184/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 184/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Drs. Kusdiana Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Komplek Deplu B.13, RT.001/RW.007, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Drs. Hari Budiarto Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Jalan Cipinang Baru 1/55, RT.001/RW.002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DK Jakarta Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Khaerul Anwar Bratawijaya Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Jalan Kompleks Deplu 74 Nomor Kav.14, RT.004/RW.001, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Hari Tjahjono Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri 2 Alamat : Jalan Tanah Abang III/2 PAV, RT 002/RW 003 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DK Jakarta Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama : Sarwono, S.H., L.LM. Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Jalan Manggarai Utara II/A-7, RT.001/RW.001, Kelurahan Manggarai, Kecamatan tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DK Jakarta Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon V 6. Nama : H. Sutadi, S.H., M.A. Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Jalan Mawar 2, Nomor 12, RT.008/RW.008, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon VI 7. Nama : Saiful Anas Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Komplek Deplu C.D/6, RT.006/RW.007, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten Selanjutnya disebut -------------------------------------------- Pemohon VII 8. Nama : Enilda Abidin Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Komplek Depsos I, Nomor 3, RT.001/RW.002, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan Provinsi DK Jakarta Selanjutnya disebut ------------------------------------------- Pemohon VIII 9. Nama : Surti Radiati Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Komplek Deplu Jalan Jambu B-78, RT.002/RW.007, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 3 Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon IX 10. Nama : Jusmarti Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Komplek Deplu 74 D4, RT.004/RW.001, Kelurahan Pondok Raya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon X 11. Nama : Mulyati Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Komplek Deplu Jalan Teratai B-32, RT.001/RW.008, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kata Tangerang Selatan, Provinsi Banten Selanjutnya disebut --------------------------------------------- Pemohon XI 12. Nama : Drs. Anwar Takhril Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Perum Harapan Baru Taman Bunga, Jalan Cempaka V, Nomor 6, RT.003/RW.021, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut -------------------------------------------- Pemohon XII 13. Nama : Drs. Bambang Utoro Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Jalan Pariaman Nomor 03, RT.003/RW.010, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DK Jakarta Selanjutnya disebut ------------------------------------------- Pemohon XIII 14. Nama : Juhendi Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Jalan Masjid Al-Akbar Nomor 4, RT.001/RW.002, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DK Jakarta Selanjutnya disebut ------------------------------------------- Pemohon XIV 4 15. Nama : Drs. Surya Budiono Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Jalan Taman Malaka Utara Ill Blok C.1 Nomor 13, RT.003/RW.011, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DK Jakarta Selanjutnya disebut -------------------------------------------- Pemohon XV Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024 dan 10 Maret 2025, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Lulu Lisnawati, S.H., Agustina Pentrantoni Penau, Azyumardi Arza, yang kesemuanya adalah Advokat, konsultan hukum dan mahasiswa magang, yang tergabung dalam Kantor Hukum VST and Partners Law Firm, Advocates & Legal Consultans yang beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Karnadi KS, M. Moh. Jakub, Aziz Suhada, H. Purnomo Hadi, Chaemi, Drs. Henrykus Sudjono, Suwignyo WS, Agus Maryanto, DRS., Hadi Soetrisno, Makmun Baharudin, Raksa Simanjuntak, Jaswadiyah, Sukartono, R. Eko Indiarto Redjeki, S.H., RR. Endang Trisnowati, Herlina Kentjanasari, Desnetri, Made Apriasta, Edy Satriadi, Drs. Siuaji Raja, Sudirman, dan Sri Dewi Kuntarti; Membaca keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait Karnadi KS, M. Moh. Jakub, Aziz Suhada, H. Purnomo Hadi, Chaemi, Drs. Henrykus Sudjono, Suwignyo WS, Agus Maryanto, DRS., Hadi Soetrisno, Makmun Baharudin, Raksa Simanjuntak, Jaswadiyah, Sukartono, R. Eko Indiarto Redjeki, S.H., RR. Endang 5 Trisnowati, Herlina Kentjanasari, Desnetri, Made Apriasta, Edy Satriadi, Drs. Siuaji Raja, Sudirman, dan Sri Dewi Kuntarti; Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 23 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 183/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 184/PUU-XXII/2024 pada tanggal 27 Desember 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 14 Maret 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945"; 6 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang". 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 202 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." 7 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji 40 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai oleh dalam Putusan No. 18/PUU-XV/202 UU 1/2004 (selanjutnya disebut Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004) terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-111/2005 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. 8 b. Hak danlatau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021, yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon XXV adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Oleh karenanya para Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 terhadap UUD 1945. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar para Pemohon antara lain: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya" Oleh karenanya para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa Ketiga untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam 9 Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1 Pemohon I sampai dengan Pemohon XVII adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Kemlu) yang tidak mendapatkan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri, sejak menjadi Pegawai Negeri Kemlu hingga diberhentikan dengan hormat (Pensiun) sebagai Pegawai Negeri Kemlu. Adapun uraian penugasan para Pemohon ke Perwakilan RI diluar Negeri adalah sebagai berikut: 6.1.1. Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan KTP, Dimana Pemohon I adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor SP/1242/DN/1/1981 tanggal 30 Mei 1981, dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Nomor 48/K Tahun 2013. 6.1.2. Selama mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon I telah melaksanakan tugas dari Kementerian dengan total lama tugas 125 Bulan dengan rincian sebagai berikut: • Tokyo, 13 Mei 1992 s.d 29 Januari 1996 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/481/PL/1/1992. • Dhaka, 05 November 1997 s.d 01 Mei 2002, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/1242/PL/l/97. • Islamabad, 20 Mei 2010 s.d 16 Agustus 2012, berdasarkan Surat Penugasan Nomor 481/B/KPN/200/19. 10 6.1.3. Pemohon II adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor SP/639/DN/1/1978 tanggal 29 Maret 1978 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Keputusan Nomor 000025/KEPKA/KPP/12009/15 Tahun 2013. 6.1.4. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon II telah melaksanakan tugas dari Kementerian dengan total Lama Tugas 209 Bulan dengan Rincian sebagai berikut: • San Fransisco, 27 Oktober 1986 s.d. 23 April 1991 berdasarkan Surat Penugasan Nomor Surat Penugasan Nomor SP/1121/PL/1/86. • Seoul, 19 September 1994 s.d 17 Maret 1999 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/969/PL/1/1994. • Jenewa, 07 Januari 2002 s.d 08 Februari 2006, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/008/PL/1/2002. • Hongkong, 23 Februari 2009 s.d 10 Oktober 2013, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SK/171/B/KP/11/2009/19. 6.1.5. Pemohon Ill adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Slpil berdasarkan Keputusan Nomor SP/354/DN/1/1976 tanggal 24 Maret 1976 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Nomor 35/K Tahun 2014. 6.1.6. Selama mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon Ill telah melaksanakan tugas dari Kementerian dengan total lama tugas 279 bulan dengan Rincian sebagai berikut: 11 • Stockholm, 18 September 1979 s.d 27 Januari 1984 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/370/P.L/I/79. • Dar Es Salaam Crossposting ke Brazil 03 September 1986 s.d 08 Oktober 1992 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/985/PL/l/86. • Riyadh, 22 Februari 1995 s.d 15 Januari 2002 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/144/PL/I/1995. • Bangkok, 15 Januari 2004 s.d 22 Mei 2008 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/028/PL/I/2004. • Manama, 10 Februari 2011 s.d 06 Juli 2014 berdasarkan Surat Penugasan Nomor 125/B/KP/II/2011. 6.1.7. Pemohon IV adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Slpil berdasarkan Keputusan Nomor SP/1067/DN/I/1987 tanggal 4 Mei 1987 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Pemberhentian Dengan Hormat Nomor: 18110/KP/10/2018/03/24 tanggal 9 Oktober 2018. 6.1.8. Selama bekerja Selama mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon IV telah melaksanakan tugas dari Kementerian dengan total Lama Tugas 155 Bulan dengan Rincian sebagai berikut: • Washington DC, USA, Juli 1992 s.d September 1996 berdasarkan Surat Penarikan tugas dari Washington ke Jakarta dengan Nomor SP/605/PL/II/1996. • Brasilia DF, Brazil, 18 Oktober 1999 s.d 01 September 2001, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/911/PL/I/1999. • Lagos, Nigeria, Juni 2004 s.d Maret 2007, berdasarkan Surat Penugasan Nomor 411/PL/l/04. • Moscow, Republic Federasi Rusia, 30 Juli 2010 s.d 30 Juni 2014, berdasarkan Surat Penugasan Nomor 586/B/KP/Vll/2010/19. 12 • Singapura, Singapore, (Pengumandahan), 09 Februari - 01 Mei 2018, berdasarkan Surat Persetujuan Setmen B- 00002120/Kemen Setneg/Set/KTLN/LN01. 04/02/2018. 6.1.9. Pemohon V adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor SP/1090/DN/l/1987 tanggal 4 Mei 1987 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 000002/KEP/AV/13002/13. 6.1.10. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon V telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total Lama Tugas 102 bulan dengan rincian sebagai berikut: • Perth, Australia Barat, September 1994 s/d Desember 1996 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/965/PL/III/1994. • Doha, Qatar, 18 Juni 1999 s/d 17 September 2003, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/564/PL/I/1999. • Antannarivo, Madagascar, 21 Maret 2011 s/d 11 Juni 2012, berdasarkan Keputusan Nomor: SK/B/III/2011/19 Tahun 2011. 6.1.11. Pemohon VI adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor SP/2932/DN/I/1985 tanggal 28 Oktober 1985 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 18/02/KP/10/2018/03/24 tanggal 9 Oktober 2018. 6.1.12. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon VI telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total lama tugas 197 bulan dengan rincian sebagai berikut: 13 • Hanoi (Vietnam), Juli 1989 - Juli 1993 berdasarkan Surat Penugasan No. SP/587/PL/l/89 tanggal 1 Juli 1989. • Kuala Lumpur, Malaysia, November 1996 - Desember 2000. Berdasarkan Surat Penugasan No. SP/925/PL/1/1996 tanggal 17 Oktober 1996. • Beograd, Serbia, September 2003 - Desember 2007. • Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina, November 2010- Desember 2014. Berdasarkan Surat Penarikan No. SK. 08070/B/KP/Xl/2014 tanggal 15 November 2014. 6.1.13. Pemohon VII adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor SP/4368/DN/l/1977 25 Juli 1977 dan selesai masa tugas dengan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 00049/KEP/AV/0150/06, tanggal 11 Juli 2006. 6.1.14. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon VII telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total lama tugas 36 bulan dengan rincian sebagai berikut: • Penempatan di KSRI Praha, bulan Mei 2001 s.d Mei 2004 berdasarkan surat keputusan penempatan No. SP/31/PL/I/2001 tanggal 26 April 2001 dan Surat Keputusan Penempatan No. SK/623/B/KP/VI/2004/19, tanggal 15 Juni 2004. 6.1.15. Pemohon VIII adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor SP/363/DN/1/1978 tanggal 28 Februari 1978 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 000046/KEP/AV/13002/13. 6.1.16. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon VIII telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke 14 Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total lama tugas 66 bulan dengan rincian sebagai berikut: • PTRI New York USA, 22 Mei 2006 sampai 13 Juli 2009 dengan nomor SK Penugasan Sk.318/V/2006/19 TAHUN 2006. • PTRI Jenewa Swiss, dari 14 Juni 2011 s/d 31 Desember 2013 dengan SK Penempatan SK 05014/B/KP/Xl/2013 6.1.17. Pemohon IX adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor SP/2278/DN/I/1976 tanggal 27 November 1976 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 000058/KEP/AV/13002/12 tanggal 31 Juli 2012. 6.1.18. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon IX telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total lama tugas 101 buIan dengan rincian sebagai berikut: • KBRl/PTRI Wina, Austria Juni 1995 s/d Agustus 1998. Surat Penugasan No. S.P/268/P.L/l/95. tgl. 23 Maret 1995. • KBRI Seoul, Korea Selatan, berdasarkan Surat Penugasan No. SK.1345/B/KP/Xll/2004/19 tgl. 17 Desember 2004. Surat Penugasan No. SK.521/B/KPNl/2010/19 Tahun 2010. Tgl. 17 Juni 2010. • KBRI HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT CHINA, Berdasarkan Surat Penugasan No. 521/B/KP/Vl/2010/19 Tahun 2010, tgl. 17 Juni 2010. 6.1.19. Pemohon X adalah lstri (ahli waris) dari Julidar Chaidir yang merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor SP/941/DN/l/1976 tanggal 29 Maret 1976 dan diberhentikan 15 dengan hormat berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 03705/KEP/AV/0150/07 tanggal 29 Oktober 2007. 6.1.20. Pemohon X memiliki Suami yang sudah meninggal dunia atas nama Julidar Chaidir, yang Selama masa hidupnya bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total lama tugas 69 bulan dengan rincian sebagai berikut: • Stockholm, Swedia, tanggal 11 Agustus 1996 s.d 31 Agustus 1999 Berdasarkan Surat Keputusan penempatan SP/562/PL/l/96 tanggal 16 Juli 1996 dan sesuai dengan SK penarikan No. SP/845/PL/11198 tanggal 06 September 1998. • Islamabad, tanggal 05 April 2005 s.d 09 Januari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penempatan No.SK 1411/B/KP/Xll/2004/19 tanggal 20 Desember 2004 dan sesuai SK penarikan No. SK 062/B. KP/I/2008/19 Tahun 2008. 6.1.21. Pemohon XI adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor SP/3027/DN/I/1977 tanggal 28 Mei 1977 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 02924/KEP/AV/0150/07 tanggal 05 September 2007. 6.1.22. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon XI telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total lama tugas 61 bulan dengan rincian sebagai berikut: • KBRI Athena, Yunani Maret 1995 s/d Mei 1998, berdasarkan Surat Penugasan No. S.P/250/PL/I/1995 tanggal 22 Maret 1995. 16 • KJRI Sydney, Australia, berdasarkan Surat Penugasan No. SK.1038/B/KP/X/2004/19 tanggal 01 Oktober 2004. 6.1.23. Pemohon XII adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor SP/1416/DN/I/1981 tanggal Juni 1981 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Presiden No. 00101/KEPKA/AZ/ll/16, 25 November 2016. 6.1.24. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon XII telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total lama tugas 113 bulan dengan rincian sebagai berikut: • KBRI Antananarivo, Madagascar, tanggal 18/10/1994 berdasarkan dengan Nomor SK Penugasan SP/1084/PL/I/1994 dan SK Penarikan SP/334/PL/lI/98. • KBRI Kuala Lumpur Malaysia, tanggal 15/12/2005 dengan SK Penugasan SK.1377/B/KP/Xll/2005/19 Tahun 2005 dan SK Penarikan SK.227/B/KP/III/2009/19 Tahun 2009. • KBRI Paris Perancis tanggal 14/06/2011 dengan SK Penempatan SK.532/B/KP/Vl/2011/19 dan SK Penarikan SK.07302/B/KP/Xl/2014. 6.1.25. Pemohon XIII adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor SP/2567/DN/I/1989 tanggal 5 Desember 1989 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. 01417/B/KP/11/2023/24/03 tanggal 2 November 2023. 6.1.26. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon XIII telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total lama tugas 242 bulan dengan rincian sebagai berikut: 17 • Moskow, 19 Agustus 1993 s/d 12 Juni 1997 berdasarkan SK Penempatan, No: SP/742/PL/l/1993 dan SK Penarikan, No: SP/583/PL/II/97. • New Delhi, 20 Maret 2000 s/d 23 Maret 2004 berdasarkan SK Penempatan, No: SP/189/PL/l/2000 dan SK Penarikan, No: SP/242/PL/II/2004. • Sydney, 06 Juli 2007 s/d 11 Juli 2011, berdasarkan SK Penempatan, No:168/B/KP/Vll/2007/19 dan SK Penarikan, No: 813/B/KP/Vll/2011/19. 6.1.27. Pemohon XIV adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor 143/83/12 tanggal 31 Januari 1983 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. 10440/B/KP/03/2019/24/03 tanggal 8 Maret 2019. 6.1.28. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon XIV telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total lama tugas 164 bulan dengan rincian sebagai berikut: • Cairo, 2 Oktober 1990 s.d 4 September 1995. Berdasarkan Surat Penarikan Tugas dari Cairo ke Jakarta dengan Nomor SP/846/PL/II/1995. • Wellington, 31 Oktober 2000 s.d 21 Pebruari 2005. Berdasarkan Surat Penarikan Tugas dari KBRI Wellington ke Jakarta dengan Nomor SK/155/B/KP/II/2005/19. • Bandar Sri Begawan, 13 Agustus 2008 s.d 7 Januari 2013 berdasarkan Surat Penarikan Tugas dari KBRI Bandar Seri begawan ke Jakarta dengan Nomor SK I 00031/B/KP/I/2013/19. 6.1.29. Pemohon XV adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan No. SP/4030/DN/I/1977 tanggal 27 Juni 1977 dan diberhentikan dengan hormat 18 berdasarkan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 00079/KEP/AV/0150/06 tanggal 20 Oktober 2006. 6.1.30. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon XV telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total lama tugas 73 bulan dengan rincian sebagai berikut: • Kuala Lumpur, Malaysia, Agustus 1996 s.d Januari 2000 berdasarkan Surat Penarikan tugas dari Kuala Lumpur ke Jakarta dengan Keputusan Menlu No. SP/045/PL/ll/00. • Phnom Penh, Kamboja, Oktober 2004 s.d April 2007 berdasarkan Surat Penarikan tugas dari Phnom Penh ke Jakarta dengan Keputusan Menlu No. SK/4624/B/KP/2007. 6.1.31. Selama menjadi Pegawai Negeri Kemlu dan mendapatkan Tugas Penempatan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sampai diberhentikan dengan hormat (Pensiun) sebagai Pegawai Negeri Kemlu, sebagaimana telah diuraikan pada angka 6.1.1. sampai dengan angka 6.1.32. tersebut di atas. Para Pemohon tidak diberikan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) sebagaimana yang seharusnya telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang pada saat itu berlaku in casu Peraturan pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PP 200/1961), UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kepegawaian (UU 18/1961), kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU 8/1974) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU 43/1999), bahkan hingga diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri di Kementerian Luar Negeri, para 19 Pemohon tidak mendapatkan Hak atas Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. 6.2 Adapun uraian penjelasan penghentian pemberian Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) kepada para Pemohon selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri adalah sebagai berikut: 6.2.1. Penghentian Pemberian Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) kepada Pegawai Negeri pada instansi Pemerintah in casu Kemlu diawali dengan penerbitan Surat Edaran Nomor 015690 tanggal 16 Oktober 1950 (Selanjutnya disebut SE 015690/1950) oleh kemlu, yang ditanda-tangani oleh Sekretaris Jenderal Kemlu atas nama Menteri Luar Negeri RI. Surat Edaran ini yang menjadi dasar seluruh Pegawai Kemlu yang ditugaskan di Perwakilan RI di Luar Negeri menjadi tidak mendapatkan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri). 6.2.2. Dalam SE 015690/1950, pada Romawi (iii) poin c SE 015690/1950, tersebut dinyatakan: "Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut." 6.2.3. Kebijakan Penghentian Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) bagi pegawai negeri yang ditugaskan ke Perwajukan RI di Luar Negeri yang tertuang dalam SE 015690/1950 tersebut, ditetapkan dengan pertimbangan berhubungan dengan terbatasnya persedian devizen. Selain itu dinyatakan pula dalam pertimbangannya, bahwa kebijakan tersebut diberlakukan sembari menunggu keputusan yang definitif dan menyimpang dari peraturan S.P/5/K.L. 6.2.4. Artinya sifat dari SE 015690/1950 adalah sementara hingga adanya Keputusan yang definitif. Kemudian pada tahun 1961 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Selanjutnya disebut PP 200/1961). Dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah mengatur pemisahan Gaji Pokok dengan Tunjangan-tunjangan. 20 6.2.5. Terlebih dalam Konsideran memutuskan dalam PP 200/1961 tersebut, mengatakan: Dengan Membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan mt, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut: PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA. 6.2.6. Setelah terbitnya PP 200/1961 tersebut, kemudian negara membentuk Undang-Undang Nemer 18 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dalam pengaturannya telah memuat adanya pemberian Gaji Pokok dan Tunjangan- Tunjangan in casu terdapat pemisahan antara hak atas gaji pokok dan hak atas tunjangan-tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil. 6.2.7. Diterbitkannya PP 200/1961 dan UU 18/1961 menandakan bahwa negara cq. Pemerintah telah memiliki kesiapan untuk memenuhi kebutuhan hak gaji dan tunjangan untuk para pegawai negeri yang bekerja pada seluruh instansi pemerintah termasuk kementerian luar negeri. 6.2.8. Namun sejak pasca terbitnya PP 200/1961 dan UU 18/1961 terhadap semua pegawai negeri yang bekerja di kemlu tetap dilakukan penghentian pemberian gaji pokok (Gaji Dalam Negeri) selama bekerja dalam penugasan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. 6.2.9. Baru kemudian pada tanggal 02 Juli 2014, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan menerbitkan surat Nemer R- 05604/KEMLU/140702, perihal penjelasan atas pembayaran Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) bagi Homestaff yang bertugas pada perwakilan RI di Luar Negeri, menyampaikan sebagai berikut: 1) Sejalan dengan upaya benah diri yang secara terus menerus dilaksanakan oleh Kemlu, termasuk upaya pemenuhan hak-hak keuangan PNS Kemlu yang 21 ditugaskan pada Perwakilan RI di Luar Negeri, Pimpinan Kemlu telah mengupayakan pembayaran Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) pegawai Kemlu yang ditugaskan ke Perwakilan RI dengan memberlakukan kepada mereka yang berangkat pada tanggal 1 Januari 2013. 2) Kebijakan yang mengambil cutoff date bagi yang berangkat pada tanggal 1 Januari 2013 adalah berorientasi ke depan (forward looking). Sebagaimana diketahui keputusan penghentian Gaji Dalam Negeri homestaff tersebut didasarkan pada surat Sekjen Kemlu No. 0015690 tahun 1950. 3) Pimpinan Kemlu sangat memahami kondisi dimana beberapa PDLN yang berada di Perwakilan RI yang berangkat sebelum 1 Januari 2013 telah mempertanyakan hak yang melekat pada mereka. 4) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya kebijakan yang telah diambil dengan itikad baik tersebut dapat dipahami dengan kebesaran hati, sebagaimana komitmen bersama kita untuk melanjutkan proses benah diri menuju Kemlu yang terus menjadi lebih baik di masa depan. 6.2.10. Tidak berlakunya pembayaran Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) kepada seluruh Pegawai Negeri Kemlu dalam kebijakan yang dituangkan melalui surat Nomor R-05604/KEMLU/140702, tanggal 02 Juli 2014, perihal penjelasan atas pembayaran Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) bagi Home staff yang bertugas pada perwakilan RI di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan Kemlu menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (Diskriminasi hukum) diantara para pegawai negeri pada kementerian luar negeri. 22 6.2.11. Adanya perlakuan yang berbeda antara para pegawai di Kementerian Luar Negeri terlihat jelas antara Pegawai Negeri kemlu in casu para Pemohon yang diberangkatkan/ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sebelum 1 Januari 2013 tidak mendapatkan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) in casu tidak diberikan. Sementara terhadap pegawai negeri kemlu yang diberangkatkan/ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri setelah tanggal 1 Januari 2013, mendapatkan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri). Bahkan terhadap Pemohon II yang diberangkatkan ke Hongkong pada 23 Februari 2009 sampai dengan 10 Oktober 2013 tetap tidak mendapatkan haknya in casu Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013, karena Pemohon II diberangkatkan pada tanggal 23 Februari 2009. 6.2.12. Demikian juga dengan Pemohon VI yang diberangkatkan ke Perwakilan RI di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina, dari bulan November 2010 sampai dengan Desember 2014. Berdasarkan Surat Penarikan No. SK. 08070/B/KP/Xl/2014 tanggal 15 November 2014 tetap tidak mendapatkan haknya in casu Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 karena diberangkatkan pada bulan November 2010. 6.2.13. Hal tersebut yang membuat para Pemohon dan Ahli Waris dari Pemohon XI melakukan berbagai macam upaya pendekatan dan penyelesaian secara kekeluargaan kepada Menteri Luar Negeri RI untuk mempertanyakan alasan dan dasar hukum atas penentuan pemberian Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) kepada PNS Kemlu yang ditugaskan di Luar Negeri diberlakukan kepada mereka yang berangkat pada tanggal 1 Januari 2013. Sementara kepada para Pemohon dan Pegawai Negeri Kementerian Luar Negeri lainnya yang diberangkatkan sebelum tanggal 1 Januari 2013 in casu 31 Desember 2012 tidak mendapatkan Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok). 23 6.2.14. Selama para Pegawai Negeri Kemlu melakukan upaya-upaya komunikasi secara kekeluargaan kepada Kemlu, berbagai harapan dijanjikan akan dibayarkan Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) hanya saja Pemerintah sedang mencari formulasinya. Hal tersebut juga disampaikan pada kegiatan pada hari Kamis, 5 Januari 2023 di Ruang Rapat Gatot Kaca Lt. 3, Gedung B Kemenko Polhukam, pada acara Audiensi Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kemlu (FLAPK) dengan Kemenko Polhukam. 6.2.15. Dalam pertemuan audiensi tersebut dipimpin oleh Staf Deputi VII, Eselon II yaitu Syaful Gayadi didampingi oleh seorang staf eselon Ill yaitu Navan Ivanhoe. Menurut perwakilan kemenko polhukam, pengaturan pembayaran Gaji Dalam Negeri tidak ada regulasi dari Peraturan Menteri Keuangan. Tetapi diatur dengan kebijakan internal Kemlu. Karena ini adalah Mal Administrasi yang terjadi bertahun-tahun, Maka untuk agenda rapat selanjutnya akan dibentuk tim dari beberapa kementerian, seperti kementrian keuangan, BPKP, Kejaksaan dan Kemlu. Rencana akan diusahakan melalui usaha internal pemerintahan dengan pembuatan Keputusan Presiden, untuk meminta anggaran dari Kementerian Keuangan, namun memerlukan fatwa/pertimbangan hukum. Disinilah yang menjadi kendala, tidak ada yang bisa/mau membuat dasar hukum pada Tingkat Kementerian, dan juga belum bisa sepakat untuk pembuatan Keputusan Presiden. Namun setelah pertemuan tersebut, tidak ada lagi tindak lanjut dan penyelesaiannya (diabaikan). 6.2.16. Karena tidak ada realisasinya kemudian para pemohon mengajukan surat teguran (somasi) kepada Kemlu, yang pada pokoknya meminta agar pembayaran gaji pokok dapat segera di bayarkan, surat dilayangkan 2 kali (surat pertama tanggal 21 Januari 2021 dan surat kedua tanggal 25 Maret 2021). Berdasarkan kedua surat tersebut Kemlu memberikan surat 24 tanggapan atas surat teguran/Somasi I dan II, dengan nomor surat 00623/LM/04/2021/03 tanggal 08 April 2021 pada huruf d, menegaskan: d. mengenai permintaan pembayaran gaji pokok para Pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri dalam rentang 1950 - 2013, hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan hak tagih yang sudah kadaluarsa (vide Pasal 76A ayat 91) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN). 6.2.17. Apabila melihat konsideran menimbang pada PP 50/2018, pada angka 2, penerbitan PP 50/2018 mendasarkan pada UU 1/2004, dimana terhadap pengaturan kadaluarsa beban negara diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004. 6.2.18. Padahal Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Penghargaan dari negara bagi Abdi Negaranya adalah hak yang dijamin dalam UUD 1945, dan seharusnya tidak mengenal kadaluarsa, hal tersebut senafas dengan Amanat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 dan P. 6.2.19. Terhadap hak-hak yang terkait dengan gaji/hak asasi manusia telah terdapat penegasan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 100/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2013, walaupun dalam putusan tersebut terkait dengan daluarsa tuntutan upah pekerja/buruh, namun memiliki prinsip yang sama yakni terhadap jaminan hak asasi yakni upah in casu Gaji Pokok. 6.2.20. Oleh Karenanya para Pemohon telah mengalami kerugian yang bersifat aktual I langsung karena adanya kadaluarsa terhadap Hak tagih mengenai utang atas beban negara dalam ketentuan norma a quo. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo maka dapat dipastikan para Pemohon memiliki dasar untuk meminta pembayaran atas Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) yang belum pernah dibayarkan 25 sejak para Pemohon diangkat sebagai pegawai negeri hingga diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri kemlu. 6.3 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d PMK 2/2021. Oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004. 7. Bahwa Kelima. untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh para Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa terhadap ketentuan norrna yang diuji konstitusionalitas normanya adalah: Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004, yang menyatakan: Ayat (1), menyatakan: "Hak tagih mengenai utang atas beban negaraldaerah kedaluwarsa sete/ah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang". Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 15/PUU-XIV/2016: "Ketentuan Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan hari tua". 26 dan, Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004, yang menyatakan: Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila ''pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhimya masa kedaluwarsa". Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017: Ketentuan Pasal 40 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sepanjang dimaknai: "diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri". Menjadi bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara Hukum." Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D ayat (2), yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (5), yang menyatakan: Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa adapun alasan permohonan terkait adanya pertentangan norma Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut: 27 1. Bahwa sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, terhadap ketentuan Norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan No. 15/PUU-XVl/2016 yang diucapkan pada tanggal 28 September 2017 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017 yang diucapkan pada tanggal 28 September 2017. 2. Bahwa namun meskipun ketentuan Norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 sudah pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Namun terhadap permohonan a quo masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (Tidak "Nebis in idem") dengan uraian sebagai berikut: 2.1. Berdasarkan Pasal 60 UU 7/2020, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 2.2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, (Selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal danlatau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2.3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, adalah: 1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau 2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda. 28 2.4. Dalam putusan perkara No. 15/PUU-XIV/2016, Pemohon menguji ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945; 2.5. Dalam putusan perkara No. 18/PUU-XV/2017, Pemohon menguji ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 menggunakan dasar pengujian Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945; 2.6. Sementara terhadap perkara a quo, menguji Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Artinya perkara a quo terdapat dasar pengujian yang berbeda in casu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dengan Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017. 2.7. Disamping itu, alasan permohonan sekaligus petitum para Pemohon dalam menguji ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 juga berbeda dengan pokok permohonan serta petitum dalam Putusan No. 15/PUU-XVl/2016 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017, dimana dalam pokok permohonan para Pemohon mendalilkan dalam pokok perkara dan petitumnya, yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Konstitusi memutus Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sepanjang dimaknai "berlaku terhadap gaji dalam negeri (gaji pokok) pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sejak 21 Juli 1961 sampai dengan 1 Januari 2013". 2.8. Sedangkan dalam substansi Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017 hanya berkaitan dengan tidak diberlakukannya masa kadaluwarsa dalam jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 2.9. Untuk perbandingan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Pemohon Putusan No. Putusan No. 29 15/PUU-XIV/2016 18/PUU-XV.2017 Pasal yang diuji: Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 Pasal yang diuji: Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 Pasal yang diuji Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 Dasar Pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), 28I ayat (4) Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 Dasar Pengujian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 Dasar Pengujian Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 Petitum 1. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Petitum Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS sesuai dengan Pasal 21 ayat (c) dan Pasal 91 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Petitum Menyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 40 tidak berlaku untuk hak tagih mengenai utang atas beban negara terhadap Pembayaran uang pensiun mantan Pegawai Negeri. 30 Perwakilan RI di Luar Negeri". 2. Pasal 40 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai "diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri". Amar Putusan Amar Putusan Menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum Amar Putusan Menyatakan Pasal 40 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 31 mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 2.10. Berdasarkan uraian pada angka 2.1 sampai dengan angka 2.9 tersebut di atas, telah jelas terdapat adanya perbedaan batu uji serta alasan permohonan dan petitum yang berbeda. Oleh karenanya menjadi tidak relevan untuk menerapkan Pasal 60 ayat (1) UU 7/2020 dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan para Pemohon memenuhi unsur Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. Maka permohonan para Pemohon masih dapat dimohonkan untuk diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi in casu tidak "Nebis in idem". 3. Bahwa sebelum masuk dalam penjelasan terkait pertentangan norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 dengan UUD 1945 perlu kami jelaskan sebagai berikut: 3.1. Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal menerbitkan SE 015690/1950 yang menjadi dasar Kementerian Luar Negeri tidak memberikan Gaji Pokok Dalam Negeri kepada Pegawai Negeri Sipil yang yang ditempatkan diperwakilan RI di Luar Negeri. 3.2. Dalam SE 1950 tersebut, pada Romawi (iii) poin c SE 015690/1950, tersebut dinyatakan: "Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut." 3.3. Sementara Tunjangan Kediaman adalah salah satu Fasilitas dari Tunjangan Penghasilan Luar Negeri (Selanjutnya disebut TPLN), seperti Tunjangan Representasi, Tunjangan Perwakilan, Tunjangan Kediaman, Tunjangan Pakaian, dan Tunjangan lain-lain, dan besaran Tunjangan Kediaman apabila di uraikan dalam Komponen TPLN 32 besarannya hanya 25% dari Total besaran TPLN yang diterima setiap Pegawai Negeri yang ditempatkan di Perwakilan RI di Luar Negeri. 3.4. Kebijakan Penghentian Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) bagi pegawai negeri yang ditugaskan ke Perwajukan RI di Luar Negeri yang tertuang dalam SE 015690/1950 tersebut, ditetapkan dengan pertimbangan berhubungan dengan terbatasnya persedian devizen (artinya indikator kekuatan ekonomo dan stabilitas keuangan negara masih terbatas). Selain itu dinyatakan pula dalam pertimbangannya, bahwa kebijakan tersebut diberlakukan sembari menunggu keputusan yang definitif dan menyimpang dari peraturan S.P/5/K.L. 3.5. Walaupun SE 1950 tersebut bersifat sementara sampai adanya keputusan (besluiten) yang definitif, namun dengan SE 1950 inilah Kementerian Luar Negeri membuat Kebijakan penghentian Gaji Pokok Dalam Negeri kepada semua pegawai negeri kementerian luar negeri yang bertugas pada perwakilan RI di Luar Negeri. Artinya sifat "sementara" terus dipertahankan dan diberlakukan sebagai dasar kebijakan atas penghentian pemberian gaji pokok dalam negeri bagi Pegawai Negeri Kemlu yang ditempatkan ke perwakilan RI di luar negeri hingga akhir tahun 2012 (62 Tahun - Sementara ..??). 3.6. Padahal selama berjalannya waktu, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dari SE 1950 tersebut dan dalam peraturan tersebut telah menyatakan membatalkan semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Seperti PP 200/1961 sebagai peraturan yang pertama kali mengatur tentang adanya komponen gaji Pokok dan tunjangan- tunjangan bagi Abdi Negara (Pegawai Negeri) di seluruh instansi pemerintahan. Dimana dalam PP 200/1961 tersebut pada bagian Konsideran "memutuskan", menyatakan: Dengan Membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut: PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA. 3.7. Kemudian Negara in casu pembentuk Undang-Undang pada tahun 1961 membentuk UU 18/1961 yangjuga mengatur tentang pokok- 33 pokok kepegawaian yang menjadi tonggak awal sebagai "Political Will" negara dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan pegawai- pegawainya. 3.8. Semangat ini yang dijemput oleh kementerian-kementerian atau lembaga negara lainnya yang kemudian memberlakukan pembayaran gaji dalam negeri kepada pegawai negeri yang ditempatkan ke perwakilan RI diluar negeri. Namun tidak dengan Kementerian Luar Negeri yang terus mempergunakan SE 1950 sebagai dasar tidak untuk tidak membayarkan gaji dalam negeri pegawainya selama ditempatkan diperwakilan RI di luar negeri. 3.9. Baru kemudian Kementerian Luar Negeri mendapatkan surat dari Keppri Mumbai No. B-00133/MUMBAl/140612 perihal pembayaran gaji dalam negeri home staff KJRI Mumbai, yang kemudian oleh Kementerian Luar Negeri diterbitkan Surat Nomor R- 05604/KEMLU/140702 yang dikeluarkan tanggal 02 Juli 2014, perihal Penjelasan atas Pembayaran Gaji Dalam Negeri Bagi Home Staff yang bertugas pada Perwakilan RI di Luar Negeri. 3.10. Dengan mendasarkan pada surat ini lah Kementerian Luar Negeri merubah kebijakannya untuk memberikan gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri kementerian luar negeri yang bertugas pada perwakilan RI di Luar Negeri. Kebijakan ini pun diberlakukan mundur ke tanggal 1 Januari 2013 namun berlaku kedepan (forward looking). 3.11. Jadi penerapan atas kebijakan tersebut adalah bagi Pegawai Negeri Kementerian Luar Negeri yang diberangkatkan per tanggal 1 Januari 2013 ke depan maka pegawai tersebut diberikan Gaji Pokok Dalam Negeri. Sementara terhadap Pegawai Negeri yang diberangkatkan tanggal 31 Desember 2012 ke depan (satu hari sebelum tanggal 1 Januari 2013), maka pegawai tersebut tidak diberikan Gaji Pokok Dalam Negeri. 3.12. Termasuk Pegawai-Pegawai Negeri Kementerian Luar Negeri yang berangkat sebelum 31 Desember 2021 kebelakan hingga 1950 sejak diberlakukannya SE 1950 tetap tidak diberikan Gaji Pokok Dalam Negeri. Padahal sama-sama dalam bingkai Undang-Undang yang 34 mengatur tentang Pokok Kepegawaian yang sama, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil yang sama. 3.13. Hal ini tentunya menjadi ironis ketika terhadap pegawai negeri yang bekerja di satu kementerian yang sama namun mendapatkan perlakuan secara berbeda. Hal ini tentunya merupakan Diskriminasi yang bersifat intolerable, dan secara jelas melanggar moralitas dan rasionalitas serta merupakan penyalahgunaan kewenangan. Apalagi ketika pelakuan berbeda tersebut semakin nyata ketika para pegawai negeri kementerian luar negeri harus membayar iuran tabungan simpanan pensiun (TASPEN) harus dibayar diawal sebelum pegawai tersebut bertugas ke perwakilan RI di luar negeri dengan menggunakan Uang Pribadi, karena Gaji Pokok Dalam Negerinya sudah dihentikan. 3.14. Namun setiap kali ada upaya dari Pensiunan Pegawai Negeri Kementerian Luar Negeri yang meminta haknya untuk mendapatkan Gaji Pokok Dalam Negerinya selama ditempatkan ke Perwakilan di Luar Negeri saat masih menjadi pegawai negeri di kementerian Luar Negeri, maka jawaban dari Kementerian Luar Negeri adalah mendasarkan pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 dan PP 50/2018 yang pada pokoknya permintaan atas Pembayaran Gaji Pokok dalam Negeri tersebut tidak dapat dilakukan denqan pertimbanqan hak tagih yang sudah kadaluarsa. 4. Bahwa terhadap alasan permohonan atas pengujian Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, adalah sebagai berikut: 4.1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsep negara hukum Indonesia pada dasarnya terinspirasi dari konsep rechtstaat yang mencakup ciri/elemen/prinsip penting, meliputi: (i) perlindungan hak asasi manusia; (ii) pembagian atau pemisahan kekuasaan; (iii) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (iv) peradilan tata usaha negara. Serta konsep rule of law juga memiliki 35 ciri/elemen/prinsip penting, yang meliputi: (i) supemasi hukum, (ii) kedudukan yang sama di hadapan hukum, (iii) Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dasar. (Buku: Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina llmu, Surabaya, 1987, him. 72-80). Bahwa terlepas apakah konsep negara hukum Indonesia lebih identik dengan konsep rechtstaat atau konsep rule of law, akan tetapi yang terpenting keduanya sama-sama memuat elemen/prinsip perlindungan atau terjaminnya hak asasi manusia. 4.2. Bahwa sebagai konsekuensi dari dianutnya konsep negara hukum di Indonesia, maka UUD 1945 telah menjamin sejumlah hak asasi manusia, yang merupakan hak dasar sekaligus hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara in casu pembentuk Undang-Undang dalam kontek pembentukan undang-udang serta Pemerintah dalam konteks melaksanakan peraturan perundang-undangan. 4.3. Bahwa diantara hak asasi manusia yang dijamin dalam konteks perkara a quo ialah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (4) Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yang pada intinya negara cq. pemerintah wajib menjamin Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sehingga, untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. 4.4. Bahwa jika terdapat ketentuan norma peraturan perundang- undangan yang justru tidak mengakomodasi pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, maka sejatinya norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. 36 4.5. Bahwa Sebagaimana kita ketahui bahwa Gaji pegawai negeri sipil (PNS) adalah imbalan atas prestasi kerja yang diberikan kepada PNS. Tidak hanya lmbalan namun juga bentuk Penghargaan dari negara kepada abdi negaranya yang telah bekerja mengabdi kepada negara agar berjalannya roda pemerintahan. 4.6. Bahwa artinya, pemberlakuan kedaluarsa 5 (lima) tahun terhadap kewajiban negara untuk memberikan Gaji Pokok kepada Pegawai Negeri Sipil in casu di Kementerian Luar Negeri adalah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi. apalagi dalam hal tidak diberikannya gaji pokok dalam negeri terhadap pegawai kementerian luar negeri tersebut hanya didasari pada peraturan yang berada dibawah Undang-Undang dan Peraturan pemerintah yang sudah menyatakan batal terhadap segala peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut. 4.7. Bahwa Pasal 28I ayat (2) menyatakan: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan fayak dalam hubungan kerja. Sementara telah terdapat fakta yang nyata dimana ada orang yang telah bekerja dan mengabdi kepada Pemerintah in casu di Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan I ditempatkan ke Perwakilan RI di luar negeri, namun selama bekerja di luar negeri terhadap hak untuk menerima Gaji Pokok Dalam Negerinya di hentikan oleh Negara. 4.8. Bahwa sementara di kementerian lain, pegawai negeri yang ditugaskan/ditempatkan ke perwakilan RI di luar negeri, tehadap gaji Pokok dalam negeri-nya tetap berjalan/tidak dihentikan. 4.9. Bahwa ternyata perlakuan yang berbeda terhadap kedudukan yang sama ini terjadi tidak hanya di lintas kementerian, namun juga di dalam kementerian yang sama in casu sesama Pegawai di Kementerian Luar Negeri, yang ditugaskan/ditempatkan ke perwakilan di Luar Negeri sebelum tanggal 1 Januari 2013 Gaji Pokok Dalam Negeri dihentikan, sementara terhadap Pegawai di Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan/ditempatkan ke 37 perwakillan di Luar Negeri setelah tanggal 1 Januari 2013 Gaji Pokok Dalam Negeri tetap berjalan. 4.10. Bahwa tidak hanya itu, perlakuan yang berbeda terhadap kedudukan yang sama pun terjadi bagi Pegawai Negeri di kementerian luar negeri yang diberangkatkan sebelum 1 Januari 2013 dan pulang melewati 1 Januari 2013 (2014, 2015 atau 2016), Gaji Pokok Dalam Negerinya dihentikan. Tidak seperti Pegawai Negeri Kementerian Luar Negeri yang diberangkatkan setelah 1 januari 2013 hingga saat ini, Gaji Pokok Dalam Negerinya tidak dihentikan. 4.11. Bahwa perlakuan yang berbeda terhadap kedudukan yang sama in casu sesama pegawai negeri di lintas kementerian dimana terhadap para pegawai negeri kementerian luar negeri harus membayar iuran tabungan simpanan pensiun (TASPEN) harus dibayar diawal sebelum pegawai tersebut bertugas ke perwakilan RI di luar negeri dengan menggunakan Uang Pribadi, karena Gaji Pokok Dalam Negerinya sudah dihentikan. Sementara terhadap pegawai negeri pada kementerian/lembaga lain yang ditempatkan ke Perwakilan RI di luar Negeri tetap membayarkan TASPEN nya dengan cara dipotong dari Gaji Dalam Negeri yang tetap diberikan selama pegawai tersebut bertugas di luar negeri. 4.12. Bahwa terhadap tindakan penghentian atas Gaji Pokok Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan ke Perwakilan di Luar negeri tersebut menjadi kandas untuk diperjuangkan oleh para Pegawai Negeri tersebut karena Kementerian Luar Negeri mendasarkan tindakan untuk memberikan Hak-hak para pegawai negeri tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 yakni terhadap upaya tersebut dinilai sudah kedaluarsa karena sudah melewati 5 Tahun. 4.13. Bahwa padahal apabila kita mengacu pada Putusan No. 27/PUU-V/2007, paragraf [3.19.2] dikatakan: Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya 38 bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda". 4.14. Bahwa pemaknaan tenggang waktu kedaluarsa 5 (lima) tahun terhadap hak tagih utang atas beban negara dalam ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 faktanya masih dimaknai oleh pelaksana Undang-undang in casu Pemerintah termasuk beban negara yang berkaitan dengan Gaji Pokok Dalam Negeri pada pegawai negeri sipil yang bertugas pada Perwakilan di Luar Negeri yang belum dibayarkan oleh Pemerintah. 4.15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian kedudukan hukum (Legal Standing) tersebut di atas, terdapat pemaknaan atas ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 yang kemudian melahirkan PP 50/2018 in casu Pasal 76A ayat (1), yang menjadi dasar Pemerintah menerapkan masa kedaluarsa terhadap hak tagih atas utang negara in casu pemerintah cq. Kemeneterian Luar Negeri terhadap Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) yang dihentikan/belum diberikan kepada Pegawai Negeri Kemlu yang ditugaskan ke Perwakilan di Luar Negeri sejak 1950 hanya berdasarkan SE 015690/1950 sampai dengan perubahan kebijakan pertanggal 1 Januari 2013 hanya berdasarkan kesepakatan atas pertemuan bersama yang dituangkan dalam surat (tidak memiliki dasar hukum peraturan perundang-undangan). 4.16. Bahwa sebelumnya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 pun pernah menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dimana terhadap pemaknaan terhadap "jaminan pensiun dan jaminan hari tua" dimakani termasuk memiliki dalam tenggang waktu kedaluarsa 5 (lima) tahun tersebut. Namun oleh Mahkamah Konstitusi kemudian yang pada pokoknya dimaknai bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara yang arus diberikan dengan tidak memiliki tenggang waktu untuk memenuhinya. 39 4.17. Berkenaan dengan pemakanan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004, melalui Putusan No. 15/PUU-XVl/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017, telah menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempuyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. MK melalui putusan tersebut telah menegaskan bahwa substansi Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 mengatur kedaluwarsa hak tagih setelah 5 (lima) tahun terkait dengan utang, baik utang yang merupakan beban pemerintah pusat maupun utang yang merupakan beban pemerintah daerah (vide pertimbangan hukum paragraf 3.8.1), sehingga jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan di dalam UU ASN yang secara tegas mengatur hak-hak ASN (vide pertimbangan hukum paragraf 3.8.2). 4.18. Bahwa seiring dan seirama dengan Putusan No. 15/PUU- XVl/2016, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 18/PUU- XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017, juga menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempuyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. MK berpendapat oleh karena ketentuan tentang kedaluwarsa yang dimaksud dalam norma Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 adalah karena berkenaan dengan persoalan utang negara, sementara jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah dinyatakan bukan sebagai utang negara tetapi merupakan kewajiban negara, sehingga tidak tunduk pada ketentuan kedaluwarsa. 4.19. Bahwa kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Putusan No. 15/PUU-XVl/2016 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017) telah mengecualikan pemberlakuan masa daluwarsa terhadap 40 pembayaran "jaminan pensiun dan jaminan hari tua". Karena, jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan hak ASN yang wajib dibayarkan oleh negara. Oleh karena jaminan pensiun dan jaminan hari tua saja wajib dibayarkan dan tidak boleh'". diberlakukan masa kadaluwarsa, maka gaji (gaji pokok) yang notabene juga merupakan hak ASN dan bukan sebagai utang negara, maka seharusnya juga wajib dibayarkan oleh negara dan tidak dibatasi oleh masa kadaluwarsa. In casu gaji (gaji pokok) pegawai negeri sipil yang bertugas di luar negeri yang belum dibayarkan. 4.20. Bahwa gaji aparatur sipil negara yang meliputi pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jelas merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh negara cq. pemerintah kepada pegawainya, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam UU 20/2023. 4.21. Bahwa pada intinya gaji (gaji pokok) merupakan hak bagi setiap aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditugaskan di dalam maupun di luar negeri. Di sisi yang lain, gaji (gaji pokok) merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh negara cq. pemerintah kepada setiap aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ditugaskan di dalam maupun di luar negeri. 4.22. Bahwa gaji pegawai merupakan belanja pegawai yang pembayarannya dilaksanakan setiap bulan berdasarkan surat keputusan kepegawaian dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian (Vide Pasal 80 PP No. 45 Tahun 2013 jo. PP No. 50 Tahun 2018), sehingga belanja pegawai tidak termasuk dalam kategori beban negara (bukan utang negara) yang mesti ditagih terlebih dahulu dan tidak dapat mengalami kedaluwarsa; 4.23. Bahwa terlebih lagi hubungan hukum dalam penggajian pegawai antara negara cq. pemerintah dengan pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bukanlah hubungan utang 41 piutang yang bersifat privat sebagaimana dalam rezim hukum keperdataan, melainkan hubungan yang bersifat publik (administrasi) yang timbul sebagai konsekuensi dari rezim hukum kepegawaian, di mana timbul hak pada satu sisi dan kewajiban kepegawaian pada sisi yang lain; 4.24. Bahwa gaji/upah/imbalan/kompensasi (penghasilan) pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara cq. pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (UUD NRI 1945), yakni Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan: (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan. Artinya Norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 tidak boleh dimaknai sebagaimana yang tidak memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, sehingga, terhadap pembayaran Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) tidaklah dapat dibatasi oleh masa kadaluwarsa seperti utang- piutang sebagaimana diatur dalam ketentuan norma a quo termasuk aturan turunannya. 4.25. Bahwa untuk memperkuat alasan permohonan a quo, sekaligus meyakinkan Mahkamah, telah terdapat Putusan MK sebelumnya yang memuat isu konstitusionalitas serupa berkaitan dengan penagihan hak yang tidak boleh diberlakukan masa kadaluwarsa. MK melalui Putusan No. 100/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2013, telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 42 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Tuntutan pembayaran upah pekerjalburuh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4.26. Bahwa MK dalam Putusan No. 100/PUU-X/2012 berpendapat upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Bahkan MK secara tegas menyatakan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang- undangan. Selengkapnya dapat dicermati dalam pertimbangan hukum paragraf 3.10.3, alinea 6, halaman 62, berikut: "Bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Oleh karena apa yang telah diberikan oleh buruh sebagai prestatie harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai tegen prestatie. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pasal 96 UU Ketenagakerjaan terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945." 4.27. Bahwa berdasarkan Putusan No. 15/PUU-XVl/2016, Putusan No. 18/PUU-XV/2017, dan Putusan No. 100/PUU-X/2012 tersebut, maka gaji (gaji pokok) pegawai negeri sipil yang belum dibayarkan tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu (kadaluwarsa) sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004. 4.28. Bahwa Negara cq. pemerintah cq. kementerian tidak boleh menunda/menghentikan pembayaran (mengambil alih hak) gaji pokok pegawai negeri sipil atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, apalagi hanya berdasar kebijakan (surat 43 edaran). Sebab gaji (gaji pokok) pegawai pada hakikatnya merupakan hak milik pribadi (hak asasi manusia) terlebih lagi terhadap pemenuhannya tidak bisa dapat dibatasi oleh masa kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan norma a quo; 4.29. Bahwa artinya apabila terhadap pembayaran Gaji Pokok Dalam Negeri yang belum diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri ke Perwakilan RI di luar negeri hanya dengan mendasarkan pada sifat kesementaraan dalam SE 1950 tersebut, dan menjadi tidak dapat dipenuhi oleh Negara dengan mendasarkan pada ketentuan norma a quo, maka telah nyata terdapat pelanggaran terhadap batasan moralitas, rasionalitas, serta menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, serta membiarkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. 4.30. Bahwa sebelum menutup bagian alasan permohonan ini, perlu diingat bahwa dalam menjalankan perannya sebagai The Guardian of Constitution dalam Pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi diberikan mandat oleh Konstitusi sebagai The Protector of Human Rights dan sebagai The Protector of Citizen Constitutional Rights, dimana untuk menegakan kedua mandat tersebut Mahkamah Konstitusi juga diberikan kewenangan konstitusional untuk melakukan penafsiran (the Final Interpreter of Constitution) termasuk membuat Judicial order untuk melindungi hak yang telah dijamin oleh Konstitusi. Oleh karenanya menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan perlindungan terhadap para pensiunan dan para Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Luar Negeri untuk membuat penambahan pemaknaan terhadap ketentuan norma a quo sebagaimana permintaan para Pemohon. 4.31. Bahwa dengan demikian, agar hak atas gaji pegawai yang belum dibayarkan tetap dapat terpenuhi, maka ketentuan Pasal 40 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 15.PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 44 18/PUU-XV/2017 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sepanjang dimaknai "diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri". Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai: "diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri". 3. Pasal 40 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 45 sepanjang dimaknai: "diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri" 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 56 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III; 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/1242/DN/I/1981 tanggal 30 Mei 1981 mengenai Pengangkatan Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/K Tahun 2013 mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil yang akan pensiun (Pemohon I); 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Surat Penugasan SP/481/PL/I/1992, Pemohon I ditugaskan ke Perwakilan RI di Tokyo mulai tanggal 13 Mei 1992 sampai dengan 29 Januari 1996; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor SP/1242/PL/I/97, Pemohon I ditugaskan ke Perwakilan RI di Dhaka, mulai tanggal 05 November 1997 sampai dengan 01 Mei 2002; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor 481/B/KP/V/2010/19 Tahun 2010, Pemohon I ditugaskan ke Perwakilan RI di 46 Islamabad, mulai tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 16 Agustus 2012; 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/639/DN/I/1978 tanggal 29 Maret 1978 mengenai Pengangkatan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi Keputusan Nomor 000025/KEPKA/KPP/12009/15 mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil yang akan pensiun (Pemohon II); 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor SP/1121/PL/I/86, Pemohon II ditugaskan ke Perwakilan RI di San Fransisco, mulai tanggal 27 Oktober 1986 sampai dengan 23 April 1991; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor SP/969/PL/I/1994, Pemohon II ditugaskan ke Perwakilan RI di Seoul, mulai tanggal 19 September 1994 sampai dengan 17 Maret 1999; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Penugasan Nomor SP/008/PL/I/2002, Pemohon II ditugaskan ke Perwakilan RI di Jenewa, mulai tanggal 07 Januari 2002 sampai dengan 08 Februari 2006; 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor SK/171/B/KP/II/2009/19 Tahun 2009, Pemohon II ditugaskan ke Perwakilan RI di Hongkong, mulai tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan 10 Oktober 2013; 19. Bukti P- 19 : Fotokopi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/354/DN/I/1976 tanggal 24 Maret 1976, mengenai Pengangkatan Pemohon III sebagai Pegawai Negeri Sipil; 20. Bukti P- 20 : Fotokopi Petikan Keputusan Nomor 35/K Tahun 2014 mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil yang akan pensiun (Pemohon III); 21. Bukti P- 21 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor SP/370/P.L/I/79, Pemohon III ditugaskan ke Perwakilan RI di Stockholm, mulai tanggal 18 September 1979 sampai dengan 27 Januari 1984; 47 22. Bukti P- 22 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor SP/985/PL/I/86, Pemohon III ditugaskan ke Perwakilan RI di Dar Es Salaam Crossposting ke Brazil, mulai tanggal 03 September 1986 sampai dengan 08 Oktober 1992; 23. Bukti P- 23 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor SP/144/PL/I/1995, Pemohon III ditugaskan ke Perwakilan RI di Riyadh, mulai tanggal 22 Februari 1995 sampai dengan 15 Januari 2002; 24. Bukti P- 24 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor SP/028/PL/I/2004, Pemohon III ditugaskan ke Perwakilan RI di Bangkok, mulai tanggal 15 Januari 2004 sampai dengan 22 Mei 2008; 25. Bukti P- 25 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor 125/B/KP/II/2011/19 Tahun 2011, Pemohon III ditugaskan ke Perwakilan RI di Manama, mulai tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan 06 Juli 2014; 26. Bukti P- 26 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SP/1067/DN/I/1987 tanggal 4 Mei 1987 mengenai Pengangkatan Pemohon IV sebagai Pegawai Negeri Sipil; 27. Bukti P- 27 : Fotokopi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor: 18110/KP/10/2018/03/24 tanggal 9 Oktober 2018 mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil yang akan pensiun (Pemohon IV); 28. Bukti P- 28 : Fotokopi Surat Penarikan tugas dari Washington ke Jakarta dengan Nomor SP/605/PL/II/1996, Pemohon IV ditugaskan ke Perwakilan RI di Washington DC, USA, mulai bulan Juli 1992 sampai dengan September 1996; 29. Bukti P- 29 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor SP/911/PL/I/1999, Pemohon IV ditugaskan ke Perwakilan RI di Brasilia DF, Brazil mulai tanggal 18 Oktober 1999 sampai dengan 01 September 2001; 30. Bukti P- 30 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor 411/PL/I/04 Tahun 2004, Pemohon IV ditugaskan ke Perwakilan RI di Lagos, Nigeria, mulai bulan Juni 2004 sampai dengan Maret 2007; 48 31. Bukti P- 31 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor 586/B/KP/VII/2010/19 Tahun 2010, Pemohon IV ditugaskan ke Perwakilan RI di Moscow, Republic Federasi Rusia, mulai tanggal bulan 30 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2014; 32. Bukti P- 32 : Fotokopi Surat Persetujuan Setmen B-00002120/Kemen Setneg/Set/KTLN/LN01.04/02/2018 Pemohon IV ditugaskan ke Perwakilan RI di Singapura, Singapore, mulai tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan 01 Mei 2018; 33. Bukti P- 33 : Fotokopi Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SP/1090/DN/I/1987 tanggal 4 Mei 1987 mengenai Pengangkatan Pemohon V sebagai Pegawai Negeri Sipil; 34. Bukti P- 34 : Fotokopi Keputusan Badan Kepegawaian Negara No.000002/KEP/AV/13002/13 mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil yang akan pensiun (Pemohon V); 35. Bukti P- 35 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor SP/965/PL/III/1994, Pemohon V ditugaskan ke Perwakilan RI di Perth, Australia Barat mulai bulan September 1995 sampai dengan Desember 1996; 36. Bukti P- 36 : Fotokopi Surat Penugasan Nomor SP/564/PL/I/1999, Pemohon V ditugaskan ke Perwakilan RI di Doha, Qatar mulai tanggal 18 Juni 1999 sampai dengan 17 September 2003; 37. Bukti P- 37 : Fotokopi Keputusan Nomor: SK.256/B/KP/III/2011/19 Tahun 2011, Pemohon V ditugaskan ke Perwakilan RI di Antannarivo, Madagascar, mulai tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan 11 Juni 2012; 38. Bukti P- 38 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 015690 tanggal 16 Oktober 1950 perihal Keuangan perwakilan2 Republik Indonesia di luar negeri; 39. Bukti P- 39 : Fotokopi surat Nomor R-05604/KEMLU/140702 perihal Penjelasan atas Pembayaran Gaji Dalam Negeri bagi 49 Home Staff yang bertugas pada perwakilan RI di luar negeri; 40. Bukti P- 40 : Fotokopi Surat Undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor UN-11/AP- 00.00/01/2023, untuk melakukan Audiensi dengan Forum Lintas Angkatan Purnakaryawan Kementerian Luar Negeri; 41. Bukti P- 41 : Fotokopi Surat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 00623/LM/04/2021/03 tanggal 08 April 2021 perihal Tanggapan atas Teguran/Somasi I dan II; 42. Bukti P- 42 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI; 43. Bukti P- 43 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII; 44. Bukti P- 44 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII; 45. Bukti P- 45 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IX; 46. Bukti P- 46 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon X; 47. Bukti P- 47 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XI; 48. Bukti P- 48 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XII; 49. Bukti P- 49 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XIII; 50. Bukti P- 50 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XIV; 51. Bukti P- 51 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon XV; 52. Bukti P- 52 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRD/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; 53. Bukti P- 53 : Fotokopi Dokumen Daftar Bukti Surat Tambahan Tergugat dalam Perkara No. 384/G/TF/2024/PTUN-JKT; 54. Bukti P- 54 : Fotokopi Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (S.K.P.P) Sementara No. 037/BG/HELN/VI/1999; 55. Bukti P- 55 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 384/G/TF/2024/PTUN.JKT; 56. Bukti P- 56 : Flashdisk berisi Rekaman Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Kementerian Luar Negeri dalam 50 Selain itu Pemohon mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 4 Juni 2025 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Drs. Didi Wahyudi dan Zulfatmi yang menyampaikan kesaksiannya pada persidangan tanggal 4 Juni 2025, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: Ahli Pemohon A. Pengujian Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Merupakan Perlindungan Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil 1. Gaji Pegawai Negeri Sipil dan seluruh hak keuangan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan hak konstitusional yang dilindungi negara sebagaimana juga hak lainnya dalam bentuk jaminan sosial aparatur sipil negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Tidak ada alasan apapun yang dapat menjadi sebab tidak diberikannya hak berupa gaji dan hak keuangan lainnya kecuali dapat dibuktikan adanya pelanggaran disiplin dan/atau kode etik pegawai negeri sipil dan/atau pelanggaran perundang-undangan yang menyebabkan pemberhentian pegawai negeri sipil baik secara hormat maupun tidak hormat. 3. Dengan karakter hukum (rechtkarakter) gaji pegawai negeri sipil tersebut, alasan dan pilihan kebijakan yang meniadakan, menghapuskan, mengurangi atau menghilangkan gaji pegawai negeri sipil tidak dapat diterima dengan adanya alasan kebijakan negara atau alasan lainnya, kecuali diatur dalam undang-undang dan bukan dengan suatu produk administrasi pemerintahan. karena tugas pokok, fungsi, dan wewenang telah tuntas dan dilaksanakan pegawai negeri sipil, sehingga penyelenggaraan pelayanan umum dan pemerintahan telah dilaksanakan semestinya. 4. Dengan memperhatikan secara seksama seluruh peraturan perundang- undangan di bidang aparatur sipil negara, tidak ada hak keuangan pegawai negeri sipil yang berhenti atau dihentikan dengan pilihan kebijakan tertentu, bahkan tidak ada juga dalam undang-undang bidang aparatur sipil negara Persidangan di PTUN Jakarta dalam Perkara 384/G/TF/2024/PTUN-JKT. 51 mengatur hak keuangan pegawai negeri sipil tidak diberikan karena kondisi keuangan negara. 5. Alasan kemampuan keuangan negara hanya dapat dijadikan salah satu alasan dalam memberhentikan aparatur sipil negara, dan tidak menjadi pilihan alasan untuk tidak memberikan hak keuangan pegawai negeri sipil. 6. Oleh sebab itu, pengujian Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 hakikatnya merupakan bentuk perlindungan untuk memastikan tidak ada alasan bagi negara, bagi pemerintah, dan bagi APBN untuk menjadikan norma dalam undang-undang tersebut sebagai alasan meniadakan hak keuangan pegawai negeri sipil yang telah melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya. B. Karakter Hukum (Rechtkarakter) Gaji Pegawai Negeri Sipil 1. Oleh sebab itu, gaji sebagai hak pegawai negeri sipil dan kewajiban bagi negara sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan tidak dapat memiliki sifat kadaluarsa sebagai hak tagih kepada negara karena penghargaan dan penghormatan negara tidak dapat hilang atau dihilangkan karena pegawai negeri sipil telah melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga sampai diberhentikan secara hormat. 2. Dengan demikian, tegas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XIV/2016 dan 18/PUU-XV/2017 yang telah memaknai tidak adanya sifat daluarsa dalam hak tagih kepada negara yang menjadi kewajiban negara. hal ini berarti gaji sebagai kewajiban negara kepada pegawai negeri sipil sebagaimana hak pensiun dan hak lainnya tetap ada sepanjang pegawai negeri sipil tersebut telah menyelenggarakan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya sampai diberhentikan dengan hormat pada usia pensiun atau alasan lain yang sah. 3. Oleh karena itu, harus dipahami sesuai dengan peraturan perundang- undangan bidang keuangan negara maupun aparatur sipil negara, tidak ada alasan apapun yang dapat menghilangkan hak menerima gaji kepada pegawai negeri sipil dan kewajiban dari negara untuk membayarkan gaji kecuali adanya keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat 52 dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pemberhentian tidak hormat pegawai negeri sipil. 4. Dengan demikian, tidak ada ruang aturan hukum publik manapun yang dapat menjadi alasan bagi negara, khususnya Pemerintah untuk menyatakan tidak membayarkan gaji pegawai negeri sipil dalam bentuk apapun, kecuali yang diatur dalam undang-undang, yaitu dengan keputusan memberhentikan pegawai negeri sipil secara tidak hormat dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pegawai negeri sipil diberhentikan secara tidak hormat. 5. Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 76A PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 lebih berkaitan dengan hak tagih negara dalam alokasi belanja barang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dibandingkan dalam alokasi belanja pegawai. Dengan demikian, keliru menyamakan konsep hak tagih negara dalam hak tagih penyedia barang/jasa dalam alokasi belanja barang/jasa pemerintah dan hak tagih pegawai negeri sipil dalam alokasi belanja pegawai pada APBN/APBD. 6. Hak tagih penyedia barang/jasa memiliki nilai daluarsa karena hubungan hukum kontraktual yang memang dibatasi dengan tahun anggaran dimaksud dan batasan waktu tanggung jawabnya melakukan pekerjaan, sehingga tepat menggunakan masa daluarsa guna memberikan kepastian hukum kepada negara dan penyedia barang/jasa, sehingga APBN/APBD tahun-tahun berikutnya tidak ditagihkan karena hubungan kontraktual dan tanggung jawab sudah berakhir secara hukum. 7. Berbeda dengan pegawai negeri sipil yang hubungan hukumnya terjalin dalam masa hubungan kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik terus menerus sampai memasuki masa pensiunnya, yang kemudian hak keuangannya tetap dijamin dengan memberikan jaminan sosial aparatur sipil negara, sehingga tidak ada batas waktu berakhir hubungan keuangan sebagai kewajiban negara dan hak aparatur sipil negara, hingga berhenti sebagaimana diatur undang-undang, yaitu saat meninggal dunia janda/duda atau ahli warisnya. 53 8. Oleh sebab itu, tidak tepat jika kemudian hak keuangan ini berhenti atau dihentikan atas dasar surat edaran yang dianggap sebagai pilihan kebijakan pada saat kemampuan keuangan negara kurang memadai, yang justru tidak pernah menjadi alas hukum penghentian hak keuangan pegawai negeri sipil. 9. Dengan demikian, kembali lagi tepat pengujian Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 untuk membatasi dan menjadi alas hukum penggunaan pasal tersebut sebagai alasan menolak pembayaran hak keuangan pegawai negeri sipil yang sah dan dilindungi peraturan perundang- undangan. C. Penggunaan Surat Edaran sebagai Alas Hukum Peniadaan Hak Keuangan PNS 1. Surat edaran menurut A.D Belifante dan Soetan Boerhanoeddin dalam buku Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara hanyalah pedoman yang berlaku pada intern pemerintah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengaturan pembayaran gaji atau bahkan melakukan penundaan, penghapusan, penghilangan, dan pembatalan gaji. 2. Dalam PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 pengaturan pembayaran kompensansi berupa gaji hanya dapat dilakukan dengan keputusan kepegawaian dan/atau peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian, sedangkan surat edaran bukanlah bentuk keputusan administrasi pemerintahan dan juga bukan bentuk peraturan perundang-undangan. 3. Keliru menyatakan Pasal 80 ayat (4) PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pembentukan surat edaran atau surat lainnya yang menyatakan dalam keadaan tertentu pembayaran gaji dapat dikecualikan pengaturannya, padahal ketentuan Pasal 80 ayat (4) tersebut hanya mengatur pengecualian waktu pembayaran bukan pengecualian tidak membayar gaji. 4. Surat Edaran yang ditetapkan pada 1950 tidak dapat menjadi dasar hukum penghapus, penghilang, pengurang, atau peniadaan hak pegawai negeri sipil untuk memperoleh gaji sesuai dengan peraturan perundang- undangan karena seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan di bidang keuangan negara tidak ada yang mengatur gaji aparatur sipil negara tidak dibayarkan, kecuali apabila pegawai negeri sipil ditetapkan 54 keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dan/atau putusan pengadilan yang memberhentikan secara tidak hormat telah berkekuatan hukum tetap. 5. Kebijakan melalui Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar penghapus, penghilang, pengurang, atau peniadaan hak pegawai negeri sipil karena gaji sebagai hak pegawai negeri sipil telah diatur dalam undang-undang, sehingga upaya untuk menghapus, menghilangkan, mengurangi, dan meniadakannya harus dengan undang-undang juga, dan tidak dapat dilakukan dengan suatu surat edaran. 6. Dalam hal surat edaran telah ditetapkan terdahulu dengan alasan ketiadaan anggaran pemerintahan pada saat itu, tidak menjadi alasan penghapus kewajiban tersebut dibayarkan pada saat kondisi keuangan negara telah memungkinkan dan tetap menjadi kewajiban negara yang tidak dapat hapus kecuali diatur dalam undang-undang tersendiri. 7. Surat Edaran tersebut juga sudah tidak relevan lagi dengan berlakunya PP Nomor 200 Tahun 1961 dan PP Nomor 18 Tahun 1961 yang memisahkan gaji dan tunjangan, jika alasan tidak diberikan karena sudah digabungkan dalam tunjangan. 8. Dengan dasar pemahaman hukum tersebut, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak dapat menjadi dasar alasan hilangnya kewajiban negara dalam membayar hak keuangan pegawai negeri sipil. 9. Dalam hal alasan kemampuan keuangan negara dalam memenuhi pembayaran hak pegawai negeri sipil yang sebelumnya belum terbayarkan dapat dilakukan dengan mekanisme pembicaraan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai perubahan APBN apabila terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibicarakan mekanismenya dalam proses penganggaran negara pada umumnya. Saksi Pemohon 1. Drs. Didi Wahyudi - Saksi bernama Didi Wahyudi, Saksi bekerja di Kementerian Luar Negeri dari tanggal 1 Maret 1983 sampai dengan tanggal 30 September 2017. Saksi ditugaskan di KBRI Warsawa dari tahun 1986 sampai tahun 1990. KBRI Harare dari tahun 1993 sampai 1997, KBRI Kyiv dari tahun 2000 sampai 55 tahun 2004. dan KJRI Jeddah Saudi Arabia dari tahun 2007 sampai 2012. Pada tahun 2014 sampai 2017, terakhir di tempatkan pada KBRI Damascus, Suriah. - Selama di Jeddah, Saksi tidak hanya sebagai pejabat fungsi konsuler melainkan juga sebagai koordinator pelayanan warga yang juga memperhatikan beberapa kasus-kasus berat yang dialami oleh Warga Negara Indonesia, termasuk pada waktu itu adalah 39 orang Warga Negara Indonesia yang ada di penjara dan terancam hukuman mati. - Beberapa permasalahan telah diselesaikan agar dapat terbebas dari hukuman mati dengan beberapa alasan dan hanya satu yang kemudian dihukum mati, ditahan sebelum Saksi datang dari tahun 1996 yaitu Binti Duhri Rupa, perempuan yang membunuh majikannya karena disiksa. Kemudian, pada waktu Saksi berada di sana, Saksi berupaya untuk mendapatkan tanazul, pemaafan dari semua ahli waris. Hampir semua ahli waris kecuali satu yang belum memberikan pernyataan karena pada waktu itu anak itu baru berumur 13-14 tahun. Karena itu, ditunda pelaksanaan hukuman matinya, akan ditanyakan kembali pada saat yang bersangkutan sudah mencapai akil baligh. Dan ketika anak tersebut akil baligh, Saksi telah pensiun. - Bahwa Saksi memulai penugasan di luar negeri pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2012 dan selama jangka waktu tersebut Saksi tidak memperoleh gaji pokok dalam negeri. Kemudian pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Saksi ditempatkan di Damaskus, di sini Saksi memperoleh gaji pokok dalam negeri mengikuti ketentuan yang baru. - Menurut Saksi jumlah yang diperoleh oleh masing-masing pegawai yang ditugaskan bervariasi, kalau di KBRI paling besar jumlahnya di Malaysia dan Jeddah. Di Jeddah terdapat 25 Diplomat dan 90 pegawai. - Pada saat TKI berada di dalam penanganan hukum di negara perwakilan terdapat yang dinamakan perlindungan warga. Perlindungan warga di KJRI Jeddah, yang menangani kasus adalah para pejabat diplomatik konsuler yang dibantu atase teknis yang ada pada saat itu yaitu tenaga kerja, imigrasi, agama, dan nakes. 56 - Pada saat Saksi ditugaskan di Jeddah terdapat lima pejabat dari kementerian lain, pada saat itu Saksi bertugas juga sebagai head of censoring (kepala kantor) yang membawahi bendaharawan, Saksi memiliki kekuasaan untuk membayar tunjangan kepada semua atase teknis dari dana yang ada di perwakilan RI. Saksi pernah bertanya kepada pejabat dari departemen lain yaitu pejabat dari Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja, Imigrasi, Departemen Perdagangan apakah mendapatkan gaji dan berdasarkan keterangan para pejabat ini, mereka mendapatkan gaji. - Saksi tidak mendapatkan gaji beserta tunjangannya (tunjangan istri dan anak) sebagai PNS. 2. Zulfatmi - Saksi bernama Zulfatmi yang bekerja di Kementerian Luar Negeri sejak 1 Maret 1981 sampai dengan Juli 2016. Selama bekerja di Kementerian Luar Negeri Saksi ditempatkan di KBRI Seoul, Korea selatan dari bulan Agustus 2006 sampai dengan Juli 2009. Kemudian ditempatkan di Ho Chi Minh City, Vietnam sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan November 2014. Menurut Saksi selama penempatan Saksi tidak memperoleh gaji dalam negeri. Kemudian selama penempatan di Korea Selatan, Saksi tidak memperoleh Tunjangan Sewa Rumah sedangkan pada saat penempatan di Ho Chi Minh City, Saksi mendapatkan Tunjangan Sewa Rumah. - Menurut Saksi di Korea Selatan, Saksi memperoleh rumah dinas dalam bentuk apartemen namun terdapat kewajiban bagi setiap home staff tidak mendapatkan TSR namun berkewajiban membayar 10 % dari TPLN untuk membayar sewa rumah dinas (apartemen) tersebut. Sedangkan di Ho Chi Minh, Saksi mendapatkan TSR, untuk home supply mendapatkan subsidi sebesar 25% dari TPLN yang Saksi terima. - Pada saat ditugaskan di Ho Chi Minh, saksi memperoleh tunjangan sewa rumah. - Pada saat di tugaskan di Seoul saksi tidak mendapatkan gaji, saksi menempati rumah dinas sehingga tidak memperoleh tunjangan sewa rumah. - Pada saat ditugaskan di Ho Chi Minh, saksi mendapatkan tunjangan sewa rumah berdasarkan angka pokok, angka pokok saksi adalah 55. Selain itu terdapat Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) dimana untuk Ho Chi 57 Minh nilainya 5.600. Sehingga saksi memperoleh tunjangan angka pokok 55 dikali angka pokok APTLN yang 5.600, angka pokok saksi US$ 3.080,- ditambah tunjangan suami dan satu anak, tunjangan suami 15%. - Tunjangan kediaman dihitung dari jumlah anggota keluarga dari persentasenya. - Saksi tidak memperoleh uang sewa rumah di Korea bukan di vietnam. - Ketika bertugas di Korea, saksi tidak menerima tunjangan sewa rumah, bahkan saksi diharuskan membayar 10% dari TPLN yang diterimanya untuk menyewa rumah dinas. Di negara yang kedutaan besarnya memiliki apartemen, kompon maupun rumah dinas maka tidak diberikan TSR, sehingga mau tidak mau home staff nya tinggal dirumah tersebut. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan secara tertulis bertanggal 23 Juni 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KETENTUAN UU 1/2004 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 Hak Tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 “Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa. yang dianggap para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: 58 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD NRI Tahun 1945: (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan. Bahwa para Pemohon pada intinya mendalilkan mengalami kerugian konstitusional yang bersifat konkret dan potensial dengan keberlakuan dari Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004, karena berlakunya kedaluwarsa terhadap hak tagih mengenai adanya beban negara menyebabkan para Pemohon tidak dapat menerima hak keuangannya sebagai pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 7-23) Bahwa para Pemohon dalam petitumnya menyatakan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2) Menyatakan Pasal 40 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XI2016 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai: “diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri”. 3) Pasal 40 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstutitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 59 Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai: “diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri”. 4) Memerintahkan pemuatan putusan di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dalam Pengujian Materiil UU 1/2004 Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 b) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang- undang c) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi d) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian 60 e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa dalam konteks ini adanya batasan waktu 5 (lima) tahun dalam hal penagihan utang atas beban negara/daerah merupakan bentuk kepastian hukum dalam konteks jangka waktu berlakunya hak tagih negara yang justru telah selaras dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang digunakan oleh Para Pemohon dalam Permohonan a quo. Selain itu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bukan merupakan pasal dalam konstitusi yang mengatur mengenai hak-hak dasar sehingga tidak tepat jika digunakan sebagai dasar pengujian. 2. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki hak yang fundamental untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Pasal ini menegaskan prinsip negara hukum (rechtsstaat) di mana hukum harus berlaku secara adil bagi semua orang, dan setiap individu berhak mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Adanya norma-norma a quo dalam UU 1/2004 justru memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat mengenai batasan yang jelas mengenai kapan hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah dapat diajukan untuk segera diselesaikan pembayarannya oleh negara/daerah. 3. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan ini mengandung beberapa prinsip utama, yaitu hak atas pekerjaan tanpa diskriminasi, hak atas upah yang layak sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan hidup, serta hak atas perlakuan 61 yang adil dalam segala aspek hubungan kerja, termasuk perekrutan, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Dalam konteks ini sebagai seorang PNS Kementerian Luar Negeri telah menunjukkan para Pemohon telah diberikan haknya untuk bekerja dan menerima imbalan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengikat profesinya. 4. Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara, khususnya pemerintah, memiliki kewajiban utama dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). Ini berarti pemerintah tidak hanya harus mencegah pelanggaran HAM, tetapi juga aktif dalam memajukan kebijakan yang mendukung hak-hak dasar warga negara, dalam konteks ini pemberlakuan Pasal 40 UU 1/2004 justru telah memberikan mekanisme yang jelas mengenai penagihan atas utang negara. Sementara itu, pada ayat (5) menekankan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, pelaksanaan HAM harus dijamin melalui regulasi yang jelas dalam peraturan perundang- undangan, juga telah terejawantahkan dalam Pasal 40 UU 1/2004 mengenai mekanisme dan waktu penagihan yang dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap utang atas beban negara/daerah. 5. Bahwa para Pemohon juga tidak spesifik menguraikan kerugian yang betul-betul dirasakan yang berkaitan langsung dengan keberlakuan undang-undang. Hal tersebut terbukti dengan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Para Pemohon adalah persoalan yang bersifat teknis administratif yang bukan disebabkan karena keberlakuan UU 1/2004. 6. Bahwa jika tidak adanya pengaturan a quo sebagaimana berlaku dalam Pasal UU 1/2004 justru berakibat pada tidak adanya kepastian hukum, sebab negara juga memiliki batasan terhadap beban fiskal yang bersifat lampau. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang 62 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU 1/2004 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa utang negara atau dalam bahasa inggris disebut sebagai sovereign debt berdasarkan komposisinya dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu utang dalam negeri, utang luar negeri, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri atau di dalam istilah bahasa 63 inggris yaitu bonds atau loans (utang dan pinjaman). Penggunaan kedua istilah yang berbeda ini merujuk pada bentuk utang, yaitu istilah “utang” bisa dikaitkan pada surat utang dan istilah “pinjaman” yaitu bentuk utang secara langsung (official debt). 2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 UU 1/2004, Utang Negara adalah “jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah”. Merujuk kepada pengertian tersebut maka yang termasuk Utang Negara/Utang Daerah adalah sejumlah uang atau kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang antara lain timbul karena peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya gaji pegawai negeri sipil (PNS) termasuk sebagai Utang Negara yang timbul karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang saat ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). 3. Bahwa dalam pengurusan keuangan negara, pengaturan mengenai kedaluwarsa hak tagih kepada negara sangat diperlukan eksistensinya mengingat kemampuan fiskal negara terbatas sedangkan kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan sesuai anggaran belanja negara yang telah disusun setiap tahun anggaran. Oleh karena itu, ketentuan kedaluwarsa hak tagih kepada negara diperlukan untuk mengantisipasi ketidakpastian (uncertainty) potensi beban fiskal. Selain itu, terdapat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi negara yang membatasi pemeliharaan dokumen (arsip) yang akan menimbulkan permasalahan apabila terdapat tagihan kepada negara sementara dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan telah dapat dimusnahkan, dan hal ini 64 menyebabkan tidak dapat terselenggaranya mekanisme verifikasi yang ideal. 4. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ketentuan mengenai kedaluwarsa tagihan kepada negara telah diatur sejak lama yaitu dalam Pasal 60 Indische Compatibileitswet (ICW) yang menyebutkan bahwa “dengan menyimpang dari pasal-pasal 1954 dan 1967 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, maka hak tagihan-tagihan mengenai utang- utang atas beban Negara, dengan tidak memandang kebangsaan dari pihak-pihak berpiutang, kedaluwarsa sesudah lima tahun terhitung mulai sesudah tangal 31 Desember dari tahun piutang itu sudah dapat ditagih, kecuali bila piutang-piutang itu karena ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenakan masa daluwarsa yang lebih pendek”. Ketentuan tersebut kemudian dituangkan kembali dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) yang menyebutkan bahwa “Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang”. Pasal 40 UU 1/2004 tersebut dilaksanakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP 50/2018), khususnya Pasal 76A, 76B, dan 76C. 5. Pengaturan kedaluwarsa dalam Pasal a quo memiliki makna yang tidak berbeda dengan Pasal 60 ICW yang kemudian diadopsi oleh berbagai ketentuan pada masa sebelum lahirnya UU 1/2004. Kedaluwarsa yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan kedaluwarsa extinctive yaitu kedaluwarsa yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang karena terlewatinya waktu. 6. Meskipun pengaturan kedaluwarsa dari sisi pemilik hak tagih dianggap sebagai suatu ancaman yang akan menghapus haknya, namun pengaturan dalam UU 1/2004 dan PP 50/2018 mengatur juga bahwa mengenai kedaluwarsa dapat dicegah/ditunda yaitu dengan mengajukan tagihan. Penundaan kedaluwarsa (stuiting) sebagaimana 65 dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 menyatakan bahwa kedaluwarsa tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa, dan menurut Pasal 76A PP 50/2018 menyatakan bahwa kedaluwarsa tertunda dalam hal pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa dan masa kedaluwarsanya dihitung kembali sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 7. Terhadap eksistensi pentingnya pengaturan kedaluwarsa tagihan kepada negara juga dapat memberikan konsekuensi kepada instansi pemerintah atau pihak ketiga untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) penyedia barang/jasa perlu segera mengajukan tagihan setelah adanya hak tagih; 2) pihak instansi/kantor pemerintah yang memiliki kewajiban pembayaran perlu menginformasikan kepada penyedia barang/jasa agar segera mengajukan tagihan pada tahun anggaran berkenaan; dan 3) pejabat pembuat komitmen dan pejabat lain yang terkait dengan pembayaran tagihan anggaran belanja harus memelihara dokumen untuk menguji tagihan minimal sampai dengan sebelum masuk masa kedaluwarsa. C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa daluwarsa hak tagih terhadap negara adalah mekanisme hukum yang membatasi periode pengajuan penagihan terhadap kewajiban utang negara guna menciptakan kepastian hukum dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Fungsi daluwarsa meliputi kepastian hukum, ketertiban administrasi, pencegahan penyalahgunaan hak, dan peningkatan efisiensi keuangan negara. Hal ini menjelaskan bahwa penetapan kedaluwarsa tagihan kepada negara penting dilakukan guna menghindari adanya tagihan atas transaksi di masa lampau yang membutuhkan sumber daya untuk memverifikasi kebenaran tagihan serta kas negara yang harus dicadangkan untuk mengantisipasi munculnya tagihan yang harus dibayar. Selain itu penetapan kedaluwarsa hak tagih menjadi pengaturan yang positif bagi pihak 66 instansi pemerintah maupun pihak ketiga untuk segera menyelesaikan tagihan selama jangka waktu sebelum kedaluwarsa jatuh tempo. 2. Kedaluwarsa yang diatur dalam Pasal a quo merupakan kedaluwarsa extinctive yaitu kedaluwarsa yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang karena terlewatinya waktu. Penagihan gaji (gaji pokok) para Pemohon sebagai pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke perwakilan di luar negeri sejak 21 Juli 1961 sampai dengan 1 Januari 2013 diberikan hak tagih sampai dengan waktu kedaluwarsa yaitu 1 Januari 2018. Selama jangka waktu tersebut Pemohon memiliki hak tagih yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bahkan terhadap waktu kedaluwarsa yang telah ditentukan masih dapat dicegah/ditunda sepanjang Pemohon telah mengajukan tagihan. Penundaan kedaluwarsa (stuiting) terjadi apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa dan masa kedaluwarsanya dihitung kembali sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 juncto Pasal 76A PP 50/2018. Hal ini menjelaskan bahwa keberlakuan Pasal a quo justru telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon untuk tetap memperoleh haknya berupa gaji pokok yang merupakan kompensasi dari pekerjaan yang telah dilakukan. 3. Terhadap hak tagih yang dimiliki oleh Pemohon memberikan konsekuensi logis bagi pihak instansi pemerintah atau pejabat pembuat komitmen/pejabat lain yang terkait untuk segera menindaklanjuti permohonan pengajuan hak tagih dan memelihara dokumen terkait untuk menguji (verifikasi) tagihan sampai dengan sebelum masa kadaluwarsa. Apabila penggunaan hak tagih dilaksanakan dengan kesesuaian langkah-langkah administratif/teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dapat dipastikan kerugian materiil yang dialami Pemohon tidak akan terjadi. 4. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan dikarenakan adanya Putusan 15/PUU-XVI/2016, Putusan 18/PUU-XV/2017, dan Putusan 100/PUU-X/2012 maka gaji (gaji pokok) pegawai negeri sipil 67 yang belum dibayarkan tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu (kedaluwarsa). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa putusan-putusan MK tersebut pada intinya memberikan pemaknaan bahwa kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 tidak berlaku terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun dan upah buruh yang dikenakan pemutusan hubungan kerja, sehingga tidak terdapat keterkaitan dengan gaji pokok para Pemohon sebagai pegawai negeri sipil yang pembayarannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil para Pemohon tersebut tidak berdasar karena pembayaran gaji (gaji pokok) pegawai negeri sipil tidak menjadi objek yang diberikan pemaknaan dalam Putusan 15/PUU- XVI/2016, Putusan 18/PUU-XV/2017, dan Putusan 100/PUU-X/2012. 5. Bahwa pembayaran gaji pokok para Pemohon dapat dinyatakan kedaluwarsa pada saat pemilik hak tagih tidak mengupayakan penagihan atau tidak menggunakan hak tagihnya sejak hak tagih timbul dan telah terpenuhinya syarat penagihan kepada negara, baik secara formal maupun material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sampai dengan terlewatinya jangka waktu kedaluwarsa yang ditentukan. Hal ini memberikan kejelasan bahwa penghentian pembayaran gaji pokok tersebut terjadi karena ketentuan perundang- undangan yang mengatur demikian dan tidak dapat dimaknai tindakan sewenang-wenang dari siapa pun untuk mengambil alih atau merampas hak pribadi sebagai upah atau kompensasi dari pekerjaan yang telah dilakukannya. 6. Bahwa selanjutnya DPR RI akan menanggapi secara sistematis terhadap uraian alur persoalan yang disampaikan para Pemohon dalam Permohonan a quo sebagai berikut: a. Berlakunya UU 1/2004 dimulai sejak tanggal 14 Januari 2004, yang berarti bahwa saat berlakunya undang-undang tersebut Para Pemohon masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Luar Negeri sampai dengan pensiun masing-masing Pemohon I sampai Pemohon XV yang berada antara rentang waktu 68 tahun 2006 sampai dengan tahun 2023 (vide Perbaikan Permohonan Hlm. 9 s/d 17). Sedangkan persoalan yang para Pemohon hadapi yakni dimulai sejak sebelum diundangkannya UU 1/2004, yang didasarkan pada uraian persoalan yang disampaikan oleh para Pemohon. b. Penghentian pemberian gaji pokok (gaji dalam negeri) ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Nomor 015690 (SE 015690) pada tanggal 16 Oktober 1950. SE tersebut pada pokoknya mengatur bahwa selama gaji tunjangan kediaman dibayarkan, gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termasuk dalam tunjangan tersebut. Kebijakan tersebut diberlakukan tentunya dengan dasar pertimbangan kondisi keuangan negara pada saat itu. Artinya, telah terdapat kebijakan yang diberlakukan bagi seluruh PNS Kementerian Luar Negeri bahwa pembayaran tunjangan kediaman meniadakan gaji di Indonesia untuk PNS yang di luar negeri pada saat itu. c. Para Pemohon menyampaikan bahwa dalam pertimbangan SE 015690/1950, ketentuan yang berlaku di dalam SE bersifat sementara sampai dengan adanya keputusan definitif, yang menurut Para Pemohon kemudian keputusan definitif tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PP 200/1961) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kepegawaian (UU 18/1961). d. Berdasarkan persoalan yang disampaikan para Pemohon, terbitnya PP 200/1961 tidak menghapus keberlakuan SE 015690, sebab para Pemohon tetap diberhentikan pemberian gaji dalam negeri selama bertugas ke Perwakilan RI di luar negeri. Hal ini kemudian baru ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri melalui Biro Keuangan dengan menerbitkan Surat Nomor R- 05604/KEMLU/140702 mengenai pembayaran gaji pokok bagi homestaff yang bertugas pada Perwakilan RI di Luar Negeri mulai 1 Januari 2013. Kebijakan yang mengambil cut off date bagi yang 69 berangkat pada tanggal 1 Januari 2013 tersebut adalah kebijakan yang berorientasi ke depan (forward looking) karena keputusan pemberhentian Gaji Dalam Negeri home staff tersebut telah didasarkan pada SE 015690. Dengan demikian Surat Nomor R- 05604/KEMLU/140702 tidak berlaku bagi Para Pemohon yang ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri sebelum tanggal 1 Januari 2013 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 18-20). 7. Mendasarkan pada alur persoalan di atas maka terlihat jelas bahwa para Pemohon telah keliru mengenai objek yang diuji (error in objecto), karena dasar faktual dari pengajuan permohonan ini adalah para Pemohon yang mendapat penugasan untuk ditempatkan pada Perwakilan RI di Luar Negeri antara tahun 1979 sampai dengan tahun 2014 tidak mendapatkan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku pada saat itu, berdasarkan kebijakan dari Kementerian Luar Negeri vide SE 015690 yang dibentuk sebelum UU 1/2004 dibentuk. 8. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan timbul sejak sebelum berlakunya UU 1/2004, bahkan persoalan tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan berlakunya UU 1/2004, termasuk pada saat penerbitan Surat Nomor R-05604/KEMLU/140702 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri yang tidak secara khusus menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 40 UU 1/2004. Dengan demikian, permasalahan yang didalilkan Para Pemohon lebih kepada permasalahan konkret terkait teknis administrasi pemberian penghargaan kepada PNS Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada Perwakilan RI di Luar Negeri berdasarkan peraturan internal Kementerian Luar Negeri yang dibentuk. 9. Jika para Pemohon memandang bahwa persoalan yang dihadapinya disebabkan karena berlakunya UU 1/2004, maka seharusnya perlu dipertimbangkan bahwa di dalam hukum Indonesia diberlakukan adanya penerapan fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu perundang-undangan telah diundangkan maka semua orang dianggap tahu hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Asas ini bersifat 70 mengikat semua orang termasuk orang yang tidak mengetahui, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak akan mengecualikan orang dari berlakunya hukum atau tuntutan hukum (ignoria jurist non excusat). Dalam konteks ini, pada saat diundangkannya UU 1/2004 juga mengikat Para Pemohon sebagai PNS Kementerian Luar Negeri, yang mulai pada saat itu juga terikat keberlakuan UU 1/2004. Dengan demikian jika dikaitkan dengan persoalan yang dialami para Pemohon seharusnya sejak tahun 2004 para Pemohon mengajukan keberatan terhadap persoalan peniadaan gaji pokok yang dihadapinya dengan batasan waktu selama 5 (lima) tahun untuk menunda daluwarsa hak tagih mengenai hutang atas beban negara/daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004. Namun demikian, terlepas dari adanya jangka waktu sebagaimana berlaku di dalam Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004, persoalan yang dialami oleh para Pemohon tidak disebabkan karena berlakunya UU 1/2004. Seharusnya sejak tahun 1961, sejak lahirnya PP 200/1961 para Pemohon mengajukan keberatan/upaya hukum lain kepada Pemerintah khususnya kepada Kementerian Luar Negeri terhadap keberlakuan SE 015690/1950, yang dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan berlakunya PP 200/1961. Sebab berlakunya UU 1/2004 justru memberikan kepastian yang jelas akan penagihan terhadap utang atas beban negara/daerah. UU 1/2004 memberikan penegasan dan kesempatan bagi setiap orang pihak yang berpiutang untuk mengajukan tagihan kepada negara/daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk diselesaikan pembayarannya oleh negara. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka DPR RI berpandangan bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon bukanlah isu konstitusionalitas melainkan permasalahan konkret yang lebih bersifat administratif/teknis. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 71 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2025 dan memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 19 Mei 2025, serta keterangan tambahan Presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025, dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan keterangannya dalam persidangan tanggal 23 Juni 2025 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 02 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan Presiden I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004, yang berbunyi: (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016: 72 “Ketentuan Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan hari tua" (2) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.” Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017: “Ketentuan Pasal 40 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua;” bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945, yaitu: 1. Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 2. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 3. Pasal 28D ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalamhubungan kerja.” 4. Pasal 28I ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” 5. Pasal 28I ayat (5): “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” sepanjang dimaknai dengan, “diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri.” Adapun alasan-alasan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS/saat ini ASN) pada Kementerian Luar Negeri yang tidak mendapatkan Gaji Pokok Dalam Negeri selama ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri, sejak menjadi PNS Kementerian Luar Negeri hingga diberhentikan dengan hormat (pensiun). 73 2. Bahwa Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 015690/1950 tanggal 16 Oktober 1950 (SE 1950), yang menjadi dasar Kementerian Luar Negeri memberikan Tunjangan Kediaman sebagai pengganti Gaji Dalam Negeri kepada Pegawai Negeri Sipil yang yang ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri. Dalam SE 1950 tersebut, pada Romawi (iii) poin c SE 015690/1950 disebutkan "Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut.” 3. Bahwa sifat dari SE 1950 tersebut adalah sementara hingga adanya keputusan yang definitif dan meskipun telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PP 200/1961) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU 18/1961), Kementerian Luar Negeri tetap memberlakukan SE 1950 dimaksud. 4. Bahwa kemudian pada tahun 2014, Kementerian Luar Negeri menerbitkan pengaturan baru bahwa Gaji Pokok (Dalam Negeri) dibayarkan kepada pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada Perwakilan RI yang berangkat pada tanggal 1 Januari 2013. Kebijakan tersebut bersifat ke depan (forward looking). 5. Bahwa terhadap permintaan Para Pemohon yang meminta Gaji Pokok Dalam Negeri dalam kurun waktu ketika ditempatkan pada Perwakilan di luar negeri, Kementerian Luar Negeri menyampaikan yang pada pokoknya bahwa permintaan atas Pembayaran Gaji Dalam Negeri tersebut tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan hak tagih yang sudah kadaluarsa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP 50/2018) yang menurut Para Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004. 6. Bahwa pemaknaan tenggang waktu kedaluarsa 5 (lima) tahun terhadap hak tagih utang atas beban negara dalam ketentuan norma 74 Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 masih dimaknai Pemerintah termasuk beban negara yang berkaitan dengan Gaji Dalam Negeri pada pegawai negeri sipil yang bertugas pada Perwakilan di luar negeri yang belum dibayarkan oleh Pemerintah. 7. Bahwa tidak diberikannya Gaji Dalam Negeri terhadap pegawai Kementerian Luar Negeri tersebut hanya didasari pada peraturan yang berada dibawah Undang-Undang dan bahkan berupa Surat Edaran (SE 1950), yang sifatnya tidak definitif (sementara), tetapi pada faktanya sifat sementara tersebut berlangsung hingga akhir tahun 2012. 8. Bahwa selama berjalannya waktu, Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dari Surat Edaran dimaksud, yang Para Pemohon menganggap peraturan dimaksud memiliki pertentangan dalam hal pengaturan pembayaran gaji dibandingkan dengan SE 1950. 9. Bahwa ternyata perlakuan yang berbeda terhadap kondisi yang sama ini terjadi pada lintas kementerian, dimana Kementerian/Lembaga lainnya memberlakukan pembayaran Gaji (Pokok) Dalam Negeri kepada pegawainya yang ditugaskan di Luar Negeri. 10. Bahwa terhadap Pegawai di Kementerian Luar Negeri pun, terdapat perlakuan yang berbeda dimana pegawai yang ditugaskan/ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri sebelum tanggal 1 Januari 2013 tidak dilakukan pembayaran Gaji Dalam Negeri, sementara terhadap keberangkatan setelah tanggal 1 Januari 2013, Gaji Dalam Negeri diberikan. Para Pemohon menganggap terdapat diskriminasi dari kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri tersebut. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Pemerintah memandang bahwa Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak- tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan 75 Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 yang dimohonkan untuk diuji dengan pertimbangan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk Mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 76 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Bahwa meskipun Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang telah digariskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya yaitu Para Pemohon merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang tidak mendapatkan Gaji Dalam Negeri selama ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri, sejak menjadi Pegawai Negeri Kementerian Luar Negeri hingga diberhentikan dengan hormat (Pensiun) sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri. Adapun periode penugasan Para Pemohon di Luar Negeri bervariasi dalam kurun waktu tahun 1979 s.d. tahun 2014. 2. Bahwa selama menjadi PNS pada Kementerian Luar Negeri dan mendapatkan Tugas Penempatan pada Perwakilan RI di luar negeri sampai diberhentikan dengan pensiun tersebut, Para Pemohon tidak diberikan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri), sebagaimana yang menurut Para Pemohon telah diatur dalam peraturan perundang- 77 undangan yang mengatur tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang pada saat itu berlaku in casu Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PP 200/1961), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian (UU 18/1961), kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU 8/1974) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU 43/1999). 3. Bahwa pengaturan pemberian Gaji Dalam Negeri kepada PNS pada Kementerian Luar Negeri termuat dalam Surat Edaran Nomor 015690 tanggal 16 Oktober 1950 (SE 1950), yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Luar Negeri RI pada saat itu. SE 1950 ini yang menjadi dasar seluruh PNS Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri (tidak hanya Para Pemohon) menjadi tidak mendapatkan Gaji Dalam Negeri. Dalam SE 1950 tersebut, pada Romawi (iii) poin c, dinyatakan: "Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut” 4. Bahwa kemudian, Kementerian Luar Negeri membuat pengaturan baru untuk membayarkan Gaji Dalam Negeri bagi PNS Kementerian Luar Negeri yang diberangkatkan/ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri setelah 1 Januari 2013 berdasarkan Surat Nomor R- 05604/KEMLU/140702 tanggal 2 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Biro Keuangan a.n. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. 5. Bahwa Para Pemohon meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk membayarkan Gaji Dalam Negeri melalui surat-surat teguran/somasi, yang selanjutnya oleh Kementerian Luar Negeri ditanggapi dengan memberikan penjelasan pada pokoknya bahwa mengenai permintaan pembayaran gaji pokok Para Pensiunan PNS 78 Kementerian Luar Negeri dalam rentang 1950 -2013, hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan hak tagih yang sudah kadaluarsa vide Pasal 76A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. 6. Bahwa Para Pemohon melihat konsideran menimbang pada angka 2 PP 50/2018, yang menjelaskan bahwa penerbitan PP 50/2018 didasarkan pada UU 1/2004, dimana terhadap pengaturan kedaluwarsa terhadap beban negara diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan pasal dimaksud. 7. Bahwa Pemerintah memandang bahwa Para Pemohon telah keliru mengenai objek yang diuji (error in objecto), karena dasar faktual dari pengajuan permohonan ini adalah Para Pemohon yang mendapat penugasan untuk ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri tidak mendapatkan Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri saat itu. 8. Bahwa hal dimaksud lebih kepada permasalahan teknis administrasi pemberian penghargaan kepada PNS pada Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri. 9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan SE 1950 dimaksud bahwa pelaksanaan tugas pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri melahirkan hak Tunjangan Kediaman (saat ini Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) dan di saat bersamaan menghilangkan hak pegawai atas Gaji Dalam Negeri yang pada dasarnya telah diberikan melalui dan/atau menjadi komponen dari Tunjangan Kediaman yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri. 10. Bahwa dengan demikian, hak yang dimiliki oleh Para Pemohon sejak ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri adalah hak atas pembayaran Tunjangan Kediaman dan hal tersebut pula yang dilindutngi secara hukum. 11. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon atas imbalan dan perlakuan adil serta layak dalam hubungan kerja yang dijamin oleh Pasal 28D 79 ayat (2) UUD NRI 1945 telah dipenuhi oleh Pemerintah cq Kementerian Luar Negeri melalui pembayaran Tunjangan Kediaman saat itu, yang didalamnya terdapat komponen Gaji Dalam Negeri. 12. Bahwa Para Pemohon oleh karenanya tidak memiliki hak lagi atas pembayaran Gaji Dalam Negeri sehingga hak konstitusional Para Pemohon tidak dirugikan dengan berlakunya norma-norma yang diuji. Sehubungan dengan hal tersebut, Para Pemohon tidak dapat memenuhi unsur “Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.” 13. Bahwa lebih lanjut, persoalan tidak berikannya Gaji Dalam Negeri kepada pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan di luar negeri pada saat itu merupakan pengaturan dari pimpinan Kementerian/Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 14. Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat antara keberlakuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 dengan dalil pembayaran Gaji Dalam Negeri Para Pemohon, karena permasalahan yang dialami oleh Para Pemohon pada hakikatnya bukan bersumber dari pemberlakuan norma-norma tersebut. 15. Bahwa dapat disampaikan pula, Para Pemohon telah mengajukan gugatan terhadap tindakan Kementerian Luar Negeri berupa perbuatan tidak bertindak untuk menerbitkan Keputusan tentang pembayaran Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) Para Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang teregister dengan Nomor 384/G/TF/2024/PTUN.JKT. Oleh karena itu, Pemerintah memandang bahwa Para Pemohon telah mendapatkan suatu keadilan dan jaminan hukum terhadap permasalahan yang dialaminya. 16. Bahwa disamping itu, Para Pemohon pada faktanya tetap mendapatkan haknya yaitu berupa Tunjangan Kediaman yang dibayarkan sebagai pengganti Gaji Dalam Negeri bagi pegawai yang 80 ditugaskan di luar negeri, sesuai dengan ketentuan dalam Romawi (iii) poin c SE 1950, yaitu "Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut.” 17. Bahwa Kementerian Luar Negeri pada dasarnya tetap mengakui pengabdian PNS Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri dalam bentuk pemberian penghargaan berupa Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) melalui pembayaran Tunjangan Kediaman tersebut. 18. Bahwa kondisi ini berbeda dengan kondisi Para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017 yang keduanya diputus pada tanggal 28 September 2017, dimana Para Pemohon dalam kedua Putusan tersebut sama sekali tidak mendapatkan penghargaan atas pengabdiannya kepada Negara berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 19. Bahwa berkenaan dengan hal-hal di atas, permasalahan yang menjadi dasar permohonan dari Para Pemohon tidak terkait dengan pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 dan lebih cenderung mengenai tataran penerapan peraturan di bawah undang- undang oleh suatu Kementerian/Lembaga. 20. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon tidak memenuhi unsur hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dan berlakunya pasal yang diuji. Bahkan, dalil hak konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan pun masih perlu dibuktikan oleh Para Pemohon mengingat Kementerian Luar Negeri pada dasarnya telah memberikan penghargaan atas pengabdian Para Pemohon selama bertugas pada Perwakilan RI di luar negeri dalam bentuk Tunjangan Kediaman. 21. Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara permohonan Para Pemohon dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut, Para Pemohon tidak dapat memenuhi unsur “Adanya kemungkinan bahwa 81 dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” Perlu diperhatikan pula, tagihan yang diajukan Para Pemohon nantinya akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya harus memenuhi syarat formil dan materiil diajukannya tagihan tersebut sehingga tidak serta merta akan dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Ketentuan Mengenai Kedaluwarsa yang Terdapat di Dalamnya 1. Bahwa sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait materi pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan Landasan Filosofis Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagaimana di bawah ini. 2. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam 82 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3. Bahwa sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan Negara tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjabarkan lebih lanjut aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945 ke dalam asas umum pengelolaan keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, perlu ditetapkan kaidah hukum administrasi keuangan Negara. Untuk itu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Bahwa sebelum diundangkannya UU 1/2004, kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan Negara masih didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tersebut dipandang tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan Negara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Undang-Undang dimaksud diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan Negara, sesuai dengan tuntutan-tuntutan di atas. 5. Bahwa Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan Negara. Dalam UU 1/2004 ini ditetapkan 83 bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam UU 1/2004 diatur mengenai ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan Negara, kewenangan pejabat perbendaharaan Negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/daerah, pengelolaan uang Negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang Negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik Negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian Negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum. 6. Bahwa sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pula, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap Menteri/pimpinan Lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut, Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan kewajiban Negara secara nasional, sementara Kementerian Negara/Lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 7. Bahwa konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para Menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian 84 Keuangan. Adapun kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran Negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Kementerian Negara/Lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. 8. Bahwa adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi landasan hukum dalam pengurusan administrasi keuangan Negara sehingga adanya kepastian hukum mengenai segala hal yang terkait dengan pengurusan tersebut. 9. Bahwa hal dimaksud termasuk dengan pengelolaan utang yang mengenal adanya lembaga kedaluwarsa atas hak tagih mengenai utang atas beban Negara/daerah setelah melewati jangka waktu tertentu, yaitu lima (5) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. 10. Bahwa selain itu, ketentuan kedaluwarsa pada dasarnya sejalan dengan pengaturan terdahulu dalam ICW mengenai utang Negara yang mana ICW menerapkan kedaluwarsa terhadap utang Negara. 11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pemberlakuan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 adalah semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan administrasi keuangan negara. B. Pimpinan Kementerian/Lembaga selaku Chief Operational Officer (COO) Memiliki Kewenangan sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku 1. Bahwa setiap Menteri/pimpinan Lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu 85 pemerintahan, sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Bahwa selaku COO tersebut, pimpinan Kementerian/Lembaga memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembina Kepegawaian. 3. Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). 4. Bahwa ruang lingkup Manajemen ASN kemudian dijelaskan bahwa minimal terdiri atas yang salah satunya adalah pemberian penghargaan dan pengakuan kepada ASN yang telah bekerja untuk Negara. 5. Bahwa penghargaan dan pengakuan kepada ASN tersebut dapat berupa materiel dan/atau nonmateriel yang terdiri atas: (1) penghasilan; (2) penghargaan yang bersifat motivasi; (3) tunjangan dan fasilitas; (4) jaminan sosial; (5) lingkungan kerja; (6) pengembangan diri; dan (7) bantuan hukum. Secara spesifik kemudian diatur mengenai bentuk penghasilan yang dapat berupa gaji atau upah. 6. Bahwa selanjutnya, dapat disampaikan mengenai kebijakan pemberian penghargaan yang berlaku di Kementerian Luar Negeri kepada pegawai yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri saat itu sebagaimana yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam permohonannya, sebagai berikut: a. Kementerian Luar Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Luar Negeri Nomor 015690 Tanggal 16 Oktober 1950 tentang Keuangan Perwakilan2 Republik Indonesia diluar negeri (SE 1950) yang menjadi dasar kebijakan mengenai pemberian 86 kompensasi bagi pegawai Kementerian Luar Negeri yang bertugas pada Perwakilan RI di luar negeri. b. Pada angka Romawi (iii) SE 1950 tersebut diatur mengenai “Tundjangan kediaman” (Tunjangan Kediaman) yang merupakan bentuk kompensasi kepada Pegawai yang ditempatkan di Luar Negeri, dengan tambahan tunjangan anak dan istri yang diatur dalam Surat Keputusan Nomor S.P./5/K.L. atau yang telah ditetapkan tersendiri. c. Selanjutnya, pada Romawi (iii) poin C SE 1950 dimaksud berbunyi: “Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termasuk dalam tunjangan tersebut.” d. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran dimaksud, pelaksanaan tugas pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri melahirkan hak Tunjangan Kediaman (saat ini Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) dan di saat bersamaan menghilangkan hak pegawai atas Gaji Dalam Negeri. e. Pada tahun 2014, Kementerian Luar Negeri melalui Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Nomor R- 05604/KEMLU/140702 tanggal 2 Juli 2014, membuat pengaturan baru untuk membayarkan Gaji Dalam Negeri kepada pegawai yang berangkat mulai tanggal 1 Januari 2013. f. Berdasarkan pengaturan internal Kementerian Luar Negeri di atas, timbulnya hak tagih atas Gaji Dalam Negeri bagi pegawai yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri adalah sejak terbitnya Surat Nomor R-05604/KEMLU/140702 di atas dan bagi pegawai yang berangkat sebelum tanggal 1 Januari 2013 tetap tidak dapat dibayarkan Gaji Dalam Negeri-nya apabila masih bertugas pada Perwakilan RI di luar negeri. g. Bahwa bagi pegawai Kementerian Luar Negeri yang berangkat sebelum tanggal 1 Januari 2013 tidak memiliki hak tagih atas Gaji Dalam Negeri, dengan adanya kebijakan pemberian Tunjangan 87 Kediaman yang salah satu komponennya adalah Gaji di Indonesia (Gaji Dalam Negeri). 7. Bahwa Pemerintah memandang perlu meluruskan konsep maupun istilah yang digunakan oleh Para Pemohon bahwa Para Pemohon tidak diberikan Gaji Dalam Negeri, karena hal tersebut adalah kurang tepat dengan pertimbangan bahwa Kementerian Luar Negeri pada dasarnya telah membayarkan Gaji Dalam Negeri Para Pemohon melalui pembayaran Tunjangan Kediaman. 8. Bahwa pengaturan mengenai pemberian penghargaan dimaksud telah pula diketahui oleh pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan di luar negeri, termasuk juga Para Pemohon, dengan diterimanya Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP) pada saat itu. Para Pemohon pun tidak pernah mengajukan keberatan terhadap kebijakan tersebut sampai dengan saat ini atau setidaknya sampai dengan tahun 2018 pada saat Para Pemohon mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri mengenai permintaan pembayaran Gaji Dalam Negeri. 9. Bahwa Pemerintah melihat bahwa tidak ada diskriminasi dalam pengaturan tersebut karena diberlakukan secara umum kepada pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri. C. Para Pemohon tidak memiliki hak atas pembayaran Gaji Dalam Negeri yang telah diberikan melalui pembayaran Tunjangan Kediaman 1. Bahwa berdasarkan pengaturan mengenai pemberian penghargaan yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri pada saat itu melalui SE 1950, telah dinyatakan secara jelas bahwa Gaji Dalam Negeri dari pegawai yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri tidak berikan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut telah termasuk dalam komponen dari Tunjangan Kediaman yang dibayarkan kepada pegawai tersebut. 88 "Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut” (Romawi (iii) poin c SE 015690/1950). 2. Bahwa pelaksanaan tugas pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri melahirkan hak atas Tunjangan Kediaman (saat ini Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) dan di saat bersamaan menghilangkan hak pegawai atas Gaji Dalam Negeri. 3. Bahwa pada faktanya, para Pemohon telah menerima Tunjangan Kediaman dimaksud pada saat bertugas pada Perwakilan RI di luar negeri. Sementara pegawai Kementerian Luar Negeri yang tidak ditugaskan di luar negeri, tidak mendapatkan Tunjangan Kediaman, hanya menerima pembayaran Gaji Dalam Negeri saja. 4. Bahwa pengaturan tersebut merupakan policy kebijakan dari suatu pimpinan Kementerian/Lembaga sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. 5. Bahwa Kementerian Luar Negeri pada tahun 2014 mengatur bahwa untuk ASN yang diberangkatkan ke luar negeri sejak tanggal 1 Januari 2013 mendapatkan pembayaran Gaji Dalam Negeri terpisah dari pembayaran Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (dahulu Tunjangan Kediaman). 6. Bahwa Tunjangan Penghidupan Luar Negeri yang diterima pegawai yang ditugaskan di luar negeri saat ini, mengeluarkan komponen Gaji Dalam Negeri sehingga secara prinsip komponen penghasilan yang diterima oleh pegawai sebelum 1 Januari 2013 dengan setelah 1 Januari 2013 tidak mengalami perubahan, hanya terdapat perbedaan mengenai mekanisme pemberian (komponen) Gaji Dalam Negeri semata-mata. 7. Bahwa dengan pengaturan tersebut, komposisi Tunjangan Penghidupan Luar Negeri saat ini telah berkurang dengan dikeluarkannya pembayaran Gaji Dalam Negeri dari Tunjangan tersebut (pembayaran Gaji Dalam Negeri dilakukan tersendiri). 89 8. Bahwa tidak ada diskriminasi perlakuan yang ditujukan kepada Para Pemohon karena komponen penghasilan yang diterima pada dasarnya adalah sama. 9. Bahwa selain itu, berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas dari Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 yang dimohonkan untuk diuji. 10. Bahwa Pemerintah memandang pertanyaan mendasar yang ada dalam permasalahan Para Pemohon adalah apakah Para Pemohon kemudian memiliki hak atas pembayaran Gaji Dalam Negeri, sementara Negara cq Kementerian Luar Negeri telah memberikan Tunjangan Kediaman selama Para Pemohon ditugaskan di luar negeri, yang komposisinya mengandung pembayaran Gaji Dalam Negeri? 11. Bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut ada pada pengaturan yang terdapat dalam SE 1950 yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. 12. Bahwa lebih lanjut, Pemerintah berpendapat perlu kiranya untuk menguraikan kondisi yang dialami Para Pemohon adalah berbeda dengan kondisi yang ada dalam permohonan-permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. 13. Para Pemohon dalam permohonan a quo telah menerima Tunjangan Kediaman yang didalamnya terdapat komponen pembayaran gaji dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam SE 1950 yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Sedangkan pada permohonan-permohonan terdahulu, Pemohon tidak menerima upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang ada dan/atau hak atas pensiun atau jaminan hari tua (penghargaaan atas pengabdiannya selama bekerja untuk Negara). Hal tersebut berarti, dalam permohonan a quo, tidak ada hak yang tidak diberikan oleh Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Luar Negeri), berbeda dengan permohonan-permohonan terdahulu. 90 14. Bahwa di samping itu, Pemohon dalam permohonan-permohonan terdahulu memiliki hak atas apa yang menjadi tuntutan mereka dalam permohoannya, sementara Pemerintah menilai Para Pemohon a quo tidak memiliki hak dikarenakan hak tersebut telah digantikan dengan pembayaran Tunjangan Kediaman sesuai dengan pengaturan yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri. 15. Bahwa pada akhirnya, Pemerintah dapat menjamin hak warga negara yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak dicederai dengan pemberlakuan ketentuan mengenai kedaluwarsa yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004. D. Pandangan Pemerintah terhadap Pengaturan Kedaluwarsa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 1. Bahwa permasalahan yang disampaikan oleh Para Pemohon pada hakikatnya tidak sampai pada pengaturan dan/atau pemberlakuan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004, karena hal tersebut lebih pada permasalahan yang terkait dengan pengaturan pemberian penghargaan dari pimpinan suatu Kementerian/Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO) yang memiliki kewenangan selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembina Kepegawaian. 2. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, ketentuan mengenai kedaluwarsa dalam UU 1/2004 tersebut pernah diuji oleh Mahkamah Konsitusi sebagaimana yang teregister dalam Perkara Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017. 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU- XIV/2016 tanggal 28 September 2017 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: Oleh karena itu jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Sesuai dengan UU ASN, negara harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan dan melaksanakan amanat perlindungan kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) UU ASN. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan yang berkesinambungan adalah bahwa mereka yang mempunyai hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh dilakukan pengurangan waktu untuk menerima jaminan pensiun dan jaminan 91 hari tua. Terlebih lagi, Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas menyatakan hal tersebut bukan semata-mata hak tetapi sekaligus merupakan penghargaan dari negara atas pengabdian yang telah diberikan oleh ASN yang bersangkutan. Dengan demikian sepanjang berkenaan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Pertimbangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara harus dikaitkan dengan Pasal 91 ayat (3) UU ASN dibutuhkan, sehingga merupakan keharusan, guna menjamin terpenuhinya hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika keberadaan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak dikaitkan dengan keberadaan Pasal 91 ayat (3) UU ASN maka akan terjadi disharmoni antar Undang-Undang yang bermuara pada lahirnya ketidakpastian hukum. Sebab, di satu pihak, jaminan pensiun dan jaminan hari tua oleh Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas dinyatakan sebagai hak yang harus dijamin kesinambungannya, di lain pihak, oleh Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara hal itu dapat dianggap sebagai utang negara yang hak tagihnya ditundukkan pada pemberlakuan masa kedaluwarsa (Paragraf [3.8.2] halaman 32 Putusan). 4. Bahwa sejalan dengan Putusan sebelumnya, Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017 tanggal 28 September 2017, pada Paragraf [3.10] halaman 84 berbunyi: [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara, Mahkamah berpendapat oleh karena ketentuan tentang kedaluwarsa yang dimaksud dalam norma a quo adalah karena berkenaan dengan persoalan utang negara, sementara jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah dinyatakan bukan sebagai utang negara tetapi merupakan kewajiban negara, sehingga tidak tunduk pada ketentuan kedaluwarsa, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XIV/2016, maka norma Pasal 40 ayat (2) a quo tidak berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 5. Bahwa dengan telah ditafsirkannya ketentuan mengenai kedaluwarsa pada UU 1/2004 oleh Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017 di atas, kedaluwarsa tidak berlaku untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang merupakan hak yang harus dijamin oleh Negara. Bahkan, 92 Mahkamah melihatnya pula sebagai penghargaan dari Negara atas pengabdian yang telah diberikan oleh ASN, yang tidak boleh diberlakukan kedaluwarsa. 6. Bahwa Pemerintah pada dasarnya mempedomani pertimbangan hukum dimaksud dengan tetap memberikan penghargaan kepada ASN yang telah bekerja atau mengabdi untuk Negara. Hal mana yang pada saat itu, telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri melalui pembayaran Tunjangan Kediaman yang didalamnya terdapat komponen Gaji Dalam Negeri. 7. Bahwa selanjutnya, pengaturan mengenai kedaluwarsa dalam UU 1/2004 sangat diperlukan, dengan pertimbangan bahwa setiap pengeluaran Negara harus dilakukan pengujian atas dokumen yang menjadi bukti terpenuhinya hak tagih. Timbulnya tagihan yang telah lampau akan berkaitan dengan kemampuan Negara dalam memastikan ketersediaan dan validitas dokumen tagihan terhadap Negara, karena sesuai dengan peraturan mengenai kearsipan, dokumen pendukung telah dapat dimusnahkan dengan melewati kurun waktu tertentu (mengenal lembaga kedaluwarsa) sehingga tidak dapat terselenggara mekanisme saling uji (check and balances). 8. Bahwa selain itu, ketentuan kedaluwarsa hak tagih kepada Negara dapat mengantisipasi ketidakpastian (uncertainty) potensi beban fiskal, akibat munculnya tagihan di luar yang telah dialokasikan dalam APBN. 9. Bahwa pada akhirnya, Pemerintah memandang ketentuan kedaluwarsa tetap dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi keuangan Negara, satu dan lain adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan administrasi keuangan negara. IV. KESIMPULAN Berdasarkan uraian maupun penjelasan yang telah Pemerintah sampaikan di atas, baik pada Bagian II mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Bagian III mengenai Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan Untuk Diuji, dapat disimpulkan bahwa: 93 1. Pemerintah tetap menghargai pengabdian ASN/PNS yang telah bekerja untuk Negara, termasuk para Pemohon, melalui pemberian reward yang layak. 2. Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon pada dasarnya adalah salah objek karena permasalahan yang disampaikan oleh para Pemohon tidak terkait dengan pemberlakuan ketentuan mengenai kedaluwarsa yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memandang para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam hal mengajukan permohonan a quo. 3. Kementerian Luar Negeri pada dasarnya telah memberikan Gaji Dalam Negeri kepada para Pemohon melalui pembayaran Tunjangan Kediaman yang didapatkan oleh para Pemohon selama bekerja pada Perwakilan RI di luar negeri dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pengaturan yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri saat itu, Gaji di Indonesia merupakan komponen dan sudah termasuk dalam Tunjangan dimaksud vide SE 1950. 4. Tidak ada diskriminasi terhadap perlakuan yang diterima oleh para Pemohon karena seluruh PNS pada Kementerian Luar Negeri pada saat itu tidak menerima pembayaran Gaji Dalam Negeri yang mana hal tersebut sudah termasuk ke dalam Tunjangan Kediaman yang dibayarkan oleh Negara. 5. Permasalahan yang disampaikan para Pemohon dalam permohonannya adalah lebih pada pengaturan pemberian penghargaan dari pimpinan suatu Kementerian/Lembaga selaku COO yang memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Pemerintah memandang permohonan dari Para Pemohon cukup pertimbangan untuk ditolak seluruhnya ataupun dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik 94 Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo; 2. Menolak permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD NRI 1945 dari Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden (Pemerintah) secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU- XIV/2016 dan Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017 tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Bahwa untuk melengkapi keterangannya Presiden menyerahkan keterangan tambahan bersamaan dengan penyerahan kesimpulan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN A. Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Pemerintah Pada dekade 1950-an, sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan praktik akuntansi keuangan di Indonesia masih berada dalam tahap pembentukan dan belum secanggih sistem yang dikenal saat ini. Sebagaimana yang dipertanyakan oleh Yang Mulia M. Guntur Hamzah dalam persidangan tanggal 19 Mei 2025, pada tahun 1950 memang belum 95 terdapat sistem "kode akun" APBN modern yang terstandarisasi dan terperinci. Penyusunan APBN pada masa itu didasarkan pada amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, karena Indonesia belum memiliki Undang-Undang Keuangan Negara yang spesifik, penyusunan dan pengelolaan APBN masih banyak merujuk pada Indische Comptabiliteitswet (ICW), sebuah produk hukum warisan pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, upaya untuk menata administrasi keuangan negara terus dilakukan yang tidak bisa dipungkiri bahwa prosesnya menemui banyak tantangan, diantaranya konsistensi pengelolaan APBN pada dekade 1950-an yang diuji dengan instabilitas politik dan seringnya pergantian kabinet. Dalam konteks praktik akuntansi, transisi dari model akuntansi kontinental (Belanda) ke model Anglo-Saxon (Amerika) baru dimulai secara bertahap dan lebih menguat pasca tahun 1959. Ketiadaan sistem kode akun yang detail dan standar akuntansi yang mapan seperti saat ini mengindikasikan bahwa proses pencatatan, klasifikasi belanja, dan pelaporan keuangan negara masih sederhana. Dalam kondisi sistem akuntansi yang belum terstandarisasi dan terperinci, pengendalian belanja negara, terutama untuk pos-pos pengeluaran yang sensitif seperti penggunaan devisa untuk operasional perwakilan di luar negeri, memerlukan instrumen regulasi yang bersifat direktif, spesifik, dan tegas. SE 1950 yang secara eksplisit mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis tunjangan yang diperbolehkan dan yang tidak, batasan persentase untuk tunjangan tertentu, serta keharusan untuk melampirkan bukti pertanggungjawaban seperti kuitansi, berfungsi sebagai mekanisme kontrol primer. Regulasi semacam ini, pada masanya, menjadi substitusi dari fungsi kontrol yang saat ini banyak diemban oleh sistem kode akun yang terstruktur dan sistem pelaporan keuangan yang lebih komprehensif. Selanjutnya, pada saat ini telah diatur mengenai sistem kode akun melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP- 331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Dapat disampaikan bahwa Gaji Dalam Negeri dan pembayaran Tunjangan Kediaman (Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) serta tunjangan- 96 tunjangan lainnya yang terkait dengan kompensasi kerja, termasuk dalam Belanja Pegawai (Mata Anggaran 51). Gaji Dalam Negeri kemudian masuk ke dalam Belanja Gaji PNS (51111) dengan kode akun: 511111-Belanja Gaji Pokok PNS. Sementara Tunjangan Penghidupan Luar Negeri masuk ke dalam kelompok Belanja Tunjangan-tunjangan III (51114) dengan kode akun: 511145-Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di Luar Negeri). Karakteristik belanja pegawai (Mata Anggaran 51) pada dasarnya adalah kewajiban negara untuk melakukan pembayaran tanpa adanya tagihan yang diajukan oleh yang menerima pembayaran, berbeda halnya dengan pemberlakuan kedaluwarsa. Pengaturan kedaluwarsa tagihan atas beban negara yang diatur dalam UU 1/2004, di mana tagihan beban negara yang dimaksud adalah tagihan yang timbul sebagai konsekuensi dari kegiatan operasionalisasi negara. Makna kedaluwarsa dalam pengelolaan keuangan negara pada prinsipnya untuk menjamin adanya kepastian hukum agar tercipta ketertiban administrasi dalam pengelolaan keuangan negara. Kedaluwarsa atas tagihan dalam konsep keuangan negara merupakan kedaluwarsa atas utang negara kepada pihak lain dalam suatu perikatan hubungan kerja. Utang negara tersebut menjadi kedaluwarsa apabila hak tagih telah lahir namun hak tagih tersebut diabaikan oleh yang bersangkutan (pemegang hak tagih). Dalam hal hak tagih tidak pernah lahir, maka pada prinsipnya hak tagih tersebut tidak pernah mengenal kedaluwarsa. Dengan demikian, kedaluwarsa adalah sebagai akibat dari suatu perikatan atau perjanjian dengan pihak lain. Karakteristik pembayaran dari suatu perikatan atau perjanjian dengan pihak lain adalah dikelompokkan dalam akun belanja barang (52) dan belanja modal (53). Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat antara tidak dibayarkannya Gaji Dalam Negeri dengan pemberlakuan kedaluwarsa yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 karena pembayaran gaji dan tunjangan yang merupakan bentuk penghargaan negara kepada pegawai, bukanlah objek dari pengaturan kedaluwarsa tagihan atas beban negara. Uraian di atas sekaligus menjadi tanggapan Pemerintah terhadap 97 pertanyaan Yang Mulia Arsul Sani pada persidangan tanggal 4 Juni 2025 mengenai apakah Pemerintah pernah melandaskan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 untuk menolak permohonan dari Para Pemohon ataupun klaim-klaim serupa. Di samping itu, Pemerintah dapat sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri pada persidangan tanggal 23 Juni 2025 telah menyampaikan terkait dengan kebijakan integrasi gaji ke dalam Tunjangan Kediaman sebagaimana yang diatur oleh SE 1950, belum pernah terdapat komplain ataupun gugatan secara terbuka baik formal maupun informal sampai dengan saat ini, terutama oleh pegawai yang masih aktif bertugas. B. Penerbitan dan Pengaturan dalam SE 1950 1. Kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia pada tahun 1950 a. Kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1950 menunjukkan bahwa Indonesia baru mulai membangun ekonomi nasional setelah benar- benar merdeka. Pada saat itu, perekonomian masih sangat agraris dan industri belum berkembang luas. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih sangat rendah dengan capaian Rp84,0 miliar. Pada tahun ini pula merupakan tonggak awal penyusunan anggaran Indonesia, yang sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro dan perubahan organisasi setelah penyerahan kekuasaan dalam Konferensi Meja Bundar. b. Lebih lanjut, kondisi politik dan keamanan global yang terguncang sebagai dampak destruktif dari Perang Dunia II dan juga kondisi dalam negeri yang mana perang kemerdekaan yang begitu panjang telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah dan dislokasi ekonomi. Ketergantungan pada ekspor beberapa komoditas primer membuat neraca perdagangan rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Pemerintah juga dihadapkan pada tekanan inflasi yang tinggi dan defisit anggaran belanja negara yang berkelanjutan. Upaya-upaya strategis seperti nasionalisasi perusahaan- perusahaan Belanda, yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial dan menegakkan kedaulatan ekonomi, serta implementasi program-program ekonomi yang dirancang untuk 98 memperkuat pengusaha pribumi, meskipun penting secara politis dan struktural, turut memberikan tekanan tambahan pada keuangan negara dan stabilitas ekonomi jangka pendek. c. Sebagai ilustrasi, defisit APBN tersebut dapat dilihat pada Nota Keuangan Tahun 1950 (APBN tahun 1950), penerimaan negara adalah sebesar Rp2.179.408.000,00 dan belanja negara adalah sebesar Rp7.649.135.600,00, sementara pembiayaan mencapai Rp1.793.000.000,00. Dengan demikian, kondisi keuangan negara pada saat itu mengalami defisit yang cukup besar yaitu Rp(- 3.676.727.600,00). d. Dalam APBN tahun 1950 pula, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi terbesar masing-masing sebesar 48,3 persen, 17,7 persen, dan 12,6 persen dari pagu. Sementara, alokasi pengeluaran untuk Kementerian Luar Negeri yaitu sebesar 1,6 persen dari pagu. Secara khusus, untuk pos Pengeluaran Dinas Luar Negeri menunjukkan belanja sebesar Rp82.582.500,00 (1,08% dari total belanja) dan penerimaan Rp3.275.000,00 (0,15% dari total penerimaan). e. Dengan situasi perkembangan ekonomi sebagai negara yang relatif masih baru, serta keterbatasan anggaran dan devisa, Kementerian Luar Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 015690 tahun 1950 (SE 1950), sebagai dasar pembayaran gaji pegawai yang ditempatkan pada perwakilan RI di luar negeri dimana dalam konsideransnya berbunyi "berhubung dengan sangat terbatasnja persediaan deviezen." Pernyataan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kondisi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia turut mempengaruhi kestabilan keuangan negara, diantaranya ketersediaan valuta asing, yang menjadi pemicu utama dikeluarkannya kebijakan pengetatan keuangan bagi perwakilan- perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengeluarannya dalam valuta asing. f. Dalam situasi demikian, kondisi devisa bukanlah sekadar isu kasual, melainkan cerminan dari persoalan struktural yang dihadapi ekonomi 99 pasca-kolonial yang sedang berjuang membangun fondasi kemandirian. Kebijakan pengetatan pengeluaran devisa, sebagaimana termanifestasi dalam SE 1950, merupakan langkah pragmatis dan mendesak yang diambil Pemerintah cq Kementerian Luar Negeri untuk mengelola sumber daya devisa yang sangat langka dan vital. Pengeluaran untuk membiayai operasional perwakilan diplomatik di luar negeri, yang secara inheren menggunakan devisa, menjadi salah satu area yang logis untuk dilakukan efisiensi dan kontrol yang lebih ketat. Dengan demikian, kebijakan yang tertuang dalam SE 1950, seperti pembatasan tunjangan representasi dan integrasi gaji dalam negeri ke dalam tunjangan luar negeri, harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan austeritas (pengetatan anggaran) yang lebih luas, didorong oleh kondisi krisis devisa yang dihadapi negara pada saat itu. Ini bukan semata-mata persoalan efisiensi administratif internal Kementerian Luar Negeri, melainkan sebuah keharusan ekonomi makro. g. Meskipun dihadapkan pada kondisi keterbatasan tersebut, pemerintah dhi. Kementerian Luar Negeri tetap memperhatikan penghargaan dan kesejahteraan pegawai dan keluarganya yang ditempatkan pada perwakilan RI di luar negeri. Hal ini tergambar dengan dasar perhitungan besaran tunjangan kediaman yang didasarkan atas kebutuhan yang layak bagi PNS yang ditempatkan di luar negeri. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan bahwa tunjangan kediaman telah dihitung berdasarkan besaran tunjangan kehidupan, tunjangan isteri dan anak, dan tunjangan lain-lain. Sebagai gambaran, dapat dilihat perbandingan besaran uang Tunjangan Kediaman, Gaji Dalam Negeri, dan pendapatan rata-rata keluarga di luar negeri, contohnya di New York pada tahun 1950-an, yang dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini. Pegawai Kemenlu Ditugaskan di Jakarta (Gaji Dalam Negeri (PP Nomor 21 Tahun 1948) Pegawai Kemenlu Ditugaskan di New York TPLN (Keputusan Menlu No. SP/5/KL) Pendapatan Rata-Rata Keluarga Di New York 100 Rupiah Konversi US$ (bulan) Konversi US$ (tahun) Per Bulan Per Tahun Rp480 US$63,16 US$757,92 US$750 US$9.000,- US$3.300,- Sesuai data dalam tabel, sesuai data pada tahun 1950-an, gaji satu tahun bagi PNS yang ditempatkan di Perwakilan RI di New York sebesar US$9.000,00 jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan Pendapatan Rata-Rata Keluarga di New York sebesar US$3.300,00 (sumber:s.kemenkeu.go.id/IncomeNewYork1950), jika dibandingkan dengan Gaji Dalam Negeri yang hanya sebesar US$757,92 atau hanya sebesar 8,42% jauh lebih kecil dari Tunjangan Kediaman yang diterima di luar negeri. Dengan demikian, di tengah keterbatasan devisa, pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan PNS yang ditempatkan di perwakilan RI di luar negeri. h. Pada akhirnya, Pemerintah menyadari pentingnya hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat sebagai negara yang baru merasakan kemerdekaan, namun perlu pula diperhatikan mengenai keberadaan sumber daya untuk melakukan hubungan maupun kebijakan politik luar negeri pada saat itu. SE 1950 diharapkan menjadi instrumen awal agar dapat membangun fundamental keuangan negara secara bertahap, dan memberikan dasar bagi kepastian hukum dan administratif di tengah kondisi ekonomi yang baru berjalan. 2. Cara Penentuan Besaran Tunjangan Kediaman sebagai Bentuk Penghargaan kepada Pegawai Kementerian Luar Negeri yang Ditempatkan di Luar Negeri Tunjangan kediaman merupakan salah satu komponen penghasilan utama bagi pegawai perwakilan RI di luar negeri. SE 1950 menetapkan bahwa tunjangan kediaman, beserta tambahan tunjangan untuk anak dan istri, tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. S.P./5/K.L. tertanggal 1 Februari 1950, atau peraturan lain yang telah ditetapkan secara tersendiri, kecuali jika terdapat persetujuan tertulis dari Menteri Luar 101 Negeri. Surat Keputusan No. S.P./5/K.L. 1, yang lampirannya terdapat dalam bundel SE 1950, merupakan "Aturan pembayaran (botalingsregeling) Untuk wakil-wakil R.I.S. serta stafnya di luar negeri" Dokumen ini memberikan dasar yang lebih rinci mengenai penentuan besaran tunjangan kediaman, yang dalam S.P./5/K.L. disebut sebagai "Tundjangan kehidupan (verblijfkosten)." Beberapa indikator utama yang digunakan dalam menentukan besaran tunjangan kehidupan ini adalah: a. Lokasi Perwakilan (Nama tempat) Besaran tunjangan kehidupan sangat bervariasi tergantung pada kota atau negara tempat perwakilan RI berlokasi. Hal ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap perbedaan tingkat biaya hidup di masing-masing negara. Sebagai contoh, tunjangan untuk Pemimpin Perwakilan di Karachi ditetapkan sebesar Rs. 2000, di London sebesar £250, dan di New York atau Washington sebesar USD 1000. b. Jabatan Terdapat perbedaan besaran tunjangan antara "Pemimpin Perwakilan" (Chef de Poste) dengan "Anggota Staf max. 1". Pemimpin Perwakilan secara konsisten menerima tunjangan yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa tingkat tanggung jawab dan hierarki jabatan menjadi pertimbangan penting. c. Status Keluarga Selain tunjangan pokok berdasarkan lokasi dan jabatan, S.P./5/K.L. juga mengatur adanya "tambahan" tunjangan bagi keluarga pegawai. Tambahan ini ditetapkan sebesar 10% dari tunjangan kehidupan untuk istri, dan 5% dari tunjangan kehidupan untuk setiap anak. Di samping Tunjangan Kehidupan dan tambahan keluarga di atas, S.P./5/K.L. juga mengatur mengenai "Tundjangan lain-lain" yang dapat diberikan, meliputi: i. Rumah beserta perabotnya: Pemimpin Perwakilan dapat memperoleh penggantian sewa rumah dan perabot dari 102 pemerintah. Terdapat pula prinsip persetujuan untuk pembelian rumah dinas, namun harus dengan izin terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri. ii. Pembantu rumah tangga: Dapat diberikan secara cuma-cuma. iii. Mobil: Disediakan untuk Pemimpin Perwakilan. iv. Pakaian: Pemimpin Perwakilan mendapat 3 stel dan stafnya 2 stel. v. Ongkos representasi: Diadakan rekening-courrant dengan Pemimpin Perwakilan dan wakilnya. Untuk perwakilan di PBB, seluruh staf juga dapat memperolehnya. vi. Persekot/devisa: Bagi yang dipindahkan ke luar negeri dapat mengambil persekot. Dalam komponen Tunjangan Kehidupan di atas sudah termasuk gaji sebagai PNS sebagaimana diatur dalam SE 1950. Selanjutnya, Surat Menteri Luar Negeri Nomor 10166 tanggal 1 Maret 1951 hal Tunjangan Keluarga dan delegasi ke Indonesia menjelaskan mengenai dasar penetapan besaran tunjangan penghidupan (atau dikenal pula dengan Tunjangan Kediaman) sebagai berikut: a. Gaji (salary) masing-masing pejabat perwakilan ditetapkan menurut golongan dalam Peraturan Gaji Pegawai, dan mendapat kenaikan pangkat dan gaji menurut peraturan tersebut. b. Masing-masing pegawai Diplomatik dan konsuler yang kerja pada Perwakilan RI di Luar Negeri mendapat, di samping kedudukannya menurut Peraturan Gaji Pegawai, pangkat Pejabat Perwakilan LN dengan tingkatannya (8 tingkat) dan gelaran diplomatik atau/dan konsuler. c. Di samping gaji menurut Peraturan Gaji Pegawai, pejabat perwakilan mendapat tunjangan menurut kemahalan setempat dan gelaran diplomatik atau/dan konsuler. Berikut adalah tabel yang merangkum komponen dan besaran tunjangan kehidupan pokok bagi perwakilan RI di luar negeri berdasarkan S.P./5/K.L. per 1 Februari 1950*. 103 No. Nama Tempat Mata Uang Tunjangan Pemimpin Perwakilan Tunjangan Anggota Staf max. 1 1. Karachi Rs. 2000 1500 2. London £ 250 200 3. Kabul Rs. 1500 1250 4. New York/ Washington USA $ 1000 750 5. Singapore $ (Straits) 1250 1000 6. Manila P. 2000 1250 7. Bangkok Tc. 7500 5750 8. New Delhi Rs. 2000 1500 9. Cairo £E 200 125 10. Canberra £A 200 200 11. Nederland f. 2000 1000 12. Rangoon Rs. 1500 1250 *Sumber: Diolah dari Lampiran Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. S.P./5/K.L., dalam Surat Edaran Sekjen Kemenlu No. 015690 Tahun 1950* Tabel maupun uraian di atas secara konkret menjawab pertanyaan Yang Mulia Enny Nurbaningsih pada persidangan tanggal 19 Mei 2025 dan tanggal 4 Juni 2025 mengenai cara penentuan besaran Tunjangan Kediaman (indikator yang digunakan) dan komponen yang melekat pada tunjangan tersebut. Terlihat bahwa sejak awal tahun 1950, Pemerintah telah menerapkan sistem diferensiasi tunjangan berdasarkan lokasi geografis dan tingkatan jabatan, yang mencerminkan upaya untuk menyesuaikan penghasilan pegawai dengan kondisi objektif biaya hidup di masing-masing negara penempatan serta tingkat tanggung jawab yang diemban. S.P./5/K.L. 104 memberikan dasar yang cukup komprehensif untuk komponen penghasilan di luar negeri sebelum adanya kebijakan pengetatan lebih lanjut melalui SE 1950. 3. Pengaturan SE 1050 dan Perubahan Kebijakan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Kementerian Luar Negeri a. Pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai yang ditugaskan ke luar negeri dilaksanakan berdasarkan otorisasi dan kebijakan internal yang menjadi kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. b. SE 1950 diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 1950 dan mulai berlaku efektif sejak 1 November 1950. SE 1950 merupakan sebuah regulasi penting yang menandai upaya pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri dalam mengelola keuangan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada masa-masa awal kemerdekaan, mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada, diantaranya adalah terbatasnya persediaan deviezen yang menjadi alasan utama dan paling mendesak yang melatarbelakangi penerbitan surat edaran ini. c. SE 1950 menyatakan bahwa peraturan-peraturan di dalamnya dapat menyimpang dari pengaturan dalam S.P./5/K.L. tertanggal 1 Februari 1950 yang terbit sebelumnya yang mana telah mengatur tentang pembayaran untuk wakil-wakil R.I.S. beserta stafnya di luar negeri. Adanya penyimpangan dari S.P./5/K.L. mengindikasikan bahwa pemerintah memandang perlunya tindakan segera untuk memberlakukan aturan yang lebih ketat dan hemat dalam pengelolaan keuangan perwakilan di luar negeri. Dengan demikian, penerbitan SE 1950 dipandang sebagai sebuah tindakan responsif dan bersifat darurat dari pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran devisa negara yang merupakan sumber daya sangat krusial. d. Lebih lanjut, SE 1950 tidak hanya berfungsi sebagai peraturan administratif internal Kementerian Luar Negeri semata, SE 1950 merupakan instrumen kebijakan fiskal darurat yang digunakan 105 pemerintah dalam ranah diplomasi. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia memiliki kebutuhan vital untuk membangun dan memelihara kehadiran diplomatik di berbagai negara guna memperjuangkan pengakuan kedaulatan, menjalin kerjasama internasional, dan mengamankan kepentingan nasional lainnya. Namun, Pemerintah perlu memperhatikan pembiayaan operasional perwakilan-perwakilan tersebut yang secara signifikan membebani cadangan devisa negara yang sangat terbatas. Oleh karena itu, SE 1950 mengatur secara rinci berbagai pos pengeluaran di perwakilan – mulai dari tunjangan representasi, perumahan, persekot, biaya pengobatan, hingga tunjangan pakaian – dengan penekanan pada penghematan dan pertanggungjawaban yang ketat, menjadi alat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pelaksanaan diplomasi yang efektif dengan realitas keterbatasan sumber daya keuangan negara. Ini menunjukkan bagaimana pertimbangan ekonomi makro secara langsung dan mendesak memengaruhi operasionalisasi kebijakan luar negeri pada periode tersebut. e. Merujuk pada permasalahan dari Para Pemohon, pengaturan dalam SE 1950 secara eksplisit telah menyatakan bahwa Tunjangan Kediaman mencakup Gaji Dalam Negeri sehingga selama tunjangan tersebut dibayarkan, maka Gaji Dalam Negeri tidak diberikan. Dengan demikian, ketika seorang pegawai menerima penugasan ke luar negeri, ia telah mengetahui, memahami, dan menyetujui konsekuensi hukum dari penugasan tersebut, termasuk pengaturan atas hak keuangan. f. Menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Suhartoyo dalam persidangan tanggal 23 Juni 2025, bentuk persetujuan (konsensus) dari pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan di luar negeri di atas, dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari mereka yang ditugaskan ke luar negeri ketika menerima SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) Gaji (Pokok) Dalam Negeri. SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mulai 106 dihentikannya pembayaran gaji yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan pejabat berwenang dan diketahui oleh Kuasa Bendahara Umum Negara. Berkenaan dengan permohonan a quo, surat keputusan yang menjadi dasar terbitnya SKPP adalah Surat Keputusan Mutasi (untuk diberangkat-tugaskan ke luar negeri). Surat Keputusan Mutasi merupakan salah satu bentuk komitmen yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang menimbulkan hak dan kewajiban, bagi negara dan pegawai. Sehubungan dengan kewajiban, pegawai yang mendapatkan Surat Keputusan Mutasi, ketika melaksanakan tugas pada Perwakilan RI di luar negeri akan diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Sedangkan terkait hak, berdasarkan pemenuhan kewajiban dari pegawai yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Mutasi dan SPMT, diterbitkan SKPP sebagai dasar penghentian pembayaran gaji dalam negeri dan dasar pembayaran tunjangan kediaman (TPLN). Terbitnya SKPP membuktikan bahwa para pegawai yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri, telah memahami dan secara sadar memenuhi hak dan kewajiban dimaksud. Adapun Para Pemohon dan Pihak Terkait sebagai pensiunan pegawai Kementerian Luar Negeri baru mempermasalahkan kebijakan dalam SE 1950 sekitar tahun 2019 atau setelah dinyatakan pensiun. g. Terkait dengan adanya SKPP tersebut pula, Pemerintah akan menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia Daniel Yusmic P. Foekh pada persidangan tanggal 4 dan 23 Juni 2025 mengenai apakah Kementerian Luar Negeri mengajukan nomenklatur yang diminta oleh Para Pemohon (Gaji Dalam Negeri) pada Rencana Kerja Anggarannya. Dengan terbitnya SKPP yang ditujukan kepada pegawai yang diberangkat-tugaskan ke luar negeri, Kementerian Luar Negeri tidak mengajukan anggaran untuk pembayaran Gaji Dalam Negeri (Belanja Pegawai) pegawai yang bersangkutan 107 kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan tidak memiliki dasar hukum untuk mengalokasikannya dalam APBN. h. Selanjutnya, pembayaran Gaji Dalam Negeri bagi pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada perwakilan RI di luar negeri dilakukan sejak terbitnya surat kawat rahasia Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Nomor R-05604/KEMLU/140702 kepada Kepala Perwakilan RI Mumbai hal Penjelasan atas Pembayaran Gaji Dalam Negeri bagi home staff yang bertugas pada Perwakilan RI di Luar Negeri. i. Melalui surat tersebut, Pimpinan Kementerian Luar Negeri melakukan pembayaran Gaji Dalam Negeri pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri dengan memberlakukannya kepada mereka yang berangkat pada tanggal 1 Januari 2013. Secara teknis, SKPP tidak menjadi persyaratan lagi untuk terbitnya SK Mutasi pegawai yang diberangkat-tugaskan ke luar negeri. Kebijakan tersebut berorientasi ke depan (forward looking) dan tidak berlaku surut. Selain itu, pimpinan Kementerian Luar Negeri meminta pegawai yang berangkat sebelum 1 Januari 2013 dapat memahaminya dengan kebesaran hati, sebagaimana komitmen untuk melanjutkan proses benah diri menuju Kementerian Luar Negeri yang lebih baik di masa depan. Kebijakan yang berorientasi ke depan (forward looking) tersebut sejalan dengan asas non-retroaktif dalam penyusunan kebijakan publik, khususnya yang berdampak pada hak keuangan negara. j. Dalam kerangka keuangan negara sebagai hubungan hak dan kewajiban antara negara sebagai pemberi kerja dan pegawai sebagai penerima kerja, adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan pada saat penugasan. Terbitnya kebijakan baru yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersebut tidak berlaku surut, sehingga pemenuhan kewajiban yang telah lampau tidak akan menimbulkan hak yang baru bagi pegawai. 108 Dengan kata lain, terbitnya kebijakan baru tidak dapat menjadi dasar otorisasi pembayaran hak di masa lampau. k. Pembayaran Tunjangan Kediaman (saat ini Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) sebelum Januari 2013 dan seterusnya tidak mengalami perubahan komponen besaran. Perbedaan cara pembayaran pendapatan antara mereka yang berangkat pada tanggal 1 Januari 2013 dan sebelumnya adalah Gaji Dalam Negeri yang dibayarkan tersendiri bagi yang berangkat tanggal 1 Januari 2013 dan Gaji Dalam Negeri tidak dibayarkan bagi yang berangkat sebelumnya (karena sudah masuk dalam pembayaran Tunjangan Kediaman), tapi pada prinsipnya besaran penghasilan ataupun penghargaan yang diterima adalah sama. l. Pembayaran Gaji Dalam Negeri untuk pegawai yang ditempatkan di luar negeri setelah tanggal 1 Januari 2013 didasari oleh penjelasan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP 45/2013). m. PP 45/2013 tersebut menjadi pedoman umum dalam pelaksanaan APBN, termasuk pelaksanaan belanja pegawai di Kementerian/Lembaga. Berdasarkan PP 45/2013, Belanja Pegawai paling sedikit terdiri atas: (a) kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pejabat/pegawai yang bertugas di dalam negeri atau di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan (b) belanja pensiun dan uang tunggu; dan (c) kontribusi sosial lainnya. n. Kompensasi kepada pejabat/pegawai yang bertugas di dalam negeri atau di luar negeri sebagaimana dimaksud berupa gaji dan/atau tunjangan atau dalam bentuk lainnya yang dilaksanakan setiap bulan berdasarkan surat keputusan kepegawaian dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. o. Menurut hemat Pemerintah, PP 45/2013 sebagai pedoman umum pelaksanaan APBN yang berlaku mulai pada tahun 2013 dimaksud, 109 menjadi landasan perubahan sistem pemberian gaji dan/atau tunjangan pada Kementerian Luar Negeri. p. Dengan demikian, adanya perbedaan pembayaran Gaji Dalam Negeri sebelum 1 Januari 2013 dengan setelahnya adalah karena adanya perbedaan rezim pengaturan yang menjadi kewenangan dari pimpinan Keementerian Luar Negeri sebagai COO dan Pejabat Pembina Kepegawaian, yang mana sebelum 2013 memandang Gaji Dalam Negeri termasuk dalam Tunjangan Kediaman dan pada tahun 2013 memandang Gaji Dalam Negeri dan Tunjangan Kediaman diberikan secara terpisah. 4. Skema Gaji Kementerian Luar Negeri Sebelum dan Setelah Tanggal 1 Januari 2013 Sejalan dengan uraian sebelumnya, skema pemberian penghargaan kepada PNS Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan di luar negeri sebelum 1 Januari 2013 adalah berupa Tunjangan Kediaman yang komponennya terdiri diantaranya dari Tunjangan Kehidupan, Tunjangan Istri (10%) dan Anak (5%), dan Tunjangan Lain-lain. Selama mendapatkan Tunjangan Kediaman, Gaji Dalam Negeri tidak dibayarkan karena sudah termasuk dalam pembayaran tunjangan dimaksud. Apabila tunjangan tersebut akan diberikan kepada keluarga pejabat di Indonesia, maka jumlah yang dapat diberikan adalah sebesar pokok gaji yang bersangkutan waktu masih belum meninggalkan Indonesia, dengan pertimbangan dalam tunjangan yang diberikan di luar negeri dikurangkan sebesar pokok gaji yang diberikan kepada keluarga pejabat di Indonesia. Argumen yang menyatakan bahwa Gaji Dalam Negeri merupakan komponen yang "terpisah" dan "belum dibayarkan" kepada pegawai yang telah menerima tunjangan luar negeri (Tunjangan Kediaman), pada dasarnya bertentangan secara langsung dengan bunyi letterlijk dari regulasi Kementerian Luar Negeri yang berlaku dan menjadi pedoman pada periode 1950-an tersebut. Kebijakan integrasi ini dirancang oleh Pemerintah cq. Kementerian Luar Negeri justru dengan 110 tujuan untuk menyatukan berbagai komponen penghasilan (termasuk kompensasi atas gaji domestik) ke dalam satu paket tunjangan luar negeri sehingga mengurangi beban administratif yang berat, khususnya bagi negara yang baru merdeka. Menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh Yang Mulia Suhartoyo pada persidangan tanggal 19 Mei 2025 dan 23 Juni 2025 mengenai "bagaimana take home pay-nya ketika ada komponen gaji yang kemudian terpisah atau jika itu kemudian tidak menyatu dan itu kemudian take home pay-nya seperti apa? Supaya kekhawatiran ada pembayaran double itu kan kemudian bisa terhindarkan," jawaban yang dapat diberikan sesuai dengan regulasi yang ada adalah sebagai berikut: a. Komponen Gaji Dalam Negeri, menurut regulasi yang berlaku saat itu pada Kementerian Luar Negeri (SE 1950), tidaklah terpisah melainkan menyatu dengan tunjangan luar negeri. b. Take home pay atau penghasilan bersih yang diterima pegawai selama bertugas di luar negeri adalah Tunjangan Kediaman atau Tunjangan Penghidupan itu sendiri, yang mana jumlah tersebut sudah dianggap mencakup atau mengkompensasi gaji domestik yang seharusnya diterima. c. Potensi terjadinya "pembayaran double" (pembayaran ganda) justru dihindarkan dengan cara tidak memberikan gaji domestik (berdasarkan P.G.P. 1948) secara terpisah, melainkan bersamaan dengan pembayaran tunjangan luar negeri karena hal tersebut merupakan pengaturan yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri saat itu. Selanjutnya, skema pemberian penghargaan kepada PNS Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan di luar negeri setelah 1 Januari 2013 adalah berupa Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) dan Gaji Dalam Negeri. Hal ini tidak terlepas dari adanya pengaturan yang terdapat pada PP 45/2013 dimana disebutkan bahwa kompensasi kepada pejabat/pegawai yang bertugas di dalam negeri atau di luar negeri sebagaimana dimaksud berupa gaji dan/atau tunjangan atau 111 dalam bentuk lainnya yang dilaksanakan setiap bulan berdasarkan surat keputusan kepegawaian dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Uraian tersebut sekaligus menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Daniel Yusmic P. Foekh pada persidangan tanggal 23 Juni 2025 mengenai landasan ataupun latar belakang perubahan pengaturan pembayaran Gaji Dalam Negeri yang ada pada Kementerian Luar Negeri. Lebih lanjut, pada tahun 2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (PP 65/2019), Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, dan Anggota Polri pada Perwakilan RI di Luar Negeri, diberikan TPLN yang terdiri dari Tunjangan Pokok dan Tunjangan Penghidupan Keluarga (Istri 15% dan anak 10%), dan fasilitas (sewa rumah dan restitusi pengobatan). TPLN tersebut diberikan bersama dengan Gaji Dalam Negeri. Setelah terbitnya PP 65/2019, pembayaran TPLN dan Gaji Dalam Negeri untuk PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri yang ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri, diberikan secara seragam untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Pemerintah berpendapat bahwa terlepas dari perbedaan skema pemberian penghargaan antara sebelum 1 Januari 2013 dan setelah 1 Januari 2013, ketika terbitnya keputusan kepegawaian yang menugaskan PNS untuk ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri mengandung unsur hak dan kewajiban negara. Oleh karena itu, semestinya PNS yang mendapatkan penugasan pada Perwakilan RI di luar negeri memahami hak dan kewajibannya sebagai konsekuensi dari penugasan tersebut. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya waktu, terjadi dinamika kebijakan dalam pemerintahan dan sepatutnya kebijakan baru tidak dapat menjadi dasar otorisasi pembayaran hak di masa lampau. 5. Komposisi Penghasilan Pegawai (Kementerian Luar Negeri) yang Ditempatkan di Luar Negeri 112 Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kondisi pengelolaan keuangan di tahun 1950 belum terorganisir dengan baik sehingga pengaturan secara umum tentang mekanisme pembayaran PNS yang ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri belum diatur. Kementerian/Lembaga pada dasarnya, sesuai kewenangannya, mengatur sendiri mekanisme pembayaran tunjangan untuk PNS yang ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri. Pengaturan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga ditinjau dari keuangan negara tidaklah menyalahi kewenangannya, mengingat kedudukannya sebagai Chief Operational Officer (COO) yang berwenang mengatur tata kelola keuangan pada masing-masing instansi sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, mekanisme, besaran, maupun komponen pemberian tunjangan PNS yang ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri pada masing-masing Kementerian/Lembaga tidak dapat dibandingkan dan lebih tepat kiranya melihat mekanisme pembayaran yang ada dalam satu kementerian. Menanggapi pandangan Yang Mulia Enny Nurbaningsih dalam persidangan tanggal 23 Juni 2025 mengenai apakah SE 1950 hanya berlaku secara internal pada Kementerian Luar Negeri, sebagaimana yang telah disinggung dalam penjelasan Kementerian Luar Negeri pada kesempatan persidangan yang sama, pengaturan dalam SE 1950 tersebut menjadi kebijakan internal yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri. Namun, terdapat Kementerian/Lembaga yang mengikuti kebijakan tersebut, hanya saja perlu menjadi perhatian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan tiap-tiap pimpinan Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri dalam persidangan tanggal 23 Juni 2025, pada dasarnya adalah tunjangan penghidupan luar negeri bagi atase teknis atau staf teknis yang ditugaskan di luar negeri menjadi beban Kementerian Luar Negeri, tetapi dalam hal gaji pegawai negeri yang bersangkutan tetap menjadi 113 otoritas atau beban Kementerian/Lembaga tempat dimana pegawai tersebut secara definitif bekerja. Lebih lanjut, mengingat dominasi pegawai Kementerian Luar Negeri dalam komposisi PNS yang ditempat di luar negeri, SE 1950 menjadi salah satu kebijakan fundamental dalam pengelolaan keuangan perwakilan RI di luar negeri pada era 1950-an. Prinsip dalam SE 1950 adalah prinsip integrasi Gaji Dalam Negeri ke dalam tunjangan yang diterima pegawai selama bertugas di luar negeri (Tunjangan Kediaman). SE 1950 secara tegas menyatakan: "Selama tundjangan kediaman dibajarkan, gadji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tundjangan tersebut." Prinsip ini kemudian ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Nomor 10166 tertanggal 1 Maret 1951, yang menyebutkan bahwa "dalam djumlah tundjangan penghidupan jang diberikan diluar negeri itu telah termaksud gadji di Indonesia." SE 1950 menyatakan pegawai yang ditempatkan di luar negeri tidak menerima gaji pokok domestik (berdasarkan P.G.P. 1948 atau peraturan lainnya) secara terpisah. Sebaliknya, Tunjangan Kediaman atau tunjangan penghidupan yang mereka terima di pos penempatan dianggap telah mencakup komponen gaji yang seharusnya mereka terima jika bertugas di dalam negeri. Kebijakan ini merupakan langkah krusial yang diambil pemerintah untuk beberapa tujuan strategis. Pertama, untuk mencegah terjadinya pembayaran ganda (double payment) yang akan membebani anggaran negara sebagaimana kekhawatiran Yang Mulia Suhartoyo. Kedua, untuk mengontrol pengeluaran devisa negara yang pada masa itu sangat terbatas. Dengan mengintegrasikan gaji ke dalam tunjangan luar negeri (Tunjangan Kediaman), seluruh komponen penghasilan pegawai di luar negeri dibayarkan dari alokasi devisa yang telah ditetapkan untuk tunjangan tersebut. Kemudian pada tahun 2014, melalui surat kawat rahasia Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Nomor R-05604/KEMLU/140702 kepada Kepala Perwakilan RI Mumbai, Kementerian Luar Negeri mengubah arah kebijakan mengenai pembayaran penghasilan kepada 114 PNS yang ditempatkan di luar negeri, yaitu pembayaran Gaji Dalam Negeri dibayarkan terpisah dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (dahulu Tunjangan Kediaman). Komposisi penghasilan pegawai tersebut ketika Gaji Dalam Negeri dibayarkan terpisah dengan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (dahulu Tunjangan Kediaman) adalah sebagai berikut: Pegawai menerima: a. gaji PNS yang terdiri dari gaji pokok berikut tunjangan yang melekat pada gaji PNS (kecuali uang makan, uang lembur, dan tunjangan struktural), dan b. Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN): tunjangan penghidupan luar negeri sesuai gelar diplomatik/PGPNS ditambah tunjangan suami/istri sebesar 15% dan anak sebesar 10% (paling banyak 2 orang). Sejalan dengan uraian sebelumnya, setelah terbitnya PP 65/2019, pembayaran TPLN dan Gaji Dalam Negeri untuk PNS yang ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri, diberikan secara seragam untuk seluruh Kementerian/Lembaga. C. Penempatan Pegawai pada Perwakilan RI di Luar Negeri Sebagai negara yang baru meraih kedaulatannya, pada tahun 1950-an, Indonesia secara aktif berupaya membangun dan memperluas jaringan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan diplomatik yang dijalin oleh Pemerintah Indonesia dengan negara-negara sahabat dilakukan dengan salah satunya menempatkan pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri. Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. S.P./5/K.L. tertanggal 1 Februari 1950, yang kemudian menjadi bagian dari SE 1950, terdapat daftar 12 lokasi di mana Indonesia telah memiliki perwakilan. Lokasi-lokasi tersebut adalah Karachi (Pakistan), London (Inggris), Kabul (Afghanistan), New York (yang juga mencakup Washington, Amerika Serikat), Singapura (saat itu merupakan koloni Inggris), Manila (Filipina), Bangkok (Thailand), New Delhi (India), Kairo (Mesir), Canberra (Australia), Nederland (Belanda), dan Rangoon (Burma, kini Myanmar). 115 Data tersebut memberikan gambaran awal mengenai jangkauan diplomasi Indonesia. Lebih lanjut, catatan sejarah menunjukkan bahwa Indonesia dengan cepat menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara pasca pengakuan kedaulatan. Beberapa negara yang tercatat sebagai yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia dan kemudian menjalin hubungan diplomatik formal antara lain adalah Mesir (pengakuan de facto 1946, de jure dan perjanjian persahabatan 1947), India (pengakuan 1946), Lebanon (pengakuan 1947), Takhta Suci Vatikan (pengakuan 1947), dan Arab Saudi (pengakuan 1947). Hubungan diplomatik dengan Portugal juga dibuka pada tahun 1950. Momen penting lainnya adalah diterimanya Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1950, yang semakin memperkokoh posisi Indonesia di kancah internasional. Pada tahun yang sama, hubungan diplomatik juga dibuka dengan Republik Rakyat Tiongkok (April 1950), Pakistan (April 1950), dan Arab Saudi (Mei 1950, memperkuat hubungan sebelumnya). Kedutaan Besar RI di Beijing, Tiongkok, secara resmi dibuka dengan penempatan Duta Besar pertama pada tahun 1953, sementara Kedutaan Besar RI di Washington D.C., Amerika Serikat, telah memulai operasionalnya sejak tahun 1950. Berikut adalah tabel yang merangkum daftar perwakilan RI berdasarkan S.P./5/K.L. dan negara-negara lain yang telah membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia hingga awal 1950-an. Bagian A: Perwakilan RI per 1 Februari 1950 1. Karachi (Pakistan) 2. London (Inggris) 3. Kabul (Afghanistan) 4. New York/Washington (Amerika Serikat) 5. Singapore (Singapura/Koloni Inggris saat itu) 6. Manila (Filipina) 116 7. Bangkok (Thailand) 8. New Delhi (India) 9. Cairo (Mesir) 10. Canberra (Australia) 11. Nederland (Belanda) 12. Rangoon (Burma/Myanmar) Bagian B: Negara Lain dengan Hubungan Diplomatik Dibuka hingga ±1950/1951 (selain yang mungkin sudah tercakup di Bagian A jika perwakilan telah operasional penuh) 1. Lebanon 2. Takhta Suci Vatikan 3. Suriah 4. Irak 5. Yaman 6. Portugal 7. Republik Rakyat Tiongkok Tabel ini juga memberikan konteks atas pertanyaan Yang Mulia Daniel Yusmic P. Foekh pada persidangan tanggal 19 Mei 2025 mengenai jumlah negara yang telah melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia pada periode tersebut. Berdasarkan data yang tersaji, Indonesia telah berhasil membangun jaringan perwakilan diplomatik yang cukup signifikan, mencakup negara-negara kunci di berbagai kawasan seperti Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan intensifikasi upaya diplomasi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan 117 kedaulatan yang lebih luas dan memperluas kerjasama internasional di berbagai bidang. Jangkauan diplomatik ini menjadi latar belakang penting bagi pemberlakuan regulasi keuangan, khususnya pada Kementerian Luar Negeri, seperti SE 1950 yang mengatur operasional perwakilan-perwakilan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1950 tentang Hubungan Ekonomi Luar Negeri (PP 30/1950), Kementerian/Lembaga yang menempatkan pegawainya di luar negeri pada tahun 1950 adalah Departemen Luar Negeri dan Departemen Kemakmuran. Namun, Pemerintah juga mencatat adanya pengiriman delegasi-delegasi Republik Indonesia ke luar negeri yang melibatkan pejabat atau perwakilan dari beberapa Kementerian teknis sesuai dengan penugasan yang diberikan. Meskipun demikian, pegawai Kementerian Luar Negeri mendominasi pegawai yang ditempatkan di luar negeri. Hal ini dapat dipahami dari beberapa perspektif. Sebagai negara yang baru merdeka, prioritas utama penempatan pegawai di luar negeri adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi inti diplomatik dan konsuler, seperti negosiasi, representasi, pelaporan politik, perlindungan warga negara, dan promosi kepentingan nasional. Tugas-tugas ini secara inheren merupakan mandat utama dari Kementerian Luar Negeri. Meskipun kemungkinan telah ada penempatan pegawai dari kementerian atau lembaga teknis lainnya (seperti atase dalam hal diperlukan pembahasan diplomatik mengenai ruang lingkup atau area tertentu), jumlah mereka diperkirakan masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan personil inti dari Kementerian Luar Negeri, terutama pada tahun- tahun awal dekade 1950-an. Oleh karena itu, adalah wajar jika peraturan- peraturan keuangan awal seperti SE 1950 dan S.P./5/K.L. dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan dan struktur organisasi Kementerian Luar Negeri sebagai pengelola utama jaringan perwakilan RI di luar negeri. Hal ini mencerminkan prioritas strategis negara dan kapasitas administratif yang tersedia pada saat itu. D. Potensi Beban Keuangan Negara atas Tuntutan Pembayaran Gaji yang Restrospektif 118 Pertanyaan mengenai estimasi potensi besaran anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara apabila permohonan terkait pembayaran Gaji Dalam Negeri ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi merupakan aspek yang sangat relevan. Meskipun sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani pada persidangan tanggal 4 Juni 2025, sepatutnya disadari bahwa dikabulkannya permohonan dari Para Pemohon dalam perkara a quo tidak serta merta berarti akan dibayarkannya Gaji Dalam Negeri yang diminta Para Pemohon. Lebih lanjut, secara kualitatif, potensi beban keuangan negara akan sangat bergantung pada beberapa faktor utama: a. Jumlah Pegawai yang Mengajukan Klaim: Semakin banyak pegawai (atau ahli warisnya) yang mengajukan klaim dan terbukti berhak, semakin besar total beban keuangan. b. Masa Kerja di Luar Negeri: Durasi penugasan setiap pegawai di luar negeri selama periode 1950-an akan menjadi pengali utama dari gaji bulanan yang dituntut. c. Golongan Gaji dan Status Keluarga: Besaran gaji pokok dan tunjangan keluarga (jika dianggap bagian dari tuntutan) akan bervariasi berdasarkan golongan/pangkat pegawai sesuai P.G.P. 1948 dan jumlah tanggungan keluarga yang sah. d. Jabatan terakhir sebelum melaksanakan tugas di Perwakilan RI di Luar Negeri: Tunjangan jabatan yang melekat pada Gaji Dalam Negeri saat pegawai bertugas di Indonesia. Perhitungan potensi beban secara umum akan melibatkan rekonstruksi gaji pokok bulanan (yang telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1950 tentang Penetapan Gaji dan Upah Pegawai Republik Indonesia Serikat (RIS) yang Bukan Bangsa Belanda/PP 2/1950) yang ditentukan oleh faktor-faktor di atas, yaitu untuk setiap pegawai yang berhak, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan penugasan mereka di luar negeri. Jika komponen tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan juga termasuk dalam lingkup tuntutan, maka hal ini akan menambah total beban yang harus ditanggung negara. Namun, untuk melakukan estimasi kuantitatif yang akurat dan dapat 119 dipertanggungjawabkan, diperlukan ketersediaan data historis kepegawaian yang sangat detail dan komprehensif. Pemerintah mengalami kesulitan dalam menemukan dokumen yang memuat data rinci mengenai jumlah total pegawai Kementerian Luar Negeri (atau kementerian lain) yang bertugas di luar negeri per tahun pada periode 1950-an, beserta diantaranya: rincian golongan/pangkat, status keluarga, dan durasi penugasan masing-masing individu. Terlebih lagi, mengingat adanya ketentuan dalam beberapa peraturan mengenai kearsipan, data ataupun dokumen tersebut secara hukum telah dapat dimusnahkan karena melewati waktu tertentu. Tanpa adanya akses terhadap data primer kepegawaian tersebut, setiap upaya untuk melakukan estimasi kuantitatif akan bersifat sangat spekulatif dan tidak memiliki dasar yang kuat. Selain aspek nominal gaji yang mungkin harus dibayarkan, terdapat pula beberapa pertimbangan lain yang memengaruhi "beban keuangan negara" secara keseluruhan. Pertama, jika klaim dikabulkan, akan timbul biaya administratif yang signifikan untuk melakukan verifikasi setiap klaim secara individual, melakukan perhitungan yang akurat berdasarkan data historis, dan melaksanakan proses pembayaran. Pembayaran atas beban negara harus didasarkan atas bukti-bukti yang memadai dan memberikan keyakinan bahwa timbulnya kewajiban negara untuk membayar. Bukti-bukti tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung (pengujian wetmatigheid dan rechtmatigheid). Hal ini yang dimaksud dengan syarat formil dan materiil terhadap lahirnya kewajiban negara dalam keuangan negara guna mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengujian dilakukan untuk memastikan terpenuhinya syarat dimaksud yaitu pertama, pembayaran dilakukan sesuai dengan hukum positif yang menjadi dasar hukum pembayaran, antara lain peraturan pengalokasian anggaran dan peraturan tata cara pembayaran, kedua, lahirnya kewajiban negara untuk membayar, antara lain bukti dokumen komitmen, dan ketiga, perhitungan besaran pembayaran sesuai dengan peraturan. Kedua, keputusan yang mengabulkan tuntutan ini berpotensi menciptakan preseden hukum yang dapat memicu tuntutan serupa dari kelompok 120 pegawai lain yang menganggap hak-haknya yang telah lampau belum dibayar dan/atau atas periode lain yang mungkin memiliki kebijakan penggajian yang analog. Ketiga, isu mengenai nilai waktu dari uang (time value of money) dan dampak inflasi selama lebih dari tujuh dekade dalam hal ini akan sangat mempersulit penentuan nilai riil pembayaran yang adil, baik bagi negara maupun bagi pihak penuntut. Pertanyaan apakah pembayaran akan dilakukan berdasarkan nilai nominal historis atau nilai yang telah disesuaikan dengan inflasi akan menjadi perdebatan tersendiri. Oleh karena itu, beban negara dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada angka rupiah yang harus dikeluarkan, tetapi juga mencakup implikasi hukum, administratif, dan potensi preseden di masa depan. IV. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON A. Landasan Filosofis UU 1/2004 dan Ketentuan Kedaluwarsa yang Terdapat di Dalamnya 1. Bahwa sehubungan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai penjabaran lebih lanjut UUD NRI 1945 mengenai asas umum pengelolaan keuangan Negara, perlu ditetapkan kaidah hukum administrasi keuangan Negara. Untuk itu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004). 2. Bahwa UU 1/2004 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan Negara. Selain itu, UU 1/2004 mengatur mengenai ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan Negara, kewenangan pejabat perbendaharaan Negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/daerah, pengelolaan uang Negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang Negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik Negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian Negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum. 121 3. Bahwa UU 1/2004 menghadirkan adanya kepastian hukum dalam pengurusan administrasi keuangan Negara sebagaimana yang diuraikan di atas, termasuk dengan pengelolaan utang yang mengenal adanya lembaga kedaluwarsa atas hak tagih mengenai utang atas beban Negara/daerah setelah melewati jangka waktu tertentu, yaitu lima (5) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. Oleh karena itu, pemberlakuan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 adalah semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan administrasi keuangan negara. 4. Bahwa pengaturan mengenai kedaluwarsa dalam UU 1/2004 dimaksud sangat diperlukan, dengan pertimbangan bahwa setiap pengeluaran Negara harus dilakukan pengujian atas dokumen yang menjadi bukti terpenuhinya hak tagih. Timbulnya tagihan yang telah lampau juga akan berkaitan dengan validitas dokumen tagihan terhadap Negara dan kemampuan Negara dalam memastikan ketersediaannya, mengingat sesuai dengan peraturan mengenai kearsipan, dokumen pendukung telah dapat dimusnahkan setelah melewati kurun waktu tertentu untuk memberikan kepastian hukum. 5. Bahwa ketentuan kedaluwarsa hak tagih kepada Negara dimaksudkan untuk meminimalkan adanya ketidakpastian (uncertainty) yang berpotensi pada timbulnya beban fiskal baru sebagai akibat munculnya tagihan di luar yang telah dialokasikan dalam APBN. Pada akhirnya, Pemerintah memandang ketentuan kedaluwarsa tetap dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi keuangan Negara. 6. Bahwa Pemerintah pada dasarnya mempedomani pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan penghargaan dari Negara atas pengabdian yang telah diberikan oleh ASN tidak boleh diberlakukan kedaluwarsa. Pemerintah pada dasarnya tetap memberikan penghargaan tersebut. Hal mana yang pada saat itu, telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri melalui pembayaran Tunjangan Kediaman yang didalamnya termasuk komponen Gaji Dalam Negeri. 122 B. Pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Anggaran/Chief Operational Officer (COO) yang juga Memiliki Kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian 1. Bahwa salah satu prinsip yang terdapat dalam pengurusan keuangan negara adalah pembagian tugas antara Menteri Keuangan dengan Menteri/ pimpinan lembaga teknis guna meningkatkan akuntabilitas berdasarkan prinsip saling uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran. 2. Bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap Menteri/pimpinan lembaga merupakan Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. 3. Sesuai dengan prinsip tersebut, Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban Negara secara nasional. Menteri Keuangan sebagai CFO sebagaimana ketentuan UU 1/2004 berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, antara lain dengan membuat pedoman umum pelaksanaan APBN. 4. Sementara Kementerian Negara/Lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bahwa kedudukannya selaku COO, pimpinan Kementerian/Lembaga memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Pengguna Anggaran yang salah satu kewenangannya melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, termasuk di antaranya mengatur terkait pedoman khusus pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya, dengan tetap berpedoman pada pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku CFO. 5. Sebagai contoh, kewenangan pimpinan Kementerian/Lembaga dhi. Kementerian Luar Negeri sebagai Pengguna Anggaran tersebut dapat dilihat pada pemenuhan tuntutan Para Pemohon atas pembayaran Gaji Dalam Negerinya apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil 123 untuk diajukannya tagihan sesuai dengan mekanisme penanggaran yang ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Selain itu, pimpinan Kementerian/Lembaga juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). 7. Bahwa ruang lingkup Manajemen ASN kemudian dijelaskan bahwa minimal terdiri atas yang salah satunya adalah pemberian penghargaan dan pengakuan kepada ASN yang telah bekerja untuk Negara. Bahwa penghargaan dan pengakuan kepada ASN tersebut dapat berupa materiel dan/atau nonmateriel yang terdiri atas: (1) penghasilan; (2) penghargaan yang bersifat motivasi; (3) tunjangan dan fasilitas; (4) jaminan sosial; (5) lingkungan kerja; (6) pengembangan diri; dan (7) bantuan hukum. Secara spesifik kemudian diatur mengenai bentuk penghasilan yang dapat berupa gaji atau upah. Oleh karena itu, mekanisme, besaran, maupun komponen pemberian tunjangan ASN/PNS yang ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri pada masing-masing Kementerian/Lembaga tidak dapat dibandingkan dan lebih tepat kiranya melihat mekanisme pembayaran yang ada dalam satu kementerian. 8. Bahwa selanjutnya, dapat disampaikan mengenai kebijakan pemberian penghargaan yang berlaku di Kementerian Luar Negeri kepada pegawai yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri pada saat itu melalui SE 1950. Pada angka Romawi (iii) SE 1950 tersebut diatur mengenai “Tundjangan kediaman” (Tunjangan Kediaman) yang merupakan bentuk kompensasi/penghargaan kepada Pegawai yang ditempatkan di Luar Negeri, dengan tambahan tunjangan anak dan istri 124 yang diatur dalam Surat Keputusan Nomor S.P./5/K.L. atau yang telah ditetapkan tersendiri. 9. SE 1950 secara eksplisit menyebutkan: “Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termasuk dalam tunjangan tersebut.” 10. Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut, pelaksanaan tugas pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri melahirkan hak atas Tunjangan Kediaman (saat ini Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) dan di saat bersamaan menghilangkan hak pegawai atas Gaji Dalam Negeri. Pada faktanya, Para Pemohon telah menerima Tunjangan Kediaman (yang disebut dengan TPLN/Tunjangan Penghidupan Luar Negeri) pada saat bertugas pada Perwakilan RI di luar negeri sebagaimana yang dijelaskan oleh keterangan Saksi dari Para Pemohon dalam persidangan tanggal 4 Juni 2025. 11. Bahwa Pemerintah memandang perlu meluruskan konsep maupun istilah yang digunakan oleh Para Pemohon bahwa Para Pemohon tidak diberikan Gaji Dalam Negeri, karena hal tersebut adalah kurang tepat dengan pertimbangan bahwa Kementerian Luar Negeri pada dasarnya telah membayarkan Gaji Dalam Negeri Para Pemohon melalui pembayaran Tunjangan Kediaman. Pemerintah juga melihat bahwa tidak ada diskriminasi dalam pengaturan tersebut karena diberlakukan secara umum kepada pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri saat itu. C. Penerbitan dan Pengaturan dalam SE 1950 1. Bahwa pada awal dekade 1950-an, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa yang berdampak pada kemampuan fiskal dan ekonomi negara. Selain itu, Pemerintah mengalami keterbatasan devisa yang mengakibatkan diambilnya kebijakan pengetatan pengeluaran devisa. Pengeluaran untuk membiayai operasional perwakilan diplomatik di luar negeri, yang secara inheren menggunakan devisa, menjadi salah satu area yang logis untuk dilakukan efisiensi dan kontrol yang lebih ketat. Oleh karena itu, dalam lingkup yang lebih kecil, Pemerintah cq. Kementerian Luar 125 Negeri menerbitkan SE 1950 yang merupakan langkah pragmatis dan mendesak untuk mengelola sumber daya devisa yang sangat langka dan vital tersebut. 2. Bahwa secara eksplisit SE 1950 mengatur bahwa "Selama tundjangan kediaman dibajarkan, gadji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tundjangan tersebut." Prinsip dalam SE 1950 adalah prinsip integrasi Gaji Dalam Negeri ke dalam tunjangan yang diterima pegawai selama bertugas di luar negeri (Tunjangan Kediaman). Argumen yang menyatakan bahwa Gaji Dalam Negeri merupakan komponen yang "terpisah" dan "belum dibayarkan" kepada pegawai yang telah menerima tunjangan luar negeri (Tunjangan Kediaman), pada dasarnya bertentangan dengan pengaturan dalam SE 1950 itu sendiri. 3. Bahwa adanya SE 1950 dimaksud pula, telah melahirkan hak pegawai yang ditempatkan di luar negeri atas Tunjangan Kediaman (tunjangan penghidupan luar negeri) dan meniadakan hak pegawai atas gaji yang diterima di dalam negeri (Gaji Dalam Negeri). Ketika seorang pegawai menerima penugasan ke luar negeri, ia pada dasarnya telah mengetahui, memahami, dan menyetujui konsekuensi hukum dari penugasan tersebut, termasuk pengaturan atas hak keuangan. 4. Bahwa kemudian pada tahun 2014, melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Nomor R-05604/KEMLU/140702, Kementerian Luar Negeri mengubah arah kebijakan mengenai pembayaran penghasilan kepada PNS yang ditempatkan di luar negeri, yaitu pembayaran Gaji Dalam Negeri dibayarkan terpisah dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (Tunjangan Kediaman) kepada pegawai yang diberangkatkan mulai tanggal 1 Januari 2013. Kebijakan tersebut berorientasi ke depan (forward looking) dan tidak berlaku surut. Kebijakan yang berorientasi ke depan (forward looking) tersebut sejalan dengan asas non-retroaktif dalam penyusunan kebijakan publik, khususnya yang berdampak pada hak keuangan negara. Di samping itu, terbitnya kebijakan baru yang mengatur mengenai hak dan kewajiban adalah tidak berlaku surut, sehingga pemenuhan kewajiban 126 yang telah lampau tidak akan menimbulkan hak yang baru bagi pegawai. Tidak dapat dipungkiri apabila seiring berjalannya waktu, terjadi dinamika kebijakan dalam pemerintahan dan hal tersebut sepatutnya dipahami bahwa terbitnya kebijakan baru tidak dapat menjadi dasar otorisasi pembayaran hak di masa lampau. D. Potensi Beban Keuangan Negara atas Tuntutan Pembayaran Gaji yang Restrospektif 1. Secara kualitatif, potensi beban keuangan negara akan sangat bergantung pada beberapa faktor utama, diantaranya adalah (1) jumlah pegawai yang mengajukan klaim; (2) masa kerja di luar negeri; (3) golongan gaji dan status keluarga; dan (4) jabatan terakhir sebelum melaksanakan tugas pada Perwakilan RI di Luar Negeri. 2. Perhitungan potensi beban secara umum akan melibatkan rekonstruksi gaji pokok bulanan (yang telah disesuaikan dengan ketentuan PP 2/1950) yang ditentukan oleh faktor-faktor di atas, yaitu untuk setiap pegawai yang berhak, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan penugasan mereka di luar negeri. Namun, untuk melakukan estimasi kuantitatif yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan ketersediaan data historis kepegawaian yang sangat detail dan komprehensif. 3. Pemerintah mengalami kesulitan dalam menemukan dokumen yang memuat data rinci mengenai jumlah total pegawai Kementerian Luar Negeri (atau kementerian lain) yang bertugas di luar negeri per tahun pada periode 1950-an, beserta diantaranya: rincian golongan/pangkat, status keluarga, dan durasi penugasan masing-masing individu. 4. Terakhir, sebagaimana yang menjadi perhatian Yang Mulia Saldi Isra pada persidangan tanggal 23 Juni 2025, pertanyaan apakah pembayaran akan dilakukan berdasarkan nilai nominal historis atau nilai yang telah disesuaikan dengan inflasi akan menjadi perdebatan tersendiri yang bermuara pada potensi penambahan beban anggaran untuk memenuhi tuntutan dari para Pemohon. V. KESIMPULAN 127 1. Pemerintah tetap menghargai pengabdian ASN/PNS yang telah bekerja untuk Negara, termasuk Para Pemohon, melalui pemberian reward sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diakomodir oleh SE 1950 dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat itu. 2. Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada dasarnya adalah salah objek karena permasalahan yang disampaikan oleh Para Pemohon tidak terkait dengan pemberlakuan ketentuan mengenai kedaluwarsa yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004. Kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon pada dasarnya adalah tidak dibayarkannya Gaji Dalam Negeri kepada pegawai yang ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri karena gaji dimaksud telah diberikan melalui pembayaran Tunjangan Kediaman yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan sebagaimana yang menjadi kebijakan dari Kementerian Luar Negeri saat itu. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memandang Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam hal mengajukan permohonan a quo. 3. Kementerian Luar Negeri pada dasarnya telah memberikan Gaji Dalam Negeri kepada Para Pemohon melalui pembayaran Tunjangan Kediaman yang didapatkan oleh Para Pemohon selama bekerja pada Perwakilan RI di luar negeri dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pengaturan yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri pada saat itu melalui SE 1950, secara eksplisit diatur bahwa gaji di Indonesia merupakan komponen (terintegrasi) yang sudah termasuk dalam Tunjangan Kediaman. 4. Tidak ada diskriminasi terhadap perlakuan yang diterima oleh Para Pemohon karena seluruh PNS pada Kementerian Luar Negeri pada saat itu tidak menerima pembayaran Gaji Dalam Negeri yang mana hal tersebut sudah termasuk ke dalam Tunjangan Kediaman yang dibayarkan oleh Negara. Adapun hal tersebut merupakan dinamika kebijakan yang ada pada Kementerian Luar Negeri yang sepatutnya dipahami oleh semua pihak yang terkait, termasuk pegawai Kementerian Luar Negeri yang menjadi sasaran dari pengaturan dimaksud. 128 5. Permasalahan yang disampaikan Para Pemohon dalam permohonannya adalah lebih pada pengaturan pemberian penghargaan dari pimpinan suatu Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, selaku Pengguna Anggaran/COO yang juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. VI. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo; 2. Menolak permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD NRI 1945 dari Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden (Pemerintah) secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU- XIV/2016 dan Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017 tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Bahwa dalam persidangan, kuasa Presiden memberikan keterangan sebagai berikut: 129  Tunjangan jabatan melekat pada tugas dan fungsi pegawai, sedangkan gaji adalah sebuah bentuk penghargaan. Terhadap kebijakan apakah gaji pokok dapat dibayarkan atau tidak hal tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Luar Negeri, kewenangan sebagai pengguna anggaran.  Komponen dalam gaji pokok melekat pada jabatan eselonisasi pembayaran gaji sedangkan tunjangan jabatan yang tidak melekat dengan gaji dibayarkan sesuai teknis BPK. Seperti yang dicontohkan pada jabatan sebagai rektor, untuk jabatan memang memiliki tunjangan khusus yang belum tentu termasuk dalam komponen gaji.  Sejak Tahun 2013 gaji pokok dalam negeri dibayarkan. Pada Tahun 1950 sesuai SE 1950 sudah termasuk dalam komponen tunjangan kediaman luar negeri.  Kuasa Presiden berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.  Bahwa sebuah pembayaran iitu lahir dari adanya otorisasi, otorisasi hadir dari surat edaran dalam hal ini surat edaran dari Kementerian Luar negeri yang menjadi dasar pembayaran.  Komponen dalam tunjangan kediaman komponennya banyak diantaranya tunjangan kehidupan, tunjangan istri dan anak yang tidak ada adalah pokok gaji bukan gaji pokok.  Bahwa besaran tunjangan diberikan dalam bentuk nilai rupiah di negara setempat. Sehingga yang diterima pegawai yang ditempatkan berbeda-beda di masing-masing negara.  Sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran pokok gaji tidak diterima karena sudah menerima tunjangan kediaman.  Setelah Tahun 2013, pegawai menerima pokok gaji, pokok gaji satu kesatuan.  Sebelum tahun 2012 berdasarkan SE 1950 ketentuan mengenai kediaman berlaku di semua perwakilan, besarannya juga bergantung pada wilayah dan negaranya masing-masing. Yang menjadi komponen pembeda di masing- masing negara adalah tunjangan kemahalan. Bahwa Kementerian Luar Negeri diminta untuk menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 dan kemudian menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PENDAHULUAN 130 1. Forum Lintas Angkatan Pegawai Kemenlu (FLAPK) melalui Kuasa Hukumnya, Victor Santoso Tandiasa (VST & Partners) selaku pemohon mengajukan uji materiil Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 UU 1/2004 Ayat (1), menyatakan: “Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang”, Ayat (2), menyatakan: “Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum masa berakhirnya masa kedaluwarsa”. 2. Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai: “diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri.” 3. Kami memahami bahwa permohonan uji materil ini adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon untuk dapat mengecualikan daluarsa hak tagih sebagaimana diatur UU 1/2004 atas gaji pokok dalam negeri bagi pegawai Kemenlu yang mutasi di luar negeri selama kurun waktu 1950- 2012 yang dihentikan Kementerian Luar Negeri melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 015690 tanggal 16 Oktober 1950 Perihal Keuangan Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. 4. Patut dicatat bahwa VST & Partners sejak 21 Oktober 2024 juga secara paralel mendaftarkan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige Overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam perkara nomor 384/G/TF/2024/PTUN.JKT terhadap Menteri Luar Negeri. Namun demikian, Majelis Hakim PTUN berpihak pada Kemenlu dengan petitum dalam Eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima. 131 5. Saat ini VST & Partners sedang melakukan proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sesuai perkara banding Nomor 140/B/TF/2025/PTTUN JKT tanggal 12 Juni 2025. 6. Kementerian Luar Negeri memahami bahwa tujuan akhir dari FLAPK adalah memohon kami untuk membayarkan gaji pokok selama mereka bertugas di Perwakilan RI dari kurun waktu sejak terbitnya UU Nomor 18 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian Tanggal 21 Juli 1961 sampai dengan Pemberhentian dengan Hormat Para Pegawai Negeri Sipil bagi mereka sampai kurun waktu TMT 2 Januari 2013. II. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 1. Gaji PNS secara nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang kemudian digantikan oleh PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 2. Dalam Pasal 4 PP 7 Tahun 1977 disebutkan bahwa “Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran II PP ini.” 3. Selanjutnya dalam Pasal 15 PP 7 Tahun 1977 disebutkan bahwa “(1) Disamping gaji pokok kepada Pegawai Negeri Sipil, diberikan: a) tunjangan keluarga, b) tunjangan jabatan, (2) Selain daripada tunjangan dimaksud dalam ayat (1), kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan pangan dan tunjangan lain-lain.” 4. Selanjutnya, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar pembayaran gaji pokok pegawai Kemenlu yang mutasi ke luar negeri, sebagai berikut: Pasal 77 ayat (1), (1) Belanja pegawai paling sedikit terdiri atas: a. kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pejabat/pegawai yang bertugas di dalam negeri atau di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan; b. belanja pensiun dan uang tunggu; dan c. kontribusi sosial lainnya. 132 Pasal 80 Ayat (1), (1) “Kompensasi kepada pejabat/pegawai yang bertugas di dalam negeri atau di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a berupa gaji dan/atau tunjangan atau dalam bentuk lainnya.” 5. Sebelum 2 Januari 2013, secara konsensual setiap pegawai Kementerian Luar Negeri yang akan ditugaskan ke Perwakilan RI akan menerima Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Pokok untuk keperluan internal. Surat ini menjadi syarat administratif penempatan dan pengaktifan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), dan selanjutnya diserahkan kepada bagian Keuangan di Perwakilan RI. 6. Sebaliknya, ketika mereka kembali mutasi dari luar negeri ke dalam negeri, akan diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran TPLN agar gaji pokok serta tunjangannya kembali dibayarkan di dalam negeri. 7. Kemenlu mulai mengaktifkan pembayaran gaji pokok pegawai Kemenlu yang ditugaskan di Perwakilan RI setelah dilaksanakannya kesepakatan para Pimpinan Kemenlu tanggal 22 Januari 2013 untuk membayarkan gaji pokoknya TMT 2 Januari 2013 akan terus menerima gaji pokok PNS. Pemberlakuan ini menghapus syarat penerbitan SKPP sebagai syarat pembayaran TPLN di Perwakilan RI. 8. Sejak 2019, FLAPK telah aktif menyampaikan tuntutan pembayaran gaji pokok yang tidak dibayarkan ketika penugasan pada Perwakilan RI di luar negeri periode 1950 – 31 Desember 2012 berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kemenlu No. 015690 tertanggal 16 Oktober 1950 Perihal Keuangan Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri (SE Sekjen 1950). 9. SE Sekjen sendiri merupakan produk kebijakan internal yang diambil pimpinan Kemenlu ketika kondisi perekonomian negara mengalami kesulitan, dalam hal ini gaji pokok PNS Kemenlu yang ditempatkan pada Perwakilan RI di Luar Negeri telah terintegrasi menjadi bagian komponen Tunjangan Kediaman atau saat ini dikenal dengan istilah Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN). 133 10. Tahun 2013, Pimpinan Kemenlu memutuskan untuk mengaktifkan kembali gaji pokok PNS Kemenlu tersebut dan seterusnya menggunakan prinsip “Forward Looking”. Kemenlu membuka diri sekiranya terdapat concern atau ketidakpuasan dari pada pegawai atas keputusan yang diambil. Isu ini baru diketahui FLAPK pada 2019. 11. Penentuan titik awal TMT 2 Januari 2013 sebagai acuan aktivasi gaji pokok dalam negeri bagi PNS Kemenlu yang ditugaskan di luar negeri didasari oleh PP 45/2013. Selain itu, Kemenlu mengalami kesulitan dalam mencari dasar hukum, formula penghitungan, nilai inflasi, nilai uang dan aspek lainnya jika menghitung titik acuan sebelum tahun 2013. 12. Pada 10 November 2021, FLAPK mengajukan permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung RI atas pemberlakuan Pasal III ayat C SE Sekjen 1950 terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian pada 3 Januari 2022, permohonan hak uji materiil FLAPK telah teregister di Mahkamah Agung RI dengan No. 5 P/HUM/2022. 13. Pada 29 Maret 2022, Mahkamah Agung RI telah memutus permohonan hak uji materil yang diajukan oleh FLAPK dengan hasil putusan menyatakan bahwa- permohonan keberatan hak uji materiil dari FLAPK tersebut tidak diterima, dengan pertimbangan bahwa SE Sekjen 1950 bukan merupakan suatu produk peraturan perundang-undangan. 14. FLAPK juga telah melakukan somasi I Nomor 54/AT-Rek/AT-LH/AK/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 dan somasi II Nomor 56/AT-Rek/AT- LH/AK/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 melalui Kuasa Hukum Abi Tisnadisastra dan Rekan. 15. Menanggapi dua somasi tersebut, Sekjen Kemenlu melalui surat nomor 00623/LM/04/2021/03 tanggal 8 April 2021 menyatakan bahwa telah dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dengan FLAPK pada 8 Maret dan 5 April 2019. Dalam surat tersebut, pimpinan Kemenlu menjelaskan bahwa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Pokok PNS bagi PNS Kemenlu yang ditugaskan di Perwakilan RI sejak 2 Januari 2013 tidak akan diterbitkan lagi. 16. Surat Sekjen Kemenlu juga menjelaskan bahwa kebijakan Kemenlu untuk membayarkan gaji pokok tersebut didasari oleh PP 45 tahun 2013 dan 134 secara paralel menolak permohonan pembayaran gaji pokok sebelum diberlakukannya PP 45 tahun 2013. Penolakan ini didasari Pasal 76A ayat (1) PP 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas PP 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sebagai berikut: Pasal 76A ayat (1) PP 50/2018, “Hak tagih mengenai tagihan atas beban negara kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak timbulnya hak tagih, kecuali ditetapkan lain oleh undang- undang.” 17. Selanjutnya Kemenlu dan FLAPK juga telah melaksanakan rapat 21 November 2023. Terdapat 2 hal pokok yang akan ditindaklanjuti oleh Kemenlu: a. Penyiapan data PNS Kemenlu yang terdampak kebijakan SE 015690; b. Meminta legal opinion kepada Kejaksaan Agung RI cq. Jamdatun mengenai penyelesaian tuntutan FLAPK, termasuk pembentukan instrumen hukum yang tepat guna penyelesaian permasalahan ini. 18. Selanjutnya pada 13 Juni 2024 Kemenlu mengirimkan permohonan Opini Hukum kepada Kejaksaan Agung dengan surat nomor 65/HK/06/2024/22. Setelah melalui proses penelaahan, Kemenlu menerima Legal Opinion Kejaksaan yang pada prinsipnya sebagai berikut: (1) “Selama Tunjangan Kediaman dibayarkan, maka Gaji di Indonesia tidak diberikan karena sudah termasuk dalam Tunjangan Kediaman” yang diatur dalam Surat Edaran Sekjen No. 015690 tertanggal 1 Febuari 1950 (SE 1950) adalah Sah dan diakui keberadaannya. (2) Bahwa pembayaran Gaji tersebut tidak dapat dilakukan karena berdasarkan aturan diatas, hak tagih sudah daluwarsa berdasarkan Pasal 76A PP 50/2018. 7. Pada 21 Oktober 2024, FLAPK melalui Kuasa Hukum VST and Partners menggugat Menteri Luar Negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menerbitkan Keputusan tentang pembayaran Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang ditugaskan pada Perwakilan RI di Luar Negeri, terhitung sejak berlakunya ketentuan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1961 tentang ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian tanggal 21 Juli 1961 sampai dengan berakhirnya masa berdinas di tahun 2012. Namun demikian, Majelis Hakim 135 PTUN berpihak pada Kemenlu dengan petitum dalam Eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima. III. STRUKTUR PENDAPATAN PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI YANG MUTASI KE LUAR NEGERI PADA ERA TAHUN 1950 1. Sejak terbitnya Surat Edaran Sekjen tanggal 16 Oktober 1950 hingga 2 Januari 2013, setiap pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan ke Perwakilan RI akan menerima Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Pokok untuk keperluan internal. SKPP ini digunakan sebagai syarat administratif penempatan dan pengaktifan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), dan kemudian diserahkan kepada bagian Keuangan di Perwakilan RI. 2. Sistem penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia pada dekade 1950-an memiliki landasan hukum yang jelas, utamanya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948, yang lebih dikenal dengan sebutan Peraturan Gaji Pegawai 1948 atau P.G.P. 1948. Surat Edaran No. 015690 sendiri merujuk pada P.G.P. ketika mengatur bahwa gaji di Indonesia akan diberikan menurut P.G.P. bagi pegawai perwakilan yang mengambil istirahat di Indonesia.1 Demikian pula, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1950 tentang Penetapan Gaji dan Upah Pegawai Republik Indonesia Serikat (RIS) yang Bukan Bangsa Belanda juga secara eksplisit menjadikan P.G.P. 1948 sebagai rujukan utama. 3. P.G.P. 1948 menetapkan kerangka dasar sistem penggajian PNS, yang mencakup gaji pokok bulanan yang besarannya ditentukan berdasarkan golongan (dari Golongan I hingga VI, dengan sub-kategori di dalamnya) dan jabatan yang diemban. Selain gaji pokok, P.G.P. 1948 juga mengatur pemberian berbagai jenis tunjangan, antara lain tunjangan keluarga (untuk istri dan anak), tunjangan kemahalan (baik umum maupun daerah), tunjangan jabatan, tunjangan risiko, dan lain-lain. Sebagai gambaran, gaji permulaan untuk golongan terendah menurut P.G.P. 1948 adalah sebesar Rp 45,- per bulan, dan ditetapkan pula bahwa gaji pokok seorang pegawai yang telah berkeluarga (memiliki istri dan satu anak) tidak akan kurang dari Rp 65,- per bulan. 136 4. Sebagai turunan dan penyesuaian lebih lanjut, Pemerintah RIS mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1950. Regulasi ini bertujuan untuk menetapkan gaji dan upah bagi pegawai RIS yang bukan berkebangsaan Belanda. PP No. 2 Tahun 1950 ini merujuk pada P.G.P. 1948 namun dengan beberapa penyesuaian penting. Salah satunya adalah kenaikan persentase atas gaji pokok yang ditetapkan dalam P.G.P. 1948 (sebesar 75% untuk Januari-Februari 1950, dan kemudian 50% mulai Maret 1950). Selain itu, PP ini juga mengatur penambahan tunjangan kemahalan yang mengacu pada Tabel II "B.A.G. 1949" (Besoldingsregelen voor Ambtenaren van den Gewone Dienst 1949) dan tunjangan keluarga dengan skema persentase tertentu dari gaji baru 5. Keberadaan P.G.P. 1948 beserta regulasi turunannya seperti PP No. 2 Tahun 1950 menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk melakukan standardisasi dan penyesuaian sistem penghasilan PNS agar selaras dengan kondisi sosial-ekonomi yang berlaku saat itu. Struktur gaji yang terdiri dari gaji pokok dan berbagai komponen tunjangan ini mencerminkan kompleksitas sistem penggajian domestik. Kompleksitas ini, yang melibatkan berbagai variabel seperti golongan, jabatan, status keluarga, dan kondisi kemahalan daerah, menjadi salah satu faktor yang mendorong perlunya penyederhanaan sistem penghasilan bagi pegawai yang ditugaskan di luar negeri. Sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, Surat Edaran No. 015690 secara eksplisit menyatakan bahwa gaji di Indonesia "sudah termaksud dalam tundjangan tersebut" (yaitu tunjangan kediaman atau tunjangan luar negeri). Keputusan untuk mengintegrasikan gaji domestik ke dalam satu komponen tunjangan luar negeri yang bersifat all- inclusive dapat dipandang sebagai langkah rasionalisasi. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk penghematan devisa yang sangat terbatas, tetapi juga untuk efisiensi administrasi pembayaran dan mempermudah penyesuaian dengan variasi biaya hidup di berbagai negara penempatan. Mengelola dua sistem pembayaran yang berjalan paralel (gaji domestik berdasarkan P.G.P. 1948 dengan segala tunjangannya, ditambah lagi dengan serangkaian tunjangan luar negeri yang terpisah) untuk setiap pegawai di luar negeri akan menjadi beban administratif yang sangat berat 137 bagi negara yang baru merdeka dengan kapasitas birokrasi yang masih dalam tahap konsolidasi. 6. Dalam konteks ini, SE No. 015690 tidak hanya berfungsi sebagai peraturan administratif internal Kementerian Luar Negeri semata. Lebih dari itu, surat edaran ini merupakan instrumen kebijakan fiskal darurat yang digunakan pemerintah dalam ranah diplomasi. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia memiliki kebutuhan vital untuk membangun dan memelihara kehadiran diplomatik di berbagai negara guna memperjuangkan pengakuan kedaulatan, menjalin kerjasama internasional, dan mengamankan kepentingan nasional lainnya. Namun, pembiayaan operasional perwakilan- perwakilan tersebut secara signifikan membebani cadangan devisa negara yang sangat terbatas. Oleh karena itu, SE No. 015690, dengan mengatur secara rinci berbagai pos pengeluaran di perwakilan – mulai dari tunjangan representasi, perumahan, persekot, biaya pengobatan, hingga tunjangan pakaian–dengan penekanan pada penghematan dan pertanggungjawaban yang ketat, menjadi alat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pelaksanaan diplomasi yang efektif dengan realitas keterbatasan sumber daya keuangan negara. Ini menunjukkan bagaimana pertimbangan ekonomi makro secara langsung dan mendesak memengaruhi operasionalisasi kebijakan luar negeri pada periode tersebut. 7. Pengaturan Tunjangan Kediaman: Mekanisme, Besaran, dan Indikator Penentu (merujuk S.P./5/K.L.) (1) Tunjangan kediaman merupakan salah satu komponen penghasilan utama bagi pegawai perwakilan RI di luar negeri. Surat Edaran No. 015690 menetapkan bahwa tunjangan kediaman, beserta tambahan tunjangan untuk anak dan istri, tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. S.P./5/K.L. tertanggal 1 Februari 1950, atau peraturan lain yang telah ditetapkan secara tersendiri, kecuali jika terdapat persetujuan tertulis dari Menteri Luar Negeri. Mekanisme pembayaran tunjangan kediaman juga diatur secara spesifik berdasarkan tanggal kedatangan pegawai di tempat kedudukan baru dan tanggal meninggalkan tempat kedudukan 138 lama, dengan perhitungan penuh atau separuh bulan tergantung pada tanggal tersebut sebelum SE No. 51447/1953 mengubah ketentuan ini. (2) Surat Keputusan No. S.P./5/K.L., yang lampirannya terdapat dalam bundel SE No. 015690, merupakan "Aturan pembayaran (botalingsregeling) Untuk wakil-wakil R.I.S. serta stafnya di luar negeri". Dokumen ini memberikan dasar yang lebih rinci mengenai penentuan besaran tunjangan kediaman, yang dalam S.P./5/K.L. disebut sebagai "Tundjangan kehidupan (verblijfkosten)". (3) Beberapa indikator utama yang digunakan dalam menentukan besaran tunjangan kehidupan ini adalah: i. Lokasi Perwakilan (Nama tempat): Besaran tunjangan kehidupan sangat bervariasi tergantung pada kota atau negara tempat perwakilan RI berlokasi. Hal ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap perbedaan tingkat biaya hidup di masing- masing negara. Sebagai contoh, tunjangan untuk Pemimpin Perwakilan di Karachi ditetapkan sebesar Rs. 2000, di London sebesar £250, dan di New York atau Washington sebesar USD 1000. ii. Jabatan: Terdapat perbedaan besaran tunjangan antara "Pemimpin Perwakilan" (Chef de Poste) dengan "Anggota Staf max. 1". Pemimpin Perwakilan secara konsisten menerima tunjangan yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa tingkat tanggung jawab dan hierarki jabatan menjadi pertimbangan penting. iii. Status Keluarga: Selain tunjangan pokok berdasarkan lokasi dan jabatan, S.P./5/K.L. juga mengatur adanya "Tambahan" tunjangan bagi keluarga pegawai. Tambahan ini ditetapkan sebesar 10% dari tunjangan kehidupan untuk istri, dan 5% dari tunjangan kehidupan untuk setiap anak. 8. Di samping tunjangan kehidupan dan tambahan keluarga, S.P./5/K.L. juga menyebutkan "Tundjangan lain-lain" yang dapat diberikan, meliputi: i. Rumah beserta perabotnya: Pemimpin Perwakilan dapat memperoleh penggantian sewa rumah dan perabot dari pemerintah. Terdapat pula 139 prinsip persetujuan untuk pembelian rumah dinas, namun harus dengan izin terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri. ii. Pembantu rumah tangga: Dapat diberikan secara cuma-cuma. iii. Mobil: Disediakan untuk Pemimpin Perwakilan. iv. Pakaian: Pemimpin Perwakilan mendapat 3 stel dan stafnya 2 stel. v. Ongkos representasi: Diadakan rekening-courrant dengan Pemimpin Perwakilan dan wakilnya. Untuk perwakilan di PBB, seluruh staf juga dapat memperolehnya. vi. Persekot/devisa: Bagi yang dipindahkan ke luar negeri dapat mengambil persekot. 9. Berikut adalah tabel yang merangkum komponen dan besaran tunjangan kehidupan pokok bagi perwakilan RI di luar negeri berdasarkan S.P./5/K.L. per 1 Februari 1950: Tabel 1: Komponen dan Besaran Tunjangan Kehidupan (Verblijfkosten) Pokok bagi Perwakilan RI di Luar Negeri berdasarkan S.P./5/K.L. (1 Februari 1950) No. Perwakilan Mata Uang Tunjangan Pemimpin Perwakilan Tunjangan Anggota Staf max. 1 1. Karachi Rs. 2000 1500 2. London £ 250 200 3. Kabul Rs. 1500 1250 4. New York/Washington USA $ 1000 750 5. Singapore $ (Straits) 1250 1000 6. Manila P. 2000 1250 7. Bangkok Tc. 7500 5750 8. New Delhi Rs. 2000 1500 9. Cairo £E 200 125 10. Canberra £A 200 200 140 11. Nederland f. 2000 1000 12. Rangoon Rs. 1500 1250 Tambahan - Untuk isteri 10% - Untuk tiap anak 5% Tunjangan lain-lain a. Rumah dan alat- alatnya Pemimpin perwakilan dapat penggantian sewa rumah dan alat-alat dari Pemerintah. Dalam prinsip tidak keberatan untuk membeli rumah dinas, tapi harus ada izin dahulu dari Kementerian Luar Negeri. b. Dapat pembantu untuk rumah tangga dengan percuma. c. Mobil Untuk pemimpin perwakilan disediakan mobil. d. Pakaian Pemimpin perwakilan dapat 3 stel dan stafnya 2 stel. e. Ongkos representasi Diadakan rekening koran dengan pemimpin perwakilan (Chef de Posted an. Wakilnya). Untuk Perwakilan di U.N.O. seluruh staf dapat juga. f. Voorschoot /deviesen Untuk yang dipindah ke luar negeri dapat mengambil vorschoot 2 kali gaji, untuk yang kawin dan 1 kali gaji 2 bulan dari uang prive dari Indonesia dikirim ke luar negeri. g. Pemimpin perwakilan dapat ongkos transport (overtochtkosten) dengan percuma untuk 1 pembantu anak-anak (kinderverzogster), jika mempunyai anak lebih dari 1 berumur kurang dari 8 tahun. Sumber: Diolah dari Lampiran Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No. S.P./5/K.L., dalam Surat Edaran Sekjen Kemenlu No. 015690. Tabel ini secara konkret menentukan besaran Tunjangan Kediaman dan indikator yang digunakan. Terlihat jelas bahwa sejak awal tahun 1950, pemerintah telah menerapkan sistem diferensiasi tunjangan berdasarkan lokasi geografis dan tingkatan jabatan, yang mencerminkan upaya untuk 141 menyesuaikan penghasilan pegawai dengan kondisi objektif biaya hidup di masing-masing negara penempatan serta tingkat tanggung jawab yang diemban. S.P./5/K.L. memberikan dasar yang cukup komprehensif untuk komponen penghasilan di luar negeri sebelum adanya kebijakan pengetatan lebih lanjut melalui SE No. 015690. 10. Salah satu kebijakan fundamental dalam pengelolaan keuangan perwakilan RI di luar negeri pada era 1950-an adalah prinsip integrasi gaji dalam negeri ke dalam tunjangan yang diterima pegawai selama bertugas di luar negeri. Surat Edaran No. 015690 secara tegas menyatakan: "Selama tundjangan kediaman dibajarkan, gadji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tundjangan tersebut.". Prinsip ini kemudian ditegaskan kembali dalam Surat Edaran No. 10166 tertanggal 1 Maret 1951, yang menyebutkan bahwa "dalam djumlah tundjangan penghidupan jang diberikan diluar negeri itu telah termaksud gadji di Indonesia." 11. Artinya, pegawai yang ditempatkan di luar negeri tidak menerima gaji pokok domestik (berdasarkan P.G.P. 1948 atau peraturan lainnya) secara terpisah dan bersamaan dengan tunjangan luar negeri. Sebaliknya, tunjangan kediaman atau tunjangan penghidupan yang mereka terima di pos penempatan dianggap telah mencakup komponen gaji yang seharusnya mereka terima jika bertugas di dalam negeri. Kebijakan ini merupakan langkah krusial yang diambil pemerintah untuk beberapa tujuan strategis. Pertama, untuk mencegah terjadinya pembayaran ganda (double payment) yang akan membebani anggaran negara. Kedua, dan yang tidak kalah pentingnya, adalah untuk mengontrol pengeluaran devisa negara yang pada masa itu sangat terbatas. Dengan mengintegrasikan gaji ke dalam tunjangan luar negeri, seluruh komponen penghasilan pegawai di luar negeri dibayarkan dari alokasi devisa yang telah ditetapkan untuk tunjangan tersebut. 12. Untuk mengakomodasi kebutuhan keluarga pegawai yang mungkin masih tinggal di Indonesia, Surat Edaran No. 10166 yang mengatur mekanisme delegasi gaji. Pegawai di luar negeri diperkenankan untuk mendelegasikan sebagian dari tunjangan penghidupannya untuk dibayarkan kepada keluarganya di Indonesia. Namun, jumlah maksimal yang dapat 142 didelegasikan ini dibatasi, yaitu tidak boleh melebihi besaran gaji pokok yang seharusnya diterima pegawai tersebut jika ia bertugas di Indonesia. Sebagai contoh, jika gaji pokok seorang pegawai di Indonesia adalah Rp 500,- sebulan, maka jumlah yang didelegasikan tidak boleh lebih dari Rp 500,-. Konsekuensinya, jumlah tunjangan yang diterima pegawai tersebut di luar negeri akan dikurangi sebesar nilai tukar resmi dari jumlah yang didelegasikan. Pembayaran delegasi ini dapat dilakukan langsung oleh Kementerian Luar Negeri kepada keluarga yang berhak di Indonesia, sehingga menyederhanakan proses bagi pegawai yang bersangkutan. 13. Kebijakan integrasi gaji ini memiliki implikasi multifaset. Dari sisi negara, ini adalah langkah rasional untuk pengendalian devisa dan penyederhanaan administrasi penggajian di tengah keterbatasan sumber daya dan kapasitas birokrasi yang masih berkembang. Namun, dari sisi pegawai, kebijakan ini berpotensi memengaruhi kesejahteraan riil mereka. Apabila besaran tunjangan luar negeri, setelah dikurangi bagian yang dianggap sebagai kompensasi gaji domestik, tidak sepenuhnya mencukupi untuk menutup biaya hidup yang tinggi di beberapa negara penempatan, atau jika penetapan nilai tukar untuk delegasi dirasa kurang menguntungkan, maka daya beli dan kondisi finansial pegawai dapat terpengaruh. Meskipun mekanisme delegasi dirancang untuk membantu keluarga di tanah air, sumber dana untuk delegasi tersebut tetap berasal dari alokasi devisa yang sama untuk tunjangan luar negeri, bukan dari sumber gaji domestik yang berjalan paralel. 14. Kebijakan ini, meskipun logis dari perspektif pengelolaan keuangan negara pada masa itu, dapat menimbulkan persepsi dan interpretasi yang berbeda di tingkat individu pegawai, terutama jika dibandingkan dengan sistem di mana gaji domestik tetap dibayarkan secara utuh dan tunjangan luar negeri bersifat sebagai tambahan murni. Hal ini berpotensi menjadi salah satu akar permasalahan jika di kemudian hari timbul tuntutan terkait hak atas gaji domestik yang dianggap belum terbayarkan. IV. IMPLIKASI TERHADAP POTENSI PEMBAYARAN GANDA 1. Kekhawatiran mengenai potensi terjadinya pembayaran ganda, di mana seorang pegawai menerima gaji dalam negeri sekaligus tunjangan luar 143 negeri secara penuh dan terpisah, merupakan salah satu isu sentral yang dipertanyakan. Namun, analisis terhadap regulasi yang berlaku pada dekade 1950-an menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada prinsipnya dirancang justru untuk mencegah praktik semacam itu. 2. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Surat Edaran No. 015690 dan Surat Edaran No. 10166 dengan sangat jelas menetapkan bahwa gaji dalam negeri seorang pegawai yang bertugas di luar negeri sudah dianggap termasuk atau terintegrasi ke dalam tunjangan kediaman atau tunjangan penghidupan yang diterimanya di pos penempatan. Jika regulasi ini dipatuhi secara konsisten, maka secara teoritis tidak seharusnya terjadi situasi di mana gaji domestik berdasarkan P.G.P. 1948 dibayarkan secara penuh, dan pada saat yang sama tunjangan luar negeri juga diberikan secara penuh sebagai dua komponen penghasilan yang independen dan tidak terintegrasi. 3. Perubahan kebijakan kemudian terjadi melalui Surat Edaran No. 51447 tertanggal 10 September 1953. Surat edaran ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kesinambungan pembayaran penghasilan ketika seorang pegawai negeri dipindahkan dari Indonesia ke luar negeri, kembali ke Indonesia, atau dipindahkan antar perwakilan di luar negeri. Ketentuan dalam SE No. 51447/1953 adalah sebagai berikut: i. Bagi pegawai yang berangkat dari Indonesia ke luar negeri, penghasilan (gaji) di Indonesia dibayarkan sampai dengan tanggal sebelum keberangkatannya dari Indonesia. Penghasilan luar negeri (tunjangan penghidupan) mulai dibayarkan sejak tanggal keberangkatannya dari Indonesia. ii. Bagi pegawai yang kembali ke Indonesia, penghasilan luar negeri (tunjangan penghidupan) akan dibayarkan sampai dengan tanggal tibanya di Indonesia atau tanggal mulai menjabat pekerjaan. Penghasilan di Indonesia mulai dibayarkan sejak tanggal tersebut. iii. Dengan berlakunya ketentuan ini, Pasal III ayat b dari Surat Edaran No. 015690 (yang mengatur mekanisme pembayaran tunjangan kediaman berdasarkan patokan tanggal 15 setiap bulan) dinyatakan tidak berlaku lagi. 144 4. Perubahan yang dibawa oleh SE No. 51447/1953 ini lebih berfokus pada penyempurnaan mekanisme transisi pembayaran untuk menghindari kekosongan atau tumpang tindih pembayaran selama periode mutasi pegawai. Peraturan ini tidak mengubah prinsip dasar bahwa gaji Indonesia dan tunjangan luar negeri tidak berjalan secara paralel penuh selama masa tugas pegawai di luar negeri. Kekhawatiran akan terjadinya pembayaran ganda baru akan relevan jika terdapat penyimpangan dari prinsip fundamental integrasi gaji ini. 5. Potensi masalah "pembayaran ganda" yang dikhawatirkan bisa timbul apabila terjadi beberapa kondisi, misalnya: (1) Kesalahan administratif dalam penerapan regulasi yang ada, sehingga gaji domestik tetap dibayarkan padahal pegawai sudah menerima tunjangan luar negeri yang integratif. (2) Adanya kebijakan khusus atau pengecualian yang tidak terdokumentasi secara eksplisit dalam surat edaran yang tersedia, yang mungkin mengizinkan pembayaran terpisah dalam kasus-kasus tertentu. (3) Munculnya interpretasi yang berbeda di kemudian hari mengenai status "gaji dalam negeri" yang dianggap sebagai hak yang "belum dibayarkan", meskipun secara regulasi pada masanya gaji tersebut sudah dianggap termasuk dalam tunjangan luar negeri. 6. Satu hal yang menarik untuk dicatat dari SE No. 51447/1953 adalah klausul yang menyatakan: "kalau pembayaran yang telah dilakukan terhadap seorang pegawai berdasarkan surat-edaran kami tertanggal 16 Oktober 1950 No. 015690 menguntungkan pegawai yang bersangkutan, kelebihan yang telah diterimanya tidak dipungut kembali". Klausul ini mengindikasikan adanya pengakuan dari pihak Kementerian Luar Negeri pada saat itu mengenai kemungkinan terjadinya variasi atau bahkan kesalahan dalam praktik pembayaran di masa lalu, dan adanya kebijakan untuk tidak menarik kembali kelebihan pembayaran yang mungkin telah diterima dan menguntungkan pegawai. Hal ini, meskipun bersifat melindungi pegawai pada masanya, bisa menjadi salah satu sumber kerumitan jika dilakukan peninjauan ulang atas hak-hak kepegawaian dari periode tersebut di masa kini. 145 V. STRUKTUR PENDAPATAN PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI YANG MUTASI KE LUAR NEGERI TMT 2 JANUARI 2013 1. Selain Gaji Pokok yang mulai dibayarkan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Luar Negeri mendasari pendapatan Pegawainya yang mutasi ke luar negeri pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri diatur mengenai Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat APTLN adalah angka persentase yang diberikan untuk masing-masing jenjang gelar diplomatik dan tingkat atau pangkat dan golongan PNS. Selain itu diatur pula mengenai Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat ADTLN adalah besaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemberian tunjangan penghidupan pejabat atau PNS yang ditugaskan/ ditempatkan pada Perwakilan yang didasarkan pada paritas daya beli dan faktor-faktor ekonomi lainnya di kota tempat perwakilan berada. 2. Sebagai catatan, Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri telah merevisi besaran ADTLN. 3. Tabel Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh: Jenjang Gelar Diplomatik Persentase APTLN terhadap ADTLN Duta Besar LBBP 100% (seratus persen) 146 Tabel Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Bagi Pejabat Diplomatik dan Konsuler: Jenjang Gelar Diplomatik Persentase APTLN terhadap ADTLN Duta Besar 100% (seratus persen) Minister 90% (sembilan puluh persen) Minister Counsellor 85% (delapan puluh lima persen) Counsellor 78% (tujuh puluh delapan persen) Sekretaris Pertama 72% (tujuh puluh dua persen) Sekretaris Kedua 66% (enam puluh enam persen) Sekretaris Ketiga 60% (enam puluh persen) Atase 55% (lima puluh lima persen) Tabel Besaran Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Atase Teknis, dan Staf Atase Teknis: Jenjang Gelar Diplomatik Persentase APTLN terhadap ADTLN Pembina Utama Muda / IV/C ke atas 85% (delapan puluh lima persen) Pembina Tk. I / IV/B 78% (tujuh puluh delapan persen) Pembina / IV/A 72% (tujuh puluh dua persen) Penata Tk. I / III/D 66% (enam puluh enam persen) Penata / III/C 60% (enam puluh persen) Penata Muda Tk. I / III/B 55% (lima puluh lima persen) Penata Muda / III/A ke bawah 52% (lima puluh dua persen) Tabel Besaran Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Bagi Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan: Jenjang Gelar Diplomatik Persentase APTLN terhadap ADTLN Pembina / IV/A ke atas 78% (tujuh puluh dua persen) Penata Tk. I / III/D 72% (tujuh puluh dua persen) Penata / III/C 66% (enam puluh enam persen) Penata Muda Tk. I / III/B 60% (enam puluh persen) 147 Penata Muda / III/A ke bawah 55% (lima puluh lima persen) Tabel Besaran Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Bagi Petugas Komunikasi: Jenjang Gelar Diplomatik Persentase APTLN terhadap ADTLN Pembina Tk. I / IV/B ke atas 78% (tujuh puluh delapan persen) Pembina / IV/A 72% (tujuh puluh dua persen) Penata Tk. I / III/D 66% (enam puluh enam persen) Penata / III/C 60% (enam puluh persen) Penata Muda Tk. I / III/B 55% (lima puluh lima persen) Penata Muda / III/A ke bawah 52% (lima puluh dua persen) Pengatur Tk. I / II/D ke bawah 50% (lima puluh persen) 4. Contoh Simulasi Pendapatan Pegawai Kemlu yang ditugaskan di Perwakilan RI per 2 Januari 2013 dan seterusnya:  Misalnya seorang Pejabat Diplomatik dan Konsuler bergelar diplomatik Minister Counsellor yang ditempatkan di Warsawa dengan seorang pasangan dan 2 (dua) orang anak:  Misalnya seorang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar Counsellor yang ditempatkan di Chicago dengan seorang pasangan membawa 1 (satu) orang anak: Jenjang Lokasi APTLN ADTLN TPLN (ADTLN x APTLN) Tunjangan Pasangan 15% Tunjangan Anak* 10% x 2 THP Minister Counsellor Warsawa 85% $6,400 $5,440 $816 $1,088 $7,344 dan gaji pokok dalam negeri *Tunjangan anak hanya diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak Jenjang Lokasi APTLN ADTLN TPLN Tunjangan Pasangan 15% Tunjanga n Anak 10% THP 148  Misalnya seorang Petugas Komunikasi dengan pangkat Pembina / IV/A yang ditempatkan di Berlin dengan seorang pasangan tanpa membawa anak: 5. Saat ini selain Take Home Pay (THP) dan Gaji Pokok Dalam Negeri, di Perwakilan RI sudah tidak diberlakukan Tunjangan Sewa Rumah (TSR) namun digantikan dengan mekanisme Fasilitas Sewa Rumah (FSR). Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 38/B/PR/12/2023/01 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. 6. Bagi Pejabat Dinas Luar Negeri (Home Staff) dan Atase Teknis yang bertugas di Perwakilan RI namun menempati rumah dinas (compound), wajib untuk membayar 10% dari Take Home Pay untuk maintenance rumah tersebut ataupun untuk membayar biaya-biaya utilitas. (ADTLN x APTLN) Counsellor Chicago 78% $10,300 $8,034 $1,205,1 $803,4 $10,04 2,5 dan gaji pokok dalam negeri Jenjang Lokasi APTLN ADTLN TPLN (ADTLN x APTLN) Tunjangan Pasangan 15% Tunjangan Anak 10% THP Pembina/ IV/A Berlin 72% $8,200 $5,904 $885,6 - $6,789,6 dan gaji pokok dalam negeri 149 7. Untuk perlindungan kesehatan, tergantung pada skema yang berlaku di negara penempatan, Pejabat Dinas Luar Negeri (Home Staff), Atase Teknis, Atase Pertahanan, dan Staf Teknis yang bertugas di Perwakilan RI di luar negeri dapat menerima penggantian biaya asuransi kesehatan bulanan atau restitusi kesehatan. Skema penggantian ini bersifat at cost, dengan ketentuan 75% biaya ditanggung oleh Perwakilan RI dan 25% menjadi tanggung jawab pribadi pegawai yang bersangkutan. 8. Biaya untuk pemberian atau penggantian pulsa telepon genggam bagi Pejabat Dinas Luar Negeri (Home Staff), Atase Teknis, Atase Pertahanan, dan Staf Teknis yang bertugas di Perwakilan RI di luar negeri mengacu pada Surat Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S- 374/MK.2/2009 tanggal 7 Agustus 2009. 9. Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) diberikan kepada anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri (Home Staff), Atase Teknis, Atase Pertahanan, dan Staf Teknis yang bertugas di Perwakilan RI di luar negeri. Pemberian bantuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak pada Perwakilan Republik Indonesia. VI. PENUTUP 1. Dengan demikian, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengamati bahwa komponen pendapatan (Take Home Pay) Pegawai Kemenlu di Perwakilan RI adalah Gaji Pokoknya di dalam negeri, TPLN, Tunjangan Pasangan dan Tunjangan Anak. Hal ini diberlakukan sejak 2 Januari 2013 dengan dasar pemberlakuannya melalui PP 45/2013 cq. PP 50/2018. 2. Dalam kaitan ini, meski tidak dapat memuaskan seluruh pihak sebelum 2 Januari 2013, dengan prinsip forwad looking, Kemenlu bertekad penuh untuk terus melakukan peningkatan kesejahteraan pegawainya demi kemajuan diplomasi Indonesia di tingkat nasional dan global. Bahwa untuk melengkapi keterangannya Kementerian Luar Negeri menyampaikan lampiran 1 sampai dengan lampiran 9. Bahwa dalam persidangan Kementerian Luar Negeri memberikan keterangan sebagai berikut: 150 - Bahwa mengenai Surat Edaran 1950, di dalam surat edaran tersebut disebutkan beberapa hak yang diberikan kepada wakil-wakil Republik Indonesia Serikat (pada saat itu Indonesia masi berbentuk RIS) di luar negeri pada saat penugasan ke luar negeri. Diantaranya mendapatkan tunjangan kehidupan atau tunjangan kediaman dengan jumlah disesuaikan dengan per negara. Sebagai contoh yang ditempatkan di New York mendapatkan tunjangan kehidupan untuk pimpinan perwakilan sebanyak $1.000 dan untuk anggota atau staf itu $750 saat itu. Kemudian, diberikan tambahan tunjangan istri 10% dan untuk tiap anak adalah 5%. Selain itu, juga diberikan tunjangan lain berupa rumah dan alat-alatnya berarti sewa rumah. Kemudian, untuk kepala perwakilan diberikan kendaraan, termasuk dengan pengemudinya, kemudian diberikan pakaian, dan uang representasi, dan uang transpor percuma untuk biaya mutasi pembantu rumah tangga apabila ikut. - Praktik seperti diatas dilanjutkan dalam beberapa kali perubahan ketentuan dan terakhir sebelum tahun 2024 dikatakan bahwa setiap pegawai itu yang akan berangkat ke luar negeri, dia mendapatkan biaya mutase yaitu biaya kepindahan dari Jakarta ke luar negeri berupa tiket perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan dalam standar biaya masukan. Kemudian, mendapatkan uang barang pindahan dengan kubikasi sesuai dengan pangkat dan jumlah keluarga. Kemudian, diberikan uang pakaian untuk biaya mutasi. - Sampai tahun 2023, setiap pejabat di sana selain mendapatkan tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan sewa rumah yang dengan angka 25% hingga 40%. Namun, sejak 2023, tunjangan sewa rumah itu diubah menjadi fasilitas rumah, dimana kementerian harus menyediakan rumah kepada stafnya, jadi tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam rumah yang sudah tinggal masuk. Sehingga mengenai penyediaan rumah 25% merupakan kewajiban kementerian. Beberapa peraturan keuangan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri merupakan bentuk kepedulian akan perlunya peningkatan kesejahteraan bagi pegawai yang ditugaskan di luar negeri. - Mengenai pokok gaji, salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk keluarnya SK mutasi ke luar negeri adalah pembuatan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP). Dengan Simulasi ketika ada pegawai yang akan berangkat pada 1 Agustus, maka pegawai tersebut harus sudah 151 mendapat surat keterangan pemberhentian gaji pada bulan Juli. Sehingga pada bulan agustus pegawai tersebut tidak berhak untuk mendapatkan gaji PGPNS, baik gaji pokok maupun tunjangan lainnya, tunjangan anak, tunjangan istri yang melekat pada gaji, tunjangan jabatan, termasuk juga tunjangan beras, dan lain- lain. Itu yang praktik dilakukan hingga pemberangkatan tahun 2012. Kemudian diberikan biaya mutasi, berangkat sampai tiba, kemudian mendapatkan tunjangan penghidupan luar negeri dengan segala hak-hak yang lain, termasuk sewa rumah dan lain-lain. - Bahwa sejak Januari 2013, kewajiban pembuatan SKPP tersebut tidak kemudian diwajibkan menjadi syarat keluarnya SK mutase sehingga seorang pegawai yang akan diberangkatkan tidak harus diberhentikan gajinya sejak Januari 2013. - Bahwa dalam Pasal 80 PP 45 Tahun 2013, disebutkan bahwa kompensasi bagi pegawai yang ditugaskan di dalam dan di luar negeri adalah gaji dan tunjangan. Sejak saat itu, pemberian gaji, dalam hal ini gaji pokok itu mendapatkan kekuatan hukum yaitu PP 45 Tahun 2013, sebelumnya Kementerian Luar Negeri tidak menemukan aturan hukum yang mewajibkan kami untuk membayar gaji. Dasar hukum yang digunakan hanya SE Tahun 50 karena aturan tersebut masih belum dicabut, masih berkekuatan hukum hal ini berdasarkan opini hukum dari Jaksa Pengacara Negara atas permintaan Kemenlu. Opini hukum itu dimintakan berdasarkan hasil rapat dari Menkopolhukam untuk membahas masalah surat dari FLAPK, dimana Kementerian Luar Negeri dimintakan untuk menyusun legal opinion dari Jaksa Pengacara Negara, termasuk menyusun kira-kira berapa jumlah pegawai yang terdampak tidak dibayarkan gajinya sejak tahun 1950 hingga Tahun 2012, berikut berapa kira-kira jumlah yang harus dibayarkan. - Kemenlu menyusun data mengenai pegwai yang terdampak, Kemenlu sedikit kesulitan untuk menemukan data sejak tahun 1950, namun kemudian diambil titik potong, kira-kira jumlah pegawai yang terdampak sejak tahun 1960, dari 18.500-an data ada pegawai yang data ketika berangkat penempatan pertama masuk satu data, penempatan kedua masuk data kedua, data ketiga, ketemulah angka sekitar 5.200 pegawai yang tidak mendapatkan gaji dalam negeri dari tahun 1950 hingga tahun 2012. Kemenlu tidak dapat menemukan data secara pasti karena masih terdapat data yang belum dapat diperoleh. Namun misalnya dipotong sejak tahun 1970 dengan menggunakan asumsi bahwa gaji yang 152 berlaku saat itu adalah gaji yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dengan beberapa perubahan hingga tahun 2013 maka diperlukan kisaran biaya sebesar 350 hingga Rp400 miliar rupiah. Asumsinya adalah misalnya seorang pegawai pada posisi pangkat IIIB saat itu, kemudian dilihat ketika tahun misalnya tahun 1990 untuk pangkat IIIB dihitung pokok gajinya dikali berapa lama penugasan yang tidak dibayarkan gajinya, kemudian dijumlahkan, termasuk di dalamnya adalah ketika yang bersangkutan naik pangkat. Misalnya naik pangkat menjadi IIIC, maka perolehan angka atas pokok gaji tentunya angkanya berubah. - Kemenlu sudah mencoba menjumlahkan secara kumulatif kemudian menjumlahkannya secara simulatif, namun tidak dapat memberikan angka pasti besaran yang diasumsikan bahwa gaji yang dihitung adalah gaji yang berlaku pada saat itu. - Bahwa pada tahun 1950 sampai dengan tahun 2012 terdapat perubahan ketentuan terkait dengan pembayaran hak-hak keuangan bagi pejabat atau duta besar atau Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di perwakilan, sudah ada perubahan terminologi dari tunjangan kediaman menjadi tunjangan penghidupan luar negeri. Ada dasar hukum kalau enggak salah waktu itu PMK yang menetapkan angka dasar tunjangan luar negeri, kemudian diangkat menjadi peraturan presiden hingga sekarang dan telah dirubah dalam peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2024 bahwa tidak ada cutoff setelah 2012 hingga sekarang. - Bahwa melihat sisi sejarahnya, ketentuan ini bagi berlaku internal pegawai Kementerian Luar Negeri. Ada juga kementerian lain yang menggunakan aturan ini, namun menurut ketentuan a quo tidak diatur di kementerian lain karena belanja pegawai khususnya gaji pegawai negeri sipil diatur berdasarkan satker masing-masing. Apabila seorang pegawai ditugaskan untuk mengisi formasi atase teknis ataupun staf teknis di perwakilan, belanja pegawai yang untuk membayar tunjangan penghidupan luar negeri adalah beban dari Kementerian Luar Negeri, DIPA Kementerian Luar Negeri. - Bahwa untuk teknisnya kementerian yang menugaskan stafnya menjadi atase teknis, tetap mendapatkan gaji dalam negerinya dan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri menjadi beban DIPA Kementerian Luar Negeri. Tunjangan sewa rumah khusus, untuk kota-kota mahal sebesar 40% dari take home pay. 153 Komponen take home pay terdiri atas tunjangan pokok plus tunjangan istri dan anak (spouse), baru dikalikan 40% hal ini penghitungan khusus tunjangan sewa rumah sebelum adanya peraturan terkait dengan fasilitas sewa rumah. Dan untuk yang negara-negara yang memang bisa ter-cover memperoleh 25% alah. Apabila, dari plafon yang sudah ditetapkan ada kelebihan, maka itu akan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, misalkan di salah satu negara itu, misalkan satu bulan 2.000 USD, tetapi tunjangan sewa rumah untuk yang bersangkutan adalah misalkan 40% didapatkan jumlah US$ 2.500. Kelebihan US$ 500 ini akan menjadi tanggung jawab pribadi. Namun jika ternyata sewa rumahnya di bawah plafon yang mereka harus diterima maka akan diberikan sesuai harga sewanya. Jika dibandingkan dengan saat ini atau sekarang, sudah diatur dengan fasilitas sewa rumah, dimana sumber pagunya diatur dalam akun 52 Belanja Barang. Pegawai Kementerian Luar Negeri dengan pangkat IVA, istri dan anak 1 atau anak 2, maka yang bersangkutan berhak untuk rumah yang harga sewanya US$ 3.000. Fasilitas ini dibayar dari dari DIPA Kementerian Luar Negeri, namun yang dibayarkan hanya sewa rumah sedangkan utilities seperti air, gas, listrik, dan sebagainya, dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan sedangkan yang melakukan kontrak dengan land road adalah Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh kepala perwakilan yang ada di negara-negara tersebut. - Pengelolaan keuangan Kementerian Luar Negeri cukup unik. Pagu kita rupiah, Kementerian Luar Negeri mendapatkan dropping dari KPPN, dari Kementerian Keuangan dalam bentuk USD, tapi belanjanya dalam bentuk mata uang setempat, dengan berbagai macam bentuk mata uang setempat contohnya yang ditempatkan di Jepang menggunakan mata uang Yen, Hong Kong menggunakan Hong Kong Dollar, Singapore menggunakan Singapura Dollar, dan sebagainya. Namun muara pertanggungjawabannya harus dengan rupiah, sehingga ada suatu prinsip kehati-hatian. - Bahwa konsensual tidak hitam di atas putih tentunya, seseorang yang akan ditempatkan, akan diberikan surat keterangan pemberian pembayaran untuk gaji dalam negerinya oleh Biro SDM. Pada saat itu, pegawai tersebut tidak dapat protes karena jika protes makan tidak akan diberangkatkan. 154 [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Karnadi KS, M. Moh. Jakub, Aziz Suhada, H. Purnomo Hadi, Chaemi, Drs. Henrykus Sudjono, Suwignyo WS, Agus Maryanto, DRS., Hadi Soetrisno, Makmun Baharudin, Raksa Simanjuntak, Jaswadiyah, Sukartono, R. Eko Indiarto Redjeki, S.H., RR. Endang Trisnowati, Herlina Kentjanasari, Desnetri, Made Apriasta, Edy Satriadi, Drs. Siuaji Raja, Sudirman, dan Sri Dewi Kuntarti, menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Pihak Terkait sudah berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan Gaji Dalam Negeri yang merupakan hak-hak Pihak Terkait yang belum diberikan oleh Kementerian tempat Pihak Terkait mengabdi dan bekerja, selama kami ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. Selama ini Pihak Terkait telah mengupayakan pertemuan-pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri yang di motori oleh Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kemlu (FLAPK), bahkan terdapat beberapa janji yang diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri bahwa akan membayarkan gaji dalam negeri Pihak Terkait dengan menawarkan besaran gaji dalam negeri yang akan diberikan sesuai dengan besaran gaji yang berlaku pada tahun-tahun berjalan. Terhadap penawaran tersebut bagi kami tentunya tidaklah adil dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak menemukan kesepakatan dalam upaya pemenuhan hak-hak kami. Pada akhirnya Pihak Terkait mendapatkan jalan buntu ketika Menteri Luar Negeri memutuskan tidak akan membayarkan Gaji Dalam Negeri Pihak Terkait karena mendasarkan pada ketentuan norma Pasal 40 UU No. 1 Tahun 2004 yang dimaknai oleh Menteri Luar Negeri sebagai dasar masa kedaluarsa bagi Pihak Terkait untuk menanggih kewajiban negara yang belum diberikan yakni Gaji Dalam Negeri Pihak Terkait semua baik yang sudah pensiun maupun para PNS yang masih bekerja di kementerian luar negeri yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri dalam rentang waktu sejak diterbitkannya Surat Edaran 1950 sampai dengan terakhir pemberangkatan per-tanggal 31 Desember 2012. Semua Pihak Terkait merupakan PNS Kementerian Luar Negeri, Pegawai Negeri yang bekerja bagi Pemerintahan Republik Indonesia. Dimana pada saat Pihak Terkait mendaftar sebagai PNS pada Kementerian Luar Negeri, aturan pertama 155 yang berlaku dan mengatur tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Gaji serta Tunjangan adalah PP No. 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 9 Juni 1961, kemudian disusul UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian yang diundangkan pada tanggal 21 Juli 1961 yang dalam perjalanannya telah mengalami perubahan hingga saat ini. Artinya sebagai salah satu lembaga negara atau Kementerian yang dahulu masih menggunakan nomenklatur departemen luar negeri dan saat ini sudah mengubah nomenklatur sebagai Kementerian Luar Negeri, tentunya harus patuh dan tunduk pada Aturan Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pengaturan Gaji bagi PNS di Indonesia. Kita semua mengetahui bahwa tentunya aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, selain itu aturan yang baru mengenyampingkan aturan yang lama apabila terdapat pengaturan yang saling bertentangan. Artinya pasca diundangkannya PP 200/1961 dan UU 18/1961, maka Surat Edaran 1950 terkhusus penggabungan Gaji Dalam Negeri kedalam tunjangan Kediaman, seharusnya sudah dianggap tidak berlaku lagi (batal demi hukum), karena sudah ada aturan baru yang lebih tinggi (definitif) yang mengatur adanya pemisahan antara gaji dan tunjangan bagi PNS yang besarannya diseragamkan berdasarkan pangkat dan golongan. Artinya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri melalui sekretaris Jenderal pada tahun 1950 melalui Surat Edaran Nomor 015690 tanggal 16 Oktober 1950 (Selanjutnya disebut SE 1950) yang pada angka iii, huruf c, halaman 2 yang menyatakan: “Selama tundjangan kediaman dibayarkan, gadji di Indonesia tidak diberikan karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut.” Harus dinilai batal demi hukum atau menjadi tidak berlaku saat PP 200/1961 dan UU 18/1961 diundangkan. Hal tersebut juga diperkuat dengan kalimat pembukaan dalam SE 1950 tersebut menyatakan: Menunggu keputusan jang definitief dan menjimpang dari Peraturan S.P/5/K/L, maka berhubung dengan sangat terbatasnja persediaan deviezen ditetapkan peraturan-peraturan mengenai keuangan perwakilan-perwakilan kami di luar negeri untuk diperhatikan dan dikerdjakan sebagaimana mestinja. Apabila membaca kalimat pembukaan dalam SE 1950 tersebut, sebenarnya telah jelas bahwa Menteri Luar Negeri melalui Sekjen Departemen Luar Negeri kala itu 156 menerbitkan peraturan yang termuat dalam SE 1950 tersebut bersifat sementara mengingat kondisi keuangan dimasa itu. Kemudian pada saat Negara membentuk PP 200/1961 yang diundangkan pada tanggal 9 Juni 1961 yang mengatur secara khusus tentang Gaji PNS, yang pemberlakuannya diberlakukan surut sampai 1 Januari 1961 dan kemudian disusul dengan diundangkannya UU 18/1961 yang telah memisahkan komponen Gaji dan Tunjangan, maka dalam penalaran yang wajar, Negara dinilai sudah siap untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dalam pemberian gaji PNS serta untuk meningkatkan kesejahteraan para PNS yang bekerja pada instansi pemerintahan untuk mendapatkan Gaji dan tunjangan-tunjangannya baik yang bekerja di dalam negeri maupun yang ditugaskan pada perwakilan di Luar Negeri. Pasca diundangkannya PP 200/1961 dan UU 18/1961, menjadi sangat tidak adil dan diskriminatif (diskriminasi hukum) bagi para PNS yang ditugaskan ke Perwakilan di Luar Negeri apabila Pemerintah in casu Departemen Luar Negeri masih menggunakan dasar hukum SE 1950 yang masih menggabungkan Gaji Pokok Dalam Negeri kedalam Tunjangan Kediaman, apalagi dipertahankan hingga 31 Desember 2012. Artinya apabila mengikuti ketentuan dalam SE 1950, maka terhadap PNS dengan Golongan dan pangkat yang sama akan mendapatkan besaran Gaji Dalam Negeri yang berbeda, karena besaran tunjangan kediaman yang diberikan kepada PNS di Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan ke Perwakilan di Luar Negeri berbeda- beda besaran di tiap negara. Hal ini tentunya menimbulkan Perlakuan yang berbeda (Diskriminasi Hukum) dalam menerima Gaji Dalam Negeri antara PNS Kementerian Luar Negeri yang bekerja di dalam Negeri dengan PNS Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan ke Perwakilan di Luar Negeri, padahal dengan Pangkat dan Golongan yang sama. Demikian pula perlakuan yang berbeda terjadi antara Gaji Dalam Negeri PNS Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan ke Perwakilan di Luar Negeri dengan PNS di Kementerian lainnya. Padahal apabila kita mengacu pada peraturan pemerintah tentang Gaji PNS besarannya mengikuti Pangkat dan Golongan. Artinya apabila pangkat dan golongannya sama maka besaran Gaji pokoknya pun sama. Bahwa setiap perwakilan disetiap negara memiliki besaran angka dasar Penghasilan yang berbeda-beda, dan terhadap istilah “Tunjangan Kediaman” 157 sebagaimana termuat dalam SE 1950, dalam pemberlakuannya tidak terdapat komponen Tunjangan Kediaman saat kami ditempatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri, setidak-tidaknya sejak diundangkannya PP 200/1961 dan UU 18/1961 tidak terdapat komponen “Tunjangan Kediaman”. Sebagaimana telah disampaikan diawal keterangan kami, bahwa permasalahan utama terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta perlakuan diskriminasi hukum yang dialami seluruh PNS di Kementerian Luar Negeri adalah disebabkan pemaknaan Pasal 40 UU 1/2004 yang dijadikan dasar/alasan Menteri Luar Negeri untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan seluruh Gaji Dalam Negeri kepada Para PNS Kementerian Luar Negeri sejak Pemberangkatan tahun 1961 (diundangkannya PP 200/1961 dan UU 18/1961) sampai dengan pemberangkatan per-tanggal 31 Desember 2012. Segala upaya telah Pihak Terkait lakukan, baik secara kekeluargaan dengan mengajukan surat permohonan audiensi dengan beberapa kali pertemuan dengan pihak kementerian luar negeri, namun Menteri Luar Negeri tetap berpegangan dengan sikapnya yang menilai Persoalan tuntutan Gaji Pokok Dalam Negeri pada PNS Kementerian Luar Negeri yang belum diberikan adalah utang negara yang telah kedaluarsa untuk ditagih berdasarkan ketentuan norma a quo. Bahkan sebagian dari para Pemohon telah melakukan upaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) atas sikap diam dari Menteri Luar Negeri atas Permohonan yang diajukan oleh para pensiunan PNS tentang Penerbitan Keputusan Menteri Luar Negeri RI tentang Pembayaran Gaji Pokok (Dalam Negeri) PNS Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian tanggal 21 Juli 1961 sampai dengan Pemberhentian dengan Hormat Para Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri, berdasarkan surat permohonan No. 21/VST/PKA/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024. Namun upaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengalami kendala berkaitan dengan jangka waktu mengajukan gugatan yang dalam Putusan No. 384/G/TF/2024/PTUN-JKT menilai Gugatan yang diajukan sudah kedaluarsa yakni melewati 90 hari sejak diketahuinya permasalahan ini sebagaimana aturan 158 kedaluarsa dalam mengajukan gugatan dalam UU PTUN karena permasalahan sudah berlangsung lama. Sehingga dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus dengan amar putusan Tidak menerima Gugatan Para Penggugat. Sebenarnya apabila Pemaknaan Pasal 40 UU 1/2004 oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi PNS yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri” sebagaimana Petitum Permohonan Pata Pemohon. Maka baik Para Pemohon ataupun Pihak Terkait terbuka pintu mendapatkan keadilan, karena Menteri Luar Negeri tidak bisa lagi mendasarkan tindakannya untuk tidak melaksanakan kewajibannya menyelesaikan Gaji Pokok Dalam Negeri yang belum diserahkan kepada Para Pemohon dan Para Pihak Terkait dan kepada seluruh Pensiunan dan PNS Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sejak tahun 1961 pasca terbitnya PP 200/1961 hingga akhir tahun 2012 (31 Desember 2012) temasuk terhadap para pensiunan dan PNS yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sebelum 1 Januari 2013 hingga dikembalikan bertugas di dalam Negeri secara bervareasi (2015-2016). Perlu Pihak Terkait sampaikan beberapa fakta dalam persidangan yang terungkap di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dimana pada saat pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Kementerian Luar Negeri, terdapat beberapa keterangan saksi dari Biro Keuangan yang pada pokoknya, memberikan keterangan bahwa penghentian Gaji Dalam Negeri PNS Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan pada perwakilan RI idi Luar Negeri sejak 1950 sampai dengan pemberangkatan 31 Desember 2012 hanya mendasarkan pada SE 1956 tanpa memiliki dasar hukum peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara terhadap tindakan pengaktifkan kembali Pemberian Gaji Dalam Negeri PNS yang ditempatkan pada Perwakilan RI di Luar Negeri sejak pemberangkatan 1 Januari 2013 ke depan, juga tidak memiliki dasar hukum apapun, hanya berdasarkan kesepakatan rapat bersama di Internal Kementerian Luar Negeri. Tentunya menjadi sangat ironis, karena dalam suatu negara yang mendeklarasikan diri sebagai Negara Hukum, namun dalam hal menghentikan Gaji Pokok Dalam Negeri yang merupakan Hak milik para PNS yang telah menyelenggarakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- 159 undangan yang menyangut tentang pokok-pokok Kepegawaian (sejak berlakunya PP 200/1961 dan UU 18/1961 sampai dengan pemberangkatan tanggal 31 Desember 2012 hanya menggunakan dasar hukum Surat Edaran. Bahkan dalam membuat kebijakan mengaktifkan kembali Gaji Dalam Negeri terhitung pemberangkatan tanggal 1 Januari 2013 tanpa menggunakan dasar hukum apapun. Sebagaimana kita tahu, untuk dapat membatasi hak asasi manusia in casu Gaji Pokok PNS haruslah diatur dengan Undang-Undang. Oleh karenanya Pihak Terkait sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi yang menjadi garda terakhir Pihak Terkait dapat memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional dan hak asasi manusia kami para Pensiunan Kementerian Luar Negeri yang telah bekerja dan melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon dalam Perkara a quo, dan mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat “Erga Omnes” tentunya akan berlaku juga bagi kami, sehingga hak atas Gaji Dalam Negeri kami yang tidak kami dapatkan selama kami ditugaskan ke Perwakilan di Luar Negeri bisa kami dapatkan sebagaimana para PNS pada Institusi Pemerintahan lainnya. Berdasarkan seluruh keterangan dan alasan Para Pihak terkait tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma pengujian Pasal 40 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 sebagaimana alasan Para Pemohon dalam Permohonannya. [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Karnadi KS, M. Moh. Jakub, Aziz Suhada, H. Purnomo Hadi, Chaemi, Drs. Henrykus Sudjono, Suwignyo WS, Agus Maryanto, DRS., Hadi Soetrisno, Makmun Baharudin, Raksa Simanjuntak, Jaswadiyah, Sukartono, R. Eko Indiarto Redjeki, S.H., RR. Endang Trisnowati, Herlina Kentjanasari, Desnetri, Made Apriasta, Edy Satriadi, 160 Drs. Siuaji Raja, Sudirman, dan Sri Dewi Kuntartimengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 32 sebagai berikut: 1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait I; 2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait II; 3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait III; 4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait IV; 5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait V; 6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait VI; 7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait VII; 8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait VIII; 9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait IX; 10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait X; 11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait XI; 12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait XII; 13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait XIII; 14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait XIV; 15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait XV; 16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait XVI; 17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait XVII; 18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait XVIII; 19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait XIX; 20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait XX; 21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait XXI; 22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait XXII; 23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Surat Pengangkatan PNS Berdasarkan Keputusan Nomor SP/1118/PD/I/75 untuk Pihak Terkait II; 24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Surat Pemberhentian Dengan Hormat berdasarkan Keputusan Nomor 00002/KEP/AV/0150/04 untuk Pihak Terkait II; 25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Surat Pengangkatan PNS Berdasarkan Keputusan Nomor S.P/1636/P.D/I/74 untuk Pihak Terkait IV; 161 [2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 2 Juli 2025, yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan sebagai berikut: Kesimpulan Pemohon A. PENGANTAR Di balik gemerlap tugas sebagai wajah bangsa di negeri orang, tersimpan sebuah ironi yang terpendam puluhan tahun. para Pemohon adalah para kesatria diplomasi, para abdi negara dari Kementerian Luar Negeri. Seumur hidupnya, selama bekerja di Kementerian Luar Negeri hingga diberhentikan dengan hormat, para Pemohon telah mengibarkan Merah Putih di kancah Internasional, membangun wibawa bangsa dan negara, mengorbankan waktu, tenaga, dan kebersamaan dengan 26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Surat Pemberhentian Dengan Hormat berdasarkan Keputusan Nomor 00002/KEP/AV/0150/05 untuk Pihak Terkait IV; 27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Surat Pengangkatan PNS Berdasarkan Keputusan Nomor SP/350/DN/I/1976 untuk Pihak Terkait V; 28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Surat Pemberhentian Dengan Hormat berdasarkan Keputusan Nomor 03528/KEP/AV/0150/07 untuk Pihak Terkait V; 29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Surat Pengangkatan PNS Berdasarkan Keputusan Nomor SP/1309/DN/I/1975 untuk Pihak Terkait VI; 30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Surat Pemberhentian Dengan Hormat berdasarkan Keputusan Nomor 00738/KEP/AV/0150/08 untuk Pihak Terkait VI; 31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Surat Pengangkatan PNS Berdasarkan Keputusan Nomor S.P/709/P.D/I/74 untuk Pihak Terkait VII; 32. Bukti PT - 32 : Fotokopi Surat Pemberhentian Dengan Hormat berdasarkan Keputusan Nomor 04139/KEP/AV/0150/08 untuk Pihak Terkait VII. 162 keluarga demi menjaga kehormatan Indonesia. Namun, di usia senja para Pemohon, sebuah kenyataan pahit terungkap: negara yang para Pemohon layani sepenuh hati, ternyata telah menahan hak yang seharusnya menjadi milik para Pemohon. Ini adalah kisah nyata perjuangan para pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri. Perjuangan menuntut keadilan atas hak gaji pokok dalam negeri yang dihentikan selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. Selama puluhan tahun, sebuah Edaran yang ganjil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan menjadi dasar atas tindakan penghentian gaji pokok. Setiap kali para Pemohon ditugaskan ke perwakilan di luar negeri, gaji pokok mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil di dalam negeri dihentikan.Praktik tersebut terus berlangsung dari Tahun 1950 hingga Pemberangkatan per 31 Desember 2012. Logika pemerintah saat itu sederhana: para Pemohon telah menerima tunjangan kediaman selama ditempatkan ke Perwakilan RI di luar negeri sebagaimana termuat dalam Surat Edaran 1950. Namun, logika ini menjadi cacat. Pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republk Indonesia (PP 200/1961) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (UU 18/1961) dimana telah dipisahkannya komponen Gaji dan Tunjangan. Lagipula, dalam batas penalaran yang wajar Tunjangan luar negeri adalah kompensasi atas biaya hidup yang tinggi, risiko keamanan, dan kesulitan adaptasi di negara asing. Sementara gaji dalam negeri (Gaji Pokok) adalah hak fundamental, detak jantung dari status mereka sebagai abdi negara, yang seharusnya terus berjalan untuk menopang keluarga di tanah air. Hal ini tentunya merupakan fakta sejarah adanya ketidakadilan yang sistematis dipraktikan selama puluhan tahun. Para Pemohon selama bertahun-tahun telah mencoba berbagaimacam cara, mulai dari upaya kekeluargaan yang dilakukan dengan mengajukan permohonan audiensi kepada Menteri Luar Negeri, namun tidak pernah ada itikad baik untuk menemui, kemudian setelah menempuh jalur administratif para Pemohon ditemui Biro SDM dan Biro Keuangan yang berakhir dengan janji-janji bahwa Kementerian Luar Negeri akan Membayarkan hak-hak mereka, namun tidak kunjung dilaksanakan. 163 Setelah itu para Pemohon mencoba menempuh Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena Sikap Diam dari Menteri Luar Negeri atas Permohonan Administratif dari para Pemohon untuk menerbitkan Keputusan Tata Usah Negara tentang Pembayaran Gaji Pokok para Pemohon dan seluruh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri sejak 1961 sampai dengan Pemberangkatan per tanggal 31 Desember 2012. Dalam Persidangan di PTUN Jakarta, Menteri Luar Negeri melalui Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa hukum, mengatakan dalam eksepsinya pada pokoknya gugatan para penggugat telah kedaluarsa dalam mengajukan Gugatan karena telah melewati batas waktu 90 hari sejak adanya surat balasan dari Menteri Luar Negeri pada Tahun 2019. Sementara terhadap Pokok Perkara pada pokoknya mengatakan bahwa hak tagih dari Para Penggugat in casu para Pemohon telah daluarsa berdasarkan UU 1/2004 jo. Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubhan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksaan APBN. Harapan para Pemohon nyaris padam. Namun, semangat perjuangan para Pemohon tak pernah luntur. Para Pemohon memutuskan untuk menempuh jalan terakhir yang paling terhormat, membawa persoalan ini ke benteng terakhir konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon datang dengan martabat, membawa setumpuk bukti pengabdian dan satu pertanyaan sederhana: "Apakah adil, negara menghentikan hak dasar para Pemohon, saat sedang menjalankan tugas terberat untuk negara di Luar Negeri?”, pertanyaan berikutnya: “Apakah benar hak fundamental yang dijamin oleh Undang- Undang bisa hilang dengan ketentuan yang mengatur tentang daluarsa hak tagih Utang Negara?, “apakah Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil yang ditahan oleh Negara kemudian menjadi Utang Negara yang memiliki tenggang waktu daluarsa untuk dapat dibayarkan dengan mendasarkan pada Pasal 40 UU 1/2004, sebuah pasal yang menjadi dasar Daluarsa Hak Tagih atas Hak Mereka. Pertanyaan itu muncul dari Pemahaman Awam para Pemohon bahwa gaji dalam negeri dan tunjangan luar negeri adalah dua hal yang berbeda. Gaji dalam negeri adalah hak fundamental, sementara tunjangan luar negeri adalah fasilitas penunjang tugas. Menghentikan gaji pokok adalah bentuk diskriminasi, seolah-olah pengabdian mereka di luar negeri justru menjadi sebuah hukuman finansial. Bagi para Pemohon, Ini bukan semata-mata soal nominal rupiah, tapi soal pengakuan, 164 soal harga diri, dan soal keadilan yang paling mendasar, ini soal Constitutional Morality. Kisah para Pemohon adalah bukti nyata, bahwa semangat memperjuangkan Keadilan dan kebenaran tidak pernah mengenal usia. Di ujung pengabdian para Pemohon ini menjadi pelajaran berharga: bahwa harapan untuk keadilan tak akan pernah padam, selama ada yang berani bersuara dan berjuang untuknya. Sebuah legasi, untuk martabat para abdi negara, untuk Indonesia. B. POKOK-POKOK KESIMPULAN: Setelah menjalani waktu persidangan yang cukup panjang dengan berbagai dinamika persidangan, terungkap fakta-fakta persidangan yang akan diuraikan oleh para Pemohon sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Permohonan Pengujian Pengujian Pasal 40 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitudi dalam Putusan Nomor 15/PUU- XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi karena objek yang diuji adalah Undang-Undang. II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON: Para Pemohon adalah Para Pensiunan Kementerian Luar Negeri yang selama bekerja dan ditempatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri tidak mendapatkan Gaji Pokoknya hingga diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun saat Para Pemohon berupaya memperjuangkan hak fundamentalnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh Menteri Luar Negeri diputuskan yang pada pokoknya terhadap semua Pegawai Negeri Sipil baik yang sudah diberhentikan dengan hormat ataupun masih akitf sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak Pemberangkatan sejak Surat Edaran 1950 diterbitkan hingga Pemberangkatan terakhir tanggal 31 Desember 2012 ke depan, tidak dapat lagi meminta hak gaji pokok yang dihentikan, karena mendasarkan pada Pasal 40 UU 1/2004 telah kedaluarsa. 165 Padahal Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil adalah Hak Fundamental Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai abdi negara dan hanya bisa dihentikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya apabila terjadi Pelanggaran Hukum ataupun pelanggaran disiplin berat yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan tidak hormat sebelum masuk masa usia pensiun. Jaminan Perlindungan dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, jaminan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja merupakan amanat Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menjadi hak konstitusional para Pemohon. Artinya para Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara yang mengalami kerugian langsung atas hak konstitusional yang telah dijamin dalam UUD 1945 in casu mendapatkan perlakuan yang berbeda sesama pegawai negeri sipil baik di dalam kementerian luar Negeri maupun di kementerian/Lembaga lainnya diluar kementerian Luar Negeri, sebagaimana tabel dibawah ini: Sesama PNS dalam Kementeran Luar Negeri Sesama PNS diluar Kementerian Luar Negeri Penempatan sejak 1950 s.d 31 Desember 2012 Penempatan sejak 1 Januari 2013 ke depan PNS Kementerian Luar Negeri sejak Tahun 1950 s.d 31 Deseber 2012 PNS Kementerian/ Lembaga Lainnya Selama ditempatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri tidak mendapatkan Gaji Pokok Dalam Negeri, hanya mendapatkan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Selama ditempatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri mendapatkan Gaji Pokok Dalam Negeri beserta Tunjangan Penghidupan Luar Negeri. Selama ditempatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri tidak mendapatkan Gaji Pokok Dalam Negeri, hanya mendapatkan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Selama ditempatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri mendapatkan Gaji Pokok Dalam Negeri beserta Tunjangan Penghidupan Luar Negeri. 166 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada batas penalaran yang wajar dapat dipastikan para Pemohon mengalami Kerugian Konstitusional secara aktual akibat berlakunya Ketentuan Norma a quo yang dimaknai oleh Menteri Luar Negeri menjadi dasar penolakan untuk memenuhi hak- hak fundamental pegawai negeri sipil para Pemohon. III. DALAM POKOK PERKARA Setelah melalui proses persidangan dalam agenda pembuktian terhadap pokok perkara yang digelar, baik mendengarkan keterangan Presiden, Pihak Terkait Para Pensiunan Kementerian Luar Negeri dan Pihak Terkait Kementerian Luar Negeri yang secara khusus diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi, maka kami kami menyimpulkan sebagai berikut: Tanggapan terhadap Keterangan Presiden 1. Bahwa sebelum menguraikan tanggapan para Pemohon terhadap Keterangan Presiden yang disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Negara, ingin kami jelaskan bahwa terminologi Gaji Pokok dengan Pokok Gaji adalah bentuk Anomali Penjelasan Pemerintah dalam batas penalaran yang wajar yang dapat dimaknai sebagai siasat Pemerintah untuk mengelabuhi seluruh pihak dalam Persidangan, karena dalam Peraturan Perundang-undangan sejak diundangkannya UU 18/1961, PP 200/1961, PP No. 12 Tahun 1967, terminologi yang digunakan adalah Gaji Pokok, bukan Pokok Gaji. Oleh karenanya para Pemohon menggunakan Gaji Pokok bukan Pokok Gaji. 2. Bahwa terhadap keterangan Presiden, yang telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara dalam Persidangan pada hari senin, 19 Mei 2025, apabila dibaca secara seksama, maka dapat terlihat jelas, bahwa Kuasa Presiden yang membuat Keterangan, tidak memahami permasalahan sebagaimana dimaksudkan oleh para Pemohon dalam Permohonan a quo, sehingga antara keterangan yang dibaca dengan Jawaban-jawaban yang disampaikan atas pertanyan- pertanyaan hakim terlihat saling kontradiktif. 3. Bahwa hal tersebut terlihat jelas dalam pemahaman pemerintah yang menilai bahwa permasalahan yang disampaikan oleh Para Pemohon 167 tidak terkait dengan Konstitusionalitas dan pemberlakuan norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 yang mengatur mengenai kedaluarsa hal tagih mengenai utang negara. Sementara menurut Pemerintah, permasalahan yang dialami oleh Para Pemohon adalah mengenai penerapan atas pemberian hak dan penghargaan PNS oleh Pemeirntah keapda PNS yang ditugaskan pada perwakilan RI di Luar Negeri. 4. Bahwa pemerintah juga mengatakan bahwa para Pemohon seharusnya mengetahui bahwa sesuai SE Tahun 1950, secara tegas dinyatakan bahwa selama tunjangan kediaman dibayarkan, gaji di Indonesia tidak diberikan karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut. Sehingga menurut Pemerintah, berdasarkan ketentuan tersebut, PNS Kemlu yang ditugaskan pada perwakilan RI di Luar Negeri telah mendapatkan tunjangan yang didalamnya sudah termasuk gaji dalam negeri. 5. Bahwa terhadap pemahaman pemerintah yang disampaikan dalam keterangannya di Persidangan tersebut, Para Pemohon perlu menjelaskan ketidakpahaman Pemerintah serta kontradiksi antara keterangan dan pernyataan dan/atau pengakuan dalam sidang, sebagai berikut: 5.1. Surat Edaran No. 015690 Tahun 1950, tanggal 16 Oktober 1950 (Selanjutnya disebut SE 1950) haruslah dibaca secara utuh, tidak secara parsial. Dimana apabila kita mencermati SE 1950, memiliki keberlakuan yang bersifat sementara, sampai ada pengaturan yang bersifat definitif/tetap. 5.2. Pada tahun 1950 tentunya kita semua tahu, bahwa Instrumen peraturan perundang-undangan Negara Indonesia masih pada masa transisi dari Republik Indonesia Serikat kembali ke Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Konstitusi Negara Indonesia pun masih bersifat sementara Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. 168 5.3. Baru kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 dan memberlakukan kembali UUD 1945 dan bentuk negara ditetapkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 5.4. Setelah kembali ke UUD 1945 (naskah asli tahun 1945), Negara mulai menata pemerintahan termasuk dalam bidang kepegawaian, dimana peraturan Perundang-undangan pertama yang mengatur Pokok-pokok Kepegawaian dan secara eksplisit telah memisahkan antara gaji pokok dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 9 Juni 1961, kemudian disusul dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian, yang diundangkan pada pada tangga 21 Juli 1961. Oleh karenanya, pasca diundangkannya PP 200/1961 dan UU 18/1961, maka Peraturan definitif yang dimaksud dalam SE 1960 tentunya adalah PP 200/1961 dan UU 18/1961. 5.5. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 PP 200/1961 yang menyatakan: “Peraturan ini dinamakan peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1961 atau disingkat P.G.P.N. 1961, ...”. Demikian pula dalam Pasal 25 UU 18/1961 yang menyatakan: “Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan Mulai berlaku pada hari diundangkan”. 5.6. Artinya dalam batas penalaran yang wajar maka dengan diundangkannya PP 200/1961 dan UU 18/1961, Departemen Luar Negeri pada saat itu memiliki kewajiban memperbaharui SE 1950 dengan memisahkan komponen Gaji dengan Tunjangan Luar Negeri. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 13 UU 18/1961 yang menyatakan: (1) Setiap pegawai Negeri berhak mendapat penghasilan yang terdiri atas gaji pokok menurut golongan-golongan gaji yang ditentukan berbanding dengan luas tanggung jawab dan 169 martabat jabatan yang bersangkutan dan ditambah dengan tunjangan-tunjangan sehingga penghasilan seluruhnya sesuai dengan tingkat kehidupan pegawai beserta keluarganya dalam masyarakat Indonesia. Ketentuanketentuan mengenai hal ini diatur dengan peraturan Pemerintah. (2) Pegawai Negeri Indonesia di luar Negeri berhak mendapat penghasilan yang diatur dengan peraturan Pemerintah dengan mengingat keadaan dinegeri yang bersangkutan 5.7. Mendasarkan pada Pasal 13 UU 18/1961 sebenarnya telah jelas dan tegas hak-hak pegawai negeri terdiri atas Gaji Pokok menurut Golongan-Golongan Gaji yang ditentukan, ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Selain itu Pegawai Negeri mempunyai hak mendapatkan penghasilan apabila ditugaskan ke Luar Negeri. Maka pengaturan dalam SE 1950 seharusnya sudah tidak digunakan oleh Departemen Luar Negeri sejak UU 18/1961 diundangkan pada tahun 1961. 5.8. Artinya terhadap keterangan Pemerintah yang mengatakan “selama tunjangan kediaman dibayarkan, gaji di Indonesia tidak diberikan karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut”. Adalah tidak sesuai dengan UU 18/1961. 5.9. Maka seharusnya sejak tahun 1961, SE 1950 tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi Kementerian Luar Negeri menganggap Gaji Pokok sudah termaksud dalam Tunjangan Kediaman, karena melanggar dengan Pasal 13 UU 18/1961, dimana besaran Gaji Pokok mengikuti Golongan dan Pangkat masing-masing Pegawai. Sementara apabila Gaji Pokok dianggap sudah termaksud dalam Tunjangan Kediaman sebagaimana SE 1950, maka tentunya besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri menjadi tidak berdasarkan Golongan dan Pangkat, karena besaran Tunjangan Kediaman di setiap negara berbeda-beda. 170 5.10. Bahkan berdasarkan keterangan saksi Bapak Didi Wahyudi sebagaimana disampaikan dalam Persidangan ke-4, pada hari Rabu, 4 Juni 2024, yang pada pokoknya mengatakan tidak hanya tidak mendapatkan Gaji Pokok Dalam Negeri, namun juga tidak mendapatkan tunjangan istri dan anak selama ber. Sementara terhadap Saksi Ibu Zulfatmi, memberikan keterangan selama bertugasi di korea selatan tidak mendapatkan Tunjangan Sewa rumah, sementara di Ho Chi Min City Saksi Ibu Zulfatmi mendapatkan Tunjangan Sewa Rumah. 5.11. Pada Tahun 2014 terbit Surat Nomor R-05604/Kemlu/140702 tanggal 02 Juli 2014 perihal Penjelasan atas Pembayaran Gaji Dalam Negeri bagi Home Staff yang bertugas pada perwakilan RI di Luar Negeri, yang diberlakukan bagi Pegawai yang diberangkatkan per-tanggal 1 Januari 2013. Artinya terhadap Pegawai yang diberangkatkan sebelum 1 Januari 2013 ke belakang (hingga Tahun 1950 berdasarkan SE 1950) tidak mendapatkan Gaji Dalam Negerinya. Bahkan yang diberangkatkan sebelum 1 Januari 2013 dan dipulangkan kembali ke Indonesia setelah Tahun 2013 tetap tidak mendapatkan Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok). Sebagai contoh Pemohon III pada tanggal 10 Februari 2011 s.d. 06 Juli 2014 diberangkatkan ke Manama berdasarkan surat Penugasan No. 125/B/KP/2011, tetap tidak mendapatkan Gaji Dalam Negeri dari tanggal 1 Januari 2013 s.d 06 Juli 2014, karena diberangkatkan pada tanggal 10 Februari 2011. Sementara terhadap pegawai yang diberangkatkan per 1 Januari 2013 hingga saat ini, selain mendapatkan Tunjangan juga mendapatkan Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok). 5.12. Ketidakadilan inilah yang membuat para PEMOHON dan Para Pensiunan Kementerian Luar Negeri mengumpulkan dokumen, dan menempuh berbagai macam upaya kepada Kementerian Luar Negeri agar Gaji Pokok Dalam Negeri yang seharusnya diterima setiap mendapatkan penugasan penempatan di 171 Perwakilan RI di Luar Negeri selama mengabdi di Kementerian Luar negeri hingga diberhentikan dengan hormat. 5.13. Kemudian agar upaya yang dilakukan lebih terstruktur dan sistematis maka para Pemohon membentuk perkumpulan yang bernama Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kemlu (FLAPK) di tahun 2018, dan kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 melakukan upaya administratif dengan mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri yang pada pokoknya meminta Gaji dalam negeri yang menjadi hak untuk dibayarkan selama penugasan di Luar Negeri. 5.14. Namun setelah berbagai macam surat yang ditujukan ke Menteri Luar Negeri, hingga pada ahkhirnya Para Pensiunan melalui Kuasa Hukum Mengirimkan Somasi I dan Somasi Ii Kepada Menteri Luar Negeri, baru kemudian pada tanggal 8 April 2021, Kementerian Luar Negeri melalui surat Nomor 00623/LM/04/2021/03, perihal: tanggapan atas Surat Teguran Somasi I dan II memberikan tanggapan yang pada angka 3 huruf d mengatakan: Mengenai Permintaan pembayaran Gaji Pokok Para Pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri dalam rentang Tahun 1950 – 2013, hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan Pertimbangan hak tagih sudah kadaliarsa (vide Pasal 76A ayat (1) PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan APBN (selanjutnya disebut PP 50/2018). Pertimbangan huruf d di atas telah menjadi pandangan/pemahaman bersama dalam rapat antar Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Para Pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri pada April 2019 (vide Bukti P.41). 5.15. Sementara apabila kita melihat konsideran “mengingat” pada PP 50/2018, yang menjadi dasar diterbitkannya PP tersebut adalah UU 1/2004. Artinya ketentuan Kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 76A ayat (1) PP 50/2018 adalah turunan dari Pasal 40 UU 1/2004. 5.16. Upaya para Pemohon dan Para Pensiunan lainnya kemudian berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, 172 karena bagi para pemohon penggunaan Dasar Hukum Pasal 40 UU 1/2004 jo. Pasal 76A ayat (1) PP 50/2018 adalah tidak tepat mengingat telah ada Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 yang telah menafsirkan Pasal 40 ayat (1), dan Putusan No. 18/PUU- XV/2017 yang telah menafsirkan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 sebagai berikut: Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 Pertimbangan Hukum Amar Putusan Menurut Mahkamah, - Jaminan Pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara - Adapun yang dimaksud dengan perlindungan yang berkesinambungan adalah bahwa mereka yang mempunyai hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh dilakukan pengurangan waktu untuk menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. - Jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan hak-hak kepegawaian yang harus diberikan kepada pensiunan ASN/PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa dibatasi oleh batas waktu (kedaluarsa) dalam pembayarannya. - Dengan demikian sepanjang berkenaan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: “diberlakukan terhadap jaminan Pensiun dan jaminan hari tua” Catatan: Frasa “diberlakukan terhadap jaminan Pensiun dan Jaminan hari tua” dalam amar putusan di atas berupa pemaknaan konstitusional yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi batasan bagi pelaksana Undang-undang dalam menerapkan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 tanpa membuat norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 tersebut harus diubah normanya oleh Pembentuk Undang- Undang. 173 dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara Putusan No. 18/PUU-XV/2017 Pertimbangan Hukum Amar Putusan [3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan Konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara, Mahkamah berpendapat oleh karena ketentuan tentang kedaluarsa yang dimaksud dalam norma a quo adalah karena berkenaan dengan persoalan utang negara, sementara jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah dinyatakan bukan sebagai utang negara tetapi merupakan kewajiban negara, sehingga tidak tunduk pada ketentuan kedaluarsa, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/22016, maka norma Pasal 40 ayat (2) a quo tidak berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Mengadili, 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indoneia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) untuk sebagian 2. a. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) untuk sebagian. b. Menyatakan Pasal 40 ayat (2) Undang- 174 Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 5.17. Dalam prosesnya, para Pemohon dan Para Pensiunan Kemlu mengajukan Permohonan Administratif kepada Menteri Luar Negeri untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Penerbitan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembayaran Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang ditugaskan ke Perwakilan RI terhitung sejak berlakunya UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian tanggal 21 Juli 1961 sampai dengan Pemberhentian dengan hormat pada pegawai negeri sipil Kementerian Luar Negeri. 5.18. Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan dalam Amar Putusannya: Mengadili Dalam Eksepsi - Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa) Dalam Pokok Perkara 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) 175 5.19. Dalam Pertimbangan Hukumnya PTUN mengatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan khususnya pada fakta hukum angka 5, 6, 7 dan 8 di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diperoleh fakta bahwa Bahwa sebelum surat Permohonan 21/VST/PKA/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 ditujukan kepada Tergugat, Para Penggugat telah mengetahui adanya tindakan administrasi Tergugat berupa tidak bertindak melakukan pembayaran gaji dalam negeri yang ditugaskan ke perwakilan RI, periode tahun 1950 s.d 2013, yaitu setidak tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan Para Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024 yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Register Perkara : 384/G/2024/PTUN.JKT pada tanggal 21 Oktober 2024; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melewati tenggang waktu 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 03 Tahun 2015 yang diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat diajukan Telah Lewat Waktu/Daluwarsa (Exceptio Temporis); 5.20. Untuk membantah keterangan Pemerintah dalam sidang ke-3, hari senin, 19 Mei 2025 yang pada pokoknya: Pemerintah berpendapat permasalahan yang disampaikan oleh Para Pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas dan pemberlakuan norma dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mengatur mengenai kedaluwarsa hak tagih mengenai utang negara. Permasalahan yang dialami oleh Para Pemohon adalah mengenai penerapan atas pemberian hak dan penghargaan PNS oleh pemerintah kepada PNS yang ditugaskan pada perwakilan 176 RI di luar negeri. (vide. Risalah Sidang ke-III, Senin, 19 Mei 2024, hal. 3). 5.21. Dalam Daftar Alat Bukti Tergugat (Menteri Luar Negeri), Kode T- 25, pada tabel Daftar Alat Bukti No. 2, memasukan Alat Bukti berupa Dokumen Nota Dinas Kepala Biro Keuangan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI perihal Laporan Pertemuan dengan Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kemenlu terkait Pemberhentian Gaji PNS yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. Dimana dalam Penjelasannya pada angka 3, Tergugat (Menlu): “merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 40 ayat (1) bahwa hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, sehingga permohonan pembayaran gaji PNS yang ditugaskan ke Perwakilan RI yang disampaikan pada saat pertemuan dan melalui Surat FLAPK No. 02/FLAP/KEMLU/I/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal Permohonan Pembayaran Gaji Dalam Negeri yang Dihentikan bagi PNS Kemlu yang Pernah Ditempatkan di Perwakilan Luar Negeri kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan telah Kedaluarsa 5.22. Artinya jelas adanya keterkaitan antara hak Gaji Pokok Dalam Negeri yang diperjuangkan oleh Pemohon dengan Ketentuan Norma yang dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi, dimana Menteri Luar Negeri tidak mau melaksanakan kewajibannya membayarkan Gaji Pokok Dalam Negeri dengan mendasarkan pada Pasal 40 UU 1/2004. 6. Bahwa Permohonan ini dimohonkan oleh para Pemohon ke Mahkamah Konstitusi karena sudah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh para Pemohon untuk bisa mendapatkan haknya in casu Gaji Pokok Dalam Negeri yang seharusnya menjadi kewajiban dari Kementerian Luar Negeri kepada Para Pegawai Negeri-nya. Berbagaimacam upaya telah dilakukan, termasuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar 177 Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) karena sikap diam Menteri Luar Negeri yang mendasarkan pada Pasal 40 UU 1/2004. Namun upaya tersebut tertutup dengan adanya tenggang waktu (Daluarsa) dalam mengajukan Gugatan PTUN, mengingat persoalan ini terjadi lintas generasi. 7. Bahwa yang pertanyaan besarnya adalah, apakah tuntutan pemenuhan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang untuk menegakan dan melindungi hak tersebut dalam perlaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat dihentikan dan tidak ada saluran yang dapat memberikan keadilan bagi para Pemohon? 8. Bahwa padahal telah jelas dan terdapat bukti yang kuat dimana Menteri Luar Negeri melakukan tindakan untuk tidak membayarkan Gaji Pokok Dalam Negeri para Pemohon dan seluruh Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri dengan merujuk pada Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004, Permohonan Pembayaran Gaji Dalam Negeri yang Dihentikan bagi PNS Kemlu yang Pernah Ditempatkan di Perwakilan Luar Negeri telah Kedaluarsa. 9. Bahwa artinya penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kembali bahwa Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitudi dalam Putusan Nomor 15/PUU- XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU- XV/2017 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai “diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri” dan Putusan A quo berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri, terhitung sejak Tahun 1961 (berlakunya PP 200/1961 jo UU 18/1961) sampai dengan pemberangkatan tanggal 31 Desember 2012”. 178 Tanggapan terhadap Keterangan Pihak Terkait Kementerian Luar Negeri 1. Bahwa terhadap keterangan Pihak Kementerian Luar Negeri yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, apabila dicermati secara seksama, terlihat jelas itikad tidak baik dari kementerian Luar Negeri dalam menanggapi persoalan ini. Adapun tanggapan para Pemohon terhadap Keterangan Pihak Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut: 1.1. Kementerian Luar Negeri secara jelas tidak memiliki itikad baik, dengan sikap dan tindakannya selama proses persidangan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. 1.2. Pada agenda sidang ke-3, dalam Agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR, Kementerian Luar Negeri tidak hadir sebagai bagian dari Perwakilan Pemerintah. Demikian pun pada sidang ke-4, dalam Agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan keterangan DPR, Kementerian Luar Negeri juga tidak hadir sebagai bagian dari Perwakilan Pemerintah. Padahal dalam batas penalaran yang wajar, permasalahan ini muncul akibat dari sikap Kementerian Luar Negeri cq Menteri Luar Negeri yang tidak memenuhi kewajibannya bahkan menolak untuk tidak membayarkan hak-hak dari Para Pemohon dan Para Pihak Terkait dengan mendasarkan pada Pasal 40 UU 1/2004 (telah kedaluarsa). 1.3. Baru kemudian Kementerian Luar Negeri hadir setelah Mahkamah Konstitusi secara khusus memanggil untuk memberikan keterangan dalam Persidangan. Itupun tidak dihadiri oleh Menteri Luar Negeri atau setidak-tidaknya pejabat minimal pada tingkat Eselon I. Namun Pejabat Kementerian Luar Negeri yang hadir adalah Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Kepala Biro SDM, Kepala Bagian Layanan Hukum. 1.4. Dalam keterangannya pun, Kementerian Luar Negeri terlihat bermaksud mensiasati Majelis Hakim Konstitusi dengan 179 memberikan keterangan dengan diksi dan narasi yang multitafsir. Sebagai contoh, dalam keterangannya kementerian menerangkan: Sukmo Yuwono: Yang Mulia, bahwa pada saat itu, kami tentunya belum lahir, Pak … Yang Mulia pada 1950, tapi pelaksanaan surat edaran itu sampai tahun 2012 akhir, itu disikapi pada saat itu adalah quote unquote berdasarkan konsensual dari seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri. Konsensual itu artinya apa? Bahwa dengan adanya surat keputusan pemberhentian pembayaran yang diketahui dan di-acknowledge[sic!] oleh seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri yang akan ditempatkan di perwakilan luar negeri, menyadari bahwa gaji dalam negerinya diberhentikan. Itu sikap yang dijalankan atau yang disikapi oleh seluruh pegawai Kementerian Luar negeri yang akan di-posting- kan. (vide. Risalah sidang (V), Senin, 23 Juni 2025, angka 14, halaman 3 – 4) Namun Ketua Majelis Hakim YM Suhartoyo menanyakan berkaitan bentuk riil dari konsensual tersebut: Ketua: Suhartoyo Tadi kan dijelaskan berkaitan dengan praktik ini sebenarnya juga secara konsensual sudah disepakati. Bentuknya apa itu, Pak, kalau ada, meskipun tadi quote unquote ya? Kesepakatan itu apa bentuk riilnya yang Bapak jelaskan tadi? Sehingga kalau ada kan, kenapa hari ini kemudian berubah apa yang telah disepakati itu? (vide. Risalah sidang (V), Senin, 23 Juni 2025, angka 22, halaman 9) Dalam Jawabannya Sukmo Yuwono menjelaskan berkaitan dengan bentuk konsensual tersebut, sebagai berikut: Sukmo Yuwono Kemudian, Yang Mulia, izin untuk menjawab dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo untuk SKPP. Jadi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karo SDM bahwa konsensual itu seperti apa sih, gitu, Pak. Konsensualnya itu tidak hitam di atas putih tentunya, Pak, tapi ada suatu dokumen yang tadi sudah dijelaskan oleh Karo SDM. Ketika seseorang yang akan ditempatkan, terus disodorkan oleh Biro SDM ada suatu surat keterangan pemberian pembayaran untuk gaji dalam negerinya. Saat itu, kita enggak bisa protes, Pak Yang Mulia. Kalau protes, mungkin saya enggak di ... diberangkatkan, gitu, Pak, ke ... saya yakin, nanti ... ini ... ini, Yang Mulia, ini senior-senior kami, Pak, mengalamilah, Pak. Kalau ... karena kalau Beliau-Beliau waktu itu, ”Wah, saya enggak mau SKPP-nya, bayar, ya, gaji. Kamu mau milih gajinya dibayar atau enggak posting,” kayak gitu, Pak, kasarannyalah, gitu, Pak. Tapi 180 ini ... ini internal, ya, Pak, ini cerita di ... apa ... di keluarga kamilah di Kementerian Luar Negeri. Konsensualnya seperti itu, Yang Mulia. Jadi, pemahaman kami memang, ya, okelah, sami’na wa atho’na terhadap pimpinan, pengguna anggaran, dan ... ya, yang penting kita posting gajinya ... tunjangan penghidupan luar negeri ada kelebihan sedikit, Yang Mulia, karena bisa nabung dengan USD. Dan waktu itu, memang tidak ada semacam protes yang tadi saya sampaikan pada saat memberikan keterangan. (vide. Risalah sidang (V), Senin, 23 Juni 2025, angka 34, halaman 16). Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, pemberian SKPP kepada Para Pegawai yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri untuk mendapatkan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (dalam SE 1950 Tunjangan Kediaman) ternyata berada di bawah tekanan, artinya tidak dapat dikatakan sebagai bentuk konsensual bersama karena para pegawai tersebut menerima SKPP di bawah tekanan. 1.5. Berikutnya, terkait dengan Keterangan Kementerian Keuangan tentang alasan Pemberian Gaji Dalam Negeri mulai diberikan pada Tahun 2013, sebagai berikut: Nah sejak Januari 2013, kewajiban pembuatan SKPP tersebut tidak kemudian diwajibkan menjadi syarat keluarnya SK mutasi. Artinya, si pegawai itu tidak harus diberhentikan gajinya sejak Januari 2013. Mengenai aturan hukum, aturan hukum setelahnya itu adalah PP 45 Tahun 2013. Di sana disebutkan, Pasal 80, disebutkan bahwa kompensasi bagi pegawai yang ditugaskan di dalam dan di luar negeri adalah gaji dan tunjangan. Jadi, sejak saat itu, pemberian gaji, dalam hal ini gaji pokok itu mendapatkan kekuatan hukum berupa PP 45 Tahun 2013, sebelumnya kami tidak menemukan aturan hukum yang mewajibkan kami untuk membayar gaji. Padahal, sejak tahun 1961 tedapat aturan hukum yang seharusnya menjadi dasar pemisahan antara Gaji dan Tunjangan. Dimana pada Pasal 13 UU 18/1961 telah jelas dan tegas mengatur hak-hak pegawai negeri terdiri atas Gaji Pokok menurut Golongan-Golongan Gaji yang ditentukan, ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Selain itu Pegawai Negeri mempunyai hak mendapatkan penghasilan apabila ditugaskan ke Luar Negeri. Artinya dapat dimaknai pasca diundangkannya UU 18/1961 maka Pegawai Negeri Sipil mendapatkan Gaji Pokok dengan Tunjangan-tunjangannya dan mendapatkan penghasilan 181 in casu Tunjangan-tunjangan sebagai fasilitas yang didapat selama ditempatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri, tanpa menghilangkan hak Gaji Pokok Dalam Negerinya. 1.6. Selain itu, apabila keterangan Kementerian Luar Negeri yang mendasarkan Pasal 80 PP No. 45 Tahun 2013 sebagai Dasar Hukum Pemberian Gaji Pokok Dalam Negeri dan diberlakukan ke depan (forward looking). Hal ini merupakan keterangan yang terlihat mengada-ngada, dan menunjukkan ketidakcermatan atas tindakan-tindakan Kementerian Luar Negeri, karena apabila melihat tanggal pengundangan PP No. 45/2013 adalah tanggal 7 Juni 2013. Sementara pembayaran Gaji Pokok Dalam Negeri yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri kepada Pegawai Negeri yang ditempatkan ke Perwaklan di Luar Negeri diberlakukan terhadap pemberangkatan per-tanggal 1 Januari 2013. 1.7. Menjadi pertanyaan besar adalah, apabila dasar yang digunakan Kementerian Luar Negeri adalah PP 45/2013 yang diundangkan tanggal 7 Juni 2013, maka apa dasar Kementerian Luar Negeri memberlakukan surut ke tanggal 1 Januari 2013? Mengapa tidak diberlakukan 1 Januari 2012, atau 1 Januari 2011 dst? sementara pemberlakuan tersebut bersifat Forward Looking. 1.8. Bahkan apabila melihat surat Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penugasan Pegawai Kementerian Luar Negei ke Perwakilan RI di Luar Negeri, yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri kepada Pegawai yang diberangkatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri, pada bagian konsideran Mengingat, tidak terdapat dasar hukum PP No. 45 Tahun 2013. 1.9. Penjelasan Kementerian Luar Negeri yang mengada-ngada ini semakin jelas apabila di sandingkan dengan Alat Bukti rekaman Saksi yang dihadirkan oleh Menteri Luar Negeri selaku Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Tata Usah negara Jakarta yang telah diputus dalam Putusan No. 384/G/TF/2024/PTUN.JKT yang telah Pemohon sampaikan, dimana dalam Keterangan Saksi atas 182 Nama Riajeng Kusuma Wardani, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa (Setditjen amerop), Dalam Keterangan Saksi 1 tersebut menerangkan tidak terdapatnya dasar hukum apapun dalam memberlakukan Pemberian Gaji Pokok/pokok gaji hanya berdasarkan kesepakatan rapat internal Kementerian Luar Negeri. (vide. Bukti P.56). 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka keterangan dari Kementerian Luar Negeri patut dikesampingkan karena tidak dilandasi pada keadaan yang sebenarnya. Bahkan terdapat rangkaian upaya yang tidak dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri, sebagai berikut: 2.1. Pada tanggal 21 Maret 2024, terjadi pertemuan antara Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Andi Ardiansyah), Kepala Biro Keuangan (Sukmo Yuwono), Kepala Biro BPAHK (Pendekar Muda Leonard Sondakh) dan beberapa staf. Sementara dari Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kemlu hadir Pemohon I (Kusdiana - Ketua FLAPK), Pemohon II (Hari Budiarto - Wakil Ketua II FLAPK), Pemohon IV (Hari Tjahyono ) dan Pemohon V (Sarwono), serta Pihak Terkait I (Karnadi - Sekretaris FLAPK). Pertemuan dibuka oleh Kepala Biro SDM pada pukul.09.10, bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro SDM, Lantai 6, Kementerian Luar Negeri. 2.2. Pertemuan dilaksanakan atas izin dan arahan Pimpinan Kementerian Luar Negeri kepada Tim Penyelesaian Gaji Pokok Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri yang dibentuk oleh Kementerian Luar Negeri. 2.3. Dalam pertemuan tersebut, Karo SDM memberikan informasi bahwa dalam pertemuan koordinasi terakhir Kemenlu-Polhukam, bulan Desember 2023, sampai saat ini sedang dicarikan Legal Standing yang pas dan kuat sebagai dasar hukum pencairan GDN, mengingat adanya Dampak Fiskal yang nilainya sangat besar, dan meliputi banyak pegawai yang haknya belum terbayarkan. 183 2.4. Pada pokoknya pembahasan antara FLAPK dengan Kementerian Luar Negeri terdapat adanya persamaan komitmen/kesepakatan antara Kemenlu-FLAPK berusaha untuk tidak menempuh jalur Litigasi dalam penyelesaian masalah GDN, bahkan kemungkinan Mitigasi. 2.5. Tampaknya pencairan GDN masih memerlukan waktu agak Panjang untuk mendapatkan Formula yang pas, dan menguntungkan semua pihak, bahkan setiap formula yang akan diajukan (dari setiap nama individu yg diajukan) akan di uji oleh BPKP. 2.6. Biro SDM telah melakukan rekap jumlah pegawai yang berhak mendapatkan Pencairan GDN, tidak diperlukan lagi identitas dokumen masing2 individu, dengan titik penghitungan dimulai tahun 1974, saat ini jumlahnya mencapai sekitar 4500 orang, namun para Pemohon menilai apabila penghitungan dimulai tahun 1974 maka akan menimbulkan diskriminasi bagi pensiunan dan/atau ahli waris yang diberangkatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. Sementara Dasar Hukum yang telah memisahkan antara Gaji dengan tunjangan sudah diatur sejak tahun 1961 dalam UU 18/1961 jo. PP 200/1961. 2.7. Dalam penyediaan data Biro SDM mengajak adanya kerjasama dengan FLAPK dan pihak terkait lainnya dalam kaitan Mitigasi Bersama. Kemudian Catatan akhir yang disampaikan oleh Biro SDM Kemenlu, bahwa Biro SDM sampai saat ini sudah mencoba melakukan perhitungan dengan formula dasar besaran Gaji Pokok Dalam Negeri dari masing-masing pegawai yang berhak atas Pencairan Gaji Pokok Dalam Negeri, dengan basic perhitungan Gaji Pokok saja. Ada beberapa formula perhitungan yang harus dibahas bersama dengan Kemenkeu antara lain mengikuti besaran gaji pada saat tahun tersebut. Hal ini tidak disetujui oleh FLAPK karena tentunya merugikan para Pemohon, sehingga menurut Ketua FLAPK dalam pertemuan tersebut diperlukan Formulasi yang pas dengan memperhitungkan 184 konversi emas, atau perhitungan inflasi atau apapun yang tujuannya memberikan keadilan bagi para pihak, dengan memperhatikan PP No. 5 Tahun 2024. 3. Bahwa artinya, terdapat ingkar janji dari Kementerian Luar Negeri dan mendasarkan tindakan untuk tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan Gaji Pokok Dalam Negeri kepada para Pemohon dan seluruh Pensiunan Kementerian Luar Negeri. 4. Bahwa selain itu berkaitan dengan formulasi besaran Gaji Pokok Dalam Negeri yang akan diberikan kepada para Pemohon dan seluruh Pensiunan yang selalu menjadi persoalan yang tidak menemukan kesepakatan antara para Pemohon dengan Kementerian Luar Negeri. Maka para Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan Panduan formulasi yang berkeadilan agar menjadi acuan Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya membayarkan Gaji Pokok Dalam Negeri apabila Perkara a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa terhadap adanya itikad tidak baik dari Kementerian Luar Negeri yang terlihat dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yang tidak konsisten berkaitan dengan sikap Kementerian Luar Negeri kepada para Pemohon antara di Luar Persidangan dengan di dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi. Bahkan dalam sidang Persiapan (I) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara No. 384/G/TF/2024/PTUN.JKT Kepala Bagian Layanan Hukum Nugrahadi Hendro Yuwono yang pada Pokoknya mengatakan: Pihak Kementerian Luar Negeri menginginkan adanya win-win solution, dan dari Pihak Kemlu membutuhkan penetapan/keputusan dari Pengadilan.(vide bukti Tambahan P.57). Pemaknaan Mahkamah Konstitusi atas Ketentuan Norma Pasal 40 UU 1/2004 tidak Mengubah Norma atau Membuat Norma Baru. 1. Bahwa dalam Petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan Pasal 40 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitudi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat 185 (2) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 UU 1/2004 bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 apabila dimaknai “diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri”. 2. Bahwa terhadap rumusan petitum para Pemohon tersebut dimaksudkan bukan untuk mengubah rumusan norma apalagi membuat norma baru atas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004. Namun maksudnya agar ketentuan norma a quo apabila digunakan sebagai dasar Kementerian Luar Negeri cq Menteri Luar Negeri untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan Gaji Pokok Dalam Negeri kepada para Pemohon dan seluruh Pensiunan Kementerian Luar Negeri, maka menjadi Inkonstitusional. 3. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Putusan No. 15/PUU- XIV/2016 yang memaknai ketentuan norma Pasal 40 ayat (1), dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017 yang memaknai Ketentuan Norma Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004, terhadap amar putusan kedua perkara tersebut tidak mengubah norma apalagi membuat norma baru atas Pasal 40 UU 1/2004, karena rumusan yang dibuat bukan sebagai rumusan norma yang nantinya akan di normakan dalam proses legislasi. Namun amar Putusan kedua perkara tersebut menjadi “Judicial Order” bagi pemerintah dalam melaksanakan/menerapkan Pasal 40 UU 1/2004. 4. Bahwa keinginan para Pemohon agar Pasal 40 UU 1/2004 dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada bagian Petitum, bahkan Mahkamah Konstitusi pernah melakukan pemaknaan dalam Amar Putusannya hanya bersifat Penegasan, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981, dimana dalam Paragraf [3.14], halaman 38, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa norma Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan 186 hukum. Pemaknaan yang berbeda terhadap norma a quo akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidakadilan yang justru menjadikan inkonstitusional. Untuk itu Mahkamah Perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil norma Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain. Kemudian dalam Amar Putusannya, Mahkamah menyatakan: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon 1.1. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo 1.2. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo. 2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Bahwa selain adanya “Judicial Order” pada bagian Pertimbangan Hukum, Pemaknaan yang dirumuskan oleh Mahkakamah Konstitusi menjadi sangat penting untuk juga dimuat dalam Amar Putusan, mengingat belakangan ini, kepatuan serta pemahaman Pemerintah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sangat rendah. Seperti contoh Putusan No. 80/PUU-XVII/2019, Mahkamah menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana 187 yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. 6. Namun karena Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tidak termuat dalam Amar Putusan, dan dalam Amar Putusannya Mahkamah Menyatakan Permohonan para pemohon tidak dapat diterima (NO). maka oleh Pemerintah terhadap Pertimbangan Hukum terkait larangan Wakil Menteri rangkap jabatan putusan No. 80/PUU-XVII/2019 dianggap tidak mengikat, sehingga pasca Putusan No. 80/PUU- XVII/2019, Pemerintah tetap menempatkan Wakil Menteri dalam jabatan Komisaris dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 7. Bahwa sehingga terhadap perkara a quo, untuk dapat membuat putusan Mahkamah Konstitusi menjadi upaya yang pertama dan terakhir sebagaimana sifat Putusan yang Final and Binding, Maka para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan Judicial Order pada bagian Pertimbangan Hukum, namun juga terhadap Judicial Order tersebut dimuat dalam Amar Putusan. 8. Bahwa para Pemohon menjadi tidak perlu melakukan upaya yakni menempuh kembali Upaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Kementerian Luar Negeri tidak melaksanakan Perintah Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Pertimbangan Hukum karena Amar Putusannya menolak atau tidak menerima permohonan a quo, sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan Putusan No. 80/PUU- XVII/2019 yang hingga saat ini pemerintah tetap membiarkan terjadinya praktik Wakil Menteri Rangkap Jabatan menjadi Komisaris di BUMN. 9. Bahwa terakhir, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka menjadi penting pula apabila Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu penyelesaian pembayaran agar tidak berlarut-larut atau bahkan terjadinya penguluran waktu “buying time” tanpa adanya kejelasan penyelesaian pembayaran atas Gaji 188 Pokok Dalam Negeri bagi para Pemohon dan seluruh Pensiunan Kementerian Luar Negeri. C. PENUTUP Demikian, kesimpulan ini kami sampaikan semoga dapat membantu memperkuat Keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara a quo, dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, "Fiat justitia ruat caelum (Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh). Kesimpulan Presiden I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004, yang berbunyi: (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016: “Ketentuan Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan hari tua;" dan (2) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.” Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017: “Ketentuan Pasal 40 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua;” bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28D ayat (2); Pasal 28I ayat (4); dan Pasal 28I ayat (5); sepanjang dimaknai dengan, “diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri.” Adapun alasan-alasan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon yang merupakan pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri tidak mendapatkan Gaji Dalam Negeri selama ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 015690/1950 tanggal 16 Oktober 1950 (SE 1950), yang pada 189 angka Romawi (iii) poin c, disebutkan "Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut.” 2. Bahwa kemudian pada tahun 2014, Kementerian Luar Negeri melakukan pembayaran Gaji Pokok (Dalam Negeri) kepada pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada Perwakilan RI yang berangkat pada tanggal 1 Januari 2013. Kebijakan tersebut adalah bersifat ke depan (forward looking). 3. Bahwa terhadap permintaan Para Pemohon yang meminta Gaji Pokok Dalam Negeri dalam kurun waktu ketika ditempatkan pada Perwakilan di luar negeri, Kementerian Luar Negeri menyampaikan yang pada pokoknya bahwa permintaan atas Pembayaran Gaji Dalam Negeri tersebut tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan hak tagih yang sudah kadaluarsa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP 50/2018) yang menurut Para Pemohon pengaturannya merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004. 4. Bahwa pemaknaan tenggang waktu kedaluarsa 5 (lima) tahun terhadap hak tagih utang atas beban negara dalam ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 masih dimaknai Pemerintah termasuk beban negara yang berkaitan dengan Gaji Dalam Negeri pada pegawai negeri sipil yang bertugas pada Perwakilan RI di luar negeri yang belum dibayarkan oleh Pemerintah. II. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Bahwa meskipun para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang telah digariskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa sesuai dengan pengaturan yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri pada saat itu, SE 1950, PNS Kementerian Luar Negeri tidak mendapatkan Gaji Dalam Negeri karena pembayarannya sudah termasuk 190 dalam komponen Tunjangan Kediaman yang diterima oleh pegawai yang ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri tersebut. Dalam SE 1950 pada Romawi (iii) poin c, dinyatakan: "Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut” 2. Bahwa kemudian pada tahun 2014, Kementerian Luar Negeri membuat pengaturan baru dan mengubah kebijakan yang memungkinkan untuk pembayaran Gaji Dalam Negeri bagi PNS Kementerian Luar Negeri yang diberangkatkan/ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri setelah 1 Januari 2013 sesuai dengan Surat Nomor R-05604/KEMLU/140702 tanggal 2 Juli 2014. Kebijakan tersebut adalah bersifat ke depan (forward looking) sehingga tidak berlaku surut. 3. Bahwa Pemerintah memandang bahwa Para Pemohon telah keliru dalam mengajukan uji materiil ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 karena dasar permasalahan yang ada dalam permohonan a quo bukan pemberlakuan ketentuan-ketentuan dimaksud. Dasar faktual dari pengajuan permohonan ini adalah Para Pemohon yang mendapat penugasan untuk ditempatkan pada Perwakilan RI di luar negeri tidak mendapatkan pembayaran Gaji Pokok Dalam Negeri sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku pada Kementerian Luar Negeri saat itu, karena telah menjadi komponen dalam pembayaran tunjangan yang diterima ketika bertugas di luar negeri. 4. Bahwa hal-hal dimaksud lebih pada permasalahan konkret yang ada pada Kementerian Luar Negeri, khususnya mengenai pengaturan pemberian penghargaan terhadap pegawai yang bertugas pada Kementerian Luar Negeri, sebagai bagian dari tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sesuai kewenangan Menteri Luar Negeri selaku Pengguna Anggaran yang diatur dalam UU 1/2004 maupun Indische Comptabiliteitwet (ICW) yang berlaku sebelum adanya UU 1/2004. 5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat hubungan sebab akibat antara keberlakuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 yang mengatur mengenai kedaluwarsa hak tagih mengenai utang negara dengan dalil pembayaran Gaji Dalam Negeri Para Pemohon, karena 191 permasalahan yang dialami oleh Para Pemohon pada hakikatnya bukan bersumber dari pemberlakuan norma-norma tersebut. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak memenuhi unsur hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dan berlakunya pasal yang diuji. 6. Bahwa sehubungan dengan tidak terpenuhinya unsur di atas pula, dikabulkannya permohonan a quo tidak menjamin tidak akan adanya permasalahan serupa di kemudian hari. Perlu diperhatikan, tagihan yang diajukan Para Pemohon nantinya akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya harus memenuhi syarat formil dan materiil diajukannya tagihan tersebut sehingga tuntutan Para Pemohon tidak serta merta akan dipenuhi. Hal inilah yang secara bijak telah dilihat oleh Yang Mulia Arsul Sani pada persidangan tanggal 4 Juni 2025. 7. Bahwa selanjutnya sesuai dengan SE 1950, hak konstitusional Para Pemohon atas imbalan dan perlakuan adil serta layak dalam hubungan kerja yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 telah dipenuhi oleh Pemerintah cq Kementerian Luar Negeri melalui pembayaran Tunjangan Kediaman saat itu, yang didalamnya terdapat komponen Gaji Dalam Negeri. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak memiliki hak lagi atas pembayaran Gaji Dalam Negeri sehingga hak konstitusional Para Pemohon tidak dirugikan dengan berlakunya norma-norma yang diuji. Sehubungan dengan hal tersebut, unsur “Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji” tidak terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan uji materiil UU 1/2004. Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Pemerintah memahami bahwa penilaian atas legal standing 192 merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan terkait legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, selanjutnya 193 disebut UU Perbendaharaan Negara), terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 194 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 40 (1) huruf UU Perbendaharaan Negara (berdasarkan Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016) “Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua”; Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara (berdasarkan Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017) “Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua”. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I s.d. IX dan Pemohon XI s.d. Pemohon XV adalah perorangan warga negara yang merupakan pensiunan pegawai Kementerian Luar Negeri sedangkan Pemohon X adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga 195 merupakan istri (ahli waris) dari Julidar Chaidir yang juga Pensiunan Kementerian Luar Negeri. 4. Bahwa selama para Pemohon menjadi pegawai negeri Kementerian Luar Negeri dan mendapatkan Tugas Penempatan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sampai diberhentikan dengan hormat (Pensiun) sebagai Pegawai Negeri Kementerian Luar Negeri, para Pemohon tidak diberikan gaji pokok (gaji dalam negeri) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang pada saat itu berlaku in casu Peraturan pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PP 200/1961) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian (UU 18/1961), kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU 8/1974) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU 43/1999), hingga dihentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 5. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2014, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan menerbitkan surat Nomor R-05604/KEMLU/140702, yang pada intinya perihal penjelasan atas pembayaran gaji pokok (gaji dalam negeri) bagi homestaff yang bertugas pada perwakilan RI di Luar Negeri. Menurut Pemohon surat tersebut menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap pegawai negeri pada Kementerian Luar Negeri karena terhadap pegawai yang diberangkatkan sebelum 1 Januari 2013 tidak mendapatkan gaji pokok. Pemberian gaji pokok berdasarkan surat a quo, tidak berlakunya kepada pegawai yang ditugaskan keluar negeri sebelum tahun 2013 walaupun yang bersangkutan Kembali ke Indonesia pada tahun 2013 dan 2014 seperti yang dialami oleh Pemohon II dan Pemohon XI. 6. Bahwa menurut para Pemohon, gaji dalam negeri atau gaji pokok bagi pegawai negeri sipil merupakan bentuk penghargaan yang haknya dijamin dalam UUD 1945 sehingga tidak seharusnya mengenal kedaluwarsa. Oleh karena itu, menurut para Pemohon kerugian konstitusional yang dialami atas berlakunya Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara bersifat aktual 196 karena adanya kedaluwarsa terhadap hak tagih mengenai utang atas beban negara dalam ketentuan norma a quo. 7. Bahwa menurut para Pemohon, jika permohon para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstuitusional sebagaimana di uraikan diatas tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-7 dan Bukti P-42 sampai dengan Bukti P-51]. Namun demikian berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian Pemohon I sampai dengan Pemohon XV dapat menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab- akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial, karena dengan adanya norma yang dimohonkan pengujian Pemohon I sampai dengan Pemohon XV mengalami hambatan untuk mendapatkan gaji sebagai PNS selama mendapatkan penugasan ke luar negeri yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon XV belum dibayarkan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XV tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon XV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon I sampai dengan Pemohon XV (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 197 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, gaji PNS adalah imbalan atas prestasi kerja dan merupakan bentuk penghargaan dari negara kepada abdi negara yang telah bekerja mengabdi kepada negara. 2. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai pegawai Kementerian Luar Negeri selama ditempatkan di luar negeri para pemohon tidak memperoleh gaji pokok (gaji dalam negeri) karena berdasarkan Surat Edaran 015690/1950 yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal, pegawai negeri sipil yang ditempatkan di luar negeri tidak diberikan gaji di Indonesia hal ini diatur dalam angka (III) poin C Surat Edaran 015690/1950, alasan mengapa tidak diberikan karena sudah termasuk dalam tunjangan kediaman. 3. Bahwa menurut para Pemohon, PNS pada Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan di luar negeri baru mendapatkan gaji pokok setelah adanya Surat Nomor R-05604/KEMLU/140702 yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 02 Juli 2014, perihal Penjelasan atas Pembayaran Gaji Dalam Negeri Bagi Home Staff yang bertugas pada Perwakilan RI di Luar Negeri. Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 dan berlaku ke depan. 4. Bahwa menurut para Pemohon, terhadap hal tersebut di atas, menimbulkan diskriminasi dan para Pemohon telah melakukan beberapa upaya yaitu dengan mendatangi Kementerian Luar Negeri namun jawaban yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri adalah permintaan atas pembayaran gaji pokok dalam negeri tidak dapat dilakukan karena adanya norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara di mana hak tagihnya kedaluwarsa. 5. Bahwa menurut para Pemohon norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 karena sebagai negara hukum seharusnya dapat menjamin seluruh hak asasi 198 manusia, negara juga wajib menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. 6. Bahwa menurut para Pemohon, pemberlakuan kedaluwarsa 5 (lima) tahun terhadap kewajiban negara memberikan gaji pokok kepada pegawai negeri sipil dalam hal ini di Kementerian Luar Negeri adalah merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi apalagi tidak diberikannya gaji pokok dalam negeri terhadap pegawai Kementerian Luar Negeri ini didasari peraturan yang berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. 7. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diberikan pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan terhadap norma Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diberikan pemaknaan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017. Bahwa norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara inkonstitusional sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kedua putusan ini telah mengecualikan pemberlakuan masa kedaluwarsa, karena meskipun jaminan pensiun dan jaminan hari tua bukan merupakan utang negara namun merupakan kewajiban negara sehingga tidak tunduk pada aturan daluarsa. Menurut para Pemohon, karena jaminan pensiun dan jaminan hari tua saja wajib dibayarkan oleh negara dan tidak dibatasi oleh negara, maka seharusnya gaji pokok pegawai negeri sipil yang bertugas di luar negeri yang belum dibayarkan merupakan hak pegawai negeri sipil dan bukan utang negara seharusnya wajib dibayarkan oleh negara dan tidak dibatasi oleh aturan masa kedaluwarsa. 8. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara yang berkaitan dengan penagihan hak yang tidak boleh diberlakukan masa kedaluwarsanya yaitu dalam Perkara Nomor 100/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam pertimbangan Putusan a quo, dinyatakan bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Bahkan MK secara 199 tegas menyatakan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya ketiga putusan yang diuraikan pada poin 7 dan poin 8 diatas, maka gaji pokok PNS yang belum dibayarkan tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu (kedaluwarsa) sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan. 1. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai: "diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri". 2. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai: "diberlakukan terhadap gaji pokok dalam negeri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri" [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-51 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2025 serta Bukti P-52 sampai dengan Bukti P-56 yang telah disahkan pada tanggal 23 Juni 2025. Serta mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan secara tertulis bertanggal 2 Juni 2025, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Drs. Didi Wahyudi dan Zulfatmi, yang menyampaikan keterangan secara langsung dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 200 [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 23 Juni 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025. Namun demikian, keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan karena diserahkan setelah proses pemeriksaan persidangan selesai dan melewati jangka waktu penyerahan kesimpulan yang ditetapkan oleh Mahkamah yaitu pada tanggal 2 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis tambahan beserta lampirannya yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025. Selain Presiden, Kementerian Luar Negeri juga menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 serta menyampaikan lampiran 1 sampai dengan lampiran 9. Di samping itu, Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Karnadi KS., M. Moh. Jakub., Aziz Suhada, H. Purnomo Hadi, Chaemi, Drs. Henrykus Sudjono, Suwignyo WS., Agus Maryanto, DRS., Hadi Soetrisno, Makmun Baharudin, Raksa Simanjuntak, Jaswadiyah, Sukartono, R. Eko Indiarto Redjeki, S.H., RR. Endang Trisnowati, Herlina Kentjanasari, Desnetri, Made Apriasta, Edy Satriadi, Drs. Siuaji Raja, Sudirman, dan Sri Dewi Kuntarti menyampaikan keterangan lisan secara langsung dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 Juni 2025 dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 2 Juni 2025. Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT- 1 sampai dengan Bukti PT-32 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terhadap permohonan pengujian norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi 201 Nomor 15/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017 dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2017 dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2017 dengan amar menyatakan permohonan Pemohon gugur. Selanjutnya terhadap norma Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara, Mahkamah telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017 dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon a quo, ternyata terdapat dasar pengujian yang digunakan, yaitu Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) serta ayat 202 (5) UUD NRI Tahun 1945 yang belum pernah digunakan pada permohonan- permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan fakta hukum tersebut, karena ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 bersifat alternatif, Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya lagi untuk mempertimbangkan syarat adanya alasan yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali. Sehingga, berkaitan dengan permohonan para Pemohon a quo Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Karnadi KS., M. Moh. Jakub., Aziz Suhada, dkk, serta bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak serta kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa dalam UU Perbendaharaan Negara terdapat 2 (dua) pengertian mengenai utang, yaitu utang negara dan utang daerah, yang dimaksud dengan utang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah [vide Pasal 1 angka 8 UU Perbendaharaan Negara]. Dan yang dimaksud dengan utang daerah adalah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah [vide Pasal 1 angka 9 UU Perbendaharaan Negara]. Bahwa substansi norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara secara natural pada pokoknya mengatur mengenai batasan waktu atau kedaluwarsa terhadap hak tagih terhadap utang atas beban negara/daerah setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. Selanjutnya, ketentuan norma Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara mengatur mengenai kekedaluwarsaan sebagaimana 203 dimaksud dalam norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak akan berlaku apabila yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa. Namun kemudian dalam perkembangannya Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, dan untuk norma Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara dalam Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara inkonstitusional secara bersyarat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. [3.13.2] Bahwa gaji PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pegawai negeri sipil pusat dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pegawai negeri sipil daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan permohonan para Pemohon yang pada dasarnya mendalilkan/mempersoalkan bahwa para Pemohon sebagai pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri belum dibayarkan gaji pokoknya selama mendapatkan penugasan di luar negeri, maka permasalahan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah berkaitan dengan hal tersebut, jika benar gaji pokok bagi pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri yang tidak dibayarkan selama ditugaskan di luar negeri pada kurun waktu Tahun 1950 sampai dengan Tahun 2012 termasuk dalam utang atas beban negara/daerah yang harus dibayar dan berkorelasi dengan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Berkenaan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon tersebut dapat dijelaskan, bahwa secara umum pengaturan gaji bagi PNS Kementerian Luar Negeri diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian yang saat itu berlaku, in casu Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PP 200/1961), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian (UU 18/1961), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan 204 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU 43/1999). Selanjutnya, berkaitan dengan pengaturan pemberian gaji PNS pada Kementerian Luar Negeri termuat dalam Surat Edaran Nomor 015690 tanggal 16 Oktober 1950 (SE 1950) yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Luar Negeri pada saat itu. Dalam SE 1950 diatur berkaitan dengan hak gaji PNS Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada perwakilan luar negeri, di mana pada Romawi iii poin c, dinyatakan: “Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termasuk dalam tunjangan tersebut”. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 1948 Nomor 21 (PP 21/1948) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 1948. Dalam Pasal 1 ayat (1) PP 21/1948 diatur pada pokoknya kepada jabatan-jabatan dalam lampiran A dari peraturan ini, diberikan gaji pokok bulanan serta penghasilan- penghasilan resmi lainnya sesuai dengan jabatannya masing-masing yang diatur menurut susunan gaji pada daftar-daftar lampiran tersebut. Selain itu, dalam lampiran PP 21/1948 juga menjelaskan bahwa jika ditempatkan di luar negeri diberikan tunjangan menurut peraturan khusus. Selanjutnya, pengaturan mengenai gaji juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kepegawaian (UU 18/1961), dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/1961 yang menyatakan. “(1) Setiap pegawai Negeri berhak mendapat penghasilan yang terdiri atas gaji pokok menurut golongan-golongan gaji yang ditentukan berbanding dengan luas tanggung jawab dan martabat jabatan yang bersangkutan dan ditambah dengan tunjangan-tunjangan sehingga penghasilan seluruhnya sesuai dengan tingkat kehidupan pegawai beserta keluarganya dalam masyarakat Indonesia. Ketentuan- ketentuan mengenai hal ini diatur dengan peraturan Pemerintah. (2) Pegawai Negeri Indonesia diluar Negeri berhak mendapat penghasilan yang diatur dengan peraturan Pemerintah dengan mengingat keadaan dinegeri yang bersangkutan.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, ketentuan mengenai gaji PNS tetap diatur hingga dengan undang-undang dan berkaitan dengan gaji PNS terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada intinya mengatur hal yang sama yaitu setiap pegawai negeri atau aparatur sipil negara berhak mendapatkan penghasilan yang terdiri atas gaji pokok beserta tunjangan, begitu juga dengan 205 pegawai yang ditempatkan di luar negeri berhak atas penghasilan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, meskipun pemberian tunjangan tersebut dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan atau kemampuan negara. [3.13.3] Bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, dimana menurut para Pemohon, permasalahan yang dialami bermula dari adanya Surat Edaran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 015690 bertanggal 16 Oktober 1950 perihal Keuangan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (SE 015690/1950), di mana pada angka Romawi iii huruf c dikatakan bahwa selama tunjangan kediaman dibayarkan, gaji di Indonesia tidak diberikan karena sudah termasuk dalam tunjangan tersebut, peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 November 1950, sebagaimana juga telah disebutkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya. Oleh karena itu, setelah Mahkamah membaca dengan saksama, terdapat alasan SE 015690/1950 tersebut dikeluarkan, yaitu dikarenakan persediaan deviezen (devisa) pada saat itu yang sangat terbatas, sehingga perlu diatur kembali peraturan-peraturan mengenai keuangan perwakilan di luar negeri termasuk mengenai gaji pokok. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Surat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 10166, bertanggal 1 Maret 1951, perihal Tunjangan keluarga dan delegasi gaji ke Indonesia, pada poin 2 yaitu sebagaimana telah dijelaskan dalam SE 015690/1950 dalam tunjangan yang diberikan di luar negeri telah termasuk gaji di Indonesia [vide lampiran Keterangan Kementerian Luar Negeri ad-informandum 2]. Di samping fakta hukum tersebut, berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri dalam persidangan Mahkamah, terkait gaji pokok sebelum 2 Januari 2013, setiap pegawai Kementerian Luar Negeri yang akan ditugaskan ke Perwakilan RI akan menerima Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Pokok [vide Risalah Persidangan, tanggal 23 Juni 2025]. Lebih lanjut, dalam keterangan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri juga menyatakan surat ini menjadi syarat administratif penempatan dan pengaktifan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), dan selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan di Perwakilan RI. Sebaliknya, ketika pegawai yang bersangkutan kembali mutasi dari luar negeri ke dalam negeri, akan diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran TPLN agar gaji pokok serta tunjangannya kembali dibayarkan di dalam negeri [vide Keterangan Kementerian Luar Negeri, hlm. 2 dan 3]. Hal tersebut selengkapnya 206 diatur dalam Surat Kementerian Luar Negeri Nomor 51447 bertanggal 10 September 1953 perihal Penghasilan para pegawai negeri/yang dipindahkan dari Indonesia/luar negeri ke luar negeri/Indonesia yaitu kepada pegawai negeri dalam dinas aktip dibayar penghasilan di Indonesia yang pada pokoknya a. jika berangkat dari Indonesia keluar negeri, maka penghasilan luar negeri (tunjangan kehidupan) dibayarkan dari tanggal berangkatnya dari Indonesia; b. jika kembali ke Indonesia maka penghasilan luar negeri (tunjangan kehidupan) dibayarkan dari tanggal tiba di Indonesia dengan berdasarkan pada penghitungan rencana perjalanan yang lazim [vide lampiran keterangan Kementerian Luar Negeri Ad-informandum 3]. Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, hingga tahun 2013, Kementerian Luar Negeri tidak menemukan dasar hukum yang mewajibkan untuk membayar gaji, karena dasar hukum yang ada sejak tahun 1950 masih belum dicabut, oleh karena itu masih memiliki kekuatan hukum [vide Risalah Persidangan, tanggal 23 Juni 2025]. Bahkan dalam keterangan di depan persidangan pula, Kementerian Luar Negeri menerangkan bahwa pegawai yang ditugaskan pada perwakilan luar negeri sejatinya juga sudah mengetahui berkaitan telah dimasukkannya besaran gaji pokok tersebut ke dalam tunjangan kediaman. Dengan kata lain, pegawai yang bersangkutan telah mengetahui, memahami dan menyetujui gaji pokok dalam negeri tidak dibayarkan selama mendapatkan penugasan pada perwakilan luar negeri, karena sudah terakumulasi ke dalam tunjangan kediaman. Dengan demikian, menurut Mahkamah secara formal dasar hukum yang terungkap di persidangan telah menegasikan bahwa hal yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah benar bukan lagi termasuk dalam kategori utang terhadap negara, sehingga tidak terdapat relevansinya dengan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. [3.14] Menimbang bahwa selain uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum, bahwa sejak Januari 2013 pegawai yang akan ditugaskan ke luar negeri tidak diwajibkan membuat SKPP yang menjadi salah satu persyaratan keluarnya SK Mutasi, sehingga sejak Tahun 2013 pegawai yang ditugaskan ke luar negeri tidak dihentikan gaji pokoknya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 207 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang pada pokoknya mengatur kompensasi kepada pejabat/pegawai yang bertugas di dalam negeri atau di luar negeri berupa gaji dan/atau tunjangan atau dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, berkenaan dengan permasalahan faktual yang dialami oleh para Pemohon dan tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan dimaksud serta kasus konkret yang dipersoalkan oleh para Pemohon, di mana berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri dalam persidangan yang menyatakan jumlah pegawai Kementerian Luar Negeri yang terkena keberlakuan SE 015690/1950 sejak Tahun 1950 sampai dengan Tahun 2012 adalah sejumlah 5.200 (lima ribu dua ratus) pegawai [vide Risalah Persidangan, tanggal 23 Juni 2025]. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah menyerahkan kepada Pemerintah jika menurut Pemerintah persoalan mengenai “gaji pokok” atau “pokok gaji” terhadap pegawai yang terdampak ini akan diselesaikan sebagai bentuk penyelesaian tidak semata-mata didasarkan pada dasar hukum normatif saja, namun juga dipertimbangkan sebagai bentuk penghargaan pengabdian sebagai wujud kehadiran dari negara atas permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon dan sekitar 5.200 (lima ribu dua ratus) pegawai lainnya, maka hal tersebut dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana halnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah persoalan yang dialami oleh para Pemohon bukan hal yang berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017. Sebab, jika persoalan yang dihadapi para Pemohon pada akhirnya diakomodir oleh pemerintah sepanjang keuangan negara memungkinkan dengan menerbitkan dasar hukum (baru) berkenaan dengan “gaji 208 pokok” atau “pokok gaji” yang dimohonkan para Pemohon, maka penghitungan masa kedaluwarsa hak tagih terhadap negara, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara berlaku atau dihitung 5 (lima) tahun sejak dasar hukum atau peraturan tersebut diterbitkan/ditetapkan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara telah ternyata tidak bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, hak atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, dan prinsip perlindungan kepada hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 209 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ------------------------------------------------------------------------------------------ 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda (dissenting opinion) dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut: “Justice is not always an open and shut case; sometimes we have to work for it” – (Pope Paul VI) [6.1] Menimbang bahwa para Pemohon dalam perkara Nomor 184/PUU- XXII/2024 pada pokoknya memohonkan pengujian materiil Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) yang menetapkan, “ Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang” sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 yang menyatakan, “Ketentuan Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan hari tua". 210 Selain itu, para Pemohon juga memohon pengujian Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 yang menetapkan, “Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa” sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 yang menyatakan “Ketentuan Pasal 40 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.” Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon. [6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan Putusan Nomor 15/PUU- XIV/2016, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain sebagai berikut: [3.8.2] ….. Oleh karena itu jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesungguhnya adalah bukan utang negara melainkan hak yang harus dijamin oleh negara. Sesuai dengan UU ASN, negara harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan amanat perlindungan kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) UU ASN. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan yang berkesinambungan adalah bahwa mereka yang mempunyai hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh dilakukan pengurangan waktu untuk menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Terlebih lagi, Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas menyatakan hal tersebut bukan semata-mata hak tetapi sekaligus merupakan penghargaan dari negara atas pengabdian yang telah diberikan oleh ASN yang bersangkutan. Dengan demikian sepanjang berkenaan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara Pertimbangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara harus dikaitkan dengan Pasal 91 ayat (3) UU ASN dibutuhkan, sehingga merupakan keharusan, guna menjamin terpenuhinya hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika keberadaan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara tidak dikaitkan dengan keberadaan 211 Pasal 91 ayat (3) UU ASN maka akan terjadi disharmoni antar Undang- Undang yang bermuara pada lahirnya ketidakpastian hukum. Sebab, di satu pihak, jaminan pensiun dan jaminan hari tua oleh Pasal 91 ayat (3) UU ASN tegas dinyatakan sebagai hak yang harus dijamin kesinambungannya, di lain pihak, oleh Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara hal itu dapat dianggap sebagai utang negara yang hak tagihnya ditundukkan pada pemberlakuan masa kedaluwarsa. Pemaknaan demikian menurut Mahkamah juga sejalan dengan tuntutan pemenuhan ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang untuk menegakkan dan melindungi hak tersebut dalam pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Sedangkan, berkenaan dengan Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain sebagai berikut: [3.10] …… Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara, Mahkamah berpendapat oleh karena ketentuan tentang kedaluwarsa yang dimaksud dalam norma a quo adalah karena berkenaan dengan persoalan utang negara, sementara jaminan pensiun dan jaminan hari tua telah dinyatakan bukan sebagai utang negara tetapi merupakan kewajiban negara, sehingga tidak tunduk pada ketentuan kedaluwarsa, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, maka norma Pasal 40 ayat (2) a quo tidak berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017 tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dijamin kesinambungannya oleh negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian ASN. Pemaknaan tersebut didasarkan pada prinsip perlindungan hukum yang adil, pengakuan atas hak yang layak dalam hubungan kerja, serta jaminan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 212 [6.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan gaji pokok aparatur negara atau pegawai negeri sipil atau yang sekarang disebut sebagai aparatur sipil negara (ASN), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) menetapkan gaji pokok tersebut sebagai bagian dari komponen penghargaan dan pengakuan yang diberikan oleh negara kepada ASN (vide Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023). Dalam Pasal 21 ayat (2) UU 20/2023 dinyatakan, “Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penghasilan; b. penghargaan yang bersifat motivasi; c. tunjangan dan fasilitas; d. jaminan sosial.” Selanjutnya, Pasal 21 ayat (3) UU 20/2023 menyatakan “Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: a. gaji; atau b. Upah”. Substansi pengaturan yang termuat dalam Pasal 21 UU 20/2023 tersebut merupakan pengaturan yang berkesinambungan terkait dengan penghargaan dan pengakuan yang bersifat materiel kepada ASN. Sebelum diberlakukannya UU 20/2023, substansi tersebut telah ada sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1948 (PP 21/1948) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sampai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), yang kemudian digantikan dengan UU 20/2023. [6.4] Menimbang bahwa memperhatikan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sejak PP 21/1948 sampai dengan UU 20/2023, maka penghasilan (dalam hal ini gaji pokok) ditempatkan sebagai komponen penghargaan dan pengakuan yang bersifat materiel bagi ASN bersama dengan tunjangan dan fasilitas serta jaminan sosial (dalam hal ini jaminan pensiun dan jaminan hari tua). Oleh karena itu, dalam kerangka hak konstitusional yang sama terkait perlindungan hukum yang adil, pengakuan atas hak yang layak dalam hubungan kerja, serta jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, seharusnya Mahkamah memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) antara perlakuan terhadap penghasilan gaji pokok yang dalam perkara a quo didalilkan oleh para Pemohon belum dibayarkan oleh negara dengan perlakuan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana termuat dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Dengan demikian, menurut saya, pengecualian terhadap berlakunya ketentuan kedaluwarsa 213 vide Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017 sepanjang terkait hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sepatutnya diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap hak penghasilan berupa gaji pokok dalam kaitannya dengan kedaluwarsa untuk menagih kepada negara. Artinya, hak untuk mengajukan tuntutan (secara hukum) atas penghasilan berupa gaji pokok tidak dibatasi dengan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004. [6.5] Menimbang bahwa terlebih diberlakukannya secara mutatis mutandis pengecualian kedaluwarsa termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017 tidak secara otomatis menjadikan para Pemohon langsung berhak mendapatkan pemenuhan atas klaim terkait gaji pokok yang belum dibayarkan, kecuali klaim tersebut kemudian disetujui oleh negara secara sukarela. Pengecualian demikian hanya memberikan kesempatan para Pemohon untuk menggunakan jalur hukum keperdataan yang tersedia tanpa terhalang ketentuan kedauwarsa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004. Artinya, pemaknaan yang mengecualikan berlakunya kedaluwarsa tersebut hanya menyebabkan para Pemohon tidak kehilangan atau menjadi hapus hak hukumnya untuk menggunakan atau menempuh jalur hukum dalam memperjuangkan apa yang didalilkannya sebagai gaji pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan di luar negeri. [6.6] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, permohonan para Pemohon seharusnya dapat dikabulkan untuk sebagian oleh Mahkamah, namun dengan amar tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, yakni dengan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “diberlakukan terhadap jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan hak penghasilan aparatur sipil negara berupa gaji pokok yang belum dibayarkan”. Begitu pula, Mahkamah seharusnya menyatakan Pasal 40 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 214 dimaknai “diberlakukan terhadap jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan hak penghasilan aparatur sipil negara berupa gaji pokok yang belum dibayarkan.” *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman 215 ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani