183/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 183/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Andri Darmawan, S.H., M.H. Alamat : Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pekerjaan : Advokat Kewarganegaraan : Indonesia Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H.; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H.; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H.; 2 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin); Membaca Keterangan ad informandum Genesius Anugerah, S.H. dan Junabiko Alty, S.H.; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Membaca keterangan ahli Pihak Terkait DPN Peradi; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait DPN Peradi, Pihak Terkait Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H., Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., dan Pihak Terkait Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H.; Membaca kesimpulan Pemohon; Membaca kesimpulan Presiden; Membaca kesimpulan Pihak Terkait DPN Peradi, Pihak Terkait Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H., Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., dan Pihak Terkait Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H. dan Pihak Terkait Ikadin. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 182/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 Desember 2024 dengan Nomor 183/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 3 Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (“UU MK”), dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 4. Bahwa selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (“UU P3”), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 4 5. Bahwa dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), dinyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirnaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) (UU 18/2003) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan: “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” (Bukti P-2) terhadap Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi: (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi: (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Bukti P-1) 5 7. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON 8. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dinyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga Negara. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan parameter atas pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sesuai Putusan Mahkamah pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor : 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. 6 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 10. Bahwa dengan berpedoman pada syarat-syarat kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang, maka Pemohon perlu menguraikan argumentasinya sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. - Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai Advokat berdasarkan SK DPP Kongres dvokat Indonesia Nomor: 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 (Bukti P-4) dan memiliki Kartu Advokat Indonesia dari DPP Kongres Advokat Indonesia yang berlaku sampai tanggal 30 September 2029 (Bukti P-6) dan telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Kendari berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor: W23.U/164/HK- ADV/XI/2015 tertanggal 17 November 2015 (Bukti P-5); - Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat berhak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 E ayat (3) dan pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karenanya, syarat kedudukan hukum, sepanjang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, telah terpenuhi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. 7 - Hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan: “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Pembatasan dimaksud merupakan suatu kewajiban dalam negara yang demokratis untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja. Pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menyebabkan organisasi advokat menjadi tidak bebas dan mandiri karena adanya intervensi kekuasaan pemerintahan dalam organisasi advokat dan juga kecenderungan adanya dominasi individu atau kelompok organisasi advokat tertentu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely; - Bahwa sebagaimana diketahui, pimpinan organisasi advokat PERADI Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., MM. telah diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2024 tetapi sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PERADI; - Bahwa pada saat Rakernas PERADI tanggal 5-6 di Bali, Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., M.M dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PERADI telah menyampaikan rekomendasi hasil Rakernas PERADI yang salah 8 satunya adalah mendesak Mahkamah Agung mencabut SEMA 73 Tahun 2015 tentang penyumpahan advokat dan agar semua advokat bergabung ke organisasi PERADI serta meminta agar Mahkamah Agung hanya melakukan penyumpahan terhadap calon advokat yang diusulkan oleh PERADI. (Bukti P-7) (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241207154129-12- 1174807/otto-rakernas-peradi-usul-sema-terkait-sumpah-advokat dicabut); - Bahwa rekomendasi PERADI yang disampaikan oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PERADI tidak dapat dipisahkan dari kapasitasnya saat ini sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga rekomendasi tersebut dapat saja dimaknai sebagai rekomendasi dari Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan padahal rekomendasi tersebut bertentangan dengan kondisi faktual saat ini yaitu banyaknya organisasi advokat yang secara de facto ada melaksanakan tugas dan fungsi organisasi advokat bahkan PERADI juga saat ini terpecah 3 (tiga) organisasi advokat dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 112/PUU-XII/2014 yang menyatakan pasal 4 ayat (1) UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI” - Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Mei 2024, Prof Otto Hasibuan, SH., M.M., juga menyatakan bahwa pengangkatan advokat oleh organisasi advokat (OA) di luar PERADI merupakan pelanggaran berat dan organisasi advokat selain PERADI adalah organisasi swasta biasa yang tidak berhak untuk melakukan pengangkatan advokat. (Bukti P-8) https://www.gatra.com/news-598877-hukum-otto-pengangkatan- advokat-di-luar-peradi-pelanggaran-berat.html - Bahwa tindakan Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., M.M., yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dilihat dari 9 tindakannya yang tetap memimpin PERADI selama 3 (tiga) periode padahal Mahkamah Konstitusi telah melakukan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang hanya boleh menjabat selama 2 (dua) periode sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022; - Bahwa tindakan Prof Otto Hasibuan, SH.,MM sebagai Ketua Umum PERADI yang merangkap sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, juga sebenarnya melanggar ketentuan Anggaran Dasar PERADI sesuai Hasil Munas III PERADI tanggal 7 Oktober 2020, pada pasal 25 ayat (3) yang mengatur persyaratan calon Ketua Umum PERADI, yaitu tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat dan atau pengurus pengurus partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah (vide bukti P-9); - Dengan kondisi demikian, dapat terlihat bahwa pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasinya dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai pejabat negara dan bahkan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan Anggaran Dasar PERADI untuk kepentingannya individu atau kelompok organisasinya, dan kedepan dapat dipastikan Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM dalam kapasitasnya Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan akan membuat kebijakan yang menguntungkan organisasi advokat PERADI dan merugikan Pemohon seperti dalam pernyataannya agar semua advokat bergabung pada organisasi PERADI dan Advokat yang diangkat oleh organisasi advokat diluar PERADI adalah pelanggaran berat, sementara secara faktual Pemohon bukan anggota organisasi advokat PERADI tetapi sebagai anggota organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang telah diangkat sebagai advokat oleh organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) (vide bukti P-4) 10 sehingga apabila pernyataan Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM. tersebut dianggap sebagai kebijakan Pemerintah maka berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional karena Pengangkatan Pemohon sebagai Advokat oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) dianggap pelangaran berat dan tidak sah dan mengharuskan Pemohon untuk mengikuti kembali Pengangkatan advokat yang dilakukan oleh PERADI dan harus bergabung sebagai anggota di PERADI; - Sehingga dengan demikian perlu ada suatu penegasan yang lebih tegas dan pasti pada taraf Undang-Undang untuk mengatur pembatasan pemimpin organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. - Bahwa tidak adanya pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara dalam ketentuan pasal a quo telah menyebabkan terjadinya pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja dan konflik kepentingan (conflict of interest) yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan; - Bahwa jabatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM selaku pimpinan organisasi advokat PERADI yang juga merangkap sebagai pejabat negara yang melaksakanakan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menimbulkan kepentingan (conflict of interest) karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasinya dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai pejabat negara dan bahkan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan Anggaran Dasar PERADI untuk kepentingannya individu atau kelompok organisasi advokat PERADI seperti dalam pernyataannya agar semua advokat bergabung pada organisasi PERADI dan Advokat yang diangkat oleh organisasi advokat diluar PERADI adalah pelanggaran berat, sehingga 11 berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional karena Pengangkatan Pemohon sebagai Advokat oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) dianggap pelanggaran berat dan tidak sah dan mengharuskan Pemohon untuk mengikuti kembali Pengangkatan advokat yang dilakukan oleh PERADI dan harus bergabung sebagai anggota di PERADI. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. - Bahwa dengan dikabulkan Permohonan Pemohon a quo maka kekuasaan mutlak dan potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) pemimpin organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara tidak akan terjadi lagi sehingga kerugian konstitusional pemohon tidak akan terjadi atau dapat dicegah. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang berdasarkan penalaran yang wajar akan dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi . 11. Berdasarkan penjelasan uraian kedudukan hukum Pemohon di atas, kiranya Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian materiil Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 terhadap UUD NRI 1945. C. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM 12. Bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), menyatakan: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; 12 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda; 14. Bahwa walaupun dasar pengujian permohonan a quo menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang telah pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (Permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 (Permohonan Nomor 35/PUU-XVI/2018), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (Permohonan Nomor 91/PUU-XX/2022), serta Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (Permohonan Nomor 22/PUU- XXII/2024), tetapi dalam permohonan a quo menggunakan alasan yang berbeda dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah; 15. Bahwa alasan konstitusional yang digunakan dalam Permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 pada intinya adalah larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pengurus partai politik, sementara dalam Permohonan Nomor 35/PUU-XVI/2018 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan pembentukan organisasi advokat, sedangkan dalam Permohonan Nomor 91/PUU-XX/2022 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dan Permohonan Nomor 22/PUU-XXII/2024 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai tim pemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden sementara alasan dalam permohonan a quo adalah terkait dengan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara; 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah membandingkan alasan dalam permohonan-permohonan sebelumnya dengan permohonan a quo, di mana Pemohon menginginkan pimpinan organisasi advokat tidak diperbolehkan merangkap sebagai pejabat negara, maka alasan permohonan a quo 13 menegaskan adanya perbedaan alasan konstitusional dengan permohonan- permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dan oleh karenanya permohonan a quo dapat diajukan kembali. D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN I. LARANGAN RANGKAP JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT DENGAN PEJABAT NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN ORGANISASI ADVOKAT YANG BEBAS DAN MANDIRI 17. Bahwa profesi advokat diposisikan sejajar dengan penegak hukum lainnya dan diakui sebagai profesi hukum yang bebas, mandiri, dan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan, diberikan jaminan dan perlindungan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh advokat sejalan dengan koridor hukum yang berlaku, dan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, tanpa intervensi yang tidak sah, sehingga konsep negara hukum dapat terwujud secara substansial dalam praktik kehidupan masyarakat dan sistem hukum Indonesia; 18. Bahwa untuk maksud dan tujuan menjaga tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka dibentuk suatu wadah organisasi advokat yang menjalankan beberapa fungsi diantaranya membentuk kode etik, menegakkan kode etik, menyelesaikan masalah- masalah profesi, melaksanakan pendidikan profesi, membela hak-hak anggota dan juga sebagai sarana saling berbagi informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi advokat, yang mana organisasi advokat dimaksud pada prinsipnya bersifat bebas dan mandiri, sebagaimana ditegaskan pada pasal 28 ayat (1) UU 18/2003, menyatakan : “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat” 19. Bahwa makna dari kata “bebas” dan “mandiri” dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) UU 18/2003 tidak dijelaskan pemaknaannya dalam penjelasan UU 18/2003, tetapi dalam risalah rapat pembentukan UU 18/2003 ditemukan ratio legis atau alasan hukum pembentukan Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003 yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 14 “Untuk mendapatkan pengakuan secara hukum. Karena selama ini Advokat tidak diposisikan sejajar dengan penegak hukum lainnya. Dengan adanya ketentuan ini, maka posisi advokat dewasa ini telah terlembaga dan bisa disejajarkan dengan penegak hukum lainnya. Dengan terlembaganya organisasi Advokat kedalam sebuah undang-undang maka Advokat bisa membentuk Kode etik profesinya sendiri beserta unsur penegaknya yaitu dewan kehormatan. Untuk menjaga Profesionalisme dan integritas moral Advokat. Dengan fungsi pendidikan, wadah profesi advokat dibentuk sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas profesi. Hal ini juga menyangkut posisinya sebagai organisasi bebas dan mandiri sehingga diharapkan organisasi Advokat bisa menjadi lembaga yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya. Untuk menyatukan berbagai Organisasi Advokat yang ada sebelum Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan dengan menyatakan bahwa organisasi Advokat adalah sebagai wadah tunggal. Kelebihannya dari wadah tunggal adalah untuk mempermudah fungsi pengawasan, penindakan, pengangkatan yang sekarang dilakukan oleh organisasi advokat sendiri karena sudah terlembaga secara konstitusional dimana sebelumnya fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah kemudian juga untuk mempermudah melaksanakan fungsi pendidikan, penindakan dan pengangkatan. Dengan adanya organisasi advokat yang solid maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini akan terbangun” 20. Bahwa merujuk pada ratio legis atau alasan hukum pembentukan Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003, maka dapat diketahui maksud dari pembentuk undang-undang mengenai organisasi advokat yang bebas dan mandiri adalah lembaga yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya dan untuk mempermudah fungsi pengawasan, penindakan, pengangkatan yang sekarang dilakukan oleh organisasi advokat sendiri karena sudah terlembaga secara konstitusional dimana sebelumnya fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah; 15 21. Bahwa dengan demikian, organisasi advokat adalah wadah profesi yang bebas dan mandiri yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya, dalam artian untuk menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan (in casu Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung), maka organisasi advokat harus bebas dari segala campur tangan atau intervensi kekuasaan pemerintahan dan harus mandiri dalam mengurus organisasinya tanpa campur tangan kekuasaan pemerintahan termasuk mengambil alih fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah; 22. Bahwa untuk menjalankan organisasi advokat yang bebas dan mandiri sebagai penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya yang terbebas dari segala intervensi dan campur tangan kekuasaan pemerintahan, maka tentunya organisasi advokat harus dijalankan oleh pengurus organisasi advokat yang independen dan fokus mengurus organisasi advokat dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara atau menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan agar tujuan organisai advokat yang bebas dan mandiri dapat terwujud, sehingga dengan demikian larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara mutlak diperlukan dan pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan pada level undang-undang; II. LARANGAN RANGKAP JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT DENGAN PEJABAT NEGARA UNTUK MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN AGAR MENJAMIN PERSAMAAN KEDUDUKAN DAN PERLAKUAN DI DEPAN HKUKUM 23. Bahwa teori konflik kepentingan adalah konsep yang menjelaskan situasi di mana seseorang memiliki tanggung jawab ganda atau kepentingan yang saling bertentangan, yang dapat mempengaruhi objektivitas atau integritas dalam menjalankan tugas. Konflik kepentingan dianggap dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan; 24. Bahwa terkait konflik kepentingan dan akibatnya , telah dikemukan oleh beberapa pakar yaitu; John R. Boatright (2007) dalam bukunya Ethics and the Conduct of Business menjelaskan bahwa konflik kepentingan melibatkan ketidakmampuan untuk memisahkan kepentingan pribadi dari tanggung jawab 16 profesional, yang dapat menciptakan kerugian etis, demikian pula Joseph A. Petrick dan John F. Quinn (1997) dalam Management Ethics: Integrity at Work menekankan bahwa manajemen konflik kepentingan adalah elemen kunci untuk mempertahankan integritas organisasi dan kepercayaan publik dan Pillay (2004) menyatakan konflik kepentingan dalam organisasi profesional dapat menurunkan kepercayaan publik dan integritas institusi jika tidak dikelola secara tepat; 25. Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menjadi satu-satunya undang-undang yang memberikan definisi ‘konflik kepentingan’ hingga sekarang. Pasal 1 angka 14 UU AP menyebutnya sebagai kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya; 26. Bahwa organisasi advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, salah satunya melalui fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap profesi advokat. Namun, apabila pimpinan organisasi advokat juga menjabat sebagai pejabat negara, dikhawatirkan dapat timbul konflik kepentingan yang mengganggu independensi organisasi. Pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara dikhawatirkan dapat melakukan intervensi kepada anggota organisasi advokat tatkala anggota organisasi memberikan jasa bantuan hukum yang berhadapan dengan organisasi pemerintahan atau bertentangan dengan kepentingan atau kehendak pemerintah; 27. Bahwa semangat untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara tugas advokat dan pejabat negara sesungguhnya telah diatur dalam ketentuan pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 yang mengatur bahwa advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi selama memangku jabatan tersebut, tetapi aturan a quo tidak melarang rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara; 28. Bahwa larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara, juga sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar PERADI sesuai Hasil Munas III PERADI tanggal 7 Oktober 2020, pada pasal 25 ayat (3) yang mengatur persyaratan calon Ketua Umum PERADI, yaitu tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 17 Advokat dan atau pengurus pengurus partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, tetapi larangan tersebut tidak dipatuhi oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM sehingga perlu pembatasan yang tegas dalam undang- undang mengenai larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara; 29. Bahwa rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara akan menimbulkan konflik kepentingan sehingga mengakibatkan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara berisiko bias atau berpihak kepada kelompok tertentu sehingga dapat merugikan kepentingan umum dan juga pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok organisasi advokat tertentu (PERADI) dan merugikan kepentingan kelompok organisasi advokat yang lain, yang pada akhirnya akan merugikan hak kontitusional Pemohon yang bukan anggota organisasi PERADI tetapi sebagai anggota organisasi Kongres Advokat Indonesia untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; III. LARANGAN RANGKAP JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT DENGAN PEJABAT NEGARA UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DAN KEBEBASAN DALAM BERKUMPUL DAN BERSERIKAT 30. Bahwa organisasi advokat adalah wadah profesi yang bebas dan mandiri yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya, dalam artian untuk menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung), maka organisasi advokat harus bebas dari segala campur tangan atau intervensi kekuasaan pemerintahan dan harus mandiri dalam mengurus organisasinya tanpa campur tangan kekuasaan pemerintahan termasuk mengambil alih fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah; 31. Bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara menyebabkan organisasi advokat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau kepentingan jabatan di 18 pemerintahan dan juga pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok organisasi advokat tertentu dan merugikan kepentingan organisasi advokat yang lain; 32. Bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara juga menyebabkan organisasi advokat dapat dipimpin oleh pejabat negara atau orang yang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan sehingga tujuan organisasi advokat sebagai organisasi profesi yang bebas dan mandiri yang menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya dan terbebas dari segala intervensi dan campur tangan kekuasaan pemerintahan tidak dapat terwujud, dan juga pimpinan organisasi advokat dapat menggunakan jabatannya untuk memaksa Pemohon harus bergabung dengan organisasi advokat tertentu sesuai keinginannya, padahal Pemohon sudah memilih bergabung pada organisasi advokat sesuai dengan pilihan Pemohon sehingga hal tersebut pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara pada akhirnya akan merugikan hak konstitusinal Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan: 1. Rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat akan menimbulkan konflik kepentingan yang mengakibatkan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara berisiko bias atau berpihak kepada kelompok tertentu sehingga dapat merugikan kepentingan umum dan juga pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok organisasi advokat tertentu (PERADI) dan merugikan kepentingan kelompok organisasi advokat yang lain, yang pada akhirnya akan merugikan hak kontitusional Pemohon yang bukan anggota organisasi PERADI tetapi sebagai anggota organisasi Kongres Advokat Indonesia untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan 19 mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 2. Rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara juga menyebabkan organisasi advokat dapat dipimpin oleh pejabat negara atau orang yang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan sehingga tujuan organisasi advokat sebagai organisasi profesi yang bebas dan mandiri yang menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya dan terbebas dari segala intervensi dan campur tangan kekuasaan pemerintahan tidak dapat terwujud, dan juga pimpinan organisasi advokat dapat menggunakan jabatan nya untuk memaksa Pemohon harus bergabung dengan organisasi advokat tertentu sesuai keinginannya, padahal Pemohon sudah memilih bergabung pada organisasi advokat sesuai dengan pilihan Pemohon sehingga hal tersebut pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Pembatasan atau larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara diperlukan agar pimpinan organisasi advokat tidak menggunakan jabatannya untuk memaksa Pemohon harus bergabung dengan organisasi advokat sesuai dengan keinginanya dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan Pemohon dalam menentukan harus bergabung pada organinasi advokat sesuai dengan keinginan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945; 34. Bahwa untuk menghentikan terjadinya pelanggaran hak konstitusional Pemohon dan demi tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pemohon, maka beralasan hukum apabila pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang semula berbunyi “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 20 mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”; E. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang semula berbunyi “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesisa Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjangs tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”. Sehingga, norma pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) selengkapnya menjadi berbunyi, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”; 21 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut: [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan secara tertulis bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU ADVOKAT YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama: Andri Darmawan, NIK: 7471053009810004; 4. Bukti P-4 : Fotokopi SK DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor: 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi Kendari Nomor: W23.U/164/HK ADV/XI/2015 tertanggal 17 November 2015; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Advokat Indonesia atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh DPP Kongres Advokat Indonesia yang berlaku sampai tanggal 30 September 2029; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita media online CNN Indonesia, tanggal 7 Desember 2024, dengan judul “Otto: Rakernas Peradi Usul SEMA terkait sumpah advokat dicabut”, 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita media online Gatra, tanggal 18 Mei 2024, dengan judul “Otto: Pengangkatan Advokat di luar Peradi Pelanggaran Berat”; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Anggaran Dasar PERADI sesuai Hasil Munas III PERADI, tanggal 7 Oktober 2020. 22 Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana telah dimaknai berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022 yang berketentuan sebagai berikut: (vide Perbaikan Permohonan hal. 4) Pasal 28 ayat (3) UU Advokat: “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” Pemohon mengemukakan bahwa Pasal 28 ayat (3) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: (vide Perbaikan Permohonan hal. 4) Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal a quo karena menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai pembatasan terhadap pimpinan Organisasi Advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menyebabkan Organisasi Advokat menjadi tidak bebas dan mandiri karena adanya intervensi kekuasaan pemerintahan dalam Organisasi Advokat dan juga kecenderungan adanya dominasi individu atau kelompok Organisasi 23 Advokat tertentu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan (vide Perbaikan Permohonan hal.7-8). Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang semula berbunyi “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut- turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”. Sehingga, norma pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) selengkapnya menjadi berbunyi, “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak dapat mrangkap sebagai pejabat negara”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) 24 II. KETERANGAN DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian UU a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 ; 2) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; 3) Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan batu uji Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI menerangkan bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur dan menegaskan prinsip kesetaraan dan perlindungan harkat martabat warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan Pasal a quo justru memperkuat prinsip tersebut dengan menjamin bahwa setiap anggota Organisasi Advokat memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai 25 pimpinan Organisasi Advokat sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU Advokat dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Advokat. 2) Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tetap melekat pada Pemohon. Ketentuan Pasal a quo justru memberikan kepastian hukum dengan mengatur larangan rangkap jabatan pimpinan Organisasi Advokat dengan pimpinan partai politik yang bertujuan untuk menjaga netralitas advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu yang dapat menganggu profesionalisme dan keadilan. 3) Pembatasan syarat pimpinan Organisasi Advokat sebagaimana dalam pasal a quo konstitusional berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena merupakan open legal policy pembentuk undang- undang. Dalam berbagai undang-undang yang mengatur jabatan publik pun, pembentuk undang-undang memiliki kekuasaan untuk menentukan pembatasan dan syarat menurut berbagai pertimbangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, jelas tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4) Bahwa Pemohon mendalilkan akan mengalami kerugian konstitusional apabila pernyataan Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM dianggap sebagai kebijakan Pemerintah sehingga pengangkatan Pemohon sebagai advokat oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) dianggap pelanggaran berat dan tidak sah sehingga mengharuskan Pemohon untuk mengikuti kembali pengangkatan advokat yang dilakukan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan harus bergabung sebagai anggota di PERADI. DPR RI menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan kekhawatiran permohon, bersifat spekulatif dan hipotetikal. Pernyataan seorang individu bukan merupakan tindakan atau kebijakan Pemerintah yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum. Terlebih, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam 26 Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, Mahkamah menyatakan bahwa Organisasi Advokat yang secara de facto ada adalah PERADI dan KAI. Oleh karena itu, pengangkatan Pemohon sebagai advokat oleh KAI tidak dapat serta-merta dianggap tidak sah atau melanggar hukum hanya berdasarkan pendapat seorang individu atau pimpinan Organisasi Advokat lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan kausalitas antara norma UU Advokat yang diuji dengan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat nyata, spesifik, dan aktual. 5) Lebih lanjut persoalan yang didalilkan Pemohon sudah berkaitan dengan implementasi norma sehingga bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya. Termasuk dalam hal ini, apabila terdapat pimpinan organisai advokat yang menjabat selama 3 (tiga) periode. Hal tersebut sudah merupakan kasus konkrit dan bukan berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma. Oleh karena itu, tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal UU a quo. 6) Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. 7) Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Pemohon 27 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal- Pasal a quo. 8) Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum “(no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. UUD NRI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality 28 before the law). Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. 3. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 4. Dalam UU Advokat telah diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan Organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. 29 C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon, DPR RI memberikan keterangan terkait dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagai berikut: 1. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Pasal 1 Angka 1 UU Advokat mendefinisikan advokat sebagai seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum secara bebas, baik di dalam maupun di luar pengadilan. 2. Berdasarkan Penjelasan Pasal 14 UU Advokat yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kemandirian adalah karena tidak terikatnya dengan apapun kecuali terhadap kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman profesinya. Meskipun bebas dan mandiri, profesi Advokat tetap harus bertanggung jawab penuh atas apa yang ia lakukan sebagai seorang yang berprofesi sebagai pengemban jasa hukum demi penegakan keadilan. 3. Bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Advokat yang mengatur sebagai berikut: Pasal 3 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; 30 h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, salah satu syarat untuk menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya independensi dan profesionalitas seorang advokat sehingga tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatan publik yang melekat pada pegawai negeri atau pejabat negara. 4. Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (3) UU Advokat mengatur bahwa Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. Hal tersebut dikarenakan profesi Advokat merupakan profesi yang memerlukan tanggung jawab yang besar, sehingga dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memiliki integritas, independensi dan profesionalitas yang tinggi. 5. Bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, Advokat tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 15 UU Advokat). Kode etik advokat adalah aturan perilaku dan standar profesional yang harus diikuti oleh semua advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam praktik hukum. Pasal 3 huruf i Kode Etik Advokat Indonesia mengatur bahwa: apabila dikemudian hari seorang Advokat diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, maka tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Advokat dan Pasal 3 huruf i Kode Etik Advokat Indonesia dimungkinkan adanya Advokat yang diangkat menjadi pejabat negara. Namun, selama memangku jabatan sebagai pejabat negara yang bersangkutan dilarang melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat. Larangan ini bertujuan untuk menjaga independensi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum 31 tanpa adanya potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dan profesionalitas Advokat. 7. Bahwa profesi Advokat sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki organisasi profesi yang berfungsi sebagai wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat (vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat). Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam AD/ART (vide Pasal 28 ayat (2) UU Advokat). 8. Bahwa setiap Organisasi Advokat memiliki pimpinan organisasinya masing-masing. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat pimpinan Organisasi Advokat tidak boleh merangkap sebagai pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ketentuan a quo menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit menetapkan satu bentuk larangan rangkap jabatan, yakni tidak diperkenankannya seorang pimpinan Organisasi Advokat untuk merangkap sebagai pimpinan partai politik. 9. Pasal a quo secara eksplisit hanya melarang Advokat merangkap sebagai pimpinan partai politik baik di tingkat pusat maupun di daerah. Tidak terdapat larangan merangkap sebagai pejabat negara, namun ketika Advokat diangkat sebagai pejabat negara maka berlaku ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Advokat dan Pasal 3 huruf i Kode Etik Advokat Indonesia. 10. Larangan ini bersifat limitatif dan secara langsung diatur dalam norma undang-undang sebagai bentuk open legal policy dari pembentuk undang-undang. Kebijakan open legal policy tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan bagi Organisasi Advokat untuk mengatur lebih lanjut mengenai struktur pengurusan, organisasi dan tata cara pemilihan ketua melalui AD/ART mengingat Organisasi Advokat bersifat bebas dan mandiri. 11. Bahwa AD/ART Organisasi Advokat ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang merupakan forum tertinggi dalam Organisasi Advokat yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh cabang atau wilayah organisasi. Melalui Munas/Munaslub, anggota Organisasi Advokat memiliki kesempatan 32 untuk menyampaikan aspirasi, usulan perubahan, atau keberatan terkait substansi AD/ART. Dengan demikian, setiap pengaturan dalam AD/ART, termasuk mengenai syarat dan tata cara pemilihan pimpinan, masa jabatan, pembatasan rangkap jabatan, maupun ketentuan organisasi lainnya, ditetapkan melalui mekanisme deliberatif dan partisipatif yang demokratis, sesuai dengan kehendak bersama anggota organisasi. 12. Hal tersebut sejalan dengan semangat demokrasi Vox Populi, Vox Dei (the voice of the people is the voice of God), yang dalam konteks Organisasi Advokat, maka rakyat yang dimaksud adalah anggota dari Organisasi Advokat tersebut. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila anggota Organisasi Advokat diberikan kebebasan dan kemandirian untuk secara independen mengatur urusan organisasinya melalui AD/ART maupun peraturan internal lainnya. Seperti pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi pimpinan Organisasi Advokat baik di tingkat pusat maupun cabang. 13. Berkaitan dengan kewenangan internal Organisasi Advokat dalam menetapkan persyaratan pimpinan organisasinya, dapat dicermati bahwa masing-masing Organisasi Advokat telah menetapkan ketentuan yang cukup rinci dalam AD/ART masing-masing organisasi sebagai berikut: Organisasi Advokat Persyaratan Pimpinan Organisasi Advokat PERADI Pasal 25 Persyaratan Calon Ketua Umum (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Warga Negara Indonesia. (3) Telah berpraktek sebagai Advokat sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun. (4) Pernah menjadi pengurus minimal 1 (satu) periode kepengurusan PERADI. (5) Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Advokat dan atau pengurus partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. (6) Tidak pernah dikenakan sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan. (7) Tidak pernah dihukum karena suatu tindakan pidana kejahatan dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. 33 KAI Pasal 8 (1) Setiap anggota KAI tidak diperbolehkan menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Daerah dan/atau rangkap jabatan struktural dilingkungan KAI; (2) Setiap Anggota KAI dilarang merangkap menjadi anggota organisasi profesi Advokat lain; (3) Selama menduduki jabatan publik status keanggotaan sebagai KAI dilarang untuk menjalankan profesinya sebagai Advokat, dengan demikian untuk sementara dibekukan dan/atau dinyatakan cuti. Pasal 21 (1) Persyaratan: a. Berideologi Pancasila; b. Anggota Biasa KAI; c. Memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Advokat; d. Pernah menjabat paling kurang 1 (satu) Periode penuh sebagai Wakil Presiden (VicePresident) atau sebagai Presidium DPP KAI dan/atau pernah menjabat sebagai Ketua DPD dan/atau Presidium DPD. e. Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahunsecara terus-menerus; f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar kode etik dengan pemberhentian sementara minimal 6 bulan. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Pasal 10 Pengurus DPP, DPD, KORWIL, DPC, Dewan Penasihat, dan Dewan Kehormatan dilarang Rangkap Jabatan dengan Organisasi Advokat lainnya dan Partai Politik. Pasal 34 Persyaratan Ketua Calon Ketua Umum DPP harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut: a. Telah terdaftar sebagai Anggota sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun. b. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap AAI. c. Pernah menjadi pengurus di tingkat cabang atau di pusat. d. Telah berpraktik Advokat berdasarkan izin yang berwenang sekurang- 34 e. kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus. f. Berdomisili atau mempunyai kantor di tempat kedudukan DPP. g. Tidak pernah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap h. karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih. Bahwa berdasarkan tabulasi ketentuan AD/ART dari beberapa Organisasi Advokat diatas menunjukkan bahwa pembatasan persyaratan untuk menjadi pimpinan Organisasi Advokat telah diatur secara mandiri oleh masing-masing organisasi. Hal tersebut menegaskan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat merupakan manifestasi dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang memberikan ruang bagi Organisasi Advokat untuk mengatur lebih lanjut persyaratan internal kepempimpinan organisasi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anggotanya. 14. Bahwa pengangkatan seseorang menjadi Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ketika Wakil Menteri yang diangkat merangkap sebagai ketua umum Organisasi Advokat, maka diserahkan kepada AD/ART masing-masing Organisasi Advokat dan sudah merupakan permasalahan implementasi norma dan bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas. 15. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terkait pembatasan bagi pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar. Pengaturan dalam UU Advokat telah memberikan kepastian hukum bahwa Advokat yang menjadi pejabat negara tidak dapat menjalankan tugas profesinya karena menghindari potensi terjadinya konflik kepentingan, serta untuk menjaga independensi, integritas dan profesionalitas profesi Advokat. Advokat sebagai penegak hukum harus bebas dari pengaruh jabatan publik. Namun untuk pimpinan Organisasi Advokat yang memiliki tugas administratif dan organisasi, pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada masing-masing Organisasi Advokat untuk mengatur 35 secara mandiri melalui AD/ART sesuai kebutuhan dan aspirasi anggotanya. 16. Dengan demikian, DPR RI berpandangan seluruh dalil Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma terkait keberlakuan Pasal a quo UU Advokat yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Sehingga ketentuan Pasal a quo UU Advokat tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. III. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Pemohon menguji ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang sebelumnya telah diputus dalam putusan MK nomor 91/PUU-XX/2022 dengan bunyi sebagai berikut: 36 “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Pasal 28 ayat (3) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara akan menimbulkan konflik kepentingan sehingga mengakibatkan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara berisiko bias atau berpihak kepada kelompok tertentu sehingga dapat merugikan kepentingan umum dan juga pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok organisasi advokat tertentu (PERADI) dan merugikan kepentingan kelompok organisasi advokat yang lain, yang pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional pemohon bukan anggota PERADI melainkan anggota KAI untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. 2. Pasal 28 ayat (3) UU Advokat bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara menyebabkan organisasi advokat: - rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau kepentingan jabatan di pemerintahan dan juga pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok organisasi advokat tertentu dan merugikan kepentingan organisasi advokat yang lain; - dapat dipimpin oleh pejabat negara atau orang yang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan dan tidak terbebas dari segala intervensi dan campur tangan kekuasaan pemerintahan, serta pimpinan organisasi dapat menggunakan jabatannya untuk memaksa pemohon harus bergabung dengan organisasi advokat tertentu sesuai keinginannya padahal pemohon sudah memilih bergabung pada organisasi advokat sesuai dengan pilihan 37 pemohon sehingga merugikan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul. 3. Pasal 28 ayat (3) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa pembatasan atau larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara diperlukan agar pimpinan organisasi advokat tidak menggunakan jabatannya untuk memaksa pemohon harus bergabung dengan organisasi advokat sesuai dengan keinginannya dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan pemohon dalam menentukan harus bergabung pada organisasi advokat sesuai dengan keinginan pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PEMOHON Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 2 Tahun 2021), menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, serta Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 Mahkamah Konstitusi telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 38 c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. telah diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak tanggal 21 Oktober 2024 tetapi sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PERADI. Bahwa Otto Hasibuan telah melanggar putusan MK karena masih tetap memimpin PERADI selama 3 periode. Jabatan Otto Hasibuan selaku pimpinan organisasi advokat PERADI yang juga merangkap sebagai pejabat negara (Wamen) telah menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasinya dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai pejabat negara dan bahkan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan Anggaran Dasar PERADI untuk kepentingannya individu atau kelompok organisasi advokat PERADI. b. Pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menimbulkan konflik kepentingan karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasinya dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai pejabat negara dan bahkan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan putusan MK dan Anggaran Dasar PERADI untuk kepentingan individu atau kelompok organisasinya, dan kedepan dapat dipastikan Otto dalam kapasitasnya Wamen Menko Hukum HAM dan Imipas akan membuat kebijakan yang menguntungkan organisasi advokat PERADI dan merugikan pemohon seperti dalam pernyataannya agar semua advokat bergabung pada organisasi PERADI dan advokat yang diangkat oleh organisasi advokat 39 diluar PERADI adalah pelanggaran berat. Sementara Pemohon bukan anggota PERADI tetapi KAI sehingga berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional karena sebagai advokat oleh KAI, Pemohon dianggap melakukan pelanggaran berat dan tidak sah dan mengharuskan pemohon untuk mengikuti kembali pengangkatan adokvat yang dilakukan oleh PERADI dan harus bergabung sebagai anggota di PERADI. 4. Terhadap Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon diatas, Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: a. Bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan tidak ada kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual maupun potensial dialami oleh Pemohon menurut penalaran yang wajar, serta tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dijamin dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon masih tetap dapat melaksanakan profesinya sebagai seorang advokat. UU Advokat juga telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum pengaturan terkait profesi advokat yang telah dijamin dan dilindungi dalam undang-undang, khususnya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan MK nomor 91/PUU-XX/2022 membuka kesempatan yang sama baik bagi Pemohon maupun anggota organisasi advokat sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat menjadi pimpinan organisasi advokat dengan masa jabatan atau periode jabatan tertentu. Pemohon sebagai seorang advokat juga mempunyai hak untuk ikut serta dalam diskusi umum mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan hukum, pemerintahan dan keadilan dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan memasuki atau membentuk organisasi lokal, nasional, atau internasional, serta menghadiri berbagai rapat tanpa mengalami pembatasan profesional dengan dalih tindakan sebagai seorang advokat yang sah atau keanggotaan Pemohon dalam suatu organisasi yang sah. Pemohon juga tidak terhalangi untuk 40 bergabung dengan himpunan profesional yang berdiri sendiri untuk mewakili kepentingan-kepentingannya (seperti organisasi KAI saat ini), memajukan kelanjutan pendidikan dan latihan serta melindungi integritas profesional advokat. b. Perlu dipertanyakan kapasitas Pemohon yang hanya perorangan berprofesi advokat bukan menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat atau ditunjuk mewakili organisasi KAI yang dinaungi oleh Pemohon sehingga tidak ada hak konstitusional yang dilanggar, sehingga jikapun terdapat pelanggaran norma terhadap masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi Pemohon dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal organisasi melalui Dewan Kehormatan Advokat atau pengaduannya juga dapat disampaikan ke Komisi Pengawas Advokat c. Bahwa isu yang dibawa oleh Pemohon terkait masa jabatan Ketua Umum PERADI yang telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang serta adanya keharusan Pemohon untuk mengikuti kembali pengangkatan advokat yang dilakukan oleh PERADI merupakan constitutional complaint sehingga bukan ranah MK untuk menguji dan memutus. Selain itu, terhadap isu pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menimbulkan konflik kepentingan karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasinya dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai pejabat negara dan bahkan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, terhadap hal ini menurut Pemerintah tidak terdapat isu konstusionalitas serta tidak ada kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dirasakan oleh Pemohon melainkan hanya asumsi Pemohon saja. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak jelas hak konstitusional apa yang dilanggar akibat keberlakuan Pasal a quo. Berdasarkan tanggapan atas kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon telah jelas Pemohon tidak memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Berdasarkan hal 41 tersebut di atas, Pemerintah berkeyakinan permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON a. Bahwa advokat merupakan seorang profesional yang memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Adapun layanan hukum tersebut mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, pendampingan, pembelaan, serta tindakan hukum lainnya untuk melindungi kepentingan klien yang dapat berupa individu, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima layanan hukum dari Advokat. Selain itu, peran dan fungsi advokat sebagai profesi mandiri, bebas, dan bertanggung jawab memiliki posisi penting seperti profesi pada lembaga peradilan serta instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Advokat adalah sebuah profesi mulia (officium nobile) sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membutuhkan sebuah profesionalisme dan komitmen tinggi terhadap penegakan hukum. Sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum dan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum, perlu diberikan perlindungan dan jaminan berdasarkan UU Advokat. Sehingga dalam pelaksanaan profesi sebagai advokat perlu menerapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia serta melaksanakan perintah UU Advokat. b. UU Advokat telah memberikan perlindungan dan jaminan bagi seluruh advokat, termasuk pula dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Saat ini, pemaknaan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat, serta larangan rangkap jabatan seorang pimpinan Organisasi Advokat untuk menjadi pimpinan partai politik diatur dalam ketentuan Pasal 42 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022: “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut- turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” Alasan pembatasan masa jabatan dan periodesasi jabatan pimpinan organisasi advokat tersebut dijabarkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: [3.14] … sebuah organisasi profesi menuntut segala aspek yang berkenaan dengan profesi, termasuk pengelolaan organisasi secara profesional. Sejalan dengan itu, organisasi profesi harus dijauhkan dari segala praktik pengelolaan yang dapat meruntuhkan kewibawaan organisasi di mata para anggota penyandang profesi. Bagaimana pun, wibawa organisasi profesi menjadi sangat penting agar organisasi profesi tetap solid dan memiliki semangat yang sama dalam mematuhi dan melaksanakan etika profesi yang telah disepakati bersama. Berkenaan dengan pertimbangan di atas, bagaimana agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Salah satu cara yang paling umum adalah keharusan diterapkannya prinsip tata kelola organisasi profesi yang baik. Di antara prinsip tata-kelola organisasi dimaksud adalah adanya partisipasi anggota, yaitu organisasi profesi memberikan ruang yang sama bagi semua anggota profesi untuk terlibat dalam mengelola dan berperan dalam organisasi profesi. Partisipasi anggota dalam pengelolaan organisasi mengharuskan praktik dominasi dalam organisasi untuk dicegah sedemikian rupa. Pada posisi demikian, partisipasi anggota tanpa dominasi dimaksud mengharuskan organisasi profesi untuk mengatur pembatasan terhadap pemegang kekuasaan organisasi profesi. Dalam hal ini, advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnyalah memiliki tata kelola organisasi yang dapat mencegah adanya dominasi individu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oleh karena itu, perlu dibuka partisipasi anggota yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan organisasi. Hal demikian dapat mencegah kemungkinan terjadinya potensi penyalahgunaan yang dapat merusak kewibawaan organisasi profesi, termasuk dalam hal ini organisasi profesi advokat. Berdasarkan putusan tersebut jika dikaitkan dengan dalil Pemohon yang mengangkat kasus konkret seorang pimpinan organisasi advokat yang melewati batas waktu periodesasi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat beserta Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022, bukan merupakan isu konstitusionalitas norma. MK telah menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan dan periodesasi jabatan pimpinan organisasi 43 advokat didasarkan pada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan masa jabatan 2 (dua) periode serta larangan rangkap jabatan pimpinan Organisasi Advokat dengan pimpinan partai politik bertujuan untuk menghilangkan atau potensi mencegah penyelewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam tubuh organisasi advokat serta menjaga netralitas advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum sehingga diharapkan tidak adanya kepentingan politik tertentu yang dapat mengganggu profesionalisme seorang advokat. Organisasi profesi harus dijauhkan dari segala praktik pengelolaan yang dapat meruntuhkan kewibawaan organisasi di mata para anggota penyandang profesi agar organisasi profesi tetap profesional, berwibawa dan terjaga soliditasnya. Sehingga terhadap hal ini, menurut Pemerintah tidak ada kerugian konstitusional Pemohon yang terlanggar atau potensial terlanggar akibat keberlakuan Pasal a quo karena telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Pemohon agar dapat mencegah penyelewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat serta menjaga netralitas. c. Sesuai dengan penormaan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 menurut Pemerintah norma tersebut tidak mungkin dapat diperluas pemaknaan dengan menambahkan frasa “dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara’’ sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Ketentuan adanya larangan advokat memegang jabatan lain dan pejabat negara, sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU Advokat yang berbunyi sebagai berikut: (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. Hal ini juga senada dengan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Advokat dimana salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Selain itu, di dalam Pasal 3 dimaknai juga bahwa tidak ada larangan untuk tetap aktif di 44 organisasi profesinya. Jadi, jika terdapat Pejabat Negara ditunjuk atau terpilih jadi Ketua Organisasi Advokat, selama tidak melaksanakan tugas profesi Advokat, hal itu tidak melanggar ketentuan UU Advokat. d. Rangkap Jabatan Menteri/Wakil Menteri Sesuai dengan dalil permohonan Pemohon terkait adanya suatu Pimpinan organisasi yang merangkap sebagai Pejabat Negara, menurut Pemerintah akan menimbulkan atau mengakibatkan keputusan yang diambil berisiko bias atau berpihak kepada kelompok tertentu. Dalam pelaksanaan pemerintahan telah terdapat ketentuan peraturan perundan-undangan terkait rangkap jabatan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU Kementerian Negara). 1) Rangkap Jabatan Menurut UU Pelayanan Publik Pengertian mengenai Pelayanan publik menurut UU Pelayanan Publik, Pasal 1 angka 1 bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (vide Pasal 1 angka 2 UU Pelayanan Publik). Selain itu, organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (vide Pasal 1 angka 4 UU Pelayanan Publik). 45 Larangan Rangkap Jabatan telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 17 huruf a UU Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa Pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Adapun yang dimaksud dengan Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Pasal 35 UU Pelayanan Publik memberikan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui: 1. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 2. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: 1. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan 3. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 2) Rangkap Jabatan Menurut UU Kementerian Negara Sebagaimana didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kementerian Negara dijelaskan bahwa Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian (vide Pasal 1 angka 2 UU Kementerian Negara. Berkaitan dengan rangkap 46 jabatan oleh menteri, Pasal 23 UU Kementerian Negara menegaskan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. e. Kedudukan dan Kewenangan Wakil Menteri dalam Peraturan Perundang- Undangan Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dengan beratnya tugas, tanggung jawab, dan kewajiban dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, Presiden diberikan hak untuk membentuk organisasi pemerintahan lain yang berada dalam tubuh birokrasi. Sebagaimana diatur dalam UU Kementerian Negara bahwa kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang kemudian tersusun dalam organisasi yang terdiri dari unsur: 1. pemimpin, yaitu Menteri; 2. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; 3. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; 4. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; 5. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan 6. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertent (vide Pasal 10 UU Kementerian Negara). Sebagai unsur pemimpin dalam organisasi Kementerian, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri dan lembaga struktural seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal beserta jajaran di bawahnya merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut. 47 Mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangan, jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan dalam struktur organisasi Kementerian Negara yang berada satu tingkat di bawah Menteri dan juga berada satu tingkat di atas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal. Menteri, Wakil Menteri, dan jabatan struktural dalam organisasi kementerian (pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal) sesungguhnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang jelas berbeda. Hal ini telah diatur secara tegas dalam UU Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (selanjutnya disebut Perpres 60/2012), dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (selanjutnya disebut Perpres 140/2024). Berdasarkan kewenangan Wakil Menteri yang tercantum dalam Perpres 60/2012 dapat dikatakan bahwa bentuk pelimpahan kewenangan yang ada pada Wakil Menteri adalah delegasi. Kedudukan dan jabatan Wakil Menteri diatur lebih lanjut dalam Perpres 140/2024, khususnya Pasal 65 yang menegaskan hal sebagai berikut: 1. Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; 2. Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator atau Menteri; 3. Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator/Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator/ Kementerian. Khusus tugas Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Perpres 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpres 142/2024), Pasal 3 menegaskan: 1. Dalam memimpin Kementerian Koordinator, Menteri Koordinator dapat dibantu oleh Wakil Menteri Koordinator sesuai dengan penunjukan Presiden. 2. Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 48 3. Wakil menteri koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. 4. Wakil menteri koordinator mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator. 5. Ruang lingkup bidang tugas Wakil menteri koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. membantu menteri koordinator dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian koordinator;dan b. membantu menteri koordinator dalam mengoordinasikan pencapain kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon 1 di lingkungan kementerian koordinator. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara diantaranya telah diatur tentang tugas dan fungsi Wakil Menteri, yang dapat Pemerintah jelaskan bersama antara kedudukan dan tanggung jawab, keanggotaan, serta hak dan fasilitas Menteri dan Wakil Menteri, yaitu: 1. Kedudukan dan pertanggungjawaban a) Menteri di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; b) Wakil Menteri di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator atau Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator atau Kementerian; c) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; d) Adapun tugas Wakil Menteri meliputi: 1) Membantu Menteri Koordinator atau Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator atau Kementerian; dan 2) Membantu Menteri Koordinator atau Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator atau Kementerian. 2. Keanggotaan kabinet: a) Menteri merupakan anggota kabinet; 3. Hak dan Fasilitas: 49 a) Hak keuangan dan fasilitas Menteri sebagai pejabat negara; b) Hak keuangan dan fasilitas lainnya Wakil Menteri diberikan di bawah hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Menteri dan di atas jabatan struktural eselon 1a. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini bermakna, keberadaan Wakil Menteri tidak berdampak pada independensi organisasi advokat. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Wakil menteri untuk mengatur, mencampuri organisasi advokat sehingga tidak ada peluang untuk mengintervensi organisasi advokat. Adapun terhadap tugas yang diberikan kepada jabatan struktural dalam organisasi kementerian, Wakil Menteri menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri berwenang mengadakan rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan Kementerian. Untuk itu dapat dikatakan bahwa beban tugas Wakil Menteri merupakan pemberian tugas dari Menteri yang bersangkutan sehingga banyak dan tidaknya peran dan fungsi Wakil Menteri tergantung oleh banyak atau sedikitnya peran yang diberikan Menteri kepada Wakil Menteri. Dalam pelaksanan tugas, Wakil Menteri membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana adanya anggapan Pemohon bahwa rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara akan menimbulkan konflik kepentingan. Dalam rangka tata kelola pemerintahan Pejabat publik dilarang mengambil keputusan jika ada suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan keberpihakan pada suatu golongan tertentu. Dapat menjadi masalah jika konflik kepentingan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan. Sejalan dengan hal tersebut oleh karena wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, sehingga fungsi wakil Menteri hanya sebatas pada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unsur terkait bak dengan para pejabat eselon 1 di lingkungan Kemeterian maupun dengan 50 unsur lain terkait dalam rangka membantu Menteri Koordinator atau Menteri dalam pengambilan keputusan. Penjabaran Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 telah adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan mitigasi risiko melalui Pengelolan Konflik Kepentingan (Peraturan Menteri PANRB 17/2024) bahwa terdapat mekanisme mitigasi resiko yang dapat menciptakan tata Kelola pemerintah yang bersih sehingga terhindar dari adanya konflik kepentingan. Sehingga dapat menjadi upaya dalam rangka menjamin tata Kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, apabila mencermati ketentuan dalam Pasal 58 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, makin menegaskan bahwa Wakil Menteri bukan merupakan pejabat negara, meskipun kedudukan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pimpinan dalam suatu kementerian koordinator/kementerian tetapi hanya mempunyai tugas membantu menteri koordinator/menteri. f. Persoalan tentang Konsepsi Konflik/Benturan Kepentingan (conflict of interest/CoI) Dalam Penyelenggaraan Negara bukan Ranah Mahkamah Konstitusi tetapi Ranah Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) tidak mengatur secara komprehensif terhadap pejabat pemerintah yang merangkap jabatan, namun lebih memberikan perhatian terhadap pejabat yang merangkap jabatan yang berakibat pada timbulnya konflik kepentingan. Pasal 1 angka 14 UU Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Pasal 42 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Pasal 43 UU Administrasi Pemerintahan memberikan syarat suatu konflik kepentingan 51 terjadi, yakni dalam hal proses penetapan keputusan dan/atau melaksanakan tindakan dengan dilatarbelakangi oleh: a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; b. hubungan dengan kerabat dan keluarga; c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada berbagai ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan tersebut, maka pejabat pemerintah yang merangkap sebagai komisaris BUMN/BUMD dan Organisasi lainnya sangat rentan menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga apabila terjadi konflik kepentingan yang diakibatkan rangkap jabatan maka pejabat pemerintah tersebut akan diberikan sanksi administrasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat dipahami bahwa kekhawatiran Pemohon bahwa Pimpinan (PERADI) yang merangkap sebagai wakil Menteri dapat mempengaruhi suatu kebijakan. Namun menurut Pemerintah terhadap kekhawatiran Pemohon bahwa pimpinan suatu organisasi profesi yang merangkap sebagai pejabat negara, merupakah suatu yang tidak dapat dibuktikan secara nyata oleh Pemohon adanya benturan kepentingan. Oleh karena pengambilan kebijakan mutlak adalah kewenangan dari Menteri Koordinator atau Menteri bukan kewenangan wakil menteri. Serta, Merujuk pada UU Administrasi Pemerintahan bahwa persoalan tentang Konflik/Benturan Kepentingan (conflict of interest/Coi) Dalam Penyelenggaraan Negara bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi tetapi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 52 tentang Advokat terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan ketentuan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Untuk menguatkan keterangannya, Presiden mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H, M.H., yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2025 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Inkoherensi Permohonan Uji Materi Pasal 28 Ayat (3) UU Advokat dengan UUD 1945 Berikut ini akan ditunjukan koherensi antara Pasal 28 ayat (3) UU Advokat dengan norma pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh pemohon dalam perkara ini. Sehingga permohonan ini bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. a. Prinsip Persamaan Kedudukan di Depan Hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menjadi dasar bagi prinsip non diskriminasi dalam sistem hukum nasional. 53 Pasal 28 ayat (3) UU Advokat telah secara proporsional membatasi larangan rangkap jabatan hanya terhadap pimpinan partai politik. Pembatasan tersebut relevan karena pengalaman empirik menunjukkan bahwa keterlibatan langsung pimpinan organisasi advokat dalam kepemimpinan partai politik dapat menimbulkan konflik kepentingan yang nyata dan serius, terutama dalam konteks netralitas dan objektivitas dalam menjalankan fungsi profesi advokat. Karena organisasi partai politik dibentuk untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota dan masyarakat. Itulah mengapa dapat dipastikan bahwa pimpinan partai politik dimanapun posisinya termasuk menjadi pimpinan organisasi profesi Advokat akan memobilisasi dan mengendalikan anggota untuk kepentingan politik. Sebaliknya, pejabat negara secara umum memiliki karakteristik yang beragam dan tidak selalu menimbulkan konflik kepentingan dengan kepemimpinan organisasi profesi advokat. Oleh karena itu, permintaan untuk memperluas larangan tersebut justru dapat dianggap diskriminatif karena menyamaratakan semua pejabat negara tanpa analisis empiris yang memadai (Sidharta, 2009). Organisasi profesi advokat berbeda secara fundamental dari organisasi partai politik. Organisasi profesi bersifat teknokratik, dibentuk untuk mendukung pengembangan standar profesi dan penegakan kode etik. (Vide UU No.18/2003 tentang Advokat) Sementara organisasi politik politik bertujuan untuk mengelola kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan politik. (Vide UU No.2/2011 tentang Parpol) Pimpan Organisasi profesi tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pelaksanaan tugas profesional anggotanya. Setiap penyandang profesi memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan tugas profesinya. Kewenangan organisasi profesi terbatas pada aspek kode etik dan mekanisme penegakan disiplin etik yang diatur secara internal. Dengan demikian, keterlibatan pejabat negara dalam organisasi advokat tidak serta merta menimbulkan konflik kepentingan sebagaimana halnya dalam organisasi politik. Karena pimpinan organisasi profesi tidak memiliki legitimasi maupun otoritas untuk mengarahkan anggotanya demi kepentingan politik tertentu. Sehingga tidak tepat menyamakan relasi pimpinan partai politik dengan anggota dengan pimpinan organisasi profesi Advokat dengan anggotanya. 54 Oleh karena itu, kebijakan hukum yang membatasi rangkap jabatan hanya terhadap pimpinan partai politik sudah tepat secara rasional dan konstitusional. Maka sesungguhnya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tidak terdapat pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. b. Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) Permohonan penambahan larangan juga tidak selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pembatasan yang bersifat generalisasi terhadap seluruh pejabat negara tanpa membedakan jenis dan bentuk pejabat negara akan menciptakan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, ketentuan saat ini justru telah memberikan kepastian hukum yang adil dengan menetapkan satu jenis larangan spesifik yang didasarkan pada konflik kepentingan yang nyata, yaitu merangkap sebagai pimpinan partai politik. Legal policy (kebijakan hukum) yang membatasi hak warga negara untuk menduduki jabatan tertentu dalam organisasi profesi harus memiliki dasar legalitas, urgensi, dan proporsionalitas. Penambahan norma yang dimohonkan pemohon tidak didukung dan didasarkan fakta-fakta empirik dan bentuk-bentuk konflik kepentingan ketika pimpinan organisasi profesi Advokat merangkap sebagai pejabat publik secara kausalitas, maka akan dapat melahirkan ketidakpastian hukum. (Vide Pasal Pasal 43 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan) Permohonan perluasan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi Advokat sebagai pejabat negara dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tidak memiliki urgensi konstitusional. Sebagaimana diketahui, pejabat negara yang berasal dari kalangan advokat pada umumnya telah dinonaktifkan atau melepaskan praktik advokatnya selama menjabat. (Vide Pasal 20 Ayat (3) beserta penjelasannya UU Advokat). Dengan demikian, tidak ada benturan peran antara jabatan publik dan kepemimpinan organisasi profesi advokat. Realitasnya status sebagai pejabat negara tidak mempengaruhi independensi anggota lain di dalam organisasi advokat karena hubungan antara pimpinan dan anggota adalah hubungan profesional dan rekan sejawat, bukan hubungan struktural dan politis. Selain itu, organisasi advokat tidak dibiayai oleh APBN/APBD dan tidak memiliki kekuasaan mengikat sebagaimana lembaga negara. Oleh karena itu, rangkap 55 jabatan dalam konteks ini tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang atau penerimaan ganda sebagaimana halnya pada lembaga negara yang menggunakan anggaran publik. Maka sesungguhnya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tidak bertentangan dengan Pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. b. Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini berlaku secara umum, termasuk bagi warga negara yang menjabat sebagai pejabat negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 secara eksplisit menegaskan bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap organisasi advokat, termasuk dalam menentukan struktur, pengurus, dan kebijakan internalnya. Organisasi advokat adalah entitas otonom yang dibentuk dan dikelola oleh para anggotanya sesuai prinsip profesionalisme. Oleh karena itu, pembatasan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara yang tidak didasarkan pada justifikasi bentuk empiris konflik kepentingan dan tidak didasarkan pada kebutuhan yang terukur akan mencederai semangat kebebasan berorganisasi dan justru bertentangan dengan semangat Putusan MK tersebut. Maka pengaturan Pasal 28 Ayat (3) UU Advokat menambahkan frase merangkap sebagai pejabat negara justru akan bertentangan dan melanggar Pasal Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. d. Pembatasan Hak secara Proporsional (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945) Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Menurut teori proporsionalitas yang dikembangkan oleh Jimly Asshiddiqie (2022), Teori Proporsionalitas dalam Pembatasan Hak Konstitusional, setiap pembatasan hak konstitusional harus memenuhi tiga kriteria utama: (1) legalitas, (2) tujuan sah, dan (3) proporsionalitas. Kriteria legalitas mengharuskan pembatasan hak didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan sah. Dalam konteks larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi 56 Advokat dengan pejabat negara, ketentuan ini harus tertulis dalam norma undang- undang. Pasal 28 ayat (3) UU Advokat secara eksplisit melarang rangkap jabatan pimpinan organisasi Advokat dengan pimpinan partai politik, namun tidak mengatur larangan rangkap jabatan dengan pejabat negara. Jika pembatasan diperluas untuk melarang rangkap jabatan dengan pejabat negara, harus ada dasar hukum yang jelas dan eksplisit dalam undang-undang. Tanpa adanya aturan yang tegas dan jelas, pembatasan tersebut dapat dianggap melanggar asas legalitas karena tidak memenuhi prinsip keteraturan hukum dan kepastian hukum. Pembatasan hak harus memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum, ketertiban, keamanan, atau hak orang lain. Larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi Advokat dengan pimpinan partai politik bertujuan menjaga independensi organisasi advokat dari pengaruh politik praktis, sehingga organisasi advokat tetap bebas dan mandiri. Tujuan ini tepat karena untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mencederai fungsi advokat sebagai penegak hukum dan pelindung hak asasi. Namun, melarang rangkap jabatan dengan pejabat negara harus dapat dibuktikan memiliki tujuan yang spesifik dan relevan, misalnya potensi konflik kepentingan yang nyata dan signifikan. Jika tidak ada bukti bahwa pejabat negara dapat mengganggu independensi organisasi advokat, maka pembatasan tersebut tidak memenuhi kriteria tujuan tepat. Proporsionalitas mengharuskan pembatasan hak tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Larangan rangkap jabatan dengan pimpinan partai politik sudah proporsional karena secara langsung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan politik yang nyata. Melarang rangkap jabatan dengan seluruh pejabat negara tanpa pengecualian dapat menjadi pembatasan yang berlebihan dan tidak proporsional, karena pejabat negara memiliki peran dan fungsi yang sangat beragam, tidak semuanya berkonflik dengan tugas organisasi advokat. Pembatasan yang tidak proporsional dapat menghambat hak warga negara untuk berpartisipasi dalam jabatan publik dan organisasi profesi secara adil dan setara. Pasal 28 ayat (3) UU Advokat saat ini, larangan rangkap jabatan dengan pimpinan partai politik sudah memenuhi ketiga kriteria tersebut, sedangkan perluasan larangan ke pejabat negara secara umum belum memenuhi kriteria legalitas, tujuan 57 yang tepat, dan proporsionalitas sehingga berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak konstitusional. Dengan demikian Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tidak bertentangan terhadap Pasal Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 2. Kedudukan Organisasi Advokat Dalam Konstitusi Dalam sistem hukum Indonesia sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum maka mengharuskan adanya mekanisme penegakan hukum sekaligus profesi penegak hukum guna mewujudkan negara hukum yang menjamin keadilan. Advokat sebagai penegak hukum berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia, sehingga organisasi advokat memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum. Maka Kehadiran UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai upaya mengatur profesi advokat sebagai profesi yang mulia (nobile officium) dan mandiri. Vilhelm Aubert (1973: 267) dalam Sociology of Law mengatakan bahwa profesi adalah pekerjaan pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematis pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama dari masyarakat. Asumsinya bahwa masalah-masalah yang timbul pada masyarakat tidak semua bisa diselesaikan sendiri, masalah tersebut harus diselesaikan oleh ahli. Ahli ini adalah orang yang berkegiatan tertentu, atau profesional. Tidak semua pekerjaan disebut sebagai profesi, Talcott Parsons dalam David L. Sills (ed.) (1972), International Encyclopedia of the Social Sciences mengemukakan bahwa terdapat kriteria inti untuk mengkualifikasi suatu pekerjaan disebut sebagai suatu profesi, yakni: Pertama, profesi mensyaratkan pendidikan teknis formal dilengkapi dengan cara pengujian yang terlembaga. Kedua, penguasaan tradisi kultural dalam menggunakan keahlian tertentu serta keterampilan dalam penggunaan tradisi tersebut. Ketiga, pekerjaan tersebut memiliki sejumlah sarana institusional untuk menjamin bahwa kompetensi tersebut akan digunakan dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Wujudnya adalah keberadaan organisasi profesi. Dengan demikian etika profesi adalah pedoman nilai-nilai moral mengenai yang boleh dilakukan ataupun tidak, pantas dilakukan ataupun tidak. Pedoman tersebut terlembaga dibawah organisasi profesi yang menaunginya. Pelanggaran terhadapnya akan dapat dikenakan sanksi. Sehingga pada dasarnya kode etik profesi merupakan prinsip-prinsip profesional. 58 Organisasi advokat merupakan entitas profesi hukum yang menjalankan fungsi kepentingan publik dalam penegakan hukum. Jimly Asshiddiqie (2021) menyebut advokat sebagai “corporate guardians of law” yang memiliki posisi strategis yang mandiri dari intervensi negara. Adapun tata kelola internal organisasi advokat diatur secara mandiri melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang merupakan instrumen untuk pengawasan kode etik dan independen saat menjalankan profesinya dan bebas dari intervensi negara. Berbeda dengan aparat penegak hukum negara lain, yakni polisi, jaksa dan hakim merupakan aparatur negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tunduk pada peraturan struktur birokrasi negara dalam domain penegakan hukum. Sebaliknya organisasi advokat bersifat mandiri secara finansial dan bukan bagian struktural birokrasi negara dalam penegakan hukum. Advokat adalah profesi yang dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan profesinya secara bebas dalam penegak hukum demi kepentingan klien dengan itikad baik. Advokat harus dapat menjalankan profesinya secara mandiri tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, termasuk negara, agar dapat menjamin penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum perdata, relasi antara advokat dan pencari keadilan merupakan hubungan kontraktual berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Negara tidak berwenang secara langsung untuk mengintervensi hubungan ini dalam pelaksanaan tugas profesional jasa hukum. Advokat adalah profesi yang bebas dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, sehingga harus bebas pula dari campur tangan atau intervensi negara dalam melaksanakan profesinya demi kepentingan klien dengan itikad baik. Advokat harus dapat menjalankan profesinya secara mandiri tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, termasuk negara, agar dapat menjamin penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam Merriam-Webster (2020) prakteknya Advokat sebagai sebuah profesi yang mulia (nobile officium), yakni “the equitable discretion of the Court of Sessions to afford relief in cases where none is possible at law”. Tak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan organisasi yang memayungi aktivitasnya. Itulah sebabnya seorang Advokat tak akan dapat berperan secara maksimal dalam menegakkan nilai ideal keadilan di tengah belantara penegakan hukum jika tak bergabung dalam suatu organisasi profesi 59 3. Makna Pejabat Negara dan Pimpinan Organisasi Advokat Dalam teori hukum tata negara, pejabat negara adalah individu yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan kekuasaan negara. Menurut Soerjono Soekanto (1977), pejabat negara adalah orang yang menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan formal untuk mengambil keputusan yang mengikat masyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) membedakan pejabat negara dengan aparatur sipil negara (ASN). Pejabat negara adalah mereka yang menduduki jabatan politik atau jabatan negara tertentu yang diatur oleh undang- undang, sedangkan ASN adalah pegawai yang bekerja secara profesional dan netral dalam birokrasi pemerintahan. Dalam Ketentuan Pasal 58 huruf a hingga huruf n UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN Perubahan atas UU No.5/2014 secara eksplisit menyebutkan nama-nama pejabat negara, antara lain huruf j Menteri dan setingkat menteri. Dari ketentuan ini maka sesungguhnya yang dimaksud pejabat negara adalah bersifat individual bukan kolegial (secara bersama-sama). Sedangkan Organisasi Advokat dipimpin oleh Pimpinan organisasi advokat, yaitu mereka yang memegang jabatan dalam organisasi profesi advokat yang berfungsi mengatur, mengawasi, dan membina anggota advokat agar menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan standar profesi. Sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa organisasi advokat dipimpin oleh Pimpinan. Dari ketentuan tersebut maka yang dimaksud pimpinan organisasi advokat adalah bersifat kolegial bukan individual sebagaimana pejabat negara. Dengan kata lain, semua pengurus adalah pimpinan bukan hanya Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB). Apalagi organisasi Advokat menggunakan nomenklatur nama: Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPN). Untuk memudahkan pemahaman akan diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini: Aspek Pejabat Negara Pimpinan Organisasi Advokat Dasar Hukum UUD 1945, UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan UUD 1945, UU Advokat Kedudukan Jabatan bersifat individual Jabatan bersifat kolegial 60 Fungsi Melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik Mengatur, mengawasi, dan membina profesi advokat Aspek Pejabat Negara Pimpinan Organisasi Advokat Kewenangan Mengambil keputusan publik yang mengikat masyarakat Menetapkan kode etik dan pengawasan internal profesi Hubungan dengan Negara Bagian integral dari negara dan pemerintahan Independen dari intervensi negara dan pemerintah Pertanggungjawaban Hukum administrasi, pidana, politik Etik profesi Larangan Merangkap sebagai ASN Merangkap Pimpinan Parpol Instrumen tidak Aktif Cuti di luar tanggungan negara Tidak menjalankan profesi selama menjabat 4. Perihal Pimpinan Organisasi Advokat Yang Menjadi Pejabat Negara Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana dalam perkara a quo, tidak terdapat larangan pimpinan organisasi Advokat merangkap sebagai pejabat negara. Namun yang dilarang dalam ketentuan di atas adalah pimpinan organisasi Advokat menjabat sebagai pimpinan partai politik. Larangan tersebut didasarkan pada logika hukum tata negara bahwa jabatan pengurus organisasi profesi bersifat strategis dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika dijabat oleh individu yang aktif dalam struktur partai politik. Potensi konflik kepentingan akibat dari pimpinan organisasi advokat yang berafiliasi pada partai politik lebih tinggi dibandingkan merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Karena jabatan sebagai pimpinan partai politik secara inheren membawa misi ideologis dan kepentingan politik tertentu ke dalam organisasi Advokat yang bisa bertentangan dengan independensi profesi advokat. Pimpinan organisasi Advokat yang merangkap sebagai pejabat negara dalam hal ini menteri atau setingkat menteri, yaitu Ketua DPN Peradi Otto Hasibuan. Sesungguhnya yang bersangkutan tidak merupakan pemegang otoritas tunggal di DPN Peradi. Karena sesuai dengan pemaknaan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) UU Advokat yang menegaskan bahwa organisasi Advokat dipimpin secara kolegial, maka segala keputusan dan tindakan organisasi dilakukan oleh seluruh pengurus DPN Peradi. 61 Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 terakhir diubah menjadi UU No.61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara tidak melarang pejabat negara merangkap sebagai pengurus organisasi profesi. Sesuai Ketentuan Pasal 23 c UU Kementerian Negara menyatakan: Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahwa organisasi Advokat bukan merupakan organisasi yang dibentuk dan dijalankan dengan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Melainkan dibiayai secara mandiri oleh para pengurus organisasi. 5. Pemaknaan Cuti dan Tidak Menjalankan Profesi Advokat Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU ASN yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU ASN tersebut menggunakan terminologi cuti di luar tanggungan negara bagi ASN yang menduduki posisi sebagai pejabat negara. Karena profesi ASN mendapatkan upah atau gaji tetap yang bersumber dari APBN/APBD. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditegaskan bahwa: “Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut”. Sedangkan dalam UU Advokat tidak menggunakan terminologi cuti karena profesi Advokat tidak mendapatkan upah atau gaji tetap yang bersumber dari APBD/APBN. Makna dari ketentuan ini menegaskan jika ada seorang Advokat (bersifat individual bukan kolegial) yang merangkap sebagai pejabat negara yang juga berprofesi sebagai Advokat tidak dilarang, sepanjang tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. Acapkali frase: “…tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut” yang terdapat pada ketentuan Pasal 20 Ayat 3 UU Advokat juga 62 dimaknai oleh sebagian kalangan dengan istilah “Cuti”, atau berhenti sementara menjalankan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan. Pemaknaan menjalankan tugas profesi Advokat disetarakan dengan cuti tidak keliru karena faktanya sama, yakni tidak bekerja menjalankan profesinya. Pemaknaan ini sebangun dengan makna berhenti sementara atau cuti diluar tanggungan negara bagi ASN yang menjadi pejabat negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) huruf c UU ASN. Bahwa UU Kementerian Negara tidak melarang pejabat negara untuk memegang jabatan struktural di luar instansi pemerintah, sepanjang tidak menghambat pelaksanaan tugas utamanya. Artinya, secara yuridis tidak terdapat pelarangan eksplisit mengenai pejabat negara yang merangkap sebagai pengurus organisasi profesi seperti advokat. Bahwa pembatasan rangkap jabatan dalam organisasi profesi harus tunduk pada prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana UU Advokat sebagai lex specialis hanya membatasi rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik bukan sebagai pejabat negara. Apalagi pejabat negara yang merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi profesi Advokat telah menyatakan diri dengan surat pernyataan cuti atau tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. Maka sudah harus dianggap tidak melanggar hukum dan tidak kehilangan haknya untuk tetap berhimpun dalam organisasi Advokat. Lebih dari itu, berdasarkan ketentuan penjelasan dari Pasal 20 Ayat (3) UU Advokat yang menjelaskan bahwa: Ayat (3) “Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya”. Penjelasan dari Pasal 20 ayat (3) UU Advokat ini menegaskan bahwa ketika seorang pimpinan organisasi Advokat merangkap sebagai pejabat publik tetap memiliki hak untuk berhubungan dengan Kantor Advokatnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun advokat tidak aktif menjalankan profesinya, hubungan perdata dengan kantor advokat tetap berlaku. Hal demikian menunjukkan bahwa UU Advokat mengakui hak advokat untuk mempertahankan status keanggotaannya dalam profesi, hak kebebasan berserikat dalam asosiasi profesi, serta berhak untuk memilih dan dipilih dalam organisasi dan kepemimpinan organisasi profesi Advokat. Hal ini juga menunjukkan beberapa hal: 63 a. Mencerminkan keseimbangan antara pembatasan profesi untuk kepentingan umum dengan perlindungan hak-hak pribadi advokat sebagai warga negara. b. Mencerminkan keselarasan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak asasi, termasuk hak atas pekerjaan dan kebebasan berprofesi, selama pembatasan tersebut dilakukan secara proporsional dan berdasarkan hukum (legalitas). c. Mencerminkan ketegasan UU Advokat bahwa pembatasan ini bersifat sementara dan spesifik, hanya berlaku selama masa jabatan sebagai pejabat negara, sehingga tidak bersifat permanen atau diskriminatif. Dari perspektif konstitusi penambahan larangan berupa larangan merangkap sebagai pejabat publik di luar yang ditentukan undang- undang merupakan bentuk perluasan norma yang bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara dan prinsip konstitusionalitas. 6. Inkonstitusionalitas Larangan Pimpinan Advokat Merangkap Pejabat Publik Bahwa ketentuan Pasal 28 Ayat (3) UU Advokat yang melarang pimpinan organisasi Advokat yang merangkap sebagai pimpinan partai politik adalah tepat, karena partai politik adalah organisasi kekuasaan. Peran organisasi partai politik adalah dalam mempertahankan dan merebut kekuasaan politik. Dalam sistem politik, kekuasaan adalah sarana utama untuk mewujudkan visi ideologis dan kepentingan, sehingga partai politik secara inheren terlibat dalam perebutan kekuasaan. Oleh karena itu jika pimpinan organisasi Advokat merangkap sebagai pimpinan partai politik akan membahayakan jalannya organisasi profesi Advokat, karena akan berpengaruh terhadap independensi organisasi dan berpotensi konflik kepentingan dengan menjadikan organisasi Advokat untuk menggerakkan massa secara ideologis untuk memenangkan partai politik tertentu untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politik. Bahkan ketika kader partai yang berasal dari organisasi Advokat terpilih menduduki jabatan politik akan berpotensi konflik kepentingan karena kebijakannya akan berpihak pada kolega profesi Advokat yang memiliki garis ideology partai politik yang sama. Bahwa larangan Pimpinan Organisasi Advokat merangkap sebagai pejabat negara adalah inkonstitusional karena sesungguhnya tidak memiliki hubungan kausal 64 langsung dengan konflik kepentingan baik dari sudut lembaga negara tempat dimana pejabat negara dengan organisasi advokat. Oleh karena itu, tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan dan intervensi pejabat negara terhadap organisasi advokat. Organisasi advokat memiliki Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan yang mengawasi dan memberi sanksi terhadap advokat yang melaksanakan tugas profesinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 12 (1) dan (2) UU Advokat yang menyatakan bahwa: (1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang- undangan. Bahwa Pasal 13 (1) dan (2) UU Advokat juga menyatakan bahwa (1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. Oleh karena itu tidak memungkinkan pimpinan organisasi advokat yang menjabat sebaga pejabat negara mengintervensi advokat dalam menjalankan profesinya ketika berhadapan dengan negara/pemerintah. 7. Perihal Konstitusionalitas Single Bar Organisasi Advokat Sesungguhnya berdasarkan ketentuan UU No.18/2003 tentang Advokat tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang pernyataan, bahwa PERADI adalah satu-satunya Organisasi Advokat. Namun dapat dipahami melalui penafsiran historis dan sistematis dari UU Advokat. Dari aspek penafsiran historis dapat dilacak sejak awal inisiasi pembentukan Organisasi Advokat yang dimulai sejak tahun 1995 dalam bentuk Seminar yang difasilitasi pemerintah guna membentuk rumah organisasi advokat yang kemudian melahirkan Forum Komunikasi Advokat Indonesia dan Kode Etik. Selanjutnya pada 11 Februari 2002 dideklarasikan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang anggotanya terdiri dari IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI yang melaksanakan tiga kegiatan: Pertama, membuat panitia bersama MA menyelenggarakan ujian pengacara praktek pada 17 April 2002. Kedua, membuat Kode Etik Advokat pada 23 Mei 2002. Ketiga, mendesak diundangkannya RUU Advokat. Maka kemudian disahkan RUU Advokat menjadi UU No.18/2003 tentang advokat pada tanggal 5 April 2003. 65 Sedangkan dari aspek penafsiran sistematis dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 angka 3 UU ini yang menyatakan bahwa Organisasi Advokat adalah Organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU ini. Penjelasan pasal 3 ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan Organisasi Advokat dalam Ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan pasal 32 Ayat (4) UU ini yang menyatakan, bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya UU ini, Organisasi Advokat telah terbentuk. Bahkan secara eksplisit Pasal 32 Ayat (3) UU ini menegaskan, bahwa 8 (delapan) organisasi, yakni IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI untuk sementara waktu menjalankan tugas Organisasi advokat. Lalu pada tanggal 16 Juni 2003 ke-8 Organisasi itu sepakat untuk menggunakan KKAI lalu berubah menjadi PERADI yang dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004. Dari aspek historis dan sistematis ini dapat dipahami bahwa PERADI adalah satu-satunya wadah Organisasi Advokat di Indonesia. Selain itu pemahaman lain untuk mengatakan bahwa PERADI adalah satu-satunya Organisasi Advokat dalam rezim single bar system dapat dibaca dari original intent atau maksud pembentuk UU, dapat memastikan bahwa pembentuk UU memang menghendaki hanya ada satu wadah organisasi advokat sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28 Ayat (1) yang menegaskan, bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Mencermati Putusan MK RI No. 35/PUU VII/2018 yang menyatakan menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan hukum (ratio legis) antara lain: Pertama, bahwa sesungguhnya terhadap norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara a quo tidak ada persoalan konstitusionalitas. Sebab norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon terkait pasal-pasal tentang Frasa “Organisasi Advokat” sejatinya yang menjadi genus adalah norma Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang termasuk juga dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo. Sehingga, norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tersebut merupakan wujud adanya konsekuensi yuridis dengan telah terbentuknya organisasi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU 66 Advokat yang secara lengkap telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan- Putusan tersebut di atas. Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU- IV/2006). Kedua, Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma pasal-pasal yang diajukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara a quo maka penegasan dari pendirian Mahkamah tersebut sudah menjadi rujukan bahwa persoalan yang berkaitan dengan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Advokat dipandang telah selesai, sehingga sepanjang berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Advokat sudah tidak relevan lagi dipersoalkan. Dengan demikian permasalahan organisasi advokat yang secara faktual saat ini masih ada, hal tersebut telah berkenaan dengan kasus-kasus konkret yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah menilainya. Melalui putusannya MK RI ingin menegaskan bahwa terhadap organisasi profesi advokat, norma Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah menegaskan, bahwa Organisasi Advokat (huruf O dan huruf A ditulis dengan huruf besar) “merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Sementara pembentukan Organisasi Advokat itu telah diatur pula dalam Pasal 32 UU Advokat, yakni untuk sementara waktu sebelum terbentuknya Organisasi Advokat, maka tugas dan kewenangannya dijalankan bersama oleh delapan organisasi advokat yang ada pada waktu itu, yakni IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI yang disebutkan satu persatu namanya di dalam UU ini. Sedangkan Organisasi Advokat yang dimaksud itu pembentukannya dibatasi secara limitatif oleh UU ini yakni “paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”. Realitasnya, Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan norma Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) 67 hanyalah Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), sementara organisasi- organisasi advokat yang lainnya, yang kemudian bermunculan, tidaklah dibentuk sesuai norma Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat. Maka sesungguhnya Putusan MK RI No. 35/PUUXVII/2018 merupakan putusan yang berulang paling tidak UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diuji ke MK RI sebanyak lebih dari 20-an kali. Beberapa putusan MK RI yang dapat dikategorikan sebagai manifestasi pendapat MK RI dalam menyikapi model single bar system dimana PERADI adalah satu-satunya organisasi Advokat yang memiliki 8 aspek wewenang antara lain: mengangkat advokat, melaksanakan pendidikan advokat, mengadakan ujian profesi advokat, mengusulkan pengangkatan advokat kepada Pengadilan Tinggi, mengawasi dan menindak advokat yang melanggar kode etik profesi advokat antara lain: Pertama, Putusan MK Nomor 66/PUU- VIII/2010 yang juga menguji Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. (halaman 342), PERADI sebagai: "Satu Satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang: - untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], -pengujian calon Advokat (Pasal 3 ayat (1) huruf f), - pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], - membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], -membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], - membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], -melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan - memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. Kedua, Putusan MK Nomor 14/PUU IV/2006 mengenai pengujian Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat tanggal 30 November 2006 tersebut di atas, Mahkamah dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, "Bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya". MK RI dalam beberapa putusannya sebagaimana telah disebutkan di atas telah dengan jelas dan tegas memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan frasa "organisasi advokat" dalam UU Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Oleh karena itu, dapat dipahami dalam batas penalaran hukum yang wajar bahwa sesungguhnya penafsiran yang diberikan oleh MK RI menyangkut frasa "organisasi advokat" yang tersebar dalam 20 (dua puluh) pasal 68 seharusnya tak ada celah yang inkonstitusionalitas pada frase "organisasi advokat" sehingga seyogyanya tak ada lagi klaim dari organisasi profesi di luar PERADI yang merasa berwenang menyelenggarakan pendidikan advokat, mengangkat advokat, mengajukan permohonan penyumpahan advokat kepada Pengadilan Tinggi, dan melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi kepada advokat. Dapat pula dipahami, bahwa spirit dari Putusan-Putusan MK RI dan terakhir yang dituangkan dalam Putusan MK RI No. 35/PUUXVII/2018, kendati putusan ini menolak permohonan pemohon, namun pada prinsipnya MK RI berpendapat hukum, bahwa politik hukum (legal policy) yang dikehendakinya adalah single bar system bukan multy bar system. Karena MK berpandangan, bahwa pengujian terhadap frase kata “Organisasi Advokat” dalam pasal-pasal UU Advokat bukan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan undang- undang. Maka mudah dipahami, bahwa jika konstitusionalitas norma yang menjadi persoalan dan dimohonkan untuk diuji oleh MK RI, maka dipastikan MK RI berwenang untuk melakukan pengujian sebagaimana yang dimohonkan. Namun Putusan MK MK RI No. 35/PUUXVII/2018 yang menolak permohonan pemohon tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma ke dalam kenyataan, maka MK tentu saja tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus masalah ini. Sedangkan dari aspek sosiologis perlunya single bar system adalah dalam rangka untuk menjamin agar tidak terjadi perbedaan kode etik Advokat, kualitas pendidikan, pengujian, pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap Advokat, karena tidak adanya pedoman (guidance), pola yang baku, tunggal dan terstruktur, sehingga profesi Advokat tak berwibawa dan berpotensi tak oleh masyarakat pencari keadilan. [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum dan keterkaitan atau kepentingan Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin terhadap Permohonan Pemohon a quo. Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait tersebut telah mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 7 Maret 2025. Terhadap permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut, MKRI telah menetapkan Arif Fadillah Arifin sebagai Pihak 69 Terkait dalam Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024. Berdasarkan Ketetapan MKRI Nomor 5.3.183/PUU/TAP.MK/PT dianggap dibacakan. Bahwa Pihak Terkait sebagaimana poin 4 dan 5 di atas adalah anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Nomor Induk Advokat Peradi 13.00620 dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027 yang telah diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 5 Juni 2013. Bahwa Peradi adalah satu-satunya organisasi advokat sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat yang didirikan atau dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 oleh atas kesepakatan bersama delapan organisasi profesi advokat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat dan dengan terbentuknya Peradi sebagaimana dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 dan selanjutnya dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005, dikuatkan dengan Putusan MKRI Nomor 014/PUU-IV/2006 dan Putusan MKRI Nomor 66/PUU-VIII/2010, maka menjadi tidak relevan mempersoalkan konstitusional Peradi. Bahwa Pihak Terkait sering memperhatikan isu-isu advokat, termasuk membaca berita media massa online dan mengikuti perkembangan perkara pengujian undang- undang di laman MKRI, sehingga mengikuti adanya Perkara PUU Nomor 183/PUU- XXII/2024 dari Pemohon a quo yang merupakan anggota dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI, sehingga Pihak Terkait sebagai Warga Negara Indonesia termasuk dalam kedudukannya sebagai anggota Peradi. Maka Pihak Terkait merasa berkepentingan dengan pokok permohonan yang berlawanan dengan Pemohon sebab Pihak Terkait berpotensi dirugikan apabila materi muatan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat diberikan pemaknaan baru. Sehingga menurut Pihak Terkait, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun Tahun 2003 yang dilakukan pengujian tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak. Bahwa kasus konkret yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H., M.M., sebagai Pimpinan Peradi telah 70 diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2024, tetapi sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Peradi. Sementara itu, Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lain sesuai ketentuan perundang-undangan. b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bahwa berdasarkan keberadaan Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat yang pimpinannya bukan pejabat negara lain, sesuai peraturan perundang- undangan, dan juga bukan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD, atau tidak termasuk sebagai organisasi yang mendapatkan pembiayaan dalam bentuk bantuan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Maka Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagai salah satu pimpinan Peradi tentu memenuhi persyaratan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara untuk diangkat menjadi menteri atau wakil menteri. Begitu juga Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin sebagai Warga Negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Anggota Peradi yang ke depannya dapat menjadi Pimpinan Peradi, baik pimpinan pradi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau kami sebut cabang juga berpeluang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai menteri atau wakil menteri. Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara tersebut di atas, dikaitkan dengan keberadaan Peradi sebagai organisasi advokat yang telah sesuai Undang-Undang Advokat, maka Pimpinan Peradi dapat memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai menteri karena Pimpinan Peradi bukanlah pejabat negara lainnya dan bukan dari pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan asalkan Pimpinan Peradi tersebut juga tidak merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Bahwa selanjutnya merujuk pada Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara tersebut di atas, dikaitkan dengan keberadaan Pihak Terkait sebagai warga negara Indonesia dalam kedudukan sebagai anggota Peradi yang ke depannya 71 dapat menjadi Pimpinan Peradi dan tentunya berpeluang untuk diangkat sebagai menteri atau wakil menteri, maka telah jelaslah bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Advokat yang dilakukan pengujian a quo adalah tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dan justru telah sesuai dengan hak konstitusional warga negara sebagai hak individu dan hak kolektif 15 yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak individual, hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak individual, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak individual, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak kolektif, hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Bahwa selanjutnya apabila merujuk pada pengertian pimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pimpinan adalah kata benda yang berarti kumpulan pemimpin atau jamak. Contoh kalimat, “Hari ini presiden mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR”, hal ini sesuai dengan pemaknaan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat mengenai pimpinan organisasi advokat adalah pimpinan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang kondisi faktualnya berdasarkan struktur Peradi adalah sebagai berikut. 1. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi yang berjumlah 257 orang. 2. Dewan Kehormatan Pusat Peradi yang berjumlah 15 orang. 3. Komisi Pengawas DPN Peradi yang berjumlah 7 orang. 4. Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi yang berjumlah 20 orang. 5. Pengurus Young Lawyers Committee Peradi yang berjumlah 202 orang. 190 Dewan Pimpinan Cabang Peradi yang masing-masing jumlahnya bervariasi yang rata-rata berjumlah sekitar 300 orang. 26 Dewan Kehormatan Daerah Peradi yang masing-masing jumlahnya bervariasi yang rata-rata berjumlah sekitar 5 orang. 6. Komisi Pengawas DPC Peradi yang masing-masing jumlahnya bervariasi yang rata-rata berjumlah 5 orang. 171 Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang yang masing-masing jumlahnya bervariasi yang rata-rata berjumlah sekitar 20 orang Kesimpulan Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin terhadap permohonan Pemohon a quo. 72 1. Mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan MKRI Nomor 91/PUU-XX/2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 dan ayat (1) huruf a Undang-Undang MKRI, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Saudara Andri Darmawan, SH., M.H., tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon untuk mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang MKRI sudah sewajarnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Namun, apabila MKRI berpendapat lain, sebagaimana kesimpulan dalam butir 2 di atas, maka keseluruhan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar hukum, dan tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma terkait keberlakuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, sehingga permohonan tersebut dinyatakan harus ditolak. 4. Pihak Terkait berpendapat bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan MKRI Nomor 91/PUU-XX/2022 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pihak Terkait berpendapat bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat berikut penjelasannya sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XX/2022 secara sah mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon sebagaimana uraiannya dalam huruf d alasan-alasan permohonan pada I, poin 17, 18, 19, 20, 21, dan 22, halaman 14 sampai 17, serta huruf D, III, poin 30, 31, 32, 33, dan 34 halaman 19-22 dalam Permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga sewajarnya permohonan Pemohon harus ditolak atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang 73 MKRI sehingga sudah sewajarnya MKRI menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Petitum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 183/PUU-XXII/2024 ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 2. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon, void untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin untuk seluruhnya. 4. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-21 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2025 sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arif Fadillah Arifin; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI NIA: 13.00620 atas nama Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2027; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Serita Acara Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Arif Fadillah Arifin, S.H, tanggal 5 Juni 2013; 74 4. Bukti PT-4 : Print Out Putusan MKRI Nomor 91/PUU- XX/2022 (halaman 1dan Amar Putusan); 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Deklarasi Pendirian Peradi tanggal 21 Desember 2004 dari Buku Kitab Advokat Indonesia terbitan PERADI, edisi pertama, cetakan ke-1: tahun 2007, halaman 56-57; 6. Bukti PT-6 : Print Out UU RI Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (halaman 1 dan halaman 9-10 khusus Pasal 23); 7. Bukti PT-7 : Print Out Susunan Pengurus DPN Peradi Masa Jabatan 2020-2025. Diambil dari website www.Peradi.or.id. 8. Bukti PT-8 : Print Out Susunan Pengurus Dewan Kehormatan Pusat Dan Daerah Peradi Masa. Diambil dari website www.Peradi.or.id 9. Bukti PT-9 : Print Out Susunan Pengurus Komisi Pengawas DPN Peradi Dan Daftar Komisi Pengawas Daerah Seluruh Indonesia. DiambiI dari website www.Peradi.or.id. 10. Bukti PT-10 : Print Out Susunan Pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi Periode 2024-2029 Dan Daftar Pusat Bantuan Hukum Peradi Seluruh Indonesia. Diambil dari website www.Peradi.or .id. 11. Bukti PT-11 : Print Out Susunan Pengurus Young Lawyer's Committee Peradi Periode 2023-2028 dan Daftar Young Lawyer's Committee Cabang Peradi Seluruh Indonesia. Diambil dari website www.Peradi.or.id 12. Bukti PT-12 : Print Out Informasi Cabang Peradi Seluruh Indonesia. DiambiI dari website www.Peradi.or.id. 13. Bukti PT-13 : Print Out UU RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat [halaman 1 dan halaman 11 khusus Pasal 20 ayat (3)]; 14. Bukti PT-14 : Print Out Kode Etik Advokat Indonesia disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 (halaman 1 dan halaman khusus Pasal 3 huruf i). 15. Bukti PT-15 : Print Out Berita "Rapimnas Gerindra Prabowo Subianto Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk Periode 2025-2030". Diambil dari website https: //gerindrasumut.id/raQimnas- gerindra-prabowo-subianto-kembali- terpilih-sebagai- ketua-umum-partai-gerindra-untuk-periode-2025-2030/ 16. Bukti PT-16 : Print Out Berita "Dihadiri Ketua Dewan Pembina Sekaligus Ketua MPR RI, Pengurus DPP KAI 2024- 2029 Resmi Dikukuhkan". Diambil dari website https://www.kai.or.id/dpp- kai/23998/dihadiri-ketua- dewan-pembina- sekaligus-ketua-mpr-ri-pengurus-dpp- kai-2024-2029-resmi-dikukuhkan.html dan https: //www.kai.or . id/susunan-struktur-pengurus-kongres- 75 [2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Johannes C. Sahetapy Engel, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: advokat-indonesia; 17. Bukti PT-17 : Print out Berita “Daftar Menteri dan Wamen Prabowo dari Parpol, Siapa Dapat Jatah Terbanyak? Diambil dari website:httes://nasional.kompas.com/read/2024/10/21/1 5583551/daftar-menteri-dan-wamen-prabowo-dari- parpol-siapa-dapat-jatah-terbanyak?page=all; 18. Bukti PT-18 : Print Out Berita Website: Bapak Dr. H. Yusardin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung/Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung merangkap jabatan sebagai Ketua lkatan Hakim Indonesia/IKAHI sebagai Organisasi Profesi Hakim. Diambil dari website httes://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar- peradilan-agama/berita-daerah/hakim-agung-kamar- agama-h-yasardin-terpilih-ketua-umum-ikahi-periode- 2022-2025 dan httes://pa-lubukbasung.go.id/selamat- dan-sukses-dr-h- yasardin-s-h-m-hum-sebagai-ketua- muda-kamar-agama-mahkamah-agung-ri/; 19. Bukti PT-19 : Print Out Berita Website: "Jampidum Asep Nana Mulyana Terpilih Jadi Ketum Persaja Periode 2025- 2027''. Bapak Prof Dr Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum sebagai Jaksa/Jaksa Agung Muda Pidana Umum merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Persatuan Jaksa lndonesia/Persaja sebagai Organisasi Profesi Jaksa. Diambil dari website httes://kejati-jatim. go.id/jampidum-asep-nana-mulyana-terpilih-jadi- ketum-persaja-periode-2025-2027/; 20. Bukti PT-20 : Print Out Berita "Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029". Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA, juga sekaligus merangkap sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (vide Bukti PT-16). Meskipun merangkap juga sebagai Pimpinan Organisasi/Ketua Dewan Pembina KAI dan Pimpinan Partai Politik/Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP Partai Golkar Periode 2024-2029. Diambil dari website httes://www.antaranews.com/berita/4451477/susunan- lengkap-pengurus-dpp-partai-golkar-periode-2024- 2029; 21. Bukti PT-21 : Print Out Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, lmigrasi, Dan Pemasyarakatan. 76 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Mahkamah Konstitusi (“MK”) adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” 3. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) [Bukti PT.IV-4], serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) [Bukti PT.IV-5], MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 4. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) [Bukti PT.IV-6], MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Norma hukum dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 77 5. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), MK memiliki wewenang untuk memanggil Pihak Terkait guna memberikan keterangannya dalam persidangan. Berdasarkan uraian di atas, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, MK juga berwenang untuk memanggil Pihak Terkait guna memberikan keterangannya dalam sidang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk memanggil Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H., sebagai Pihak Terkait IV untuk memberikan keterangannya. II. KEDUDUKAN HUKUM JOHANNES C. SAHETAPY ENGEL, S.H., M.H. SEBAGAI PIHAK TERKAIT IV DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 183/PUU-XXII/2024 1. Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, dan d PMK 2/2021 [Bukti PT.IV- 9], Pihak Terkait didefinisikan sebagai: a. Perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK 2/2021 [Vide Bukti PT.IV-9], Pihak Terkait adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dan/atau tidak langsung terhadap pokok permohonan pengujian undang-undang. 3. Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H,. adalah seorang advokat warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jakarta Pusat. 4. Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H., sebagai Pihak Terkait IV, mengetahui adanya permohonan pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Permohonan tersebut diajukan oleh Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., sebagai 78 Pemohon dan telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 183/PUU-XXII/2024. 5. Dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut, Pemohon, Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., memohon kepada MK untuk memberikan tafsir konstitusional baru terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang sebelumnya telah ditafsirkan oleh MK melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022. 6. Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H., telah mengajukan permohonan kepada MK untuk ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara pengujian undang-undang tersebut dan telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait sebagaimana berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 5.4.183/PUU/TAP.MK/PT/5/2025 tanggal 16 Mei 2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024 [Bukti PT.IV-7]. 7. Adapun MK juga telah memanggil Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H., untuk memberikan keterangannya sebagai Pihak Terkait IV dalam persidangan melalui surat Nomor: 288.183/PUU/PAN.MK/PS/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, Perihal: Panggilan Sidang [Bukti PT.IV-8]. 8. Permohonan pengujian undang-undang tersebut berkaitan dengan kepentingan (hak) konstitusional Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H., karena Pemohon meminta MK untuk memberikan tafsir konstitusional baru terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang melarang pimpinan organisasi advokat merangkap sebagai pejabat negara. Hal ini berpotensi merugikan kepentingan konstitusional Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H. 9. Berdasarkan uraian di atas, Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H., memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara pengujian undang-undang tersebut dan berhak untuk menyampaikan keterangannya sebagai Pihak Terkait dalam sidang di Mahkamah Konstitusi terkait perkara tersebut. III. EKSEPSI TERHADAP PERMOHONAN A. Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Mengajukan Permohonan 79 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 [Vide Bukti PT.IV-9] berbunyi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, serta Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 [Vide Bukti PT.IV-9] telah memberikan definisi dan batasan mengenai kerugian konstitusional, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi atau tidak akan terjadi. 4. Berdasarkan definisi dan batasan kerugian konstitusional akibat berlakunya suatu undang-undang atau Perppu sebagaimana diuraikan di atas, serta setelah mempelajari dengan cermat alasan-alasan yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon, Pihak Terkait berpendapat 80 bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut, dengan alasan sebagai berikut: a. Mengenai syarat huruf a, yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Pemohon adalah subjek hukum perorangan (natural person) yang memiliki hak dan/atau kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk mengajukan pengujian materiil terhadap Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003. b. Mengenai syarat huruf b, yaitu hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Untuk kerugian konstitusional tersebut, Pemohon merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, yang berbunyi: “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali untuk jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, serta tidak dapat merangkap sebagai pimpinan partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” Batu uji yang digunakan dalam permohonan Pemohon adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dengan obyek pengujian adalah Pasal 28 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Namun, batu uji tersebut tidak memiliki relevansi dengan pasal yang diuji. Selain itu, dalam permohonan Pemohon, kerugian hak konstitusional Pemohon tidak diuraikan dengan jelas; yang diuraikan justru adalah kerugian yang dialami oleh Organisasi Advokat tempat Pemohon terdaftar sebagai anggota. c. Mengenai syarat huruf c, yaitu kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan/atau aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian konstitusional terdiri dari dua hal, yaitu: 81 1) Kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan/atau aktual, namun dalam Permohonan Pemohon, kerugian tersebut tidak diuraikan sama sekali: a) Pemohon hanya berasumsi bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai Pejabat Negara, yang merangkap sebagai Pimpinan Organisasi Advokat, menyebabkan Organisasi Advokat tidak bebas dan mandiri; b) Pemohon berasumsi bahwa Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara akan menimbulkan konflik kepentingan; c) Pemohon berasumsi bahwa Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang. 2) Kerugian konstitusional yang setidak-tidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, namun dalam Permohonan Pemohon, kerugian tersebut tidak diuraikan sama sekali: Pemohon hanya berasumsi bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., yang menjabat sebagai Ketua Umum PERADI dan merangkap sebagai Pejabat Negara, di masa depan akan selalu membuat kebijakan yang menguntungkan PERADI dan merugikan organisasi lain. d. Mengenai syarat huruf d, yaitu adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang dimohonkan pengujian. Dalam Permohonan Pemohon, kerugian konstitusional yang diuraikan hanya bersifat asumsi terhadap Organisasi Advokat tempat Pemohon terdaftar sebagai anggota dan tidak berkaitan dengan kerugian hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, tidak ditemukan hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma pasal yang diuji dengan hak 82 konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu, frasa “Pejabat Negara” tidak terdapat dalam norma Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma tersebut. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. B. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan A quo 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, serta Peradilan Tata Usaha Negara.” 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi: “Apabila suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 83 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut PUU, adalah perkara konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).” 6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, ia memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional tersebut diklaim dirugikan akibat berlakunya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya terkait frasa “pejabat negara.” 7. Bahwa frasa “pejabat negara” tidak terdapat dalam norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018 tanggal 28 November 2019, dan Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022. 8. Bahwa karena frasa “pejabat negara” bukan bagian dari norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Dengan demikian, tidak terdapat sengketa konstitusional yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut. 9. Bahwa selain itu, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rangkap jabatan antara pejabat negara dan pimpinan organisasi advokat dapat menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Dalil tersebut, selain bersifat asumtif, juga masuk dalam ranah hukum administrasi negara. Apabila muncul perselisihan terkait konflik 84 kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya (sengketa tata usaha negara). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut. C. Permohonan Pemohon Nebis in Idem 1. Bahwa wewenang untuk mengajukan pengujian materiil terhadap suatu undang-undang diatur dalam Pasal 60 Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi [Vide Bukti PT.IV-4], yang berbunyi sebagai berikut: (1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat diajukan untuk pengujian ulang; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian berbeda. 2. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK diatur lebih rinci dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (PMK 2/2021) [Vide Bukti PT.IV-9], yang berbunyi: (1) Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tidak dapat diajukan untuk pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila materi muatan dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 3. Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah beberapa kali diuji dengan menggunakan batu uji yang sama, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui: i. Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006; ii. Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018, tanggal 28 November 2019; iii. Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, tanggal 31 Oktober 2022. 4. Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi: “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali untuk jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, serta tidak 85 dapat merangkap sebagai pimpinan partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” 5. Bahwa frasa “Pejabat Negara” tidak terdapat dalam norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, baik dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 35/PUU- XVI/2018 tanggal 28 November 2019, maupun Putusan Nomor 91/PUU- XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022. 6. Bahwa frasa “Pejabat Negara” hanya merupakan tambahan yang dibuat oleh Pemohon sebagai alasan untuk mengajukan pengujian terhadap norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Oleh karena itu, penambahan frasa tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003. Berdasarkan uraian di atas, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah pernah diuji materiil dengan batu uji yang sama di Mahkamah Konstitusi (nebis in idem). Oleh karenanya, Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard). D. Permohonan Pemohon Error In Objecto 1. Bahwa seharusnya Pemohon tidak mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, melainkan terhadap Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU No. 39/2008), dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Permohonan Pemohon mempersoalkan kedudukan seseorang/warga negara sebagai Pejabat Negara, dalam hal ini Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., yang telah diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Pejabat Negara). b. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 [Bukti PT.IV-10], Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai Pejabat Negara dilarang merangkap jabatan sebagai: 86 i. pejabat negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ii. komisaris atau direksi pada perusahaan milik negara atau perusahaan swasta; atau iii. pimpinan organisasi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2. Merujuk pada Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan [Bukti PT.IV-11], ruang lingkup tugas Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. membantu Menteri Koordinator dalam merumuskan dan/atau melaksanakan kebijakan Kementerian Koordinator; dan b. membantu Menteri Koordinator dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator. Oleh karena Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak melarang Pejabat Negara menjabat sebagai Pimpinan Organisasi yang tidak didanai oleh APBN dan/atau APBD, maka Pejabat Negara juga tidak dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Pimpinan Organisasi Advokat, sebab Organisasi Advokat tidak didanai oleh APBN dan/atau APBD. Oleh karena itu, norma yang seharusnya diuji materiil oleh Pemohon adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, bukan Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dengan demikian, Permohonan Pemohon mengalami kekeliruan dalam objek pengujian (error in objecto), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard). E. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur libel) 1. Bahwa inti permasalahan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan isu jabatan rangkap antara Pejabat Negara dan Pimpinan Organisasi Advokat. Namun, Pemohon tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan Pimpinan Organisasi Advokat. Dalam kenyataannya, Pimpinan Organisasi Advokat PERADI mencakup Dewan Pimpinan Nasional untuk tingkat pusat, yang 87 terdiri dari Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, para Wakil Bendahara Umum, serta Ketua-Ketua Bidang [Bukti PT.IV-12]. Selain itu, terdapat pula Dewan Pimpinan Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, yang dipimpin oleh Ketua, para Wakil Ketua, para Wakil Sekretaris, Bendahara, para Wakil Bendahara, Ketua-Ketua Bidang, dan para Wakil Ketua Bidang. Dengan demikian, tidak jelas siapa yang dimaksud oleh Pemohon sebagai Pimpinan Organisasi Advokat dalam permohonannya. Apabila Pejabat Negara dilarang menjabat sebagai Pimpinan Organisasi Advokat, maka Pejabat Negara tersebut tidak dapat merangkap sebagai salah satu pengurus Organisasi Advokat yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel). 2. Bahwa salah satu syarat untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi adalah adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon akibat berlakunya norma pasal yang diuji. Setelah Pihak Terkait melakukan kajian mendalam terhadap uraian alasan Pemohon, ternyata kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah kerugian yang dialami oleh Pemohon secara pribadi, melainkan kerugian yang dialami oleh Organisasi Advokat tempat Pemohon terdaftar sebagai anggota. Dengan demikian, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel). 3. Bahwa Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar pengujian terhadap norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Namun, uraian alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya, baik pada alasan larangan pertama (halaman 13 s.d. 15 Permohonan), alasan larangan kedua (halaman 15 s.d. 17 Permohonan), maupun alasan larangan ketiga (halaman 17 s.d. 19 Permohonan), sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Oleh karena itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel). 88 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon Yang Mulia Majelis yang mengadili Permohonanaquo menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard). IV. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERKARA A. Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Terwujudnya Organisasi Advokat Yang Bebas Dan Mandiri. Bahwa inti argumentasi Pemohon yakni Organisasi Advokat memiliki peran sebagai penyeimbang terhadap lembaga penegak hukum lainnya, sehingga harus bersifat bebas dan mandiri dari campur tangan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Organisasi Advokat harus dikelola oleh pengurus yang independen dan fokus menjalankan tugas organisasi tanpa merangkap sebagai Pejabat Negara atau menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Hal ini diperlukan agar tujuan Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri dapat tercapai, sehingga larangan rangkap jabatan antara Pimpinan Organisasi Advokat dan Pejabat Negara dianggap mutlak diperlukan. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon, dengan alasan-alasan yang diuraikan sebagai berikut: 1. Pembentukan, Pemilihan, Penetapan Pimpinan, serta Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban Pimpinan Organisasi Advokat Tidak Dapat Diintervensi oleh Pejabat Negara a. PERADI didirikan oleh delapan organisasi advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 8 September 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PERADI memuat Anggaran Dasar yang berisi pedoman dan peraturan bagi semua anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi. Anggaran Dasar ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pengangkatan anggota, 89 penetapan pengurus, pelaksanaan rapat rutin, hingga penentuan sanksi bagi anggota. b. Dalam Anggaran Dasar PERADI, telah diatur mekanisme pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) PERADI yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Peserta MUNAS terdiri dari Dewan Pimpinan Nasional, unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur Dewan Penasehat, dan utusan dari Dewan Pimpinan Cabang PERADI di seluruh Indonesia. Peserta inilah yang memilih Ketua Umum DPN PERADI untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan. c. Setelah terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum DPN PERADI, Ketua Umum menetapkan Pengurus DPN PERADI yang akan membantu menjalankan kegiatan organisasi selama masa jabatan 5 (lima) tahun. Kebijakan organisasi diputuskan dalam Rapat Pleno dan Rapat Harian yang dihadiri oleh Pengurus DPN PERADI. Semua kegiatan dan kebijakan organisasi yang diambil selama masa kepengurusan akan dipertanggungjawabkan oleh Ketua Umum DPN PERADI dalam MUNAS berikutnya. Berdasarkan contoh di atas, tidak ada peran Pejabat Negara yang dapat mengintervensi atau memengaruhi kegiatan dan keputusan yang diambil dalam Organisasi Advokat PERADI. Seluruh kegiatan organisasi dilaksanakan oleh Pengurus DPN PERADI, dan kebijakan organisasi diputuskan dalam rapat-rapat organisasi yang dihadiri oleh Pengurus DPN PERADI, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERADI. 2. Peran Negara Terbatas terhadap Organisasi Advokat a. Apabila Organisasi Advokat ingin berstatus sebagai badan hukum, organisasi tersebut wajib didaftarkan sebagai badan hukum ke Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sebagai konsekuensi, setiap perubahan Anggaran Dasar Organisasi Advokat harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. 90 b. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, peran negara (dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia) terhadap Organisasi Advokat sangat terbatas, yaitu: ● Menerima salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat [vide Pasal 2 ayat (3)]; ● Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji sebelum advokat menjalankan profesinya [vide Pasal 4]; ● Menerima putusan penindakan berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap advokat [vide Pasal 8 ayat (2)]; ● Menerima salinan putusan pengadilan terhadap advokat yang dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dari Panitera Pengadilan Negeri [vide Pasal 11]; ● Memberikan izin kerja bagi advokat asing atas permintaan Kantor Advokat berdasarkan rekomendasi Organisasi Advokat [vide Pasal 23 ayat (2)]; ● Menerima salinan Buku Daftar Anggota [vide Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4)]. c. Dengan keterbatasan peran negara terhadap Organisasi Advokat sebagaimana diuraikan di atas, Pembentuk Undang-Undang secara jelas tidak bermaksud untuk mengintervensi lebih jauh dalam pengaturan susunan Organisasi Advokat yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [vide Pasal 28 ayat (2)]. Secara implisit, terkait susunan Organisasi Advokat, khususnya mengenai rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Pejabat Negara, hal ini diserahkan sepenuhnya kepada anggota yang memiliki kedaulatan penuh sebagai wujud demokrasi dalam Organisasi Advokat untuk diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Selain itu, advokat memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan untuk menjadi Pejabat Negara, seperti pengetahuan tentang hukum, politik, dan administrasi, sehingga diharapkan memiliki integritas dan profesionalisme tinggi yang dapat mendukung efektivitas sebagai Pejabat Negara. 3. Rangkap Jabatan Pejabat Negara dengan Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Profesi Lain, dan Pimpinan Organisasi Advokat 91 a. Pejabat Negara tidak dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Politik atau Ketua Umum Organisasi Profesi lainnya, seperti contohnya: Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional, H. Yusardin sebagai Hakim Agung sekaligus Ketua Ikatan Hakim Indonesia, Asep N. Mulyana sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum sekaligus Ketua Persatuan Jaksa Indonesia, dan lain-lain. Hal ini karena tidak ada aturan yang secara tegas melarangnya. Bahkan, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara hanya melarang Menteri sebagai Pejabat Negara untuk merangkap jabatan sebagai: I. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; II. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau III. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. b. Berdasarkan Pasal 23 huruf c tersebut, Menteri hanya dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Sementara itu, Partai Politik dan Organisasi Profesi lainnya tidak dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Organisasi- organisasi tersebut memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri yang mengatur wewenang pengurus dalam melaksanakan kegiatan dan membuat kebijakan organisasi secara bebas dan mandiri, sehingga tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh Pejabat Negara. c. Demikian pula, Organisasi Advokat tidak dibiayai oleh APBN dan/atau APBD, sehingga tidak ada larangan bagi Pejabat Negara untuk 92 menjadi Pimpinan Organisasi Advokat. Pejabat Negara tidak dapat mengintervensi atau memengaruhi Organisasi Advokat karena organisasi ini memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman bagi pengurus dan anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi. d. Bagi Pimpinan Organisasi Advokat yang diangkat sebagai Pejabat Negara, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008, pengangkatan tersebut merupakan suatu kehormatan karena diberikan kepercayaan untuk mengelola negara bersama Presiden. Sebagai warga negara yang baik, Pimpinan Organisasi Advokat tidak sepatutnya menolak amanah tersebut, yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. e. Bagi Organisasi Advokat yang pimpinannya dipercaya oleh Presiden sebagai Pejabat Negara, hal ini merupakan kehormatan tersendiri karena memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam lingkup yang lebih luas. Jabatan sebagai Pejabat Negara dapat menjadi jembatan untuk memperjuangkan kepentingan advokat dan Organisasi Advokat terkait kebijakan pemerintah. 4. Pengaruh Jabatan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terhadap Organisasi Advokat a. Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memiliki tugas untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian serta penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Tujuannya adalah memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Berdasarkan tugas tersebut, Kementerian Koordinator tidak memiliki wewenang untuk memengaruhi atau mengintervensi kewenangan kementerian yang berada di bawah koordinasinya. 93 b. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bertugas membantu Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugas-tugas kementerian sebagaimana diuraikan di atas. c. Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagai salah satu kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, memiliki kewenangan yang terbatas terhadap Organisasi Advokat, yaitu hanya dalam hal menetapkan status badan hukum Organisasi Advokat dan memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Organisasi Advokat. Oleh karena itu, Kementerian Hukum tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan dan kebijakan Organisasi Advokat, sehingga Wakil Menteri Koordinator tidak memiliki kewenangan untuk memengaruhi atau mengintervensi kegiatan dan kebijakan Organisasi Advokat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Berdasarkan uraian di atas, alasan-alasan Pemohon bahwa rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Pejabat Negara menyebabkan Organisasi Advokat tidak bebas dan mandiri tidak beralasan hukum. Organisasi Advokat telah memiliki mekanisme sendiri mengenai pembentukan, pemilihan, penetapan pimpinan, serta pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pimpinan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Selain itu, alasan-alasan Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dijadikan batu uji dalam pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Alasan-alasan Pemohon bersifat asumtif dan memerlukan pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara, yang bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. B. Tentang Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menghindari Konflik Kepentingan Agar Terjaminnya Persamaan Kedudukan Dan Perlakuan Di Depan Hukum. Bahwa inti argumentasi Pemohon yakni Organisasi Advokat memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk melalui fungsi pengawasan dan 94 perlindungan terhadap profesi advokat. Namun, apabila Pimpinan Organisasi Advokat merangkap sebagai Pejabat Negara, dikhawatirkan akan timbul konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi Organisasi Advokat dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Pimpinan Organisasi Advokat yang juga menjabat sebagai Pejabat Negara dikhawatirkan dapat melakukan intervensi terhadap anggota Organisasi Advokat, terutama ketika anggota memberikan bantuan hukum yang berhadapan dengan pemerintah. Pemohon juga menyatakan bahwa Anggaran Dasar PERADI mengatur larangan bagi Pimpinan Organisasi Advokat untuk merangkap sebagai Pejabat Negara, dan rangkap jabatan tersebut dapat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai anggota KAI. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon, dengan alasan-alasan yang diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Terkait tidak setuju dengan dalil-dalil Pemohon pada Bagian II halaman 17 s.d. 19 Permohonan a quo, yang pada intinya menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan antara Pimpinan Organisasi Advokat dan Pejabat Negara diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan demi menjamin persamaan kedudukan hukum dan perlakuan di hadapan hukum, seolah-olah rangkap jabatan tersebut memungkinkan Pejabat Negara untuk melakukan intervensi terhadap anggota/advokat ketika memberikan bantuan hukum yang bertentangan dengan kepentingan atau kehendak pemerintah. Pemohon telah keliru memahami fungsi dan kedudukan Pimpinan Organisasi Advokat, yang disamakan dengan individu advokat, serta keliru dalam memaknai konsep konflik kepentingan dalam konteks rangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan bentuk intervensi apa yang dapat dilakukan oleh Pejabat Negara yang merangkap sebagai Pimpinan Organisasi Advokat terhadap anggotanya. 2. Bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah mengatur bahwa susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para advokat melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dengan demikian, syarat untuk menjadi Pimpinan Organisasi Advokat serta hak dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam 95 AD/ART organisasi, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota dalam Musyawarah Nasional (MUNAS). Independensi Organisasi Advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ditegaskan melalui ketentuan bahwa Pimpinan Organisasi Advokat dipilih oleh anggota dan menjalankan amanah yang diberikan oleh anggota, sesuai dengan Pasal 17 IBA Standards for the Independence of the Legal Profession yang berlaku secara universal dan tidak melarang rangkap jabatan. Oleh karena itu, Pimpinan Organisasi Advokat dalam menjalankan roda organisasi hanya melaksanakan amanah yang ditetapkan oleh anggota dalam MUNAS, bukan atas nama kepentingan pribadi, dan terdapat mekanisme pertanggungjawaban kepada anggota dalam MUNAS. 3. Bahwa Pemohon seharusnya memahami Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 secara menyeluruh untuk dapat membedakan larangan yang berlaku bagi individu advokat dengan larangan bagi Pimpinan Organisasi Advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, telah diatur secara tegas bahwa advokat yang menjadi Pejabat Negara dilarang melaksanakan tugas profesi advokat dan wajib mengambil cuti sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi: “(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.” Sementara itu, larangan bagi Pimpinan Organisasi Advokat yang diatur secara khusus dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 hanya terbatas pada rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Frasa “Pejabat Negara” tidak terdapat dalam Pasal 28 ayat (3) tersebut. Larangan rangkap jabatan ini telah dikaji secara akademis sebelum pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. 4. Bahwa ketentuan larangan rangkap jabatan bagi advokat juga selaras dengan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya, yang menyatakan bahwa anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, 96 akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik, atau pekerjaan lain yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Demikian pula, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, larangan rangkap jabatan bagi Pejabat Negara terbatas pada komisaris atau direksi perusahaan negara/swasta serta pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 [Vide Bukti PT.IV-10], yang berbunyi: “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” Dengan demikian, jelas bahwa Pimpinan Organisasi Advokat bukanlah jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh Menteri/Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara berdasarkan undang-undang tersebut, mengingat Organisasi Advokat merupakan organisasi yang bebas dan mandiri serta tidak menerima pendanaan dari APBN/APBD. 5. Bahwa kekhawatiran Pemohon mengenai potensi intervensi pemerintah dalam pengawasan dan penindakan advokat tidak berdasar dan bersifat ilusif. Penindakan dan pemberian sanksi terhadap advokat telah diatur secara terperinci dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang berbunyi: “Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; 97 d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; f. melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.” 6. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah membentuk sistem pengawasan dan penindakan yang bebas dari intervensi pemerintah (bebas dan mandiri) melalui pembentukan Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan, yang terdiri dari advokat senior, ahli/akademisi, dan tokoh masyarakat yang bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk Pimpinan Organisasi Advokat. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang berbunyi: 1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. 2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. 3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat. Selanjutnya, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagai berikut: 1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 2) Dewan Kehormatan di tingkat daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir. 3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur advokat. 4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum, dan tokoh masyarakat. 98 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik. Dengan adanya Komisi Pengawas yang mengawasi pelaksanaan tugas profesi advokat dan Dewan Kehormatan yang memeriksa serta mengadili advokat yang melanggar kode etik profesi, maka tidak memungkinkan terjadinya intervensi oleh Pejabat Negara yang merangkap sebagai Pimpinan Organisasi Advokat terhadap advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya. 7. Bahwa kekhawatiran Pemohon bahwa Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara, dalam hal ini Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dapat membuat keputusan yang merugikan organisasi advokat lain adalah tidak berdasar. Tugas dan wewenang Wakil Menteri Koordinator sebagai Pejabat Negara telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang berbunyi: “Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator; dan b. membantu Menteri Koordinator dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator.” Sementara itu, tugas dan wewenang Pimpinan Organisasi Advokat diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat, sehingga Pejabat Negara tidak dapat melakukan intervensi terhadap Organisasi Advokat. 8. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mendefinisikan “konflik kepentingan,” juga diatur asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi Pejabat Negara agar terhindar dari konflik 99 kepentingan, termasuk asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. 9. Bahwa untuk memastikan seorang Pejabat Negara bertindak secara adil, tidak berpihak, dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengambilan keputusan, masyarakat dapat mengawasi dan menguji melalui mekanisme hukum yang tersedia, seperti banding keberatan atau gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta pengaduan kepada badan atau lembaga lain yang berwenang untuk mengawasi pejabat pemerintah. 10. Bahwa untuk memahami makna konflik kepentingan, dapat merujuk pada definisi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/COI) yang dipublikasikan oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International-Indonesia, dan Basel Institute on Governance, Oktober 2023, dalam Publikasi Proyek USAID INTEGRITAS, yang mendefinisikan Konflik Kepentingan sebagai: “Konflik Kepentingan (COI) adalah situasi di mana seseorang atau organisasi memiliki kepentingan yang saling bertentangan, baik secara finansial maupun non-finansial, dan melayani satu kepentingan dapat berdampak buruk pada kepentingan atau tanggung jawab lainnya.” Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jabatan Pimpinan Organisasi Advokat tidak memiliki konflik kepentingan dengan jabatan sebagai Pejabat Negara (Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan) karena tugas dan wewenang Organisasi Advokat bersifat khusus dan berbeda dari wewenang Pejabat Negara. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon terkait pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum. Terlebih lagi, konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) tersebut telah diuji dan dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum butir 5 halaman 57 Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, yang berbunyi: “Bahwa mengenai larangan rangkap jabatan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam pasal tersebut, dalam arti tidak terdapat pelanggaran hak 100 konstitusional, melainkan sebagai konsekuensi logis pilihan atas suatu jabatan tertentu.” 11. Bahwa konflik kepentingan (conflict of interest) sebagaimana dijelaskan di atas bukanlah persoalan konstitusionalitas, melainkan lebih berkaitan dengan etika dan moralitas. Menurut Black’s Law Dictionary, konstitusionalitas diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi, disahkan oleh konstitusi, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara, serta tergantung atau dijamin oleh konstitusi. Konstitusi negara tidak mengatur larangan terkait konflik kepentingan. Oleh karena itu, tidak relevan bagi Pemohon untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan mengaitkannya pada isu konflik kepentingan, apalagi ketentuan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, atau ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. 12. Bahwa adalah hal yang wajar jika seseorang memiliki berbagai peran dan tanggung jawab dalam kehidupannya, seperti seorang pejabat atau hakim yang juga menjadi dosen, ketua organisasi alumni, atau ketua perkumpulan/organisasi lainnya. Berbagai peran tersebut bahkan bersifat positif dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang dinyatakan konstitusional, yaitu terbatas pada larangan merangkap sebagai komisaris atau direksi perusahaan negara/swasta atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Sementara itu, Organisasi Advokat tidak menerima pendanaan dari APBN/APBD, sehingga tidak ada larangan bagi Menteri atau Wakil Menteri untuk merangkap sebagai Ketua Organisasi Advokat. C. Tentang Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dan Kebebasan Dalam Berkumpul Dan Berserikat. 101 Bahwa inti argumentasi Pemohon yakni Organisasi Advokat merupakan wadah profesi advokat yang bersifat bebas dan mandiri, berfungsi sebagai penyeimbang terhadap lembaga penegak hukum lainnya. Ketidakjelasan pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan antara Pimpinan Organisasi Advokat dan Pejabat Negara menyebabkan Organisasi Advokat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau pribadi oleh pihak yang memiliki jabatan di pemerintahan. Akibatnya, tujuan Organisasi Advokat sebagai organisasi profesi yang bebas dan mandiri, yang terbebas dari segala bentuk intervensi dan campur tangan pemerintah, tidak dapat tercapai. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon, dengan alasan-alasan yang diuraikan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon membuat alasan ketiga dalam permohonannya yang berjudul: “Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Pejabat Negara untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Kebebasan dalam Berkumpul dan Berserikat,” namun Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam kaitannya dengan kebebasan berkumpul dan berserikat. 2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak konstitusional tersebut diklaim dirugikan akibat berlakunya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, frasa “Pejabat Negara” tidak terdapat dalam norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sehingga tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya pasal tersebut. 3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan sama sekali kerugian hak konstitusional terkait kepastian hukum, kebebasan berkumpul, dan berserikat. Yang diuraikan oleh Pemohon adalah ketidakjelasan pengaturan larangan rangkap jabatan antara Pejabat Negara dan Pimpinan Organisasi Advokat, yang menyebabkan Organisasi Advokat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan menjadi tidak bebas serta mandiri. Argumentasi tersebut tidak memiliki 102 keterkaitan dengan judul alasan ketiga dalam permohonan dan kerugian hak konstitusional Pemohon. 4. Bahwa Pihak Terkait tidak setuju dengan pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa rangkap jabatan antara Pejabat Negara dan Pimpinan Organisasi Advokat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghilangkan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat. 5. Bahwa rangkap jabatan antara Pejabat Negara dan Pimpinan Organisasi Advokat tidak menyebabkan ketidakpastian hukum atau menghilangkan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat. Hal ini karena jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh Menteri selaku Pejabat Negara telah diatur secara jelas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Selain itu, ruang lingkup tugas Menteri Koordinator/Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024, sementara tugas dan wewenang Pimpinan Organisasi Advokat diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Dengan adanya pengaturan tersebut, kepastian hukum dapat terjamin. 6. Bahwa advokat yang menjabat sebagai Pimpinan Organisasi Advokat dan kemudian diangkat oleh Presiden sebagai Pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama menjalani jabatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. 7. Bahwa tugas dan wewenang Menteri sebagai Pejabat Negara telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024. Sementara itu, tugas dan wewenang Pimpinan Organisasi Advokat diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Dengan demikian, tidak memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh Pejabat Negara terhadap Organisasi Advokat. 8. Bahwa anggota Organisasi Advokat memiliki kebebasan untuk berserikat dan membentuk Organisasi Advokat serta dapat memilih pimpinan sesuai dengan kebutuhan organisasi, sebagaimana diatur dalam Anggaran 103 Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Namun, mereka tidak dapat melaksanakan delapan kewenangan Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. 9. Bahwa kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara untuk membangun masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan partisipatif. Organisasi Advokat tidak dibentuk oleh pemerintah, melainkan oleh anggota-anggotanya yang memiliki independensi untuk berserikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kedaulatan tertinggi dalam organisasi profesi advokat berada di tangan anggota, dan anggotalah yang berwenang menetapkan aturan mengenai organisasinya, termasuk memilih pimpinan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS). Berdasarkan uraian di atas, Pejabat Negara yang merangkap jabatan sebagai Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat melakukan intervensi, tidak memiliki konflik kepentingan (conflict of interest), dan tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) karena masing-masing jabatan tersebut telah memiliki tugas, wewenang, dan pengawasan yang terpisah. V. PETITUM PIHAK TERKAIT Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar sudilah menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan. 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard); 3. Menerima Keterangan Pihak Terkait Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H. untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4288) tidak 104 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 E ayat (3), dan 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4288) tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti Bukti PT.IV- 1 sampai dengan Bukti PT.IV-12 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2025 sebagai berikut: 1 Bukti PT.IV-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H. dengan NIK: 3174011006710003. 2 Bukti PT.IV-2 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI NIA: 07.10485 atas nama Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2027. 3 Bukti PT.IV-3 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H., tanggal 7 Agustus 2007. 4 Bukti PT.IV-4A : Print Out Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  halaman 1;  halaman 5 khusus Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 5 Bukti PT.IV-4B : Print Out Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  Halaman 1;  Halaman 24 khususnya Pasal 60. 6 Bukti PT.IV-5 : Print Out Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 105 [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Roely Panggabean, dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:  halaman 1;  halaman 11 khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf a. 7 Bukti PT.IV-6 : Print Out Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  halaman 1;  halaman 8 khusus Pasal 9 ayat (1). 8 Bukti PT.IV-7 : Print Out Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 288.183/PUU/PAN.MK/PS/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, Perihal: Panggilan Sidang; 9 Bukti PT.IV-8 : Print Out Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 5.4.183/PUU/TAP.MK/PT/5/2025 tanggal 16 Mei 2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024. 10 Bukti PT.IV-9 : Print Out Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:  halaman 1;  halaman 6 – 7 khususnya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, d;  halaman 7 khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, dan d serta ayat (2);  halaman 41 khususnya Pasal 78 ayat (1). 11 Bukti PT.IV-10 : Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara  halaman 1;  halaman 9-10 khususnya Pasal 23. 12 Bukti PT.IV-11 : Print Out Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.  halaman 1;  halaman 3 khususnya Pasal 3 ayat (5). 13 Bukti PT.IV-12 : Print Out Susunan Pengurus DPN PERADI Masa Jabatan 2020-2025. Diambil dari website www.peradi.or.id. 106 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (“MK”) merupakan Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 2. Merujuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” 3. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) [Bukti PT.IV-1], dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) [Bukti PT.IV-2], MK dinyatakan berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD 1945. 4. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) [Bukti PT.IV-3], MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian 107 Undang-Undang, (“PMK 2/2021”) MK berwenang memanggil Pihak Terkait untuk dimintai keterangannya sebagai Pihak Terkait [Bukti PT.IV-4]. Bahwa berdasarkan semua uraian a quo, MK berwenang melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK juga berwenang memanggil Pihak Terkait untuk didengar keterangannya dalam persidangan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar termasuk berwenang memanggil Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H untuk didengar keterangannya sebagai Pihak Terkait IV. II. KEDUDUKAN HUKUM Dr. ROELY PANGGABEAN, S.H., M.H SEBAGAI PIHAK TERKAIT IV DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 183/PUU-XXII/2024. 1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a,b,c,d, dan e Pasal PMK 2/2021 telah jelas diatur, Pihak Terkait adalah: a. Perorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK 2/2021, Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohonan. 3. Bahwa Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H adalah seorang Advokat berkewarganegaraan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (“DPN PERADI”) [Bukti PT. IV-5]. 4. Bahwa Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H sebagai Pihak Terkait IV mengetahui adanya permohonan pengujian pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) terhadap pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di MK yang diajukan oleh Andri Darmawan, SH., MH., CLA., CIL., CRA. 108 selaku Pemohon. Permohonan a quo telah diregister Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 183/PUU-XXII/2024. 5. Bahwa dalam permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, Andri Darmawan, SH., MH., CLA., CIL., CRA. selaku Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang a quo (“Pemohon”) meminta kepada MK memberikan tafsir konstitusional baru terhadap pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) yang sebelumnya telah dimaknai MK melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022. 6. Bahwa Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H telah mengajukan Permohonan kepada MK agar ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang a quo berdasarkan surat Nomor: 215/Permohonan/MZA/ II/2025, Perihal: Permohonan Sebagai Pihak Terkait, Tanggal 13 Februari 2025. 7. Bahwa Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H pada saat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang a quo, Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H adalah perorangan dan sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPN PERADI. 8. Bahwa Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo berhubungan dengan kepentingan (hak) konstitusional Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H, karena Pemohon Pengujian Undang-Undang a quo meminta kepada MK agar memberikan tafsir konstitusional baru terhadap pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (“UU 18/2003”) yang melarang Pimpinan Organisasi Advokat merangkap sebagai pejabat negara. Hal ini berpotensi merugikan kepentingan konstitusional Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H. 9. Bahwa atas permohonan Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H, sebagai Pihak Terkait, MK telah menerbitkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 5.2.183/PUU/TAP.MK/PT/5/2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024. MK telah menetapkan Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H, sebagai pihak Terkait dalam Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024, perihal Pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 109 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. Bahwa MK telah memanggil Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H untuk didengar keterangannya sebagai Pihak Terkait IV dalam persidangan di MK berdasarkan surat Nomor: 288.183/PUU/PAN.MK/PS/05/2025, Hal: Panggilan Sidang, Tanggal 23 Mei 2025. 11. Bahwa berdasarkan semua uraian a quo, Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo dan Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H memiliki hak untuk menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam persidangan di MK dalam perkara a quo. III. KETERANGAN Dr. ROELY PANGGABEAN, S.H., M.H SEBAGAI PIHAK TERKAIT IV DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 183/PUU-XXII/2024. A. PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA A QUO TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA A QUO. PEMOHON BUKAN ANGGOTA PERADI 1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, Pemohon yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau 110 kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (“UU 18/2003”) mengatur kedudukan Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU 18/2003 (Vide Pasal 1 angka 1 UU 18/2003) [Bukti PT.IV-6]. 4. Bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Hal ini berdasarkan norma Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003. Norma Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003 berdasarkan Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 telah dimaknai MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B”. 5. Bahwa UU 18/2003 mengatur kedudukan Organisasi Advokat. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU 18/2003 111 yang berwenang melakukan pengangkatan Advokat (Vide Pasal 1 angka 4 UU 18/2003). 6. Bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang- Undang UU 18/2003 dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat (Vide Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003). 7. Bahwa dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian Organisasi Advokat sebagai organisasi profesi, UU 18/2003 memberikan kewenangan kepada Organisasi Advokat mengatur dirinya sendiri berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (“AD/ART”) (Vide Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003). AD/ART Organisasi Advokat berlaku dan mengikat hanya kepada anggotanya. 8. Bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) sebagai Organisasi Advokat didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2004 oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pendiri PERADI adalah Organisasi Advokat yang terdapat di dalam Pasal 32 ayat (3) UU 18/2003 (Vide Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 halaman 334). 9. Bahwa PERADI sebagai Organisasi Advokat memiliki Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang berlaku dan mengikat kepada anggota PERADI. 10. Bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo, dalam permohonannya pada halaman 6 mengakui bahwa dirinya adalah Advokat anggota Kongres Advokat Indonesia (“KAI”) berdasarkan SK DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor: 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012. Pengakuan ini menegaskan bahwa pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo bukan anggota PERADI. 11. Bahwa R. Subekti, seorang ahli hukum yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam karyanya yang berjudul Hukum Pembuktian di halaman 16 menyatakan bahwa: 112 “hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal” [Bukti PT.IV- 7]. 12. Bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dirugikan karena berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan: "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama,baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah." 13. Bahwa Pemohon dalam menjelaskan adanya kerugian konstitusional merujuk dan berdasarkan pada Anggaran Dasar PERADI. Hal ini dapat dilihat pernyataan Pemohon pada halaman 9-10 Permohonan Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo. Berikut kutipan pernyataan Pemohon; ……. Bahwa tindakan Prof Otto Hasibuan, SH.,MM sebagai Ketua Umum PERADI yang merangkap sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, juga sebenarnya melanggar ketentuan Anggaran Dasar PERADI sesuai Hasil Munas Ill PERADI tanggal 7 Oktober 2020, pada pasal 25 ayat (3) yang mengatur persyaratan calon Ketua Umum PERADI,yaitu tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat…. 14. Bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo bukan anggota PERADI. Pemohon tidak memiliki alas hak yang sah dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mempermasalahkan kedudukan Pimpinan PERADI berdasarkan Anggaran Dasar PERADI. 113 15. Bahwa Anggaran Dasar PERADI hanya berlaku dan mengikat terhadap anggota PERADI, tidak berlaku dan tidak mengikat kepada Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo yang bukan anggota PERADI. 16. Bahwa perorangan yang memiliki wewenang dan memiliki kedudukan hukum mempermasalahkan kebijakan PERADI melalui Permohonan Pengujian Undang-Undang di MK hanyalah Advokat PERADI bukan Advokat dari Organisasi Advokat lain. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo. 17. Bahwa MK tidak berwenang menguji norma yang terdapat di dalam Anggaran Dasar PERADI. Anggaran Dasar PERADI bukan Undang- Undang. 18. Bahwa MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang berdasar pada Anggaran Dasar PERADI. Hal tersebut menjadi kompetensi absolut dari Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. 19. Bahwa MK dalam putusan Nomor 101/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 November 2015 telah menyatakan dengan tegas bahwa pihak yang tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang maka permohonan pengujian undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima [Bukti PT.IV-8]. 20. Berdasarkan semua uraian a quo, Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) terhadap pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang dalam perkara aquo, sehingga sudah seharusnya MK menyatakan Permohonan Pemohon Pengujian Undang- Undang dalam perkara a quo tidak diterima. 114 B. PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA A QUO TIDAK MENGALAMI KERUGIAN KONSTITUSIONAL PADA SAAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA A QUO. PENDAPAT KETUA UMUM DPN PERADI DI 2 (DUA) MEDIA ONLINE TIDAK MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON. 1. Bahwa Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional dari berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 berdasarkan pada pernyataan Ketua Umum DPN PERADI in casu pernyataan Prof Dr. Otto Hasibuan, SH., MM yang dimuat di 2 (dua) media online. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada link berita sebagai berikut; a. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241207154129-12 1174807/otto-rakernas-peradi-usul-sema-terkait-sumpah- advokatdicabut) [Bukti PT.IV-9] b. https://www.gatra.com/news-598877-hukum-otto-pengangkatan- advokat-di-luar-peradi-pelanggaran-berat.html [Bukti PT.IV-10] 2. Bahwa Ketua Umum DPN PERADI diberitakan media online www.cnnindonesia.com dengan judul “Otto: Rakernas Peradi Usul SEMA terkait Sumpah Advokat Dicabut. Isi berita tersebut adalah sebagai berikut; a. Memberitakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PERADI yang digelar di Jimbaran, Bali. b. Memberitakan Keputusan DPN PERADI dalam Rapat Kerja Nasional tersebut yang mendesak pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 73 Tahun 2015 yang membolehkan Pengadilan Tinggi menyumpah calon-calon advokat yang diajukan di luar PERADI. c. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan., S.H., M.M yang menyatakan bahwa “SEMA 73/2015 dirasakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Advokat di Indonesia.” 3. Bahwa Ketua Umum PERADI diberitakan media online www.gatra.com dengan judul “Otto: pengangkatan-advokat-di-luar-peradi-pelanggaran- berat”. Isi berita tersebut adalah sebagai berikut; a. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MM yang menyatakan “pengangkatan advokat oleh Organisasi Advokat (OA) di luar Peradi merupakan pelanggaran berat.” 115 b. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MM yang menyatakan “hanya Peradi yang dipimpinnya yang berwenang mengangkat advokat sebagaimana kewenangan dari negara melalui UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.” c. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MM yang menyatakan “tidak mungkin ada organisasi swasta biasa yang boleh mengangkat advokat yang merupakan penegak hukum. Harusnya yang mengangkat advokat ini adalah negara, namun ini didelegasikan kepada Peradi melalui UU Advokat.” d. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MM yang menyatakan “Kita adalah single bar dan Peradi kita itu sesuai UU Advokat sebagai single bar. Namun faktanya ada upaya- upaya untuk menjadikan multy bar, atau lebih dari satu wadah advokat yang mempuyai kewenangan fungsi negara.” e. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MM yang menyatakan “Hampir semua negara, menganut sistem single bar organisasi advokat. Oleh karena itu, menjadi cita-cita, tetap mempertahankan dan memperjuangkan single bar yang sudah diatur di UU Advokat.” f. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MM yang menyatakan “single bar itu bukan berarti hanya boleh ada satu OA. Boleh saja ada 100 hingga 200 atau jumlah lain OA. Ini merupakan bentuk kebebasan berserikat sebagaimana dijamin UUD Republik Indonesia.” g. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MM yang menyatakan “OA-OA selain Peradi itu bukan pemegang mandat yang bisa melaksanakan 8 kewenangan negara yang diberikan kepada Peradi, di antaranya menyelenggarakan PKPA dan mengangkat advokat.” h. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MM yang menyatakan “Jadi yang mempunyai kewenangan itu hanya satu, yaitu organisasi kita, Peradi. Itulah yang disebut single bar” i. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MM yang menyatakan “bahwa PKPA yang diselenggarakan di luar 116 Peradi ini merupakan masalah serius. “Beberapa PKPA di luar Peradi, itu menjadi masalah karena yang sesungguhnya harus melaksakan PKPA ini adalah Peradi.” j. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MM yang menyatakan “Bukan hanya dari sisi legalitas, PKPA di luar Peradi juga bermasalah karena tidak dilaksakan sesuai ketentuan sehingga menghasilkan advokat-advokat yang tidak berkualitas. Ini sangat merugikan masyarakat, khususnya para pencari keadilan.” k. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MM yang menyatakan “para peserta PKPA Angkatan IV DPC Peradi Jakbar-UPN Veteran Jakarta telah berada di jalur yang tepat karena memilih dan mengikuti PKPA di Peradi.” l. Memuat pendapat Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MM yang menyatakan “Karena sepengetahuan saya, PKPA ini selalu dilaksanakan dengan konsisten, pengajar-pegajar bermutu, dan selalu mengikuti silabus dan semua aturan-aturan yang ditetapan DPN Pradi.” 4. Bahwa pada 2 (dua) berita tersebut nyata dan jelas Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM berpendapat dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum DPN PERADI. Hal ini juga diakui Pemohon dalam permohonannya. 5. Bahwa Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak mengalami kerugian konstitusional dari pendapat Ketua Umum DPN PERADI di 2 (dua) media online tersebut. 6. Bahwa Pendapat Ketua Umum DPN PERADI dalam 2 (dua) berita tersebut sesungguhnya merujuk dan berdasarkan sumber hukum formil in casu berdasarkan Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010. 7. Bahwa MK dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 telah menegaskan, PERADI merupakan Organisasi Advokat satu-satunya wadah profesi Advokat menurut UU 18/2003. Berikut pertimbangan hukum MK yang terdapat di dalam Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 pada halaman 56 dan 57; 3. bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju “single bar organization”, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI 117 dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 9 Ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide 57 Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan; 4. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, ”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004); bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan 118 peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat; [Bukti PT.IV-11]. 8. Bahwa MK dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa PERADI sebagai organisasi tunggal profesi Advokat menurut UU 18/2003 yang memiliki 8 (delapan) kewenangan yakni melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA); pengujian calon advokat; pengangkatan advokat; membuat kode etik; membentuk Dewan Kehormatan; membentuk Komisi Pengawas; melakukan pengawasan dan pemberhentian advokat. Kewenangan ini tidak dimiliki Organisasi Advokat lain. Berikut pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 pada halaman 341-342; [3.9.7] Bahwa Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, Mahkamah telah memberikan pertimbangan, antara lain, “Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Karena Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU- II/2004)”. Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satusatunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 119 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu- satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan a quo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI; [Bukti PT.IV-12] 9. Bahwa merujuk dan berdasarkan pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 berkaitan penyumpahan Advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi (PT) terhadap Advokat pada Organisasi Advokat selain PERADI tidak dapat dibenarkan karena Organisasi Advokat selain PERADI tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimana amanat UU 18/2003. 10. Bahwa merujuk dan berdasarkan pada pertimbangan MK a quo, apabila terdapat Organisasi Advokat selain PERADI mengangkat Advokat, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum in casu bertentangan dengan Putusan MK. 11. Bahwa Putusan MK adalah putusan Badan Peradilan yang bersifat final dan mengikat serta bersifat Erga Omnes. Putusan MK adalah sumber hukum formil yang berlaku dan mengikat kepada seluruh warga negara di Indonesia, mengikat kepada Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat, mengikat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, mengikat kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, mengikat kepada Hakim-Hakim Konstitusi, mengikat kepada ketua Mahkamah Agung, mengikat kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, dan mengikat kepada Pemohon Pengujian Undang- Undang dalam perkara a quo, 120 12. Bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo, dalam permohonannya pada halaman 6 mengakui bahwa dirinya adalah Advokat anggota KAI berdasarkan SK DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor: 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012. Berdasarkan pengakuan a quo kedudukan Pemohon sebagai Advokat tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 hanya PERADI yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Advokat. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak mengalami kerugian konstitusional. Sehingga sudah seharusnya MK menyatakan Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo dinyatakan tidak diterima. IV. KETERANGAN (TANGGAPAN) Dr. ROELY PANGGABEAN, S.H., M.H SEBAGAI PIHAK TERKAIT IV TERHADAP POKOK PERMOHONAN (POSITA) DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 183/PUU-XXII/2024. A. ADVOKAT ADALAH PROFESI YANG BEBAS, MANDIRI, DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENEGAKKAN HUKUM YANG DIJAMIN OLEH HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 1. Bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU 18/2003 (Vide Pasal 1 angka 1 UU 18/2003). 2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 1 UU 18/2003, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Sejak Selasa, 23 Mei 2017, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B”, berdasarkan Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016. 121 3. Bahwa dalam menjalankan profesinya secara bebas, Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 14 UU 18/2003). 4. Bahwa dalam menjalankan profesinya secara bebas, Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan (Vide Pasal 14 UU 18/2003). 5. Bahwa dalam rangka menjamin kebebasan dan kemandirian Advokat, Pasal 16 UU 18/2003 menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. 6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XI/2013 Pasal 16 UU 18/2003 telah dinyatakan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Berikut pertimbangan MK yang terdapat di dalam Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 pada halaman 63-65; [3.19] ... Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 menyatakan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien [vide Pasal 1 angka 2 UU 18/2003]. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan; [3.20] … Berdasarkan hal tersebut, yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang 122 Advokat adalah Profesi Bebas dan Mandiri Sumber hukum: UU 18/2003 dan Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 1. Advokat bebas berpendapat di dalam dan di luar pengadilan pada saat membela klien 2. Advokat bebas menjalankan tugas profesinya dengan berpegang pada Kode Etik Profesi 3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah Pemberi Bantuan Hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat dengan tujuan agar Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran; [3.21] …Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, bersamaan dengan itu dimaksudkan pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan;…. [Bukti PT. IV-13]. Politik Hukum Tentang Advokat B. ORGANISASI ADVOKAT MERUPAKAN SATU-SATUNYA WADAH PROFESI ADVOKAT YANG BEBAS DAN MANDIRI YANG DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG UNDANG ADVOKAT DENGAN TUJUAN MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI ADVOKAT. PERADI ADALAH SATU-SATUNYA WADAH PROFESI ADVOKAT YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI ORGAN NEGARA DALAM ARTI LUAS YANG BERSIFAT MANDIRI (INDEPENDENT STATE ORGAN) 1. Bahwa Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU 18/2003 (Vide Pasal 1 angka 4 UU 18/2003). 2. Bahwa berdasarkan Pasal 28 (1) UU 18/2003 Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri 123 yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU 18/2003 dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. 3. Bahwa MK dalam Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 pada halaman 57 menerangkan bahwa ”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, dan MK menyatakan dalam putusan tersebut bahwa organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (Independent State Organ) yang juga melaksanakan fungsi negara. Berikut pertimbangan MK yang terdapat di dalam Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 pada halaman 57; 4. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, ”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, maka organisasi PERADI sebagai satu- satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004); bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat; 124 Politik Hukum (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat) Wadah Tunggal Organisasi Advokat (Single Bar Organization) PERADI Organ Negara (Single Bar Organization) 1. Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 2. Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 4. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003 dan berdasarkan putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU 18/2003 dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Maksud dan tujuan ini secara konstitusional dilaksanakan oleh PERADI. 5. Bahwa PERADI sebagai Organisasi Advokat didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2004 oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pendiri PERADI adalah Organisasi Advokat yang terdapat di dalam Pasal 32 ayat (3) UU 18/2003 (Vide Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 halaman 334). Politik Hukum Tentang Organisasi Advokat 6. Bahwa wadah tunggal Organisasi Advokat (Single Bar Organization) telah diterapkan di berbagai negara. Negara Malaysia menerapkan Single Bar Organization dengan adanya wadah tunggal organisasi advokat yang bernama Majelis Peguam/Majelis Pengacara. Di Malaysia, 125 untuk menjadi advokat diseleksi oleh satu badan yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Ketua Organisasi Advokat dan Rektor Perguruan Tinggi dalam satu tim yang bernama qualifying board. Negara Jerman juga menerapkan Single Bar Organization. Di Jerman terdapat 28 organisasi advokat di seluruh Republik Federasi Jerman yang membentuk satu organisasi federasi bersama yang bernama German Federal Bar (Bundesrechtsanwa ltskammer). Negara Amerika juga menerapkan Single Bar Organization. Advokat di Amerika tergabung dalam American Bar Association (ABA) yang telah berdiri sejak tanggal 12 Agustus 1878. Negara Belanda juga menerapkan Single Bar Organization. The Nederlandse Orde van Advocaten berdiri sejak tahun 1952. Negara Jepang juga menerapkan Single Bar Organization. Hal ini terjadi setelah Jepang pada tahun 1949 memberlakukan Undang-Undang Advokat Jepang (Bengoshi Hou). Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan berdirinya Japan Federation of Bar Associations (Nihon Bengoshi Rengokai) (Romi Sihombing dan M.Z. Al-Faqih, PERADI Organ Negara Konstitusional, Studi Sejarah Organisasi Advokat Indonesia, Jakarta, Kencana, 2022, hlm 135-136 [Bukti PT.IV-14]. 7. Bahwa dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian Organisasi Advokat sebagai organisasi profesi, UU 18/2003 memberikan kewenangan kepada Organisasi Advokat mengatur dirinya sendiri berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (“AD/ART”) (Vide Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003). AD/ART Organisasi Advokat berlaku dan mengikat hanya kepada anggotanya. 8. Bahwa PERADI sebagai Organisasi Advokat memiliki Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang berlaku dan mengikat kepada anggota PERADI. 9. Bahwa MK tidak berwenang menguji norma Anggaran Dasar PERADI karena Anggaran Dasar PERADI bukan Undang-Undang. 10. Bahwa MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang berdasar pada Anggaran Dasar PERADI. Hal tersebut menjadi kompetensi absolut dari Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. 126 C. PERADI ADALAH SATU SATUNYA ORGANISASI ADVOKAT YANG BERWENANG MELAKSANAKAN 8 (DELAPAN) KEWENANGAN SEBAGAIMANA AMANAT UU 18/2003 1. Bahwa MK dalam berbagai putusannya telah memaknai kedudukan PERADI sebagai organ negara. MK juga telah mengokohkan kedudukan PERADI sebagai wadah tunggal Organisasi Advokat (Single Bar). Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU- IV/2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010. Berikut pertimbangan MK yang terdapat di dalam Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 pada halaman 56 dan 57; 3. bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju “single bar organization”, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 9 Ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide 57 Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan; 4. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan 127 hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, ”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, maka organisasi PERADI sebagai satu- satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004); bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat; 6. Bahwa MK dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa PERADI sebagai organisasi tunggal profesi advokat menurut UU 18/2003 yang memiliki 8 (delapan) kewenangan yakni melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA); pengujian calon advokat; pengangkatan advokat; membuat kode etik; membentuk Dewan Kehormatan; membentuk Komisi Pengawas; melakukan pengawasan dan pemberhentian advokat. 7. Bahwa merujuk dan berdasarkan pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan penyumpahan Advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi (PT) terhadap Advokat pada Organisasi Advokat selain PERADI tidak dapat dibenarkan karena Organisasi Advokat selain PERADI tidak menjalankan 8 kewenangan sebagaimana amanat UU 18/2003. 8. Bahwa merujuk dan berdasarkan pada pertimbangan MK a quo, apabila terdapat Organisasi Advokat selain PERADI mengangkat Advokat, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum in casu bertentangan dengan Putusan MK. 128 9. Bahwa Putusan MK adalah putusan Badan Peradilan yang bersifat final dan mengikat serta bersifat Erga Omnes. Putusan MK adalah sumber hukum formil yang berlaku dan mengikat kepada seluruh warga negara di Indonesia, mengikat kepada Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat, mengikat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, mengikat kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, mengikat kepada Hakim-Hakim Konstitusi, mengikat kepada ketua Mahkamah Agung, mengikat kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, dan mengikat kepada Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo, 10. Bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo, dalam permohonannya pada halaman 6 mengakui bahwa dirinya adalah Advokat anggota KAI berdasarkan SK DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor: 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012. Berdasarkan pengakuan a quo kedudukan Pemohon sebagai Advokat tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 hanya PERADI yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Advokat. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak oleh MK. D. PERMOHONAN PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA A QUO YANG MEMOHON KEPADA MK MELARANG PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT MENJABAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PIHAK TERKAIT IV. 1. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini jelas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 2. Bahwa Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, yang pernah menjabat ketua Komisi Konstitusi dan Guru Besar Bidang Hukum di Universitas Padjadjaran dalam karyanya yang berjudul Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, menerangkan bahwa dalam negara hukum perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara termanifestasi secara nyata di dalam konstitusi. (Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Alumni, 2006, hlm 60) [Bukti PT.IV-15]. 129 3. Bahwa Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam karyanya yang berjudul Pengertian Tentang Negara Hukum menerangkan bahwa di dalam negara hukum terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1973, hlm 9) [Bukti PT.IV-16]. 4. Bahwa dalam batang tubuh dan penjelasan UU 18/2003 tidak terdapat norma yang melarang Pimpinan Organisasi Advokat menjabat sebagai pejabat negara. 5. Bahwa Pihak Terkait IV sebagai Wakil Ketua Umum DPN PERADI memiliki hak konstitusional menjabat sebagai pejabat negara. Hak konstitusional Pihak Terkait IV dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Berikut bunyi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hak ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 “(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 6. Bahwa melarang Pimpinan Organisasi Advokat menjadi pejabat negara nyata dan jelas melanggar Hak Asasi Manusia (hak konstitusional) Pihak Terkait IV. 7. Bahwa Pimpinan PERADI menjabat sebagai pejabat negara tidak dilarang oleh UU 18/2003. Tidak terdapat norma dalam batang tubuh dan dalam penjelasan UU 18/2003 yang melarang Pimpinan DPN PERADI menjabat sebagai pejabat negara. 8. Bahwa Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (“AB”) menyatakan bahwa hakim wajib mengadili berdasarkan Undang- Undang. Norma yang terdapat di dalam AB tersebut berlaku dan mengikat kepada Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi seyogyanya 130 mempertimbangkan UU 18/2003 yang tidak melarang Pimpinan Organisasi Advokat menjadi pejabat negara. 9. Bahwa Permohonan Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo yang memohon kepada MK untuk menguji Pasal 28 ayat (3) UU18/2003 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan: "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama,baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah", dan meminta MK melarang Pimpinan Organisasi Advokat rangkap jabatan sebagai pejabat negara adalah tindakan yang inkonstitusional. Berdasarkan semua uraian a quo, MK berkewajiban melindungi Hak Asasi Manusia (hak konstitusional) Pihak Terkait IV yang dilindungi konstitusi dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak. V. PETITUM Berdasarkan dalil dalil dan alasan di atas, Pihak Terkait IV mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menerima seluruh Keterangan Pihak Terkait IV; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing sehingga Permohonan Pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 3. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional sehingga Permohonan Pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 131 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 4. Menyatakan Permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum; 5. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 6. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan: "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut- turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah", tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki kekuatan hukum mengikat; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti Bukti PT.IV- 1 sampai dengan Bukti PT.IV-16 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2025 sebagai berikut: 1. Bukti PT.IV-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. Bukti PT.IV-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Bukti PT.IV-3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 132 sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Bukti PT.IV-4 Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang; 5. Bukti PT.IV-5 Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 171/DPN/PERADI/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025; 6 Bukti PT.IV-6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat; 7 Bukti PT.IV-7 Fotokopi Buku karya R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1987; 8. Bukti PT.IV-8 Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-XIII/2015; 9. Bukti PT.IV-9 Berita bersumber dari: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241207154129- 12-1174807/otto-rakernas-peradi-usul-sema-terkait- sumpah-advokat dicabut 10. Bukti PT.IV-10 Berita bersumber dari: https://www.gatra.com/news-598877-hukum-otto- pengangkatan-advokat-di-luar-peradi-pelanggaran- berat.html 11. Bukti PT.IV-11 Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 014/PUU-IV/2006; 12. Bukti PT.IV-12 Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 66/PUU-VIII/2010 13 Bukti PT.IV-13 Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 26/PUU-XI/2013; 14 Bukti PT.IV-14 Fotokopi buku karya Romi Sihombing dan M.Z. Al-Faqih, Peradi Organ Negara Konstitusional, Studi Sejarah Organisasi Advokat Indonesia, Jakarta, Kencana, 2022; 15 Bukti PT.IV-15 Fotokopi buku karya Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Alumni, 2006. 16 Bukti PT.IV-16 Fotokopi buku karya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Alumni, Bandung, 1973. 133 [2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT PERADI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2021, para pihak dalam perkara PUU adalah: a. Pemohon; b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2021, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu: a. perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2021, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok Permohonan. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2021: - Pihak Terkait terdiri atas: a. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung; b. Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung. - Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan. - Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh 134 pokok Permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap Permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad informandum. 5. Bahwa PERADI sebagai Pihak Terkait adalah Organisasi Advokat, yang didirikan berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU No. 18/2003) oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), yang dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 dan selanjutnya dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30, tanggal 8 September 2005, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009, tanggal 13 November 2009 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Desember 2009 Nomor 98 dan Anggaran Dasar PERADI telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 003/KETUM/DPN/ PERADI/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor: 15, tanggal 22 November 2024 Tentang Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), yang dibuat dihadapan Dr. Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta; 6. Bahwa PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat, menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang maksud dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dan memiliki 8 (delapan) kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135 014/PUU-IV/2006 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 66/PUU- VIII/2010, yaitu: a. Melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat (Pasal 2 ayat (1); b. Melaksanakan pengujian calon Advokat (Pasal 3 ayat (1); c. Melakukan pengangkatan Advokat (Pasal 2 ayat (2); d. Membuat kode etik (Pasal 26 ayat (1); e. Membentuk Dewan Kehormatan (Pasal 27 ayat (1); f. Membentuk Komisi Pengawas (Pasal 13 ayat (1); g. Melakukan Pengawasan (Pasal 12 ayat (1); h. Memberhentikan Advokat (Pasal 9 ayat (1). 7. Bahwa PERADI sebagai Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan UU No. 18/2003: a. Berkepentingan dan/atau berkewajiban menjaga keutuhan dan kemurnian norma-norma hukum UU No. 18/2003. b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERADI tidak melarang Pimpinan PERADI menjadi Pejabat Negara karena pimpinan PERADI yang menjadi Pejabat Negara diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan Organisasi Advokat dalam kaitannya dengan pemerintah/negara. 8. Bahwa selain kepentingan sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, PERADI telah beberapa kali menjadi Pihak Terkait dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimuat dalam putusan: a. Putusan Nomor: 019/PUU-I/2003 b. Putusan Nomor: 006/PUU-II/2004 c. Putusan Nomor: 009/PUU-IV/2006 d. Putusan Nomor: 014/PUU-IV/2006 e. Putusan Nomor: 015/PUU-IV/2009 f. Putusan Nomor: 101/PUU-VII/2009 g. Putusan Nomor: 66/PUU-VIII/2010 h. Putusan Nomor: 71/PUU-VIII/2010 i. Putusan Nomor: 5/SKLN-IX/2011 j. Putusan Nomor: 26/PUU-XI/2013 k. Putusan Nomor: 103/PUU-XI/2013 136 l. Putusan Nomor: 40/PUU-XII/2014 m. Putusan Nomor: 140/PUU-XII/2014 n. Putusan Nomor: 32/PUU-XIII/2015 o. Putusan Nomor: 95/PUU-XIV/2016 p. Putusan Nomor: 89/PUU-XV/2017 q. Putusan Nomor: 35/PUU-XVI/2018 r. Putusan Nomor: 83/PUU-XVIII/2020 Berdasarkan kepentingan-kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena Permohonan Pemohon adalah pengujian kembali Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003, maka PERADI mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) menjadi Pihak Terkait dalam permohonan a quo. II. PASAL-PASAL YANG DIUJI DAN YANG DIJADIKAN BATU UJI. 1. Bahwa pasal yang diuji (judicial review) oleh Pemohon adalah Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003, sedangkan pasal-pasal yang dijadikan batu uji adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terkait Pejabat Negara yang merangkap jabatan sebagai Pimpinan Organisasi Advokat. 2. Bahwa norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusui Nomor: 91/PUU-XX/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, sehingga berbunyi: “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah”. 3. Bahwa pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji, yaitu: 1.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 1.2. Pasal 28 D ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”. 137 1.3. Pasal 28 E ayat (3) berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 1.4. Pasal 28 J ayat (2) berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang- Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON 1. Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Mewujudkan Organisasi Advokat Yang Bebas Dan Mandiri. Inti Larangan Pertama rangkap jabatan permohonan tersebut adalah Organisasi Advokat harus menjadi penyeimbang terhadap lembaga penegak hukum lainnya, oleh karena itu Organisasi Advokat harus bebas dan mandiri dari campur tangan pemerintah. Untuk tercapainya tujuan tersebut Organisasi Advokat harus dijalankan oleh pengurus yang independen dan fokus mengurus Organisasi Advokat dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Negara/menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. 2. Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menghindari Konflik Kepentingan Agar Menjamin Persamaan Kedudukan Dan Perlakuan Di Depan Hukum. Inti Larangan Kedua rangkap jabatan permohonan tersebut adalah Organisasi Advokat memiliki peran strategis dalam menegakan hukum, salah satunya melalui fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap profesi Advokat. Namun apabila Pimpinan Organisasi Advokat juga menjabat sebagai Pejabat Negara dikhawatirkan timbul konflik kepentingan yang mengganggu independensi Organisasi Advokat. Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara dikhawatirkan dapat melakukan intervensi terhadap anggota Organisasi Advokat tatkala anggota memberikan bantuan hukum dalam berhadapan dengan Pemerintah. 138 3. Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menjamin Kepastian Hukum Yang Adil dan Kebebasan Dalam Berkumpul Dan Berserikat Inti Larangan Ketiga rangkap jabatan permohonan tersebut adalah Organisasi Advokat adalah wadah Profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang terhadap lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, oleh karena itu Organisasi Advokat harus bebas dan mandiri tanpa campur tangan pemerintah dalam mengurus Organisasinya. Ketidakjelasan pengaturan larangan rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Pejabat Negara menyebabkan Organisasi Advokat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. IV. PETITUM PEMOHON 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang semula berbunyi: “Pimpinan organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut- turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat merangkap sebagai Pejabat Negara atau pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah”. Sehingga, norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) selengkapnya berbunyi, “Pimpinan organisasi Advokat memegang 139 masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut- turut, dan tidak dapat merangkap sebagai Pejabat Negara atau pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah”. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. V. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN A. PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. 1. Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Mengajukan Permohonan 1.1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), berbunyi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang- Undang”, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga Negara. 1.2. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dijelaskan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”. 1.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dalam Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2/2021) telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 140 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan kemudian; dan e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 1.4. Berdasarkan pengertian dan batasan kerugian konstitusional atas berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu sebagaimana dikemukakan di atas dan setelah mempelajari dengan seksama alasan-alasan Permohonan Pemohon, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan a quo, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Mengenai syarat huruf a, yakni hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Pemohon adalah subjek hukum perorangan (natural person), yang memiliki hak/kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk mengajukan uji materiil terhadap UU No. 18/2003. b. Mengenai syarat huruf b, yakni Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 28 UU No. 18/2003. Untuk kerugian konstitusional tersebut, Pemohon merujuknya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XX/2022, yang berbunyi: 141 “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah”. Yang dijadikan batu uji dalam permohonan Pemohon adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan yang diuji adalah Pasal 28 UU No. 18/2003. Akan tetapi batu uji dengan yang diuji tidak ada relevansinya sama sekali. Selain itu dalam Permohonan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas kerugian hak konstitusional Pemohon, yang diuraikan adalah kerugian Organisasi Advokat tempat dimana Pemohon terdaftar sebagai Anggota. c. Mengenai syarat huruf c, yakni kerugian konstitusional bersifat spesifik dan atau aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Kerugian konstitusional terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu: 1) Kerugian konstitusional bersifat spesifik dan/atau aktual, akan tetapi dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan sama sekali kerugian tersebut: a) Pemohon hanya berasumsi bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang diangkat oleh Presiden RI sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai Pejabat Negara, yang merangkap sebagai Pimpinan Organisasi Advokat mengakibatkan Organisasi Advokat tidak bebas dan mandiri; b) Pemohon berasumsi Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara akan menimbulkan konflik kepentingan; 142 c) Pemohon berasumsi Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara akan terjadi penyalahgunaan wewenang. 2) Kerugian konstitusional, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, akan tetapi dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan sama sekali kerugian tersebut: Pemohon hanya berasumsi bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang menjabat Ketua Umum PERADI dan merangkap sebagai Pejabat Negara kedepan akan selalu membuat kebijakan yang menguntungkan PERADI, dan merugikan organisasi lainnya; d. Mengenai syarat huruf d, adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 yang dimohonkan pengujian. Dalam Permohonan Pemohon, kerugian konstitusional yang diuraikan hanya bersifat asumsi pada Organisasi Advokat tempat Pemohon terdaftar sebagai anggota dan tidak ada hubungannya dengan kerugian hak konstitusional Pemohon sehingga tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma Pasal yang diuji dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu frasa Pejabat Negara tidak ada dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 sehingga tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Permohonan a quo, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan A quo 2.1.Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, 143 lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.” Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2.2.Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003, berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” 2.3.Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” 2.4.Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 144 2.5.Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).” 2.6. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan, Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terkait dengan frasa pejabat negara. 2.7. Bahwa frasa pejabat negara tidak ada dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006, Putusan Nomor: 35/PUU-XVI/2018, tanggal 28 November 2019 dan Putusan Nomor: 91/PUU-XX/2022, tanggal 31 Oktober 2022. 2.8. Bahwa oleh karena frasa pejabat negara bukan frasa norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003, maka tidak ada kerugian hak konstitusional pemohon. Dengan demikian tidak ada sengketa konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. 2.9. Bahwa selain itu dalam permohonan Pemohon didalilkan rangkap jabatan pejabat negara dengan pimpinan organisasi Advokat dapat 145 menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Dalil pemohon tersebut selain bersifat asumsi juga merupakan ranah hukum administrasi negara, oleh karena itu bila timbul perselisihan terkait konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan adalah kewenangan peradilan tata usaha negara untuk menyelesaikannya (sengketa tata usaha negara), sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara a quo. 3. Permohonan Pemohon Nebis in Idem 3.1. Bahwa hak untuk mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang diatur dalam Pasal 60 UU MK, berbunyi sebagai berikut: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 3.2. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 78 ayat (1) PMK No. 2/2021, berbunyi sebagai berikut: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang atau Perppu tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 3.3. Bahwa keberlakuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 telah diuji beberapa kali dengan batu uji yang sama, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan: 1. Putusan Nomor: 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006; 2. Putusan Nomor: 35/PUU-XVI/2018, tanggal 28 November 2019; 3. Putusan Nomor: 91/PUU-XX/2022, tanggal 31 Oktober 2022. 146 3.4. Bahwa Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003, berbunyi: “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah”. 3.5. Bahwa frasa Pejabat Negara tidak ada dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003, baik dalam Putusan Nomor: 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006, Putusan Nomor: 35/PUU-XVI/2018, tanggal 28 November 2019 dan Putusan Nomor: 91/PUU-XX/2022, tanggal 31 Oktober 2022. 3.6. Bahwa frasa Pejabat Negara tersebut hanyalah tambahan Pemohon sendiri sebagai alasan untuk mengajukan pengujian norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003, sehingga penambahan frasa tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Permohonan pengujian Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 sudah pernah diajukan uji materiil dengan batu uji yang sama di Mahkamah Konstitusi (nebis in idem), oleh karenanya Permohonan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard). 4. Permohonan Pemohon Error In Objecto 4.1. Bahwa Pemohon seharusnya tidak melakukan uji materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 akan tetapi melakukan uji materiil terhadap Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (UU No. 39/2008), dengan alasan-alasan sebagai berikut: 4.1.1. Yang dipersoalkan Pemohon adalah kedudukan seseorang/warga negara sebagai Pejabat Negara, dalam hal ini Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang diangkat oleh Presiden RI sebagai Pejabat Negara, yaitu Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas). 147 4.1.2. Wamenko Kumham Imipas sebagai Pejabat Negara menurut ketentuan Pasal 23 UU No. 39/2008 dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD). 4.2. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan (Perpres No. 142/2024), ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator; dan b. membantu Menteri Koordinator dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator. Oleh karena Organisasi Advokat tidak dibiayai dari APBN dan/atau APBD, sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 39/2008 Pejabat Negara tidak dilarang menjabat sebagai Pimpinan Organisasi Advokat, maka yang harus diuji materiil oleh Pemohon adalah norma Pasal 23 UU No. 39/2008, bukan norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003. Dengan demikian Permohonan Pemohon error in objecto dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard). 5. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur (obscuur libel) 5.1. Bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah tentang rangkap jabatan Pejabat Negara dengan Pimpinan Organisasi Advokat. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Pimpinan Organisasi Advokat. Dalam Organisasi 148 Advokat PERADI, yang dimaksud dengan Pimpinan Organisasi Advokat adalah Dewan Pimpinan Nasional untuk tingkat pusat, yang terdiri dari: Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum dan Ketua-Ketua Bidang (Pengurus Pleno DPN PERADI) yang jumlahnya sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) orang, dan Dewan Pimpinan Cabang PERADI tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) cabang dan setiap cabang memiliki Pimpinan Organisasi Cabang, yang terdiri dari: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Ketua- Ketua Bidang dan Wakil-Wakil Ketua Bidang. Berdasarkan uraian Pimpinan Organisasi PERADI sebagaimana tersebut di atas yang jumlahnya ratusan orang, sehingga tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Pimpinan Organisasi Advokat dalam Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel). 5.2. Bahwa selain obscuur libel sebagaimana diuraikan pada angka 5.1. di atas, salah satu persyaratan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi adalah adanya kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal yang diuji. Setelah Pihak Terkait mempelajari secara seksama uraian-uraian alasan Permohonan Pemohon, kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah kerugian hak konstitusional Pemohon, akan tetapi kerugian hak konstitusional Organisasi Advokat, tempat dimana Pemohon terdaftar sebagai anggota. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel). 5.3. Bahwa yang dijadikan batu uji oleh Pemohon dalam menguji norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, akan tetapi uraian-uraian alasan Permohonan Pemohon, baik dalam alasan larangan pertama (halaman 13 s.d. 15 Permohonan), 149 alasan larangan kedua (15 s.d. 17 Permohonan), maupun alasan larangan ketiga (halaman 17 s.d. 19 Permohonan), namun sama sekali tidak ada relevansinya dengan Pasal-Pasal yang dijadikan batu uji terhadap Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan aquo menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard). B. PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN DITOLAK 1. Tentang Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Terwujudnya Organisasi Advokat Yang Bebas Dan Mandiri. Inti dari larangan pertama Tentang Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Terwujudnya Organisasi Advokat Yang Bebas Dan Mandiri adalah Organisasi Advokat harus menjadi penyeimbang terhadap Lembaga Penegak Hukum lainnya, oleh karena itu Organisasi Advokat harus bebas dan mandiri dari campur tangan Pemerintah. Untuk tercapainya tujuan tersebut Organisasi Advokat harus dijalankan oleh Pengurus yang independen dan fokus mengurus Organisasi Advokat dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Negara/menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah agar tujuan Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri dapat terwujud, sehingga larangan rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat sebagai Pejabat Negara mutlak diperlukan. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini: 1.1. Pembentukan, Pemilihan Dan Penetapan Pimpinan Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan Dan Pertanggungjawaban Pimpinan Organisasi Advokat Tidak Dapat Diintervensi Oleh Pejabat Negara. Pasal 28 UU No. 18/2003, berbunyi: 150 (1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah Profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Profesi Advokat. (2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh Para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (3) Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih Kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan Pimpinan Partai Politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Pasal 28 UU No. 18/2003 tidak memberikan petunjuk bagaimana cara membentuk Organisasi Advokat, namun dapat disimpulkan, pembentukan Organisasi Advokat sepenuhnya diserahkan kepada Para Advokat dan menyusun sendiri ketentuan-ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Sebagai contoh, pembentukan Organisasi Advokat dapat dilihat dari pembentukan Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). a. PERADI didirikan oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 30, Tanggal 08 September 2005, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PERADI memuat Anggaran Dasar, sebagai dasar hukum Organisasi untuk semua Anggota dalam menjalankan kegiatan Organisasi. Anggaran Dasar memuat ketentuan dalam melaksanakan kegiatan Organisasi, diantaranya mengenai tata cara pengangkatan Anggota, memilih dan menetapkan pengurus Organisasi, jenis dan tata cara melakukan rapat, jenis-jenis sanksi dan tata cara pemberian sanksi terhadap Anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan sebagainya. 151 Anggaran Dasar PERADI telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir diubah pada tanggal 21 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 003/KETUM/DPN/ PERADI/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor: 15, tanggal 22 November 2024 Tentang Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), yang dibuat dihadapan Dr. Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. b. Bahwa dalam Anggaran Dasar PERADI telah diatur Musyawarah Nasional (MUNAS) PERADI yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun, yang salah satu agenda acaranya adalah pemilihan Ketua Umum PERADI. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) dipilih oleh Peserta MUNAS PERADI yang terdiri dari: Dewan Pimpinan Nasional, Unsur Dewan Pembina, Unsur Dewan Pakar, Unsur Dewan Penasihat dan Utusan Dewan Pimpinan Cabang PERADI seluruh Indonesia. c. Bahwa setelah terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum DPN PERADI, Ketua Umum terpilih menetapkan Pengurus DPN PERADI yang akan membantu Ketua Umum mengelola/melaksanakan kegiatan-kegiatan Organisasi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Semua kebijakan/keputusan Organisasi diputuskan dalam Rapat-Rapat Organisasi yang terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Harian, yang dihadiri oleh Pengurus DPN PERADI dan dipertanggungjawabkan oleh Ketua Umum DPN PERADI dalam MUNAS PERADI selanjutnya. Berdasarkan contoh sebagaimana dijelaskan di atas, tidak satupun peran Pejabat Negara yang bisa mengintervensi dan mempengaruhi kegiatan-kegiatan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Organisasi Advokat PERADI, karena seluruh kegiatan-kegiatan Organisasi Advokat PERADI dilaksanakan 152 sendiri oleh Pengurus DPN PERADI dan kebijakan-kebijakan Organisasi Advokat PERADI diputuskan dalam Rapat-Rapat Organisasi Advokat PERADI yang dihadiri oleh Pengurus DPN PERADI. 1.2. Peran Negara Terbatas Terhadap Organisasi Advokat Dan Pejabat Negara Tidak Punya Kewenangan Mengintervensi Organisasi Advokat. a. Bahwa apabila Organisasi Advokat ingin berbentuk Badan Hukum, maka Organisasi Advokat tersebut harus didaftarkan sebagai Badan Hukum ke Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sebagai badan hukum konsekuensinya apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar Organisasi Advokat harus diberitahukan/mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. b. Apabila dicermati ketentuan-ketentuan dalam UU No. 18/2003, peran Negara (Mahkamah Agung Republik Indonesia) sangat terbatas terhadap Organisasi Advokat, yaitu: - Menerima Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat [Vide Pasal 2 ayat (3)]; - Melaksanakan Pengambilan Sumpah atau Janji sebelum menjalankan Profesi Advokat [Vide Pasal 4]; - Menerima Putusan Penindakan berupa Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian Tetap Advokat [Vide Pasal 8 ayat (2)]; - Menerima dari Panitera Pengadilan Negeri Salinan Putusan terhadap Advokat yang dijatuhi Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap [Vide Pasal 11]; - Menerima Salinan Buku Daftar Anggota Organisasi Advokat [Vide Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4)]. Dengan terbatasnya peran negara terhadap Organisasi Advokat sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan Pembentuk Undang-Undang tidak ingin mengintervensi lebih jauh untuk mengatur Susunan Organisasi Advokat yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [Vide Pasal 28 153 ayat (2)]. Secara implisit terkait dengan Susunan Organisasi Advokat, khususnya mengenai Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Pejabat Negara diserahkan sepenuhnya kepada Anggota yang memiliki kedaulatan penuh sebagai wujud hak demokrasi Para Anggota Organisasi Advokat untuk diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Selain itu Advokat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menjadi Pejabat Negara, seperti pengetahuan tentang hukum, politik dan administrasi sehingga diharapkan memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi yang dapat membantu Advokat menjadi Pejabat Negara yang efektif. 1.3. Rangkap Jabatan Pejabat Negara Dengan Pimpinan Partai Politik Dengan Pimpinan Organisasi Profesi Lainnya Dan Dengan Pimpinan Organisasi Advokat. a. Pejabat Negara tidak dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Politik dan Ketua Umum Organisasi Profesi lainnya, contohnya: Prabowo Subianto adalah Presiden RI merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Bahlil Lahadalia adalah Menteri ESDM merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golongan Karya, Agus Harimurti Yudhoyono adalah Menteri Koordinator Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Muhaimin Iskandar adalah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Zulkifli Hasan adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, H. Yusardin adalah Hakim Agung merangkap jabatan sebagai Ketua Ikatan Hakim Indonesia, Asep N. Mulyana adalah Jaksa Agung Muda Pidana Umum merangkap jabatan sebagai Ketua Persatuan Jaksa Indonesia dan lain- lainnya, karena tidak ada aturan yang secara tegas melarang rangkap jabatan. Bahkan dalam Pasal 23 UU No. 39/2008, 154 Menteri sebagai Pejabat Negara hanya dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. b. Menurut ketentuan Pasal 23 huruf c UU No. 39/2008 sebagaimana dikutip di atas, Menteri hanya dilarang merangkap jabatan sebagai Pimpinan Organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Sedangkan Partai Politik, Organisasi Profesi tidak dibiayai dari APBN dan/atau APBD sehingga Menteri/Pejabat Negara tidak dilarang untuk memimpin Partai Politik atau Organisasi Profesi yang tidak dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Selain itu Partai Politik dan Organisasi Profesi lainnya adalah Organisasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri yang mengatur wewenang pengurus dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Organisasi dan membuat kebijakan-kebijakan Organisasi yang bebas dan mandiri yang tidak bisa dipengaruhi dan diintervensi oleh Pejabat Negara. c. Begitu juga halnya Organisasi Advokat tidak dibiayai dari APBN dan/atau APBD sehingga tidak ada larangan Pejabat Negara menjadi Pimpinan Organisasi Advokat. Pejabat Negara tidak bisa mengintervensi dan mempengaruhi Organisasi Advokat karena Organisasi Advokat mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi pedoman bagi Pengurus dan Anggota dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Organisasi. d. Bagi Pimpinan Organisasi Advokat yang diangkat sebagai Pejabat Negara sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 23 UU No. 39/2008, pengangkatan tersebut adalah suatu kehormatan karena diberikan kepercayaan untuk mengelola Negara bersama dengan Presiden. Sebagai warga negara yang 155 baik tidak pada tempatnya Pimpinan Organisasi Advokat menolak kepercayaan yang diberikan oleh Presiden. Kepercayaan itu adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. e. Bagi Organisasi Advokat yang Pimpinannya diberi kepercayaan oleh Presiden sebagai Pejabat Negara adalah suatu kehormatan tersendiri karena diberi kesempatan untuk berkiprah dalam lingkup yang lebih luas/level nasional dan jabatan sebagai Pejabat Negara tersebut dapat dijadikan jembatan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan Advokat dan Organisasi Advokat yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah. 1.4. Pengaruh Jabatan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi Dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Terhadap Organisasi Advokat. a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Perpres No. 142/2024, Kemenko Kumham Imipas mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan Kementerian dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda Pembangunan Nasional dan Penugasan Presiden secara Inklusif dan terintegrasi. Berdasarkan tugas Kemenko Kumham Imipas sebagaimana dijelaskan di atas, Kementerian Koordinator tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi dan mengintervensi kewenangan Kementerian yang berada dibawah Koordinasinya. b. Wamenko Kumham Imipas, mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas-tugas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan di atas. c. Kementerian Hukum Republik Indonesia yang merupakan salah satu Kementerian yang berada dibawah Kemenko Kumham 156 Imipas kewenangannya yang berhubungan dengan Organisasi Advokat terbatas dalam hal menetapkan Organisasi Advokat sebagai Badan Hukum dan memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Organisasi Advokat, sehingga tidak ada kewenangan Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam pengelolaan dan kebijakan-kebijakan Organisasi Advokat, oleh karenanya tidak ada kewenangan Wamenko Kumham Imipas untuk mempengaruhi dan mengintervensi kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan Organisasi Advokat yang diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, alasan-alasan Permohonan Pemohon bahwa Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Mengakibatkan Tidak Terwujudnya Organisasi Advokat Yang Bebas Dan Mandiri, tidak beralasan menurut hukum karena Organisasi Advokat telah mempunyai mekanisme sendiri tentang Pembentukan, Pemilihan dan Penetapan Pimpinan serta Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban Pimpinan Organisasi Advokat sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Selain itu alasan-alasan Pemohon tersebut tidak ada hubungannya dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan batu uji dalam pengujian Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 dan alasan-alasan Pemohon tersebut bersifat asumsi yang perlu pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 2. Tentang Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menghindari Konflik Kepentingan Agar Terjaminnya Persamaan Kedudukan Dan Perlakuan Di Depan Hukum. Inti dari larangan kedua Tentang Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menghindari Konflik Kepentingan Agar Terjaminnya Persamaan Kedudukan Dan Perlakuan Di Depan Hukum, salah satunya melalui fungsi pengawasan dan 157 perlindungan terhadap profesi Advokat. Namun apabila Pimpinan Organisasi Advokat juga menjabat sebagai Pejabat Negara dikhawatirkan timbul konflik kepentingan yang mengganggu independensi Organisasi Advokat dan dapat menurunkan kepercayaan publik. Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara dikhawatirkan dapat melakukan intervensi terhadap anggota Organisasi Advokat tatkala anggota memberikan bantuan hukum dalam berhadapan dengan Pemerintah. Dalam Anggaran Dasar PERADI diatur larangan Pimpinan Advokat merangkap sebagai Pejabat Negara, dimana rangkap jabatan tersebut dapat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai anggota KAI. MENTERI KOORDINATOR NEGARA/WAKIL MENTERI KOORDINATOR NEGARA TIDAK DAPAT MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP ANGGOTA/ORGANISASI ADVOKAT, KARENA ORGANISASI ADVOKAT INDEPENDEN. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini: 2.1. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas karena Pemohon telah keliru dalam memahami tentang fungsi dan kedudukan Pimpinan Organisasi Advokat yang oleh Pemohon disamakan dengan individu seorang Advokat. Pemohon juga keliru dalam memaknai apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan dalam konteks rangkap jabatan yang dilarang undang-undang. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan potensi intervensi seperti apa yang dapat dilakukan oleh Pejabat Negara yang merangkap sebagai Pimpinan Organisasi Advokat kepada anggotanya; 2.2. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 18/2003 telah diatur, susunan Organisasi Advokat, syarat Pimpinan Organisasi Advokat, hak dan kewenangannya, yang ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (“AD/ART”) berdasarkan kesepakatan Anggota, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Musyawarah Nasional (Munas). Hal tersebut sesuai Pasal 17 IBA Standards For The Independence Of 158 The Legal Profession yang berlaku secara universal dan tidak terdapat larangan rangkap jabatan. Dengan demikian seorang Pimpinan Organisasi Advokat dalam menjalankan roda Organisasi adalah semata-mata menjalankan amanah yang ditetapkan anggota dalam MUNAS dan bukan atas nama kepentingan pribadinya yang untuk itu telah terdapat mekanisme pertanggungjawaban kepada para anggotanya dalam MUNAS; 2.3. Bahwa Pemohon semestinya memahami UU No. 18/2003 secara komprehensif agar dapat membedakan larangan bagi individu seorang Advokat dengan larangan bagi Pimpinan Organisasi Advokat. Dalam UU No. 18/2003 telah diatur secara tegas mengenai larangan seorang Advokat yang menjadi Pejabat Negara untuk melaksanakan tugas profesi Advokat dan mewajibkannya cuti sementara sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU No. 18/2003, yang berbunyi: “(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.” Sedangkan larangan bagi Pimpinan Organisasi Advokat yang diatur tersendiri dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 hanya terbatas jika rangkap jabatan menjadi pimpinan partai politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Frasa Pejabat Negara tidak terdapat dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003. Larangan rangkap jabatan tersebut telah dikaji secara akademis sebelum pembentukan UU No. 18/2003; 2.4. Bahwa Advokat tidak dapat merangkap jabatan, juga diatur dalam ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahan-perubahannya, yang berbunyi: “Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat/Pengacara, Notaris, Dokter Praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”. Demikian juga dalam Pasal 23 UU No. 39/2008, 159 Menteri sebagai pejabat negara dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dengan demikian jelas bahwa dari berbagai perundang-undangan yang ada, Menteri/Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara tidak dilarang menjadi Pimpinan Organisasi Advokat karena Organisasi Advokat merupakan Organ Negara yang bebas dan mandiri serta tidak mendapat pendanaan sama sekali dari dana APBN/APBD; 2.5. Bahwa kekhawatiran Pemohon terkait intervensi Pemerintah dalam pengawasan dan penindakan Advokat merupakan hal yang tidak berdasar dan sangat illusoir. Penindakan dan pemberian sanksi kepada Advokat telah diatur secara limitatif dalam Pasal 6 UU No. 18/2003, yang berbunyi: “Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan dan atau perbuatan tercela; f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.” 2.6. Bahwa selain itu UU No. 18/2003 sendiri telah mengatur sistem pengawasan dan penindakan yang bebas dari intervensi pemerintah (bebas dan mandiri) dengan membentuk Komisi 160 Pengawas dan Dewan Kehormatan yang terdiri atas unsur Advokat senior beserta tokoh masyarakat/akademisi/rohaniawan yang bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh Pimpinan Organisasi Advokat. Pengaturan hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 UU No. 18/2003 yang berbunyi: “(1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.” Selanjutnya mengenai Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Pasal 27 UU No. 18/2003, yang berbunyi: “(1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. (2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir. (3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat. (4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.” Dengan adanya Komisi Pengawas yang mengawasi Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya dan Dewan Kehormatan yang memeriksa dan mengadili Advokat yang melanggar Kode Etik profesi dalam melaksanakan tugas profesi, maka tidak memungkinkan Pejabat Negara yang merangkap Pimpinan Organisasi Advokat dapat mengintervensi Advokat yang sedang melaksanakan tugas profesinya. 2.7. Bahwa kekhawatiran Pemohon yang menyatakan Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai pejabat negara dalam hal ini Wamenko Kumham Imipas dapat memberikan 161 keputusan-keputusan yang merugikan Organisasi Advokat lainnya merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar, karena tupoksi Wamenko sebagai Pejabat Negara telah diatur dalam Perpres No. 142/2024, yang berbunyi: “Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: 5. membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator; dan 6. membantu Menteri Koordinator dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator.” Sedangkan tugas dan wewenang Pimpinan Organisasi Advokat diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat, sehingga Pejabat Negara tidak bisa melakukan intervensi terhadap Organisasi Advokat. Selain itu Organisasi Advokat adalah organisasi yang bebas dan mandiri sehingga Pejabat Negara i.c. Wamenko Kumham Imipas tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi Organisasi Advokat maupun Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya. 2.8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) yang memuat definisi “konflik kepentingan”, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang menjadi rambu-rambu bagi seorang Pejabat Negara agar tidak terjadi konflik kepentingan, diantaranya asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. 2.9. Bahwa untuk memastikan seorang Pejabat Negara agar bertindak secara adil, tidak berpihak dan tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya dalam mengambil suatu keputusan dapat diawasi dan diuji masyarakat melalui upaya hukum yang tersedia, diantaranya dengan pengajuan banding keberatan atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan pengaduan pada badan atau lembaga lainnya yang berwenang untuk mengawasi 162 pejabat pemerintah; 2.10. Bahwa untuk memahami makna dari konflik kepentingan juga dapat dipedomani tentang Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/COI) yang dipublikasikan oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International-Indonesia Basel Institute on Governance, Oktober 2023, Publikasi Proyek USAID INTEGRITAS, yang mendefinisikan Konflik Kepentingan adalah: “Konflik Kepentingan (COI) adalah situasi di mana seseorang atau organisasi mempunyai kepentingan yang saling bertentangan, baik secara finansial atau lainnya, dan melayani satu kepentingan dapat berdampak buruk pada kepentingan atau tanggung jawab lainnya.” Berdasarkan definisi konflik kepentingan tersebut, maka dapat disimpulkan jabatan Pimpinan Organisasi Advokat tidak memiliki konflik kepentingan dengan jabatan sebagai Pejabat Negara (Wamenko Kumham Imipas) karena tugas dan kewenangan Pimpinan Organisasi Advokat berbeda dan tidak dimiliki oleh Pejabat Negara. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon terkait dengan pengujian Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Apalagi konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 sebelumnya telah diuji dan dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dapat dilihat pada pertimbangan hukum butir 5 halaman 57 Putusan Nomor: 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006, yang berbunyi: “Bahwa mengenai larangan rangkap jabatan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam pasal tersebut, dalam arti tidak terdapat pelanggaran hak konstitusional, melainkan sebagai konsekuensi logis pilihan atas suatu jabatan tertentu;” 2.11. Bahwa selain itu Conflict of Interest/konflik kepentingan sebagaimana dijelaskan di atas, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas mengingat persoalan konflik kepentingan lebih pada persoalan etika dan moralitas. Konstitusionalitas dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi; 163 disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara; tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. Dalam konstitusi negara tidak diatur mengenai larangan konflik kepentingan, sehingga tidak relevan Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 dengan mengaitkannya pada persoalan konflik kepentingan. 3. Tentang Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dan Kebebasan Dalam Berkumpul Dan Berserikat. Inti dari larangan ketiga Tentang Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dan Kebebasan Dalam Berkumpul Dan Berserikat. Organisasi Advokat adalah wadah Profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang menjadi penyeimbang terhadap Lembaga penegak hukum lainnya. Ketidakjelasan pengaturan larangan rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Pejabat Negara menyebabkan Organisasi Advokat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik/kepentingan jabatan pemerintahan, sehingga tujuan Organisasi Advokat sebagai organisasi profesi yang bebas dan mandiri yang terbebas dari segala intervensi dan campur tangan pemerintah tidak dapat terwujud. Ketidakjelasan pengaturan larangan rangkap jabatan mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini: 3.1. Menurut ketentuan Pasal 23 UU No. 39/2008, Menteri sebagai pejabat negara hanya dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau 164 c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan (Perpres No. 142/2024), ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator; dan b. membantu Menteri Koordinator dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator. 3.2. Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 yang diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusui Nomor: 91/PUU-XX/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, berbunyi: “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah”. Pasal 28 ayat (2) UU No. 18/2003, berbunyi: “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh Para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.” Pasal 28 UU No. 18/2003 tidak memberikan petunjuk bagaimana cara membentuk Organisasi Advokat, namun dapat disimpulkan, pembentukan Organisasi Advokat sepenuhnya diserahkan kepada Para Advokat dan menyusun sendiri ketentuan-ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat diatur mengenai tugas dan wewenang Pimpinan Organisasi Advokat yang harus dipertanggungjawabkan dalam 165 MUNAS Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas adanya kepastian hukum yang mengatur tugas dan wewenang pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 39/2008 jo. Pasal 3 ayat (5) Perpres No. 142/2024 serta tugas dan wewenang Pimpinan Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18/2003 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Dengan adanya pengaturan masing-masing pada Lembaga tersebut dipastikan akan terjamin kepastian hukum. 3.3. Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 merupakan hak konstitusional warga negara sebagai perwujudan hak demokrasi warga negara, salah satunya membentuk Organisasi Advokat. 3.4. Organisasi Advokat tidak dibentuk oleh Pemerintah, akan tetapi dibentuk oleh para anggota yang mempunyai independensi untuk berserikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Kedaulatan tertinggi dalam organisasi profesi Advokat berada ditangan anggota dan anggotalah yang berwenang membuat aturan mengenai organisasinya sendiri, akan tetapi tidak dapat melaksanakan 8 (delapan) kewenangan Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam UU No. 18/2003. VI. PETITUM PIHAK TERKAIT Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard); 166 2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 E ayat (3), dan 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT PERADI-1 sampai dengan Bukti PT PERADI-11 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 20 Juni 2025 sebagai berikut: 1. Bukti PT PERADI-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bukti PT PERADI-2 Fotokopi Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat). 3. Bukti PT PERADI-3 Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30, tanggal 8 September 2005, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta. 4. Bukti PT PERADI-4a Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 120.AH.01.06.Tahun 2009, tanggal 13 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Perhimpunan, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bukti PT PERADI-4b Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Desember 2009 Nomor 98 yakni Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 120.AH.01.06.Tahun 2009, tanggal 13 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Perhimpunan. 5. Bukti PT PERADI-5 Fotokopi Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Nomor: Indonesia 003/KETUM/DPN/PEЕ RADI/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia. 6. Bukti PT PERADI-6 Fotokopi Akta Nomor: 15, tanggal 22 November 2024, Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), dibuat dihadapan Dr. Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. 7. Bukti PT PERADI-7 Fotokopi Akta Nomor: 18, tanggal 22 April 2025, Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan 167 Selain itu, Pihak Terkait Peradi juga menyampaikan keterangan tertulis ahli Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., dan Dr. Chairul Fahmi, S.H., M.H., yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Ahli Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. I. PROLOG Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (untuk selanjutnya disebut UU Advokat) sudah terkandung pembatasan peran negara dalam mencampuri Organisasi Advokat. Hal itu dimaksudkan guna terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan dalam UU Advokat, peranan negara adalah bersifat terbatas. Peranan negara sebatas dalam ranah formil. Peranan negara yang bersifat formil tentunya dimaksudkan guna kepentingan mewujudkan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Nasional Penetapan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), dibuat dihadapan Dr. Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. 8. Bukti PT PERADI-8 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 9. Bukti PT PERADI-9 Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan. 10. Bukti PT PERADI-10 Fotokopi Surat Pemberitahuan Cuti sebagai Advokat dari Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. ditujukan kepada Ketua Umum DPN PERADI, U.p.: Sdr. Dwiyanto Prihartono, S.Н., M.H. selaku Ketua Harian/Wakil Ketua Umum dan sdr. Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.Н. selaku Sekretaris Jenderal DPN PERADI, tertanggal 22 Oktober 2024. 11. Bukti PT PERADI-11 Fotokopi Surat DPN PERADI Nomor: 339- A/DPN/PERADI/X/20 24, Tanggal 23 Oktober 2024, Perihal: Pemberitahuan Pencacatan Tidak Melaksanakan Tugas Profesi Advokat yang ditujukan kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.М. sebagai jawaban atas Surat Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. tertanggal 22 Oktober 2024 (Bukti PT PERADI-10) 168 Dalam permohonan uji materiil Pasal 28 ayat 3 UU Advokat terhadap Pasal 27 Ayat 1, 28D Ayat 1, 28E Ayat 3 dan 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) terkait persoalan posisi Pejabat Negara yang merangkap sebagai Pimpinan Organisasi Advokat (in casu PERADI), tidak beralasan hukum. Sejumlah dalil dalam Permohonan yang diajukan Pemohon bukanlah menyangkut konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma. Terlebih lagi, upaya mensejajarkan atau menyamakannya dengan Pimpinan Partai Politik adalah suatu kekeliruan yang fatal. Pada uraian berikutnya disampaikan hasil kajian Ahli secara yuridis- teoretis terkait dengan permasalahan posisi Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON Dalam permohonan uji materiil sebagaimana diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu disampaikan tentang kedudukan hukum (legal standing) dan hak konstitusional Pemohon, sebagai berikut: 1. Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 Permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon sama sekali tidak ada hubungan dan urgensitasnya dengan norma undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam permohonan. Objek permohonan sama sekali tidak ada keterhubungan dan kausalitasnya dengan konstitusionalitas norma. Dalil Pemohon menunjuk pada implementasi norma terkait dengan kedudukan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Dengan posisi tersebut Pemohon mengaitkannya dengan posisi sebagai Ketua Umum PERADI. Demikian itu tidak termasuk dalam pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Tegasnya, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak dalam perkara yang dimohonkan uji materiil. 2. Pemohon tidak mengalami kerugian terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional 169 Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional akibat posisi Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih dan posisinya sebagai Ketua Umum PERADI, tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Dalil terjadi pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja dan konflik kepentingan (conflict of interest) yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan hanyalah sebatas asumsi. Dalil Pemohon yang bersifat asumsi tersebut bukan termasuk cakupan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 28 Ayat 3 UU Advokat terhadap UUD 1945. Terlebih lagi, tidak ada fakta Pemohon mengalami kerugian terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional akibat pengangkatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai Pejabat Negara. Tidak pula demikian itu terkait dengan posisi sebagai Ketua Umum PERADI. 3. Pemohon tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Pada prinsipnya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi menunjuk pada kondisi adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Hak dan/atau kewenangan konstitusional terhubung dengan kerugian terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional. Sepanjang tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional serta kerugian yang terjadi, maka mustahil ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial. Dalam perkara yang dimohonkan uji materiil tersebut, Pemohon tidak mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial sebagaimana yang dipersyaratkan. Terlebih lagi kerugian yang didalilkan hanya merupakan 170 asumsi belaka dan oleh karenanya tidak menjadi dasar dalam permohonan uji materiil. 4. Objek Permohonan tidak mengandung adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Kausalitas demikian signifikan dan menentukan suatu sebab yang menimbulkan akibat tertentu. Pada hakikatnya ajaran sebab-akibat (kausalitas) diperuntukkan untuk mencari suatu perbuatan yang terjadi dan perbuatan tersebut demikian dominan dan menjadi sebab timbulnya suatu akibat. Kausalitas menunjuk pada keadaan dimana Pemohon telah memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan pengujian suatu norma undang-undang. Adanya kerugian harus menunjukkan adanya kausalitas antara permohonan uji materiil dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon. Kausalitas sebagaimana dimaksudkan tidak ditemui dalam perkara yang dimohonkan uji materiil tersebut. Pasal 28 Ayat 3 UU Advokat yang dimintakan pengujian sama sekali tidak mengurangi, ataupun melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon tidak mengalami suatu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dengan demikian, dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstituonal dengan pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon. 5. Objek perkara yang dimohonkan tidak mengandung suatu kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Dengan tidak terpenuhinya alasan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dan tidak adanya kausalitas antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan norma dalam pasal yang dimintakan uji materiil (in casu Pasal 28 Ayat 3 UU Advokat), maka dikabulkan atau tidak permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan memberikan implikasi apa 171 pun bagi Pemohon. Sehingga tidak relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon. III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Terlepas dari kedudukan hukum (legal standing) dan hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah disampaikan di atas, pada bagian ini perlu diberikan tanggapan terkait dengan pokok permohonan yang disampaikan Pemohon. 1. Permohonan Mengandung Ketidakjelasan/Kekaburan (Obscuur Libel) Permohonan yang disampaikan memperlihatkan adanya ketidakjelasan atau kekaburan (obscuur libel), terkait dengan frasa “Pimpinan Organisasi Advokat”. Sesuai dengan penamaannya, nomenklatur “Pimpinan” tentu menunjuk pada Organisasi Profesi Advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Advokat. Hal ini terkait dengan pokok permohonan yang diajukan Pemohon tentang rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dan Pejabat Negara. Dalam permohonannya, Pemohon tidak memberikan penegasan menyangkut Pimpinan Organisasi Advokat. Padahal penegasan demikian itu demikian penting, agar tidak menimbulkan kondisi ketidakjelasan atau kekaburan permohonan. Dalam Organisasi Advokat (in casu PERADI), yang dimaksudkan dengan Pimpinan Organisasi Advokat adalah Dewan Pimpinan Nasional. Keberadaannya demikian luas dengan cakupan yang banyak. Pada tingkat pusat, terdiri dari: Ketua Umum; Wakil-Wakil Ketua Umum; Sekretaris Jenderal; Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; Bendahara Umum; Wakil-Wakil Bendahara Umum; dan Ketua-Ketua Bidang (Pengurus Pleno DPN PERADI). Kesemuanya itu berjumlah sebanyak 252 (dua ratus limap uluh dua) orang. Kemudian, terdapat Dewan Pimpinan Cabang PERADI tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) cabang dan setiap cabang memiliki Pimpinan Organisasi Cabang, yang terdiri dari: Ketua; Wakil-Wakil Ketua; Wakil-Wakil Sekretaris; Bendahara; Wakil-Wakil Bendahara; Ketua-Ketua Bidang; dan Wakil-Wakil Ketua Bidang. Berdasarkan fakta bahwa Pimpinan Organisasi Advokat (in casu Dewan Pimpinan Nasional) yang demikian banyak itu, maka tentu dipertanyakan 172 siapa yang dimaksud dengan Pimpinan Organisasi Advokat dalam Permohonan Pemohon. Dengan demikian, Permohonan Pemohon yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) tersebut dipandang tidak memenuhi syarat formil terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) dan hak konstitusional Pemohon. Kondisi demikian menyebabkan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 2. Pengertian Cuti Tidak Dikenal Dalam UU Advokat dan Cuti Bukan Persyaratan Menjadi Pejabat Negara Dalam UU Advokat tidak mengenal istilah “cuti”. Tidak ada satu kata pun dalam UU Advokat yang menyebutkan istilah cuti. UU Advokat hanya menyebutkan “tidak melaksanakan tugas profesi Advokat”. Demikian itu disebutkan dalam Pasal 20 Ayat 3, yang menyebutkan, “Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.” Pada penjelasannya disebutkan, “Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya”. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang Advokat yang tidak melaksanakan tugas profesi sebagai Advokat sebab yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara merupakan konsekuensi logis. Namun perlu ditegaskan bahwa tidak melaksanakan tugas profesi sebagai Advokat adalah bukan dimaksudkan sebagai cuti sebagaimana berlaku bagi Pekerja/Buruh, Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara. Frasa “tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya”, pada Penjelasan Pasal 20 Ayat 3 menunjukkan bahwa Advokat yang tidak melaksanakan tugas profesinya tersebut masih melekat status Advokatnya dan hubungannya dengan kantornya. Dengan masih melekatnya status dan hubungannya tersebut, maka secara mutatis mutandis berlaku pula dengan Organisasi Advokat (in casu PERADI). Advokat tersebut masih memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebaagai salah satu Pimpinan Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam AD/ART PERADI. Perlu ditegaskan bahwa perihal cuti tidak terkait dengan persyaratan seseorang menjadi Pejabat Negara. Perihal cuti bagi Pejabat Negara tentunya membutuhkan perbuatan administrasi negara. Demikian itu menyangkut kepentingan tertentu, semisal Pejabat Negara yang bersangkutan akan melakukan kampanye. Menjadi jelas, bahwa Advokat 173 yang tidak melaksanakan tugas profesi sebagai Advokat sebab diangkat menjadi Pejabat Negara (in casu Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan) tidak menggugurkan kedudukannya sebagai Ketua Umum PERADI. 3. Kebolehan Advokat Menjadi Pejabat Negara Sebelumnya, perlu dipahami bahwa profesi dan organisasi profesi adalah dua hal yang berbeda. Demikian juga dengan profesi Advokat dan PERADI sebagai organisasi profesi dimana para Advokat berhimpun. Berdasarkan penafsiran (interpretasi) gramatikal dan sistematis, diketahui bahwa Pasal 20 UU Advokat hanya menyebutkan Advokat. Pada ayat 1 dan ayat 2 menunjuk larangan. Adapun pada ayat 3 tidak disebutkan larangan, namun hanya berupa pembatasan yakni tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. Jadi, Pasal 20 Ayat 3 UU Advokat secara jelas dan tegas hanya menyebutkan Advokat, dan bukan Pimpinan Organisasi Advokat (in casu Dewan Pimpinan Nasional). Konsistensi rumusan demikian itu menegaskan bahwa adresat menunjuk pada profesi Advokat dalam memberikan jasa hukum. Status Advokatnya tetap melekat, walaupun yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara. Frasa “tidak melaksanakan tugas profesi Advokat” tidak menunjuk pada Pimpinan Organisasi Advokat. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan subjek hukum yang dimaksud sebagai Advokat dalam Pasal 20 Ayat 3 UU Advokat dimaknai sebagai Pimpinan Organisasi Advokat. Konsistensi penyebutan Advokat tersebut terhubung dengan fungsi profesi Advokat, dan oleh karenanya bukan ditujukan pada Dewan Pimpinan Nasional PERADI. Dengan demikian, politik hukum pembentukan UU Advokat tidak melarang seorang Dewan Pimpinan Nasional PERADI menjadi Pejabat Negara. Tidak ada ketentuan yang mengharuskannya berhenti atau cuti dari Dewan Pimpinan Nasional PERADI. Menjadi pertanyaan serius, apa yang menjadi dasar legalitas yang mewajibkan keharusan berhenti atau cuti tersebut? Sementara dalam UU Advokat tidak ada keharusan demikian itu. Dengan tidak adanya aturan pelarangan rangkap jabatan seorang Dewan Pimpinan Nasional PERADI menjadi Pejabat Negara, maka sesuai dengan asas hukum “tiada larangan adalah kebolehan”. Sebagai penegasan, dapat dikatakan bahwa Advokat yang tidak berpraktik 174 tidak dapat dikatakan berhenti sebagai Advokat selama berstatus sebagai Pejabat Negara. Tidak pula dibebani kewajiban cuti dari jabatannya sebagai Dewan Pimpinan Nasional PERADI (in casu Ketua Umum PERADI). Di sisi lain, posisi sebagai Ketua Umum PERADI - yang merangkap sebagai Pejabat Negara - tidak terkait dengan pelaksanaan tugas profesi Advokat. 4. Rangkap Jabatan Dalam Undang-Undang Kementerian Negara Pengisian jabatan sebagai Menteri dan Wakil Menteri, termasuk tetapi tidak terbatas pada Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merupakan hak prerogatif Presiden, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Ayat 2 UUD 1945. Presiden memiliki kewenangan (atribusi) yang diberikan oleh konstitusi dalam mengangkat Menteri dan Wakil Menteri serta Kepala Badan. Sejalan dengan prinsip kewenangan atribusi, maka perihal penentuan jabatan dalam Kementerian merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy). Dalam pengangkatan tersebut tidak ada klausula larangan bagi Ketua Umum PERADI guna menempati posisi sebagai Menteri atau Wakil Menteri. Terdapat dalil bahwa “tidak ada larangan berarti kebolehan.” Di sini terkait dengan asas legalitas. Sesuatu yang tidak diatur tentang adanya pelarangan dalam hukum positif, maka tidak boleh ada pelarangan dalam pelaksanaannya. Terlebih lagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (untuk selanjutnya disebut UU Kementerian Negara) telah menentukan adanya larangan rangkap jabatan secara jelas dan limitatif. Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 175 Pada huruf c, larangan rangkap jabatan tidak menunjuk pada organisasi non pemerintah. Pemohon terlihat mensejajarkan atau mempersamakan Pimpinan Organisasi Advokat yang menjadi Pejabat Negara dengan profesi Advokat. Demikian itu tidak proporsional dan tidak pada tempatnya. Tidak dapat dipungkiri, persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. Namun demikian, keadilan menunjuk pada perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Aristoteles menyampaikan keadilan konvensional, yakni keadilan yang didasarkan pada kebutuhan yang tidak bersifat tetap (natural). Perbedaan keadilan konvensional dengan keadilan natural adalah menunjuk pada cakupannya. Sesuai dengan namanya, keadilan natural bersifat statis. Diberikan untuk semua lapisan masyarakat. Adapun keadilan konvensional ditetapkan oleh suatu komunitas tertentu. Keberlakuannya bersifat dinamis, selalu dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan. Pada prinsipnya keadilan konvensional dapat dipersamakan dengan keadilan distributif (justitia distributive). Sama dengan Aristoteles, Thomas Aquinas juga menyebutkan keadilan distributif. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Keadilan konvensional atau keadilan distributif itu terkait dengan politik hukum dalam pembentukan UU Kementerian Negara. Dimana terdapat larangan rangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Secara argumentum a contrario, maka dibolehkan bagi pimpinan organisasi yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sejalan dengan hal ini PERADI tidaklah dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Terlebih lagi, Pasal 23 tidak menyebutkan Wakil Menteri. Oleh karena itu, rangkap jabatan Menteri atau Wakil Menteri dibolehkan bagi Ketua Umum PERADI. Selanjutnya, terkait dengan perimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam teori keadilan Aristoteles, menunjuk pada suatu kondisi dimana kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Nasution menjelaskan bahwa pada satu sisi memang benar bila dikatakan 176 bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern, teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Van Apeldoorn berpendapat bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Darmodiharjo dan Shidarta mengatakan bahwa adanya situasi perbedaan (sosial ekonomi) melahirkan ketidaksamaan. Oleh karena itu berlaku prinsip ketidaksamaan. Prinsip ketidaksamaan sesungguhnya merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Dapat dikatakan keadilan tidak absolut tentang adanya persamaan atau penyeragaman atas suatu hak. Dengan kata lain, keadilan juga menunjuk pada ketidaksamaan hak. Terwujudnya suatu keadilan apabila beberapa orang diperlakukan sama dan beberapa orang tidak diperlakukan sama. Kesemuanya itu menunjuk pada mempersamakan hal yang sama dan membedakan hal yang tidak sama. Pada praktiknya keadilan memang didasarkan pada kesamarataan, namun juga kadang didasarkan atas kebutuhan atau kualifikasi. Implementasi keadilan yang didasarkan pada kebutuhan atau kualifikasi tentu tidak dapat disamaratakan. Dengan kata lain keadilan sangat ditentukan oleh tujuannya. Demikian itu menunjukkan bahwa keadilan menunjuk pada suatu kondisi tertentu. Lebih tegas, Marzuki mengatakan bahwa ketidakadilan (ungenrechtigkeit) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda. Dalam hubungannya dengan perkara a quo, Pemohon telah menyamakan dua hal yang berbeda, yakni mensejajarkan atau mempersamakan Pimpinan Organisasi Advokat yang menjadi Pejabat Negara dengan profesi Advokat. Demikian itu bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diutarakan di atas. Keadilan adalah “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya”. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan 177 kadar yang seimbang (proporsional). Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya. Pasal 23 UU Kementerian Negara telah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Demikian pula Pasal 20 ayat (3) UU Advokat yang hanya menyebutkan Advokat, dan bukan Pimpinan Organisasi Advokat. Norma kedua pasal a quo adalah proporsional. 5. Independensi, Intervensi dan Konflik Kepentingan Posisi sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dan Ketua Umum PERADI tidak ada hubungan kausalitas dengan independensi Advokat dan PERADI sebagai Organisasi Advokat dan kontinuitas program kerjanya. Dalam UU Advokat terlihat jelas peran negara yang bersifat formil, yakni: dalam hal penyampaian salinan surat keputusan pengangkatan Advokat kepada Mahkamah Agung dan Menteri; kewajiban bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi; penyampaian salinan berita acara sumpah dikirimkan kepada Mahkamah Agung dan Menteri; penyampaian putusan penindakan kepada Mahkamah Agung; penyampaian salinan surat keputusan pemberhentian kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya; Izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat dalam hal Kantor Advokat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing; penyampaian salinan buku daftar anggota kepada Mahkamah Agung dan Menteri; dan melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Uraian tersebut di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa peranan negara sangatlah minimalis, tidak mencampuri kebebasan dan kemandirian Advokat dan kedaulatan Organisasi Advokat. Tidak ada celah sedikit pun bagi negara untuk melakukan intervensi bagi Organisasi Advokat. Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara tidak dapat dikatakan terdapat potensi penyalahgunaan wewenang untuk 178 kepentingan Organisasi Advokat (in casu PERADI) dan merugikan Organisasi Advokat yang lainnya. Rangkap jabatan tersebut juga tidak berkorespondensi dengan intervensi dan campur tangan kekuasaan pemerintahan. Perihal intervensi dan campur tangan kekuasaan itu menunjuk pada upaya memengaruhi atau mengontrol keputusan, kebijakan, atau fungsi lembaga-lembaga negara. Demikian itu tidak pada tempatnya dinisbatkan kepada Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara. Sebagaimana diutarakan di atas bahwa peran negara bersifat formil dan demikian minimal, yang tidak memungkinkan adanya intervensi dan campur tangan kekuasaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Tidak pula ada pemusatan dan penumpukan kekuasaan atau menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) bagi Dewan Pimpinan Nasional PERADI (in casu Ketua Umum PERADI) yang merangkap sebagai Pejabat Negara. Selanjutnya, dalil Pemohon yang menyebutkan rangkap jabatan sebagaimana dimaksudkan berpotensi menyalahgunakan wewenang dan menimbulkan konflik kepentingan adalah asumsi atau dugaan belaka. Demikian itu tidak dapat dibenarkan. Dikatakan demikian, oleh karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur tentang penyalahgunaan wewenang. Pasal 17 menyebutkan: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang. Pasal 18 menyebutkan: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui 179 batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 19 menyebutkan: (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang- wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 di atas demikian jelas mengatur perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam hal: melampaui Wewenang; mencampuradukkan Wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang. Disini terlihat Pemohon tidak mengetahui keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang penyalahgunaan Wewenang sebagaimana tersebut di atas. 180 Posisi sebagai Ketua Umum PERADI dan Pejabat Negara (in casu Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan) tidak dapat dipandang sebagai permasalahan rangkap jabatan yang melahirkan konflik kepentingan sebagaimana dimaksudkan Pemohon. Konflik kepentingan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 14 sangat terkait dengan penggunaan Wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Pengaturan demikian diatur dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah Ahli jelaskan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka terhadap dugaan atau asumsi Pemohon tidak beralasan hukum. Sudah demikian tegas dan jelas aturan dalam Pasal 19 yang menggariskan bahwa unsur “melampaui Wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2 huruf a dan Pasal 18 Ayat 1, Pasal 17 Ayat 2 huruf c dan Pasal 18 Ayat 3 harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Begitu pula terhadap unsur “mencampuradukkan wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2 huruf b dan Pasal 18 Ayat 2 harus pula ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian itu merupakan implementasi norma dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan (bestuursvoering) dan tindakan pemerintahan (bestuurs handelingen) yang terkait dengan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Bepalingen van Behoorlijk Bestuur). Harus terdapat adanya bukti terlebih dahulu terkait dengan kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang. Dengan demikian, adanya penyalahgunaan Wewenang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan adalah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Menjadi jelas bahwa persoalan konflik kepentingan dan penyalahgunaan Wewenang bukan merupakan konstitusionalitas norma. IV. EPILOG Dari urian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan hak konstitusional guna 181 kepentingan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi. Dalil Pemohon yang mensejajarkan atau menyamakan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Advokat sebagai profesi dalam hal jabatannya sebagai Pejabat Negara adalah tidak benar dan sekaligus tidak adil. Kebenaran dan keadilan adalah dwitunggal. Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sudah proporsional dan oleh karenanya tidak memerlukan pemaknaan sebagaimana petitum Pemohon, “tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara.” Petitum Pemohon yang menegasikan Pimpinan Organisasi Advokat sebagai Pejabat Negara tidak beralasan hukum. Sepatutnya, perihal pembatasan Pimpinan Organisasi Advokat dalam hal menjadi Pejabat Negara diserahkan kepada para anggota yang memiliki kedaulatan penuh Organisasi Advokat. Dengan demikian adanya keinginan untuk dilarangnya Pimpinan Organisasi Advokat (in casu PERADI) merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara, maka hal tersebut seharusnya diserahkan kepada anggota untuk diatur dalam AD/ART. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi “Vox Populi, Vox Dei” (the voice of the people is the voice of God), dalam kontek Organisasi Advokat, maka rakyat yang dimaksud adalah anggota dari Organisasi Advokat tersebut. Terakhir disampaikan bahwa hendaknya Mahkamah jangan sampai terperangkap menjadi positive legislature. 2. Ahli Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. Seiring dengan itu, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mahkamah untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara konstitusional pengujian UU Advokat ini, khususnya terkait pengaturan larangan rangkap jabatan bagi pimpinan Organisasi Advokat yang dimuat dalam Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Pasal tersebut selengkapnya berbunyi: (3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Norma tersebut sebelumnya juga telah pernah dilakukan pengujian secara materiil, hal mana MK mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 91/PUU- XX/2022, yaitu terkait periode kepengurusan pimpinan Organisasi Advokat. Dengan putusan tersebut, maka rumusan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat berubah sehingga menjadi: 182 “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-urut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah” Melalui permohonan yang sedang diperiksa ini, Pemohon meminta agar norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tersebut kembali dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang tidak dimaknai: “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak merangkap sebagai pejabat negara” Permohonan tersebut didasarkan sejumlah argumentasi yang dibangun Pemohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara mesti diatur untuk mewujudkan organisasi advokat yang bebas dan mandiri; 2. Larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara mesti diatur untuk menghindari konflik kepentingan untuk menjamin persamaan kedudukan dan perlakuan di depan hukum; 3. Larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara mesti diatur untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul. Sehubungan dengan pokok permohonan dimaksud, ahli akan menyampaikan keterangan terkait tiga pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang didalilkan tersebut. Pertama, apakah dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara akan menyebabkan organisasi advokat menjadi tidak bebas dan tidak mandiri? Kedua, dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara aka nenimbulkan konflik kepentingan pimpinan organisasi advokat? Ketiga, dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat 183 dengan pejabat negara akan menimbulkan hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil dan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul? Sebelum memberikan pendapat terkait 3 (tiga) persoalan yang dijadikan dalil permohonan tersebut, terlebih dahulu ahli hendak menjelaskan 2 (dua) aspek penting yang berhubungan dengan pokok permohonan pengujian UU Advokat ini, yaitu terkait (1) profesi dan organisasi profesi; (2) rangkap jabatan hanya relevan diatur untuk profesi, bukan organisasi profesi; dan (3) terkait materi muatan UU Advokat yang dimohonkan untuk diuji. Pertama, terkait profesi dan organisasi profesi, dalam konteks ilmu profesi (termasuk profesi hukum), organisasi profesi itu adalah bagian dari salah satu ciri profesi. Suatu pekerjaan yang menuntut keahlian tidak dapat dikatakan sebagai profesi jika tidak ada organisasinya. Oleh karena itu, dalam konteks hubungan profesi dengan organisasi profesi, maka profesi berada pada posisi yang utama, sedangkan organisasi profesi adalah penunjang bagi keberadaan profesi tersebut. Hal demikian sejalan dengan apa yang oleh para teoritisi etika profesi hukum jelaskan, salah satunya Louis Brandeis, mantan Hakim Agung Amerika Serikat. Ia pernah merumuskan sejumlah ciri-ciri pekerjaan yang dapat disebut sebagai profesi (Shidarta, 2009:101), yaitu: 1. ciri-ciri pengetahuan (intellectual character); 2. diabdikan untuk kepentingan orang lain; 3. keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial; 4. didukung oleh adanya organisasi (association) profesi, yang diantara tugasnya adalah menentukan kode etik, menegakkan kode etik dan memajukan profesi tersebut; dan 5. ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. Jadi, keberadaan organisasi profesi pada dasarnya berbeda dengan organisasi- organisasi lainnya, seperti organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik. Organisasi kemasyarakatan atau ormas dibentuk berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini, ormas dibentuk berbasiskan kesamaan kehendak dan kepentingan dari orang-orang yang berhimpun dalam ormas tersebut. Demikian juga dengan organisasi politik seperti partai politik, organisasinya dibentuk atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 184 kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, partai politik adalah organisasi berbasis kepentingan dari anggota-anggotanya. Ada pun organisasi profesi, khususnya profesi hukum, bukanlah organisasi yang dibentuk atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak dan kepentingan politik anggota- anggotanya, melainkan dibentuk atas dasar kebutuhan mendukung kemajuan dan kelancaran tugas profesi. Dalam arti, organisasi profesi ada karena kebutuhan akan perlunya para penyandang profesi itu berhimpun dan memiliki 1 (satu) standar profesi yang berlaku sama bagi semua anggota profesi itu sendiri. Organisasi profesi merupakan wadah pengembangan profesi, tempat para penyandang profesi melakukan tukar-menukar informasi, menyelesaikan permasalahan profesi, dan membela kepentingan anggota-anggota profesinya (Shidarta, 2009:107). Organisasi profesi bukanlah organisasi kepentingan politik anggota-anggotanya, melainkan organisasi penunjang kelancaran tugas profesi hukum yang disandang oleh para anggotanya. Dengan hanya sebagai wadah berhimpunnya para penyandang profesi, maka organisasi bukanlah organisasi yang dapat mengintervensi tugas- tugas profesi anggotanya. Setiap penyandang profesi memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan tugas profesi tanpa intervensi organisasi profesi. Organisasi profesi hanya dapat menjangkau anggotanya pada ranah kode etik dan penegakan etika profesi yang tertuang dalam kode etik profesi yang disusun organisasi profesi. Jadi, terdapat relasi yang berbeda antara pimpinan organisasi profesi dan anggota- anggotanya dengan relasi anggota pimpinan ormas/parpol dan anggota- anggotanya. Oleh karena itu, logika hubungan antara pimpinan organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan dengan logika hubungan antara pimpinan organisasi profesi sangat berbeda. Dengan demikian, keberadaan organisasi profesi tidak dalam posisi dapat mengerahkan dan memaksa anggota-anggota untuk mendukung kepentingan atau kehendak politik dari pimpinan organisasi profesi. Sebab, setiap anggota profesi memiliki kebebasan dan kemandirian profesi yang tidak dapat “diintervensi” oleh pimpinan organisasi profesi sebagaimana pimpinan organisasi masyarakat dan organisasi politik mengendalikan anggota-anggotanya. Jadi, relasi antara pimpinan organisasi profesi dengan anggotanya semata untuk aspek keprofesian seperti merumuskan dan menegakkan kode etik dan memajukan profesi. 185 Argumentasi di atas juga relevan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang hanya mengatur larangan rangkap jabatan bagi pimpinan Organisasi Advokat sebagai pimpinan partai politik dan tidak termasuk sebagai pejabat negara. Kenapa UU Advokat tidak mengatur bahwa jabatan pejabat negara dilarang untuk dirangkap oleh pimpinan organisasi advokat? Pertama, jabatan negara yang disandang seorang pimpinan organisasi advokat tidak dinilai sebagai hambatan bagi pelaksanaan tugas dan tujuan pelaksaan profesi advokat. Seorang penyandang profesi advokat hanya dibatasi untuk melaksanakan praktik profesi advokat pada saat menjabat sebagai pejabat negara, sebab status sebagai pejabat negara dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas profesi. Ada pun sebagai pimpinan organisasi advokat, kedudukan sebagai pejabat negara tidak akan mempengaruhi pelaksaan tugas profesi dari penyandang profesi yang bernaung di bawah organisasi profesi tersebut. Sebab, relasi antara pimpinan organisasi profesi dengan anggota organisasi adalah sebagai mitra sesama sejawat profesi. Kedua, organisasi advokat tidak termasuk organisasi yang dibiayai APBN atau APBD, sehingga tidak akan terjadi penerimaan/pendapatan ganda dari seorang pengurus organisasi advokat yang diangkat menjadi pejabat negara. Berbeda halnya dengan pimpinan organisasi profesi hukum yang dibiayai negara, seperti profesi hakim. Penyandang profesi hakim terikat dengan larangan tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara lainnya karena profesi hakim itu sendiri sudah sebagai pejabat negara. Jadi, kebijakan hukum dalam UU Advokat yang hanya melarang pimpinan organisasi advokat merangkap sebagai pimpinan partai politik, dan tidak dilarang untuk merangkap sebagai pejabat negara, memiliki basis argumentasi hukum yang kuat. Baik dalam konteks kepentingan organisasi profesi maupun dalam konteks tata kelola penyelenggaraan negara. Kedua, sejalan itu, larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara hanya relevan diatur terkait pelaksanaan tugas profesi, bukan sebagai pimpinan atau pengurus organisasi profesi. Bila dipelajari beberapa UU yang mengatur tentang profesi hukum, kerangka kebijakan hukum pembentuk undang-undang memang demikian. Bagi advokat, jika ia diangkat menjadi pejabat negara, maka advokat tersebut mesti non-aktif dari tugas profesinya memberikan jasa hukum. Advokat yang diangkat menjadi pejabat negara, ia tetap sebagai advokat, namun tidak boleh atau dilarang untuk menjalankan tugas profesinya selama memangku jabatan pejabat negara 186 (Pasal 20 ayat (3) UU Advokat). Dengan masih berstatus sebagai advokat namun sedang cuti dalam melaksanakan tugas profesi (pemberian jasa hukum), maka segala hak bagi seorang advokat seperti hak untuk tetap menjadi anggota organisasi profesi dan menjadi pengurus organisasi profesi tetap melekat padanya. Dalam konteks ini, bagi advokat yang sedang menjabat sebagai pejabat negara tetap berstatus sebagai advokat dengan segala hak yang melekat pada profesinya, kecuali hak untuk menjalankan pemberian jasa hukum. Hal yang sama juga diterapkan bagi penyandang profesi Notaris. Sebagai profesi hukum, bila seorang notaris diangkat menjadi pejabat negara, ia wajib menjalani cuti untuk pelaksanaan tugas profesi notarisnya selama ia menjadi pejabat negara (Pasal 11 UU Jabatan Notaris). “Tidak menjalankan profesi bagi advokat” atau “cuti” bagi notaris adalah non aktif dari pelaksanaan tugas profesi tanpa harus berhenti sementara/berhenti dari profesinya sebagai advokat/notaris. Selanjutnya, pada saat seorang advokat atau notaris sudah selesai menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara, maka advokat atau notaris tersebut kembali dapat melaksanakan tugas profesinya masing- masing. Jadi, pembatasan terhadap hak advokat dan notaris yang diangkat menjadi pejabat negara hanya pada aspek pelaksanaan tugas profesi memberikan jasa hukum. Ada pun hak-hak lainnya seperti status profesi advokat/notaris, hak menjadi anggota organisasi profesi, dan hak untuk menjadi pengurus organisasi profesi tetap melekat. Hak tersebut baru hilang jika advokat/notaris tersebut tidak lagi berstatus sebagai advokat/notaris. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa politik hukum negara terkait pengaturan profesi hukum memang menjadikan penyandang profesi (dan bukan organisasi profesi-nya) sebagai fokus pengaturan dalam konteks tidak boleh dirangkap oleh seorang pejabat negara. Kenapa demikian? Sebagaimana telah ahli jelaskan sebelumnya, karena status sebagai pejabat negara hanya akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas profesi advokat. Atas alasan itu juga penyandang profesi hukum seperti advokat dan notaris diharusnya non-aktif melaksanakan tugas profesi selama menjabat sebagai pejabat negara. Ada pun kedudukan sebagai pimpinan organisasi profesi dan sebagai penyandang profesi, tidak disyaratkan untuk berhenti atau cuti dari kedudukannya sebagai pimpinan organisasi profesi dan sebagai penyandang profesi advokat. Sebab, kedudukan sebagai pimpinan organisasi profesi bukan dalam rangka pelaksanaan profesi, sehingga jika dirangkap oleh seorang pejabat negara, hal itu tidak akan berdampak pada 187 pelaksanaan profesi yang dijalankan oleh para penyandang profesi yang bernaung di bawah organisasi tersebut. Ketiga, terkait substansi atau materi muatan UU yang dimohonkan untuk diuji secara materiil. Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji adalah norma UU Advokat, di mana materi muatan yang dimuat dalam UU tersebut berkaitan dengan profesi advokat, baik terkait proses pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban, kerangka kode etik, dan organisasi profesi. Ada pun dalil yang digunakan untuk menguji UU Advokat ini adalah adanya konflik kepentingan bila mana pejabat negara merangkap sebagai pimpinan organisasi advokat. Konflik kepentingan dalam konteks jabatan adalah larangan bagi pejabat negara. Sementara bagi advokat, konflik kepentingan yang dilarang adalah terkait penanganan perkara dan hal itu sudah diatur dalam UU Advokat. Sebagai UU yang secara khusus memuat ketentuan tentang profesi advokat, maka paradigma penentuan substansi UU Advokat adalah kepentingan profesi advokat itu sendiri. Dalam konteks ini, standar penentuan konflik kepentingan jabatan pejabat negara (tidak ada kaitan dengan profesi advokat) tidak dapat dijadikan dasar untuk mempersoalkan norma UU Advokat. Dengan demikian, masalah konflik kepentingan pejabat negara tidak seharusnya dimuat dalam UU Advokat, melainkan (jika memang diperlukan) harus dimuat dalam UU yang mengatur tentang pejabat negara dimaksud. Dalam konteks permohonan ini, karena yang dipersoalkan adalah jabatan wakil menteri, maka seharusnya UU Kementerian-lah yang dipersoalkan, bukan UU Advokat. Sebab, ketika UU Advokat dan AD-ART organisasi advokat tidak melarang pimpinan organisasi untuk merangkap sebagai pejabat negara, maka bagi organisasi advokat hal itu tidak memiliki masalah, sehingga UU Advokat tidak perlu dipersoalkan. Jadi, cara pandang membaca materi muatan UU Advokat adalah kepentingan profesi advokat itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Ahli, permohonan Pemohon agar Mahkamah menambahkan frasa “...dan tidak merangkap sebagai pejabat negara” dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tidak relevan untuk dimuat dalam UU Advokat, karena materi tersebut bukanlah terkait kepentingan organisasi advokat, melainkan kepentingan pejabat negara yang dilarang memiliki konflik kepentingan. Dengan demikian, dalam perspektif ketepatan materi muatan UU yang dimohonkan untuk diuji, tidak relevan permohonan ini untuk dikabulkan. 188 Selanjutnya izinkan ahli untuk memberikan keterangan berupa jawaban atas 3 (tiga) pertanyaan terkait dalil permohonan sebagaimana telah disarikan sebelumnya. Pertama, apakah dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara akan menyebabkan organisasi advokat menjadi tidak bebas dan tidak mandiri? Sekalipun organisasi advokat ditempatkan MK (dalam Putusan Nomor 066/PUU- II/2004, yang ditegaskan lagi dalam Putusan Nomor 66/PUU- VIII/2010) sebagai organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri, namun kebebasan dan kemandirian organisasi advokat dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tidak dapat dimaknai sama dengan cara memaknai kemandirian organ atau lembaga negara independen (organ negara dalam arti sempit, seperti KPU, Komnas HAM, dan lain- lain) yang mengharuskan pejabatnya adalah orang yang berada di luar struktur pemerintahan (eksekutif) dan juga bukan pengurus/anggota partai politik. Kebebasan dan kemandirian organisasi advokat adalah dalam kerangka kemandirian dan kebebasan anggota-anggotanya yang merupakan penyandang profesi advokat. Hal ini juga secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Advokat yang menyatakan: Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Kenapa demikian? sebagaimana telah ahli jelaskan sebelumnya, dalam kerangka hubungan profesi dengan organisasi profesi, maka yang primer adalah profesinya. Dalam konteks ini, antara profesi advokat dan organisasi profesi, profesi advokat bersifat primer, sementara organisasi profesi adalah pendukung atau sekunder bagi profesi advokat. Alasannya jelas, yang berkaitan langsung dengan penegakan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan 189 adalah profesi advokat dan pelaksanaan tugas profesi advokat, bukan organisasinya. Subjek yang bertanggung jawab atas berjalannya profesi advokat dalam proses penegakan hukum adalah advokat itu sendiri, bukan organisasinya. Jadi, tuntutan kemandirian dan kebebasan itu ada pada profesi advokat. Ada pun kemandirian dan kebebasan organisasi advokat hanya sebagai pendukung untuk pelaksanaan tugas-tugas profesi advokat yang bebas dan mandiri tersebut. Untuk menguatkan argumentasi dimaksud, kemandirian profesi advokat bisa dibandingkan dengan profesi jaksa. Secara institusional, kejaksaan adalah organ Presiden atau bagian dari eksekutif. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Sekalipun institusi kejaksaan merupakan organ pemerintah, lalu apakah profesi jaksa yang bernaung di bawah institusi kejaksaan otomatis tidak memiliki kemandirian? Tidak demikian. Jaksa sebagai profesi penegak hukum tetaplah harus mandiri. Sebab, dengan kemandirian profesi itulah ia dapat melaksanakan tugas penuntutan secara adil dan berkepastian. Terkait kemandirian profesi jaksa dapat dibaca dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, khususnya dalam Pasal 8 yang menyatakan: (1) Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya: a. secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya; dan b. tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. (2) Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. Standar kode perilaku jaksa menuntut bahwa sebagai sebuah profesi hukum, jaksa juga harus mandiri dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum yang disandangnya. Jadi, walau pun institusi kejaksaan merupakan lembaga pemerintah, namun profesi jaksa yang bernaung di dalamnya tetap harus mandiri dalam melaksanakan profesi. Artinya, lembaga negara yang notabene-nya bukan lembaga negara independen, namun di dalamnya bernaung sebuah profesi hukum, tetap saja profesi tersebut dituntut oleh tugas profesinya untuk bersikap mandiri dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan. Jadi, sangat jelas dan terang sesungguhnya relasi antara organisasi profesi dengan profesi. Terlepas apakah organisasi yang menaungi sebuah profesi hukum itu 190 merupakan organ pemerintah atau bukan, yang pasti setiap profesi dituntut untuk mandiri dan bebas. Sebab, keprofesiannya menuntut demikian demi untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, sekali lagi ahli tegaskan bahwa kemandirian dan kebebasan sebuah organisasi profesi haruslah dipahami dalam kerangka kebebasan dan kemandirian profesi yang bernaung di dalam organisasi tersebut. Sehubungan dengan itu, yang mesti dibatasi secara ketat dalam konteks kemandirian dan kebebasan ini adalah penyandang profesinya, dalam hal ini advokat. Jika seorang advokat diangkat sebagai pejabat negara, ia harus dilarang untuk menjalankan praktik profesi, karena status dan kedudukan sebagai pejabat negara akan dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas profesi yang sedang dilaksanakan. Terkait hal ini, UU Advokat sudah mengatur secara tegas dalam Pasal 3 terkait pengangkatan advokat di mana untuk diangkat sebagai advokat, seseorang tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Lebih jauh, dalam Pasal 20 ayat (3) UU Advokat juga ditegaskan bahwa Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. Pembatasan ini sudah lebih dari cukup untuk tujuan menjaga kemandirian dan kebebasan profesi advokat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena kemandirian dan kebebasan organisasi advokat sebatas dalam kerangka kemandirian dan kebebasan profesi advokat, maka apabila terdapat pimpinan organisasi advokat yang diangkat menjadi pejabat negara, sepanjang yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan negara, maka tidak perlu pula diharuskan bagi yang bersangkutan untuk nonaktif atau berhenti dari jabatannya sebagai pimpinan organisasi profesi advokat sepanjang aturan internal organisasi profesi tersebut tidak melarangnya. Kedua, dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara apakah akan menimbulkan konflik kepentingan? Secara konseptual, larangan memiliki konflik kepentingan ditujukan bagi pejabat pemerintahan. Arti, dengan menduduki jabatan tertentu, maka seorang pejabat dinilai akan terjebak pada pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang mengandung konflik kepentingan. Dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) didefinisikan bahwa konflik kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki 191 kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Lebih jauh, konflik kepentingan oleh pejabat pemerintahan juga dirinci dalam Pasal 43 UU Administrasi Pemerintahan, di mana konflik kepentingan dilatarbelakangi oleh: (1) adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; (2) hubungan dengan kerabat dan keluarga; (3) hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; (4) hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat; (5) hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau (6) hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan kerangka normatif terkait konflik kepentingan dalam UU Administrasi Pemerintahan, dapat dipahami bahwa seorang pejabat pemerintahan tidak boleh melakukan tindakan dan/atau keputusan yang disebabkan adanya konflik kepentingan karena faktor kepentingan pribadi, bisnis, hubungan kekerabatan, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, pihak yang bekerja dan mendapatkan gaji dari pihak yang terlibat, pihak yang memberikan rekomendasi dan hubungan dengan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang- undangan. Jika kerangka normatif ini dihubungkan dengan jabatan pejabat negara seperti wakil menteri yang merangkap sebagai pimpinan organisasi advokat, maka sama sekali tidak terdapat kondisi yang dimaksud dalam Pasal 43 UU Administrasi Pemerintahan tersebut yang dapat menimbulkan konflik kepentingan oleh seorang wakil menteri. Sebab, posisi sebagai wakil menteri dengan jabatan pimpinan advokat sama sekali tidak terkait dengan salah satu dari 6 (enam) hubungan yang mengandung konflik kepentingan dalam UU Administrasi Pemerintahan. Selain UU Administrasi Pemerintahan, guna menghindari munculnya konflik kepentingan bagi pejabat negara, khususnya Menteri, UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juga menegaskan bahwa jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh Menteri adalah: (1) pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau 192 perusahaan swasta; atau (3) pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hal mana, larangan demikian sesuai Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 juga berlaku bagi Wakil Menteri. Selengkapnya, dalam Putusan tersebut Mk menyatakan sebagai berikut: Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu. Dengan demikian, selain telah terdapat standar konflik kepentingan yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dan batasan jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh pejabat negara, maka kebijakan hukum berkenaan dengan masalah ini sudah dirumuskan pembentuk undang- undang dengan sangat memadai dan proporsional. Sesuatu yang sudah diatur secara proporsional tentunya perlu dipertahankan, sehingga keseimbangan dalam penyelenggaraan urus bernegara dapat berjalan dengan baik. Dengan sudah proporsionalnya pengaturan tentang konflik kepentingan dan rangkap jabatan bagi pejabat negara ini, maka tidak perlu lagi melakukan perubahan kebijakan hukum berupa penambahan jenis jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh pejabat negara, apalagi jika itu hanya sebuah jabatan pimpinan organisasi profesi. Pepatah Minang menyatakan, malabiahi ancak- ancak, mangurangi sio-sio (mengatur atau membatasi secara berlebihan atau mengurangi sesuatu di bawah proporsinya adalah tidak baik). 193 Selanjutnya jika dilihat dalam perspektif hubungan pimpinan organisasi advokat dengan para advokat yang menjalankan profesi, apakah seorang pimpinan organisasi advokat dapat mengintervensi pelaksanaan tugas profesi advokat ketika memberikan jasa hukum? Sebagaimana telah ahli jelaskan sebelumnya terkait hubungan profesi dan organisasi profesi, di mana keberadaan organisasi profesi sebagai unsur pendukung bagi pelaksanaan profesi, sulit untuk menyatakan bahwa pimpinan organisasi advokat akan dapat mengintervensi pelaksanaan tugas advokat dalam memberikan jasa hukum. Bahkan, hampir mustahil itu dapat terjadi. Alasannya sangat jelas, bahkan sangat terang. Advokat-advokat yang bernaung di bawah organisasi profesinya dipastikan bukanlah orang- orang yang berada dalam posisi yang sama dalam setiap kasus hukum. Seorang atau sekelompok advokat akan berada pada posisi membela kepentingan hukum kliennya sebagai Penggugat, dan seorang atau sekelompok advokat lainnya akan berada pada posisi membela kepentingan hukum kliennya sebagai Tergugat. Dalam konteks ini, sesama advokat ketika menjalankan profesi akan sering berada dalam posisi yang berlawanan. Bahkan ketika misalnya seorang advokat mendampingi kliennya untuk menggugat badan/pejabat pemerintah, organisasi profesi advokat sama sekali tidak pernah dapat mengintervensi pelaksanaan tugas pemberian jasa hukum yang diberikan oleh advokat tersebut. Lalu, pada wilayah mana organisasi profesi advokat akan dapat mengintervensi pelaksanaan pemberian jasa hukum oleh advokat? Sulit untuk melihat celahnya bukan? Oleh karena itu, menurut ahli kekhawatiran terhadap adanya intervensi pimpinan organisasi advokat yang menjabat sebagai pejabat negara terhadap advokat yang menjadi anggota organisasi profesi merupakan sebuah kekhawatiran yang tidak beralasan dan tidak logis. Dengan begitu, menurut ahli, hal ini tidak beralasan untuk diterima dan dijadikan argumentasi untuk membatasi pejabat negara agar tidak menjabat sebagai pimpinan organisasi profesi. Ketiga, dengan tidak adanya larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara apakah akan menimbulkan hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil dan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul bagi advokat? Menurut Ahli, tidak adanya larangan bagi pimpinan organisasi profesi advokat merangkap sebagai pejabat negara sama sekali tidak memiliki hubungan dan dampak bagi jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang menyandang profesi 194 advokat dalam menjalankan profesinya. Sebagaimana telah ahli jelaskan sebelumnya, kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh advokat adalah kemandirian profesi. Kemandirian profesi memberikan kebebasan nyata bagi setiap advokat dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Organisasi profesi sama sekali tidak memiliki sarana untuk mengintervensi seorang advokat sepanjang yang bersangkutan menjalankan profesi dengan itikat baik dan tidak melanggar kode etik profesi. Selanjutnya, tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi pimpinan organisasi advokat juga tidak memiliki hubungan dengan dampak bagi kebebasan berserikat dan berkumpul advokat. Hak untuk berserikat dan berkumpul, termasuk hak para penyandang profesi hukum dijamin oleh UUD 1945. Bahkan dalam putusan-putusan MK terkait pengujian Pasal 28 UU Advokat sebelumnya telah ditegaskan bahwa pengaturan dan fakta banyaknya organisasi advokat sama sekali tidak melanggar kebebasan berserikat dan berkumpul penyandang profesi advokat (Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003, Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006), jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul juga semakin diperkuat. Apa yang dinilai MK berkaitan dengan organisasi advokat dalam beberapa putusan terkait pengujian Pasal 28 UU Advokat merupakan jaminan konstitusional yang tegas tentang hak kebebasan berserikat dan berkumpul setiap penyandang profesi advokat. Dengan demikian kekhawatiran bahwa pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara akan menyebabkan dilanggarnya kebebasan berserikat dan berkumpul tidak relevan. Mengikuti pendirian MK di atas, alih-alih pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara akan mengganggu kebebasan berserikat dan berkumpul, realitas organisasi advokat yang saat ini tidak lagi tunggal sudah cukup mengonfirmasi bahwa sama sekali tidak ada ancaman terhadap kebebasan berserikat dan berkumpulnya advokat bila mana pimpinan organisasinya juga menjabat sebagai pejabat negara. Berdasarkan argumentasi tersebut, menurut ahli, dalil yang dikemukakan pemohon terkait ancaman terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul advokat tidak dapat dijadikan pijakan yang meyakinkan untuk menerima permintaan Pemohon dalam permohonannya. Berdasarkan argumentasi akademik sebagaimana ahli jelaskan di atas, dapat disimpulkan: (1) penekanan terkait rangkap jabatan harusnya difokuskan pada profesi, bukan organisasi profesi, sebab profesi advokat dan pelaksanaan profesi 195 itulah yang berhubungan langsung dengan aktivitas penegakan hukum, bukan organisasi profesi advokat; (2) Advokat yang diangkat menjadi pejabat negara tidak kehilangan status profesinya sebagai advokat. Ia tetap berstatus sebagai advokat, sehingga segala hak profesi seperti hak untuk menjadi anggota profesi advokat dan menjadi pengurus organisasi advokat tetap melekat padanya. Pembatasan hak bagi advokat yang diangkat menjadi pejabat negara hanya sebatas hak untuk melaksanakan profesi, yaitu memberikan jasa hukum; (3) Dalam kerangka kebebasan dan kemandirian profesi advokat, UU Advokat telah mengatur keharusan bagi advokat untuk tidak menjalankan profesinya ketika diangkat dan berstatus sebagai pejabat negara. Hal ini sudah cukup dan sesuai dengan tujuan menjaga kemandirian profesi advokat dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan ini sudah tidak perlu diperluas menjadi larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara bagi pimpinan organisasi profesi advokat, karena kebijakan hukum yang demikian akan sangat berlebihan dan tidak proporsional; (4) seorang pejabat negara yang juga menjadi pimpinan organisasi profesi advokat tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengintervensi pelaksanaan tugas profesi advokat, karena tugas profesi advokat itu memang mandiri. Bahkan dalam pelaksanaan profesi, para advokat pasti selalu berada dalam posisi konflik (saling berhadap-hadapan), sehingga ruang intervensi itu menjadi sangat sulit sekali. Selain itu, setiap advokat memiliki kebebasan profesi yang dijamin oleh UU dan pimpinan organisasi tidak memiliki keleluasaan untuk mengintervensi anggota- anggotanya; (5) Terkait konflik kepentingan pejabat negara atau pejabat pemerintahan, peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara memadai, sehingga sekalipun misalnya seorang pejabat negara juga menjabat sebagai pimpinan organisasi profesi advokat, maka ia terikat dengan larangan mengambil keputusan dan/atau tindakan yang mengandung konflik kepentingan. Oleh karena itu, sekali lagi ahli hendak tegaskan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan pengujian UU Advokat ini tidak cukup meyakinkan dan memadai untuk menambahkan frasa “...dan tidak merangkap sebagai pejabat negara” dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat. Tersebab hal itu, sudah sepatutnya permohonan ini tidak dikabulkan. [2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: 196 I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT IKADIN 1. Bahwa Pihak Terkait (IKADIN) didirikan pada tanggal 10 Nopember 1985 merupakan Organisasi Profesi dan Perjuangan, mandiri, bebas, merdeka, bertanggung jawab serta mengemban misi luhur para Advokat Indonesia, turut membangun hukum nasional serta mengembangkan Advokat Indonesia yang penuh integritas dalam keterikatannya dengan Pembangunan Bangsa dan Negara; 2. Bahwa IKADIN adalah salah satu organisasi advokat pendiri Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tanggal 21 Desember 2004 sebagai perwujudan amanat Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 18/2003; 3. Bahwa oleh karena PERADI adalah satu-satunya Organisasi Advokat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 ayat (1) UU No. 18/2003 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, rnaka seluruh Advokat Anggota IKADIN adalah Anggota Organisasi Advokat PERADI; 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1, 2 dan 3 di atas maka IKADIN mempunyai kepentingan konstitusional atas pengujian norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 183/PUU-XII/2024 tersebut di atas; II. PASAL-PASAL YANG DIUJI DAN YANG DIJADIKAN BATU UJI. 1. Bahwa Pasal yang diuji judicial review) oleh Pemohon, yaitu Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat dan Pasal-Pasal yang dijadikan batu uji, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengenai Pejabat Negaraꞏ yang merangkap jabatan sebagai Pimpinan Organisasi Advokat. 2. Bahwa Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003, berbunyi: "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat merangkap dirangkap dengan pimp/nan partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah". 3. Bahwa Pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji, yaitu: 1.1. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: 197 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajin menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". 1.2. Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil". 1.3. Pasal 28E ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". 1.4. Pasal 28J ayat (2) berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang- Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON 1. Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Terwujudnya Organisasi Advokat Yang Bebas Dan Mandiri. Inti dari larangan pertama rangkap jabatan permohonan tersebut adalah Organisasi Advokat harus menjadi penyeimbang terhadap lembaga penegak hukum lainnya, oleh karena itu Organisasi Advokat harus bebas dan mandiri dari campur tanefan pemerintah. Untuk tercapainya tujuan tersebut Organisasi Advokat harus dijalankan oleh pengurus yang independen dan fokus mengurus Organisasi Advokat dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Negara/menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. 2. Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menghindari Konflik Kepentingan Agar Terjamin Persamaan Kedudukan Dan Perlakuan Di Depan Hukum. Inti dari larangan kedua rangkap jabatan permohonan tersebut adalah Organisasi Advokat memiliki peran strategis dalam menegakan hukum, salah satunya melalui fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap profesi Advokat. Namun apabila Pimpinan Organisasi Advokat juga menjabat sebagai Pejabat Negara dikhawatirkan timbul konflik kepentingan yang mengganggu independensi Organisasi Advokat. 198 Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara dikhawatirkan dapat melakukan intervensi terhadap anggota Organisasi Advokat tatkala anggota memberikan bantuan hukum dalam berhadapan dengan Pemerintah. 3. Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menghindari Konflik Kepentingan Agar Menjamin Persamaan Kedudukan Hukum Dan Perlakuan Di Depan Hukum. Inti dari larangan ketiga rangkap jabatan permohonan tersebut adalah Organisasi Advokat adalah wadah Profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang terhadap lembaga- lembaga penegak hukum lainnya, oleh karena itu Organisasi Advokat harus bebas dan mandiri tanpa campur tangan pemerintah dalam mengurus Organisasinya. Ketidakjelasan pengaturan larangan rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Pejabat Negara menyebabkan Organisasi Advokat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. IV. PETITUM PEMOHON 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PII-XX/022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang semula berbunyi: "Pimpinan organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut- turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan organisasi Advokat memegang masa jbatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali da!am jabatan yang sama, baik 199 secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat merangkap sebagai Pejabat Negara atau pimpinan partai pofitik, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah". Sehingga, norma Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) selengkapnya berbunyi, "Pimpinan organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat merangkap sebagai Pejabat Negara atau pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah". 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. V. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN A. PERMOHONAN PEMOHON SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. 1. Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing Untuk Mengajukan Permohonan 1.1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), berbunyi: "Pemohon adalah ꞏpihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang", yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau; d. Lembaga Negara. 1.2. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dijelaskan: 1.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 200 Tentang Tata Cara Dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan kemudian; dan e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 1.4. Berdasarkan pengertian dan batasan kerugian konstitusional atas berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu sebagaimana dikemukakan di atas dan setelah mempelajari dengan seksama alasan-alasan Permohonan Pemohon, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan aquo, dengan alasan sebagai berikut: a. Mengenai syarat huruf a, yakni hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Pemohon adalah subjek hukum perorangan (natural person), yang memiliki hak/kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 201 (UUD 1945) untuk mengajukan uji materiil terhadap UU No. 18/2003. b. Mengenai syarat huruf b, yakni hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 28 UU No. 18/2003. Untuk kerugian konstitusional tersebut, Pemohon merujuknya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XX/2022, yang berbunyi: "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan se/ama 5 (lima) tahun dan hanya dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah". Yang dijadikan batu uji dalam permohonan Peinohon adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan yang diuji adalah Pasal 28 UU No. 18/2003. Akan tetapi batu uji dengan yang diuji tidak ada relevansinya sama sekali. Selain itu dalam Permohonan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas kerugian hak konstitusional Pemohon, yang diuraikan adalah kerugian Organisasi Advokat tempat dimana Pemohon terdaftar sebagai Anggota. c. Mengenai syarat huruf c, yakni kerugian konstitusional bersifat spesifik dan atau aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Kerugian konstitusional terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu: 1) Kerugian konstitusional bersifat spesifik dan/atau aktual, akan tetapi dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan sama sekali kerugian tersebut: a) Pemohon hanya berasumsi bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang diangkat oleh Presiden RI sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang 202 Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai Pejabat Negara, yang merangkap sebagai Pimpinan Organisasi Advokat mengakibatkan Organisasi Advokat tidak bebas dan mandiri; b) Pemohon berasumsi Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara akan menimbulkan konflik kepentingan; c) Pemohon berasumsi Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara akan terjadi penyalahgunaan wewenang. 2) Kerugian konstitusional, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, akan tetapi dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan sama sekali kerugian tersebut: Pemohon hanya berasumsi bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang menjabat Ketua Umum PERADI dan merangkap sebagai Pejabat Negara kedepan akan selalu membuat kebijakan yang menguntungkan PERADI, dan merugikan organisasi lainnya dan hal tersebut jelas hanya merupakan asumsi dari pemohon tanpa dapat dibuktikan kebenarannya; d. Mengenai syarat huruf d, adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 yang dimohonkan pengujian. Dalam Permohonan Pemohon, kerugian konstitusional yang diuraikan hanya bersifat asumsi pada Organisasi Advokat tempat Pemohon terdaftar sebagai anggota dan tidak ada hubungannya dengan kerugian hak konstitusional Pemohon sehingga tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat 203 (causal verband) antara norma Pasal yang diuji dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu frasa Pejabat Negara tidak ada dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 sehingga tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 28 ayat (3) UU No: 18/2003. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan Permohonan a quo, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang menjadi objek pengujian (judicial review) dalam Permohonan a quo adalah Pasal yang telah diberikan tafsir dan makna konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor. 91/PUU-XX/2022. 2.1. Bahwa hak untuk mengajukan uji materiil terhadap Undang- Undang ditentukan dalam Pasal 60 UU MK, berbunyi sebagai berikut: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecua/ikan jika materi muatan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 2.2. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK diatur lebih lanjut dalam Pasal 78 ayat (1) PMK 2/2021, berbunyi sebagai berikut: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang atau Perppu tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat a/asan permohonan yang berbeda. 204 2.3. Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat berbunyi "Pimpinan Organisasl Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah". 2.4. Bahwa keberlakuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 telah diuji beberapa kali dengan batu uji yang sama, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: 1. Putusan Nomor: 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006; 2. Putusan Nomor: 35/PUU-XVI/2018 tanggal 28 November 2019; 3. Putusan Nomor: 91/PUU-XX/2022, tanggal 31 Oktober 2022. 2.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 91/PUU-XX/2022, tanggal 31 Oktober dimaksud di atas, Mahkamah Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan atas permohonan pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat, sehingga selengkapnya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat harus dimaknai: "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah". 2.6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XX/2022 tersebut di atas, norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang berlaku dan mengikat saat ini tidak lagi semata-mata bersumber dan terdiri dari materi muatan (ayat) dari Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tetapi telah diberikan tafsir konstitusional dan 205 makna konstitusional (diperluas) oleh Mahkamah Konstitusi sehingga selengkapnya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat harus dimaknai sebagaimana tersebut pada pain 2.5 di atas; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan pengujian (judicial review) dan telah memberikan tafsir konstitusional terhadap norma Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Advokat. Dengan demiklan Mahkamah Konstltusi tidak dapat lagi untuk kedua kali dan seterusnya memberikan tafsir konstitusional atas norma yang telah diberi tafsir konstitusonal dalam Putusan perkara sebelumnya/lainnya. 3. Objek Pengujian Berkaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 3.1. Bahwa Pemohon seharusnya tidak menguji materiil Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 akan tetapi Pasal 23 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Kementerian Negara (UU No. 39/2008), dengan alasan- alasan sebagai berikut: 3.1.1. Yang dipersoalkan Pemohon adalah kedudukan seseorang/warga negara sebagai Pejabat Negara, dalam hal ini Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H. yang diangkat oleh Presiden RI sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Pejabat Negara). 3.1.2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai Pejabat Negara menurut ketentuan Pasal 23 UU No. 39/2008 dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan 206 perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD). 3.2. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (5) Perpres Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan, ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementeriaan; dan b. membantu Menteri Koordinator dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon Idi lingkungan Kementerian Koordinator. Oleh karena Pasal 23 UU No. 39/2008 tidak melarang Pejabat Negara menjabat sebagai Pimpinan Organisasi yang tidak dibiayai dari APBN dan/atau APBD, sehingga Pejabat Negara juga tidak dilarang merangkap jabatan sebagai Pimpinan Organisasi Advokat karena Organisasi Advokat tidak dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Oleh karena itu, yang harus diuji materiil oleh Pemohon adalah norma Pasal 23 UU No. 39/2008 bukan norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003. 4. Pemohon Tidak Mengalami Kerugian Konstitusional 4.1. Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi adalah adanya kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal yang diuji. 207 Setelah Pihak Terkait mempelajari secara seksama uraian- uraian alasan Pemohon kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah kerugian Pemohon, akan tetapi kerugian Organisasi Advokat tempat dimana Pemohon terdaftar sebagai anggota. Oleh karena itu, Pemohon tidak mengalami kerugian Konstitusional. 4.2. Bahwa yang dijadikan batu uji oleh Pemohon dalam menguji norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, akan tetapi uraian-uraian alasan Permohonan Pemohon, baik dalam alasan larangan pertama (halaman 13 s.d. 15 Permohonan), alasan larangan kedua (15 s.d. 17 Permohonan), maupun alasan larangan ketiga (halaman 17 s.d. 19 Permohonan) sama sekali tidak ada relevansinya dengan Pasal-Pasal yang dijadikan batu uji terhadap Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003. Oleh karena itu, tidak terdapat kausalitas antara batu uji konstitusional dengan norma yang dipermasalahkan, yang notabene Pemohon tidak mampu menunjukkan adanya kerugian Konstitusional. B. PERMOHONAN PEMOHON SEPATUTNYA DITOLAK 1. Tentang Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Terwujudnya Organisasi Advokat Yang Bebas Dan Mandiri. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, pada pokoknya mendalilkan Organisasi Advokat harus menjadi penyeimbang terhadap Lembaga Penegak Hukum lainnya, oleh karena itu Organisasi Advokat harus bebas dan mandiri dari campur tangan Pemerintah. Untuk tercapainya tujuan tersebut Organisasi Advokat harus dijalankan oleh Pengurus yang independen dan fokus mengurus Organisasi Advokat dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Negara/menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah agar tujuan Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri dapat terwujud; sehingga larangan rangkap jabatan 208 Pimpinan Organisasi Advokat sebagai Pejabat Negara mutlak diperlukan. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini: 1.1. Pembentukan, Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan Dan Pertanggungjawaban Pimpinan Organisasi Advokat Tidak Dapat Diintervensi oleh Pejabat Negara Pasal 28 UU No. 18/2003, berbunyi: 1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah Profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Profesi Advokat. 2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh Para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 3) Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut- turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan Pimpinan Partai Politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU No. 18/2003 tersebut di atas sangat jelas dan tegas bahwa "Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh Para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga", in casu ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERADI; Bahwa dalam Anggaran Dasar Organisasi Advokat in casu PERADI sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU No. 18/2003 ditetapkan dan diatur bahwa Anggaran Dasar PERADI sebagai Hukum Tertinggi dalam menjalankan dan berjalannya roda Organisasi Advokat PERADI; 209 Bahwa Anggaran Dasar Organisasi Advokat PERADI disusun/diubah berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional PERADI yang merupakan representasi dari Kedaulatan Absolut dari Anggota PERADI, tanpa ada - dan tidak dimungkinkan - campur tangan (intervensi) pihak luar manapun (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif); Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 18/2003 telah didirikan Organisasi Advokat in casu PERADI, dengan cara sebagai berikut: a. PERADI didirikan oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunali Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 30, Tanggal 08 September 2005, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PERADI memuat Anggaran Dasar, suatu pedoman yang didalamnya berisikan peraturan ntuk semua Anggota dalam menjalankan suatu kegiatan. Anggaran Dasar mengatur semua kegiatan yang ada di dalam Organisasi mulai dari mengangkat Anggota, menetapkan pengurus organisasi, melakukan rapat rutin sampai menentukan sanksi untuk para anggotanya. b. Bahwa di dalam Anggaran Dasar PERADI telah diatur mekanisme pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI). Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) PERADI yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Peserta 210 MUNAS PERADI adalah Dewan Pimpinan Nasional, Unsur Dewan Pembina, Unsur Dewan Pakar, Unsur Dewan Penasehat dan Utusan Dewan Pimpinan Cabang PERADI seluruh Indonesia. Para Peserta inilah yang akan memilih Ketua Umum DPN PERADI untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan. c. Bahwa setelah terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum DPN PERADI, Ketua Umum terpilih menetapkan Pengurus DPN PERADI yang akan membantu Ketua Umum mengelola/melaksanakan kegiatan-kegiatan Organisasi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Kebijakan-kebijakan Organisasi diputuskan dalam Rapat-Rapat Organisasi yang terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Harian, yang dihadiri oleh Pengurus DPN PERADI. Seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan Kebijakan-kebijakan Organisasi yang diputuskan dalam masa kepengurusan akan dipertanggurig jawabkan oleh Ketua Umum DPN PERADI dalam MUNAS PERADI selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak satupun peran Pejabat Negara yang bisa mengintervensi dan mempengaruhi kegiatan-kegiatan dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Organisasi Advokat PERADI, karena seluruh kegiatan-kegiatan Organisasi Advokat PERADI dilaksanakan sendiri oleh Pengurus DPN PERADI danꞏ kebijakan-kebijakan Organisasi Advokat PERADI diputuskari dalam Rapat-Rapat Organisasi Advokat PERADI yang dihadiri oleh Pengurus DPN PERADI sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat PERADI. 1.2. Peran Negara in casu Yudikatif - Mahkamah Agung ꞏ RI Terbatas Terhadap Organisasi Advokat. a. Apabila dicermati ketentuan-ketentuan dalam UU No. 211 18/2003, peran negara in casu Yudikatif - Mahkamah Agung RI) sangat terbatas terhadap Organisasi Advokat, yaitu: - Menerima Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat [Vide Pasal 2 ayat (3)]; - Melaksanakan Pengambilan Sumpah atau Janji sebelum menjalankan Profesi Advokat [Vide Pasal 4]; - Menerima Putusan Penindakan berupa Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian Tetap Advokat [Vide Pasal 8 ayat (2)]; - Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan Salinan Putusan terhadap Advokat yang dijatuhi Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap [Vide Pasal 11]; - Memberikan Izin Kerja bagi Advokat Asing atas permintaan Kantor Advokat berdasarkan Rekomendasi Organisasi Advokat [Vide Pasal 23 ayat (2)]; - Menerima Salinan Buku Daftar Anggota [Vide Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4)]. b. Dengan terbatasnya peran negara, in casu yudikatif - Mahkamah Agung RI terhadap Organisasi Advokat sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan Pembentuk Undang-Undang tidak ingin mengintervensi lebih jauh untuk mengatur Susunan Organisasi Advokat yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga {Vide Pasal 28 ayat (2)]. Secara implisit terkait dengan Susunan Organisasi Advokat, khususnya mengenai Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Pejabat Negara diserahkan sepenuhnya kepada Anggota yang memiliki kedaulatan penuh sebagai wujud hak demokrasi Para Anggota Organisasi Advokat untuk diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Selain itu Advokat memiliki keterampilan dan pengetahuan 212 yang relevan untuk menjadi Pejabat Negara, seperti pengetahuan tentang hukum, politik dan administrasi sehingga diharapkari memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi yang dapat membantu Advokat menjadi Pejabat Negara yang efektif. 1.3. Rangkap Jabatan Pejabat Negara Sebagai Pimpinan Partai Politik/Pimpinan Organisasi Profesi Lainnya atau Pimpinan Organisasi Advokat a. Pejabat Negara tidak dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Politik dan Ketua Umum Organisasi Profesi lainnya (misalnya: Prabowo Subianto Presiden RI merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Bahlil Lahadalia Menteri ESDM merangkap jabatan sebaga i Ketua Umum Golkar, Agus Harimurti Yudhoyono Menteri Koordinator Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Muhaimin Iskandar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Zulkifli Hasan Menteri Koordinator Bidang Pangan merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasiona l, H. Yusa rdin Hakim Agung merangkap jabatan sebagai Ketua Ikatan Hakim Indonesia, Asep N. Mulyana Jaksa Agung Muda Pidana Umum merangkap jabatan sebagai Ketua Persatuan Jaksa Indonesia, dan lain-lainnya), karena tidak ada aturan yang secara tegas melarangnya. Bahkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Menteri sebagai Pejabat Negara hanya dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau 213 perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. b. Menurut ketentuan Pasal 23 huruf c sebagaimana dikutip di atas, Menteri hanya dilarang merangkap jabatan sebagai Pimpinan Organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Sedangkan Partai Politik, Organisasi Profesi tidak dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Selain itu Partai Politik dan Organisasi Profesi lainnya adalah Organisasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri yang mengatur wewenang pengurus dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan Organisasi dan membuat kebijakan-kebijakan Organisasi yang bebas dan mandiri yang tidak bisa dipengaruhi dan diintervensi oleh Pejabat Negara. c. Begitu juga halnya Organisasi Advokat tidak dibiayai dari APBN dan/atau APBD sehingga tidak ada larangan Pejabat Negara menjadi Pimpinan Organisasi Advokat. Pejabat Negara tidak bisa mengintervensi dan mempengaruhi Organisasi Advokat karena Organisasi Advokat mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi pedoman bagi Pengurus dan Anggota dalam melaksanakan ꞏ kegiatan-kegiatan Organisasi. d. Bagi Pimpinan Organisasi Advokat yang diangkat sebagai Pejabat Negara sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2008, pengangkatan tersebut adalah suatu kehormatan karena diberikan kepercayaan untuk mengelola Negara bersama dengan Presiden. Sebagai warga negara yang baik tidak pada tempatnya Pimpinan Organisasi Advokat menolak kepercayaan yang diberikan oleh Presiden. Kepercayaan itu adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan 214 bangsa dan negara. e. Bagi Organisasi Advokat yang Pimpinannya diberi kepercayaan oleh Presiden sebagai Pejabat Negara adalah suatu kehormatan tersendiri karena diberi kesempatan untuk berkiprah dalam lingkup yang lebih luas dan jabatan sebagai Pejabat Negara dapat dijadikan jembatan untuk memperjuangkan kepentingan- kepentingan Advokat dan Organisasi Advokat yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah. 1.4. Pengaruh Jabatan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi Dan Pemasyarakatan Terhadap Organisasi Advokat. a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor: 142 Tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan Kementerian dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda Pembangunan Nasional dan Penugasan Presiden secara Inklusif dan terintegrasi. Berdasarkan tugas Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan di atas, Kementerian Koordinator tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi dan mengintervensi kewenangan Kementerian yang berada di bawah Koordinasinya. b. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas-tugas Kementerian Koordinator 215 Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan di atas. c. Kementerian Hukum Republik Indonesia yang merupakan salah satu Kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan kewenangannya yang berhubungan dengan Organisasi Advokat terbatas dalam hal menetapkan Organisasi Advokat sebagai Sadan Hukum dan memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Organisasi Advokat, sehingga tidak ada kewenangan Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam pengelolaan dan kebijakan-kebijakan Organisasi Advokat, oleh karenanya tidak ada kewenangan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mempengaruhi dan mengintervensi kegiatan-kegiatan dan kebijakan- kebijakan Organisasi Advokat yang diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tarigga Organisasi Advokat. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, alasan- alasan Permohonan Pemohon bahwa Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Mengakibatkan Tidak Terwujudnya Organisasi Advokat Yang Bebas Dan Mandiri, tidak beralasan menurut hukum karena Organisasi Advokat telah mempunyai mekanisme sendiri tentang Pembentukan, Pemilihan .dan Penetapan Pimpinan serta Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Pertanggung Jawaban Pimpinan Organisasi Advokat sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Selain itu alasan-alasan Pemohon tersebut tidak ada hubungannya dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang 216 dijadikan batu uji dalam pengujian Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003. dan alasan-alasan Pemohon tersebut bersifat asumsi yang perlu pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 2. Tentang Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organi asi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menghindari Konflik Kepentingan Agar Terjaminnya Persamaan Kedudukan Dan Perlakuan Di Depan Hukum. Inti dari larangan kedua rangkap jabatan Permohonan Pemohon tersebut adalah Organisasi Advokat memiliki peran strategis dalam menegakan hukum, salah satunya melalui fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap profesi Advokat. Namun apabila Pimpinan Organisasi Advokat juga rnenjabat sebagai Pejabat Negara dikhawatirkan timbul konflik kepentingan yang mengganggu independensi Organisasi Advokat dan dapat menurunkan kepercayaan publik. Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara dikhawatirkan dapat melakukan intervensi terhadap anggota Organisasi Advokat tatkala anggota rnemberikan bantuan hukum dalam berhadapan dengan Pemerintah. Pemohon juga mendalilkan dalam Anggaran Dasar PERADI diatur larangan Pimpinan Advokat dilarang merangkap sebagai Pejabat Negara, dimana rangkap jabatan tersebut dapat merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai anggota KAI. 2.1. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon pada Bagian II halaman 17 s.d. 19 Permohonan a quo yang pada intinya menyatakan larangan rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Pejabat Negara untuk menghindari konflik kepentingan agar menjamin persamaan kedudukan hukum dan perlakuan di depan hukum, seolah-olah dengan merangkap sebagai pejabat negara dikhawatirkan dapat melakukan intervensi kepada anggota/ Advokat tatkala memberikan jasa bantuan hukum yang berhadapan dengan pemerintah atau bertentangan dengan kepentingan atau kehendak pemerintah. 217 ). Pemohon telah keliru memahami tentang fungsi dan kedudukan Pimpinan Organisasi Advokat yang disamakan oleh Pemohon dengan individu seorang Advokat serta keliru dalam memaknai apa yang dimaksud konflik kepentingan dalam konteks rangkap jabatan yang dilarang undang-undang. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan potensi intervensi seperti apa yang dapat dilakukan oleh Pejabat Negara yang merangkap sebagai Pimpinan Organisasi Advokat kepada anggotanya; 2.2. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 18/2003 telah diatur susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Sehingga syarat Pimpinan Organisasi Adxokat maupun hak dan kewenangannya telah diatur sedemikian rupa dalam AD/ART Organisasi yang seluruhnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan Anggota dalam Musyawarah Nasional (MUNAS). Independensi Organisasi Advokat yang telah diatur dalam UU No. 18/2003 dengan menetapkan Pimpinan Organisasi Advokat harus ipilih oleh anggota dan menjalankan amanah yang diberikan anggota telah sesuai pula dengan Pasal 17 IBA Standards for The Independence Of The Legal Profession yang berlaku secara universal dan tidak terdapat larangan rangkap jabatan. Dengan' demikian seorang Pimpinan Organisasi Advokat dalam menjalankan roda Organisasi adalah semata- mata menjalankan amanah yang ditetapkan anggota dalam MUNAS dan bukan atas nama kepentingan pribadinya yang untuk itu telah terdapat mekanisme pertanggungjawaban kepada para anggotanya dalam MUNAS; 2.3. Bahwa Pemohon semestinya memahami UU No. 18/2003 secara komprehensif agar dapat membedakan larangan bagi individu seorang Advokat dengan larangan bagi Pimpinan Organisasi Advokat. Dalam UU No. 18/2003 sendiri telah diatur secara tegas mengenai larangan seorang Advokat yang menjadi Pejabat Negara untuk melaksanakan tugas profesi Advokat dan mewajibkannya cuti sementara sebagaimana ketentuan Pasal 20 218 Ayat (3) UU No. 18/2003, yang berbunyi: "(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut." Sedangkan larangan bagi Pimpinan Organisasi Advokat yang diatur tersendiri dalam Pasal 28 Ayat (3) UU No. 18/2003 hanya terbatas jika rangkap jabatan menjadi pimpinan partai politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Frasa Pejabat Negara tidak terdapat dalam Pasal 28 Ayat (3) UU No. 18/2003. Larangan rangkap jabatan tersebut telah dikaji secara akademis sebelum pembentukan UU No. 18/2003; 2.4. Bahwa ketentuan Advokat tidak dapat merangkap jabatan, juga sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahan-perubahannya yang menyatakan bahwa Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat/Pengacara, Notaris, Dokter Praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan ꞏ tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Demikian juga jika memahami UU No. 39/2008, larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara terbatas pada komisaris atau direksi BUMN/Swasta serta organisasi yang mendapat dana APBN/AP!3D atau organisasi yang dibiayai APBN/APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 39/2008, yang berbunyi: "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau 219 c.pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." Dengan demikian jelas bahwa dari berbagai perundangan yang ada, Pimpinan Organisasi Advokat bukanlah salah satu jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh seorang Menteri/Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara menurut undang-undang tersebut. Mengingat Organisasi Advokat merupakan Organ Negara yang bebas dan mandiri serta tidak mendapat pendanaan sama sekali dari dana APBN/APBD; 2.5. Bahwa kekhawatiran Pemohon terkait intervensi pemerintah dalam pengawasan dan penindakan Advokat merupakan hal yang tidak berdasar dan sangat illusoir. Penindakan dan pemberian sanksi kepada Advokat telah diatur secara limitatif dalam Pasal 6 UU No. 18/2003, yang berbunyi: "Advokat dapat dikenai tindakan dengan a/asan: a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau menge/uarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; ꞏ e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan dan atau perbuatan tercela; f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat." 2.6. Bahwa selain itu UU No. 18/2003 sendiri telah membangun system pengawasan dan penindakan yang terbebas dari intervensi pemerintah (bebas dan mandiri) dengan membentuk Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan yang terdiri atas unsur Advokat senior beserta tokoh masyarakat/akademisi rohaniawan 220 yang bersifat indepenqen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh Pimpinan Organisasi Advokat. Hal mana dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 13 UU No. 18/2003 yang berbunyi: "(1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat." Selanjutnya dalam Pasal 27 UU No. 18/2003 diatur mengenai Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dengan isi pasal sebagai berikut: "(1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. (2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir. (3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat. (4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk maje/is yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur da/am Kode Etik. " Dengan adanya Komisi Pengawas yang mengawasi Advokat dalam melaksanakan tugas dan profesinya dan Dewan Kehormatan yang memeriksa dan mengadili Advokat yang 221 melanggar Kode Etik profesi dalam melaksanakan tugas profesi, maka tidak dimungkinkan terjadinya intervensi oleh Pejabat Negara yang merangkap Pimpinan Organisasi Advokat terhadap Advokat yang sedang melaksanakan tugas profesinya. 2.7. Bahwa kekhawatiran Pemohon yang menyatakan Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai pejabat negara dalam hal ini Wamenko Kumham Imipas dapat memberikan keputusan-keputusan yang merugikan Organisasi Advokat lainnya merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar, karena tupoksi Wamenko sebagai Pejabat Negara telah diatur dalam Perpres Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Pemasyarakatan, yang berbunyi: "Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan/atau pefaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator; dan b. membantu Menteri Koordinator dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator." Sedangkan tugas dan wewenang Pimpinan Organisasi Advokat diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat, sehingga Pejabat Negara tidak bisa melakukan intervensi terhadap Organisasi Advokat. 2.8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan definisi "konflik kepentingan", telah diatur pula adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi rambu-rambu bagi seorang Pejabat Negara agar tidak terjadi konflik kepentingan, diantaranya asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Untuk memastikan bahwa seorang Pejabat Negara agar bertindak secara adil, tidak berpihak dan tidak menyalahgunakan kewenangan dan 222 jabatannya dalam mengambil suatu keputusan sehingga dapat diawasi dan diuji masyarakat melalui sarana-sarana hukum yang tersedia, diantaranya dengan pengajuan banding keberatan atau gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, selain pengaduan pada badan atau lembaga lainnya yang berwen.ang untuk mengawasi pejabat pemerintah; 2.9. Bahwa untuk memahami makna dari konflik kepentingan juga dapat dipedomani tentang Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/CO!) yang dipublikasikan oleh Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan), Indonesia_ Corruption Watch (ICW), Transparency International-Indonesia Basel Institute on Governance, Oktober 2023, Publikasi Proyek USAID INTEGRITAS, yang mendefinisikan Konflik Kepentingan adalah: "Konflik Kepentingan CCOI) adalah situasi di mana seseorang atau organisasi mempunyai kepentingan yang saling bertentangan 1 baik secara finansia/ atau lainnya, dan me/ayani satu kepentingan dapat berdampak buruk pada kepentingan atau tanggung jawab lainnya." Berdasarkan definisi konflik kepentingan tersebut, maka dapat disimpulkan jabatan Pimpinan Organisasi Advokat tidak memiliki konflik kepentingan dengan jabatan sebagai Pejabat Negara (Wamenko Kumham Imipas) dikarenakan tugas dan kewenangan Organisasi Advokat memiliki kekhususan yang berbeda dan tidak dimiliki oleh Pejabat Negara. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon terkait dengan pengujian Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 senyatanya tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Apalagi konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 sebelumnya telah diuji dan dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dapat dilihat pada pertimbangan hukum butir 5 halaman 57 Putusan Nomor: 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, yang berbunyi: "Bahwa mengenai larangan rangkap jabatan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tidak ada persoalan 223 konstitusionalitas dalam pasal tersebut, da/am arti tidak terdapat pelanggaran hak konstitusional, melainkan sebagai konsekuensi logis pilihan atas suatu jabatan tertentu;'' 2.10. Bahwa selain itu Conflict of Interest/konflik kepentingan sebagaimana dijelaskan di atas, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas mengingat persoalan konflik kepentingan lebih pada persoalan etika dan moralitas. Konstitusionalitas dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara; tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. Adapun dalam konstitusi negara tidak mengatur terkait adanya pelarangan konflik kepentingan. Sehingga tidak relevan bagi Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 dengan mengaitkannya pada persoalan konflik kepentingan, terlebih ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 sama sekali tidak bertentangan atau melanggar moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 2.11. Bahwa merupakan hal yang wajar jika seseorang memiliki berbagai peran dan tanggung jawab dalam kehidupannya, misalnya seorang pejabat ataupun hakim yang juga menjadi dosen, ketua organisasi alumni, atau ketua perkumpulan/organisasi lain dan berbagai peran lainnya. Bahkan berbagai peran tersebut bersifat positif dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal mana merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan lainnya. Adapun berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 80/PUU-XVII/2019, larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara telah diatur dalam Pasal 23 UU No. 39/2008 yang telah dinyatakan konstitusional, yakni sebatas larangan untuk 224 rangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Sedangkan Organisasi Advokat tidak mendapat pendanaan sama sekali dari dana APBN/APBD, sehingga tidak terdapat larangan bagi Menteri maupun Wakil Menteri untuk merangkap jabatan sebagai Ketua Organisasi Advokat. 3. Tentang Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dan Kebebasan Dalam Berkumpul Dan Berserikat. Inti argumentasi Pemohon, Organisasi Advokat adalah wadah Profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang menjadi penyeimbang terhadap Lembaga penegak hukum lainnya dan ketidakjelasan pengaturan larangan rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Pejabat Negara menyebabkan Organisasi Advokat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik/pribadi oleh pihak yang memiliki jabatan di pemerintahan, sehingga tujuan Organisasi Advokat sebagai organisasi profesi yang bebas dan mandiri yang terbebas dari segala intervensi dan campur tangan pemerintah tidak dapat terwujud. Bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini: 3.1. 1. Pemohon membuat alasan permohonan ketiga berjudul: "Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dan Kebebasan Dalam Berkumpul Dan Berserikat", tetapi Pemohon tidak menguraikan sama sekali yang dimaksud dengan kepastian hukum dalam kaitannya dengan Kebebasan Dalam Berkumpul Dan Berserikat. 3.2. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU No. 225 18/2003. 3.3. Bahwa sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikanꞏpada keterangan sebelumnya, frasa Pejabat Negara tidak terdapat dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003, sehingga tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003. 3.4. Pemohon dalam permo honannya sama sekali tidak menguraikan kerugian hak konstitusional tentang kepastian hukum, kebebasan dalam berkumpul dan berserikat. Yang diuraikan Pemohon adalah ketidakjelasan pengaturan larangan rangkap jabatan Pejabat Negara dengan Pimpinan Organisasi Advokat, sehingga rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan mengakibatkan Organisasi Advokat yang dipimpin oleh Pejabat Negara menjadi tidak bebas dan mandiri. Argumentasi Pemohon tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan judul alasan permohonan ketiga dan kerugian hak konstitusional Pemohon. 3.5. Pihak Terkait tidak sependapat dengan Pemohon, bahwa rangkap jabatan Pejabat Negara dengan Pimpinan Organisasi Advokat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghilangkan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat. 3.6. Rangkap jabatan Pejabat Negara dengan Pimpinan Organisasi Advokat tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menghilangkan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat, karena jabatan yang dilarang dirangkap oleh Menteri selaku Pejabat Negara sudah diatur secara tegas dalam Pasal 23 UU No. 39/2008 dan ruang lingkup bidang tugas Menteri Koordinator/Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan diatur dalam Perpres Namer 142 Tahun 2024. Sedangkan tugas dan kewenangan Pimpinan Organisasi Advokat diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat. Dengan adanya pengaturan masing-masing pada Lembaga tersebut dipastikan akan terjamin kepastian hukum. 226 3.7. Advokat yang menjadi Pimpinan Organisasi Advokat dan kemudian diangkat oleh Presiden sebagai Pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. UUA hanya melarang seorang Advokat yang menjadi Pejabat Negara tidak boleh melaksanakan tugas profesi sebagai Advokat, namun tidak menghilangkan statusnya sebagai Advokat sehingga hak dan Kewajibannya sebagai Advokat antara lain melakukan data ulang, membayar iuran anggota, mentaati AD PRT, mendapatkan KTPA, berhak memilih dan dipilih di Musyawarah Nasional. Larangan tidak boleh melaksanakan profesi Advokat tersebut diterjemahkan dalam surat permohonan cuti dalam menjalankan tugas Profesi sebagai Advokat. Hal ini juga merupakan kepatuhan seorang Advokat terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan pasal 28 ayat (3) UU 18/2003. Cuti dalam menjalankan tugas Profesi ini juga dapat disamakan dengan Profesi Notaris. 3.8. Menteri sebagai Pejabat Negara tupoksinya telah diatur dengan jelas dalam UU No. 39/2008, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Perpres Nomor 142 Tahun 2024. Sedangkan Pimpinan Organisasi Advokat tugas dan wewenangnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat, sehingga tidak memungkinkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh Pejabat Negara terhadap Organisasi Advokat. 3.9. Para anggota Organisasi Advokat bisa dengan bebas berserikat membentuk Organisasi Advokat dan dapat memilih pimpinan yang sesuai kebutuhan organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat, akan tetapi tidak dapat melaksanakan 8 (delapan) kewenangan Organisasi Advokat sebagaimana diatur dalam UU No. 18/2003. 3.9. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara untuk membangun masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan partisipatif. 227 Organisasi Advokat bukan dibentuk oleh pemerintah, melainkan dibentuk oleh para anggota yang mempunyai independensi untuk berserikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Kedaulatan tertinggi dalam organisasi profesi Advokat berada ditangan anggota dan anggotalah yang berwenang membuat aturan mengenai organisasinya sendiri, termasuk memilih pemimpinnya dalam MUNAS. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Pimpinan Organisasi Advokat yang juga menjadi Pejabat Negara tidak mempunyai konflik kepentingan (conflict of interest) dan tidak dapat melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) antara jabatannya sebagai Pimpinan organisasi Advokat dengan jabatannya sebagai Pejabat Negara karena masing-masing jabatan tersebut telah mempunyai tupoksi sendiri- sendiri. VI. PETITUM PIHAK TERKAIT Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar sudilah menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard); 2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (3), dan 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan Pihak Terkait Ad Informandum Genesius Anugerah, S.H. dan Junabiko Alty, S.H., pada tanggal 1 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa atas dasar kepedulian PARA PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PUU No. 183 yang diajukan oleh PEMOHON PUU, maka PARA PIHAK TERKAIT dalam 228 kedudukannya sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan Keterangan ad informandum dalam perkara a quo, merasa pertu dan penting untuk menguraikan secara jelas dan rinci mengenai keterkaitan atau kepentingan PARA PIHAK TERKAIT yang pada pokoknya tidak sejalan dengan dasar dan alasan-alasan Permohonan PUU No. 183 yang diajukan oleh PEMOHON PUU; A. PARA PIHAK TERKAIT BEKERJA SEBAGAI ADVOKAT YANG MENJALANKAN PROFESINYA DENGAN BERPEDOMAN PADA UU ADVOKAT 1. Bahwa perlu kembali PARA PIHAK TERKAIT sampaikan bahwa PARA PIHAK TERKAIT seluruhnya merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang kesehariannya bekerja sebagai Advokat, di mana saat ini tengah bemaung di bawah Organisasi Advokat PERADI yang dipimpin oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.; 2. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, PARA PIHAK TERKAIT tentu berpedoman dan berpegang teguh pada UU Advokat yang berlandaskan pada UUO NRI 1945 sebagai landasan hukum tertinggisebagaimana merupakan dasar dan sumber dari terbentuknya UU Advokat; 3. Bahwa kemudian adanya Permohonan PUU No. 183 yang pada pokoknya memohonkan pengujian materiil Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, secara tidak langsung telah mempengaruhi hak, kewenangan danlatau kepentingan PARA PIHAK TERKAIT selaku Advokat, tertebih diajukannya Permohonan PUU No. 183 oleh PEMOHON PUU atas dasar alasan-alasan yang kellru dan tidak berdasar, sehlngga PARA PIHAK TERKAlT merasa penting dan perlu untuk menyampaikan Keterangan sebagai ad informandum agar sekiranya dapat dijadikan sebagal partimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim MK dalam memeriksa, mengadlll, dan memutus parkara a quo; 4. Bahwa di samping itu, PARA PIHAK TERKAIT selaku parorangan Warga Negara Indonesia yang menjunjung tinggi konstitusionalisme memiliki kepentingan dan semangat juang dalam mempartahankan, menjaga, dan mengamalkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia demi terwujudnya keadilan, 229 kesejahteraan, dan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bemegara; 5. Bahwa hal-hal tersebut di ates, telah mendasarkan adanya keterkaitan atau kepantingan PARA PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PUU No. 183, tertebih menurut hemat PARA PIHAK TERKAIT yang sehari-hari menjalankan profesinya sebagai Advokat, berpendapat bahwa tidak adanya partentangan antara Pasal 28 ayat (3) UU Advokat terhadap Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (3) dan 28J ayat (2) UUD NRI 1945 separti sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON PUU dalam Permohonan PUU No. 183, sehingga PARA PIHAK TERKAIT merasa parlu dan panting untuk menyampaikan Keterangan a quo sebagai partimbangan Yang Mulia Majelis Hakim MK dikarenakan apabila pasal a quo diubah tanpa dasar yang jelas, tertebih dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON PUU hanyalah didasarkan pada asumsi semata, maka dikhawatirkan dapat terjadinya ketidakpastian hukum di Indonesia; B. PEMOHON PUU TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PUU NO. 183 6. Bahwa dalam mengajukan parmohonan pangujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka adanya syarat kedudukan hukum (legal standing) yang harus dipanuhi oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK 21/2021, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 PMK 212021 (1) Pemohon sebagaiana dimaksud dalam Passi 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak danlatau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. 230 (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak danlatau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak danlatau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tldaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperli yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 7. Bahwa sebagaimana dalll-dalil yang disampalkan oleh PEMOHON PUU dalam Permohonan PUU No. 183, temyata dan terang bahawasaanya PEMOHON PUU tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci mengenai: - hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON PUU yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat; - kerugian konstitusional PEMOHON PUU atas berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; - hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang didalilkan oleh PEMOHON PUU dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat; kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan PUU No. 183, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh PEMOHON PUU tidak lagi atau tidak akan terjadi; 8. Bahwa di dalam dalil PEMOHON PUU mengenai adanya hak konstitusional PEMOHON PUU sebagaimana dijamin dalam UU NRI 1945 yang dirugikan 231 oleh berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, temyata bahwa PEMOHON PUU tidak dapat mendalilkan secara tegas dan eksplisit mengenai relevansi antara hak konstitusional PEMOHON PUU yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dengan kerugian yang dialami oleh PEMOHON PUU atas berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat. Dimana PEMOHON PUU hanya sebatas mendalilkan bahwa adanya hak konstitusional PEMOHON PUU yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan kemudian secara serta-merta PEMOHON PUU mengklaim bahwa adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON PUU oleh karena berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, tanpa menguraikan secara jelas dan pasti mengenai hal-hal apa dari keberlakuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang menjadi dasar adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON PUU. Dengan demikian, maka dalil-dalil PEMOHON PUU tersebut sudah sepatutnya dianggap sebagai dalil yang tidak berdasar, sehingga PEMOHON PUU telah tidak memenuhi salah satu syarat dari pengajuan Pennohonan PUU No. 183 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 21/2021; 9. Bahwa dalam ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 21/2021, PEMOHON PUU seharusnya menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Namun demikian, kenyataannya PEMOHON PUU tidak dapat menjelaskan secara rinci dan pasti mengenai adanya kerugian konstilusioal yang secara spesifik dan aklual dialami ataupun kerugian konstttusloanal yang berpotensl dlalaml oleh PEMOHON PUU atas kebertakuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat; 10. Bahwa di dalam dalil-dalll PEMOHON PUU mengenai hal teraebut di ataa, PEMOHON PUU mendalllkan bahwa dengan bertakunya Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat menyebabkan terjadinya ketldakJelasan dan ketidakpaatlan hukum mengenal pembataaan terhadap plmpinan organiaaai advokat yang tldak boleh merangkap aebagal pejabat negara, dengan mencondongkannya pada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H.,M.M. yang telah dlangkat aebagal Wakll Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, lmigrasi, dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham lmpas tetapi sampai saat inl masih menjabat sebagai Ketua Umum PERADI. Apabila PEMOHON PUU 232 mendalilkan adanya kerugian konstitusional PEMOHON PUU atau dasar hal teraebut, maka jelas bahwaanya PEMOHON PUU telah luput akan norma hukum mengenai pembatasan rangkap jabatan Wakll Mentert yang selama lnl telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ruu Kementerlan Negara; 11. Bahwa larangan mengenal rangkap jabatan Menteri yang kemudlan melalul Pertlmbangan Hukum MK dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVll/2019 ditegaakan berlaku pula bagi Wakll Menteri, telah dlatur dalam ketentuan pada Passi 23 UU Kementerian Negara, yang berbunyi sebagai berikut Pasal 23 UU Kementerian Negara Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara danlatau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 12. Bahwa dalam ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, telah jelas bahwa adanya pembatasan rangkap jabatan Wakil Menteri, sehingga dalil PEMOHON PUU jelaslah merupakan dalil yang tidak berdasar, dan apabila dalil tersebut dijadikan sebagai dasar adanya kerugian konstitusional PEMOHON PUU, maka justru ketidakjelaskan dan ketidakpastian larangan rangkap jabatan pejabat negara dapat terjadi oleh karena di dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara secara tegas telah mengatur bahwa larangan rangkap jabatan pejabat negara dengan pimpinan organisasi hanya berlaku sepanjang apabila organisasi tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga jelas bahwa pejabat negara dapat saja menjadi pimpinan organisasi sepanjang organisasi tersebut tidak dibiayai dari APBN dan/atau APBD; 13. Bahwa kemudian terhadap dalil-dalil berikutnya, PEMOHON PUU jelas telah mendalilkan dalilnya atas dasar asumsi belaka yang bukan merupakan ranah Majelis Hakim MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, seperti mengenai adanya konflik kepentingan karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasinya dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai penjabat negara, penyalahgunaan kekuasaan, 233 serta kepastian bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dalam kapasitasnya sebagai Wamenko Kumham lmipas akan membuat kebijakan yang menguntungkan organisasi advokat PERADI; 14. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PEMOHON PUU mengenai adanya hubungan sebab akibat antara keruglan konstitusional PEMOHON PUU dan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat dengan turut menududukkan dalilnya pada adanya kapasitas Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Wamko Kumham lmipas yang dikatakan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan Putusan MK dan Anggaran Dasar PERADI untuk kepentingan individu atau kelompok organisasi advokat PERADI, jelas merupakan dalil yang didasarkan pada asumsi belaka, serta sangat tidak relevan untuk diajukan sebagai dasar adanya hubungan sebab aklbat antara kerugian konstitusional PEMOHON PUU dan ber1akunya Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat. Hal ini jelas tidak relevan dan hanyalah asumsi PEMOHON PUU belaka, dikarenakan sama sekali bukan ranah Yang Mulla Majelis MK untuk mengadili hal tersebut; 15. Bahwa oleh karena PEMOHON PUU telah tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan Permohonan PUU No. 183 sebagalmana ditetapkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, c, dan d PMK 21/2021, maka syarat pengajuan Permohonan PUU No. 183 yang ditetapkan pada Pasal 4 ayat (2} huruf e PMK 21/2021 secara serta-merta tidak dapat dipenuhi PEMOHON PUU. Dengan demikian, maka jelas bahwa PEMOHON PUU tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan PUU No. 183 atas dasar tidak terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat pengajuan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI 1945 secara kumulatif sebagaimana seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 21/2021. Berdasarkan hal tersebut, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk menyatakan Permohonan PUU No. 183 yang diajukan oleh PEMOHON PUU tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); C. BERLAKUNYA PASAL 28 AYAT (3) UU ADVOKAT TIDAK MENGHALANGI TERWUJUDNYA ORGANISASI ADVOKAT YANG BEBAS DAN MANDIRI 16. Bahwa PARA PIHAK TERKAIT pada dasamya sejalan dan sepakat dengan dalil PEMOHON PUU yang mendalilkan kedudukan organisasi advokat yang 234 pada prinsipnya bersifat bebas dan mandiri, serta harus dijalankan oleh pengurus organisasi advokat yang independen. Namun, tidak sama halnya dengan dalil PEMOHON PUU yang mendalilkan bahwa tidak boleh adanya rangkap jabatan pengurus organisasi advokat sebagai pejabat negara; 17. Bahwa mencermati dalil PEMOHON PUU, didapati bahwa adanya kekeliruan dan inkonsistensi atas dalil yang disampaikan PEMOHON PUU mengenai pengurus organisasi advokat tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara atau menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan agar tujuan organisasi advokat yang bebas dan mandiri dapat terwujud, sehingga diperlukannya larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara; 18. Bahwa dalil tersebut nyatanya telah keliru, yang mana sama sekali tidak adanya relevansi antara pimpinan organisasi advokat yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara dengan dapat tidak terwujudnya organisasi advokat yang bebas dan mandiri. Hal ini dikarenakan pada dasamya posisl keduanya adalah hal yang berbeda, dimana pejabat negara dalam kedudukannya bertanggung jawab kepada negara, sedangkan pimpinan organisasl advokat dalam kedudukannya bertanggung jawab kepada anggota advokat yang tergabung di dalam organisasinya. Oleh karena itu, jelas bahwa keduanya memiliki independsl dan tanggung jawab masing- masing; 19. Bahwa kemudian, dalil PEMOHON PUU dapat dianggap inkonsistensi dikarenakan pada mulanya mendalilkan bahwa tidak boleh adanya rangkap jabatan pengurus organisasi actvokat sebagai pejabat negara, namun akhimya memohonkan hanya pada perlunya larangan rangkap jabatan pimplnan organlsasi advokat sebagal pejabat negara. Dimana inkonsistensi dalam dalil PEMOHON PUU tersebut jelas terkesan hanya demi menyudutkan satu plhak saja yakni pimpinan organisasi advokat; 20. Bahwa atas dasar adanya kekeliruan dan inkonsistensi terhadap dalil-dalil PEMOHON PUU tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk menolak Permohonan PUU No. 183 yang dlajukan oleh PEMOHON PUU atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan PUU No. 183 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaarcl); 235 D. BERLAKUNYA PASAL 28 AYAT (3) UU ADVOKAT TIDAK MENYEBABKAN ADANYA KONFLIK KEPENTINGAN DAN TELAH MENJAMIN PERSAMAAN KEDUDUKAN DAN PERLAKUAN DI DEPAN HUKUM 21. Bahwa pada pokoknya PEMOHON PUU menjelaskan arti dan makna dari konflik kepentingan tanpa menjelaskan secara rinci dan pasti mengenai relevansi antara tidak adanya larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara dengan sebab terjadinya konflik kepentingan itu sendiri; 22. Bahwa PEMOHON PUU jelas telah luput dalam memaparkan alasan-alasan pasti mengenai pertentangan antara Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang diujikan dengan UUD NRI 1945, dikarenakan temyata bahwa bahkan PEMOHON PUU sendiri tidak dapat menguraikan secara legit mengenai adanya pertentangan antara Pasal a quo dengan Pasal dalam UUD NRI 1945 sebagaimana yang dimohonkan pengujiannya oleh PEMOHON PUU; 23. Bahwa di dalam dalil-dalilnya PEMOHON PUU terlihat jelas telah kabur akan objek yang diujikannya, dan hanya terkesan menyudutkan pihak tertentu tanpa memaparkan alasan konkrit dari apa yang diujikannya; 24. Bahwa mencermati dalil PEMOHON PUU yang pada intinya mendalilkan bahwa rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara akan menimbulkan konflik kepentingan sehingga mengakibatkan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara berisiko bias atau berpihak kepada kelompok tertentu sehingga dapat merugikan kepentingan umum, maka perlu PEMOHON PUU sampaikan bahwa dalil PEMOHON PUU tersebut secara nyata dan jelas hanyalah angan-angan PEMOHON PUU belaka karena tidak didukung dengan bukti yang konkrit; 25. Bahwa bagaimana bisa keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi advokat yang menjabat sebagai pejabat negara dapat menimbulkan konflik kepentingan, padahal keduanya sendlrl merupakan organlsasi dan lnstansi yang berbeda, dan bahkan bertanggung jawab kepada dua subjek yang berbeda; 26. Bahwa selain itu, dalil PEMOHON PUU yang pada intinya mendalilkan bahwa pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok 236 organisasi advokat tertentu (PERADI) dan meruglkan kepentingan kelompok organisasi advokat lain, jelas merupakan dalil yang mengada-ngada karena faktanya tldak didukung dengan bukti yang konkrit; 27. Bahwa apablla PEMOHON PUU mendalilkan hal tersebut atas dasr potensi dapat terjadinya penyalahgunaan wewenang, maka jelas bahwa dalil tersebut tidak dapat serta-merta hanya disampaikan dalam wujud pemyataan belaka, melainkan harus didukung oleh adanya bukti-bukti konkrit mengenai hal-hal yang dapat memicu potensi tersebut; 28. Bahwa dalil-dalil PEMOHON PUU yang tidak didukung dengan adanya bukti- bukti konkrit, sudah seharusnya dianggap sebagai dalil-dalil kosong yang tidak lagi perlu dipertimbangkan, oleh karena dapat menyebabkan kesesatan belaka; 29. Bahwa jelas dan nyata, PEMOHON PUU telah tidak menyertakan dan tidak dapat menguraikan secara rinci dalil-dalil yang konkrit terkait pertentangan atas berlakunya Pasal 28 ayat (1) UU Advokat terhadap UUD NRI 1945, sehingga telah terjadinya kekeliruan PEMOHON PUU dalam mengajukan Permohonan PUU No. 183; E. BERLAKUNYA PASAL 28 AYAT (3) UU ADVOKAT TELAH MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA KEBEBASAN DALAM BERKUMPUL DAN BERSERIKAT 30. Bahwa secara ironis, PEMOHON PUU mendalilkan bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara dapat menyebabkan pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara dapat memaksa PEMOHON PUU harus bergabung dengan organisasi advokat tertentu sesuai keinginannya, padahal PEMOHON PUU sudah memilih bergabung pada organisasi advokat sesuai dengan pilihan PEMOHON PUU; 31. Bahwa kemudian, PEMOHON PUU mendalilkan bahwa hal tersebut pada akhimya akan merugikan hak konstitusional PEMOHON PUU untuk mendapatkan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945; 237 32. Bahwa mencermati dalil-dalil PEMOHON PUU tersebut, PARA PIHAK TERKAIT sangat menyayangkan tindakan PEMOHON PUU yang dapat sedemikian rupa menyampaikan narasinya tanpa didukung oleh adanya dasar-dasar yang jelas dan konkrit; 33. Bahwa bilamana adanya kekhawatiran PEMOHON PUU sebagaimana didalilkan tersebut, maka tanpa mengurangi rasa hormat PARA PIHAK TERKAIT kepada PEMOHON PUU dan atas dasar rasa kepedulian PARA PIHAK TERKAIT terhadap PEMOHON PUU sebagai rekan seprofesi, maka perlu PARA PIHAK TERKAIT peringatkan kepada PEMOHON PUU bahwasannya kekhawatlran PEMOHON PUU tersebut adalah kekhawatiran yang tidak berdasar, dikarenakan bahkan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagalmana telah dimaknai melalul Putusan MK Nomor 112/PUU-Xll/2024 dan Nomor 36/PUU-Xlll/2025 telah mengamanatkan bahwa pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI; 34. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah dimaknal melalui Putusan MK Nomor 112/PUU-Xll/2024 dan Nomor 36/PUU-Xlll/2025, secara serta-merta telah menangkis kekhawatiran PEMOHON PUU mengenai ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organlsasi advokat dengan pejabat negara yang didalilkan dapat menyebabkan pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara dapat memaksa PEMOHON PUU harus bergabung dengan organisasi advokat tertentu sesuai keinginannya, padahal PEMOHON PUU sudah memilih bergabung pada organisasi advokat sesuai dengan pilihan PEMOHON PUU, sehingga hal tersebut pada akhimya akan merugikan hak konstitusional PEMOHON PUU untuk mendapatkan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945; 35. Bahwa bahkan telah diamanatkan secara tegas dan eksplisit dalam Passi 4 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan MK Nomor 112/PUU-Xll/2024 dan Nomor 36/PUU-Xlll/2025 mengenai kewajiban Pengadilan linggi dalam mengambil sumpah bagi Advokat tanpa mengaitkan 238 pada keanggotaan Advokat tersebut dalam organisasi advokat, yang mana telah tempampang secara nyata dan terang bahwa adanya kepastian hukum dan persamaan kedudukan hukum bagi advokat dari organisasi advokat apapun, serta nyata adanya kebebasan berserikat dan berkumpul bagi advokat dalam memilih organisasinya; 36. Bahwa dengan demikian, maka jelas bahwa dalil-dalil PEMOHON PUU yang hanyalah asumsi semata dapat menjadi bola api liar yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dikabulkan. Maka dari itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk menolak Permohonan PUU No. 183 yang diajukan oleh PEMOHON PUU atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan PUU No. 183 tidak dapat diterima; PETITUM Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PARA PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PARA PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan PUU No. 183, agar sekiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menolak Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4288) sebagaimana telah dlmaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (3) dan 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Register Perkara Nomor: 183/PUU-XX.1112024 yang diajukan oleh PEMOHON PUU untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (3) dan 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, 239 Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari Pemohon, Presiden, dan para Pihak Terkait, masing-masing diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025 dan 1 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: KESIMPULAN PEMOHON A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (“UU MK”), dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran 240 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 4. Bahwa selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (“UU P3”), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), dinyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirnaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) (UU 18/2003) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan : “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” 241 (Bukti P-2) terhadap Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi : (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi : (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi : (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Bukti P-1) 7. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON 8. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dinyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga Negara. Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan: 242 “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan parameter atas pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sesuai Putusan Mahkamah pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor : 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”), yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 10. Bahwa dengan berpedoman pada syarat-syarat kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang, maka Pemohon perlu menguraikan argumentasinya sebagai berikut : a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. - Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai Advokat berdasarkan SK DPP Kongres dvokat Indonesia Nomor : 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 (Bukti P-4) dan memiliki Kartu Advokat Indonesia dari DPP Kongres Advokat Indonesia yang berlaku sampai tanggal 30 September 2029 (Bukti P-6) dan telah disumpah oleh Pengadilan 243 Tinggi Kendari berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor: W23.U/164/HK-ADV/XI/2015 tertanggal 17 November 2015 (Bukti P-5); - Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat berhak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 E ayat (3) dan pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karenanya, syarat kedudukan hukum, sepanjang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, telah terpenuhi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. - Hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan: “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Pembatasan dimaksud merupakan suatu kewajiban dalam negara yang demokratis untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja. Pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menyebabkan organisasi advokat menjadi tidak 244 bebas dan mandiri karena adanya intervensi kekuasaan pemerintahan dalam organisasi advokat dan juga kecenderungan adanya dominasi individu atau kelompok organisasi advokat tertentu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely; - Bahwa sebagaimana diketahui, pimpinan organisasi advokat PERADI Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., telah diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2024 tetapi sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PERADI ; - Bahwa pada saat Rakernas PERADI tanggal 5-6 di Bali, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PERADI telah menyampaikan rekomendasi hasil Rakernas PERADI yang salah satunya adalah mendesak Mahkamah Agung mencabut SEMA 73 Tahun 2015 tentang penyumpahan advokat dan agar semua advokat bergabung ke organisasi PERADI serta meminta agar Mahkamah Agung hanya melakukan penyumpahan terhadap calon advokat yang diusulkan oleh PERADI. (Bukti P-7) (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241207154129-12- 1174807/otto-rakernas-peradi-usul-sema-terkait-sumpah-advokat dicabut); - Bahwa rekomendasi PERADI yang disampaikan oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PERADI tidak dapat dipisahkan dari kapasitasnya saat ini sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga rekomendasi tersebut dapat saja dimaknai sebagai rekomendasi dari Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan padahal rekomendasi tersebut bertentangan dengan kondisi faktual saat ini yaitu banyaknya organisasi advokat yang secara de facto ada melaksanakan tugas dan fungsi organisasi advokat bahkan PERADI juga saat ini terpecah 3 (tiga) organisasi advokat dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 112/PUU-XII/2014 yang menyatakan pasal 4 ayat 245 (1) UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI” - Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Mei 2024, Prof Otto Hasibuan, S.H., M.M., juga menyatakan bahwa pengangkatan advokat oleh organisasi advokat (OA) di luar PERADI merupakan pelanggaran berat dan organisasi advokat selain PERADI adalah organisasi swasta biasa yang tidak berhak untuk melakukan pengangkatan advokat. (Bukti P-8) https://www.gatra.com/news-598877-hukum-otto-pengangkatan- advokat-di-luar-peradi-pelanggaran-berat.html - Bahwa tindakan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dilihat dari tindakannya yang tetap memimpin PERADI selama 3 (tiga) periode padahal Mahkamah Konstitusi telah melakukan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang hanya boleh menjabat selama 2 (dua) periode sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022; - Bahwa tindakan Prof Otto Hasibuan, SH.,MM sebagai Ketua Umum PERADI yang merangkap sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, juga sebenarnya melanggar ketentuan Anggaran Dasar PERADI sesuai Hasil Munas III PERADI tanggal 7 Oktober 2020, pada pasal 25 ayat (3) yang mengatur persyaratan calon Ketua Umum PERADI, yaitu tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat dan atau pengurus pengurus partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah (vide bukti P-9); - Dengan kondisi demikian, dapat terlihat bahwa pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasinya dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai pejabat negara dan bahkan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan putusan 246 Mahkamah Konstitusi dan Anggaran Dasar PERADI untuk kepentingannya individu atau kelompok organisasinya, dan kedepan dapat dipastikan Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM dalam kapasitasnya Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan akan membuat kebijakan yang menguntungkan organisasi advokat PERADI dan merugikan Pemohon seperti dalam pernyataannya agar semua advokat bergabung pada organisasi PERADI dan Advokat yang diangkat oleh organisasi advokat diluar PERADI adalah pelanggaran berat, sementara secara faktual Pemohon bukan anggota organisasi advokat PERADI tetapi sebagai anggota organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang telah diangkat sebagai advokat oleh organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) (vide bukti P- 4) sehingga apabila pernyataan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.,. tersebut dianggap sebagai kebijakan Pemerintah maka berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional karena Pengangkatan Pemohon sebagai Advokat oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) dianggap pelangaran berat dan tidak sah dan mengharuskan Pemohon untuk mengikuti kembali Pengangkatan advokat yang dilakukan oleh PERADI dan harus bergabung sebagai anggota di PERADI; - Sehingga dengan demikian perlu ada suatu penegasan yang lebih tegas dan pasti pada taraf Undang-Undang untuk mengatur pembatasan pemimpin organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. - Bahwa tidak adanya pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara dalam ketentuan pasal a quo telah menyebabkan terjadinya pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja dan 247 konflik kepentingan (conflict of interest) yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan; - Bahwa jabatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., selaku pimpinan organisasi advokat PERADI yang juga merangkap sebagai pejabat negara yang melaksakanakan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menimbulkan kepentingan (conflict of interest) karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasinya dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai pejabat negara dan bahkan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan Anggaran Dasar PERADI untuk kepentingannya individu atau kelompok organisasi advokat PERADI seperti dalam pernyataannya agar semua advokat bergabung pada organisasi PERADI dan Advokat yang diangkat oleh organisasi advokat diluar PERADI adalah pelanggaran berat, sehingga berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional karena Pengangkatan Pemohon sebagai Advokat oleh organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) dianggap pelanggaran berat dan tidak sah dan mengharuskan Pemohon untuk mengikuti kembali Pengangkatan advokat yang dilakukan oleh PERADI dan harus bergabung sebagai anggota di PERADI. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. - Bahwa dengan dikabulkan Permohonan Pemohon a quo maka kekuasaan mutlak dan potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) pemimpin organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara tidak akan terjadi lagi sehingga kerugian konstitusional pemohon tidak akan terjadi atau dapat dicegah. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang berdasarkan penalaran yang wajar akan dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi . 248 11. Berdasarkan penjelasan uraian kedudukan hukum Pemohon di atas, kiranya Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian materiil Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 terhadap UUD NRI 1945. C. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM 12. Bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), menyatakan : Pasal 60 UU MK (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang- Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda; 14. Bahwa walaupun dasar pengujian permohonan a quo menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang telah pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (Permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 (Permohonan Nomor 35/PUU-XVI/2018), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (Permohonan Nomor 91/PUU-XX/2022), serta Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (Permohonan Nomor 22/PUU-XXII/2024), tetapi dalam permohonan a quo menggunakan alasan 249 yang berbeda dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah; 15. Bahwa alasan konstitusional yang digunakan dalam Permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 pada intinya adalah larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pengurus partai politik, sementara dalam Permohonan Nomor 35/PUU-XVI/2018 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan pembentukan organisasi advokat, sedangkan dalam Permohonan Nomor 91/PUU-XX/2022 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dan Permohonan Nomor 22/PUU-XXII/2024 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai tim pemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden sementara alasan dalam permohonan a quo adalah terkait dengan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara; 16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah membandingkan alasan dalam permohonan-permohonan sebelumnya dengan permohonan a quo, di mana Pemohon menginginkan pimpinan organisasi advokat tidak diperbolehkan merangkap sebagai pejabat negara, maka alasan permohonan a quo menegaskan adanya perbedaan alasan konstitusional dengan permohonan- permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dan oleh karenanya permohonan a quo dapat diajukan kembali. D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN I. LARANGAN RANGKAP JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT DENGAN PEJABAT NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN ORGANISASI ADVOKAT YANG BEBAS DAN MANDIRI 17. Bahwa profesi advokat diposisikan sejajar dengan penegak hukum lainnya dan diakui sebagai profesi hukum yang bebas, mandiri, dan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan, diberikan jaminan dan perlindungan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh advokat sejalan dengan koridor hukum yang berlaku, dan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, tanpa intervensi yang tidak sah, sehingga konsep negara hukum 250 dapat terwujud secara substansial dalam praktik kehidupan masyarakat dan sistem hukum Indonesia; 18. Bahwa untuk maksud dan tujuan menjaga tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka dibentuk suatu wadah organisasi advokat yang menjalankan beberapa fungsi diantaranya membentuk kode etik, menegakkan kode etik, menyelesaikan masalah- masalah profesi, melaksanakan pendidikan profesi, membela hak-hak anggota dan juga sebagai sarana saling berbagi informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi advokat, yang mana organisasi advokat dimaksud pada prinsipnya bersifat bebas dan mandiri, sebagaimana ditegaskan pada pasal 28 ayat (1) UU 18/2003, menyatakan : “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat” 19. Bahwa makna dari kata “bebas” dan “mandiri” dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) UU 18/2003 tidak dijelaskan pemaknaannya dalam penjelasan UU 18/2003, tetapi dalam risalah rapat pembentukan UU 18/2003 ditemukan ratio legis atau alasan hukum pembentukan Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003 yang dapat dijabarkan sebagai berikut: “Untuk mendapatkan pengakuan secara hukum. Karena selama ini Advokat tidak diposisikan sejajar dengan penegak hukum lainnya. Dengan adanya ketentuan ini, maka posisi advokat dewasa ini telah terlembaga dan bisa disejajarkan dengan penegak hukum lainnya. Dengan terlembaganya organisasi Advokat kedalam sebuah undang-undang maka Advokat bisa membentuk Kode etik profesinya sendiri beserta unsur penegaknya yaitu dewan kehormatan. Untuk menjaga Profesionalisme dan integritas moral Advokat. Dengan fungsi pendidikan, wadah profesi advokat dibentuk sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas profesi. Hal ini juga menyangkut posisinya sebagai organisasi bebas dan mandiri sehingga diharapkan organisasi Advokat bisa menjadi lembaga yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya. Untuk menyatukan berbagai Organisasi Advokat yang ada sebelum Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan dengan menyatakan bahwa organisasi Advokat adalah sebagai wadah tunggal. Kelebihannya dari wadah tunggal adalah untuk mempermudah fungsi pengawasan, penindakan, pengangkatan yang sekarang dilakukan oleh organisasi advokat sendiri karena sudah terlembaga secara konstitusional dimana sebelumnya fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah kemudian juga untuk mempermudah melaksanakan fungsi 251 pendidikan, penindakan dan pengangkatan. Dengan adanya organisasi advokat yang solid maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini akan terbangun” 20. Bahwa merujuk pada ratio legis atau alasan hukum pembentukan Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003, maka dapat diketahui maksud dari pembentuk undang- undang mengenai organisasi advokat yang bebas dan mandiri adalah lembaga yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya dan untuk mempermudah fungsi pengawasan, penindakan, pengangkatan yang sekarang dilakukan oleh organisasi advokat sendiri karena sudah terlembaga secara konstitusional dimana sebelumnya fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah; 21. Bahwa dengan demikian, organisasi advokat adalah wadah profesi yang bebas dan mandiri yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya, dalam artian untuk menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan (in casu Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung), maka organisasi advokat harus bebas dari segala campur tangan atau intervensi kekuasaan pemerintahan dan harus mandiri dalam mengurus organisasinya tanpa campur tangan kekuasaan pemerintahan termasuk mengambil alih fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah; 22. Bahwa untuk menjalankan organisasi advokat yang bebas dan mandiri sebagai penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya yang terbebas dari segala intervensi dan campur tangan kekuasaan pemerintahan, maka tentunya organisasi advokat harus dijalankan oleh pengurus organisasi advokat yang independen dan fokus mengurus organisasi advokat dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara atau menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan agar tujuan organisai advokat yang bebas dan mandiri dapat terwujud, sehingga dengan demikian larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara mutlak diperlukan dan pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan pada level undang-undang; 23. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 mengatur bahwa advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi selama memangku jabatan tersebut, sehingga tatkala seorang 252 advokat menjadi pejabat negara maka secara hukum ia tidak dapat melaksanakan tugas dan profesinya sebagai advokat atau dengan kata lain ia bukan seorang advokat karena harus berhenti sementara sebagai advokat, dengan kondisi demikian apabila seorang advokat yang sedang berhenti sebagai advokat, tetap menjadi pimpinan organisasi advokat, maka organisasi advokat akan dipimpin oleh seseorang yang “bukan advokat” atau advokat yang tidak aktif. 24. Bahwa dengan adanya fakta terkait organisasi advokat akan yang tetap dipimpin oleh seseorang yang “bukan advokat” atau advokat tidak aktif, maka akan menimbulkan pertanyaan, logika hukumnya dimana, bagaimana menjelaskan landasan hukum seseorang advokat yang tidak aktif karena sedang menjadi pejabat negara, tetap bisa memimpin organisasi advokat yang beranggotakan para advokat aktif, sementara salah satu syarat sehingga seseorang bisa menjadi pimpinan organisasi advokat adalah karena statusnya sebagai advokat aktif. Hal ini menjadi anomali dan belum pernah terjadi termasuk bila dibandingkan dengan organisasi profesi penegak hukum lainnya misalnya Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) atau Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA), karena tidak pernah IKAHI dipimpin oleh seorang hakim yang sedang berhenti sementara atau tidak pernah PERSAJA dipimpin oleh seorang jaksa yang sedang berhenti sementara; 25. Bahwa tujuan untuk mewujudkan organisasi advokat sebagai organisasi yang bebas dan mandiri dan menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya sebagaimana amanat dalam UU 18/2003 tentunya tidak bisa dicapai apabila organisasi advokat dipimpin oleh seseorang yang “bukan advokat” atau advokat yang tidak aktif karena seseorang yang “bukan advokat” atau advokat yang tidak aktif tidak bisa merasakan secara langsung dan faktual apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan profesi advokat dan organisasi advokat apalagi sudah menjadi pejabat negara dan menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan; 26. Bahwa yang dikhawatirkan dan bisa saja terjadi adalah seorang pimpinan organisasi advokat ditunjuk menjadi Jaksa Agung oleh Presiden padahal Jaksa Agung adalah pejabat negara yang memimpin lembaga Kejaksaan. Bisa dibayangkan bagaimana peran organisasi advokat sebagai penyeimbang lembaga penegak hukum lainnya dalam 253 hal ini menjadi penyeimbang dari lembaga Kejaksaan sementara pimpinan organisasi advokat tersebut juga merangkap sebagai Jaksa Agung, bagaimana memposisikan peran Kejaksaan dan peran advokat dalam penegakkan hukum yang sejatinya memiliki peran dan fungsi berbeda dan bisa dikatakan dalam posisi saling berhadapan?; II. LARANGAN RANGKAP JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT DENGAN PEJABAT NEGARA UNTUK MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN AGAR MENJAMIN PERSAMAAN KEDUDUKAN DAN PERLAKUAN DI DEPAN HKUKUM 27. Bahwa teori konflik kepentingan adalah konsep yang menjelaskan situasi di mana seseorang memiliki tanggung jawab ganda atau kepentingan yang saling bertentangan, yang dapat mempengaruhi objektivitas atau integritas dalam menjalankan tugas. Konflik kepentingan dianggap dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan; 28. Bahwa terkait konflik kepentingan dan akibatnya , telah dikemukan oleh beberapa pakar yaitu ; John R. Boatright (2007) dalam bukunya Ethics and the Conduct of Business menjelaskan bahwa konflik kepentingan melibatkan ketidakmampuan untuk memisahkan kepentingan pribadi dari tanggung jawab profesional, yang dapat menciptakan kerugian etis, demikian pula Joseph A. Petrick dan John F. Quinn (1997) dalam Management Ethics: Integrity at Work menekankan bahwa manajemen konflik kepentingan adalah elemen kunci untuk mempertahankan integritas organisasi dan kepercayaan publik dan Pillay (2004) menyatakan konflik kepentingan dalam organisasi profesional dapat menurunkan kepercayaan publik dan integritas institusi jika tidak dikelola secara tepat; 29. Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menjadi satu-satunya undang-undang yang memberikan definisi ‘konflik kepentingan’ hingga sekarang. Pasal 1 angka 14 UU AP menyebutnya sebagai kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya; 254 30. Bahwa organisasi advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, salah satunya melalui fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap profesi advokat. Namun, apabila pimpinan organisasi advokat juga menjabat sebagai pejabat negara, dikhawatirkan dapat timbul konflik kepentingan yang mengganggu independensi organisasi. Pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara dikhawatirkan dapat melakukan intervensi kepada anggota organisasi advokat tatkala anggota organisasi memberikan jasa bantuan hukum yang berhadapan dengan organisasi pemerintahan atau bertentangan dengan kepentingan atau kehendak pemerintah; 31. Bahwa semangat untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara tugas advokat dan pejabat negara sesungguhnya telah diatur dalam ketentuan pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 yang mengatur bahwa advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi selama memangku jabatan tersebut, tetapi aturan a quo tidak melarang rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara; 32. Bahwa pada persidangan tanggal 3 Juni 2025, Pihak Terkait PERADI menyatakan “Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Peradi tidak melarang Pimpinan Peradi menjadi pejabat negara karena Pimpinan Peradi yang menjadi pejabat negara diharapkan dapat menjadi jembatan bagi Peradi dalam memperjuangkan kepentingan organisasi advokat dalam kaitannya dengan pemerintah”. 33. Bahwa pernyatakan tersebut tidak benar karena larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara sebenarnya diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar PERADI sesuai Hasil Munas III PERADI tanggal 7 Oktober 2020, pada pasal 25 ayat (3) yang mengatur persyaratan calon Ketua Umum PERADI (vide Bukti P-9), yaitu tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat dan atau pengurus pengurus partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, sehingga tatkala Ketua PERADI menjadi pejabat negara maka sesungguhnya yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat lagi menjadi Ketua PERADI dan seharusnya mundur. Ketentuan pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar PERADI ini jelas dimaksudkan untuk mengantisipasi agar Ketua PERADI tidak merangkap sebagai pejabat negara, tetapi lagi-lagi ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM 255 sampai saat ini sehingga perlu pembatasan yang tegas dalam undang-undang mengenai larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara; 34. Bahwa pernyataan Pihak Terkait PERADI yang menyatakan “Pimpinan Peradi yang menjadi pejabat negara diharapkan dapat menjadi jembatan bagi Peradi dalam memperjuangkan kepentingan organisasi advokat dalam kaitannya dengan pemerintah”, justru semakin menegaskan kekhawatiran Pemohon mengenai akan terjadinya konflik kepentingan Ketua PERADI yang akan menggunakan jabatannya sebagai jembatan untuk memperjuangkan kepentingan organisasinya semata dalam kaitannya dengan pemerintahan padahal sejatinya Pejabat Negara adalah Pejabat publik yang harus memperjuangkan kepentingan umum dan bukan hanya memperjuangkan kepentingan organisasinya semata; 35. Bahwa rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara akan menimbulkan konflik kepentingan sehingga mengakibatkan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara berisiko bias atau berpihak kepada kelompok tertentu sehingga dapat merugikan kepentingan umum dan juga pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok organisasi advokat tertentu (PERADI) dan merugikan kepentingan kelompok organisasi advokat yang lain, yang pada akhirnya akan merugikan hak kontitusional Pemohon yang bukan anggota organisasi PERADI tetapi sebagai anggota organisasi Kongres Advokat Indonesia untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; III. LARANGAN RANGKAP JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT DENGAN PEJABAT NEGARA UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DAN KEBEBASAN DALAM BERKUMPUL DAN BERSERIKAT 36. Bahwa organisasi advokat adalah wadah profesi yang bebas dan mandiri yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya, dalam artian untuk menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan (Kepolisian 256 dan Kejaksaan) dan Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung), maka organisasi advokat harus bebas dari segala campur tangan atau intervensi kekuasaan pemerintahan dan harus mandiri dalam mengurus organisasinya tanpa campur tangan kekuasaan pemerintahan termasuk mengambil alih fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah; 37. Bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara menyebabkan organisasi advokat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau kepentingan jabatan di pemerintahan dan juga pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok organisasi advokat tertentu dan merugikan kepentingan organisasi advokat yang lain; 38. Bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara juga menyebabkan organisasi advokat dapat dipimpin oleh pejabat negara atau orang yang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan sehingga tujuan organisasi advokat sebagai organisasi profesi yang bebas dan mandiri yang menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya dan terbebas dari segala intervensi dan campur tangan kekuasaan pemerintahan tidak dapat terwujud, dan juga pimpinan organisasi advokat dapat menggunakan jabatannya untuk memaksa Pemohon harus bergabung dengan organisasi advokat tertentu sesuai keinginannya, padahal Pemohon sudah memilih bergabung pada organisasi advokat sesuai dengan pilihan Pemohon sehingga hal tersebut pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara pada akhirnya akan merugikan hak konstitusinal Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan : 1. Rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat akan menimbulkan konflik kepentingan yang mengakibatkan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara berisiko bias atau berpihak 257 kepada kelompok tertentu sehingga dapat merugikan kepentingan umum dan juga pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok organisasi advokat tertentu (PERADI) dan merugikan kepentingan kelompok organisasi advokat yang lain, yang pada akhirnya akan merugikan hak kontitusional Pemohon yang bukan anggota organisasi PERADI tetapi sebagai anggota organisasi Kongres Advokat Indonesia untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 2. Rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara juga menyebabkan organisasi advokat dapat dipimpin oleh pejabat negara atau orang yang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan sehingga tujuan organisasi advokat sebagai organisasi profesi yang bebas dan mandiri yang menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya dan terbebas dari segala intervensi dan campur tangan kekuasaan pemerintahan tidak dapat terwujud, dan juga pimpinan organisasi advokat dapat menggunakan jabatan nya untuk memaksa Pemohon harus bergabung dengan organisasi advokat tertentu sesuai keinginannya, padahal Pemohon sudah memilih bergabung pada organisasi advokat sesuai dengan pilihan Pemohon sehingga hal tersebut pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Pembatasan atau larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara diperlukan agar pimpinan organisasi advokat tidak menggunakan jabatannya untuk memaksa Pemohon harus bergabung dengan organisasi advokat sesuai dengan keinginanya dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan Pemohon dalam menentukan harus bergabung pada organinasi advokat sesuai dengan keinginan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945; 40. Bahwa untuk menghentikan terjadinya pelanggaran hak konstitusional Pemohon dan demi tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum 258 bagi Pemohon, maka beralasan hukum apabila pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang semula berbunyi “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut- turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”; E. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang semula berbunyi “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut- turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih 259 kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”. Sehingga, norma pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) selengkapnya menjadi berbunyi, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) KESIMPULAN PRESIDEN I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Para Pemohon tidak dapat menggambarkan secara jelas dan utuh mengenai kerugian konstitusional yang spesifik (khusus) maupun aktual yang dialami dengan berlakunya undang- undang yang sedang diuji. Sehingga Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitsui Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. II. KESIMPULAN DAN TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA Bahwa dalam kesimpulannya Pemerintah tetap berkeyakinan secara konstitusional ketentuan materiil Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sebagaimana 260 telah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Presiden yang diperkuat atau didukung dengan keterangan ahli presiden (Prof. Dr. Agus Riwanto, SH., MH.). Pemerintah sampaikan penjelasan sebagai berikut: 1. Perbedaan Pejabat Negara dan Pimpinan Organisasi Advokat - Organisasi advokat bersifat mandiri secara finansial dan bukan bagian dari struktural birokrasi negara dalam penegakan hukum. Advokat adalah profesi yang dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan profesinya secara bebas dalam penegak hukum demi kepentingan klien dengan itikad baik. Advokat harus dapat menjalankan profesinya secara mandiri tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, termasuk negara, agar dapat menjamin penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Organisasi profesi advokat berbeda secara fundamental dari organisasi partai politik. Organisasi profesi bersifat teknokratik, dibentuk untuk mendukung pengembangan standar profesi dan penegakan kode etik. (Vide UU No.18/2003 tentang Advokat) sementara organisasi politik politik bertujuan untuk mengelola kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan politik. (Vide UU No.2/2011 tentang Parpol). Pimpinan Organisasi profesi tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pelaksanaan tugas profesional anggotanya. Tidak memiliki legitimasi maupun otoritas untuk mengarahkan anggotanya demi kepentingan politik tertentu. - Kewenangan organisasi profesi terbatas pada aspek kode etik dan mekanisme penegakan disiplin etik yang diatur secara internal. - Berdasarkan Ketentuan Pasal 58 huruf a hingga huruf n UU ASN secara eksplisit menyebutkan nama-nama pejabat negara, antara lain huruf j Menteri dan setingkat menteri. Dari ketentuan ini maka sesungguhnya yang dimaksud pejabat negara adalah bersifat individual bukan kolegial (secara bersama-sama). - Sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa organisasi advokat dipimpin oleh Pimpinan, yaitu mereka yang memegang jabatan dalam organisasi profesi advokat yang berfungsi mengatur, mengawasi, dan membina anggota advokat agar menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan standar profesi. Yang dimaksud pimpinan organisasi advokat adalah bersifat kolegial bukan individual 261 sebagaimana pejabat negara. Maka segala keputusan dan tindakan organisasi dilakukan oleh seluruh pengurus DPN Peradi. - Berikut tabel perbedaan: Aspek Pejabat Negara Pimpinan Organisasi Advokat Dasar Hukum UUD 1945, UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan UUD 1945, UU Advokat Kedudukan Jabatan bersifat individual Jabatan bersifat kolegial Fungsi Melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik Mengatur, mengawasi, dan membina profesi advokat Kewenangan Mengambil keputusan publik yang mengikat masyarakat Menetapkan kode etik dan pengawasan internal profesi Hubungan dengan Negara Bagian integral dari negara dan pemerintahan Independen dari intervensi negara dan pemerintah Pertanggungjawaban Hukum administrasi, pidana, politik Etik profesi Larangan Merangkap sebagai ASN Merangkap Pimpinan Parpol Instrumen tidak Aktif Cuti di luar tanggungan negara Tidak menjalankan profesi selama menjabat 2. Larangan pimpinan organisasi advokat rangkap jabatan dengan pimpinan partai politik Pasal 28 ayat (3) UU Advokat secara eksplisit hanya mengatur adanya larangan pimpinan organisasi advokat untuk merangkap jabatan dengan pimpinan partai politik. Terhadap hal tersebut dikarenakan: - Dapat menimbulkan konflik kepentingan yang nyata dan serius, terutama dalam konteks netralitas dan objektivitas dalam menjalankan fungsi profesi advokat dan akan memobilisasi dan mengendalikan anggota untuk kepentingan politik. - Bertujuan menjaga independensi organisasi advokat dari pengaruh politik praktis, sehingga organisasi advokat tetap bebas dan mandiri jabatan pengurus organisasi profesi bersifat strategis dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika dijabat oleh individu yang aktif 262 dalam struktur partai politik. 3. Larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara tidak berlaku bagi pimpinan organisasi profesi advokat dengan penjelasan sebagai berikut: - Pejabat negara secara umum memiliki karakteristik yang beragam dan tidak selalu menimbulkan konflik kepentingan dengan kepemimpinan organisasi profesi advokat. - Bahwa organisasi Advokat bukan merupakan organisasi yang dibentuk dan dijalankan dengan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, melainkan dibiayai secara mandiri oleh para pengurus organisasi. Sehingga organisasi advokat tidak memiliki kekuasaan mengikat sebagaimana lembaga negara. Oleh karena itu, rangkap jabatan dalam konteks ini tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang atau penerimaan ganda sebagaimana halnya pada lembaga negara yang menggunakan anggaran publik. - Bahwa melarang rangkap jabatan dengan pejabat negara harus dapat dibuktikan memiliki tujuan yang spesifik dan relevan, misalnya potensi konflik kepentingan yang nyata dan signifikan. - Bahwa larangan Pimpinan Organisasi Advokat merangkap sebagai pejabat negara adalah inkonstitusional karena sesungguhnya tidak memiliki hubungan kausal langsung dengan konflik kepentingan baik dari sudut lembaga negara tempat dimana pejabat negara dengan organisasi advokat. Oleh karena itu, tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan dan intervensi pejabat negara terhadap organisasi advokat. Selain itu, organisasi advokat memiliki Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan yang mengawasi dan memberi sanksi terhadap advokat yang melaksanakan tugas profesinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat. Terhadap hal itu, tidak memungkinkan pimpinan organisasi advokat yang menjabat sebagai pejabat negara mengintervensi advokat dalam menjalankan profesinya ketika berhadapan dengan negara/pemerintah. - Berdasarkan ketentuan dalam UU Kementerian Negara tidak melarang 263 pejabat negara merangkap sebagai pengurus organisasi profesi. Sesuai Ketentuan Pasal 23 c UU Kementerian Negara menyatakan: Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. - Potensi konflik kepentingan akibat dari pimpinan organisasi advokat yang berafiliasi pada partai politik lebih tinggi dibandingkan merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Karena jabatan sebagai pimpinan partai politik secara inheren membawa misi ideologis dan kepentingan politik tertentu ke dalam organisasi Advokat yang bisa bertentangan dengan independensi profesi advokat. 4. Menimbulkan perluasan norma jika permohonan Pemohon dikabulkan karena perluasan larangan ke pejabat negara secara umum belum memenuhi kriteria legalitas, tujuan yang tepat, dan proporsionalitas sehingga berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak konstitusional: a. Kriteria legalitas mengharuskan pembatasan hak didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan sah. Dalam konteks larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi Advokat dengan pejabat negara, ketentuan ini harus tertulis dalam norma undang-undang. Tanpa adanya aturan yang tegas dan jelas, pembatasan tersebut dapat dianggap melanggar asas legalitas karena tidak memenuhi prinsip keteraturan hukum dan kepastian hukum (Vide Pasal 43 UU Administrasi Pemerintahan). b. Larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi Advokat dengan pimpinan partai politik bertujuan menjaga independensi organisasi advokat dari pengaruh politik praktis, sehingga organisasi advokat tetap bebas dan mandiri. Tujuan ini tepat karena untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mencederai fungsi advokat sebagai penegak hukum dan pelindung hak asasi. Namun, melarang rangkap jabatan dengan pejabat negara harus dapat dibuktikan memiliki tujuan yang spesifik dan relevan, misalnya potensi konflik kepentingan yang nyata dan signifikan. Jika tidak ada bukti bahwa pejabat negara dapat mengganggu independensi organisasi advokat, maka pembatasan tersebut tidak memenuhi kriteria tujuan tepat. c. Proporsionalitas mengharuskan pembatasan hak tidak melebihi apa 264 yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Larangan rangkap jabatan dengan pimpinan partai politik sudah proporsional karena secara langsung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan politik yang nyata. Melarang rangkap jabatan dengan seluruh pejabat negara tanpa pengecualian dapat menjadi pembatasan yang berlebihan dan tidak proporsional, karena pejabat negara memiliki peran dan fungsi yang sangat beragam, tidak semuanya berkonflik dengan tugas organisasi advokat. Pembatasan yang tidak proporsional dapat menghambat hak warga negara untuk berpartisipasi dalam jabatan publik dan organisasi profesi secara adil dan setara. 5. Pemaknaan Cuti dan Tidak Menjalankan Profesi Advokat - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU ASN yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU ASN tersebut menggunakan terminologi cuti di luar tanggungan negara bagi ASN yang menduduki posisi sebagai pejabat negara. Karena profesi ASN mendapatkan upah atau gaji tetap yang bersumber dari APBN/APBD. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) UU Advokat ditegaskan bahwa: “Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut”. Dalam UU Advokat tidak menggunakan terminologi cuti karena profesi Advokat tidak mendapatkan upah atau gaji tetap yang bersumber dari APBD/APBN. Makna dari ketentuan ini menegaskan jika ada seorang Advokat (bersifat individual bukan kolegial) yang merangkap sebagai pejabat negara yang juga berprofesi sebagai Advokat tidak dilarang, sepanjang tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. Acapkali frase: “…tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut” yang terdapat pada ketentuan Pasal 20 Ayat 265 (3) UU Advokat juga dimaknai oleh sebagian kalangan dengan istilah “Cuti”, atau berhenti sementara menjalankan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan. Pemaknaan menjalankan tugas profesi Advokat disetarakan dengan cuti tidak keliru karena faktanya sama, yakni tidak bekerja menjalankan profesinya. Pemaknaan ini sebangun dengan makna berhenti sementara atau cuti diluar tanggungan negara bagi ASN yang menjadi pejabat negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) huruf c UU ASN. - Bahwa UU Kementerian Negara tidak melarang pejabat negara untuk memegang jabatan struktural di luar instansi pemerintah, sepanjang tidak menghambat pelaksanaan tugas utamanya. Artinya, secara yuridis tidak terdapat pelarangan eksplisit mengenai pejabat negara yang merangkap sebagai pengurus organisasi profesi seperti advokat. - Bahwa pembatasan rangkap jabatan dalam organisasi profesi harus tunduk pada prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana UU Advokat sebagai lex specialis hanya membatasi rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik bukan sebagai pejabat negara. - Apalagi pejabat negara yang merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi profesi Advokat telah menyatakan diri dengan surat pernyataan cuti atau tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut maka sudah harus dianggap tidak melanggar hukum dan tidak kehilangan haknya untuk tetap berhimpun dalam organisasi Advokat. - berdasarkan ketentuan penjelasan dari Pasal 20 Ayat (3) UU Advokat yang menjelaskan bahwa: Ayat (3) “Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya”. Penjelasan dari Pasal 20 ayat (3) UU Advokat ini menegaskan bahwa ketika seorang pimpinan organisasi Advokat merangkap sebagai pejabat publik tetap memiliki hak untuk berhubungan dengan Kantor Advokatnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun advokat tidak aktif menjalankan profesinya, hubungan perdata dengan kantor advokat tetap berlaku. Hal demikian menunjukkan bahwa UU Advokat mengakui hak advokat untuk mempertahankan status keanggotaannya dalam profesi, hak kebebasan 266 berserikat dalam asosiasi profesi, serta berhak untuk memilih dan dipilih dalam organisasi dan kepemimpinan organisasi profesi Advokat. III. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitututional review) ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan ketentuan terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). KESIMPULAN PIHAK TERKAIT JOHANNES C. SAHETAPY ENGEL. I. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON 1. Permohonan Pemohon diajukan untuk menguji Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang telah diperluas maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022. Pasal tersebut mengatur bahwa "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara 267 berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah." 2. Pemohon mendalilkan bahwa rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat sebagai Pejabat Negara akan menghilangkan kemandirian Organisasi Advokat, memicu intervensi terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya, serta menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dinilai merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai advokat yang bernaung di bawah Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI). 3. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dijadikan batu uji dalam perkara a quo meliputi: a. Pasal 27 ayat (1): Mengenai kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. b. Pasal 28D ayat (1): Mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. c. Pasal 28E ayat (3): Mengenai hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. d. Pasal 28J ayat (2): Mengenai kewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil. 4. Adapun alasan inti yang diajukan oleh Pemohon, adalah sebagai berikut: a. Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Mewujudkan Organisasi Advokat Yang Bebas Dan Mandiri. Organisasi Advokat memiliki peran krusial sebagai penyeimbang lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, kemandirian Organisasi Advokat dari intervensi pemerintah adalah mutlak. Rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat sebagai Pejabat Negara dikhawatirkan akan mengurangi fokus dan independensi kepengurusan, sehingga melemahkan peran Organisasi Advokat sebagai wadah profesi yang bebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah. 268 b. Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menghindari Konflik Kepentingan Agar Menjamin Persamaan Kedudukan Dan Perlakuan Di Depan Hukum. Organisasi Advokat memegang peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk melalui fungsi pengawasan dan perlindungan profesi advokat. Apabila Pimpinan Organisasi Advokat merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara, potensi konflik kepentingan sangat besar, yang dapat mengganggu independensi organisasi. Dikhawatirkan rangkap jabatan ini dapat memicu intervensi terhadap advokat yang sedang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang berhadapan dengan pemerintah, sehingga mengancam prinsip persamaan kedudukan dan perlakuan di depan hukum. c. Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Dengan Pejabat Negara Untuk Menjamin Kepastian Hukum Yang Adil dan Kebebasan Dalam Berkumpul dan Berserikat Organisasi Advokat adalah wadah profesi yang bebas dan mandiri, berperan dalam menegakkan keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan lembaga penegak hukum lainnya. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai larangan rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Pejabat Negara menyebabkan organisasi ini rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merugikan kelompok lain. Diperlukan kepastian hukum untuk memastikan Organisasi Advokat tetap independen dan bebas dari kepentingan di luar tujuan profesi. 5. Petitum Pemohon: 6. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 7. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang semula berbunyi: “Pimpinan organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak 269 dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah” dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat merangkap sebagai Pejabat Negara atau pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah”. Sehingga, norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 selengkapnya berbunyi, “Pimpinan organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat merangkap sebagai Pejabat Negara atau pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah”. 8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. II. TENTANG BUKTI TERTULIS PEMOHON & PIHAK TERKAIT IV 1. Bukti tertulis PEMOHON: No KODE BUKTI URAIAN BUKTI 1. P-1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. P-2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU- XX/2022, tanggal 31 Oktober 2022. 3. P-3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia atas nama Pemohon. 4. P-4 SK DPP Kongres Advokat lndonesia Nomor: 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012, tertanggal 27 Desember 2012 atas nama Pemohon. 5. P-5 Berita Acara Sumpah (BAS) Nomor: W23.U/164/HK- ADV/XI/2015, tertanggal 17 November 2015, yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari atas nama Pemohon. 6. P-6 Kartu Tanda Advokat (KTA) Kongres Advokat Indonesia (KAI) atas nama Pemohon. 7. P-7 Link Berita Online CNN Indonesia (https: //www.cnnindonesia.com/nasional/20241207154129- 12-1174807/otto-rakernas-peradi-usul-sema-terkait- sumpah-advokat dicabut). 270 8. P-8 Link Berita Online Gatra (https: //www.gatra.com/news- 598877-hukum-otto-pengangkatan-advokat-di-luar- peradi-pelanggaran-berat.html. 9. P-9 Anggaran Dasar PERADI sesuai Hasil Munas III PERADI tanggal 7 Oktober 2020. 2. Bukti tertulis PIHAK TERKAIT IV: No KODE BUKTI URAIAN BUKTI 1. PT.IV-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johannes C Sahetapy Engel, S.H., M.H. dengan NIK 3174011006710003. 2. PT.IV-2 Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI NIA: 07.10485 atas nama Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2027. 3. PT.IV-3 Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H., tanggal 7 Agustus 2007. 4. PT.IV-4A Print Out Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  halaman 1;  halaman 5 khusus Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 5. PT.IV-4B Print Out Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  Halaman 1;  Halaman 24 khususnya Pasal 60. 6. PT.IV-5 Print Out Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  halaman 1;  halaman 11 khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf a. 7. PT.IV-6 Print Out Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  halaman 1;  halaman 8 khusus Pasal 9 ayat (1). 8. PT.IV-7 Print Out Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 5.4.183/PUU/TAP.MK/PT/5/2025 tanggal 16 Mei 2025 Tentang PIHAK TERKAIT IV Dalam Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024. 9. PT.IV-8 Print Out Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 288.183/PUU/PAN.MK/PS/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, Perihal: Panggilan Sidang. 271 No KODE BUKTI URAIAN BUKTI 10 PT.IV-9 Print Out Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:  halaman 1;  halaman 6 – 7 khususnya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, d;  halaman 7 khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, dan d serta ayat (2);  halaman 41 khususnya Pasal 78 ayat (1). 11 PT.IV-10 Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara  halaman 1;  halaman 9-10 khususnya Pasal 23. 12 PT.IV-11 Print Out Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.  halaman 1;  halaman 3 khususnya Pasal 3 ayat (5). 13 PT.IV-12 Print Out Susunan Pengurus DPN PERADI Masa Jabatan 2020-2025. Diambil dari website www.peradi.or.id. III. TENTANG KETERANGAN AHLI DARI PEMERINTAH Bahwa pada persidangan perkara a quo, hanya pihak pemerintah yang mengajukan ahli dan memberikan keterangan di persidangan, yaitu sebagai berikut: Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dalam Keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juni 2025, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Organisasi Advokat merupakan entitas profesi hukum yang menjalankan fungsi kepentingan publik dalam penegakan hukum. 2. Bahwa Tata kelola internal Organisasi Advokat diatur secara mandiri melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang merupan instrumen untuk pengawasan kode etik dan independen dalam menjalankan profesinya dan bebas dari intervensi negara. Berbeda dengan aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan aparatur negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan tunduk pada peraturan struktur birokrasi negara dalam domain penegakan hukum. Organisasi Advokat bersifat mandiri secara finansial dan bukan dari struktural birokrasi negara dalam penegakan hukum. 272 3. Bahwa dalam perspektif hukum Perdata relasi antara Advokat dengan pencari keadilan merupakan hubungan kontraktual berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata oleh karena itu negara tidak bisa mengintervensi hubungan tersebut dalam pelaksanaan tugas professional jasa hukum. 4. Bahwa Advokat harus dapat menjalankan profesinya secara mandiri tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun termasuk negara agar dapat menjamin penegakan hukum yang adil dan hak asasi manusia. 5. Bahwa dalam teori Hukum Tata Negara, Pejabat Negara adalah individu yang diberikan oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan kekuasaan negara. 6. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) membedakan Pejabat Negara dengan Aparatur Sipil Negara. 7. Bahwa Pejabat Negara adalah mereka yang memiliki jabatan politik atau jabatan negara tertentu yang diatur undang-undang, sedangkan Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bekerja secara profesional dan netral dalam birokrasi pemerintahan. Sedangkan Organisasi Advokat dipimpin oleh Pimpinan Organisasi Advokat, yaitu mereka yang memegang jabatan dalam Organisasi profesi Advokat yang berfungsi mengatur, mengawasi dan membina Advokat agar menjalankan profesi sesuai dengan kode etik dan standar profesi. 8. Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU No. 18/2003) menyatakan bahwa Organisasi Advokat dipimpin oleh Pimpinan. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Pimpinan Organisasi Advokat adalah bersifat kolegial bukan individual sebagaimana halnya Pejabat Negara. Dengan kata lain, semua pengurus adalah pimpinan bukan hanya ketua. Apalagi Organisasi Advokat menggunakan nomenklatur Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah. 9. Bahwa UU No. 18/2003 tidak melarang Advokat merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara, yang dilarang Pimpinan Advokat tidak dapat merangkap jabatan dengan Pimpinan Partai Politik karena Advokat yang memimpin Organisasi Advokat adalah perwujudan dari hak asasi manusia. 273 10. Bahwa Potensi konflik kepentingan Advokat yang berafiliasi dengan partai politik lebih tinggi dibandingkan merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara karena jabatan sebagai pimpinan partai politik secara inheren membawa misi idiologis dan kepentingan politik tertentu kedalam Organisasi Advokat yang bisa bertentangan dengan profesi Advokat. 11. Bahwa Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara sesungguhnya yang bersangkutan tidak memegang otoritas tunggal karena sesuai dengan pemaknaan Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 menegaskan bahwa Organisasi Advokat dipimpin secara kolektif kolegial sehingga seluruh Keputusan Organisasi dilakukan oleh seluruh pengurus Organisasi. 12. Bahwa Pasal 20 ayat (3) UU No. 18/2003 menegaskan “Advokat yang menjadi Pejabat Negara tidak menjalankan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut”. 13. Bahwa UU No. 18/2003 tidak menggunakan terminologi cuti karena Advokat tidak mendapatkan upah dari APBN/APBD. Makna dari ketentuan tersebut jika ada seorang Advokat (bersifat individual, bukan kolegial) yang merangkap sebagai Pejabat Negara yang juga berprofesi sebagai Advokat, tidak dilarang sepanjang tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. 14. Bahwa Advokat yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara tidak kehilangan hak-haknya untuk berhimpun dalam Organisasi Advokat. 15. Bahwa Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 yang melarang Pimpinan Organisasi Advokat merangkap jabatan sebagai Pimpinan Partai Politik adalah tepat karena Partai Politik adalah Organisasi kekuasaan sehingga Partai Politik secara inheren terlibat dalam perebutan kekuasaan. Oleh karena itu jika Pimpinan Organisasi Advokat merangkap jabatan sebagai Pimpinan Partai Politik akan berpengaruh terhadap indepensi Organisasi Advokat dan berpotensi konflik kepentingan dengan menjadikan Organisasi untuk menggerakkan massa secara idiologis untuk memenangkan Partai Politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. 16. Bahwa Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara tidak mempunyai konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang karena Organisasi Advokat memiliki Komisi Pengawas dan 274 Dewan Kehormatan yang mengawasi dan memberikan sanksi terhadap Advokat dan Pimpinan Organisasi Advokat yang tidak melaksanakan tugas profesi dan Kode Etik sesuai peraturan perundang-undangan. 17. Bahwa apabila Undang-Undang telah mengatur sesuatu hal secara tegas maka tidak perlu diberikan pemaknaan lagi. 18. Bahwa apabila sesuatu hal telah diatur dalam Undang-Undang tidak perlu lagi dalam Kode Etik. IV. TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENAMBAHKAN NORMA BARU Permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk memperluas cakupan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dengan menambahkan frasa "Pejabat Negara" ke dalam larangan rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat, secara fundamental keliru dan melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi, memiliki peran dan batasan yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 1. Batasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal ini menyatakan bahwa MK berwenang "mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar," serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Fokus kewenangan MK dalam pengujian undang-undang adalah pada konstitusionalitas norma yang sudah ada. Artinya, MK membandingkan apakah suatu pasal atau ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Jika ditemukan pertentangan, MK dapat menyatakan norma tersebut inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau inkonstitusional bersyarat. Doktrin ini dikenal sebagai peran MK sebagai "negative legislator". Ini berarti MK berwenang untuk membatalkan atau menyatakan suatu norma tidak berlaku, namun tidak berwenang untuk berperan 275 sebagai "positive legislator", yakni membuat, mengubah substansi, atau menambahkan norma baru. Prinsip ini secara konsisten ditegaskan oleh Mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, sebagaimana dikutip pada website Mahkamah Konstitusi yaitu www.mkri.id, dengan judul: Palguna: MK adalah Negative Legislator, yang menyatakan bahwa: “MK disebut negative legislator karena meskipun MK dapat membatalkan undang-undang, tetapi MK tidak dapat membuat putusan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang. MK hanya berwenang menentukan apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.” Pendapat ini konsisten dengan pandangan para ahli hukum tata negara terkemuka, seperti Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang berulang kali menegaskan bahwa MK hanya berfungsi sebagai negative legislator, yang membatalkan norma bertentangan, bukan positive legislator yang merumuskan norma baru. Penambahan atau perubahan suatu norma undang-undang, seperti yang dimohonkan Pemohon, merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang- undang (DPR bersama Presiden). Mengabulkan permohonan tersebut berarti MK akan mengambil alih fungsi legislatif, yang secara terang- terangan melampaui batas kewenangannya dan mencederai prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang esensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 2. Prinsip Konstitusionalitas Norma, Bukan Pembentukan Norma Permohonan Pemohon pada dasarnya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membuat sebuah larangan baru yang tidak ada dalam rumusan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, yaitu larangan rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat dengan "Pejabat Negara". Ini bukan sekadar penafsiran ulang makna, melainkan penambahan materi muatan norma yang akan menciptakan kewajiban atau larangan baru yang sebelumnya tidak diatur oleh pembentuk undang-undang. Fokus pengujian MK adalah pada konstitusionalitas norma yang sudah ada. Apakah norma tersebut, baik secara eksplisit maupun 276 implisit, bertentangan dengan UUD 1945. MK tidak bertugas untuk mengisi kekosongan hukum atau membuat norma baru yang dianggap lebih ideal oleh Pemohon. Kerugian konstitusional yang didalilkan haruslah timbul akibat keberlakuan norma existing yang secara langsung bertentangan dengan UUD 1945. Jika norma yang diuji tidak memuat frasa "Pejabat Negara", maka tidak ada dasar bagi Mahkamah untuk menguji atau menambahkan frasa tersebut ke dalamnya. 3. Implikasi Hukum dari Penambahan Norma oleh Mahkamah Konstitusi Apabila Mahkamah Konstitusi memenuhi permohonan Pemohon untuk menambahkan norma baru, ini akan menimbulkan beberapa implikasi hukum yang serius: a. Pelanggaran Prinsip Legalisme dan Kepastian Hukum: Setiap larangan atau kewajiban harus diatur secara jelas dalam undang- undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Penambahan norma oleh MK akan mencederai prinsip legalisme dan kepastian hukum, karena masyarakat berhak mengetahui secara pasti apa yang diizinkan dan apa yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. b. Pergeseran Kekuasaan dan Ketidakpastian Hukum: Keputusan yang menambahkan norma baru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum karena batas antara fungsi legislatif dan yudikatif menjadi kabur. Hal ini dapat mengaburkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing lembaga negara, yang pada akhirnya merugikan sistem hukum secara keseluruhan. c. Terganggunya Sistem Checks and Balances: Mekanisme checks and balances yang ada dalam sistem ketatanegaraan bertujuan untuk memastikan setiap cabang kekuasaan tidak melampaui batasnya. Jika Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pembuat norma, maka keseimbangan ini akan terganggu, berpotensi mengarah pada judicial overreach atau dominasi kekuasaan kehakiman atas legislatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, tujuan pengujian konstitusional adalah untuk memastikan 277 bahwa undang-undang tidak melampaui batas konstitusi, bukan untuk menciptakan hukum baru. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang meminta penambahan norma baru dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat. Permohonan Pemohon tersebut adalah upaya untuk menciptakan kebijakan hukum baru, yang merupakan domain legislatif, bukan yudikatif. Mengabulkan permohonan ini akan membuat Mahkamah Konstitusi melampaui batas kewenangannya dan bertindak sebagai pembentuk undang-undang, yang bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip pemisahan kekuasaan V. TENTANG EKSEPSI ATAS PERMOHONAN PEMOHON 1. Legal Standing Pemohon yang Tidak Relevan a. Berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan ahli Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., kami berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon hanya bersifat asumsi. Kerugian tersebut secara spesifik ditujukan pada Organisasi Advokat tempat Pemohon terdaftar sebagai anggota, dan tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) langsung antara norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang diuji dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945. b. Selain itu, perlu ditekankan bahwa frasa "Pejabat Negara" sama sekali tidak tercantum dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat. Dengan demikian, argumen Pemohon mengenai kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma tersebut, yang dikaitkan dengan rangkap jabatan Pejabat Negara, tidak memiliki dasar hukum pada pasal yang diuji. 2. Permohonan Pemohon yang Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) Berdasarkan keterangan ahli Pemerintah, Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon dinilai tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena beberapa alasan: a. Ketidakjelasan Definisi "Pimpinan Organisasi Advokat": Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara spesifik siapa yang 278 dimaksud dengan "Pimpinan Organisasi Advokat." Sebagai contoh, dalam Organisasi Advokat PERADI, "Pimpinan Organisasi Advokat" di tingkat pusat adalah Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang beranggotakan 252 orang, termasuk Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan lainnya. Di tingkat cabang, terdapat 190 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan komposisi pimpinan serupa. Ketidakjelasan ini menyulitkan identifikasi pihak yang secara konkret terdampak oleh dalil Pemohon. b. Kerugian Konstitusional Milik Organisasi, Bukan Pribadi Pemohon: Kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah kerugian hak konstitusional pribadi Pemohon, melainkan kerugian yang diasumsikan terjadi pada Organisasi Advokat tempat Pemohon terdaftar sebagai anggota. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung dan personal dalam menguji norma tersebut. c. Tidak Ada Relevansi Antara Pasal yang Diuji dan Batu Uji: Pasal- pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2), tidak memiliki relevansi langsung dengan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang menjadi objek pengujian. Ketidaksesuaian antara objek yang diuji dan norma UUD 1945 yang dijadikan tolok ukur memperkuat argumen bahwa permohonan ini tidak jelas dan kabur. VI. TENTANG TANGGAPAN ATAS POKOK PERKARA A. Tanggapan Atas Dalil Pemohon: Larangan Rangkap Jabatan untuk Mewujudkan Organisasi Advokat yang Bebas dan Mandiri Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan PIHAK TERKAIT IV serta dihubungkan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., tidak terbukti secara hukum bahwa rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat sebagai Pejabat Negara akan mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian Organisasi Advokat. Argumen ini didasarkan pada beberapa poin krusial: 1. Pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak melarang seorang Menteri untuk merangkap jabatan sebagai Pimpinan Organisasi Advokat. Hal ini karena Organisasi 279 Advokat tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih lanjut, ruang lingkup tugas Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tidak memiliki hubungan substantif dengan Organisasi Advokat. Tugas Wamenko Kumham Imipas adalah membantu Menteri Koordinator dalam perumusan kebijakan dan mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum atau relevansi tugas yang menunjukkan bahwa rangkap jabatan Wamenko Kumham Imipas akan memengaruhi kebebasan dan kemandirian Organisasi Advokat. 2. Kedua, mekanisme internal Organisasi Advokat menjamin kemandiriannya. Tata cara pemilihan, tugas dan tanggung jawab, serta pertanggungjawaban kegiatan Pimpinan Organisasi Advokat diatur secara komprehensif dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi tersebut. Ketentuan ini secara efektif mencegah Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara untuk memengaruhi kebebasan dan kemandirian organisasi. 3. Selain itu, Pasal 28 ayat (3) UU Advokat secara jelas menyatakan bahwa Organisasi Advokat dipimpin secara kolegial, bukan individual. Artinya, kepemimpinan Organisasi Advokat adalah tanggung jawab bersama seluruh pengurus, bukan hanya Ketua, Sekretaris, atau Bendahara semata, seperti halnya seorang Pejabat Negara. Dengan demikian, keputusan dan arah organisasi ditentukan secara kolektif, sehingga seorang Pimpinan Organisasi Advokat yang juga menjabat sebagai Pejabat Negara tidak dapat secara individual mendikte atau memengaruhi kebebasan dan kemandirian Organisasi Advokat. 4. Terakhir, perlu ditekankan bahwa Pimpinan Organisasi Advokat dipilih oleh Advokat sebagai anggota Organisasi Advokat, yang merupakan manifestasi dari hak dan kedaulatan anggota itu sendiri, sebagaimana diatur dalam AD/ART. Oleh karena itu, tidak relevan dan tidak tepat 280 apabila hak dan kedaulatan anggota Organisasi Advokat diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di luar ranah organisasi. Ini menegaskan bahwa kemandirian organisasi berasal dari kedaulatan internal anggotanya, bukan dari intervensi eksternal melalui larangan rangkap jabatan. B. Tanggapan Atas Dalil Pemohon: Larangan Rangkap Jabatan untuk Menghindari Konflik Kepentingan dan Menjamin Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan PIHAK TERKAIT IV serta dihubungkan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., tidak terbukti secara hukum bahwa Pimpinan Organisasi Advokat yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara dapat mengintervensi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Argumen ini didasarkan pada poin-poin berikut: 1. Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) tidak secara eksplisit melarang Pimpinan Organisasi Advokat merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara. Sebaliknya, Pasal 20 ayat (3) UU Advokat secara jelas menyatakan bahwa "Advokat yang menjabat sebagai Pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut." Hal ini berarti, seorang advokat yang menjadi Pejabat Negara tidak diizinkan untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan selama masa jabatannya sebagai pejabat. 2. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa advokat yang menjabat sebagai Pejabat Negara tidak kehilangan statusnya sebagai advokat. Mereka tetap memiliki kewajiban keanggotaan, seperti membayar iuran dan melakukan pembaruan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), serta tetap terikat pada UU Advokat, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Kode Etik Advokat Indonesia, dan berbagai peraturan organisasi lainnya. Pada saat yang sama, mereka juga tetap memiliki hak-hak sebagai advokat, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, memanfaatkan fasilitas organisasi, serta hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus/pimpinan Organisasi Advokat. 281 3. Pengangkatan seorang advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (Pasal 2 ayat (2) UU Advokat), sementara penyumpahan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 4 ayat (1) UU Advokat). Ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan dan penyumpahan adalah dua hal terpisah. Advokat yang telah disumpah dan kemudian menjabat sebagai Pejabat Negara, meskipun tidak dapat melaksanakan tugas profesi selama menjabat, tidak kehilangan hak-hak fundamentalnya sebagai advokat, termasuk hak untuk memimpin organisasi advokat, mengingat berorganisasi adalah hak asasi setiap advokat. 4. Sebagai contoh konkret, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPN PERADI, telah diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada tanggal 21 Oktober 2025. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Advokat, beliau telah mengirimkan surat pemberitahuan cuti sebagai advokat kepada DPN PERADI pada tanggal 22 Oktober 2024. Surat ini telah dicatatkan dalam basis data anggota DPN PERADI pada tanggal 23 Oktober 2024. Tindakan ini menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, di mana beliau tidak akan melaksanakan tugas profesi advokat selama menjabat sebagai Pejabat Negara, namun tidak kehilangan haknya untuk tetap memimpin Organisasi Advokat. 5. Terakhir, baik advokat yang menjabat sebagai Pejabat Negara maupun advokat yang aktif menjalankan profesinya, terikat pada kerangka hukum dan etika yang ketat. Keduanya tunduk pada AD/ART Organisasi Advokat, peraturan organisasi, keputusan/kebijakan organisasi, Kode Etik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap kepatuhan ini dilakukan oleh Organisasi Advokat dan Komisi Pengawas Advokat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap AD/ART atau peraturan organisasi, sanksi akan diberikan oleh Organisasi Advokat. Jika terjadi pelanggaran Kode Etik atau peraturan perundang-undangan, pemeriksaan, pengadilan, dan sanksi organisasi akan dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sistem pengawasan dan penegakan etika ini secara efektif mencegah potensi intervensi dari advokat yang menjabat sebagai Pejabat Negara terhadap advokat yang 282 menjalankan profesinya, dan sebaliknya, memastikan bahwa prinsip persamaan kedudukan dan perlakuan di depan hukum tetap terjaga. C. Tanggapan Atas Dalil Pemohon: Larangan Rangkap Jabatan untuk Menjamin Kepastian Hukum yang Adil dan Kebebasan dalam Berkumpul dan Berserikat Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan PIHAK TERKAIT IV serta dihubungkan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., tidak terbukti secara hukum bahwa rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Advokat sebagai Pejabat Negara akan menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Argumen ini didasarkan pada poin-poin berikut: a. Pertama, tidak ada larangan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bagi seorang Menteri untuk merangkap jabatan sebagai Pimpinan Organisasi Advokat. Hal ini logis karena Organisasi Advokat tidak menerima pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih lanjut, ruang lingkup tugas Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024, tidak relevan dengan aktivitas Organisasi Advokat. Tugas Wamenko Kumham Imipas hanya sebatas membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi pencapaian strategi lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator. Dengan demikian, perbedaan tugas dan dasar hukum antara seorang Menteri/Pejabat Negara dengan Pimpinan Organisasi Advokat secara inheren mencegah terjadinya konflik kepentingan antara kedua peran tersebut. b. Kedua, mekanisme internal Organisasi Advokat sudah sangat jelas dalam mengatur operasionalnya. Tata cara pemilihan Pimpinan Organisasi Advokat, tugas dan tanggung jawab mereka, serta sistem pertanggungjawaban kegiatan, semua diatur secara terperinci dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi Advokat. Pengaturan internal ini dirancang untuk 283 memastikan Organisasi Advokat beroperasi secara mandiri dan transparan, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. c. Ketiga, dalil Pemohon mengenai potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan akibat rangkap jabatan adalah asumsi atau dugaan semata. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) yang secara komprehensif mengatur tentang penyalahgunaan wewenang.  Pasal 17 UU No. 30/2014 secara tegas melarang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyalahgunakan wewenang, mencakup larangan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.  Pasal 18 UU No. 30/2014 lebih lanjut merinci kategori-kategori penyalahgunaan wewenang, seperti melampaui masa jabatan atau wilayah, di luar cakupan bidang wewenang, bertentangan dengan tujuan wewenang, atau tanpa dasar kewenangan.  Pasal 19 UU No. 30/2014 menetapkan bahwa keputusan atau tindakan yang melampaui atau sewenang-wenang akan dianggap tidak sah jika telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian pula, keputusan atau tindakan yang mencampuradukkan wewenang dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang sama. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum untuk menangani penyalahgunaan wewenang sudah ada dan sangat jelas. Pemohon tampaknya tidak memahami keberlakuan UU No. 30/2014 yang secara spesifik mengatur hal ini. d. Keempat, keberadaan Ketua Umum DPN PERADI yang juga menjabat sebagai Pejabat Negara (dalam kasus ini Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan) tidak secara otomatis melahirkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 30/2014, adalah situasi yang sangat terkait dengan penggunaan wewenang yang dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan. 284 e. Terakhir, perlu digarisbawahi bahwa dugaan penyalahgunaan wewenang, baik karena melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang, harus dibuktikan melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 30/2014. Ini merupakan implementasi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan memerlukan bukti konkret terkait kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dalam penggunaan wewenang. Oleh karena itu, persoalan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang adalah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilainya berdasarkan fakta dan bukti, dan bukan merupakan isu konstitusionalitas norma yang diuji dalam permohonan ini. VII. PETITUM PIHAK TERKAIT IV Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, PIHAK TERKAIT IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar sudilah menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan. 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard); 3. Menerima Keterangan PIHAK TERKAIT IV Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H. untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4288) tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 E ayat (3), dan 28 J ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4288) tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. 285 Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KESIMPULAN PIHAK TERKAIT DR. ROELY PANGGABEAN, S.H., M.H. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa merujuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945, berikut norma hukum Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,…” 2. Bahwa berdasarkan Bukti PT.IV-1, Bukti PT.IV-2, dan Bukti PT.IV-3 MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. berikut norma hukum Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Bahwa berdasarkan Bukti PT.IV-4 in casu Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, (“PMK 2/2021”) MK berwenang memanggil Pihak Terkait untuk dimintai keterangannya sebagai Pihak Terkait . Bahwa berdasarkan semua uraian a quo, MK berwenang melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK juga berwenang memanggil Pihak Terkait untuk didengar keterangannya dalam persidangan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar termasuk berwenang memanggil Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H untuk didengar keterangannya sebagai Pihak Terkait IV. II. KEDUDUKAN HUKUM Dr. ROELY PANGGABEAN, S.H., M.H SEBAGAI PIHAK TERKAIT IV DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 183/PUU-XXII/2024. 1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a,b,c,d, dan e Pasal PMK 2/2021 telah jelas diatur, Pihak Terkait adalah: a. Perorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 286 c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK 2/2021, Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohonan. 3. Bahwa Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H telah mengajukan Permohonan kepada MK agar ditetapkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang a quo berdasarkan surat Nomor: 215/Permohonan/MZA/ II/2025, Perihal: Permohonan Sebagai Pihak Terkait, Tanggal 13 Februari 2025. 4. Bahwa Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H pada saat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang a quo, Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H adalah perorangan dan sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPN PERADI. 5. Bahwa Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo berhubungan dengan kepentingan (hak) konstitusional Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H, karena Pemohon Pengujian Undang-Undang a quo meminta kepada MK agar memberikan tafsir konstitusional baru terhadap pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (“UU 18/2003”) yang melarang Pimpinan Organisasi Advokat merangkap sebagai pejabat negara. Hal ini berpotensi merugikan kepentingan konstitusional Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H. 6. Bahwa atas permohonan Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H, sebagai Pihak Terkait, MK telah menerbitkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 5.2.183/PUU/TAP.MK/PT/5/2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024. MK telah menetapkan Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H, sebagai pihak Terkait dalam Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024, perihal Pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bahwa berdasarkan semua uraian a quo, Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo dan Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H memiliki hak untuk menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam persidangan di MK dalam perkara a quo. 287 III. PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA A QUO TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA A QUO. PEMOHON BUKAN ANGGOTA PERADI 1. Bahwa merujuk dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK telah jelas diatur, Pemohon yang berhak mengajukan pengujian Undang-Undang kepada MK adalah Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 288 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 3. Bahwa UU 18/2003 mengatur kedudukan Organisasi Advokat. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU 18/2003 yang berwenang melakukan pengangkatan Advokat (Vide Pasal 1 angka 4 UU 18/2003). 4. Bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang- Undang UU 18/2003 dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat (Vide Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003). 5. Bahwa dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian Organisasi Advokat sebagai organisasi profesi, UU 18/2003 memberikan kewenangan kepada Organisasi Advokat mengatur dirinya sendiri berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (“AD/ART”) (Vide Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003). AD/ART Organisasi Advokat berlaku dan mengikat hanya kepada anggotanya. 6. Bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”) sebagai Organisasi Advokat didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2004 oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pendiri PERADI adalah Organisasi Advokat yang terdapat di dalam Pasal 32 ayat (3) UU 18/2003 (Vide Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 halaman 334). 7. Bahwa PERADI sebagai Organisasi Advokat memiliki Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang berlaku dan mengikat kepada anggota PERADI. 8. Bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo, dalam permohonannya pada halaman 6 mengakui bahwa dirinya adalah Advokat anggota Kongres Advokat Indonesia (“KAI”) berdasarkan SK DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor: 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tertanggal 27 289 Desember 2012. Pengakuan ini menegaskan bahwa pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo bukan anggota PERADI. 9. Bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dirugikan karena berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan: "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama,baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah." 10. Bahwa Pemohon dalam menjelaskan adanya kerugian konstitusional merujuk dan berdasarkan pada Anggaran Dasar PERADI. Hal ini dapat dilihat pernyataan Pemohon pada halaman 9-10 Permohonan Pengujian Undang- Undang dalam perkara a quo. Berikut kutipan pernyataan Pemohon; …….Bahwa tindakan Prof Otto Hasibuan, SH.,MM sebagai Ketua Umum PERADI yang merangkap sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, juga sebenarnya melanggar ketentuan Anggaran Dasar PERADI sesuai Hasil Munas Ill PERADI tanggal 7 Oktober 2020, pada pasal 25 ayat (3) yang mengatur persyaratan calon Ketua Umum PERADI,yaitu tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat…. 11. Bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo bukan anggota PERADI. Pemohon tidak memiliki alas hak yang sah dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mempermasalahkan kedudukan Pimpinan PERADI berdasarkan Anggaran Dasar PERADI. 12. Bahwa Anggaran Dasar PERADI hanya berlaku dan mengikat terhadap anggota PERADI, tidak berlaku dan tidak mengikat kepada Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo yang bukan anggota PERADI. 13. Bahwa perorangan yang memiliki wewenang dan memiliki kedudukan hukum mempermasalahkan kebijakan PERADI melalui Permohonan Pengujian Undang-Undang di MK hanyalah Advokat PERADI bukan Advokat dari 290 Organisasi Advokat lain. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo. 14. Bahwa MK tidak berwenang menguji norma yang terdapat di dalam Anggaran Dasar PERADI. Anggaran Dasar PERADI bukan Undang-Undang. 15. Bahwa MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang berdasar pada Anggaran Dasar PERADI. Hal tersebut menjadi kompetensi absolut dari Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. 16. Bahwa berdasarkan Bukti PT.IV-8 in casu putusan MK Nomor 101/PUU- XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 November 2015 telah menyatakan dengan tegas bahwa pihak yang tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang maka permohonan pengujian undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. 17. Berdasarkan semua uraian a quo, Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) terhadap pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang dalam perkara aquo, sehingga sudah seharusnya MK menyatakan Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak diterima. IV. PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA A QUO TIDAK MENGALAMI KERUGIAN KONSTITUSIONAL PADA SAAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA A QUO. PENDAPAT KETUA UMUM DPN PERADI DI 2 (DUA) MEDIA ONLINE TIDAK MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON. 1. Bahwa Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional dari berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 berdasarkan pada pernyataan Ketua Umum DPN PERADI in casu 291 pernyataan Prof Dr. Otto Hasibuan, SH., MM yang dimuat di 2 (dua) media online. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada link berita sebagai berikut; c. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241207154129-12-1174807/otto- rakernas-peradi-usul-sema-terkait-sumpah-advokatdicabut) [Bukti PT.IV-9] d. https://www.gatra.com/news-598877-hukum-otto-pengangkatan-advokat-di- luar-peradi-pelanggaran-berat.html [Bukti PT.IV-10] 2. Bahwa pada 2 (dua) berita tersebut nyata dan jelas Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM berpendapat dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum DPN PERADI. Hal ini juga diakui Pemohon dalam permohonannya. 3. Bahwa Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak mengalami kerugian konstitusional dari pendapat Ketua Umum DPN PERADI di 2 (dua) media online tersebut. 4. Bahwa Pendapat Ketua Umum DPN PERADI dalam 2 (dua) berita tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Bukti PT.IV-11 dan Bukti PT.IV-12 sesungguhnya merujuk dan berdasarkan sumber hukum formil in casu berdasarkan Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010. 5. Bahwa MK dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 telah menegaskan, PERADI merupakan Organisasi Advokat satu-satunya wadah profesi Advokat menurut UU 18/2003. Berikut pertimbangan hukum MK yang terdapat di dalam Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 pada halaman 56 dan 57; 3. bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju “single bar organization”, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 9 Ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan 292 PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide 57 Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan; 4. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, ”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004); bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat; [Bukti PT.IV-11]. 6. Bahwa MK dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa PERADI sebagai organisasi tunggal profesi Advokat menurut UU 18/2003 yang memiliki 8 (delapan) kewenangan yakni melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA); pengujian calon advokat; pengangkatan advokat; membuat kode etik; membentuk Dewan Kehormatan; membentuk Komisi Pengawas; melakukan pengawasan dan pemberhentian advokat. Kewenangan ini tidak dimiliki Organisasi Advokat lain. Berikut pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 pada halaman 341-342; 293 [3.9.7] Bahwa Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, Mahkamah telah memberikan pertimbangan, antara lain, “Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat. Karena Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004)”. Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satusatunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan a quo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI; [Bukti PT.IV-12] 294 7. Bahwa merujuk dan berdasarkan pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 berkaitan penyumpahan Advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi (PT) terhadap Advokat pada Organisasi Advokat selain PERADI tidak dapat dibenarkan karena Organisasi Advokat selain PERADI tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimana amanat UU 18/2003. 8. Bahwa merujuk dan berdasarkan pada pertimbangan MK a quo, apabila terdapat Organisasi Advokat selain PERADI mengangkat Advokat, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum in casu bertentangan dengan Putusan MK. 9. Bahwa Putusan MK adalah putusan Badan Peradilan yang bersifat final dan mengikat serta bersifat Erga Omnes. Putusan MK adalah sumber hukum formil yang berlaku dan mengikat kepada seluruh warga negara di Indonesia, mengikat kepada Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat, mengikat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, mengikat kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, mengikat kepada Hakim-Hakim Konstitusi, mengikat kepada ketua Mahkamah Agung, mengikat kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, dan mengikat kepada Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo, 10. Bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo, dalam permohonannya pada halaman 6 mengakui bahwa dirinya adalah Advokat anggota KAI berdasarkan SK DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor: 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012. Berdasarkan pengakuan a quo kedudukan Pemohon sebagai Advokat tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 hanya PERADI yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Advokat. Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak mengalami kerugian konstitusional. Sehingga sudah seharusnya MK menyatakan Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo dinyatakan tidak diterima. V. POLITIK HUKUM TENTANG ADVOKAT, ADVOKAT ADALAH PROFESI YANG BEBAS, MANDIRI, DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENEGAKKAN HUKUM YANG DIJAMIN OLEH HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. 295 1. Bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU 18/2003 (Vide Pasal 1 angka 1 UU 18/2003). 2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 1 UU 18/2003, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Sejak Selasa, 23 Mei 2017, Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B”, berdasarkan Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016. 3. Bahwa dalam menjalankan profesinya secara bebas, Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 14 UU 18/2003). 4. Bahwa dalam menjalankan profesinya secara bebas, Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan (Vide Pasal 14 UU 18/2003). 5. Bahwa dalam rangka menjamin kebebasan dan kemandirian Advokat, Pasal 16 UU 18/2003 menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. 6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Pasal 16 UU 18/2003 telah dinyatakan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Berikut pertimbangan MK yang terdapat di dalam Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 pada halaman 63-65; [3.19] ... Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 menyatakan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di 296 Advokat adalah Profesi Bebas dan Mandiri Sumber hukum: UU 18/2003 dan Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 4. Advokat bebas berpendapat di dalam dan di luar pengadilan pada saat membela klien 5. Advokat bebas menjalankan tugas profesinya dengan berpegang pada Kode Etik Profesi 6. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien [vide Pasal 1 angka 2 UU 18/2003]. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan; [3.20] … Berdasarkan hal tersebut, yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah Pemberi Bantuan Hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat dengan tujuan agar Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran; [3.21] …Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, bersamaan dengan itu dimaksudkan pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan;…. [Bukti PT.IV-13]. Politik Hukum Tentang Advokat VI. POLITIK HUKUM ORGANISASI ADVOKAT, ORGANISASI ADVOKAT MERUPAKAN SATU-SATUNYA WADAH PROFESI ADVOKAT YANG BEBAS DAN MANDIRI YANG DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG UNDANG 297 ADVOKAT DENGAN TUJUAN MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI ADVOKAT. PERADI ADALAH SATU-SATUNYA WADAH PROFESI ADVOKAT YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI ORGAN NEGARA DALAM ARTI LUAS YANG BERSIFAT MANDIRI (INDEPENDENT STATE ORGAN) 1. Bahwa Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU 18/2003 (Vide Pasal 1 angka 4 UU 18/2003). 2. Bahwa berdasarkan Pasal 28 (1) UU 18/2003 Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU 18/2003 dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. 3. Bahwa MK dalam Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 pada halaman 57 menerangkan bahwa ”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, dan MK menyatakan dalam putusan tersebut bahwa organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (Independent State Organ) yang juga melaksanakan fungsi negara. Berikut pertimbangan MK yang terdapat di dalam Putusan MK Nomor 014/PUU- IV/2006 pada halaman 57; 4. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, ”Organisasi Advokat merupakan satu- satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU- II/2004); bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang 298 Politik Hukum (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat) Wadah Tunggal Organisasi Advokat (Single Bar Organization) PERADI Organ Negara (Single Bar Organization) 3. Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 4. Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003 dan berdasarkan putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU 18/2003 dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Maksud dan tujuan ini secara konstitusional dilaksanakan oleh PERADI. 5. Bahwa PERADI sebagai Organisasi Advokat didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2004 oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pendiri PERADI adalah Organisasi Advokat yang terdapat di dalam Pasal 32 ayat (3) UU 18/2003 (Vide Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 halaman 334). Politik Hukum Tentang Organisasi Advokat 299 6. Bahwa wadah tunggal Organisasi Advokat (Single Bar Organization) telah diterapkan di berbagai negara. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Bukti PT.IV-14 bahwa Negara Malaysia menerapkan Single Bar Organization dengan adanya wadah tunggal organisasi advokat yang bernama Majelis Peguam/Majelis Pengacara. Di Malaysia, untuk menjadi advokat diseleksi oleh satu badan yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Ketua Organisasi Advokat dan Rektor Perguruan Tinggi dalam satu tim yang bernama qualifying board. Negara Jerman juga menerapkan Single Bar Organization. Di Jerman terdapat 28 organisasi advokat di seluruh Republik Federasi Jerman yang membentuk satu organisasi federasi bersama yang bernama German Federal Bar (Bundesrechtsanwa ltskammer). Negara Amerika juga menerapkan Single Bar Organization. Advokat di Amerika tergabung dalam American Bar Association (ABA) yang telah berdiri sejak tanggal 12 Agustus 1878. Negara Belanda juga menerapkan Single Bar Organization. The Nederlandse Orde van Advocaten berdiri sejak tahun 1952. Negara Jepang juga menerapkan Single Bar Organization. Hal ini terjadi setelah Jepang pada tahun 1949 memberlakukan Undang-Undang Advokat Jepang (Bengoshi Hou). Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan berdirinya Japan Federation of Bar Associations (Nihon Bengoshi Rengokai) (Romi Sihombing dan M.Z. Al-Faqih, PERADI Organ Negara Konstitusional, Studi Sejarah Organisasi Advokat Indonesia, Jakarta, Kencana, 2022, hlm 135-136. 7. Bahwa dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian Organisasi Advokat sebagai organisasi profesi, UU 18/2003 memberikan kewenangan kepada Organisasi Advokat mengatur dirinya sendiri berdasarkan AD/ART (Vide Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003). AD/ART Organisasi Advokat berlaku dan mengikat hanya kepada anggotanya. 8. Bahwa PERADI sebagai Organisasi Advokat memiliki Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang berlaku dan mengikat kepada anggota PERADI. 9. Bahwa MK tidak berwenang menguji norma Anggaran Dasar PERADI karena Anggaran Dasar PERADI bukan Undang-Undang. 10. Bahwa MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang berdasar pada Anggaran Dasar PERADI. Hal tersebut menjadi kompetensi absolut dari Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. 300 VII. PERADI ADALAH SATU SATUNYA ORGANISASI ADVOKAT YANG BERWENANG MELAKSANAKAN 8 (DELAPAN) KEWENANGAN SEBAGAIMANA AMANAT UU 18/2003. 1. Bahwa MK dalam berbagai putusannya telah memaknai kedudukan PERADI sebagai organ negara. MK juga telah mengokohkan kedudukan PERADI sebagai wadah tunggal Organisasi Advokat (Single Bar). Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010. Berikut pertimbangan MK yang terdapat di dalam Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 pada halaman 56 dan 57; 3. bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju “single bar organization”, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 9 Ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide 57 Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan; 4. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu 301 organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, ”Organisasi Advokat merupakan satu- satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU- II/2004); bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat; . 2. Bahwa MK dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa PERADI sebagai organisasi tunggal profesi advokat menurut UU 18/2003 yang memiliki 8 (delapan) kewenangan yakni melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA); pengujian calon advokat; pengangkatan advokat; membuat kode etik; membentuk Dewan Kehormatan; membentuk Komisi Pengawas; melakukan pengawasan dan pemberhentian advokat. 3. Bahwa merujuk dan berdasarkan pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan penyumpahan Advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi (PT) terhadap Advokat pada Organisasi Advokat selain PERADI tidak dapat dibenarkan karena Organisasi Advokat selain PERADI tidak menjalankan 8 kewenangan sebagaimana amanat UU 18/2003. 4. Bahwa hanya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang menjalankan 8 kewenangan sebagaimana amanat UU 18/2003 hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H, ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juni 2025. Berikut pendapatnya yang termuat dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi; 302 Ya, terkait dengan putusan MK itu, kan sebenarnya ingin menempatkan posisi mengenai apakah secara politik hukum, organisasi advokat itu menganut single bar atau multi bar, kira-kira begitu. Putusan MK itu mengatakan bahwa politik hukumnya adalah single bar karena menyatakan bahwa satu-satunya organisasi yang memiliki 8 kewenangan dalam Undang-Undang Profesi Advokat itu adalah Peradi. Sehingga, hanya ada satu organisasi yang sebaiknya diikuti oleh para pihak atau organisasi yang lain. Kemudian, posisi organisasi yang lain itu adalah posisi bebas sebagai bagian dari organisasi. Namun, ketika berhimpun dalam konteks mendapatkan pengangkatan dan pelantikan itu harus dari organisasi Peradi. 5. Bahwa merujuk dan berdasarkan pada pertimbangan MK a quo dan berdasarkan pada pendapat Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H, ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, apabila terdapat Organisasi Advokat selain PERADI mengangkat Advokat, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum in casu bertentangan dengan Putusan MK. 6. Bahwa Putusan MK adalah putusan Badan Peradilan yang bersifat final dan mengikat serta bersifat Erga Omnes. Putusan MK adalah sumber hukum formil yang berlaku dan mengikat kepada seluruh warga negara di Indonesia, mengikat kepada Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat, mengikat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, mengikat kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, mengikat kepada Hakim-Hakim Konstitusi, mengikat kepada ketua Mahkamah Agung, mengikat kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, dan mengikat kepada Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo. 7. Bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo, dalam permohonannya pada halaman 6 mengakui bahwa dirinya adalah Advokat anggota KAI berdasarkan SK DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor: 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012. Berdasarkan pengakuan a quo kedudukan Pemohon sebagai Advokat tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 hanya PERADI yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Advokat. 303 Dengan demikian nyata dan jelas bahwa Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak oleh MK. VIII. PERMOHONAN PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA A QUO YANG MEMOHON KEPADA MK MELARANG PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT MENJABAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PIHAK TERKAIT IV. 1. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini jelas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 2. Bahwa berdasarkan Bukti PT.IV-15, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, yang pernah menjabat ketua Komisi Konstitusi dan Guru Besar Bidang Hukum di Universitas Padjadjaran dalam karyanya yang berjudul Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, menerangkan bahwa dalam negara hukum perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara termanifestasi secara nyata di dalam konstitusi. (Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Alumni, 2006, hlm 60). 3. Bahwa berdasarkan Bukti PT.IV-16, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dalam karyanya yang berjudul Pengertian Tentang Negara Hukum menerangkan bahwa di dalam negara hukum terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1973, hlm 9). 4. Bahwa dalam batang tubuh dan penjelasan UU 18/2003 tidak terdapat norma yang melarang Pimpinan Organisasi Advokat menjabat sebagai pejabat negara. 5. Bahwa Pihak Terkait IV sebagai Wakil Ketua Umum DPN PERADI memiliki hak konstitusional menjabat sebagai pejabat negara. Hak konstitusional Pihak Terkait IV dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Berikut bunyi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hak ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 304 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 “(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 6. Bahwa melarang Pimpinan Organisasi Advokat menjadi pejabat negara nyata dan jelas melanggar Hak Asasi Manusia (hak konstitusional) Pihak Terkait IV. 7. Bahwa Pimpinan PERADI menjabat sebagai pejabat negara tidak dilarang oleh UU 18/2003. Tidak terdapat norma dalam batang tubuh dan dalam penjelasan UU 18/2003 yang melarang Pimpinan DPN PERADI menjabat sebagai pejabat negara. 8. Bahwa Pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (“AB”) menyatakan bahwa hakim wajib mengadili berdasarkan Undang-Undang. Norma yang terdapat di dalam AB tersebut berlaku dan mengikat kepada Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi seyogyanya mempertimbangkan UU 18/2003 yang tidak melarang Pimpinan Organisasi Advokat menjadi pejabat negara. 9. Bahwa perluasan makna oleh MK bahwa pimpinan Organisasi Advokat dilarang menjabat sebagai pejabat negara tidak tepat karena tidak diatur secara spesifik dalam UU 18/2003 dan tidak terdapat bukti konflik kepentingan yang signifikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H, ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juni 2025. Berikut pendapatnya yang termuat dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi; Larangan jabatan pimpin organisasi advokat sebagai pejabat negara melalui perluasan makna oleh MK adalah tidak tepat karena tidak diatur spesifik dalam undang-undang dan tidak ada bukti konflik kepentingan yang signifikan. Organisasi advokat memiliki mekanisme pengawasan internal dan penegakan kode etik yang cukup untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengurus yang juga menjabat sebagai pejabat negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Advokat. 10. Bahwa Permohonan Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo yang memohon kepada MK untuk menguji Pasal 28 ayat (3) UU18/2003 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 305 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan: "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama,baik secara berturut- turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah", dan meminta MK melarang Pimpinan Organisasi Advokat rangkap jabatan sebagai pejabat negara adalah tindakan yang inkonstitusional. Berdasarkan semua uraian a quo, MK berkewajiban melindungi Hak Asasi Manusia (hak konstitusional) Pihak Terkait IV yang dilindungi konstitusi dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak. IX. PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT MENJABAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA TIDAK TERDAPAT KONFLIK KEPENTINGAN. 1. Pimpinan Organisasi Advokat menjabat sebagai pejabat negara tidak terdapat konflik kepentingan karena profesi advokat itu sebuah profesi officium nobile yang sulit diintervensi karena setiap advokat sulit diintervensi karena mereka posisinya berbeda-beda ketika menangani sebuah perkara. 2. Pimpinan Organisasi Advokat menjabat sebagai pejabat negara tidak terdapat konflik kepentingan di dalam kelembagaan atau tata kelola organisasi advokat itu terdapat kode etik dan mekanisme pengawasan, dan hal tersebut diselenggarakan secara independen. 3. Pimpinan Organisasi Advokat menjabat sebagai pejabat negara tidak terdapat konflik kepentingan keran organisasi advokat dikelola secara kolektif dan kolegial dan hal tersebut diselenggarakan secara independen. 4. Bahwa pimpinan Organisasi Advokat menjabat sebagai pejabat negara tidak terdapat konflik kepentingan sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H, ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juni 2025. Berikut pendapatnya yang termuat dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi; Menurut pandangan Ahli, boleh, Yang Mulia. Karena logika yang pertama, itu tidak cukup kuat punya potensi mempengaruhi independensi organisasi advokat. Karena dalam bayangan Ahli, profesi advokat itu sebuah profesi noble 306 officium yang sulit diintervensi karena mereka posisinya berbeda-beda ketika menangani sebuah perkara. Yang kedua, di dalam kelembagaan atau tata kelola organisasi advokat itu punya kode etik, punya mekanisme pengawasan, dan lain-lain dan itu sangat independen. Dan tidak mungkin bisa diintervensi oleh seorang ketua yang menjabat sebagai pejabat negara. Karena lebih dari itu, mereka itu organisasinya dipimpin secara kolegial, bukan sebagaimana organisasi partai politik yang dipimpin oleh seorang ketum, sekretaris, dan bendahara, atau KSB. Di organisasi advokat itu menggunakan istilah dewan pimpinan sehingga mereka itu prinsipnya adalah kolegial. Jadi, enggak bisa seorang ketua umum yang menjabat sebagai pejabat negara itu mengintervensi organisasi dimana organisasi dipimpin banyak orang. Bagaimana mungkin mereka bisa saling mengontrol kalau memang di dalamnya itu sudah diatur sedemikian rupa, mekanisme pengawasan dan kode etik yang sangat ketat. Begitu, Yang Mulia. X. PETITUM Berdasarkan dalil dalil dan alasan di atas, Pihak Terkait IV mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menerima seluruh Keterangan Pihak Terkait IV; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing sehingga Permohonan Pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 3. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional sehingga Permohonan Pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 4. Menyatakan Permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum; 307 5. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 6. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan: "Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut- turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah", tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki kekuatan hukum mengikat; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KESIMPULAN PIHAK TERKAIT ARIF FADILLAH ARIFIN, S.H., M.H I. PIHAK TERKAIT MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DAN KETERKAITAN ATAU KEPENTINGAN TERHADAP PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG- UNDNAG A QUO: 1. Bahwa Pihak Terkait yang mempunyai kepentingan dengan pokok Permohonan PUU ini yaitu: Nama : Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H Pekerjaan : ADVOKAT Kewarganegaraan : INDONESIA (vide Bukti PT-1) Alamat : Muara Karang Blok M.6.U Nomor 9, RT.006/RW.008, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. E-mail : ariffadillah.2201@gmail.com; untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin; 308 2. Bahwa Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin adalah Anggota dari PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) dengan Nomor Induk Advokat (NIA) PERADI: 13.00620 (vide Bukti PT-2 = Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI berlaku sampai dengan 31-12-2027) yang telah diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 5 Juni 2013 (vide Bukti PT-3); 3. Bahwa mendasarkan keberadaan PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang pendirian dan pembentukannya telah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang pimpinannya bukan pejabat negara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan juga bukan pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD atau tidak termasuk sebagai organisasi yang mendapatkan pembiayaan dalam bentuk bantuan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, maka Prof Dr OTTO HASIBUAN, S.H., M.M sebagai salah satu Pimpinan PERADI tentu memenuhi persyaratan Pasal 23 UU Kementerian Negara untuk diangkat menjadi Menteri atau Wakil Menteri, begitu juga Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin sebagai Warga Negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Anggota PERADI yang kedepannya dapat menjadi Pimpinan PERADI baik Pimpinan PERADI di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah juga berpeluang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Menteri atau Wakil Menteri; 4. Bahwa selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara dikaitkan dengan keberadaan Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin sebagai Warga Negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Anggota PERADI yang kedepannya dapat menjadi Pimpinan PERADI, dan tentunya berpeluang untuk diangkat sebagai Menteri atau Wakil Menteri, maka telah jelaslah bahwa Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang dilakukan pengujian a quo adalah tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan justru telah sesuai dengan Hak Konstitusional Warga Negara sebagai Hak Individual dan Hak Kolektif yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1), UUD NRI Tahun 1945 yaitu: 309 a. Pasal 28D ayat (1) = Hak Individual: ”HAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL”; b. Pasal 28D ayat (1) = Hak Individual: ”HAK ATAS PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM”; c. Pasal 28D ayat (3) = Hak Individual: “HAK UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN”; d. Pasal 27 ayat (1) = Hak Kolektif: “HAK ATAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN”; 5. Bahwa selanjutnya, apabila merujuk pada pengertian Pimpinan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa Pimpinan adalah kata benda yang berarti kumpulan pemimpin. (Jamak). Contoh kalimat: “Hari ini presiden mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR”. Hal ini sesuai dengan pemaknaan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat mengenai Pimpinan Organisasi Advokat adalah Pimpinan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang kondisi faktualnya berdasarkan struktur PERADI telah Pihak Terkait uraikan dalam Keterangan. Sehingga apabila Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tersebut kemudian dimaknai sebagaimana permohonan pemohon, maka akan menimbulkan kebingungan terhadap penerapan makna Pimpinan Organisasi Advokat PERADI: apakah larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara hanya diberlakukan terhadap Pimpinan DPN PERADI maupun Pimpinan DPC PERADI? atau juga berlaku terhadap sejumlah struktur PERADI selain DPN PERADI dan DPC PERADI tersebut diatas, mengingat semua Pimpinan dalam struktur PERADI tersebut berpeluang atau dapat memenuhi persyaratan menjadi Menteri atau Wakil Menteri sebagaimana Pasal 23 UU Kementerian Negara; 6. Bahwa syarat menjadi Pimpinan PERADI yang faktual sebagaimana telah diuraikan dalam poin 15 Keterangan Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin (halaman 8-9) diterapkan sebagaimana bunyi Pasal 28 ayat (2) UU Advokat yaitu “susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Artinya bahwa pembentuk undang-undang memang memberikan kebebasan bagi organisasi advokat sebagai bentuk kebijakan hukum terbuka/open legal policy untuk mengatur lebih lanjut (secara mandiri) mengenai struktur kepengurusan, organisasi, dan tata cara pemilihan Ketua/Ketua Umum 310 termasuk mengenai pembatasan rangkap jabatannya, melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya sendiri yang ditetapkan melalui mekanisme deliberatif dan partisipatif yang demokratis sesuai dengan kehendak bersama anggota-anggota PERADI. Oleh karena itu sudah sewajarnya lah apabila anggota-anggota PERADI diberikan kebebasan dan kemandirian untuk secara independen mengatur sendiri urusan organisasinya termasuk persyaratan untuk menjadi Pimpinan PERADI baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah/cabang melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERADI maupun peraturan internalnya, termasuk apabila diangkat menjadi Menteri atau Wakil Menteri atau Pejabat Negara; 7. Bahwa dengan demikian, norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan MKRI Nomor 91/PUU- XX/2022 tersebut HARUS TETAP DIPERTAHANKAN, sebab pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan Advokat telah mendapatkan kepastian hukum atau telah cukup diatur di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Advokat yakni “Advokat yang menjadi Pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut” (vide Bukti PT-13), dan dalam Pasal 3 huruf i Kode Etik Advokat Indonesia yakni “Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan Judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut” (vide Bukti PT- 14). Artinya bahwa ketika seorang Advokat diangkat sebagai pejabat negara atau menduduki suatu jabatan negara maka kepadanya cukup berlaku ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Advokat dan Pasal 3 huruf i Kode Etik Advokat Indonesia, sehingga selama memangku jabatan sebagai pejabat negara yang bersangkutan dilarang melaksanakan tugas profesi sebagai Advokat dan namanya tidak diperkenankan dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan. Larangan ini sudah cukup untuk menjaga independensi Advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa adanya 311 potensi konflik kepentingan yang dapat menganggu objektifitas dan profesionalitas Advokat tersebut; 8. Selanjutnya, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang menyatakan bahwa telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya materi muatan norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tersebut di atas, telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial. Jikapun anggapan Pemohon tersebut benar adanya, maka anggapan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon adalah semata-mata berkaitan dengan kebijakan internal Organisasi Advokat seorang Menteri atau Wakil Menteri tersebut berasal, dan berkaitan dengan manajerial yang dimiliki dan dilakukan oleh Menteri atau Wakil Menteri yang merangkap jabatan pimpinan Organisasi Advokat, baik sebagai ketua umum maupun jabatan-jabatan lain dalam Organisasi Advokat tersebut, sehingga jika seorang Menteri atau Wakil Menteri merasa tidak terganggu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya guna melaksanakan tugas- tugas pemerintahan, maka menurut Pihak Terkait: “Seorang Menteri atau Wakil Menteri yang merangkap jabatan dalam Organisasi Advokat PERADI tertentu tidaklah terdapat masalah maupun hambatan”. Sehingga yang mestinya dilakukan oleh Pemohon adalah mengajukan pengujian undang- undang yang mengatur tentang Kementerian Negara terlebih dahulu, agar diatur secara tegas tentang pelarangan bagi seorang Menteri atau Wakil Menteri yang merangkap jabatan dalam jabatan-jabatan tertentu termasuk jabatan dalam Pimpinan Organisasi Advokat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin adalah Perorangan, Warga Negara INDONESIA, pekerjaan ADVOKAT yakni sebagai Anggota dari PERADI dalam keanggotaan PERADI dengan Ketua Umumnya Prof Dr Otto Hasibuan, S.H., M.M, yang kedepannya Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin pun dapat menjadi Pimpinan PERADI sehingga dapat terdampak apabila putusan perkara PUU a quo mengabulkan Permohonan Pemohon. Oleh karena itu Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin memiliki Kedudukan Hukum dan Keterkaitan atau Kepentingan terhadap Permohonan Pemohon a quo. 312 II. PEMOHON ANDRI DARMAWAN TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG A QUO: 1. Bahwa berdasarkan pengertian dan batasan kerugian konstitusional atas berlakunya suatu Undang-Undang atau PERPPU, dan setelah mempelajari dengan seksama alasan-alasan Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan aquo, dengan alasan sebagai berikut: a. Mengenai syarat huruf b: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 28 UU Advokat: 1). Untuk kerugian konstitusional tersebut, Pemohon merujuknya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XX/2022, dan yang dijadikan batu uji dalam permohonan Pemohon adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan yang diuji adalah Pasal 28 UU Advokat. Akan tetapi batu uji dengan yang diuji tidak ada relevansinya sama sekali. Selain itu Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai syarat huruf b ini; 2). Pemohon tidak dapat mengurai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga anggapan Pemohon bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang dimohonkan pengujian tidak beralasan hukum; b. Mengenai syarat huruf c: kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi: Kerugian konstitusional terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu: 1) Kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual: a) Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan kerugian tersebut; b) Pemohon hanya berasumsi bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang diangkat oleh Presiden RI sebagai Wakil Menteri 313 Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (sebagai Pejabat Negara), yang merangkap sebagai Pimpinan Organisasi Advokat (PERADI) mengakibatkan Organisasi Advokat tidak bebas dan mandiri; c) Pemohon berasumsi Pimpinan Organisasi Advokat (PERADI) yang merangkap sebagai Pejabat Negara akan menimbulkan konflik kepentingan; d) Pemohon berasumsi Pimpinan Organisasi Advokat (PERADI) yang merangkap sebagai Pejabat Negara akan terjadi penyalahgunaan wewenang; 2) Kerugian konstitusional setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi: a) Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan kerugian tersebut; b) Pemohon hanya berasumsi bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang menjabat Ketua Umum PERADI dan merangkap sebagai Pejabat Negara kedepan akan selalu membuat kebijakan yang menguntungkan PERADI, dan merugikan organisasi lainnya (contoh: KAI); 3) Pemohon juga tidak dapat mengurai kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum; c. Mengenai syarat huruf d: ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang dimohonkan pengujian, yaitu: 1). Bahwa dalam Permohonan Pemohon, kerugian konstitusional yang diuraikannya hanya bersifat asumsi-asumsi pada Organisasi tempat Pemohon terdaftar sebagai anggota (KAI) dan tidak ada hubungannya dengan kerugian hak konstitusional Pemohon itu sendiri, sehingga tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma Pasal yang diuji dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945. 314 2). Pemohon adalah anggota Kongres Advokat Indonesia sehingga tidak memiliki legal standing untuk mempersoalkan Advokat Anggota PERADI yang bukan seorganisasi dengannya ketika menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri/Pejabat Negara; 3). Selain itu frasa Pejabat Negara tidak ada dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat sehingga tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 28 ayat (3) UU Advokat; 4). Pemohon juga tidak dapat mengurai ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional pemohon dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum; d. Mengenai syarat huruf e: ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, yaitu: 1). Pemohon tidak menguraikan secara jelas atau spesifik syarat a, b, c dan d, begitu juga syarat e ini namun Pemohon hanya berasumsi mengenai ’hantu kekuasaan mutlak’ dan potensi penyalagunaan kekuasaan (abuse of power) pemimpin organisasi advokat yang merangkap sebagai pejaat negara; 2). Pemohon juga tidak dapat mengurai bahwa apabila permohonannya dikabulkan, diperkirakan bahwa kerugian konstitusional seperti yang didalilkannya tidak lagi atau tidak akan terjadi, sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum; 2. Bahwa selain itu, status Pemohon bukan Anggota PERADI sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya dikaitkan dengan Bukti P-4 berupa SK DPP Kongres Advokat lndonesia Nomor: 03135/016/SK- ADV/KAI/XII/2012, tertanggal 27 Desember 2012 atas nama Pemohon dan Bukti P-6 berupa Kartu Tanda Advokat (KTA) Kongres Advokat Indonesia (KAI) atas nama Pemohon, maka jelas terbukti bahwa Pemohon merupakan anggota organisasi yang bernama Kongres Advokat Indonesia (KAI), sehingga adalah wajar mengatakan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mempersoalkan Advokat yang bukan seorganisasi dengannya ketika menduduki jabatan sebagai pejabat 315 negara in casu Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebab hal-hal yang diatur di dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2003 sepanjang mengenai Organisasi Profesi adalah berlaku mengikat terhadap PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang didirikan berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2003. Dengan demikian norma Pasal 28 ayat (3) UU RI Nomor 18 Tahun 2003 yang telah diperluas maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XX/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 tidaklah berlaku mengikat terhadap organisasi di luar PERADI, termasuk KAI, dimana Pemohon menjadi anggota dari organisasi tersebut. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian secara materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) UU RI Nomor 18 Tahun 2003; 3. Bahwa seandainya pun -quod non- ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU RI Nomor 18 Tahun 2003 berlaku terhadap organisasi di luar PERADI (dalam hal ini KAI), maka seharusnya yang memiliki kepentingan serta kedudukan hukum untuk memohonkan pengujian adalah organisasi KAI bukan Pemohon secara pribadi, karena yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU RI Nomor 18 Tahun 2003 adalah mengenai Organisasi Profesi bukan tentang profesi Advokat; 4. Kemudian, berdasarkan Keterangan Ahli atas nama Dr H Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., yang berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang diuraikan hanya bersifat asumsi pada Organisasi Advokat tempat Pemohon terdaftar sebagai anggota dan tidak ada hubungannya dengan kerugian hak konstitusional Pemohon secara pribadi, sehingga tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma Pasal yang diuji dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin berkesimpulan bahwa ”PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. 316 III. RANGKAP JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT DENGAN PEJABAT NEGARA TIDAK MEMPENGARUHI PERWUJUDAN ORGANISASI ADVOKAT YANG BEBAS DAN MANDIRI: 1. Berdasarkan fakta-fakta persidangan perkara ini nyatanya bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang menyatakan bahwa telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya materi muatan norma Pasal 28 ayat (3) UU RI Nomor 18 Tahun 2003 telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial. Jikapun anggapan Pemohon tersebut benar adanya, maka anggapan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon adalah semata-mata berkaitan dengan kebijakan internal Organisasi Advokat seorang Menteri atau Wakil Menteri tersebut berasal, dan berkaitan dengan manajerial yang dimiliki dan dilakukan oleh Menteri atau Wakil Menteri yang merangkap jabatan pimpinan Organisasi Advokat, baik sebagai ketua umum maupun jabatan-jabatan lain dalam Organisasi Advokat tersebut, sehingga jika seorang Menteri atau Wakil Menteri merasa tidak terganggu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya guna melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, maka menurut Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin: “Seorang Menteri atau Wakil Menteri yang merangkap jabatan dalam Organisasi Advokat PERADI tertentu tidaklah terdapat masalah maupun hambatan”. Sehingga yang mestinya dilakukan oleh Pemohon adalah mengajukan pengujian undang-undang yang mengatur tentang Kementerian Negara terlebih dahulu, agar diatur secara tegas tentang pelarangan bagi seorang Menteri atau Wakil Menteri yang merangkap jabatan dalam jabatan-jabatan tertentu termasuk jabatan dalam Pimpinan Organisasi Advokat; 2. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan yang berlaku di negara kita Indonesia dimana Pimpinan Partai Politik juga merangkap jabatan di lembaga eksekutif sebagai PRESIDEN atau MENTERI atau WAKIL MENTERI, pada faktanya adalah tidak ada korelasi bahwa KETUA UMUM PARTAI POLITIK yang kebetulan juga seorang PRESIDEN atau Menteri atau Wakil Menteri yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Faktanya: Presiden Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO, meskipun merangkap juga sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Pengurus Dewan Pimpinan Partai Gerindra 317 namun beliau tetap dapat menjalankan tugasnya secara maksimal (vide Bukti PT-15); 3. Bahwa selain itu, di organisasi Pemohon sendiri yakni Kongres Advokat Indonesia, salah satu Pimpinan Organisasi Kongres Advokat Indonesia yakni Ketua Dewan Pembina: Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA (Bukti PT-16). Meskipun sebagai Pimpinan dari Organisasi/Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia namun beliau pun tetap dapat menjalankan tugasnya secara maksimal sebagai Pejabat Negara/Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) ke-15 dan sekaligus POLITISI: Pimpinan Partai Politik sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP Partai Golkar Periode 2024–2029; 4. Bahwa terkait Jabatan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dijabat oleh Prof Dr OTTO Hasibuan, S.H., M.M yang dipersoalkan oleh Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa otoritas mengangkat atau memberhentikan Menteri dan Wakil Menteri ada di tangan Presiden untuk memperkuat jajaran kabinetnya guna membantunya menjalankan roda pemerintahan. Presiden tentu telah mempertimbangkan segala sesuatunya terhadap sosok Prof Dr OTTO HASIBUAN, S.H., M.M sebagai Wakil Menteri Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan pilihannya tersebut, meskipun rangkap jabatan sebagai Pimpinan PERADI sepanjang yang dipilihnya bersedia, maka bukan merupakan persoalan hak konstitusionalitas dari Pemohon a quo apalagi tidak merugikan hak konstitusionalnya Pemohon. Artinya bahwa pada prinsipnya Menteri atau Wakil Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik atau Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan PERADI pun tidak masalah jika presiden menghendaki dan yang menjalankan amanah sebagai Menteri atau Wakil Menteri tersebut tidak keberatan dan sanggup menjalankan amanah tersebut, sebagaimana berdasarkan Bukti PT-17 berupa daftar Menteri dan Wakil yang juga merangkap sebagai Ketua Umum Partai Politik atau Pimpinan Partai Politik; 5. Bahwa Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin sependapat dengan Pendapat Ahli yaitu Prof Dr Agus Riewanto, S.H., M.H yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada 318 Jumat 20 Juni 2025 sebagaimana dikutip laman berita Hukum Online (23/6/2025): “Potensi konflik kepentingan dari pejabat negara yang berasal dari kalangan Advokat lebih rendah dibandingkan jika berasal dari pimpinan partai politik. “Tidak cukup banyak konflik kepentingan pejabat negara yang berasal dari Advokat itu untuk mempengaruhi organisasi advokat. Berbeda dengan kepentingan yang sangat nyata ketika pimpinan organisasi advokat itu berasal dari (pimpinan, red) partai politik”. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin berkesimpulan bahwa: Sudah Benar Undang-Undang Advokat tidak mengatur larangan sebagaimana dimohonkan Pemohon, tetapi cukup hanya mewajibkan Advokat untuk tidak menjalankan tugas profesinya ketika menjabat sebagai pejabat negara yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UU RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sehingga apabila Undang-Undang Advokat kemudian dimaknai lagi dengan melarang Pimpinan Organisasi Advokat merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara, maka hal tersebut justru Melanggar Hak-hak Kontisusional dari para Anggota Organisasi Advokat PERADI dalam hal ini termasuk Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin sehubungan dengan Kebebasan Berkumpul, Berserikat dan Menyatakan Pendapat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (3) UU RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. IV. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin memohon Kepada YANG MULIA KETUA/MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 183/PUU-XXII/2024 ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (void) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 319 3. Menerima Keterangan Pihak Terkait Arif Fadillah Arifin untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT PERADI I. PADA UMUMNYA DALAM UNDANG-UNDANG ADVOKAT DI BEBERAPA NEGARA TIDAK MELARANG PIMPINAN ORGANISASI AVOKAT MERANGKAP JABATAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA, TETAPI HANYA MEWAJIBKAN PIMPINAN ORGANISASI AVOKAT YANG MENJADI PEJABAT NEGARA UNTUK TIDAK MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA (SAMA HALNYA DENGAN INDONESIA, SESUAI UU NO. 18/2003) Bersama ini kami sampaikan beberapa negara yang hanya mewajibkan Pimpinan Organisasi Avokat yang diangkat menjadi Pejabat Negara untuk tidak menjalankan tugas profesinya (cuti profesi/non aktif), yaitu: 1. Lithuania Dalam ketentuan Article 23.1.4 dan Article 43.1 of the Republic of Lithuania Law on the Bar, 18 March 2004 No IX-2066 atau (“Advokatūros įstatymas”), secara tegas mengatur seorang Advokat (Advokatas) yang memegang jabatan publik tetap dapat menjalankan jabatannya di Lithuanian Bar Association and Research atau (Lietuvos Advokatūra), namun harus menangguhkan praktik hukumnya. Article 23 “Removal from the list of practising advocates of Lithuania 320 1. An advocate shall be removed from the list of practising advocates of Lithuania by a decision of the Lithuanian Bar Association provided that: 1) the advocate requests in writing to be removed from it; 2) the decision to admit the person to the bar has been annulled; 3) it becomes known that false data were provided when entering the person on the list of practising advocates of Lithuania; 4) the advocate has embarked on or took another paid position, with the exception of the cases specified in Article 43(1) of this Law; 5) the advocate fails to meet the conditions entitling a person to practise as an advocate.” Terjemahan bebas: Pasal 23 “Penghapusan dari daftar Advokat yang masih berpraktik di Lithuania 1. Seorang Advokat dapat dihapus dari daftar Advokat yang masih berpraktik di Lithuania berdasarkan keputusan Asosiasi Advokat Lithuania dengan ketentuan bahwa: 1) Advokat tersebut mengajukan permohonan secara tertulis untuk dihapus dari daftar tersebut; 2) keputusan untuk menerima orang tersebut sebagai Advokat telah dibatalkan; 3) diketahui bahwa data palsu diberikan ketika memasukkan orang tersebut ke dalam daftar Advokat yang masih berpraktik di Lithuania; 4) Advokat tersebut telah memulai atau menduduki jabatan lain yang digaji, dengan pengecualian kasus-kasus yang ditentukan dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang ini; 5) Advokat tersebut gagal memenuhi persyaratan yang memberikan hak kepada seseorang untuk berpraktik sebagai Advokat.” Article 43 “Other restrictions on the activities of advocates 1. An advocate entered on the list of practising advocates of Lithuania may not, in discharging professional duties, participate in intelligence or criminal intelligence activities and be employed or hold any other paid position, with the exception of work in the Lithuanian Bar Association 321 and research, creative or teaching activities, or the activities specified in Article 4(4) of this Law.” Terjemahan bebas: Pasal 43 1. "Seorang Advokat yang tercantum dalam daftar Advokat yang berpraktik di Lituania tidak boleh, dalam melaksanakan tugas profesionalnya, berpartisipasi dalam kegiatan intelijen atau intelijen kriminal dan dipekerjakan atau memegang posisi berbayar lainnya, kecuali pekerjaan di Asosiasi Pengacara Lituania dan kegiatan penelitian, kreatif atau pengajaran, atau kegiatan yang ditentukan dalam Pasal 4(4) Undang- Undang ini." 2. Romania Cătălin-Daniel Fenechiu merupakan politisi, anggota parlemen dan Advokat di Romania. Sebagai Advokat, Daniel merupakan founding partner di SCA Fenechiu, Savu & Asociații sejak bulan Desember 2003. Daniel tergabung sebagai anggota di Baroului Bucuresti (Bar Association of Bucharest) dan merupakan Membri ai Consiliului atau Member of Counselor di Baroului Bucuresti sejak tahun 2015 sebagai Consilier. Perjalanan Daniel sebagai politikus dimulai saat ia menduduki jabatan sebagai pemimpin deputi (liderul deputaților) pada partai politik Partidul Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD) pada periode Mei 2013 sampai dengan September 2014. Kemudian pada tahun 2015, Daniel mendirikan partai politik Partidul Național Democrat (PND) dimana ia menjabat sebagai Pemimpin Partai tersebut dan pada tahun 2016, PND melebur ke dalam partai politik Partidul Național Liberal (PNL) dan Daniel kini tergabung dalam PNL sejak bulan November 2016. Meskipun memiliki jabatan sebagai Consilier di Baroului Bucuresti, Daniel aktif menjabat di Parlemen Romania. Perjalanan karirnya di Parlemen Romania dimulai sejak tahun 2012 dimana ia menjabat sebagai Dewan Wakil Rakyat (Camera Deputaţilor) hingga tahun 2016, dan melanjutkan jabatannya sebagai Senator Romania (Senatul Romaniei) sejak tahun 2016 hingga sekarang. Di tengah karirnya pada Parlemen Romania, Daniel bahkan terpilih menjadi Wakil Presiden (Vicepreședinte) untuk Uniunea Nationala a Barourilor din 322 Romania (UNBR) (Organisasi Advokat) sejak tahun 2019 di bawah kepemimpinan Presiden Traian Briciu. 3. Korea Selatan Dalam hukum di negara Korea Selatan, khususnya ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 17828 tanggal 5 Januari 2021 tentang Attorney- at-Law Act (“UU Advokat Korea Selatan”) mengatur larangan Advokat untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara, kecuali Advokat tersebut melakukan penangguhan praktik hukumnya. Di Korea Selatan memperbolehkan Pimpinan Organisasi Avokat untuk menjadi Pejabat Negara dengan catatan Advokat tidak menjalankan tugas profesinya. UU Advokat Korea Selatan menyatakan bahwa dalam: Pasal 38 (1) Each attorney-at-law shall be prohibited from concurrently holding office of a paid public official: Provided, That the same shall not apply to cases where such attorney-at-law becomes a member of the National Assembly or a local council, or a public official whose office does not require him or her to be on duty at all times, or performs duties commissioned by a public institution. (2) No attorney-at-law shall engage in any conduct in either of the following subparagraphs without the permission of the local bar association with which he or she is affiliated: Provided, That the same shall not apply to cases where he or she becomes a partner of any law firm, limited liability law firm, or law firm partnership or its associate attorney-at-law: 1. Running a commercial business, or other business pursuing profit- makig or becoming an employee of a person who runs such business; 2. Becoming an executive partner, director or employee of a corporation pursuing profit-making. (3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply to cases where an attorney-at-law is in suspension of practice. [This Article Wholly Amended on Mar. 28, 2008] Terjemahan Bebas: (1) Setiap kuasa hukum dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik yang digaji: Dengan ketentuan, bahwa hal yang sama tidak berlaku untuk kasus-kasus di mana pengacara tersebut menjadi 323 anggota Majelis Nasional atau dewan lokal, atau pejabat publik yang jabatannya tidak mengharuskannya untuk bertugas setiap saat, atau melakukan tugas yang ditugaskan oleh lembaga publik. (2) Pengacara tidak boleh melakukan tindakan apa pun dalam salah satu dari sub-paragraf berikut tanpa izin dari asosiasi pengacara setempat yang berafiliasi dengannya: Dengan ketentuan, hal yang sama tidak berlaku untuk kasus-kasus di mana ia menjadi mitra dari firma hukum, firma hukum perseroan terbatas, atau kemitraan firma hukum atau rekan pengacara-pengacaranya: 1. Menjalankan bisnis komersial, atau bisnis lain yang mengejar keuntungan atau menjadi karyawan dari orang yang menjalankan bisnis tersebut; 2. Menjadi mitra eksekutif, direktur atau karyawan dari suatu perusahaan yang mengejar keuntungan. (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) tidak berlaku untuk kasus-kasus di mana seorang pengacara sedang menangguhkan prakteknya. 4. Jerman Dalam ketentuan § 47 ayat (1)-(2) The Federal Lawyers' Act atau (Bundesrechtsanwaltsordnung-BRAO), mengatur bahwa jika seorang Advokat (Rechtsanwälte) memegang jabatan publik yang tidak sejalan dengan tugas profesional hukum, maka wajib menghentikan praktik hukumnya selama menjabat. Hukum Jerman secara eksplisit menerapkan asas incompatibility antara jabatan publik dan aktivitas hukum profesional. Federal Lawyers' Act (BRAO) mengatur bahwa Advokat yang memegang jabatan publik harus menangguhkan praktik hukumnya. BRAO § 47 ayat (1)-(2): (1) Rechtsanwälte who temporarily serve as non-civil servants in the public sector may not practise their profession as Rechtsanwalte unless they perform the duties assigned to them in an honorary capacity. (2) If a Rechtsanwalt has a public office without having been made a civil servant and if he/she may not practise as a Rechtsanwalte. Terjemahan bebas: Pasal 47 ayat (1)-(2) menyatakan: 324 (1) Advokat yang untuk sementara waktu menjabat sebagai pegawai negeri bukan pegawai negeri di sektor publik, tidak boleh menjalankan profesinya sebagai Advokat, kecuali jika ia menjalankan tugas-tugas yang ditugaskan kepadanya sebagai pegawai kehormatan. (2) Advokat yang mempunyai jabatan publik tanpa diangkat menjadi pegawai negeri, tidak boleh menjalankan praktik sebagai Advokat. 5. Polandia Selanjutnya, pada negara Republik Polandia, tidak terdapat larangan bagi seorang Advokat yang merangkap jabatan sebagai pejabat publik untuk menjabat dalam Asosiasi Advokat negara tersebut selama Advokat tersebut tidak memberikan bantuan hukum atau jasa hukum. Hal ini sesuai dengan Article 28 of the Act on Attorneys-at-Law of July 6, 1982 (Ustawa o Radcach Prawnych) hanya menyebutkan bahwa seorang Advokat dapat ditangguhkan hak untuk menjalankan profesi hukumnya apabila mereka menjabat di pemerintahan bagian peradilan, kejaksaan ataupun notaris. Article 28 1. “Suspension of the right to practise the profession of an-attorney- at-law takes place if the person in question: 1) practices the profession of an attorney-at-law; 2) has commenced employment with judicial authorities, prosecuting authorities or a notary’s office; 3) has commenced employment at the State Treasury Solicitors’ Office; 2. The suspension of the right to practise the profession of an-attorney- at-law shall also take place when a disciplinary decision to apply this punishment becomes final and binding.” Terjemahan bebas 1. ”Penangguhan hak untuk menjalankan profesi sebagai pengacara terjadi apabila orang yang bersangkutan 1) menjalankan profesi sebagai pengacara; 2) telah mulai bekerja pada badan peradilan, kejaksaan, atau kantor notaris; 3) telah mulai bekerja di Kantor Pengacara Perbendaharaan Negara;” Berdasarkan regulasi peraturan perundangan dari berbagai negara sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara-negara 325 selain di Indonesia hanya mewajibkan Pimpinan Organisasi Avokat yang diangkat menjadi Pejabat Negara untuk tidak menjalankan tugas profesinya (cuti profesi/non aktif), dan tidak mewajibkannya untuk mundur dari jabatan Pimpinan Organisasi Avokat. Oleh karena itu, timbul pertanyaan: mengapa undang-undang di beberapa negara hanya mewajibkan Pimpinan Organisasi Avokat untuk tidak berpraktek ketika menjabat sebagai Pejabat Negara? Atas pertanyaan tersebut kami berkesimpulan bahwa karena potensi konflik kepentingan itu hanya terjadi ketika Advokat/Pimpinan Organisasi Avokat tersebut melakukan tugas profesinya sebagai Advokat. Sedangkan ketika ia sebagai Pimpinan Organisasi Avokat, tidak ada konflik kepentingan karena Pimpinan Organisasi Avokat hanya menjalankan kepentingan organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi Advokat tersebut. Jadi, Organisasi Advokat adalah self-governing body (organisasi mandiri) yang tugas dan wewenangnya hanya berlaku ke dalam organisasi saja. Sehingga kami berkesimpulan seyogyanya undang-undang tidak mengatur larangan sebagaimana dimohonkan Pemohon, tetapi cukup hanya mewajibkan Advokat untuk tidak menjalankan tugas profesinya ketika menjabat sebagai Pejabat Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (3) UU No. 18/2003. Apabila Undang-Undang melarang Pimpinan Organisasi Avokat merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara, maka hal tersebut justru melanggar hak-hak kontisusional dari para anggota Organisasi Advokat sehubungan dengan kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana diamanatkan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. II. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DAN TIDAK MEMILIKI KERUGIAN KONSTITUSIONAL DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO Sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya, kemudian dikaitkan dengan Bukti P-4 berupa SK DPP Kongres Advokat lndonesia Nomor: 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012, tertanggal 27 Desember 2012 atas nama Pemohon dan Bukti P-6 berupa Kartu Tanda Advokat (KTA) Kongres Advokat Indonesia (KAI) atas nama Pemohon, maka jelas terbukti bahwa 326 Pemohon merupakan seorang Advokat yang bergabung dan menjadi anggota Organisasi Advokat yang bernama Kongres Advokat Indonesia (KAI). Adapun pasal di dalam UU No. 18/2003 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah norma hukum yang mengatur tentang Organisasi Advokat yang lahir dan dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut, yakni PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) (in casu Pihak Terkait), bukan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Hal ini didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 butir (4), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (4) UU No. 18/2003 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 butir 4 UU No. 18/2003: “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. ... 2. ... 3. ... 4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.” Pasal 28 ayat (1) UU No. 18/2003: “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah Profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Profesi Advokat.” Pasal 32 ayat (4) UU No. 18/2003: ”Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.” Selanjutnya, berdasarkan Bukti PT PERADI-3 berupa Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30, tanggal 8 September 2005, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta, diperoleh fakta bahwa: 1. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (4) UU No. 18/2003 dalam sebuah Akta otentik. 2. PERADI sebagai Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk 327 meningkatkan kualitas profesi Advokat (vide Pasal 28 ayat (1) UU No. 18/2003]. 3. PERADI sebagai Organisasi Advokat didirikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) UU No. 18/2003. Mengacu kepada uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang diatur di dalam UU No. 18/2003 sepanjang mengenai Organisasi Profesi adalah berlaku mengikat terhadap PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang didirikan berdasarkan UU No. 18/2003. Dengan demikian, norma Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 yang telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU- XX/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, sehingga berbunyi: “Pimpinan Organisasi Avokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah”. tidaklah berlaku mengikat terhadap Organisasi Profesi Advokat di luar PERADI, termasuk KAI dimana Pemohon menjadi anggota dari Organisasi Profesi tersebut. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian secara materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003. Seandainya pun -quod non- ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 berlaku terhadap Organisasi Profesi di luar PERADI (dalam hal ini KAI), maka seharusnya yang memiliki kepentingan serta kedudukan hukum untuk memohonkan pengujian adalah Organisasi Advokat, bukan Pemohon secara pribadi, karena yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 adalah mengenai Organisasi Profesi, bukan tentang profesi Advokat. Pemohon sebagai pribadi yang berprofesi sebagai Advokat tidak terhalang atau terlanggar hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan norma hukum Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003. Meskipun di dalam ketentuan pasal tersebut tidak melarang adanya rangkap jabatan bagi Pimpinan Organisasi Avokat sebagai Pejabat Negara, namun Pemohon dapat tetap beracara dan berpraktek sebagai seorang Advokat secara bebas dan mandiri 328 tanpa memperoleh intervensi dari Pimpinan Organisasi Avokat yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara sekalipun. Berdasarkan Permohonan Pemohon dan keterangan ahli Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., kerugian konstitusional yang diuraikan hanya bersifat asumsi pada Organisasi Advokat tempat Pemohon terdaftar sebagai anggota dan tidak ada hubungannya dengan kerugian hak konstitusional Pemohon secara pribadi, sehingga tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma Pasal yang diuji dengan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945. III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) Baik Keterangan Ahli Pihak Terkait, yaitu Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. dan Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. maupun Keterangan Ahli Pemerintah, yaitu Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., pada pokoknya sama-sama memberikan pandangan bahwa Permohonan Pemohon mengandung ketidakjelasan/kabur (obscuur libel) karena Pemohon tidak menguraikan tentang siapa yang dimaksud dengan Pimpinan Organisasi Avokat di dalam Permohonannya. Dalam Organisasi Advokat PERADI, yang dimaksud dengan Pimpinan Organisasi adalah Dewan Pimpinan Nasional untuk tingkat pusat, yang terdiri dari: Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum dan Ketua-Ketua Bidang (Pengurus Pleno DPN PERADI) yang jumlahnya sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) orang, dan Dewan Pimpinan Cabang PERADI tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) cabang dan setiap cabang memiliki Pimpinan Organisasi Cabang, yang terdiri dari: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Ketua-Ketua Bidang dan Wakil-Wakil Ketua Bidang. Selain itu, Permohonan Pemohon juga tidak jelas/kabur (onscuur libel) karena kerugian hak konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon pada faktanya bukanlah kerugian hak konstitusional pribadi Pemohon, akan tetapi kerugian hak konstitusional Organisasi Advokat, tempat dimana Pemohon terdaftar sebagai anggota. Padahal Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo adalah atas nama pribadi, bukan atas nama Organisasi Advokat. 329 Kemudian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon tidak ada relevansinya dengan Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel). IV. STATUS ADVOKAT TETAP MELEKAT PADA SEORANG ADVOKAT YANG SEDANG TIDAK MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA, SEHINGGA YANG BERSANGKUTAN TETAP DAPAT BERORGANISASI BAIK SEBAGAI ANGGOTA, PENGURUS MAUPUN PIMPINAN DARI ORGANISASI ADVOKAT Dalam UU No. 18/2003 telah diatur secara tegas mengenai larangan seorang Advokat yang menjadi Pejabat Negara untuk melaksanakan tugas profesi Advokat dan mewajibkannya untuk tidak menjalankan tugas profesinya, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU No. 18/2003, yang berbunyi: “Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.” Berdasarkan Bukti PT PERADI-10 berupa Surat Pemberitahuan Cuti sebagai Advokat dari Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., tertanggal 22 Oktober 2024, terbukti bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Cuti sebagai Advokat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPN PERADI, U.p.: Sdr. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H. selaku Ketua Harian/Wakil Ketua Umum dan sdr. Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal DPN PERADI, yang isinya memberitahukan: 1. “Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. telah diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. 2. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU No. 18/2003 Tentang Advokat, Advokat yang menjadi Pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan sebagai Pejabat Negara. Oleh karena itu, selama memangku jabatan sebagai Pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi Advokat.” Menanggapi adanya surat pemberitahuan cuti profesi dari Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. tersebut, kemudian PERADI mengeluarkan Surat DPN PERADI Nomor: 339-A/DPN/PERADI/X/2024, tertanggal 23 Oktober 2024, 330 Perihal: Pemberitahuan Pencacatan Tidak Melaksanakan Tugas Profesi Advokat (vide Bukti PT PERADI-11). Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang sedang menjalani cuti profesi selama menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Wamenko Kumham Imipas), mengandung makna bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. tidak menjalankan tugas profesinya sebagai seorang Advokat selama mengemban jabatan Pejabat Negara tersebut. Namun demikian, tidak berarti bahwa status Advokat pada diri Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. menjadi hilang selama menjalani cuti profesi. Pemahaman ini dilandaskan pada norma dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU No. 18/2003 itu sendiri, yang berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya.” Ratio legis-nya, apabila cuti profesi dimaknai sebagai hilangnya status Advokat selama seorang Advokat menjalani cuti profesi, maka apabila ia telah selesai menjalani cuti profesinya tersebut seharusnya yang bersangkutan wajib untuk mengikuti kembali proses pengangkatan menjadi seorang Advokat, yaitu dari mulai mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat, ujian calon Advokat, menjalani magang, hingga pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji Advokat. Tetapi hal-hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi oleh seorang Advokat yang telah selesai menjalani cuti profesi, yang bersangkutan dapat langsung menjalankan tugas profesinya kembali tanpa harus melewati prosedur sebagaimana diuraikan di atas. Lagi pula UU No. 18/2003 juga telah secara rinci mengatur tentang hilangnya status Advokat akibat berhenti atau diberhentikan dari profesinya, yaitu di dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 18/2003, yang berbunyi sebagai berikut: “Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: a. permohonan sendiri; b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau 331 c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 18/2003 sebagaimana dikutip di atas membuktikan bahwa undang-undang sendiri secara limitatif telah mengatur tentang syarat-syarat hilangnya status Advokat dari seorang Advokat. Diangkatnya seorang Advokat merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara tidak menghilangkan status Advokat pada diri yang bersangkutan, melainkan hanya mewajibkan Advokat tersebut untuk tidak menjalankan tugas profesinya (cuti profesi) selama menjabat sebagai Pejabat Negara (vide Pasal 20 ayat (3) UU No. 18/2003). Hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H, M.H. yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Jika ada seorang Advokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara yang juga berprofesi sebagai Advokat tidak dilarang, sepanjang tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.” Sebagai perbandingan, Pihak Terkait telah menyampaikan regulasi serta praktik yang terjadi di beberapa negara lain, yaitu Lithuania, Romania, Korea Selatan, Jerman, dan Polandia, yang mewajibkan seorang Advokat untuk tidak melaksanakan tugas profesinya selama menjabat sebagai Pejabat Negara sebagaimana telah kami uraikan di atas. Selanjutnya, dengan masih melekatnya status Advokat selama menjabat sebagai Pejabat Negara, maka seorang Advokat tersebut tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Organisasi Advokat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tetap tercatatnya Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagai Advokat PERADI dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) PERADI atas nama Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. tetap berlaku. Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. meskipun cuti melaksanakan tugas profesi Advokat, akan tetapi tetap berkewajiban membayar iuran anggota dan melakukan Data Ulang Advokat setelah berakhirnya masa berlaku KTPA. Hak serta kewajibannya sebagai bagian dari Organisasi Advokat juga tetap melekat, termasuk hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Organisasi Avokat. Rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Avokat yang menjabat sebagai Pejabat Negara tidak dilarang oleh undang-undang, karena Pasal 28 ayat (3) UU No. 332 18/2023 hanya melarang Pimpinan Organisasi Avokat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selaras dengan peraturan perundangan tersebut, peraturan organisasi PERADI sebagai pedoman bagi seluruh anggotanya dalam menjalankan Organisasi Advokat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 15, tanggal 22 November 2024, Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), dibuat dihadapan Dr. Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (vide Bukti PT PERADI-6) dan Akta Nomor: 18, tanggal 22 April 2025, Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Nasional Penetapan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), dibuat dihadapan Dr. Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (vide Bukti PT PERADI-7), tidak melarang Pimpinan Organisasi PERADI menjabat sebagai Pejabat Negara. V. RANGKAP JABATAN PIMPINAN ORGANISASI AVOKAT SEYOGYANYA TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG, TETAPI CUKUP DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN KODE ETIK ADVOKAT SEBAGAI BENTUK PENGHORMATAN TERHADAP KEDAULATAN DAN KEBEBASAN ANGGOTA ORGANISASI ADVOKAT DI DALAM BERSERIKAT (PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28 D AYAT (1), PASAL 28 E AYAT (3), DAN PASAL 28 J AYAT (2) UUD 1945) Undang-undang di berbagai negara tersebut di atas tidak mengatur larangan Pimpinan Organisasi Avokat sebagai pejabat negara yang harus mundur sebagai Pimpinan Organisasi Avokat, tetapi yang diatur adalah Pimpinan Organisasi Avokat tidak menjalankan profesi sebagai Advokat yang diangkat menjadi pejabat negara (public servant). Yang dimohonkan Pemohon sesungguhnya adalah tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dan/atau pengaturan mengenai seorang Advokat/Pimpinan Organisasi Avokat yang diangkat sebagai Pejabat Negara yang harus diputuskan oleh anggota Organisasi Profesi Advokat yang dibuat dalam sebuah Anggaran Dasar atau keputusan. Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H, M.H. berpendapat dengan penekanan perihal Pimpinan Organisasi Avokat diserahkan kepada para anggota yang memiliki kedaulatan penuh Organisasi Advokat. Selanjutnya, Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. berpendapat Organisasi Advokat dibentuk berdasarkan 333 kebutuhan mendukung kemajuan dan kelancaran tugas profesi, dalam hal ini anggota profesi. Anggota profesi membuat keputusan dalam Anggaran Dasar yang menurut Pihak Terkait termasuk perubahannya yang merupakan kebutuhan dari anggota profesi Advokat tersebut, karena itu anggota profesi Advokat sendirilah yang mengetahui kebutuhan dari organisasinya. Pembuatan atau perubahan Anggaran Dasar, termasuk memilih Pimpinan Organisasi adalah hak dasar dari anggota yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah perwujudan dari persamaan kedudukan di dalam hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, kebebasan berserikat dan berkumpul, pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, terjaminnya kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Dalam kaitan dengan rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Avokat dan pejabat negara Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. menegaskan dua hal. Pertama: jabatan negara yang disandang oleh Pimpinan Organisasi Avokat tidak dinilai sebagai hambatan bagi pelaksanaan tugas dan tujuan pelaksanaan profesi Advokat. Kedua, organisasi Advokat tidak termasuk organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD, sehingga tidak akan terjadi penerimaan atau pendapatan ganda dari seorang Advokat yang diangkat menjadi pejabat negara. Hal ini telah menjadi politik hukum (legal policy) diatur dalam Pasal 23 huruf (c) UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pihak Terkait PERADI memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar sebaiknya bijak dalam memutuskan Permohonan dari Pemohon, karena Pemohon memaksakan Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuatnya dalam sebuah norma. Padahal, dari pemikiran kedua Ahli di atas, mengenai kebutuhan pembuatan suatu norma merupakan kesepakatan dari organisasi Advokat. Kebebasan setiap anggota untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang salah satu perwujudannya adalah melalui Musyawarah Nasional (MUNAS). Filosofi di atas yang menjadi kehendak anggota profesi merupakan argumen inti Pihak Terkait untuk memastikan pengaturan di dalam sebuah norma diputuskan dalam MUNAS. Karena itu permohonan pemohon mengenai 334 tafsiran larangan rangkap jabatan Pimpinan Organisasi Avokat dan pejabat negara agar dibuat dalam suatu norma pasal 28 ayat (3) UU 18 Tahun 2003 haruslah dinyatakan ditolak. VI. KONFLIK KEPENTINGAN/CONFLICT OF INTEREST HANYALAH BERKAITAN DENGAN MENJALANKAN TUGAS PROFESI ADVOKAT Menurut Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H, M.H. Pimpinan Organisasi Avokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara tidak memiliki potensi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan organisasi Advokat (in casu PERADI) dan merugikan organisasi Advokat lainnya. Perihal intervensi dan campur tangan kekuasaan menunjukkan adanya pengaruh atau mempengaruhi untuk mengontrol keputusan, kebijakan atau fungsi lembaga- lembaga negara. Dengan demikian, tidak pada tempatnya kepada Pimpinan Organisasi Avokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara memungkinkan menjadi intervensi atau campurtangan kekuasaan sebagaimana didalilkan Pemohon. Maka, konflik kepentingan hanyalah dapat terjadi pada saat Pimpinan Organisasi Avokat menjalankan tugas profesi Advokat apabila bersamaan menjabat sebagai Pejabat Negara. Menurut Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh Advokat adalah kemandirian profesi. Kemandirian profesi memberikan kebebasan nyata bagi setiap Advokat dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Organisasi profesi sama sekali tidak memiliki sarana untuk mengintervensi seorang Advokat. Oleh karena itu, konflik kepentingan hanya dimungkinkan terjadi ketika Advokat menjalankan tugas profesinya pada saat menjabat sebagai Pejabat Negara. VII. SELURUH ALASAN PERMOHONAN PEMOHON YANG DIURAIKAN DI DALAM PERMOHONANNYA TIDAK TERBUKTI SEHINGGA HARUSLAH DITOLAK Dari seluruh proses persidangan yang sudah dilewati sampai dengan diajukannya Kesimpulan ini, Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, oleh karenanya patut menurut hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. 335 Adapun argumentasi Pihak Terkait ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: A. Tentang Dalil-Dalil Permohonan Pemohon Mengenai Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Avokat dengan Pejabat Negara Untuk Mewujudkan Organisasi Advokat Yang Bebas Dan Mandiri Berdasarkan Bukti PT PERADI-2, Bukti PT PERADI-3, Bukti PT PERADI- 6, Bukti PT PERADI-8, Bukti PT PERADI-9, Keterangan Ahli Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. dan Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. tidak terbukti menurut hukum Pimpinan Organisasi Avokat yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara mengakibatkan Organisasi Advokat tidak bebas dan tidak mandiri, karena: - UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara tidak melarang Menteri menjabat sebagai Pimpinan Organisasi Avokat, karena Organisasi Advokat tidak dibiayai dari APBN/APBD. - Pasal 3 ayat (5) Perpres No. 142/2024 mengatur mengenai ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut: a. membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator; dan b. membantu Menteri Koordinator dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator. Oleh karena itu, tidak ada tugas Wamenko Kumham Imipas yang berhubungan dengan Organisasi Advokat, sehingga Wamenko Kumham Imipas yang merangkap jabatan sebagai Pimpinan Organisasi Avokat tidak mempengaruhi kebebasan dan kemandirian Organisasi Advokat. - Tata cara pemilihan Pimpinan Organisasi Avokat, tugas dan tanggung jawab Pimpinan Organisasi Avokat serta pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan Organisasi Avokat diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi Advokat. Oleh karena itu tidak 336 memungkinkan Pimpinan Organisasi Avokat yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara dapat mempengaruhi kebebasan dan kemandirian Organisasi Advokat. Apalagi Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 menyatakan Organisasi Advokat dipimpin oleh Pimpinan Organisasi. Dari ketentuan tersebut, maka yang dimaksud dengan Pimpinan Organisasi Avokat bersifat kolegial bukan individual sebagaimana halnya Pejabat Negara. Dengan kata lain semua pengurus adalah Pimpinan, bukan hanya Ketua, Sekretaris dan Bendaraha. Oleh karenanya, Pimpinan Organisasi Avokat yang merangkap sebagai Pejabat Negara tidak bisa mempengaruhi kebebasan dan kemandirian Organisasi Advokat. - Selain itu Pimpinan Organisasi Avokat dipilih oleh para Advokat sebagai anggota Organisasi Advokat yang merupakan wujud dari hak dan kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam AD/ART Organisasi Advokat. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya hak dan kedaulatan anggota Organisasi Advokat diatur dalam peraturan perundang-undangan. B. Tentang Dalil-Dalil Permohonan Pemohon Mengenai Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Avokat dengan Pejabat Negara untuk Menghindari Konflik Kepentingan agar Menjamin Persamaan Kedudukan dan Perlakuan di Depan Hukum Berdasarkan Bukti PT PERADI-2, Bukti PT PERADI-3, Bukti PT PERADI- 6, Bukti PT PERADI-8, Bukti PT PERADI-9, Bukti PT PERADI-10, Bukti PT PERADI-11, Keterangan Ahli Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. dan Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. tidak terbukti menurut hukum Pimpinan Organisasi Avokat yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara dapat mengintervensi Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya, karena: - UU No. 18/2003 tidak melarang Pimpinan Organisasi Avokat merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara. - Pasal 20 ayat (3) UU No. 18/2003 menyatakan “Advokat yang menjabat sebagai Pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut”. 337 - Pasal 1 butir (1) UU No. 18/2003 yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. - Dari ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU No. 18/2003 dikaitkan dengan Pasal 1 butir (1) UU No. 18/2003 dapat disimpulkan Advokat tidak dilarang menjadi Pejabat Negara, akan tetapi bila Advokat menjadi Pejabat Negara maka yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. Dengan kata lain, Advokat yang menjadi Pejabat Negara tidak memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, akan tetapi tidak kehilangan kedudukannya sebagai Advokat yang memiliki kewajiban, yaitu: membayar iuran anggota, melakukan Data Ulang Advokat untuk memperpanjang masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), taat dan patuh terhadap UU No. 18/2003, AD/ART, Kode Etik Advokat Indonesia, Peraturan Organisasi dan keputusan- keputusan/kebijakan-kebijakan Organisasi Advokat, dan memiliki hak sebagai Advokat yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama, menggunakan fasilitas Organisasi Advokat, hak memilih dan dipilih menjadi pengurus/Pimpinan Organisasi Avokat. - Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 18/2003, Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, dan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18/2003, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18/2003 dapat disimpulkan pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat dan penyumpahan Advokat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Dengan demikian, pengangkatan sebagai Advokat dan penyumpahan Advokat adalah 2 (dua) hal yang berbeda karena dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda. Advokat yang telah disumpah kemudian menjabat sebagai Pejabat Negara tidak boleh melaksanakan tugas profesinya, kedudukannya sama dengan Advokat yang tidak/belum 338 disumpah, akan tetapi tidak kehilangan hak-haknya sebagai Advokat, diantaranya adalah memimpin Organisasi Advokat karena berorganisasi adalah hak asasi setiap Advokat. - Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPN PERADI dan kemudian pada tanggal 21 Oktober 2025 diberi kepercayaan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Wamenko Kumham Imipas, pada tanggal 22 Oktober 2024 telah mengirim Surat Pemberitahuan Cuti sebagai Advokat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPN PERADI, U.p.: Sdr. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H. selaku Ketua Harian/Wakil Ketua Umum dan sdr. Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal DPN PERADI. Oleh karena itu, selama memangku jabatan sebagai Pejabat Negara Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. tidak melaksanakan tugas profesi Advokat. - Atas Surat Pemberitahuan Cuti sebagaimana dijelaskan di atas, pada tanggal 23 Oktober 2024 DPN PERADI mengirim Surat Nomor: 339- A/DPN/PERADI/X/2024, Perihal: Pemberitahuan Pencacatan Tidak Melaksanakan Tugas Profesi Advokat yang ditujukan kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., yang isinya Pemberitahuan cuti dari Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. telah dicatatkan oleh DPN PERADI dalam Basis Data (database) Anggota. - Oleh karena Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. telah mengirim Surat Pemberitahuan tidak melaksanakan tugas profesi kepada DPN PERADI, maka Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. telah melaksanakan Pasal 20 ayat (3) UU No. 18/2003, akan tetapi Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. tidak kehilangan hak-haknya sebagai Advokat dalam Organisasi Advokat, diantaranya hak untuk memimpin Organisasi Advokat sebagaimana dijelaskan di atas. - Baik Advokat yang menjabat sebagai Pejabat Negara maupun Advokat yang sedang aktif melaksanakan tugas profesinya, sama- sama terikat dengan AD/ART Organisasi Advokat, Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan/Kebijakan-Kebijakan Organisasi, Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang pengawasan sehari-harinya dilakukan oleh Organisasi 339 Advokat dan Komisi Pengawas Advokat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap AD/ART Organisasi Advokat, Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan/Kebijakan-Kebijakan Organisasi diberi sanksi oleh Organisasi Advokat. Dan Apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan diperiksa, diadili dan diberikan sanksi organisasi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dengan demikian, Advokat yang menjabat sebagai Pejabat Negara tidak bisa mengintervensi Advokat yang sedang aktif melaksanakan tugas profesinya dan Advokat yang sedang aktif melaksanakan tugas profesinya tidak bisa diintervensi oleh Advokat yang menjabat sebagai Pejabat Negara. C. Tentang Dalil-Dalil Permohonan Pemohon Mengenai Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Avokat dengan Pejabat Negara untuk Menjamin Kepastian Hukum yang Adil dan Kebebasan dalam Berkumpul dan Berserikat Berdasarkan Bukti PT PERADI-2, Bukti PT PERADI-3, Bukti PT PERADI- 6, Bukti PT PERADI-8, Bukti PT PERADI-9, Keterangan Ahli Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. dan Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. tidak terbukti menurut hukum Pimpinan Organisasi Avokat yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara akan terjadi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, karena: - UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara tidak melarang Menteri menjabat sebagai Pimpinan Organisasi Avokat, karena Organisasi Advokat tidak dibiayai dari APBN/APBD. - Pasal 3 ayat (5) Perpres No. 142/2024 mengatur mengenai ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut: a. membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator; dan b. membantu Menteri Koordinator dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator. 340 Oleh karena itu, tidak ada tugas Wamenko Kumham Imipas yang berhubungan dengan Organisasi Advokat, sehingga Wamenko Kumham Imipas yang merangkap jabatan sebagai Pimpinan Organisasi Avokat tidak mempengaruhi kebebasan dan kemandirian Organisasi Advokat. - Tata cara pemilihan Pimpinan Organisasi Avokat, tugas dan tanggung jawab Pimpinan Organisasi Avokat serta pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan Organisasi Avokat diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi Advokat. - Dengan adanya tugas dan tanggung jawab serta dasar hukum berbeda antara Menteri sebagai Pejabat Negara dengan Pimpinan Organisasi Avokat, sehingga tidak akan terjadi konflik kepentingan antara Pimpinan Organisasi Avokat, dengan Wamenko Kumham Imipas. - Rangkap jabatan sebagaimana dimaksudkan berpotensi menyalahgunakan wewenang dan menimbulkan konflik kepentingan adalah asumsi atau dugaan belaka. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) telah mengatur tentang penyalahgunaan wewenang. Pasal 17 UU No. 30/2014, berbunyi: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang; b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang. Pasal 18 UU No. 30/2014, berbunyi: (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 341 (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 19 UU No. 30/2014, berbunyi: (1) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. - Ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 UU 30/2014 di atas demikian jelas mengatur perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam hal: melampaui wewenang; mencampuradukkan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang. Disini terlihat Pemohon tidak mengetahui keberlakuan UU No. 30/2014 yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang sebagaimana tersebut di atas. - Ketua Umum DPN PERADI yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara (in casu Wamenko Kumham Imipas) tidak akan melahirkan konflik kepentingan. 342 - Konflik kepentingan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 14 UU 30/2014 sangat terkait dengan penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. - Pasal 19 UU No. 30/2014 mengatur bahwa unsur “melampaui wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 30/2014 harus dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Begitu pula terhadap unsur “mencampuradukkan wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 30/2014 harus pula didasarkan pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian itu merupakan implementasi norma dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan (bestuursvoering) dan tindakan pemerintahan (bestuurs handelingen) yang terkait dengan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Bepalingen van Behoorlijk Bestuur). Hal tersebut harus didasarkan bukti terlebih dahulu terkait dengan kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan adalah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu persoalan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang bukan merupakan konstitusionalitas norma. VIII. PASAL 28 AYAT (3) UU NO. 18/2003 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28 D AYAT (1), PASAL 28 E AYAT (3), DAN PASAL 28 J AYAT (2) UUD 1945 Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2003 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. 343 IX. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard); 2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 E ayat (3), dan 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT IKADIN 1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR. 1.1. KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG DIDALILKAN PEMOHON TIDAK DIDUKUNG OLEH KASUS KONKRIT YANG DIKEMUKAKAN PEMOHON. 1.1.1. Bahwa sebagaimana terbukti dari Penjelasan/Pernyataan Pemohon pada persidangan ke II (Acara Perbaikan Permohonan) bahwa kerugian konstitusional yang dipermasalahkan dan yang dimaksudkan dalam Permohonan Pemohon adalah kerugian konstitusional yang berifat potensial, bukan faktual (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 183/PUU- XXII/2024 tanggal 17 Maret 2025, halaman 7). 1.1.2. Bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon secara sedemikian rupa berangkat dari fakta (kasus konkrit) bahwa saat ini Pimpinan Organisasi Advokat PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., telah diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Wamenko Kumham Imipas) oleh Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2024 tetapi sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PERADI. 1.1.3. Bahwa di muka persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan (tidak terbukti) bahwa mulai sejak tanggal 21 Oktober 2024 344 saat diangkatnya Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai Wamenko Kumham Imipas, hingga saat ini, kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, Pemohon telah (ada) mengalami/menderita kerugian konstitusional sebagai akibat atau yang diakibatkan oleh karena Ketua Umum DPN PERADI Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. menjabat sebagai Wamenko Kumham Imipas. 1.2. PEMOHON TIDAK DAPAT MENEGASKAN DAN MEMASTIKAN ALASAN KONSTITUSIONAL PERMOHONAN PEMOHON. 1.2.1. Bahwa apabila dicermati secara saksama “persoalan konstitusional” yang didalilkan oleh Pemohon adalah berpokok pangkal pada “apakah norma pada Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Advokat yang tidak melarang Pimpinan Organisasi Advokat yang menduduki jabatan Pejabat Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ?”; 1.2.2. Bahwa dalam perkara a quo telah didengar (lisan dan tertulis) Keterangan 3 (tiga) orang Ahli, yang pada pokoknya menerangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya bahwa: - Pejabat negara yang merangkap sebagai Pimpinan Organisasi Advokat tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi tugas professional anggotanya, dan larangan Pimpinan Organisasi Advokat merangkap sebagai pejabat negara adalah inkonstitusional karena sesungguhnya tidak memiliki hubungan kausal langsung dengan konflik kepentingan baik dari sudut lembaga negara tempat dimana pejabat negara dengan organisasi advokat. Oleh karena itu, tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan intervensi pejabat negara terhadap organisasi advokat (Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.). - Alasan-alasan yang dikemukakan dalam pengujian Undang- Undang Advokat ini tidak cukup meyakinkan dan memadai untuk menambahkan frasa “….. dan tidak merangkap sebagai 345 pejabat negara” dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat (Dr. Khairul Fahmi, S.H.). - Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan hak konstitusional guna kepentingan uji materiil pada Mahkamah Konstitusi. Dalil Pemohon yang mensejajarkan atau menyamakan Pimpinan Organisasi Advokat dengan Advokat sebagai profesi dalam hal jabatannya sebagai Pejabat Negara adalah tidak benar dan sekaligus tidak adil. Kebenaran dan keadilan adalah dwitunggal (Dr. H. Abdul Choir Ramadhan, S.H., M.H.). 1.3. PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL ATAU POTENSI KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG TELAH DAN AKAN DIALAMI OLEH PEMOHON. 1.3.1. Bahwa Hak Konstitusional dan Kerugian Konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah Hak Konstitusional dan Kerugian Konstitusional terkait dengan Pemohon sebagai Advokat; 1.3.2. Bahwa di muka persidangan sebagaimana tersebut pada poin 1.1.3. di atas, faktanya setelah kurang lebih 8 (delapan) bulan Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagai Wamenko Kumham Imipas, terbukti bahwa: - Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat kedudukannya tetap sama dengan advokat Anggota PERADI sesuai dengan peraturan perundang-undangan (bandingkan dengan bunyi dan substansi Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945). - Surat Pengangkatan Pemohon sebagai Advokat dan Berita Acara Sumpah Pemohon tetap sah dan berlaku dalam Pemohon menjalankan profesi advokat (bandingkan dengan bunyi dan substansi Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945). - Pemohon tetap dapat menjadi anggota organisasi KAI atau organisasi lainnya tanpa ada gangguan, halangan dan hambatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga halnya, organisasi KAI tetap dapat menjalankan roda organisasinya sesuai dengan 346 peraturan perundang-undangan yang berlaku (bandingkan dengan bunyi dan substansi Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945). 1.3.3. Bahwa satu hal yang tidak boleh dikesampingkan, bahwa perihal profesi Advokat diatur dalam Undang-Undang Advokat sedangkan perihal organisasi advokat dalam konteks kebebasan berserikat diatur dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, dalam hal mana Pejabat Negara in casu Wamenko Kumham Imipas tidaklah pada posisi atau kapasitas yang dapat begitu saja mengubah undang-undang (kedua undang-undang dimaksud). Yang oleh karena itu, advokat yang menjabat sebagai Pejabat Negara in casu Wamenko Kumham Imipas tidak bisa begitu saja membuat kebijakan guna mempengaruhi ketentuan (undang-undang) tentang profesi advokat dan organisasi advokat. 2. PASAL 28 AYAT (3) UNDANG-UNDANG ADVOKAT YANG MENJADI OBJEK PENGUJIAN (JUDICIAL REVIEW) DALAM PERMOHONAN A QUO TELAH DIBERIKAN TAFSIR DAN MAKNA KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 91/PUU- XX/2022. 2.1. Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi “Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun dan tingkat Daerah”. “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah”. 2.2. Bahwa keberlakuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah diuji beberapa kali dengan batu uji yang sama, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: 1. Putusan Nomor: 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006; 347 2. Putusan Nomor: 35/PUU-XVI/2018, tanggal 28 November 2019; 3. Putusan Nomor: 91/PUU-XX/2022, tanggal 31 Oktober 2022. 2.3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 91/PUU- XX/2022, tanggal 31 Oktober 2022 dimaksud di atas, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan atas permohonan pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat, sehingga selengkapnya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat harus dimaknai: “Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”. 2.4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU- XX/2022 tersebut di atas, norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang berlaku dan mengikat saat ini tidak lagi semata-mata merupakan dan terdiri dari materi muatan (ayat) dari Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tetapi telah diberikan tafsir konstitusional dan makna konstitusional (diperluas) oleh Mahkamah Konstitusi sehingga selengkapnya Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat harus dimaknai sebagaimana tersebut pada poin 2.3. di atas; 2.5. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir konstitusional terhadap norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat lagi (untuk kedua kali dan seterusnnya) memberikan tafsir konstitusional atas norma yang telah ia berikan tafsir konstitusional dalam Putusan perkara sebelumnya/lainnya. Dengan kata lain, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat dan tidak berwenang memberikan tafsir konstitusional terhadap norma yang telah (pernah) diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. 2.6. Bahwa sependek pengetahuan Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi belum pernah memutus dan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diberikan makna konstitusional (perluasan makna konstitusional). 348 3. ADVOKAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI ADVOKAT KARENA DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA TETAP MEMILIKI HAK PENUH PADA ORGANISASI ADVOKAT TEMPAT IA BERNAUNG. 3.1. Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Advokat berbunyi “Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut”; Selanjutnya pada bagian Penjelasan berbunyi “Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya”; 3.2. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Advokat berbunyi “Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat”; 3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 3.2 di atas sangat jelas bahwa Advokat dalam menjalankan tugas profesinya adalah untuk kepentingan klien dan untuk menjalankan dan memperjuangkan segala kepentingan hukum dan hak hukum dari klien, dalam hal ini berdasarkan kekuatan Surat Kuasa/penunjukan dari klien kepada Advokat, dan terikat kepada Kode Etik Advokat dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak, tugas dan tanggung jawab Advokat dalam menjalankan profesi Advokat. 3.4. Bahwa sedangkan seorang Advokat dipilih dan diangkat menjadi Pimpinan Organisasi Advokat berdasarkan mekanisme pemilihan dan pengangkatan yang diatur secara mandiri dan absolut dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi tersebut, dalam hal mana Pimpinan Organisasi Advokat tersebut berkewajiban, berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mencapai maksud dan tujuan serta Program Kerja Organisasi yang ditetapkan dan diputuskan secara kolektif – demokratis dalam forum organisasi yang ditentukan untuk itu. 3.5. Bahwa secara normatif – organisatoris seorang Advokat yang tidak menjalankan tugas profesi sebagai Advokat karena diangkat sebagai Pejabat Negara tetap memiliki hak penuh sebagai Anggota Organisasi 349 Advokat tempat ia bernaung, termasuk hak untuk memilih dan dipilih serta hak untuk menjadi Pimpinan Organisasi Advokat in casu Ketua Umum DPN PERADI; 3.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas, tidak ada hambatan dan larangan bagi Advokat yang tidak melaksanakan tugas profesi Advokat karena diangkat sebagai pejabat negara untuk (tetap) menjadi Pimpinan Organisasi Advokat karena yang ia jalankan adalah amanat dan kepentingan Organisasi, bukan kepentingan klien); Karena itu, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang tidak melarang Pimpinan Organisasi Advokat menjabat sebagai Pejabat Negara sama sekali “tidak menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum” atas ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat, karena sesungguhnya bunyi dan makna dari Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Advokat tersebut sudah sangat jelas dan pasti seperti yang terurai di atas; 4. ORGANISASI ADVOKAT YANG DIPIMPIN OLEH ADVOKAT YANG MENJABAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA TIDAK AKAN BISA TERGANGGU DAN DIINTERVENSI KEMANDIRIANNYA (INDEPENDENSINYA) 4.1. Bahwa Advokat yang menjadi Pejabat Negara yang memangku jabatan sebagai Pimpinan Organisasi Advokat dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya adalah berdasarkan Amanat/Keputusan Organisasi in casu Ketua Umum PERADI menjalankan (melaksanakan) Keputusan/Amanat Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Pimpinan, Rapat Kerja Nasional dan Keputusan/Kebijakan Organisasi yang diputus melalui mekanisme kolektif (dari Anggota, untuk Anggota); 4.2. Bahwa seluruh Program Organisasi yang dijalankan/dilaksanakan oleh Pimpinan Organisasi Advokat in casu Ketua Umum PERADI, harus dipertanggungjawabkan pada forum Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan dari waktu ke waktu secara kolektif dievaluasi pada forum Rapat Pimpinan, Rapat Kerja Nasional dan forum-forum rapat lainnya manakala dianggap perlu oleh Organisasi; 350 4.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa meskipun Pimpinan Organisasi Advokat tersebut (sedang menjabat) Pejabat Negara, tetapi ia tidak bisa mengintervensi jalannya Roda Organisasi, karena jalannya Roda Organisasi ditentukan/ditetapkan/diputuskan pada forum kolektif dan demokratis yang diatur dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga; 5. TIDAK ADA LARANGAN DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERADI PIMPINAN ORGANISASI DIANGKAT/ MENJABAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PERADI dan Anggaran Rumah Tangga PERADI yang diajukan Pihak Terkait PERADI dalam perkara a quo, tidak ada ketentuan/peraturan yang melarang Pimpinan Organisasi PERADI in casu Ketua Umum DPN PERADI menjadi Pejabat Negara; 6. TIDAK ADA YANG SALAH DENGAN PERNYATAAN KETUA UMUM DPN PERADI, PROF. DR. OTTO HASIBUAN, S.H., M.M., MENYAMPAIKAN REKOMENDASI RAKERNAS PERADI TANGGAL 5 DESEMBER 2024 YANG MENDESAK MAHKAMAH AGUNG MENCABUT SEMA NOMOR 73 TAHUN 2015 APABILA DILIHAT DARI KONTEKS IMPLEMENTASI PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG ADVOKAT. 6.1. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Advokat berbunyi “Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang- Undang”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat berbunyi “Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”; Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat berbunyi “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Advokat berbunyi “Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat”; 351 6.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30-11-2006, menegaskan sebagai berikut: - Bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu- satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak; - Bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu- satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, ”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara; 6.3. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, menegaskan sebagai berikut: PERADI sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat memiliki wewwenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat untuk: a. Melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)]; b. Melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f]; 352 c. Melaksanakan pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)]; d. Membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)]; e. Membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)]; f. Membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)]; g. Melakukan Pengawasan [Pasal 12 ayat (1)]; dan h. Memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)]; 6.4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 35/PUU- XVI/2018 tanggal 28 November 2019, telah menegaskan sebagai berikut: Bahwa berkaitan dengan organisasi-organisasi advokat lain yang secara de facto saat ini ada, hal tersebut tidak dapat dilarang mengingat konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun demikian organisasi advokat lain tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan 8 (delapan) jenis kewenangan sebagaimana diuraikan pada butir angka (1) di atas dan hal tersebut telah secara tegas dipertimbangkan sebagai pendirian Mahkamah dalam putusannya berkaitan dengan organisasi advokat yang dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan dimaksud [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011]”; 6.5. Bahwa angka 6 dan 7 Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal: Penyumpahan Advokat, berbunyi sebagai berikut: 6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan PERADI dan Pengurus Organisasi Advokat lainnnya hingga terbentuknya Organisasi Advokat yang baru. 7. Setiap kepengurusan Advokat dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas. 353 6.6. Bahwa isi dari Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan: - Tidak mengakui PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30-11-2006, yaitu dengan menyatakan “…..hingga terbentuknya Organisasi Advokat yang baru”. - Membolehkan organisasi selain Organisasi Advokat PERADI untuk mengusulkan pengambilan Sumpah Advokat (padahal hanya Organisasi Advokat PERADI yang berwenang mengangkat Advokat dan mengusulkan Advokat yang diangkat PERADI untuk mengangkat sumpah/janji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi). 6.7. Bahwa isi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 di atas jelas dan tidak dapat disangkal lagi sebagai sikap Ketua Mahkamah Agung yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Advokat dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada angka 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4 di atas. 6.8. Bahwa oleh karena isi dari Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 tersebut di atas bertentangan dan atau melanggar Undang-Undang Advokat, maka sangat beralasan jika kemudian RAKERNAS PERADI mendesak Mahkamah Agung untuk mencabut Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73. Dan Rekomendasi yang disampaikan Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., adalah merupakan Keputusan Rakernas yang dihadiri/diikuti oleh seluruh Anggota PERADI yang diwakili oleh masing-masing unsur Pengurus Daerah (Dewan Pimpinan Cabang) dari seluruh Indonesia, yang dengan demikian Rekomendasi Rakernas yang disampaikan oleh Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., adalah Keputusan dan Sikap dari seluruh Anggota PERADI yang telah dibahas dan diputuskan dalam Rakernas PERADI secara terbuka dan demokratis, bukan Keputusan atau sikap pribadi/perorangan dari Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.; 7. DICABUTNYA SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015 TIDAK AKAN 354 MENIMBULKAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL BAGI ADVOKAT YANG TELAH MENGANGKAT SUMPAH BERDASARKAN SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015. 7.1. Bahwa pada saat RAKERNAS PERADI 2025 memutuskan dan mendesak Mahkamah Agung untuk mencabut Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73, maka pada saat itu pula Rakernas PERADI telah memutuskan dan menetapkan Keputusan/Sikap Organisasi Advokat PERADI, bahwa apabila Mahkamah Agung mencabut Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 dan Mahkamah Agung konsisten kepada prinsip Single Bar yang diamanatkan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Advokat, maka Organisasi Advokat PERADI membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima Advokat-Advokat yang diangkat dan mengangkat Sumpah Advokat berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 sepanjang bersedia tunduk dan taat kepada Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Advokat; 7.2. Bahwa dengan adanya Keputusan/Sikap Organisasi Advokat PERADI tersebut pada angka 7.1 di atas, sudah dapat dipastikan apabila Mahkamah Agung mencabut Surat Ketua Makamah Agung Nomor 73 maka tidak akan ada Advokat yang akan dirugikan hak konsitusionalnya in casu Pemohon; 8. UNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN PERATURAN TENTANG PROFESI ADVOKAT DI BEBERAPA NEGARA TIDAK MELARANG ADVOKAT UNTUK MEMANGKU JABATAN PUBLIK. Bahwa beberapa negara yang menganut Civil Law System yang mengatur bahwa Advokat yang memegang jabatan publik yang tidak sejalan dengan tugas profesional hukum hanya wajib memberhentikan praktek hukumnya selama menjabat tanpa mencabut Lisensi Advokat tersebut, dalam hal ini antara lain dianut oleh negara Spanyol dan Brazil, dan demikian juga Cina. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Hakim Konstitusi agar sudilah menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard); 355 2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28 ayat (3), dan 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT AD INFORMANDUM GENESIUS ANUGERAH, S.H. DAN JUNABIKO ALTY, S.H. A. PENDAHULUAN Pada dasamya profesi Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri, yang merupakan profesi yang ada untuk mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum serta peradilan yang jujur dan adil. Atas dasar tugas mulia tersebut, maka dipertukan adanya ketentuan yang mengatur dan memberikan pertindungan bagi Advokat, yang dalam hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat"). Sebagai profesi yang bebas dan mandiri, Pasal 20 ayat (3) UU Advokat mengatur bahwa advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Hal tersebut dikarenakan profesi advokat merupakan profesi yang memertukan tanggung jawab yang besar, sehingga dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memiliki integritas, independensi, dan profesionalitas yang tinggi. Bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, advokat tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan Peraturan Perundang- undangan (vide Pasal 15 UU Advokat). Kode Etik Advokat adalah aturan bertaku dan standar profesional yang harus diikuti oleh semua advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode Etik ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga integritas kejujuran dan profesional dalam praktik hukumnya. Pasal 3 huruf i, Kode Etik Advokat Indonesia mengatur bahwa apabila di kemudian hari seorang advokat diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, maka tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Selanjutnya, Permohonan PUU No. 183 yang menguji konstitusionalisme norma Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang dalam hal ini berkaitan dengan rangkap jabatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia C-PERADI") yang diangkat sebagai Wakil 356 Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, lmigrasi, dan Pemasyarakatan (“Wamenko Kumham lmipas”), pada pokoknya merupakan permohonan yang tidak berdasar dan kabur dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut karena dibertakukannya norma Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat tidak menimbulkan kerugian konstitusional secara khusus bagi PEMOHON PUU maupun bagi Advokat secara umum. Karena pada dasamya kedudukan Wakil Menteri tidak bersinggungan dan tidak dapat mempengaruhi ketentuan mengenai Organisasi Advokat yang bertaku. Selain itu, jelas bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ("UU Kementerlan Negara”) dengan jelas mengatur bahwa Pimpinan Organisasi yang tidak boleh dirangkap jabatan adalah Pimpinan Organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ("APBN”) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah C- APBD.). Dalam hal ini PERADI yang dipimpin oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., bukanlah organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD, sehingga pada dasamya tidak ada permasalahan hukum dengan jabatan Ketua Umum PERADI dan Wamenko Kumham lmipas yang dijabat oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Dalam hal ini UU Advokat mengamanatkan bahwa suatu Organisasi Advokat dibentuk guna manjalankan fungal pembinaan dan peng asan dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat, yang mana ketentuan mengenai susunan organisasi dan ketentuan lainnya ditetapkan oleh para advokat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Advokat. Hal inisudah sejalan dengan Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat, karena pada dasamya Pimpinan Organisasi advokat merupakan jabatan yang bersifat admninistratif, berbeda dengan pelaksanaan tugas profesi advokat, karena dalam hal ini UU Advokat telah secara tegas melarang pejabat negara untuk tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. Oleh karena itu, jelas bahwa kedudukan Pimpinan Organisasi Advokat yang diangkat sebagai pejabat negara sepenuhnya diserahkan kepada Organisasi Advokat, karena ketentuan mengenai rangkap jabatan pada Pasal 28 ayat (3) UU Advokat merupakan kebijakan yang bersifat open legal policy yang memberikan kebebasan bagi Organisasi Advokat untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan pada Organisasi 357 Advokat, sebagai wujud dari asas kebebasan berserikat serta menjamin terwujudnya organisasi profesi yang bersifat bebas dan mandiri. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 101/PUU-Vll/2009 menegaskan bahwa negara tidak boleh mengintervensi organisasi advokat, termasuk dalam struktur dan kebijakan intemalnya, karena organisasi advokat adalah organisasi profesi yang merupakan entitas otonom, dibentuk dan dikelola oleh para anggotanya sesuai dengan prinsip profesionalisme, bukan atas dasar kepentingan politis, tapi hanya upaya untuk mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat. Dengan demikian, Permohonan PUU No. 183 yang memohonkan agar MK mempertuas larangan pimpinan advokat bukan hanya pimpinan partai politik, namun juga pejabat negara tidaklah tepat. Tertebih permohonan tersebut diajukan tanpa justifikasi empiris dan bukti-bukti konflik kepentingan yang kuat sebagaimana konflik kepentingan diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut, justru akan melanggar kebebasan berorganisasi, berkumpul, dan berpendapat, serta bertentangan dengan hak-hak konstitusional advokat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan PUU No. 183 yang pada pokoknya mempermasalahkan rangkap jabatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., selaku Ketua Umum PERADI dan Warnenko Kumham lmipas, dengan alasan dapat rnenimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), dengan organisasi advokat tertentu, dalam hal ini PERADI, merupakan kekhawatiran yang bertebihan dan bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma, akan tetapi hanya permasalahan yang berhubungan dengan implementasi norma, yang dalam hal ini bahkan tidak terdapat contoh konkret sehubungan dengan hal tersebut. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT 1. Bahwa dalam perkara pengujian undang-undang, dikenal adanya Pihak Terkait yang termasuk sebagai Para Pihak dalam perkara pengujian undang-undang, sebagaimana diatur pada Pasal 3 huruf (c) PMK 212021, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 huruf (c) PMK 212021 "Para Pihak dalam perkara PUU adalah: a. Pemohon; b. Pemberi Keterangan; dan c. Pihak Terkait." 2. Bahwa leblh lanjut, Pihak Terkait dapat berupa perorangan atau kelompok 358 orang yang mempunyai kepentingan sama, sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 212021, yang berbunyi sebagai berikut: Passi 6 ayat (1) huruf a PMK 2/2021 “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Passi 3 huruf c yaitu: a. Perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentinaan sama: 3. Bahwa kemudian yang dimaksud sebagai Pihak Terkait dalam perkara pengujian undang-undang adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohonan, sebagaimana hal tersebut telah tercantum pada Pasal 6 ayat (2) PMK 212021 jo. Pasal 26 ayat (1) PMK 2/2021; 4. Bahwa PARA PIHAK TERKAIT sebagai perorangan Warga Negara Indonesia menjunjung tinggi konstitusionalisme, PARA PIHAK TERKAIT jelas memiliki kepentingan dan semangat juang dalam mempertahankan, menjaga, dan mengamanatkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai ideologi dan dasar Negara Kesaturan Republik Indonesia, demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bemegara; 5. Bahwa kemudian, dengan adanya Permohonan PUU No. 183 yang pada pokoknya memohonkan pengujian materiil atas Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat, secara tidak langsung telah mempengaruhi hak, kewenangan, dan/atau kepentingan PARA PIHAK TERKAIT selaku perorangan Warga Negara Indonesia yang kesehariannya bekerja sebagai Advokat, sehingga atas dasar kepedulian PARA PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PUU No. 183, maka jelas bahwa adanya kedudukan hukum (legal standing) PARA PIHAK TERKAIT dalam menyampaikan Keterangan sebagai ad informandum dalam Permohonan PUU No. 183, yang mana sejalan dengan ketentuan yang diamanatkan pada Pasal 26 ayat (3) PMK 212021; 6. Bahwa dengan adanya kedudukan hukum (legal standing) PARA PIHAK TERKAIT dalam menyampaikan Keterangan sebagai ad informandum dalam perkara Permohonan PUU No. 183, maka sejalan dengan ketentuan pada Pasal 57 ayat (3) PMK 212021, PARA PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim MK pada perkara a quo agar sekiranya dapat mempertimbangkan Keterangan PARA PIHAK TERKAIT sebagai ad informandum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; 359 C. PEMBAHASAN MENGENAI POKOK PERMOHONAN PUU NO. 183 7. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON PUU dalam Permohonan PUU No. 183, jelas dan terang bahwasanya PEMOHON PUU tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci mengenai: hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON PUU yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat; kerugian konstitusional PEMOHON PUU atas berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; hubungan sebab akibat antara keruglan konetltuslonal yang didalilkan oleh PEMOHON PUU dengan ber1akunya Paaal 28 ayat (3) UU Advokat; kemungklnan bahwa dengan dlkabulkannya Permohonan PUU No. 183, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh PEMOHON PUU tldak lagi atau tidak akan terjadi; 8. Bahwa di dalam dalil PEMOHON PUU mengenai adanya hak konstitusional PEMOHON PUU sebagaimana dijamin dalam UU NRI 1945 yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, temyata bahwa PEMOHON PUU tidak dapat mendalilkan secara tegas dan eksplisit mengenai relevansi antara hak konstitusional PEMOHON PUU yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dengan kerugian yang dialami oleh PEMOHON PUU atas bertakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat. Dimana PEMOHON PUU hanya sebatas mendalilkan bahwa adanya hak konstitusional PEMOHON PUU yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan kemudian secara serta-merta PEMOHON PUU mengklaim bahwa adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON PUU oleh karena bertakunya Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat, tanpa menguraikan secara jelas dan pasti mengenai hal-hal apa dari pemberlakuan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat yang menjadi dasar adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh PEMOHON PUU. Dengan demikian, maka dalil-dalil PEMOHON PUU tersebut sudah sepatutnya dianggap sebagai dalil yang tidak berdasar, sehingga PEMOHON PUU telah tidak memenuhi salah satu syarat dari pengajuan Permohonan PUU No. 183 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 212021; 9. Bahwa di dalam dalil-dalil PEMOHON PUU mengenai hal tersebut di atas, PEMOHON PUU mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) 360 UUAdvokat menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara, dengan mencondongkannya pada Prof. Dr.Otto Hasibuan, S.H., M.M. yang telah diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, lmigrasi, dan Pemasyarakatan ("Wamenko Kumham lmipas•) tetapi sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PERADI. Apabila PEMOHON PUU mendalilkan adanya kerugian konstitusional PEMOHON PUU atas dasar hal tersebut, maka jelas bahwasanya PEMOHON PUU telah luput akan norma hukum mengenai pembatasan rangkap jabatan Wakil Menteri yang selama ini telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ("UU Kementerlan Negara”); 10. Bahwa larangan mengenai rangkap jabatan Menteri yang kemudian melalui Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XVll/2019 ditegaskan berlaku pula bagi Wakil Menteri, telah diatur dalam ketentuan pada Pasal 23 UU Kementerian Negara, yang berbunyisebagaiberikut Pasal 23 UU Kementerian Negara “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; c. Pimpinan organisasi yang diblayai darl Anggaran Pendapatan Belanja Negara danlatau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah" 11. Bahwa dalam ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, telah jelas bahwa adanya pembatasan rangkap jabatan Wakil Menteri, sehingga dalil PEMOHON PUU jelaslah merupakan dalil yang tidak berdasar, dan apabila dalil tersebut dijadikan sebagai dasar adanya kerugian konstitusional PEMOHON PUU, maka justru ketidakjelaskan dan ketidakpastian larangan rangkap jabatan pejabat negara dapat terjadi oleh karena di dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara secara tegas telah mengatur bahwa larangan rangkap jabatan pejabat negara dengan pimpinan organisasi hanya berfaku sepanjang apabila organisasi tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga jelas bahwa pejabat negara dapat saja menjadi pimpinan organisasi sepanjang organisasi tersebut tidak dibiayai dari APBN dan/atau APBD; 361 12. Bahwa kemudian terhadap dalil-dalil berikutnya, PEMOHON PUU jelas telah mendalilkan dalilnya atas dasar asumsi belaka yang bukan merupakan ranah Majelis Hakim MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, seperti mengenai adanya konflik kepentingan karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasinya dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai penjabat negara, penyalahgunaan kekuasaan, serta kepastian bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dalam kapasitasnya sebagai Wamenko Kumham lmipas akan membuat kebijakan yang menguntungkan organisasi advokat PERADI; 13. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PEMOHON PUU mengenai adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional PEMOHON PUU dan berfakunya Pasal 28 ayat (3) UU Advokat dengan turut menududukkan dalilnya pada adanya kapasitas Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Wamenko Kumham lmipas yang dianggap cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan Putusan MK dan Anggaran Dasar PERADI untuk kepentingan individu atau kelompok organisasi advokat PERADI, jelas merupakan dalil yang didasarkan pada asumsi belaka, serta sangat tidak relevan untuk diajukan sebagai dasar adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional PEMOHON PUU dan berfakunya Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat. Hal inijelas tidak relevan dan hanyalah asumsi PEMOHON PUU; 14. Dengan demikian, maka jelas bahwa PEMOHON PUU tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan PUU No. 183 atas dasar tidak terpenuhinya keseluruhan syarat yarat pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 secara kumulatif sebagaimana seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 212021.Berdasarkan hal tersebut, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk menyatakan Permohonan PUU No. 183 yang diajukan olehf PEMOHON PUU tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verldaard); BERLAKUNYA PASAL 28 AYAT (3) UU ADVOKAT TIDAK MENGHALANGI TERWUJUDNYA ORGANISASIADVOKAT YANG BEBAS DAN MANDIRI 22. Bahwa mencermati dalil PEMOHON PUU didapati bahwa adanya kekeliruan dan inkonsistensi atas dalil yang disampaikan PEMOHON PUU mengenai pengurus organisasi advokat tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara atau menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan agar tujuan organisasi 362 advokat yang bebas dan mandiri dapat terwujud, sehingga PEMOHON PUU beranggapan diperlukannya larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara; 23. Bahwa dalil tersebut nyatanya telah keliru, yang mana sama sekali tidak adanya relevansi antara pimpinan organisasi advokat yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara dengan dapat tidak terwujudnya organisasi advokat yang bebas dan mandiri. Hal ini dikarenakan pada dasamya posisi keduanya adalah hal yang berbeda, dimana pejabat negara dalam kedudukannya bertanggung jawab kepada negara, sedangkan pimpinan organisasi advokat dalam kedudukannya bertanggung jawab kepada anggota advokat yang tergabung di dalam organisasinya. Oleh karena itu, jelas bahwa keduanya memiliki independensi dan tanggung jawab masing-masing; 24. Bahwa kemudian, dalil PEMOHON PUU dapat dianggap inkonsistensi dikarenakan pada mulanya mendalilkan bahwa tidak boleh adanya rangkap jabatan pengurus organisasi advokat sebagai pejabat negara, namun akhirnya memohonkan hanya pada perlunya larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara. Dimana inkonsistensi dalam dalil PEMOHON PUU tersebut jelas terkesan hanya demi menyudutkan satu pihak saja yakni pimpinan organisasi advokat; 25. Bahwa atas dasar adanya kekeliruan dan inkonsistensi terhadap dalil-dalil PEMOHON PUU tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk menolak Permohonan PUU No. 183 yang diajukan oleh PEMOHON PUU atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan PUU No. 183 tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); BERLAKUNYA PASAL 28 AYAT (3) UU ADVOKAT TIDAK MENYEBABKAN ADANYA KONFLIK KEPENTINGAN DAN TELAH MENJAMIN PERSAMAAN KEDUDUKAN DAN PERLAKUAN DI DEPAN HUKUM 26. Bahwa pada pokoknya PEMOHON PUU menjelaskan arti dan makna dari konflik kepentingan tanpa menjelaskan secara rinci dan pasti mengenai relevansi antara tidak adanya larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara dengan sebab terjadinya konflik kepentingan itu sendiri; 27. Bahwa PEMOHON PUU jelas telah luput dalam memaparkan alasan-alasan pasti mengenai pertentangan antara Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat yang 363 diujikan dengan UUD NRI 1945, dikarenakan temyata bahwa bahkan PEMOHON PUU sendiri tidak dapat menguraikan secara legit mengenai adanya pertentangan antara Pasal a quo dengan Pasal dalam UUD NRI 1945 sebagaimana yang dimohonkan pengujiannya oleh PEMOHON PUU; 28. Bahwa di dalam dalll-dalilnya PEMOHON PUU terfihat jelas telah kabur akan objek yang diujikannya, dan hanya terkesan menyudutkan pihak tertentu tanpa memaparkan alasan konkrit dari apa yang diujikannya; 29. Bahwa mencermati dalil PEMOHON PUU yang pada intinya mendalilkan bahwa rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara akan menimbulkan konftik kepentingan sehingga mengakibatkan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara berisiko bias atau berpihak kepada kelompok tertentu sehingga dapat merugikan kepentingan umum, maka perfu PEMOHON PUU sampaikan bahwa dalil PEMOHON PUU tersebut secara nyata dan jelas hanyalah angan-angan PEMOHON PUU belaka karena tidak didukung dengan bukti yang konkrit; 30. Bahwa bagaimana bisa keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi advokat yang menjabat sebagai pejabat negara dapat menimbulkan konflik kepentingan, padahal keduanya sendiri merupakan organisasi dan instansi yang berbeda, dan bahkan bertanggung jawab kepada dua subjek yang berbeda; 31. Bahwa selain itu, dalil PEMOHON PUU yang pada intinya mendalilkan bahwa pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok organisasi advokat tertentu (PERADI) dan merugikan kepentingan kelompok organisasi advokat lain, jelas merupakan dalil yang mengada-ngada karena faktanya tidak didukung dengan bukti yang konkrit; 32. Bahwa apabila PEMOHON PUU mendalilkan hal tersebut atas dasr potensi dapat terjadinya penyalahgunaan wewenang, maka jelas bahwa dalil tersebut tidak dapat serta- merta hanya disampaikan dalam wujud pemyataan belaka, melainkan harus didukung oleh adanya bukti-bukti konkrit mengenai hal-hal yang dapat memicu potensi tersebut; 33. Bahwa dalil-dalil PEMOHON PUU yang tidak didukung dengan adanya bukti- bukti konkrit, sudah seharusnya dianggap sebagai dalil-dalil kosong yang tidak lagi perfu dipertimbangkan, oleh karena dapat menyebabkan kesesatan 364 belaka; 34. Bahwa jelas dan nyata, PEMOHON PUU telah tidak menyertakan dan tidak dapat menguraikan secara rinci dalil-dalil yang konkrit terkait pertentangan atas berlakunya Pasal 28 ayat (1) UU Advokat terhadap UUD NRI 1945, sehingga telah terjadinya kekeliruan PEMOHON PUU dalam mengajukan Permohonan PUU No. 183; BERLAKUNYA PASAL 28 AYAT (3) UU ADVOKAT TELAH MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA KEBEBASAN DALAM BERKUMPUL DAN BERSERIKAT 35. Bahwa secara ironis, PEMOHON PUU mendalilkan bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara dapat menyebabkan pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara dapat memaksa PEMOHON PUU harus bergabung dengan organisasi advokat tertentu sesual keinglnannya, padahal PEMOHON PUU sudah memilih bergabung pada organlaasi advokat sesuai dengan pllihan PEMOHON PUU; 36. Bahwa kemudian, PEMOHON PUU mendalilkan bahwa hal tersebut pada akhimya akan merugikan hak konstitusional PEMOHON PUU untuk mendapatkan kebebaaan dalam berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945; 37. Bahwa mencermati dalil-dalil PEMOHON PUU tersebut, PARA PIHAK TERKAIT sangat menyayangkan tindakan PEMOHON PUU yang dapat sedemikian rupa menyampaikan narasinya tanpa didukung oleh adanya dasar-dasar yang jelas dan konkrit; 38. Bahwa bilamana adanya kekhawatiran PEMOHON PUU sebagaimana didalilkan tersebut, maka tanpa mengurangi rasa hormat PARA PIHAK TERKAIT kepada PEMOHON PUU, dan atas dasar rasa kepedulian PARA PIHAK TERKAIT terhadap PEMOHON PUU sebagai rekan seprofesi, maka perlu PARA PIHAK TERKAIT peringatkan kepada PEMOHON PUU bahwasannya kekhawatiran PEMOHON PUU tersebut adalah kekhawatiran yang tidak berdasar, dikarenakan bahkan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan MK Nomor 112/PUU-Xll/2024 dan Nomor 36/PUU-Xlll/2025 telah mengamanatkan bahwa "Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para 365 Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI; 39. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan MK Nomor 112/PUU-Xll/2024 dan Nomor 36/PUU-Xlll/2025, secara serta-merta telah menangkis kekhawatiran PEMOHON PUU mengenai ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara yang didalilkan dapat menyebabkan pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara dapat memaksa PEMOHON PUU harus bergabung dengan organisasi advokat tertentu sesuai keinginannya, padahal PEMOHON PUU sudah memilih bergabung pada organisasi advokat sesuai dengan pilihan PEMOHON PUU, sehingga hal tersebut pada akhimya akan merugikan hak konstitusional PEMOHON PUU untuk mendapatkan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945; 40. Bahwa bahkan telah diamanatkan secara tegas dan eksplisit dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan MK Nomor 112/PUU-Xll/2024 dan Nomor 36/PUU-Xlll/2025 mengenai kewajiban Pengadilan Tinggi dalam mengambil sumpah bagi Advokat tanpa mengaitkan pada keanggotaan Advokat tersebut dalam organisasi advokat, yang mana telah tempampang secara nyata dan terang bahwa adanya kepastian hukum dan persamaan kedudukan hukum bagi advokat dari organisasi advokat apapun, serta nyata adanya kebebasan berserikat dan berkumpul bagi advokat dalam memilih organisasinya; 41. Bahwa dengan demikian, maka jelas bahwa dalil-dalil PEMOHON PUU yang hanyalah asumsi semata dapat menjadi bola api liar yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apablla dikabulkan. Maka dari itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk menotak Permohonan PUU No. 183 yang diajukan oleh PEMOHON PUU atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan PUU No. 183 tldak dapat diterima. D. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN 42. Dalam hal iniAhli Prof.Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H., merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 366 yang pada pokoknya menyampaikan Permohonan PEMOHON PUU yang memohon agar Mahkamah Konstitusi memperluas larangan bagi pimpinan organisasi advokat untuk merangkap sebagai pejabat negara. Permohonan perluasan larangan tersebut juga tidak didukung oleh bukti empiris yang kuat mengenai adanya konflik kepentingan yang nyata, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, larangan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan ditegaskan melalui Putusan MK Nomor 101/PUU-Vll/2009, yang menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan entitas mandiri yang tidak dapat diintervensi negara, termasuk dalam struktur kepengurusannya. Organisasi advokat bersifat otonom, dikelola secara kolegial, dan tidak memiliki hubungan struktural antara pimpinan dan anggota seperti halnya partai politik, sehingga tidak ada celah mobilisasi anggota oleh pimpinan. Disamping itu, organisasi advokat tidak dibiayai oleh APBN maupun APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 23C Undang- Undang Kementerian Negara, sehingga tidak termasuk dalam jenis organisasi yang dilarang untuk dirangkap jabatannya oleh pejabat negara. Pembatasan hak untuk menjalankan profesi advokat ini bersifat sementara, tidak diskriminatif, dan sudah sesuai dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan perluasan larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan justru bertentangan dengan semangat konstitusi serta independensi organisasi profesi advokat; 43. Pertama, perihal inkoherensi Permohonan Uji Materi Pasal 28 ayat (3) dengan Undang-Undang Advokat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Ahli, Permohonan Uji Materi Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat tidak selaras dengan norma-norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian atau batu uji terkait dengan prinsip persamaan kedudukan depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum dan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat membatasi larangan rangkap jabatan hanya pada pimpinan partai politik, bukan pejabat negara. Pembatasan ini proporsional dan tepat 367 karena secara empiris menunjukkan bahwa konflik kepentingan lebih besar terjadi jika pimpinan organisasi advokat merangkap sebagai pimpinan partai politik, dibandingkan dengan merangkap sebagai pejabat negara. Karena organisasi partai politik dibentuk untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota dan masyarakat. ltulah mengapa dapat dipaatikan bahwa pimpinan partai politik, dimana pun posisinya, termasuk menjadi pimpinan organisasi profesi advokat akan memobilisasi dan mengendalikan anggota untuk kepentlngan politlk. Sebaliknya, pejabat negara yang merangkap sebagai pimplnan organisasi advokat tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi tugas profesionaf anggotanya. Setlap penyandang profesi memlliki kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan tugas profesinya. Kewenangan organisasi profesi terbatas pada aspek kode etik dan mekanisme penegakan disiplin etik yang diatur secara internal. Lebih dari itu, pejabat negara memiliki karakteristik beragam dan tidak selalu menimbulkan konflik kepentingan serupa, sehingga memper1uas larangan rangkap jabatan pada Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat justru merupakan bentuk diskriminasi tanpa dasar empiris yang kuat; 44. Berikutnya, terkait dengan kepastian hukum yang adil. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Permohonan per1uasan larangan rangkap jabatan terhadap seluruh pejabat negara, sekalipun pimpinan organisasi advokat tanpa membedakan jenis jabatan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Saat ini larangan yang ada sudah memberikan kepastian hukum dengan membatasi hanya pada pimpinan partai politik yang didasarkan pada potensi konflik kepentingan nyata. Karena organisasi profesi advokat berbeda secara fundamental dari organisasi partai politik. Organisasi profesi bersifat teknokratik dibentuk untuk mendukung pengembangan standar profesi dan penegakan kode etik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Sementara organisasi politik bertujuan untuk mengelola kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. 368 45. Bahwa Pasal 20 ayat (3) UU Advokat beserta penjelasannya telah mengatur secara terang bahwa advokat yang menjabat sebagai pejabat negara tidak menjalankan tugas profesi selama menjabat dan tetap menjamin hak-haknya sebagai advokat yang nonaktif, namun tidak kehilangan hubungan perdata dengan kantomya. Ketentuan ini mengonfinnasi bahwa tidak tepat bila MK dimohon untuk memper1uas larangan pimpinan advokat merangkap sebagai pejabat negara yang diduga berkonflik kepentingan, karena telah diimpfementasikan dalam UU Advokat yang memastikan independensi pejabat negara yang merangkap sebagai pejabat negara, karena itu dalam hal ini tidak terdapat pelanggaran konstitusi. 46. Selanjutnya, berkaitan kebebasan berserikat dan berorganisasi, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Putusan MK No. 101/PUU-Vll/2009 menegaskan bahwa negara tidak boleh mengintervensi organisasi advokat, termasuk dalam struktur dan kebijakan intemalnya, karena organisasi advokat adalah organisasi profesi yang merupakan entitas otonom, dibentuk dan dikelola oleh para anggotanya sesuai dengan prinsip profesionalisme, bukan atas dasar kepentingan politis, tapi hanya upaya untuk mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat. Sehingga pennohonan agar MK memper1uas larangan pimpinan advokat bukan hanya pimpinan Parpol, namun juga pejabat negara tidaklah tepat. Apalagi pennohonan dimaksud tanpa justifikasi empiris dan bukti-bukti konflik kepentingan yang kuat sebagaimana konflik kepentingan diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan justru ketika diatur akan melanggar kebebasan berorganisasi, berkumpul, dan berpendapat, dan bertentangan dengan semangat putusan MK tersebut; 47. Kemudian terkait dengan pembatasan hak secara profesional, Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Casar 1945 mengatur bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan demi kepentingan umum dan proporsional. Dalam teori proporsionalitas, pembatasan harus memenuhi unsur legalitas, tujuan yang tepat, dan proporsional. Larangan rangkap jabatan dengan pimpinan partai politik sudah proporsional karena potensi konftik kepentingan politik nyata. Jika larangan diper1uas ke seluruh pejabat negara tanpa dasar hukum yang jelas, hal itu melanggar asas legalitas dan proporsionalitas. Lebih dari itu, 369 realitasnya status pejabat negara tidak mempengaruhi independensi anggota lain di dalam organisasi advokat karena hubungan antara pimpinan dan anggotanya adalah hubungan profesional dan rekan sejawat, bukan hubungan struktur dan politis seperti hubungan pimpinan partai politik dengan anggotanya. Oleh karena itu, tidak terdapat pelanggaran konstitusi dan pengaturan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat tersebut; 48. Bahwa mengenai kedudukan Organisasi Advokat dalam sistem hukum dan konstitusi, dalam hal ini Organisasi Advokat memiliki posisi strategis sebagai penegak hukum yang mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Advokat. Profesi advokat dianggap sebagai officium nobile yang menjalankan fungsi pelayanan publik dalam penegakan hukum dan per1indungan hak asasi manusia. Dengan demikian, organisasi advokat diatur secara mandiri dalam AD/ART dan kode etik. Berbeda dengan aparat penegak hukum lain yang tunduk pada birokrasi negara, dibiayai APBN dan APBD; 49. Bahwa tidak semua pekerjaan disebut sebagai profesi karena harus mensyaratkan beberapa hat. Pertama, profesi mensyaratkan pendidikan teknis formal dilengkapi dengan cara pengujian yang ter1embaga. Kedua, penguasaan tradisi kultural dalam menggunakan keahlian tertentu serta keterampilan dalam penggunaan tradisi tersebut. Ketiga, pekerjaan tersebut memiliki sejumlah sarana institusional untuk menjamin bahwa kompetensi tersebut akan digunakan dengan cara-cara yang bertanggung jawab, yang wujudnya adalah keberadaan Organisasi Profesi, maka profesi advokat adalah profesi mandiri yang tak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara, maupun pimpinan organisasi advokat. Karena seringkali posisi advokat dalam satu organisasi profesi berbeda dan ber1awanan, ada kalanya sebagai penggugat, ada kalanya sebagai tergugat, juga ada kalanya pemohon dan termohon dalam sebuah perkara, sehingga sulit untuk diintervensi. Oleh karena itu, pimpinan organisasi advokat tak memiliki celah untuk memobilisasi anggotanya, layaknya organisasi partai politik; 50. Bahwa Pejabat Negara adalah individu yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Undang-Undang ASN, 370 dibedakan Pejabat Negara dengan Aparatur Sipil Negara. Dalam hal ini Pejabat Negara bersifat individual, sedangkan Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat mengatur bahwa organisasi advokat dipimpin oleh pimpinan yang beraifat kolegial, bukan individual, dimana keputusan diambil bersama oleh para pengurus. Apalagi organiaaal taniebut tardiri dari Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah. Artinya, jika seorang Ketua Umum Organiaasl Advokat merangkap sebagai Pejabat Negara aecara individual sulit mempengaruhl anggota profesi advokat, sehingga tak cukup ada celah konflik kepentingan relasi antar keduanya; 51. Selanjutnya, mengenai pimpinan organisasi advokat yang menjadi pejabat negara. Dalam hal ini Pasal 28 ayat (3) UUAdvokat tidak melarang pimpinan organisasi advokat merangkap sebagai pejabat negara, kecuali sebagai pimpinan partai politik. Bahkan UU Advokat menegaskan bahwa organisasi advokat dipimpin secara kolegial, sehingga keputusan diambil bersama, bukan oleh satu individu. Undang-Undang Kementerian Negara juga tidak melarang pejabat negara merangkap sebagai pengurus organisasi advokat, sepanjang tidak dibiayai APBN atau APBD; 52. Selanjutnya, berkenaan dengan pemaknaan cuti tidak menjalankan profesi advokat. Dalam hal ini seorang advokat yang diangkat menjadi pejabat negara wajib tidak menjalankan tugas profesi selama memangku jabatan yang tersebut. Begitulah yang dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (3) UUAdvokat. Namun, advokat tersebut tetap memiliki hak keanggotaan dalam organisasi advokat dan hubungan perdata dengan kantor advokatnya. Ketentuan ini menegaskan perlindungan hak advokat sebagai warga negara dan menjaga integritas profesi. Pembatasan ini bersifat sementara dan tidak diskriminatif hanya bertaku selama masa jabatan publik; 53. Sehingga, larangan jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara melalui pertuasan makna oleh MK adalah tidak tepat karena tidak diatur spesifik dalam undang- undang dan tidak ada bukti konflik kepentingan yang signifikan. Organisasi Advokat memiliki mekanisme pengawasan internal dan penegakan Kode Etik yang cukup untuk mencegah penyalahgunaan 371 wewenang oleh pengurus yang juga menjabat sebagai pejabat negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU Advokat; E. PENUTUP Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PARA PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PARA PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan PUU No. 183, agar sekiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menolak Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (3) dan 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Register Perkara Nomor: 183/PUU-XXll/2024 yang diajukan oleh PEMOHON PUU untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 2. Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia rahun 2003 Nomor 49. Rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstltusi Nomor 91/PUU-XX/2022 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (3) dan 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubfik Indonesia Tahun 1945. Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 372 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 373 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan 374 dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan: “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” 2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai advokat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia Nomor: 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 (Bukti P-4) dan memiliki Kartu Advokat Indonesia dari DPP Kongres Advokat Indonesia yang berlaku sampai tanggal 30 September 2029 (Bukti P-6) dan telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Kendari berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor: W23.U/164/HK-ADV/XI/2015 tertanggal 17 November 2015 (Bukti P-5); 3. Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya Pasal a quo menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menyebabkan organisasi advokat menjadi tidak bebas dan mandiri karena adanya intervensi kekuasaan pemerintahan dalam organisasi advokat dan juga kecenderungan adanya dominasi individu atau kelompok organisasi advokat tertentu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan; 4. Bahwa pimpinan organisasi advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., telah diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2024 dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Peradi. Pada saat Rakernas Peradi, Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., telah menyampaikan rekomendasi hasil Rakernas Peradi salah satunya adalah mendesak Mahkamah Agung mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73 Tahun 2015 tentang penyumpahan advokat 375 dan agar semua advokat bergabung ke organisasi Peradi serta meminta agar Mahkamah Agung hanya melakukan penyumpahan terhadap calon advokat yang diusulkan oleh Peradi (Bukti P-7); 5. Bahwa sebagai seorang advokat, Pemohon berhak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pendapat dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XX/2022 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial serta memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan; hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; serta wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, baik kerugian yang bersifat aktual yang dialami Pemohon maupun kerugian yang bersifat potensial tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 376 sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, larangan rangkap jabatan bagi pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara adalah untuk mewujudkan organisasi advokat yang bebas dan mandiri; 2. Bahwa menurut Pemohon, larangan rangkap jabatan bagi pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara adalah untuk menghindari konflik kepentingan guna menjamin persamaan kedudukan dan perlakuan di hadapan hukum; 3. Bahwa menurut Pemohon, larangan rangkap jabatan bagi pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara adalah untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XX/2022 yang menyatakan, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”. 377 [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Maret 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima di Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2025; [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2025, serta mengajukan seorang ahli Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H, M.H., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2025. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan pada tanggal 1 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait, yaitu 1) Dewan Pimpinan Nasional Peradi yang diwakili oleh H. Sutrisno, S.H., M. Hum., selaku Wakil Ketua Umum dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi; 2) Dr. Roely Panggabean, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua Umum Peradi; 3) Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., sebagai Advokat, Anggota Peradi; 4) Johannes C. Sahetapy Engel, S.H., M.H., sebagai Pengurus sekaligus Anggota Peradi Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Pusat, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2025, serta 5) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), yang diwakili oleh Ketua Umum, Dr. Adardam Achyar, S.H., M.H., dan Sekretaris Jenderal, Rivai Kusumanegara, S.H., M.H., yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 20 Juni 2025. Selain itu, Mahkamah telah membaca Keterangan ad informandun bertanggal 26 Februari 2025 dari Genesius Anugerah, S.H. dan Junabiko Alty, S.H., sebagai Advokat, Anggota Peradi (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 378 [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan ahli Presiden, keterangan Pihak Terkait dan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait, kesimpulan tertulis Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, serta kesimpulan tertulis Pihak Terkait (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021). Pertimbangan demikian diperlukan untuk menentukan apakah norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 dapat dimohonkan pengujian kembali karena norma a quo pernah diajukan pengujian dan telah diputus dalam putusan Mahkamah sebelumnya. Berkenaan dengan fakta tersebut: Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut di atas, ketentuan norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003, Mahkamah pernah memeriksa Perkara Nomor 91/PUU-XX/2022, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ihwal masa jabatan pimpinan organisasi advokat yang tidak dilakukan pembatasan periodisasi masa jabatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 dengan alasan pada pokoknya bertumpu pada argumentasi ketiadaan larangan untuk merangkap jabatan bagi pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara 379 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena terdapat alasan pengujian yang berbeda antara permohonan a quo dengan Perkara Nomor 91/PUU-XX/2022 maka pengujian kembali norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak terhalang oleh Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Dengan demikian, permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan pengujian kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, masalah konstitusionalitas norma yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 menjadi “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut- turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”. [3.16] Menimbang bahwa setelah memperbandingkan pemaknaan baru terhadap Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang dimohonkan dalam Permohonan a quo dengan pemaknaan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XX/2022, Pemohon pada pokoknya menghendaki agar pemaknaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 ditambahkan frasa “dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan profesi advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat demikian seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, untuk menghindari 380 penyalahgunaan kewenangan. Perumusan norma yang membatasi secara jelas jabatan pimpinan organisasi advokat dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat. [3.17] Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil yang menjadi basis argumentasi Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum Paragraf [3.15] sampai dengan Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 sebagai berikut: “[3.15] Menimbang bahwa bertolak dari rumusan utuh Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 pembatasan pimpinan organisasi advokat, yakni hanya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan antara pimpinan organisasi advokat dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak mengatur mengenai pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat karena ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat dituangkan ke dalam bagian susunan organisasi advokat yang diatur pada AD/ART organisasi advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003. Dengan konstruksi norma hukum demikian, masa jabatan dan periodisasi pimpinan organisasi sangat tergantung dari pengaturan internal organisasi advokat. Oleh karena pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan advokat hanya diatur secara internal, in casu melalui AD/ART, masing-masing organisasi advokat dapat dengan bebas mengaturnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang menjabat sebagai pimpinan orgasisasi advokat secara berulang-ulang karena tidak adanya pengaturan ihwal batasan periodisasi masa jabatan di tingkat undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, model pengaturan yang demikian dapat menghilangkan kesempatan yang sama bagi para anggota dalam mengelola organisasi serta kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi advokat. Hal demikian dapat berujung pada ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; Secara normatif, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya menentukan pembatasan bahwa pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dengan batasan tersebut, apabila seorang pimpinan organisasi advokat melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sama sekali tidak memuat pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, apabila dikaitkan dengan advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat seharusnya diatur secara jelas dalam norma undang-undang seperti halnya penegak hukum lainnya, atau setidak-tidaknya dilakukan rotasi secara periodik (tour of duty) untuk menghindari 381 penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, undang-undang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Rumusan yang membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat membuka kesempatan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. [3.16] Menimbang bahwa pengaturan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat tidak secara eksplisit diatur dalam UU 18/2003. Dalam hal ini Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003 hanya menyatakan, “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”. Dalam praktik, ketentuan tersebut yang dijadikan sebagai dasar untuk mengatur perihal susunan organisasi advokat, yang di dalamnya juga diatur mengenai masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Apabila dibandingkan dengan organisasi penegak hukum lainnya, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga penegak hukum dimaksud dibatasi secara jelas oleh norma di tingkat undang- undang atau dilakukan rotasi secara periodik. Dalam konteks itu, sebagai sebuah organisasi yang diposisikan sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, menjadi kebutuhan pula untuk mengatur secara jelas pembatasan masa jabatan termasuk pembatasan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat. Oleh sebab itu, dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat dapat memberikan jaminan terciptanya kepastian hukum dan kesempatan yang sama di hadapan hukum bagi setiap anggota yang tergabung dalam organisasi advokat. Pembatasan demikian sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Berkenaan dengan pembatasan masa jabatan dan periodesasi jabatan tersebut, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan organisasi advokat adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pilihan 5 (lima) tahun tersebut didasarkan kepada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan 2 (dua) kali periode tersebut dapat dilakukan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut. Dengan diletakkan dalam cara berfikir demikian, akan menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 hanya membatasi pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, namun dikarenakan norma a quo merupakan norma yang memberikan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat, maka Mahkamah menjadi memiliki dasar yang kuat untuk menambahkan pembatasan lain demi memenuhi tata kelola organisasi advokat yang baik dan sekaligus memenuhi hak-hak anggota advokat. Oleh karena itu, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “Pimpinan 382 Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat mupun di tingkat daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo”. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan setelah membaca secara keseluruhan permohonan Pemohon, oleh karena larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat yang dimaksudkan adalah larangan terhadap rangkap jabatan dengan menteri dan/atau wakil menteri, menjadi relevan pula bagi Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2020. Dalam hal ini, Paragraf [3.13] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: “Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu”. [3.19] Menimbang bahwa merujuk kutipan pertimbangan hukum kedua putusan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 berfokus pada larangan bagi seseorang untuk menjadi pimpinan organisasi advokat melebihi 2 (dua) periode masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menegaskan bahwa status jabatan wakil menteri ditempatkan sama dengan status yang diberikan kepada 383 menteri. Dengan status demikian, seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri seperti yang diatur dalam norma Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Apabila pertimbangan hukum dalam kedua putusan Mahkamah tersebut di atas dikaitkan dengan larangan bagi advokat yang termaktub dalam UU 18/2003 serta larangan bagi menteri dan/atau wakil menteri dalam UU 39/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, hal tersebut sesuai dengan larangan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 yang menyatakan, “advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut”. Dengan demikian, advokat yang diangkat/ditunjuk Presiden menjadi menteri atau wakil menteri maka advokat yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas (cuti) sebagai advokat. Artinya, dengan status advokat tidak melaksanakan tugas sebagai advokat, dalam batas penalaran yang wajar, advokat yang menjalankan tugas sebagai pejabat negara dengan sendirinya menjadi kehilangan pijakan hukum untuk menjadi pimpinan suatu organisasi advokat. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, meskipun norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang menyatakan “pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”, setelah dipertautkan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU- XVII/2019 dan diletakkan dalam semangat norma Pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 maka Mahkamah memiliki dasar yang kuat dan mendasar untuk menyatakan pimpinan organisasi advokat harus non-aktif apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara. Hal demikian diperlukan agar pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara dimaksudkan untuk menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest) apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara, termasuk jika diangkat/ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri. Oleh karena itu, Mahkamah akan memaknai kembali terhadap norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 secara lengkap sebagaimana tertuang dalam amar putusan a quo. 384 Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, telah tenyata norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan secara bersyarat dengan asas setiap warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; serta hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sama seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 385 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan norma Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan non-aktif sebagai pimpinan organisasi advokat apabila diangkat/ditunjuk sebagai pejabat negara.”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. ---------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo, saya memiliki pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) dari mayoritas hakim konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut: I. Bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan pengujian Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU 18/2003) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah 386 Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.” Norma a quo dimohonkan pengujian terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Argumentasi posita permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu (i) larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara untuk mewujudkan organisasi advokat yang bebas dan mandiri; (ii) larangan rangkap jabatan pimpinan advokat dengan pejabat negara untuk menghindari konflik kepentingan agar menjamin persamaan kedudukan dan perlakuan di depan hukum; (iii) larangan rangkap jabatan pimpinan advokat dengan pejabat negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan kebebasan dalam berkumpul dan berserikat. Berdasarkan hal tersebut, petitum Pemohon pada pokoknya memohon agar norma a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara”. II. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) Nomor 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tentang Pengangkatan Sebagai Advokat, bertanggal 27 Desember 2012 [vide Bukti P- 4], yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Kendari berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor W23.U/1641/HK-ADV/XI/2015, bertanggal 17 November 2015 [vide Bukti P-5], dan memiliki kartu advokat Indonesia yang diterbitkan oleh DPP KAI yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2024 dan berlaku hingga tanggal 30 September 2029 [vide Bukti P-6]. Dalam uraian kedudukan hukum pada permohonan a quo, Pemohon mengamati pengangkatan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., 387 sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan oleh Presiden RI sejak tanggal 21 Oktober 2024 dan pernyataan yang bersangkutan yang menyampaikan rekomendasi Rakernas PERADI agar Mahkamah Agung hanya melakukan penyumpahan terhadap calon advokat diusulkan oleh PERADI [vide Perbaikan Permohonan hlm. 8-9]. Terhadap hal tersebut, Pemohon yang bukan merupakan anggota PERADI tidak memiliki kerugian aktual atau potensi kerugian hak konstitusional atas berlakunya norma a quo. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak dijelasan secara spesifik, Pemohon justru mengaitkannya dengan persoalan masa kepemimpinan Ketua Umum PERADI saat ini selama 3 (tiga) periode dan pernyataan Ketua Umum PERADI mengenai pengangkatan advokat sebagai pelanggaran hukum berat pada tanggal 18 Mei 2024 atau sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai wakil menteri. Tiadanya kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang dijelaskan secara spesifik menyebabkan terputusnya hubungan kausalitas antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma a quo yang dimohonkan pengujian. Terlebih lagi, dengan tidak adanya kerugian hak konstitusional Pemohon dan hubungan kausalitasnya dengan norma a quo, maka dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan Pemohon tidak membawa implikasi apapun bagi Pemohon. Selain itu, terlepas dari fakta bahwa Pemohon berhimpun dalam organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang berbeda dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), adapun pengangkatan seseorang menjadi menteri, termasuk wakil menteri, merupakan hak prerogratif Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Presiden berwenang penuh untuk menunjuk dan mengangkat seseorang yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan menteri atau wakil menteri. Dalam hal ini, bukan tidak mungkin pada masa mendatang pimpinan organisasi advokat lainnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat negara atau menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan berdasarkan pengangkatan oleh Presiden, termasuk pimpinan organisasi advokat tempat Pemohon bernaung. III. Bahwa kekhawatiran Pemohon atas rekomendasi Rakernas PERADI agar Mahkamah Agung hanya melakukan penyumpahan terhadap calon advokat diusulkan oleh PERADI sangat tidak mendasar, karena hal-hal sebagai berikut: 388 1) Hasil Rakernas PERADI yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI adalah keputusan organisasi advokat yang harus disampaikan oleh Ketua Umum. Dalam sebuah sistem politik yang demokratis organisasi advokat seperti PERADI dan sebagainya merupakan bagian dari infrastruktur politik, sehingga berhak memberikan kontribusi pemikiran kepada suprastruktur politik; 2) Posisi menteri dan wakil menteri adalah bagian dari kekuasaan Presiden sebagai kepala eksekutif, di mana pengangkatan dan pemberhentian menjadi hak prerogatif Presiden. Dalam sistem politik, Presiden bersama para pembantu (menteri dan wakil menteri) merupakan bagian dari suprastruktur politik dalam bidang eksekutif; 3) Mahkamah Agung (MA) termasuk bagian dari suprastruktur politik dalam bidang yudisial. Andaipun MA dapat menerima masukan dari organisasi advokat, masukan tersebut tidak mengikat karena MA bersifat independen. Sementara berkenaan dengan penyumpahan advokat yang dijadikan sebagai salah satu alasan kerugian hak konstitusional Pemohon, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 November 2019 pada pokoknya telah menegaskan bahwa PERADI-lah sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang di dalamnya melekat 8 (delapan) kewenangan di mana salah satunya berkaitan erat dengan pengangkatan advokat. Hal ini dituangkan dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.25], hlm. 318-320, yang menyatakan: “4. Bahwa dengan memperhatikan Putusan-Putusan di atas, Mahkamah melalui putusan ini menegaskan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa persoalan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006], yang memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat untuk: 389 a. melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)]; b. melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f]; c. melaksanakan pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)]; d. membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)]; e. membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)]; f. membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)]; g. melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)]; dan h. memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1)]. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011]; 2) Bahwa berkaitan dengan organisasi-organisasi advokat lain yang secara de facto saat ini ada, hal tersebut tidak dapat dilarang mengingat konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun demikian organisasi-organsasi advokat lain tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan 8 (delapan) jenis kewenangan sebagaimana diuraikan pada butir angka (1) di atas dan hal tersebut telah secara tegas dipertimbangkan sebagai pendirian Mahkamah dalam putusannya yang berkaitan dengan organisasi advokat yang dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan dimaksud [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011]; 3) Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan penyumpahan advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, tidak serta-merta membenarkan bahwa organisasi di luar PERADI dapat menjalankan 8 (delapan) kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat, akan tetapi semata- mata dengan pertimbangan tidak diperbolehkannya menghambat hak konstitusional setiap orang termasuk organisasi advokat lain yang secara de facto ada sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat 390 (2) UUD 1945 yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam kaitan ini, calon advokat juga harus dijamin perlindungan hak konstitusionalnya untuk disumpah oleh pengadilan tinggi karena tanpa dilakukan penyumpahan calon advokat yang bersangkutan tidak akan dapat menjalankan profesinya. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyumpahan menjadi Advokat maka ke depan organisasi-organisasi advokat lain selain PERADI harus segera menyesuaikan dengan organisasi PERADI sebab sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas bahwa PERADI-lah sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang di dalamnya melekat 8 (delapan) kewenangan di mana salah satunya berkaitan erat dengan pengangkatan Advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006]. 4) Bahwa berkaitan dengan keinginan dari sebagian anggota Advokat yang menghendaki bentuk organisasi Advokat tetap bersifat organisasi tunggal (single bar) atau akan dilakukan perubahan menjadi bentuk organisasi multi organ (multibar) hal tersebut juga telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah, di mana Mahkamah telah berpendirian bahwa hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi advokat di Indonesia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015]. 5. Bahwa sesungguhnya penegasan Mahkamah terhadap organisasi advokat melalui pertimbangan-pertimbangan dalam putusan-putusan di atas tidak dapat dilepaskan dari keinginan yang kuat untuk membangun marwah advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile) yang dapat diwujudkan dengan memberikan penguatan 391 integritas, kompetensi, dan profesionalitas, di samping memberikan perlindungan hukum terhadap pencari keadilan (justiciabelen), secara lebih khusus yang menggunakan jasa profesi Advokat.” Adanya penegasan Mahkamah mengenai organisasi advokat dalam putusan tersebut adalah penting untuk menjadi rujukan berkaitan dengan organisasi advokat, termasuk penyumpahan advokat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon tidak bisa hanya mendasarkan argumentasi kerugian hak konstitusionalnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 yang dikutip dalam permohonan a quo [vide Perbaikan Permohonan hlm. 9], melainkan perlu mencermati perkembangan dan sikap Mahkamah dalam putusan-putusan berikutnya. IV. Bahwa, oleh karena Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung terhadap organisasi advokat yang dipersoalkan in casu PERADI dan Pemohon tidak menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka Pemohon tidak memiliki alas hak yang sah untuk memohonkan pengujian norma a quo V. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut saya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo. Oleh karenanya, Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto 392 sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto