183/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 183/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Leon Maulana Mirza Pasha, S.H. Pekerjaan : Advokat Alamat : Jalan Bangka II-F Nomor 1 RT. 005 RW. 013 Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Panji Permana Wahyu A.E. Pekerjaan : Pegawai Swasta Alamat : Jalan Pancurawis 58 RT.003 RW.009 Purwokerto Kidul, Kecamatan Puwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 September 2025 dan 20 Oktober 2025, memberi kuasa kepada Angela Claresta Foek, Kaila Juliana Rifalda, Ratu Eka Shaira, Priskila Octaviani, Dirsa Deandaru, Putu Surya Permana Putra, Zidane Azharian Kemalpasha, Marcellioneil Fibril Fasha Alfairuz dan Halim Rahmansah, seluruhnya merupakan Tim Hukum yang tergabung pada Tim Hukum GERAK (Gerakan Reformasi Polri oleh Rakyat) yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 186/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 183/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 6 Oktober 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa: 3 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”; Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh para Pemohon. 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai advokat (Bukti P-4) sedangkan Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai swasta (Bukti P-5); 3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan para Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara a quo. 4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap undang-undang dasar, yaitu: a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 5 5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: a) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. b) Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut: Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian “Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.” 7. Bahwa terhadap objek pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasannya pada UU Kepolisian ternyata pernah diajukan Pengujian dalam Perkara 84/PUU- XXIII/2025 dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Mengacu pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 72 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” In casu dalam perkara ini terdapat dasar pengujian yang berbeda 6 yakni dengan menggunakan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga permohonan perkara ini tidak Nebis In Idem; 8. Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), para Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik (aktual) maupun potensial yang akan dijelaskan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon I adalah seorang advokat yang telah menjalankan profesinya secara aktif dan bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat maupun kliennya baik di dalam maupun diluar pengadilan. Sebelum menguraikan pertentangan antara objek pengujian dengan norma dalam konstitusi, Pemohon I terlebih dahulu menguraikan peristiwa aktual dan faktual yang Pemohon I alami akibat keberlakuan pasal a quo yang diuji konstitusionalnya yakni Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian; b) Bahwa sebagai advokat tentunya bertanggungjawab untuk membela klien Pemohon I yang merupakan perusahaan dengan singkatan PT RCM. Bahwa dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut, Pemohon I mengalami tindakan sewenang-wenangan dari aparat kepolisian yang menciderai hak pemohon yang akan diuraikan pada uraian berikutnya; c) Bahwa pada Jumat, 12 September 2025 Pemohon I dihubungi oleh seseorang yang menyatakan diri sebagai Anggota Aktif Kepolisian/ Aparat Kepolisian atas nama M. Rifky Widyanto Pratama (Selanjutnya disebut Sdr. Rifky) yang bertugas di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (BIDTIK) Polda Metro Jaya; d) Bahwa Sdr. Rifky kemudian mempertanyakan tentang Nama Panggung istrinya yang saat ini sudah dikelola dan menjadi milik perusahaan selaku klien dari Pemohon I. Pada intinya secara sah nama tersebut tetap milik perusahaan sebagaimana yang dimuat dalam kontrak; e) Bahwa setelah Pemohon I jelaskan kepada Sdr. Rifky, ternyata Sdr. Rifky tetap tidak mau menerima fakta hukum tersebut dan mulai melakukan tindakan lain yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang; f) Pertama, Sdr. Rifky menuduh klien Pemohon I tidak memiliki legalitas yang terdaftar. Ini jelas merupakan sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Atas pernyataan ini Pemohon I kembali mengingatkan “Menyimpulkan sesuatu 7 tanpa bukti dan tanpa dengan dugaan adalah sebuah pernyataan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum”; g) Kedua, Sdr. Rifky kemudian memaksa meminta dokumen legalitas perusahaan yang mana merupakan dokumen privat/ rahasia yang mana tidak mungkin Pemohon I berikan begitu saja dengan mudah, karena Pemohon I adalah seorang advokat yang memiliki integritas dan menjaga kerahasiaan klien sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Permintaan dari Sdr. Rifky ini telah jelas merupakan tindakan yang tidak memahami perihal hukum dan keberadaan dokumen rahasia sebuah perusahaan. h) Ketiga, akibat Pemohon I tidak mau memberikan dokumen rahasia perusahaan tersebut, Sdr. Rifky kemudian mengancam Pemohon I dengan menyatakan akan menyuruh Pihak Berwajib untuk mengecek legalitas dari Klien Pemohon (Bukti P-6). i) Bahwa akibat pernyataan dari Sdr. Rifky tersebut telah jelas terjadi upaya untuk menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian. Tanpa sprindik dan tanpa surat tugas yang jelas Sdr. Rifky berkeinginan memperoleh legalitas yang merupakan dokumen rahasia perusahaan. Akibat peristiwa ini Pemohon I selaku advokat yang sudah berkali-kali berhadapan dengan persoalan hukum dibuat heran dan merasa terancam. Bagaimana mungkin seorang aparat, tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) maupun surat tugas lainnya, berani meminta 8 dan bahkan berkeinginan untuk memperoleh dokumen legalitas perusahaan yang pada hakikatnya bersifat privat? Tindakan yang Pemohon I alami ini tidak hanya mencerminkan Penyalahgunaan Wewenang, tapi juga membuktikan adanya niat untuk memanfaatkan atribut Polri demi kepentingannya sendiri yang sama sekali tidak berlandaskan hukum; j) Bahwa apabila ditarik bentuk-bentuk penyalahgunaan oleh Sdr. Rifky berdasarkan seluruh percakapan dengan Pemohon I maka dapat disimpulkan beberapa: (1) Membawa Nama Institusi Kepolisian. Sdr. Rifky memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian untuk urusan pribadi dan kepentingan pribadi; (2) Memaksa Meminta Legalitas Perusahaan. Dokumen yang telah jelas bersifat rahasia tersebut justru ingin dimiliki oleh pihak yang bersangkutan; (3) Berbohong/Menuduh/Memfitnah. Sdr. Rifky menyatakan bahwa legalitas perusahaan tidak ada atau tidak terdaftar agar Pemohon sebagai pengacara mau menyerahkan; (4) Memerintahkan Pihak Berwajib. Sdr. Rifky memerintahkan pihak berwajib (Vide Bukti P-5) untuk memperoleh legalitas perusahaan; k) Bahwa jika praktik semacam ini dibiarkan, maka setiap orang, termasuk Pemohon I yang dalam kapasitasnya sebagai advokat dapat kapan saja dipaksa untuk membuka rahasia klien dengan dalih kewenangan yang dimiliki aparat. Tindakan ini jelas bertentangan dan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip due process of law. Perbuatan Sdr. Rifky bukanlah persoalan ringan, melainkan manifestasi nyata dari ancaman yang timbul dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian yang timbul dari penafsiran dari Pasal a quo yang menjadi objek pengujian; 9. Bahwa berdasarkan kasus nyata yang dialami Pemohon I tersebut, maka jelas Pemohon I memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28G UUD NRI Tahun 1945 yakni hak untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk mendapatkan rasa aman. Perlakuan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut telah menunjukan penyalahgunaan wewenang yang sangat mungkin terjadi di anggota kepolisian. Pasal a quo yang menjadi objek pengujian yakni Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” serta Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian yang pada pokoknya menyatakan “Setiap anggota 9 Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya” menjadi legitimasi bahwa segala tindakan dan wewenang yang dimiliki aparat kepolisian dapat digunakan untuk apapun itu termasuk untuk kepentingan pribadi dan golongan; 10. Bahwa tidak dapat Pemohon I bayangkan, Pemohon I yang berprofesi sebagai advokat yang sehari-hari mempelajari tentang hukum saja juga terdampak dari perlakuan aparat kepolisian yang mengatasnamakan hukum dan jabatan sebagai pembenar, lalu bagaimana dengan warga sipil lainnya yang tidak fasih terhadap hukum? Tentu ini akan memberikan bayangan rasa takut pada masyarakat; 11. Bahwa secara potensial Pemohon I sebagai seorang advokat juga dapat dirugikan kemudian hari, karena sebagai seorang advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Kerugian konstitusi yang dialami oleh Pemohon I karena keberlakuan Pasal a quo sangat rawan disalahgunakan oleh oknum Kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum Kepolisian melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan berdalil telah sesuai prosedur dan pangkat yang dimilikinya serta penilaian pribadinya, sehingga segala tindakan tersebut dianggap absah dan sah sesuai hukum oleh yang bersangkutan. Pasal ini dapat menimbulkan ancaman berulang yang dapat terjadi dikemudian hari karena aparat dapat menggunakan persepsi “pangkat=keabsahan wewenang” dan/atau bertindak menurut “penilaiannya sendiri” untuk memaksa Pemohon I tunduk pada tekanan diluar hukum; 12. Bahwa dalam kasus yang Pemohon I alami, oknum kepolisian tersebut tampak lantang untuk memerintahkan pihak yang berwajib untuk memperoleh dokumen rahasia milik klien Pemohon I yang semakin menunjukan bahwa yang bersangkutan merasa apa yang dilakukannya sudah benar berdasarkan jabatan yang dimilikinya (Polisi) dan penilaian nya semata (untuk memperoleh dokumen) sebagaimana bersumber dari Pasal a quo yang dijadikan sebagai objek pengujian. Dengan demikian, kerugian Pemohon I bukan semata-mata akibat “oknum” tetapi merupakan konstruksi norma Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) yang terlalu luas; 10 13. Bahwa kedudukan hukum Pemohon I sama dengan kedudukan hukum yang diakui Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 3 Juli 2025 yang dalam pertimbangannya Mahkamah menerima kedudukan hukum seorang advokat akibat keberlakuan Pasal 18 (1) UU 2/2002 yang sangat rawan disalahgunakan oleh oknum kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum kepolisian melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan dalil telah sesuai prosedur. Dengan kerangka berpikir demikian, maka kedudukan hukum untuk Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian juga dapat diberlakukan untuk Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian karena sama-sama mempersoalkan wewenang dan tindakan aparat yang dapat merugikan hak konstitusional seseorang yang berprofesi sebagai advokat. Sehingga telah terdapat hubungan kausalitas antara Pasal yang diujikan dengan kerugian hak konstitusional Pemohon I karena Pasal a quo sangat rawan disalahgunakan oleh oknum polisi dan dapat dijadikan alat untuk melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan dalih telah sesuai prosedur dan sesuai pasal-pasal a quo, sehingga secara konstitusional Pasal a quo melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 14. Bahwa Pemohon II merupakan pegawai swasta di salah satu perusahaan. Pemohon II mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian karena pasal ini memberikan ruang legitimasi terhadap penyalahgunaan wewenang dan penilaian pribadi aparat kepolisian. Ini dibuktikan secara aktual bahwa Pemohon II juga mendapatkan ancaman dari aparat kepolisian seperti yang dialami oleh Pemohon I sebelumnya, yang selanjutnya akan dijelaskan dalam alur kronologi berikutnya: 15. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Pemohon II menghubungi rekan kerjanya yang merupakan istri dari M. Rifky (Oknum sama yang mengancam Pemohon I) untuk meminjam barang melalui chat WhatsApp. Adapun percakapan yang dilakukan oleh Klien Kami dengan rekan kerjanya ini merupakan percakapan yang dilakukan secara wajar antara rekan sejawat; 16. Bahwa Pemohon II secara tiba-tiba menerima telepon singkat selama 55 detik dari kontak yang sama, berisi cacian dan makian. Namun, yang berbicara di balik telepon tersebut adalah Sdr. M. Rifky. Selanjutnya Sdr. Rifky secara 11 terang-terangan mengirimkan pesan WhatsApp berisikan ancaman akan melakukan tracking atas keberadaan Pemohon II berdasarkan bukti berikut (Bukti P-7): 17. Bahwa Pernyataan yang dilontarkan ini seolah untuk menunjukkan upaya intimidasi serta menciptakan teror terhadap Pemohon II dan memberikan ancaman akan menggunakan wewenangnya sebagai Anggota Aktif Kepolisian Republik Indonesia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (BIDTIK) Polda Metro Jaya untuk melakukan pelacakan terhadap Pemohon II tanpa adanya dasar hukum, surat tugas maupun surat perintah resmi. Bukti bahwa Sdr. M. Rifky merupakan anggota aktif kepolisian pada bidang BIDTIK Polda Metro Jaya juga sudah dibenarkan dan tervalidasi oleh bukti (Bukti P-8), (Bukti P-9) dan (Bukti P-10); 18. Bahwa ancaman yang dialami Pemohon II ini menyebabkan rasa trauma hingga ketakutan yang mendalam setiap kali bertemu dengan aparat kepolisian. Hal ini jelas telah mencederai hak Pemohon II untuk mendapatkan rasa aman dari kepolisian republik Indonesia yang seharusnya memberikan pengayoman dan perlindungan; 19. Bahwa Pasal a quo yang masing-masing memuat frasa “keabsahan wewenang” dalam Pasal 25 ayat (1) dan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian memberikan tafsir yang sangat luas karena dapat diartikan bahwa setiap tindakan aparat kepolisian dianggap 12 sah semata-mata karena didasarkan pada “penilaian pribadi” aparat tersebut atau karena wewenang yang otomatis absah akibat jabatan institusi yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Ancaman nyata yang dialami Pemohon II telah secara nyata membuktikan adanya kerugian aktual akibat penafsiran yang luas dari pasal-pasal yang dijadikan objek pengujian dalam permohonan ini. Sehingga telah terdapat hubungan causal verband antara keberadaan pasal- pasal yang dijadikan objek pengujian dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan hukum bagi warga sipil yang mendapatkan ancaman sebagai akibat dari tindakan aparat kepolisian yang menafsirkan Pasal a quo juga telah diakui Mahkamah dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXIII/2025; 20. Bahwa pengujian terhadap Pasal a quo bukanlah bentuk kebencian atau ketidaksukaan terhadap sebuah institusi, tetapi ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian para Pemohon untuk memulai sedikit demi sedikit melakukan reformasi terhadap institusi kepolisian ke arah yang lebih baik. Mengulas sedikit mengenai kedudukan hukum Pemohon I, Sebelum Pemohon I mengajukan permohonan ini, Pemohon I juga sebagai pemohon dalam Perkara 133/PUU-XXIII/2025 yang telah diputus Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Namun, pada permohonan tersebut Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima; 21. Bahwa pasca putusan tersebut, Pemohon I sendiri kembali telah mengalami pengalaman tidak menyenangkan (sebagaimana kasus nyata dalam permohonan ini) akibat kurangnya pemahaman hukum dalam penggunaan wewenang atas penilaiannya pribadi oleh oknum aparat kepolisian yang berimbas pada profesi Pemohon I sebagai seorang advokat. Ini kembali lagi menegaskan bahwa Reformasi Institusi Kepolisian adalah penting untuk republik ini. Sehingga meskipun Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif, tapi setidak-tidaknya melalui masukan/saran/nasihat/ rekomendasi kepada pembentuk undang-undang untuk mendorong reformasi ini maka sudah tentu akan sangat berdampak demi penguatan institusi Kepolisian ke arah yang lebih baik; 22. Bahwa selain kerugian konstitusional yang disebabkan karena keberlakuan Pasal 18 ayat (1) sebagaimana yang telah diuraikan para Pemohon diatas 13 bersamaan dengan Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian, para Pemohon juga turut menguji Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian karena telah melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) sendiri memang menjelaskan lebih lanjut frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian. Namun, pada penjelasan tersebut terdapat norma yang mengharuskan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Pasal ini melanggar hak konstitusional para Pemohon karena ketentuan yang memuat norma yang mengharuskan melakukan sesuatu, secara ius constitutum seharusnya terletak pada pasal batang tubuh dan bukan penjelasan. Akibatnya, secara aktual terjadilah penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi seperti yang para Pemohon alami, karena penjelasan pasal ini tidak memiliki kekuatan penormaan seperti pasal dalam batang tubuh. Sehingga meskipun terdapat niat untuk “mewajibkan” anggota polisi untuk mempertimbangkan manfaat serta risiko tindakannya untuk kepentingan umum. Namun, norma pembatas itu hanya diletakan di bagian penjelasan bukan di batang tubuh pasal. Secara teknik perundangan, norma yang bersifat mengatur kewajiban substantif seharusnya termuat di batang tubuh; 23. Bahwa untuk memperjelas kerugian konstitusional para Pemohon tersebut, maka para Pemohon telah membuatkan tabel sebagai berikut: Kerugian Konstitusional PARA PEMOHON Objek Pengujian Batu Uji Uraian Kerugian Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, keberadaan Pasal a quo yang tidak secara tegas memaknai frasa “keabsahan wewenang” sebagai wewenang yang hanya absah bila digunakan sesuai hukum, profesionalisme, dan kepentingan umum telah mencederai hak tersebut. Seperti kasus nyata yang PEMOHON I sampaikan, di mana 14 aparat kepolisian menggunakan kewenangannya untuk meminta dokumen rahasia tanpa dasar hukum yang jelas. Peristiwa ini menempatkan PEMOHON I dalam posisi dirugikan karena harus berhadapan dengan aparat yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan di luar hukum. Keadaan demikian menunjukkan bahwa secara aktual hak PEMOHON I telah dilanggar, dan secara potensial profesi PEMOHON I sebagai advokat senantiasa terancam bila frasa “keabsahan wewenang” tetap dibiarkan multitafsir sehingga memberi celah bagi aparat kepolisian untuk bertindak sewenang- wenang demi kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya untuk PEMOHON II sebagai warga sipil telah secara nyata menghadapi ancaman dari aparat kepolisian yang menyatakan akan melakukan pelacakan (tracking) terhadap dirinya tanpa disertai surat tugas maupun surat perintah resmi sebagaimana mestinya. Tindakan demikian jelas menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, karena aparat kepolisian menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya bukan untuk kepentingan umum, melainkan demi kepentingan pribadi yang sama sekali tidak berlandaskan hukum. Apabila pasal yang dijadikan objek pengujian tidak ditafsirkan seperti yang dimaksud dalam petitum, maka hak pemohon untuk mendapat kepastian hukum yang adil akan terlanggar Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional untuk memperoleh rasa aman sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Namun, keberadaan Pasal a quo yang tidak memberikan batasan tegas atas frasa “keabsahan wewenang” justru membuka peluang bagi aparat kepolisian untuk menggunakan kewenangan demi kepentingan pribadi, sehingga menciderai hak tersebut. Dalam praktik, PEMOHON I sebagai advokat telah mengalami secara aktual tindakan aparat yang berupaya memperoleh dokumen rahasia perusahaan klien tanpa dasar hukum yang jelas, yang menimbulkan tekanan dan rasa tidak aman dalam menjalankan profesinya. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan wewenang yang tidak terikat pada prinsip hukum, profesionalisme, dan kepentingan 15 umum secara nyata menghambat profesi PEMOHON I dan menimbulkan potensi ancaman berulang di masa depan. Oleh karena itu, apabila Pasal a quo tidak dimaknai lebih lanjut guna mencegah penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi/golongan, maka hak konstitusional PEMOHON I untuk mendapatkan rasa aman akan terus terancam justru oleh aparat yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Selanjutnya untuk PEMOHON II sebagai seorang warga sipil yang mendapatkan ancaman akan dilacak/tracking oleh aparat kepolisian tanpa adanya dasar hukum yang jelas, merupakan bentuk tindakan yang melanggar hak konstitusional PEMOHON II untuk memperoleh rasa aman sebagaimana dijamin pada UUD NRI Tahun 1945. Ancaman pelacakan tanpa prosedur hukum ini menciptakan kondisi ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan rasa teror bagi PEMOHON II, karena aparat kepolisian dapat sewaktu-waktu melakukan pelacakan terhadap dirinya dengan dalih kewenangan, padahal tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya surat perintah maupun landasan hukum yang sah. Pasal 18 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) telah menimbulkan persoalan konstitusional karena memberikan ruang tafsir yang terlalu luas terhadap tindakan aparat kepolisian. Frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” secara normatif tidak memberikan batasan atau parameter yang jelas mengenai tindakan menurut penilaian sendiri. Inilah yang dialami oleh PEMOHON I selaku advokat yang mengalami ancaman dari oknum aparat kepolisian yang menggunakan kedudukannya untuk memperoleh dokumen rahasia klien menggunakan pihak yang berwajib. Secara potensial PEMOHON I juga dapat dirugikan karena profesinya sebagai advokat dalam menangani perkara pidana akan selalu berhadap dengan aparat kepolisian yang sewaktu-waktu karena keberlakuan pasal a quo dapat dijadikan alat bagi oknum kepolisian untuk melakukan tugas secara sewenang-wenang dengan berdalil telah sesuai prosedur pada pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian. Sementara itu, PEMOHON II, sebagai warga 16 sipil, juga mengalami bentuk ancaman serupa ketika seorang oknum kepolisian menyatakan akan melakukan pelacakan atau tracking terhadap dirinya dengan menggunakan kemampuan teknis dan kewenangan kepolisian yang dimilikinya. Perbuatan semacam ini bukan hanya menimbulkan teror psikologis bagi Pemohon, melainkan juga mengancam hak konstitusionalnya untuk mendapatkan rasa aman. Bahwa tindakan-tindakan yang berani dilakukan oleh oknum aparat tersebut menunjukkan dengan nyata bagaimana norma “bertindak menurut penilaiannya sendiri” telah membuka celah kekuasaan tanpa akuntabilitas sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal yang menjadi objek pengujian telah nyata-nyata membuka ruang penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap rasa aman warga negara, termasuk terhadap diri PARA PEMOHON. Bagi PEMOHON I, ancaman nyata dari aparat kepolisian yang menggunakan posisinya sebagai pihak berwajib bersumber dari norma Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian, yang memberi legitimasi kepada aparat untuk bertindak “menurut penilaiannya sendiri,”. Selanjutnya, PEMOHON II, sebagai warga sipil, juga mengalami ancaman dari oknum kepolisian yang menyatakan akan melacak atau melakukan tracking terhadap dirinya. Oknum polisi ini dapat saja dengan leluasa melakukan pelacakan karena akibat tidak adanya batasan tegas atas frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri,” maka aparat kepolisian dapat setiap saat menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi atau golongan. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian telah jelas melanggar hak PARA PEMOHON untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Pasal penjelasan tersebut tidak dapat mengakomodir batasan terhadap frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” sebagaimana yang dimuat Pasal 18 ayat (1). 17 Ini dapat terjadi karena penjelasan pasal hanya interpretasi dari pasal utama di batang tubuh. Sehingga ketentuan lain seperti keharusan mempertimbangkan manfaat agar betul-betul untuk kepentingan umum dapat disalahartikan tidak mengikat aparat kepolisian, seharusnya syarat-syarat dalam pasal penjelasan ini dilekatkan pada Pasal 18 ayat (1) dan bukan pada penjelasannya. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Bahwa sebagai akibat tidak mengikatnya pasal penjelasan menyebabkan keharusan aparat kepolisian untuk bertindak dengan mempertimbangkan manfaat serta resiko juga menjadi tidak mengikat karena hanya merupakan interpretasi non binding sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan perundangan. Akibatnya karena norma tambahan dalam penjelasan pasal ini tidak mengikat, maka otomatis dapat disalahgunakan oleh aparat kepolisian, karena hanya berpegang pada Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian dan dapat berpotensi mengancam hak PARA PEMOHON untuk mendapatkan rasa aman sebagaimana dijamin pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 24. Bahwa alasan mendasar pengujian terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia diajukan secara bersamaan bukan tanpa alasan, sebab kedua pasal tersebut memiliki substansi dan implikasi hukum yang saling berkelindan, yaitu sama-sama memberikan legitimasi terhadap kewenangan kepolisian tanpa batasan hukum yang eksplisit, membuka ruang bagi tafsir subjektif aparat, dan secara potensial dapat digunakan sebagai pembenaran tindakan sewenang-wenang. Sehingga apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah, maka kerugian konstitusional yang para Pemohon dalilkan tidak akan terjadi lagi; 25. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami para Pemohon, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. 18 III. ALASAN PERMOHONAN A. Keberadaan Frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” dapat Menciptakan Diskresi Yang Berlebihan Hingga Berujung Pada Penyalahgunaan Wewenang dan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Serta Keberadaan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian yang tidak sesuai dengan Praktik Legislasi 1. Bahwa keberadaan frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya dapat dimaknai sebagai bentuk diskresi yang melekat pada kewenangan aparat kepolisian; 2. Namun demikian, justru karena sifat keleluasaannya itulah diskresi menjadi wilayah yang sangat rawan disalahgunakan, terutama ketika tidak diimbangi dengan batasan norma yang tegas dan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Ketentuan tersebut membuka ruang bagi tafsir subjektif dari aparat kepolisian, yang kemudian dapat berimplikasi pada tindakan yang tidak proporsional, sewenang-wenang, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Mengutip pendapat Edmund Burke “The greater the power, the more dangerous the abuse” yang menandakan bahwa semakin besar kewenangan yang dimiliki semakin besar pula potensi untuk disalahgunakan ; 3. Bahwa secara prinsip dapat dikatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian tidak memenuhi doktrin pembentukan peraturan perundang- undangan yakni Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) meliputi: (1) Jelas dalam perumusannya (unambiguous); (2) Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern maupun ekstern; dan (3) Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti; 4. Bahwa Sebuah peraturan perundang-undang yang baik menurut Lon L. Fuller harus memenuhi delapan persyaratan agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik. Kedelapan persyaratan tersebut adalah: 1. Generality (generalitas Undang-Undang); 2. Promulgation (Undang-Undang harus diumumkan); 3. Prospectivity (Undang-Undang tidak berlaku surut); 19 4. Clarity (rumusan Undang-Undang harus jelas); 5. Consistency or avoiding contradiction (konsistensi dalam konsepsi hukum); 6. Possibility of obendience (Undang-Undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan); 7. Constanty trough time or avoidance of frequent change (UndangUndang tidak boleh terlalu sering diubah); 8. Cobgruence between official action and declared rules (kesesuaian antara Undang-Undang dan pelaksanaan); Sehingga frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” melanggar syarat Clarity (Kejelasan). Sehingga frasa tersebut dapat menjadi pembenaran hukum yang terbuka bagi tindakan yang sewenang-wenang, termasuk ancaman, intimidasi, atau pemaksaan terhadap warga negara sebagaimana dialami oleh para Pemohon. Oleh karena itu, frasa a quo dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan akibatnya menyebabkan kesalahan tafsir yang berakibat pada penyalahgunaan wewenang oleh polisi sehingga bertentangan pula dengan hak memperoleh rasa aman seperti yang diatur Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 5. Bahwa pemaknaan lebih lanjut terhadap frasa “menurut penilaiannya sendiri” bukanlah dimaksudkan untuk mematikan ruang gerak atau menghilangkan keleluasaan (discretionary power) yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Pemaknaan lebih lanjut terhadap frasa tersebut justru merupakan upaya konstitusional untuk mengembalikan diskresi ke jalurnya, yaitu sebagai kewenangan yang dijalankan dalam koridor hukum dan untuk kepentingan umum yang nyata, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kewenangan diskresi bukanlah carte blanche (surat kuasa kosong) untuk bertindak semaunya, melainkan sarana yang digunakan secara profesional, proporsional, dan rasional seperti yang disampaikan Mahkamah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIX/2021; 6. Bahwa anggota kepolisian tidak boleh dibiarkan bertindak menurut penilaiannya sendiri karena dapat menyebabkan tindakan tersebut tidak sesuai prosedur/SOP. Peristiwa Tragedi Kanjuruhan menjadi bukti nyata 20 dari bahaya tafsir bebas terhadap frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dalam peristiwa yang menelan sedikitnya 135 korban jiwa dan melukai ratusan lainnya tersebut, tindakan aparat kepolisian dalam penggunaan gas air mata di dalam stadion yang mana sudah jelas dilarang FIFA dan bahkan ditembakan ke arah penonton/tribun merupakan contoh konkret tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang benar-benar objektif dan profesional dapat sangat berbahaya (Lihat: https://www.tempo.co/politik/bukti-polisi-tembakkan-gas-air-mata-ke- tribun-dalam-tragedi-kanjuruhan-832087 ); 7. Bahwa perumusan frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” tidak dengan sendirinya mengandung ukuran objektif mengenai bagaimana penilaian itu harus dilakukan, sejauh mana boleh digunakan, dan dalam kondisi apa harus dihindari. Pada penjelasan pasal tersebut menyebut bahwa tindakan itu harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta dilakukan untuk kepentingan umum, akan tetapi penjelasan ini tidak menciptakan norma pembatas yang bersifat mengikat secara hukum, melainkan hanya bersifat interpretatif dan deklaratif; 8. Bahwa para Pemohon menguji Pasal 18 ayat (1) kendati sudah terdapat penjelasannya di bagian penjelasan karena pasal penjelasan tidaklah dapat memuat norma karena hanya bersifat interpretatif sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan: “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.” Kemudian dalam Lampiran II Pasal UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: “Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.” “Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:” 21 a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau e. tidak memuat rumusan pendelegasian” dan selaras seperti yang disampaikan Mahkamah pada Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 “penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan”. 9. Bahwa Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian telah jelas memuat norma yang menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian. Karena dalam batang tubuh sebatas mengatur “bertindak menurut penilaiannya sendiri” sedangkan dalam Penjelasan Pasal menambahkan norma “harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum” 10. Bahwa akibat peletakan norma ini di Penjelasan Pasal dan bukan batang tubuh, maka memberikan konsekuensi bahwa sifat “keharusan” tersebut hanya merupakan interpretasi atau penjelasan semata atau dalam kata lain mengikat dalam arti interpretatif bukan dalam arti normatif yang berdiri sendiri. Secara konstruktif Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian hanya memuat norma untuk kepentingan umum aparat kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sedangkan Penjelasan Pasalnya memuat tambahan norma keharusan untuk mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya ini adalah norma baru karena Setiap tindakan diskresi kepolisian wajib mempertimbangkan manfaat, risiko, dan kepentingan umum; 11. Bahwa oleh karena Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian telah jelas tidak sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundangan, maka mutatis mutatis akan bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan kepastian hukum; 22 B. Frasa “Keabsahan Wewenang” Pada Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian Berpotensi Menjadi Legitimasi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Kepolisian Hanya karena Pangkat/Jabatan yang dimilikinya 1. Bahwa polisi dikatakan pihak berwajib karena terikat pada negara dan menjalankan tanggung jawab untuk negara dan masyarakat. Sebutan pihak berwajib tidak hanya melekat pada status formal kepolisian sebagai aparat penegak hukum, sehingga pihak berwajib Polisi bukan sekedar profesi tapi sebuah jalan untuk mengabdi. (https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/13153221/kapolri-polisi- bukan-sekadar-profesi-tapi-sebuah-jalan-untuk-mengabdi ); 2. Bahwa berdasarkan hasil wawancara yang diterbitkan metronews.com (31/12/2024), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku selalu mengawasi kinerja anggota. Sepanjang 2024, tercatat ada 2.341 polisi melakukan pelanggaran disiplin dengan menurunkan martabat sebagai pelanggaran disiplin terbanyak," kata Listyo dalam paparan rilis akhir tahun (RAT) di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Listyo melanjutkan dalam upaya untuk terus berbenah dan bersih- bersih di institusi, Polri telah mengeluarkan 3.014 putusan sidang disiplin, 1.070 penempatan khusus (patsus), 749 teguran tertulis, 428 penundaan pendidikan, 286 penundaan pangkat, 221 demosi, dan 260 putusan lainnya. Selain itu, Polri telah mengeluarkan 4.572 putusan Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Dengan rincian berupa 525 demosi, 414 pemberhentian tidak dengan hormat, 325 pembinaan, dan 127 penundaan pangkat, serta 98 penundaan pendidikan, dan 3.083 putusan lainnya. (https://www.metrotvnews.com/read/NG9C34g9-2-341-anggota-polisi- lakukan-pelanggaran-disiplin-sepanjang-2024 ); 3. Bahwa dalam kasus seperti yang para Pemohon terjadi akibat adanya persepsi keliru oleh beberapa oknum aparat bahwa status mereka sebagai pihak berwajib menempatkan mereka di atas masyarakat biasa. Mentalitas ini kemudian melahirkan praktik-praktik yang bermula dari tindakan ringan, seperti ancaman verbal atau penggunaan kekuasaan secara intimidatif untuk menunjukkan superioritas, hingga berkembang menjadi sanksi Pidana. Salah satu kasus penyalahgunaan wewenang yang cukup masif adalah dalam kasus Ferdy Sambo (2022) yang menyebabkan kematian 23 kepada Novriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Beberapa penyalahgunaan wewenang seperti: (1) Menggerakan Polri untuk Obstruction of Justice. Sambo memerintahkan bawahannya untuk merusak CCTV yang menjadi bukti (https://www.bbc.com/indonesia/articles/cek32lj70deo; (2) Mempengaruhi Proses Penyidikan. Bharada Richard Eliezer dan Bripka Ricky Rizal dipaksa untuk mengikuti skenario palsu yang dibuat Sambo; (3) Menggunakan Ancaman dan Intimidasi (Lihat: https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr3nv56xmeo#:~:text=Ia%20terse ret%20kasus%20ini%20karena,etik%20dan%20juga%20kena%20demosi. ) Ini menjadi bukti nyata betapa berbahayanya penafsiran terhadap frasa “keabsahan wewenang” yang hanya didasari atas kepangkatan dan jabatan yang seseorang pejabat kepolisian. Penafsiran luas akibat pasal a quo ini memungkinkan terjadinya pembenaran terhadap suatu perintah hanya karena status yang dimiliki; 4. Bahwa dalam penggunaan wewenang pejabat, dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang (misuse of authority). Kesalahan penggunaan wewenang ini terjadi karena ketidakcermatan pejabat dalam membuat dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Meskipun merupakan kesalahan administrasi, kesalahan penggunaan wewenang (misuse of authority) pada praktiknya di masa artikan dengan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) (Moh Alfatah Alti Putra, 2021); 5. Bahwa meskipun telah terdapat kode etik profesi dan aturan internal yang mengikat aparat kepolisian, namun pada kenyataannya hal tersebut belum cukup untuk menyadarkan pihak berwajib tentang tanggung jawab atas wewenang yang mereka miliki. Kondisi ini membuktikan bahwa norma etik dan pengaturan internal tidak mampu sepenuhnya menghalangi terjadinya penyimpangan, sehingga diperlukan penegasan kembali dalam undang- undang. Penegasan normatif tersebut penting untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat, mempersempit ruang tafsir atas kewenangan kepolisian, serta menjamin bahwa setiap wewenang yang dijalankan hanya sah apabila digunakan sesuai dengan hukum, profesionalisme, dan kepentingan umum; 24 6. Bahwa pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menekankan peran negara hukum (rule of law) dalam bentuk perlindungan warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan (protection against abuse of power). Keberadaan Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian karena telah jelas memberikan ambiguitas normatif yang terkesan bahwa keabsahan melekat otomatis pada jabatan dan pangkat, bukan pada cara penggunaan wewenang; 7. Sehingga telah jelas terdapat pertentangan antara Pasal 25 ayat (1) UU Kepolisian dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan ambiguitas soal keabsahan wewenang, serta bertentangan pula dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena akibat ambiguitas tersebut telah nyata memberikan ruang bagi aparat kepolisian untuk menyalahgunakan kewenangannya; C. Frasa “keabsahan wewenang” Sebagaimana Terdapat Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian dan Frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian Harus Dimaknai Secara Restriktif-Konstitusional, yakni dalam Kerangka Hukum, profesionalisme, dan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan 1. Bahwa dikatakan dalam The British Royal Commission on Police pada tahun 1962 menjelaskan bahwa: “The police should be powerful, but not oppressive; they should be efficient but not officious; they should form an impartial force in the body of politic, and yet be subject to a degree of control by persons who are not required to be impartial and who are themselves liable to police supervision”. Pernyataan tersebut menggarisbawahi kedudukan Kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang yang ditujukan untuk melayani masyarakat dalam menegakkan hukum serta memberikan penjaminan atas keamanan dan ketertiban (Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945). 2. Bahwa kecenderungan sebagian oknum polisi yang melakukan penyimpangan sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Inggris dimana keramahtamahan polisinya telah menjadi legenda, tetap saja banyak polisi yang masih mempergunakan asas “the end justified the 25 means” (tujuan menghalalkan segala cara). Demikian pula di Kanada, pemerintah Kanada sampai dua kali membentuk komisi untuk memeriksa Royal Canadian Mounted Police (RCMP), yaitu pertama, Komisi Mac Donald (1981) dan kedua Komisi Keable (1987). Kesaksian-kesaksian yang diberikan di hadapan kedua komisi tersebut semakin memperkuat bukti- bukti bahwa Kepolisian Kanada (RCMP) telah melakukan “a wide range and illegal activities” (serangkaian kejahatan dan perbuatan melanggar hukum secara luas; 3. Bahwa frasa “keabsahan wewenang” yang melekat pada pangkat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menjelaskan secara eksplisit parameter yang membatasi keabsahan tersebut. Akibatnya, timbul ruang interpretasi seolah-olah suatu wewenang itu sah hanya karena berasal dari jabatan, tanpa mempertimbangkan tujuan, cara, dan orientasi penggunaannya. Serta frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian, karena seolah memberikan legitimasi kepada setiap tindakan aparat hanya berdasarkan penilaian subjektif jabatan; 4. Bahwa sebagai antisipasi tindakan lainnya yang berujung pada penyalahgunaan wewenang, Mahkamah seyogyanya dapat memberikan pemaknaan lebih lanjut atau setidak-tidaknya memberikan nasihat dalam pertimbangan hukumnya kepada Institusi Kepolisian, dalam kaitannya memberikan nasihat kepada sebuah institusi, Mahkamah pernah memberikan nasihat seperti yang terdapat pada Putusan 4/PUU-VII/2009 yang memberikan nasihat kepada pembentuk undang-undang: “Mahkamah berpendapat bahwa perlu dilakukan dorongan yang lebih maju dengan menyatakan pasal-pasal dalam perkara a quo adalah inkonstitusional bersyarat. Dengan pendirian yang demikian maka Mahkamah mendorong agar pembentuk Undang-Undang menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk meninjau kembali semua peraturan perundang- undangan sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana agar disesuaikan dengan Putusan ini” 5. Bahwa para Pemohon berharap melalui kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan pertimbangannya dalam rangka membiasakan praktik yang benar dan bukan membenarkan yang biasa. para Pemohon yakin Mahkamah Konstitusi mengemban tugas yang mulia dan bahkan tidak jarang turut mengoreksi secara praktik apabila 26 terjadi penyimpangan melalui amar putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), sebagaimana yang disampaikan dalam dissenting opinion Yang Mulia Harjono dalam Putusan Nomor 114/PUU- X/2012 halaman 35 yang menyatakan: “Praktik bukanlah rujukan untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan justru pengujian undang-undang seringkali dimaksudkan untuk mengoreksi apakah praktik yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi, oleh karenanya tidak jarang Mahkamah memutuskan dengan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) untuk mengoreksi praktik yang tidak benar tersebut dan tidak sebaliknya.” 6. Bahwa saran/masukan dan nasehat untuk institusi kepolisian memang sedang diperlukan dalam kondisi saat ini. Ini dibuktikan dengan dibentuknya Tim Reformasi Kepolisian Republik Indonesia yang akan dibentuk oleh Presiden (Yusril Sebut Tim Reformasi Kepolisian Dibentuk 2-3 Pekan Lagi) dan Tim Reformasi Polri yang dibentuk oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo melalui Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025 (Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri). Meskipun bersumber dari dua ide yang berbeda namun tetap dalam satu sinergi yang sama. Sebagai Tim Reformasi maka sudah sewajarnya Mahkamah dapat memberikan masukan/saran/nasihat kepada institusi kepolisian untuk mendukung perubahan aparat kepolisian ke arah yang lebih baik, termasuk tentang peristiwa penyalahgunaan kewenangan yang ternyata menjadi persoalan yang sama pada Permohonan 42/PUU- XI/2013, Permohonan 104/PUU-XX/2022, dan Permohonan 84/PUU- XXIII/2025; 7. Bahwa Jenderal Polisi (Purn.) Chairuddin Ismail pernah menyampaikan, bahwa dalam masyarakat demokratis, Polisi diharapkan menjadi instrumen demokrasi dan bukan sebagai alat penguasa, lebih-lebih sebagai alat untuk menindas rakyat (Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum). Pernyataan tersebut juga secara tidak langsung menegaskan, bahwa Kepolisian harus berjalan seiringan dan berpihak kepada rakyat dengan memberikan perlindungan dan rasa aman. Namun, ketika masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap aparat kepolisian, maka fungsi pengayoman dan perlindungan hukum yang menjadi inti dari keberadaan institusi ini akan kehilangan legitimasi sosialnya; 27 IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut; 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bertindak menurut penilaiannya dengan wajib berdasar atas hukum, prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas, serta semata-mata untuk kepentingan umum yang mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan; 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan frasa “keabsahan wewenang” pada Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa keabsahan wewenang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya sah apabila digunakan sesuai hukum, profesionalisme, dan kepentingan umum, serta tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yaitu sebagai berikut: 28 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leon Maulana Mirza Pasha; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat atas nama Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Panji Permana Wahyu A.E.; 6. Bukti P-6 : Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp dengan Sdr. M. Rifky Widyanto Pratama; 7. Bukti P-7 : Tangkapan Layar ke-2 Percakapan Whatsapp dengan Sdr. M. Rifky Widyanto Pratama; 8. Bukti P-8 : Foto Pemohon I bersama Kepala BDTIK Polda Metro Jaya Kombes Pol Oki Waskito, S.H., S.I.K., M.Si; 9. Bukti P-9 : Tangkapan Layar yang menginformasikan bahwa Sdr. M. Rifky Widyanto Pratama telah lulus terpilih Bakosmsus TI Gel. 1. TA. 2022 di Polda Metro Jaya; 10. Bukti P-10 : Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp Tertanggal 23 Oktober 2025. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 29 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian norma Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 30 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: 31 Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 Yang dimaksud dengan ‘bertindak menurut penilaiannya sendiri’ adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP [vide Bukti P-3 dan Bukti P-5]. 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon I merupakan seorang advokat yang dalam menjalankan profesinya telah mengalami tindakan sewenang-wenang dari salah seorang aparat kepolisian dengan maksud untuk memperoleh dokumen rahasia berupa legalitas perusahaan yang merupakan dokumen milik klien Pemohon I. Tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian tersebut dilakukan tanpa adanya surat tugas kepolisian atau surat perintah penyidikan yang sah dan dilakukan untuk kepentingan pribadi salah seorang anggota kepolisian dimaksud. Tindakan tersebut menyebabkan atribut jabatan kepolisian dapat disalahgunakan dengan dalil telah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. 5. Bahwa Pemohon II merupakan karyawan swasta pada salah satu perusahaan. Pemohon II dalam menjalankan pekerjaannya, menghubungi rekan kerjanya dengan percakapan yang dilakukan secara wajar antara sesama rekan kerja. Terhadap hal tersebut, Pemohon II menerima telepon singkat dari suami rekan kerjanya yang merupakan aparat kepolisian dengan berisi cacian dan makian serta adanya ancaman kepada Pemohon II untuk dilakukan upaya pelacakan terhadap diri Pemohon II. Upaya pelacakan tersebut dilakukan tanpa didasari adanya surat tugas atau surat perintah resmi dari kepolisian. 32 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menilai tindakan ancaman dan sewenang- wenang tersebut dilakukan aparat kepolisian dikarenakan adanya penafsiran yang sangat luas dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Pasal-pasal dimaksud dianggap dapat memberikan legitimasi terhadap kewenangan kepolisian tanpa batasan hukum yang eksplisit, membuka ruang bagi tafsir subjektif aparat kepolisian dan secara potensial dapat digunakan sebagai pembenaran tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian. Dengan adanya hal tersebut, telah nyata terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh rasa aman sebagaimana yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual disebabkan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 yang mengatur ihwal penggunaan wewenang anggota Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemohon I dan Pemohon II juga telah dapat menguraikan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 33 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 bersifat interpretatif dan membuka ruang terjadinya tafsir subjektif yang mengakibatkan adanya tindakan yang tidak proporsional dan sewenang-wenang dari aparat Polri karena seolah-olah memberikan legitimasi pada setiap tindakan aparat hanya berdasarkan penilaian subjektif jabatan, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan hak memperoleh rasa aman. 2. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 telah menambah pengertian norma dalam batang tubuh, yaitu norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 telah menambahkan frasa “harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Padahal, penjelasan dalam suatu undang-undang tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma dalam batang tubuh sehingga Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tidak sesuai dengan prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “keabsahan wewenang” dalam norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 tidak menjelaskan secara eksplisit parameter yang membatasi keabsahan yang melekat pada pangkat anggota Polri sehingga menimbulkan ruang interpretasi seolah-olah suatu wewenang sah hanya karena berasal dari jabatan, tanpa mempertimbangkan tujuan, cara, dan orientasi penggunaan. Adanya frasa demikian menyebabkan ambiguitas dan memberikan ruang bagi aparat Polri untuk menyalahgunakan kewenangannya. 4. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan frasa “keabsahan wewenang” dalam norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 harus dimaknai secara restriktif- 34 konstitusional, yakni dalam kerangka hukum, profesionalisme, dan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bertindak menurut penilaiannya dengan wajib berdasar atas hukum, prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas, serta semata-mata untuk kepentingan umum yang mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan”. 2. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “keabsahan wewenang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya sah apabila digunakan sesuai hukum, profesionalisme, dan kepentingan umum, serta tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan a quo, terhadap permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, Mahkamah ternyata telah pernah memutus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025, dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU- 35 XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2025. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujiannya kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, telah ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025, tentang pengujian norma Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XXIII/2025, tentang pengujian norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Sementara itu, para Pemohon a quo menggunakan dasar pengujiannya berupa Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, meskipun norma yang diajukan dalam permohonan a quo adalah sama dengan norma yang diajukan pada Permohonan Nomor 84/PUU-XXIII/2025 dan Permohonan Nomor 93/PUU-XXIII/2025, namun telah ternyata para Pemohon menggunakan dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, yaitu Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, telah ternyata terdapat perbedaan dasar pengujian permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah 36 diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat terhadap norma Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dapat dimohonkan pengujian kembali; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena terhadap norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan Penjelasannya tidak terhalang untuk diujikan kembali berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 serta terhadap norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 belum pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon perihal pengujian konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan Penjelasannya, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama dalil permohonan a quo, telah ternyata isu konstitusional yang didalilkan para Pemohon memiliki esensi yang hampir sama dengan persoalan konstitusionalitas norma yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025. Dalam hal ini, pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.12.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 antara lain menyatakan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai alat negara, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [vide Pasal 2 UU 2/2002]. Oleh karena itu, berkenaan dengan frasa "kepentingan umum" dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang menurut para Pemohon menciptakan ruang multitafsir, subjektivitas, dan ketidakpastian hukum, serta dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap warga negara dalam kondisi yang sama tanpa alasan hukum yang dapat diuji, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tidak dapat dipisahkan dari kewenangan kepolisian secara menyeluruh dalam perspektif menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 huruf c UU 2/2002. Dalam menjalankan tugas tersebut, aparat kepolisian acapkali dihadapkan pada peristiwa yang sangat kompleks yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dalam menghadapi kompleksitas peristiwa 37 tersebut secara filosofi ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, khususnya frasa “kepentingan umum” dan frasa "penilaiannya sendiri" dalam Pasal tersebut dibentuk. Mahkamah dalam mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 akan dilakukan secara bersamaan. Berkenaan dengan frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 berpotensi dapat dilakukan tafsir yang tidak tunggal, di mana setiap aparat kepolisian (dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 disebut “pejabat kepolisian”) dapat secara subjektif menggunakan frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 sesuai dengan kehendak masing-masing aparat kepolisian yang bersangkutan. Sebab, menurut para Pemohon, pengertian bertindak menurut penilaiannya sendiri tidak terdapat batasan yang pasti dan rigid dan frasa tersebut cenderung memberikan makna terbukanya peluang aparat kepolisian untuk dapat berbuat sekehendak hatinya yang dapat berujung timbulnya kesewenang-wenangan. Dengan demikian, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 harus dinyatakan inkonstitusional ataukah tetap dinyatakan konstitusional, mengingat frasa dalam norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon masih diperlukan dengan alasan terdapatnya kompleksitas dan permasalahan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam mencegah dan menangani setiap tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Berkenaan dengan persoalan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah pernah memiliki pendirian berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma yang memiliki esensi yang sama, di mana berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa pilihan untuk alasan “kepentingan umum” dan dapat bertindak “penilaiannya sendiri” adalah sebuah diskresi kepolisian dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Diskresi kepolisian tersebut melandasi penggunaan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugas memelihara ketertiban dalam menghadapi pencegahan suatu tindak pidana yang akan atau mungkin terjadi. Selain itu, frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, yaitu “Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Di samping itu, terkait dengan frasa “kepentingan umum”, menurut Mahkamah frasa tersebut telah pula diberikan penjelasan dalam Ketentuan Umum angka 7 UU 2/2002, yaitu “Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri”. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002, yang menyatakan “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, telah memberikan rambu-rambu terhadap pelaksanaan frasa dengan alasan “kepentingan umum” dan melakukan tindakan dengan “penilaiannya sendiri” hanya dapat dilakukan 38 dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga menurut Mahkamah, rumusan norma Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002 telah memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan bagi pelaksanaan diskresi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. Artinya, tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan dalam perspektif melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Bahwa lebih lanjut, jika dicermati ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tersebut mengandung pula makna “keleluasaan” berkenaan dengan kewenangan diskresi aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. Pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri tersebut juga merupakan bagian dari pengejawantahan kewenangan diskresional aparat kepolisian yang secara yuridis keabsahan kewenangan dimaksud benar-benar didasarkan pada pertimbangan keadaan yang sangat perlu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. Bahwa berkenaan dengan diskresi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022, telah memberikan batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dalam menerapkan diskresi aparat kepolisian. Batasan atau ukuran dalam menerapkan diskresi kepolisian secara tersirat dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002 dalam hal tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, yaitu 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5) menghormati hak asasi manusia. Terlebih, dalam norma Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 juga ditegaskan batasan dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam norma Pasal tersebut, yaitu “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Berkenan dengan batasan atau ukuran tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.10.3], yaitu: “Bahwa dengan tidak adanya batasan yang tersurat dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang menyebutkan kalimat “untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”, sebagaimana permintaan para Pemohon, bukan berarti 39 norma a quo melanggar hak atas jaminan perlindungan harkat dan martabat apalagi merendahkan derajat manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Batasan-batasan dari kewenangan a quo dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yang tidak mungkin kesemuanya tertuang dalam undang-undang. Selain itu, semua kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 UU 2/2002 tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 diatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 34 UU 2/2002 juga menegaskan bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa selain itu Kepolisian juga memiliki Standar Operasional Prosedur, aturan disiplin, dan Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas, di mana setiap aparat Kepolisian terikat pada semua peraturan tersebut, dan jika melanggar peraturan maka aparat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Sebagai pedoman hidup Kepolisian juga memiliki Tri Brata dan Catur Prasatya yang merupakan sumber nilai Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga harus tercermin pada aparat Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komitmen untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 2/2002 pada pokoknya menyatakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sangat penting karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Selain itu, setiap anggota Kepolisian wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, aparat Kepolisian juga harus memerhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya antara lain KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian”. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun diskresi yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa esensi atau hakikat dari frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 berkaitan erat dengan esensi diskresi sebagaimana yang dimaksud Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002, maka substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) 40 UU 2/2002 tidak dapat dilepaskan dengan substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002. Dengan demikian, menurut Mahkamah frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 masih diperlukan oleh aparat kepolisian sebagai tindakan diskresi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum. Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.12.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 antara lain menyatakan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dengan sendirinya tetap konstitusional sebagaimana dipertimbangkan pada Sub-Paragraf [3.12.1], maka berkaitan dengan dalil para Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang pada pokoknya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian secara expressis verbis Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 masih relevan untuk dipertahankan karena hal tersebut menjelaskan makna dari norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut di atas yang dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, oleh karena Mahkamah telah berpendirian bahwa frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 diperlukan oleh aparat Polri sebagai tindakan diskresi yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi dalam rangka melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum. Selain itu, berkenaan dengan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, Mahkamah menilai bahwa penjelasan pasal a quo merupakan penjelasan makna norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan oleh karenanya masih relevan untuk dipertahankan. Dengan demikian, sekalipun para Pemohon menambahkan dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, yaitu Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan a quo. 41 Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan Penjelasannya haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 yang mengatur mengenai pemberian pangkat bagi anggota Polri sesuai dengan peran, fungsi dan kemampuan serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan aparat Polri, telah menyebabkan ambiguitas dan memberikan ruang bagi aparat Polri untuk menyalahgunakan kewenangannya sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil tersebut, secara sistematis, keberadaan norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 tidak dapat dilepaskan dari norma-norma lain dalam UU 2/2002. Dalam hal ini, norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 antara lain dikaitkan dengan keberadaannya dengan norma Pasal 13 UU 2/2002 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan tugas pokok Polri tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Artinya, pengaturan tersebut dapat dinilai sebagai jawaban atas berkembangnya prinsip supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas [vide Penjelasan Umum UU 2/2002] yang muncul pada saat itu. Tidak hanya itu, pengaturan demikian pun terkait dengan pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan, yaitu dengan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dengan Polri sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain berkelindan dengan norma Pasal 13 UU 2/2002, norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 juga harus pula dibaca dan dipahami dalam kaitannya dengan norma Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 yang menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas 42 dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Dalam kaitan tersebut, pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya, aparat Polri tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas semata, dalam hal ini norma hukum dan hak asasi manusia, melainkan juga mempertimbangkan adanya norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang telah mengakar dan hidup dalam masyarakat. Pertimbangan demikian diperlukan agar sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap keberadaan lembaga Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, di mana aparat Polri dituntut untuk lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Terkait dengan hal tersebut di atas, sebelum diangkat sebagai anggota Polri, seorang calon anggota polisi yang telah dinyatakan lulus pendidikan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing [vide Pasal 22 ayat (1) UU 2/2002]. Dalam lafal sumpah/janjinya, sebelum menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota Polri, para calon anggota Polri berjanji/bersumpah akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingannya sendiri. Ketentuan ini menjadi syarat utama yang harus ditempuh dan wajib dilakukan bagi setiap calon anggota Polri yang telah dinyatakan lulus pendidikan untuk diangkat menjadi anggota Polri. Kewajiban mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingannya sendiri sebagai anggota Polri merupakan pengejawantahan dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pengaturan dalam norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 dimaksud tidak dapat dilepaskan dari tugas dan wewenang Polri, sehingga hal tersebut melekat pada setiap anggota Polri. Selain itu, seorang anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kode etik profesi Polri sebagaimana yang Mahkamah telah pertimbangkan pada Paragraf [3.12] di atas. Oleh karena itu, kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon harus ditempatkan sebagai salah satu bentuk penerapan norma, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Perihal penerapan norma yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tersedia mekanisme untuk menilai dan mengujinya. Dalam hal ini, berkenaan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Polri pada saat menjalankan tugasnya, Mahkamah telah berpendirian dalam beberapa putusan, di antaranya pada Putusan 43 Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025, yang pada pokoknya menyatakan setiap aparat Polri terikat dan tunduk pada standar operasional prosedur, aturan disiplin, dan Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, aparat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum, moral, maupun secara profesi dan terutama hak asasi. Dalam Putusan a quo, Mahkamah perlu menambahkan dan menegaskan, anggota Polri tetap menjaga harkat serta martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dalam menjalankan tugas dan wewenang Polri. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan hak memperoleh rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 44 [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-massing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 45 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra