182/PUU-XXIII/2025

1 KETETAPAN Nomor 182/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 2 Oktober 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia atas nama Kevin Gorga Kennedy Hutagalung, S.H., M.H., Bob Humisar Simbolon, S.H., M.H., dan Anton Febrianto, S.H., (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon), yang berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 30 September 2025, memberi kuasa kepada Janses E Sihaloho, S.H., Linda C. K., S.H., M.H., Arif Suherman, S.H., Reza Setiawan, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Rossy Ryan Kartini Gultom, S.H., Mukti Ali, S.H., dan Razaan Nazhif Firmansyah, S.H., yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 185/PUU/PAN.MK/AP3/ 10/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Oktober 2025 dengan Nomor 182/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 2 Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 182/PUU-XXIII/2025 tersebut Mahkamah telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 182.182/PUU/TAP.MK/Panel/10/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Perkara Nomor 182/PUU-XXIII/2025, bertanggal 3 Oktober 2025; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 182.182/PUU/TAP.MK/HS/10/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 182/PUU-XXIII/2025, bertanggal 3 Oktober 2025. c. bahwa terhadap permohonan a quo, pada tanggal 15 Oktober 2025 Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya; 3 d. bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan pada tanggal 28 Oktober 2025; e. bahwa pada tanggal 11 November 2025 Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan untuk permohonan a quo dan Permohonan Nomor 181/PUU- XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden; f. bahwa pada tanggal 25 November 2025, Mahkamah kembali menyelenggarakan Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan untuk permohonan a quo dan Permohonan Nomor 181/PUU- XXIII/2025 dengan agenda mendengar keterangan Presiden. Pada persidangan dimaksud, kuasa para Pemohon dalam permohonan a quo menyampaikan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menarik kembali permohonannya. Terhadap hal ini, Mahkamah menyampaikan kepada para Pemohon agar mengajukan surat penarikan permohonan secara tertulis jika para Pemohon akan menarik permohonannya [vide Risalah Sidang, tanggal 25 November 2025, hlm. 11]; g. bahwa pada tanggal 3 Desember 2025, Mahkamah telah menerima Surat Pencabutan Permohonan Nomor 182/PUU- XXIII/2025 bertanggal 2 Desember 2025, yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon menarik Permohonan Nomor 182/PUU-XXIII/2025; h. bahwa terhadap permohonan pencabutan/penarikan kembali tersebut, Mahkamah menyelenggarakan Sidang Pleno tanggal 9 Desember 2025 yang salah satu agendanya untuk mengonfirmasi penarikan Permohonan Nomor 182/PUU- XXIII/2025. Dalam persidangan dimaksud, para Pemohon membenarkan perihal surat penarikan kembali permohonan para Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 9 Desember 2025, hlm. 2]; 4 i. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali”; j. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf i di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Desember 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 182/PUU- XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; k. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf j di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 182/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 182/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.40 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 6 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani