources Tbk Batubara $ 293,804,000 $ 28,583,000 9.73% 7 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Batubara $ 2,773,202,275 $ 339,786,891 12.25% 8 PT Indo Tambangraya Megah Tbk Batubara $ 2,288,761,000 $ 260,189,000 11.37% 9 PT Harum Energy Tbk Batubara $ 1,280,986,537 $ 69,799,630 5.45% 10 PT Golden Energy Mines Tbk Batubara $ 2,705,520,884 $ 339,786,891 12.56% 78 11 PT Golden Eagle Energy Tbk Batubara Rp816,953,682,813 Rp63,425,377,9 22 7.76% 12 PT Alfa Energi Investama Tbk Batubara Rp473,055,145,224 Rp34,993,690,5 89 7.40% 13 PT Black Diamond Resources Tbk Batubara Rp486,157,840,521 Rp71,812,513,2 68 14.77% 14 PT Mitrabara Adiperdana Tbk Batubara $ 209,287,928 $ 27,071,675 12.94% 15 PT Adaro Andalan Indonesia Tbk Batubara $ 4,867,873,000 $ 1,020,159,000 20.96% 16 PT Baramulti Suksessarana Tbk Batubara $ 947,769,460 $ 17,962,677 1.90% 17 PT Merdeka Copper Gold Tbk Emas, Perak, Tembaga, Nikel $ 2,238,629,597 $ 60,463,965 2.70% 18 PT PAM Mineral Tbk Nikel Rp1,442,490,354,91 6 Rp97,882,808,9 69 6.79% 19 PT United Tractors Tbk Emas, Batubara Rp35,915,084,000,0 00 Rp3,931,750,00 0,000 10.95% 20 PT Archi Indonesia Tbk Emas $ 233,170,917 $ 23,333,891 10.01% 21 PT J Resources Asia Pasifik Tbk Emas, Perak $ 236,010,879 $ 23,921,716 10.14% 22 PT Bumi Resources Minerals Tbk Emas, Perak $ 162,344,778 $ 16,058,625 9.89% 23 PT Amman Mineral Internasional Tbk Tembaga, Emas $ 2,663,630,000 $ 211,137,000 7.93% 24 PT Vale Indonesia Tbk Nikel $ 950,388,000 $ 19,449,000 2.05% 25 PT Ifishdeco, Tbk Nikel Rp834,910,111,003 Rp84,552,745,6 82 10.13% 26 PT Trimegah Bangun Persada Tbk Nikel $ 1,739,354,839 $ 33,668,221 1.94% 27 PT Kapuas Prima Coal Tbk Logam lainnya (Galena, Zinc, Timbal) Rp235,793,407,692 Rp9,677,078,22 8 4% 28 PT Merdeka Battery Materials Tbk Nikel $ 1,844,695,967 $ 32,093,006 1.74% 29 PT Adhi Kartiko Pratama Tbk Nikel Rp591,457,275,064 Rp71,331,778,1 26 12.06% 30 PT Cita Mineral Investindo Tbk Bauksit Rp2,386,968,975,50 6 Rp174,359,460, 718 7.30% Berdasarkan data dari laporan keuangan tahunan 2024 yang diaudit, terlihat bahwa perusahaan-perusahaan tambang besar maupun menengah telah menyetorkan royalti kepada negara dengan nilai yang bervariasi. Sebagai contoh, PT Bayan Resources Tbk dengan pendapatan lebih dari USD 3,42 79 miliar membayar royalti sekitar USD 263,8 juta atau setara 7,70%. Di sisi lain, PT Bumi Resources Tbk yang tidak hanya bergerak di batubara tetapi juga emas dan perak, memiliki rasio iuran produksi yang lebih tinggi yakni 21,68% dari total pendapatan. Angka-angka ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam kewajiban royalti, tergantung pada jenis komoditas dan mekanisme perhitungannya; Di sisi lain, sejumlah perusahaan tambang nikel maupun mineral lain justru membayar royalti dengan rasio yang relatif rendah. PT Vale Indonesia Tbk misalnya, hanya membayar sekitar 2,05% dari pendapatan totalnya, sementara PT Merdeka Battery Materials Tbk bahkan lebih rendah yakni 1,74%. Kondisi ini dapat dijelaskan karena formula tarif royalti nikel ditetapkan berbeda dibandingkan batubara atau emas, serta adanya faktor kadar dan tahap hilirisasi yang mempengaruhi basis perhitungan. Meski demikian, rendahnya kontribusi rasio royalti menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat ekonomi dari sektor nikel, yang belakangan ini sangat strategis dalam mendukung industri baterai dan transisi energi; Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan bahwa rasio PNBP dari royalti masih jauh dari optimal. Tidak ada perusahaan yang kontribusi royaltinya melampaui 25% dari pendapatan, bahkan sebagian besar hanya berada di bawah 15%. Padahal, konstitusi menegaskan bahwa kekayaan alam harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rendahnya kontribusi ini berimplikasi pada terbatasnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari hasil eksploitasi tambang. Dengan demikian, evaluasi terhadap kebijakan tarif dan mekanisme pemungutan royalti menjadi penting untuk memastikan bahwa sektor pertambangan benar-benar memberi nilai tambah yang signifikan bagi pembangunan nasional; 142. Sementara itu, hasil dari sumber daya alam minerba dikuasai oleh segelintir orang. Sebagai contoh, orang terkaya di Indonesia yaitu Low Tuck Kwong merupakan pendiri dan pengendali utama perusahaan tambang PT Bayan Resources Tbk dengan kekayaan pribadi setara Rp446,4 triliun (CNN Indonesia, “Kekayaan dan Bisnis Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia”, 06 Juni 2025) dan kekayaan perusahaan senilai Rp 56,6 triliun, 80 sedangkan dalam Laporan Keuangan PT Bayan tbk, hanya memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp. 4,478 triliun; 143. Oleh karena itu, UU Minerba telah gagal dalam menjalankan PTD dan berpotensi memberikan kerugian konsitusional kepada Para Pemohon dalam Klaster 1. Kerugian konstusional sebagai generasi masa depan berasal dari tidak berjalannya PTD untuk memenuhi kemakmuran masyarakat sehingga keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dirasakan oleh Para Pemohon dalam Klaster 1 untuk mengembangkan diri dan mendapatkan akses pendidikan yang lebih murah. Selanjutnya sebagai generasi masa depan, Para Pemohon dalam Klaster 1 memiliki kerugian nyata atau setidak-tidaknya potensial akibat norma Pasal 92 UU Minerba berupa kenaikan harga uang kuliah tunggal untuk mengakses pendidikan tinggi dan kenaikan harga rumah untuk mendapatkan tempat tinggal. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa laporan dan penelusuran Kompas mengenai biaya pendidikan perguruan tinggi negeri yang terus naik menyaingi perguruan tinggi swasta serta pengembalian biaya kuliah dalam bentuk penghasilan selama bekerja juga sangat lama (Ester Lince Napitupulu, “Generasi Indonesia Emas yang Terganjal Biaya Kuliah”, Kompas.id, 16 September 2025; Ester Lince Napitupulu, “Biaya Kuliah di Jalur Mandiri PTN Bersaing dengan PTS”, Kompas.id, 11 Juli 2023). Selanjutnya dengan kenaikan harga properti, generasi dari Para Pemohon Klaster I sulit untuk mempunyai rumah karena biaya yang tidak sebanding dengan rata-rata pendapatan saat bekerja nanti (Antonius Purwanto dan Nurul Intan, “Mengapa Gen Z Semakin Sulit Membeli Rumah?”, Kompas.id, 4 Agustus 2025). Kenaikan harga ini seharusnya bisa datasi dengan adanya pemasukan yang optimal melalui pengelolaan pertambangan untuk mengurangi pajak penghasilan, mensubsidi kebutuhan dasar, seperti pendidikan tinggi dan perumahan. Ketidakberhasilan penambahan pemasukan negara dari pertambangan berakibat pada terbatasnya anggaran untuk subsidi kebutuhan wajib sehingga melanggar hak atas pendidikan, pengembangan diri, dan kesejahteraan sesuai Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; 144. Di samping itu, bentuk penguasaan sumber daya alam dalam norma Pasal 92 UU Minerba tidak mencapai kemakmuran rakyat sebagaimana dialami 81 secara nyata dan faktual oleh Pemohon Klaster II. Dalam hal ini, Para Pemohon sebagai masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan pertambangan dan terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan baik yang legal maupun ilegal, tidak dapat menikmati sumber daya alam seluruhnya –tidak hanya sumber daya mineral dan batubara– pada wilayah konsesi pertambangan yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan. Hal ini mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang hidup dan bergantung pada keseluruhan ekosistem pada tempat tinggal mereka, sehingga tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat. Selain itu, Para Pemohon Klaster II juga mengalami kerugian potensial dimana generasi penerus Pemohon tidak lagi dapat menikmati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dengan hilangnya tanah ulayat dan keseluruhan ekosistem yang mempunyai nilai penting dalam konteks ekologi masyarakat adat, sehingga keberadaan norma Pasal 92 UU Minerba ini juga menimbulkan kerugian konstitusional terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. 145. Agar gar kerugian konstitusional Para Pemohon Klaster II dapat dihentikan dan/atau dicegah, hasil produksi pertambangan ex situ khususnya pertambangan minerba tidak boleh dimiliki oleh pemegang izin pertambangan, dalam hal ini terutama pihak swasta, karena utamanya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sedangkan swasta dapat memegang lisensi produksi dan hak jual terbatas, dengan catatan sebesar- besarnya demi kemakmuran rakyat; 146. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok dan Rusia, dan juga pengelolaan sumber daya migas di Indonesia, Para Pemohon berpendapat agar Negara mengadopsi sistem Product Sharing Contract atau joint venture agar negara dapat memegang kontrol kepemilikan hasil produksi tambang ex situ tanpa menyerahkan seluruhnya kepada pihak pemegang izin pertambangan tetapi dengan tetap menjadi pengendali atas sumber daya minerba, dengan mempertimbangkan pula keberadaan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat di kawasan pertambangan dan lingkungan hidup; 82 D.4. Penguasaan Swasta terhadap Sumber Daya Mineral dan Batubara bertentangan dengan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian dan Menjaga Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional 147. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menghendaki perekonomian nasional agar diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan; 148. Norma Pasal 92 UU Minerba menimbulkan sistem ekonomi ekstraktif yang tidak berkeadilan, karena negara hanya memperoleh iuran dan pajak, sedangkan keuntungan utama hasil tambang dimiliki oleh swasta. Selai itu, karena kepemilikan hasil produksi berpindah ke pemegang izin, maka negara kehilangan kendali terhadap kebijakan hilirisasi, ekspor, dan cadangan nasional, yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan dan keberlanjutan; 149. Konsekuensi dari penguasaan swasta terhadap hasil produksi tambang ex situ, sistem ekonomi pertambangan nasional menjadi tidak berasaskan kebersamaan karena manfaat dari pertambangan tidak dibagi secara adil; Dalam hal ini Para Pemohon Klaster I mengalami kerugian konstitusional secara nyata atau setidak-tidaknya secara potensial, karena pembayaran iuran dan royalti dari usaha pertambangan minerba hanya memberikan kontribusi sebesar 6,06% dari APBN 2025 (per-30 September 2025) sementara Perusahaan Pemegang Izin menikmati keuntungan memiliki seluruh mineral beserta mineral ikutannya atau batubara yang telah diproduksi tanpa adanya limitasi. Pengelolaan sumber daya alam minerba tidak memberikan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat terbukti dengan besarnya jumlah kemiskinan di Indonesia berdasarkan data Bank Dunia yaitu sebesar 194,58 juta penduduk, sementara rakyat juga dibebankan oleh kewajiban membayar pajak yang persentase realisasinya sebesar 69% atau sebesar 1295,3 triliun Rupiah dari APBN 2025 (per-30 September 2025) (Kementerian Keuangan, Konferensi Pers APBNKITA, 14 Oktober 2025); 150. Selain itu, penguasaan swasta terhadap hasil produksi tambang ex situ tidak efisien berkeadilan, karena keuntungan tidak seimbang dengan dampak 83 lingkungan dan sosial yang diderita. Dalam hal ini, Para Pemohon Klaster II mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan faktual karena kepemilikan hasil tambang oleh Pemegang Izin mengabaikan hak pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal khususnya Masyarakat Hukum Adat yang secara de facto hidup di sekitar area pertambangan; Masyarakat lokal dan Masyarakat Hukum Adat kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam di dalamnya, bahkan dalam beberapa kasus mereka kehilangan akses terhadap tempat tempat tinggalnya tanpa memperoleh kompensasi yang layak (Wondal, dkk., “The Law of Natural Resources Management for Economic Prosperity: A Critical Analysis of Law No. 3 of 2022 on Mineral and Coal Mining, Internasional Journal of Contemporary Sciences Vol. 1 No. 12 (2024), hlm. 957-958); Komnas HAM mencatat, peralihan lahan Masyarakat Hukum Adat termasuk diantaranya melalui pemberian izin konsesi lahan pertambangan, memiliki konsekuensi bagi Masyarakat Hukum Adat yaitu: ketidakpastian hukum bagi hak tradisional MHA; hilangnya sumber kehidupan; hilangnya sumber daya yang diperoleh dari hutan adat dan air bersih; hilangnya tempat untuk aktivitas budaya tradisional; hilangnya kemampuan untuk mengedukasi anak (akibat hilangnya sumber daya dan tempat tinggal; kelangkaan tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan tradisional; kesulitan untuk keberlanjutan hidup di pedesaan sehingga MHA dipaksa untuk hidup di area perkotaan. Konsekuensi tersebut melanggar hak asasi yang lebih luas lagi yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat (Komnas HAM, Summary of Findings and Reccomendations for Improvement of the Law and Policy Concerning Respect,, Protection, Compliance and Remedy Relating to the Human Rights of Indigeneous Peoples over their Territories within the Forest Zone, 2015, hlm. 18); 151. Tidak hanya itu, penguasaan swasta terhadap hasil produksi tambang ex situ tidak berkelanjutan karena negara kehilangan kontrol terhadap eksploitasi cadangan SDA. Dalam hal ini, Para Pemohon Klaster I dan Klaster II kehilangan hak antargenerasi memperoleh manfaat yang baik dari sumber daya minerba, akibat negara tidak dapat mengontrol berapa banyak sumber daya alam yang diproduksi dan dijual oleh Pemegang Izin Usaha 84 Pertambangan (IUP/IUPK) terhadap sumber daya minerba yang bersifat tidak dapat diperbarui (unrenewable resources). Dengan sistem pengelolaan minerba yang demikian berpotensi besar mengakibatkan habisnya sumber daya minerba, sehingga apabila norma Pasal 92 UU Minerba masih tetap berlaku dapat menyebabkan generasi penerus dari Para Pemohon baik dari Klaster I dan Klaster II tidak dapat menikmati manfaat di masa depan. Bahkan dengan habisnya cadangan sumber daya minerba dapat berakibat pada runtuhnya perekonomian negara. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh Masyarakat Nauru yang bergantung pada sektor pertambangan fosfat, Masyarakat Mali yang bergantung pada sektor pertambangan emas, dan Masyarakat Venezuela yang bergantung erat kepada pertambangan minyak bumi. (Irsan Rahman, dkk, Mineral and Coal Mining Regulatory Reform in Indonesia, Journal of Law and Legal Reform Vo. 6 Is. 2 (2025), hlm. 3); 152. Komnas HAM mencatat, peralihan lahan Masyarakat Hukum Adat termasuk diantaranya melalui pemberian izin konsesi lahan pertambangan, memiliki konsekuensi bagi Masyarakat Hukum Adat yaitu: ketidakpastian hukum bagi hak tradisional MHA; hilangnya sumber kehidupan; hilangnya sumber daya yang diperoleh dari hutan adat dan air bersih; hilangnya tempat untuk aktivitas budaya tradisional; hilangnya kemampuan untuk mengedukasi anak (akibat hilangnya sumber daya dan tempat tinggal; kelangkaan tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan tradisional; kesulitan untuk keberlanjutan hidup di pedesaan sehingga MHA dipaksa untuk hidup di area perkotaan. Konsekuensi tersebut melanggar hak asasi yang lebih luas lagi yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat (Komnas HAM, Summary of Findings and Reccomendations for Improvement of the Law and Policy Concerning Respect,, Protection, Compliance and Remedy Relating to the Human Rights of Indigeneous Peoples over their Territories within the Forest Zone, 2015, hlm. 18); 153. Apabila terdapat perubahan model penguasaan negara terhadap sumber daya pertambangan minerba, berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap pengelolaan sumber daya alam di beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok dan Rusia, dan juga pengelolaan sumber daya migas di Indonesia, Para Pemohon berharap agar Negara mengadopsi sistem Product Sharing Contract atau joint venture agar 85 negara dapat menguasai sumber daya alam khususnya minerba mengelola secara langsung hasil produksi tambang ex situ untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak terkecuali untuk kemakmuran masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang berada di kawasan konsesi tambang. Dengan menghapus hak kepemilikan hasil produksi tambang ex situ dari pemegang izin (IUP/IUPK) maka kerugian konstitusional yang diderita Pemohon Klaster I dan Klaster II dapat dihentikan dan/atau tidak terjadi kembali; 154. Berdasarkan uraian di atas, secara hukum dapat disimpulkan bahwa Pasal 92 UU Minerba in casu UU Nomor 3 Tahun 2020 telah mengubah posisi negara dari penguasa substantif menjadi penerima hasil administratif, sehingga bertentangan dengan makna “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945; 155. Norma tersebut menciptakan sistem ekonomi pertambangan yang individual dan eksklusif, sehingga bertentangan dengan asas kebersamaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana Pasal 33 ayat (1) dan (3) UUD 1945; 156. Dengan demikian, Pasal 92 UU Minerba in casu UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945, karena menimbulkan privatisasi ekonomi sumber daya alam dan menghilangkan fungsi negara yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 157. Sebagaimana yang telah kami jelaskan di awal, terdapat hubungan yang erat antara norma Pasal 92 dan norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba in casu UU Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 92 bukan hanya norma kepemilikan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan output logis dari Pasal 35 ayat (1) yang lebih dahulu mengubah penguasaan negara menjadi perizinan administratif. Ketika negara hanya berperan sebagai penerbit izin, maka konsekuensinya logis: hasil tambang berpindah tangan. Karena itu, dua pasal ini membentuk satu rezim privatisasi yang utuh. IV. PETITUM Berdasarkan uraian pokok permohonan dan alasan-alasan konstitusional yang telah dikemukakan, Para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 86 2. Menyatakan materi muatan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, menyatakan Pasal 35 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan melalui skema berupa Kontrak/Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Negara. 3. Menyatakan materi muatan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, menyatakan Pasal 92 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Hak Milik atas Mineral atau Batubara yang telah diproduksi tetap berada di bawah penguasaan negara dan diatur melalui skema Bagi Hasil Produksi atau Mekanisme Lain yang Menjamin Dominasi Keuntungan Negara 4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-83 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas nama Pemohon I, NPM 2206033895, Program S1 peminatan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dengan bukti pengambilan mata kuliah Hukum Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan/Surat Pengangkatan Pemohon I sebagai Direktur Environmental Law Society FHUI (ELS FHUI) dan dokumentasi kegiatan selama Pemohon I menjabat 87 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan/Surat Pengangkatan Pemohon I sebagai Wakil Kepala Departemen Lingkungan Hidup BEM FHUI Tahun 2024 dan Dokumentasi kegiatan Pemohon I: podcast “Carut Marut Tata Kelola Pertambangan Nikel di Raja Ampat”, artikel populer “Tambang Nikel: Ambisi Akselerasi Yang Justru Menghabisi Lingkungan dan Masyarakat”, aksi penolakan tambang PT Dairi Prima Mineral, program pengabdian masyarakat “Environmental Project FH UI” di Kepulauan Seribu, dan Amicus Curiae pencemaran tambak udang Karimunjawa 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Mahasiswa Aktif Pemohon II (NPM 2206063960) dengan bukti pengambilan mata kuliah pertambangan, perkebunan, kehutanan 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan/Surat Pengangkatan Pemohon II sebagai Wakil Direktur ELS FHUI 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan/Surat Pengangkatan Pemohon II sebagai Wakil Kepala II Departemen Lingkungan Hidup BEM FHUI 2024 dan Dokumentasi kegiatan Pemohon II: program “FHUI Environmental Project”, Amicus Curiae pencemaran tambak Karimunjawa, aktivisme penolakan tambang PT Dairi Prima Mineral, serta aksi #AllEyesOnPapua di Mahkamah Agung 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Mahasiswa Aktif Pemohon III (NPM 2206063494) dengan bukti pengambilan mata kuliah hukum lingkungan 8. Bukti P-8 : Fotokopi Dokumentasi kondisi lingkungan di rumah Pemohon IV di Belitung Timur: sumur berminyak, berwarna kuning, mengandung logam berat akibat tambang timah illegal 9. Bukti P-9 : Fotokopi Analisis Kandungan Logam Hg, Cd, As, dan Se pada Ikan Konsumsi dari Pasar Ikan Tanjungpandan, Belitung Beserta Penilaian Tingkat Keamanan Pangan 10. Bukti P-10 :  Fotokopi Surat Keterangan Nomor 251/2008/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur atas nama Yudi Amsoni  Fotokopi Keputusan Kepala Desa Sukamandi Nomor 188.4/033/KPTS-SKM/I/2021 tentang Penetapan Kepengurusan Komunitas AKAR BAKAU Periode Tahun 2021–2025 di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur 88  Video “World Mangrove Day July 26 2020” dalam kanal Youtube “Yudi Senga” 11. Bukti P-11 :  Fotokopi Dokumenter “Penambangan Timah Ilegal Penyebab Kerusakan Ekosistem Mangrove di Bangka Belitung?” dalam kanal Youtube TV Tempo  Fotokopi Dokumentasi acara “Mangrove Talks” (26 Juni 2024) dalam kanal Youtube Badan Restorasi Gambut dan Mangrove  Fotokopi Dokumentasi “Jejak Tamak Korupsi Tambang Timah Rp 271 T” (12 Mei 2024) dalam kanal Kompas TV  Fotokopi Bukti intimidasi yang dialami Pemohon IV pasca tampil sebagai narasumber  Fotokopi Undangan dan dokumentasi keikutsertaan Pemohon IV dalam Indonesia Climate Justice Summit 2025 12. Bukti P-12 :  Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lintang No. 47/2023 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata “Lanun” Geosite Tebat Rasau  Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (Pokdarwis) “Lanun” Tebat Rasau bertanggal 23 Desember 2023 13. Bukti P-13 :  Fotokopi Ary Prihardhyanto Keim, et al., “Tebat Rasau Geopark: Ethnobiology and Ethnogeology of a Pleistocene River in Belitung, Indonesia”, Journal of Tropical Ethnobiology Vol.4 No.2 (2021): 130-149.  Fotokopi Dokumen pengakuan Geosite Belitong oleh Komite Nasional Geopark Indonesia (2017)  Fotokopi Sertifikat pengakuan Geosite Belitong sebagai UNESCO Global Geopark (2021)  Fotokopi Dokumen pengakuan Geosite Belitong sebagai UNESCO Global Geopark (2021) 14. Bukti P-14 : Fotokopi Artikel “Masyarakat Minta Keluarkan Hutan Adat Tebat Rasau dari Konsesi HTI” dari laman Mongabay bertanggal 5 Juni 2022 15. Bukti P-15 :  Fotokopi Peraturan Bupati Luwu Timur No. 1/2022 tentang Pengakuan & Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 89  Fotokopi Surat Keterangan Desa Nikkel No. 460/1177/DN tentang Lembaga Adat Kerajaan Matano (16 September 2019)  Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No. 00-24- 04/000021/XI/2014 Bupati Luwu Timur  Fotokopi Keputusan Menkumham RI No. AHU- 0017264.AH.01.4.Tahun.2023 tentang Yayasan Wawainia Rahampu’u Matano 16. Bukti P-16 :  Fotokopi Surat Pemberitahuan Yayasan Wawainia Rahampu’u Matano No. 39/PEM/I/2025 (10 Januari 2025)  Fotokopi Surat Pemberitahuan Yayasan No. 40/PEM/IX/2025 (12 September 2025) tentang pemberian kuasa uji materi 17. Bukti P-17 :  Fotokopi Disertasi Kathryn Robinson “Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town” (ANU, 1983)  Fotokopi Catatan Memoar H. Ranggo disadur Pemohon VI (2024)  Fotokopi Dokumentasi Sejarah Matano 18. Bukti P-18 : Fotokopi Dokumentasi penanaman papan batas tanah ulayat MHA Matano (Desember 2023 19. Bukti P-19 :  Video & Berita Pencemaran PT Vale 25/08/2025 (Warta Ekonomi)  Fotokopi Fact Sheet PT Vale – trendasia.org.pdf 20. Bukti P-20 : Fotokopi Eli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 2, Maret 2012, hlm. 50, 69) 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kementerian ESDM, Grand Strategy Mineral dan Batubara (2021), hlm. 37, 107, 157, 211, 331 dan 374 22. Bukti P-22 : Fotokopi Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia dan Solusinya, Agustus 2023, hlm. 25, 31 dan 79 23. Bukti P-23 :  Fotokopi Artikel Kompas.com mengenai Masyarakat Indonesia Masih Dibawah Garis Kemiskinan  Fotokopi World Bank (14 Juni 2025), Updated Global Poverty Lines – Indonesia 90 24. Bukti P-24 : Fotokopi Andri Gunawan Wibisana, Kerugian Lingkungan, Kerugian Perekonomian Negara?, Kompas, 2024 25. Bukti P-25 :  Fotokopi Dokumentasi Puluhan Nelayan Mendatangi Aktivitas Pertambangan Ilegal di Belitung Timur pada 16 September 2025  Fotokopi Dokumentasi Puluhan Nelayan Mendatangi Aktivitas Pertambangan Ilegal di Belitung Timur pada 16 September 2025 26. Bukti P-26 : Fotokopi Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam…” Jurnal Hukum & Pembangunan (2019), hlm. 783 (mengutip Antony I. Ogus) 27. Bukti P-27 : Fotokopi Ahmad Khoirul Umam, ed. Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 2021), hlm. 148, hlm. 143-144. 28. Bukti P-28 : Fotokopi Markus Bruckner, Chadi Bou Habib dan Maartin Loknc, Natural Resources, State Ownership, and Economic Development, Australian National University, September 2013, hlm. 27. 29. Bukti P-29 : Fotokopi Adji Prakoso, “Indische Mijnwet 1899: Legalkan 75 Tahun Pertambangan Swasta dan Cikal Bakal Hukum Pertambangan Nasional”, MARINews, 12 Juli 2025 30. Bukti P-30 : Fotokopi Emelda Hatta, “Analisis Pengaruh Sektor Pertambangan terhadap Kawasan Permukiman Kab. Luwu Timur”, Universitas Bosowa, 202. 31. Bukti P-31 : Fotokopi Artikel/infografis “Tren Kenaikan Biaya Pendidikan” dari Tempo 32. Bukti P-32 :  Fotokopi NPWP atas nama Yudi Amsoni (Pemohon IV)  Fotokopi NPWP atas nama Nasidi (Pemohon V) 33. Bukti P-33 : Fotokopi SK Penetapan PONTADA sebagai Situs Cagar Budaya Tahun 2024.pdf 34. Bukti P-34 : Fotokopi Peta/keterangan resmi kawasan cagar budaya MHA Matano yang overlap dengan konsesi tambang 35. Bukti P-35 : Fotokopi Masyarakat Adat Lutim Protes Lapangan Golf Masuk Kawasan Cagar Budaya (berita/laporan) 36. Bukti P-36 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Vale Indonesia Tbk (31 Desember 2024 dan 2023) 37. Bukti P-37 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT PAM Mineral Tbk (31 Desember 2024) 91 38. Bukti P-38 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Bumi Resources Tbk dan entitas anaknya (31 Desember 2024 dan 2023) 39. Bukti P-39 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Harum Energy Tbk dan entitas anaknya (31 Desember 2024) 40. Bukti P-40 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 41. Bukti P-41 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Alfa Energi Investama Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) 42. Bukti P-42 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan PT Golden Eagle Energy Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 43. Bukti P-43 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan PT Golden Energy Mines Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 44. Bukti P-44 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 45. Bukti P-45 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Atlas Resources Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 46. Bukti P-46 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Cita Mineral Investindo Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) 47. Bukti P-47 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bayan Resources Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 48. Bukti P-48 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Adhi Kartiko Pratama Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) 49. Bukti P-49 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Kapuas Prima Coal Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 50. Bukti P-50 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Bumi Resources Minerals Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 92 51. Bukti P-51 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT J Resources Asia Pasifik Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 52. Bukti P-52 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Amman Mineral Internasional Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 53. Bukti P-53 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT United Tractors Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 54. Bukti P-54 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Baramulti Suksessarana Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) 55. Bukti P-55 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (31 Desember 2024, 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023) 56. Bukti P-56 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (31 Desember 2024 dan 2023) 57. Bukti P-57 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Ifishdeco Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 58. Bukti P-58 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Trimegah Bangun Persada Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) 59. Bukti P-59 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Black Diamond Resources Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 60. Bukti P-60 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 61. Bukti P-61 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Merdeka Copper Gold Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) 62. Bukti P-62 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Archi Indonesia Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) 63. Bukti P-63 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Resources Alam Indonesia Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) 93 64. Bukti P-64 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Garda Tujuh Buana Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) 65. Bukti P-65 : Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) 66. Bukti P-66 : Fotokopi Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2022 67. Bukti P-67 : Fotokopi Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2023 68. Bukti P-68 : Fotokopi Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2024 69. Bukti P-69 :  Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT. Merdeka Battery Materials Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023);  Fotokopi Laporan tahunan (Annual Report) PT. Bayan Resources 2024; 70. Bukti P-70 :  Fotokopi Realisasi Pendapat Negara (Miliar Rupiah), 2022;  Fotokopi Laporan tahunan (Annual Report) PT. Bayan Resources 2024; 71. Bukti P-71 :  Fotokopi Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2023;  Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Bukit Asam tbk dan Entitas Anaknya (31 Desember 2024 dan 2023) dan Laporan Auditor Independen; 72. Bukti P-72 :  Fotokopi Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2024  Fotokopi Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Indika Energi dan Entitas Anak (31 Desember 2024 dan 2023) dan Laporan Auditor Independen; 73. Bukti P-73 : Fotokopi Laporan Tahunan (Annual Report) PT. ABM Investama 2024; 74. Bukti P-74 : Fotokopi Laporan Tahunan (Annual Report) PT. Adaro Minerals Indonesia tbk 2024; 75. Bukti P-75 : Fotokopi Laporan Kinerja Keuangan Tahun 2024 PT Bumi Resources tbk; 94 76. Bukti P-76 : Fotokopi Laporan Keuangan PT. Prima Andalan Mandiri dan Entitas anaknya (31 Desember 2024 dan 2023); 77. Bukti P-77 : Fotokopi Institute for Essential Services Reform (IESR), “Governance of Extractive Industries in Southeast Asia”, Report (2014); 78. Bukti P-78 : Fotokopi Africa Policy Research Institute (APRI),”Mapping Africa’s Green Mineral Partnerships” Report, (January 2025); 79. Bukti P-79 : Fotokopi The World Bank, “Overview of State Ownership in the Global Mineral Industry”, Extractive Industries for Development Series #20, (May 2011); 80. Bukti P-80 : Fotokopi EPPI Center, “Natural Resource Revenue Management in Low- and Middle-Income Countries Experiencing Politically Fragile Condition: A systematic Review: “Contextualization of Review Findings For Afghanistan and Myanmar” (January 2018; 81. Bukti P-81 : Fotokopi Milawarma, “Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Natural Resources Fund (NRF) Mineral Based Asset Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional Jangka Panjang untuk Kemanfaatan sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat Indonesia”, Monetisasi Cadangan Strategis Mineral dan Batubara Indonesia, 2025; 82. Bukti P-82 : Fotokopi Jatna Supriatna dan Ralph Lenz, “Sustainable Mining: Lightening the Load”, Sustainable Environtmental Management: Lessons From Indonesia, (2022); 83. Bukti P-83 : Fotokopi Kementerian Keuangan RI, Konferensi Pers APBNKITA (14 Oktober 2025). Selanjutnya, untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan 5 (lima) orang ahli dan seorang saksi. Dalam hal ini, 2 (dua) orang ahli Pemohon bernama Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D dan Ir. Milawarma, M.Eng telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Desember 2025 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2025 serta menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah tanggal 11 Desember 2025. Sementara itu, 3 (tiga) orang ahli Pemohon bernama Prof. Drs. Raldi Hendrotoro Seputro Koestoer, M.Sc., Ph.D., APU, Mohammad Novrizal, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. memberikan keterangan secara tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2025. Adapun Saksi Pemohon bernama Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc. telah 95 didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Desember 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2025, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: AHLI 1. Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D A. Pendahuluan Negara Indonesia terkenal akan kekayaan alamnya. Tanahnya subur, air melimpah, iklim yang sangat memuaskan, tidak ada salju yang membekukan, hampir tidak ada badai yang memporak porandakan bangunan, ternak dan tumbuhan, sepanjang tahun masyarakat dapat aktivitas secara baik. Berdasarkan data terbaru tahun 2025 yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman, total cadangan minyak bumi dan kondensat nasional mencapai 4,4 miliar barel, sedangkan cadangan gas bumi mencapai 55.850 BSCF (Billion Standard Cubic seFeet). Minerba yang terkandung dalam bumi Indonesia juga termasuk besar dan terdiri dari berbagai jenis diantaranya, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral cadangan minerba Indonesia pada tahun 2020, mempunyai cadangan Nikel-kobart terbesar didunia, cadangan timah terbesar kedua dunia, cadangan batubara terbesar keenam, cadangan besi, alumunium, emas dan perak serta mineral-mineral lainnya. Memiliki kekayaan alam yang berlimpah dengan iklim yang ramah sudah seharusnyalah rakyat hidup makmur tentram dan penuh kebahagiaan. Suatu yang sangat memprihatinkan bukan kemakmuran rakyat banyak yang diperolah. Namun kemiskinan dan konflik masih banyak terjadi termasuk diwilayah pertambangan. Selain itu industri tambang adalah industry ekstaktif yang membutuhkan lahan yang luas, dimana explorasi dan exploitasinya mau tidak mau harus mengadakan penggalian tanah, penebangan pohon, tumbuh-tumbuhan dan menghilangkan lingkungan kehidupan mahluk hidup lainnya, sehingga sangat rawan menimbulkan kerusakan ekosistem yang menyebabkan banyak flora dan fauna punah, serta musibah banjir yang banyak menelan korban baik nyawa maupun harta benda. Dalam minggu ini kita baru saja dikejutkan banjir yang terjadi di Tapanuli Selatan yang menimbulkan korban meninggal dunia 30 orang dan banyak penduduk dilaporkan hilang. Rumah dan harta lainnya hancur, 1700 lebih warga mengungsi kebalai desa (CNBN, 30/11/2025). Menteri Lingkungan mengungkapkan terdapat 8 96 perusahaan mulai dari tambang emas sampai perkebunan kelapa sawit (SindoNews, 01/12/2025). Ironi ini yang oleh banyak ahli disebut Natural Resources Curse atau kutukan dari kekayaan alam. Negara-negara yang melimpah sumberdaya alam dapat menjadi kutukan daripada rahmat. Negara kaya sumberdaya alam sering mempunyai kelambatan perkembangan ekonomi, korupsi, tata kelola yang lemah, tingginya pemerintahan otoriter dan kurang demokratis, ekonomi tidak stabil karena harga ditentukan pembeli luar negeri, konflik, kerusakan lingkungan dan lain-lain. B. SIAPA PEMILIK MINERBA DAN KEMAKMURAN (THEORIES DAN BERBAGAI MODEL PEMANFAATAN) 1. Theori Kepemilikan Minerba Kepemilikan atas mineral-mineral tidak dapat dilepaskan dari theori kepemilikan tanah. Terdapat 2 (dua) theori utama siapa yang memiliki tanah. Pertama, maxim tentang kepemilikan tanah cuius est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos atau penafsiran secara umum adalah barang siapa yang memiliki permukaan tanah, dia memiliki hak sampai langit ketujuh dan kebawah sampai inti bumi. Theori ini sering juga disebut kepemilikan pribadi atau private ownership. Theori kedua menyatakan bahwa mineral-mineral adalah milik negara. Jadi walaupun permukaan tanah adalah milik pribadi, namun mineral-mineral adalah milik negara. Sejalan dengan theori property tersebut, maka terdapat 2 (dua) theori utama mengenai kepemilikan mineral. Pertama, theori Regalia yang berkembang sejak zaman Romawi dan kemudian berkembang di Spanyol. Menurut teori Regalia kepemilikan mineral berada pada negara atau kerajaan atau kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Walaupun permukaan tanah bukan milik negara, pemerintah atau negara tetap memegang kontrol terhadap mineral-mineral yang ada didalamnya. Negara mempunyai kewenangan untuk memberikan hak untuk mengekplorasi dan exploitasi kepada pihak swasta atau badan hukum milik negara. Kepemilikan negara atas mineral setidaknya juga didukung oleh theori Permanent Sovereignty over Natural Resources yang didasarkan pada UN General Assembly Res 1803 tahun 1962, yang pada intinya menyatakan bahwa negara/pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengatur, mengelola dan mendapatkan keuntungan dari sumberdaya alam atas nama rakyat. Theori lainnya yang mendukung kepemilikan negara atas sumberdaya alam adalah theori sosial welfara atau kesejahteraan sosial yang menyatakan bahwa mineral-mineral adalah tidak 97 terbarukan dan sangat strategis, maka perlu dikelola berdasarkan kepentingan umum. Theori kedua adalah accession theori atau private ownership dimana pemilik dari tanah adalah pemilik mineral-mineral ada didalamnya. Pemilik ini mempunyai hak seperti pemilik property pada umumnya, bisa memanfaatkan, menyewakan, mengerjakan sendiri, menjual dan lain-lain. Dalam kenyataannya baik Regalian theori maupun private ownwership theori, pemilik mineral-mineral tidak dapat sepenuhnya melaksanakan hak-haknya tersebut karena selalu ada pembatasan- pembatasan, dan kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan perkembangan hukum. Perkembangan hukum modern hampir semua negara di dunia mengatur mineral-mineral dalam suatu undang-undang khusus dan peraturan lainnya. 2. Kontrol Negara Atas Minerba dan Pengaruhnya Pada Kemakmuran Kontrol negara atas minerba sangat erat kaitannya dengan siapa yang memiliki minerba. Menurut theori Regalia, pemilik minerba adalah negara. Sebagai pemilik, maka negara selayaknya mempunyai kontrol yang kuat karena minerba pada dasarnya adalah property dalam hal ini state atau publik property. Salah satu hal terpenting dari property rights adalah hak untuk mengontrol atau menguasasi. May 2011). Sedangkan kalau menurut theori private ownership karena minerba adalah milik pribadi, maka pribadilah yang kuat kontrolnya atas minerba. Private ownership bertujuan profit maksimalisasi, sehingga kepentingan publik kurang diakomodir. Terdapat beberapa mekanisme bagaimana negara sebagai pemilik (Regalia) menjalankan kontrolnya atas minerba, diantaranya: a. Melalui hukum dan mekanisme administrative negara dapat membuat UU dan peraturan lainnya dan mengelola mineral. Negara juga dapat mendirikan lembaga yang bertugas mengawasi jalanya industri mineral. b. Sentralisasi kewenangan. Minerba dalam banyak negara ada di tangan negara karenanya kewenangannya ada dipemerintah pusat. c. Mengadakan join venture, production sharing contrak atau share benefit, lisensi maupun concessi. d. Mendirikan BUMN untuk mengelola minerba baik secara monopoli, maupun pemegang saham atau bagian mayoritas. e. Menjadi instrumen ekonomi. Negara mendapatkan penghasilan melalui royalty, pajak. 98 f. Politik Internasional. Negara kaya mineral dapat menggunakan kekayaan alam termasuk minerba untuk keuntungan diplomasi. g. Kekayaan minerba juga dapat dimanfaatkan sebagai competitive advantage dalam perdagangan Internasional. Terdapat berbagai tujuan penguasaan negara atas minerba, diantaranya: pertama, menjamin manfaat yang besar kepada seluruh rakyat. Industri minerba tidak hanya menguntungan bagi perusahaan tambang, individu. Namun harus memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat sebagai pemilik dari mineral. Kedua, sebagai sarana perkembangan ekonomi. Kekayaan minerba dapat meningkatkan revenu, mendorong perkembangan ekonomi nasional dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Ketiga, Penguasaan minerba juga dapat menjaga kedaulatan negara, terlepas dari ketergantungan negara lain, penting untuk industri pertahanan. Keempat, penguasaan minerba juga dapat menjaga kesetabilan ekonomi nasional dan terpenuhinya kebutuhan akan minerba, mandiri dalam energi dan program hilirisasi. Secara hstoris kontrol negara terhadap minerba masih sangat kuat di banyak negara, bahkan pada awal tahun 2000 hal ini masih merupakan phenomena yang biasa di dunia. Sampai jatuhnya Uni Soviet yang menyebabkan kontrol negara terhadap mineral makin lemah karena privatisasi bahkan pada abad ke 21 industri pertambangan banyak yang dikuasai private World Bank Group. Tidak terdapat perbedaan pandangan bahwa minerba merupakan sumber yang sangat vital bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pendapatan yang adil bagi negara dapat dipergunakan untuk berbagai program pembangunan seperti, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya. Dihubungkan dengan 17 Sustainable Development Goals yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030, maka pengelolaan yang baik atas minerba akan berkontribusi yang luar biasa bagi pencapaian rencana tersebut, seperti: Industri minerba dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan negara yang pada akhirnya akan dapat dimanfaatkan untuk mencapai goal 1 yaitu pengakhiran kemiskinan dalam segala bentuknya. Dapat melaksanakan goal 2, karena kontribusi yang besar bagi negara, maka negara dapat mengakhiri kelaparan, menjamin tersedianya pangan dan gizi yang baik bagi rakyat yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang baik, maka industri minerba dapat dikelola dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan 99 intergenerasi sebagai mana menjadi goal 3. Pemanfaatan dan pengaturan yang baik dan distribusi yang adil atas hasil minerba akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang menjadi goal 4. Melalui program hilirisasi sehingga menghasilkan energi yang ramah lingkungan untuk mencapai goal 7. Industri mineral juga menyediakan lapangan kerjaan yang baik goal 8. Dengan penghasilan yang baik bagi negara, maka dapat digunakan untuk membiayai pengembangan teknologi industri berkelanjutan dan inovasi yang menjadi goal 9. Intinya dengan pengelolalan industri minerba yang pruden, dimana negara bukan hanya bertindak sebagai pemberi ijin dan pemungut royalty, namun bertindak sebagai pemegang amanah dari rakyat untuk mengelola minerba secara baik untuk kemakmuran rakyat pada masa sekarang dan yang akan datang, maka industri minerba dapat berperan besar untuk mencapai 17 SDG tersebut. Namun minerba adalah tidak terbarukan, pada suatu saat akan habis. Industri minerba adalah industri ekstaktif yang sangat rawan menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat sangat lama untuk diperbaiki, mempengaruhi ekonomi, budaya bahkan politik. Dalam berbagai kasus juga dapat menimbulkan konflik yang serius antar warga, perusahaan dan negara. Dalam banyak negara berkembang terdapat gap yang cukup besar dalam pengelolaan mineral yang memperlemah pengelolalan minerba, hukum yang ambigu dan tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, lemahnya penegakkan hukum, korupsi, konflik dan tidak seimbangnya pembagian penghasilan dari mineral serta mengakibatkan bencana ekologi. C. MINERBA MENURUT UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur sumberdaya alam dalam Pasal 33. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (1) menekankan demokrasi ekonomi Indonesia adalah berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan, bukan paham individualisme dan liberal, neoliberal. Dengan demikian, perekonominan Indonesia menganut keseimbangan antara kepentingan perorangan, masyarakat dan negara. Usaha kecil dan koperasi harus dilindungi. Persaingan usaha tidak didasarkan pada paham liberal dan invidualis. Kepentingan umum, UMKM harus mendapat perlindungan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ini memberikan kewenangan bagi negara untuk menguasai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang 100 banyak, seperti minyak bumi, gas dan minerba dan air, baik secara mayoritas bahkan monopoli. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terdapat phrase yang sangat penting dalam Pasal 33 ayat (3) ini yaitu “dikuasai oleh negara dan “digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pentingnya phrase ini akan dibahas lebih detail dibawah. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat (4) ini menekankan pentingnya ekonomi dijalankan diantaranya dengan memperhatikan kebersamaan, pemberdayaan UMKM, keadilan, kedaulatan ekonomi, persatuan dan kemajuan intergenerasi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang- undang. Konsepsi "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan terkandung aspek kedaulatan dan meliputi 5 (lima) fungsi negara: a. Fungsi Kebijakan (Beleid), negara berwenang membuat kebijakan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam; b. Fungsi Pengaturan (Regelendaad), negara membuat regulasi dan peraturan pelaksanaan; c. Fungsi Pengelolaan (Beheersdaad), negara mengelola secara langsung atau melalui BUMN atau kepemilikan melalui saham; d. Fungsi Pengurusan (Bestuursdaad), negara melakukan pengurusan administratif dan manajerial; e. Fungsi Pengawasan (Toezichthoudensdaad), negara melakukan pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3), maka dalam kontek permohonan judicial review ini minerba adalah dikuasai negara. Negara memiliki minerba dalam arti publik, amanah dari rakyat. Rakyat memang tidak memiliki secara langsung, tapi memiliki secara bersama dan diwakilkan kepada negara. Pihak swasta hanya bisa mendapatkan lisensi, kontrak bagi hasil, join venture atau corporate action lainnya setelah disetujui oleh negara. 101 Negara sebagai yang menguasai minerba, maka terkandung semua atribut dan tujuan yang terkadung dalam Regalia theori, yaitu menjamin memberi manfaat yang besar pada seluruh rakyat, mendorong perkembangan ekonomi, menjaga kedaulatan negara dan kesetabilan ekonomi. Perkembangan pembangunan maka sangat penting juga tujuan kelima sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (4), yaitu kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan batu uji dari hak menguasai negara sebagaimana juga ditegaskan dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi adalah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pengelolaan minerba yang kemungkinan besar tidak dapat mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pengelolaan minerba yang menguntungkan secara berlebihan perseorangan tertentu atau segelincir orang adalah lebih sesuai dengan theori private ownership, karenanya tidak sesuai dengan Pasal 33 dimana minerba adalah dikuasai negara yang sesuai dengan Theori Regalia, dimana penelolaan minerba untuk kentingan seluruh rakyat dan Bangsa Indonesia. D. MINERBA MENURUT UNDANG-UNDANG Undang-Undang Minerba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025. UU Minerba cukup menarik karena telah 3 (tiga) kali diamandemen dan kurang lebih 8 (delapan) di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dalam konsideran dari UU Minerba ditekankan bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbaru, mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; Pasal 2 pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 102 1. Pasal 35 ayat (1) UU Minerba Pasal 35 ayat (1) berbunyi Usaha Pertambangan Dilaksanakan Berdasarkan Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat. Pemberian ijin memang merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh negara sebagai pemilik dari minerba. Namun, demikian pilihan rejim ijin pada hakekatnya adalah mendegradasi makna Hak Menguasai Negara yang pada hakekatnya adalah kedaulatan negara. Dengan sistim ijin, maka negara telah menyerahkan sebagian besar kewenangannya dalam mengelola kekayaan alam dalam hal ini minerba kepada private. Memang negara masih mengatur begitulah semua negara. Negara selain BUMN yang hanya mengelola sebagian kecil minerba di Indonesia, tidak melakukan pengelolaan secara langsung pada perusahaan- perusahaan swasta. Negara pada prinsipnya melakukan pengawasan secara administratif. Memang negara bisa mencabut ijin perusahaan-perusahaan yang melanggar dan tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak ada pelanggaran, namun minerba telah di exploitasi, bahkan kerusakan lingkungan telah terjadi. Pengalaman membuktikan bahwa ketika negara ingin membeli saham perusahaan minerba, negosiasi berjalan cukup lama dengan bargaining posisi negara/pemerintah yang tidak lebih kuat, padahal negara adalah pemilik dalam arti menguasai. Hal ini dibuktikan dengan lamanya negosiasi dan harga serta syarat- syarat yang menguntungkan pihak swsata seperti perpanjangan kontrak/ijin. Dengan demikian Pasal 35 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 2. Pasal 92 UU Minerba Pasal 92 UU Minerba menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali mineral ikutan radio aktif. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 apabila kita analisis menganut theori regalia yang berkembang di negara Civil Law yang menyatakan bahwa mineral-mineral termasuk minerba adalah milik negara. Secara prinsip private/swasta tidak memiliki minerba. Bahkan Pasal 92 UU Minerba memberikan semua mineral yang di produksi termasuk ikutannya. Hak milik adalah hak tertinggi, terpenuh dan terkuat yang dipunyai oleh pemiliknya. Dengan diberikannya seluruh mineral yang di produksi beserta ikutannya, kecuali radio aktif, maka negara telah menyerahkan hampir semua haknya sebagai pemilik. Ketentuan Pasal 92 UU Minerba ini telah 103 menghilangkan jantung dari Hak Menguasai Negara, sangat memperlemah Hak Menguasai Negara, karenanya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Apabila sistem pengelolaan Minerba masih sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba masih berlaku, maka kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak akan pernah tercapai. E. KEKAYAAN MINERBA SEBAGAI RAHMAT BUKAN KUTUKAN Kekayaan alam secara pasti adalah rahmat bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya ternyata kekayaan alam tersebut baru dinikmati segelincir orang, sedangkan rakyat banyak sebagai pemilik masih banyak yang miskin dan harus menghadapi bencana karena kerusakan lingkungan yang salah satu penyebabnya adalah perkembangan industry pertambangan yang mengutamakan keuntungan finansil semata. Pertanyaan besarnya adalah apa yang harus kita lakukan agar kekayaan alam yang terkadung dalam bumi pertiwi dapat menjadi sumber kemakmuran bagi rakyat dan kelestarian lingkungan bukan hanya untuk generasi sekarang, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Inti dari kutukan adalah lemahnya pengelolaan bukan minerbanya. Oleh karena itu untuk menjadikan kekayaan mineral menjadi rahmat, perlu dilakukan berbagai upaya, diantaranya; Pertama, memperbaiki peraturan yang sesuai dengan hakekat hak menguasai negara yang memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia baik secara finansil, sosial, budaya dan lingkungan. Sistem yang dipakai di beberapa negara seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam adalah dengan join venture. Dapat pula dengan sistem bagi hasil dengan negara mendapat yang mayoritas dianut di beberapa negara Africa, bahkan sepenuhnya dimiliki negara seperti di China. Kedua, UU Minerba agar menjamin perkembangan ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik, industri minerba bukan hanya memberikan pendapatan yang besar bagi negara, namun mempunyai multi efek positif lainnya, seperti perkembangan ekonomi lokal, kemitraan dengan UMKM, CSR, lapangan kerjaan dan lain-lain. Ketiga, Menjaga kesetabilan ekonomi. Dengan managemen yang baik, minerba dapat menjadi pendorong yang dahsat bagi perkembangan dan kesetabilan ekonomi. Keempat, menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan intergenerasi yang merupakan program Sustainable Development Goals. Kelima, memperkuat institusi, mencegah korupsi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Korupsi dapat menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. 104 F. Penutup Telah 80 tahun kita merdeka dalam arti terbebas dari pemerintah jajahan. Para pejuang rela mengorbankan nyawa dan harta agar bisa diperintah oleh bangsa sendiri yang melindungi rakyat, tanah air, berkeadilan, berdaulat dalam arti yang luas termasuk dalam mengelola kekayaan alam, masyarakat yang adil dan makmur. Delapan puluh tahun sudah, kekayaan alam Bangsa Indonesia, hanya menguntungkan segelintir orang, sedang rakyat banyak sebagai pemilik masih banyak yang miskin bahkan terkena dampak kerusakan lingkungan. Akankah kondisi seperti ini terus terjadi. Akankah Bangsa Indonesia akan mengalami kutukan kekayaan alam (Curse of abundant Natural Resources? Saat Ini waktunya untuk berubah melalu amandemen UU No. 4 Tahun 2009 diubah UU No. 3 Tahun 2020, diubah kembali oleh UU No. 2 Tahun 2022 dan diubah kembali oleh UU No. 2 Tahun 2025, menjadikan Kekayaan alam adalah Rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk Bangsa Indonesia. Pengujian materiil Pasal 35 dan Pasal 92 UU Minerba oleh Para Pemohon ini dalam perkara ini adalah perjuangan menegakkan kedaulatan dalam mengelola sumberdaya alam. Perjuangan akan keadilan bukan hanya untuk generasi yang hidup pada masa ini, akan tetapi keadilan untuk anak cucu yang hidup setelah kita tua atau mungkin telah tiada. Perjuangan untuk lingkungan hidup yang terjaga dan berkelanjutan. Melalui Keterangan Ahli ini, kiranya jelas bahwa Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Melalui Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara ini akan membuat kekayaan alam yang melimpah menjadi katalis bagi pembanguan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan. Menjadikan kekayaan alam adalah rahmat bagi seluruh rakyat Indonesia. KETERANGAN TAMBAHAN Selain keterangan tersebut di atas, Ahli juga menyampaikan Keterangan Tambahan bertanggal 9 Desember 2025 yang diterima Mahkamah tanggal 11 Desember 2025 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Hakim Konstitusi, para Pemohon, dan Pemerintah, yang pada pokoknya sebagai berikut: 105 TABEL 1: HAK MENGUASAI NEGARA DAN SITEM PENGELOLAAN YANG BERLAKU ATAU PERNAH BERLAKU HAK MENGUA SAI NEGARA IJIN KONTRAK KARYA (KK) PRODUCTION SHARING KONTRAK (PSC) JOINT VENTURE Membuat Peraturan YA. Lemah Karena UU secara substantive menempatkan kewenangan negara/pemerinta h hanya bersifat administratif YA. Lemah Karena UU secara substantive menempatkan kewenangan negara/pemerintah hanya bersifat administratif. negara juga melakukan kontrak secara langsung dengan pelaku usaha. hal ini melemahkan kedaulatan negara YA. Kuat karena UU secara substantif mengatur dimana posisi negara/pemerintah lebih kuat. Negara sebagai pemilik, mengawasi semua tahap eksplorasi dan produksi serta anggaran. Kelemahan negara melakukan kontrak secara langsung dengan pelaku usaha. Hal ini melemahkan kedaulatan negara. YA. Kuat UU mengatur kerjasama dilakukan BUMN dengan swasta. Kebijakan IUP dll yang bersifat administratif Berupa Kontrak Karya. Bersifat administratif dan perdata khusus PSC/Bagi Hasil. Negara sebagai pemilik dan mengawasi langsung melalui SKK Migas semua tahap operasi dan anggaran. Join Venture, mengatur jenis JV dan hak serta kewajiban para pihak. Pengurusan Memberi ijin, menetapkan WIUP dll bersifat adminstratif Penandatangan kontrak, hak dan kewajibang para pihak. Bersifat administratif. Penetapan hak dan kewajiban kontraktor, penetapan bagi hasil, rencana kerja, operasional, pengawasan dan RKAB. Pelayanan administratif Menentukan syarat-syarat join venture, hak dan kewajiban, pengawasan pelayanan administratif Pengelolaan Ijin. Mayoritas pengelolaan oleh perusahaan swasta. BUMN berperan kecil. Contoh Tahun 2024. Produksi batubara PT. Bukit Asam.Tbk. Kontrak karya. Moyoritas pengelolaan oleh perusahaan swasta, BUMN berperan lebih kecil. Dapat divestasi saham melalui negosiasi dengan perusahaan Secara prinsip dikelola negara melalui BUMN. Negara menguasai minerba. Perusahaan swasta sebagai kontraktor yang dibayar dari hasil prosuksi sesuai kesepakatan. Negara melalui BUMN menguasai mayoritas, sehingga akan menentukan direksi, biaya. Kebijakan operasi. 106 hanya sebesar 4,95 atau 41,3 juta ton. Produksi nasional 836,13 juta ton. swasta (secara umum swasta mempunyai posisi tawar lebih unggul). Kelemahan negara kontrak langsung dengan swasta Negara berperan sangat menentukan jalannya operasional dan anggaran. Kelemahan sistem yang berlaku sekarang lembaga negara kontrak dengan swasta BUMN yang kontrak kerjasama dengan swasta. Pengawasan Tidak efektif. Hanya bersifat asministratif Tidak efektif hanya bersifat administratif Efektif. Pengawasan langsung melalui lembaga pemerintah (seperti SKK Migas) Efektif. BUMN sebagai pemegang mayoritas saham. TABEL 2: PERBANDINGAN BENTUK USAHA PERTAMBANGAN ASPEK PENTING IJIN KONTRAK KARYA PRODUCTION SHARING CONTRACT (BAGI HASIL) JOINT VENTURE Dasar Hukum UU Minerba No. 4/2009 Beserta Perubahan Nya UU Minerba Sebelum UU No. 4/2009 UU Migas Dapat Diterapkan di Minerba Dengan Perbaikan UUPT dan peraturan lainnya. Bentuk Hukum Pemberian ijin/bersifat admistratif Perjanjian antara pemerintah dan perusahaan Kontrak bagi hasil antara SKK Migas dan perusahaan Pendirian usaha bersama (Arab Saudi dan Berunai BUMN mendirikan JV dgn perusaha an). Penguasaan Negara Lemah hanya bersifat administratif Sedang dan bersifat kontraktual Sangat kuat bertindak sebagai pemilik (regalian) Agak kuat berdasarkan besar saham Kepemilikan Milik perusahaan Milik perusahaan Milik negara, pihak swasta sebagai kontraktor Milik perusaha an joint venture (negara/BUMN mayoritas) Kewenangan pemerintah Lemah, begitu ijin keluar, maka hampir semua aspek dikuasai pengusaha. Negara hanya bersifat Lemah, pemerintah terikat kontrak Kuat, pemerintah mengatur seluruh operasi, mengawasi langsung dan menjadi pemilik perusahaan swasta sbg kontraktor Sedang karena biasanya pemerintah menguasai saham mayoritas 107 administratif Penghasilan Royalty/PN BP, Tergantung jenis mineral dan kualitas: rata2 berkisar antara 5 sd 13,8%. Royalty (PNBP), dan Saham pemerintah. umumnya tidak punya saham namun ada opsi utk membeli. kalaupun pemerintah mempunyai saham umumnya kecil, contoh kurang lebih 9,36% freeport, dan vale. awalnya 0, baru tahun 2020 beli saham 20%. dalam kenyataan nya opsi beli saham oleh pemerintah ini tidak mudah karena bargaining posisi perusahaan lebih kuat (harga dan syarat- syarat). Ada dua jenis: PSC Cost Recovery; cost dikembalikan oleh negara, setelah itu negara mendapat sekitar 87%. Groos Split, langsung dibagi dari produksi kotor, negara dapat sekitar 52 persen Sesuai porsi saham dan tunduk UU PT dan peraturan lainnya. Pengawasan Perusahaan relatif sangat bebas. Pengawasan pemerintah hanya bersifat administratif perusahaan relatif sangat bebas, pengawasan pemerintah bersifat administratif Pengawasan pemerintah kuat. Pengawasan langsung melalui badan pemerintah. Dalam Migas diawasi langsung oleh SKK Migas, baik keuangan, operasi. Termasuk keselamatan lingkungan Diawasi Bersama Pemegang Saham Resiko Biaya Perusahaan Perusahaan Ada dua jenis: PSC cost recovery; cost dikembalikan oleh negara. setelah itu negara mendapat sekitar 87%. Bentuk kedua, Tergantung jenis joint venture dan perjanjian para pihak. 108 groos split, langsung dibagi dari prosuksi kotor, negara dapat sekitar 52 persen. bentuk kedua ini lebih menjamin karena cost recovery dapat di manipulasi. Korupsi Rawan korupsi Rawan korupsi Sangat susah korupsi Karena mineral milik negara dan kerjasama negara diwakili SKK Migas. Kalau model ini dianut kedepan maka perlu perubahan. Negara menyerahkan kepemilikan ke BUMN, kemudian BUMN yang kontrak kerjasama dengan swasta Juga sangat susah korupsi karena kepemilikan diserahkan negara ke BUMN. BUMN kemudian JV dengan swasta Berdasarkan baik tabel 1 maupun tabel 2 dapat disimpulkan: 1. Bentuk usaha yang lebih sesuai dengan makna hak menguasai negara dan memenuhi secara lebih baik kelima aspek hak menuasai negara adalah terdapat dua alternatif dengan berbagai variasinya yaitu bagi hasil atau Production Sharing Contract Gross Split dan/atau Joint Venture atau kerjasama. Kalau PSC yang dianut kedepan, maka perlu dilakukan modifikasi dengan merubah razim PSC yang berlaku pada industri migas. Kedepan hendaknya Kementerian berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pembuat kebijakan, sehingga tidak mendegradasi kedaulatan negara. Pemerintah perlu membuat lembaga baru atau memanfaatkan lembaga yang sudah ada Badan Industri Mineral yang baru didirikan Presiden pada tahun 2025 ini berfungsi sebagai pengawas operasi dan anggaran. Kontrak dilakukan oleh BUMN atau Holding BUMN MINERBA (MIND.ID) dengan pihak kontraktor. Melalui rezim PSC diperbaharui maka negara dapat memperoleh manfaat lebih besar melalui peningkatan revenue yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Analogi dengan PSC Gross Split sektor Migas, dimana negara mendapat 52% beserta berbagai macam pajak. Misal batubara saat ini royalty/PNBP sekitar 13,8%. Maka negara secara sederhana bisa mendapatkan 4 sampai 5 kali lipat dari sekarang. 109 Negara-negara yang telah melaksanakan rezim PSC diantaranya; Libya, Iran, Iraq, Vietnam, Yemen, dan Kazakhstan, beberapa negara Africa, Mongolia (BUMN Oyu Togo), Brazil dan Colombia. Apabila rezim Joint venture yang dipilih, maka pada umumnya negara menguasai saham mayoritas. Berbagai negara yang menerapkan joint Venture diantaranya, Saudi Arabia melalui BUMN Maiden, Mongolia melalui BUMN Oyu Toigo, Botswana melalui BUMN Debswana, Chile melalui BUMN Codelco. 2. Rezim perijinan memang termasuk lingkup Hukum Administrasi Negara, namun kontrol negara sangat lemah karena bersifat administratif serta sangat rawan dengan korupsi yang makin memperlemah pengawasan negara terhadap perusahaan. Salah satu dampaknya adalah kerusakan lingkungan yang begitu parah dan sangat sulit dipulihkan serta memakan waktu yang lama. Fakta baru- baru ini Kementerian ESDM mencabut 140 ijin perusahaan karena tidak menyediakan uang reklamasi yang merupakan kewajiban mereka sesuai peraturan yang berlaku. Bencana seperti Aceh, Sumut, Sumbar dan berbagai wilayah lainnya tidak terlepas dari rusaknya lingkungan karena perusahaan. Rezim perijinan lebih sesuai dengan sistem ekonomi liberal dan theori private ownership dimana lebih mengutamakan profit maksimalisasi dan abai terhadap keadilan sosial dan keadilan intergenerasi. 3. Rezim kontrak yang pernah kita anut dalam UU Minerba No. 11 Tahun 1967, negara juga berada pada posisi lemah, lebih banyak bersifat administratif dan Hukum Perdata. Negara hanya memungut pajak dan syarat-syarat administratif pertambangan diatur dalam Kontrak Karya. Pada umumnya negara tidak mempunyai saham pada perusahaan pertambangan. Contoh pada perusahaan Freeport Pemerintah dari tahun 1967 s.d. 2018 atau selama 51 tahun cuma mempunyai saham 9,36% dan pada tahun 2018 baru 51% dan baru tahun 2018 bisa mempunyai saham 51% melalui negosiasi dan perjuangan yang panjang. Oleh karena itu rezim kontrak seperti ini sangat tidak disarankan untuk dianut kembali. 4. Minerba dan kekayaan alam lainnya adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang dilaksanakan oleh negara. Oleh karena itu mengandung unsur hukum publik yang kuat. Dengan demikian kontrol negara atas minerba dan sumberdaya alam lainnya haruslah juga dominan dan tidak cukup hanya bersifat administratif saja. Kontrol 110 negara yang dilaksanakan melalui kewenangan mengatur, membuat kebijakan, mengelola dan mengawasi seharusnya tercermin melalui adanya jaminan terlindunginya hak-hak seluruh rakyat Indonesia, memberi manfaat sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, baik melalui revenue yang lebih besar maupun aspek-aspek lainnya, seperti tenaga kerja, lokal content dan terlindunginya ekosistem lingkungan dan keadilan intergenerasi. Seperti di sampaikan oleh Almarhum Faisal Basri, bahwa industri mineral di negara kita banyak menguntungkan investor. Seperti industri nikel di Morowali, sampai tenaga kasar dari Tiongkok dan mempunyai private Bandara IMIP. Sesuai theori Regalian, maka hendaknya negara/Pemerintah bertindak selayaknya sebagai pemilik, dengan jalan, diantaranya menyayangi, melindungi, memanfaatkan sebaik-baiknya kayaan alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui kontrol negara atas sumberdaya alam, rakyat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Pemerintah tidak perlu takut investor tidak tertarik. Pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke 19 melalui Indische Mijnwet (stb. 1899 No. 214) saja bisa mengatur untuk pemerintah 0,25 gulden/ha dan 46% dari produksi kotor dan sisanya untuk perusahaan Belanda. Sebelum berlakunya Indische Mijnwet, maka pembagian antara pemerintah kolonial dengan perusahaan Belanda adalah 50%-50% bersih. Belajar dari praktek pertambangan di negara kita baik perusahaan BUMN maupun swasta, dalam proses eksploitasi/produksi selalu kerjasama dengan perusahaan kontraktor swasta. 5. Kontrol negara yang lebih besar bukan berarti peran swasta menjadi hilang atau tidak diakui. Seperti sistem PSC yang telah terbukti bisa berhasil di Migas kita, Libya, Iran, Iraq, Vietnam, Yemen dan Kazakhstan, beberapa negara Africa, Mongolia (BUMN Oyu Togo), Brazil dan Colombia. Rezim bagi hasil bahkan sudah diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia pada abad ke 19 dimana kondisi infrastruktur, tenaga kerja dan teknologi masih belum sebaik sekarang, Pemerintah Kolonial Belanda memperolah revenue yang jauh lebih besar perbandingannya dengan yang diperoleh Pemerintah baik dengan rezim Kontrak Karya maupun dengan rezim ijin. 111 Begitu juga sistem joint venture terbukti bisa berjalan dengan baik di Arab Saudi, Saudi Arabia melalui BUMN Maiden, Mongolia melalui BUMN Oyu Toigo, botswana melalui BUMN Debswana, chile melalui BUMN Codelco dan berbagai negara lainnya. Rezim bagi hasil bahkan sudah diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia pada abad ke 19 dimana Pemerintah Kolonial Belanda memperolah revenue yang jauh lebih besar perbandingannya dengan yang diperoleh Pemerintah baik dengan rezim Kontrak Karya maupun dengan rezim ijin. 2. Ir. Milawarma, M. Eng I. Ruang Lingkup Keahlian Dan Dasar Pemberian Keterangan Saya memberikan keterangan ini berdasarkan: 1. Keahlian teknis pertambangan, mencakup eksplorasi, perencanaan strategis tambang jangka panjang (long-term strategic mine planning), geologi, estimasi cadangan batubara, dan operasi pertambangan. 2. Kompetensi formal sebagai CPI (Competent Person Indonesia), yaitu pihak yang berwenang menyusun estimasi cadangan batubara sesuai standar internasional Kode Cadangan Mineral Indonesia-KCMI (CRIRSCO- Committee for Mineral Reserves International Standard). 3. Pengalaman dalam manajemen BUMN pertambangan, termasuk kajian kebijakan strategis pengelolaan cadangan negara dan penyusunan struktur SPV, monetisasi cadangan. 4. Tinjauan terhadap dokumen permohonan pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang Minerba. 5. Kajian Monetisasi Cadangan Negara yang saya susun, khususnya terkait WPN (Wilayah Pencadangan Negara), SPV, perpetual IUPK/Wilayah Pertambangan, luasan ijin penambangan, masalah tumpang tindih lahan, durasi izin, dan hambatan rezim perizinan. Keterangan ahli ini saya sampaikan demi memberikan pandangan ilmiah mengenai bagaimana penguasaan langsung oleh negara atas sumber daya mineral dan batubara meliputi: kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang merupakan satu-satunya model yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dari sudut pandang teknis-pertambangan, keekonomian (manfaat) maksimal oleh negara, tata kuasa negara untuk 112 memaksimalkan nilai cadangan mineral dan batubara yang bisa di monetisasi oleh negara. II. Tujuan Pemberian Keterangan Ahli Saya memberikan keterangan untuk menjelaskan secara profesional, antara lain: 1. Mengapa perlu penguasaan, pengendalian dan pengelolaan langsung SDA mineral-batubara yang terbatas dan tidak terbarukan oleh negara (atau melalui entitas SPV negara) untuk memberikan manfaat langsung kepada negara. 2. Mengapa rezim perizinan (IUP/IUPK) saat ini tidak mampu menjamin penguasaan negara atas SDA mineral–batubara yang terbatas dan tidak terbarukan secara optimal, baik dari sisi geologi, manfaat ekonomi, maupun keberlanjutan/keberlangsungan. 3. Mengapa cadangan mineral–batubara hanya bisa dikelola optimal jika negara adalah pemegang langsung hak dan pengelola atas cadangan, bukan pihak swasta pemegang izin. 4. Mengapa pengelolaan langsung oleh negara merupakan satu-satunya syarat agar cadangan negara dapat memberikan manfaat langsung pada negara melalui monetisasi cadangan negara, atau dijadikan ‘asset collateral’ atau ‘underlying asset’, atau dijadikan basis ‘sovereign wealth/natural resources fund’ 5. Mengapa negara harus memegang hak eksklusif seumur cadangan (life-of- mine/right-of-mine) dan menetapkan wilayah tambang seluas formasi sebaran geologis. Pemberian keterangan ini diharapkan dapat mendukung permohonan pemohon atas perlunya penguasaaan C pengelolaan langsung SDA mineral-batubara oleh negara. III. Pokok pendapat ahli terkait optimalisasi sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara negara yang terbatas dan tidak terbarukan. A. Secara teknis-pertambangan, wilayah tambang harus mengikuti luas formasi sebaran geologi, bukan batas administrasi izin Dalam kajian monetisasi cadangan negara dijelaskan bahwa penetapan wilayah tambang harus mengikuti kesatuan formasi endapan geologi. 113 Rezim izin (IUP/IUPK) bersifat administratif dan terfragmentasi, sehingga: 1. Satu sistem formasi endapan geologi bisa terpecah menjadi beberapa izin kecil sehingga menurunkan ‘mining recovery’ (keterambilan cadangan) dan menurunkan cadangan negara dan akan menyisakan cadangan yang tertinggal (streil reserves) pada antar batas ijin. 2. IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang dipecah kecil-kecil sesuai batasan administrasi menyebabkan penambangan skala kecil yang umumnya menggunakan sarana umum dan pelabuhan kecil-kecil untuk tongkang (5000 DWT sd 10.000 DWT) dan bukan pelabuhan laut dalam (skala besar) untuk kapal besar (vezel sd 250.000 DWT) 3. Penambangan skala kecil dengan sarana transportasi dan pelabuhan kecil-kecil menyebabkan berbiaya tinggi (high cost) dan tidak kompetitif secara global dimana negara-negara exportir komoditi tambang umumnya mempunyai pelabuhan khusus laut dalam dan bisa menampung kapal (vezel) ukuran sangat besar (sampai dengan super-capesize sd 250.000 DWT) 4. Potensi eksplorasi lanjutan dan penemuan cadangan baru mengikuti sebaran formasi sebaran geologi (yang membutuhkan waktu lama 5 s.d. 15 tahun) akan terhambat. 5. Negara kehilangan kemampuan mengoptimalkan keberlanjutan pengelolaan cadangan jangka panjang secara menyeluruh. Hanya negara dengan hak penguasaan dan pengelolaan langsung yang dapat menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) seluas sebaran formasi geologi sehingga cadangan dapat dipetakan, ditingkatkan, direncanakan, dieksploitasi secara maksimal dan berkelanjutan untuk kepentingan negara jangka panjang. B. Masa berlaku izin tambang swasta terlalu pendek dan tidak kompatibel dengan umur cadangan Berdasarkan UU Minerba saat ini, masa izin: ● IUP Eksplorasi: 7–8 tahun ● IUP OP: 20 + 10 + 10 tahun (maks 40 tahun) Ini bertentangan dengan umur cadangan besar, yang bisa mencapai 50–100 tahun (tergantung sebaran formasi SDA Mineral dan Batubara). Akibatnya: 1. Tidak ada jaminan bahwa seluruh cadangan dapat ditambang (karena adanya batas waktunya ijin). 114 2. Tidak adanya keberlanjutan perencanaan tambang sampai seumur cadangan karena menganut batas waktu ijin. 3. Tidak ada kepastian jangka panjang bagi negara untuk merencanakan manfaat SDA. 4. Pemegang ijin (IUP) hanya melakukan eksplorasi dan merencanakan pengembangan tambang sesuai batas berlakunya ijin sehingga potensi cadangan jangka panjang tidak terpetakan sejak dini. 5. Eksplorasi tambahan dan penemuan cadangan baru (yang membutuhkan horizon 5-15 tahun) menjadi tidak layak dilakukan oleh pemegang izin saat ini. 6. Apabila swasta diberikan Ijin selama umur cadangan menimbulkan dampak makin hilangnya kendali/control negara atas SDA (ketergantungan) yang terbatas dan tidak terbarukan. Model izin jangka pendek tidak selaras dengan prinsip “penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam rangka monetisasi cadangan mineral-batubara maka harus ada Ijin Khusus seumur cadangan (perpetual) untuk negara/SPV dan ini hanya dapat diberikan kepada entitas negara, bukan swasta. C. Rezim perizinan tidak dapat digunakan untuk monetisasi cadangan mineral–batubara sebagai aset negara Dalam dokumen kajian monetisasi cadangan mineral dan batubara dijelaskan secara tegas: “cadangan dalam rezim izin TIDAK dapat diakui sebagai aset ekonomi negara, karena negara tidak mempunyai ‘economic right’ dan ‘marketing right’ sehingga tidak dapat dijadikan collateral dalam SWF/NRF atau sovereign bond” oleh negara Syarat cadangan dapat dimonetisasi: 1. Negara harus menjadi pemegang hak ekonomi atas cadangan (sovereign right holder). 2. Cadangan harus berstatus proved/probable menurut standar Kode Cadangan Mineral Indonesia-KCMI (CRIRSCO) yang dipastikan dapat ditambang. 3. Cadangan harus berada di bawah Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dengan kepastian hukum jangka panjang dapat ditambang atau tanpa hambatan apapun. 4. Harus berada dalam satu kesatuan entitas hukum: SPV Negara. 115 Oleh karena itu, selama cadangan berada dalam izin swasta, negara tidak mempunyai “economic right” dan “marketing right” serta kehilangan kemampuan konstitusional untuk memaksimalkan nilai ekonominya dalam bentuk monetisasi. D. Penguasaan langsung oleh negara diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih lahan dan memastikan cadangan dapat ditambang tanpa hambatan apapun. Dokumen kajian monetisasi cadangan mineral dan batubara menguraikan hambatan besar yang dialami cadangan nasional: – tumpang tindih dengan HGU, kehutanan, adat, izin sektoral lain – prosedur IPPKH yang rumit – konflik tata ruang Di bawah rezim izin, pemegang IUP tidak memiliki hak prioritas untuk memastikan kegiatan penambangan dapat dilakukan. Di masa UU 11/1967, terdapat hak prioritas tambang yang melampaui hak atas tanah (dengan kompensasi) dengan adanya Inpres dan SKB 3 menteri. UU Minerba yang baru menghapus seluruh perlindungan ini. Revitalisasi hak prioritas sebagaimana dijelaskan dalam dokumen monetisasi adalah prasyarat agar cadangan strategis dipastikan dapat ditambang sehingga dapat dimonetisasi (oleh negara). “dan hal ini hanya dapat dilakukan bila negara/SPV adalah pemegang hak langsung (economic right dan marketing right), bukan oleh swasta” E. Keterlibatan swasta tetap dapat dilakukan melalui mekanisme operatorship tanpa menghilangkan penguasaan negara Model yang disarankan dalam rangka monetisasi cadangan mineral dan batubara adalah: – Negara/SPV = pemegang hak atas Cadangan (economic right dan marketing right) – Swasta/BUMN = operator teknis (mining services) konsekuensi penting: 1. Negara tetap memegang kendali atas SDA sebagai sumberdaya yang terbatas dan tidak terbarukan untuk kepentingan negara jangka panjang 2. Swasta tetap dapat berperan dan mendapat manfaat ekonomi (operatorship). 3. Risiko terhadap hilangnya cadangan atau eksploitasi jangka pendek dapat dikendalikan. 116 Model ini (life-of-mine) sejalan dengan praktik terbaik internasional: Chile (Codelco), Saudi Arabia (Ma’aden: Gold, Phosphate, Alumunium), Namibia (Namdeb/Namcor: Diamond C Uranium), Botswana (Debswana-Diamond), Brazil (Vale:Iron Ore), Mongolia (Oyu Tolgoi: Copper, Gold). F. Secara konstitusional, penguasaan negara harus dimaknai sebagai “hak untuk mengelola dan mengambil manfaat secara langsung,” bukan sekadar mengatur izin Dokumen Pemohon dan dokumen kajian monetisasi cadangan mineral dan batubara menegaskan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dimaknai sebagai sekadar regulator. Negara harus: 1. Menjadi pemegang hak atas cadangan strategis. 2. Mewujudkan model pengusahaan yang memberikan nilai ekonomi tertinggi bagi rakyat. 3. Menghindari penyerahan hak-hak fundamental cadangan kepada entitas swasta, sehingga SDA Mineral dan Batubara yang terbatas dan tidak terbarukan secara strategis sepenuhnya dalam kendali negara dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, reformulasi UU Minerba sebagaimana dimohonkan Pemohon adalah sejalan dengan mandat UUD 1945. VI. POKOK PENDAPAT AHLI TERKAIT MONETISASI CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA A. Kerangka Monetisasi Cadangan Mineral–Batubara dan Implikasinya terhadap Penguasaan Negara Monetisasi cadangan negara bertujuan melalui pembentukan SPV negara untuk menguasai, mengelola, dan memonetisasi cadangan mineral sebagai basis pendanaan negara melalui SWF/NRF atau instrumen keuangan negara lainnya. Secara garis besar, tujuan pembentukan SPV adalah: 1. Mengonsolidasikan kepemilikan atas cadangan terbukti (proved reserves) di bawah satu entitas negara. 2. Menjadikan SPV sebagai entitas hukum yang bisa menjadi penerbit (issuer) instrumen keuangan berbasis cadangan mineral. 3. Menyusun struktur hukum yang dapat diverifikasi dan dipercaya investor global, 117 melalui tata kelola, audit, dan pelaporan cadangan sesuai standar internasional. Dengan demikian, sejak awal monetisasi cadangan mineral diposisikan sebagai: ● Turunan langsung dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana negara bertindak sebagai “public trustee” yang memegang mandat untuk mengelola dan mengambil manfaat (economic benefit) dari kekayaan alam, bukan sekadar pengatur izin. ● Skema hukum dan ekonomi yang memerlukan negara sebagai pemegang hak atas cadangan, bukan sebagai pihak yang sekadar memberikan IUP/IUPK kepada swasta. Ini berarti, kalau rezim hukum hanya berhenti pada pemberian izin usaha kepada swasta, maka sejak awal cadangan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam kerangka monetisasi cadangan negara. B. Model Struktural Baru: SPV Negara Pemegang Hak + Operator Tambang sebagai Pelaksana Teknis Dokumen monetisasi secara eksplisit menawarkan model struktural baru yang memisahkan dengan tegas: 1. Negara → pemilik hak konstitusional (sovereign owner). 2. SPV/Entitas Negara → pemegang hak mutlak atas cadangan (economic right, entitlement C marketing right) sampai cadangan habis. 3. Perusahaan tambang (BUMN/BUMS) → operating service company, hanya sebagai pelaksana teknis operasi produksi yang ditunjuk SPV (kontrak). 4. SWF/NRF → penerima collateral berupa hak kelola atau streaming atas cadangan dari SPV, bukan dari operator. Ultimate beneficiator dari komoditas harus SPV (milik negara), bukan operator tambang (pemegang Ijin/IUP), dan inilah yang membuat cadangan bisa dijadikan jaminan (collateral) untuk SWF/NRF (monetisasi). Implikasi bagi revisi UU Minerba: ● Penguasaan negara tidak cukup bila hanya dinyatakan secara deklaratif (“negara berdaulat atas SDA”); harus dijabarkan dalam bentuk pemberian hak konkret tanpa batas waktu (seumur cadangan) kepada entitas negara/SPV sebagai pemegang economic right. ● Operator (swasta/BUMN) tidak perlu dan tidak seharusnya menjadi pemegang hak atas cadangan, cukup sebagai pelaksana berdasarkan kontrak jasa (mining services agreement/operatorship). 118 Dengan demikian, revisi UU Minerba yang dimohonkan pemohon sejalan dengan doktrin ini, karena mengarah pada pemisahan peran: – Negara/SPV = pemegang hak; – Operator = pelaksana. Monetisasi cadangan untuk memberikan manfaat ekonomi langsung ke negara tidak mungkin dilakukan bila cadangan berada dalam izin swasta, karena: ● Pemegang IUP tidak diakui sebagai pemilik aset cadangan (tidak tercatat sebagai asset Perusahaan). ● Cadangan tidak dapat masuk sebagai BMN/asset SWF. ● Tidak ada entity negara yang menjadi ultimate beneficiator. C. Hambatan Regulasi Rezim Izin saat Ini terhadap Monetisasi Cadangan Rezim ijin saat ini menegaskan: ● UU 3/2020 menyatakan negara tetap sebagai pemilik SDA, tetapi IUP/IUPK hanya memberikan hak untuk mengelola dan mengusahakan, bukan memiliki cadangan. ● Akibatnya, cadangan tidak dapat diakui sebagai asset/neraca legal oleh pemegang IUP/IUPK, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan langsung (collateral) tanpa pengaturan khusus. Ini menciptakan beberapa problem pokok: 1. Ketidaksinkronan antara klaim “penguasaan negara” dengan praktik hukum: negara secara konstitusional disebut menguasai SDA, tetapi secara operasional hak-hak ekonomis (marketing right, win-fall profit) berada pada swasta pemegang IUP dan tidak bisa digunakan negara sebagai basis aset. 2. Tidak adanya pembedaan jelas antara “sovereign right holder” dan “operator tambang” di dalam UU Minerba. Monetisasi menggarisbawahi perlunya pemisahan tegas: negara/SPV sebagai pemegang hak, operator sebagai pelaksana teknis. 3. Tidak ada mekanisme eksplisit untuk pelimpahan hak permanen/jangka panjang kepada entitas negara (SPV) tanpa batas waktu, yang diperlukan untuk monetisasi cadangan. Jadi, selama struktur UU Minerba hanya berbasis izin usaha (IUP/IUPK) baik ke swasta atau BUMN saat ini yang bersifat terbatas dan dapat dicabut, cadangan negara tetap berstatus “aset laten” yang tidak bisa dikonversi menjadi kekuatan fiskal–keuangan negara. 119 D. Rekomendasi Implementatif: Perubahan Norma dalam UU Minerba Dalam rangka Monetisasi Cadangan Negara, maka perlu adanya: 1. Revisi UU Minerba yang menyatakan negara dapat melimpahkan hak pengelolaan dan monetisasi kepada SPV/BUMN khusus tanpa batas waktu. 2. Penetapan dalam level PP bahwa: o Cadangan strategis ditempatkan di dalam WPN (Wilayah Pencadangan Negara), o Pengelolaannya hanya boleh dilakukan oleh SPV Negara, o Operator swasta hanya dilibatkan sebagai pelaksana teknis. 3. SPV sebagai pihak yang berhak mengajukan IPPKH/IUPK, menyusun FS, dan menjadi pihak dalam perjanjian royalty streaming, prepayment, atau asset- backed securities. Dalam konteks uji materi ini, rekomendasi tersebut sejalan dengan permohonan pemohon yang ingin mengembalikan dan menegaskan penguasaan langsung oleh negara atas SDA, sekaligus mengoreksi rezim izin yang terlalu mengedepankan swasta. E. Manfaat Model SPV Negara: Legal, Monetisasi, Governance, dan Kedaulatan Dalam rangka monetisasi Cadangan SDA mineral-batubara, maka pengelolaan langsung oleh negara melalui entitas negara khusus (SPV) memberikan keuntungan: 1. Aspek Legal o Menghindari konflik antara hak konstitusional negara dengan praktik kontrak privat. o Menempatkan negara/SPV sebagai pemegang hak strategis yang tidak dapat dilepas ke pasar. 2. Aspek Monetisasi o Memungkinkan penilaian ekonomi yang jelas dan konsisten. o Cadangan dapat dijadikan underlying SWF/NRF dan sovereign financing. o “Ultimate Economic Beneficiary” adalah negara (win-fall profit C dividen) 3. Aspek Governance o Memisahkan fungsi pemilik hak, pengelola strategis, dan pelaksana operasional. o Memungkinkan tata kelola korporasi yang profesional dan akuntabel. o Menghindarkan tumpang tindih melalui pengaturan antar sektor antara 120 pertambangan dengan peruntukan lain, Hutan, HGU. 4. Aspek Kedaulatan o Menjamin bahwa hasil tambang tetap dikontrol negara, tidak terlepas ke operator. o Menjamin keamanan pasokan dalam negeri secara jangka panjang Ini menguatkan pandangan saya bahwa penguasaan langsung oleh negara, melalui entitas penugasan negara, bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga merupakan syarat teknis agar cadangan bisa dinaikkan statusnya dari “potensi geologi” menjadi “aset fiskal negara yang hidup”. VII. PENEGASAN AHLI TERKAIT PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN LANGSUNG SDA MINERAL DAN BATUBARA OLEH NEGARA Mempertimbangkan tujuan untuk monetisasi cadangan negara, pengalaman praktik industri, dan amanat Pasal 33 UUD 1945, saya menegaskan kembali: 1. Rezim izin (IUP/IUPK) tidak cukup untuk mewujudkan penguasaan negara secara nyata atas cadangan mineral–batubara yang terbatas dan tidak terbarukan karena: o izin bersifat terbatas waktu dan bisa dicabut, o adanya tumpang-tindih pemanfaat lahan o cadangan tidak dapat diakui sebagai aset negara, o tidak bisa dijadikan collateral untuk SWF/NRF. 2. Penguasaan langsung oleh negara melalui SPV Negara dan WPN adalah satu- satunya model yang: o Selaras dengan konsep “public trusteeship” Pasal 33 UUD 1945, o Mengamankan SDA mineral-batubara yang terbatas dan tidak terbarukan untuk kepentingan jangka panjang dalam negeri, o Memastikan bahwa cadangan mineral-batubara dapat ditambang (tidak ada hambatan ijin antar sektor), o Memungkinkan monetisasi cadangan menjadi instrumen sovereign, o Menjamin kontinuitas perencanaan penambangan seumur cadangan dan eksplorasi lanjutan untuk penemuan cadangan baru, o Memberikan ruang yang tetap bagi swasta sebagai operator tanpa melepaskan kedaulatan negara. 3. Oleh karena itu, permohonan pemohon untuk merevisi norma UU Minerba agar: 121 o Cadangan SDA mineral–batubara merupakan komoditi strategis sepenuhnya untuk kepentingan negara; o penguasaan dan pengelolaannya dilaksanakan langsung oleh negara/SPV dengan masa berlaku seumur cadangan; o pelibatan swasta dilakukan melalui mekanisme operatorship; Adalah konsisten dengan kerangka monetisasi cadangan negara dan merupakan implementasi konkret dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. VIII. KESIMPULAN AHLI Berdasarkan analisis teknis, geologis, ekonomis, tata kelola cadangan, dan ketentuan konstitusi, saya menyimpulkan: 1. Rezim perizinan (IUP/IUPK) saat ini tidak mampu menjamin penguasaan negara atas cadangan mineral–batubara yang terbatas dan tidak terbarukan secara optimal. 2. Cadangan mineral–batubara hanya dapat dikelola optimal jika negara adalah pemegang langsung hak dan pengelola langsung atas cadangan melalui WPN dan SPV negara. 3. Masa izin tambang yang terbatas tidak kompatibel dengan umur cadangan; oleh karena itu diperlukan “Ijin atau masa berlaku Khusus seumur cadangan” bagi entitas negara. 4. Monetisasi cadangan sebagai aset negara (SWF/NRF) hanya dapat dilakukan bila negara memegang “economic right” secara langsung, bukan melalui rezim izin. 5. Penguasaan langsung oleh negara juga menjamin kepastian pengamann cadangan strategis negara, pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan kebutuhan jangka panjang, eksplorasi lanjutan penemuan cadangan baru, strategi perencanaan jangka panjang seumur cadangan, pengelolaan lingkungan jangka panjang, dan pemulihan area tambang. 6. Keterlibatan swasta tetap dimungkinkan melalui operatorship, sehingga tidak menghambat iklim investasi. Oleh karena itu, pendapat saya: permohonan pemohon untuk menguatkan kembali penguasaan langsung negara atas SDA mineral–batubara adalah tepat secara teknis, ekonomis, dan konstitusional. 122 KETERANGAN TAMBAHAN 1. Mengapa negara tetap memerlukan pihak lain (BUMN/BUMS) untuk menjalankan kegiatan pertambangan meskipun negara memegang hak penuh atas cadangan? Penguasaan penuh oleh negara tidak berarti negara harus melakukan seluruh aktivitas teknis pertambangan. Penguasaan negara berkaitan dengan kendali atas nilai ekonomi cadangan, sementara pekerjaan teknis dapat dilaksanakan oleh operator. Banyak negara penghasil mineral besar menerapkan model ini: negara memegang hak atas cadangan (resource title), sedangkan perusahaan berperan sebagai operator profesional yang menjalankan kegiatan penambangan berdasarkan kontrak jasa. Dengan pemisahan ini:  negara tetap menentukan arah produksi dan pemanfaatan cadangan,  namun tidak dibebani risiko operasional harian,  dan tetap memperoleh bagian nilai ekonomi terbesar karena hak atas cadangan berada di negara. Jadi negara tidak “berbisnis” seperti perusahaan, tetapi tetap menjadi pemegang manfaat utama atas seluruh nilai Cadangan, dimana Hak Pengelolaan secara penuh (mining right, marketing right, economic right, exploration) atas Cadangan penuh diberikan kepada SPV (Special Purpose Vehicle/BUMN) yang 100% dimiliki oleh Negara yang selanjutnya SPV/BUMN yang akan berkontrak dengan operator tambang (BUMS) 2. Seperti apa bentuk skema kontrak jika rezim izin dihapus dan diganti penguasaan penuh oleh negara? Dalam skema baru, hubungan hukum tidak lagi berupa izin yang memberikan hak kepada swasta, tetapi berupa kontrak operasi antara SPV/BUMN milik negara 100% (sebagai pemegang hak pengelolaan penuh Cadangan) dengan operator. Bentuk kontraknya dapat berupa: a) Kontrak Jasa Operasi (Operating Service Contract): Operator memperoleh imbalan berdasarkan biaya operasi + margin. b) Kontrak Bagi Operasi (Production Service/Operating Split): Operator hanya mendapatkan remunerasi sebagai pelaksana, bukan bagian dari nilai cadangan. c) Skema Streaming atau Tolling: Operator menjalankan tambang, tetapi penjualan 123 dan pendapatan utamanya tetap di tangan entitas negara. d) Skema Joint Marketing Right antara SPV/BUMN dng BUMS (Operator) dng pola “Fee Marketing” (yang biasa didunia perdagangan/trading). Dengan model ini:  Negara tidak berada pada posisi yang sama dengan perusahaan secara bisnis maupun hukum,  Negara tetap memegang hak ekonomi, hak pemasaran, ekplsorasi penemuan Cadangan baru dan dan arah strategis jangka Panjang atas cadangan,  Operator tetap mendapat ruang bisnis yang wajar dan peran signifikan dng batas waktu kontrak yang disepakati antara operator dng SPV/BUMN sesuai dengan besaran investasi operator ( business to business) 3. Apa keuntungan bagi negara jika hak atas cadangan dialihkan sepenuhnya kepada entitas negara (SPV/BUMN) dibanding rezim izin seperti sekarang? Manfaatnya setidaknya mencakup tiga hal: A. Negara menguasai nilai ekonomi secara penuh Dalam rezim izin saat ini, negara hanya menerima royalti yang besarnya sekitar 3%– 14% dari pendapatan perusahaan. Nilai ekonomi terbesar dari cadangan (laba bersih, wind- fall dan kenaikan nilai perusahaan) justru dinikmati oleh pemegang izin yang tidak seimbang dengan royalty yang dinikmati pemerintah sebagai berikut: Pada Batubara : (berdasarkan data perusahaan tambang batubara yang listed- lihat table)  Total nilai pasar perusahaan batubara listed Rp 1.684 triliun atau Rp 1,68 kuadriliun (Oktober 2025)  Total royalti batubara yang diterima negara dari perusahaan listed hanya sekitar Rp 63,83 triliun per tahun (2024) Dengan demikian: Negara membutuhkan 26 tahun royalti untuk menyamai nilai pasar perusahaan batubara listed per Oktober 2025. berdasarkan future value (nilai masa depan) akibat diberikan ijin (IUP/IUPK) oleh pemerintah. Atau dalam artian bahwa nilai “ijin” dari pemerintah adalah sangat signifikan sebagai “pembentuk” Nilai Perusahaan yang tidak dinikmati (dikapitalisasi) oleh negara. 124 Pada mineral: (berdasarkan data perusahaan tambang mineral yang listed-lihat table)  Nilai pasar perusahaan mineral listed ≈ Rp 1.061 triliun (Rp 1,06 kuadriliun),  Royalti mineral hanya Rp 8,35 triliun per tahun. Artinya: Negara membutuhkan ± 127 tahun royalti untuk menyamai nilai pasar perusahaan mineral listed saat ini berdasarkan future value (nilai masa depan) akibat diberikan ijin (IUP/IUPK) oleh pemerintah. Atau dalam artian bahwa nilai “ijin” dari pemerintah adalah sangat signifikan sebagai “pembentuk” Nilai Perusahaan yang tidak dinikmati (dikapitalisasi) oleh negara. Perbandingan ini menunjukkan bahwa nilai cadangan lebih banyak dikapitalisasi oleh korporasi, bukan oleh negara. Dengan Hak pengelolaan Penuh oleh SPV/ BUMN 100% milik negara maka benefit ekonomi diatas akan sepenuhnya beralih ke SPV/BUMN (Negara) DAFTAR PERUSAHAAN BATUBARA YANG GO PUBLIC (LISTED) DI INDONESIA*) N O SAHAM Coal Company Revenue (Annual) Miliar Rp Income Before Tax (Annua l) Miliar Rp Net Income (Annua l) Milliar Rp Royalt i (Miliar Rp) % Royalti (Thd Revenu e Segmen ) Market Cap (Miliar Rp) Sales (Juta Ton) Prod. (Juta Ton) Resourc es (Juta Ton) Reserves (Juta Ton) Revenu e (Coal or Mineral Se en) Market Cap Se en Batubara (Miliar Rp) AADI Adaro Andalan Indonesia Tbk. 84.315 24.410 19.191 17.002 21% 54.508 68,06 65,8 2 4.300 8 6% 52.34 2 ABMM ABM Investana Tbk. 19.022 2.454 2.209 31 10% 8.012 0,67 0,66 3 2% 34 3 ADMR Alantri Minerals Indonesia Tbk. 18.294 8.836 6.921 2.450 13% 40.474 5,60 6,60 75 73 00% 40.474 4 ARII Atlas Resources Tbk. 4.995 32 21 476 10% 906 5,44 6,36 744 2 0 00% G0 5 BIPI Astrindo Nusantara 8.923 660 104 879 10% 5.097 Infrastruktur Tbk. 5,64 6,00 .42 3 8% 4.GG4 6 BOSS Borneo Olah Sarana Sukses 457 38 39 55 14% 70 Tbk. 87% 7 BSSR Baranulti Suksessarana Tbk. 15.022 2.720 2.085 1.774 12% 10.283 20,7 2 ,35 50 00% 0.283 8 BUMI Buni Resources Tbk 21.551 1.932 1.070 4.901 26% 40.847 75,80 75,8 0 6.7 7 2.474 88% 35.G78 BYAN Bayan Resources Tbk. 54.622 19.107 14.624 4.397 8% 610.000 56,20 56, 0 4.082 2.03 00% 08.2G7 0 CUAN Petrindo Jaya Kreasi Tbk. 12.707 2.852 2.548 473 11% 160.759 4,00 4,00 6 2 7 35% 5 .2 Coal ListedCampany - Indonesia 125 “MINERAL(NON COAL) LISTEDCOMPANY DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk 47.832 11.257 4.899 5.580 13% 788.660 53, 0 54,3 0 .332 00 2% 725.5 7 2 FIRE Alfa Ener i Investana Tbk 474 35 26 35 7% 146 0,57 0,48 7 7 00% 4 3 GEMS Golden Ener y Mines Tbk. 42.882 10.077 7.510 5.663 13% 53.382 5 , 0 50,7 0 8 % 52. 82 4 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk 432 - 51 - 51 44 10% 535 00% 535 5 HRUM Harun Ener y Tbk. 20.533 1.824 1.294 1.163 14% 15.343 6,00 6, 2 448 64 42% .432 6 IATA MNC Ener y Investnents Tbk. 1.869 192 122 96 7% 2.408 3,66 4,07 2 4 75% .7G7 7 INDY Indika Ener y Tbk. 38.780 1.345 160 7.334 22% 10.420 3 , 0 30,7 0 .550 53 85% 8.82 8 ITMG Indo Tanban raya Me ah Tbk. 36.526 7.843 5.930 4.336 2% 25.226 20,20 24,0 0 2. 30 375 % 25.0 KKGI Resource Alan Indonesia Tbk. 5.180 956 635 717 14% 1.630 6,25 5, 0 578 42 % . 0 20 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk 3.454 394 303 452 14% 1.970 2,30 2,30 - - 6% .8G2 2 MCOL Prina Andalan Mandiri Tbk. 12.153 2.322 1.787 1.362 13% 12.871 ,30 ,20 454 53 83% 0.704 22 PTBA Bukit Asan Tbk. 42.765 6.259 5.104 4.078 0% 27.534 43,30 42, 0 5.8 0 2. 80 8% 27.083 23 RMKE RMK Ener y Tbk. 2.461 352 288 53 17% 4.222 2,80 2,80 48 75 3% 543 24 SMMT Golden Ea le Ener y Tbk. 817 39 34 63 8% 4.144 ,5 ,77 40 278 00% 4. 44 26 TOBA TBS Ener i Utana Tbk 7.063 965 451 422 8% 10.487 3, 0 2, 0 4 76% 8.0 2 TOTAL Indonesia (Coal Listed Co's) 503.127 106.85 2 77.303 63.835 13,8% 1.889.93 4 477,37 48 , 3 3 .733 2.8G0 G2% . 84.772 Note : Exclude Saha yan NPM: disuspend 15,4% Nilai Kapitailiasi belum MAKSIMAL karena nilai (value) hanya selama masa berlaku IUP & belum di “MONETIZED” oleh Pemerintah RI *) Produksi Batubara Listed Company 57%produksi nasional 2024 (837 juta ton); Data BEI Kinerja Tahun 2024 dan Nilai Kapitalisasi per Oktober 2025; Market Cap adalah Nilai Kapitalisasi/Nilai Perusahaan per Oktober 2025 DAFTAR PERUSAHAAN MINERAL (NON BATUBARA YANG GO PUBLIC (LISTED) DI BURSA EFEK INDONESIA-BEI *) NO Ticker Company Revenue (Annual) Miliar Rp Income Before Tax (Annual) Miliar Rp Royalti (Miliar Rp) % Royalti Net Income (Annual) Milliar Rp Market Cap Miliar Rp 27 AMMN Annan Mineral Internasional Tbk. 42.218,31 14.655,89 3.519 8,3% 10.094,73 592.836,43 28 ANTM Aneka Tanban Tbk. 69.192,44 4.613,64 840 1,2% 3.647,21 83.867,37 2 ARCI Archi Indonesia Tbk 4.558,74 325,57 389 8,5% 165,75 24.214,12 30 BRMS Buni Resources Minerals Tbk. 2.573,15 538,78 268 10,4% 386,86 72.309,86 3 CITA Cita Mineral Investindo Tbk. 2.386,97 2.606,41 174 7,3% 2.489,61 16.158,27 32 DAAZ Daaz Bara Lestari Tbk. 10,134,58 718,260 - 0,0% 455,40 5.811,27 33 DKFT Central One a Resources Tbk. 1.461,19 513,82 4 0,3% 366,17 3.862,20 34 IFSH Ifishdeco Tbk. 972,71 143,45 85 8,7% 83,67 1.710,62 35 INCO Vale Indonesia Tbk. 15.063,57 1.173,84 324 2,2% 915,51 42.159,14 36 MBMA Merdeka Battery Materials Tbk. 29.238,28 1.428,26 535 1,8% 361,09 49.893,88 37 MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. 35.488,45 343,35 477 1,3% -883,82 61.916,65 38 NCKL Trine ah Ban un Persada 26.965,26 8.670,82 838 3,1% 6.379,50 68.777,47 126 Tbk. 3 NICE Adhi Kartiko Pratana Tbk. 616,01 53,26 71 11,6% 33,95 3.028,85 40 NICL PAM Mineral Tbk. 1.442,49 415,08 40 2,8% 318,04 11.061,07 4 PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk. 3.740,75 375,11 399 10,7% 149,34 15.214,50 42 SQMI Wilton Maknur Indonesia Tbk. 3,99 -51,25 1 14,8% -54,91 668,12 43 TINS Tinah Tbk. 10.856,42 1.602,67 386 3,6% 1.186,65 8.378,72 TOTAL LISTED Co's 246.778,73 38.126,96 8.348 3,4% 26.094,75 1.061.869 Note : E:cl. Suspended NPM: 0, % Revenue = Semua Segmen Pendapatan (tidak hanya terkait IUP Tambang) Belum memperhitungkan Market Capitalisation PT Freeport Indonesia − Lebih Kurang Rp 115 T (2018: berdasarkan Nilai Akusisi 51% PTFI oleh MIND_ID Rp.55,8T) Nilai Kapitailiasi belum MAKSIMAL karena nilai (value) hanya selama masa berlaku IUP & belum di “MONETIZED” oleh Pemerintah RI *) Data BEI Kinerja Tahun 2024 dan Nilai Kapitalisasi per Oktober 2025); B. Cadangan dapat dijadikan underlying asset negara Jika cadangan dikuasai (Hak Pengelolaan Penuh) oleh SPV negara (BUMN):  cadangan dapat disertifikasi, dinilai, dan dijadikan aset negara,  dapat menjadi dasar pembentukan SWF/NRF,  dapat menjadi jaminan pembiayaan (collateral) untuk explorasi dan investasi  negara memperoleh akses pada instrumen keuangan jangka panjang. Dalam rezim izin, hal ini tidak mungkin karena izin:  bersifat terbatas,  tidak jaminan bisa menambang C dapat dicabut,  bukan hak atas cadangan. C. Negara dapat memastikan pengelolaan wilayah konsisten dengan formasi geologi Dengan penguasaan SPV:  wilayah cadangan dapat disatukan sesuai sebaran geologi,  tidak terpecah-pecah seperti saat ini,  recovery cadangan lebih optimal,  tidak ada cadangan yang terbengkalai atau tidak bisa ditambang.  explorasi penemuan cadangan baru bisa dilakukan dan didanai oleh SPV dari pendapatan pengolaan penuh Cadangan. 4. Mengapa memperpanjang masa izin (rezim saat ini) menjadi seumur cadangan tidak cukup? Perpanjangan izin tidak menyelesaikan masalah mendasarnya: a. Izin tetap bukan hak atas cadangan Meskipun izin diperpanjang, pemegang ijin tidak punya hak ekonomi secara formal namun menikmati hak ekonomi cadangan (mendapatkan benefit dari wind-fall nilai Cadangan dan profit) karena pemegang ijin mempunyai “marketing right” 127 sepenuhnya. Negara sepenuhnya hanya sebagai penerima ‘royalti’ dan negara tidak bisa menjadikan cadangan sebagai aset atau collateral. b. Izin tidak memberi negara kontrol atas strategi komoditas Pemegang izin yang mengatur:  volume produksi,  waktu produksi,  keputusan investasi,  penjualan  monetisasi keuntungan. c. Izin tidak mengatasi fragmentasi wilayah Wilayah ijin tetap mengikuti batas administrasi atau sektoral (bukan batas geologi) karena ijin (IUP/IUPK) masih tergantung peruntukan lahan secara regional dan sektor lainnya. Sehingga pemegang ijin cenderung mengelola wilayah yang kecil dan sempit yang bebas dari tumpang tindih peruntukan lahan, dan jangka pendek yang segera menghasilkan keuntungan. d. Struktur manfaat tidak berubah Negara tetap hanya menerima royalti kecil, sedangkan investor tetap menguasai nilai pasar yang jauh lebih besar. 5. Mengapa eksplorasi cadangan baru tidak berjalan dalam rezim izin? Ada beberapa faktor: 1. Ketidakpastian jangka panjang Eksplorasi membutuhkan kepastian dan ‘horizon’ puluhan tahun. Izin yang bersifat terbatas membuat perusahaan enggan berinvestasi besar. Akibatnya, eksplorasi berskala besar menurun sejak perubahan rezim KP menjadi IUP. Bila ijin di berikan secara jangka Panjang maka negara makin tergantung pada pemegang IUP/IUPK dan makin membahayakan pengamanan strategi cadangan jangka Panjang untuk kepentingan dalam negeri dan masa depan generasi mendatang. 2. Luas wilayah izin terlalu sempit Endapan mineral sering kali memanjang jauh dan dalam. Batas wilayah izin tidak mengikuti tubuh bijih sehingga eksplorasi terhambat (luas IUP Mineral maksimum 25.000 ha dan Batubara 15.000 ha). 3. Hilangnya hak prioritas penemu Dalam UU 11/1967, penemu cadangan berhak menambang. Dalam UU Minerba modern, hak prioritas dihapus. Akibatnya perusahaan enggan mengeluarkan biaya 128 eksplorasi karena tidak ada jaminan dapat menambang hasil temuannya atau hasil temuannya akan melewati masa ijin yang dimiliki 4. Gangguan otonomi daerah Sejak era 2004 banyak wilayah KP BUMN dipersempit atau dicabut secara paksa, sehingga eksplorasi BUMN menurun drastis. 6. Mengapa eksplorasi harus dilakukan negara melalui SPV/BUMN dan tidak menunggu minat swasta? Karena: a) Eksplorasi adalah ‘urat nadi’ strategis kelangsungan jangka panjang ketahanan sumberdaya mineral dan batubara, dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada minat swasta. b) Eksplorasi adalah kebijakan kedaulatan, bukan aktivitas bisnis jangka pendeK dimana cadangan mineral strategis menentukan nasib industri nasional 50–100 tahun ke depan dan generasi kedepan. c) Swasta bergerak berdasarkan profit jangka pendek, dimana mereka cenderung menghindari eksplorasi mahal dan berisiko tinggi, atau memproduksi mineral- batubara kualitas tinggi dan biaya murah (dangkal), sehingga cadangan mineral- batubara mahal biaya produksi (dalam) dan kualitas medium kebawah akan tertinggal (tertimbun) dan sulit untuk ditambang kembali. d) Negara dapat mendanai eksplorasi dari monetisasi cadangan terbukti, dan ini hanya mungkin jika SPV/BUMN 100% milik negara memegang hak pengelolaan penuh atas Cadangan tanpa tergantung minat investor/swasta. 7. Apakah SPV/BUMN 100% milik negara mampu mengelola seluruh wilayah cadangan nasional dan tetap melibatkan swasta? Ya, karena: A. SPV/BUMN 100% milik Negara tidak harus melakukan penambangan langsung SPV/BUMN 100% milik Negara adalah pemegang hak pengelolaan penuh dan pengendali operasional/explorasi/lingkungan, dan Operasi teknis tetap dapat dilakukan oleh:  BUMN operasi,  JV BUMN–Swasta,  Swasta murni sebagai kontraktor. 129 Saat ini pun hampir semua pegang IUP/IUPK 65-75% operasionalnya dikerjakan oleh kontraktor/operator kecuali engineering, infrastruktur utama di tambang dan Pelabuhan, serta pemasaran dilakukan sendiri oleh pemegang IUP/IUPK. B. Negara tetap membuka ruang kompetisi operator Model ini tidak memonopoli operasi. Yang berubah adalah: hak pengelolaan penuh atas atas cadangan berada di negara (melalui SPV/BUMN 100% milik negara). C. Praktik global menunjukkan model ini berhasil Chile (Codelco), Saudi Arabia (Ma’aden: Gold, Phosphate, Alumunium), Namibia (Namdeb/Namcor: Diamond C Uranium), Botswana (Debswana-Diamond), Brazil (Vale:Iron Ore), Mongolia (Oyu Tolgoi: Copper, Gold). (Lihat lampiran : Daftar Negera-Negara yang memberkika hak pengelolaan 100% kepada BUMN/SPV 100% milik negara) 8. Jika PNBP Minerba sudah besar, mengapa masih perlu perubahan rezim ijin? Karena besarnya PNBP sebagaimana data pemerintah tidak mencerminkan posisi penguasaan negara. PNBP meningkat karena:  kenaikan harga komoditas,  kenaikan volume produksi,  tarif royalti yang sebagian bersifat ad valorem Namun:  royalti selalu menjadi porsi kecil dari nilai ekonomi cadangan,  nilai pasar perusahaan tambang jauh lebih besar dari royalti tahunan,  negara tidak mendapat akses pada nilai kapitalisasi cadangan,  negara tidak bisa memonetisasi cadangan untuk sovereign financing. Rezim izin hanya membuat negara penerima bagian kecil dari kekayaan alamnya sendiri. LAMPIRAN KETERANGAN TAMBAHAN AHLI Milawarma, Ir., M.Eng. (Honor), CPI NEGARA-NEGARA YANG MEMBERIKAN HAK PENGELOLAAN TAMBANG KEPADA BUMN/SPV 100% DIMILIKI OLEH NEGARA 1. CHILE - CODELCO (Corporación Nacional del Cobre de Chile) Struktur Kepemilikan:  100% dimiliki oleh Pemerintah Chile  Tidak ada kepemilikan swasta dalam struktur korporasi 130  Diatur langsung oleh Kementerian Pertambangan Chile Hak yang Dimiliki:  ⏹ Mining Rights: Hak eksklusif atas cadangan tembaga terbesar di dunia  ⏹ Marketing Rights: Kontrol penuh atas penjualan dan distribusi produk  ⏹ Exploration Rights: Hak eksplorasi di wilayah konsesi Karakteristik:  Produsen tembaga terbesar di dunia  Menguasai 10% produksi tembaga global  Kontribusi signifikan terhadap APBN Chile (10-15% revenue pemerintah)  Melakukan operasi sendiri, namun menggunakan kontraktor untuk layanan tertentu Referensi dan Link: Sumber Resmi:  Website Resmi CODELCO: https://www.codelco.com/  Memoria Digital Codelco 2024: Laporan tahunan komprehensif  URL: https://www.codelco.com/memoria2024/ Dokumen Pemerintah:  U.S. Department of State - Chile Mining Sector  URL: https://www.state.gov/reports/2024-investment- climate- statements/chile/  Konten: Analisis struktur kepemilikan dan regulasi sektor pertambangan Chile Analisis Industri:  "Chile Miners on Edge with New Government Moves"  Konten: Dinamika antara CODELCO (100% negara) dan operator swasta  Sumber: Industry news dan policy analysis Dokumen Akademis:  "ACKNOWLEDGEMENTS - Role of Copper in Chile"  Format: PDF akademis  Konten: Analisis mendalam tentang model CODELCO sebagai BUMN 100% Model Operasi:  CODELCO melakukan operasi pertambangan sendiri 131  Menggunakan kontraktor swasta untuk:  Layanan teknis spesialis  Engineering dan konstruksi  Maintenance dan logistik  Semua keputusan strategis dan komersial tetap di tangan CODELCO 2. NORWEGIA - PETORO (State's Direct Financial Interest/SDFI) Struktur Kepemilikan:  100% dimiliki oleh Kementerian Petroleum dan Energi Norwegia  Tidak ada kepemilikan privat sama sekali  Model SDFI (State's Direct Financial Interest) Hak yang Dimiliki:  ⏹ Participating Interest: Kepemilikan langsung negara di lapangan minyak dan gas  ⏹ Marketing Rights: Kontrol penuh atas penjualan produksi  ⏹ Revenue Rights: Semua revenue langsung ke negara Karakteristik:  Model unik: Petoro TIDAK melakukan operasi sama sekali  Fokus pada portfolio management dan value optimization  Semua operasi dilakukan oleh operator yang ditunjuk (Equinor, Shell, dll)  Transparansi tinggi dan governance terbaik di dunia Referensi dan Link: Sumber Resmi:  Website Resmi Petoro: https://www.petoro.no/en  Annual Reports tersedia lengkap  Detailed portfolio information  Norwegian Petroleum Directorate: https://www.norwegianpetroleum.no/  URL spesifik untuk SDFI: https://www.norwegianpetroleum.no/economy/governments- revenues/  Konten: Penjelasan lengkap tentang sistem SDFI Dokumen Pemerintah:  "Annual Report for the SDFI and Petoro"  Format: PDF resmi pemerintah  URL: Tersedia di https://www.petoro.no/en/annual-report 132  Konten: Laporan keuangan dan operasional lengkap Publikasi Akademis:  "The Norwegian Model: Evolution, performance and lessons"  Format: PDF akademis  Konten: Analisis komprehensif tentang model SDFI  Sering dijadikan benchmark internasional  "MODEL OF STATE MANAGEMENT OF PETROLEUM SECTOR"  Format: PDF research paper  Konten: Comparative analysis dengan negara lain Model Operasi:  Petoro adalah "passive investor" yang tidak melakukan operasi  Operator swasta ditunjuk melalui tender kompetitif  Petoro fokus pada:  Portfolio optimization  Monitoring operator performance  Strategic decision-making  Maximizing long-term value Relevansi untuk Mining:  Model Norwegia sering dijadikan benchmark untuk sektor ekstraktif  Pemisahan total antara ownership (100% negara) dan operation (swasta)  Governance framework yang sangat kuat 3. MAROKO - OCP GROUP (Office Chérifien des Phosphates) Struktur Kepemilikan:  G5% dimiliki oleh Negara Maroko  5% saham dijual ke publik (2008), namun kontrol tetap 100% di negara  Pemerintah memiliki "golden share" dengan veto power Hak yang Dimiliki:  ⏹ Mining Rights: Monopoli atas cadangan fosfat Maroko  ⏹ Marketing Rights: Kontrol penuh atas ekspor fosfat dan pupuk  ⏹ Processing Rights: Integrasi vertikal dari tambang hingga produk jadi Karakteristik:  Produsen fosfat terbesar di dunia (30% produksi global)  Cadangan fosfat terbesar di dunia (70% cadangan global)  Integrasi vertikal penuh: mining → processing → fertilizer production 133 Referensi dan Link: Sumber Resmi:  Website Resmi OCP Group: https://www.ocpgroup.ma/  URL Journey: https://www.ocpgroup.ma/our-journey  Konten: Sejarah dan evolusi dari BUMN 100% menjadi struktur saat ini Dokumen Pemerintah:  U.S. Department of State - Morocco  URL: https://www.state.gov/reports/2024-investment- climate- statements/morocco/  Konten: Analisis peran OCP dalam ekonomi Maroko  BTI 2024 Morocco Country Report  Konten: Governance dan peran strategis OCP Analisis Industri:  "Can Morocco's phosphate wealth fuel economic transformation?"  Sumber: bne IntelliNews  Konten: Analisis tentang bagaimana OCP mengelola sumber daya strategis  "Morocco Phosphate Fertilizers Industry"  Format: Industry report  Konten: Value chain dan struktur pasar Model Operasi:  OCP melakukan operasi pertambangan sendiri  Joint ventures dengan perusahaan internasional untuk:  Teknologi processing  Akses pasar internasional  Proyek downstream  Kontrol strategis tetap di OCP (negara) 4. CHINA - Multiple State-Owned Enterprises (SOEs) Struktur Kepemilikan:  100% dimiliki oleh State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC)  Berbagai SOE untuk mineral strategis yang berbeda Perusahaan BUMN Utama: A. China Minmetals Corporation 134  100% kepemilikan negara  Mining, processing, dan trading berbagai mineral B. China Northern Rare Earth Group  100% kepemilikan negara  Monopoli de facto atas rare earth di China  Kontrol ekspor melalui quota system C. China Molybdenum (CMOC)  Mayoritas dimiliki negara  Operasi global (Kongo, Brazil, Australia) D. Aluminum Corporation of China (Chalco)  100% kepemilikan negara  Bauxite dan aluminium Hak yang Dimiliki:  ⏹ Mining Rights: Lisensi eksklusif untuk mineral strategis  ⏹ Marketing Rights: Kontrol ekspor melalui sistem quota  ⏹ Processing Rights: Integrasi vertikal penuh Karakteristik:  Model "national champion" untuk setiap mineral strategis  Kontrol ketat atas supply chain global  Export controls untuk mineral kritis (rare earth, tungsten, gallium) Referensi dan Link: Analisis Kebijakan:  "With new export controls on critical minerals, China tightens its grip"  Konten: Bagaimana China menggunakan SOEs untuk kontrol strategis  "China's Rare Earth Export Controls - Impact on Global Supply Chain"  Konten: Mekanisme kontrol melalui BUMN 100%  "PRC Announces New Export Controls on Rare Earth Processing Technologies"  Konten: Regulasi terbaru tentang kontrol ekspor  "China Suspends Export Controls on Certain Critical Minerals"  Konten: Dinamika kebijakan ekspor mineral strategis Sumber Akademis:  "Rare Earth Statecraft Phase Two" 135  Sumber: German Marshall Fund  Konten: Analisis strategi China menggunakan SOEs untuk geopolitik Model Operasi:  SOEs melakukan operasi penuh dari hulu ke hilir  Konsolidasi industri: merger kecil ke dalam national champions  Kontrol ekspor melalui sistem lisensi dan quota  Koordinasi ketat dengan kebijakan industri nasional 5. INDIA - COAL INDIA LIMITED (CIL) Struktur Kepemilikan:  66% dimiliki oleh Pemerintah India  Meskipun ada saham publik (34%), pemerintah memiliki kontrol penuh  Effectively 100% kontrol operasional dan strategis Hak yang Dimiliki:  ⏹ Mining Rights: Monopoli de facto atas batubara thermal di India  ⏹ Marketing Rights: Kontrol distribusi domestik  ⏹ Pricing Rights: Pengaruh signifikan terhadap harga domestik Karakteristik:  Produsen batubara terbesar di dunia (single company)  80% produksi batubara India  Mempekerjakan ~250,000 pekerja  8 subsidiary companies, semua dikontrol penuh oleh CIL Referensi dan Link: Sumber Resmi:  Coal India Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Coal_India  Informasi komprehensif tentang struktur dan operasi  Website Resmi Coal India: https://www.coalindia.in/  URL About Us: https://www.coalindia.in/en- us/company/aboutus.aspx  Konten: Struktur korporasi dan subsidiary companies Analisis Industri:  "Coal India (COALINDIANS): history, ownership, mission, and more"  Konten: Analisis mendalam tentang struktur kepemilikan Dokumen Kebijakan:  "Coal in India" - Brookings Institution 136  Konten: Peran CIL dalam kebijakan energi India Kritik dan Analisis:  "Coal India accused of bulldozing human rights and environmental laws"  Konten: Challenges dari model monopoli negara Model Operasi:  CIL melakukan operasi pertambangan sendiri melalui subsidiaries  Mining Development C Leaseholders (MDO) untuk area tertentu  Kontraktor swasta untuk:  Overburden removal  Transportation  Specialized equipment  Keputusan strategis tetap di CIL (pemerintah) 6. VIETNAM - VINACOMIN (Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation) Struktur Kepemilikan:  100% dimiliki oleh Pemerintah Vietnam  Directly managed oleh Ministry of Industry and Trade Hak yang Dimiliki:  ⏹ Mining Rights: Monopoli atas batubara dan mineral utama  ⏹ Marketing Rights: Kontrol ekspor dan distribusi domestik  ⏹ Processing Rights: Integrasi vertikal Karakteristik:  Konglomerat terintegrasi: mining, power generation, equipment manufacturing  20+ subsidiary companies  Kontribusi signifikan ke APBN Vietnam Referensi dan Link: Sumber Industri:  "Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation"  Profil perusahaan dan struktur  "Vietnam's Critical Minerals Industry and Supply Chain"  Konten: Peran Vinacomin dalam supply chain global 137 Dokumen Pemerintah:  "The Mineral Industry of Vietnam in 2022"  Sumber: USGS Minerals Yearbook  Konten: Analisis komprehensif tentang Vinacomin Berita Industri:  "Vinacomin contributes over $635 million to State Budget"  Konten: Kontribusi ekonomi dan struktur finansial  "Vietnam and coal" - Global Energy Monitor  Konten: Analisis peran Vinacomin dalam sektor energi Model Operasi:  Vinacomin melakukan operasi penuh melalui subsidiaries  Joint ventures terbatas dengan perusahaan asing untuk:  Teknologi processing  Equipment supply  Kontrol strategis tetap 100% di Vinacomin 7. BOLIVIA - YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS (YLB) Struktur Kepemilikan:  100% dimiliki oleh Pemerintah Bolivia  Dibentuk setelah nasionalisasi sumber daya lithium Hak yang Dimiliki:  ⏹ Mining Rights: Monopoli konstitusional atas lithium  ⏹ Marketing Rights: Kontrol penuh ekspor  ⏹ Processing Rights: Industrialisasi domestik wajib Karakteristik:  Cadangan lithium terbesar di dunia (Salar de Uyuni)  Model nasionalisasi penuh setelah pengalaman dengan gas alam  Fokus pada industrialisasi domestik, bukan ekspor bahan mentah Referensi dan Link: Analisis Akademis:  "Bringing the state back in the lithium triangle: nationalisation, industrialisation and sustainable development in Bolivia"  Konten: Analisis mendalam tentang model nasionalisasi Bolivia  "The Political Ecology of Bolivia's Lithium Industrialization" 138  Konten: Full article tentang strategi YLB Berita dan Analisis:  "US targets Bolivian lithium, but nationalization stands in the way"  Konten: Tantangan model 100% kepemilikan negara  "'The Dubai of South America': how the promise of Bolivian lithium riches fell apart"  Konten: Challenges implementasi model nasionalisasi  "Bolivian Lithium Mining Companies s Brine Mining"  Konten: Struktur industri dan peran YLB Model Operasi:  YLB melakukan eksplorasi dan pilot projects sendiri  Partnership dengan perusahaan asing sangat terbatas dan kontroversial  Fokus pada:  Industrialisasi domestik  Value addition di Bolivia  Technology transfer wajib  Semua joint ventures harus memberikan mayoritas kepemilikan ke YLB 8. RUSSIA - ROSATOM (State Atomic Energy Corporation) Struktur Kepemilikan:  100% dimiliki oleh Pemerintah Rusia  State corporation dengan status khusus Hak yang Dimiliki:  ⏹ Mining Rights: Monopoli atas uranium di Rusia  ⏹ Marketing Rights: Kontrol ekspor uranium dan bahan bakar nuklir  ⏹ Processing Rights: Integrasi vertikal penuh nuclear fuel cycle Karakteristik:  Konglomerasi raksasa: mining, enrichment, fuel fabrication, power plants  Operasi global melalui subsidiaries (Kazakhstan, Afrika, dll)  Kontrol strategis atas supply chain uranium global Referensi dan Link: Sumber Informasi:  "Russia's Nuclear Fuel Cycle"  Sumber: World Nuclear Association  URL: https://world-nuclear.org/information- 139 library/country- profiles/countries-o-s/russia-nuclear- fuel-cycle.aspx  Konten: Comprehensive overview tentang struktur Rosatom Kasus Internasional:  "Uranium One controversy"  Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_One  Konten: Kasus akuisisi aset uranium oleh Rosatom  "What you need to know about Clinton and the Uranium One deal"  Konten: Konteks politik dari ekspansi Rosatom Dokumen Regulasi:  "Uranium One USA, Inc., License Amendment Request"  Konten: Regulatory filings terkait operasi Rosatom di AS Model Operasi:  Rosatom melakukan operasi penuh melalui subsidiaries  Akuisisi perusahaan asing untuk secure supply chain  Kontrol ketat dari pemerintah Rusia untuk alasan strategis  Integrasi vertikal dari tambang hingga power plants G. ARAB SAUDI - SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN) Struktur Kepemilikan:  65% dimiliki oleh Public Investment Fund (PIF) - sovereign wealth fund pemerintah  35% listed di Saudi Stock Exchange  Kontrol efektif 100% oleh pemerintah melalui PIF Hak yang Dimiliki:  ⏹ Mining Rights: Hak eksklusif eksplorasi dan eksploitasi di Saudi Arabia  ⏹ Marketing Rights: Kontrol atas penjualan produk  ⏹ Processing Rights: Integrasi vertikal penuh Karakteristik:  Bagian dari Vision 2030 Saudi Arabia  Fokus pada diversifikasi ekonomi dari minyak  Target: $75 billion kontribusi GDP dari mining by 2035  Joint ventures strategis dengan Aramco (juga BUMN) Referensi dan Link: Sumber Resmi: 140  Website Resmi Ma'aden: https://www.maaden.com.sa/en  Comprehensive information tentang operasi dan strategi Dokumen Korporat:  "Shareholder Circular - Ma'aden"  Format: PDF  URL: Available on AWS/Ma'aden investor relations  Konten: Struktur kepemilikan dan governance Analisis Pemerintah:  "The Mineral Industry of Saudi Arabia in 2022"  Sumber: USGS Minerals Yearbook  Konten: Comprehensive analysis tentang sektor pertambangan Saudi  U.S. Department of State - Saudi Arabia  URL: https://www.state.gov/reports/2024-investment- climate- statements/saudi-arabia/  Konten: Investment climate dan peran Ma'aden Berita Industri:  "Saudi Arabian Mining Company (Maaden) - Leading Mining Company"  Konten: Profil dan strategic direction  "ASTON MARTIN ARAMCO ELEVATE PARTNERSHIP WITH MA'ADEN"  Konten: Strategic partnerships dan diversifikasi Model Operasi:  Ma'aden melakukan operasi sendiri untuk sebagian besar aset  Joint ventures dengan:  Saudi Aramco (lithium, mineral transisi energi)  Alcoa (aluminium)  Mosaic (phosphate)  Struktur JV: Ma'aden biasanya majority shareholder  Keputusan strategis dikontrol oleh pemerintah melalui PIF 10. OMAN - MINERALS DEVELOPMENT OMAN (MDO) Struktur Kepemilikan:  100% dimiliki oleh Pemerintah Oman  Dibentuk untuk mengelola aset mineral strategis Hak yang Dimiliki: 141  ⏹ Mining Rights: Participating interest di proyek strategis  ⏹ Marketing Rights: Kontrol atas produksi dari aset yang dimiliki  ⏹ Strategic Control: Veto power dalam keputusan major Karakteristik:  Model relatif baru (established untuk diversifikasi dari oil C gas)  Fokus pada copper, gold, dan mineral industri  Partnership model dengan operator internasional Referensi dan Link: Sumber Resmi:  Minerals Development Oman: Informasi tentang struktur dan mandate  Note: Ini adalah entitas berbeda dari Mineral Resources Limited (Australia) Dokumen Pemerintah:  "The Mineral Industry of Oman in 201G"  Sumber: USGS Minerals Yearbook  Konten: Struktur industri dan peran entitas negara Catatan Penting:  Mineral Resources Limited (Australia) adalah perusahaan publik yang berbeda  MDO Oman adalah BUMN 100% yang mengelola participating interest negara Model Operasi:  MDO tidak melakukan operasi sendiri  Model mirip Petoro (Norwegia):  Kepemilikan aset oleh negara  Operasi oleh operator swasta  MDO fokus pada portfolio management 11. NAMIBIA - NAMCOR s EPANGELO MINING Struktur Kepemilikan: A. NAMCOR (National Petroleum Corporation of Namibia)  100% dimiliki pemerintah  Fokus pada oil C gas, tapi model relevan untuk mining B. Epangelo Mining Company  100% dimiliki pemerintah 142  Mengelola participating interest negara di proyek mining Hak yang Dimiliki:  ⏹ Participating Interest: Mandatory government stake (biasanya 5-15%)  ⏹ Free Carry Interest: Opsi untuk kepemilikan tanpa kontribusi modal  ⏹ Marketing Rights: Opsi untuk membeli sebagian produksi Karakteristik:  Regulasi baru (2024): Pemerintah mengambil majority control di proyek baru  Model "Namibian Ownership" yang lebih agresif  Fokus pada uranium, diamond, dan mineral strategis Referensi dan Link: Berita Regulasi:  "Namibia to Take Majority Control In All New Mining and Oil Ventures"  Konten: Perubahan kebijakan menuju kontrol negara yang lebih besar  "Ministry mollifies mine owners …as stocks slide"  Konten: Reaksi industri terhadap regulasi baru Analisis:  "WHOSE OIL IS IT ANYWAY"  Sumber: Namibia Business Review  Konten: Debat tentang resource nationalism Social Media:  Namibia Mining and Energy on Instagram  Updates tentang kebijakan dan proyek Model Operasi:  Epangelo mengambil participating interest di proyek strategis  Operator swasta menjalankan operasi teknis  Trend menuju kontrol negara yang lebih besar (post-2024) ANALISIS KOMPARATIF Spektrum Model 100% Kepemilikan Negara: A. Full Operational Control (Negara melakukan operasi sendiri) 1. CODELCO (Chile) - Operasi penuh oleh BUMN 2. Coal India (India) - Operasi melalui subsidiaries 3. Vinacomin (Vietnam) - Operasi terintegrasi 143 4. OCP (Maroko) - Mining dan processing sendiri 5. China SOEs - Full vertical integration 6. Rosatom (Russia) - Operasi penuh nuclear fuel cycle Karakteristik:  BUMN memiliki kapabilitas teknis dan operasional  Investasi besar dalam human capital dan equipment  Kontrol penuh dari hulu ke hilir  Menggunakan kontraktor hanya untuk layanan spesifik B. Portfolio Management Model (Negara tidak melakukan operasi) 1. PETORO (Norwegia) - Pure portfolio management, zero operations 2. MDO (Oman) - Portfolio management dengan participating interest 3. Epangelo (Namibia) - Passive investor model Karakteristik:  BUMN fokus pada value optimization, bukan operasi  Semua operasi dilakukan oleh operator swasta  Governance dan monitoring yang ketat  Efisiensi tinggi dengan risiko operasional rendah untuk negara C. Hybrid Model (Kombinasi operasi sendiri dan partnership) 1. Ma'aden (Saudi Arabia) - Operasi sendiri + JV strategis 2. YLB (Bolivia) - Pilot projects sendiri, partnership terbatas 3. Zambia ZCCM - Participating interest dengan operator swasta Karakteristik:  Fleksibilitas dalam pendekatan per proyek  Operasi sendiri untuk aset mature  Partnership untuk teknologi baru atau pasar baru  Balance antara kontrol dan efisiensi FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 1. Governance yang Kuat Best Practice: Norwegia (Petoro)  Transparansi penuh  Board independence  Professional management  Clear separation dari politik 144 Referensi:  "The Norwegian Model: Evolution, performance and lessons"  Annual Report SDFI and Petoro 2. Kapabilitas Teknis dan Operasional Best Practice: Chile (CODELCO)  Investasi dalam RCD  Training dan development  Modernisasi berkelanjutan  Innovation culture Referensi:  Memoria Digital Codelco 2024  CODELCO official website 3. Strategi Komersial yang Jelas Best Practice: Maroko (OCP)  Integrasi vertikal  Diversifikasi produk  Market intelligence  Customer relationships Referensi:  OCP Group Our Journey  Morocco phosphate industry reports 4. Framework Legal yang Jelas Best Practice: Bolivia (YLB)  Constitutional mandate  Clear ownership rights  Industrialization requirements  Protection dari arbitrase internasional Referensi:  "Bringing the state back in the lithium triangle"  Bolivia's lithium nationalization studies 145 DISTRIBUSI GEOGRAFIS Amerika Latin:  Chile (CODELCO) - Tembaga  Bolivia (YLB) - Lithium Asia:  China (Multiple SOEs) - Rare earth, berbagai mineral  India (Coal India) - Batubara  Vietnam (Vinacomin) - Batubara, mineral Timur Tengah:  Saudi Arabia (Ma'aden) - Phosphate, aluminium, gold  Oman (MDO) - Copper, gold Afrika:  Maroko (OCP) - Phosphate  Namibia (Epangelo) - Uranium, diamond Eropa:  Norwegia (Petoro) - Oil C gas (model untuk mining) Eurasia:  Russia (Rosatom) - Uranium, nuclear materials TREND DAN PERKEMBANGAN 1. Resource Nationalism yang Meningkat Banyak negara bergerak menuju kontrol negara yang lebih besar:  Namibia: Majority control mandate (2024)  Bolivia: Full nationalization lithium  Zambia: Re-nationalization copper assets 2. Focus pada Critical Minerals BUMN dibentuk khusus untuk mineral strategis:  Lithium (Bolivia, Chile)  Rare earth (China)  Uranium (Russia, Kazakhstan) 3. Model Hybrid yang Berkembang Kombinasi kontrol negara dengan efisiensi swasta:  Saudi Arabia (Ma'aden + partnerships)  Mongolia (Erdenes + Rio Tinto) 4. Governance Reforms 146 Peningkatan transparansi dan profesionalisme:  Adopsi best practices dari Norwegia  Independent boards  Professional management KESIMPULAN Model yang Paling Sukses: 1. Untuk Mineral Mature dan Teknologi Proven:  Model CODELCO (Chile) - Full operational control  Cocok jika: Kapabilitas teknis kuat, cadangan besar, teknologi standard 2. Untuk Maksimalisasi Value dengan Risk Mitigation:  Model PETORO (Norwegia) - Portfolio management  Cocok jika: Fokus pada value optimization, governance kuat, akses ke operator berkualitas 3. Untuk Mineral Strategis dengan Industrialisasi:  Model OCP (Maroko) - Vertical integration  Cocok jika: Cadangan besar, pasar domestik/regional, value addition strategy 4. Untuk Resource Nationalism dengan Sovereignty:  Model YLB (Bolivia) - Full nationalization dengan industrialisasi wajib  Cocok jika: Cadangan strategis, political will kuat, long-term vision Faktor Penentu Pemilihan Model: 1. Kapabilitas Teknis Negara  Tinggi → Full operational control (CODELCO)  Rendah → Portfolio management (Petoro) 2. Tujuan Strategis  Revenue maximization → Portfolio management  Industrialisasi → Vertical integration  Sovereignty → Full nationalization 3. Karakteristik Mineral  Mature technology → Full control  Cutting-edge technology → Partnership 4. Governance Capacity  Kuat → Any model dapat berhasil  Lemah → Risk of inefficiency dan korupsi 147 REFERENSI UTAMA: Sumber Resmi Perusahaan: 1. CODELCO (Chile)  https://www.codelco.com/  https://www.codelco.com/memoria2024/ 2. Petoro (Norwegia)  https://www.petoro.no/en  https://www.norwegianpetroleum.no/ 3. OCP Group (Maroko)  https://www.ocpgroup.ma/  https://www.ocpgroup.ma/our-journey 4. Ma'aden (Saudi Arabia)  https://www.maaden.com.sa/en 5. Coal India  https://www.coalindia.in/  https://en.wikipedia.org/wiki/Coal_India Dokumen Pemerintah dan Regulasi: 1. U.S. Department of State - Investment Climate Statements  Chile: https://www.state.gov/reports/2024-investment- climate- statements/chile/  Morocco: https://www.state.gov/reports/2024-investment- climate- statements/morocco/  Saudi Arabia: https://www.state.gov/reports/2024-investment- climate- statements/saudi-arabia/ 2. USGS Minerals Yearbook  Vietnam: "The Mineral Industry of Vietnam in 2022"  Saudi Arabia: "The Mineral Industry of Saudi Arabia in 2022"  Oman: "The Mineral Industry of Oman in 2019" Publikasi Akademis: 1. Norwegian Model  "The Norwegian Model: Evolution, performance and lessons" (PDF)  "Annual Report for the SDFI and Petoro" 2. Chile Copper  "Role of Copper in Chile and Zambia: Main Economic and Policy 148 Issues" (PDF) 3. Bolivia Lithium  "Bringing the state back in the lithium triangle: nationalisation, industrialisation and sustainable development in Bolivia"  "The Political Ecology of Bolivia's Lithium Industrialization" 4. China Rare Earth  "Rare Earth Statecraft Phase Two" - German Marshall Fund  "China's Rare Earth Export Controls - Impact on Global Supply Chain" Analisis Industri: 1. Mining Industry News  Mining.com - Various articles on state ownership models  Mining Technology - Analysis of SOE strategies 2. Think Tanks dan Research Institutions  Brookings Institution: "Coal in India"  German Marshall Fund: China rare earth analysis Berita dan Media: 1. Resource Nationalism  "Namibia to Take Majority Control In All New Mining and Oil Ventures"  "US targets Bolivian lithium, but nationalization stands in the way" 2. China Critical Minerals  "With new export controls on critical minerals, China tightens its grip"  "PRC Announces New Export Controls on Rare Earth Processing Technologies" 3. Industry Developments  "Vinacomin contributes over $635 million to State Budget"  "Can Morocco's phosphate wealth fuel economic transformation?" CATATAN (Kriteria Inklusi): Negara/perusahaan dimasukkan dalam daftar ini jika memenuhi kriteria: 1. Kepemilikan Negara ≥ G5% atau kontrol efektif 100% 2. Mining Rights: Hak eksklusif atau dominan atas cadangan 149 3. Marketing Rights: Kontrol signifikan atas penjualan dan distribusi 4. Scale: Signifikansi nasional atau global 5. Verifiability: Informasi tersedia dari sumber kredibel Sumber Data:  Website resmi perusahaan dan pemerintah  Dokumen regulasi dan laporan tahunan  Publikasi akademis peer-reviewed  Laporan institusi internasional (USGS, World Bank, dll)  Berita industri dari sumber terpercaya  Think tank dan research institutions KETERANGAN TERTULIS 3 (TIGA) ORANG AHLI PEMOHON 3. Prof. Drs. Raldi Hendrotoro Seputro Koestoer, M.Sc. Ph.D., APU Pemahaman Ilmu Lingkungan  Secara sederhana ilmu lingkungan adalah bidang ilmu multi-disipliner yang mempelajari hubungan timbal balik anatara manusia dan lingkungannya (fisik dan non-fisik). Disiplin ini memadukan berbagai bidang ilmu seperti: fisika, biologi, kimia, ekologi, ilmu tanah, teknologi informasi, energi, emisi, geologi, meteorologi, geografi, dan aspek sosial dan ekonomi, dengan tujuan memahami proses lingkungan serta menemukan solusi terhadap permasalahan lingkungan khususnya dalam konteks Sumberdaya Mineral dan Batubara. Pendekatan dalam ilmu lingkungan bersifat interdisipliner dan kuantitatif, yang fokus pada kajian proses lingkungan, manajemen sumber daya alam, mitigasi polusi, dan dampak perubahan iklim, termasuk hubungan manusia dan lingkungan, serta pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem  Definisi ini juga mencakup kajian aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pertanian yang terkait dengan lingkungan serta bagaimana ilmu lingkungan menggabungkan berbagai asas dan konsep dari disiplin ilmu lain untuk mengatasi masalah lingkungan secara luas, termasuk aspek kesejahteran dan berkeadilan.  Dengan demikian, ilmu lingkungan merupakan studi/ analysis terapan yang luas dan kompleks (holistic C eclectic) dengan kecirian mencakup: (i) inter/multi disiplin, (ii) inter-dependency, (iii) inter-aksi, (iv) keaneka-ragaman, (v) keharmonisan dan (vi) keberlanjutan dalam pemecahan masalah lingkungan 150 dari berbagai dimensi. Sumberdaya alam lingkungan  Sumberdaya alam lingkungan adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup. Sumberdaya alam ini dapat dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan sifatnya: (i) sumberdaya alam hayati (yang dapat diperbarui seperti tumbuhan dan hewan) dan (ii) sumberdaya alam non-hayati (yang tidak dapat diperbarui seperti mineral dan batubara).  Sumber daya alam hayati merupakan komponen ekosistem yang dapat berkembang biak dan diperbaharui secara alami, misalnya hutan, perikanan, dan peternakan. Sementara itu, sumberdaya alam non-hayati seperti air, udara, tanah, mineral, dan bahan bakar fosil hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan memerlukan waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali sehingga harus digunakan dengan bijaksana agar tidak habis.  Untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam lingkungan, diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Langkah penting yang dapat dilakukan meliputi pengurangan polusi, penghematan penggunaan air, larangan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya tambang, pengelolaan limbah yang baik, dan praktik-praktik konservasi seperti daur ulang dan pelestarian alam. Dengan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, kebutuhan manusia dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan dan menjaga keberlangsungan sumberdaya alam untuk generasi mendatang.  Pertambangan berkelanjutan adalah praktik dalam industri pertambangan yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan penambangan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan secara terbatas, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, memastikan keadilan sosial bagi masyarakat terdampak, serta menjaga keberlanjutan sumberdaya mineral secara terbatas, untuk masa depan. Tambang pada dasarnya, merupakan sumberdaya non-hayati yang tidak dapat diperbaharui, tetapi melalui pola penambangan ramah lingkungan dan efisien, usia tambang yang pada mulanya diperkirakan terbatas hanya sampai beberapa tahun, dengan pola 151 ramah lingkungan dan efisien, usia tambang dapat dimungkinkan lebih panjang dari yang semestinya diperkirakan. Prinsip utama pertambangan berkelanjutan meliputi: (i) Perlindungan lingkungan, seperti pencegahan pencemaran air dan udara, konservasi habitat, dan reklamasi lahan pasca-tambang; (ii) Pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana untuk memperpanjang masa pakai tambang serta pengurangan limbah; (iii) Penggunaan teknologi inovatif yang ramah lingkungan (memiliki emisi rendah karbon), termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi pengolahan limbah;  (iv) Keterlibatan aktif masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan tambang; (v) Penciptaan lapangan kerja, terutama masyarakat di sekitar wilayah tambang; (vi) Peningkatan kesejahteraan sosial dengan membuka lapangan kerja dan mendukung pembangunan komunitas sekitar tambang. Selain menjaga keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial, praktik ini juga mengintegrasikan penggunaan energi bersih, pengolahan proses non-merkuri, teknologi penangkapan (serap) karbon, serta pengelolaan limbah tailing untuk mengurangi dampak polusi. Indonesia, misalnya, mendorong pertambangan berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan berwawasan lingkungan yang juga memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan meningkatkan daya saing global industri pertambangan regional dan nasional. Proses Izin dan RKTPL  Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan atau individu yang ingin menjalankan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. IUP terdiri dari dua jenis utama: (i) IUP Eksplorasi dan (ii) IUP Operasi Produksi, dan diterbitkan sesuai dengan zonasi wilayah pertambangan dan kewenangan pemerintah daerah atau pusat. Permohonan IUP harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, serta memerlukan rekomendasi dari pemerintah daerah terkait sebelum diterbitkan SK oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan wilayahnya  RKTTL merupakan singkatan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Penyediaan Tenaga Listrik, yang berhubungan dengan perusahaan penyedia tenaga listrik. IUPTL adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang wajib dimiliki oleh badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik termasuk kegiatan distribusi dan penjualan tenaga listrik sesuai RUPTL 152 (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) yang disusun oleh badan usaha dan disahkan oleh pemerintah. IUPTL diberikan untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas provinsi atau oleh BUMN seperti PLN.  Singkatnya: Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diperlukan untuk kegiatan pertambangan di Indonesia. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Penyediaan Tenaga Listrik (RKTTL) serta Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) terkait dengan usaha penyediaan listrik dan distribusinya. IUP terkait pertambangan sumberdaya mineral dan batubara, sedangkan RKTTL/IUPTL terkait penyediaan tenaga listrik termasuk dari sumber energi tertentu.  Terlepas dari perbedaan tersebut, dalam konteks Tambang dan lingkungan, perlu berlakukan RKTPL/ Rencana Kerja Teknis C Pengelolaan Lingkungan. RKTPL dilakukan berkala dan tidak menunggu sampai berakhirnya masa Amdal berlaku (5 tahunan), tetapi dilakukan tiap tahun dan operasionalisasinya secara berkala tiga bulanan; hal ini untuk menjamin proses pengelolaan lingkungan dilakukan secara operasional dan dilaporkan secara berkala. Pada saat terjadi ‘kebiasan’ terhadap proses kelola lingkungan maka dapat langsung dilakukan Tindakan Administratif (penghentian sementara, recovery cost, atau lainnya sebagai nilai kompensasi). Sebagai contoh, kejadian pada kasus PT IWIP saat ini menjadikan kendali dan kontrol dari pihak berwenang tampak sangat lemah. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pola pengelolaan tambang di China, dimana dalam masa produksi, RKTPL dipegang oleh Pemerintah, ‘pengawalan ketat’ dilakukan agar pihak pemilik ijin hanya menjalankan operasi teknis saja, kepemilikan (landuse) dipegang oleh Pemerintah atau pihak BUMN yang diberi kuasa. Implikasinya adalah, Pemerintah tetap memegang peran sentral dan tidak dapat diabaikan oleh pemilik ijin. Pemilik ijin hanya miliki tugas teknis di masa explorasi/ produksi dan di masa penjualan saja, serta semua tahapan dipegang penuh oleh Pemerintah, dan atau BUMN yg diberi kuasa. Selanjutnya, dalam kepemilikan saham, Dimana pada mulanya Pemerintah dan atau BUMN yang diberi kuasa hanya memiliki ownership 10%, secara bertahap (progresif), meningkat owbershipnya sampai pada 51% di masa Produksi dan penjualan; dengan demikian, di berbagai tahapan peran sentral Pemerintah semakin nyata dan merujuk pada konsep lingkungan produktif berkeadilan, dari hulu hingga hilir. 153 Syarat mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP)  Proses izin usaha pertambangan (IUP) meliputi beberapa kategori administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagai berikut: (i) Persyaratan Administratif:Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur atau instansi terkait dengan materai; (ii) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh dari sistem OSS (Online Single Submission); (iii) Daftar susunan direksi, komisaris, pemegang saham, dan pemilik manfaat (beneficial ownership) beserta identitas dan NPWP. Surat keterangan domisili Perusahaan; (iv) Data kontak resmi perusahaan. Persyaratan Teknis meliputi (i) Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan koordinat geografis yang sesuai Sistem Informasi Geografis nasional; (ii) Laporan akhir dan hasil studi kelayakan eksplorasi; (iii) Dokumen dan laporan kegiatan eksplorasi sebelumnya (jika untuk perpanjangan IUP). Persyaratan Lingkungan meliputi: (i) Surat pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (ii) Dokumen lingkungan hidup dan dokumen izin lingkungan yang diterbitkan oleh instansi berwenang; (iii) Bukti penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang. Persyaratan Finansial mencakup (i) Laporan keuangan perusahaan selama 1-3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (tergantung pada jenis komoditas); (ii) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan; selain itu, (iii) beberapa daerah atau jenis IUP tertentu dapat menetapkan persyaratan tambahan. Proses pengajuan telah mulai menggunakan sistem elektronik OSS untuk mempermudah perizinan dan transparansi. Syarat ini berlaku untuk IUP Operasi Produksi, dan ada variasi sedikit untuk IUP Eksplorasi atau jenis izin lainnya. Dokumen Lingkungan Untuk Lampiran IUP  Dokumen lingkungan yang wajib dilampirkan untuk pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi: (i) Dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) sesuai dengan Permen LH No. 16 Tahun 2012 bagi usaha/kegiatan yang tidak wajib AMDAL; (ii) Jika kegiatan termasuk yang wajib AMDAL, maka harus melampirkan dokumen AMDAL dan telah mendapatkan persetujuan dokumen AMDAL dari instansi lingkungan hidup yang berwenang; (iii) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk kegiatan yang 154 tidak wajib UKL-UPL dan AMDAL; (iv) Dokumen rencana reklamasi dan pascatambang; (v) Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemohon; (vi) Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan yang sah. Dokumen ini berfungsi untuk menjamin bahwa kegiatan pertambangan mematuhi aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengantisipasi dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar. Penyampaian dokumen ini juga merupakan syarat administratif penting dalam proses pengajuan IUP Kebijakan Publik Terhadap Alokasi Sumberdaya: Hukum Pareto  Pareto optimalitas adalah suatu kondisi efisiensi dalam suatu sistem ekonomi atau alokasi sumberdaya tidak terbarukan di mana tidak mungkin membuat satu individu atau pihak menjadi lebih baik tanpa membuat individu atau pihak lain menjadi lebih buruk. Artinya, dalam kondisi Pareto optimal, semua sumberdaya telah dialokasikan sedemikian rupa sehingga tidak ada perbaikan yang dapat dilakukan tanpa merugikan pihak lain. Beberapa butir penting mengenai Pareto optimalitas adalah: Jika kondisi ini tercapai, maka tidak ada ruang untuk meningkatkan utilitas atau kesejahteraan satu pihak tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain. Titik-titik di kurva Pareto (disebut juga Pareto front) menunjukkan semua solusi optimal yang seimbang, di mana optimasi satu variabel hanya dapat terjadi dengan mengorbankan variabel lain. Dalam konteks produksi atau distribusi barang, Pareto optimalitas mencerminkan efisiensi alokasi sumberdaya dan konsumsi yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus pertukaran atau produksi, titik Pareto optimal terjadi saat tingkat substitusi marjinal antar barang sama untuk semua konsumen, dan tidak ada pergeseran sumberdaya yang dapat meningkatkan output atau utilitas tanpa menyebabkan penurunan pada output atau utilitas pihak lain. Hal ini sekaligus menunjukkan efisiensi dalam segala aspek, baik produksi maupun distribusi barang atau jasa. Secara singkat, Pareto optimalitas menjadi tolok ukur penting dalam ekonomi dan keputusan sosial untuk menilai apakah alokasi sumberdaya sudah efisien dan adil dalam arti tidak mengorbankan kesejahteraan satu pihak demi pihak lain.  Pareto improvement adalah perubahan dalam alokasi sumberdaya yang membuat setidaknya satu individu menjadi lebih baik tanpa membuat individu lain menjadi lebih buruk. Dengan kata lain, ini adalah peningkatan efisiensi di 155 mana ada manfaat yang bertambah untuk paling sedikit satu pihak tanpa kerugian pada pihak lain. Konsep ini sering digunakan dalam teori ekonomi untuk menunjukkan situasi di mana nilai atau kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Perbaikan Pareto ini dapat terus terjadi hingga mencapai titik keseimbangan Pareto (Pareto optimum), di mana tidak ada perubahan lebih lanjut yang dapat membuat seseorang lebih baik tanpa merugikan orang lain. Meski demikian, sebuah Pareto improvement belum tentu adil atau merata secara distribusi; itu hanya menunjukkan efisiensi dalam alokasi sumberdaya. Singkatnya, Pareto improvement menggambarkan keadaan atau aksi yang meningkatkan kesejahteraan setidaknya satu pihak tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain, dan menjadi dasar penting dalam analisis efisiensi ekonomi dan kebijakan public terhadap sumberdaya tidak terbarukan. PKP2B, IUPK, Kontrak Karya G IUP  Pada masa yang lalu kita mengenal istilah PKP2B dan Kontrak Karya dalam dunia minerba. PKP2B adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; merupakan perjanjian legal antara Pemerintah dan Perusahaan Batubara dalam kegiatan Batubara. Kegiatan meliputi seluruh proses penambangan dari mulai survey geologi, explorasi sampai pada operasi produksi. Durasi perjanjian biasanya sekitar 30 tahun dan dapat diperbaharui. Dengan catatan: pemegang bisnis mengkonversi Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK). Setelah kontrak berakhir dan kemudian Perusahaan melanjutkan operasi.  Perjanjian ini mengandung obligasi Perusahaan termasuk: (i) Bayar Royalty dan Pajak, (ii) melakukan Reklamasi, (iii) Pengelolaan Lingkungan dan (iv) membangun industri local, dengan memberi kesempatan kepada tenaga kerja lokal dan menggunakan produk-produk lokal. Perjanjian ini berdasarkan Keppres dan diatur menurut regulasi pemerintah yang mencerminkan Kerangka Aturan Sektor Batubara Indonesia. Secara ringkas PKP2B adalah Kerangka Perjanjian Kontrak Batubara yang mencakup hak dan kewajiban, dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah lingkungan , ekonomi lokal, ketentuan legal dan pada saat masa transisi menuju IUPK harus sejalan dengan sistem legislasi dan kebijakan Pola Pengelolaan Batubara yang berlaku di NKRI. Dalam kaitan dengan aspek lingkungan, pada setiap ijin berlaku 156 penyediaan dokumen Amdal (analysis mengenai dampak lingkungan). Coverageluasan are yang wajib miliki dokumen Amdal, sebagaima di atur dalam UUNo 26/ 2007 tentang Penataan Ruang.  Kaitan antara Undang Undang No 26/2007 dan Amdal: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007) mengatur tentang Penataan Ruang di Indonesia. UU No 26/2007 ini membagi kewenangan penyelenggaraan penataan ruang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang agar tata ruang wilayah dapat berlangsung tertib, terencana, produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Penataan ruang ini termasuk mekanisme pengawasan, pemberian sanksi, dan hak serta kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.  AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah instrumen penting yang harus dilaksanakan dalam setiap pembangunan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan negatif. Dalam konteks UU 26/2007, pelaksanaan AMDAL menjadi bagian dari penataan ruang untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dan pembangunan sesuai dengan fungsinya serta memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dengan kata lain, AMDAL adalah alat evaluasi lingkungan yang mengawal pelaksanaan ruang dan pembangunan agar berkelanjutan dan ramah lingkungan. Secara ringkas, UU 26/2007 bertugas mengatur tata ruang nasional dan daerah serta mewajibkan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai evaluasi lingkungan untuk semua kegiatan yang berdampak, sehingga keduanya berhubungan dalam memastikan pembangunan yang teratur, terencana, dan ramah lingkungan di Indonesia. Kembali tentang proses perijinan Kawasan Tambang, untuk luasan wilayah yang mencakup dua provinsi atau lebih, maka Komisi penilai Amdal Pusat memiiki kewenangan mengeluarkan ijin Amdal; untuk coverage luasan dua kabupaten dalam satu provinsi, maka Komisi Amdal Provinsi memilki kewenangan untuk mengeluarkan ijin Amdal; untuk coverage luasan antar kabupaten dan berbeda provinsi, maka ijin dokumen Amdal mengacu pada Komisi Pusat. Strata ini mengikuti pola yang diatur dalam UU no 26/ 2007. Perbedaan antara PKP2B dan IUPK  Perbedaan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) 157 dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dalam praktik pertambangan Indonesia terutama terletak pada jenis izin dan aspek hukum serta proses perizinan.PKP2B adalah kontrak/perjanjian khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan pertambangan batubara dengan hak dan kewajiban yang diatur kontrak selama jangka waktu tertentu, biasanya 30 tahun.  PKP2B memiliki skema perpajakan dan royalti yang spesifik serta mengatur kewajiban lingkungan dan sosial yang sesuai kontrak. Setelah masa PKP2B habis, perusahaan harus beralih ke IUPK untuk melanjutkan operasional secara legal, mengikuti regulasi yang lebih modern dan tarif pajak baru.  IUPK merupakan izin usaha pertambangan khusus yang menggantikan kontrak- kontrak lama seperti PKP2B. IUPK diterbitkan sebagai bentuk pengaturan baru sesuai Undang-undang Minerba yang menekankan transparansi, lelang izin, dan standar pelaksanaan pertambangan yang uniform untuk batubara dan mineral. IUPK umumnya membawa risiko perpajakan yang lebih tinggi, kewajiban lingkungan yang tetap ketat, dan metode pengelolaan yang mengacu pada kerangka hukum pertambangan nasional terbaru.  Singkatnya, PKP2B adalah bentuk perjanjian kontrak lama khusus untuk batubara dengan skema yang lebih kontrak-based, sementara IUPK adalah izin usaha pertambangan yang lebih modern, berorientasi pada izin resmi sesuai UU Minerba dan lelang wilayah tambang, dengan regulasi perpajakan dan pengelolaan yang diperbarui untuk operasional secara berkelanjutan (memiliki orientasi terhadapa pengembangan wilayah ramah lingkungan). Kasus Lingkungan dalam konteks IUPK Kasus lingkungan yang melibatkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia mencakup banyak pelanggaran serius terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu kasus besar terjadi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, di mana pemerintah resmi mencabut IUP dari empat perusahaan tambang nikel: PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Pencabutan ini dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran seperti membuka tambang di luar izin lingkungan, beroperasi tanpa dokumen lingkungan yang lengkap (seperti AMDAL dan RKAB), dan tidak memenuhi persetujuan penggunaan kawasan hutan.Selain itu, aktivitas tambang yang tidak 158 mematuhi persetujuan lingkungan dan tata kelola pulau kecil telah mengancam ekosistem serta kelestarian kawasan konservasi, yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan pencabutan izin tersebut adalah bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan konservasi dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan sebagai dasar penindakan. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya pemegang IUP mematuhi kewajiban lingkungan dan standar teknis dalam operasionalnya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan serta risiko sanksi administratif dan pencabutan izin oleh pemerintah. Resolusi Kasus Lingkungan bagi Pemegang IUPK  Resolusi untuk kasus lingkungan yang melibatkan pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) mencakup beberapa langkah kunci: (i) Pemerintah harus memperketat proses verifikasi dan penerbitan IUPK, terutama untuk wilayah sensitif seperti kawasan konservasi dan pulau kecil, agar memastikan kelayakan lingkungan dan pemenuhan dokumen lingkungan seperti AMDAL; (ii) Pengawasan lingkungan perlu dilakukan secara berkala dan melibatkan multi-stakeholder, termasuk masyarakat lokal, akademisi, dan lembaga lingkungan independen untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan dari pemegang IUPK; jika ditemukan pelanggaran, pemerintah wajib menerapkan sanksi tegas tanpa pandang bulu, seperti peringatan tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan IUPK sesuai ketentuan UU Minerba dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH); (iii) Perusahaan harus menerapkan prinsip ‘good mining practices’ dengan komitmen penuh terhadap pengelolaan lingkungan dan rehabilitasi area tambang untuk mencegah kerusakan ekosistem; (iv) Penegakan hukum lingkungan harus dilaksanakan secara nyata di lapangan, tidak hanya sebatas kebijakan di atas kertas, agar dampak negatif tambang terhadap lingkungan dapat diminimalisir dan ketaatan terhadap regulasi lingkungan benar-benar dijalankan. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya membawa kesinambungan dan keberlanjutan dalam pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Kontrak Karya  Kontrak Karya Pertambangan adalah kontrak atau perjanjian usaha pertambangan yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan perusahaan 159 swasta, termasuk swasta nasional atau asing yang berbadan hukum Indonesia. Kontrak ini menjadi dasar legalitas hukum usaha pertambangan, mengatur hak dan kewajiban para pihak, wilayah operasi, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab sesuai ketentuan pemerintah. Kontrak ini juga memberikan kuasa eksklusif pengelolaan tambang kepada kontraktor, tapi tidak memberikan hak atas tanah permukaan. Kontrak Karya penting untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari konflik dalam usaha pertambangan. Tanpa kontrak, kegiatan penambangan dianggap ilegal dan tanpa dasar hukum jelas. Kontrak ini memiliki masa berlaku tertentu yang dapat diperpanjang atau dihentikan, serta memuat sanksi jika terjadi pelanggaran. Kontrak karya biasanya mengatur pembagian keuntungan antara pemerintah dan perusahaan kontraktor serta penentuan batas wilayah operasi yang jelas. Perbedaan Kontrak Karya dan IUP  Secara hukum, kontrak karya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dan peraturan pemerintah terkait. Kontrak ini berperan sebagai landasan pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia dan menjadi dokumen penting apabila terjadi risiko atau perselisihan dalam pengusahaan tambang. Dalam perspektif modern, kontrak karya juga penting dalam memperhatikan aspek lingkungan dan melibatkan kepentingan masyarakat adat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip ramah lingkungan.  Perbedaan utama antara kontrak karya (KK) dan izin usaha pertambangan (IUP) terletak pada bentuk dan regulasi hukumnya serta mekanisme pengelolaan usaha pertambangan. Kontrak karya (KK) adalah perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta (dapat berupa asing atau nasional) yang memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk mengusahakan sumber daya mineral dalam wilayah tertentu selama jangka waktu tertentu. Kontrak ini mengatur secara mendetail pembagian hasil, wilayah kerja, masa berlaku, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait. Kontrak karya dapat diterapkan pada pengusahaan pertambangan sebelum reformasi perizinan di Indonesia dan memiliki masa berlaku terbatas serta ketentuan khusus, termasuk klausul sanksi jika terjadi pelanggaran. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sistem perizinan usaha pertambangan yang menggantikan kontrak karya sebagai hasil reformasi hukum pertambangan di Indonesia, terutama setelah dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 160 2009 dan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. IUP adalah izin yang diberikan pemerintah pusat yang bersifat operasional, di mana pemegang izin langsung mengelola kegiatan pertambangan selama masa izin berlaku.  Sistem IUP lebih sederhana dibandingkan dengan kontrak karya dan lebih menekankan pada perizinan administratif dibanding perjanjian kontrak bisnis antara pemerintah dan swasta. Intinya:Peralihan dari kontrak karya ke IUP merupakan bagian dari reformasi hukum pertambangan yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral oleh pemerintah. Pengusaha tambang yang masih memegang kontrak karya secara transisi masih diakui, tetapi pada akhirnya harus menyesuaikan dengan sistem perizinan IUP sesuai regulasi terbaru. Kelemahan IUP dam konteks Lingkungan  Kelemahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam konteks lingkungan meliputi beberapa aspek utama. Pertama, sering terjadi pelanggaran administratif seperti penerbitan IUP tanpa memenuhi prosedur yang benar dan tumpang tindih dengan kawasan konservasi atau wilayah adat. Kedua, ada pelanggaran teknis operasional seperti penambangan di luar wilayah yang diizinkan dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar. Ketiga, pelanggaran lingkungan yang umum termasuk pencemaran air, tanah, atau laut, perusakan habitat lindung seperti hutan lindung dan terumbu karang. Ke-empat, kegagalan dalam reklamasi dan pemulihan pascatambang. Keempat, pelanggaran tata kelola yang dapat terjadi berupa terbatasnya transparansi, tidak melibatkan masyarakat adat dalam konsultasi, dan adanya konflik kepentingan dalam penerbitan izin.Kasus di Raja Ampat menjadi contoh nyata dari kelemahan ini, di mana IUP diterbitkan di wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi dan kawasan konservasi, yang menimbulkan ancaman kerusakan ekosistem pesisir dan laut, termasuk terumbu karang yang sensitif. Pemerintah telah mencabut beberapa IUP sebagai bentuk tindakan tegas, namun pengawasan dan penerapan sanksi masih menjadi tantangan. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan kebutuhan untuk pengelolaan IUP yang lebih ketat dengan transparansi, pengawasan berkala, serta keterlibatan masyarakat dan lembaga lingkungan independen agar prinsip keberlanjutan lingkungan dapat terpenuhi dengan baik.Secara ringkas, kelemahan IUP dalam konteks lingkungan paling banyak muncul dari kurangnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, 161 pengawasan yang lemah, potensi konflik kepentingan, dan kurangnya transparansi dalam proses penerbitan dan pengelolaan izin usaha pertambangan. Resolusi bagi kasus IUP-Lingkungan  Resolusi lingkungan untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencakup kewajiban penyusunan dan pelaksanaan rencana reklamasi serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan sesuai peraturan yang berlaku. Pemegang IUP harus: (i) menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang disetujui; (ii) menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, serta melaksanakan pengelolaan lingkungan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkunga (Note: Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022); (iii) wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan, seperti pengelolaan air asam tambang sesuai baku mutu lingkungan; (iv) wajib patuh terhadap ketentuan Amdal yang tertera dalam persyaratan ijin; (v) sanksi administratif dapat dikenakan untuk pelanggaran kewajiban lingkungan tersebut, termasuk peringatan, penangguhan, hingga pencabutan IUP. Penguatan pengawasan dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah juga menjadi bagian penting untuk memastikan kepatuhan pemegang IUP terhadap resolusi lingkungan ini.  Secara ringkas, resolusi lingkungan pada pemegang IUP meliputi: (i) Penyusunan dan pelaksanaan rencana reklamasi dan pascatambang, (ii) Penyediaan dan penempatan dana jaminan reklamasi, (iii) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan secara berkala (menurut waktu) untuk mencegah pencemaran dan kerusakan, (iv) Kepatuhan pada dokumen lingkungan hidup yang disetujui, (v) Pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban lingkungan. Semua ini harus ada dalam ketentuan Undang-Undang Minerba terbaru (UU no 2/ 2025) dan peraturan pemerintah pelaksana terkait pengelolaan lingkungan di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. 4. Mohammad Novrizal, S.H., LL.M., Ph.D Di Indonesia, penguasaan negara atas sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara, pada dasarnya merupakan mandat konstitusional, yang 162 bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, yang menyatakan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Konsep ini seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan formal, melainkan juga sebagai tanggung jawab substantif dari negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan kekayaan alam tersebut, agar bisa dipastikan bahwa rakyat benar- benar dapat menikmatinya secara berkeadilan serta sekaligus negara juga harus mencegah hilangnya hak-hak rakyat, akibat dari pemanfaatan tersebut. Dalam pengelolaan pertambangan, penguasaan negara harus mencakup kendali substantif, bukan hanya administratif seperti pemberian izin, agar selaras dengan amanat konstitusi. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, bahwa hak menguasai negara meliputi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian. Namun demikian, kewenangan negara tersebut tentunya tidak menafikan peran dan keterlibatan pihak swasta, selama prinsip demi kemakmuran rakyat terjaga. Oleh karena itu, setiap pengaturan mengenai perizinan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan harus selaras dengan prinsip dasar penguasaan negara, perlindungan hak- hak konstitusional warga negara, serta penjagaan keberlanjutan lingkungan hidup. Ketika suatu norma dalam undang- undang berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, misalnya dengan memberikan ruang dominan kepada pelaku usaha, mengurangi efektivitas kontrol negara, atau mengabaikan hak-hak rakyat, khususnya masyarakat hukum adat, maka diperlukan penilaian konstitusional yang cermat untuk memastikan bahwa norma tersebut tetap berada dalam koridor UUD NRI 1945. Dalam permohonan Uji Materiil ini, ketentuan yang diuji adalah Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba) dan Pasal 92 UU Minerba. Kedua norma undang-undang itu menimbulkan persoalan konstitusional, karena menyentuh aspek penguasaan negara, distribusi manfaat, dan keberlanjutan sumber daya alam yang dijamin oleh Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat (2), (3) dan (4). Selengkapnya, kedua ketentuan undang-undang yang diuji tersebut berbunyi sebagai berikut: 163 Pasal 35 ayat (1): “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” Pasal 92: “Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.” Terkait dengan hal ini, dalam ilmu pengetahuan tentang kenegaraan, ada dua teori yang relevan dan dapat dijadikan acuan, yaitu Teori Penguasaan Negara dan Teori Negara Kesejahteraan. Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara dengan menyebutkan, bahwa penguasaan semacam pemilikan oleh negara berarti negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, termasuk hak untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatannya (Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 12). Pasal 35 ayat (1) pada satu sisi mempertegas sentralisasi perizinan sebagai instrumen negara untuk mengendalikan sektor pertambangan. Pendekatan ini selaras dengan yurisprudensi MK mengenai makna “dikuasai oleh negara”, yang meliputi fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya alam. Sentralisasi kewenangan perizinan dapat memperkuat posisi negara dalam menentukan arah kebijakan minerba dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab. Namun demikian, norma tersebut tidak secara eksplisit memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, pengakuan masyarakat hukum adat, dan mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) [Mekanisme Free, Prior, and Informed Consent/FPIC (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan) berasal dari instrumen hukum internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP), Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 tentang Masyarakat Adat dan Suku Bangsa (Indigenous and Tribal Peoples Convention), dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD), yang menekankan persetujuan bebas, didahulukan, dan atas 164 dasar informasi penuh dari masyarakat adat sebelum proyek berdampak pada wilayah mereka. Mekanisme FPIC adalah proses pengambilan keputusan kolektif independen, dengan tahapan informasi awal, diskusi, dan negosiasi dari kondisi suatu proyek. FPIC mencakup empat elemen pokok: free (bebas/tanpa intimidasi), prior (sejak awal sebelum proyek direncanakan), informed (informasi objektif tentang dampak sosial-ekonomi-lingkungan), dan consent (persetujuan kolektif yang merupakan hasil negosiasi antara pemerintah, pemilik proyek dan masyarakat terdampak)]. Ketiadaan penegasan tentang mekanisme FPIC tersebut dalam undang-undang yang diuji berpotensi menimbulkan pengingkaran terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, serta bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pentingnya partisipasi bermakna dalam pengelolaan ruang hidup dan sumber daya alam [Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang penting terkait hal ini adalah Putusan No.119/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan penguatan perlindungan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Putusan ini memperluas objek perlindungan dengan memastikan bahwa upaya memperjuangkan pelindungan lingkungan hidup adalah hak konstitusional seluruh warga negara yang harus dihormati dan dilindungi, yaitu meliputi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup]. Persoalan konstitusional lainnya juga muncul dari Pasal 92 UU Minerba, karena ketentuan ini mencantumkan frasa “termasuk mineral ikutannya”. Model pengaturan demikian memberi perusahaan hak penguasaan ekonomis yang terlalu luas, yang dapat mengurangi kemampuan negara untuk mengendalikan distribusi komoditas strategis, menetapkan kebijakan hilirisasi, mengatur volume produksi, serta menjamin pemerataan manfaat bagi masyarakat. Seharusnya “mineral ikutan”, tidak serta merta menjadi hak milik pemegang IUP dan IUPK, melainkan harus diproses dengan administrasi perizinan yang terpisah. Dengan demikian Pasal 92 ini berpotensi menjadi inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) UUD NRI 1945, disebabkan frasa "termasuk mineral ikutannya" menimbulkan ketidakpastian hukum tentang 165 apakah iuran eksplorasi atau iuran produksi dibebankan kepada mineral/batu bara saja atau termasuk mineral ikutannya. Sebagai negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana dianut oleh Pasal 33 UUD 1945, negara berkewajiban menjamin distribusi manfaat sumber daya alam secara adil, mencegah ketimpangan struktural, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar. Dalam doktrin negara kesejahteraan, penguasaan negara atas sumber daya strategis bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan instrumen untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, menjaga stabilitas harga energi, mendukung pendanaan pembangunan, serta melindungi kelompok rentan dari risiko eksploitasi. Dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), kedua norma tersebut berimplikasi pada pencapaian sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG No.12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, menuntut adanya kendali negara terhadap seluruh rantai nilai sumber daya alam. Jika negara kehilangan kapasitas pengendalian akibat pemberian hak kepemilikan kepada korporasi, maka prinsip kehati-hatian dan konservasi sumber daya menjadi sulit dijalankan. Hal ini juga berpotensi menghambat pencapaian SDG No.13 terkait mitigasi perubahan iklim, karena dapat berakibat negara tidak lagi memiliki keleluasaan untuk membatasi eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, SDG No.16 yang berfokus pada tata kelola lembaga publik dan kepastian hukum mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses perizinan. Norma perizinan terpusat yang tidak disertai jaminan partisipasi mengandung risiko menurunkan legitimasi kebijakan pertambangan dan membuka ruang konflik agraria maupun sosial. Komitmen Indonesia terhadap SDGs telah diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, bahwa Prioritas Nasional ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, norma yang mengalihkan kendali substantif kepada pelaku usaha, sebagaimana dimungkinkan Pasal 92 UU Minerba, tidak selaras 166 dengan arah kebijakan nasional dan berpotensi menghambat pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Sehingga, setiap kebijakan sektoral semestinya tidak boleh bertentangan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisis konstitusional, prinsip penguasaan negara, serta komitmen terhadap SDGs, maka saya berpendapat bahwa Pasal 92 UU Minerba mengandung potensi pelanggaran terhadap Pasal 33 UUD 1945 karena berpotensi mengalihkan kendali strategis dari negara kepada pelaku usaha. Adapun Pasal 35 ayat (1) dapat dinyatakan konstitusional sepanjang ditafsirkan secara ketat bahwa sentralisasi perizinan wajib diiringi mekanisme partisipasi publik, perlindungan masyarakat adat, dan akuntabilitas administratif. Berdasarkan analisis dengan menggunakan Teori Penguasaan Negara dan Teori Negara Kesejahteraan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Pasal 35 ayat (1) UU Minerba berpotensi inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, apabila delegasi izin menyebabkan negara kehilangan kontrol substantif, mengabaikan mekanisme perlindungan masyarakat adat, dan tidak menjamin distribusi manfaat yang adil. 2. Pasal 92 UU Minerba berpotensi inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum tentang apakah iuran eksplorasi atau iuran produksi dibebankan kepada mineral/batu bara saja atau termasuk mineral ikutan. 5. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. A. Filosofi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam 1. Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan jantung konstitusi ekonomi Indonesia yang mengandung filosofi mendalam tentang penguasaan negara atas sumber daya alam. Pasal ini bukan sekadar ketentuan normatif, melainkan manifestasi dari cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk membebaskan rakyat dari eksploitasi ekonomi kolonial. 2. Secara filosofis, Pasal 33 UUD 1945 menganut prinsip demokrasi ekonomi yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama, bukan kemakmuran orang-seorang. Prinsip ini berakar pada nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. 167 3. Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara, filosofi ini menghendaki agar negara tidak hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi sebagai penguasa substantif yang memastikan bahwa kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Konsep 'penguasaan negara' sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 jauh melampaui kepemilikan formal atau fungsi regulasi semata. Ia mengandung makna kontrol yang mendalam dan substantif oleh negara atas sumber daya alam untuk mencapai tujuan konstitusional, yaitu kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Hal ini mengamanatkan negara untuk bertindak sebagai mandataris rakyat dalam mengelola kekayaan alam. 5. Dalam konteks hukum tata negara, penguasaan negara ini mencakup serangkaian dimensi yang saling terkait, memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi. Dimensi-dimensi ini menjadi pilar utama dalam membangun kedaulatan ekonomi bangsa. 6. Pentingnya konsep penguasaan negara yang substantif ini adalah untuk mencegah privatisasi nilai ekonomi sumber daya alam yang dapat mengorbankan kepentingan publik. Dengan demikian, negara harus memiliki kontrol penuh atas cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, termasuk sektor pertambangan. 7. Kontrol penuh atas cabang-cabang kontrol penuh atas cabang- cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, termasuk sektor pertambangan, termanifestasi ke dalam hak: (a) Kepemilikan, negara memiliki hak kepemilikan atas sumber daya alam, bukan sebagai pemilik privat, melainkan sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia; (b) Pengaturan, negara berwenang penuh untuk membuat kebijakan dan peraturan yang mengikat terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam; (c) Penguruan, negara wajib melakukan tindakan pengelolaan secara aktif, baik melalui badan usaha milik negara maupun kerja sama dengan pihak lain di bawah kendali negara; dan (d) Pengawasan, negara harus memastikan bahwa setiap kegiatan 168 eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai dengan peraturan dan memberikan manfaat optimal bagi rakyat. 8. Secara teoretis, konsep "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan sebagai konsep yang multidimensional, meliputi lima fungsi negara: (a) Fungsi Kebijakan (Beleid), negara berwenang membuat kebijakan strategis terkait pengelolaan sumber daya alam; (b) Fungsi Pengurusan (Bestuursdaad), negara melakukan pengurusan administratif dan manajerial; (c) Fungsi Pengaturan (Regelendaad), negara membuat regulasi dan peraturan pelaksanaan; (d) Fungsi Pengelolaan (Beheersdaad), negara mengelola secara langsung atau melalui BUMN atau melalui BUMN atau kepemilikan melalui saham; (e) Fungsi Pengawasan (Toezichthoudensdaad), negara melakukan pengawasan dan pengendalian. 9. Kelima fungsi ini harus dijalankan secara simultan dan proporsional untuk mewujudkan penguasaan negara yang substantif, bukan sekadar formal- administratif. B. Kritik Filosofis terhadap Pasal 35 ayat (1) UU Minerba 10. Pasal 35 ayat (1) UU Minerba yang menyatakan "Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat" mengandung cacat filosofis fundamental yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. 11. Pertama, norma ini mereduksi peran negara dari penguasa substantif menjadi sekadar penerbit izin administratif. Negara hanya menjalankan fungsi pengaturan (regelendaad) dan sebagian kecil fungsi pengurusan (bestuursdaad), sementara fungsi pengelolaan (beheersdaad) yang paling strategis diserahkan sepenuhnya kepada pemegang izin. 12. Kedua, rezim perizinan ini menciptakan reduction of state control yang telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 002/PUU- I/2003. Ketika negara hanya berperan sebagai regulator, maka fungsi penguasaan negara menjadi ilusi semata. 13. Reduksi peran negara dari 'penguasa substantif' menjadi 'penerbit izin administratif' sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 35 ayat (1) UU Minerba memiliki implikasi serius terhadap konsep penguasaan negara 169 atas sumber daya alam. Ini bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan pergeseran fundamental dalam model pengelolaan yang berpotensi mencerabut jiwa Pasal 33 UUD NRI 1945. 14. Implikasi utama dari reduksi kontrol ini adalah terdelegasinya kewenangan inti pengelolaan sumber daya mineral dan batubara kepada entitas swasta melalui mekanisme perizinan. Negara yang seharusnya berperan aktif dalam fungsi pengelolaan (beheersdaad) dan pengurusan (bestuursdaad) kini hanya menyisakan fungsi pengaturan (regelendaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) yang bersifat pasif. 15. Implikasinya filosofisnya akan menjadi: Delegasi Operasi Inti Perizinan berusaha secara efektif mendelegasikan hak eksplorasi dan operasi produksi mineral/batubara kepada pihak swasta, tanpa kontrol substantif negara pada setiap tahapan. Pembatasan Peran BUMN Keberadaan BUMN sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengelola langsung cabang-cabang produksi penting menjadi marjinal, bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hilangnya Kontrol Ekonomi Negara kehilangan kemampuan untuk mengintervensi pasar, menetapkan harga yang berpihak pada rakyat, dan mengendalikan aliran nilai ekonomi dari sumber daya alam secara optimal. Fokus pada Retribusi Peran negara bergeser dari penguasa yang mengarahkan pemanfaatan untuk kemakmuran rakyat, menjadi sekadar pemungut pajak dan retribusi yang bersifat transaksional. 16. Dengan demikian, skema perizinan ini menciptakan jurang antara amanat konstitusi yang menghendaki penguasaan negara yang kuat demi kemakmuran rakyat, dengan realitas implementasi di lapangan 170 yang justru mengikis kapasitas negara untuk hadir sebagai penguasa yang substantif. Fenomena ini mengkhawatirkan karena potensi keuntungan yang seharusnya dinikmati rakyat banyak dapat berpindah tangan ke segelintir korporasi. 17. Konsep reduksi kontrol negara (reduction of state control) merujuk pada fenomena di mana peran dan kewenangan negara dalam menguasai serta mengendalikan sumber daya strategis atau sektor vital suatu negara mengalami penurunan. Penurunan ini bukan sekadar dalam aspek administratif, melainkan menyangkut substansi penguasaan yang esensial untuk kemakmuran rakyat. 18. Secara teoretis, reduksi kontrol negara terjadi ketika negara beralih dari peran sebagai pengelola aktif menjadi regulator pasif. Dalam konteks sumber daya alam, ini berarti negara hanya berfungsi sebagai pembuat aturan dan pemberi izin, sementara implementasi operasional dan pengambilan keuntungan utama diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta atau pemegang konsesi. Dampaknya adalah hilangnya kapabilitas negara untuk mengintervensi secara langsung demi kepentingan publik, serta potensi eksploitasi yang lebih besar oleh kepentingan korporasi. 19. Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menghendaki adanya penguasaan negara yang substantif, bukan sekadar formalitas. Setiap kebijakan atau regulasi yang mengakibatkan hilangnya kemampuan negara untuk menguasai, mengatur, mengelola, dan mengawasi sumber daya alam secara efektif dianggap sebagai reduksi kontrol negara yang inkonstitusional. Ketika negara hanya bertindak sebagai 'notaris' perizinan, maka amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan terdistorsi dan terancam. 20. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya ditegaskan: "dalam demokrasi ekonomi kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang". 21. Rezim perizinan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba justru bertentangan dengan asas ini karena: 171 a. menutup ruang partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam; b. mengubah model "usaha bersama" menjadi "usaha berizin secara individual"; c. hanya pemegang izin yang dapat mengakses nilai ekonomi sumber daya alam; d. masyarakat luas tidak memiliki ruang partisipasi maupun akses manfaat; dan e. sistem perizinan yang sentralistik ini menghilangkan esensi demokrasi ekonomi yang menuntut keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 22. Rezim perizinan yang diamanatkan oleh Pasal 35 ayat (1) UU Minerba secara fundamental mengikis kontrol negara atas cabang- cabang produksi yang strategis. Penguasaan negara bukan hanya tentang kepemilikan formal, melainkan juga kapasitas dan kemampuan riil untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. 23. Ketika negara hanya berfungsi sebagai entitas pemberi izin dan pengumpul royalti, maka sesungguhnya negara telah kehilangan daya tawar dan kemampuan intervensi langsung terhadap dinamika pasar dan kepentingan korporasi. 24. Cabang produksi strategis seperti pertambangan mineral dan batubara, yang seharusnya menjadi pilar ekonomi nasional, justru menjadi ladang konsesi yang rentan terhadap dominasi swasta. Akibatnya akan terjadi: (a) Erosi Kedaulatan Ekonomi, negara tidak lagi memegang kendali penuh atas arah dan tujuan pengelolaan sumber daya alam, menyerahkannya kepada mekanisme pasar dan keputusan bisnis pemegang izin; (b) Marginalisasi BUMN, peran BUMN sebagai agen pembangunan dan kepanjangan tangan negara dalam pengelolaan langsung menjadi terbatas, kehilangan fungsi strategis yang seharusnya diemban; (c) Risiko Ketergantungan Asing, dengan delegasi kontrol kepada pihak swasta, terutama jika melibatkan investasi asing, Indonesia 172 berisiko tinggi mengalami ketergantungan pada kekuatan ekonomi eksternal; (d) Disparitas Kekayaan, nilai ekonomi yang besar dari sumber daya alam cenderung terkonsentrasi pada segelintir korporasi dan individu, menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar di masyarakat. 25. Hilangnya kontrol negara ini adalah sebuah anomali konstitusional, mengingat semangat Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menghendaki negara hadir secara kuat untuk menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan sekadar memfasilitasi kegiatan ekonomi oleh pihak tertentu. 26. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sektor mineral dan batubara jelas merupakan cabang produksi strategis yang memenuhi kriteria ini. 27. Namun, dengan menjadikan kegiatan pertambangan sebagai kegiatan perizinan usaha, negara hanya menjalankan fungsi pengaturan dan pemungutan iuran (pajak dan PNBP semata), tanpa memiliki kontrol terhadap operasi dan hasil produksi. Negara tidak lagi "menguasai" cabang produksi pertambangan secara substantif, melainkan hanya memberikan hak monopoli ekonomi kepada pemegang izin pertambangan. C. Indonesia: Anomali dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kritik Teoretis terhadap Pasal 92 UU Minerba 28. Indonesia merupakan negara yang secara eksplisit memberikan hak kepemilikan ex situ penuh kepada pemegang izin usaha pertambangan. Pasal 92 UU Minerba menyatakan: "Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif." 29. Ketentuan ini menempatkan negara hanya sebagai penerima iuran, tanpa kendali substantif atas nilai ekonomi sumber daya alam setelah tahap produksi. Kondisi ini mengakibatkan makna "penguasaan negara" yang bersifat konstitusional-substantif menjadi penguasaan negara yang bersifat administratif-normatif. 173 30. Bahkan, sistem ini tidak lebih baik dari Indische Mijnwet stb. 1899 No. 214 pada masa Kolonial, yang meskipun memberikan konsesi kepada swasta untuk jangka waktu lama, namun Pemerintah Kolonial masih menerima pembagian hasil sebesar 46% dari hasil kotor. 31. Pasal 92 UU Minerba yang memberikan hak kepemilikan penuh (ex situ ownership) kepada pemegang izin mengandung cacat teoretis fundamental yang bertentangan dengan teori penguasaan negara atas sumber daya alam. 32. Secara teoretis, terdapat perbedaan mendasar antara hak pengelolaan (right to manage) dan hak kepemilikan (right to own). Dalam sistem hukum pertambangan yang konstitusional, swasta seharusnya hanya memperoleh hak pengelolaan atau hak produksi, bukan hak kepemilikan atas hasil tambang. 33. Pemberian hak kepemilikan ex situ kepada pemegang izin mengakibatkan: a. hubungan hukum antara negara dan sumber daya alam berakhir setelah hasil tambang diproduksi; b. nilai ekonomi hasil tambang berpindah sepenuhnya kepada pemegang izin; c. negara kehilangan fungsi penguasaan substantif terhadap cabang produksi strategis; dan d. negara hanya berperan sebagai penerima pajak dan iuran (fungsi fiskal semata). 34. Pasal 92 UU Minerba menciptakan privatisasi nilai ekonomi sumber daya alam yang secara substansial bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas dan Putusan No. 85/PUU-XI/2013 tentang Air telah menegaskan: "Negara bukan sekadar pemungut iuran atau pemberi izin, melainkan pemegang amanah dari rakyat untuk menguasai cabang produksi penting dan memastikan penggunaannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". 35. Dengan memberikan hak kepemilikan hasil tambang kepada pemegang izin, negara telah mengkhianati amanah konstitusional ini. Nilai ekonomi yang seharusnya dikembalikan kepada rakyat justru dikuasai oleh 174 segelintir pemegang izin. 36. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat dipahami sebagai penerapan doktrin Public Trust Doctrine (PTD) yang menempatkan negara sebagai trustee (pengemban amanah publik) dari rakyat. 37. Dalam konsep PTD, negara memiliki tiga kewajiban fundamental: a. Kewajiban Mempertahankan, negara wajib mempertahankan sumber daya alam agar tidak habis atau rusak; b. Kewajiban Mengelola, negara wajib mengelola sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan publik; c. Kewajiban Mendistribusikan, negara wajib mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara adil kepada seluruh rakyat. 38. Pasal 92 UU Minerba telah menggagalkan ketiga kewajiban ini karena negara kehilangan kontrol atas hasil produksi setelah pemegang izin membayar iuran dan pajak. 39. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas telah memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana seharusnya negara menguasai sumber daya alam: "Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam". "Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat". 40. Pertimbangan Mahkamah ini menegaskan bahwa pengelolaan langsung oleh negara merupakan bentuk penguasaan negara peringkat pertama yang harus diprioritaskan. D. Alternatif Model Penguasaan: Product Sharing Contract (PSC) 41. Terdapat alternatif model penguasaan yang lebih konstitusional, yaitu PSC atau Joint Venture dengan BUMN. Model ini mengembalikan negara sebagai pemilik penuh sumber daya alam, dengan swasta sebagai kontraktor yang membantu proses produksi. 42. Dalam model PSC: 175 a. negara tetap menjadi pemilik sumber daya alam in situ dan ex situ; b. swasta hanya memperoleh hak produksi dan hak jual terbatas c. hasil produksi tetap milik negara sampai dijual atau dialokasikan; d. negara mengendalikan volume, harga, dan pendapatan produksi; e. pembagian hasil dilakukan berdasarkan kontrak yang adil f. negara memiliki kontrol penuh atas kebijakan hilirisasi dan ekspor; g. model ini telah terbukti berhasil di sektor migas Indonesia dan di berbagai negara kaya sumber daya alam. 43. Model PSC memiliki berbagai keunggulan dibandingkan rezim perizinan dan kepemilikan ex situ: a. Kontrol Negara Terjaga, negara tetap memiliki kontrol substantif atas seluruh tahapan dari eksplorasi hingga penjualan hasil produksi. b. Penerimaan Negara Optimal, negara memperoleh bagian yang jauh lebih besar dari nilai ekonomi sumber daya alam, bukan hanya royalti dan pajak. c. Kemitraan yang Adil, swasta tetap dapat berpartisipasi dengan kompensasi yang adil berdasarkan kontribusi modal, teknologi, dan manajemen. d. Keberlanjutan Terjamin, negara dapat mengontrol tingkat produksi untuk memastikan keberlanjutan dan alokasi untuk generasi mendatang. 44. Secara filosofis, model PSC menawarkan pendekatan yang lebih sejalan dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945, khususnya Pasal 33, dibandingkan dengan rezim perizinan dan kepemilikan ex situ yang diterapkan dalam UU Minerba. PSC bukan hanya sekadar mekanisme bisnis, melainkan cerminan dari prinsip-prinsip kedaulatan negara dan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. 45. Model ini secara inheren mengandung beberapa keunggulan filosofis yang fundamental dalam memastikan sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan: Secara filosofis, model PSC menawarkan pendekatan yang lebih sejalan dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945, khususnya Pasal 33, dibandingkan dengan rezim perizinan dan kepemilikan ex situ yang diterapkan dalam UU Minerba. PSC bukan hanya sekadar mekanisme bisnis, melainkan 176 cerminan dari prinsip-prinsip kedaulatan negara dan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. 46. Model ini secara inheren mengandung beberapa keunggulan filosofis yang fundamental dalam memastikan sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan: a. Penegasan Kedaulatan Negara, PSC memperkuat posisi negara sebagai pemilik tunggal sumber daya alam, baik yang masih berada di dalam bumi (in situ) maupun yang telah diekstraksi (ex situ). Swasta hanya bertindak sebagai kontraktor yang membantu negara dalam proses produksi, bukan sebagai pemilik konsesi. Ini menegaskan kendali penuh negara atas aset strategis. b. Maksimalisasi Kesejahteraan Rakyat, dengan kontrol negara yang kuat atas volume, harga, dan alokasi hasil produksi, PSC memungkinkan negara untuk mengoptimalkan penerimaan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sumber daya alam secara substansial kembali kepada rakyat. Ini menentang privatisasi nilai ekonomi yang menguntungkan segelintir pihak. c. Prinsip Keadilan Intergenerasi, filosofi PSC juga mendukung pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan adanya kontrol negara, kebijakan lingkungan dan sosial dapat ditegakkan lebih ketat, mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan hak generasi mendatang atas sumber daya alam tetap terjaga. d. Perwujudan Demokrasi Ekonomi, PSC sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang mengedepankan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan kemandirian. Negara bertindak sebagai wali (state trusteeship) yang mengelola sumber daya untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan segelintir pemodal, sehingga mendukung pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Perbandingan antara model PSC atau usaha patungan dengan BUMN dan rezim perizinan usaha konvensional dalam pengelolaan sumber daya alam menunjukkan perbedaan signifikan dalam implikasi biaya dan manfaat, baik dari perspektif negara maupun masyarakat. Analis Dampak dan Biaya Antara Model PSC dan Model Perizinan Usaha Pertambangan 177 Rezim Perizinan Usaha (UU Minerba) Product Sharing Contract (PSC)/Usaha Patungan dengan BUMN Manfaat (bagi Negara): Potensi pendapatan awal dari biaya perizinan dan royalti minimal, serta penarikan investasi swasta langsung. Manfaat: a. Maksimalisasi penerimaan negara melalui pembagian hasil yang adil dan kontrol atas harga/volume. b. Penegasan kedaulatan dan kendali penuh negara atas sumber daya alam. c. Distribusi kesejahteraan yang lebih merata kepada rakyat melalui peningkatan kapasitas BUMN dan kandungan lokal. d. Penegakan regulasi lingkungan yang lebih ketat dan pengelolaan berkelanjutan. e. Sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi dan konstitusi UUD NRI 1945. f. Memastikan keadilan antar-generasi dalam pemanfaatan sumber daya. Biaya/Kerugian (bagi Negara & Rakyat): g. Reduksi signifikan penerimaan negara akibat royalti rendah dan kurangnya kontrol harga/volume. h. Hilangnya kedaulatan negara atas cabang produksi penting dan aset strategis. i. Peningkatan kesenjangan ekonomi dan konflik sosial akibat privatisasi nilai ekonomi SDA. j. Kerusakan lingkungan yang masif tanpa tanggung jawab penuh. k. Bertentangan dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945, khususnya Pasal 33. l. Tidak berkelanjutan dan Biaya/Tantangan (bagi Negara): Mungkin memerlukan kemampuan negosiasi dan pengawasan yang lebih kuat, serta potensi persepsi "risiko" yang lebih tinggi bagi beberapa investor. 178 mengorbankan hak generasi mendatang. 47. Terdapat perbedaan yang fundamental antara pengelolaan sektor migas dan sektor minerba di Indonesia. Sektor migas menggunakan sistem kontrak bagi hasil (PSC) yang lebih konstitusional, sementara sektor minerba menggunakan sistem perizinan dan kepemilikan ex situ yang tidak konstitusional, yaitu: Sektor Migas Sektor Minerba Hasil produksi tetap milik negara Menggunakan sistem perizinan (IUP/IUPK) Kontraktor hanya memperoleh bagian hasil Hasil produksi menjadi milik pemegang izin Negara mengontrol volume dan harga Negara hanya menerima royalti dan pajak Lebih konstitusional menurut MK Negara kehilangan kontrol atas hasil produksi 48. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan perbedaan perlakuan ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. 49. Perubahan model penguasaan dari rezim perizinan dan kepemilikan ex situ menjadi model PSC atau Joint Venture sangat mendesak dan penting dilakukan karena beberapa alasan: a. Cadangan Minerba Terbatas, mineral dan batubara adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Jika terus dieksploitasi dengan model saat ini, cadangan akan habis tanpa memberikan manfaat optimal bagi rakyat. b. Ketimpangan Semakin Parah, konsentrasi kekayaan pada segelintir pemilik tambang semakin parah, sementara rakyat semakin dibebani pajak. c. Kerusakan Lingkungan Masif, kksploitasi berlebihan tanpa kontrol negara telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. d. Konflik Sosial Meningkat, konflik antara pemegang izin dengan 179 masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat semakin sering terjadi. 50. Jika model penguasaan diubah dari rezim perizinan menjadi Product Sharing Contract atau Joint Venture, akan terdapat berbagai dampak positif: a. Penerimaan Negara Meningkat, negara akan memperoleh bagian yang jauh lebih besar dari nilai ekonomi sumber daya alam, tidak hanya royalti 7-15% tetapi bisa mencapai 50-70% seperti di negara- negara lain. b. Beban Pajak Rakyat Berkurang, dengan penerimaan negara yang optimal dari sektor minerba, beban pajak penghasilan dan PPN pada rakyat dapat dikurangi. c. Subsidi Meningkat, negara memiliki kemampuan lebih besar untuk mensubsidi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. d. Keberlanjutan Terjaga, negara dapat mengontrol tingkat produksi untuk memastikan cadangan tersedia bagi generasi mendatang. e. Lingkungan Terlindungi, dengan kontrol langsung, negara dapat memastikan standar lingkungan yang ketat diterapkan. f. Hak Masyarakat Adat Terlindungi, negara dapat memastikan hak- hak masyarakat hukum adat dihormati dalam pengelolaan tambang. E. Kesimpulan 51. Berdasarkan analisis filosofis, teoretis, dan konstitusional yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa: a. Pasal 35 ayat (1) UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena mereduksi penguasaan negara dari penguasa substantif menjadi sekadar penerbit izin administratif. b. Pasal 92 UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena menciptakan privatisasi nilai ekonomi sumber daya alam dengan memberikan hak kepemilikan ex situ kepada pemegang izin. c. Kedua pasal tersebut membentuk satu rezim privatisasi yang utuh yang menghilangkan penguasaan substantif negara atas cabang produksi strategis. d. Rezim ini bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang 180 menghendaki kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang- seorang. 52. Rezim Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba bertentangan dengan asas kekeluargaan karena menutup ruang partisipasi publik dan mengubah "usaha bersama" menjadi "usaha berizin secara individual". 53. Rezim Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba menyebabkan reduction of state control yang telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan. 54. Rezim Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba menciptakan ketidakadilan fiskal dimana rakyat dibebani pajak besar sementara pemilik tambang menikmati keuntungan dengan kontribusi minimal. 55. Rezim Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba tidak berkelanjutan karena negara kehilangan kontrol atas tingkat eksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbarui. F. Penutup 56. Berdasarkan seluruh analisis yang telah diuraikan, Ahli merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi kiranya dapat: a. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba Inkonstitusional. Kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 serta berbagai pasal lain yang menjamin hak konstitusional warga negara. b. Memerintahkan Perubahan Model Penguasaan, dari rezim perizinan dan kepemilikan ex situ menjadi model Product Sharing Contract atau Joint Venture yang lebih konstitusional. c. Memberikan Tafsir Konstitusional, bahwa "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 menghendaki penguasaan substantif, bukan sekadar administratif. Akhirnya, pengujian materiil Pasal 35 dan Pasal 92 UU Minerba ini bukan sekadar persoalan teknis hukum, melainkan persoalan fundamental tentang kedaulatan ekonomi rakyat Indonesia. Selama 80 tahun merdeka, Indonesia telah kehilangan nilai ekonomi sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik rakyat. KETERANGAN SAKSI Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc 181 Latar belakang permasalahan Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya sebagaimana diberitakan Tempo 2 Jnauari 2025 mengatakan pemerintah perlu segera menaikkan pungutan terhadap sejumlah komoditas ekstraktif seperti batubara untuk menambah pemasukan negara. Alasannya, pungutan terhadap sektor ekstraktif ini masih tergolong rendah, bila melihat besarnya keuntungan yang didapatkan selama ini. Menurut Tata, peningkatan pungutan produksi batu bara berpotensi bisa meningkatkan penerimaan negara kisaran Rp 84,55 triliun hingga Rp 353,7 triliun per tahun. Menteri Keuangan Purbaya sebagaimana diberitakan oleh Jakarta Globe pada 27 November 2025 menyampaikan bahwa batubara memberikan kontribusi pendapatan negara jauh lebih kecil dibandingkan migas. Pada masa lalu bagi hasil migas bisa mencapai 85:15, sedangkan batubara jauh dibawah itu. Teori sewa (rent) David Ricardo Untuk dapat menganalisis persoalan ini, Daniel Yergin didalam bukunya yang berjudul “The Prize” menggunakan teori sewa (rent) dari David Ricardo, yang mengemukakan ilustrasi sebagai berikut: “Ada dua pemilik lahan, kata Ricardo, yang satu dengan ladang yang jauh lebih subur daripada yang lain. Mereka berdua menjual biji-bijian hasil ladang mereka dengan harga yang sama. Tetapi biaya yang yang dikeluarkan oleh pemilik ladang yang lebih subur jauh lebih murah daripada pemilik ladang yang kurang subur. Pemilik lahan yang kurang subur mungkin, menghasilkan keuntungan, tetapi pemilik ladang yang lebih subur, tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menerima sesuatu yang jauh lebih besar yang disebut sebagai sewa (rent). Imbalan—sewa— tersebut berasal dari kualitas tanah yang subur yang diwariskan oleh alam bukan dari keahlian atau kerja keras pemilik lahan tersebut. Lebih lanjut Yergin mencontohkan sewa di sektor migas. Kehadiran migas secara geologis tidak ada hubungannya dengan karakter atau perbuatan orang-orang yang kebetulan tinggal di atasnya, atau dengan sifat rezim politik tertentu yang menguasai wilayah di mana minyak itu ditemukan. Warisan ini juga menghasilkan sewa, yang dapat didefinisikan sebagai selisih antara harga pasar, di satu sisi, dan, di sisi lain, biaya produksi ditambah biaya transportasi, pemrosesan, dan distribusi serta beberapa biaya untuk pengembalian modal. Yergin memberikan contoh bahwa pada akhir 1940-an, minyak dijual sekitar $ 2,50 per barel. Beberapa 182 operator sumur minyak di Texas mungkin hanya menghasilkan keuntungan 10 sen dari minyaknya. Tetapi di Timur Tengah hanya membutuhkan biaya 25 sen per barel untuk memproduksi minyak. Setelah memperhitungkan 50 sen tambahan untuk biaya lain, seperti transportasi, dan "keuntungan" 10 sen, maka dari $ 2,50 itu masih tersisa jumlah yang sangat besar yaitu sebesar $ 1,65 untuk setiap barel minyak yang dihasilkan di Timur Tengah. Jumlah ini disebut sebagai sewa (rent). Yergin selanjutnya mempertanyakan siapakah yang berhak mendapatkan sewa (rent) tersebut? Apakah negara produsen minyak, atau kontraktor yang memproduksi minyak, atau negara konsumen yang akan mengenakan pajak terhadap penjualan minyak tersebut. Menurut Yergin, semua memiliki klaim yang sah. Negara tuan rumah memiliki kedaulatan atas minyak di bawah tanahnya. Namun minyak itu tidak bernilai sampai perusahaan mempertaruhkan modalnya dan menggunakan keahliannya untuk menemukan, memproduksi, dan memasarkannya. Negara tuan rumah, pada dasarnya, adalah pemilik, perusahaan minyak berperan sebagai penyewa, yang tentu saja akan membayar sewa yang disepakati. Tetapi, setelah melalui pengambilan risiko dan upaya dari penyewa, penemuan cadangan minyak meningkat sehingga nilai properti pemilik ladang minyak meningkat pesat, haruskah penyewa terus membayar sewa yang sama seperti di bawah persyaratan sebelumnya, atau haruskah itu dinaikkan oleh pemilik? Selanjutnya, bagi negara- negara konsumen di dunia industri, akses terhadap minyak adalah hadiah strategis, tidak hanya penting bagi ekonomi mereka dan kemampuan mereka untuk tumbuh, tetapi juga merupakan elemen sentral dan penting dalam strategi nasional karena minyak merupakan sumber pendapatan pajak yang signifikan, baik secara langsung dalam bentuk cukai maupun pajak yang diperoleh melalui peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi secara keseluruhan. Dalam perkembangannya, untuk mengatasi siapa yang berhak memperoleh sewa tersebut telah terjadi transformasi hubungan antara negara produsen dengan kontraktor minyak dari semula menggunakan sistem konsesi berubah menjadi sistem kontrak bagi hasil (production sharing contract). Hasil produksi minyak dibagi setelah dipotong semua biaya-biaya yang secara sah dikeluarkan untuk memproduksi minyak tersebut. Prosentase pembagian hasil produksi tersebut dinegosiasikan/disepakati antara negara produsen dengan kontraktor dan dituangkan didalam kontrak. Dengan sistem ini, negara produsen minyak 183 memperoleh porsi sewa yang lebih besar dan kontraktor juga memperoleh porsinya yang cukup dan memadai untuk mendorong mereka melanjutkan investasinya bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi/produksi. Pola berbagi produksi ini kini banyak diadopsi oleh negara-negara produsen minyak. Penggunaan Kontrak Bagi Hasil sebagai solusi di sektor pertambangan batubara Pertambangan batubara diselenggarakan melalui Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang didalamnya antara lain memuat klausul penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau lazimnya disebut sebagai royalty yang besarnya mulai dari 5%. Bagi perusahaan pertambangan batubara yang melakukan pengembangan bagi peningkatan nilai tambah, PNBP sektor batubara bahkan bisa 0% sesuai ketentuan yang tertuang didalam PP 25 tahun 2021. Sisanya setelah dipotong kewajiban PNBP dan beban pokok pendapatan, menjadi milik perusahaan pertambangan yang bisa dipasarkan di dalam negeri dan/atau diekspor. Bagian batubara yang diekspor tersebut bisa masuk ke dalam negeri untuk menambah devisa dan bisa juga dikirim ke luar negeri sehingga negara kehilangan peluang dalam meraih devisa. Sebagai ilustrasi untuk mengetahui besarnya nilai sewa yang diperoleh perusahaan pertambangan batubara, digunakan laporan keuangan 2024 dari 12 perusahaan pertambangan batubara sebagaimana tercantum pada tabel berikut. No Nama Perusahaan Pendapatan (Rp T) Beban Pokok Pendapatan Laba sebelum pajak Potensi Rent Potensi Rent (Rp T) 1 PT. Indo Tambangraya Megah 37,5 68,70% 31,30% 21,50% 8,06 2 PT. Bumi Resources (USD juta) 22,1 87,33% 12,67% 2,87% 0,63 3 PT. Bukit Asam 42,76 80,82% 19,18% 9,38% 4,01 4 PT. Adaro (USD juta) 18,8 49,94% 50,06% 40,26% 7,57 5 PT. Prima Andalan Mandiri (USD) 12,5 73,58% 26,42% 16,62% 2,08 6 PT. Indika Energy 39,8 86,43% 13,57% 3,77% 1,50 7 PT. Golden Energy Mines 44 59,09% 40,91% 31,11% 13,69 8 PT.Baramulti Suksessarana 15,4 67,53% 32,47% 22,67% 3,49 9 PT. Harum Energy 21,1 78,20% 21,80% 12,00% 2,53 10 PT. Bayan Resources 56 61,35% 38,65% 28,85% 16,16 11 PT. ABM Investama 19,5 89,23% 10,77% 0,97% 0,19 12 PT. Berau Coal Energy 43,7 90,20% 9,80% 0,00% 0,00 184 Total nilai rent 12 perusahaan 59,91 Nilai sewa (rent) ini adalah nilai on top dari PNBP (royalty) yang sudah dibayarkan perusahaan pertambangan kepada negara. Dari data 12 perusahaan ini terlihat setelah pembayaran PNBP masih terdapat nilai sewa (pendapatan sebelum pajak) yang bervariasi dari 9,80% sampai 50,06% dengan nilai total rent sebesar Rp 59,91 triliun yang sebagian besar seharusnya diterima oleh negara jika menggunakan sistem production sharing. Setelah mencermati perbedaan pengelolaan migas dengan pengelolaan pertambangan batubara, maka solusi yang tepat dan perlu ditempuh adalah memberlakukan sistem bagi hasil (production sharing) sebagaimana telah cukup lama diterapkan pada pertambangan migas. Penggunaan sistem bagi hasil ini dapat mengatasi masalah kehilangan peluang dalam meraih nilai sewa (rent) bagi negara yang selama ini dinikmati sepenuhnya oleh perusahaan pertambangan batubara. Sistem ini juga bisa menekan beban pokok pendapatan karena hanya biaya-biaya yang betul-betul terkait dengan produksi saja yang bisa diakui. Sistem ini juga dapat menekan kehilangan peluang dalam meraih devisa karena hasil ekspor batubara bagian negara masuk kedalam negeri. Sistem ini juga akan menekan besarnya kehilangan peluang pemanfaatan keuntungan perusahaan batubara yang ditransfer ke luar negeri karena besarnya keuntungan yang diperoleh menjadi berkurang, namun masih wajar dan cukup untuk mendorong kegiatan investasi ke depan. Jika sistem bagi hasil ini menjadi pilhan kebijakan, maka perlu disiapkan institusi dengan kompetensi setara dengan SKK Migas. Institusi tersebut nanti yang akan melakukan evaluasi terhadap Rencana Pengembangan (Plan of Development: POD) dan penilaian terhadap Program Kerja dan Anggaran (Working Program and Budget: WP&B)) yang diajukan oleh perusahaan pertambangan batubara. Institusi ini melakukan pre audit terhadap POD dan WP&B dan juga melakukan post audit untuk menetapkan biaya pokok pendapatan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagian yang akan diterima oleh negara dan bagian yang akan diterima oleh perusahaan pertambangan. 185 Kesimpulan/Saran Relasi antara negara yang diberi kuasa sesuai Pasal 33 UUD 1945 dengan perusahaan pertambangan batubara pada dasarnya dapat dilihat dalam konteks landlord-tenant relationship. Negara adalah landlord sedangkan perusahaan pertambangan batubara adalah tenant atau penyewa. Besarnya sewa (rent) adalah selisih antara pendapatan sesuai harga pasar produk batubara, di satu sisi, dan, di sisi lain, biaya produksi ditambah biaya transportasi, pemrosesan, dan distribusi serta beberapa biaya untuk pengembalian modal. Dari simulasi perhitungan nilai sewa (rent) pada 12 perusahaan pertambangan batubara terlihat nilai rent (% laba kotor terhadap pendapatan) tidak sama karena tingkat produktivitas dan kemudahan penambangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu porsi bagi hasil akan unik untuk masing-masing lokasi pertambangan batubara. Porsi bagi hasil antara negara dan perusahaan pertambangan batubara dinegosiasikan sehingga negara memperoleh porsi yang optimal dan perusahaan pertambangan juga memperoleh keuntungan yang wajar sehingga mendorong perusahaan pertambangan batubara untuk terus melakukan investasi bagi peningkatan produktivitas. Bagi pelaksanaan sistem bagi hasil pada pertambangan batubara perlu dilakukan revisi terhadap UU no 23/2020 tentang Minerba dengan mencantumkan klausul bagi hasil di sektor minerba. Lampiran: USULAN SKEMA BAGI HASIL DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA Bagian Negara Bagian Bersih Perusahaan Bagian Perusahaan Bagian Perusahaan Setelah Dibagi DMO Pendapatan Kena Pajak Pajak Pendapatan Bagian Negara Dibagi Produksi Yang Akan Dibagi Produksi Total Batubara Penggantian Biaya 186 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 19 November 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 19 November 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2026 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. I. KETERANGAN DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 2. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang 3. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 4. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Terhadap kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil pasal a quo. 187 B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum NKRI melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara. 2. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor non-pertambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penyempurnaan terhadap UU 4/2009 melalui perubahan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara. 3. Bahwa sebagai penyempurnaan terhadap UU 4/2009 dan perubahannya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU 2/2025, yaitu: a. penyesuaian beberapa ketentuan sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi; b. pengaturan terkait penetapan WIUP Mineral logam atau Batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah; 188 c. pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dengan mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat; d. WIUP Mineral logam atau Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas; e. pemberian IUPK dilakukan dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Adapun IUPK untuk Badan Usaha swasta diberikan dengan cara lelang; f. peningkatan nilai tambah Mineral dilakukan dengan penugasan Penyelidikan dan Penelitian kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan Badan Usaha swasta berikut dengan penawaran hak menyamai dalam lelang WIUP atau WIUPK Mineral; g. pengaturan terkait penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dikelola oleh Menteri; h. ketentuan terkait IUP yang diterbitkan sebelum Undang-Undang ini berdasarkan evaluasi Pemerintah Pusat terdapat tumpang tindih WIUP-nya dicabut dan dikembalikan kepada negara; i. batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan serta pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang setelah berlaku. 4. Sebelumnya, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 telah mengalami perubahan fundamental dengan menempatkan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas perizinan dan pengelolaan usaha pertambangan. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa penyelenggaraan 189 pertambangan mineral dan batubara sebelumnya masih terkendala adanya kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang salah satunya meliputi perizinan. Kendala tersebut mengakibatkan pengelolaan sektor pertambangan menjadi kurang efektif, serta belum mampu memberikan nilai tambah yang optimal. Namun demikian, pengaturan dalam Pasal 35 ayat (1) ini tidak boleh ditafsirkan secara terpisah, melainkan secara sistematis dan terintegrasi dengan ketentuan ayat-ayat berikutnya, khususnya Pasal 35 ayat (4) yang juga mengatur bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, meskipun perizinan pertambangan ditempatkan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat, dalam implementasinya tetap tersedia ruang kolaborasi dan pendelegasian kewenangan yang proporsional, jelas, dan akuntabel antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa secara garis besar, ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 memberikan amanat kepada negara agar melakukan penguasaan terhadap bumi, air, serta kekayaan alam di dalamnya untuk memastikan penggunaannya sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Terdapat dua hal pokok yang akan dijelaskan oleh DPR RI, yakni (1) konsep penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan (2) pengejawantahan penguasaan oleh negara dalam UU Minerba melalui Pasal a quo. 2. Bahwa pemaknaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dengan keterkaitan sistematis pada seluruh ayat dalam Pasal 33 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial UUD NRI Tahun 1945 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 3. Bahwa konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus dilihat secara komprehensif, yakni sebagai konsepsi hukum publik yang secara esensial mengedepankan kepentingan kolektif rakyat, terutama dalam konteks pengelolaan cabang-cabang produksi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Konsepsi tersebut 190 mengandung pemberian mandat konstitusional kepada negara untuk membuat kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, serta pengawasan secara terpadu demi mewujudkan tujuan tertinggi berupa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara nyata. 4. Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut (Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 12): a. penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; b. mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan; dan c. penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha- usaha tertentu. 5. Bahwa dinamika perjalanan atas konsepsi dan tafsir konstitusional “dikuasai oleh negara” sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaknai melalui beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Konsep “dikuasai oleh negara” adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pemilikan dalam hukum perdata. Hal ini sebagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU- III/2005 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai berikut: “....pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin ” dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.” 6. Bahwa guna memenuhi amanat konstitusional dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kegiatan 191 usaha pertambangan mineral dan batubara ditempatkan sebagai sektor strategis yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan publik. Mengingat posisi strategisnya yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak, maka negara wajib memastikan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam ini dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab, agar manfaat dari pengelolaan pertambangan mineral dan batubara benar-benar dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat demi tercapainya kemakmuran rakyat secara nyata dan berkelanjutan. 7. Selanjutnya, penguasaan oleh negara tersebut juga dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan memberikan tafsir atas frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bahwa: “Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.” 8. Bahwa mengacu pada Putusan MK Nomor 002/PUU-l/2003 tanggal 21 Desember 2004 halaman 208 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, maka pengertian “dikuasai oleh negara” harus dimaknai mencakup sebagai penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud; rakyat secara kolektif dikonstruksikan UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan 192 (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9. Bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Penguasaan negara atas mineral dan batubara dapat dijalankan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah fungsi pengurusan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya dengan mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. 10. Bahwa dalam menjalankan fungsi pengurusan dalam usaha pertambangan Minerba, Pemerintah memberikan perizinan berusaha sebagai bentuk hukum publik yang bersifat administratif. Hal ini menempatkan negara memiliki posisi yang lebih tinggi sebagai regulator bukan sebagai pihak yang memiliki posisi setara dalam sebuah perjanjian atau kontrak, sebagaimana terdapat dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 paragraf [3.14] yang berbunyi sebagai berikut: Dalam KKS, BP Migas bertindak mewakili Pemerintah sebagai pihak dalam KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas. Dalam posisi yang demikian, hubungan antara BP Migas (negara) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah hubungan yang bersifat keperdataan yaitu menempatkan posisi negara dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas dalam posisi yang sederajat. Dalam hal ini ketika kontrak telah ditandatangani, negara menjadi terikat pada isi KKS. Akibatnya, negara kehilangan diskresi untuk membuat regulasi bagi kepentingan rakyat yang bertentangan dengan isi KKS, sehingga negara kehilangan kedaulatannya dalam penguasaan sumber daya alam yaitu kedaulatan untuk mengatur Migas yang bertentangan dengan isi KKS. Padahal negara, sebagai representasi rakyat dalam penguasaan sumber daya alam harus memiliki keleluasaan membuat aturan yang membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak 193 keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam Undang- Undang a quo adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi. 11. Bahwa perizinan berusaha merupakan sistem yang paling tepat sebagai perwujudan Hak Menguasai Negara (HMN) dalam bidang pertambangan Minerba. Apabila penguasaan negara atas Minerba dilakukan menggunakan skema keperdataan (Product Sharing Contract) antara negara dan pelaku usaha sebagaimana diinginkan oleh Para Pemohon, akan menimbulkan permasalahan hukum. Skema tersebut akan mengurangi kewenangan HMN karena hubungan kontrak menimbulkan hubungan yang setara antar para pihak di dalam perjanjian tersebut. 12. Hubungan kontraktual antara negara dengan pelaku usaha akan menyebabkan kekayaan negara dapat dijadikan jaminan dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Pelaku usaha dapat menuntut kekayaan negara untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, negara berpotensi kehilangan kendali atas sumber daya strategis tersebut ketika terjadi wanprestasi, sengketa, masalah hukum lainnya, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan publik. Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena penguasaan negara atas Minerba tidak lagi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 13. Perizinan berusaha dalam pertambangan Minerba terdiri atas IUP dan IUPK. Ketentuan Pasal 92 UU Minerba menyatakan bahwa “Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubarayang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif.” Hak kepemilikan yang diberikan kepada pemegang IUP/IUPK dalam Pasal 92 UU Minerba baru berlaku setelah mineral atau batubara tersebut diproduksi (ex situ) dan setelah pemegang izin memenuhi seluruh kewajiban kepada negara berupa iuran produksi/royalti. 194 14. Secara yuridis, konsep penguasaan negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tetap berlaku penuh terhadap mineral dan batubara selama masih berada dalam perut bumi (in situ). Perizinan yang diberikan oleh Negara tidak serta merta mengalihkan penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara kepada pelaku usaha. Terdapat perbedaan konseptual mendasar antara "hak kepemilikan hasil tambang setelah diproduksi" (ex situ ownership) dengan "penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara yang belum diproduksi" (in situ control). Dengan demikian, peralihan kepemilikan yang diatur dalam Pasal 92 UU Minerba bukan merupakan pengalihan penguasaan negara atas sumber daya alam, melainkan merupakan konsekuensi logis dari proses ekstraksi dan produksi yang telah memenuhi kewajiban fiskal kepada negara. 15. Bahwa mekanisme iuran produksi/royalti yang diatur sebagai prasyarat kepemilikan dalam Pasal 92 UU Minerba justru merupakan instrumen penguasaan negara yang efektif untuk memastikan negara tetap memperoleh manfaat ekonomi optimal dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara. DPR RI berpandangan bahwa fungsi penguasaan negara dalam konteks Pasal 92 UU Minerba tidak tereduksi menjadi semata-mata fungsi fiskal, melainkan tetap mencakup fungsi regulasi, pengelolaan, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Minerba. 16. Bahwa pemberian hak “memiliki” dalam Pasal 92 UU Minerba dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hasil usaha bagi pelaku usaha pertambangan yang telah memenuhi seluruh kewajiban finansial kepada negara, termasuk pembayaran iuran eksplorasi dan iuran produksi. Ketentuan ini bersifat administratif dan ekonomi, tidak bersifat konstitutif terhadap hak kepemilikan sumber daya alam. Dengan demikian, Pasal 92 tidak bertentangan dengan prinsip public ownership sumber daya alam oleh negara, karena hak yang diberikan bukan hak atas sumber daya alam itu sendiri, melainkan hak atas produk hasil pengelolaan setelah dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha kepada negara. Frasa “berhak memiliki” dalam norma tersebut 195 bersifat limitatif dan bersyarat, bukan absolut, karena hak itu hanya timbul setelah negara memperoleh bagian penerimaannya. 17. Bahwa dalam menerbitkan perizinan berusaha, Pemerintah tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. Salah satu persyaratan dasar untuk memperoleh perizinan berusaha adalah memenuhi persetujuan lingkungan yang diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup berupa: Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Untuk usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk memiliki dokumen Amdal. 18. Dalam Pasal 1 angka 11 di dalam Pasal 22 angka 1 Lampiran UU 6/2023, Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha. Dalam Dokumen Amdal salah satunya memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan (Pasal 25 huruf c di dalam Pasal 22 angka 4 Lampiran UU 6/2023). Selanjutnya di dalam Pasal 26 di dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang pada intinya mengatur bahwa Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terdampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. 19. Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021). Di dalam Pasal 28 ayat (2) PP 22/2021 mengatur bahwa pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan melalui konsultasi publik. Dalam kedua kegiatan tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik mencakup kelompok masyarakat rentan, masyarakat adat, kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Selanjutnya, penanggung jawab 196 usaha dan/atau kegiatan melakukan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dengan menyampaikan informasi secara ringkas, benar, dan tepat sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30 PP 22/2021 20. Bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya terdapat dalam proses penerbitan perizinan berusaha, dalam hal ini IUP/IUPK, melainkan juga terdapat dalam proses penetapan Wilayah Pertambangan (WP). Dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (PP 25/2023) mengatur bahwa Gubernur dalam menetapkan WP salah satunya harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang terdampak. 21. Bahwa selain dalam proses penerbitan IUP/IUPK, pemegang izin wajib melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yang terdiri atas: a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di WP dalam kegiatan Pertambangan; dan c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. D. KETERANGAN TAMBAHAN DPR RI ATAS PERTANYAAN YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI PROF. ENNY NURBANINGSIH a. Terhadap risalah pembahasan RUU tentang Minerba khususnya terkait dengan materi yang dipermasalahkan dalam Perkara a quo, DPR RI menyampaikan sebagai berikut: i. Risalah Pembahasan Mengenai Perubahan Dari Sistem Kontrak Menjadi Perizinan Risalah Rapat Kerja Pansus RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Rabu, 7 Desember 2005 (Tertutup) Menteri ESDM : … Jadi dengan demikian, maka sebetulnya didalam proses pelaksanaan baik UU Gas apapun nantinya didalam UU Listrik dan saya berharap juga sebagai wakil dari pemerintah kita tidak akan pernah melihat di Indonesia ini liberal yang seliberal-liberalnya atau liberal yang murni, yang ada adalah semi equity atau kalau boleh saya katakan yang semi open, karena apa, karena badan-badan pengatur 197 yang sifatnya sekarang ada, itu adalah badan pengatur yang tidak perlu independent. Itu saya kira pandangan dari kami, ini terus terang tidak hanya pandangan dari saya pribadi sebagai menteri pertambangan dan energi, tetapi ini juga sudah kita bahas dengan tim dari Sekretariat Negara, dari Setneg segala menyangkut pada waktu itu pertimbangan di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian pada akhirnyapun Mahkamah Konstitusi tidak merubah hal-hal yang terkait dengan badan pengatur ini, hanya tiga pasal, tetapi ada satu pasal memang mengenai penentuan harga dan kami setuju, bahwa penentuan harga itu ditetapkan oleh pemerintah. Mengapa tidak dalam kontrak itu oleh pemerintah, ini juga satu pertanyaan. Bahwa memang yang kita ajukan sekarang ini adalah kontrak antara kok investor itu tidak lagi dengan pemerintah, karena di masa-masa lalu barangkali memang ada pertimbangan sendiri dimasa lalu, yaitu dalam rangka menarik investasi mungkin dimasa lalu, kemudian pemerintah bersedia menandatangani dengan investor, sehingga dimasa lalu pemerintah itu juga sebagai pemain, sebagai player karena dia menandatangani kontrak dengan investor, tetapi pemerintah ini juga sebagai regulator, tentu di masa-masa mendatang ini sudah kita bahas di Pemerintahan juga, Pemerintah tidak bisa lagi bertindak sebagai duel player fungsinya fungsi ganda tidak bisa Pemerintah tidak bisa lagi sebagai regulator tetapi juga Pemerintah tidak bisa juga sebagal pemain, untuk itu gagasannya ada dua atau beberapa pilihan alternatif yang pertama di kasih ijin, ijin itu one way direction, one way ticket jadi diberikan ijin mereka kemudin melaksanakan berdasarkan ijin itu aturan-aturannya seperti ini dia ikuti. ii. Risalah Pembahasan Perubahan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba 1. Risalah Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI Dengan Pemerintah. Rabu, 6 Mei 2020 (Tertutup) Pemerintah/Dirjen Minerba (Ir. Rida Mulyana, M.Sc): …Yang kedua terkait nomenklatur perizinan, nomenklatur perizinan dalam Rancangan UndangUndang Minerba belum mengatur terkait perizinan berusaha sebagaimana diatura dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan demikian perlu mengakomodir konsep perizinan berusaha sebagai rumah besar bagi perizinan pertambangan existing dan yang ke depan. … Sementara untuk nomenklatur penzinan dapat kami laporkan dalam Rancangan Undang-Undang Minerba hasil pembahasan Panja sebelumnya nomenklatur perizinan pertambangan masih menggunakan nomenklatur perizinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 seperti IUP, IUPK, IPR dan belum mengakomodir konsep perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk melakukan sinkronisasi antara Rancangan Undang-Undang Minerba dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diusulkan 198 pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Minerba mengakomodir apa yang diatur dalam Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja yaitu konsep perizinan berusaha sehingga dengan demikian perizinan berusaha akan menjadi rumah besar bagi perizinan pertambangan existing dan yang ke depan, itu terkait nomenklatur perizinan. … Pemerintah/Biro Hukum ESDM (Gufron Asrofi) : Pasal 35 ayat (1) setiap orang yang melakukan usaha pertambangan wajib memiliki izin menjadi Pasal 35 ayat (1) usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Ketua Rapat/F-PDIP (Ir. Bambang Wuryanto, MBA) : Ya ini setuju ya? Ini hanya kalimat. (Rapat : Setuju) 2. Risalah Rapat Kerja Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI Dengan Menteri ESDM dan Kementerian Perindustrian. Senin, 11 Mei 2020 (Terbuka) F-PDIP/Ketua Panja (Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A): Selanjutnya atas dasar surat Kementerian ESDM Nomor 529/04/ESDM.Rl/2020 tertanggal 3 April 2020 meminta penundaan pembahasan karena Rancangan Undang-Undang ini menyangkut KementerianKementerian yang lain. Walaupun pada saat rapat dengan Panja Kementerian lain pun sudah ikut tetapi perlu dikoordinasikan kepada Menko itu argumen yang disampaikan Menko ini adalah Menko bidang perekonomian untuk Rancangan Undang-Undang Minerba ini disinkronisasi dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana dasar kita didalam membuat Undang-Undang selalu dibahas bersama dengan Pemerintah maka Panja mengizinkan, Panja menyetujui beliau-beliau Pemerintah ini berkoordinasi dengan Pemerintah dengan para pihak dibawah koordinasi Menko Perekonomian. Atas dasar koordinasi tersebut, Menko Perekonomian meminta menugaskan lima Menteri untuk melakukan sinkronisasi dengan UndangUndang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atas dasar hal tersebut maka diciptakan itu kemudian Rancangan Undang-Undang nya diambil. Lagi-lagi tim sinkronisasi dan tim harmonisasi bekerja sama DPR dan Pemerintah untuk menyepakati hal tersebut maka kesimpulan dari hal tersebut disampaikan dalam rapat Panja harmonisasi membutuhkan penyesuaian terutama berkaitan dengan nomor 1 kewenangan pengelolaan pertambangan Minerba. Yang kedua, penyesuaian nomenklatur perizinan dan yang ketiga kebijakan divestasi saham asing. lni tiga hal yang ingin disinkronisasi atas permintaan Pemerintah, Panja kemudian bekerja bersama lagi Tim 199 Sinkronisasi rapat-rapat rutin lagi untuk kemudian mencoba membuat rumusan bersama, rumusan bersama lagi. Panja tetap berpegang pada ruh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ruhnya adalah ini hal proses hilirisasi dan proses perizinan. Semua harus berizin dan proses untuk mineral harus hilirisasi itu menjadi pegangan ruh awal dilakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. … Bahwa kalau sudah masuk Undang-Undang sesungguhnya tidak perlu kata menjamin tetapi untuk dimantapkan dikatakan menjamin untuk ini permintaan Pemerintah agar supaya para investor tidak lari jadi kata menjamin kita cantumkan bukan karena kita Panja tidak paham tetapi ini untuk lebih menguatkan. b. Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha, jadi yang kemarin langsung keluar izin sekarang bahasannya diubah menjadi perizinan berusaha karena masuk dalam rangka mengakomodir Undang-Undang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. iii. Risalah Pembahasan Mengenai Pelibatan Masyarakat dalam UU Minerba Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Senin, 04 Juli 2005 (Terbuka) Pendapat Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi DPR-RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Anggota F-BPD (Hilman Indra, S.E., MBA.): ... Bahwa masyarakat terakomodir oleh program community development yang dilakukan oleh berbagai perusahaan, dalam pelaksanaannya banyak pelaku penambangan yang masih menganggap bahwa tugas membangun masyarakat adalah tugas utama pemerintah, bukan perusahaan. Karenanya masyarakat sekitar penambangan dianggap hanya sebagai pengganggu kebijakan oleh ‘pemerintah’ dan beban bagi perusahaan. Mengapa hal ini masih sering terlihat dalam praktik penambangan selama ini, dimana peran masyarakat di satu sisi dan pemerintah serta perusahan penambang di sisi lain masih memerlukan pembenahan dalam UU ini, karenanya pula muatan RUU yang baru ini harus lebih mengakomodir persoalan masyarakat dengan adanya suatu pemahaman bersama tentang stakeholder dunia pertambangan di mana; Pemerintah baik pusat maupun daerah; Perusahaan, baik asing maupun lokal, serta masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat umum, harus mendapatkan hasil yang adil dan mengutungkan sehingga menjadi sinergi yang baik dan bermuara pada terpeliharanya lingkungan hidup. Mekanisme hubungan antara masing-masing stakeholder 200 Pemerintah dan perusahaan adalah terkait dengan peraturan- peraturan antara lain UU No. 11 Tahun 1967, UU No. 5 tahun 1990, dan UU No. 41 tahun 1990 serta berbagai Peraturan daerah. Disisi lain hendaknya juga diperhatikan amanat UUD '45 tepatnya pasal 33 yang menyatakan bahwa hasil alam adalah untuk kesejahteraan masyarakat seluruhnya, di samping itu bagaimana peran masyarakat baik pada pemerintah maupun perusahaan. Disini titik pentingnya atau urgensinya kenapa masyarakat harus menjadi bagian dari stakeholder dalam pertambangan dan terpisah dengan pemerintah sebagaimana kami sebutkan di atas. Bahwa masyarakat juga berperan dalam kaitannya terhadap perusahaan dalam hal menjaga dan memiliki (belonging) perusahaan. Adalah suatu keniscayaan bahwa perusahaan memerlukan suatu jaminan atas investasi yang ditanam, namun keamanan terhadap investasinya itu bukanlah semata-mata dengan melibatkan pihak keamanan via pemerintah seperti yang selama ini terjadi. Bila demikian maka baik pemerintah maupun perusahaan menempatkan masyarakat bukan sebagai bagian dari pembangunan pertambangan. Untuk menghindari hal tersebut maka kedepan lewat RUU yang sedang kita bincangkan ini, masyarakat, umum dan adat, perlu dirangkul dan melalui pendekatan ini masyarakat tidak termarjinalisasi oleh proses pembangunan dan akan merasa memiliki dan dapat melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Di samping itu pula, kearifan lokal yang dipunyai oleh masyarakat juga akan mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan dalam pelestarian lingkungan hidup. Melalui pola pendekatan seperti ini, yang seharusnya diatur dan termuat dalam dokumen Undang— Undang Pertambangan Mineral dan Batubara nantinya, akan tercipta masyarakat yang maju seiring dengan kemajuan yang diperoleh Perusahan penambangan dan pemerintah setempat. b. Terhadap dampak apabila petitum Para Pemohon dikabulkan, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: i. Bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Penguasaan negara atas mineral dan batubara dapat dijalankan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah fungsi pengurusan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya dengan mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. 201 ii. Bahwa dalam menjalankan fungsi pengurusan dalam usaha pertambangan Minerba, Pemerintah memberikan perizinan berusaha sebagai bentuk hukum publik yang bersifat administratif. Hal ini menempatkan negara memiliki posisi yang lebih tinggi sebagai regulator bukan sebagai pihak yang memiliki posisi setara dalam sebuah perjanjian atau kontrak, sebagaimana terdapat dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 paragraf [3.14] yang berbunyi sebagai berikut: Dalam KKS, BP Migas bertindak mewakili Pemerintah sebagai pihak dalam KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas. Dalam posisi yang demikian, hubungan antara BP Migas (negara) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah hubungan yang bersifat keperdataan yaitu menempatkan posisi negara dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas dalam posisi yang sederajat. Dalam hal ini ketika kontrak telah ditandatangani, negara menjadi terikat pada isi KKS. Akibatnya, negara kehilangan diskresi untuk membuat regulasi bagi kepentingan rakyat yang bertentangan dengan isi KKS, sehingga negara kehilangan kedaulatannya dalam penguasaan sumber daya alam yaitu kedaulatan untuk mengatur Migas yang bertentangan dengan isi KKS. Padahal negara, sebagai representasi rakyat dalam penguasaan sumber daya alam harus memiliki keleluasaan membuat aturan yang membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi. iii. Bahwa perizinan berusaha merupakan sistem yang paling tepat sebagai perwujudan Hak Menguasai Negara (HMN) dalam bidang pertambangan Minerba. Apabila penguasaan negara atas Minerba dilakukan menggunakan skema keperdataan (Product Sharing Contract) antara negara dan pelaku usaha sebagaimana diinginkan 202 oleh Para Pemohon, maka akan menimbulkan permasalahan hukum. Skema tersebut akan mengurangi kewenangan HMN karena hubungan kontrak menimbulkan hubungan yang setara antar para pihak di dalam perjanjian tersebut. iv. Hubungan kontraktual antara negara dengan pelaku usaha akan menyebabkan kekayaan negara dapat dijadikan jaminan dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Pelaku usaha dapat menuntut kekayaan negara untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, Negara berpotensi kehilangan kendali atas sumber daya strategis tersebut ketika terjadi wanprestasi, sengketa, masalah hukum lainnya, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan publik. Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena penguasaan negara atas Minerba tidak lagi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. II. KESIMPULAN DPR RI Bahwa berdasarkan pokok keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat perbedaan konseptual mendasar antara “hak kepemilikan hasil tambang setelah diproduksi” (ex situ owenership) dengan “penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara yang belum diproduksi” (in situ control). Dengan demikian peralihan kepemilikan yang diatur dalam Pasal 92 UU Minerba bukan merupakan pengalihan penguasaan negara atas sumber daya alam, melainkan merupakan konsekuensi logis dari proses ekstraksi dan produksi yang telah memenuhi kewajiban fiskal kepada negara. 2. Hubungan kontraktual antara negara dengan pelaku usaha akan menyebabkan kekayaan negara dapat dijadikan jaminan dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Pelaku usaha dapat menuntut kekayaan negara untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, negara berpotensi kehilangan kendali atas sumber daya strategis tersebut ketika terjadi wanprestasi, sengketa, dan masalah hukum lainnya, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan publik. Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena 203 penguasaan negara atas Minerba tidak lagi dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 3. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 24 November 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 November 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 November 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dua norma utama dalam UU Minerba, yaitu Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92, yang menurut Para Pemohon dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional mereka sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Terdapat dua klaster persoalan utama yang diajukan Para Pemohon, yaitu (i) Kewenangan perizinan oleh Pemerintah Pusat dan (ii) Hak Kepemilikan Mineral/Batubara setelah Produksi. Adapun selengkapnya pasal yang dimohonkan Para Pemohon untuk diuji adalah sebagai berikut: Pasal 35 Ayat (1) UU Minerba: “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” Pasal 92 UU Minerba: “Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif” Dengan alasan sebagai berikut: 204 A. Pengujian terhadap Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, “Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” 1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, yang menempatkan kewenangan pemberian perizinan berusaha pertambangan pada Pemerintah Pusat, telah menimbulkan sejumlah persoalan konstitusional. Terhadap ketentuan ini, Para Pemohon mengemukakan beberapa keberatan, antara lain: (i) Bahwa pembatasan partisipasi publik dalam pengawasan dan pengambilan keputusan para pemohon beranggapan bahwa kewenangan perizinan oleh Pemerintah Pusat telah secara substantif mengurangi ruang partisipasi publik, khususnya bagi masyarakat lokal, mahasiswa, dan kelompok pemerhati lingkungan. Bahwa menurut Para Pemohon, peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat menimbulkan jarak antara masyarakat terdampak dengan proses pengelolaan sumber daya alam, dan hal tersebut dianggap menghambat akses mereka terhadap proses pengawasan maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan. (ii) Bahwa frasa tersebut mengakibatkan hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan sehingga mereduksi posisi masyarakat lokal yang sebelumnya dapat berinteraksi dengan pemerintah daerah dalam proses perizinan. Menurut Para Pemohon, keadaan demikian dianggap bertentangan dengan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat serta pembangunan ekonomi berbasis daerah. (iii) Bahwa kewenangan perizinan oleh Pemerintah Pusat memperkuat dominasi pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”), terutama perusahaan besar, sehingga mengakibatkan ketimpangan pemanfaatan sumber daya alam. Para Pemohon menilai bahwa model perizinan yang terpusat cenderung mengakumulasi manfaat ekonomi pada pemegang izin, sementara masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat yang adil 205 dan proporsional dari kegiatan pertambangan, yang menurut mereka bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. (iv) Bahwa kewenangan perizinan oleh Pemerintah Pusat justru melemahkan efektivitas pengawasan Negara, karena pemerintah pusat dinilai tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan langsung dan komprehensif terhadap seluruh kegiatan pertambangan di berbagai daerah. Kekhawatiran ini dikaitkan dengan potensi kerusakan lingkungan hidup serta hilangnya jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. (v) Bahwa hubungan hukum antara Negara dengan pelaku usaha seharusnya tidak berbentuk izin yang bersifat administratif semata. Para Pemohon menginginkan agar pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan melalui model kontrak atau bentuk kerja sama pengelolaan sumber daya alam antara Negara dan pelaku usaha. Menurut Para Pemohon, model tersebut dianggap lebih mencerminkan prinsip penguasaan Negara dan memberikan ruang yang lebih besar bagi kontrol Negara. (vi) Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon agar Pasal 35 Ayat (1) UU Minerba dimaknai ulang untuk mewajibkan Negara menggunakan model kontrak atau kerjasama pengelolaan dan produksi oleh Negara, bukan rezim perizinan. 2. Bahwa adapun menurut Pemerintah, dalil-dalil tersebut perlu ditempatkan secara proporsional karena kewenangan perizinan oleh Pemerintah Pusat merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang- undang yang dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan Hak Menguasai Negara sebagaimana Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, memperkuat konsistensi standar lingkungan dan keselamatan, serta menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan pertambangan nasional. Pemerintah memandang bahwa mekanisme partisipasi publik, perlindungan masyarakat adat, serta pengawasan lingkungan 206 tetap tersedia dan diatur secara komprehensif dalam UU Minerba dan peraturan pelaksananya. B. Pengujian terhadap Pasal 92 UU Minerba – Frasa “Berhak Memiliki Mineral atau Batubara yang Telah Diproduksi” 1. Bahwa Para Pemohon juga mempersoalkan norma Pasal 92 UU Minerba yang memberikan hak kepemilikan atas mineral atau batubara yang telah diproduksi kepada pemegang IUP atau IUPK setelah memenuhi kewajiban pembayaran iuran produksi. Terhadap ketentuan ini, Para Pemohon mengemukakan beberapa keberatan, antara lain: (i) Bahwa pemberian hak kepemilikan atas hasil tambang kepada pemegang izin adalah bentuk pelepasan penguasaan Negara secara substantif atas kekayaan mineral dan batubara. Negara, menurut Para Pemohon, seharusnya tetap menjadi pemilik hasil tambang yang telah diproduksi dan hanya memberikan hak kelola kepada badan usaha. Dengan adanya ketentuan Pasal 92 UU Minerba, Para Pemohon berpendapat bahwa Negara berubah hanya menjadi penerima iuran dan pajak, sehingga fungsi Negara sebagai pengendali utama kekayaan alam tereduksi. (ii) Bahwa pemberian hak kepemilikan penuh kepada pemegang IUP atau IUPK tanpa mekanisme pembagian hasil dengan negara menciptakan eksklusivitas ekonomi dalam sektor pertambangan. Hal ini, menurut Para Pemohon, bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan tidak boleh hanya menguntungkan pelaku usaha tertentu. (iii) Bahwa pasal a quo juga berkaitan dengan minimnya manfaat langsung yang diterima masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Menurut Para Pemohon, pengaturan ini tidak memberikan ruang bagi distribusi manfaat yang lebih adil kepada masyarakat terdampak yang seharusnya merasakan manfaat langsung dari kekayaan alam di wilayahnya. 207 (iv) Bahwa mekanisme kepemilikan penuh pasca produksi mendorong orientasi pelaku usaha untuk memaksimalkan produksi secara agresif, yang dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Hal ini dianggap bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. (v) Bahwa atas dasar itu, Para Pemohon meminta agar Pasal 92 UU Minerba dimaknai “bahwa hak milik atas mineral dan batubara tetap berada di bawah penguasaan Negara dan pelaku usaha hanya menjalankan fungsi pengelolaan atas nama Negara melalui mekanisme bagi hasil atau mekanisme lain yang memberikan dominasi keuntungan pada Negara”. 2. Bahwa adapun menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 92 UU Minerba tidak dimaksudkan untuk mengalihkan penguasaan Negara atas mineral dan batubara, melainkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status hasil produksi setelah seluruh kewajiban, termasuk iuran produksi, kewajiban lingkungan, dan kewajiban sosial, dipenuhi. Sebelum tahapan tersebut, mineral dan batubara sepenuhnya berada di bawah penguasaan Negara. Pemerintah memandang bahwa ketentuan ini justru memberikan kepastian hukum mengenai status hasil produksi, yang diperlukan untuk menjamin ketertiban transaksi, hilirisasi, dan keberlanjutan industri nasional. Penguasaan Negara tetap dijalankan secara penuh dalam seluruh tahapan pra-produksi dan produksi melalui pengaturan teknis, pengawasan, dan sanksi administratif, sehingga pemberian hak kepemilikan setelah produksi bukanlah bentuk pelepasan kontrol Negara, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa sumber daya mineral dan batubara tetap sejalan dengan prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON A. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) 1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 208 NRI Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang tersebut, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa ketentuan tersebut di atas dipertegas kembali dalam penjelasannya, bahwasanya yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam suatu permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji; dan c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 3. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya undang- undang berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (“Peraturan MK 7/2025”), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi 209 Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang pada pokoknya menyatakan harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa dengan adanya syarat-syarat tersebut di atas, sesungguhnya telah sangat jelas memberikan batasan bahwasanya dengan tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan tersebut, akan berakibat Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi. B. Tanggapan Pemerintah Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Bahwa Pemerintah pada prinsipnya menghargai perhatian Para Pemohon terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam, dan perlindungan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan uraian para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan a quo belum menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, maupun potensial menurut penalaran wajar, sebagaimana kriteria yang telah 210 ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan mengenai kedudukan hukum. 2. Adapun pertimbangan Pemerintah adalah sebagai berikut: I. Terhadap Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III: 1) Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional dalam kapasitas mereka sebagai mahasiswa dan generasi muda yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam, dan keadilan sosial. Pemerintah menghargai perhatian tersebut. Namun demikian, dalil yang disampaikan masih bersifat umum dan belum menunjukkan kerugian konstitusional yang bersifat khusus, aktual, dan relevan sebagaimana diatur dalam praktik Mahkamah Konstitusi. 2) Bahwa Para Pemohon tidak menunjukkan bahwa dirinya secara langsung terdampak oleh berlakunya Pasal 35 Ayat (1) maupun Pasal 92 UU Minerba. Tidak terdapat uraian mengenai hilangnya hak, kesempatan, atau kewenangan tertentu yang secara nyata menimpa Para Pemohon sebagai akibat langsung dari norma yang diuji. 3) Bahwa Para Pemohon juga belum dapat menjelaskan adanya hak spesifik yang dijamin UUD NRI Tahun 1945 yang hilang atau terlanggar akibat berlakunya ketentuan a quo, misalnya hak atas pekerjaan, hak atas kepemilikan, atau hak lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan pertambangan. Ekspresi perhatian terhadap kebijakan publik pada dirinya tidak serta-merta memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Mahkamah. 4) Bahwa hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba dengan kerugian yang didalilkan Para Pemohon juga belum dijelaskan secara meyakinkan. Kekhawatiran mengenai partisipasi publik atau potensi dominasi korporasi lebih bersifat abstrak, dan belum menunjukkan potensi kerugian personal yang dapat dipastikan akan terjadi menurut penalaran yang wajar. 211 5) Dengan demikian, Pemerintah berpandangan bahwa Pemohon I, II, dan III belum memenuhi unsur kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal a quo. II. Terhadap Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI: 1) Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya dampak kegiatan pertambangan tertentu terhadap lingkungan, kawasan mangrove, geosite, serta wilayah yang diklaim sebagai ruang hidup masyarakat hukum adat. Pemerintah memahami kekhawatiran tersebut. Namun demikian, kerugian yang disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan tertentu di lapangan, bukan akibat langsung dari norma Pasal 35 ayat (1) atau Pasal 92 UU Minerba. 2) Bahwa Para Pemohon belum menguraikan hubungan sebab- akibat langsung antara norma yang diuji dengan kerugian yang mereka alami. Kerusakan lingkungan, perubahan mata pencaharian, atau permasalahan sosial ekonomi sebagaimana disampaikan lebih berkaitan dengan tindakan konkret, penerbitan izin tertentu, atau mekanisme pengawasan, yang secara hukum tersedia jalan penyelesaiannya melalui peradilan tata usaha negara, gugatan perdata, atau mekanisme administratif lainnya. 3) Bahwa meskipun Pemerintah menghormati kekhawatiran Para Pemohon, namun secara yuridis konstitusional, kerugian yang didalilkan tidak menunjukkan karakter kerugian khusus, aktual, atau potensial yang dapat dipastikan menurut penalaran wajar sebagai akibat langsung dari norma undang-undang yang diuji. 4) Bahwa unsur kemungkinan pulihnya kerugian apabila permohonan dikabulkan juga belum terpenuhi. Perubahan terhadap norma a quo tidak serta-merta menghilangkan dampak lingkungan atau sosial ekonomi yang dikemukakan, sehingga menunjukkan bahwa kerugian tersebut tidak berkaitan langsung dengan norma yang diuji. 5) Dengan demikian, Pemerintah berpandangan bahwa Pemohon IV, V, dan VI belum memenuhi unsur kerugian konstitusional 212 untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal a quo. 3. Dengan seluruh pertimbangan tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon belum dapat membuktikan terpenuhinya lima syarat kumulatif kerugian hak konstitusional sebagaimana dirumuskan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma dalam perkara a quo. III. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TERDAPAT KETIDAKJELASAN ANTARA POSITA DAN PETITUM DALAM PERMOHONAN A QUO 1. Bahwa dalam posita, Para Pemohon mendalilkan keberatan terhadap keberlakuan Pasal 92 UU Minerba, namun dalam petitumnya Para Pemohon tidak secara spesifik merumuskan permintaan terhadap Pasal 92 UU Minerba dimaksud. Para Pemohon hanya meminta pemaknaan “mekanisme lain yang memberikan dominasi keuntungan pada negara”, yang tidak jelas maksud, bentuk, maupun konsekuensinya, sehingga tidak diketahui secara konkret apa yang sebenarnya dimohonkan untuk diuji atau ditafsirkan secara spesifik oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Pemerintah berpandangan bahwa permohonan pengujian norma maupun permintaan penafsiran harus dimintakan secara tegas dan spesifik, bukan diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi tanpa rumusan yang jelas mengenai norma atau tafsir yang diminta. Apabila tidak, maka Permohonan Para Pemohon telah mengandung cacat formil (obscuur libel) karena ketidakjelasan antara posita dan petitum. 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU- XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa ketidakjelasan antara posita dan petitum dalam suatu permohonan merupakan cacat formil yang mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 4. Bahwa namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai dan memeriksa lebih lanjut terhadap permohonan Para Pemohon. 213 IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI PERMOHONAN PARA PEMOHON A. Landasan Filosofis A.1. Landasan Filosofis Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Mengenai Kekayaan Alam Dikuasai Negara Untuk Sebesar- Besarnya Kemakmuran Rakyat 1. Bahwa secara prinsip, pembentukan UU Minerba merupakan bentuk pelaksanaan secara harfiah dari amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 2. Bahwa pengertian “dikuasai oleh Negara” tidak hanya berarti hanya dikuasai secara formal oleh Negara, melainkan juga mencakup fungsi kewenangan aktif Negara untuk membuat kebijakan dan mengatur distribusi manfaat sumber daya alam agar hasilnya benar-benar untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, peran negara dalam UU Minerba bersifat imperatif konstitusional, bukan administratif semata. 3. Bahwa apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-l/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- X/2012, maka pengertian “dikuasai oleh Negara” harus dimaknai sebagai Hak Menguasai Negara (HMN), yang mencakup untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 49 Nomor 3 tanggal 30 September 2019, menjelaskan bahwasanya ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, dalam kerangka ini, Negara wajib menata sistem penguasaan dan distribusi manfaat sumber daya alam secara adil. 214 5. Bahwa makna dikuasai oleh Negara menurut Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 49 Nomor 3 tanggal 30 September 2019, Negara sebagai pemegang hak penguasaan bukanlah pemilik mineral dan batubara itu sendiri, karena kepemilikannya bersifat publik, milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, negara wajib menata sistem pengelolaan yang memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi rakyat melalui kebijakan yang partisipatif dan adil. Prinsip ini juga menegaskan bahwa setiap langkah kebijakan dalam sektor pertambangan adalah pelaksanaan tanggung jawab kolektif Negara terhadap rakyat sebagai pemilik sejati kekayaan alam. 6. Bahwa dari perspektif Hak Menguasai Negara (HMN) tersebut, penguasaan Negara tidak cukup dilaksanakan melalui kebijakan yang terfragmentasi atau kewenangan parsial, tetapi memerlukan suatu sistem yang menjamin peran pengendalian strategis Negara terhadap aspek-aspek penting pengelolaan sumber daya, seperti standar lingkungan, keselamatan, dan tata kelola pendapatan negara. Kebijakan nasional yang terintegrasi, sebagaimana dianut dalam UU Minerba, ditujukan untuk mencegah tumpang tindih, mencegah eksploitasi berlebihan, dan memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia tunduk pada standar pengelolaan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. 7. Bahwa oleh karena itu, kewenangan perizinan oleh Pemerintah Pusat dalam Pasal 35 ayat (1) dan pengaturan kepemilikan yang bersyarat dalam Pasal 92 UU Minerba merupakan pelaksanaan integral dari filosofi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Pusat memastikan peran pengendalian Negara atas keseluruhan siklus pertambangan, mulai dari penetapan Wilayah Perizinan Usaha Pertambangan (“WIUP”) atau Wilayah Perizinan Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”), penilaian kelayakan teknis, penegakan standar lingkungan, hingga tata kelola pendapatan Negara. Adapun hak kepemilikan atas hasil produksi hanya diberikan setelah Negara memastikan bahwa seluruh kewajiban publik, fiskal, dan lingkungan telah dipenuhi. Dengan 215 demikian, norma a quo justru mempertegas pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN), bukan menguranginya. A.2. Landasan Filosofis Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Mengenai Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum dalam Pengalokasian Pengelolaan Sumber Daya Alam 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Secara filosofis, ketentuan ini menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan Negara dibangun atas asas prediktabilitas, rasionalitas, dan non-diskriminasi. 2. Bahwa dalam konteks pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berisiko tinggi dan berdampak luas, kepastian hukum menjadi sangat penting. Pengaturan perizinan yang berbeda-beda antar daerah, standar yang tidak seragam, serta interpretasi yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum dan perlakuan yang tidak setara, baik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha. 3. Bahwa pengalaman sebelum perubahan UU Minerba menunjukkan bahwa perbedaan standar dan mekanisme perizinan di berbagai daerah menimbulkan tumpang tindih wilayah dan perizinan pertambangan mineral dan batubara, ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta kelemahan dalam pemenuhan kewajiban lingkungan. Kondisi demikian secara filosofis menjadi tampak kurang sejalan dengan mandat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki adanya jaminan dan kepastian hukum yang setara bagi setiap orang. 4. Bahwa kewenangan perizinan pertambangan oleh pemerintah pusat melalui Pasal 35 ayat (1) UU Minerba dipilih sebagai mekanisme untuk memperkuat integrasi sistem hukum nasional, memastikan penerapan standar lingkungan dan keselamatan secara konsisten, serta memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan. Hal ini merupakan 216 penerapan prinsip bahwa hukum harus bersifat umum, netral, dan dapat diprediksi. 5. Bahwa dalam konteks kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU Minerba, kepastian hukum juga diperlukan agar status hasil produksi tidak menimbulkan kerancuan bagi Negara, pelaku usaha, maupun pihak ketiga. Negara tetap menjalankan peran pengaturan dan pengawasan sebelum hak tersebut diberikan, sehingga kepastian hukum terjaga baik dari aspek penerimaan Negara maupun tanggung jawab pemegang izin. 6. Bahwa dengan demikian, kebijakan rezim perizinan nasional serta pengaturan status kepemilikan hasil tambang justru dibentuk untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil dan kesetaraan perlindungan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya, Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba selaras dengan mandat Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. A.3. Landasan Filosofis Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Mengenai Pengakuan dan Perlindungan Tradisi, Identitas, dan Hak Masyarakat Hukum Adat 1. Bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dengan identitas, tradisi, dan kearifan lokalnya, merupakan bagian penting dari jati diri bangsa. 2. Bahwa pada saat yang sama, ketentuan tersebut juga mengandung prinsip keseimbangan antara penghormatan terhadap hak-hak adat dengan kebutuhan menjaga integrasi Negara dan kesatuan sistem hukum nasional. Dengan demikian, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak dimaksudkan untuk menimbulkan fragmentasi kewenangan, tetapi untuk memastikan bahwa hak-hak adat dilindungi dalam satu kerangka hukum nasional yang utuh. 217 3. Bahwa pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat tidak berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam diserahkan sepenuhnya kepada struktur adat atau lokal, tetapi hak-hak adat ditempatkan dalam koridor hukum nasional demi kepentingan umum, keberlanjutan lingkungan, dan kesatuan pengelolaan Negara. Dalam kerangka ini, kewenangan strategis terkait penguasaan sumber daya alam, termasuk penataan dan pemberian izin pertambangan, berada pada Negara melalui HMN, sementara hak-hak adat dilindungi melalui mekanisme pengakuan, konsultasi, penyelesaian hak atas tanah, dan pelibatan dalam setiap tahapan kegiatan. 4. Bahwa kebijakan perizinan pertambangan dalam UU Minerba justru dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat hukum adat dengan memastikan bahwa standar perlindungan lingkungan, sosial, dan budaya diterapkan secara seragam. Dengan kerangka nasional yang terintegrasi, Negara berupaya mengurangi risiko praktik yang tidak transparan atau yang tidak sejalan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat, baik di tingkat lokal maupun nasional. 5. Bahwa sesuai amanat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, UU Minerba telah menempatkan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai bagian integral dari seluruh tahapan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Hal ini ditegaskan melalui kewajiban untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, perlindungan atas tanah ulayat, serta ketentuan bahwa tidak ada kegiatan pertambangan yang dapat dimulai sebelum penyelesaian hak atas tanah dilakukan secara adil dan transparan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam berbasis izin nasional tetap dapat berjalan tanpa meniadakan hak masyarakat adat. 6. Bahwa Pasal 135 dan Pasal 136 UU Minerba secara tegas mengatur bahwa kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian hak atas tanah, dalam hal ini tentunya juga termasuk tanah ulayat, dilakukan secara tuntas. Ketentuan ini memberikan 218 perlindungan preventif bagi masyarakat hukum adat, karena memastikan bahwa hak atas ruang hidup adat dihormati sebelum kegiatan operasional dimulai. Tata kelola penyelesaian hak atas tanah yang dituangkan dalam UU Minerba merupakan implementasi langsung dari perlindungan yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 7. Bahwa Pasal 108 ayat (1) huruf b UU Minerba mewajibkan pemegang IUP atau IUPK menyusun Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang secara eksplisit mencakup pelibatan masyarakat hukum adat dalam kegiatan pertambangan. Program ini mencakup: a. pelibatan masyarakat adat dalam kegiatan pertambangan, b. pengembangan ekonomi berbasis komoditas lokal dan kemitraan usaha, serta c. tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini bukan hanya administratif, melainkan mekanisme substantif untuk memastikan masyarakat hukum adat memperoleh manfaat langsung dan terhindar dari dampak negatif pertambangan. 8. Bahwa Pemerintah mendorong pelaksanaan Program PPM secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat hukum adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga manfaat sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan benar-benar dirasakan oleh komunitas adat, termasuk pelestarian budaya dan kearifan lokal. 9. Bahwa keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU Minerba memberikan landasan yuridis yang kuat bagi perlindungan hak masyarakat adat dalam setiap aspek perizinan dan kegiatan pertambangan. Meskipun mekanisme identifikasi dan pengakuan masyarakat hukum adat diatur lebih lanjut dalam peraturan sektoral lain, UU Minerba memastikan bahwa setelah suatu komunitas adat diakui, hak-haknya wajib dihormati oleh seluruh pemegang izin. 10. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berpandangan bahwa UU Minerba menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek penting yang dilindungi dan dilibatkan dalam pengelolaan sumber 219 daya alam, sejalan dengan amanat Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. A.4. Landasan Filosofis Berdasarkan Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Mengenai Hak Mengembangkan Diri melalui Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 1. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, ketentuan ini menegaskan pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah serta kualitas hidup masyarakat. 2. Bahwa pertambangan modern sangat bergantung pada teknologi tinggi, mulai dari eksplorasi, pemurnian dan pemrosesan mineral, hingga sistem pemantauan lingkungan dan keselamatan tambang. Karena itu, pengelolaan pertambangan memerlukan kebijakan nasional yang terintegrasi agar standar teknologi dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. 3. Bahwa kebijakan perizinan melalui Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Minerba memungkinkan Negara memastikan penerapan standar teknologi yang konsisten, sekaligus mensyaratkan transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM lokal, serta kewajiban riset dan pengembangan. Mekanisme ini mendukung pemenuhan hak konstitusional warga Negara untuk berkembang melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Bahwa ketentuan Pasal 92 UU Minerba memberikan kepastian status hasil produksi setelah kewajiban Negara dipenuhi. Kepastian ini merupakan prasyarat penting agar pelaku usaha berani berinvestasi untuk mendorong nilai tambah dan inovasi industri nasional. 5. Bahwa teknologi berperan penting untuk keberlanjutan lingkungan dan perlindungan generasi mendatang, seperti melalui teknologi pemantauan lingkungan, pengolahan limbah, mitigasi risiko geologi, dan reklamasi rekayasa lingkungan. Kewenangan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Pusat memastikan standar tersebut diterapkan secara nasional. 220 6. Bahwa oleh karena itu, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba merupakan instrumen konstitusional untuk mengoptimalkan penerapan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena mendorong penguasaan teknologi, peningkatan kapasitas manusia, dan industrialisasi yang berkelanjutan demi kualitas hidup rakyat Indonesia. A.5. Landasan Filosofis Berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Mengenai Hak atas Perlindungan Diri, Keluarga, dan Harta Benda dari Risiko Pertambangan 1. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Secara filosofis, norma ini menempatkan Negara sebagai pelindung utama warga Negara terhadap segala bentuk ancaman keselamatan, termasuk ancaman ekologis, risiko geologis, dan bahaya industri yang dapat timbul dari kegiatan pertambangan. Dengan demikian, pengaturan pertambangan harus dirancang agar memberikan jaminan keamanan yang kuat bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. 2. Bahwa Pemerintah menyadari bahwasanya sektor pertambangan meliputi tahapan kegiatan yang berisiko tinggi yang dapat menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa dan harta masyarakat, seperti longsor tambang, kegagalan struktur embung limbah tambang, ledakan metana, pencemaran air, dan kerusakan lahan yang berdampak jangka panjang. Dalam kerangka Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Negara wajib hadir secara aktif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan tunduk pada standar keselamatan tertinggi demi perlindungan masyarakat. 3. Bahwa kewenangan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Pusat dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba memberikan Negara kemampuan untuk menerapkan dan menegakkan standar keselamatan tambang secara nasional, sehingga risiko bagi masyarakat dapat diminimalkan. Pada masa lalu, variasi standar 221 keselamatan di tingkat daerah dan kelemahan pengawasan lokal telah menyebabkan adanya kegiatan pertambangan yang beroperasi tanpa standar kesehatan, keamanan dan keselamatan (K3) yang memadai. Kewenangan perizinan oleh Pemerintah Pusat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada daerah yang memiliki standar perlindungan lebih rendah dari yang diperintahkan konstitusi. 4. Bahwa perlindungan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga mencakup perlindungan terhadap kehilangan harta benda dan ruang hidup akibat kegiatan pertambangan. Kewajiban penyelesaian hak atas tanah, kewajiban reklamasi, dan kewajiban pengelolaan dampak lingkungan yang diatur dalam UU Minerba merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan konstitusional tersebut. Melalui pengawasan di tingkat nasional, Negara dapat memastikan bahwa pemulihan lingkungan dan ganti rugi terhadap masyarakat dilakukan secara adil dan sesuai standar. 5. Bahwa ketentuan Pasal 92 UU Minerba yang hanya memberikan hak kepemilikan atas mineral dan batubara setelah pemenuhan kewajiban lingkungan dan keselamatan tambang merupakan wujud perlindungan berlapis terhadap masyarakat. Norma ini memastikan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengambil keuntungan atas hasil tambang sebelum Negara memastikan bahwa kegiatan operasionalnya telah memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan dan keselamatan sesuai standar nasional. 6. Bahwa dengan demikian, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba merupakan sarana implementatif bagi Negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan konstitusional sebagaimana diperintahkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma-norma tersebut menegaskan bahwa kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan dalam kerangka pengawasan ketat Negara demi menjamin keselamatan dan rasa aman bagi masyarakat. A.6. Landasan Filosofis Berdasarkan Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Mengenai Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Kegiatan Pertambangan 222 1. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Filosofi pasal ini menempatkan lingkungan hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dan merupakan prasyarat utama bagi tumbuhnya kualitas hidup manusia. Dalam konteks pertambangan, norma ini menuntut agar Negara tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak merusak kualitas lingkungan hidup masyarakat. 2. Bahwa kegiatan pertambangan, apabila tidak diatur secara ketat, berpotensi menimbulkan pencemaran air, kerusakan hutan, degradasi lahan, polusi udara, dan bencana ekologis lainnya. Dalam kerangka Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut melalui regulasi, pengawasan, penegakan hukum, serta penetapan standar lingkungan yang ketat. Regulasi pertambangan tidak boleh semata-mata berorientasi pada penerimaan Negara, tetapi harus juga menjamin keberlanjutan ekologi. 3. Bahwa perlu ditegaskan bahwa penetapan kewenangan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) UU Minerba tidak bersifat absolut. Penarikan kewenangan ke Pemerintah Pusat merupakan langkah penataan (reorganisasi) untuk memastikan keselarasan standar lingkungan, tata kelola pertambangan, serta integrasi sistem perizinan nasional. Setelah penataan tersebut tercapai dan standar operasional telah seragam, kewenangan tertentu tetap dapat didelegasikan kembali kepada Pemerintah Daerah sesuai desain pembagian urusan pemerintahan. 4. Bahwa partisipasi Pemerintah Daerah tetap dijamin dalam berbagai tahapan, antara lain melalui kewenangan menentukan peruntukan wilayah, seperti penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rekomendasi terkait Wilayah Pertambangan, yang menjadi dasar bagi penetapan izin oleh Pemerintah Pusat. Hal ini 223 menunjukkan bahwa meskipun izin ditetapkan secara terpusat, proses perizinan tetap melibatkan dan mempertimbangkan kondisi serta kepentingan daerah. 5. Bahwa UU Minerba memperkuat perlindungan lingkungan melalui kewajiban-kewajiban yang bersifat preventif dan korektif, seperti penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat, kewajiban pengelolaan limbah, kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta pengawasan terpadu oleh pemerintah pusat. Seluruh mekanisme ini merupakan instrumen untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak mengancam hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 6. Bahwa ketentuan Pasal 92 UU Minerba secara implisit memperkuat perlindungan lingkungan karena kepemilikan mineral dan batubara hanya dapat diberikan setelah pelaku usaha memenuhi kewajiban lingkungan. Artinya, tidak ada hasil tambang yang dapat dinikmati sebelum pelaku usaha menyelesaikan tanggung jawab ekologisnya. Prinsip ini memastikan bahwa kepentingan lingkungan tidak dikorbankan demi keuntungan ekonomi jangka pendek. 7. Bahwa keseluruhan kerangka pengaturan tersebut membuktikan bahwa UU Minerba disusun dengan memperhatikan mandat Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dimana Negara wajib memastikan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara tidak hanya menata kegiatan pertambangan sebagai sektor ekonomi strategis, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan demikian, Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba telah sejalan dengan kewajiban konstitusional Negara untuk menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat. A.7. Landasan Filosofis Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam UU Cipta Kerja dan Relevansinya terhadap Pertambangan 1. Bahwa Pemerintah ingin menyampaikan bahwasanya Indonesia saat ini sedang menjalankan agenda reformasi besar terhadap tata 224 kelola perizinan nasional, karena sistem perizinan sebelumnya dinilai tidak efisien, tidak seragam antar daerah, lamban, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Reformasi ini ditempuh untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi yang produktif. 2. Bahwa merujuk pada Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, yang berada pada kisaran 5%, berpotensi menempatkan Indonesia pada risiko “middle income trap”, sehingga diperlukan instrumen hukum yang mampu mempercepat transformasi ekonomi. Salah satu pendekatan utamanya adalah pembenahan sistem perizinan berusaha. 3. Bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan perbaikan mendasar terhadap birokrasi dan administrasi pemerintahan, khususnya dalam proses perizinan berusaha yang sebelumnya dianggap berbelit serta tidak mendukung ekosistem usaha yang sehat. Reformasi perizinan menjadi kebutuhan struktural untuk meningkatkan daya saing nasional. 4. Bahwa atas dasar tujuan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”). Secara filosofis, tujuan undang-undang ini bukan sekadar mempermudah investasi, tetapi menciptakan iklim usaha yang teratur, berkeadilan, dan memiliki kepastian hukum melalui penyederhanaan perizinan, standardisasi regulasi, serta penguatan peran Negara dalam pengawasan usaha. 5. Bahwa salah satu perubahan besar dalam UU Cipta Kerja adalah diberlakukannya sistem perizinan berusaha berbasis risiko (risk- based licensing) yang mengatur secara komprehensif penciptaan sistem perizinan pada kegiatan usaha berisiko tinggi. Prinsip ini memastikan bahwa keselamatan rakyat dan keberlanjutan 225 lingkungan tidak tunduk pada variasi kebijakan yang selama ini terjadi. 6. Bahwa Pemerintah berpandangan sektor pertambangan mineral dan batubara termasuk kategori kegiatan berisiko tinggi, baik dari aspek geologi, keselamatan, konflik sosial, maupun dampak ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, dalam kerangka berbasis risiko, pengendalian langsung oleh Pemerintah Pusat merupakan konsekuensi logis untuk memastikan keseragaman standar teknis, lingkungan, dan pengawasan. 7. Bahwa tujuan sistem perizinan berbasis risiko adalah memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam melalui persyaratan izin yang berbasis analisis risiko, standar lingkungan yang ketat, dan evaluasi berkala. Bukti-bukti menunjukkan bahwa ketika belum ada perubahan sistem perizinan berusaha oleh Pemerintah Pusat, muncul ribuan IUP tumpang tindih, jual-beli IUP, lemahnya verifikasi lingkungan yang pada akhirnya berujung pada kerusakan ekologis. 8. Bahwa UU Cipta Kerja juga dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi jangka panjang, termasuk bagi pengembangan sektor pertambangan mineral dan batubara. Investasi jangka panjang membutuhkan kebijakan perizinan yang stabil, tidak berubah-ubah antar daerah, dan berada di bawah satu otoritas pusat. 9. Bahwa sistem perizinan berbasis risiko membangun pengawasan nasional yang terintegrasi, termasuk basis data cadangan, produksi, lingkungan, dan kepatuhan fiskal. Integrasi ini tidak dapat diwujudkan apabila kewenangan perizinan tersebar di daerah. Kendali pusat diperlukan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 10. Bahwa dalam kerangka Hak Menguasai Negara (HMN), sistem perizinan berbasis risiko merupakan instrumen modern yang memberikan fleksibilitas kebijakan kepada Negara, termasuk untuk memperketat standar lingkungan, menaikkan kewajiban fiskal, dan 226 mengatur ulang tata kelola produksi tanpa negosiasi kontraktual. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- X/2012 yang menegaskan bahwa penguasaan Negara harus mencakup pengaturan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif. 11. Bahwa dengan demikian, penempatan kewenangan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Pusat merupakan bagian integral dari desain nasional sistem perizinan berbasis risiko. Sistem ini memastikan kontrol Negara atas sektor berisiko tinggi, menjamin keberlanjutan sumber daya alam, memberikan kepastian hukum dari hulu ke hilir, dan menjalankan amanat konstitusi untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. B. Asas dan Tujuan 1. Bahwa UU Minerba pada dasarnya dibangun atas sejumlah asas hukum fundamental, yaitu: a. Asas kemanfaatan, yakni bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; b. Asas keadilan dan pemerataan, yang menjamin distribusi manfaat ekonomi hasil pertambangan secara adil antara Negara, pelaku usaha, dan masyarakat; c. Asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu bahwa keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pertambangan dan tidak dapat dikorbankan demi kepentingan bisnis semata. Kelestarian lingkungan adalah syarat dasar keberlanjutan usaha pertambangan; d. Asas transparansi dan akuntabilitas, yang menuntut keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam setiap tahapan perizinan, pengelolaan, hingga pengawasan usaha pertambangan; serta e. Asas kepastian hukum, yang memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan dalam koridor hukum dan kaidah pertambangan yang baik. Kepastian hukum dalam UU Minerba tidak hanya melindungi pelaku usaha, tetapi melindungi 227 kepentingan publik agar sumber daya alam tidak dikelola oleh pihak yang tidak mampu atau tidak layak. f. Asas keberpihakan kepada bangsa, untuk menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini berarti bahwa kepentingan bangsa harus diutamakan, meskipun pemerintah juga tetap perlu memperhatikan kepentingan individu atau kelompok, sepanjang tidak mengalahkan kepentingan bangsa. 2. Bahwa tujuan utama pembentukan dan perubahan UU Minerba adalah untuk: a. Menegaskan kembali peran Negara sebagai pengatur dan pengawas utama atas pengelolaan sumber daya mineral dan batubara; b. Menjamin agar kegiatan pertambangan memberikan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi nasional, termasuk optimalisasi penerimaan Negara; c. Meningkatkan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat, namun tetap berpihak pada kepentingan nasional dan perlindungan masyarakat; d. Menata sistem perizinan agar lebih efisien dan terintegrasi, termasuk dalam pemberian izin, evaluasi kepatuhan, serta pencabutan izin jika syarat hukum atau kelayakan tidak terpenuhi; dan e. Memperkuat pengawasan Pemerintah dalam seluruh rantai kegiatan pertambangan, dari eksplorasi hingga pascatambang, agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab lingkungan. C. Arah Pengaturan 1. Bahwa arah pengaturan UU Minerba bertujuan menciptakan tata kelola pertambangan nasional yang terpadu dan terstandarisasi, dengan menempatkan Pemerintah Pusat sebagai otoritas utama dalam pengaturan, pengawasan, dan pemberian perizinan. Arah ini 228 diambil sebagai perbaikan terhadap pengalaman sebelumnya yang menunjukkan banyaknya permasalahan perizinan di tingkat daerah, tumpang tindih wilayah tambang, lemahnya pengawasan lingkungan, serta perbedaan standar keselamatan tambang antar wilayah. 2. Bahwa UU Minerba mengarahkan pengelolaan pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri, sesuai dengan strategi pembangunan industri nasional. Arah pengaturan ini memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi Negara pengekspor bahan mentah, tetapi mampu memperoleh manfaat ekonomi lebih besar melalui industrialisasi mineral dan penguatan rantai pasok dalam negeri. 3. Bahwa arah pengaturan UU Minerba juga diarahkan untuk memperkuat peran Negara dalam memastikan perlindungan masyarakat dan lingkungan. Hal ini dicapai dengan penegasan kewajiban pemenuhan standar lingkungan, keselamatan tambang, reklamasi dan pascatambang, serta mekanisme pengawasan terpadu oleh Pemerintah Pusat. 4. Bahwa UU Minerba memberikan arah pengaturan yang eksplisit mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta masyarakat lokal yang terdampak aktivitas pertambangan. 5. Bahwa arah pengaturan UU Minerba menekankan pentingnya integrasi data dan sistem pengawasan nasional yang modern, berbasis teknologi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan dapat dipantau dan diawasi secara tepat waktu, sehingga mengurangi risiko pelanggaran teknis, pencemaran lingkungan, maupun kebocoran penerimaan Negara. 6. Bahwa arah pengaturan UU Minerba juga menguatkan mekanisme kontrol melalui keterbukaan informasi, kewajiban publikasi data izin, dan pengawasan berbasis masyarakat. Dengan demikian, tata kelola pertambangan dapat dilakukan secara demokratis dan akuntabel. 229 7. Bahwa keseluruhan arah pengaturan UU Minerba menunjukkan bahwa undang-undang ini disusun untuk harmonis dengan tujuan konstitusional Pasal 33 Ayat (3), Pasal 28C, Pasal 28G, Pasal 28H, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, yakni memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, berkelanjutan, memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari risiko pertambangan. V. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon A. Sistem Perizinan Berusaha Dalam Mempertegas Peran Negara Dalam Pengaturan, Pengawasan, dan Pengurusan Pertambangan Mineral dan Batubara 1. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar pengelolaan mineral dan batubara dilakukan melalui model kontrak atau kerja sama (production sharing contract/PSC) dan bukan melalui rezim perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Minerba. Pemerintah menghormati pandangan tersebut, namun perlu menegaskan bahwa berdasarkan kerangka konstitusi dan perkembangan regulasi nasional, rezim perizinan berusaha merupakan instrumen yang memberikan ruang kewenangan paling efektif bagi Negara untuk menjalankan fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan sebagaimana termaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa secara historis, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hubungan antara Negara dan pelaku usaha dituangkan dalam bentuk Kontrak Karya (“KK”) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”). Hubungan hukum kontraktual tersebut menempatkan Negara dan pelaku usaha dalam kedudukan sejajar sebagai subjek hukum keperdataan yang terikat asas pacta sunt servanda. Meskipun pada saat itu memberikan kepastian bagi investor dalam fase awal pembangunan sektor pertambangan, konsekuensinya adalah adanya pembatasan ruang intervensi negara dalam menetapkan dan menyesuaikan kebijakan strategis nasional. 230 3. Bahwa sifat hubungan kontraktual tersebut mengakibatkan Negara tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan perubahan sepihak terhadap isi kontrak, sekalipun perubahan tersebut dibutuhkan untuk kepentingan nasional, seperti perpajakan, perlindungan lingkungan hidup, keselamatan kerja, kewajiban divestasi, atau program hilirisasi mineral. Segala bentuk perubahan hanya dapat dilakukan melalui renegosiasi yang tidak selalu berjalan efektif, dan dalam beberapa kasus bahkan berujung pada penyelesaian sengketa di forum arbitrase internasional. Fakta ini menunjukkan bahwa model kontraktual secara nyata membatasi kemampuan negara dalam melaksanakan Hak Menguasai Negara (HMN). 4. Bahwa perubahan mendasar dilakukan melalui berlakunya UU Minerba Tahun 2009 yang mengakhiri model kontraktual dan menggantinya dengan rezim perizinan sebagai kerangka hukum publik antara Negara dan pelaku usaha. Perubahan ini secara tegas menempatkan Negara pada posisi kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad), dan pengelolaan (beheersdaad), yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan HMN. 5. Bahwa Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat- lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.” 6. Bahwa ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa transisi dari rezim kontraktual menjadi rezim perizinan telah diamanatkan sejak awal diberlakukannya Undang- Undang 4 Tahun 2009. Perubahan mendasar ini didasarkan pada 231 evaluasi terhadap penerapan sistem kontrak berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang selama beberapa dekade menempatkan posisi Pemerintah sejajar dengan badan usaha dalam bentuk hubungan hukum kontraktual. Dalam praktiknya, posisi yang setara tersebut membatasi kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 7. Bahwa dengan diberlakukannya sistem perizinan melalui Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009, negara ditempatkan dalam posisi yang lebih superior dan berdaulat. Pemerintah menjadi pihak yang menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya, termasuk dalam pengaturan teknis, fiskal, dan administrasi pertambangan. Negara tidak lagi terikat pada perjanjian yang bersifat setara, melainkan bertindak sebagai pemberi izin dalam kerangka hukum publik yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan kontraktual. 8. Bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga ditegaskan bahwa meskipun KK dan PKP2B tetap dihormati sampai masa berakhirnya, namun wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dengan ketentuan penerimaan negara yang lebih menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga ditujukan untuk memperkuat posisi negara sebagai pemegang kedaulatan atas sumber daya alam. 9. Bahwa oleh karena itu, permintaan Para Pemohon untuk kembali menerapkan sistem kontrak adalah langkah mundur yang bertentangan dengan semangat reformasi hukum sektor pertambangan. Saat ini, Pemerintah justru sedang menjalankan proses penyesuaian seluruh KK dan PKP2B ke dalam rezim perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan UU Minerba. Kembali pada sistem kontrak berarti menghidupkan kembali posisi setara antara negara dan pelaku usaha yang telah terbukti membatasi ruang gerak negara dalam optimalisasi penerimaan negara dan pengelolaan sumber daya alam. 232 10. Bahwa rezim perizinan berusaha merupakan bentuk pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) yang diatur Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, di mana penguasaan negara dijalankan melalui instrumen hukum publik. Melalui mekanisme perizinan, negara memiliki ruang untuk menetapkan persyaratan kegiatan usaha, standar teknis, kewajiban lingkungan, jangka waktu kegiatan, serta mekanisme pengawasan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Bahwa karakter izin sebagai instrumen administrasi negara memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan pengaturan, termasuk peningkatan standar lingkungan, keselamatan, atau kepentingan umum, sepanjang dilakukan sesuai prosedur hukum. Prinsip ini sejalan dengan asas contrarius actus yang memberi kewenangan bagi otoritas penerbit izin untuk melakukan perubahan atau pembatasan secara proporsional. Konsekuensi demikian tidak tersedia dalam rezim kontraktual, sehingga sistem perizinan memberikan fleksibilitas pengaturan yang diperlukan untuk memastikan tata kelola pertambangan yang efektif. 12. Bahwa dalam perspektif teori hukum administrasi, rezim perizinan memungkinkan negara melakukan pembaruan kebijakan secara dinamis untuk merespons perkembangan lingkungan, teknologi, keselamatan tambang, maupun kebutuhan hilirisasi, tanpa menimbulkan konsekuensi hubungan perdata sebagaimana pada rezim kontraktual. Mekanisme ini diperlukan agar perlindungan masyarakat, kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan dapat dijaga secara konsisten. 13. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa model kontraktual, seperti KK dan PKP2B, lebih menguntungkan negara secara fiskal dibandingkan dengan rezim perizinan, Pemerintah perlu memberikan klarifikasi berbasis data dan kerangka hukum yang berlaku. Secara empiris, realisasi penerimaan negara menunjukkan bahwa rezim perizinan berusaha dalam sektor pertambangan memberikan kontribusi yang lebih optimal dan stabil bagi negara, baik dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerimaan perpajakan, maupun tingkat kepatuhan administratif. Hal ini 233 dimungkinkan karena perizinan, sebagai instrumen hukum publik, memberikan ruang bagi negara untuk melakukan penyesuaian kewajiban finansial secara adaptif terhadap dinamika harga komoditas, kondisi keekonomian, serta perkembangan kebijakan nasional, sepanjang dilakukan dalam koridor peraturan perundang- undangan. Sebaliknya, dalam rezim kontraktual, perubahan terhadap ketentuan fiskal terikat pada asas pacta sunt servanda sehingga memerlukan persetujuan kedua belah pihak, yang dalam praktik membatasi fleksibilitas negara dalam melakukan penyesuaian kebijakan fiskal. Dengan demikian, berdasarkan data dan karakter hukum masing-masing rezim, Pemerintah berpandangan bahwa klaim mengenai keunggulan fiskal model kontraktual yang disampaikan Para Pemohon tidak didukung oleh perkembangan penerimaan negara saat ini. 14. Bahwa merujuk pada hasil evaluasi Pemerintah terhadap laporan realisasi keuangan badan usaha periode Januari sampai dengan September 2025, Pemerintah menyajikan data peningkatan penerimaan negara dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menggunakan model kontrak (PKP2B) dibandingkan dengan izin (IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian), sebagai berikut: No. Nama Perusahaan Penerimaan Negara jika menggunakan model PKP2B Penerimaan Negara jika menggunakan model IUPK Presentase Kenaikan Penerimaan Negara menggunak an model IUPK 1. PT Kideco Jaya Agung USD 213.555.264 USD 285.541.010 33.71% 2. PT Kaltim Prima Coal USD 852.965.780 USD 145.090.996 28.96% 3. PT Arutmin Indonesia USD 145.090.996 USD 229.419.993 58,12% 4. PT Multi Harapan Utama USD 77.263.733 USD 110.153.798 42.57% 15. Bahwa berdasarkan penyajian data di atas, dapat disimpulkan bahwa model izin (IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian) 234 memberikan kontribusi penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan dengan skema kontrak (PKP2B). Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas rezim perizinan dalam melakukan penyesuaian kewajiban fiskal sesuai dengan dinamika harga komoditas, kondisi ekonomi nasional, dan arah kebijakan negara, tanpa terikat pada klausul kontraktual yang bersifat tetap sebagaimana dalam sistem PKP2B. 16. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa sistem kontrak/perjanjian lebih menguntungkan secara fiskal tidak sejalan dengan fakta dan data empiris yang disajikan oleh Pemerintah di atas. 17. Bahwa transformasi ke rezim perizinan berusaha pada sektor mineral dan batubara, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba, sejalan dengan desain hukum nasional pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, yang menempatkan seluruh sektor ekonomi, termasuk mineral dan batubara, dalam sistem "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko." Dengan demikian, rezim perizinan berusaha konsisten dengan arah kebijakan nasional yang mengedepankan kepastian hukum, kemudahan berusaha, standarisasi regulasi, serta penguatan peran Negara dalam pengawasan kegiatan usaha. 18. Bahwa Pemerintah juga perlu menyampaikan bahwa pelaksanaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pertambangan, sebagai bagian dari implementasi UU Cipta Kerja, telah memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian nasional. Rezim perizinan berusaha yang terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kepastian berusaha, tetapi juga memperkuat peran sektor pertambangan sebagai motor penggerak perekonomian melalui multiplier effect yang signifikan, baik terhadap lapangan kerja, rantai pasok industri, maupun penerimaan negara. 19. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024, sektor pertambangan memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto yang setara dengan 9,15% dari total Produk Domestik Bruto nasional. Data ini menegaskan bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu 235 pilar penting perekonomian nasional, baik dalam hal kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan efek langsung terhadap pelaksanaan desain nasional perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja serta UU Minerba. 20. Bahwa selain memberikan kontribusi dalam bentuk penerimaan Negara, perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan mineral dan batubara juga melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (“Program PPM”) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi langsung bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi pertambangan. 21. Bahwa sebagai contoh, dapat dikemukakan 5 lima perusahaan pemegang IUP Mineral (PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia, PT Weda Bay Nickel, PT Agincourt Resources, dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara) dan enam perusahaan pemegang IUP Batubara (PT Adaro Energy Indonesia Tbk, PT Kideco Jaya Agung, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Multi Harapan Utama, dan PT Bukit Asam Tbk) telah merealisasikan Program PPM dengan total gabungan realisasi sebesar Rp2.478.514.029.164 (dua triliun empat ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus empat belas juta dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah). 22. Bahwa Pemerintah juga perlu menekankan angka data yang disebutkan tersebut di atas hanya merupakan sebagain kecil dari keseluruhan realisasi Program PPM di sektor pertambangan mineral dan batubara. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat lebih dari ratusan perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang memiliki kewajiban melaksanakan Program PPM. 23. Bahwa adapun realisasi Program PPM yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan mineral dan batubara dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan hidup, kelembagaan komunitas, dan pembangunan infrastruktur penunjang. Program ini mencerminkan kontribusi nyata sektor pertambangan mineral dan batubara dalam mendukung pembangunan perekonomian 236 berkelanjutan serta pemerataan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah pertambangan. 24. Bahwa dalam kerangka tersebut, kegiatan usaha ditata berdasarkan tingkat risiko, dan sektor mineral dan batubara yang termasuk kategori risiko tinggi wajib tunduk pada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dengan pengawasan melekat serta standar nasional yang ketat. Sistem ini memastikan pengendalian preventif, kepastian hukum, serta perlindungan sosial dan lingkungan. 25. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa rezim perizinan merupakan model yang paling sesuai dengan filosofi, doktrin, dan amanat konstitusi terkait Hak Menguasai Negara (HMN) dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Rezim perizinan memastikan bahwa Negara tetap memegang kendali penuh, memiliki ruang gerak dalam mengatur kebijakan nasional, menjamin optimalisasi penerimaan Negara, serta menjaga agar pemanfaatan mineral dan batubara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. B. Kewenangan Pemberian Izin oleh Pemerintah Pusat sebagai Integrasi, Standarisasi Pengelolaan Pertambangan, Serta Pencegahan Tumpang Tindih Aturan dan Perizinan Pertambangan 1. Bahwa Pemerintah memandang ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU Minerba, yang menempatkan kewenangan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Pusat, merupakan bagian dari desain pengelolaan pertambangan nasional yang terkait langsung dengan pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hak Menguasai Negara (HMN) tidak diartikan sebagai kepemilikan formal semata, melainkan mencakup kewenangan Negara untuk menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan, memberikan izin, melakukan pengawasan, serta memastikan bahwa pemanfaatan mineral dan batubara berjalan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Bahwa anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan kewenangan perizinan berusaha oleh pemerintah pusat maka akan berdampak pada berkurangnya ruang bagi 237 masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasinya adalah tidak berdasar. Justru sebaliknya, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah perbaikan atas sejumlah permasalahan serius yang terjadi saat kewenangan perizinan berada di tangan pemerintah daerah, antara lain: a. Praktek jual beli IUP yang marak terjadi dan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 93 Ayat (1) UU Minerba menyebabkan penjualan IUP dari pemegang IUP kepada pihak lain tetap dilakukan. b. Tidak sinkronnya Data IUP antara pemerintah pusat dan daerah, yang menyebabkan permasalahan dalam administrasi perizinan. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terjadi lonjakan signifikan jumlah IUP namun tidak dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban pelaporan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. c. Tingginya konflik pertambangan yang terjadi antara pemegang IUP dengan masyarakat lokal, yang tidak dapat diselesaikan secara baik, padahal idenya adalah pemerintah daerah dianggap lebih memahami aspek sosio-ekonomi masyarakat setempat. d. Perizinan pertambangan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan di bidang lingkungan, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Dokumen AMDAL tidak disusun secara matang dan hati-hati (misanya pemegang izin menggunakan dokumen AMDAL lama atau dokumen AMDAL dari pemegang izin lain) yang tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya di lapangan dan jarang sekali ada upaya pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar syarat izin lingkungan tersebut. Permasalahan terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah daerah terkait penerbitan AMDAL. 3. Bahwa dalam perjalanan pengelolaan pertambangan sebelum perubahan UU Minerba, terdapat keberagaman pendekatan antarwilayah, baik dalam aspek teknis, perizinan, maupun standar 238 lingkungan. Keberagaman tersebut merupakan konsekuensi alami dari penerapan asas otonomi daerah. Namun demikian, dalam praktiknya, harmonisasi agar kebijakan nasional dapat berjalan secara lebih terpadu sangat diperlukan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memandang bahwa integrasi kewenangan perizinan pada tingkat nasional diperlukan untuk memastikan keseragaman standar, terutama pada sektor yang berdampak luas dan bersifat lintas wilayah seperti pertambangan. 4. Bahwa Prof. Dr. Tri Hayati, S.H. M.H., dalam disertasinya berjudul “Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka”, telah menjelaskan peraturan mengenai pengelolaan pertambangan, setidaknya sejak era Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 sampai sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, telah mengalami hambatan struktural, antara lain berupa ketidaksinkronan pengaturan dan ketidakterpaduan kewenangan antar daerah. Terdapat perbedaan penafsiran mengenai dasar hubungan hukum dalam pengaturan pertambangan di tingkat daerah. 5. Bahwa masih dalam disertasinya sebagaimana disebutkan di atas, adapun Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., menjelaskan ketidaksinkronan pengaturan dan pelaksanaan perizinan pertambangan pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat terlihat antara lain sebagai berikut: a. Bahwa terdapat perbedaan penafsiran mengenai dasar hubungan hukum dalam pengelolaan pertambangan di tingkat daerah, di mana sebagian daerah menggunakan model Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagian menggunakan model Kuasa Pertambangan, dan bahkan terdapat daerah yang memandang pengelolaan pertambangan sebagai bentuk kerja sama. Keragaman penafsiran ini menunjukkan tidak adanya keseragaman kerangka hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan hukum antara negara dan pelaku usaha. 239 b. Bahwa pada periode sekitar tahun 2001 sampai dengan 2002 terjadi tumpang tindih regulasi antara kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 443/MPP/Kep/5/2002 yang melarang ekspor timah dalam bentuk bijih (pasir) dan hanya mengizinkan ekspor dalam bentuk logam. Namun, kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh terbitnya peraturan daerah, antara lain Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 540.K/271/Tamben/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Pengolahan dan Penjualan (ekspor), yang pada praktiknya memicu berdirinya berbagai pabrik pengolahan (smelter) timah di Kabupaten Bangka. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (yang berlaku saat itu), kegiatan pengolahan merupakan satu kesatuan dengan kegiatan pertambangan dan berada dalam kerangka hubungan hukum yang sama dengan pelaku usaha pertambangan. Namun, peraturan di tingkat daerah pada saat itu tidak mencerminkan ketentuan tersebut sehingga menyebabkan kegiatan pabrik pengolahan (smelter) berdiri tanpa keterkaitan hukum yang jelas dengan kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. 6. Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa model pengaturan yang terfragmentasi tidak mampu menjamin pelaksanaan mandat konstitusional Negara secara efektif dan seragam. Kebijakan integrasi perizinan kemudian diperlukan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan seluruh proses tata kelola pertambangan agar selaras dengan agenda hilirisasi, perlindungan lingkungan, keselamatan tambang, dan kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia. Integrasi ini juga menjadi bagian dari upaya menyesuaikan pengelolaan pertambangan terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan energi, mitigasi bencana geologi, serta tanggung jawab terhadap generasi mendatang. 240 7. Bahwa sektor pertambangan memiliki karakter strategis dan risiko tinggi sehingga memerlukan standar nasional yang konsisten, baik dalam perencanaan wilayah, perlindungan lingkungan, reklamasi, pascatambang, maupun pengendalian dampak sosial ekonomi. Dalam kerangka inilah penyatuan kewenangan perizinan di tingkat pusat dipandang sebagai mekanisme yang lebih sesuai untuk menjaga konsistensi kebijakan di seluruh wilayah Negara. 8. Bahwa salah satu wujud konkret dari penarikan kewenangan perizinan ke Pemerintah Pusat dalam rangka pembenahan struktural tata kelola pertambangan adalah pembangunan sistem perizinan yang terintegrasi, terdigitalisasi, dan berbasis data nasional guna mencegah tumpang tindih perizinan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. 9. Bahwa karena sistem perizinan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan bagian dari desain nasional sistem perizinan berusaha berbasis risiko, maka perizinan terhadap sektor pertambangan mineral dan batubara juga terintegrasi dalam Online Single Submission (OSS). Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan yang terintegrasi secara nasional yang dilaksanakan dengan memastikan transparansi terhadap proses pemberian perizinan khususnya berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara, antara lain: a. Perizinan Berusaha sektor pertambangan; b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. Persetujuan Lingkungan. 10. Bahwa kewenangan tersebut memberikan landasan kelembagaan bagi Negara untuk menerapkan platform digital yang seragam dan terstandar secara nasional melalui MinerbaOne yang merupakan platform sistem terpadu yang mengintegrasikan beberapa sistem pengelolaan pertambangan, antara lain; a. Minerba One Map Indonesia (MOMI) sebagai sistem pemetaan terpadu wilayah pertambangan; 241 b. Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (E-PNBP) sebagai sistem pengelolaan dan pengawasan penerimaan Negara; dan c. Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (E-RKAB) sebagai sistem analisa dan pemantauan terhadap RKAB pemegang izin usaha pertambangan. d. Minerba Online Monitoring System (MOMS) sebagai sistem pemantauan produksi dan penjualan mineral dan batubara secara waktu nyata (real-time). 11. Bahwa kehadiran sistem-sistem ini hanya dapat berjalan efektif dalam kerangka kewenangan yang terpusat, sehingga penarikan kewenangan ke pemerintah pusat merupakan langkah strategis untuk memastikan ketertiban perizinan, pencegahan tumpang tindih, serta penguatan pengawasan Negara terhadap seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara. 12. Bahwa integrasi perizinan melalui kewenangan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Pusat tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran pemerintah daerah. Justru, pemerintah daerah tetap memegang peran strategis dalam: a. memberikan rekomendasi dalam penetapan WIUP dan WIUPK; b. keterlibatan dalam penyusunan rencana tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), dan AMDAL; c. pelaksanaan pengawasan; d. fasilitasi Program PPM; serta e. koordinasi dalam penyelesaian konflik sosial. Dengan demikian, tata kelola pertambangan tetap dilaksanakan melalui kolaborasi pusat–daerah, sesuai semangat otonomi daerah dalam UUD NRI Tahun 1945. 13. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berpandangan bahwa kebijakan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Minerba merupakan pilihan kebijakan yang konstitusional, sesuai prinsip Negara kesatuan, dan sejalan dengan pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN). Integrasi kewenangan perizinan justru memperkuat pelindungan masyarakat, memberikan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta memastikan standar 242 lingkungan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat tetap dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. 14. Bahwa Pemerintah juga perlu menekankan bahwasanya Para Pemohon seharusnya juga memahami semangat filosofis, yuridis, dan sosiologis diberlakukannya UU Minerba, yang mana seluruh upaya penguasaan mineral dan batubara tetap sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak peduli apakah dikuasai Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun ketentuan norma a quo diubah menjadi kewenangannya berada di Pemerintah Pusat, selama dilakukan dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga Negara, yang pada akhirnya dapat memenuhi amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat dipenuhi, maka tidak perlu dipermasalahkan kewenangannya tersebut berada di mana. 15. Bahwa dipaksakannya untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah tanpa perbaikan sistem tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang terstruktur, terdigitalisasi, dan terukur justru akan mengembalikan inefektivitas dalam penguasaan atas mineral dan batubara. Para Pemohon seharusnya mendukung upaya Pemerintah yang dengan diberlakukannya Pasal a quo hendak memberikan perlindungan lebih baik lagi terhadap seluruh pihak, khususnya yang terdampak langsung atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, yang mana selama ini masih banyak masalah ketika penguasaannya ada di Pemerintah Daerah. C. Masih Terdapat Pendelegasian Kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Integrasi Perizinan Berusaha Sektor Mineral dan Batubara 1. Bahwa pengaturan kewenangan perizinan berusaha pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat sebagainana tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba merupakan perwujudan nyata dari amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara 243 dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini lahir dengan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan perizinan berusaha pertambangan oleh pemerintah daerah yang sebelumnya menunjukkan permasalahan, antara lain lemahnya pengawasan perizinan, tidak selarasnya aturan-aturan di daerah, tumpang tindih IUP, jual beli IUP, sampai kepada dampak lingkungan. 2. Bahwa dalam rangka memperbaiki sistem pengelolaan pertambangan secara nasional dan menjamin integrasi kebijakan, pembentuk undang-undang telah mengatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba bahwa “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat”. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi, menciptakan standar nasional yang seragam, dan memperkuat pengawasan. 3. Bahwa apabila ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba hanya dilihat secara terpisah tanpa memahami konteks landasan filosofis, latar belakang, tujuan, arah, serta keseluruhan struktur pengaturan dalam UU Minerba dan peraturan turunannya, dapat menimbulkan penafsiran keliru bahwa pemerintah daerah sepenuhnya kehilangan peran dan hak dalam pengellaan sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pemerintah menilai bahwa Para Pemohon telah keliru dalam memaknai dan menafsirkan ketentuan tersebut secara sempit tanpa mempertimbangkan kerangka besar sistem perizinan terintegrasi dalam UU Minerba. 4. Bahwa faktanya, kewenangan pemerintah daerah tetap hadir secara substansial dalam kerangka pelaksanaan UU Minerba. Hal ini terlihat dalam sejumlah ketentuan, antara lain: a. Pasal 9 UU Minerba, yang pada pokoknya mengatur terkait Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan ditetapkan Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI. 244 b. Pasal 17 Ayat (1) UU Minerba, yang pada pokoknya mengatur bahwa luas dan batas WIUP Mineral logam dan Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur. c. Pasal 112 UU Minerba, yang pada pokoknya mengatur terkait Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib dilakukan divestasi saham secara berjenjang dan diprioritaskan secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat kemudian Pemerintah Daerah. 5. Bahwa selain itu, jika merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Minerba, serta peraturan pelaksana terkait berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dengan huruf l Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pemerintah pusat tetap memberikan ruang kewenangan perizinan tertentu kepada pemerintah daerah, seperti: a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB); e. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); f. lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam; g. lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; h. lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan; 245 i. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi; j. IUP untuk penjualan komoditas minerai bukan logam; k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan l. IUP untuk penjualan komoditas batuan. 6. Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga telah keliru apabila hanya memahami perizinan terkait pertambangan mineral dan batubara hanya sesederhana apa yang dikatakan dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU Minerba saja, yang seakan-akan semuanya akan sentralistik kewenangannya ada di Pemerintah Pusat saja, quod non, akan tetapi masih ada banyak perizinan atau persyaratan yang sangat erat kaitannya dengan pengelolaan mineral dan batu bara yang juga harus diperhatikan dan dipenuhi oleh para pelaku usaha di bidang ini, yang kewenangan terhadap perizinan atau persyaratan tersebut masih dipegang penuh oleh pemerintah daerah, diantaranya adalah: a. Persetujuan tentang penggunaan kawasan hutan, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diketahui bahwa Menteri (menteri di bidang lingkungan hidup) dapat melimpahkan wewenang pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan tertentu kepada Gubernur. b. Persetujuan Lingkungan, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja, secara tegas telah diatur bahwa dalam hal untuk perlindungan lingkungan hidup baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait AMDAL, UKL-UPL, dan termasuk Izin Lingkungan sesuai dengan tingkatannya masing-masing; 246 c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, apabila mengacu pada Pasal 58 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, secara tegas telah diatur bahwa Menteri mendelegasikan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada Gubernur dan Bupati/Walikota; dan d. Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, jika mengacu pada ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri secara tegas telah diatur bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang untuk menerbitkan persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang lokasinya berada di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal. Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diperlukan bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan yang melakukan kegiatan bongkar muat batubara dalam pelabuhan pengumpan lokal. 7. Bahwa kemudian komitmen Pemerintah untuk melaksanakan amanat pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehubungan dengan tindak lanjut dari amanat Pasal 35 Ayat (4) UU Minerba sudah sangat nyata dapat dilihat dari Perpres 55/2022, yang mana Pemerintah berkomitmen mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan kepada Pemerintah Daerah sebagai wujud penguatan daerah terhadap sektor pertambangan mineral dan batubara. 8. Bahwa atas apa yang telah Pemerintah uraikan di atas sudah sangat membuktikan bahwa segala apa yang disangka Para Pemohon atas diberlakukannya Pasal 35 Ayat (1) UU Minerba adalah tidak berdasarkan fakta dan ketentuan yang sebenarnya diatur dalam UU Minerba. Para Pemohon telah secara tidak hati-hati memaknai 247 ketentuan Pasal a quo, sehingga menyebabkan kekeliruan Para Pemohon dalam memaknai dan menyikapi suatu ketentuan. D. Pemberian Hak Atas Mineral dan Batubara Mendukung dalam Stabilitas Sistem Pertambangan Nasional Yang Terkontrol dan Terawasi 1. Bahwa ketentuan Pasal 92 UU Minerba merupakan norma strategis yang menetapkan batas tegas mengenai kapan kepemilikan atas hasil tambang berpindah kepada pemegang izin, yaitu setelah terpenuhinya kewajiban pembayaran iuran produksi. Norma ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai landasan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Dengan titik alih kepemilikan yang jelas, negara dapat membedakan antara hasil tambang legal dan ilegal serta memperkuat instrumen penindakan melalui pelacakan rantai pasok, penyitaan barang bukti, dan penegakan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Bahwa Pasal 92 UU Minerba juga berperan penting dalam menjaga integritas sistem pelaporan dan pencatatan produksi nasional. Dengan mekanisme kepemilikan yang bergantung pada pelaporan dan pembayaran kewajiban negara, sistem ini mendorong keteraturan administrasi, mencegah manipulasi volume produksi, dan memastikan bahwa seluruh hasil produksi tercatat dan tercermin dalam sistem pelaporan nasional seperti MOMI, MOMS, E-RKAB, dan e-PNBP (yang seluruhnya tergabung dalam MinerbaOne). Hal ini berdampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan. 3. Bahwa Pasal 92 UU Minerba menjadi dasar yang jelas bagi pengendalian Negara terhadap penjualan, ekspor, dan distribusi hasil tambang guna melindungi kebijakan-kebijakan publik lainnya, misalnya kebijakan terhadap kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Selama kepemilikan belum berpindah, Negara tetap dapat mengatur arah pemanfaatan hasil tambang untuk kebutuhan nasional strategis seperti listrik, industri baja, ataupun hilirisasi. Tanpa pasal ini, kontrol atas distribusi dapat melemah dan mengganggu ketahanan energi nasional. 248 4. Bahwa Pasal 92 UU Minerba menciptakan kepastian bagi lembaga keuangan dalam pembiayaan proyek pertambangan. Status kepemilikan yang jelas setelah pembayaran iuran produksi menjadi dasar legal bagi penggunaan hasil tambang sebagai objek transaksi. Hal ini memberi kepastian hukum terhadap seluruh tata kelola pertambangan mineral dan batubara, mulai dari kegiatan produksi hingga hilirisasi. 5. Bahwa dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa Pasal 92 UU Minerba merupakan norma penting yang mendukung stabilitas tata kelola pertambangan nasional. Norma ini menjamin kejelasan hukum, menjamin penerimaan negara, memperkuat pengawasan, dan tetap menjaga dominasi negara atas pengelolaan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, permintaan Pemohon untuk mengubah pemaknaan norma a quo berpotensi melemahkan sistem hukum pertambangan yang selama ini telah terbangun secara terstruktur dan terintegrasi. E. Pemberian Hak Kepemilikan atas Mineral dan Batubara sebagai Bentuk Kepastian Hukum serta Kepastian Investasi Guna Mewujudkan Kemakmuran Sebesar-besarnya Untuk Rakyat 1. Bahwa dalam setiap tahapan tata kelola pertambangan mineral dan batubara, Negara tetap memegang kewenangan publik yang bersifat determinatif, mulai dari penetapan wilayah izin, persetujuan rencana kerja, standar teknis operasi, persyaratan lingkungan, keselamatan pertambangan, pengawasan produksi, hingga penegakan hukum. Bahkan setelah terjadinya peralihan hak kepemilikan atas hasil produksi, fungsi Hak Menguasai Negara (HMN) tetap berlangsung melalui kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan kewajiban pemegang izin, termasuk kewajiban reklamasi dan pascatambang sebagaimana diatur dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. 2. Bahwa mekanisme pemberian hak kepemilikan atas hasil produksi sebagaimana diatur Pasal 92 UU Minerba merupakan instrumen kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam ekosistem pertambangan 249 nasional. Bagi Negara, mekanisme ini memastikan bahwa penerimaan Negara, khususnya melalui kewajiban pembayaran iuran produksi, telah dipenuhi terlebih dahulu sebelum hasil produksi dapat dipindahtangankan atau dimanfaatkan secara ekonomis. Bagi pelaku usaha, mekanisme ini memberikan kejelasan status hukum hasil produksi sehingga dapat ditambang, diolah, dimurnikan, diangkut, diperdagangkan, atau digunakan demi kepastian hukum atas tata kelola pertambangan nasional. 3. Bahwa dari perspektif perlindungan lingkungan hidup, mekanisme kepemilikan pascaproduksi juga memastikan bahwa Negara tetap memiliki instrumen pengawasan yang kuat. Selama kewajiban lingkungan belum dipenuhi, Negara tetap berwenang menahan, membatasi, atau menghentikan kegiatan operasional. Artinya, pemberian hak kepemilikan hanya dapat dilakukan ketika Negara telah memastikan bahwa aspek keselamatan, lingkungan, dan sosial telah dipenuhi sesuai standar nasional. 4. Bahwa dari perspektif administrasi Negara, mekanisme Pasal 92 UU Minerba menghindarkan ketidakpastian status hasil produksi, mengurangi sengketa antara Negara dan pelaku usaha, serta mendukung penegakan transparansi penerimaan negara. Tanpa ketentuan mengenai status kepemilikan pascaproduksi, akan terdapat kekosongan norma yang berpotensi menghambat kegiatan hilirisasi, perdagangan hasil produksi, pengembangan industri turunan, bahkan ekspor komoditas strategis. 5. Bahwa negara tetap mempertahankan penguasaan publik atas mineral dan batubara sepanjang seluruh tahapan sebelum produksi, sehingga mekanisme kepemilikan pascaproduksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU Minerba tidak mengurangi kewajiban konstitusional Negara dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan. Ketentuan Pasal 92 UU Minerba semata-mata mengatur fase setelah Negara terlebih dahulu menerima haknya melalui pemenuhan seluruh kewajiban publik oleh pemegang izin. Meskipun terjadi peralihan hak atas hasil produksi kepada pelaku usaha, Hak Menguasai Negara (HMN) tetap terus dijalankan karena Pemerintah 250 tetap memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan kewajiban pascaproduksi, termasuk reklamasi, kegiatan pascatambang, pemulihan lingkungan, serta standar keselamatan dan keberlanjutan. 6. Bahwa oleh karena itu, Pemerintah berpandangan bahwa Pasal 92 UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, melainkan merupakan bagian esensial dari tata kelola pertambangan nasional yang berorientasi pada, kepastian hukum, peningkatan penerimaan Negara, keberlanjutan lingkungan, dan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. F. Dampak Konstitusional Apabila Petitum Para Pemohon Dikabulkan 1. Bahwa Pemerintah memandang bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan, terdapat potensi serius timbulnya ketidakpastian hukum, disharmonisasi norma, serta terganggunya desain besar reformasi tata kelola perizinan nasional dan tata kelola pertambangan yang telah dibangun sebagai penyempurnaan pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengenai penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Minerba merupakan norma kunci dalam kerangka sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Perubahan terhadap norma ini tidak berdampak semata pada rezim pertambangan, melainkan berimplikasi sistemik terhadap keseluruhan kerangka hukum dan kelembagaan perizinan nasional. 3. Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Minerba memiliki keterkaitan langsung dan sistemik dengan berbagai pengaturan teknis, antara lain penetapan WIUP dan WIUPK, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), standar lingkungan hidup, kewajiban reklamasi dan pascatambang, pengawasan dan penegakan sanksi, serta mekanisme fiskal seperti iuran produksi dan royalti. Perubahan atau pergeseran makna terhadap norma a quo sangat berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan sistemik dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun Negara. 251 4. Bahwa apabila petitum Para Pemohon dikabulkan, hal ini pada dasarnya merupakan upaya untuk mengembalikan sistem perizinan ke rezim kontraktual seperti saat sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009. Perubahan ini bersifat struktural dan akan membatasi posisi hukum negara dalam hubungan hukum pertambangan, karena kembali menempatkan negara dalam posisi sejajar dengan kontraktor, sehingga melemahkan daya kontrol negara terhadap lingkungan, keselamatan, dan penerimaan negara. 5. Bahwa apabila skema perizinan pertambangan diubah kembali menjadi model kontrak/perjanjian jangka panjang, sebagaimana pernah diterapkan di masa lalu, hal ini berpotensi menimbulkan rigiditas dalam pengelolaan sumber daya alam. Model kontrak/perjanjian yang berlaku puluhan tahun menyulitkan Pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan strategis, termasuk penyesuaian terhadap teknologi baru, perubahan standar lingkungan, atau arah hilirisasi mineral nasional. Kondisi ini dapat membatasi fleksibilitas Negara dalam menegakkan kepentingan publik, memastikan keberlanjutan sumber daya alam, dan menyesuaikan regulasi dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. 6. Bahwa apabila permohonan Para Pemohon terhadap Pasal 92 UU Minerba dikabulkan, terdapat risiko nyata terjadinya ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan mineral dan batubara setelah diproduksi. Hal ini dapat mengganggu transaksi perdagangan, ekspor, hilirisasi, serta merusak integritas sistem rantai pasok dan penerimaan negara. 7. Bahwa penghapusan atau perubahan terhadap Pasal 92 UU Minerba tanpa penataan regulatif yang komprehensif akan menimbulkan kekosongan norma atas status kepemilikan hasil tambang. Konsekuensinya adalah terganggunya iklim investasi, menurunnya minat hilirisasi, dan lemahnya fungsi pengawasan negara, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan industri pertambangan nasional. 252 PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden/Pemerintah untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). 3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 4. Menyatakan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc, dan Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M, serta 2 (dua) orang saksi bernama Budiawansyah dan Rachmat Makassau, yang keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2026 dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2026, pada pokoknya masing- masing menyampaikan hal-hal sebagai berikut. AHLI 1. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc I. Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU Minerba “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” Untuk memahami ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba yang menegaskan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha 253 dari Pemerintah Pusat”, Ahli akan memfokuskan Pembahasan pada beberapa aspek, diawali dengan sejarah pengelolaan pertambangan di Indonesia untuk menegaskan bahwa penetapan usaha pertambangan melalui perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat merupakan hasil dari proses historis yang panjang. Selanjutnya dibahas perbandingan antara rezim kontrak dan rezim perizinan beserta pro dan kontra, praktik penerapan rezim kontrak di beberapa negara, peningkatan penerimaan negara setelah penerapan rezim perizinan, serta peningkatan realisasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sebagai berikut: 1. Sejarah Pertambangan Indonesia Sektor pertambangan memiliki tingkat risiko tinggi akibat fluktuasi harga komoditas, sehingga membutuhkan stabilitas politik dan kepastian hukum atas hak usaha pertambangan sepanjang umur tambang. Tanpa jaminan hukum dan sistem perizinan yang jelas, potensi sumber daya mineral tidak cukup untuk menarik investasi dan memberikan nilai ekonomi bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, perkembangan pertambangan di Indonesia perlu dipahami melalui perspektif historis, khususnya terkait pengaturan dan perizinannya. 1.1. Pertambangan Pada Zaman Kekuasaan VOC (1619 – 1799) Penjajahan Belanda di Nusantara dimulai pada tahun 1619 ketika VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen merebut Jayakarta dan mendirikan Batavia. Awalnya VOC berfungsi sebagai perusahaan dagang dengan monopoli rempah-rempah, kemudian berkembang menjadi kekuatan kolonial dengan pengaruh politik dan ekonomi. Kegiatan VOC tidak diikuti pengembangan pertambangan secara serius; keterlibatannya terbatas pada kebutuhan tertentu, seperti penambangan perak di Salida, Sumatra Barat, serta perdagangan timah dari Pulau Bangka sejak tahun 1710, tanpa pengelolaan tambang langsung. Pada masa ini belum terdapat sistem pengelolaan maupun perizinan pertambangan yang terstruktur, karena pemanfaatan mineral didasarkan pada monopoli dagang dan kekuasaan politik. Kekuasaan VOC berakhir dengan pembubarannya pada 1 Januari 1800, yang kemudian diambil alih oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda (Alm. Soetaryo Sigit, 1966). 254 1.2. Pertambangan Pada Masa Hindia Belanda Pada masa Hindia Belanda, kebijakan pertambangan bersifat liberal dengan membuka kegiatan pertambangan bagi swasta. Pengaturan dimulai pada tahun 1850 melalui mijnreglement yang memungkinkan pemberian konsesi pertambangan kepada swasta Belanda di luar Pulau Jawa, termasuk pemberian konsesi timah pertama di Pulau Belitung pada tahun 1850. Pada tahun 1852 didirikan Dienst van het Mijnwezen yang berperan dalam penyelidikan geologi dan pertambangan, termasuk penemuan batubara Ombilin pada tahun 1866 yang mulai diusahakan pada tahun 1891. Kerangka hukum pertambangan diperkuat dengan berlakunya Indische Mijnwet tahun 1899, yang kemudian diamandemen pada tahun 1910 dan 1918. Dalam rezim ini, tambang strategis seperti batubara dan timah pada prinsipnya diusahakan oleh pemerintah, namun untuk proyek tertentu, termasuk tambang nikel di Sulawesi Tenggara, diberikan kepada swasta melalui kontrak khusus yang dikenal sebagai “5a Contract” berdasarkan Pasal 5a Indische Mijnwet hasil amandemen tahun 1910, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik atau pemegang hak konsesi. (2) Untuk hal tersebut, (pemerintah) dapat melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi, atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 4 undang-undang ini, dan sesuai perjanjian itu mereka wajib melaksanakan eksploitasi, ataupun penyelidikan dan eksploitasi yang dimaksud. (3) Perjanjian demikian itu tidak akan dilaksanakan kecuali bila (hal tersebut) telah disahkan dengan undang-undang. Melalui amandemen tahun 1918, kontrak yang hanya mencakup kegiatan eksplorasi tidak lagi wajib disahkan dengan undang-undang. Hingga berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1942, perkembangan pertambangan selain minyak bumi masih terbatas, dengan timah sebagai komoditas yang berkembang secara global. Dari sisi geologi, hingga tahun 1942 baru sekitar 5% wilayah Indonesia dipetakan 255 secara rinci, sekitar 75% disurvei secara kasar, dan sekitar 20% belum diketahui kondisi geologinya (Soetaryo Sigit, 1966). 1.3. Perkembangan Pertambangan Pada Selama Periode 1942 – 1949 Menyerahnya KNIL kepada Jepang pada 8 Maret 1942 mengakhiri pemerintahan Hindia Belanda dan menyebabkan pengambilalihan langsung tambang-tambang strategis seperti batubara, timah, bauksit, dan nikel oleh Jepang untuk kepentingan perang. Selama sekitar tiga tahun pendudukan, kegiatan pertambangan dilakukan lebih intensif melalui pembukaan tambang batubara di Kalimantan Selatan dan Jawa Barat, serta pengusahaan berbagai mineral lain, antara lain tembaga, bijih besi, sinabar, mangan, dan bauksit di sejumlah wilayah Indonesia. Namun, pada periode ini tidak berkembang sistem perizinan pertambangan yang terdokumentasi secara formal, dan kegiatan eksplorasi maupun pertambangan tidak dicatat secara memadai, sehingga hasil teknis dan ilmiahnya sulit ditelusuri hingga tahun 1949 (Soetaryo Sigit, 1966). 1.4. Perkembangan Pertambangan pada Periode 1950 – 1966 Pada periode 1950–1966, perkembangan geologi dan pertambangan Indonesia berlangsung dalam kondisi politik yang tidak stabil, sehingga pembangunan sektor pertambangan tidak berkelanjutan. Pemerintah mengambil peran dominan dalam pengelolaan sektor strategis, termasuk pertambangan, namun keterbatasan pendanaan menghambat pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang diundangkan pada tahun 1960. Upaya penataan formal pengaturan dan perizinan pertambangan dimulai melalui Mosi Mr. Teuku Moh. Hassan dkk. pada Juli 1951, yang mendesak pemerintah untuk: 1. membentuk satu Panitia Urusan Pertambangan dengan tugas secepat mungkin dalam waktu sebulan untuk menyelidiki tambang minyak, tambang timah, tambang batu arang, tambang emas/perak, dan lain-lain di Indonesia; 2. mempersiapkan rencana undang-undang pertambangan Indonesia, yang sesuai dengan keadaan dewasa ini; 3. menunda segala pemberian izin konsesi, eksplorasi maupun memperpanjang ijin-ijin yang sudah habis waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan Panitia Negara Urusan Pertambangan. 256 Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 yang dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959, yang membatalkan hak pertambangan sebelum tahun 1949 yang tidak diusahakan secara sungguh-sungguh serta membatasi pemberian izin pertambangan baru hanya kepada perusahaan negara dan/atau swasta nasional. Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 sebagai undang-undang pertambangan nasional pertama. Meskipun diperkenalkan skema production sharing melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963, produksi pertambangan tidak meningkat dan justru menurun tajam pada periode 1965–1966. Di sisi lain, kegiatan eksplorasi geologi masih dilakukan secara terbatas melalui proyek-proyek tertentu dengan dukungan bantuan luar negeri, seperti Proyek Besi–Baja (1956– 1964) dan Proyek Superfosfat (1960–1963), meskipun keterbatasan dana tetap menjadi kendala utama. 1.5. Babak Baru Kebijaksanaan Ekonomi dan Pertambangan Babak baru kebijakan ekonomi dan pertambangan Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 pada Juli 1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, yang menegaskan pemanfaatan kekayaan alam sebagai kekuatan ekonomi riil serta pembukaan penggunaan modal, teknologi, dan keahlian asing, disertai penyusunan undang-undang mengenai modal asing dan domestik. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (UUPP 1967), yang membuka peluang keterlibatan swasta asing dalam usaha pertambangan melalui mekanisme perizinan berbasis kontrak. Pokok kebijakan pemerintah yang membuka peluang bagi keterlibatan modal swasta asing dalam pengembangan usaha pertambangan di Indonesia tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Penanaman Modal Asing 1967 serta Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang- undang Pokok Pertambangan 1967. Pasal 8, ayat (1) Undang-undang Penanaman Modal Asing 1967 berbunyi: 257 “Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Adapun mengenai hal yang sama, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan (3) Undang Undang Pokok Pertambangan 1967 menyatakan: (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan. (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti dimaksud ayat (1) pasal ini, instansi pemerintah atau perusahaan negara bergabung dengan pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Menteri. (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 undang-undang ini dan/atau perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing. Sejalan dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, pemerintah mulai memperkenalkan dan menawarkan konsep Kontrak Karya atau Contract of Work kepada investor asing sejak tahun 1967. Upaya ini diperkuat melalui penerbitan tender internasional oleh Departemen Pertambangan pada tahun 1967, serta kembali dilakukan pada tahun 1978 khususnya untuk pengembangan batubara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kebijakan ini secara nyata mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi geologi dan pertambangan di Indonesia dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan periode-periode sebelumnya (Soetaryo Sigit, 1996). 1.6. Kebangkitan Pertambangan Indonesia (1967 – 2008) Kebangkitan pertambangan Indonesia dimulai pada April 1967 dengan penandatanganan Kontrak Karya (KK) pertama bersama Freeport Indonesia, Inc., tiga bulan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang menandai awal rezim hukum pertambangan modern berbasis investasi asing. Dalam periode 1968–1972, masuknya Freeport diikuti oleh 16 perusahaan asing, menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menarik modal, teknologi, dan keahlian asing. Landasan hukum utama periode ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 258 Pokok Pertambangan, yang menegaskan penguasaan negara atas bahan galian sesuai Pasal 33 UUD 1945, sekaligus membuka keterlibatan swasta dan asing melalui sistem perizinan berbasis kontrak, yaitu Kontrak Karya (KK) untuk mineral dan PKP2B untuk batubara, dengan negara sebagai pemegang kuasa pertambangan dan badan usaha sebagai kontraktor. Kontrak Karya memberikan hak usaha pertambangan terpadu dari tahap survei hingga produksi dan penjualan, dengan ketentuan fiskal khusus (lex specialis) yang menjamin stabilitas hukum. Hingga akhir 1995, telah diterapkan lima generasi KK dengan total 132 Kontrak Karya Pertambangan dan 10 KKS Batubara; untuk subsektor batubara, sejak 1981 diterapkan PKP2B dengan kewajiban penyerahan 13,5% hasil produksi kepada principal BUMN tanpa kewajiban royalti (Alm. Soetaryo Sigit, 1996). Penerapan rezim ini mendorong lonjakan produksi, di mana produksi batubara nasional meningkat dari sekitar 10–15 juta ton per tahun pada awal 1990-an menjadi lebih dari 150 juta ton pada tahun 2005 (BPS, 2007). Memasuki era reformasi pasca-1998, desentralisasi kewenangan perizinan pertambangan kepada pemerintah daerah menyebabkan lonjakan jumlah izin, tumpang tindih wilayah usaha, konflik lahan, serta lemahnya pengawasan lingkungan akibat penerbitan izin tanpa perencanaan dan tanpa jaminan kapasitas pemegang izin. Akumulasi persoalan tata kelola perizinan ini menunjukkan keterbatasan rezim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan menjadi dasar lahirnya reformasi regulasi melalui Undang-Undang Minerba Tahun 2009 (PERKHAPPI, 2025) 1.7. Perkembangan pada Periode 2009 – 2019 Periode 2009–2019 menandai reformasi tata kelola pertambangan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1967. UU ini mengakhiri secara bertahap rezim Kontrak Karya (KK) dan PKP2B, serta menetapkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai instrumen perizinan utama pengusahaan pertambangan, dengan tujuan memperkuat peran negara, meningkatkan kepastian hukum, dan menata pembagian kewenangan antara pemerintah 259 pusat dan daerah (Republik Indonesia, 2009). Selain itu, UU Minerba menegaskan kebijakan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, yang mendorong pembangunan fasilitas smelter sebagai pergeseran dari ekspor bahan mentah menuju industrialisasi berbasis sumber daya. Dari sisi kinerja, sektor pertambangan tetap beroperasi dalam skala besar, dengan produksi batubara tahun 2019 mencapai sekitar 610 juta ton, menempatkan Indonesia sebagai salah satu eksportir batubara terbesar dunia (Kementerian ESDM, 2020; BPS, 2020). Cadangan batubara nasional tercatat sekitar 37,6 miliar ton, sementara cadangan nikel lebih dari 3,5 miliar ton, menjadikan Indonesia pemilik cadangan nikel terbesar di dunia (USGS, 2019). Penerimaan negara dari sektor minerba tetap bersumber dari royalti, iuran tetap, dan pajak, meskipun dipengaruhi fluktuasi harga global. Namun, implementasi kebijakan menghadapi tantangan berupa penataan ribuan IUP hasil desentralisasi, konflik kewenangan pusat–daerah, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi pelaku usaha terhadap kewajiban hilirisasi. Hingga akhir dekade 2010-an, lebih dari 30 smelter telah dibangun atau beroperasi, meskipun capaian ini masih di bawah target pemerintah (Kementerian ESDM, 2019). Dengan demikian, periode 2009–2019 merupakan fase transisi regulasi, di mana kerangka hukum perizinan dan hilirisasi telah terbentuk, sementara dampak strukturalnya baru mulai berkembang pada periode selanjutnya. 1.8. Perkembangan pada Periode 2020 – sekarang Periode 2020–sekarang ditandai penguatan reformasi sektor pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas UU Minerba 2009 yang diselaraskan dengan Undang- Undang Cipta Kerja. Regulasi ini mempertegas kewenangan pemerintah pusat, menyederhanakan perizinan usaha pertambangan, serta memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu dan keberlanjutan izin guna memperkuat iklim investasi dan pengendalian negara atas sumber daya strategis (Republik Indonesia, 2020). Ciri utama periode ini adalah percepatan hilirisasi mineral, khususnya nikel, melalui larangan ekspor bijih mentah dan insentif investasi. Indonesia menjadi produsen nikel terbesar dunia dengan produksi sekitar 260 1,6 juta ton pada 2022 dan peningkatan produksi bijih nikel hingga hampir 138 juta ton pada 2023, yang mendorong pembangunan lebih dari 147 fasilitas smelter hingga 2023 (USGS, 2023; BPS, 2024; Kementerian ESDM, 2023). Pada saat yang sama, sektor batubara tetap berperan penting dengan produksi mencapai sekitar 775 juta ton pada 2023 dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian lebih dari 10% terhadap PDB nasional. Penguatan tata kelola dilakukan melalui digitalisasi perizinan, pengetatan pengawasan produksi, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang (Kementerian ESDM, 2024; BPS, 2024). Penguatan kerangka hukum dilanjutkan dengan pengesahan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang menyempurnakan pengaturan perizinan usaha pertambangan, menetapkan prioritas pengelolaan mineral strategis dan mineral kritis, termasuk logam tanah jarang, serta memperkuat kebijakan hilirisasi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara bagi kepentingan nasional dan ketahanan industri dalam negeri (Kementerian ESDM, 2025). Rezim Kontrak Karya dan PKP2B pada dasarnya merupakan solusi transisional yang lahir dari keterbatasan kapasitas negara pada periode awal pembangunan sektor pertambangan, ketika sistem perizinan, standar teknis, dan mekanisme pengawasan belum berkembang. Seiring dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pertambangan nasional, rezim kontrak tersebut secara bertahap ditinggalkan dan digantikan oleh rezim perizinan yang memberikan kendali negara yang lebih efektif. 2. Perbandingan Rezim Kontrak dan Rezim Perizinan Perbedaan pengelolaan pertambangan antara rezim kontrak dan rezim perizinan terutama terletak pada karakter hubungan hukum antara negara dan pelaku usaha, serta tingkat fleksibilitas negara dalam menetapkan dan menyesuaikan kebijakan. a. Rezim Kontrak Dalam rezim kontrak, ketentuan pokok mengenai hak dan kewajiban para pihak, struktur pembagian manfaat, stabilitas fiskal, serta aturan operasional yang relevan dirumuskan melalui proses negosiasi antara pemerintah dan perusahaan. Ketentuan tersebut dituangkan dalam 261 dokumen kontrak yang bersifat perjanjian bilateral antara perusahaan dan pemerintah, yang memberikan peluang berlaku untuk jangka waktu panjang dan tidak dapat diubah secara sepihak oleh negara. Kontrak pertambangan umumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat. Konsekuensinya, apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru, kontrak tersebut tidak serta-merta dapat menyesuaikan, melainkan memerlukan persetujuan perusahaan melalui mekanisme renegosiasi dan amandemen kontrak (Ditjen Minerba, 2012). Secara historis, penerapan rezim kontrak tidak terlepas dari kondisi awal pengembangan industri pertambangan, ketika kebutuhan akan investasi modal yang sangat besar dan penguasaan teknologi pertambangan modern belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri. Pada periode tersebut, kegiatan pertambangan, terutama pertambangan mineral logam dan batubara berskala besar, menuntut kemampuan teknis yang tinggi, meliputi keahlian geologi, perencanaan tambang, teknik penambangan, pengolahan mineral, serta manajemen proyek yang kompleks dan berisiko tinggi. Kapasitas sumber daya manusia nasional pada saat itu masih terbatas, sehingga pemerintah memerlukan keterlibatan badan usaha asing yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan tenaga ahli yang memadai. Dalam konteks tersebut, rezim kontrak dipilih sebagai instrumen untuk menarik investasi asing sekaligus memanfaatkan kemampuan teknis dan manajerial yang telah dimiliki oleh badan usaha asing. Melalui kontrak, pemerintah dapat menetapkan kerangka kerja yang memberikan kepastian jangka panjang bagi investor untuk menanamkan modal, membangun infrastruktur tambang, serta mengoperasikan proyek pertambangan yang bernilai sangat besar dan berjangka panjang. Kepastian ini menjadi faktor penting mengingat besarnya risiko teknis dan finansial yang melekat pada kegiatan pertambangan. Namun, kondisi ini menimbulkan tingkat kepastian jangka panjang yang tinggi bagi perusahaan karena seluruh ketentuan telah disepakati sejak awal. Namun, bagi negara, rezim kontrak membatasi ruang gerak dalam memperbarui kebijakan, memperketat standar, atau meningkatkan efektivitas pengawasan karena setiap penyesuaian tergantung pada 262 kesediaan perusahaan untuk bernegosiasi. Dalam rezim ini, pemerintah bertindak sebagai salah satu pihak dalam kontrak dengan kontrol yang lebih terbatas terhadap ketentuan tertentu. Posisi negara dalam penegakan kewajiban juga menjadi terbatas karena penyelesaian pelanggaran harus mengikuti ketentuan kontraktual, yang pada praktiknya dapat lebih memakan waktu dan lebih kompleks. Secara historis, rezim kontrak merupakan model yang banyak digunakan, namun dalam perkembangannya banyak negara, termasuk Indonesia, telah beralih dari rezim ini (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015). b. Rezim Perizinan Dalam rezim perizinan, hubungan hukum antara negara dan pelaku usaha pertambangan tidak didasarkan pada perjanjian kontraktual yang dinegosiasikan secara individual, melainkan pada izin usaha pertambangan yang bersifat administratif dan diterbitkan berdasarkan kerangka hukum dan ketentuan standar yang berlaku umum. Seluruh kewajiban teknis, lingkungan hidup, finansial, dan administratif melekat secara langsung pada izin tersebut dan tunduk pada peraturan perundang- undangan. Izin pertambangan dapat diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rezim ini, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan, memperbarui, dan menyesuaikan kebijakan, dan setiap perubahan kebijakan tersebut secara otomatis mengikat seluruh pemegang izin, tanpa memerlukan renegosiasi sebagaimana dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, rezim perizinan menempatkan negara dalam posisi yang lebih kuat sebagai regulator dan pengendali, karena negara dapat secara langsung menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan melalui instrumen izin. Rezim perizinan juga memperkuat kewenangan negara dalam penegakan kepatuhan, termasuk melalui mekanisme evaluasi berkala, pembatasan kegiatan, pembekuan, hingga pencabutan izin apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Tidak mengherankan apabila rezim 263 ini menjadi model yang paling umum diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum dan tata kelola sumber daya alam yang telah matang. Rezim Perizinan dan Penguatan Kewajiban Teknis serta Lingkungan Dalam rezim perizinan, pelaku usaha tidak hanya memperoleh hak untuk melakukan kegiatan pertambangan, tetapi juga dihadapkan pada kewajiban dan komitmen tambahan, terutama terkait aspek teknis pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut dirumuskan secara jelas sebagai persyaratan izin dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha pertambangan. Pendekatan ini justru berdampak positif terhadap keberlanjutan, karena pemerintah dapat secara dinamis meningkatkan standar teknis, keselamatan, dan lingkungan hidup sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kondisi lingkungan aktual di lapangan. Setiap pengetatan standar tersebut dapat langsung diterapkan sebagai kewajiban izin yang mengikat seluruh pemegang izin. Efektivitas Rezim Perizinan dalam Pengaturan Aspek Teknis dan Lingkungan Dari perspektif teknis pertambangan, rezim perizinan lebih efektif dalam mengatur kegiatan di lapangan dibandingkan rezim kontrak. Melalui perizinan, pemerintah dapat menetapkan dan menyesuaikan standar teknis penambangan, pengelolaan limbah, keselamatan kerja, serta reklamasi dan pascatambang secara lebih responsif dan terukur. Selain itu, rezim perizinan lebih mudah diintegrasikan dengan tata kelola pertambangan modern, termasuk sistem pelaporan, pemantauan, dan pengawasan berbasis digital. Integrasi ini mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan teknis secara berkelanjutan. Meskipun dari perspektif pelaku usaha rezim perizinan menuntut tingkat adaptasi yang lebih tinggi terhadap dinamika kebijakan, secara keseluruhan rezim ini memberikan kepastian pengelolaan yang lebih selaras dengan kepentingan negara, khususnya dalam menjalankan fungsi penguasaan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya alam demi keberlanjutan dan kemakmuran jangka panjang. Perbandingan rezim kontrak dan rezim perizinan (IMA, 2025) dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut: 264 Tabel 1 Perbandingan Rezim Kontrak dan Rezim Perizinan Aspek Kontrak Pertambangan (KK dan PKP2B) Izin Pertambangan Sifat Perjanjian bilateral antara perusahaan dan pemerintah, umumnya dengan ketentuan yang dinegosiasikan. Izin administratif yang diberikan berdasarkan kerangka hukum yang telah ada dan ketentuan standar. Fleksibilitas Ketentuan yang mengatur kegiatan pertambangan berbasis kontrak pada umumnya bersifat tetap dan kaku, sehingga kurang responsif terhadap perubahan kondisi teknis, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang di kemudian hari. Pemerintah memiliki posisi yang lebih kuat dan dapat melakukan evaluasi serta menerapkan perubahan hukum. Peran Pemerintah Pemerintah bertindak sebagai salah satu pihak dalam kontrak, dengan kontrol yang lebih terbatas terhadap ketentuan tertentu. Pemerintah bertindak sebagai regulator, menjaga pengendalian dan pengawasan melalui proses perizinan. Prevalensi Model historis; banyak negara, termasuk Indonesia, telah beralih dari rezim ini. Sistem yang paling umum diterapkan di negara- negara dengan sistem hukum yang maju untuk pengelolaan sumber daya alam. Otoritas Penerbit Diterbitkan secara eksklusif oleh pemerintah pusat. Diterbitkan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota tergantung pada cakupan dan jenis izin. Pengawasa n Lingkungan Dalam rezim kontrak, pengawasan lingkungan secara historis menghadapi keterbatasan, karena perubahan kebijakan dan standar lingkungan hidup yang muncul kemudian tidak selalu dapat diberlakukan secara efektif terhadap kontrak yang telah disepakati. Hal Dalam rezim perizinan, posisi pemerintah jauh lebih kuat dan adaptif, karena setiap perubahan regulasi dapat langsung diterjemahkan ke dalam persyaratan, kriteria, dan kewajiban izin. Dengan demikian, peningkatan standar pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup dapat diberlakukan 265 Aspek Kontrak Pertambangan (KK dan PKP2B) Izin Pertambangan ini menyebabkan negara memiliki ruang yang terbatas untuk menyesuaikan kewajiban lingkungan seiring perkembangan paradigma perlindungan lingkungan hidup. secara efektif dan mengikat kepada pemegang izin sebagai bagian dari kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Manfaat Rezim kontrak pada masanya memang efektif dalam menarik investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing, karena memberikan kepastian hukum yang bersifat kaku (rigid) melalui pengikatan kontraktual jangka panjang. Rezim perizinan menawarkan manfaat yang lebih berkelanjutan, karena selain tetap memberikan kepastian hukum, rezim ini juga memungkinkan negara mengoptimalkan penguasaan dan pengawasan, termasuk penyesuaian kebijakan fiskal, teknis, dan lingkungan hidup. 3. Negara - Negara yang Masih Menggunakan Rezim Kontrak Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Indonesia pada tahap awal pembangunan sektor pertambangan pernah menganut rezim kontrak dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pilihan kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi negara yang pada saat itu belum sepenuhnya siap menerapkan rezim perizinan, baik dari sisi kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, sistem administrasi perizinan dan pengawasan, maupun kerangka regulasi yang masih terbatas dan belum terintegrasi. Dalam konteks tersebut, penggunaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dipandang sebagai solusi pragmatis untuk tetap mendorong masuknya investasi pertambangan berskala besar. Rezim kontrak memungkinkan pengaturan aspek teknis, fiskal, dan operasional melalui negosiasi individual antara negara dan investor, sehingga memberikan tingkat kepastian yang tinggi bagi penanam modal pada masa itu. Namun demikian, seiring dengan penguatan kapasitas institusional negara, pembaruan dan harmonisasi regulasi pertambangan, serta 266 berkembangnya sistem tata kelola dan pengawasan, Indonesia secara bertahap melakukan peralihan ke rezim perizinan melalui skema IUP dan IUPK. Peralihan ini mencerminkan kesiapan negara untuk menjalankan fungsi penguasaan, pengaturan, dan pengawasan secara lebih efektif dan menyeluruh. Dalam rezim perizinan, posisi negara menjadi lebih kuat dan adaptif, khususnya dalam merespons perkembangan kebijakan publik, termasuk di bidang perlindungan lingkungan hidup. Apabila terdapat isu lingkungan atau kebutuhan pengetatan standar teknis dan lingkungan, pemerintah dapat segera menetapkannya sebagai persyaratan dan kewajiban izin yang mengikat bagi pemegang izin, tanpa terhambat oleh keterikatan kontraktual jangka panjang. Meskipun Indonesia telah beralih ke rezim perizinan sebagai rezim utama, kontrak pertambangan yang telah ditandatangani sebelumnya tetap dihormati dan dilaksanakan sampai berakhirnya masa kontrak, sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, kondisi ini mencerminkan masa transisi dari rezim kontrak menuju rezim perizinan yang lebih sesuai dengan struktur tata kelola pertambangan modern. Tabel 2 di bawah ini menyajikan negara-negara yang masih menggunakan atau mempertahankan rezim kontrak dalam pengelolaan pertambangan, yang pada sebagian juga sedang berada dalam proses transisi menuju tata kelola pertambangan mineral dan batubara berbasis sistem perizinan. Tabel 2 Negara - Negara yang Masih Menggunakan Rezim Kontrak Negara Jenis Kontrak Pertambangan Status Kontrak & Praktik Saat Ini Indonesia Kontrak Karya (KK) & PKP2B serta kombinasi dengan rezim izin Rezim kontrak tidak lagi diterbitkan, namun KK/PKP2B yang telah ada tetap berlaku hingga berakhir. Indonesia telah beralih ke rezim perizinan (IUP/IUPK), dengan tetap mengakui dan menjalankan kontrak yang sudah ditandatangani sesuai ketentuan hukum. Republik Demokrati Concession Agreements / Mineral Masih menerapkan rezim kontrak investasi dan konsesi yang 267 Negara Jenis Kontrak Pertambangan Status Kontrak & Praktik Saat Ini k Kongo (DRC) Contracts / Convention Minière dinegosiasikan per proyek, terutama untuk tambang skala besar (tembaga dan kobalt). Sejumlah kontrak dipublikasikan sebagai bagian dari komitmen transparansi. Peru Mining Contracts & Stability Agreements (Contrato de Estabilidad) serta kombinasi dengan rezim izin Meskipun rezim utama pertambangan di Peru berbasis perizinan, pemerintah masih menggunakan kontrak pertambangan dan perjanjian stabilitas untuk proyek berskala besar kepastian fiskal jangka panjang. Praktik ini masih berlangsung. Mali Mining Conventions/Mining Agreements Mali masih mengandalkan rezim kontrak pertambangan melalui mining conventions yang dinegosiasikan antara negara dan investor, terutama untuk proyek tambang besar, yang menetapkan ketentuan fiskal dan kewajiban perusahaan Chili Mining Concessions & Investment Contracts serta kombinasi dengan rezim izin Hak pertambangan di Chile diberikan melalui rezim konsesi pertambangan yang bersifat eksklusif dan kontraktual, Colombia Mining Concession Contracts (Contrato de Concesión Minera) Hak eksplorasi dan eksploitasi mineral di Colombia diberikan melalui kontrak konsesi pertambangan yang mengikat secara hukum antara negara dan pelaku usaha. Sumber: Centre for Information Resilience – Afghan Witness, 2024; Agencia Nacional de Minería Colombia;Mineral Development Network Platform, t.t.; ResourceContracts.org (2025) dan Kementerian ESDM – Direktorat Jenderal Minerba (2025) (diolah) Berdasarkan praktik internasional dan pengalaman Indonesia sendiri, Ahli memandang bahwa negara-negara yang masih mempertahankan rezim kontrak secara dominan umumnya menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan dan tantangan tata kelola, sehingga pengelolaan 268 pertambangan sangat bergantung pada kontrak bilateral yang dinegosiasikan secara individual dengan investor, khususnya investor asing. Sebaliknya, Indonesia telah menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan negara memungkinkan pengelolaan pertambangan dilakukan secara lebih efektif melalui rezim perizinan. Dengan demikian, pengembalian atau ketergantungan pada rezim kontrak dalam konteks kapasitas kelembagaan Indonesia saat ini tidak lagi relevan secara teknis, dan justru berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan struktur tata kelola pertambangan nasional yang telah berkembang. 4. Negara-Negara dalam Jumlah Mayoritas Telah Menerapkan Sistem Perizinan dalam Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Adapun data negara-negara yang telah menerapkan sistem perizinan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara Ahli sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini: Tabel 3 Negara-Negara Menerapkan Sistem Perizinan dalam Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara No. Negara Instrumen Hukum Status Praktik Saat ini 1 Brasil Mining Concession (Administrative Act) (berlaku sejak 1967) Konsesi diberikan melalui tindakan administrasi negara, bukan kontrak. 2 Peru Mining Concession (berlaku sejak 1992) Hak berasal dari pemberian negara. 3 Australia Mining Licence (berlaku sejak 1978) Lisensi diberikan Menteri berdasarkan prosedur baku. 4 China Mining Permit (berlaku sejak 1986) Seluruh hak eksplorasi dan penambangan hanya dapat diperoleh melalui izin pemerintah pusat. 5 Canada Mining Lease (Crown Lease) Hak eksklusif diberikan melalui izin/sewa negara. 269 No. Negara Instrumen Hukum Status Praktik Saat ini (berlaku sejak 1906) 6 South Africa Mining Right (berlaku sejak 2004) Negara bertindak sebagai custodian SDA. 7 Saudi Arabia Mining Licence (berlaku sejak 2020) Lisensi sebagai instrumen utama untuk pengelolaan dan pengawasan tambang. 8 Kazakhstan Mining Licence (berlaku sejak 2018) Menghapus rezim kontrak dan beralih ke lisensi. 9 Russia Subsoil Use Licence (berlaku sejak 1992) Lisensi menjadi satu-satunya instrumen negara dalam mengendalikan pemanfaatan SDA. 10 Mexico Mining Concession (berlaku sejak 1992) Konsesi tetap bersifat administrative melalui lelang publik. 11 Chile Mining Concession (berlaku sejak 1983) Konsesi atas izin negara. Sumber: William Freire Advogados Associados (https://www.williamfreire.com.br); World Bank Organization; Western Australian Legislation (https://www.legislation.wa.gov.au); China Geological Survey (https://en.cgs.gov.cn); Ontario E-Laws (https://www.ontario.ca); Southern Africa Legal Information Institute (https://www.saflii.org); Columbia Center On Sustainable Investment (https://ccsi.columbia.edu); Saudi Mining Services Company (https://smsc.sa); DLA Piper Analysis on 2023 Reform (https://www.dlapiper.com); Library of Congress Chile (https://www.bcn.cl). Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar negara telah sejak puluhan tahun lalu mengadopsi rezim perizinan sebagai instrumen utama pengelolaan pertambangan, seiring dengan semakin matangnya kapasitas regulasi, teknis, dan kelembagaan negara masing-masing. Rezim perizinan dipilih bukan semata karena pertimbangan penerimaan finansial, melainkan karena memberikan keunggulan struktural bagi negara sebagai regulator dan pemegang penguasaan sumber daya alam. 270 Dengan demikian, praktik ini memperlihatkan bahwa rezim perizinan merupakan model tata kelola yang lebih adaptif, berdaulat, dan berkelanjutan, dibandingkan rezim kontrak bagi negara. 5. Peningkatan Penerimaan Negara setelah Penerapan Rezim Izin (UU No. 4 Tahun 2009) Gambar 1 grafik PNBP Sektor Mineral dan Batubara tahun 2006 – 2025 sebagai berikut: Gambar 1 Grafik Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Mineral dan Batubara Tahun 2006 - 2025 Ket: * : Januari-Juni Sumber : Ditjen Minerba (2025), Kementerian Keuangan (2012), LKPP Berdasarkan Gambar 1 grafik PNBP Minerba 2006–2025, terlihat perbedaan yang jelas antara periode sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 yang menandai peralihan rezim dari kontrak ke izin. Pada periode sebelum 2009 (2006–2008), PNBP Minerba relatif rendah dan tumbuh terbatas, berada pada kisaran Rp5,9–9,5 triliun per tahun, yang mencerminkan keterbatasan ruang fiskal negara dalam rezim kontrak (KK/PKP2B) di mana banyak ketentuan fiskal bersifat tetap dan dinegosiasikan jangka panjang. Setelah 2009, seiring penerapan rezim perizinan (IUP/IUPK) berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009, PNBP menunjukkan tren peningkatan dengan level yang secara struktural lebih tinggi, mulai dari kisaran Rp10–30 triliun pada awal transisi, meningkat menjadi Rp. 40–50 triliun pada 2017–2019, dan melonjak tajam pada 2021–2023 hingga mencapai puncaknya sekitar Rp180 triliun. Lonjakan ini 271 mengindikasikan penguatan kendali negara atas sumber daya mineral melalui instrumen perizinan, penyesuaian tarif dan jenis PNBP, serta kebijakan hilirisasi. Dari perspektif perusahaan pertambangan, peralihan rezim dari kontrak ke izin sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 membawa perubahan fundamental dalam pola usaha dan kepastian bisnis. Pada periode sebelum 2009, rezim kontrak memberikan stabilitas fiskal dan kepastian jangka panjang karena ketentuan penerimaan negara, pajak, dan kewajiban lainnya bersifat tetap sesuai kontrak, sehingga PNBP Minerba relatif rendah dan pertumbuhannya terbatas. Setelah 2009, perusahaan harus beradaptasi dengan rezim perizinan yang lebih dinamis, di mana kewajiban PNBP dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk penyesuaian tarif, kewajiban royalti, serta tuntutan hilirisasi. Kondisi ini meningkatkan beban dan risiko usaha, namun di sisi lain mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produksi, volume penjualan, dan nilai tambah agar tetap kompetitif, yang tercermin dari meningkatnya kontribusi PNBP secara signifikan pasca-2009. Dari sisi negara, perubahan rezim yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 memperkuat posisi pemerintah dalam mengelola sumber daya mineral dan mengoptimalkan penerimaan negara. Pada rezim kontrak sebelum 2009, ruang fiskal negara relatif terbatas karena ketentuan penerimaan telah “terkunci” dalam kontrak jangka panjang, sehingga PNBP Minerba berada pada level rendah. Setelah beralih ke rezim perizinan, negara memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyesuaikan instrumen PNBP sesuai kondisi ekonomi, harga komoditas, dan arah kebijakan nasional. Hal ini terlihat dari peningkatan PNBP yang signifikan pasca-2009 dan lonjakan tajam pada 2021–2023, yang mencerminkan keberhasilan negara dalam meningkatkan nilai tambah, memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam, serta menjadikan sektor minerba sebagai salah satu kontributor penting penerimaan negara, dengan tetap mencatat bahwa capaian 2025 masih bersifat sementara karena tahun berjalan. Adapun laporan realisasi badan usaha periode Januari sampai dengan September 2025 (Keterangan Presiden atas Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 272 Batubara, Jakarta, 24 November 2025) menyajikan data peningkatan penerimaan negara dari perusahaan - perusahaan yang sebelumnya menggunakan model kontrak (PKP2B) dibandingkan dengan izin (IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian). Tabel 4 Perbandingan Penerimaan Negara pada Perusahaan Tambang antara Model PKP2B dan Model IUPK No. Nama Perusahaan Penerimaan Negara jika menggunakan model PKP2B Penerimaan Negara jika menggunakan model IUPK Persentase Kenaikan Penerimaan Negara menggunakan model IUPK 1 PT Kideco Jaya Agung USD 213.555.264 USD 285.541.010 33,71% 2 PT Kaltim Prima Coal USD 559.074.352 USD 720.973.548 28,96% 3 PT Arutmin Indonesia USD 145.090.996 USD 229.419.993 58,12% 4 PT Multi Harapan Utama USD 77.263.733 USD 110.153.798 42,57% Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa model izin (IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian) memberikan kontribusi penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan dengan skema kontrak (PKP2B). Hal ini disebabkan oleh fleksibiltas rezim perizinan dalam melakukan penyesuaian kewajiban fiskal sesuai dengan dinamika harga komoditas, kondisi ekonomi nasional, dan arah kebijakan negara, tanpa terikat pada klausal kontraktual yang bersifat tetap sebagaimana dalam sistem PKP2B. 6. Peningkatan Realisasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Sektor Pertambangan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di sektor pertambangan pada umumnya dilakukan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) atau community development. Dalam praktiknya, kegiatan CSR tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan internal perusahaan dan komitmen moral terhadap masyarakat sekitar wilayah tambang, tanpa adanya standar teknis sektoral 273 yang seragam serta tanpa mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pengawasan yang terintegrasi dalam tata kelola pertambangan nasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur kewajiban tanggung jawab sosial bagi perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, pada periode ini kewajiban tersebut belum dirumuskan secara spesifik sebagai kewajiban administratif sektoral yang melekat pada izin usaha pertambangan, sehingga pelaksanaannya di sektor pertambangan sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing perusahaan (Ditjen ESDM, 2012). Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam UU Minerba juga secara tegas menjamin partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan. Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa penyusunan program dan rencana PPM wajib dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat dilibatkan secara langsung dalam tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan. Pengaturan mengenai PPM kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan PPM sebagai bagian dari penerapan good mining practices. Dalam kerangka ini, PPM diposisikan sebagai instrumen kebijakan negara untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, PPM dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan dalam rezim perizinan, yang membedakannya secara fundamental dari praktik CSR pada periode sebelumnya. Seiring dengan penerapan UU Minerba dan peraturan turunannya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai membangun sistem pelaporan dan pencatatan realisasi PPM secara terpusat. Kondisi ini menjelaskan mengapa data realisasi PPM sektor pertambangan tercatat secara resmi setelah diberlakukannya UU Minerba 2009, sementara data pelaksanaan CSR sebelum periode tersebut tidak 274 terdokumentasi secara sistematis dalam basis data sektor pertambangan nasional. Gambar 2 Realisasi PPM Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Kementrian ESDM Tahun 2010 – 2024) Berdasarkan Gambar 2 grafik realisasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor pertambangan mineral dan batubara, terlihat peningkatan realisasi PPM sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pada periode awal penerapan UU Minerba, realisasi PPM berada pada kisaran Rp1 triliun per tahun dan selanjutnya meningkat secara bertahap seiring dengan penguatan kewajiban PPM dalam rezim perizinan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 karena adanya Covid -19, realisasi PPM kembali meningkat hingga mencapai sekitar Rp2,53 triliun pada tahun 2023, sementara data tahun 2024 masih bersifat sementara karena disajikan secara triwulanan. 7. Kesimpulan Penerapan rezim perizinan dalam pengelolaan usaha pertambangan merupakan hasil dari proses evolusi historis kelembagaan dan regulasi yang panjang dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Pada tahap awal pembangunan sektor pertambangan, negara belum memiliki sistem perizinan yang lengkap, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta perangkat regulasi yang belum mampu mengatur seluruh aspek kegiatan pertambangan secara komprehensif. Dalam konteks tersebut, rezim kontrak digunakan sebagai salah satu instrumen pengelolaan 275 pertambangan yang sesuai dengan kapasitas kelembagaan dan kerangka regulasi pada masanya. Seiring dengan perkembangan sistem hukum nasional, kemampuan administrasi pemerintahan, dan mekanisme pengawasan, negara secara bertahap membangun kerangka perizinan yang lebih terstruktur sebagai dasar pengelolaan pertambangan sebagai wujud pelaksanaan Hak Menguasai Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Rezim perizinan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada negara untuk menetapkan kebijakan fiskal, melakukan pengawasan teknis dan lingkungan, serta memastikan kontribusi sosial pelaku usaha tambang melalui kewajiban yang bersifat publik dan terintegrasi. Dalam praktik internasional, masih terdapat negara yang menerapkan rezim kontrak atau model kombinasi antara rezim kontrak dan rezim perizinan, dengan tetap menghormati keberlakuan kontrak yang telah ada sampai masa berlakunya berakhir. Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menandai peralihan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dari rezim kontrak menuju rezim perizinan. Ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara tegas mengatur bahwa Kontrak Karya dan PKP2B yang telah ada harus disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan jaminan bahwa penerimaan negara ditingkatkan. Pada masa berlakunya Kontrak Karya dan PKP2B, hubungan hukum antara negara dan pelaku usaha didasarkan pada perjanjian/kontraktual yang bersifat privat, dimana ketentuan fiskal dan penerimaan negara telah ditetapkan hanya dapat diubah melalui renegosiasi yang seringkali tidak menguntungkan posisi negara, sehingga ruang pengaturan negara relatif terbatas (tunduk pada klausul stabilisasi kontrak). Dalam rezim ini, tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan melalui program CSR yang bersifat sukarela, bergantung pada kebijakan internal perusahaan, serta belum berada dalam sistem pelaporan dan pengawasan yang terintegrasi. Keterbatasan ini mendorong peralihan menuju rezim perizinan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik secara langsung. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kegiatan pertambangan ditempatkan dalam kerangka hukum melalui instrumen 276 perizinan berupa IUP dan IUPK. Melalui rezim ini, pemerintah memiliki kewenangan langsung untuk mengatur, mengawasi, serta menyesuaikan ketentuan penerimaan negara melalui kebijakan fiskal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kepentingan nasional, yang tercermin dari meningkatnya penerimaan negara sektor mineral dan batubara dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2009. Selain itu, tanggung jawab sosial pertambangan ditetapkan sebagai kewajiban bagi pemegang izin usaha pertambangan melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), disertai mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pengawasan oleh pemerintah. Dengan demikian, peralihan dari rezim kontrak ke rezim perizinan diikuti oleh penataan pengaturan penerimaan negara dan pelaksanaan tanggung jawab sosial pertambangan secara lebih terstruktur. Dengan demikian, menanggapi Pokok-Pokok Para Pemohon pada poin (1), perlu ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba tidak dapat dimaknai sebagai pengurangan ruang partisipasi publik, pelemahan posisi masyarakat lokal, maupun penghilangan akses masyarakat hukum adat. Sebaliknya, rezim perizinan justru mensyaratkan adanya konsultasi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah sekitar tambang. Melalui kewajiban Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagaimana diatur dalam Pasal 108 dan Pasal 109 keterlibatan masyarakat dijamin karena penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wajib dikonsultasikan dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam konteks ini, pengertian “masyarakat” mencakup masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat telah secara eksplisit ditempatkan dan diintegrasikan secara lebih sistematis dalam kerangka rezim perizinan pertambangan yang terkoordinasi dan terintegrasi, dibandingkan mekanisme tanggung jawab sosial dalam rezim kontrak sebelumnya. Menanggapi Pokok-Pokok Para Pemohon pada poin (2) terkait pengalihan kewenangan perizinan pertambangan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba, perlu ditegaskan 277 bahwa pengaturan tersebut tidak menghilangkan peran strategis pemerintah daerah maupun melemahkan mekanisme pengawasan di tingkat lokal. Pengaturan tersebut merupakan penataan kewenangan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tumpang tindih perizinan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepastian hukum yang terjadi dalam praktik perizinan pertambangan sebelumnya. Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Minerba, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Delegasi ini telah dilaksanakan secara konkret melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap sejumlah perizinan yang didelegasikan. II. Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 92 UU Minerba “Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.” Pemanfaatan mineral dan batubara di Indonesia dilakukan melalui tahapan pertambangan mulai dari eksplorasi hingga pascatambang, di mana setiap tahap berada di bawah kendali negara. Negara berperan dalam pemberian izin, penetapan standar teknis dan lingkungan, serta pengawasan melalui sistem digital terintegrasi seperti MOMI, MOMS, e-RKAB, dan e-PNBP, sehingga pengelolaan sumber daya ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus memberikan kepastian bagi pemegang IUP/IUPK atas hasil produksi. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut terkait beberapa hal tersebut. Ahli dengan ini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tahapan teknis proses pertambangan dan nantinya dikaitkan dengan posisi Negara dalam setiap tahapan tersebut 1. Tahapan Proses Pertambangan dan Posisi Negara dalam Setiap Tahap Kegiatan pertambangan merupakan sistem usaha yang kompleks dan terintegrasi, mencakup aktivitas teknis, ekonomi, lingkungan, dan 278 manajerial dalam satu siklus yang utuh. Kegiatan ini tidak semata berfokus pada ekstraksi sumber daya alam, tetapi juga mensyaratkan pemenuhan aspek keselamatan, keberlanjutan lingkungan, kepatuhan regulasi, serta tata kelola perusahaan yang baik. Tahapan proses pertambangan dan keterkaitan antar-tahap membentuk kerangka operasional yang menggambarkan alur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pertambangan. Gambar 3. Tahapan Penambangan Good Mining Practice (Irwandy Arif, 2012) Secara teknis, Gambar 3 menunjukkan alur utama kegiatan pertambangan mengikuti tahapan yang berada pada Lingkaran 1. Lingkaran ini menggambarkan rangkaian kegiatan inti pertambangan yang dilaksanakan secara berurutan, dimulai dari: penyelidikan umum → eksplorasi → studi kelayakan → konstruksi → penambangan → pengolahan/pemurnian → pengangkutan → pemasaran → pascatambang/penutupan tambang. Seluruh tahap tersebut membentuk rantai aktivitas teknis dan bisnis inti yang menjadi fondasi operasional industri pertambangan mineral dan batubara. Sedangkan Lingkaran 2 memastikan seluruh tahapan teknis tersebut berjalan aman, taat regulasi, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat. Sementara Lingkaran 3 memastikan seluruh kegiatan dikelola dengan manajemen yang baik melalui 279 perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan dan evaluasi (Irwandy Arif, 2012). Selanjutnya, untuk menjelaskan posisi negara pada setiap tahapan kegiatan pertambangan mulai dari tahap eksplorasi, tahap konstruksi, tahap operasi produksi, hingga pascaproduksi dapat dijabarkan sebagai berikut. a) Tahap Penyelidikan Umum → Eksplorasi → Studi Kelayakan Secara teknis, tahap awal kegiatan pertambangan dilaksanakan untuk memperoleh dasar informasi mengenai kondisi geologi, potensi mineral, serta kelayakan awal suatu wilayah sebelum memasuki tahap konstruksi dan operasi produksi. Rangkaian tahapan tersebut didefinisikan dalam UU No. 3 Tahun 2020, yang meliputi: ● Penyelidikan Umum, yaitu tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. ● Eksplorasi, yaitu tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti mengenai lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, serta sumber daya terukur bahan galian, termasuk informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. ● Studi Kelayakan, yaitu tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi rinci mengenai seluruh aspek teknis, ekonomis, lingkungan, dan perencanaan pascatambang guna menentukan kelayakan usaha pertambangan. Sebagai pemegang kewenangan atas penguasaan mineral dan batubara (Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2020), negara menjalankan fungsi pengaturan, pengurusan, dan pengawasan. Adapun posisi negara dalam fase Penyelidikan Umum–Eksplorasi– Studi Kelayakan dapat dijelaskan sebagai berikut. Posisi Negara: 1. Negara menerbitkan izin eksplorasi (IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi) sesuai ketentuan perizinan pada UU No. 3 Tahun 2020. 280 2. Negara menetapkan standar teknis eksplorasi, termasuk keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. 3. Seluruh data dan informasi geologi yang dihasilkan menjadi milik negara sebagai bagian dari national mineral inventory. b) Tahap Konstruksi Tahap ini dilakukan setelah cadangan terbukti dan layak tambang, dilakukan pembangunan infrastruktur tambang seperti jalan angkut, fasilitas pengolahan, perkantoran teknis, dan sarana pendukung lainnya. Posisi Negara: 1. Negara memberikan persetujuan atas dokumen studi kelayakan, rencana konstruksi, dan AMDAL. 2. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai standar keselamatan, lingkungan, dan perencanaan tambang yang disetujui. c) Tahap Produksi Tahap Produksi merupakan tahap inti usaha pertambangan, yaitu tahap ketika cadangan yang telah terbukti dan dinyatakan layak tambang mulai dimanfaatkan. Tahap ini dilakukan setelah konstruksi selesai, dan mencakup kegiatan penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Sesuai UU 3 Tahun 2020 Pasal 1 angka 17, “Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai hasil studi kelayakan.” Posisi Negara: 1. Pemberian dan pengendalian izin Operasi Produksi (IUP OP/IUPK OP) Kegiatan operasi produksi hanya dapat dilakukan setelah perusahaan memperoleh izin operasi produksi dari Pemerintah Pusat. 2. Persetujuan dan pengawasan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Sebelum kegiatan dilakukan, seluruh rencana teknis, volume penambangan, rencana pengolahan/pemurnian, 281 target pemasaran, serta rencana biaya wajib disetujui oleh negara melalui RKAB tahunan. 3. Pengendalian teknis penambangan Negara melakukan pengawasan menyeluruh terhadap aspek teknis operasi produksi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku melalui Inspektur Tambang. 4. Pengawasan kegiatan pengolahan dan pemurnian (smelting/refining) Negara memastikan kegiatan pengolahan/pemurnian sesuai ketentuan hilirisasi nasional, termasuk tingkat pemurnian minimum, penggunaan teknologi yang aman, serta integritas laporan produksi. 5. Pengendalian produksi dan penjualan melalui sistem digital nasional Seluruh data produksi, hasil olahan, pergerakan barang, hingga transaksi penjualan harus dilaporkan melalui sistem terintegrasi negara: ● MOMS (Minerba Online Monitoring System) ● e-RKAB ● e-PNBP Sistem ini memastikan setiap ton yang ditambang, diangkut, diolah, dan dijual tercatat real-time dan hanya dapat dilakukan sesuai persetujuan negara. 6. Pengawasan lingkungan dan kepatuhan lingkungan hidup dan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3). Negara memastikan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan dan standar K3 melalui pengaturan, persetujuan, serta pengawasan sesuai peraturan yang berlaku. d) Tahap Pascaproduksi Tahap Pascaproduksi mencakup seluruh kegiatan reklamasi yang dilakukan selama operasi serta kegiatan pascatambang setelah usaha pertambangan berakhir untuk memulihkan fungsi lingkungan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, reklamasi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya (Pasal 282 1 angka 26, UU No. 3 Tahun 2020). Reklamasi dilaksanakan secara bertahap (progressive reclamation) untuk menjaga keseimbangan antara luas lahan yang dibuka dan luas lahan yang telah direklamasi, termasuk pengelolaan lubang bekas tambang sesuai batasan maksimum dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan. Setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir, perusahaan wajib melaksanakan kegiatan pascatambang, yaitu rangkaian kegiatan yang terencana, sistematis, dan berlanjut untuk memulihkan fungsi lingkungan alam serta fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan (Pasal 1 angka 27, UU No. 3 Tahun 2020). Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus mengacu pada Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang yang telah disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL-UPL) dan telah memperoleh persetujuan Pemerintah. Seluruh kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan pasca produksi oleh pelaku usaha pertambangan. Posisi Negara: 1. Negara memegang jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, memastikan perusahaan tidak meninggalkan kewajiban. 2. Negara mengawasi pelaksanaan penutupan tambang sesuai dokumen yang disetujui. 3. Izin pertambangan hanya dapat dinyatakan berakhir setelah negara memverifikasi dan menyetujui bahwa seluruh kewajiban teknis, lingkungan, dan finansial telah dipenuhi oleh pemegang izin. Secara keseluruhan, negara memegang kendali penuh pada setiap tahapan kegiatan pertambangan melalui kewenangan perizinan, penetapan standar teknis, persetujuan rencana kerja, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian produksi. Melalui fungsi ini, negara memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara berlangsung tertib, aman, berkelanjutan, serta memberikan 283 manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. 2. Sistem Pemantauan Teknis Berbasis Sistem Digital (MOMI, MOMS, e- RKAB, e-PNBP) Adapun Ahli mencermati keberadaan sistem pemantauan teknis berbasis digital seperti MOMI, MOMS, e-RKAB, dan e-PNBP yang dikembangkan Kementerian ESDM untuk memperkuat transparansi, akurasi data, dan pengawasan negara terhadap seluruh rantai kegiatan usaha pertambangan. a) MOMI (Minerba One Map Indonesia) MOMI memberikan gambaran berupa data-data perizinan di bidang Minerba, terkait apakah suatu wilayah tertentu bertumpang tindih atau tidak dengan wilayah lainnya/batas-batas administrasi, kendati datanya pun tersedia pada laman Geoportal ESDM. Data yang tersedia pada MOMI adalah data yang aktif atau yang sudah terdaftar pada sistem Minerba. Adapun data-data yang tersedia pada aplikasi MOMI berupa data yang bersifat spasial (Ditjen Minerba ESDM, 2023). Dengan platform ini, negara dapat: 1. memastikan seluruh izin dan kegiatan tercatat secara digital, 2. mencegah tumpang tindih wilayah, 3. dan meningkatkan akurasi pengawasan berbasis data spasial. MOMI berfungsi sebagai dasar pengendalian perizinan dan pemantauan kegiatan dari sisi lokasi dan batas wilayah. b) MOMS (Minerba online Monitoring System) MOMS digunakan untuk memantau produksi, pengangkutan, dan penjualan secara daring dan terintegrasi. Melalui sistem ini, pemerintah dapat: 1. menelusuri asal-usul produk tambang, 2. mengawasi volume dan tujuan pengiriman, 3. serta membedakan produk legal dan ilegal melalui mekanisme verifikasi digital. Dalam aplikasi MOMS, pemerintah akan mendapatkan laporan harian real time seperti daily online reporting, daily update mineral dan batubara mining enterprises dan daily update national mineral balance 284 (strategic dashboard) serta rekapitulasi produksi, penjualan dan peringatan untuk mengatur laju produksi. Sedangkan untuk badan usaha, aplikasi ini dapat digunakan untuk memantau kegiatan pertambangannya melalui dashboard perusahaan yang terdapat dalam aplikasi MOMS dan mempermudah perusahaan untuk mempersiapkan data serta melaporkan kinerja perusahaan kepada pemerintah (Ditjen Minerba ESDM, 2022). c) e-RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Digital) e-RKAB adalah sistem digital yang digunakan untuk pengajuan, penilaian, persetujuan, pengendalian, dan pelaporan RKAB tahunan oleh pemegang IUP/IUPK. Sistem ini menggantikan proses manual sehingga pengawasan negara menjadi lebih terukur, terstandarisasi, dan transparan (Ditjen Minerba ESDM, 2024). Melalui sistem e-RKAB, pengawasan negara didukung melalui: 1. Standarisasi penilaian rencana kerja, karena seluruh rencana produksi, penjualan, pengolahan, lingkungan, dan biaya dievaluasi berdasarkan parameter teknis yang seragam secara nasional. 2. Integrasi data rencana dan realisasi, yang memungkinkan negara memverifikasi kesesuaian antara rencana yang disetujui dan kegiatan aktual melalui hubungan langsung dengan MOMS, e PNBP/SIMPONI, serta sistem pelaporan lainnya. 3. Pengendalian volume produksi, karena e-RKAB menetapkan batas produksi resmi yang wajib dipatuhi oleh pemegang izin dan tidak dapat dilampaui tanpa persetujuan negara. 4. Pelacakan proses pengambilan keputusan, mengingat seluruh dokumen, perubahan rencana, dan persetujuan terekam secara digital, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan dan memudahkan audit. 5. Transparansi dan akuntabilitas kegiatan usaha, karena setiap pemegang izin harus melaporkan rencana dan realisasinya dalam sistem yang dapat dimonitor oleh otoritas setiap saat. d) e-PNBP Minerba e-PNBP Minerba adalah aplikasi online berbasis web yang mampu menghasilkan perhitungan kewajiban perusahaan yang akurat beserta 285 aplikasi untuk pembayaran dan pelunasan PNBP Minerba. Layanan ini merupakan sebuah integrasi dari layanan SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) pada Kementerian Keuangan yang dimana pembayaran e-PNBP dapat dibayarkan melalui aplikasi ini. e-PNBP mengelola perhitungan dan pembayaran iuran produksi/royalti secara otomatis berdasarkan data produksi actual (Ditjen Minerba ESDM, 2023 dan Kementerian Keuangan, 2023). Melalui sistem ini: 1. pembayaran PNBP menjadi transparan, 2. catatan volume dan kualitas tidak dapat dimanipulasi, 3. dan negara dapat memastikan bahwa kewajiban finansial dipenuhi sebelum hasil tambang dapat dialihkan. 3. Tinjauan Teknis atas Ketentuan Pasal 92 UU Minerba Ketentuan Pasal 92 UU Minerba yang menyatakan pemegang IUP atau IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, dalam praktik pertambangan pada dasarnya berkaitan dengan kepastian atas hasil produksi pada tahap operasi produksi. Dari sudut pandang teknis, ketentuan ini tidak dapat dipahami sebagai pengalihan kendali atas sumber daya yang masih berada di dalam bumi, melainkan sebagai penegasan bahwa output yang telah melalui rangkaian kegiatan teknis penambangan dan telah tercatat sebagai produksi dapat dimanfaatkan secara sah setelah kewajiban yang ditentukan telah dipenuhi. Dalam siklus kegiatan pertambangan sebagaimana digambarkan pada butir 1 dan 2 di atas, nilai ekonomi mineral atau batubara baru menjadi nyata setelah dilakukan pekerjaan teknis yang panjang dan berisiko tinggi, mulai dari pembuktian cadangan, penyusunan desain tambang, pembangunan infrastruktur, pelaksanaan penambangan, sampai dengan pengolahan dan pemenuhan spesifikasi mutu agar produk dapat dipasarkan. Pada titik sebelum kegiatan penambangan menghasilkan material, mineral masih berupa potensi geologi yang secara teknis belum dapat diperlakukan sebagai produk. Karena itu, rujukan “yang telah diproduksi” dalam Pasal 92 UU Minerba menurut ahli adalah tepat karena memang yang dimaksud adalah material yang telah ditambang, telah 286 diukur volumenya secara teknis, telah diketahui kualitasnya melalui proses sampling dan uji laboratorium, dan telah masuk ke dalam pencatatan produksi. Di lapangan, penetapan apa yang dianggap sebagai “produksi” selalu memerlukan parameter teknis yang terukur. Pada komoditas mineral logam, penentuan produksi berkaitan dengan tonase dan kadar (grade) serta unsur pengotor tertentu yang mempengaruhi nilai jual dan tingkat pemrosesan. Pada batubara, penentuan produksi berkaitan dengan tonase dan mutu seperti total moisture, calorific value, ash, sulfur, dan parameter lainnya. Konsekuensinya, kepastian atas “hasil produksi” pada praktiknya bergantung pada sistem pengukuran, penimbangan, sampling, verifikasi laboratorium, serta mekanisme pelaporan produksi yang dapat diaudit. Ini menunjukkan bahwa Pasal 92 UU Minerba secara teknis berhubungan erat dengan tata cara penetapan kuantitas dan kualitas hasil tambang sebagai dasar pemanfaatan dan perhitungan kewajiban finansial. Dari sisi lainnya, kepastian bahwa hasil produksi berpindah hak kepemilikannya setelah kewajiban tertentu dipenuhi merupakan faktor penting bagi keberlangsungan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang padat modal dan berjangka panjang. Kegiatan pertambangan memerlukan belanja modal besar untuk pembukaan tambang, alat, fasilitas pengolahan, sarana angkut, dan infrastruktur penunjang. Pengembalian investasi pada umumnya sangat bergantung pada kelancaran penjualan produk yang telah memenuhi spesifikasi mutu dan telah tercatat secara benar sebagai produksi. Dalam konteks tersebut, Pasal 92 UU Minerba memberi kepastian operasional bahwa ketika produksi telah terjadi secara teknis dan kewajiban iuran telah dipenuhi, maka hasil produksi tersebut dapat dialihkan dalam rantai niaga, dimanfaatkan sebagai basis perencanaan arus kas perusahaan, dan pada praktik pembiayaan proyek dapat mendukung penilaian kelayakan finansial. Dengan kata lain, ketentuan ini bekerja sebagai mekanisme yang menghubungkan aspek teknis produksi dengan kepastian pemanfaatan hasil tambang untuk menopang aspek keekonomian operasi. Dengan demikian, jika dilihat dari perspektif teknik pertambangan, Pasal 92 UU Minerba selaras dengan karakter industri pertambangan yang 287 menuntut adanya kepastian atas output produksi yang telah terukur dan tervalidasi. Hak atas mineral atau batubara yang telah diproduksi dalam ketentuan tersebut pada praktiknya merupakan konsekuensi dari proses teknis penambangan dan pengolahan yang menghasilkan produk, yang penetapan volume dan mutunya dapat diverifikasi, dan yang pemanfaatannya berlangsung dalam kerangka pengendalian produksi serta pemenuhan kewajiban finansial. 4. Kesimpulan Berdasarkan uraian teknis mengenai tahapan kegiatan pertambangan, mekanisme pengendalian produksi, serta sistem pemantauan berbasis digital sebagaimana dijelaskan di atas, Ahli berpandangan bahwa ketentuan Pasal 92 UU Minerba harus dipahami dalam konteks operasional dan teknis kegiatan pertambangan. Dalam praktik pertambangan, mineral dan batubara baru dapat diperlakukan sebagai hasil produksi setelah melalui rangkaian kegiatan teknis yang panjang, berisiko tinggi, dan terukur, mulai dari pembuktian cadangan, perencanaan dan konstruksi tambang, pelaksanaan penambangan, hingga pengolahan dan pemenuhan spesifikasi mutu produk. Hak pemegang IUP atau IUPK atas mineral atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 UU Minerba secara teknis baru timbul pada tahap operasi produksi, yaitu pada saat material telah ditambang, volumenya telah diukur secara sah, kualitasnya telah diverifikasi melalui proses sampling dan pengujian laboratorium, serta hasilnya telah dicatat dalam sistem pelaporan produksi yang dapat diaudit. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak berkaitan dengan penguasaan atas sumber daya yang masih berada di dalam bumi, melainkan dengan kepastian pemanfaatan hasil produksi yang secara teknis telah terbentuk sebagai produk tambang. Selanjutnya, Ahli berpandangan bahwa keberadaan mekanisme persetujuan rencana kerja, pengendalian produksi melalui RKAB, serta pemantauan produksi, pengangkutan, penjualan, dan pemenuhan kewajiban finansial melalui sistem digital terintegrasi menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil produksi berlangsung dalam kerangka pengendalian teknis yang ketat. Setiap ton hasil tambang yang dapat dimanfaatkan 288 merupakan hasil kegiatan yang telah sesuai dengan rencana teknis, berada dalam batas produksi yang disetujui, serta tercatat dan terverifikasi dalam sistem nasional. Dalam kerangka ini, Pasal 92 UU Minerba berfungsi sebagai bagian dari sistem operasional yang menghubungkan proses teknis penambangan dengan mekanisme pemanfaatan hasil tambang secara tertib dan terukur. Dari sudut pandang lainnya, kepastian atas hasil produksi setelah kewajiban tertentu dipenuhi merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan yang bersifat padat modal dan berjangka panjang. Kepastian tersebut memungkinkan hasil produksi digunakan dalam rantai niaga, perencanaan arus kas, serta pembiayaan proyek, tanpa mengurangi mekanisme pengendalian teknis dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Oleh karena itu, secara teknis dan operasional, ketentuan Pasal 92 UU Minerba selaras dengan karakter industri pertambangan modern, yang menempatkan hasil produksi sebagai output dari proses teknis yang terkontrol, terverifikasi, dan berada dalam pengawasan negara. III. Pandangan Ahli Terhadap Model Production Sharing Contract (Bagi Hasil Produksi) Dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara Yang Dibahas Dalam Perkara Ahli akan menyampaikan pandangan dari perspektif teknik pertambangan dan tata kelola sumber daya mineral, khusus mengenai ketidaktepatan penerapan mekanisme bagi hasil produksi sebagai instrumen pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Argumen pokok yang perlu ditegaskan adalah bahwa dominasi negara atas sumber daya alam tidak identik dengan mekanisme bagi hasil produksi. Dominasi negara harus dimaknai sebagai kendali regulatif, fiskal, dan teknis atas sumber daya alam, bukan sekadar menempatkan negara sebagai pihak yang ikut berbagi hasil produksi. Dengan demikian, keberadaan mekanisme bagi hasil tidak dengan sendirinya mencerminkan penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara, Ahli berpendapat bahwa skema bagi hasil produksi, apa pun istilah dan bentuk hukumnya, memiliki 289 kelemahan struktural yang tidak dapat diatasi hanya melalui pengaturan kontraktual. Pertama, mekanisme bagi hasil produksi mensyaratkan asumsi stabilitas struktur biaya, sementara industri pertambangan mineral dan batubara justru dicirikan oleh variabilitas biaya sepanjang umur tambang. Dalam praktik pertambangan, biaya tidak berhenti meningkat setelah fase awal, tetapi dapat meningkat secara progresif akibat perubahan rasio pengupasan, penurunan kadar, bertambahnya jarak angkut, serta meningkatnya kebutuhan pengelolaan lingkungan dan keselamatan. Oleh karena itu, setiap mekanisme pembagian hasil yang dihitung setelah pengurangan biaya pada hakikatnya akan memindahkan risiko teknis dan ekonomi kepada negara secara tidak langsung. Dalam hal ini, penting dibedakan dengan industri minyak dan gas. Pada minyak dan gas, struktur biaya bersifat front-loaded, dengan investasi awal yang sangat besar dan berisiko tinggi pada tahap eksplorasi dan pengembangan. Setelah lapangan memasuki fase produksi, biaya operasi per unit relatif lebih stabil dan dapat diprediksi. Sebaliknya, dalam pertambangan mineral dan batubara, biaya justru melekat pada setiap unit ekstraksi, bersifat berulang, dan cenderung meningkat serta berfluktuasi sepanjang umur tambang. Perbedaan fundamental struktur biaya ini menyebabkan mekanisme berbasis bagi hasil produksi tidak kompatibel secara teknis untuk pertambangan minerba. Kedua, mekanisme bagi hasil produksi menciptakan asimetri antara kendali dan risiko. Negara tidak mengendalikan operasi teknis harian tambang, namun penerimaan negara sangat bergantung pada klaim biaya, tingkat efisiensi, dan keputusan operasional pelaku usaha. Dalam situasi ini, negara menanggung risiko fluktuasi biaya tanpa memiliki instrumen teknis yang memadai untuk mengendalikan sumber risiko tersebut. Menurut Ahli, kondisi ini bertentangan dengan prinsip penguasaan negara, karena negara justru berada dalam posisi reaktif terhadap keputusan korporasi. Ketiga, heterogenitas komoditas dan karakter tambang mineral dan batubara membuat mekanisme bagi hasil tidak dapat dirancang secara konsisten dan adil. Setiap komoditas memiliki kurva biaya, tingkat risiko, metode penambangan, dan rantai nilai yang berbeda. Bahkan dalam satu jenis komoditas yang sama, karakter tambang dapat berbeda secara ekstrem antar wilayah. Akibatnya, skema bagi hasil akan selalu membutuhkan penyesuaian ad hoc, yang pada 290 akhirnya melemahkan kepastian penerimaan negara dan membuka ruang negosiasi berulang yang merugikan posisi negara. Keempat, dari sudut teknik pertambangan, produksi mineral dan batubara tidak mencerminkan nilai ekonomi yang konstan. Tonase produksi yang sama dapat merepresentasikan nilai ekonomi yang sangat berbeda akibat variasi kadar, kualitas, dan tingkat recovery pengolahan. Skema bagi hasil produksi yang berbasis volume atau nilai bersih produksi berpotensi menyesatkan secara teknis karena tidak mencerminkan realitas fisik dan metalurgi tambang. Dalam praktik, hal ini mendorong optimalisasi komersial jangka pendek yang tidak selalu sejalan dengan prinsip konservasi sumber daya. Kelima, mekanisme bagi hasil produksi menggeser fokus negara dari pengendalian teknis ke penghitungan fiskal. Negara menjadi lebih disibukkan dengan verifikasi biaya dan hasil, dibandingkan dengan pengawasan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru melemahkan peran negara sebagai penguasa dan pengendali sumber daya alam. Keenam, secara kelembagaan, mekanisme bagi hasil yang berbasis hubungan kontraktual bersifat kaku terhadap perubahan kebijakan teknis dan lingkungan. Kegiatan pertambangan bersifat adaptif terhadap kondisi lapangan dan perkembangan standar keselamatan serta lingkungan. Ketika kebijakan teknis atau lingkungan harus diperketat, mekanisme bagi hasil membuka ruang klaim kompensasi yang berpotensi membatasi diskresi negara dalam menjalankan kewenangannya. Ketujuh, Ahli menegaskan bahwa dominasi negara tidak mengharuskan negara menjadi co-producer atau co-risk bearer. Dalam pertambangan mineral dan batubara, dominasi negara justru lebih efektif diwujudkan melalui penguasaan wilayah dan cadangan, pengendalian perizinan usaha pertambangan, pengaturan rencana tambang, kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta instrumen fiskal berbasis produksi bruto seperti royalti dan pajak. Instrumen tersebut memberikan kendali nyata kepada negara tanpa menjadikan penerimaan negara bergantung pada struktur biaya perusahaan. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Ahli berpendapat bahwa mekanisme bagi hasil produksi, meskipun dimaksudkan untuk menjamin 291 dominasi negara, secara teknis tidak sejalan dengan karakter industri pertambangan mineral dan batubara, karena: 1. memindahkan risiko biaya kepada negara; 2. melemahkan kepastian penerimaan negara; 3. memperbesar kompleksitas pengawasan; dan 4. mengurangi efektivitas negara sebagai regulator teknis. Sebaliknya, rezim perizinan yang kuat dengan royalti berbasis produksi bruto dan pajak berbasis laba justru lebih mencerminkan dominasi negara yang nyata, karena negara tetap menguasai sumber daya, mengendalikan kegiatan pertambangan melalui regulasi teknis, dan memperoleh penerimaan yang relatif stabil tanpa terikat pada fluktuasi biaya operasional pelaku usaha. 2. Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M II. RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENDAPAT Terdapat empat topik utama dalam pendapat Ahli untuk pengujian perkara ini, yang terbagi ke dalam beberapa sub pembahasan yang lebih detail, meliputi:  Perbedaan mendasar antara rezim kontrak dan rezim perizinan dari perspektif Hak Menguasai Negara (HMN);  Kewenangan perizinan oleh Pemerintah Pusat;  Keberlakuan Pasal 92 UU Minerba sebagai norma batas peralihan kepemilikan, bukan pelepasan Hak Menguasai Negara (HMN); serta  Rezim perizinan berbasis risiko dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). III. DASAR HUKUM  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003  Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003  Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 085/PUU-XI/2003  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta Ketentuan Perubahannya  Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010  Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 292 Pemerintahan beserta Ketentuan Perubahannya  Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU 4/2009 Tahun 2018.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang IV. LANDASAN KONSEPTUAL  Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi;  Pemaknaan Atas Usaha Bersama Berdasarkan Atas Asas Kekeluargaan Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi;  Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi;  Pemaknaan Atas Demokrasi Ekonomi Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi;  Penerapan Pacta Sunt Servanda Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  Penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. V. ANALISIS DAN PENDAPAT AHLI 1. Penerapan Hukum Publik Berupa Mekanisme Perizinan Sebagai Bagian dari Penerapan Hak Menguasai Negara Ditujukan untuk Kemakmuran Rakyat Sebesar-Besarnya [1.1] Bahwa Ahli perlu menegaskan bahwa dalam pengujian Undang- Undang terhadap Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) diperlukan pemahaman sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut sebagai “HMN”). Mengutip Paragraf [3.11] Hal. 99 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU- X/2012, HMN yang diujikan oleh Pemohon merupakan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan 293 (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Dalam paragraf yang sama, Mahkamah mengutip Paragraf [3.15.4] hal 158 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “…dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya…”. Mahkamah kemudian menyatakan bahwa “…Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pada hal tersebut, Ahli berpandangan bahwa salah satu pokok Permohonan yang diajukan adalah pengujian atas konstitusionalitas dari Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta Perubahannya (selanjutnya disebut sebagai “UU 4/2009”) berdasarkan amanat HMN berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sejalan dengan pertimbangan Mahkamah di atas, Ahli menilai bahwa penilaian konstitusionalitas penerapan norma HMN harus didasarkan pada “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. [1.2] Bahwa Ahli terlebih dahulu perlu menyatakan kembali dirinya memiliki pendapat yang sama dengan Mahkamah sebagaimana telah ditegaskan bahwa norma HMN meliputi mandat negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Atas tiap fungsi tersebut, Mahkamah telah memberikan keterangan pada Halaman 334 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021- 022/PUU-I/2003, sebagai berikut: 294 “…Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie).…” Atas pernyataan Mahkamah tersebut, Ahli berpandangan bahwa mekanisme perizinan pada pokoknya memang ditujukan untuk merealisasikan salah satu fungsi HMN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1G45, yakni fungsi pengurusan (bestuursdaad). Mahkamah menjelaskan lebih lanjut pada halaman yang sama bahwa: “…Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber- sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.…” Atas pernyataan Mahkamah di atas, Ahli berpandangan bahwa Pasal 35 ayat (1) UU 35/200G tidak dapat dinyatakan inkonstitusional berdasarkan tidak terlaksananya empat fungsi HMN selain daripada fungsi pengurusan (bestuursdaad). Hal ini dikarenakan pelaksanaan HMN dilakukan melalui beberapa norma yang bersifat satu-kesatuan dan penerapan mekanisme perizinan adalah bagian dari pelaksanaan HMN dan memang ditujukan untuk menjalankan fungsi pengurusan (bestuursdaad). Atas hal tersebut, reduction of state control yang dilarang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU- I/2003 justru mungkin terjadi apabila peraturan perizinan secara penuh dihilangkan atau digantikan. [1.3] Bahwa terlepas dari pandangan Ahli pada [1.2], Ahli juga menilai bahwa penerapan mekanisme perizinan memiliki kontribusi 295 terhadap penerapan fungsi lain HMN oleh Negara. Ahli perlu menegaskan bahwa penerapan pengaturan perizinan dalam Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan lain yang menerangkan mengenai “Perizinan Berusaha”. Ahli menjelaskan bahwa “Perizinan Berusaha” yang dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (1) UU 4/200G meliputi izin sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (2) UU 4/2009 dan terdiri atas berbagai instrumen izin yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (3) UU 4/2009 termasuk Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut “IUP”), IUP Khusus (selanjutnya disebut “IUPK”), dan izin lainnya. Atas tiap komponen izin yang dijabarkan, terdapat pengaturan lebih lanjut yang telah dinyatakan dalam batang tubuh UU 4/2009. Atas dasar hal tersebut, Ahli dalam berpendapat mempertimbangkan mengenai ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai “Perizinan Berusaha” berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009. Ahli menilai kedudukan dari pengaturan perizinan atas fungsi HMN selain daripada fungsi pengurusan (bestuursdaad) adalah sebagai berikut: [1.3.1] Bahwa mekanisme perizinan pada Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 merupakan suatu bagian dari pelaksanaan Fungsi Pengaturan (regelendaad) ditunjukkan dengan adanya prosedur maupun kriteria yang ditetapkan berdasarkan pada batang tubuh UU 4/2009 serta ketentuan turunannya. [1.3.2] Bahwa mekanisme perizinan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan pengelolaan (beheersdaad) oleh negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan kewajiban bagi pemilik IUP dan IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan Badan Usaha Milik Negara pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1) UU 4/2009. Hal ini sejalan dengan keterangan Mahkamah yang menyatakan “…Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme 296 pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat…”. Atas pengaturan Pasal 157 ayat (1) UU 4/2009, negara melakukan pengelolaan atas pemanfaatan Minerba melalui kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nasional terlebih dahulu dan memprioritaskan pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Negara. Pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa pengaturan perizinan melekatkan kewajiban bagi pemilik IUP dan IUPK untuk mengedepankan “kemakmuran rakyat sebesar-besarnya” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. [1.3.3] Bahwa pengaturan sehubungan dengan perizinan disertai dengan penyertaan kewenangan pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) atas izin yang dimiliki. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (1) UU 4/2009 yang menegaskan bahwa subjek pengawasan adalah pemegang izin. [1.4] Bahwa atas pengaturan perizinan dalam Pasal 92 UU 4/2009, Ahli berpandangan bahwa norma tidak menderogasi HMN oleh negara melainkan bagian dari implementasi HMN untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan atas Minerba sehingga “sebesar- besar kemakmuran rakyat” dapat terealisasikan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf [3.11] Hal. 100 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 bahwa “…apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat 297 sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam…”. Sehubungan dengan hal tersebut, hak kepemilikan atas Minerba harus diatur secara jelas mengingat ketidakpastian hak dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan Minerba sehingga “sebesar-besar kemakmuran rakyat” justru tidak dapat terealisasikan. Lebih lanjut, Ahli berpandangan bahwa pengaturan Pasal 92 UU 4/2009 sepatutnya dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan oleh negara atas Minerba mengingat adanya ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU 4/2009. Meskipun terdapat peralihan hak ekonomi Minerba pasca terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 92 UU 4/200G sehubungan dengan pembayaran iuran produksi, Pasal 157 ayat (1) UU 4/200G memprioritaskan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan Badan Usaha Milik Negara dan kebutuhan domestik. Atas dasar hal tersebut, peralihan hak ekonomi atas Minerba bukan berarti negara tidak menjalankan fungsi pengelolaan tetapi justru untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka pelaksanaannya. [1.5] Bahwa Ahli berpandangan penguasaan negara atas Minerba harus diupayakan melalui instrumen hukum publik. Mengutip Paragraf [3.14] Hal. 108 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012, Mahkamah menyatakan bahwa “…hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dari kekuasaan negara…”. Berpandangan sama dengan Mahkamah, Ahli menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk mineral dan batu bara (selanjutnya disebut sebagai “Minerba”), harus diatur melalui hubungan yang bersifat publik dalam rangka menjamin kekuasaan penuh negara. Salah satu bentuk dari pengaturan hubungan secara publik yang 298 dapat diterapkan adalah melalui pengaturan perizinan yang diberlakukan dalam UU 4/2009. [1.6] Bahwa dalam rangka memperkuat pernyataan Ahli, perbandingan dilakukan antara penerapan hubungan publik dan privat atas HMN. Memaknai hubungan privat adalah hubungan secara keperdataan antara negara dan suatu pihak tertentu berdasarkan suatu perjanjian, Ahli mengutip Mahkamah pada Paragraf [3.14] Hal. 108 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa “…Dalam hal ini ketika kontrak telah ditandatangani, negara menjadi terikat pada isi KKS. Akibatnya, negara kehilangan diskresi untuk membuat regulasi bagi kepentingan rakyat yang bertentangan dengan isi KKS, sehingga negara kehilangan kedaulatannya dalam penguasaan sumber daya alam…”. Atas pernyataan Mahkamah, Ahli berpandangan bahwa Kontrak Kerja Sama (selanjutnya disebut sebagai “KKS”) merupakan bentuk hubungan privat atau hubungan secara keperdataan antara negara dengan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian. Meskipun KKS merupakan ketentuan di luar dari sektor Minerba, pernyataan Mahkamah relevan dalam pertimbangan terkait penerapan hubungan keperdataan dalam pengelolaan sumber daya alam secara umum, termasuk Minerba. Atas dasar hal tersebut, Ahli memiliki pandangan yang sama dengan Mahkamah bahwa hubungan keperdataan dapat menghambat negara dalam menjalankan fungsi- fungsi HMN dikarenakan negara terikat pada perjanjian, sehingga berlaku asas Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sehingga kekuasaan negara menjadi terbatas berdasarkan isi perjanjian. [1.7] Bahwa Ahli berpendapat penerapan pengaturan perizinan mempertegas norma HMN yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1G45. Hal ini sejalan dengan [1.5] yang menegaskan bahwa pengaturan perizinan merupakan mekanisme yang memungkinkan adanya kontrol penuh dari negara atas sumber daya alam, termasuk Minerba. Lebih lanjut, pengaturan perizinan 299 secara normatif menegaskan bahwa atas sumber daya alam, negara merupakan pemilik dan penguasa sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga diperlukan izin dari negara. Hal ini sejalan dengan pertimbangan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Atas UU 4/2009 Tahun 2018 Hal. 5 yang menerangkan mengenai mekanisme Kontrak Karya (selanjutnya disebut sebagai “KK”). KK Pernah diterapkan pada sektor Minerba melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan (selanjutnya disebut sebagai “UU 11/1967”). Dalam naskah akademik tersebut, penerapan KK dideskripsikan sebagai penguasaan negara melalui mekanisme perdata (hubungan privat) dan kedudukan negara dann badan usaha setara. Atas penyetaraan kedudukan yang timbul, Ahli menilai bahwa hubungan perdata melemahkan kedudukan dan kedaulatan negara atas Minerba diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terderogasikan. [1.8] Bahwa Ahli tidak berpandangan bahwa hubungan keperdataan merupakan hal yang sepenuhnya dilarang dan bersifat inkonstitusional. Hal ini dikarenakan Ahli menilai konstitusionalitas sehubungan dengan HMN utamanya dilihat berdasarkan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf [3.11] Hal. 99 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012. Meskipun demikian, Ahli tetap pada pendiriannya bahwa penerapan mekanisme penguasaan secara perdata dapat bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan menghambat realisasi HMN yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 apabila tidak diatur dengan baik. 2. Penyelenggaraan Perizinan Telah Diterapkan Dengan Memperhatikan Norma Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 Serta Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [2.1] Bahwa Ahli perlu menerangkan terlebih dahulu mengenai distribusi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 300 berdasarkan UUD 1945. Sehubungan dengan Permohonan yang diajukan, Ahli menilai bahwa atas Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945, Pemohon mengaitkan hal tersebut dengan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam norma Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009. Hal ini ditunjukkan dengan Permohonan yang menekankan bahwa konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 terhadap Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 juga dipengaruhi “Perizinan Berusaha” dinilai sebagai kewenangan mutlak Pemerintah Pusat dalam norma Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 berdasarkan pemaknaan Pemohon. Atas keterkaitan yang diupayakan oleh Pemohon, Ahli menilai bahwa diperlukan pertimbangan terhadap norma dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi penyelenggaraan otonomi daerah. Merujuk pada Paragraf [3.12.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa “…penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutaanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral…merupakan urusan pemerintahan pilihan… sehingga secara substansi sama dengan ketentuan mengenai ketenagalistrikan dalam UU Pemda yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015…oleh karenanya pertimbangan putusan tersebut di atas juga mutatis mutandis…”. Atas kedudukan urusan Pemerintahan di bidang Mineral adalah urusan pemerintahan pilihan, Paragraf [3.11.5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa “…pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke Daerah…urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan Daerah dikelompokkan kembali menjadi urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan…”. Sehubungan dengan hal tersebut, Ahli berpandangan bahwa ketentuan Minerba dapat menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah mengingat Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan otonomi daerah seluas- 301 luasnya dengan batasan dinyatakan lain dalam Undang-Undang. Sehubungan dengan norma Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009, Ahli berpandangan bahwa norma bersifat konstitusional dan terjustifikasi mengingat pendelegasian terhadap Pemerintah Daerah atas urusan pemerintah pilihan tidak bersifat wajib. Menyadari bahwa Paragraf [3.11.6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 menegaskan adanya kondisionalitas terkait pendelegasian kewenangan Adalah berdasarkan “…prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional…”, Ahli dapat menyatakan bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan melalui norma pada Pasal 35 ayat (5) UU 4/2009 yang menyatakan bahwa kewenangan “Perizinan Berusaha” dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dengan beberapa pertimbangan. Atas pengaturan ini, Ahli berpendapat bahwa redistribusi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dimungkinkan sehingga secara normatif Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 telah sejalan dengan amanat otonomi daerah pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sehingga hal tersebut merupakan distribusi kewenangan yang konstitusional. Lebih lanjut, adanya norma Pasal 35 ayat (5) UU 4/2009 yang memungkinkan adanya redistribusi kewenangan sehubungan dengan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam “Perizinan Berusaha” secara kondisional menunjukkan bahwa secara normatif hal tersebut juga tidak mengesampingkan amanat “usaha bersama” Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 maupun penerapan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan dalam “Demokrasi Ekonomi” yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. [2.2] Bahwa atas Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009, Ahli berpandangan “Perizinan Berusaha” menerapkan “usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” yang diamanatkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 maupun “Demokrasi Ekonomi” sesuai dengan prinsip dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Mengutip Paragraf [3.15] Hal. 135 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 085/PUU-XI/2003, “usaha 302 bersama berdasar atas asas kekeluargaan” memiliki keterkaitan dengan “Demokrasi Ekonomi” mengingat pernyataan Mahkamah sebagai berikut “…Demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan…”. Atas penjelasan Mahkamah, Ahli berpandangan bahwa: [2.2.1] Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 tidak dapat dilihat secara independen tanpa memperhatikan ketentuan penetapan Wilayah Pertambangan (selanjutnya disebut sebagai “WP”) yang melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi. Meskipun norma Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 menyatakan bahwa “Perizinan Usaha” berasal dari Pemerintah Pusat, proses penerbitan izin yang merupakan bagian dari “Perizinan Berusaha” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) jo. ayat (3) UU 4/2009 didasarkan pada WP yang melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dalam proses penetapannya. Dijelaskan dalam Pasal 16 jo. Pasal Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009, WP terdiri atas satu atau beberapa WIUP yang penetapannya harus dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) UU 4/2009 telah mengatur bahwa penetapan WP harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Pusat secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi masyarakat terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan dan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Atas pengaturan tersebut, Ahli berpendangan bahwa “Perizinan Berusaha” telah mengakomodir amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 maupun Pasal 33 ayat (4) dengan adanya usaha bersama 303 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam penetapan WP yang menjadi dasar mekanisme perizinan. Sehubungan dengan penetapan WP yang merupakan prosedur awal dari “Perizinan Berusaha” sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU 4/200G, ahli berpandangan bahwa proses tersebut merupakan satu kesatuan sehingga kesesuaian penerapan WP terhadap Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 bersifat mutatis mutandis. [2.2.2] Bahwa “Perizinan Berusaha” pada Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 telah membuka peluang keterlibatan Masyarakat melalui izin yang dideskripsikan dalam Pasal 35 ayat (2) jo. ayat (3) UU 4/2009. Mengambil contoh sehubungan dengan IUP, Pasal 39 UU 4/2009 menegaskan bahwa muatan IUP paling sedikit memuat “…g. kewajiban penyelesaian hak atas tanah…” dan “…l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan…”. Lebih lanjut, seluruh pemilik IUP maupun IUPK telah diwajibkan berdasarkan norma Pasal 135 jo. Pasal 136 UU 4/2009 untuk memperoleh persetujuan dari pemegang hak atas tanah terlebih dahulu. Melalui ketentuan muatan tersebut, norma UU 4/2009 telah mengupayakan pertimbangan sehubungan dengan penerapan demokrasi ekonomi berupa penyediaan ruang keterlibatan masyarakat maupun pertimbangan atas prinsip yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1G45. [2.3] Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 yang menerapkan “Perizinan Berusaha” oleh Pemerintah Pusat bagian dari upaya penanganan atas permasalahan yang pernah timbul dalam penerapan peraturan perizinan. Merujuk pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU 4/2009 Tahun 2018 Hal. 41, bentuk permasalahan yang sering timbul dalam penerbitan izin adalah tumpang tindih perizinan. Permasalahan tersebut menjadi landasan pengalihan kewenangan dari 304 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi untuk penerbitan izin. Atas dasar hal tersebut, sentralisasi yang diatur melalui Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 merupakan penguatan norma perizinan untuk mencegah permasalahan tumpang tindih penerbitan izin dengan tetap memungkinkan adanya redistribusi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (5) UU 4/200G. [2.4] Bahwa Ahli, dengan mempertimbangkan [2.1] hingga [2.2], menilai bahwa norma Pasal 35 ayat (1) UU 4/200G telah diatur lebih lanjut dalam batang tubuh UU 4/200G terkait jaminan keterlibatan komponen masyarakat secara langsung maupun Pemerintah Daerah Provinsi. Atas hal tersebut, Ahli berpandangan norma Pasal 35 ayat (1) UU 4/200G konstitusional terhadap Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1G45. Meskipun demikian, Ahli tidak mengabaikan adanya permasalahan hukum sehubungan terkait perizinan sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon. Dalam keahliannnya, Ahli menilai bahwa permasalahan tersebut terletak pada tatanan praktek dan bukan konstitusionalitas norma sebagaimana diajukan melalui Permohonan. 3. Penormaan Pasal 92 UU Minerba Sebagai Batas Peralihan Kepemilikan, Bukan Pelepasan Hak Menguasai Negara (HMN) [3.1] Bahwa pasal 92 UU Minerba mengatur bahwa “Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral radioaktif”. Berkaitan dengan ketentuan ini, terdapat setidaknya tiga hal yang perlu Ahli uraikan: (1) Daya berlaku pasal; (2) Ruang lingkup objek yang diatur; serta (3) Pemaknaan atas frasa “Berhak memiliki”. [3.2] Pertama, daya berlaku pasal. Secara normatif, Ahli berpendapat bahwa rumusan pasal ini tidak berlaku mutatis mutandis sejak diterbitkannya IUP/IUPK, melainkan bersifat bersyarat (conditional applicability) setelah kewajiban publik yang ditetapkan undang- undang berupa pembayaran iuran produksi atau royalti telah berhasil ditunaikan. Dalam konteks ini, syarat terpenuhinya iuran 305 publik merupakan prasyarat dari lahirnya akibat hukum berupa hak kepemilikan atas hasil produksi mineral, mineral ikutan, atau batubara (bersifat ex-post). Untuk itu, Ahli menilai bahwa Pasal 92 tidak mengatur pengalihan atau pemberian hak atas sumber daya alam, melainkan menetapkan titik waktu (moment of transfer) kepemilikan atas hasil produksi dari mineral, termasuk mineral ikutannya maupun batubara oleh pemegang IUP/IUPK. Apabila merujuk pada mazhab Hukum Administrasi Negara Belanda, sebagaimana dijelaskan dalam De Voorwaardelijke Beschikking karya H. Fortuin dan A.J. Hagen, kondisi ini mencerminkan pemenuhan dari teori “Voorwaardelijke Beschikking”, yakni beschikking yang keberlakuan atau pelaksanaan haknya yang diberikannya digantungkan pada pemenuhan syarat tertentu (bersifat bersyarat/conditional). Maka, secara a contrario, norma pasal 92 ini tidak memiliki daya berlaku terhadap: i. Mineral, mineral ikutan, maupun batubara yang masih berada di dalam bumi; ii. Tahap eksplorasi dan operasi produksi sebelum kewajiban diselesaikan; iii. Pembayaran iuran produksi belum dilakukan. [3.3] Kedua, ruang lingkup objek yang diatur. Pasal 92 mengatur secara expressive verbis mengenai hak milik mineral, mineral ikutannya, ataupun batubara yang telah diproduksi. Artinya, objek norma ini telah terkunci pada produk hasil kegiatan usaha yang telah diekstraksi, yang dapat diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, bukan sumber daya alam yang menjadi obyek Hak Menguasai Negara. Selama mineral maupun batubara masih berada di dalam bumi dan dalam proses pengusahaan, maka objek tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan negara berdasarkan Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU Minerba. Dalam konstruksi ini, pasal 92 perlu dipahami sebagai norma turunan dalam rezim hubungan publik dan privat antara negara dengan pemegang izin, yang mengatur titik transisi dari status “sumber daya alam yang dikuasai negara” 306 menjadi “komoditas hasil produksi yang dapat dimiliki oleh pemegang IUP/IUPK, sepanjang fungsi penguasaan negara telah dijalankan sepenuhnya melalui pengaturan, pengawasan, hingga penerimaan terhadap pemenuhan kewajiban publik berupa iuran produksi atau royalti oleh pemegang IUP/IUPK. [3.4] Ketiga, pemaknaan “berhak memiliki” dalam kerangka Hak Menguasai Negara bukan merupakan bentuk privatisasi Sumber Daya Alam. Frasa “berhak memiliki” dalam Pasal 92 UU Minerba tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak milik absolut dalam pengertian hukum perdata yang lahir dari perjanjian privat, melainkan hak administratif yang bersifat bersyarat, derivatif, dan terbatas, yang secara eksklusif bersumber dari norma hukum publik dan baru timbul setelah kewajiban publik tertentu dipenuhi. Untuk itu, hak kepemilikan dalam Pasal 92 merupakan konsekuensi dari kepatuhan terhadap kewajiban negara, bukan pengalihan kedaulatan atas sumber daya alam. [3.5] Secara sistematis, Pasal 92 mengatur status output produksi di hulu pertambangan berupa hasil produksi mineral beserta mineral ikutannya maupun batubara, bukan status penguasaan awal atas sumber daya alam in situ, sehingga pasal ini berfungsi sebagai titik penentu administratif (cut-off point) atas barang hasil produksi, bukan sebagai legitimasi privatisasi atas cadangan sumber daya alam yang masih berada di dalam bumi dan menjadi bagian dari penguasaan negara. Terlebih, frasa “setelah memenuhi iuran produksi” mempertegas bahwa negara harus terlebih dahulu menjadi pihak yang pertama-tama memperoleh manfaat ekonomi dan menjalankan kontrol publik, baru kemudian pemegang IUP/IUPK dapat memperoleh hak milik yang bersifat subordinat terhadap pelaksanaan HMN. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemilikan hasil produksi ini merupakan konsekuensi dari selesainya satu siklus tindakan administrasi negara (finaliteit van bestuursdaad), sekaligus menjadi norma batas peralihan (publiekrecht–privaatrecht overgang) yang menandakan berakhirnya rezim hukum publik atas proses produksi dan 307 dimulainya rezim hukum privat terhadap objek tertentu berupa hasil produksi tambang yang menjadi komoditas ekonomi. Negara tidak akan kehilangan HMN karena kewenangan pengaturan tetap berjalan berkesinambungan, misalnya melalui kebijakan hilirisasi, pengendalian ekspor, pemenuhan pasar domestik, pengaturan volume dan prioritas produksi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kepemilikan hasil produksi tidak dapat dipisahkan dari kontrol negara yang bersifat continue dan sistemik. [3.6] Sebagai tambahan, pengecualian terhadap mineral radioaktif dalam Pasal 92 juga kian mempertegas bahwa norma dalam Pasal 92 tidak bertendensi ke arah privatisasi sumber daya alam. Pembatasan terhadap mineral radioaktif ini didesain sebagai bentuk pengendalian publik secara maksimum terhadap objek yang bersifat strategis dan berisiko tinggi, sehingga tidak semua hasil produksi diperlakukan sama. Ketentuan bahwa hasil lelang atas barang tersebut dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak sektor energi dan sumber daya mineral (Pasal 184 ayat (4) huruf b PP 96/2021) menunjukkan bahwa status penguasaan negara atas hasil produksi bersifat dinamis dan reversibel, bergantung pada kepatuhan terhadap syarat hukum administratif. Dalam kerangka pengendalian berdiferensiasi ini, hak kepemilikan atas hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 tidak bersifat mutlak, melainkan tetap tunduk pada pemenuhan dan keberlanjutan kewajiban hukum administratif. Hal ini tercermin dari pengaturan lanjutan yang memungkinkan negara menegaskan kembali status penguasaan negara terhadap hasil produksi apabila syarat administratif tidak dipenuhi atau izin berakhir. [3.7] Dengan membaca secara sistematis, dapat dipahami bahwa Pasal 92 bukan norma privatisasi sumber daya alam, melainkan instrumen pelaksanaan asas penguasaan negara yang menetapkan batas peralihan kepemilikan atas barang hasil produksi dalam satu siklus administrasi pertambangan. Norma ini hanya mengatur momen pasca-pemenuhan kewajiban publik dan berfungsi administratif- operasional, tanpa mengurangi atau 308 melepaskan Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam sebagai kekayaan nasional yang bersifat penting dan strategis. 4. Penerapan “Perizinan Berusaha” Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara [4.1] Bahwa Ahli diminta keterangannya terkait “Perizinan Berusaha” yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 berdasarkan keahlian atas hukum administrasi negara. Selain daripada pendapat Ahli sebagaimana dinyatakan pada [1] hingga [3], Ahli memiliki pandangan bahwa ketentuan “Perizinan Berusaha” juga merupakan suatu tindakan hukum administratif atas penerbitan izin. Hal ini didasarkan pada ketentuan sehubungan dengan “Perizinan Berusaha” sejatinya merupakan bentuk dari pelaksanaan kewenangan negara (bevogheid) dalam menjalankan amanat Pasal 33 ayat (1) hingga (4) UUD 1945. Lebih lanjut, Ahli menilai bahwa UUD 1945 tidak menetapkan secara tegas mekanisme sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan atas sumber daya alam ditunjukkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.” Atas hal tersebut, “Perizinan Berusaha” adalah suatu bentuk pelaksanaan kewenangan (bevogheid) Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 untuk mengatur amanat Pasal 33 ayat (1) hingga (4) UUD 1G45. Sehubungan dengan pelaksanaan atas kewenangan (bevogheid) tersebut “Perizinan Berusaha” merupakan suatu tindakan administrasi dalam pandangan Ahli. [4.2] Bahwa mempertimbangkan [4.1], Ahli mendapati bahwa pelaksanaan “Perizinan Berusaha” harus memperhatikan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan administrasi pemerintahan. Atas hal itu, Ahli perlu untuk mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Ketentuan Perubahannya (selanjutnya disebut sebagai “UU 30/2014”). Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, termasuk “Perizinan Berusaha”, Ahli mendasarkan keterkaitan Pasal 35 ayat 309 (1) UU 4/2009 terhadap UU 30/2014 terhadap original intent diperlukannya keselarasan kedua ketentuan. Berdasarkan Hal 59 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU 4/2009 Tahun 2018 menegaskan adanya keterkaitan antara ketentuan perizinan terhadap UU 30/2014 sebagaimana dinyatakan bahwa “...UU Administrasi Pemerintahan dan UU Minerba yang harus disinkronkan adalah terkait dengan materi pertama, pemberian izin dari pejabat baik itu menteri, gubernur, bupati, atau walikota dalam hal kewenangannya untuk menerbitkan IUP/IUPK atau IPR; dan kedua hak masyarakat (terutama masyarakat terdampak) untuk mengajukan keberatan, pengaduan, bahkan penolakan terhadap IUP/IUPK atau IPR…”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya original intent yang menghubungkan kedua ketentuan tersebut adalah atas kewenangan penerbitan izin dan hak masyarakat. [4.3] Bahwa atas keahliannya, Ahli menerangkan sehubungan dengan [4.3] maka kewenangan penerbitan izin dalam “Perizinan Berusaha” Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 harus memperhatikan Pasal 8 ayat (2) UU 30/2014 yang menyatakaan bahwa dalam penggunaan kewenangan maka terdapat kewajiban untuk memperhatikan peraturan perundang- undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut sebagai “AUPB”). Atas kewajiban untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan, pengaturan Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 merupakan landasan atas kewenangan bagi Pemerintahan Pusat untuk melakukan penerbitan izin dan dalam pandangan Ahli pada [2.1] serta [4.1] adalah konstitusional. Ahli dapat menerangkan sehubungan dengan [4.3] maka kewenangan penerbitan izin dalam “Perizinan Berusaha” Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 harus memperhatikan Pasal 9 ayat (2) UU 30/2014 yang menjelaskan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi ketentuan terkait dasar kewenangan dan pelaksanaan/penetapan dari tindakan 310 administratif tersebut. Sehubungan denga hal ini, Ahli berpandangan bahwa Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 merupakan ketentuan yang mengatur dasar kewenangan secara jelas dan pasti bahwa hal “Perizinan Berusaha” diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap memperhatikan Pasal 35 ayat (5) UU 4/2009. [4.4] Bahwa sehubungan dengan kewajiban memperhatikan AUPB, Ahli perlu menegaskan mengenai komponen utama yang harus diperhatikan. Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014, AUPB terdiri atas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik. Atas amanat tersebut, norma Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 tidak dapat dilihat secara terpisah dari ketentuan terkait. Secara historis, Ahli berpandangan bahwa kendala penerapan AUPB merupakan urgensi dari penerapan “Perizinan Berusaha” yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009. Hal ini merujuk pada permasalahan yang menjadi dasar dari sentralisasi dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU 4/2009 Tahun 2018. Sejalan dengan pernyataan Ahli pada [2.3], permasalahan berupa tumpang tindih perizinan merupakan kendala pelaksanaan AUPB terkait kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, maupun kepentingan umum. Original intent pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU 4/2009 Tahun 2018 menekankan bahwa sinkronisasi pelaksanaan administrasi sehubungan dengan perizinan diperlukan untuk menjawab permasalahan atas AUPB. Atas hal ini, “Perizinan Berusaha” sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap memperhatikan keterlibatan Pemerintah Daerah adalah suatu perubahan positif berdasarkan AUPB. [4.5] Bahwa Ahli berpendapat “Perizinan Berusaha” pada Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 merupakan bagian dari solusi atas permasalahan rezim perizinan yang dinyatakan dalam Naskah Akademik 311 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU 4/2009 Tahun 2018. Pada Hal. 6 Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Atas UU 4/2009 Tahun 2018, ketentuan sehubungan dengan izin memiliki kelemahan sehubungan dengan aspek investasi mengingat pernyataan bahwa “…konsep izin juga memerlukan pengurusan administrasi yang panjang sehingga kurang menarik bagi investor…”. Atas kelemahan tersebut, Ahli melihat bahwa “Perizinan Berusaha” pada Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 merupakan satu- kesatuan dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai “Perppu 2/2022”) yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui mekanisme penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko serta penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha maupun perizinan berusaha sektor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 jo. Pasal 4 Perppu 2/2022. Atas hal ini, “Perizinan Berusaha” adalah mekanisme yang ditujukan untuk memperkuat ketentuan administrasi perizinan sehingga tidak terjadi kendala sehubungan dengan kegiatan investasi. [4.6] Bahwa Ahli, sehubungan dengan hak masyarakat, melihat adanya pengaturan yang cukup apabila “Perizinan Berusaha” Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 dilihat bersama-sama dengan ketentuan yang berkaitan. Sebagaimana dinyatakan dalam [2.4], Ahli menilai bahwa hak masyarakat tetap dimungkinkan perlindungannya berdasarkan norma yang mengatur “Perizinan Berusaha”. Atas hal ini, Ahli berpandangan bahwa original intent pada [4.2] sehubungan dengan hak masyarakat telah diatur secara normatif sehingga Ahli tidak menilai “Perizinan Berusaha” menyimpang secara administratif dan tetap sejalan dengan original intent yang ditetapkan. VI. Kesimpulan Berdasarkan analisis hukum administrasi negara dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, mekanisme Perizinan Berusaha dalam Pasal 35 ayat 312 (1) UU Minerba merupakan instrumen hukum publik yang sah dan konstitusional dalam pelaksanaan Hak Menguasai Negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Rezim perizinan tidak hanya menjalankan fungsi pengurusan (bestuursdaad), tetapi juga terintegrasi dengan fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta selaras dengan prinsip otonomi daerah dan demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, Pasal 92 UU Minerba tidak dapat dimaknai sebagai pelepasan atau privatisasi Hak Menguasai Negara, melainkan sebagai norma batas peralihan administratif atas hasil produksi setelah kewajiban publik dipenuhi. Hak kepemilikan yang timbul bersifat bersyarat, derivatif, dan tunduk pada kontrol negara yang berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul dalam praktik perizinan merupakan isu implementatif-administratif, bukan persoalan konstitusionalitas norma, sehingga pengaturan a quo tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. SAKSI 1. Budiawansyah Sistem Perijinan Kegiatan Pertambangan – Upaya untuk mengoptimalkan Kemanfaatan untuk Negara Contoh perjalanan Perubahan Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk menjadi Ijin Usaha Kegiatan Pertambangan Khusus (IUPK) Nickel sebagai salah satu Mineral Kritis dimana Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia dengan 42-43 %, memberikan peran penting di industry saat ini dan perkembangan decarbonisasi program. Sehingga pengelolaan sumber daya Nickel harus bisa memberikan manfaat yang sebesar besar nya untuk kemakmuran Rakyat (Pasal 33 UUD 1945), guna menunjang kesejahtraan rakyat. Untuk itu tatakeloladi sektor Pertambangan menjadi hal yang sangat penting dan krusial. Sekilas PT Vale Indonesia Tbk. PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) sebelumnya di kenal sebagai PT International Nickel Company Tbk (Inco) merupakan pioneer atau pelopor dalam indusri Nickel diTanah air, hadir 25 Juli tahun 1968 lewat kesepakatan Kontrak Karya (KK) yang di tanda tangani bersama Pemerintah Indonesia. Memulai konstruksi tahun 1973 untuk 313 membangun fasilitas pendukung Kegiatan Pertambangan yang terintegrasi (Tambang, Smelter, Jalan Logistik, PLTA, Fasilitas PEndukung lainnya seperti Airport, dll). Tahun 1978 memulai kegiatan penjualan/produksi komersialnya. Tahun 1990 sesuai dengan amanat Kontrak Karya, melakukan divestasi kepemilikan sebesar 20% Dimana saat itu lewat Surat Dirjend Pertambangan Umum No. 1657/251/DJP/1989 tanggal23 Agustus 1989 meminta Inco melakukan divestasi lewat Bursa saham Jakarta/Badan Pelaksana Modal Jakarta. Tahun 1996 perpanjangan KK kedua dan tahun 2014 perpanjangan dan penyesaian KK ketiga disertai dengan amandeman dan Divestasi kepemilikan kedua sebesar 20% ke Pemerintah RI. Dan Tahun 2024 kembali melakukan divestasi kepemiliki sebesar 14 % sehingga total kepemilikan saham nasional sebesar 54 %, Dimana saat ini MindID memegang 34 % saham atas Perseroan sebagai pemegang saham terbesar. Perubahan Rezim KK ke Perijinan – Dampak dan Manfaat Sesuai dengan UU Minerba 2020 dan PP 96/2021, dimana terjadi perubahan rezim perijinan di Kegiatan Pertambangan dari Kontrak Karya menjadi IUP/IUPK sebagai kelanjutan Kontrak. Sebelumnya saat rezim KK, Dimana setiap Perijinan yang di perlukan untuk kegiatan usaha Pertambangan PT Inco/PT Vale “dinyatakan” diberikan mengutip isi KK pasal 3 sebagai bentuk dukungan Pemerintah saat itu untuk memekasimalkan proses investasi di Tanah air. Hal lain juga Adalah kewajiban kewajiban melekat akibat kegiatan Pertambangan menjadi tidak berlaku bagi pemegang KK dan hanya mengacu ke Isis Kontrak sebagai mana tertulis dalam KK saat itu, speerti : Kewajiban Pajak dan pendapatan, Kewajiban prijinan dan operasional pendukung di Perairan, Tataruang, Kehutanan dan sarana pendukung lainnya. Dalam tatakelola sumber daya dan Cadangan, dengan penerapan system perijinan Dimana menrujuk pada UU Minerbaa 2020 dimana setiap ijin usaha Pertambangan mewajibkan memiliki Rencana Pemanfaatan Seluruh Wilayah (RPSW) yang meliputi uapaya dan Rencana pemanfataan setiap wilayah Pertambangan dan Rencana business nya sebagai refferensi dasar dalam evaluasi dan Analisa kelayakan proyek Pertambangan dan sebagai syarat utama dalam Pemberian Ijin. Dengan pendekatan ini, mampu dilakukan pengawasan tatakelola sumber daya dan Cadangan dengan baik dan terencana oleh Kementrian yang membidangi. Lewat penerbitan IUPK 2024 sebagai kelanjutan Kontrak Dimana terjadi perubahan penyesuaian peraturan yang berlaku untuk setiap kegiatan pendukung, dan 314 kegiatan utama Pertambangan yang bersifat tidak mengikat atau dalam bentuk penyesuaaian (prevailing) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dibawah ini dapat dilihat Gambaran perbandingan Penerimaan Negara antara Rejim Kontrak vs Rejim Perijinan (dalam Juta US$) sbb: Dalam grafik diatas dapat di lihat perbandingan penerimaan Jika setiap kewajiban di tuangkan dalam rumusan sesuai IUPK vs Kontrak, maka dilihat trend penerimaan dengan rumusan Ijin akan selalu lebih besar daripada rejim Kontrak. Pada akhirnya penigkatan sekitar 16 % lebih besar daripada rejim Kontrak. Hal lain secara social dapat di lihat Dimana dengan Rejim Ijin dan tatakelola Pertambangan saat ini Dimana memberikan akses dan manfaat untuk Masyarakat yaitu di tuang dalam kewajiban pegiatan Pertambangan yang disesuaikan dalam Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sesuai Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016. Hal lain Adalah semakin terintegrasi nya dengan system perijinan lainnya seiring dengan pemenuhan/penyesuaian aspek regulasi di dalam rezi perijinan seperti: perijinan kegiatan bidang kehutanan dengan adanya ketentuan Perhutanan Hutan Sosial dan Kewajiban Reklamasi Lahan kritis Kehutanan bagi pemegang IUP/IUPK pemegang Ijin/Persetujua Pinjam Pakai Kehutanan (I/PPKH). Dalam hal ini selaian aspek sosial dan Kehutanan juga memberikan pemasukan PNBP ke negara 2. Rachmat Makassau  Saksi adalah Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia yaitu asosiasi yang pertama dan tertua di Indonesia yang beranggotakan 92 perusahaan dan 31 perusahaan merupakan perusahaan pertambangan serta terdapat 5 anggota yang sudah berganti dari kontrak karya menjadi IUPK; 315  Saksi menyampaikan perbandingan penerapan kontrak karya dan IUPK untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Saksi akan menyampaikan 4 hal terkait dengan perizinan, batasan, dan pengaturan luasan wilayah, perpajakan, PNBP, kewajiban keuangan dan kesimpulan;  PT. Amman Mineral Nusa Tenggara berlokasi di Nusa Tenggara Barat dan beroperasi di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Lokasi yang sudah beroperasi berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan satu lagi wilayah eksplorasi berada di Kabupaten Sumbawa. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan tembaga, menghasilkan tembaga, emas, dan perak yang pada dasarnya sama dengan perusahaan pertambangan secara umum yang melakukan eksplorasi kemudian melakukan pertambangan, pemprosesan dan saat ini melakukan proses hilirisasi berupa peleburan tembaga, emas, dan perak;  Perubahan kontrak karya yang diterapkan pada perusahaan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 2017 menjadi IUPK. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang beralih fungsi dari kontrak karya menjadi IUPK. Dalam kontrak karya mendapat tiga persetujuan yaitu berasal dari Presiden, persetujuan BKPM dan persetujuan DPR RI. Sedangkan IUPK merupakan izin yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Pada bagian pengaturan kontrak antara pemerintah dan perusahaan, PT Amman Mineral Nusa Tenggara mendapat izin IUPK secara terbatas dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan pertambangan. Sedangkan dari sisi jangka waktu, dalam kontrak karya diberikan izin beroperasi sekitar 30 tahun sejak tanggal 6 November 1986 yang sudah diperjanjiakan sejak awal dalam kontrak karya…..; [2.6] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 21 Januari 2026 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2026, sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian meteriil terhadap Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 (selanjutnya disebut “UU Minerba”) terhadap 316 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Inti permasalahan hukum (legal issue) yang kami ajukan adalah terhadinya degradasi penguasaan negara atas sumber daya alam dari konsep “pengusahaan” (ibestuursdaad), menjadi sekadar “pemberian izin” (administratif), yang berimplikasi pada hilangnya kendali negara atas kekayaan alam dan kerusakan lingkungan yang masif, serta berpotensi pada hilangnya hak intragenerasi dalam menikmati sumber daya alam. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Permohonan yang telah diajukan oleh Para Pemohon, pada intinya Para Pemohon dapat dibagi ke dalam 2 (dua) klaster, yaitu Klaster Mahasiswa dan Aktivis Advokasi Lingkungan, dan Klaster Warga Lokal dan Masyarakat Hukum Adat. A. Klaster I – Mahasiswa dan Aktivis Advokasi Lingkungan (Pemohon I, II dan III) 1. Para pemohon dalam klaster I merupakan warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia, memiliki kepedulian, perhatian dan pengetahuan akademik di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam, serta aktif melakukan advokasi terhadap kebijakan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. 2. Para Pemohon dalam Klaster I secara konstitusional memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi nasional yang berasaskan keadilan, kebersamaan dan keberlanjutan serta mendapatkan manfaat kemakmuran dari perekonomian, sebagaimana dijamin oleh: a. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 – hak atas perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan; b. pasal 33 ayat (2) UUD 1945 – hak untuk menikmati cabang produksi penting yang dikuasai oleh negara; c. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 – hak untuk memperoleh kemakmuran dari bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan d. Pasal 33 ayat (4) – hak atas perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 317 3. Dengan berlakunya Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba, negara hanya berperan sebagai penerbit izin dan penerima iuran, sedangkan nilai ekonomi sumber daya alam diberikan kepada pemegang izin secara individual. Akibatnya, fungsi penguasaan negara menjadi lemah, dan rakyat kehilangan hak konstitusional untuk menikmati kekayaan alam secara adil sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. 4. Bagi Para Pemohon Klaster I, kerugian konstitusional bersifat faktual atau setidak-tidaknya potensial dan juga intragenerasional, karena norma tersebut akan berdampak jangka panjang terhadap generasi penerus bangsa yang kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari. Selain itu, keberlakuan norma tersebut menghambat upaya advokasi dan partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang adil, transparan dan berkelanjutan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional warga negara. 5. Selain dari itu, Para Pemohon dalam Klaster I memiliki hak konstitusional dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28H ayat (1) karena sebagai generasi masa depan dan bangsa Indonesia berhak atas pengembangan diri, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak konstitusional ini merupakan hubungan secara langsung dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945. 6. Dengan demikian, Para pemohon dalam Klaster I memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena hak konstitusional mereka yang dijaminkan dalam Pasal 33 ayat (1) hingga (4) UUD 1945 telah dirugikan secara potensial dan berkelanjutan oleh berlakunya norma yang diuji. B. Klaster II – Warga Lokal dan Masyarakat Hukum Adat Terdampak Tambang (Pemohon IV, V dan VI) 7. Para Pemohon dalam Klaster II merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang hidup dan bergantung pada sumber daya alam di sekitar kawasan pertambangan timah di Belitung dan pertambangan nikel di Sulawesi Selatan. 8. Para Pemohon dalam Klaster II mengalami kerugian yang bersifat aktual, faktual dan dapat diidentifikasi secara jelas, antara lain berupa hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi nasional yang berasaskan keadilan, 318 kebersamaan dan keberlanjutan serta mendapatkan manfaat kemakmuran dari perekonomian, sebagaimana dijamin oleh: a. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 – hak atas perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan; b. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 – hak untuk menikmati cabang produksi penting yang dikuasai oleh negara; c. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 – hak untuk memperoleh kemakmuran dari bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan d. Pasal 33 ayat (4) – hak atas perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 9. Dilanggarnya hak konstitusional pada Pasal 33 ayat (1) s.d. (4) UUD 1945 tersebut menimbulkan dampak turunan yakni dilanggarnya hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh Pemohon pada Klaster II yang juga bersifat aktual, faktual dan dapat diidentifikasi secara jelas, antara lain: a. hilangnya akses terhadap sumber daya air bersih dan hasil laut akibat kerusakan dan pencemaran yang ditimbulkan dari aktivitas tambang; b. rusaknya ekosistem hutan adat dan wilayah kelola tradisional akibat eksploitasi mineral; c. intimidasi dan konflik sosial akibat kegiatan pertambangan di wilayah adat. yang mana kerugian tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh: a. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 – hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 – hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil; c. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 – hak atas perlindungan diri pribadi, kelaurga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya d. Pasal 18B ayat (2) – pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya; 319 yang seluruhnya berkaitan erat dengan keberadaan Pasal 33 ayat (1) hingga (4) UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 10. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba in casu UU No. 3 Tahun 2020 telah menyebabkan negara kehilangan kendali substantif atas kekayaan alam yang ada di wilayah masyarakat adat, sehingga manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut tidak lagi kembali kepada masyarakat lokal, melainkan dikuasai oleh pemegang izin pertambangan. 11. Dengan demikian, Para pemohon dalam Klaster II memiliki alasan permohonan (legal standing) karena mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan langsung dengan berlakunya norma yang diuji, baik terhadap hak ekonomi, hak lingkungan hidup, maupun hak adat mereka. 12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba in casu UU No. 3 Tahun 2020 terhadap Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) karena: a. Para Pemohon merupakan subjek hukum yang diakui oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK (perorangan WNI dan Masyarakat Hukum Adat); b. Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) hingga (4); c. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan secara aktual dan/atau potensial dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba; d. Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami Para Pemohon dan norma yang diuji; dan e. Dengan dikabulkannya permohonan ini, kerugian konstitusional Para Pemohon dapat dihindari dan hak konstitusional mereka akan dipulihkan. III. POKOK PERKARA DAN FAKTA PERSIDANGAN A. Rezim Perizinan (Pasal 35 ayat (1) Melemahkan Kedaulatan Negara terhadap Penguasaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara 1. Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Minerba yang menetapkan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan “Perizinan Berusaha” telah mereduksi makna “Dikuasai oleh Negara” dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, dengan alasan- alasan sebagai berikut: 320 2. Negara hanya sebagai penerbit izin: Bahwa Pasal a quo menempatkan negara hanya sebagai pengatur (regulator), pemberi izin (administrator), dan pemungut pajak, bukan sebagai pengelola yang memegang kendali penuh (bestuursdaad dan beheersdaad) atas sumber daya alam mineral dan batubara. 3. Hilangnya kontrol Substantif: Bahwa dengan sistem perizinan, negara kehilangan kendali substantif atas produksi, distribusi dan penetapan harga atas mineral dan batubara. Hal ini bertentangan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012) yang mengharuskan negara melakukan pengelolaan langsung (state trusteeship) apabila memiliki kemampuan. 4. Minimnya Partisipasi Publik: Bahwa sistem perizinan yang sentralistis menutup ruang partisipasi masyarakat daerah dan masyarakat adat dalam perencanaan dan pengawasan atas sumber daya alam, sehingga melanggar prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi. 5. Berlakunya norma hukum pada Pasal a quo mengakibatkan kerugian yang secara nyata atau setidak-tidaknya secara potensial terhadap hak konstitusi Para Pemohon dalam Klaster Mahasiswa dan Generasi Muda yaitu hilangnya ruang partisipasi publik. Sistem perizinan sentralistis menutup ruang bagi partisipasi masyarakat dan aktivis dalam perencanaan pengelolaan SDA, sehingga fungsi kontrol publik melemah, yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945 6. Berlakunya norma hukum pada Pasal a quo juga mengakibatkan kerugian yang secara nyata atau setidak-tidaknya secara potensial terhadap hak konstitusi Para Pemohon dalam Klaster Mahasiswa dan Generasi Muda yaitu tereduksinya peran negara. Negara direduksi menjadi administrator/pemberi izin semata, bukan sebagai pengelola (bestuursdaad), sehingga negara kehilangan kendali substantif atas manfaat tambang. 7. Berlakunya norma hukum pada Pasal a quo juga mengakibatkan kerugian secara potensial terhadap hak konstitusi Para Pemohon dalam Klaster Mahasiswa dan Generasi Muda yaitu kerugian antargenerasi. Kegagalan negara mengelola tambang secara langsung berdampak pada minimnya pemasukan negara, yang berujung kepada beban biaya hidup yang tinggi 321 (dalam hal ini biaya kuliah/UKT dan biaya perumahan yang mahal) bagi generasi muda di masa depan. Generasi mendatang juga terancam mewarisi kerusakan lingkungan dan krisis iklim akibat eksploitasi tambang yang tidak terkontrol demi keuntungan jangka pendek. 8. Berlakunya norma hukum pada Pasal a quo juga mengakibatkan kerugian yang secara nyata terhadap hak konstitusi Para Pemohon dalam Warga Lokal & Masyarakat Hukum Adat yaitu Pengabaian Hak Masyarakat Lokal. Sistem perizinan menganggap wilayah konsesi tambang sebagai “tanah kosong” tanpa melibatkan masyarakat yang hidup di kawasan sekitar. 9. Berlakunya norma hukum pada Pasal a quo juga mengakibatkan kerugian yang secara nyata terhadap hak konstitusi Para Pemohon dalam Warga Lokal & Masyarakat Hukum Adat yaitu timbulnya konflik dan kriminalisasi. Munculnya konflik agraria antara warga lokal dan masyarakat hukum adat dengan perusahaan pemegang izin, dalam hal ini di Bangka Belitung dan Luwu Timur, maraknya aktivitas tambang ilegal akibat warga lokal tidak memperoleh akses legal yang berkeadilan, serta kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan wilayah tempat hidupnya. 10. Berlakunya norma hukum pada Pasal a quo juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang nyata, dalam hal ini warga lokal di Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih, kerusakan hutan mangrove dan pencemaran air akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin, dan masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan tradisional mereka. B. Pasal 92 tentang “Hak Memiliki” Mineral dan Batubara ex situ merupakan bentuk privatisasi terhadap sumber daya alam 11. Para Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pasal 92 UU Minerba yang menyatakan Pemegang IUP/IUPK “berhak memiliki” mineral beserta mineral turunannya setelah membayar iuran produksi Adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 12. Peralihan Kepemilikan (Ex-Situ Ownership): Bahwa norma dalam pasal a quo melegalkan perpindahan kepemilikan mutlak sumber daya alam dari negara kepada swasta pemegang izin (IUP/IUPK) setelah mineral 322 ditambang dan diuran dibayar, akibatnya Negara kehilangan kedaulatan atas nilai ekonomi mineral dan mineral turunannya dan Batubara, padahal pertambangan minerba merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini bertentangan amanat penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. 13. Ketidakadilan fiskal: Bahwa data menunjukkan rasio royalti/iurang yang dibayarkan perusahaan tambang sangat kecil (rata-rata di bawah 10-15% dari pendapatan, bahkan ada yang di bawah 2%) dibandingkan keuntungan masif yang dinikmati oleh swasta pemegang izin. Hal ini bertentangan dengan amanat “digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 14. Perbandingan dengan Negara lain: Berbeda dengan Indonesia, negara kaya akan sumber daya alam lainnya seperti Brunei Darussalam. Arab Saudi, Norwegia dan Tiongkok tetap mempertahankan kepemilikan negara atas hasil tambang dan hyanya memberikan bagi hasil kepada swasta pemegang izin, bukan kepemilikan penuh. 15. Berlakunya norma hukum pada Pasal a quo mengakibatkan kerugian yang secara nyata terhadap hak konstitusi Para Pemohon dalam Klaster Mahasiswa dan Generasi Muda yaitu terjadinya privatisasi kekayaan Negara. Negara kehilangan kedaulatan atas nilai ekonomi mineral dan Batubara setelah ditambang (ex-situ) karena kepemilikan beralih mutlak ke swasta. 16. Berlakunya norma hukum pada Pasal a quo juga mengakibatkan kerugian yang secara nyata terhadap hak konstitusi Para Pemohon dalam Klaster Mahasiswa dan Generasi Muda yaitu ketidakadilan fiskal. Negara hanya menerima royalti dan pajak yang kecil rata-rata di bawah 15-25% dari pendapatan perusahaan), sementara keuntungan masif dinikmati oleh pemegang izin dan pengusaha. 17. Berlakunya norma hukum pada Pasal a quo juga mengakibatkan kerugian yang secara nyata atau setidak-tidaknya secara potensial terhadap hak konstitusi Para Pemohon dalam Klaster Mahasiswa dan Generasi Muda yaitu kegagalan kemakmuran rakyat. Kekayaan alam tidak digunakan sebesar-besarnya untuk memakmuran rakyat (terbukti dari tingginya 323 angka kemiskinan), melainkan hanya memperkaya elit tertentu, sehingga menghambat pemenuhan hak kesejahteraan generasi di masa depan. 18. Selain itu, berlakunya norma hukum pada Pasal a quo juga mengakibatkan kerugian yang secara nyata atau setidak-tidaknya secara potensial terhadap hak konstitusi Para Pemohon dalam Klaster Warga Lokal dan Masyarakat Hukum Adat, yaitu hilangnya akses sumber daya. Kekayaan alam pada kawasan konsesi tambang yang tumpang tindih dengan wilayah adat dan tempat tinggal masyarakat dikuasai penuh oleh korporasi pemegang izin tambang, sementara warga lokal hanya menjadi “penonton” atau terpaksa melakukan penambangan ilegal yang berisiko. 19. Selain itu, berlakunya norma hukum pada Pasal a quo juga mengakibatkan kerugian yang secara nyata erhadap hak konstitusi Para Pemohon dalam Klaster Warga Lokal dan Masyarakat Hukum Adat, yaitu kerusakan lingkungan yang nyata. Masyarakat adat dan warga lokal menanggung dampak buruk operasi produksi (seperti tumpahan minyak/limbah) tanpa memiliki hak untuk menentukan Nasib wilayahnya atau menikmati hasil kekayaan alam yang diambil dari tanah leluhur mereka. C. Fakta Persidangan 20. Bahwa pada 19 November 2025, Mahakamah Konstitusi mendengarkan keterangan dari DPR. Dalam keterangannya tersebut, DPR pada intinya menolak dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Minerba adalah inkonstitusional dengan alasan sebagai berikut. 21. DPR berpendapat mandat “dikuasai oleh negara” tidak mengharuskan negara (melalui BUMN) untuk secara langsung mengelola atau menjalankan usaha pertambangan sendiri, sementara Negara memiliki kewenangan untuk memilih model pengelolaan yang paling efisien, apakah dikerjakan sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta melalui instrumen perizinan, selama tujuannya untuk kemakmuran rakyat. 22. DPR berpendapat bahwa Perizinan Berusaha (IUP/IUPK) bukan bentuk pelepasan tanggung jawab negara, melainkan instrumen hukum administrasi bagi negara untuk mengendalikan, mengawasi dan membatasi kegiatan swasta. 324 23. DPR berpendapat bahwa pemberian izin kepada swasta tidak berarti negara kehilangan kedaulatan, sebab negara tetap memegang kendali melalui penetapan wilayah, persetujuan rencana kerja (RKAB), dan kewajiban divestasi saham. 24. Bahwa selain itu, DPR pada intinya menolak dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 92 UU Minerba adalah inkonstitusional, dengan alasan sebagai berikut. 25. DPR berpendapat bahwa ketentuan pemegang izin “dapat memiliki” mineral (hak kepemilikan ex-situ) setelah membayar iuran produksi/rolyalti merupakan mekanisme yang wajar dalam kegiatan ekonomi untuk memberikan kepastian usaha 26. DPR berpendapat bahwa peralihan kepemilikan tersebut tidak menghilangkan hak negara untuk terus mendapatkan penerimaan (pajak/non pajak) dan mengatur hilirisasi mineral tersebut di dalam negeri. 27. Bahwa atas keterangannya tersebut, DPR mengajukan petitum sebagai berikut: 1) menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan 2) Memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan pasal-pasal yang diuji tetap mempunyai kekuatan mengikat. 28. Bahwa selain itu pada 19 November 2025, Mahakamah Konstitusi mendengarkan keterangan dari Presiden. Dalam keterangannya tersebut, Presiden (Pemerintah) pada intinya menolak dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Minerba adalah inkonstitusional dengan alasan sebagai berikut. 29. Pemerintah berpendapat, perubahan sistem kontrak ke izin bertujuan untuk penyederhanaan birokrasi dan kepastian investasi yang dibutuhkan untuk mendanai industri pertambangan yang padat modal 30. Pemerintah berpendapat, kebijakan hilirisasi yang diwajibkan dalam UU Minerba Baru Adalah bukti nyata negara menggunakan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat (membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara), dan bukan sekadar menjual bahan mentah. 325 31. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2025, Hakim Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan oleh Para Pemohon, yaitu sebagai berikut: 1) Prof Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. - Ahli Hukum Pertambangan - Bahwa Ahli disumpah menurut agama Islam, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya sebagai Ahli Hukum Pertambangan yaitu sebagai berikut. - Bahwa Ahli merupakan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. - Bahwa Ahli menjelaskan dalam rezim perizinan saat ini, posisi negara direduksi hanya sebagai pemberi izin (regulator), bukan sebagai pemilik yang memegang kendali penuh. - Bahwa Ahli menjelaskan untuk mencapai “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sesuai Pasal 33 UUD 1945, negara tidak boleh lepas tangan setelah izin diberikan. Dalam hal ini, negara harus memiliki instrumen untuk mengendalikan pasar dan mencegah monopoli swasta yang merugikan kepentingan umum. - Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan bentuk penguasaan negara tergantung siapa pemiliknya (dari sumber daya alam). Apabila negara sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, dimana hak menguasai negara, negara memiliki dalam arti publik, mewakili rakyat, tentu boleh memilih izin, sistem kontrak atau sebagainya. fokusnya adalah, bagaimana ini menguntungkan bagi negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya dalam arti uang, tapi arti kelestarian lingkungan dan intergenerasi. - Bahwa Ahli menjelaskan pada kontrak karya yang berlaku sebelumnya hampir mirip dengan izin, karena negara hanya mendapat pajak dan penghasilan tetap lainnya. Mirip dengan izin, izin juga mendapat royalti dan PNBP. Pada kontrak karya itu sepenuhnya dikuasai oleh pemegang kontrak. Dengan sistem seperti itu yang hampir mirip dengan izin, memang ada yang berpikir seolah-olah kedudukan negara dan swasta menjadi sama. Namun karena mineral itu milik publik, negara bisa mengatur, (pada kenyataannya) kontrak (antara) swasta dan swasta saja 326 tidak benar-benar sama, ada kontrak baku. (Apabila ingin diterapkan sistem kontrak), tidak sama persis seperti kontrak karya, bisa dengan sistem yang sudah berjalan sebelumnya yang menempatkan negara sama dengan swasta. Padahal kontrak itu banyak sistemnya di Arab Saudi dan Brunei, tapi joint venture, negara memiliki hak kepada BUMN, dimana kontraknya antara BUMN dan Swasta, jadi bukan Negara yang berkontrak, melainkan BUMN yang berkontrak. (sedangkan) dengan sistem izin, negara setelah memberi izin lepas miliknya. - Bahwa Ahli menjelaskan dalam Pasal 92, hasil produksi milik perusahaan, berarti begitu izin keluar, lepas, boleh negara mencabut izin tapi kalau ada kesalahan. kalau tidak ada kesalaan tidak bisa dicabut. itu yang digugat, tapi kalau diserahkan kuasa pertambangan ke BUMN, seperti pada migas, ada SKK Migas, menurut Ahli kurang tepat karena Negara jadi melaksanakan kontrak. seharusnya yang kontrak Pertamina, SKK Migas cukup mengawasi. Sesuai dengan Putusan MK seharusnya bukan ke SKK Migas, karena SKK Migas Representasi Negara. Sedangkan pada Minerba, Ahli menjelaskan hak penguasaan negara tidak lagi negara yang menguasai, karena pengawasan terbukti tidak efektif karena terdapat sekitar 100 (seratus) perusahaan tidak membayar jaminan uang pascatambang. - Bahwa Ahli berpendapat, dengan perubahan sistem izin ke sistem lainnya yang lebih bagus, bisa sistem joint venture, bisa juga dikuasai sepenuhnya oleh BUMN seperti di Norwegia, atau bisa juga Production Sharing Contract (PSC), hak milik tetap pada negara, hasil produksinya baru dibagi ke pihak swasta. - Bahwa Ahli menjelaskan, kontrol negara tidak hanya uang, tetapi juga lingkungan. dengan negara hadir mengawasi, melihat program operasional diawasi, kontrol terhadap lingkungan lebih bagus. - Bahwa ahli menjelaskan, sistem izin justru mendowngrade kewenangan negara. Kalau kontrak, mungkin saja sepanjang undang-undang dibuat bagus, seharusnya aman. Sistem izin, kalau 327 pemerintah korupsi merusak, pengawas tidak akan mengawasi, managemen rusak dengan korupsi. Kalau tetap dikuasai oleh negara, BUMN kalau ditegur negara akan takut. Sedangkan kalau swasta ditegur, tidak merasa, karena sudah memegang izin. Dengan sistem izin, berapa tahun negara negosiasi dengan freeport, harga mereka yang tentukan, kita mengutang 56 T untuk beli saham, dengan harga dolar sekarang 70 T utangnya. Apabila pemegang izin menentukan nilai (maka) mendowngrade penguasaan negara. 2) Ir. Milawarma, M.E.ng. - Ahli Praktisi Pertambangan/Mantan Dirut PT Bukit Asam - Bahwa Ahli disumpah menurut agama Islam, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya sebagai Ahli Pertambangan sebagai berikut. - Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan Kontrak Karya dan Izin, yaitu dalam rezim Kontrak Karya atau PKB2B terdahulu, posisi negara dan kontraktor lebih setara dalam kontrak (“duduk sama rendah, berdiri sama tinggi”), dan negara memiliki kontrol lebih ketat atas plan of development. Sedangkan dalam Rezim Izin (UU Minerba baru), kontrol tersebut melonggar karena hanya bersifat administratif. - Bahwa Ahli menjelaskan, ketika terjadi kelangkaan pasokan Batubara dalam negeri, Ahli sebagai direktur PT Bukit Asam pada saat itu, menjelaskan kondisi dimana swasta lebih memilih untuk melakukan ekspor ketimbang menyuplai dalam negeri. Sedangkan PT Bukit Asam yang memiliki kewajiban untuk memnyuplai dalam negeri hanya sebesar 25%, memberikan hampir sebesar 65-70%. - Bahwa Ahli menjelaskan, dalam skema perizinan, PNBP Minerba Tahun 2024 itu meningkat, namun karena harga komoditas yang naik. Ketika harga komoditas melonjak tinggi, keuntungan ekstra (windfall) dinikmati sepenuhnya oleh swasta. Negara hanya mendapat porsi royalti yang tetap atau progresif terbatas, berbeda dengan jika negara menjadi pengendali operasi (seperti BUMN) yang bisa menyerap seluruh margin keuntungan tersebut. 328 - Bahwa Ahli menyoroti Cadangan mineral (reserves) di dalam tanah seringkali dijadikan aset valuasi oleh perusahaan swasta untuk mencari pendanaan, padahal mineral tersebut secara konstitusional Adalah milik rakyat (negara) sampai ia ditambang dan dibayar royaltinya. - Bahwa Ahli berpendapat, pengelolaan tambang Mienerba tidak cocok dengan perizinan, tetapi dengan memberi hak eksklusif kepada BUMN atau SPV sebagai pemegang ekonomi sepenuhnya, melalui pendelegasian oleh negara akan berkontrak dengfan swasta, tanpa batas izin dan batas luasan. apabila terjadi kenaikan harga, maka dinikmati oleh SPV. Pemegang IUP operator (swasta) mendapat bagi hasil, sementara hak ekonomi komoditas tetap ada di SPV. Menurut Ahli, hal ini tidak akan mematikan swasta, sementara melalui perizinan, swasta justru dirugikan, sebab penambang swasta sekarang tidak untung-untung sekali, karena dibatasi waktu izin yang kecil-kecil, dijebak dengan penambangan skala kecil, high cost, sehingga marginnya kecil. Kalau biaya penambangan mahal, dan Cadangan ekonomi menipis, Ahli menyontohkan pada Batubara saat ini bernilai 33 Miliar, pada waktu krisis 2010 lalu, dari 33 Miliar, yang bisa ditambang pada saat harga turun tinggal separuhnya, sehingga negara berkepentingan menjaga. - Bahwa Ahli berpendapat, dengan konsep izin menghancurkan reklamasi pascatambang, karena izin ada batasan. Ahli menjelaskan, alasan pemberian izin dialihkan ke pusat, pada saat otonomi daerah, muncul kuasa pertambangan kecil-kecil. Kalau dikelola oleh pusat melalui SPV, maka (pengelolaan pascatambang) dapat dikelola secara luas dan sistematis. Sementara pemegang izin hanya mengelola lingkungan (pascatambang) sebatas (periode) izin, padahal batas administrasi tidak membatasi masalah lingkungan karena saling berpengaruh. - Bahwa Ahli berpendapat penguasaan negara oleh BUMN dilakukan supaya negara mendapatkan ultimate benefit dari komoditas. Berdasarkan pengalaman Ahli bekerja di perusahaan 329 tambang hampir 30 tahun, Ahli berpendapat, apapun mineral komoditasnya, 50 hingga 100 tahun akan mengalami peningkatan harga, karena keberadaannya yang terbatas, tidak bisa dibuat lagi. Sedangkan anak cucu 100 tahun lagi bergantung dengan pola yang sekarang. - Bahwa Ahli berpendapat terjadi salah Kelola SDA yang sifatnya terbatas, tidak terbarukan, dimana diserahkan kepada izin, hampir 90% (sembilan puluh persen) swasta. oleh karena itu, Ahli berpenapat, harus kembali lagi dengan pola SPV. 32. Bahwa selain itu pada tanggal 4 Desember 2025, Hakim Konstitusi mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, yaitu sebagai berikut: 1) Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc. – Saksi Pembuat Kebijakan - Bahwa Saksi disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangannya sebagai Saksi di persidangan yaitu sebagai berikut. - Bahwa Saksi pada masa pemerintahan SBY-JK periode 2004-2009 menjabat sebagai Kepala Prasarana Energi di Sekretariat Wakil Presiden. Saksi menjelaskan pada saat itu Wakil Presiden pernah menanyakan mengenai royalti di sektor pertambangan itu kecil sekali. Besar ryalti Batubara kala itu berkisar antara 3% sampai 7% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003. Untuk mendalami permasalahan royalti ini, Saksi menghubungi Pejabat di Kementerian ESDM Bapak Tamrin Sihite. Beliau menyampaikan informasi tentang royalti di sektor pertambangan di beberapa negara yang memang nilainya kecil. - Bahwa Saksi memberikan kesaksian mengenai fakta kebijakaan dan realitas tata Kelola pertambangan di Indonesia pada masa jabatannya. - Bahwa Saksi menegaskan secara teori dan kosntitusi, pemilik mutlak minerba adalah negara, dan sebagai pemilik, negara seharusnya memiliki kontrol penuh, bukan hanya memberikan cek kosong kepada swasta. - Bahwa Saksi menjelaskan adanya paradoks kekayaan alam, dengan menyampaikan fakta meski industri pertambangan tumbuh 330 masif, rakyat di daerah penghasil justru masih banyak yang miskin dan lingkungan rusak. ini menujukkan kegagalan sistem perizinan dalam mendistribusikan manfaat. - Bahwa Saksi menjelaskan, dengan sistem perizinan yang tersentralisasi dalam UU Minerba yang baru belum menjamin perbaikan pengawasan, justru seringkali menjauhkan kontrol dari fakta lapangan di daerah. - Bahwa Saksi menjelaskan adanya kemiskinan di daerah tambang merupakan kesalahan yang ada pada desain sistem (Undang- Undang). Sistem menyerahkan hak kepemilikan mineral keapda swasta setelah membayar royalti membat negara kehilangan instrumen untuk mengintervensi penggunaan keuntungan tambang bagi Pembangunan daerah. Dana Bagi Hasil yang ada saat ini dinilai tidak cukup untuk mengkompensasi kerusakan ekologis jangka panjang. - Bahwa berkaca dari pengalaman Saksi, untuk pengelolaan kedepannya yang perlu ditata ulang, apabila negara menunjuk BUMN untuk mengontrakkan dengan pihak swasta, maka harus menunjuk pihak yang mempunyai reputasi yang patuh pada ESG yang menjadi tuntutan global. Apabila konsesi diberikan kecil-kecil, bagaimana bisa berharap pertambangan mematuhi lingkungan. - Bahwa Saksi memberikan keterangan tambahan secara tertulis yang menjelaskan walaupun PP No. 45 Tahun 2003 sudah diubah menjadi PP No. 9 Tahun 2012, royalti Batubara tetap berkisar antara 3-7%. - Bahwa Saksi dalam keterangan tambahan menjelaskan, perubahan besaran royalti Batubara sedikit meningkat setelah terbit PP No. 26 Tahun 2022 dan PP No. 19 Tahun 2025, sehingga besara royalti Batubara berkisar antara 5%-13,5%. - Bahwa saksi dalam keterangan tambahan menjelaskan, Saksi mendapat permintan dari BACenter untuk mengembangkan skema pengelolaan sumberdaya alam yang memberikan keuntungan optimal bagi negara. Salah satu skema yang diusulakn adalah 331 skema bagi hasil sebagaimana selama ini telah diterapkan di sektor migas. - Bahwa Saksi menjelaskan bentuk penguasaan Negra terhadap SDA di sektor migas misalnya, sebelum Pertamina berubah menjadi Persero, Negara menunjuk Pertamina berperan sebagai entitas Tunggal milik negara yang mengelola seluruh operasi hulu migas di Indonesia, serta sebagai pelaksana mandat Public Service Obligation (PSO) BBM. Pertamina berfungsi sebgai operator utama yang mengendalikan eksplorasi, produksi, hingga distribusi minyak dari bumi (migas), melalui skema Production Sharing Contract (PSC) dengan kontraktor migas untuk memastikan kedaulatan energi nasional dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Dengan skema PSC ini posisi swasta tidak terancam dan bahkam sebaliknya terbukti cukup banyak kontraktor swasta bahkan asing yang berminat melakukan perjanjian/kontrak dengan pertamina. - Bahwa saksi menjelaskan contoh penguasaan negara dengan skema production sharing tersebut banyak dilakukan di negara- negara penghasil minyak. Banyak negara produsen minyak di Timur Tengah menggunakan model PSC, meskipun sering kali dikombinasikan atau disesuaikan dengan model konsesi konvensional joint venture (perusahaan patungan) untuk mencapai kepemilikan penuh negara atas sumber daya minyaknya, terutama melalui perusahaan minyak nasional (NOC) seperti Aramco di Saudi dan ADNOC di UAE, yang kini lebih banyak menawarkan PSC atau bentuk kemitraan lain untuk enarik investasi dan teknologi, tetapi dengan kendali mayoritas di tangan pemerintah. - Bahwa Saksi dalam keterangan tambahan menjelaskan, secara nominal apda tahun 2024 PNBP Batubara sebesar Rp140 triliun lebih besar dibanding PNBP migas Rp110 triliun. Permasalahannya adalah berapa persentase bagian yang diterima negara ari total nilai produksi Batubara. Pada tahun 2024 di sektor Batubara PNBP sebesar Rp140 T atau sekitar di bawah 13,5% (karena royalti tertinggi adalah 13,5%). untuk perbandingan, Saksi 332 menggunakan PNBP Migas pada tahun 2024 yang tercantum dalam LKPP 2024, sebesar Rp77,96 T. Dengan rata-rata lifting perhari minyak bumi sebesar 579.700 barrel dan ICP rata-rata USD 99,14/barrel, serta kurs rata-rata Rp16.250/USD maka total nilai produksi minyak bumi tahun 2024 adalah sebesar Rp268,67 T, sehingga kontribusi PNBP minyak bumi sebanyak (Rp 77,96 T/ Rp268,67T) – 29% atau hampir 3 kali lipat dibanding kontribusi PNBP batbara yang sekitar di bawah 13,5 %. - Bahwa Saksi dalam keterangan tambahan menjelaskan, ketika mengikuti diskusi dan pembahasan tentang rezim kontrak karya dan rezim perizinan, terdapat beberapa perbedaan: (i) pada kontrak karya sebesar royalti dan pajak bersifat tetap (nail-down) yang dituangkan di dalam kontrak, sehingga ketika perubahan kebijakan perpajakan/royalti maka ketentuan yang berlaku untuk rezim kontrak adalah ketentuan perpajakan/royalti yang didalam kontrak. sedangkan rezim perizinan menggunakan ketentuan perpajakan dan royalti yang sedang berlaku (prevailing), sehingga harus menyesuaikan dengna perubahan kebijakan yang ditetapkan pemerintah; (ii) Adapun besar royalti reim kontrak karya sedikit lebih tinggi dibanding reim perizinan. - Bahwa Saksi dalam keterangan tambahan menjelaskan, jika membandingkan porsi PNBP Batubara yang menggunakan rezim perizinan dengan PNBP minyak bumi dengan rezim kontrak bagi hasil, PNBP Batubara pada tahun 2024 sekitar dibawah 13% dari total nilai produksi/penjualan Batubara, sementara PNBP minyak bumi mencapai 29% dari total nilai produksi minyak bumi ata hampir 3 kali lipat dibanding porsi kontribusi PNBP Batubara - Bahwa Saksi dalam keterangan tambahan memberikan contoh data laporan keuangan tahun 2024 dari 12 perusahaan pertambangan Batubara, yang tercantum pada tabel sebagai berikut. 333 - Bahwa Saksi dalam keterangan tambahan menjelaskan, dari data 12 perusahaan ini terlihat setelah pembayaran PNBP (royalty) terdapat laba sebelum pajak yang bervariasi dari 9,80% sampai 50,06%. Dengan asumsi laba sebelum pajak dari PT Berau Coal Energy sebesar 9,80% dari pendapatan/penjualan adalah keuntungan yang wajar, maka dengan mengaplikasikan laba sebesar 9,80% dari pendapatan terhadap 11 perusahaan lainnya, terdapat potensi sebesar Rp 59,79 triliun yang seharusnya menjadi penerimaan negara. - Bahwa Saksi dalam keterangan tambahan menjelaskan, fakta membuktikan bahwa pada tahun 2024 rezim IUP/IUPK hanya memberikan kontribusi PNBP dibawah 13.5% dari total nilai produksi batubara, sedangkan rezim kontrak atau perjanjian kerjasama bagi hasil di sektor minyak bumi memberikan kontribusi PNBP sekitar 29% atau hampir tiga kali lipat dibanding kontribusi PNBP batubara. Berdasarkan fakta ini, Saksi mengatakan kiranya rezim kontrak atau perjanjian kerja sama bagi hasil ini menjadi kebijakan yang perlu diadopsi untuk pertambangan batubara atau minerba dalam skala lebih luas. No Nama Perusahaan Pendapatan (Rp T) Beban Pokok Pendapatan Laba sebelum pajak Potensi Rent Potensi Rent (Rp T) 1 PT. Indo Tambangraya Megah 37,5 68,70% 31,30% 21,50% 8,06 2 PT. Bumi Resources 93,06 89,65% 10,35% 0,55% 0,51 3 PT. Bukit Asam 42,76 80,82% 19,18% 9,38% 4,01 4 PT. Adaro 18,8 49,94% 50,06% 40,26% 7,57 5 PT. Prima Andalan Mandiri 12,5 73,58% 26,42% 16,62% 2,08 6 PT. Indika Energy 39,8 86,43% 13,57% 3,77% 1,50 7 PT. Golden Energy Mines 44 59,09% 40,91% 31,11% 13,69 8 PT. Baramulti Suksessarana 15,4 67,53% 32,47% 22,67% 3,49 9 PT. Harum Energy 21,1 78,20% 21,80% 12,00% 2,53 10 PT. Bayan Resources 56 61,35% 38,65% 28,85% 16,16 11 PT. ABM Investama 19,5 89,23% 10,77% 0,97% 0,19 12 PT. Berau Coal Energy 43,7 90,20% 9,80% 0,00% 0,00 Total nilai rent 12 perusahaan 59,79 334 - Bahwa Saksi dalam keterangan tambahan menjelaskan, sebagaimana halnya dengan kontraktor migas, maka ke depan seyogyanya kontraktor batubara yang akan berpartisipasi dalam kontrak bagi hasil (production sharing contract) haruslah perusahaan yang memiliki reputasi, mematuhi ketentuan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) serta memenuhi prinsip ESG (environmental, social, and governance) sebagai kerangka kerja untuk mengukur dampak keberlanjutan dan etika perusahaan, mencakup tiga pilar: Lingkungan (dampak ke alam, energi bersih, limbah), Sosial (karyawan, masyarakat, hak asasi), dan Tata Kelola (transparansi, kepemimpinan, anti-korupsi). ESG digunakan investor dan perusahaan untuk menilai risiko non- finansial, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan memastikan bisnis berjalan secara bertanggung jawab dan etis. 33. Bahwa selain itu Para Pemohon mengajukan Keterangan Ahli yang diberikan secara tertulis, yaitu sebagai berikut: 1) Mohammad Novrizal, S.H., LL.M., Ph.D – Ahli Hukum Administrasi Negara - Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Bahwa Ahli dalam keterangan tertulis menjelaskan sebagai berikut. - Di Indonesia, penguasaan negara atas sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara, pada dasarnya merupakan mandat konstitusional, yang bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, yang menyatakan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Konsep ini seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan formal, melainkan juga sebagai tanggung jawab substantif dari negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan kekayaan alam tersebut, agar bisa dipastikan bahwa rakyat benar- benar dapat menikmatinya secara berkeadilan serta sekaligus 335 negara juga harus mencegah hilangnya hak-hak rakyat, akibat dari pemanfaatan tersebut. - Dalam pengelolaan pertambangan, penguasaan negara harus mencakup kendali substantif, bukan hanya administratif seperti pemberian izin, agar selaras dengan amanat konstitusi. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, bahwa hak menguasai negara meliputi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian. Namun demikian, kewenangan negara tersebut tentunya tidak menafikan peran dan keterlibatan pihak swasta, selama prinsip demi kemakmuran rakyat terjaga. - Oleh karena itu, setiap pengaturan mengenai perizinan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan harus selaras dengan prinsip dasar penguasaan negara, perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, serta penjagaan keberlanjutan lingkungan hidup. Ketika suatu norma dalam undang-undang berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, misalnya dengan memberikan ruang dominan kepada pelaku usaha, mengurangi efektivitas kontrol negara, atau mengabaikan hak-hak rakyat, khususnya masyarakat hukum adat, maka diperlukan penilaian konstitusional yang cermat untuk memastikan bahwa norma tersebut tetap berada dalam koridor UUD NRI 1945. Dalam permohonan Uji Materiil ini, ketentuan yang diuji adalah Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba) dan Pasal 92 UU Minerba. Kedua norma undang-undang itu menimbulkan persoalan konstitusional, karena menyentuh aspek penguasaan negara, distribusi manfaat, dan keberlanjutan sumber daya alam yang dijamin oleh Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat (2), (3) dan (4). Selengkapnya, kedua ketentuan undang-undang yang diuji tersebut berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 ayat (1): “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” 336 Pasal 92: “Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.” - Terkait dengan hal ini, dalam ilmu pengetahuan tentang kenegaraan, ada dua teori yang relevan dan dapat dijadikan acuan, yaitu Teori Penguasaan Negara dan Teori Negara Kesejahteraan. Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara dengan menyebutkan, bahwa penguasaan semacam pemilikan oleh negara berarti negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, termasuk hak untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatannya. - Pasal 35 ayat (1) pada satu sisi mempertegas sentralisasi perizinan sebagai instrumen negara untuk mengendalikan sektor pertambangan. Pendekatan ini selaras dengan yurisprudensi MK mengenai makna “dikuasai oleh negara”, yang meliputi fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya alam. Sentralisasi kewenangan perizinan dapat memperkuat posisi negara dalam menentukan arah kebijakan minerba dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab. - Namun demikian, norma tersebut tidak secara eksplisit memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, pengakuan masyarakat hukum adat, dan mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Ketiadaan penegasan tentang mekanisme FPIC tersebut dalam undang-undang yang diuji berpotensi menimbulkan pengingkaran terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, serta bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pentingnya partisipasi bermakna dalam pengelolaan ruang hidup dan sumber daya alam. 337 - Persoalan konstitusional lainnya juga muncul dari Pasal 92 UU Minerba, karena ketentuan ini mencantumkan frasa “termasuk mineral ikutannya”. Model pengaturan demikian memberi perusahaan hak penguasaan ekonomis yang terlalu luas, yang dapat mengurangi kemampuan negara untuk mengendalikan distribusi komoditas strategis, menetapkan kebijakan hilirisasi, mengatur volume produksi, serta menjamin pemerataan manfaat bagi masyarakat. Seharusnya “mineral ikutan”, tidak serta merta menjadi hak milik pemegang IUP dan IUPK, melainkan harus diproses dengan administrasi perizinan yang terpisah. Dengan demikian Pasal 92 ini berpotensi menjadi inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) UUD NRI 1945, disebabkan frasa "termasuk mineral ikutannya" menimbulkan ketidakpastian hukum tentang apakah iuran eksplorasi atau iuran produksi dibebankan kepada mineral/batu bara saja atau termasuk mineral ikutannya. - Sebagai negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana dianut oleh Pasal 33 UUD 1945, negara berkewajiban menjamin distribusi manfaat sumber daya alam secara adil, mencegah ketimpangan struktural, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar. Dalam doktrin negara kesejahteraan, penguasaan negara atas sumber daya strategis bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan instrumen untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, menjaga stabilitas harga energi, mendukung pendanaan pembangunan, serta melindungi kelompok rentan dari risiko eksploitasi. - Dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), kedua norma tersebut berimplikasi pada pencapaian sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG No.12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, menuntut adanya kendali negara terhadap seluruh rantai nilai sumber daya alam. Jika negara kehilangan kapasitas pengendalian akibat pemberian hak kepemilikan kepada korporasi, maka prinsip kehati-hatian dan 338 konservasi sumber daya menjadi sulit dijalankan. Hal ini juga berpotensi menghambat pencapaian SDG No.13 terkait mitigasi perubahan iklim, karena dapat berakibat negara tidak lagi memiliki keleluasaan untuk membatasi eksploitasi sumber daya alam. - Selain itu, SDG No.16 yang berfokus pada tata kelola lembaga publik dan kepastian hukum mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses perizinan. Norma perizinan terpusat yang tidak disertai jaminan partisipasi mengandung risiko menurunkan legitimasi kebijakan pertambangan dan membuka ruang konflik agraria maupun sosial. Komitmen Indonesia terhadap SDGs telah diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, bahwa Prioritas Nasional ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, norma yang mengalihkan kendali substantif kepada pelaku usaha, sebagaimana dimungkinkan Pasal 92 UU Minerba, tidak selaras dengan arah kebijakan nasional dan berpotensi menghambat pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Sehingga, setiap kebijakan sektoral semestinya tidak boleh bertentangan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. - Berdasarkan analisis konstitusional, prinsip penguasaan negara, serta komitmen terhadap SDGs, maka saya berpendapat bahwa Pasal 92 UU Minerba mengandung potensi pelanggaran terhadap Pasal 33 UUD 1945 karena berpotensi mengalihkan kendali strategis dari negara kepada pelaku usaha. Adapun Pasal 35 ayat (1) dapat dinyatakan konstitusional sepanjang ditafsirkan secara ketat bahwa sentralisasi perizinan wajib diiringi mekanisme partisipasi publik, perlindungan masyarakat adat, dan akuntabilitas administratif 339 - Berdasarkan analisis dengan menggunakan Teori Penguasaan Negara dan Teori Negara Kesejahteraan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Pasal 35 ayat (1) UU Minerba berpotensi inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945, apabila delegasi izin menyebabkan negara kehilangan kontrol substantif, mengabaikan mekanisme perlindungan masyarakat adat, dan tidak menjamin distribusi manfaat yang adil. 2. Pasal 92 UU Minerba berpotensi inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum tentang apakah iuran eksplorasi atau iuran produksi dibebankan kepada mineral/batu bara saja atau termasuk mineral ikutan. 2) Prof. Drs. Raldi Hendrotoro Seputro Koestoer, M.Sc. Ph.D., APU – Ahli Ilmu Lingkungan - Bahwa Ahli dalam keterangan tertulis menjelaskan sebagai berikut. - Ahli memiliki Latar-belakang: Sarjana di bidang Geografi, FMIPA (UI: BSc., 1980, & Doktorandus, 1982); kemudian mendalami Masters of Regional Science/Regional Economic (Queensland Univ., Austraia,1986) dan M.Phi & PhD di Faculty of Environmental Science (Griffith Univ., Australia, 1992). Selain itu, memperoleh gelar Ahli Peneliti Utama (1998) dan Riset Professor (2000) dan AKAU/ Analis Kebijakan Ahli Utama (2018), Dalam perjalanan sebagai peneliti di LIPI/ BRIN sejak 1984, ditugaskan di Bappenas (1995-97) di bidang Ketenagakerjaan, dan Kemenko Perekonomian (1998-2024); di Kemenko Perekonomian menduduki sebagai eselon 2 (Banas Menko, 1998-2000), bidang (i) Lingkungan Hidup, (ii) Export-Industri, (iii) AsDep bidang Pemantauan Persaingan Usaha, (iv) Ka Biro Hukum, dan Humas (1998-2005); sebagai eselon 1 (2006-2024), Staf Ahli Menteri bidang (i) Lingkungan dan Sains-Teknologi, (ii) Ketenaga-kerjaan, (iii) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Daerah Miskin; Mendapat tugas tambahan sebagai Senior Official Indonesia untuk 340 2 Kerjasama Sub Ekonomi Regions (KESR): (i) IMT GT/ Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle) dan (ii) BIMP EAGA/ Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippine East ASEAN Growth Area, (2009- 2019); Mendapat Bintang kehormatan X tahun, XX tahun dan XXX Tahun, dan gelar Analis Kebijakan Ahli Utama (2018-sekarang); menjadi Dosen/Staf Pengajar di PSIL UI (1992-2016) dan SIL UI (2016-2025). Sebagai staf pengajar di bidang: (i) Filsafat Ilmu Lingkungan, (ii) Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik, (iii) SDGs/Sustainable Developmen Goals) & (iv) Pengembangan Wilayah. - Secara sederhana ilmu lingkungan adalah bidang ilmu multi- disipliner yang mempelajari hubungan timbal balik anatara manusia dan lingkungannya (fisik dan non-fisik). Disiplin ini memadukan berbagai bidang ilmu seperti: fisika, biologi, kimia, ekologi, ilmu tanah, teknologi informasi, energi, emisi, geologi, meteorologi, geografi, dan aspek sosial dan ekonomi, dengan tujuan memahami proses lingkungan serta menemukan solusi terhadap permasalahan lingkungan khususnya dalam konteks Sumberdaya Mineral dan Batubara. Pendekatan dalam ilmu lingkungan bersifat interdisipliner dan kuantitatif, yang fokus pada kajian proses lingkungan, manajemen sumber daya alam, mitigasi polusi, dan dampak perubahan iklim, termasuk hubungan manusia dan lingkungan, serta pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem - Definisi ini juga mencakup kajian aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pertanian yang terkait dengan lingkungan serta bagaimana ilmu lingkungan menggabungkan berbagai asas dan konsep dari disiplin ilmu lain untuk mengatasi masalah lingkungan secara luas, termasuk aspek kesejahteran dan berkeadilan. - Dengan demikian, ilmu lingkungan merupakan studi/analysis terapan yang luas dan kompleks (holistic & eclectic) dengan kecirian mencakup: (i) inter/multi disiplin, (ii) inter-dependency, (iii) inter-aksi, (iv) keaneka-ragaman, (v) keharmonisan dan (vi) keberlanjutan dalam pemecahan masalah lingkungan dari berbagai dimensi. 341 - Sumberdaya alam lingkungan adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup. Sumberdaya alam ini dapat dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan sifatnya: (i) sumberdaya alam hayati (yang dapat diperbarui seperti tumbuhan dan hewan) dan (ii) sumberdaya alam non-hayati (yang tidak dapat diperbarui seperti mineral dan batubara). - Sumber daya alam hayati merupakan komponen ekosistem yang dapat berkembang biak dan diperbaharui secara alami, misalnya hutan, perikanan, dan peternakan. Sementara itu, sumberdaya alam non-hayati seperti air, udara, tanah, mineral, dan bahan bakar fosil hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan memerlukan waktu jutaan tahun untuk terbentuk kembali sehingga harus digunakan dengan bijaksana agar tidak habis. - Untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam lingkungan, diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Langkah penting yang dapat dilakukan meliputi pengurangan polusi, penghematan penggunaan air, larangan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya tambang, pengelolaan limbah yang baik, dan praktik- praktik konservasi seperti daur ulang dan pelestarian alam. Dengan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, kebutuhan manusia dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan dan menjaga keberlangsungan sumberdaya alam untuk generasi mendatang. - Pertambangan berkelanjutan adalah praktik dalam industri pertambangan yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan penambangan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan secara terbatas, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, memastikan keadilan sosial bagi masyarakat terdampak, serta menjaga keberlanjutan sumberdaya mineral secara terbatas, untuk masa depan. Tambang pada 342 dasarnya, merupakan sumberdaya non-hayati yang tidak dapat diperbaharui, tetapi melalui pola penambangan ramah lingkungan dan efisien, usia tambang yang pada mulanya diperkirakan terbatas hanya sampai beberapa tahun, dengan pola ramah lingkungan dan efisien, usia tambang dapat dimungkinkan lebih panjang dari yang semestinya diperkirakan. Prinsip utama pertambangan berkelanjutan meliputi: (i) Perlindungan lingkungan, seperti pencegahan pencemaran air dan udara, konservasi habitat, dan reklamasi lahan pasca-tambang; (ii) Pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana untuk memperpanjang masa pakai tambang serta pengurangan limbah; (iii) Penggunaan teknologi inovatif yang ramah lingkungan (memiliki emisi rendah karbon), termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi pengolahan limbah; (iv) Keterlibatan aktif masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan tambang; (v) Penciptaan lapangan kerja, terutama masyarakat di sekitar wilayah tambang; (vi) Peningkatan kesejahteraan sosial dengan membuka lapangan kerja dan mendukung pembangunan komunitas sekitar tambang. Selain menjaga keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial, praktik ini juga mengintegrasikan penggunaan energi bersih, pengolahan proses non-merkuri, teknologi penangkapan (serap) karbon, serta pengelolaan limbah tailing untuk mengurangi dampak polusi. Indonesia, misalnya, mendorong pertambangan berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan berwawasan lingkungan yang juga memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan meningkatkan daya saing global industri pertambangan regional dan nasional - Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan atau individu yang ingin menjalankan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. IUP terdiri dari dua jenis utama: (i) IUP Eksplorasi dan (ii) IUP Operasi Produksi, dan diterbitkan sesuai dengan zonasi wilayah pertambangan dan kewenangan pemerintah daerah atau pusat. Permohonan IUP harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, serta 343 memerlukan rekomendasi dari pemerintah daerah terkait sebelum diterbitkan SK oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan wilayahnya - RKTTL merupakan singkatan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Penyediaan Tenaga Listrik, yang berhubungan dengan perusahaan penyedia tenaga listrik. IUPTL adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang wajib dimiliki oleh badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik termasuk kegiatan distribusi dan penjualan tenaga listrik sesuai RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) yang disusun oleh badan usaha dan disahkan oleh pemerintah. IUPTL diberikan untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas provinsi atau oleh BUMN seperti PLN. - Singkatnya: Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diperlukan untuk kegiatan pertambangan di Indonesia. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Penyediaan Tenaga Listrik (RKTTL) serta Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) terkait dengan usaha penyediaan listrik dan distribusinya. IUP terkait pertambangan sumberdaya mineral dan batubara, sedangkan RKTTL/IUPTL terkait penyediaan tenaga listrik termasuk dari sumber energi tertentu. - Terlepas dari perbedaan tersebut, dalam konteks Tambang dan lingkungan, perlu berlakukan RKTPL/ Rencana Kerja Teknis & Pengelolaan Lingkungan. RKTPL dilakukan berkala dan tidak menunggu sampai berakhirnya masa Amdal berlaku (5 tahunan), tetapi dilakukan tiap tahun dan operasionalisasinya secara berkala tiga bulanan; hal ini untuk menjamin proses pengelolaan lingkungan dilakukan secara operasional dan dilaporkan secara berkala. Pada saat terjadi ‘kebiasan’ terhadap proses kelola lingkungan maka dapat langsung dilakukan Tindakan Administratif (penghentian sementara, recovery cost, atau lainnya sebagai nilai kompensasi). Sebagai contoh, kejadian pada kasus PT IWIP saat ini menjadikan kendali dan kontrol dari pihak berwenang tampak sangat lemah. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pola 344 pengelolaan tambang di China, dimana dalam masa produksi, RKTPL dipegang oleh Pemerintah, ‘pengawalan ketat’ dilakukan agar pihak pemilik ijin hanya menjalankan operasi teknis saja, kepemilikan (landuse) dipegang oleh Pemerintah atau pihak BUMN yang diberi kuasa. Implikasinya adalah, Pemerintah tetap memegang peran sentral dan tidak dapat diabaikan oleh pemilik ijin. Pemilik ijin hanya miliki tugas teknis di masa explorasi/produksi dan di masa penjualan saja, serta semua tahapan dipegang penuh oleh Pemerintah, dan atau BUMN yg diberi kuasa. Selanjutnya, dalam kepemilikan saham, Dimana pada mulanya Pemerintah dan atau BUMN yang diberi kuasa hanya memiliki ownership 10%, secara bertahap (progresif), meningkat owbershipnya sampai pada 51% di masa produksi dan penjualan; dengan demikian, di berbagai tahapan peran sentral Pemerintah semakin nyata dan merujuk pada konsep lingkungan produktif berkeadilan, dari hulu hingga hilir. - Proses izin usaha pertambangan (IUP) meliputi beberapa kategori administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagai berikut: (i) Persyaratan Administratif: Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur atau instansi terkait dengan materai; (ii) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh dari sistem OSS (Online Single Submission); (iii) Daftar susunan direksi, komisaris, pemegang saham, dan pemilik manfaat (beneficial ownership) beserta identitas dan NPWP. Surat keterangan domisili Perusahaan; (iv) Data kontak resmi perusahaan. Persyaratan Teknis meliputi (i) Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan koordinat geografis yang sesuai Sistem Informasi Geografis nasional; (ii) Laporan akhir dan hasil studi kelayakan eksplorasi; (iii) Dokumen dan laporan kegiatan eksplorasi sebelumnya (jika untuk perpanjangan IUP). Persyaratan Lingkungan meliputi: (i) Surat pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (ii) Dokumen lingkungan hidup dan dokumen izin lingkungan yang diterbitkan oleh instansi berwenang; (iii) Bukti penempatan jaminan 345 reklamasi dan pascatambang. Persyaratan Finansial mencakup (i) Laporan keuangan perusahaan selama 1-3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (tergantung pada jenis komoditas); (ii) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan; selain itu, (iii) beberapa daerah atau jenis IUP tertentu dapat menetapkan persyaratan tambahan. Proses pengajuan telah mulai menggunakan sistem elektronik OSS untuk mempermudah perizinan dan transparansi. Syarat ini berlaku untuk IUP Operasi Produksi, dan ada variasi sedikit untuk IUP Eksplorasi atau jenis izin lainnya. - Dokumen lingkungan yang wajib dilampirkan untuk pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi: (i) Dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) sesuai dengan Permen LH No. 16 Tahun 2012 bagi usaha/kegiatan yang tidak wajib AMDAL; (ii) Jika kegiatan termasuk yang wajib AMDAL, maka harus melampirkan dokumen AMDAL dan telah mendapatkan persetujuan dokumen AMDAL dari instansi lingkungan hidup yang berwenang; (iii) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL dan AMDAL; (iv) Dokumen rencana reklamasi dan pascatambang; (v) Surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemohon; (vi) Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan yang sah. Dokumen ini berfungsi untuk menjamin bahwa kegiatan pertambangan mematuhi aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengantisipasi dampak kegiatan terhadap lingkungan sekitar. Penyampaian dokumen ini juga merupakan syarat administratif penting dalam proses pengajuan IUP - Pareto optimalitas adalah suatu kondisi efisiensi dalam suatu sistem ekonomi atau alokasi sumberdaya tidak terbarukan di mana tidak mungkin membuat satu individu atau pihak menjadi lebih baik tanpa membuat individu atau pihak lain menjadi lebih buruk. Artinya, dalam kondisi Pareto optimal, semua sumberdaya telah 346 dialokasikan sedemikian rupa sehingga tidak ada perbaikan yang dapat dilakukan tanpa merugikan pihak lain. Beberapa butir penting mengenai Pareto optimalitas adalah: Jika kondisi ini tercapai, maka tidak ada ruang untuk meningkatkan utilitas atau kesejahteraan satu pihak tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain. Titik-titik di kurva Pareto (disebut juga Pareto front) menunjukkan semua solusi optimal yang seimbang, di mana optimasi satu variabel hanya dapat terjadi dengan mengorbankan variabel lain. Dalam konteks produksi atau distribusi barang, Pareto optimalitas mencerminkan efisiensi alokasi sumberdaya dan konsumsi yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus pertukaran atau produksi, titik Pareto optimal terjadi saat tingkat substitusi marjinal antar barang sama untuk semua konsumen, dan tidak ada pergeseran sumberdaya yang dapat meningkatkan output atau utilitas tanpa menyebabkan penurunan pada output atau utilitas pihak lain. Hal ini sekaligus menunjukkan efisiensi dalam segala aspek, baik produksi maupun distribusi barang atau jasa. Secara singkat, Pareto optimalitas menjadi tolok ukur penting dalam ekonomi dan keputusan sosial untuk menilai apakah alokasi sumberdaya sudah efisien dan adil dalam arti tidak mengorbankan kesejahteraan satu pihak demi pihak lain. - Pareto improvement adalah perubahan dalam alokasi sumberdaya yang membuat setidaknya satu individu menjadi lebih baik tanpa membuat individu lain menjadi lebih buruk. Dengan kata lain, ini adalah peningkatan efisiensi di mana ada manfaat yang bertambah untuk paling sedikit satu pihak tanpa kerugian pada pihak lain. Konsep ini sering digunakan dalam teori ekonomi untuk menunjukkan situasi di mana nilai atau kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Perbaikan Pareto ini dapat terus terjadi hingga mencapai titik keseimbangan Pareto (Pareto optimum), di mana tidak ada perubahan lebih lanjut yang dapat membuat seseorang lebih baik tanpa merugikan orang lain. Meski demikian, sebuah Pareto improvement belum tentu adil atau merata secara distribusi; itu 347 hanya menunjukkan efisiensi dalam alokasi sumberdaya. Singkatnya, Pareto improvement menggambarkan keadaan atau aksi yang meningkatkan kesejahteraan setidaknya satu pihak tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain, dan menjadi dasar penting dalam analisis efisiensi ekonomi dan kebijakan public terhadap sumberdaya tidak terbarukan. - Pada masa yang lalu kita mengenal istilah PKP2B dan Kontrak Karya dalam dunia minerba. PKP2B adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; merupakan perjanjian legal antara Pemerintah dan Perusahaan Batubara dalam kegiatan Batubara. Kegiatan meliputi seluruh proses penambangan dari mulai survey geologi, explorasi sampai pada operasi produksi. Durasi perjanjian biasanya sekitar 30 tahun dan dapat diperbaharui. Dengan catatan: pemegang bisnis mengkonversi Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK). Setelah kontrak berakhir dan kemudian Perusahaan melanjutkan operasi. - Perjanjian ini mengandung obligasi Perusahaan termasuk: (i) Bayar Royalty dan Pajak, (ii) melakukan Reklamasi, (iii) Pengelolaan Lingkungan dan (iv) membangun industri local, dengan memberi kesempatan kepada tenaga kerja lokal dan menggunakan produk-produk lokal. Perjanjian ini berdasarkan Keppres dan diatur menurut regulasi pemerintah yang mencerminkan Kerangka Aturan Sektor Batubara Indonesia. Secara ringkas PKP2B adalah Kerangka Perjanjian Kontrak Batubara yang mencakup hak dan kewajiban, dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah lingkungan, ekonomi lokal, ketentuan legal dan pada saat masa transisi menuju IUPK harus sejalan dengan sistem legislasi dan kebijakan Pola Pengelolaan Batubara yang berlaku di NKRI. Dalam kaitan dengan aspek lingkungan, pada setiap ijin berlaku penyediaan dokumen Amdal (analysis mengenai dampak lingkungan). Coverageluasan are yang wajib miliki dokumen Amdal, sebagaima di atur dalam UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang. 348 - Kaitan antara Undang Undang No 26/2007 dan Amdal: Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007) mengatur tentang Penataan Ruang di Indonesia. UU No 26/2007 ini membagi kewenangan penyelenggaraan penataan ruang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang agar tata ruang wilayah dapat berlangsung tertib, terencana, produktif, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Penataan ruang ini termasuk mekanisme pengawasan, pemberian sanksi, dan hak serta kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. - AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah instrumen penting yang harus dilaksanakan dalam setiap pembangunan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan negatif. Dalam konteks UU 26/2007, pelaksanaan AMDAL menjadi bagian dari penataan ruang untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dan pembangunan sesuai dengan fungsinya serta memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dengan kata lain, AMDAL adalah alat evaluasi lingkungan yang mengawal pelaksanaan ruang dan pembangunan agar berkelanjutan dan ramah lingkungan. Secara ringkas, UU 26/2007 bertugas mengatur tata ruang nasional dan daerah serta mewajibkan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai evaluasi lingkungan untuk semua kegiatan yang berdampak, sehingga keduanya berhubungan dalam memastikan pembangunan yang teratur, terencana, dan ramah lingkungan di Indonesia. Kembali tentang proses perijinan Kawasan Tambang, untuk luasan wilayah yang mencakup dua provinsi atau lebih, maka Komisi penilai Amdal Pusat memiiki kewenangan mengeluarkan ijin Amdal; untuk coverage luasan dua kabupaten dalam satu provinsi, maka Komisi Amdal Provinsi memilki kewenangan untuk mengeluarkan ijin Amdal; untuk coverage luasan antar kabupaten dan berbeda provinsi, maka ijin dokumen Amdal mengacu pada 349 Komisi Pusat. Strata ini mengikuti pola yang diatur dalam UU No 26/2007. - Perbedaan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dalam praktik pertambangan Indonesia terutama terletak pada jenis izin dan aspek hukum serta proses perizinan. PKP2B adalah kontrak/perjanjian khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan pertambangan batubara dengan hak dan kewajiban yang diatur kontrak selama jangka waktu tertentu, biasanya 30 tahun. - PKP2B memiliki skema perpajakan dan royalti yang spesifik serta mengatur kewajiban lingkungan dan sosial yang sesuai kontrak. Setelah masa PKP2B habis, perusahaan harus beralih ke IUPK untuk melanjutkan operasional secara legal, mengikuti regulasi yang lebih modern dan tarif pajak baru. - IUPK merupakan izin usaha pertambangan khusus yang menggantikan kontrak-kontrak lama seperti PKP2B. IUPK diterbitkan sebagai bentuk pengaturan baru sesuai Undang- undang Minerba yang menekankan transparansi, lelang izin, dan standar pelaksanaan pertambangan yang uniform untuk batubara dan mineral. IUPK umumnya membawa risiko perpajakan yang lebih tinggi, kewajiban lingkungan yang tetap ketat, dan metode pengelolaan yang mengacu pada kerangka hukum pertambangan nasional terbaru. - Singkatnya, PKP2B adalah bentuk perjanjian kontrak lama khusus untuk batubara dengan skema yang lebih kontrak-based, sementara IUPK adalah izin usaha pertambangan yang lebih modern, berorientasi pada izin resmi sesuai UU Minerba dan lelang wilayah tambang, dengan regulasi perpajakan dan pengelolaan yang diperbarui untuk operasional secara berkelanjutan (memiliki orientasi terhadap pengembangan wilayah ramah lingkungan). - Kasus lingkungan yang melibatkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia mencakup banyak pelanggaran serius terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Salah 350 satu kasus besar terjadi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, di mana pemerintah resmi mencabut IUP dari empat perusahaan tambang nikel: PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Pencabutan ini dilakukan karena perusahaan- perusahaan tersebut diduga melakukan pelanggaran seperti membuka tambang di luar izin lingkungan, beroperasi tanpa dokumen lingkungan yang lengkap (seperti AMDAL dan RKAB), dan tidak memenuhi persetujuan penggunaan kawasan hutan. Selain itu, aktivitas tambang yang tidak mematuhi persetujuan lingkungan dan tata kelola pulau kecil telah mengancam ekosistem serta kelestarian kawasan konservasi, yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan pencabutan izin tersebut adalah bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan konservasi dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan sebagai dasar penindakan. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya pemegang IUP mematuhi kewajiban lingkungan dan standar teknis dalam operasionalnya agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan serta risiko sanksi administratif dan pencabutan izin oleh pemerintah. - Resolusi untuk kasus lingkungan yang melibatkan pemegang IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) mencakup beberapa langkah kunci: (i) Pemerintah harus memperketat proses verifikasi dan penerbitan IUPK, terutama untuk wilayah sensitif seperti kawasan konservasi dan pulau kecil, agar memastikan kelayakan lingkungan dan pemenuhan dokumen lingkungan seperti AMDAL; (ii) Pengawasan lingkungan perlu dilakukan secara berkala dan melibatkan multi-stakeholder, termasuk masyarakat lokal, akademisi, dan lembaga lingkungan independen untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan dari pemegang IUPK; jika ditemukan pelanggaran, pemerintah wajib menerapkan sanksi tegas tanpa pandang bulu, seperti peringatan tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan IUPK sesuai ketentuan UU Minerba dan 351 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH); (iii) Perusahaan harus menerapkan prinsip ‘good mining practices’ dengan komitmen penuh terhadap pengelolaan lingkungan dan rehabilitasi area tambang untuk mencegah kerusakan ekosistem; (iv) Penegakan hukum lingkungan harus dilaksanakan secara nyata di lapangan, tidak hanya sebatas kebijakan di atas kertas, agar dampak negatif tambang terhadap lingkungan dapat diminimalisir dan ketaatan terhadap regulasi lingkungan benar- benar dijalankan. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya membawa kesinambungan dan keberlanjutan dalam pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. - Kontrak Karya Pertambangan adalah kontrak atau perjanjian usaha pertambangan yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta, termasuk swasta nasional atau asing yang berbadan hukum Indonesia. Kontrak ini menjadi dasar legalitas hukum usaha pertambangan, mengatur hak dan kewajiban para pihak, wilayah operasi, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab sesuai ketentuan pemerintah. Kontrak ini juga memberikan kuasa eksklusif pengelolaan tambang kepada kontraktor, tapi tidak memberikan hak atas tanah permukaan. Kontrak Karya penting untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari konflik dalam usaha pertambangan. Tanpa kontrak, kegiatan penambangan dianggap ilegal dan tanpa dasar hukum jelas. Kontrak ini memiliki masa berlaku tertentu yang dapat diperpanjang atau dihentikan, serta memuat sanksi jika terjadi pelanggaran. Kontrak karya biasanya mengatur pembagian keuntungan antara pemerintah dan perusahaan kontraktor serta penentuan batas wilayah operasi yang jelas. - Secara hukum, kontrak karya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dan peraturan pemerintah terkait. Kontrak ini berperan sebagai landasan pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia dan menjadi dokumen penting apabila terjadi risiko atau perselisihan dalam pengusahaan tambang. 352 Dalam perspektif modern, kontrak karya juga penting dalam memperhatikan aspek lingkungan dan melibatkan kepentingan masyarakat adat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip ramah lingkungan. - Perbedaan utama antara kontrak karya (KK) dan izin usaha pertambangan (IUP) terletak pada bentuk dan regulasi hukumnya serta mekanisme pengelolaan usaha pertambangan. Kontrak karya (KK) adalah perjanjian tertulis antara pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta (dapat berupa asing atau nasional) yang memberikan hak eksklusif kepada perusahaan untuk mengusahakan sumber daya mineral dalam wilayah tertentu selama jangka waktu tertentu. Kontrak ini mengatur secara mendetail pembagian hasil, wilayah kerja, masa berlaku, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait. Kontrak karya dapat diterapkan pada pengusahaan pertambangan sebelum reformasi perizinan di Indonesia dan memiliki masa berlaku terbatas serta ketentuan khusus, termasuk klausul sanksi jika terjadi pelanggaran. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sistem perizinan usaha pertambangan yang menggantikan kontrak karya sebagai hasil reformasi hukum pertambangan di Indonesia, terutama setelah dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2009 dan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. IUP adalah izin yang diberikan pemerintah pusat yang bersifat operasional, di mana pemegang izin langsung mengelola kegiatan pertambangan selama masa izin berlaku. - Sistem IUP lebih sederhana dibandingkan dengan kontrak karya dan lebih menekankan pada perizinan administratif dibanding perjanjian kontrak bisnis antara pemerintah dan swasta. Intinya: Peralihan dari kontrak karya ke IUP merupakan bagian dari reformasi hukum pertambangan yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral oleh pemerintah. Pengusaha tambang yang masih memegang kontrak karya secara transisi masih diakui, tetapi pada akhirnya harus 353 menyesuaikan dengan sistem perizinan IUP sesuai regulasi terbaru. - Kelemahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam konteks lingkungan meliputi beberapa aspek utama. Pertama, sering terjadi pelanggaran administratif seperti penerbitan IUP tanpa memenuhi prosedur yang benar dan tumpang tindih dengan kawasan konservasi atau wilayah adat. Kedua, ada pelanggaran teknis operasional seperti penambangan di luar wilayah yang diizinkan dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar. Ketiga, pelanggaran lingkungan yang umum termasuk pencemaran air, tanah, atau laut, perusakan habitat lindung seperti hutan lindung dan terumbu karang. Ke-empat, kegagalan dalam reklamasi dan pemulihan pascatambang. Keempat, pelanggaran tata kelola yang dapat terjadi berupa terbatasnya transparansi, tidak melibatkan masyarakat adat dalam konsultasi, dan adanya konflik kepentingan dalam penerbitan izin. Kasus di Raja Ampat menjadi contoh nyata dari kelemahan ini, di mana IUP diterbitkan di wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi dan kawasan konservasi, yang menimbulkan ancaman kerusakan ekosistem pesisir dan laut, termasuk terumbu karang yang sensitif. Pemerintah telah mencabut beberapa IUP sebagai bentuk tindakan tegas, namun pengawasan dan penerapan sanksi masih menjadi tantangan. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan kebutuhan untuk pengelolaan IUP yang lebih ketat dengan transparansi, pengawasan berkala, serta keterlibatan masyarakat dan lembaga lingkungan independen agar prinsip keberlanjutan lingkungan dapat terpenuhi dengan baik.Secara ringkas, kelemahan IUP dalam konteks lingkungan paling banyak muncul dari kurangnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, pengawasan yang lemah, potensi konflik kepentingan, dan kurangnya transparansi dalam proses penerbitan dan pengelolaan izin usaha pertambangan. - Resolusi lingkungan untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencakup kewajiban penyusunan dan pelaksanaan rencana reklamasi serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan 354 pertambangan sesuai peraturan yang berlaku. Pemegang IUP harus: (i) menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang disetujui; (ii) menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, serta melaksanakan pengelolaan lingkungan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkunga (Note: Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022); (iii) wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan, seperti pengelolaan air asam tambang sesuai baku mutu lingkungan; (iv) wajib patuh terhadap ketentuan Amdal yang tertera dalam persyaratan ijin; (v) sanksi administratif dapat dikenakan untuk pelanggaran kewajiban lingkungan tersebut, termasuk peringatan, penangguhan, hingga pencabutan IUP. Penguatan pengawasan dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah juga menjadi bagian penting untuk memastikan kepatuhan pemegang IUP terhadap resolusi lingkungan ini. - Secara ringkas, resolusi lingkungan pada pemegang IUP meliputi: (i) Penyusunan dan pelaksanaan rencana reklamasi dan pascatambang, (ii) Penyediaan dan penempatan dana jaminan reklamasi, (iii) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan secara berkala (menurut waktu) untuk mencegah pencemaran dan kerusakan, (iv) Kepatuhan pada dokumen lingkungan hidup yang disetujui, (v) Pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban lingkungan. Semua ini harus ada dalam ketentuan Undang-Undang Minerba terbaru (UU no 2/2025) dan peraturan pemerintah pelaksana terkait pengelolaan lingkungan di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. 3) Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si. – Ahli Hukum Pertambangan dan Hukum Tata Negara - Bahwa Ahli memberikan keterangannya secara tertulis sebagai berikut. 355 - Pasal 33 UUD 1945 merupakan jantung kosntitusi ekonomi Indonesia yang berakar pada cita-cita anti-eksploitasi kolonial dan demokrasi ekonomi. - penguasaan negara atas sumber daya alam bersifat substantif, bukan sekadar administratif atau formasl - negara bertindak sebagai mandataris rakyat (public trustee) dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; - konsep “dikuasai oleh negara” mencakup lima fungsi konstitusional: 1. kebijakan (beleid) 2. pengurusan (bestuursdaad) 3. pengaturan (regelendaad) 4. pengelolaan (beheersdaad) 5. pengawasan (toetzchthoudensdaad) kelima fungsi tersebut harus dijalankan secara simultan dan proporsional agar penguasaan negara tidak tereduksi. - Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Minerba yang mendasarkan usaha pertambangan pada perizinan berusaha mereduksi negara dari penguasa substantif menajdi sekadar penerbit izin administratif, dan menghilangkan fungsi pengelolaan langsung negara (beheersdaad). - Rezim perizinan menciptakan reduction of state control, yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi - Akibatnya negara kehilangan: (i) kendali atas operasi produksi, (ii) kemampuan intervensi pasar, dan (iii) daya tawar terhadap korporasi tambang. - Dampak dari rezim perizinan adalah: (i) delegasi operasi inti pertambangan kepada swasta, (ii) marjinalisasi peran BUMN, (iii) Negara hanya berfungsi sebgai pemungut pajak dan royalti. - Sistem perizinan ini bertentangan dengan asas usaha bersama, asas kekelaurgaa dan asas demokrasi ekonomi. - Rezim perizinan menutup partisipasi publik dan mengubah pengelolaan SDA menjadi usaha individu berbasis izin. 356 - Bahwa Pasal 92 UU Minerba memebrikan hak kepemilkan penuh hasil tambang (ex-situ) kepada pemegang IUP/IUPK. Ketentuan ini: (i) mengakhiri hubungan hukum negara dengan SDA setelah produksi, (ii) memindahkan seluruh nilai ekonomi kepada pemegang izin, (iii) menjadikan negara sekadar penerima iuran fiskal. - Secara teoretis, terdapat perbedaan mendasar antara Hak pengelolaan (right to manage) dan Hak kepemilikan (right to own). Dalam hal ini, hak pengelolaan boleh diberikan kepada swasa, sedangkan hak kepemilikan tidak boleh diserahkan. - Pasal 92 UU Minerba menciptakan pricatisasi nilai ekonomi SDA yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. - Sistem ini le bih buruk daripada reim pertambangan kolonial yang masih memberikan porsi besar bagi negara. - Pasal 92 UU Minerba melanggar prinsip Public Trust Doctrine, karena: (i) negara gagal mempertahankan SDA, (ii) Negara gagal mengelola secara optimal, dan (iii) Negara gagal mendistribusikan manfaat secara adil. - Ahli berpendapat adanya ketidaksesuaian antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan UU Minerba. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa: (i) negara bukan sekadar pemberi izin atau pemungut iuran dan (ii) pengelolaan langsung oleh negara adalah pringkat penguasaan tertinggi. Selain itu, Putusan MK sektor Migas dan air menegaskan kewajiban negara untuk mengelola langsung SDA jika memiliki kemampuan modal, teknologi dan manajemen. Oleh karena itu, UU Minerba menimpang dari prinsip konsitusional yang telah ditetapkan MK. - Ahli memberikan alternatif model penguasaan yang konstitusional, yaitu Product Sharing Contract (PSC) atau usaha patungan dengan BUMN. Melalui model tersebut: (i) negara tetap pemilik SDA baik in situ maupun ex situ, (ii) swasta hanya sebagai kontraktor produksi, (iii) negara mengendalikan volume, harga dan kebijakan hilirisasi. 357 - Apabila model penguasaaan dari rezim perizinan menjadi PSC atau joint venture maka: (i) kontrol negara tetap utuh), (ii) penerimaan negara jauh lebih optimal, (iii) distribusi manfaat lebih adil, (iv) keberlanjutan lingkugan dan keadilan antargenerasi terjamin. - Ahli menjelaskan dampak negatif rezim UU Minerba saat ini adalah: (i) cadangan minerba semakin menipis tanpa manfaat optimal bagi rakyat, (ii) ketimpangan ekonomi dan oligarki semakin parah, (iii) kerusakan lingkungan masif dan konflik sosial meningkat, (iv) negara kehilangan kedaulatan ekonomi dan kontrol eksploitasi. - berdasarkan analisis filosofis, teoretis dan konstitusional yang diuraikan, Ahli menyimpulkan: 1. Pasal 35 ayat (1) UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena mereduksi penguasaan negara dari penguasa substantif menjadi sekadar penerbit izin administratif 2. Pasal 92 UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena menciptakan privatisasi nilai ekonomi sumber daya alam dengan memberikan hak kepemilikan ex situ kepada pemegang izin 3. Kedua pasal tersebut membentuk rezim privatisasi yang utuh yang menghilangkan penguasaan substantif negara atas cabang produksi strategis 4. Rezim ini bertentangna dengan prinsip demokrasi ekonomi yan gmenhendaki kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang seorang. - Rezim Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba bertentangan dengan asas kekeluargaan karena menutup ruang partisipasi publik dan mengubah "usaha bersama" menjadi "usaha berizin secara individual". - Rezim Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba menyebabkan reduction of state control yang telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan 358 - Rezim Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba menciptakan ketidakadilan fiskal dimana rakyat dibebani pajak besar sementara pemilik tambang menikmati keuntungan dengan kontribusi minimal. - Rezim Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba tidak berkelanjutan karena negara kehilangan kontrol atas tingkat eksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbarui. - Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, Ahli merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi kiranya dapat: 1. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba Inkonstitusional. Kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 serta berbagai pasal lain yang menjamin hak konstitusional warga negara. 2. Memerintahkan Perubahan Model Penguasaan, dari rezim perizinan dan kepemilikan ex situ menjadi model Product Sharing Contract atau Joint Venture yang lebih konstitusional. 3. Memberikan Tafsir Konstitusional, bahwa "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 menghendaki penguasaan substantif, bukan sekadar administratif. 34. Bahwa pada 12 Januari 2026, Hakim Konstitusi mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah, yaitu sebagai berikut: 1) Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. IPU. – Ahli Pertambangan - Bahwa Ahli di disumpah menurut agama Islam, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya sebagai Ahli Pertambangan yang pada intinya sebagai berikut. - Ahli merupakan anggota Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI). - Ahli menjelaskan bahwa rezim kontrak (Kontrak Karya/KK) adalah produk masa lalu (transisional) ketika kapasitas negara (modal & teknologi) masih lemah. Saat ini kapasitas negara sudah kuat, sehingga wajar beralih ke rezim izin yang menempatkan negara sebagai pengendali utama. - Ahli menjelaskan dalam rezim kontrak, posisi negara dan perusahaan adalah “setara” (duduk sama rendah) sehingga negara sulit mengubah aturan sepihak tanpa negosiasi ulang. Dalam rezim 359 izin (IUP), posisi negara lebih tinggi sebagai regulator, sehingga bisa memaksa perusahaan mengikuti aturan baru (misal: standar lingkungan yang lebih ketat) secara langsung (prevailing law) - Ahli menjelaskan rezim izin memungkinkan pemerintah menyesuaikan kebijakan secara dinamis (responsif) terhadap perubahan kondisi lapangan atau teknologi. Sebaliknya, rezim kontrak bersifat kaku (nailed down) dan mengunci aturan selama puluhan tahun. - Ahli menjelaskan, mayoritas negara maju pertambangan (Australia, Kanada, Brazil), menggunakan sistem perizinan, bukan kontrak. Negara yang masih dominan kontrak biasanya adalah negara yang kelembagaannya belum kuat. - Ahli menjelaskan bahwa secara regulasi, pada rezim izin posisi negara mutlak lebih tinggi. Dalam rezim kontrak, perusahaan bisa menolak aturan baru yang tidak ada di kontrak awal. Dalam rezim izin, negara bisa memaksakan aturan baru, misalnya pajak baru tau standar lingkungan baru, dan perusahaan wajib patuh. Ahli berpendapat apabila negara takut, itu masalah penegakan hukum dan bukan masalah sistem hukumnya. - Ahli menjelaskan bahwa investor membutuhkamn kepastian tetapi negara membutuhkan kedaulatan. Ahli berpendapat rezim kontrak masa lalu seringkali merugikan negara jangka panjang karena royaltinya sangat kecil dan tidak bisa dinaikkan selama 30 tahun. Menurut Ahli rezim izin menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan hak negara untuk menyesuaikan penerimaan (state take) sesuai kondisi ekonomi terkini). 2) Prof. Dr. Mailinda Eka Yunisia - Ahli Hukum Administrasi Negara - Bahwa Ahli di disumpah menurut agama Islam, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya sebagai Ahli Hukum Administrasi Negara yang pada intinya sebagai berikut. - Ahli merupakan Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) - Ahli menjelaskan bahwa pemberian izin adalah bentuk pelaksanaan fungsi “pengurusan” (bestuursdaad) oleh negara. Izin 360 adalah instrumen hukum publik, sedangkan kontrak adalah hukum privat. Instrumen publik (izin) memberikan kontrol lebih besar bagi negara dibandingkan kontrak perdata. - Ahli menjelaskan ketentuan dalam Pasal 92 UU Minerba yaitu Pemegang izin “berhak memiliki” mineral setelah bayar royalti hanyalah batas administratif (cut-off point), bukan pelepasan kedaulatan negara, itu diperlukan untuk kepastian usaha, namun negara tetap memegang kendali lewat aturan ekspor, DMO (Domestic Market Obligation) dan hilirisasi. - Ahli menjelaskan bahwa dalam rezim kontrak terdapat risiko arbitrase apabila negara membuat kebijakan baru yang merugikan perusahaan, negara bisa digugat di arbitrase internasional karena dianggap wanprestasi. Dalam rezim izin, negara memiliki diskresi penuh sebagai penguasa. - Ahli berpendapat rezim izin lebih transparan bagi publik karena syarat dan aturannya terbuka dalam undang-undang/PP, sedangkan isi kontrak (KK) seringkali tertutup dan sulit diakses publik - Ahli menjelaskan bahwa rezim izin memungkinkan pemerintah pusat menarik kendali pengawasan (sentralisasi) jika daerah gagal mengawasi. Instrumen hukum publik memungkinkan sanksi administrasi paksaan yang lebih cepat dibandingkan sanksi perdata dalam kontrak yang harus lewat pengadilan/arbitrase dahulu. - Bahwa Ahli menjelaskan konsep “hak memiliki” pada Pasal 92 UU Minerba dalam hukum administrasi berbeda dengan “hak milik” dalam hukum perdata. Hak Milik disini dimaknai sebagai hak untuk memanfaatkan nilai ekonomi (economic rights) dari mineral tersebut, bukan penguasaan mutlak tanpa batas. Menurut Ahli, meskipun swasta “memiliki” mineral tersebut, negara tetap memegang kendali (state control) melalui instrumen regulasi lainnya. Contohnya, negara bisa melarang ekspor bijih mentah (seperti larangan ekspor nikel), menerapkan kewajiban DMO, dan mewajibkan hilirisasi. 361 35. Bahwa selain itu pada 12 Januari 2026, Hakim Konstitusi mendengarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemerintah, yaitu sebagai berikut: 1) Rahmat Makasao – Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara - Bahwa Saksi di disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut. - Saksi menjelaskan pada saat beralih daari KK ke IUPK, beban perusahaan bertambah signifikan namun menguntungkan negara. Royalti naik 3 (tiga) kali lipat, adanya kewajiban divestasi saham, dan kewajiban hilirisasi (membangun smelter) yang sebelumnya tidak ada di kontrak lama. - Saksi menjelaskan IUPK memberi kepastian perpanjangan operasi (2x10 tahun) yang lebih jelas dibandingkan KK yang klausul perpanjangannya seringkali abu-abu dan butuh negosiasi politik - Saksi menjelaskan dalam IUPK, aturan lingkungan lebih ketat dan mengikuti peraturan terbaru (prevailing). di KK lama, aturan lingkungan terkunci apda standar tahun kontrak ditandatangani (misal tahun 1986) yang mungkin sudah usang. - Saksi menjelaskan saat beralih ke IUPK, wilayah tambang PT Amman dipangkas drastis dari 66.000 hektar menjadi 25 hektar sesuai batas UU Minerba. - Saksi menjelaskan, peralihan dari KK ke IUPK membuat operasi perusahaan justru lebih pasti. Dalam kontrak lama, mekanisme perpanjangan sering menjadi perdebatan politik yang tidak berujung. Dalam UU minerba baru, ada jaminan perpanjangan operasi (kelanjutan operasi) selama kami memenuhi syarat ketat yang ditetapkan negara, sehingga mereka berani investasi triliunan rupiah untuk membangun smelter. 2) Budiawansyah - Direktur PT Vale Indonesia - Bahwa Saksi di disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut. - Saksi menjelaskan Transisi ke IUPK memaksa PT Vale mendivestasikan sahamnya hingga mayoritas (54%) kini dimiliki negara (melalui MIND ID), 362 - Saksi menjelaskan berdasarkan data internal PT Vale (2019-2023) skema IUPK memberikan penerimaan negara rata-rata 16 % lebih tinggi dibandingkan dengan skema Kontrak Karya - Saksi menjelaskan, di bawah IUPK, kewajiban reklamasi jauh lebih berat. Saksi menyontohkan jika perusahaan ingin membuka kembali lahan yang sudah direklamasi, mereka wajib membuka lahan kompensasi 3 kali lipat luasnya. Jaminan reklamasi juga wajib dalam bentuk deposito riil, bukan sekadar garansi bank. - Saksi menjelaskan bahwa IUPK mewajibkan adanya “Rencana Pemanfaatan Seluruh Wilayah” (RPSW) yang harus disetujui pemerintah, sehingga negara tahu persis rencana jangka panjang perusahaan terhadap cadangan mineral - Saksi mengklaim penerimaan negara naik setelahj beralih ke IUPK dimana menurut Saksi kenaikan tersebut terjadi karena rate (persentase) tarifnya memang dinaikkan oleh pemerintah adlam IUPK. misalnya royalti nikel naik signifikan dibandingkan kontrak lama. Selain itu, ada kewajiban setor 10% laba bersih untuk pemerintah daerah yang sebelumnya tidak ada di kontrak karya. - Saksi mengatakan di bawah rezim UU Minerba baru, pemegang izin wajib menempatkan Jaminan Reklamasi dalam bentuk uang tunai (cash) di bank pemerintah, bukan lagi sekadar garansi asuransi. Jika pemegang ziin gagal mereklamasi, pemerintah bisa langsung mengambil uang itu untuk memulihkan lahan. Pengawasannya juga berlapis oleh kementerian ESDM dan KLHK. 36. Bahwa Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut. - P-1 Surat Keterangan Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas nama Pemohon I, NPM 2206033895, Program S1 peminatan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dengan bukti pengambilan mata kuliah Hukum Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan - P-2 Surat Keputusan/Surat Pengangkatan Pemohon I sebagai Direktur Environmental Law Society FHUI (ELS FHUI) dan dokumentasi kegiatan selama Pemohon I menjabat 363 - P-3 Surat Keputusan/Surat Pengangkatan Pemohon I sebagai Wakil Kepala Departemen Lingkungan Hidup BEM FHUI Tahun 2024 dan Dokumentasi kegiatan Pemohon I: podcast “Carut Marut Tata Kelola Pertambangan Nikel di Raja Ampat”, artikel populer “Tambang Nikel: Ambisi Akselerasi Yang Justru Menghabisi Lingkungan dan Masyarakat”, aksi penolakan tambang PT Dairi Prima Mineral, program pengabdian masyarakat “Environmental Project FH UI” di Kepulauan Seribu, dan Amicus Curiae pencemaran tambak udang Karimunjawa - P-4 Surat Keterangan Mahasiswa Aktif Pemohon II (NPM 2206063960) dengan bukti pengambilan mata kuliah pertambangan, perkebunan, kehutanan - P-5 Surat Keputusan/Surat Pengangkatan Pemohon II sebagai Wakil Direktur ELS FHUI - P-6 Surat Keputusan/Surat Pengangkatan Pemohon II sebagai Wakil Kepala II Departemen Lingkungan Hidup BEM FHUI 2024 dan Dokumentasi kegiatan Pemohon II: program “FHUI Environmental Project”, Amicus Curiae pencemaran tambak Karimunjawa, aktivisme penolakan tambang PT Dairi Prima Mineral, serta aksi #AllEyesOnPapua di Mahkamah Agung - P-7 Surat Keterangan Mahasiswa Aktif Pemohon III (NPM 2206063494) dengan bukti pengambilan mata kuliah hukum lingkungan - P-8 Dokumentasi kondisi lingkungan di rumah Pemohon IV di Belitung Timur: sumur berminyak, berwarna kuning, mengandung logam berat akibat tambang timah ilegal Video “Luluh Lantak Timah: Tambang ilegal mengobrak-abrik Bangka Belitung, raksasa teknologi tutup mata.” dalam laman Youtube The Gecko Project - P-9 Analisis Kandungan Logam Hg, Cd, As, dan Se pada Ikan Konsumsi dari Pasar Ikan Tanjungpandan, Belitung Beserta Penilaian Tingkat Keamanan Pangan - P-10 Surat Keterangan Nomor 251/2008/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur atas nama Yudi Amsoni Keputusan Kepala Desa Sukamandi Nomor 188.4/033/KPTS- SKM/I/2021 tentang Penetapan Kepengurusan Komunitas AKAR BAKAU Periode Tahun 2021–2025 di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur Video “World Mangrove Day July 26 2020” dalam kanal Youtube “Yudi Senga” 364 - P-11 Dokumenter “Penambangan Timah Ilegal Penyebab Kerusakan Ekosistem Mangrove di Bangka Belitung?” dalam kanal Youtube TV Tempo Dokumentasi acara “Mangrove Talks” (26 Juni 2024) dalam kanal Youtube Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Dokumentasi “Jejak Tamak Korupsi Tambang Timah Rp 271 T” (12 Mei 2024) dalam kanal Kompas TV Bukti intimidasi yang dialami Pemohon IV pasca tampil sebagai narasumber Undangan dan dokumentasi keikutsertaan Pemohon IV dalam Indonesia Climate Justice Summit 2025 - P-12 Keputusan Kepala Desa Lintang No. 47/2023 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata “Lanun” Geosite Tebat Rasau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (Pokdarwis) “Lanun” Tebat Rasau bertanggal 23 Desember 2023 - P-13 Ary Prihardhyanto Keim, et al., “Tebat Rasau Geopark: Ethnobiology and Ethnogeology of a Pleistocene River in Belitung, Indonesia”, Journal of Tropical Ethnobiology Vol.4 No.2 (2021): 130-149. Dokumen pengakuan Geosite Belitong oleh Komite Nasional Geopark Indonesia (2017) Sertifikat pengakuan Geosite Belitong sebagai UNESCO Global Geopark (2021) Dokumen pengakuan Geosite Belitong sebagai UNESCO Global Geopark (2021) - P-14 Artikel “Masyarakat Minta Keluarkan Hutan Adat Tebat Rasau dari Konsesi HTI” dari laman Mongabay bertanggal 5 Juni 2022 - P-15 Peraturan Bupati Luwu Timur No. 1/2022 tentang Pengakuan & Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Surat Keterangan Desa Nikkel No. 460/1177/DN tentang Lembaga Adat Kerajaan Matano (16 September 2019) Surat Keterangan Terdaftar No. 00-24-04/000021/XI/2014 Bupati Luwu Timur Keputusan Menkumham RI No. AHU- 0017264.AH.01.4.Tahun.2023 tentang Yayasan Wawainia Rahampu’u Matano 365 - P-16 Surat Pemberitahuan Yayasan Wawainia Rahampu’u Matano No. 39/PEM/I/2025 (10 Januari 2025) Surat Pemberitahuan Yayasan No. 40/PEM/IX/2025 (12 September 2025) tentang pemberian kuasa uji materi - P-17 Disertasi Kathryn Robinson “Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town” (ANU, 1983) Catatan Memoar H. Ranggo disadur Pemohon VI (2024) Dokumentasi Sejarah Matano - P-18 Dokumentasi penanaman papan batas tanah ulayat MHA Matano (Desember 2023 - P-10 Video & Berita Pencemaran PT Vale 25/08/2025 (Warta Ekonomi) Fact Sheet PT Vale – trendasia.org.pdf - P-20 Eli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 2, Maret 2012, hlm. 50, 69) - P-21 Kementerian ESDM, Grand Strategy Mineral dan Batubara (2021), hlm. 37, 107, 157, 211, 331 dan 374 - P-22 Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia dan Solusinya, Agustus 2023, hlm. 25, 31 dan 79 - P-23 Artikel Kompas.com mengenai Masyarakat Indonesia Masih Dibawah Garis Kemiskinan World Bank (14 Juni 2025), Updated Global Poverty Lines – Indonesia - P-24 Andri Gunawan Wibisana, Kerugian Lingkungan, Kerugian Perekonomian Negara?, Kompas, 2024 - P-25 Dokumentasi Puluhan Nelayan Mendatangi Aktivitas Pertambangan Ilegal di Belitung Timur pada 16 September 2025 Dokumentasi Puluhan Nelayan Mendatangi Aktivitas Pertambangan Ilegal di Belitung Timur pada 16 September 2025 - P-26 Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam…” Jurnal Hukum & Pembangunan (2019), hlm. 783 (mengutip Antony I. Ogus) 366 - P-27 Ahmad Khoirul Umam, ed. Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 2021), hlm. 148, hlm. 143- 144. - P-28 Markus Bruckner, Chadi Bou Habib dan Maartin Loknc, Natural Resources, State Ownership, and Economic Development, Australian National University, September 2013, hlm. 27. - P-29 Adji Prakoso, “Indische Mijnwet 1899: Legalkan 75 Tahun Pertambangan Swasta dan Cikal Bakal Hukum Pertambangan Nasional”, MARINews, 12 Juli 2025 - P-30 Emelda Hatta, “Analisis Pengaruh Sektor Pertambangan terhadap Kawasan Permukiman Kab. Luwu Timur”, Universitas Bosowa, 202. - P-31 Artikel/infografis “Tren Kenaikan Biaya Pendidikan” dari Tempo - P-32 NPWP atas nama Yudi Amsoni (Pemohon IV) NPWP atas nama Nasidi (Pemohon V) - P-33 SK Penetapan PONTADA sebagai Situs Cagar Budaya Tahun 2024.pdf - P-34 Peta/keterangan resmi kawasan cagar budaya MHA Matano yang overlap dengan konsesi tambang - P-35 Masyarakat Adat Lutim Protes Lapangan Golf Masuk Kawasan Cagar Budaya (berita/laporan) - P-36 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Vale Indonesia Tbk (31 Desember 2024 dan 2023) - P-37 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT PAM Mineral Tbk (31 Desember 2024) - P-38 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Bumi Resources Tbk dan entitas anaknya (31 Desember 2024 dan 2023) - P-39 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Harum Energy Tbk dan entitas anaknya (31 Desember 2024) - P-40 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-41 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Alfa Energi Investama Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) 367 - P-42 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan PT Golden Eagle Energy Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-43 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan PT Golden Energy Mines Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-44 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indo Tambangraya Megah Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-45 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Atlas Resources Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-46 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Cita Mineral Investindo Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) - P-47 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bayan Resources Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-48 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Adhi Kartiko Pratama Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) - P-49 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Kapuas Prima Coal Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-50 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Bumi Resources Minerals Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-51 Laporan Keuangan Konsolidasian PT J Resources Asia Pasifik Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-52 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Amman Mineral Internasional Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-53 Laporan Keuangan Konsolidasian PT United Tractors Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-54 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Baramulti Suksessarana Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) - P-55 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (31 Desember 2024, 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023) - P-56 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (31 Desember 2024 dan 2023) 368 - P-57 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Ifishdeco Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-58 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Trimegah Bangun Persada Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) - P-59 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Black Diamond Resources Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-60 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-61 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Merdeka Copper Gold Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) - P-62 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Archi Indonesia Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) - P-63 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Resources Alam Indonesia Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) - P-64 Laporan Keuangan Konsolidasian PT Garda Tujuh Buana Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024) - P-65 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk dan entitas anak (31 Desember 2024 dan 2023) - P-66 Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2022 - P-67 Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2023 - P-68 Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah), 2024 IV. FAKTA HUKUM Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, yang merupakan gabungan dari keterangan Pemerintah, DPR, Pendapat Ahli Para Pemohon, Pendapat Ahli dari Pemerintah, dan Keterangan para saksi yanfg dihadirkan oleh Para Pemohon dan Pemerintah, serta bukti-bukti surat yang diajukan, maka terungkap. Fakta Hukum yang tidak terbantahkan yaitu sebagai berikut: A. Fakta terjadinya Degradasi Penguasaan Negara dari “Pengelola” menjadi “Administrator” 369 1. Bahwa benar secara normatif Pasal 35 ayat (1) UU Minerba telah mengubah rezim pengelolaan pertambangan dari skema “kontrak” menjadi skema “perizinan”; 2. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof Kurnia Toha dan Dr. Ahmad Redi, perubahan rezim ini mereduksi peran negara hanya sebagai pemberi izin dan pemungut pajak, sehingga negara kehilangan kendali substantif (beheersdaad) atas penentuan volume produksi, harga, dan manajemen cadangan mineral. 3. Bahwa meskipun Pemerintah dan DPR mendalilkan bahwa rezim izin menempatkan posisi negara lebih tinggi dalam hukum Publik (Ahli Prof. Irwandy Arif dan Prof. Mailinda), namun fakta empiris yang diungkapkan oleh Ahli Praktisi Pertambangan Ir. Milawarma membuktikan bahwa dalam Praktiknya, negara justru “tersandera” oleh target penerimaan negara dan kehilangan fleksibilitas untuk mengambil keuntungan maksimal (windfall profit) pada saat harga komoditas melonjak, yang justru dinikmati sepenuhnya oleh swasta; B. Fakta Priatisasi Sumber Daya Alam dan Hilangnya Kedaulatan Negara atas Cadangan 4. Bahwa benar Pasal 92 UU Minerba memberikan hak kepemilikan mineral (ex situ) kepada Pemegang IUP/IUPK seketika setelah pembayaran iuran produksi, yang menurut keterangan Ahli Mohammad Novrizal, Ph.D. dan Dr. Ahmad Redi, mengakibatkan putusnya hubungan kepemilikan negara dengan sumber daya alam tersebut. 5. Bahwa fakta persidangan menunjukkan “hak memiliki” ini menyebabkan cadangan mineral (reserves) yang masih berada di perut bumi dijadikan aset valuasi oleh perusahaan swasta untuk mencari pendanaan, padahal secara konstitusional, mineral tersebut masih milik rakyat (yang diwakili oleh negara); 6. Bahwa model kepemilikan ini berbeda dengan praktik di negara kaya sumber daya alam lain (Arab Saudi, Norwegia, Brunei), yang tetap mempertahankan kepemilikan negara melalui BUMN atau Joint Venture dan tidak melepas kepemilikan penuh kepada pihak swasta; C. Fakta ketidakadilan Fiskal dan Minimnya Penerimaan Negara (Stake Take) 7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. Ir. Chairil Abdini dan dikuatkan dengan bukti P-66, P-67 dan P-86, terdapat disparitas penerimaan negara 370 yang mencolok antara rezim izin (Batubara) dengan Rezim Kontrak Bagi Hasil (Migas) 8. Bahwa terbukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Batubara pada tahun 2024 (dengan rezim izin) hanya berkisar di bawah 13,5 % dari total nilai produksi, sementara PNBP dari sektor Migas (dengan rezim PSC) mencapai 29% atau hampir tiga kali lipat 9. Bahwa berdasarkan analisis Laporan Keuangan 12 Perusahaan Tambang (Bukti P-36 s.d. P-65) terdapat potensi keuntungan super (rent) sebesar Rp59,79 triliun yang dinikmati oleh perusahaan swasta dan tidak masuk ke kas negara akibat sistem fiskal rezim perizinan yang tidak optimal D. Fakta Kerusakan Lingkungan dan Kegagalan Reklamasi di Bawah Rezim Perizinan 10. Bahwa fakta yang disampaikan Para Pemohon Klaster Warga Lokal dan Masyarakat Hukum Adat yang didukung pula oleh keterangan Ahli Ir. Milawarma dan bukti-bukti surat (Bukti P-8, P-9 dan P-11) menunjukkan bahwa mekanisme perizinan saat ini gagal mencegah kerusakan lingkungan yang masif, pencemaran air, dan kerusakan hutan mangrove di wilayah operasi tambang. 11. Bahwa Ahli Lingkungan Prof. Raldi Koestoer dan Ahli Pertambangan Ir. Milawarma menegaskan bahwa sistem perizinan yang membatasi wilayah dan waktu secara administratif (kotak-kotak izin) tidak kompatibel dengan manajemen lingkungan yang bersifat lintas batas ekologis, mengakibatkan reklamasi pascatambang tidak berjalan efektif dan terfragmentasi; 12. Bahwa pengawasan administratif yang didalilkan oleh Pemerintah terbukti tidak efektif di lapangan karena jauhnya rentang kendali negara melalui mekanisme sentralisasi, yang dikonfirmasi oleh fakta masih banyaknmya perusahaan yang tidak menempatkan jaminan pascatambang; E. Fakta Hilangnya Ruang Partisipasi dan Hak Tradisional Masyarakat Adat 13. Bahwa sentralisasi perizinan dalam Pasal 35 ayat (1) terbukti telah menihilkan peran serta masyarakat daerah dan masyarakat hukum adat dalam proses pengambilan keputusan tambang sebagaimana dibuktikan oleh maraknya konflik agraria dan kriminalisasi warga yang mempertahankan ruang hidupnya di wilayah konsesi (Bukti P-14, P-15, P-18) 371 14. Bahwa Ahli Mohammad Novrizal, Ph.D. menyatakan ketiadaan mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam norma a quo berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat adat yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. F. Fakta Pengabaian Hak Intergenerasi (Intergenerational Equity) 15. Bahwa hilangnya warisan kekayaan alam untuk generasi mendatang berdasarkan keterangan Ahli Prof. Kurnia Toha dan Dr. Ahmad Redi, terungkap fakta sistem “kepemilikan swasta” (Pasal 92) dan royalti yang rendah, negara gagal menabung kekayaan alam yang bersifat non-renewable (tidak terbarukan). Berbeda dengan negara seperti Norwegia dan Arab Saudi yang mengubah kekauaan alam menjadi Sovereign Wealth Fund (Dana Abadi) untuk anak cucu, rezim UU Minerba a quo membiarkan kekayaan tersebut habis dikeruk oleh generasi saat ini (bahkan oleh segelintir perusahaan asing/swasta) tanpa menyisakan manfaat ekonomi yang setara bagi generasi mendatang. 16. Bahwa timbulnya beban Ekologis yang diwariskan (Ecological Debt). Hal ini berdasarkan keterangan Ahli Ilmu Lingkungan Prof. Raldi Hendrotoro menunjukkan bahwa kerusakan lingkunganakibat tambang (lubang tambang tidak direklamasi, pencemaran air tanah, dsb.) bersifat jangka panjang dan irreversible (tidak dapat dipulihkan sepenuhnya). Hal ini menciptakan “utang ekologis” yang harus ditanggung oleh generasi muda (Para Pemohon Klaster Mahasiswa) di amsa depan, padahal mereka tidak dapat menikmati keuntungan ekonominya saat ini; 17. Bahwa terdapat korelasi kegagalan Pengelolaan SDA dengan Beban Ekonomi Generasi Muda yang dikonfirmasi oleh keterangan Ahli bahwa minimnya Stake Take (penerimaan negara) dari sektor pertambangan berimplikasi pada ketidakmampuan negara membiayai layanan publik secara mandiri, Hal ini berkorelasi dengan fakta yang dialami oleh Para Pemohon Klaster Mahasiwa, yaitu mahalnya nbiaya pendidikan (UKT) dan sulitnya akses perumahan, karena negara kehilangan potensi ribuan triliun Rupiah yang seharusnya bisa disubsidikan untuk kebutuhan dasar generasi penerus. 18. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pasal 35 ayat (1) UU Minerba telah mereduksi makna “penguasaan negara” yang dijaminkan oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, menjadi semata-mata 372 kewenangan administratif dalam bentuk perizinan usaha. Norma tersebut telah menghapus partisipasi publik dan asas kebersamaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945; 19. Bahwa dengan demikian, Pasal 35 ayat (1) UU Minerba in casu UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (3) UUD 1945, serta menimbulkan kerugian konstitusional secara nyata atau setidak- tidaknya potensial bagi Para Pemohon; 20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pasal 92 UU Minerba in casu UU No. 3 Tahun 2020 telah mengubah posisi negara dari penguasa substantif menjadi penerima hasil administratif, sehingga bertentangan dengan makna “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Norma tersebut menciptakan sistem ekonomi pertambangan yang individual dan eksklusif, sehingga bertentangan dengan asas kebersamaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana Pasal 33 ayat (1) dan (3) UUD 1945; 21. Bahwa dengan demikian, Pasal 92 UU Minerba in casu UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945 serta menimbulkan kerugian Konstitutional yang nyata atau setidak-tidaknya potensial bagi Para Pemohon; 22. Selain itu, terdapat hubungan yang erat antara norma Pasal 92 dan norma Pasal 35 ayat (1) UU Minerba in casu UU No. 3 Tahun 2020, Pasal 92 bukan hanya norma kepemilikan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan output logis dari Pasal 35 ayat (1) yang lebih dahulu mengubah penguasaan negara menjadi perizinan administratif. Ketika negara hanya berperan sebagai penerbit izin, maka konsekuensinya logis: hasil tambang berpindah tangan. Karena itu, dua pasal ini membentuk satu rezim privatisasi yang utuh. V. PETITUM Berdasarkan permohonan dan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan, Para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 373 Batubara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, menyatakan Pasal 35 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan melalui skema berupa Kontrak/Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Negara. 3. Menyatakan materi muatan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau, menyatakan Pasal 92 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Hak Milik atas Mineral atau Batubara yang telah diproduksi tetap berada di bawah penguasaan negara dan diatur melalui skema Bagi Hasil Produksi atau Mekanisme Lain yang Menjamin Dominasi Keuntungan Negara 4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). [2.7] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 21 Januari 2026 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: Bahwa dengan mengacu pada seluruh fakta yang terungkap sehubungan dengan persidangan, Pemerintah dengan ini menyampaikan Kesimpulan dalam Perkara Nomor 184/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian konstitusionalitas (constitutional review) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”). 1. Bahwa Pemerintah tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Keterangan Presiden tertanggal 24 November 2025 yang 374 seluruhnya secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan Pemerintah ini. 2. Bahwa Pemerintah menghargai namun tidak sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon (kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Pemerintah), termasuk namun tidak terbatas pada: i) Perbaikan Permohonan yang didaftarkan Para Pemohon pada 3 November 2025 (“Permohonan”); dan ii) Seluruh alat bukti keterangan ahli dan saksi yang diajukan Para Pemohon, yaitu Ahli: Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.; Ir. Milawarma, M.Eng. Serta Saksi: Sdr. Chairil Abdini. 3. Bahwa sampai dengan diajukannya Kesimpulan Pemerintah ini, Para Pemohon tidak mampu membuktikan kedudukan hukum dan hak konstitusional yang dilanggar akibat berlakunya UU Minerba sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (“UU MK”) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 002/PUU- V/2007, dan Nomor 011/PUU-V/2007. 4. Bahwa selain itu, Pemerintah menegaskan kembali bahwa objek permohonan dalam perkara a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sama sekali tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa dengan tetap mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka selanjutnya Pemerintah akan menguraikan Kesimpulan sebagai berikut: I. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagaimana ditafsirkan secara konsisten dalam praktik Mahkamah Konstitusi, serta dengan memperhatikan seluruh fakta, alat bukti, dan keterangan yang terungkap di persidangan, Pemerintah berkesimpulan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat khusus, aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang secara wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) 375 antara norma Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba dengan kerugian yang didalilkan. 2. Bahwa telah terbukti menurut hukum, tidak ada kerugian konstitusional yang diderita Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, karena dalil kerugian konstitusional yang diajukan semata-mata didasarkan pada posisi Para Pemohon sebagai mahasiswa dan generasi muda yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam, dan keadilan sosial. Meskipun Pemerintah tetap menghargai perhatian tersebut, namun dalil demikian bersifat umum, abstrak, dan tidak menunjukkan adanya dampak langsung berupa hilangnya hak atau kewenangan konstitusional tertentu yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai akibat langsung dari berlakunya norma a quo. 3. Bahwa terhadap Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, kerugian yang didalilkan berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan tertentu di lapangan, seperti kerusakan lingkungan, kawasan mangrove, geosite, maupun ruang hidup masyarakat hukum adat. Kerugian tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai akibat langsung, maupun potensial, dari berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba, melainkan berkaitan dengan tindakan konkret, pelaksanaan izin tertentu, atau aspek pengawasan administratif yang secara hukum memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri di luar pengujian norma undang-undang. 4. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memenuhi lima syarat kumulatif kerugian hak konstitusional, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma dalam perkara a quo. Oleh karenanya, permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL) 1. Bahwa selain tidak terpenuhinya kedudukan hukum Para Pemohon, Permohonan a quo juga mengandung cacat formil berupa ketidakjelasan antara posita dan petitum (obscuur libel). Ketidakjelasan tersebut terlihat dari tidak adanya kesesuaian yang tegas antara dalil yang diuraikan dalam posita dengan permintaan yang dirumuskan dalam petitum. 376 2. Bahwa dalam posita, Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 92 UU Minerba, namun dalam petitumnya Para Pemohon tidak merumuskan permintaan yang jelas, spesifik, dan operasional terhadap norma tersebut, melainkan hanya mengajukan frasa umum mengenai “mekanisme lain yang memberikan dominasi keuntungan pada negara” tanpa penjelasan mengenai bentuk, batasan, maupun konsekuensi hukumnya. 3. Bahwa Pemerintah berpandangan bahwa permohonan pengujian norma maupun permintaan penafsiran harus dimintakan secara tegas dan spesifik, bukan diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi tanpa rumusan yang jelas mengenai norma atau tafsir yang diminta. Apabila tidak, maka Permohonan Para Pemohon telah mengandung cacat formil (obscuur libel) karena ketidakjelasan antara posita dan petitum. 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU- XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa ketidakjelasan antara posita dan petitum dalam suatu permohonan merupakan cacat formil yang mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 5. Bahwa namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan hal yang dikemukakan Pemerintah tersebut di atas dalam putusannya. III. KESIMPULAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON A. Rezim Perizinan Berusaha Merupakan Instrumen Konstitusional dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara 1. Bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan, serta kerangka hukum yang berlaku, Pemerintah menegaskan bahwa penerapan rezim perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba merupakan pilihan kebijakan yang sah dan konstitusional, serta mencerminkan upaya mempertegas peran Negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 377 2. Bahwa seluruh uraian Pemerintah, termasuk keterangan para Ahli dan Saksi, pada pokoknya juga dimaksudkan untuk menanggapi pertanyaan Yang Mulia Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H., mengenai berlakunya rezim perizinan pertambangan beserta pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat, serta mengenai perbandingan dan implikasi rezim perizinan pertambangan (IUP/IUPK) terhadap aspek ekonomi bagi Negara serta kepentingan umum. 3. Bahwa secara historis, penerapan model kontraktual dalam pengelolaan usaha pertambangan menempatkan Negara dan badan usaha dalam relasi hukum perdata yang bersifat setara. Konsekuensinya, ruang Negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan strategis nasional, antara lain di bidang fiskal, perlindungan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, divestasi, serta kebijakan hilirisasi, menjadi bergantung pada mekanisme renegosiasi kontraktual. Kondisi tersebut pada praktiknya berpotensi membatasi efektivitas fungsi pengaturan Negara serta meningkatkan risiko timbulnya sengketa, termasuk sengketa lintas yurisdiksi. 4. Bahwa dalam persidangan tanggal 12 Januari 2026, Saksi Rachmat Makassau (Pimpinan PT Amman Minerals Nusa Tenggara [dahulu bernama PT Newmont Nusa Tenggara]) dan Saksi Budiawansyah (Pimpinan PT Vale Indonesia Tbk), memberikan keterangannya sebagai pimpinan badan usaha pertambangan yang telah mengalami penerapan rezim kontraktual seperti Kontrak Karya (“KK”) maupun rezim perizinan seperti Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi Rachmat Makassau: “….dengan IUPK, ada aturan-aturan baru yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi sesuai dengan perkembangan aturan pemerintah dan undang-undang yang baru….” Saksi Budiawansyah: “….Karena hampir semua yang ada di dalam kewajiban di IUPK itu adalah mengikuti peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi yang bersifat menetap (seperti dahulu di kontrak karya)…..” 5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas, maka menguatkan bukti bahwasanya dalam rezim perizinan, pelaku usaha pertammbangan 378 justru dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kewajiban yang lebih ketat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika kegiatan pertambangan dibandingkan dengan rezim kontrak. Kewajiban tersebut mencakup aspek teknis pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan kerja, serta pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yang keseluruhannya berada dalam kerangka pengawasan Negara. 6. Bahwa dalam rezim perizinan, sekaligus untuk menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Dr Enny Nurbaningsih, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H., Negara tidak lagi terikat pada hubungan perdata yang bersifat setara, melainkan menjalankan fungsi Hak Menguasai Negara (“HMN”) secara utuh melalui kewenangan penetapan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Rezim perizinan dengan demikian memberikan instrumen yang lebih efektif bagi Negara untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan pertambangan, guna menjamin kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, serta pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara secara berkelanjutan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc., dalam persidangan tanggal 12 Januari 2026 sebagai berikut: "…secara keseluruhan rezim ini memberikan kepastian pengelolaan yang lebih selaras dengan kepentingan negara, khususnya dalam menjalankan fungsi penguasaan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya alam demi keberlanjutan dan kemakmuran jangka panjang…” 8. Bahwa dalam keterangannya tersebut, Ahli menjelaskan bahwa dari perspektif tata kelola pertambangan, rezim perizinan memberikan instrumen pengendalian yang lebih kuat bagi Negara, khususnya dalam memastikan kepastian pasokan, keselamatan operasi, keberlanjutan cadangan, serta pengawasan teknis dan lingkungan secara berkelanjutan. Ahli juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral tidak menuntut Negara untuk bertindak sebagai operator langsung, melainkan sebagai regulator dan controller yang menetapkan standar, batasan, dan kewajiban secara ketat melalui sistem perizinan. 379 9. Bahwa selanjutnya, Ahli Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M., dalam keterangannya pada persidangan tanggal 12 Januari 2026 juga menegaskan sebagai berikut: “Bahwa pengaturan sehubungan dengan perizinan disertai dengan penyertaan kewenangan pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) atas izin yang dimiliki. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (1) UU 4/2009 yang menegaskan bahwa subjek pengawasan adalah pemegang izin. ….Ahli memiliki pandangan yang sama dengan Mahkamah bahwa hubungan keperdataan dapat menghambat negara dalam menjalankan fungsi- fungsi HMN dikarenakan negara terikat pada perjanjian, sehingga berlaku asas Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sehingga kekuasaan negara menjadi terbatas berdasarkan isi perjanjian.” 10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut di atas, maka dari perspektif hukum administrasi negara, rezim perizinan berusaha justru memberikan posisi kuat bagi Negara untuk melakukan pengawasan sesuai dinamika, dibandingkan dengan klausul kontraktual yang bersifat tetap. Karakter izin sebagai keputusan publik memungkinkan penerapan asas contrarius actus dan penyesuaian kebijakan secara proporsional demi kepentingan umum, suatu mekanisme yang tidak tersedia dalam hubungan hukum berbasis kontrak. 11. Bahwa Izinkan Pemerintah untuk menanggapi pertanyaan Yang Mulia Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., terkait adanya pandangan bahwa dalam rezim perizinan pertambangan, ruang kebijakan, ruang pengaturan, dan ruang pengawasan yang dimiliki Pemerintah menjadi lebih luas, namun di sisi lain ruang pengelolaan atau pengurusan (beheersdaad) justru menjadi lebih sempit. 12. Bahwa terhadap pandangan tersebut, berdasarkan keseluruhan penjelasan yang telah disampaikan Pemerintah, termasuk keterangan para Ahli, rezim perizinan justru memperkuat fungsi penguasaan Negara, baik dalam aspek kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), maupun pengawasan (toezichthoudensdaad). Namun demikian, tidak terdapat fakta normatif yang menunjukkan bahwa ruang pengelolaan atau pengurusan Negara menjadi menyempit. 13. Bahwa secara sistematis UU Minerba masih memposisikan Negara tetap memiliki dan menjalankan fungsi pengelolaan secara langsung melalui 380 keberadaan BUMN sebagai instrumen negara di sektor pertambangan. Kewenangan dan peran BUMN dalam pengelolaan usaha pertambangan tidak dikurangi, tidak dibatasi, dan tidak dihilangkan oleh UU Minerba. 14. Bahwa penerapan rezim perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”) dan peraturan pelaksananya telah menempatkan sektor pertambangan mineral dan batubara sebagai sektor berisiko tinggi yang tunduk pada perizinan ketat oleh Pemerintah Pusat, dengan pengawasan melekat dan standar nasional. Sistem ini memastikan pengendalian preventif, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. 15. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa model kontraktual, seperti KK dan PKP2B, lebih menguntungkan Negara secara fiskal dibandingkan dengan rezim perizinan, Pemerintah perlu menyampaikan klarifikasi berdasarkan kerangka hukum yang berlaku dan data empiris. Dalam praktiknya, realisasi penerimaan Negara menunjukkan bahwa rezim perizinan berusaha di sektor pertambangan memberikan kontribusi yang lebih optimal dan berkelanjutan, baik dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”), penerimaan perpajakan, maupun kepatuhan administratif. Hal ini dimungkinkan karena perizinan berusaha sebagai instrumen hukum publik menempatkan Negara dalam posisi regulator yang memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kewajiban finansial secara proporsional dan adaptif terhadap dinamika harga komoditas, kondisi keekonomian, serta arah kebijakan nasional, sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, dalam rezim kontraktual, penyesuaian ketentuan fiskal terikat pada asas pacta sunt servanda sehingga memerlukan persetujuan para pihak, yang pada praktiknya membatasi fleksibilitas Negara dalam merespons kebutuhan fiskal nasional. Oleh karena itu, Pemerintah berpandangan bahwa klaim Para Pemohon mengenai keunggulan fiskal model kontraktual tidak sejalan dengan perkembangan aktual penerimaan Negara. 381 16. Bahwa sebagai penguatan terhadap penjelasan tersebut, Pemerintah merujuk pada hasil evaluasi atas laporan realisasi keuangan badan usaha pertambangan untuk periode Januari sampai dengan September 2025. Berdasarkan evaluasi tersebut, Pemerintah memperoleh data yang menunjukkan adanya peningkatan penerimaan Negara dari badan usaha yang sebelumnya beroperasi dalam kerangka PKP2B dan kemudian melanjutkan kegiatan usahanya melalui rezim perizinan, yaitu IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Data dimaksud disajikan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kinerja penerimaan Negara dalam rezim perizinan dibandingkan dengan rezim kontrak, sebagai berikut: No. Nama Perusahaan Penerimaan Negara jika menggunakan model PKP2B Penerimaan Negara jika menggunakan model IUPK Persentase Kenaikan Penerimaan Negara menggunaka n model IUPK 1 PT Kideco Jaya Agung USD 213.555.264 USD 285.541.010 33,71% 2 PT Kaltim Prima Coal USD 559.074.352 USD 720.973.548 28,96% 3 PT Arutmin Indonesia USD 145.090.996 USD 229.419.993 58,12% 4 PT Multi Harapan Utama USD 77.263.733 USD 110.153.798 42,57% 17. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024, sektor pertambangan memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto yang setara dengan 9,15% dari total Produk Domestik Bruto nasional. Data ini menegaskan bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional, baik dalam hal kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan efek langsung terhadap pelaksanaan desain nasional perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja serta UU Minerba. 18. Bahwa Pemerintah juga perlu menyampaikan bahwa pelaksanaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pertambangan, sebagai bagian dari implementasi UU Cipta Kerja, telah memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian nasional. Rezim perizinan berusaha yang terintegrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kepastian berusaha, tetapi juga memperkuat peran sektor pertambangan sebagai 382 motor penggerak perekonomian melalui multiplier effect yang signifikan, baik terhadap lapangan kerja, rantai pasok industri, maupun penerimaan Negara. 19. Bahwa selanjutnya, guna menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H., mengenai jaminan yang nyata terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat, Pemerintah perlu menjelaskan bahwa dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, penguatan dimensi sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertumpu pada kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility –“CSR”) sebagaimana berlaku umum bagi seluruh badan usaha. Selain itu secara khusus terdapat kewajiban Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (“PPM”) yang diatur secara tersendiri dalam rezim UU Minerba, khususnya Pasal 108 UU Minerba, tentang kewajiban menyusun program dan mengalokasikan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dikutipkan sebagai berikut: “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas: a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di WP dalam kegiatan Pertambangan; dan c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.” 20. Bahwa pada umumnya, kewajiban CSR telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun demikian, khusus untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pelaku usaha juga diberi kepatuhan melaksanakan PPM, sebagai respons atas karakteristik kegiatan pertambangan yang bersifat ekstraktif, berdampak langsung, dan berpotensi menimbulkan perubahan sosial-ekonomi yang signifikan di wilayah sekitar tambang. 21. Bahwa pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) telah diatur secara rinci, terukur, dan bersifat wajib, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara formalitas atau tidak serius. Undang-Undang Minerba beserta peraturan pelaksananya secara tegas menetapkan syarat, ruang lingkup, tahapan, serta standar minimum PPM, 383 termasuk kewajiban perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi oleh Pemerintah. Adapun ketentuan pelaksanaan PPM tersebut antara lain sebagai berikut: a) Pasal 179 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 39/2025”) mengatur bahwa dalam hal belum ditetapkan cetak biru (blueprint) Program PPM oleh pejabat yang berwenang (Gubernur), pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk Program PPM dengan mengacu pada: (i) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (ii) hasil pemetaan sosial; dan (iii) hasil konsultasi publik. b) Pasal 179 ayat (4) PP 39/2025 menegaskan bahwa rencana induk Program PPM tersebut wajib dikonsultasikan dengan Menteri, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, yang terdiri atas masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat. c) Pasal 179 ayat (5) PP 39/2025 mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana bagi pelaksanaan Program PPM, dengan besaran minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga kewajiban tersebut memiliki parameter kuantitatif yang jelas dan dapat diawasi. d) Pasal 180 PP 39/2025 menentukan bahwa Program PPM sekurang- kurangnya meliputi: (i) program tanggung jawab sosial dan lingkungan; (ii) pelibatan masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat di sekitar WIUP dan WIUPK dalam kegiatan pertambangan; dan (iii) program kemitraan usaha serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. e) Pasal 181 PP 39/2025 mengatur kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk menyampaikan laporan realisasi Program PPM kepada Menteri, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan kewajiban tersebut. 384 22. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (9) huruf a angka 5 PP 39/2025, kinerja pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu variabel evaluasi utama yang digunakan Pemerintah dalam menilai kepatuhan dan kinerja usaha pertambangan pemegang IUP maupun IUPK. Ketentuan ini menegaskan bahwa PPM bukan kewajiban pelengkap, melainkan instrumen pengawasan substantif yang secara langsung memengaruhi evaluasi dan keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan. 23. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (9) huruf a angka 5 PP 39/2025, kinerja pembedayaan dan pengembangan masyarakat merupakan variabel evaluasi yang dilakukan Pemerintah terhadap usaha pertambangan pemegang IUP maupun IUPK. 24. Bahwa sepanjang perjalanan UU Minerba, selain memberikan kontribusi dalam bentuk penerimaan Negara, perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan mineral dan batubara juga melaksanakan Program PPM sebagai kewajiban hukum yang melekat pada izin usaha, sekaligus sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. 25. Bahwa dari ribuan perusahaan pertambangan yang beroperasi, dapat diambil sebagian kecil contoh yang terdiri dari beberapa pemegang perizinan pertambangan Mineral, antara lain PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, serta enam perusahaan pemegang perizinan pertambangan Batubara, antara lain PT Adaro Energy Indonesia Tbk, PT Kideco Jaya Agung, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Multi Harapan Utama, dan PT Bukit Asam Tbk, yang secara kolektif telah merealisasikan Program PPM dengan total gabungan realisasi sebesar Rp2.478.514.029.164 (dua triliun empat ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus empat belas juta dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat Rupiah) dalam kurun waktu tahun 2024. 26. Bahwa Pemerintah menegaskan bahwa nilai realisasi Program PPM sebagaimana disebutkan tersebut hanya merupakan sebagian dari keseluruhan pelaksanaan Program PPM di sektor pertambangan mineral dan batubara. Secara faktual, terdapat ratusan pemegang IUP dan IUPK 385 yang memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Program PPM, sehingga kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat bersifat luas, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam kerangka pengelolaan pertambangan nasional. 27. Bahwa adapun realisasi Program PPM yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan mineral dan batubara dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan hidup, kelembagaan komunitas, dan pembangunan infrastruktur penunjang. Program ini mencerminkan kontribusi nyata sektor pertambangan mineral dan batubara dalam mendukung pembangunan perekonomian berkelanjutan serta pemerataan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah pertambangan. 28. Bahwa apabila dicermati keterangan Saksi Rachmat Makassau dan Saksi Budiawansyah dalam persidangan tanggal 12 Januari 2026, keduanya pada pokoknya mengakui bahwa sejak perusahaannya menjalankan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, tingkat pemenuhan kewajiban kepada Negara meningkat secara signifikan, baik kewajiban finansial berupa royalti, pajak, jaminan reklamasi, dan jaminan pascatambang, maupun kewajiban teknis, lingkungan (meliputi AMDAL, RKL-RPL, reklamasi dan pasca tambang), pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan kewajiban-kewajiban lainnya. 29. Bahwa berdasarkan penyajian data di atas, serta dikuatkan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa model izin (IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak) memberikan kontribusi penerimaan Negara yang lebih besar dibandingkan dengan skema kontrak. 30. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh argumentasi tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 386 B. Rezim Perizinan Berusaha Memberikan Perlindungan Lingkungan yang Lebih Kuat dan Terukur 31. Bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan, Pemerintah menegaskan bahwa rezim perizinan berusaha dalam sektor pertambangan mineral dan batubara sangat memperlihatkan fungsinya yang tidak hanya sebagai instrumen administratif, melainkan merupakan mekanisme hukum publik yang kuat terhadap perlindungan lingkungan hidup dan alam yang dimiliki Negara, secara preventif dan korektif sejak tahap perencanaan, operasi, hingga pemulihan pascatambang. 32. Bahwa seluruh uraian Pemerintah, termasuk keterangan para Ahli dan Saksi, pada pokoknya juga dimaksudkan untuk menanggapi pertanyaan Yang Mulia Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M., mengenai perbandingan dan implikasi rezim perizinan pertambangan (IUP/IUPK) terhadap aspek perlindungan lingkungan hidup dalam pengelolaan mineral dan batubara. 33. Bahwa Pemerintah memohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa dengan ditetapkannya pelaku usaha sebagai pemegang IUP atau IUPK, maka pemegang izin tersebut juga diwajibkan untuk memenuhi prasyarat dan instrumen kepatuhan yang berlapis di luar aspek teknis pertambangan semata, antara lain sebagai berikut: 34. Bahwa Pemerintah juga memastikan bahwa dengan berlakunya rezim perizinan berusaha, Negara memiliki ruang kewenangan yang memadai untuk menerapkan prinsip perlindungan kepentingan umum dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Prinsip perlindungan tersebut dapat dikembangkan, diperbarui, dan dikenakan secara konkret serta mengikat terhadap setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) dan/atau IUPK melalui norma-norma dalam UU Minerba serta peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada: a. Pasal 96 UU Minerba, tentang penerapan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice), dikutipkan sebagai berikut: “Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan: a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; b. keselamatan operasi pertambangan; c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; 387 e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.” b. Pasal 97 UU Minerba, tentang penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah, dikutipkan sebagai berikut: “Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah” c. Pasal 99 ayat (1) UU Minerba, tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, dikutipkan sebagai berikut: “Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang” d. Pasal 108 UU Minerba, tentang kewajiban menyusun program dan mengalokasikan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dikutipkan sebagai berikut: “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas: a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di WP dalam kegiatan Pertambangan; dan c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.” e. Pasal 36 PP 39/2025, tentang pemenuhan persyaratan lingkungan sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP tahap operasi produksi, dikutipkan sebagai berikut: “(1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Menteri. (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. financial” f. Pasal 39 PP 39/2025, tentang detail persyaratan lingkungan untuk mendapatkan IUP tahap operasi produksi, dikutipkan sebagai berikut: “Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi: 388 a. dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang” g. Pasal 158 sampai dengan Pasal 164 UU Minerba, tentang sanksi pidana sehubungan dengan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan UU Minerba. Sebagai contoh, terdapat ketentuan pidana dalam rangka pemulihan lingkungan, secara khusus reklamasi, diatur dalam Pasal 161B UU Minerba. Dikutipkan sebagai berikut: “(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.” h. Dalam rangka kepatuhan di bidang lingkungan hidup, pemegang izin wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, termasuk kewajiban pemenuhan persetujuan lingkungan melalui penyusunan AMDAL atau UKL-UPL, pelaksanaan RKL-RPL, serta pemenuhan standar teknis lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i. Dalam rangka kepatuhan di bidang kehutanan, apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan di kawasan hutan, pemegang izin wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksananya, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan dan/atau perizinan yang dipersyaratkan terkait penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, serta pemanfaatan kayu. 35. Bahwa pemenuhan instrumen-instrumen tersebut tidak berhenti pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam IUP atau IUPK, melainkan membentuk mekanisme kepatuhan yang diuji secara terus-menerus melalui kewajiban pelaporan, evaluasi, dan pengawasan. Dengan demikian, pengelolaan dampak dan pemulihan lingkungan menjadi bagian 389 integral dari tata kelola pertambangan, sekaligus memberikan dasar yang jelas bagi Pemerintah untuk melakukan pengendalian dan tindakan korektif apabila terjadi pelanggaran. 36. Bahwa Ahli Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M., dalam persidangan tanggal 12 Januari 2026, berkali-kali menjelaskan, terakhir dikutipkan sebagai berikut: “….perizinan adalah hubungan hukum antara negara dan pelaku usaha pertambangan yang berbasis izin administratif di mana kewajiban teknis lingkungan, finansial, dan administratif melekat langsung pada izin dan tunduk pada peraturan perundang- undangan. Pemerintah memiliki kewenangan penuh sehingga setiap perubahan kebijakan otomatis mengikat seluruh pemegang izin dan negara lebih kuat sebagai regulator termasuk dalam pengawasan, pembinaan dan penegakan kepatuhan. Penegakan kepatuhan diperkuat melalui evaluasi pembatasan kegiatan, pembekuan, dan pencabutan izin.” 37. Bahwa keterangan Ahli Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M., tersebut di atas menegaskan pada pokoknya rezim perizinan berusaha merupakan instrumen hukum publik yang dirancang untuk memastikan kepatuhan melalui prasyarat dan kewajiban yang melekat pada izin, termasuk kewajiban penyediaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan yang terintegrasi dalam sistem administrasi pemerintahan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, karakter izin sebagai keputusan publik memungkinkan Negara melakukan pengendalian dan koreksi, melalui pengawasan, pengetatan persyaratan, hingga pengenaan sanksi, demi perlindungan kepentingan umum, termasuk lingkungan hidup. 38. Bahwa berdasarkan keterangan serta paparan yang disajikan oleh Saksi Rachmat Makassau dan Saksi Budiawansyah dalam persidangan tanggal 12 Januari 2026, terungkap fakta bahwa sejak kegiatan usaha pertambangan dijalankan berdasarkan IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak, tingkat pemenuhan kewajiban perusahaan kepada Negara meningkat secara signifikan, baik kewajiban finansial maupun kewajiban teknis dan lingkungan, termasuk pemenuhan instrumen lingkungan, reklamasi, dan pascatambang. Selengkapnya Pemerintah kutipkan bagian paparan Saksi sebagai berikut: 390 Paparan Saksi Budiawansyah: Paparan Saksi Rachmat Makassau 39. Bahwa selanjutnya Pemerintah juga ingin mengutipkan keterangan dan paparan Saksi Rachmat Makassau pada persidangan tanggal 12 Januari 2026, dapat dilihat adanya bukti pelaksanaan pemulihan lingkungan melalui langkah-langkah reklamasi yang telah dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Fakta tersebut menegaskan bahwa pemulihan lingkungan dalam rezim perizinan bukan bersifat sukarela, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari pengaturan pertambangan yang 391 bersifat mengikat. Adapun paparan tersebut selanjutnya Pemerintah sajikan sebagai berikut: 40. Bahwa berdasarkan paparan di atas, menjadi contoh pelaksanaan pemulihan lingkungan yang telah berjalan dengan baik, antara lain yang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara, yang berdasarkan keterangannya telah merealisasikan kegiatan reklamasi atas lahan seluas 718 (tujuh ratus delapan belas) hektare serta rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 714 (tujuh ratus empat belas) hektare. Selain itu, paparan tersebut juga menunjukkan bahwa PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah melakukan penanaman sebanyak 1.539.856 (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam) pohon pada lahan reklamasi dan 673.915 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas) pohon pada lahan rehabilitasi DAS. 41. Bahwa Saksi Budiawansyah dalam persidangan tanggal 12 Januari 2026 pada intinya juga menyampaikan rezim perizinan lebih banyak memberikan komitmen lingkungan yang wajib dipenuhi perusahaannya. Perusahaan Saksi juga telah menindaklanjuti komitmen lingkungan yang melekat pada izinnya, antara lain kewajiban reklamasi 3 kali lipat dari luas bekas tambang yang dibuka kembali, penanaman 10 juta lebih pohon, dan kewajiban penggunaan deposito berjangka (bukan bank garansi). 392 42. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan Saksi tersebut, semakin jelas bahwa rezim perizinan berusaha secara nyata memperkuat posisi Pemerintah dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha, baik melalui penetapan prasyarat yang ketat, pengawasan yang berkelanjutan, maupun pengenaan sanksi yang efektif, sehingga perlindungan lingkungan hidup dapat dijalankan secara lebih terukur dan dapat ditegakkan. 43. Bahwa lebih lanjut, Pemerintah perlu menegaskan bahwa setiap pemegang IUP yang memasuki tahap Operasi Produksi IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Minerba, termasuk memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Lebih lanjut, Kewajiban AMDAL tersebut juga dilaksanakan dalam kerangka koordinasi lintas kementerian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia sebagai kementerian teknis yang berwenang melakukan penilaian dan persetujuan kelayakan lingkungan. 44. Bahwa dengan demikian, sebelum suatu kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan pada tahap operasionalnya, aspek perlindungan lingkungan telah terlindungi melalui proses penilaian, verifikasi, dan persetujuan kelayakan lingkungan hidup. 45. Bahwa guna menanggapi pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, M.P.A., terkait komitmen Pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batubara serta kuatnya posisi Negara dalam rezim perizinan pertambangan, Pemerintah menyampaikan contoh konkret tindakan penegakan hukum administratif terhadap pemegang IUP/IUPK yang terbukti melanggar ketentuan UU Minerba. Setidaknya terdapat 2 (dua) contoh tindakan tegas Pemerintah, sebagai berikut: a) Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 151 Tahun 2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 250 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Produksi kepada PT Kawei Sejahtera Mining, Pemerintah telah mencabut IUP 393 yang dimiliki oleh PT Kawei Sejahtera Mining, karena perusahaan tersebut terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan hidup serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Selengkapnya Pemerintah sajikan penggalan atas dokumen surat keputusan di bawah ini: b) Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 155 Tahun 2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 91201051135050013 tanggal 23 Juli 2025 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi untuk Komoditas Mineral Logam kepada PT Anugerah Surya Pratama, Pemerintah juga mencabut IUP yang dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, karena perusahaan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan tidak melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Selengkapnya Pemerintah sajikan penggalan atas dokumen surat keputusan di bawah ini: 394 46. Bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan bukti nyata ketegasan Pemerintah dalam rezim perizinan pertambangan, di mana Pemerintah memiliki kewenangan untuk secara langsung menjatuhkan sanksi pencabutan izin, bahkan tanpa didahului peringatan tertulis, apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap ketentuan UU Minerba, khususnya terkait kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dalam rezim perizinan pertambangan, posisi Negara berada dalam kedudukan yang sangat kuat dan dominan. 47. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berpandangan bahwa hal-hal tersebut telah menjawab kekhawatiran Para Pemohon maupun perhatian Yang Mulia Hakim Konstitusi terkait kemampuan Negara dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka rezim perizinan. Oleh karena itu, Pemerintah berkesimpulan bahwa keberlakuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba merupakan desain tata kelola yang sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup, kepastian hukum, serta amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 48. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh argumentasi tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 395 C. Kewenangan Pemberian Izin Oleh Pemerintah Pusat Merupakan Instrumen Konstitusional Untuk Integrasi, Standarisasi, Dan Pencegahan Tumpang Tindih Dalam Tata Kelola Pertambangan 49. Bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan, Pemerintah menegaskan kembali bahwa penempatan kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara pada Pemerintah Pusat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan HMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. HMN tidak dimaknai sebagai kepemilikan formal semata, melainkan mencakup kewenangan Negara untuk menetapkan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 50. Bahwa uraian Pemerintah beserta keterangan para Saksi dan Ahli juga dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H., dan Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., mengenai langkah antisipasi terhadap potensi melemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat akibat penarikan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; serta bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mampu menjamin terpenuhinya prinsip keadilan antar generasi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan, khususnya dalam konteks meningkatnya risiko kerusakan lingkungan. 51. Bahwa kebijakan penarikan kewenangan perizinan ke Pemerintah Pusat tidak dimaksudkan untuk mengurangi ruang partisipasi masyarakat maupun peran Pemerintah Daerah, melainkan merupakan langkah korektif atas berbagai persoalan struktural dalam tata kelola pertambangan yang sebelumnya timbul akibat fragmentasi kewenangan perizinan. 52. Bahwa anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan kewenangan perizinan berusaha oleh Pemerintah Pusat maka akan berdampak pada berkurangnya ruang bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasinya adalah tidak berdasar. Justru 396 sebaliknya, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah perbaikan atas sejumlah permasalahan serius yang terjadi sebelumnya. 53. Bahwa keberagaman pendekatan antar daerah dalam aspek teknis, perizinan, dan standar lingkungan merupakan konsekuensi dari otonomi daerah, namun dalam sektor pertambangan yang bersifat strategis, berisiko tinggi, dan berdampak lintas wilayah, keseragaman standar nasional menjadi kebutuhan konstitusional untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat. 54. Bahwa Prof. Dr. Tri Hayati, S.H. M.H., dalam disertasinya berjudul “Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka”, telah menjelaskan peraturan mengenai pengelolaan pertambangan, setidaknya sejak era Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan sampai sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengalami hambatan struktural, antara lain berupa ketidaksinkronan pengaturan dan ketidakterpaduan kewenangan antar daerah. Terdapat perbedaan penafsiran mengenai dasar hubungan hukum dalam pengaturan pertambangan di tingkat daerah. 55. Bahwa masih dalam disertasinya sebagaimana disebutkan di atas, Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., menjelaskan ketidaksinkronan pengaturan dan pelaksanaan perizinan pertambangan pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat terlihat antara lain sebagai berikut: c. Bahwa terdapat perbedaan penafsiran mengenai dasar hubungan hukum dalam pengelolaan pertambangan di tingkat daerah, di mana sebagian daerah menggunakan model IUP, sebagian menggunakan model Kuasa Pertambangan, dan bahkan terdapat daerah yang memandang pengelolaan pertambangan sebagai bentuk kerja sama. Keragaman penafsiran ini menunjukkan tidak adanya keseragaman kerangka hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan hukum antara Negara dan pelaku usaha. d. Bahwa pada periode sekitar tahun 2001 sampai dengan 2002 terjadi tumpang tindih regulasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan 397 kebijakan Pemerintah Daerah. Salah satu contohnya adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 443/MPP/Kep/5/2002 yang melarang ekspor timah dalam bentuk bijih (pasir) dan hanya mengizinkan ekspor dalam bentuk logam. Namun, kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh terbitnya peraturan daerah, antara lain Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 540.K/271/Tamben/2001 tentang Pemberian IUP untuk Pengolahan dan Penjualan (ekspor), yang pada praktiknya memicu berdirinya berbagai pabrik pengolahan (smelter) timah di Kabupaten Bangka. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (yang berlaku saat itu), kegiatan pengolahan merupakan satu kesatuan dengan kegiatan pertambangan dan berada dalam kerangka hubungan hukum yang sama dengan pelaku usaha pertambangan. Namun, peraturan di tingkat daerah pada saat itu tidak mencerminkan ketentuan tersebut sehingga menyebabkan kegiatan pabrik pengolahan (smelter) berdiri tanpa keterkaitan hukum yang jelas dengan kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. 56. Bahwa pandangan tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza S.H., LL.M., dalam keterangannya pada persidangan tanggal 12 Januari 2026, yang menegaskan bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba yang menetapkan kewenangan Perizinan Berusaha pada Pemerintah Pusat merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola perizinan pertambangan atas berbagai permasalahan struktural yang pernah timbul dalam praktik penerapan peraturan perizinan sebelumnya. Selengkapnya dikutipkan sebagai berikut: “Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 yang menerapkan “Perizinan Berusaha” oleh Pemerintah Pusat bagian dari upaya penanganan atas permasalahan yang pernah timbul dalam penerapan peraturan perizinan. Merujuk pada Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Atas UU 4/2009 Tahun 2018 Hal. 41, bentuk permasalahan yang sering timbul dalam penerbitan izin adalah tumpang tindih perizinan. Permasalahan tersebut menjadi landasan pengalihan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi untuk penerbitan 398 izin. Atas dasar hal tersebut, sentralisasi yang diatur melalui Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009 merupakan penguatan norma perizinan untuk mencegah permasalahan tumpang tindih penerbitan izin dengan tetap memungkinkan adanya redistribusi kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (5) UU 4/200G.” 57. Bahwa kewenangan perizinan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba bukanlah kebijakan yang lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan solusi normatif yang dibangun secara historis berdasarkan kajian akademik dan evaluasi mendalam terhadap tata kelola pertambangan mineral dan batubara. 58. Bahwa dari dinamika persidangan terungkap bahwa fragmentasi kewenangan perizinan berpotensi menimbulkan ketidakterpaduan kebijakan, perbedaan standar teknis dan lingkungan antar daerah, serta tumpang tindih pengaturan yang bermuara pada ketidakpastian hukum. Kondisi demikian tidak sejalan dengan karakter kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang bersifat strategis, berisiko tinggi, dan berdampak lintas wilayah, sehingga memerlukan standar nasional yang konsisten dan sistem pengawasan yang terintegrasi. Sejalan dengan hal tersebut, Ahli Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. dalam persidangan tanggal 12 Januari 2026 menerangkan bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara secara inheren merupakan kegiatan berisiko tinggi dan berdampak lintas wilayah, sehingga menuntut penerapan standar teknis nasional yang seragam serta mekanisme pengawasan yang terkoordinasi. 59. Bahwa pilihan kebijakan untuk memberikan kewenangan perizinan pertambangan ke Pemerintah Pusat merupakan bagian dari langkah pembenahan struktural tata kelola pertambangan melalui pembangunan sistem perizinan yang terintegrasi, terdigitalisasi, dan berbasis data nasional. Langkah ini ditujukan untuk mencegah tumpang tindih perizinan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. 60. Bahwa sebagai bagian dari desain nasional sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan sektor pertambangan mineral dan batubara terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (“OSS”). Melalui OSS, proses perizinan dilaksanakan secara nasional dan transparan, termasuk yang berkaitan dengan: a. Perizinan Berusaha sektor pertambangan; 399 b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan c. Persetujuan Lingkungan. 61. Bahwa kewenangan perizinan pada Pemerintah Pusat memberikan landasan kelembagaan bagi Negara untuk menerapkan platform digital yang seragam dan terstandar secara nasional melalui MinerbaOne, sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan antara lain: a. Minerba One Map Indonesia (“MOMI”) sebagai sistem pemetaan terpadu wilayah pertambangan; b. Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (“E-PNBP”) sebagai sistem pengelolaan dan pengawasan penerimaan Negara; c. Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (“E-RKAB”) sebagai sistem analisa dan pemantauan terhadap RKAB pemegang IUP; dan d. Minerba Online Monitoring System (“MOMS”) sebagai sistem pemantauan produksi dan penjualan mineral dan batubara secara waktu nyata (real-time). 62. Bahwa keberadaan sistem-sistem tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. dalam persidangan tanggal 12 Januari 2026, yang mengatakan bahwa “Ahli mencermati keberadaan sistem pemantauan teknis berbasis digital seperti MOMI, MOMS, e-RKAB, dan e- PNBP yang dikembangkan Kementerian ESDM untuk memperkuat transparansi, akurasi data, dan pengawasan negara terhadap seluruh rantai kegiatan usaha pertambangan”. Pemerintah berpandangan bahwa efektivitas sistem tersebut mensyaratkan kewenangan yang terpusat, sehingga penarikan kewenangan perizinan ke Pemerintah Pusat merupakan langkah strategis untuk menjamin ketertiban perizinan, mencegah tumpang tindih, serta memperkuat pengawasan Negara atas seluruh kegiatan pertambangan. Selengkapnya dikutipkan sebagai berikut: 63. Bahwa integrasi perizinan melalui kewenangan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Pusat tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Pemerintah Daerah tetap memegang peran strategis dalam: a. memberikan rekomendasi dalam penetapan WIUP dan WIUPK; b. keterlibatan dalam penyusunan rencana tata ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (“KLHS”), dan AMDAL; 400 c. pelaksanaan pengawasan; d. fasilitasi Program PPM; serta e. koordinasi dalam penyelesaian konflik sosial. Dengan demikian, tata kelola pertambangan tetap dilaksanakan melalui kolaborasi pusat–daerah, sesuai semangat otonomi daerah dalam UUD NRI Tahun 1945. 64. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa kebijakan sebagaimana dimuat dalam Pasal 35 ayat (1) UU Minerba merupakan pilihan kebijakan hukum yang konstitusional, sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta merupakan bentuk pelaksanaan HMN atas sumber daya alam. Integrasi kewenangan perizinan pada Pemerintah Pusat justru dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat, menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta memastikan penerapan standar lingkungan hidup dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. 65. Bahwa secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, UU Minerba disusun dengan tujuan utama memastikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan mineral dan batubara dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kerangka tersebut, penempatan kewenangan perizinan pada Pemerintah Pusat tidak dimaksudkan sebagai pengingkaran terhadap prinsip otonomi daerah, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara secara lebih efektif dan merata, guna mewujudkan tujuan konstitusional “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 66. Bahwa Pemerintah berpandangan, penataan kewenangan perizinan pertambangan harus dipahami secara kontekstual dengan kebutuhan pembenahan tata kelola yang terstruktur, terintegrasi, dan terdigitalisasi. Tanpa kerangka tata kelola yang demikian, fragmentasi kewenangan berpotensi mengulang berbagai permasalahan tata kelola yang telah terjadi sebelumnya, termasuk ketidakterpaduan kebijakan, lemahnya pengawasan, serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, ketentuan 401 Pasal 35 ayat (1) UU Minerba justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan mineral dan batubara. 67. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh argumentasi tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). D. UU Minerba Masih Menetapkan Pendelegasian Kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Perizinan Sektor Mineral dan Batubara 68. Bahwa uraian Pemerintah beserta keterangan para Saksi dan Ahli juga dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H., dan Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., mengenai langkah antisipasi terhadap potensi melemahnya peran Pemerintah Daerah dalam perizinan usaha mineral dan batubara. 69. Bahwa Pemerintah menegaskan kembali bahwa penguatan kewenangan perizinan pada Pemerintah Pusat tidak menghapus peran dan kewenangan Pemerintah Daerah, melainkan menempatkan Pemerintah Daerah tetap sebagai bagian integral dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara. UU Minerba secara eksplisit masih mengatur keterlibatan Pemerintah Daerah dalam berbagai tahapan strategis perizinan dan pengelolaan pertambangan. 70. Bahwa keterlibatan Pemerintah Daerah tersebut tercermin, antara lain: a. Pasal 9 UU Minerba, yang pada pokoknya mengatur bahwa “Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan ditetapkan Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI.” b. Pasal 17 Ayat (1) UU Minerba, yang pada pokoknya mengatur bahwa: “luas dan batas WIUP Mineral logam dan Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur” c. Pasal 112 UU Minerba, yang pada pokoknya mengatur: “pemegang IUP atau IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib dilakukan 402 divestasi saham secara berjenjang dan diprioritaskan secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat kemudian pemerintah daerah.” 71. Bahwa selain itu, jika merujuk pada ketentuan Pasal 35 Ayat (4) UU Minerba, serta peraturan pelaksana terkait berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) dengan huruf l Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Pusat tetap memberikan ruang kewenangan perizinan tertentu kepada pemerintah daerah, seperti: a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; d. Surat Izin Penambangan Batuan (“SIPB”); e. Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”); f. lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam; g. lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; h. lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan; i. Izin Usaha Jasa Pertambangan (“IUJP”) untuk 1 (satu) daerah provinsi; j. IUP untuk penjualan komoditas minerai bukan logam; k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan l. IUP untuk penjualan komoditas batuan. 72. Bahwa Pemerintah memandang perlu untuk meluruskan pemahaman bahwa pengaturan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara tidak dapat dipahami secara parsial hanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba semata. Ketentuan tersebut tidak serta-merta 403 menempatkan seluruh aspek perizinan pertambangan secara terpusat dan bersifat sentralistik pada Pemerintah Pusat. Sebaliknya, pengelolaan usaha pertambangan merupakan suatu sistem perizinan yang bersifat berlapis, sektoral, dan saling terkait, di mana selain perizinan usaha pertambangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, terdapat pula berbagai bentuk perizinan, persetujuan, dan pemenuhan persyaratan lain yang secara substansial tetap berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah. Perizinan dan persyaratan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, serta wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain sebagai berikut: a. Persetujuan tentang penggunaan kawasan hutan, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 96 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diketahui bahwa Menteri (menteri di bidang lingkungan hidup) dapat melimpahkan wewenang pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan tertentu kepada Gubernur. b. Persetujuan Lingkungan, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 63 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja, secara tegas telah diatur bahwa dalam hal untuk perlindungan lingkungan hidup baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait AMDAL, UKL-UPL, dan termasuk Izin Lingkungan sesuai dengan tingkatannya masing- masing; c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, apabila mengacu pada Pasal 58 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, secara tegas telah diatur bahwa Menteri mendelegasikan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada Gubernur dan Bupati/Walikota; dan 404 d. Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, jika mengacu pada ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri secara tegas telah diatur bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang untuk menerbitkan persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang lokasinya berada di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal. Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diperlukan bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan yang melakukan kegiatan bongkar muat batubara dalam pelabuhan pengumpan lokal. 73. Bahwa dengan demikian, desain UU Minerba menunjukkan adanya keseimbangan antara integrasi kebijakan nasional dan pelaksanaan otonomi daerah, di mana Pemerintah Pusat memastikan standar nasional, kepastian hukum, dan pengendalian strategis, sementara Pemerintah Daerah tetap menjalankan fungsi penting dalam pengawasan, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. 74. Bahwa model pendelegasian kewenangan ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, sekaligus memastikan bahwa sektor pertambangan yang bersifat strategis, berisiko tinggi, dan berdampak lintas wilayah dikelola secara terintegrasi dan bertanggung jawab. 75. Bahwa hal tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M., dalam persidangan tanggal 12 Januari 2026 yang menjelaskan bahwa dengan pertimbangan tertentu, kewenangan perizinan berusaha dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan desain pengaturan yang ditetapkan oleh pembentuk undang- undang. Artinya, redistribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah masih sangat dimungkinkan, sehingga ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba adalah konstitusional dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Selengkapnya dikutipkan sebagai berikut: “Ahli dapat menyatakan bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan melalui norma pada Pasal 35 ayat (5) UU 4/2009 yang menyatakan bahwa kewenangan “Perizinan Berusaha” dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dengan beberapa pertimbangan. Atas pengaturan ini, Ahli berpendapat bahwa redistribusi kewenangan 405 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dimungkinkan sehingga secara normatif Pasal 35 ayat (1) UU 4/2009” 76. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh argumentasi tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). E. Pengaturan Pemberian Hak Atas Hasil Mineral Dan Batubara Sebagaimana Pasal 92 UU Minerba Mendukung Stabilitas, Keteraturan, Dan Pengawasan Sistem Pertambangan Nasional 77. Bahwa uraian Pemerintah beserta keterangan para Saksi dan Ahli juga dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H., dan Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., mengenai mekanisme pengawasan dalam menjamin pemenuhan prioritas kebutuhan dalam negeri di tengah fluktuasi harga internasional agar tidak terjadi pengalihan yang merugikan kepentingan nasional; 78. Bahwa Pemerintah berkesimpulan ketentuan Pasal 92 UU Minerba merupakan norma pengaturan yang bersifat administratif dan fungsional, yang menetapkan secara tegas titik peralihan hak atas hasil produksi pertambangan setelah dipenuhinya kewajiban kepada Negara, khususnya kewajiban pembayaran iuran produksi. Norma ini justru memberikan kepastian hukum atas hasil produksi yang telah diekstraksi. 79. Bahwa dengan adanya titik peralihan kepemilikan yang jelas dan terukur, Negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan, penelusuran rantai pasok, penyitaan, serta penegakan hukum terhadap praktik pertambangan tanpa izin atau penyimpangan produksi. 80. Bahwa ketentuan Pasal 92 UU Minerba memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas sistem pelaporan dan pencatatan produksi nasional. Pengaitan hak kepemilikan hasil tambang dengan pemenuhan kewajiban kepada Negara mendorong tertib administrasi, mencegah penyimpangan atau manipulasi volume produksi, serta memastikan seluruh hasil tambang tercatat dalam sistem nasional yang terintegrasi, termasuk MOMI, MOMS, E-RKAB, dan E-PNBP yang tergabung dalam MinerbaOne. Mekanisme ini 406 secara langsung berkontribusi terhadap transparansi dan optimalisasi penerimaan Negara. 81. Bahwa pengaturan tersebut sekaligus menjadi instrumen bagi Negara untuk tetap mengarahkan pemanfaatan hasil tambang demi kepentingan strategis nasional, antara lain melalui kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO), ketahanan energi, serta agenda hilirisasi. Selama persyaratan dalam Pasal 92 UU Minerba belum terpenuhi, Negara tetap memiliki ruang kendali untuk memastikan bahwa distribusi, penjualan, dan ekspor hasil tambang berjalan selaras dengan kebijakan nasional. 82. Bahwa sejalan dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. dalam persidangan tanggal 12 Januari 2026, Pasal 92 UU Minerba perlu dipahami sebagai norma yang menetapkan titik peralihan administratif atas hasil produksi, yang keberlakuannya bersifat bersyarat, yaitu setelah pemegang izin memenuhi kewajiban publik berupa iuran produksi atau royalti. Dengan konstruksi demikian, norma a quo tidak mengalihkan penguasaan Negara atas sumber daya alam in situ, melainkan menegaskan momen transisi atas komoditas hasil produksi, tanpa mengurangi keberlanjutan pelaksanaan HMN melalui fungsi pengaturan, pengawasan, dan kebijakan publik lainnya. 83. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. dalam keterangannya pada persidangan tanggal 12 Januari 2026 juga menegaskan bahwa, dari perspektif teknis pertambangan, kejelasan status hasil produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU Minerba merupakan prasyarat fundamental bagi pengendalian produksi nasional dan keberlanjutan tata kelola pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan tersebut menjadi semakin efektif dengan dukungan sistem pengawasan perizinan yang terintegrasi dan berbasis data nasional melalui MinerbaOne. Selengkapnya dikutipkan sebagai berikut: “Ahli berpandangan bahwa ketentuan Pasal 92 UU Minerba harus dipahami dalam konteks operasional dan teknis kegiatan pertambangan. Dalam praktik pertambangan, mineral dan batubara baru dapat diperlakukan sebagai hasil produksi setelah melalui rangkaian kegiatan teknis yang panjang, berisiko tinggi, dan terukur, mulai dari pembuktian cadangan, perencanaan dan konstruksi tambang, pelaksanaan penambangan, hingga pengolahan dan pemenuhan spesifikasi mutu produk. 407 ….. Ahli berpandangan bahwa keberadaan mekanisme persetujuan rencana kerja, pengendalian produksi melalui RKAB, serta pemantauan produksi, pengangkutan, penjualan, dan pemenuhan kewajiban finansial melalui sistem digital terintegrasi menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil produksi berlangsung dalam kerangka pengendalian teknis yang ketat” 84. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh argumentasi tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 92 UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). F. Pemberian Hak Atas Hasil Produksi Merupakan Instrumen Kepastian Hukum Dan Kepastian Investasi Tanpa Mengurangi Hak Menguasai Negara 85. Bahwa Pemerintah menegaskan ketentuan Pasal 92 UU Minerba merupakan norma administratif yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum atas status hasil produksi, dengan menetapkan bahwa hak atas hasil produksi baru timbul setelah pemenuhan kewajiban publik kepada Negara, khususnya iuran produksi. Hak “berhak memiliki” dalam norma a quo bersifat derivatif dan bersyarat, bukan hak milik privat yang absolut, sehingga tidak mengalihkan penguasaan Negara atas sumber daya alam. 86. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Ahli Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M dalam tanggapan atas keterangannya pada persidangan tanggal 12 Januari 2026 telah menegaskan bahwa kejelasan status kepemilikan hasil produksi sebagaimana dilindungi dalam Pasal 92 U Minerba merupakan “prasyarat kepastian hukum agar pengelolaan Minerba dapat berjalan dan tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat terealisasi”. 87. Bahwa berangkat dari hal tersebut di atas, Pemerintah berkesimpulan bahwa dalam keseluruhan tahapan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Negara tetap memegang kewenangan publik yang bersifat determinatif, mulai dari penetapan wilayah, pemberian izin, persetujuan 408 rencana kerja, pengaturan standar teknis dan lingkungan, pengawasan produksi, hingga penegakan hukum. Bahkan setelah terjadinya peralihan hak atas hasil produksi, pelaksanaan HMN tetap berlangsung melalui kewenangan pengawasan, penegakan kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta pemulihan lingkungan. 88. Bahwa mekanisme peralihan hak atas hasil produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU Minerba merupakan instrumen kepastian hukum bagi seluruh pihak. Bagi Negara, ketentuan ini memastikan bahwa hak-hak publik berupa penerimaan negara telah dipenuhi terlebih dahulu sebelum hasil produksi dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Bagi pelaku usaha, ketentuan ini memberikan kejelasan status hukum hasil tambang sehingga dapat digunakan dalam kegiatan pengolahan, pemurnian, perdagangan, hilirisasi, maupun pembiayaan usaha secara sah dan terukur. 89. Bahwa dari perspektif perlindungan lingkungan hidup, mekanisme Pasal 92 UU Minerba memastikan bahwa Negara tetap memiliki instrumen pengawasan yang efektif. Selama kewajiban lingkungan, keselamatan, dan sosial belum dipenuhi, Negara tetap berwenang membatasi, menahan, atau menghentikan kegiatan usaha. Dengan demikian, pemberian hak atas hasil produksi tidak bersifat otomatis, melainkan bersyarat pada pemenuhan seluruh kewajiban publik. 90. Bahwa Negara tetap mempertahankan penguasaan publik atas mineral dan batubara sepanjang tahapan sebelum produksi, sehingga pengaturan kepemilikan pascaproduksi tidak mengurangi kewajiban konstitusional Negara dalam menjalankan fungsi pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Ketentuan Pasal 92 UU Minerba semata-mata mengatur fase setelah Negara terlebih dahulu memperoleh haknya secara sah, sementara HMN tetap dijalankan secara berkelanjutan melalui kewenangan pengawasan dan penegakan hukum pascaproduksi. 91. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh argumentasi tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 92 UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya 409 menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). G. Dampak Konstitusional Apabila Petitum Para Pemohon Dikabulkan 92. Bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan, Pemerintah meyakini apabila permohonan a quo dikabulkan, terdapat potensi serius timbulnya ketidakpastian hukum, disharmonisasi norma, serta terganggunya desain besar reformasi tata kelola perizinan nasional dan tata kelola pertambangan yang telah dibangun sebagai penyempurnaan pelaksanaan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengenai penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 93. Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Minerba merupakan norma kunci dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana ditata melalui UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Perubahan terhadap norma ini tidak hanya berdampak pada sektor pertambangan, melainkan berimplikasi sistemik terhadap keseluruhan arsitektur hukum dan kelembagaan perizinan nasional. 94. Bahwa secara sistemik, Pasal 35 ayat (1) UU Minerba berkaitan langsung dengan pengaturan penetapan WIUP dan WIUPK, persetujuan RKAB, standar lingkungan hidup, kewajiban reklamasi dan pascatambang, pengawasan serta penegakan sanksi, hingga mekanisme fiskal berupa iuran produksi dan royalti. Pergeseran makna terhadap norma a quo berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan pengaturan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun Negara. 95. Bahwa pengabulan petitum Para Pemohon pada hakikatnya akan mendorong pergeseran kembali dari rezim perizinan menuju rezim kontraktual sebagaimana berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pergeseran tersebut bersifat struktural karena menempatkan Negara kembali dalam hubungan hukum perdata yang sejajar dengan kontraktor, sehingga berpotensi membatasi ruang Negara dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan kepentingan publik. 96. Bahwa model kontrak/perjanjian jangka panjang secara inheren menimbulkan rigiditas pengelolaan sumber daya alam, karena perubahan kebijakan strategis, termasuk penyesuaian standar lingkungan, 410 keselamatan pertambangan, perkembangan teknologi, dan agenda hilirisasi, harus melalui mekanisme renegosiasi. Kondisi demikian berpotensi mengurangi fleksibilitas Negara dalam merespons dinamika pembangunan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. 97. Bahwa apabila permohonan Para Pemohon terhadap Pasal 92 UU Minerba dikabulkan, terdapat risiko nyata terjadinya ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan mineral dan batubara setelah diproduksi. Hal ini dapat mengganggu transaksi perdagangan, ekspor, hilirisasi, serta merusak integritas sistem rantai pasok dan penerimaan Negara. 98. Bahwa penghapusan atau perubahan terhadap Pasal 92 UU Minerba tanpa penataan regulatif yang komprehensif akan menimbulkan kekosongan norma atas status kepemilikan hasil tambang. Konsekuensinya adalah terganggunya iklim investasi, menurunnya minat hilirisasi, dan lemahnya fungsi pengawasan Negara, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap penerimaan Negara dan keberlanjutan industri pertambangan nasional. 99. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh argumentasi tersebut, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). IV. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP ALAT BUKTI SAKSI DAN AHLI YANG DIAJUKAN PARA PEMOHON 1. Bahwa Pemerintah pada prinsipnya menghormati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Namun demikian, Pemerintah perlu menegaskan bahwa penilaian terhadap alat bukti dalam perkara pengujian undang-undang tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan atau jumlah bukti, melainkan pada relevansi dan keterkaitannya secara langsung dengan dalil kerugian hak konstitusional serta norma undang-undang yang diuji. 2. Bahwa terhadap alat bukti saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pemohon, Pemerintah berpandangan bahwa alat bukti tersebut lebih berkaitan dengan isu kebijakan, kondisi empiris umum, atau praktik pelaksanaan kegiatan pertambangan di lapangan, yang pada hakikatnya 411 lebih relevan untuk diuji dalam konteks penerapan kebijakan atau tindakan konkret, bukan dalam kerangka pengujian norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi secara konsisten membedakan antara persoalan konstitusionalitas norma dan persoalan implementasi norma. Alat bukti saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pemohon yang berkaitan dengan dugaan kelemahan pengawasan, pelaksanaan perizinan tertentu, atau dampak kegiatan pertambangan tertentu tidak serta-merta membuktikan bahwa norma Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang secara langsung disebabkan oleh berlakunya Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba, serta tidak dapat menunjukkan bahwa norma a quo bertentangan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, maka alat bukti saksi dan ahli yang diajukan Para Pemohon tidak memiliki relevansi konstitusional yang memadai untuk mendukung dalil permohonan a quo. A. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN AHLI PARA PEMOHON 1. Bahwa Pemerintah menghormati kehadiran dan pandangan para ahli yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Namun demikian, Pemerintah memandang bahwa sebagian keterangan yang disampaikan belum sepenuhnya didasarkan pada analisis keilmuan yang relevan dengan objek pengujian konstitusional dalam perkara ini. Sejumlah pendapat yang disampaikan cenderung bersifat normatif-umum dan reflektif, serta belum secara langsung menguraikan hubungan kausal antara norma yang diuji dengan dalil pelanggaran konstitusi sebagaimana didalilkan Para Pemohon. 2. Bahwa sebagai contoh, Ahli Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., dalam keterangannya menyampaikan pandangan mengenai prinsip HMN dan menyimpulkan bahwa Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ahli juga mengemukakan penilaian umum, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kondisi pengelolaan sumber daya alam nasional setelah ±80 412 (delapan puluh) tahun kemerdekaan yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menurut Ahli pengujian undang-undang ini menjadi sarana penegakan kedaulatan negara demi keadilan antargenerasi. Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “Telah 80 tahun kita merdeka dalam arti terbebas dari penjajahan. Para pejuang rela mengorbankan nyawa dan harta agar bisa diperintah oleh bangsa sendiri yang melindungi rakyat tanah air berkeadilan berdaulat dalam arti yang luas termasuk dalam mengelola kekayaan alam. Masyarakat yang adil dan makmur. 80 tahun sudah kekayaan alam bangsa Indonesia hanya menguntungkan segelicir orang. Sedang rakyat banyak sebagai pemilik masih banyak yang miskin bahkan terkena dampak kerusakan lingkungan.. Pengujian materi pasal materiil pasal 35 dan pasal 32 Undang- Undang menbah oleh para pemohon ini dalam perkara ini adalah perjuangan menegakkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. perjuangan akan keadilan bukan hanya untuk generasi yang hidup pada masa ini, akan tetapi keadilan untuk anak cucu yang hidup setelah kita tua atau mungkin telah tiada.” 3. Bahwa terhadap keterangan tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa uraian Ahli lebih merupakan penilaian makro atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara umum, dan belum menunjukkan analisis yuridis yang memadai mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba secara spesifik. Selain itu, persoalan tingkat kemakmuran rakyat merupakan isu yang bersifat multidimensional dan tidak dapat secara langsung dilekatkan sebagai akibat hukum dari keberlakuan norma perizinan pertambangan yang diuji dalam perkara a quo. 4. Bahwa Ahli Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. juga telah menguatkan pandangan Pemerintah tersebut dengan menyatakan dalam keterangan ahlinya sebagai berikut: “Bahwa atas pengaturan perizinan dalam Pasal 92 UU 4/2009, Ahli berpandangan bahwa norma tidak menderogasi HMN oleh negara melainkan bagian dari implementasi HMN untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan atas Minerba sehingga “sebesar- besar kemakmuran rakyat” dapat terealisasikan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf [3.11] Hal. 100 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 bahwa “…apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat 413 memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam…”. Sehubungan dengan hal tersebut, hak kepemilikan atas Minerba harus diatur secara jelas mengingat ketidakpastian hak dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan Minerba sehingga “sebesar-besar kemakmuran rakyat” justru tidak dapat terealisasikan. Lebih lanjut, Ahli berpandangan bahwa pengaturan Pasal 92 UU 4/2009 sepatutnya dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan pengelolaan oleh negara atas Minerba mengingat adanya ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU 4/2009. Meskipun terdapat peralihan hak ekonomi Minerba pasca terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 92 UU 4/200G sehubungan dengan pembayaran iuran produksi, Pasal 157 ayat (1) UU 4/200G memprioritaskan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan Badan Usaha Milik Negara dan kebutuhan domestik. Atas dasar hal tersebut, peralihan hak ekonomi atas Minerba bukan berarti negara tidak menjalankan fungsi pengelolaan tetapi justru untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka pelaksanaannya. Bahwa Ahli berpandangan penguasaan negara atas Minerba harus diupayakan melalui instrumen hukum publik. Mengutip Paragraf [3.14] Hal. 108 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU- X/2012, Mahkamah menyatakan bahwa “…hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dari kekuasaan negara…”. Berpandangan sama dengan Mahkamah, Ahli menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk mineral dan batu bara (selanjutnya disebut sebagai “Minerba”), harus diatur melalui hubungan yang bersifat publik dalam rangka menjamin kekuasaan penuh negara. Salah satu bentuk dari pengaturan hubungan secara publik yang dapat diterapkan adalah melalui pengaturan perizinan yang diberlakukan dalam UU 4/2009.” 5. Bahwa Ahli Ir. Milawarman, M.Eng., dalam keterangannya mempersoalkan rezim perizinan pertambangan dengan menitikberatkan pada keterbatasan jangka waktu izin, serta mengusulkan penguasaan cadangan mineral dan batubara oleh Negara melalui mekanisme Wilayah Pencadangan Nasional (“WPN”) dan pembentukan entitas Negara khusus (“special purpose 414 vehicle”). Selengkapnya keterangan Ahli tersebut dikutipkan sebagai berikut: “Tapi cadangan yang terbatas itu tidak bisa dipindahkan, tidak bisa digade (digadai) lagi. Padahal anak cucu kita membutuhkan semen, batubara, nikel, dan sebagainya. Sehingga tumpang tindih ini tidak akan bisa terselesaikan. hak prioritas tambang tidak akan bisa terselesaikan dengan pola izin. Tapi kalau penguasaan negara dia memegang langsung oleh SPV atau entitas BUMN, sudah dipastikan negara bisa mengatur mengenai tumpang tindih lahan dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan keterlibatan swasta? keterlibatan swasta tetap bisa dimanfaatkan. Saat ini hampir semua penambang di Indonesia, 65 sampai 75% sebetulnya yang mengerjakan adalah kontraktor service pihak swasta. Jadi penguasaan negara secara langsung pemegang hak ekonomic right dan sebagainya tidak menghilangkan peran swasta.” 6. Terhadap pandangan tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa isu jangka waktu pengusahaan pertambangan pada dasarnya tidak relevan dengan pokok permohonan perkara a quo, karena baik dalam rezim perizinan maupun dalam model kontraktual, kegiatan pertambangan secara inheren selalu dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Dengan demikian, perdebatan mengenai durasi pengelolaan lebih merupakan persoalan kebijakan dan desain regulasi, bukan isu konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) maupun Pasal 92 UU Minerba. 7. Bahwa lebih lanjut, Pemerintah memandang bahwa keterangan Ahli Ir. Milawarman, M.Eng., cenderung menyederhanakan prinsip HMN seolah- olah HMN hanya dapat diwujudkan apabila Negara bertindak sebagai pelaku usaha langsung atau pemegang hak ekonomi atas cadangan mineral dan batubara. Pandangan demikian tidak sejalan dengan doktrin HMN sebagaimana telah ditegaskan secara konsisten dalam putusan- putusan Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa penguasaan Negara tidak identik dengan pengelolaan langsung oleh Negara, melainkan dijalankan melalui fungsi penetapan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). 8. Bahwa Pemerintah juga mencermati bahwa usulan pengelolaan melalui hubungan hukum berbasis kontrak, termasuk melalui pembentukan special purpose vehicle, belum sepenuhnya mempertimbangkan pengalaman empiris tata kelola pertambangan di Indonesia. Dalam praktik, 415 model kontraktual justru berpotensi membatasi ruang gerak Negara dalam menyesuaikan kebijakan strategis, serta dapat menempatkan Negara pada posisi yang kurang optimal dalam menghadapi dinamika lingkungan, keselamatan, dan kepentingan publik yang terus berkembang. B. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI PARA PEMOHON 1. Bahwa Pemerintah menghormati keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan perkara a quo. Namun demikian, Pemerintah memandang bahwa keterangan yang disampaikan belum diuraikan secara komprehensif dan tidak menunjukkan relevansi langsung dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba yang menjadi objek permohonan. Keterangan saksi lebih bersifat narasi pengalaman empiris individual, tanpa penjelasan yang memadai mengenai hubungan kausal antara pengalaman tersebut dengan keberlakuan norma yang diuji. 2. Bahwa sebagai contoh, Saksi Chairil Abdini dalam keterangannya menyampaikan pengalaman pada masa bekerja di lingkungan Wakil Presiden, dikutipkan sebagai berikut: “Waktu (saya) bekerja di kantor wapres itu, bapak wapres minta dirjen minerba untuk menjelaskan mengapa royali-royalti batubara tersebut kecil sekali…” Bahwa Saksi Chairil Abdini tersebut pada intinya menerangkan terdapat diskursus mengenai tingkat penerimaan Negara dari sektor pertambangan, khususnya dari sisi royalti. Selanjutnya, Saksi Chairil Abdini kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan sektor minyak dan gas bumi yang memiliki karakteristik pengelolaan dan skema pembagian hasil yang berbeda. 3. Bahwa terhadap keterangan tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa uraian Saksi tidak disertai dengan konteks waktu, rezim regulasi, maupun kerangka kebijakan hukum yang berlaku pada periode yang dimaksud. Selain itu, perbandingan dengan sektor minyak dan gas bumi tidak dapat serta-merta dijadikan tolok ukur dalam menilai konstitusionalitas pengaturan pertambangan mineral dan batubara, mengingat perbedaan karakter sumber daya, model pengelolaan, serta dasar hukum yang mengaturnya. 416 4. Bahwa lebih lanjut, persoalan tingkat penerimaan Negara pada periode tertentu merupakan isu kebijakan publik yang bersifat historis dan implementatif, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pengujian norma undang-undang a quo. Justru, norma-norma dalam UU Minerba yang saat ini diuji merupakan bagian dari desain kebijakan hukum yang disusun oleh pembentuk undang-undang untuk menjawab berbagai permasalahan tata kelola pertambangan di masa lalu, termasuk optimalisasi penerimaan Negara, penguatan pengawasan, serta peningkatan kepastian hukum dalam pengelolaan mineral dan batubara. 5. Bahwa dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa keterangan saksi Para Pemohon belum menunjukkan adanya argumentasi faktual yang secara langsung dan meyakinkan dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya pertentangan antara Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 UU Minerba dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana didalilkan Para Pemohon. V. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). 3. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak- tidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 4. Menyatakan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, 417 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100, selanjutnya disebut UU 2/2025) dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020) 418 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2025. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon VI agar memperbaiki sekaligus memperjelas perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 20 Oktober 2025, hlm. 9-12 dan 14-17]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu dengan batas waktu penyerahan perbaikan permohonan paling lama pada tanggal 3 November 2025. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai syarat formal permohonan terutama uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: 419 a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan yang ditentukan PMK 7/2025. Dalam hal ini, permohonan a quo telah menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan, dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus. [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian antara posita dan petitum. Artinya, sekalipun permohonan Pemohon telah disusun dan memuat sistematika permohonan, namun penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, melainkan Mahkamah juga menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 420 Pasal 68 PMK 7/2025 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. [3.3.4] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mengajukan pengujian norma Pasal 35 ayat (1) serta Pasal 92 UU 3/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Setelah memeriksa dan membaca secara komprehensif permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mengajukan objek permohonan antara lain norma Pasal 92 UU 3/2020 yang dikutip/ditulis dalam permohonan a quo oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah sebagai berikut: Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi kewajiban pembayaran iuran produksi dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Perbaikan Permohonan, angka 34 hlm. 34 dan angka 104 hlm. 59]. Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah benar mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 92 UU 3/2020 dengan rumusan kutipan sebagaimana dinyatakan di atas dan bukan disebabkan oleh kekeliruan teknis atau redaksional (typo) karena Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menuliskan dua kali rumusan kutipan norma Pasal 92 UU 3/2020 yang sama dalam Permohonan [vide Perbaikan Permohonan, angka 34 hlm. 34 dan angka 104 hlm. 59]. [3.3.5] Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kutipan norma Pasal 92 UU 3/2020 yang dijadikan sebagai objek pengujian oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VI bukan merupakan kutipan norma Pasal 92 UU 3/2020 yang benar sebagaimana yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 [vide Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525]. Dalam hal ini, norma Pasal 92 UU 3/2020 yang benar menyatakan, “Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif”. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memahami objek pengujian yang sesungguhnya hendak dilakukan pengujian. Terlebih, dalam Petitum 421 Angka 3, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI merujuk kepada undang-undang yang tidak tepat dengan menyatakan, “materi muatan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat [Sic!] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara …”. Ihwal ini, undang-undang yang dimohonkan pengujian sama sekali tidak menuliskan/mencantumkan kata “Keempat” hanya menuliskan atau mencantumkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”. Artinya, secara yuridis-faktual, UU 3/2020 bukan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketidakcermatan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam mengutip substansi norma Pasal 92 UU 3/2020 dan mengutip judul UU 3/2020, Mahkamah kesulitan untuk memahami norma sesungguhnya yang dilakukan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VI. Hal demikian mengakibatkan objek permohonan menjadi tidak jelas. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta hukum ketidaktepatan penulisan norma Pasal 92 UU 3/2020 dalam Posita serta penulisan rujukan undang-undang dalam Petitum yang menjadi objek permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 92 UU 3/2020 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI ihwal pengujian norma Pasal 92 UU 3/2020 tidak jelas/kabur (obscuur) maka pokok permohonan berkenaan dengan norma Pasal 92 UU 3/2020 tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya mempertimbangkan dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sepanjang pengujian norma Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020 [Sic!]. Dalam hal ini, oleh karena bunyi dan substansi norma Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020 persis sama dengan bunyi dan substansi norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 maka selanjutnya Mahkamah akan menggunakan dan menulisnya menjadi norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025. 422 Kedudukan Hukum Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 423 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 menyatakan, “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang mengambil peminatan hukum lingkungan dan sumber daya alam serta aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup, termasuk sumberdaya alam [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2]. Selain itu, Pemohon I juga aktif melakukan advokasi lingkungan hidup dengan menulis artikel mengenai pertambangan nikel yang merugikan masyarakat, melakukan aksi penolakan pertambangan PT. Dairi Prima Mineral yang merugikan masyarakat dan lingkungan, melaksanakan program pengabdian masyarakat berbasis lingkungan di Kepulauan Seribu dan menulis amicus curiae terkait pencemaran tambak udang di wilayah konservasi Karimunjawa [vide Bukti P-3]. Dalam hal ini, Pemohon I memiliki kepentingan konstitusional langsung terhadap pengaturan dan kebijakan pengelolaan 424 sumber daya alam. Kepentingan konstitusional Pemohon I berakar dari hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa S1 FHUI yang mendalami hukum pertambangan dengan mengambil mata kuliah pertambangan, perkebunan, dan kehutanan [vide Bukti P-4]. Selain itu, Pemohon II aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup termasuk sumber daya alam [vide Bukti P-5 dan Bukti P-6] serta aktif melakukan advokasi lingkungan hidup dengan terlibat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup seperti pengabdian masyarakat, menulis amicus curiae, melakukan aksi penolakan terhadap pertambangan yang merugikan masyarakat serta menjadi koordinator lapangan aksi all eyes on Papua di Mahkamah Agung dalam penolakan pembabatan hutan di Papua [vide Bukti P-6]; 5. Bahwa Pemohon III merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mendalami hukum lingkungan dengan mengambil mata kuliah hukum lingkungan [vide Bukti P-7] dan memiliki perhatian khusus terhadap isu lingkungan hidup; 6. Bahwa Pemohon IV merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan dan hidup di kawasan tambang timah di Belitung Timur yang dipenuhi oleh aktivitas pertambangan ilegal sehingga menyebabkan sulitnya mengakses air bersih dalam sumur akibat air yang berminyak dan berwarna kuning diduga mengandung kadar logam berat. Hal ini menyebabkan Pemohon IV harus membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak [vide Bukti P-8]. Selain itu, Pemohon IV juga mengalami kesulitan memperoleh hasil tangkapan yang layak konsumsi karena ekosistem ikan, udang, dan cumi-cumi di sekitar pinggir pantai terganggu akibat adanya aktivitas tambang [vide Bukti P-9]. Pemohon IV juga merupakan aktivis lingkungan lokal sejak tahun 2017 yang memperjuangkan lingkungan hidup dengan melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan konservasi hutan mangrove bersama Komunitas Akar Bakau dan ForDAS di Belitung Timur [vide Bukti P-10], aktif menyuarakan isu lingkungan dengan melakukan penolakan terhadap tambang- tambang ilegal di kawasan Belitung dan menjadi narasumber maupun peserta pada beberapa acara/kegiatan bertemakan lingkungan [vide Bukti P-11]; 425 7. Bahwa Pemohon V merupakan Masyarakat Hukum Adat yang berprofesi sebagai Petani dan juga tokoh dari Masyarakat Adat Tebat Rasau yang keberadaannya diakui berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lintang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata “Lanun” Geosite Tebat Rasau Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur tanggal 28 Desember 2023 [vide Bukti P-12]. Desa Adat Tebat Rasau merupakan bagian dari Geosite Belitong yang keberadaannya diakui oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada tahun 2017 dan oleh UNESCO pada tahun 2021 [vide Bukti P-13]. Pemohon V aktif dalam isu lingkungan termasuk melakukan perlawanan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di hutan adat Tebat Rasau yang berada di kawasan Geopark Belitung Timur; 8. Bahwa Pemohon VI merupakan Masyarakat Hukum Adat yang berprofesi sebagai peneliti dan periset lokal sejarah masyarakat adat yang tinggal di Sorowako, khususnya di kawasan Danau Matano, Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari Masyarakat Hukum Adat Wawainia Rahampuu Matano yang diakui keberadaanya berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta telah didaftarkan sebagai yayasan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2023 [vide Bukti P-15 dan Bukti P-16]. Pemohon VI merupakan pengurus aktif dan koordinator Litbang dari Yayasan Wawainia Rahampuu Matano [vide Bukti P-16] serta mendapatkan kuasa dalam uji materiil akibat terdampaknya Masyarakat Hukum Adat Wawainia Rahampuu Matano akibat aktivitas tambang nikel yang berjalan sejak tahun 1968 dengan perusahaan tambang International Nickel Co of Canada [vide Bukti P-17]. Dalam kapasitasnya sebagai pengurus aktif Masyarakat Hukum Adat Wawainia Rahampuu Matano, Pemohon VI beberapa kali berkonflik dengan perusahaan tambang dalam memperjuangkan batas wilayah adat/tanah ulayat maupun memperjuangkan keberadaan kawasan cagar budaya Potanda di Luwu Timur [vide Bukti P-19]; 9. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025, negara hanya berperan sebagai penerbit izin dan penerima iuran, sedangkan nilai ekonomi sumber daya alam diberikan kepada pemegang izin secara individual, sehingga fungsi penguasaan negara menjadi lemah dan rakyat kehilangan hak konstitusional untuk menikmati kekayaan alam secara adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, kerugian 426 hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon III, sebagai mahasiswa dan aktivis advokasi lingkungan bersifat potensial bagi dirinya dan juga intragenerasional karena norma a quo memberikan dampak jangka panjang terhadap generasi penerus bangsa yang akan kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari serta menghambat upaya advokasi dan partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan; 10. Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 telah menyebabkan negara kehilangan kendali substantif atas kekayaan alam yang ada di wilayah masyarakat adat sehingga manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut tidak lagi kembali kepada masyarakat lokal melainkan dikuasai oleh pemegang izin pertambangan. Oleh karena itu, Pemohon IV sampai dengan Pemohon VI yang dalam kehidupan sehari-harinya bergantung pada sumber daya alam di sekitar kawasan pertambangan timah di Belitung dan pertambangan Nikel di Sulawesi Selatan, mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual, faktual yang dapat diidentifikasi secara jelas, yaitu kerugian untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI tahun 1945, serta tidak dapat ikut berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi nasional yang berasaskan keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan serta mendapatkan manfaat kemakmuran dari perekonomian sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Adapun kerugian hak konstitusional yang faktual lainnya berupa hilangnya hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena hilangnya akses terhadap sumber daya air bersih dan hasil laut akibat kerusakan dan pencemaran akibat aktivitas tambang, rusaknya ekosistem hutan adat dan wilayah kelola tradisional akibat eskploitasi mineral serta intimidasi dan konflik sosial akibat kegiatan pertambangan pada wilayah adat. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia berstatus mahasiswa fakultas hukum [vide Bukti P-1, Bukti P-4, Bukti P-7] yang memiliki perhatian pada bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pemohon I sampai 427 dengan Pemohon III telah dapat menjelaskan secara spesifik dan potensial anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 yang dimohonkan pengujian. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki Pemohon I sampai dengan Pemohon III mempunyai hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 yang dimohonkan pengujian karena norma a quo dianggap mengakibatkan lemahnya fungsi penguasaan negara terhadap sumber daya alam sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon III potensial kehilangan hak untuk menikmati kekayaan alam secara adil yang tidak hanya bagi dirinya dan juga intragenerasional yang berpotensi juga kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari di masa mendatang. Demikian pula halnya bagi Pemohon IV sampai dengan Pemohon VI dalam menjelaskan kedudukan hukum, telah dapat membuktikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat hukum adat yang aktif memperjuangkan isu lingkungan hidup terutama lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat hukum adat pada kawasan pertambangan timah di Belitung dan pertambangan nikel di Sulawesi Selatan [vide Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-18]. Pemohon IV sampai dengan Pemohon VI juga telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual anggapan kerugian hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) antara hak konstitusional Pemohon IV sampai dengan Pemohon VI dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena aktivitas pertambangan dengan adanya izin usaha pertambangan mengakibatkan kerusakan dan pencemaran, rusaknya ekosistem hutan adat dan wilayah kelola tradisional akibat eskploitasi mineral serta intimidasi dan konflik sosial akibat kegiatan pertambangan pada wilayah adat. Oleh karena itu, jika permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon III tidak akan terjadi serta tidak lagi terjadi bagi Pemohon IV sampai dengan Pemohon VI. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon 428 VI (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, perubahan rezim hukum dari kontrak karya menjadi rezim perizinan berdasarkan UU 4/2009 dan perubahannya, justru menghilangkan kendali negara pada tahap produksi dan distribusi nilai ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan nilai ekonomi minerba tidak kembali kepada rakyat tetapi tetap terkonsentrasi pada segelintir pemegang izin; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 yang menempatkan kegiatan usaha pertambangan sebagai kegiatan perizinan berusaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah menyebabkan Indonesia menjadi negara yang secara eksplisit memberikan hak kepemilikan atas hasil tambang (ex situ ownership) penuh kepada pemegang izin pertambangan. Oleh karena itu, ketentuan ini menempatkan negara tidak lagi menjalankan fungsi pengurusan (benherend) dan pengelolaan (ondernemend) dalam sektor pertambangan, namun hanya berperan sebagai penerbit izin dan penerima iuran dan pajak, tanpa adanya kendali substantif atas nilai ekonomi sumber daya alam setelah tahap produksi. Hal ini menimbulkan makna “penguasaan negara” yang bersifat konstitusional-substantif menjadi penguasaan negara yang bersifat administratif-normatif sehingga melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 429 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 bertentangan dengan perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan karena menutup ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan, pengendalian, dan perumusan kebijakan publik di bidang pertambangan. Sistem perizinan usaha pertambangan dilakukan secara sentralistik oleh pemerintah pusat tanpa mekanisme partisipasi dari masyarakat. Hal ini berakibat pengelolaan sumber daya alam berubah dari “usaha bersama” menjadi “usaha berizin secara individu” dan hanya pihak pemegang izin yang dapat mengakses nilai ekonomi sumber daya alam, sedangkan masyarakat luas tidak memiliki ruang partisipasi maupun akses manfaat. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2003. Rezim perizinan telah mereduksi ruang partisipasi para Pemohon karena ruang partisipasi yang tersedia hanya berada pada tahapan penetapan wilayah pertambangan secara terbatas dan pada tahapan partisipasi lingkungan hidup, padahal ruang partisipasi publik harus dibuka lebar sejak perencanaan dan penetapan izin usaha pertambangan berupa pelibatan atau penampungan aspirasi mengenai rencana pengelolaan yang meliputi kapasitas atau batasan dalam pertambangan, penentuan pemberian izin, peruntukan dilakukannya pertambangan, pembagian hasil, dan pemanfaatan hasil pertambangan; 4. Bahwa menurut para Pemohon, rezim perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara bertentangan dengan prinsip kontrol negara atas sektor-sektor strategis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 yang menempatkan kegiatan pertambangan sebagai kegiatan perizinan usaha menyebabkan negara hanya menjalankan fungsi pengaturan dan pemungutan iuran tanpa memiliki kontrol terhadap operasi dan hasil produksi, sehingga negara tidak lagi menguasai cabang produksi pertambangan secara substantif, melainkan hanya memberikan hak monopoli ekonomi kepada pemegang izin pertambangan. Keadaan ini menimbulkan reduction of state control yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pemberian mandat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu reduction of state control juga telah menimbulkan kerugian nyata dan faktual bagi para Pemohon yang merupakan bagian dari masyarakat hukum adat dan 430 tinggal di kawasan pertambangan yang justru tidak merasakan dampak ekonomi yang nyata dari hasil pertambangan timah di kawasan tempat tinggal mereka, namun justru mengalami kerusakan lingkungan hidup berupa kerusakan hutan adat dan hutan mangrove, rusaknya ekosistem sungai, sulitnya memperoleh air bersih dan hasil alam akibat aktivitas pertambangan; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 menyebabkan negara tidak dapat menentukan nominal kontribusi yang riil yang seharusnya dibayarkan oleh pemegang izin dalam bentuk iuran produksi dan iuran tetap sebagai bentuk royalti terhadap hasil produksi bahan tambang yang diberikan kepada negara oleh pengusaha tambang. Hal ini dikarenakan penguasaan terhadap barang tambang sepenuhnya ada pada pengusaha tambang, kedaulatan negara atas barang tambang hanya ada pada saat sebelum izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dikeluarkan serta hasil akhir dari penjualan barang tambang tersebut. Oleh karena itu, secara faktual dan konseptual, iuran dan royalti tidak dapat meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 6. Bahwa menurut para Pemohon, rezim perizinan pertambangan minerba bertentangan dengan demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 bersifat sentralistik sehingga menghilangkan prinsip kebersamaan dalam demokrasi ekonomi, mengabaikan pertimbangan prinsip keberlanjutan, mengabaikan hak-hak tradisional serta partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang masih sangat bergantung pada sumber daya alam sekitarnya, mengabaikan hak antargenerasi untuk memperoleh manfaat yang baik dari sumber daya minerba, serta menciptakan ketimpangan kekuasaan ekonomi; 7. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan perbandingan sistem hukum pertambangan di negara lain seperti Brunei Darussalam, Arab Saudi, Norwegia, Tiongkok, dan Rusia, kepemilikan negara atas hasil tambang (ex situ ownership) tetap dipertahankan sehingga negara tetap berperan sebagai pemilik sekaligus pengendali atas seluruh hasil produksi hingga tahap produksi dan penjualan. Adapun keterlibatan swasta dibatasi dalam bentuk production 431 sharing, profit sharing, atau services contracts tanpa berpindahnya hak kepemilikan hasil tambang sepenuhnya kepada pihak swasta. Oleh karena itu, para Pemohon menghendaki negara mengadopsi sistem product sharing contract atau joint venture agar negara dapat menguasai sumber daya alam, khusunya minerba dengan cara mengelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tidak terkecuali untuk kemakmuran masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang berada di kawasan konsesi tambang; Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan, materi muatan Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau menyatakan Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan melalui skema berupa kontrak/kerjasama pengelolaan sumber daya alam oleh negara. [3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung/membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-83 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 November 2025 dan tanggal 12 Januari 2026. Selain itu, para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) orang ahli dan seorang saksi. Dalam hal ini, dua orang ahli para Pemohon, yaitu Prof. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D dan Ir. Milawarma, M.Eng telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Desember 2025 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2025 serta menyerahkan keterangan tambahan pada tanggal 11 Desember 2025. Sementara itu, tiga orang ahli Pemohon, yaitu Prof. Drs. Raldi Hendrotoro Seputro Koestoer, M.Sc., Ph.D., APU, Mohammad Novrizal, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. menyampaikan keterangan secara tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2025. Adapun Saksi Pemohon, Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Desember 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2025. Selain itu, para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan bertanggal 21 Januari 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2026 dan telah melewati batas waktu penyerahan Kesimpulan, yaitu pada 432 tanggal 21 Januari 2026 sehingga kesimpulan dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 19 November 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 19 November 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Januari 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 24 November 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 November 2026 yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 26 November 2026. Selain itu, Presiden mengajukan dua ahli, yaitu Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. dan Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M, serta dua saksi, yaitu Budiawansyah dan Rachmat Makkasau, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2026. Presiden juga menyerahkan Kesimpulan bertanggal 21 Januari 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat-tidaknya norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 diajukan permohonan kembali karena norma a quo sebagaimana sebelumnya diatur dalam norma Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2020 dengan amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 433 Pasal 72 PMK 7/2025: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 di atas, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitas dan telah diputus Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara komprehensif permohonan para Pemohon dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya, telah ternyata permohonan a quo menggunakan dasar pengujian dan alasan permohonan berbeda dengan Permohonan Nomor 58/PUU-XVIII/2020. Dalam hal ini, Permohonan Nomor 58/PUU-XVIII/2020 menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan permohonan yang pada pokoknya mempermasalahkan norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 yang tidak memberikan kepastian hukum dalam pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Selain itu, Permohonan Nomor 58/PUU-XVIII/2020 Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan Mahkamah belum memeriksa substansi Permohonan Nomor 58/PUU-XVIII/2020. Berdasarkan uraian tersebut, terlepas dari substansi permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, karena terdapat perbedaan dasar pengujian dan/atau alasan permohonan berbeda dengan permohonan sebelumnya, secara formil permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 untuk dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh karena substansi norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 dapat dimohonkan pengujian kembali, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan Presiden, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah rezim perizinan dalam pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam norma Pasal 35 434 ayat (1) UU 2/2025 telah menghilangkan fungsi pengurusan (bestuursdaad) dan fungsi pengelolaan (beheersdaad) yang dimiliki negara menjadi hanya melaksanakan fungsi administratif dan regulatif sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai menjadi sistem kontrak/kerjasama pengelolaan sumber daya alam oleh negara sebagaimana petitum para Pemohon. [3.15] Menimbang bahwa sebelum menjawab masalah konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon di atas, penting bagi Mahkamah menjelaskan hal-hal sebagai berikut. [3.15.1] Bahwa terkait dengan hak menguasai negara yang menjadi dasar para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 Mahkamah perlu merujuk putusan-putusan sebelumnya, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025, hal-ihwal hak menguasai negara pada pokoknya dinyatakan sebagai hubungan hukum publik yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menentukan kebijakan, mengatur pemanfaatan, menetapkan hubungan hukum, serta menjamin agar pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan fungsi sosial, keadilan dan kelestarian lingkungan. Ihwal ini, sebagai salah seorang penggagas Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, Mohammad Hatta antara lain berpendirian, frasa “dikuasai oleh negara” tidak berarti negara harus secara langsung ikut mengelola atau menyelenggarakan cabang produksi, akan tetapi hal itu dapat diserahkan kepada koperasi dan swasta. Tugas negara hanya membuat peraturan dan melakukan pengawasan guna kelancaran jalannya ekonomi demi menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat [vide Tri Hayati, 2019]. Dalam kaitan ini, mineral dan batubara (minerba) merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang bersifat tidak terbarukan, berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak dan karenanya menyangkut kemaslahatan umum, pelayanan umum, dan sebesar-besarnya digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. [3.15.2] Bahwa secara doktriner, berkenaan dengan penguasaan oleh negara, perizinan merupakan instrumen penting dalam hukum administrasi negara dan digunakan oleh pemerintah sebagai sarana pengendalian, pengawasan, dan penertiban. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang mempunyai sifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap 435 kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai kelompok usaha dan masyarakat. Pengaturan dalam bentuk perizinan demikian merupakan salah satu pelaksanaan prinsip negara hukum, yakni wetmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan hukum pemerintahan, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah dan sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada asas legalitas. Wewenang pemerintah mengeluarkan izin harus ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Apabila konteks pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam, in casu minerba, dikaitkan dengan hak menguasai negara sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka bentuk pengusahaan yang diinginkan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah dalam ranah sistem perizinan yang bertujuan agar negara, in casu pemerintah tetap memegang kedaulatan dalam memberikan perizinan serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan izin tersebut. Secara doktriner, rezim perizinan terdiri atas izin (vergunning), lisensi (licentie), konsesi (consessie), dan dispensasi (dispensatie). Dalam hal ini, izin merupakan suatu tindakan pengecualian yang diperkenankan terhadap suatu hal atau kegiatan yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pengecualian tersebut dapat diberikan dengan tetap memberikan batasan-batasan tertentu dan penolakan izin dapat dilakukan apabila kriteria yang ditetapkan tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tidak mungkin memberikan izin kepada semua pihak yang memenuhi kriteria. Negara dapat memberikan alasan kesesuaian tujuan yang dianggap perlu untuk menjalankan pemberian izin secara restriktif dan membatasi jumlah pemegang izin. Sementara itu, secara doktriner, lisensi dikaitkan dengan hak untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam bentuk izin yang tanpa izin dimaksud, tindakan/perbuatan tersebut merupakan tindakan yang terlarang, tidak sah, atau merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun konsesi merupakan sejumlah aktivitas yang menyangkut kepentingan umum yang selayaknya dijalankan oleh negara, namun tidak dijalankan oleh negara karena negara belum mampu sehingga dijalankan oleh pihak ketiga. Hal ini berhubungan 436 dengan tindakan yang oleh negara dianggap sangat perlu, namun dilakukan oleh perusahaan swasta dengan memberikan syarat tertentu. Oleh karena itu, pemegang konsesi dibebani kewajiban-kewajiban dan memiliki hak-hak tertentu yang didasarkan pada suatu persetujuan (besluit) serta dituangkan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian. Sedangkan, dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum yang harus ditaati/wajib dilaksanakan, sehingga menjadi tidak wajib lagi untuk ditaati. [3.16] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal dalam Paragraf [3.15] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan berlakunya rezim perizinan dalam pertambangan minerba sebagaimana diatur dalam norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 telah menghilangkan fungsi negara, yaitu fungsi pengurusan (bestuursdaad) dan fungsi pengelolaan (beheersdaad) menjadi hanya melaksanakan fungsi administratif dan regulatif sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai menjadi sistem kontrak/kerjasama pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.16.1] Bahwa perubahan pengelolaan pertambangan minerba yang sebelumnya berdasarkan rezim kontrak berubah menjadi rezim perizinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU 4/2009). Perubahan tersebut tidak dilakukan secara serta-merta tetapi berdasarkan hasil kajian dengan melihat sejarah panjang pengelolaan pertambangan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Dengan melihat kembali sejarah pengelolaan pertambangan yang embrionya dimulai sejak zaman penguasaan VOC, kolonial Belanda dan kolonial Jepang, eksploitasi bahan tambang yang terdapat di perut bumi Indonesia tidak ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, namun semata-mata demi keuntungan penjajah atau pihak yang bekerja sama dengan penjajah. Keadaan demikian disadari para pendiri bangsa sehingga pascakemerdekaan, Indonesia menguasai dan mengatur sendiri sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Walakin, disadari pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih memiliki berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan modal untuk investasi di bidang pertambangan, 437 penguasaan teknologi yang belum memadai, dan kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas untuk dapat mengusahakan sendiri pengelolaan usaha pertambangan. Dalam keterbatasan demikian, misalnya, investasi asing menjadi pilihan yang rasional dalam pengusahaan pertambangan. Untuk menarik minat investasi asing serta memanfaatkan kemampuan teknis dan manajerial yang dimiliki badan usaha asing dalam pengelolaan pertambangan, awal Orde Baru, pembentuk undang-undang mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU 1/1967) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU 11/1967). Berdasarkan pengesahan kedua undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan dan menawarkan konsep kontrak karya kepada investor asing di bidang pertambangan. Kebijakan ini kemudian mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi geologi dan pertambangan Indonesia dalam skala besar jika dibandingkan dengan masa sebelumnya terutama dengan ditandatangani kontrak karya pertama antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia tiga bulan setelah pengesahan UU 1/1967. Setelah itu, terdapat sejumlah kontrak karya yang dibuat dengan beberapa perusahaan pertambangan asing lainnya. Berdasarkan sistem kontrak karya ini, pemerintah menerapkan kerangka kerja yang memberikan kepastian eksplorasi bagi investor menanamkan modal (berinvestasi), membangun infrastruktur pertambangan serta mengoperasikan proyek pertambangan bernilai tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Kepastian hukum demikian merupakan faktor penting bagi investor pertambangan karena pertambangan memiliki risiko teknis dan usaha serta membutuhkan dukungan finansial yang tinggi. Di bawah rezim kontrak, hak dan kewajiban para pihak, pola pembagian keuntungan, stabilitas fiskal, aturan operasional terkait ekplorasi pertambangan dan hasilnya dirumuskan melalui proses negosiasi antara negara, in casu pemerintah, dan perusahaan yang menanamkan modal (berinvestasi) yang dituangkan dalam suatu dokumen kontrak sebagai perjanjian dua pihak antara pemerintah dengan perusahaan tersebut. Oleh karena pengusahaan pertambangan membutuhkan waktu yang lama maka kontrak karya pada umumnya berlaku untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat diperpanjang, serta memerlukan persetujuan kedua pihak apabila hendak dilakukan perubahan, termasuk ketika negara menghendaki perubahan untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru pemerintah. Segala bentuk perubahan harus dilakukan dengan terlebih dahulu renegosiasi yang selanjutnya 438 apabila terdapat kesepakatan kedua pihak dituangkan dalam amandemen kontrak. Perubahan substansi kontrak yang dilakukan sepihak, termasuk oleh pemerintah, merupakan pelanggaran terhadap kontrak yang berada dalam ranah hukum privat. Oleh karena kontrak sebagai suatu perjanjian dua pihak (antara pemerintah dan perusahaan), sehingga tunduk pada prinsip pacta sunt servanda, yaitu kewajiban kontraktual mengikat para pihak dan jika hendak dilakukan perubahan memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan prinsip hukum perjanjian, kedua subjek hukum yang mengikatkan diri melakukan perbuatan perdata, termasuk di bidang pertambangan, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang seimbang. Oleh karena itu, kedudukan negara atau pemerintah menjadi sejajar dengan perusahaan sebagai counterpart pihak dalam kontrak. Artinya, dalam rezim kontrak, negara/pemerintah tidak memiliki kedudukan yang diistimewakan atau lebih tinggi dalam pelaksanaan kontrak, termasuk dalam hal ini perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan minerba dalam bentuk kontrak karya (KK). Diterapkannya KK berdasarkan UU 11/1967 membawa konsekuensi terbatasnya ruang gerak, kendali serta pelaksanaan hak menguasai negara terhadap sumber daya alam untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kedudukan sebagai pihak yang berkontrak, posisi tawar negara menjadi tidak kuat karena terbelenggu oleh konsekuensi kedudukan hukum yang sejajar dalam kontrak dengan perusahaan pertambangan. Artinya, keleluasaan dan kekuasaan negara menjalankan fungsi pengaturan (bestuursdaad) menjadi berkurang karena setiap implementasi fungsi pengaturan yang hendak dibuat pasca KK ditandatangani perlu disesuaikan dengan klausula kontrak yang dibuat. Keadaan demikian antara lain mencakup sektor perpajakan ataupun royalti yang harus dibayarkan oleh perusahaan tambang minerba disebabkan adanya aturan/klausul dalam kontrak yang mengunci nilai/tarif agar berlaku sama (nail-down) yang dibuat pada saat perjanjian ditandatangani, padahal suatu perjanjian atau KK berlaku untuk jangka panjang. Dalam keadaan demikian, negara berpotensi kehilangan pendapatan ketika terjadi kenaikan harga komoditas tambang di pasar global akibat tarif pajak maupun royalti yang tidak dapat diubah sepihak oleh pemerintah. Bagaimanapun, dalam rezim kontrak, pelanggaran terhadap isi kontrak dapat membawa konsekuensi digugatnya pemerintah misalnya melalui arbitrase. Kondisi 439 demikian menimbulkan berbagai persoalan selama kurang-lebih 30 (tiga puluh) tahun berlakunya rezim kontrak pertambangan. [3.16.2] Bahwa seiring dengan perubahan lingkungan strategis pada tingkat nasional maupun global yang mengedepankan isu demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual, dan tuntutan peran swasta dan masyarakat serta untuk memulihkan kedaulatan negara atas sumber daya alam sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, disahkan UU 4/2009. Dalam ketentuan UU 4/2009 diadopsi beberapa prinsip, yaitu 1) mineral dan batubara (minerba) sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha; 2) pemerintah memberikan kesempatan bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan minerba berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing; 3) untuk penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan minerba dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah; 4) usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia; 5) usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan; dan 6) dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat [vide Penjelasan Umum UU 4/2009]. Bahwa untuk menyempurnakan dasar hukum terkait dengan pengelolaan pertambangan minerba yang diatur dalam UU 4/2009 dan merespon persoalan serta kondisi aktual dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan minerba, disahkan UU 3/2020. Dalam hal ini, UU 3/2020 menambah materi muatan baru, yaitu terkait dengan 1) pengaturan konsep wilayah hukum pertambangan; 2) kewenangan pengelolaan minerba; 3) rencana pengelolaan minerba; 4) penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP; 5) 440 penguatan peran BUMN; 6) pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan minerba termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan 7) penguatan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang [vide Penjelasan Umum UU 3/2020]. Perubahan dan penambahan materi selanjutnya atas UU 4/2009 dilakukan melalui UU 2/2025 sebagai perubahan keempat UU 4/2009. Melalui UU 2/2025, pembentuk undang-undang melakukan penyempurnaan pengaturan dalam pengelolaan minerba untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan menambahkan materi muatan baru yang pada pokoknya mengatur penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan terkait penetapan WIUP mineral logam atau batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, maupun pemberian prioritas tersebut untuk kepentingan perguruan tinggi. Selanjutnya, diatur pemberian WIUP mineral logam atau batubara dalam rangka hilirisasi kepada BUMN atau badan usaha swasta dengan cara prioritas, pemberian IUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160/PUU-XXIII/2025. Selain itu, juga diatur WIUP untuk badan usaha swasta diberikan dengan cara lelang dan dimuat pengaturan penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba [vide Penjelasan Umum UU 2/2025]. Sedangkan untuk menguatkan sistem perizinan usaha pertambangan untuk memudahkan perizinan dimaksud, UU 2/2025 mengatur sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik [vide Pasal 35 ayat (5) UU 2/2025]. Berdasarkan uraian di atas, terdapat perubahan penting pengelolaan pertambangan pasca berlakunya UU 4/2009, yaitu: (a) dari aspek hubungan hukum yang berdasarkan UU 11/1967 merupakan hubungan hukum keperdataan berupa kontrak, berubah menjadi hubungan hukum yang bersifat publik melalui instrumen perizinan dalam ranah hukum administrasi negara; (b) dari aspek penerapan hukum dilaksanakan oleh pemerintah bukan lagi berbasis kesepakatan kedua belah pihak; (c) tidak dipergunakannya lagi pilihan hukum yang mengatur kontrak; (d) apabila terdapat sengketa diajukan ke PTUN bukan kepada arbitrase internasional; 441 (e) pemerintah memiliki kewenangan lebih besar yang bersumber dari peraturan perundang-undangan bukan berasal dari kontrak. Artinya, dengan menggunakan rezim perizinan, hubungan hukum yang terbentuk antara negara dan pelaku usaha pertambangan tidak lagi didasarkan perjanjian yang berisi kesepakatan hasil negosiasi yang bersifat privat, tetapi pada izin usaha pertambangan yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan, memperbarui, dan menyesuaikan kebijakan dan setiap perubahan kebijakan mengikat seluruh pemegang izin tanpa memerlukan renegosiasi sebagaimana halnya pada rezim kontrak. Rezim perizinan juga memberikan kewenangan kepada negara mencabut izin berdasarkan prosedur yang ditentukan apabila pelaku usaha pertambangan melanggar kewajiban yang telah ditentukan dalam izin yang diterbitkan. Selain itu, dengan rezim perizinan, negara dapat melakukan penyesuaian tarif, memberlakukan kewajiban royalti serta tuntutan hilirisasi sehingga pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari minerba yang diterima negara sejak diberlakukannya UU Minerba meningkat dari waktu ke waktu [vide Risalah Sidang, tanggal 12 Januari 2026, hlm. 21-23 dan 35]. [3.16.3] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan perizinan berusaha tidak memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia karena menghilangkan fungsi negara, dalam hal ini fungsi pengurusan (bestuursdaad) dan fungsi pengelolaan (beheersdaad), karena rezim perizinan hanya melaksanakan fungsi administratif dan regulatif sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai izin usaha pertambangan menjadi sistem kontrak/kerjasama. Perihal dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan, pemenuhan hak menguasai negara merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum dan perekonomian Indonesia yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945. Konsep tersebut lahir sebagai pengejawantahan cita-cita para pendiri bangsa dalam menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraaan rakyat, bukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang dapat dikuasai individu atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak dimaknai sebagai kepemilikan negara dalam arti keperdataan (privat), melainkan dipahami dan dimaknai sebagai kewenangan konstitusional yang diberikan kepada negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam demi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 442 Secara filosofis, hak menguasai negara berakar pada ideologi Pancasila khususnya sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kelima mengandung makna bahwa setiap kebijakan negara dalam bidang pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan terwujudnya keadilan distributif, pemerataan manfaat, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Filosofi ini kemudian memperoleh landasan konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan konstitusi ini menunjukan negara memegang mandat konstitusional untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial, menjaga kelestarian lingkungan, dan melindungi kepentingan generasi mendatang. Sementara itu, ditinjau dari perspektif ideologi ekonomi Indonesia, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mencerminkan konsep demokrasi ekonomi yang menolak dominasi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi yang sepenuhnya menempatkan negara sebagai pelaku usaha tunggal (etatisme). Dalam hal ini, negara ditempatkan sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab mengatur hubungan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat agar tercipta keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, hak menguasai negara menjadi dasar legitimasi konstitusional bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya alam melalui berbagai instrumen hukum, termasuk pengaturan mengenai kegiatan usaha pertambangan minerba. Selain pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU- I/2003 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2004, telah membagi hak menguasai negara menjadi lima fungsi. Lima fungsi dimaksud dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana rezim kontrak maupun rezim perizinan mendekati fungsi hak menguasai negara sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kelima fungsi dimaksud, pertama, menerbitkan kebijakan (beleid) yang merupakan fungsi pengaturan garis besar arah pembangunan oleh negara yang dituangkan dalam undang-undang, rencana tata ruang nasional, kebijakan energi, hingga masterplan pertambangan. 443 Kedua, fungsi pengaturan (regelendaad) terkait kewenangan negara merumuskan rencana induk pertambangan, menetapkan wilayah pertambangan serta membuat operasional keselamatan dan kesejahteraan kerja dan perlindungan lingkungan, menerbitkan peraturan teknis dan sistem perizinan seperti penerbitan peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta penataan prosedur pemberian izin usaha pertambangan (IUP) atau wilayah konsesi tambang. Dalam praktik rezim kontrak, kewenangan negara melaksanakan fungsi pengaturan ini terkendala karena negara terikat dengan waktu yang panjang sesuai dengan isi dari kontrak itu sendiri, sehingga ketika terdapat perubahan dalam tataran kebijakan, hal tersebut tidak serta-merta dapat diberlakukan kepada pemegang usaha pertambangan kecuali melalui renegosiasi atau addendum isi kontrak. Berbeda dengan rezim kontrak, dalam rezim perizinan yang diatur dalam UU Minerba, negara memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus ataupun wilayah konsesi pertambangan, menetapkan wilayah pertambangan, menetapkan persyaratan perizinan, mengevaluasi pelaksanaan izin, melakukan pembinaan dan pengawasan, mengenakan sanksi administratif, bahkan dapat mencabut izin apabila terjadi pelanggaran. Kewenangan tersebut menunjukkan negara tidak lagi berada pada posisi sejajar dengan perusahaan sebagaimana dalam rezim kontrak, tetapi berada pada posisi lebih tinggi sebagai penyelenggara pemerintahan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Selain itu, negara akan lebih mudah menyesuaikan kebijakan jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, misal kebijakan ihwal peningkatan standar lingkungan, kewajiban untuk reklamasi pasca tambang, penerapan teknologi pertambangan, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi atau kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, rezim perizinan memperkuat posisi negara. Ketiga, fungsi pengurusan (bestuursdaad) dilakukan pemerintah/negara dalam mengeluarkan izin, lisensi, konsesi, dan dispensasi bagi individu, perusahaan atau entitas lainnya. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan mencabut izin tersebut, misalnya apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Fungsi pengurusan tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh negara dalam rezim kontrak berdasarkan UU 11/1967 karena negara terikat dengan kontrak yang telah disetujui bersama dengan perusahaan. Akibatnya, apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan dari pelaku usaha, negara tidak mampu 444 memberikan sanksi ataupun teguran karena hal tersebut tidak diperjanjikan dalam kontrak. Negara juga tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan kontrak sebelum berakhirnya waktu kontrak sebagaimana tercantum dalam klausul kontrak. Dalam hal ini, jikalau negara memaksakan suatu perubahan kebijakan kepada pelaku usaha, maka pelaku usaha dapat membawa permasalahan tersebut salah satunya kepada lembaga arbitrase, sehingga menyebabkan negara menjadi kehilangan kewenangan dalam penguasaan sumber daya alam. Oleh karena itu, Mahkamah kembali menegaskan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk minerba tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan hubungan keperdataan karena dapat menghambat negara dalam menjalankan fungsi hak menguasai negara dan menyebabkan kekuasaan negara menjadi terbatas. Keempat, fungsi pengelolaan (beheersdaad), di mana negara terlibat langsung melalui kepemilikan saham usaha (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN sebagai salah satu instrumen kelembagaan di mana pemerintah mendayagunakan penguasaan atas sumber kekayaan alam untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengelolaan yang dilaksanakan oleh negara tidak dapat dilihat secara sempit, yaitu hanya semata-mata merupakan kegiatan usaha yang bersifat profit oriented meskipun bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran negara sebagai pengelola yang ikut dalam kepemilikan saham suatu perusahaan ataupun terlibat langsung dalam manajemen BUMN lebih bertujuan agar negara tetap menjadi pemegang kendali penuh atas sektor-sektor strategis dan sumber daya alam. Penegasan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan: Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas penguasaan negara sebagaimana telah diuraikan di atas hal dimaksud harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud; 445 Hal tersebut harus dipahami bahwa meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN sebagai instrumen kelembagaan, maksudnya negara dapat mengelola komoditas strategis melalui BUMN, bahkan terhadap cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kepemilikan saham atau kendali manajemen pemerintah sekalipun negara tidak sebagai pemegang saham mayoritas namun negara tetap memiliki fungsi kendali (de stuurende). Melalui rezim perizinan, fungsi pengelolaan dijalankan negara dengan kendali yang signifikan atas kebijakan dan arah perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi rakyat. Selain itu, melalui fungsi pengelolaan ini, negara dapat menjamin terlibatnya aspirasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dari proses perencanaan seperti penentuan izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan izin pertambangan rakyat (IPR) sampai dengan kegiatan pascatambang. Rakyat yang berada di sekitar wilayah pertambangan diberikan ruang partisipasi dalam pengelolaan minerba sehingga dapat menguatkan rasa keadilan dan penghormatan hak asasi manusia. Fungsi pengelolaan tidak mungkin terjadi pada rezim kontrak karena negara bertindak sebagai pihak yang menandatangani kontrak yang harus patuh atas isi kontrak. Kelima, fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad), negara melakukan fungsi kontrol, audit dan penegakan hukum atas pemanfaatan sumber daya alam oleh badan usaha seperti melakukan verifikasi jumlah produksi, audit kepatuhan terhadap lingkungan serta menarik iuran produksi/royalti sebelum hak kepemilikan komoditas dinyatakan sah berpindah ke badan usaha. Meskipun fungsi kontrol dapat dilakukan dalam rezim kontrak, namun fungsi tersebut tidak dapat sepenuhnya dijalankan karena kontrol dapat diterapkan setelah melalui amandemen berkala isi kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, jika fungsi kontrol negara dianggap merugikan, pelaku usaha dapat menggunakan upaya hukum antara lain dengan menggugat negara secara hukum. 446 Dengan kata lain, menurut Mahkamah perizinan merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam. Rezim perizinan mencerminkan hak menguasai negara di mana negara memegang kendali penuh atas wilayah, tahapan kegiatan, hingga kebijakan hilirisasi yang tidak dapat diterapkan dalam rezim kontrak karena isi kontrak mengikat para pihak dalam atau selama masa berlaku suatu kontrak. Sistem perizinan juga dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum melalui sanksi administratif bertahap seperti teguran, penghentian sementara kegiatan, denda administratif atau pencabutan izin. Selain itu, tanggung jawab sosial pertambangan ditetapkan menjadi kewajiban bagi pemegang izin pertambangan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang disertai mekanisme perencanaan, pelaporan, dan pengawasan oleh pemerintah. Oleh karena itu, berlakunya rezim perizinan dalam pengelolaan pertambangan minerba tidak dapat dikatakan mengurangi ruang partisipasi publik, pelemahan posisi masyarakat lokal maupun penghilangan akses masyarakat hukum adat, justru yang terjadi sebaliknya, melalui rezim perizinan ruang partisipasi publik menjadi terjamin melalui syarat adanya konsultasi dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah sekitar tambang. Namun demikian, efektivitas perizinan harus diikuti dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, transparansi proses pemberian izin, koordinasi antarinstansi, serta konsistensi pengawasan dan penegakan hukum. Apabila hal tersebut dilakukan dengan baik, negara/pemerintah dapat menguasai sumber daya alam, termasuk pengeloaan minerba untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk untuk kemakmuran masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat yang berada di kawasan konsesi tambang. Oleh karena itu, perubahan instrumen hukum dari kontrak menuju perizinan harus diikuti dengan penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan agar tujuan pengelolaan sumber daya minerba untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat benar-benar terwujud. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perizinan berusaha tidak memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia karena menghilangkan fungsi negara, in casu fungsi pengurusan (bestuursdaad) dan fungsi pengelolaan (beheersdaad), karena rezim perizinan hanya melaksanakan fungsi administratif dan regulatif sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 447 [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 35 ayat (1) UU 2/2025 sesuai dengan prinsip dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 92 UU 3/2020 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur); [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 92 UU 3/2020 adalah tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.4] Pokok permohonan para Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 448 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 92 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.02 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca, Mardian Wibowo, dan Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 449 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca ttd. Mardian Wibowo ttd. Yunita Rhamadani