181/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 181/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch), yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama : Nurhanudin Achmad Jabatan : Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit Alamat : Komplek Perumahan IPB Baranang Siang III Jalan Danau Singkarak Blok H Nomor 17, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 November 2024, memberi kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H., Tumaber Manulang, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Priadi, S.H., Dhona El Furqon, S.H.I., Raja Martahi Nadeak, S.H., Lalu Akhmad Laduni, S.HI., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Jondamay Sinurat, S.H., Mukti Ali, S.H., Rossy Ryan Kartini Gultom, S.H., Embye Eylt, S.H., dan Jandreas Manalu, S.H., kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat, konsultan hukum pembela hak-hak konstitusional pada Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), beralamat di Jalan MT. Haryono, Signature Park Grande, CTB/01/05, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, bertindak 2 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan ahli Presiden; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 179/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 181/PUU-XXII/2024 pada tanggal 18 Desember 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Januari 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa kewenangan atau kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum Indonesia, diatur dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 3 lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.; 4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Penjelasan Pasal 10 ayat (1) menyatakan, ”Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding). 5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada 4 Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 6. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: ”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 8. Bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: Pasal 2 (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu. (2) Permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil. (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagairnana dirnaksud dalam UUD 1945. (4) Pengujian materiil sebagaimana dirnaksud pad a ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan rnateri muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 5 Pasal 10 (1) Pengajuan Pcrmohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Permohonan; b. Fotokopi identitas Pemohon; c. fotokopi identitas kuasa hukum dan sural kuasa; dan/ atau d. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART). (2) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. nama Pemohon dan atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuai penjelasan rnengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembenrukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 danj'atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang mernuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian forrnil scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa pembenrukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu bcrdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adiinya (ex aequo el bono). 9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan a quo adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah 6 diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON 10. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan” (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau zonder belang geen rechttingen), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan; 11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 12. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 13. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945; 7 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitrusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 14. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi berpendapat: “Dari praktik Mahkamah (2003- 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi, termasuk partai politik dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945; 15. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah Organisasi Nonpemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (badan hukum privat) yang selama ini telah memperjuangkan hak–hak konstitusional Rakyat Indonesia, khususnya hak- hak petani (pekebun) dan masyarakat adat yang tercermin dalam AD/ART dan aktifitas Pemohon termasuk melakukan uji formil dan uji materiil undang- undang di Mahkamah Konstitusi; 16. Bahwa Pemohon Organisasi telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum Privat, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, sebagai berikut: Perkumpulan Pemantau Sawit in casu Pemohon merupakan Organisasi Nonpemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang diinisiasi dan 8 berdiri sejak tahun 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 155 orang dengan berbagai latar belakang dan tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah advokasi kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya sawit dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi. Didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06 Tanggal 09 Desember 2009; Bahwa selanjutnya, Pemohon melakukan perubahan atas pengangkatan kepengurusan yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 79 tertanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Sundajik, S.H., M.Kn., Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota “Perkumpulan Pemantau Sawit” dan sudah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08 tertanggal 22 Agustus 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit; Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Akta Perubahan Anggaran Dasar “Perkumpulan Sawit Watch” Nomor 39 tertanggal 26 Oktober 2007 menyatakan: 1. Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan; 2. Dalam hal Koordinator Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan; Bahwa Pemohon dalam Pasal 7 AD/ART tentang Visi Sawit Watch adalah terwujudunya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumber daya alam secara adil dan lestari. Dalam Pasal 8 AD/ART dinyatakan bahwa misi Sawit Watch: a. Mendorong meningkatnya posisi tawar petani dan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia b. Mendorong penyelesaian konflik-konflik perkebunan kelapa sawit di Indonesia c. Mendorong terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik 9 17. Bahwa untuk mencapai visi-misi diatas perkumpulan Sawit Watch melakukan usaha-usaha sebagai berikut (Pasal 9); Pasal 9 Untuk mencapai visi dan misinya, perkumpulan Sawit Watch melakukan usaha-usahanya sebagai berikut: a. Melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi. b. Memantau praktik-praktik pembangunan perkebunan besar kelapa sawit serta aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan lembaga keuangan pemberi kredit c. Mengembangkan gagasan dan konsep alternatif kebijakan pengelolaan sumber daya alam. d. Memberikan layanan informasi perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat luas e. Melakukan kampanye penyadaran publik guna mendorong perbaikan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia f. Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan dialog dengan pemerintah, parlemen dan dunia usaha dalam rangka penyelesaian konflik dan perubahan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. 18. Bahwa berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan Sawit Watch Ke-VI, Nomor: SK 013/KONGRES/XII/2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch Periode 2021- 2025, bahwa Telah diputuskan dan di Tetapkan melalui Pemungutan Suara (Voting) Menetapkan Nurhanudin Achmad sebagai Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch periode 2021-2025, yang di tetapkan di Bogor, Tanggal 10 Desember 2021, Pukul 11.37 Wib, dan ditanda tangani oleh Pimpinan Sidang, Yakni Mukri Friatna (Ketua), Syarifudin Tangalindo (Anggota), Mariamah Achmad (Anggota). 19. Bahwa sebagai tindak lanjut dari “melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi”, Pemohon telah melakukan advokasi kebijakan dan hukum baik dalam proses pembentukan Undang- Undang, maupun dalam pengujian Undang-Undang serta advokasi kebijakan, antara lain sebagai berikut: No Pengujian UU di MK Pengujian Peraturan Perundangan di MA Pengujian Adminitrasi Negara di PTUN Advokasi Kebijakan 10 1 UU Perkebunan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan. Minyak Goreng Pemantauan Moratorium Sawit 2 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Advokasi akses petani kepada reforma agraria dan Perhutanan Sosial 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tahun 2014) RUU Perkelapasaw itan 4 UU Cipta Kerja (Tahun 2020) Kemitraan Usaha Perkebunan 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Tahun 2023) 20. Bahwa selain kegiatan Pembaharuan hukum tersebut di atas, Pemohon juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan lain di antaranya: No Judul Deskripsi Kegiatan Waktu Link 1 Penandatang an Nota Kesepahaman (MoU) antara MOU ini bertujuan dalam rangka memingkatkan pengelolaan sumber 23 September 2024 Pemberitaan Media: - https://haisawit.c o.id/news/detail/ 11 Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan Sawit Watch tentang Kesepahaman Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman daya alam berkelanjutan melalui program yang menungjang pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan di Kab. Pasaman. mou-sawit- watch-dengan- bupati-pasaman- dukung- budidaya-kelapa- sawit (Hai Sawit Indonesia) - https://sumbar.an taranews.com/be rita/631531/bupa ti-sabar-as-mou- dengan-sawit- watch- pengelolaan- sumber-daya- alam- perkebunan- berkelanjutan (Antara Sumbar) - https://www.rri.co .id/daerah/99382 7/bupati- pasaman- kerjasamakan- budidaya-kelapa- sawit (RRI) 2 Riset dan Penulisan Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit Melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam Perspektif Ekonomi dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Pembatasan pengembangan perkebunan sawit dan pengoptimalan produktifitas sawit perlu dilakukan. Kebijakan moratorium sawit penting didukung dengan analisis-analisis yang menguatkan pentingnya moratorium sawit dilakukan. Beberapa diantaranya dapat dilihat menggunakan analisis ekonomi dan lingkungan (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup/D3TLH). Pembatasan ekspansi perkebunan sawit dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup Oktober – November 2024 Pemberitaan Media: - https://www.kom pas.id/artikel/pe merintahan- prabowo-perlu- mempermanenk an-moratorium- sawit-dan- meningkatkan- transparansi (Kompas) - https://www.mon gabay.co.id/2024 /12/24/catatan- akhir-tahun- 2024-tata-kelola- karut-marut- sawit-terus- ekspansi/ (Mongabay Indonesia) - https://www.temp o.co/lingkungan/r iset-batas-atas- daya-dukung- lingkungan- untuk- perkebunan- 12 lain dengan mempertimbangkan perspektif daya dukung daya tampung lingkungan hidup namun tetap menguntungkan dari sisi ekonomi. sawit-di- indonesia- hampir-terlewati- 3379 (Tempo) Tayangan Webinar: - Diskusi Publik dan Peluncuran Kertas Kebijakan Menghentikan Pemberian Izin Sawit (Perspektif Ekonomi dan Lingkungan) : Gagasan Perbaikan Tata Kelola Sawit Bagi Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. - https://www.yout ube.com/live/vuX gKXXRFfE?si=af CqPhWLXYI64u w7 3 Integrated Area Development (IAD) Pengelolaan DAS melalui Perhutanan Sosial dalam Mencapai Pembanguna n Berkelanjutan di Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial adalah konsep pembangunan yang mengintegrasikan berbagai pihak untuk mengelola hutan secara lestari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung dinamika sosial budaya. Sawit mengimplementasika n ini di Kab. Pohuwato Desember 2023 Pemberitaan Media : - https://gopos.id/p ohuwato- dijadikan-project- program- perhutanan- sosial-2024/ (Gopos Id) Tayangan Webinar: - Workshop/Lokak arya IAD Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo https://www.yout ube.com/watch? v=nUjcfo2CITc 4 Sosialisasi dan Konsolidasi Akses Kelola Masyarakat Pada Kawasan Hutan Dalam KHDPK adalah singkatan dari Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus. Diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2021 tentang Agustus 2023 Tayangan Webinar: - Webinar Sosialisasi dan Konsolidasi Akses Kelola Masyarakat Pada KHDPK Di 13 Pengelolaan Khusus (KHDPK) Di Wilayah Pantura Subang Penyelenggaraan Kehutanan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. KHDPK mencakup hutan lindung dan hutan produksi di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kabupaten Subang menjadi salah satu lokasi kerja sawit watch. Kami secara aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan usaha masyarakat dalam mengdapatkan akses wilayah kelola hutan yang diusulkan kepada Kementerian terkait. Wilayah Pantura Subang https://www.yout ube.com/live/IqZ wU- sWiSU?si=qMFu P3H9htERKr2A 5 Advokasi Masyarakat Adat Petapahan di Kab. Kampar, Provinsi Riau atas Perkebunan Sawit Aktivitas perkebunan sawit skala besar telah mendatangkan dampak negatif bagi keberadaan Masyarakat Hukum Adat, diantaranya Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan (Hutan Adat Imbo Putui). Terdapat wilayah hutan adat seluas 140 hektar yang telah dikonversi menjadi sawit oleh perusahaan. Dampak yang terjadi adalah rusaknya habitat hewan liar dan tumbuhan hutan yang hidup dalam kawasan hutan, karena hutan sudah berganti dengan pohon sawit. Sawit Watch bersama Bahtera Alam melakukan pendampingan bagi masyarakat adat September 2021 Pemberitaan Media: - https://www.riauo nline.co.id/kota- pekanbaru/read/ 2021/11/02/masy arakat-adat- petapahan-ingin- hutannya- dikembalikan (Riau Online) - https://betahita.id /news/lipsus/672 8/perusahaan- sawit-rusak- ekosistem- sungai-hutan- adat-pertama- riau.html?v=163 9326577 (Betahita) - https://riau.suara .com/read/2021/ 09/29/165226/m enegakkan- hutan-adat-imbo- putui-di-tengah- ancaman- perkebunan- sawit (Suara 14 kenegerian petapahan Riau ID) Tayangan Webinar: - Diseminasi Hasil Studi Hutan Adat Imbo Putui “Tamakan Dek Ulok” https://www.yout ube.com/live/L8J V3_A- K0w?si=BXEZV W4m94SbPFei - Webinar Sistem Pengaduan RSPO Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Sawit Masyarakat Adat : https://www.yout ube.com/live/iS4 55kYfYBA?si=NJ _iAjdQPZtFEXW W 6 Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa / EUDR Pemerintah Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan Anti Deforestasi atau dikenal pula Uni Europen Anti Deforestation Policy pada 6 Desember 2022. Peraturan ini ditujukan untuk memastikan agar produk yang diimpor atau ditempatkan di pasar Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan. Produk yang diatur dalam kebijakan ini diantaranya terdapat sawit. Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, 2022-2024 Pemberitaan Media: - https://www.kom pas.id/baca/hum aniora/2024/10/0 5/penundaan- penerapan- aturan-eudr- akan- memperlambat- perbaikan-tata- kelola-sawit (Kompas) - https://esgnow.re publika.co.id/beri ta/soqs7c416/pe nundaan-eudr- berpotensi- hambat- perbaikan- sektor- perkebunan- sawit-di- indonesia (Republika) - https://industri.ko ntan.co.id/news/i mplementasi- 15 Indonesia terdampak atas kebijakan ini. Sawit Watch bersama dengan koalisi masyarakat sipil terus melakukan pemantauan perkembangan kebijakan ini sejak awal dibentuk hingga terkini bahwa ada rencana penundaan implementasinya selama 12 bulan. Mulai dari menghasilkan dokumen pernyataan sikap, konferensi pers hingga pembuatan surat pernyataan sikap bersama merespon perkembangan dan dinamika yang terjadi. eudr-ditunda- dasbor-nasional- menuai-polemik (Kontan Industri ID) - https://hijau.bisni s.com/read/2024 1217/651/18250 83/uni-eropa- tunda-eudr- pemerintah- disarankan- tingkatkan- persiapan (Bisnis Com Hijau) Tayangan Webinar: - Webinar Mengukur Aspek Transparansi Dalam Mekanisme Kebijakan Pasar (RSPO & EUDR) Dalam Sawit Berkelanjutan https://www.yout ube.com/live/8p wDt_- ZSQs?si=kwrU9 8fzL_NbaEcX - Webinar Apa Itu EUDR & Bagaimana Dampak Terhadap Buruh Perkebunan Sawit di Indonesia https://www.yout ube.com/live/Xjm 115- GLMw?si=ZSUe OFMdlxgZQUsU 21. Bahwa dengan berlakunya Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4, Angka 6, Dan Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 16 Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), menghalangi visi, misi maupun usaha- usaha Pemohon dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya alam secara adil dan lestari khususnya di perkebunan sawit rakyat dan di kehutanan. 22. Bahwa terkait permasalahan konstitusional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Sanksi Administratif dan Denda Administratif di Bidang Kehutanan, Pemohon memandang penyelesaian melalui denda adminstratif bukanlah sebuah solusi yang benar, karena hanya akan menjadi sebagai upaya pengampunan atau pemutihan bagi perkebunan-perkebunan sawit perusahaan besar di dalam kawasan hutan. 23. Bahwa hal-hal di atas menurut pandangan Pemohon menimbulkan kerugian konstitusional bagi anggota Pemohon maupun petani yang didampingi Pemohon, tidak berpihak pada kelompok masyarakat rentan di perkebunan sawit, dan menimbulkan ketidakadilan bagi pekebun sawit skala kecil, serta upaya mendorong transformasi perkebunan sawit berkelanjutan yang bebas dari deforestasi menjadi terhalangi. 24. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan; “Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial”. Sehingga petani atau pekebun skala kecil 17 dan masyarakat adat tidak termasuk subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pengrusakan hutan; 25. Bahwa berkaitan dengan permohonan uji materil a quo, Pemohon telah memperjuangkan kepentingan hukumnya sebagai bentuk nyata dari visi dan misi yang dimiliki oleh Pemohon di dalam AD/ART, baik itu melalui Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Uji Materi aturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan. 26. Bahwa berkaitan dengan permohonan uji materil a quo, Pemohon juga memperjuangan kepentingan hukumnya karena sebagai Lembaga yang mengusahakan keadilan sosial dan kepastian hukum bagi petani/pekebun dan masyarakat adat yang telah tinggal di sekitar dan di dalam di kawasan hutan Indonesia, agar visi dan misi Pemohon dapat terwujud dengan baik. 27. Bahwa permohonan uji materi a quo oleh Pemohon dilindungi oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” 28. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Nurhanudin Achmad selaku Ketua/Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit dapat mewakili lembaga sebagai Pemohon dan Pemohon memiliki kerugian konstitusional sehingga memiliki kedudukan hukum untuk melakukan permohonan uji materiil undang-undang a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIIL 18 A. Bahwa Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28I (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum 29. Bahwa Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan: Paragraf 4 Kehutanan Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I3 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54321 diubah sebagai berikut: 4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12A (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/ atau huruf h dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. Orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. 30. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” 19 31. Bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, menyatakan: Pasal 12 Setiap orang dilarang: a. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan; b. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah; d. memuat, membongkar, mengangkut, menguasal, dan/atau memilkarkas, penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; e. mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; h. memanfaatkan Hasil Hutan Kayu yang diduga berasal dari hasil Pembalakan Liar; i. mengedarkan kayu hasil Pembalakan Liar melalui darat, perairan, atau udara; j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara; k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil Hutan yang diketahui berasal dari Pembalakan Liar; l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/ atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. 32. Bahwa orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan serta pemanfaatan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial sebagai bentuk dari 20 identitas budaya dan hak masyarakat tradisonal yang dilindung oleh Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. serta tidak masuk kategori perizinan berusaha kehutanan; 33. Bahwa orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/ atau huruf h Undang-undang a quo, banyak yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, untuk itu menjadi tanggungjawab pemerintah menyelenggarakan pendaftaran Orang perseorangaan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan dalam rangka kebijakan penataan kawasan hutan; 34. Bahwa dengan adanya ketentuan harus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan sebagaimana ketentuan Pasal 12A Undang- undang a quo, berpotensi adanya tindakan represif terhadap orang perseoangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; 35. Bahwa seharusnya Pemerintah hanya bertindak represif kepada Kelompok Teroganisir pelaku pengrusakan hutan, adapun bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi penyelesaian penguasaa tanah dalam kawasan hutan in casu melakukan pendaftaran orang peroangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan di dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; 36. Bahwa selain itu, Mahkamah pernah mengesampingkan sanksi pidana terhadap orang perseorangan yang berada didalam kawasan hutan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 dalam perkara pengujian Undang-Undang Kehutanan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yang menyatakan, “Setiap orang dilarang:... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak 21 atau izin dari pejabat yang berwenang”, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Mahkamah berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan “di sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan; 37. Bahwa atas Putusan Mahkamah tersebut di atas, kemudian pembuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang telah membuat perluasan perlindungan hukum tidak hanya orang perseorangan yang berada dalam kawasan hutan, tertapi termasuk dan/atau di sekitar Kawasan Hutan; 38. Bahwa perluasan tersebut merupakan tindakan positif pemerintah dalam melindungan orang perseorangan yang berada dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan, tetapi perluasan perlindungan tersebut tidak diikuti dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan penataan kawasan 22 hutan terhadap orang perseorangan yang berada dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan bagi yang telah tinggal paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dan belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; 39. Bahwa banyak orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang telah tinggal lebih dari 5 (lima) tahun secara terus menerus dan tetapi belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, sehingga kewajiban pemerintahlah yang melakukan penataan Kawasan Hutan dengan cara melakukan pendaftaran bukan justru memberikan sanksi administratif yang akan berujung pada tindakan represif bukan persuasif; 40. Bahwa dengan demikian, maka Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang kata “dikecualikan”, dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan”, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, haruslah dinyatakan bertentangan dangan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, khusus Pasal 12A ayat (2) sepanjang kata “dikecualikan” tidak dimaknai “dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan”; 41. Bahwa dengan dinyatakan Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan”, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, dinyatakan bertentangan dangan Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, maka Ketentuan Pasal 12A Undang-Undang a quo menjadi: Pasal 12A (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 23 huruf a sampai dengan huruf f dan/ atau huruf h dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan terhadap: a. Orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. 42. Bahwa selain itu juga, dengan dinyatakan Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan”, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bertentangan dangan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum, dan justru akan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan penataan Kawasan Hutan terhadap perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan terhadap; B. Bahwa Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 24 karena menimbulkan Ketidakpastian Hukum. 43. Bahwa Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan: Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20I3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I3 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54321 diubah sebagai berikut: 6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17A (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus- menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif” (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: c. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau d. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. 44. Bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e undang-undang a quo juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan: Pasal 110B (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan 25 sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: e. penghentian sementara kegiatan berusaha; f. pembayaran denda administratif; dan/atau g. paksaan pemerintah 45. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 46. Bahwa Pasal 17 ayat (2) undang-undang a quo juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan: (2) Setiap orang dilarang: h. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; i. melakukan kegiatan perkebunan di dalam
Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; j. mengangkut dan/ atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; k. menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/ atau l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 47. Bahwa selanjutnya, terhadap sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d undang-undang a quo, juga telah dilakukan pengecualian terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare melalui ketentuan Pasal 110B Ayat (2) UU a quo, menyatakan: 26 “Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan”. 48. Bahwa terhadap pengaturan atas pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d undang-undang a quo, dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut : Pengaturan sanksi pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo menggunakan Pasal 17 A ayat (1) undang-undang a quo Pengaturan sanksi pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo menggunakan Pasal 110B undang-undang a quo - Bahwa dalam Pasal 17A ayat (1) setiap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif; - Bahwa dengan demikian, setiap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo masih dikenai sanksi administratif; - Bahwa selanjutnya Pasal 17A ayat (2), adapun pengecualian terhadap sanksi administratif yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo harus terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; - Bahwa dalam Pasal 110B ayat (1) Undang-undang a quo setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e dikenai sanksi administratif; - Bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110B ayat (1) undang-undang a quo telah dikecualikan bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 110B ayat (2) Undang- undang a quo; - Bahwa dalam ketentuan Pasal 110B ayat (2) Undang- undang a quo, orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling 27 - Bahwa dengan demikian, orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo dikecualikan dikenai sanksi administratif sepanjang terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; banyak 5 (lima) hektare, yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e tidak dikenai sanksi administratif melainkan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan; 49. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang menunjukan adanya ketidakpastian hukum atas pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d undang- undang a quo, sebagai berikut: Pengaturan Pasal 17A undang- undang a quo Pengaturan Pasal 110B undang-undang a quo Bahwa perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus- menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d undang-undang a quo, dikenai sanksi administratif kecuali telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; Bahwa perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e undang-undang a quo, tidak dikenai sanksi administratif melainkan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan; 50. Bahwa pengaturan Pasal 17A undang-undang a quo yang mengatur orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang 28 melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d undang-undang a quo, dikenai sanksi administratif kecuali telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan, sedangkan Pasal 110B undang-undang a quo yang mengatur perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Undang-undang a quo, tidak dikenai sanksi administratif melainkan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, telah menimbulkan konflik norma dalam undang-undang a quo, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum; 51. Bahwa dengan demikian, agar terjadi keselarasan antara norma dalam undang-undang a quo, maka Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang kata “dikecualikan”, dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan”, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, haruslah dinyatakan bertentangan dangan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat; 52. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) telah memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat; 53. Bahwa dengan ketentuan Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan”, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bertentangan dangan 29 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka pengaturan Pasal 17A undang-undang a quo yang mengatur orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d haruslah dikesampingkan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, bukan harus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan terlebih dahulu baru dikecualikan dari sanksi administratif; 54. Bahwa seharusnya Pemerintah melakukan pendaftaran terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan, hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 110B ayat (2) undang-undang a quo; 55. Bahwa dengan dinyatakan Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan”, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, haruslah dinyatakan bertentangan dangan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, maka Ketentuan Pasal 17A undang-undang a quo menjadi : Pasal 17A (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus- menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif; (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. 56. Bahwa selain itu juga, dengan dinyatakan Pasal 17A ayat (2) huruf a 30 sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan”, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bertentangan dangan Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum, dan justru akan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan penataan Kawasan Hutan terhadap perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan belum terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan terhadap selain itu juga akan terjadi keselarasan norma dengan Pasal 110B ayat (2); C. BAHWA PASAL 110B AYAT (1) SEPANJANG FRASA “KEGIATAN LAIN” UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PARAGRAF 4 PASAL 37 ANGKA 20 UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL PASAL 28D (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM 57. Bahwa Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan: Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 31 “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20I3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I3 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54321 diubah sebagai berikut: 20. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110B sehingga berbunyi sebagai berikut:” Pasal 110B (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan berusaha; b. pembayaran denda administratif; dan/atau c. paksaan pemerintah (2) “Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan”. 58. Bahwa Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 59. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harus juga didasarkan pada asas kejelasan rumusan, yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 60. Bahwa ketentuan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 32 Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah mengatur adanya pemberian sanksi administratif terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain; 61. Bahwa pengaturan di dalam Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang a quo yang memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e tidak jelas secara rumusan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; 62. Bahwa Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, sebagai berikut: Pasal 17 (1) Setiap Orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; b. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap Orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; 33 b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; d. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 63. Bahwa selain mengatur pemberian sanksi atas pelanggaran Pasal 17, Pasal 110B ayat (1) undang-undang a quo juga memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran “kegiatan lain”, yang menimbulkan ketidakpastian hukum, karena rumusan “kegiatan lain” tidak dijelaskan dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan undang-undang a quo; 64. Bahwa jauh sebelum adanya negara dan hingga kini, petani dan masyarakat adat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan telah memiliki pengetahuan tradisional yang turun temurun tentang budidaya pertanian dan pemanfaatan hasil hutan sekaligus menjaga kelestariaan alam. Negara kemudian hadir membuat pengaturan tentang hutan termasuk yang mengatur bahwa masyarakat perlu izin penebangan pohon untuk keperluan sendiri dan tanpa tujuan komersil; 65. Bahwa “kegiatan lain” dalam kawasan hutan melingkupi banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat demi keberlangsungan hidupnya. Bahwa dengan adanya frasa “kegiatan lain” dalam Pasal 110B ayat (1) tersebut, dapat menimbulkan makna yang luas, tidak mempunyai pengertian yang jelas dan kongkrit sehingga dapat menjadi celah untuk melanggar hak masyarakat yang bergantung hidupnya dalam kawasan hutan; 66. Bahwa Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas 34 hak dan kewajiban setiap warga negara (Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.); 67. Bahwa Menurut Van Apeldoorn, Kepastian hukum dapat juga berarti hal- hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya. 68. Bahwa Hukum mengandung kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri. Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan; 69. Bahwa Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah 35 satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa konsep kepastian hukum yaitu “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya” 70. Bahwa suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang- undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan Sigalingging: antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kejelasan saja. 71. Bahwa dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “Einführung in Die Rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) keadilan (gerechtigkeit); (2) kemanfaatan (zweckmassigkeit); dan (3) kepastian hukum (rechtssicherheit). 72. Bahwa asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, 36 yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. 73. Bahwa “Lord Lloyd” mengatakan bahwa: “…law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 74. Bahwa di dalam maupun di sekitar kawasan, banyak kegiatan/aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, seperti berkebun, mengumpulkan kayu, memanen hasil hutan non kayu, berburu, meramu, berladang, dan pemukiman yang tidak masuk dalam rezim perizinan berusaha sektor kehutanan, yang mana penguasaan dan pemanfaatan hutan dilaksanakan secara adil dan lestari oleh masyarakat, sehingga frasa kegiatan lain menimbulkan ketidakpastian hukum. 75. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pasal 110B ayat (1) sepanjang frasa “kegiatan lain” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, telah menimbulkan multi tafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, yang berpotensi akan 37 berdampak pada pelaksana undang-undang a quo melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang melakukan kegiatan di dalam atau sekitar kawasan hutan dengan tujuan tidak dalam rangka merusak kawasan hutan; 76. Bahwa apabila sepanjang frasa “kegiatan lain” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka akan memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan-kegiatan apa saja yang dilarang serta menjamin terhadap orang perorangan yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan, sehingga tidak akan terjadi kekosangan hukum apabila frasa “Kegiatan lain” dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945; D. BAHWA PASAL 110B AYAT (2) SEPANJANG FRASA “PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN SECARA TERUS MENERUS DENGAN LUASAN PALING BANYAK 5 (LIMA) HEKTARE” UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PARAGRAF 4 PASAL 37 ANGKA 20 UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA INKONTITUSIONAL DENGAN PASAL 28I AYAT (3) DAN PASAL 33 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI “TIDAK BERLAKU BAGI ORANG PERSEORANGAN YANG TELAH MENGUASAI/MEMILIKI DAN MEMPERGUNAKAN TANAHNYA SEBELUM PENETAPAN KAWASAN HUTAN” 77. Bahwa Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 38 Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan: Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20I3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I3 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54321 diubah sebagai berikut: 20. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 110A dan Pasal 110B sehingga berbunyi sebagai berikut:” Pasal 110B (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: d. penghentian sementara kegiatan berusaha; e. pembayaran denda administratif; dan/atau f. paksaan pemerintah (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan. 78. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” 79. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 80. Bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa ada dua status hutan, yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas 39 tanah. Adapun Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah; 81. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA 1960) yang dimaksud hak atas tanah yaitu Hak Milik. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan. Dan bahwa Hak Milik, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia; 82. Bahwa dalam perkembangan hukum di Indonesia, ada pengakuan atas kepemilikan masyarakat atas hutan, yaitu hutan adat bukanlah hutan negara sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU Kehutanan (PutusanNomor 35/PUU-X/2012), dan Hutan Milik Desa yang diakui sebagai aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 83. Bahwa bagi Negara tujuan izin penebangan kayu adalah untuk tetap menjaga fungsi hutan. Hal sama dengan yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT). Untuk menjaga sistem pertanian, petani haruslah mempunyai izin ketika mencari, mengembangkan dan mengedarkan benih; 84. Bahwa di dalam perkara Pengujian UU SBT, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak dilarang perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri, dan tidak dilarang pengedaran hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri yang tidak lebih dahulu dilepas oleh Pemerintah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU- X/2012); 85. Bahwa alasan-alasan yang dipergunakan Mahkamah Konstitusi dalam menyusun pendapat-pendapatnya adalah, pertama, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama. Kedua, perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, bahkan 40 secara turun temurun berkecimpung dalam dunia pertanian adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase pertanian, sebab hal itu berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian; 86. Bahwa jika pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas dikontekskan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan disekitar kawasan hutan, dapat disimpulkan bahwa perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil hutan, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam hutan (budidaya di hutan dan memungut hasil hutan) adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase kehutanan (perusakan hutan), sebab hal itu berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di kehutanan yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor kehutanan. 87. Bahwa bentuk penguasaan negara atas hutan berupa kebijakan yang mengabaikan hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat secara turun temurun. Dan berupa pengaturan dan pengurusan terkait perizinan berusaha kehutanan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan telah menciptakan ketidakpastian jaminan hukum, terhalanginya perlindungan hak petani dan masyarakat adat, potensial mengakibatkan tujuan penguasaan Negara atas hutan, yaitu bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat terpenuhi; 88. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah di sekitar atau di kawasan hutan oleh masyarakat pemilik hak tidaklah bisa hanya diakui apabila di bawah 5 hektare, melainkan berdasarkan hak-hak tradisional yang bersifat secara turun temurun yang sudah ada sebelum negara Indonesia belum merdeka; 89. Bahwa penataan kawasan hutan oleh Pemerintah seharusnya memperhatikan pemukiman dan peladangan, termasuk objek tanah di atas 5 (lima) ha yang sebelumnya tidak ditetapkan menjadi kawasan 41 hutan; 90. Bahwa selain itu juga, banyak orang perseorangan yang bertempat tinggal dan menggarap objek tanah belum 5 (lima) tahun, tetapi karena objek tanah tersebut kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka hal tersebut akan berpotensi pada hilangnya hak atas tanah orang perorangan di objek tanah tersebut, dan berpotensi mendapatkan sanksi hukum, karena berdasarkan Pasal 110B ayat (2) yang dikecualikan dari sanksi hukum adalah orang perorangan yang telah tinggal minimal 5 (lima) tahun; 91. Bahwa pengaturan pembatasan 5 (lima) hektar sebagai syarat dikecualikan dari pemberian sanksi tersebut juga akan berdampak pada orang perseorangan yang lebih dahulu menguasai objek tanah lebih dari 5 (lima) hektar dan kemudian area tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan, tentunya akan menghilangkan hak-hak orang perorangan atas tanah yang telah dikuasai lebih dari 5 (lima) hektar dan lebih dahulu sebelum objek tanah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan; 92. Bahwa dengan demikian, sepanjang frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare”, haruslah dinyatakan tidak berlaku untuk orang perseorangan yang telah menguasai/memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan, guna melindungi hak masyarakat tradisional dan penguasaan negara atas hutan dapat dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat; IV. PETITUM Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 12A Ayat (2) huruf a sepanjang kalimat “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam 42 Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kalimat “dikecualikan” tidak dimaknai “dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan”; 3. Menyatakan Pasal 17A Ayat (2) huruf a sepanjang kalimat “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kalimat “dikecualikan” tidak dimaknai “dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan”; 4. Menyatakan Pasal 110B Ayat (1) sepanjang frasa “Kegiatan lain” Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 5. Menyatakan Pasal 110B ayat (2) sepanjang frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam 43 Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku orang perseorangan yang telah menguasai/memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan”; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau; Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Perkumpulan Sawit Watch Nomor 59 tertanggal 16 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Lanny Hartono, S.H.; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-131.AH.01.06.Tahun 2009 tentang Pengesahan Perkumpulan; 44 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota “Perkumpulan Pemantau Sawit” Nomor 79 tertanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Sundajik, S.H., M.Kn; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08 Tahun 2022 tertanggal 22 Agustus 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Kongres Perkumpulan Pemantau Sawit Watch Ke-VI dengan Nomor SK 013/KONGRES/XII/2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch Periode 2021-2025; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Sawit Watch; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar “Perkumpulan Sawit Watch” Nomor 39 tertanggal 26 Oktober 2007; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhanudin Achmad; 11. Bukti P-11 : Print Out Berita pada halaman website TEMPO dengan Judul “Tata Kelola Sawit Ilegal, KLHK Dikenal Lamban dan Tak Transparan” https://www.tempo.co/lingkungan/tata-kelola-sawit-ilegal- klhk-dikenal-lamban-dan-tak-transparan-88056 Diunduh pada tanggal 25 November 2024; 12. Bukti P-12 : Print Out Opini oleh Gunawan pada halaman website Kompas dengan judul “Dampak Tambahan Pemutihan Kebun Sawit di Kawasan Hutan” https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/29/dampak- tambahan-pemutihan-kebun-sawit-di-kawasan- hutan?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_camp aign=tpd_-_android_traffic Diunduh pada tanggal 25 November 2024 45 Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Grahat Nagara, S.H., M.H. yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2025 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2025, dan ahli Gunawan yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025, serta 2 (dua) orang saksi yakni Parubahan Hasibuan dan Nasaruddin Dasopang yang menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Pemohon 1. Grahat Nagara, S.H., M.H. Keterangan Ahli ini saya sampaikan sebagai argumentasi normatif terkait dengan posisi hukum pekebun rakyat dan masyarakat adat khususnya yang berhadapan dengan ancaman pidana maupun sanksi lainnya, terkait dengan larangan penggunaan kawasan hutan secara ilegal sebagaimana Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Keterangan ini diberikan dengan mengingat bahwa sebelumnya, persoalan yang hampir serupa juga pernah diutarakan dan didiskusikan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: ● Adalah paradoks apabila di satu pihak mengakui masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan, namun di sisi lain masyarakat yang sama justru diancam dengan hukuman. (lihat Hal 181). Kemudian, saya juga berharap Majelis Hakim untuk merujuk kembali keterangan ahli yang telah disampaikan sebelumnya dalam Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, khususnya keterangan oleh Noer Fauzi Rachman yang berjudul Meralat Negaraisasi Tanah Adat, yang pada pokoknya menguraikan bahwa: ● Perlu adanya transformasi untuk meralat negaraisasi tanah adat, yang gunanya memvalidasi kewarganegaraan masyarakat adat. Senyampang dengan itu, melalui keterangan ini saya mengajukan beberapa premis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini. 46 Saya akan mulai dengan pendapat utama yang berkaitan dengan pasal-pasal itu adalah: bahwa pekebun rakyat dan masyarakat hukum adat bukanlah subjek hukum tertuju (norm addressat) untuk delik penggunaan kawasan hutan ilegal. Oleh karena itu, penerapan dan pengaturan sanksi terhadap komunitas lokal dan masyarakat hukum adat dalam konteks penggunaan kawasan hutan ilegal bertentangan dengan keseluruhan sistematika normatif perlindungan hak-hak masyarakat adat yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk mendukung itu, saya ingin menyampaikan setidaknya tiga premis utama: ● Pertama, bahwa penguasaan tanah secara tradisional oleh masyarakat adat dan komunitas lokal setempat merupakan bagian dari proses politik menjadi Warga Negara Indonesia. ● Kedua, bahwa kedudukan aturan-aturan pidana berdasarkan yang masih mengikuti logika berhukum kolonial sebenarnya berusaha dikoreksi meskipun setengah hati. ● Ketiga, bahwa Penataan Kawasan Hutan hanya dapat menjadi cara untuk menuju pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal apabila memposisikan hak-hak mereka sebagai hak yang bersifat deklaratif. Premis Pertama Pengakuan Penguasaan Tanah Secara Tradisional Oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Setempat Merupakan Bagian Dari Proses Politik Menjadi Warga Negara Indonesia Benar bahwa ada anasir negaraisasi tanah adat, seperti yang disampaikan oleh Noer Fauzi Rachman dalam keterangan ahlinya pada tahun 2012 lalu, begitu juga ada upaya untuk mengarahkan pada unifikasi hukum agraria, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Akan tetapi, penting juga untuk memaknai bahwa secara historis, Undang- Undang Pokok Agraria merupakan undang-undang yang lahir dengan semangat dan politik hukum agraria yang anti-kolonial. Argumentasi utamanya adalah bahwa undang-undang ini, yaitu UUPA, secara normatif berseberangan diametral dengan politik hukum agraria masa kolonial Belanda. Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 dalam UUPA 1960 secara khusus berada dalam posisi membantah asumsi dasar yang membentuk pemberlakuan azas domein verklaring di Indonesia pada masa kolonial. 47 Pemberlakuan azas domein verklaring, berdasarkan konkordansi hukum Belanda di Indonesia, sebagai negara jajahan pada masa itu, mengabaikan dan menihilkan bukan hanya masyarakat adat Indonesia, sebagai pribumi di nusantara, tetapi juga hak-hak hidup dan penguasaan tanahnya. Hal ini memicu kegelisahan bukan cuma bagi cerdik cendikia hukum Indonesia, tetapi juga bahkan di Belanda. Diuraikan panjang di dalam bukunya Peter Burns tahun 1999 dan disertasinya Upik Djalins tahun 2012 lalu, ketika domein verklaring dan bentuk hak atas tanah dari Belanda diberlakukan di Indonesia berdasarkan konkordansi hukum, van Vollenhoven berdebat dengan sesama akademisi Belanda, misalnya Nolst Trinite, atau Ter Haar dan Logemann. Tulisan-tulisan Vollenhoven, seperti Perjuangan Hukum Adat dan Orang Indonesia dan Tanahnya, adalah cara bagi van Vollenhoven untuk berargumen prinsip domain negara secara sepihak tidak hanya tidak simpatik, tetapi juga tidak punya basis argumen, kontradiktif, dan akan menghasilkan miskonsepsi teoritik (Burns, 1999. Leiden Legacy). Dalam tulisan ini saya hanya akan menggarisbawahi pada argumen bahwa pemberlakuan sepihak hukum Belanda di Indonesia (Hindia Belanda), tidak dapat diselesaikan dengan proses peralihan hak ulayat atau dalam hal ini right of allocation yang dimiliki masyarakat adat kepada pemerintah (kolonial) sebagai pemegang kuasa atas tanah tertinggi. Karena perbedaan sifat dan arena hukum antara keduanya sehingga akan membuatnya semakin rumit untuk dicerna secara logis, dan inkonstitusional dalam perspektif hukum Belanda. Oleh karena itu, penundukan sukarela oleh pribumi atau masyarakat adat terhadap hukum Belanda tersebut tidak memiliki posisi politik yang sama. Selain bahwa akses terhadap proses hukumnya tidak sama, aturan-aturan keperdataan agraria Belanda tidak memahami bentuk penguasaan tanah masyarakat adat beragam. Hal ini dipotret oleh Supomo, cendikia agraria Indonesia pada masa itu, dalam disertasinya yang secara terang-terangan bahkan menuduh Belanda (pemerintah di luar wilayah Indonesia) sejak tahun 1874 membatasi dan mengurangi hak-hak masyarakat Indonesia atas tanahnya dalam berbagai bentuk, melalui berbagai cara. Misalnya, melalui pemberlakukan penataan (reorganisasi) batas desa dan daerah istimewa (vorstenlanden) yang lebih banyak menghilangkan hak-hak membuka tanah masyarakat Jawa - oleh karenanya, memberlakukan domein verklaring secara diam-diam. 48 Kalau kita refleksikan dari sana, permohonan ini maupun yang dilakukan sebelumnya sebenarnya merupakan dampak dari perdebatan yang sama. Apakah masyarakat adat berhak secara konstitusional untuk menguasai tanah yang tidak bergantung pada posisi normatif penguasaan tanah pemerintah Belanda (staatsdomein) (Djalins, 2012. Subjects, Law Making and Land Rights.) Dengan semangat anti-kolonial itu, Undang-Undang Pokok Agraria kemudian memilih untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan bukan hanya masyarakatnya tetapi juga hukumnya, sehingga kemudian konsekuensinya termasuk konsepsi hak yang dibentuk berdasarkan hukum- hukum adat itu. Lihat misalnya pada Pasal 5 UUPA, yang secara tegas menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat. Pasal 3 Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 5 Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur- unsur yang bersandar pada hukum agama. Penghapusan Agrarisch Besluit 1870 dan pernyataan normatif hukum adat sebagai sumber hukum agraria menunjukkan posisi politik hukum agraria Indonesia pasca kemerdekaan yang berusaha membantah asumsi kolonial untuk penguasaan tanah berdasarkan domein verklaring. Bahkan dengan mengatur berbagai hak ulayat dan bentuk hak tradisional lain seperti hak memungut hasil hutan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 amandemen kedua, Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Ketika mencermati istilah “hak tradisional” ini, dalam argumentasi yang lainnya, logis pula untuk menyebutkan bahwa pengakuan masyarakat adat 49 sebagai warga negara Indonesia, tentu tidak bisa dilepaskan dari pengakuan dari tempat masyarakat itu hidup. Tanah di mana dia tinggal, mencari nafkah, dan memiliki keturunan. Proses menjadi warga negara Indonesia untuk masyarakat, sebagaimana disampaikan dalam keterangan Noer Fauzi Rachman, termasuk adalah pengakuan terhadap itu semua. Melalui konsolidasi naskah UUD 1945, Jimly Asshieddiqqie, menyebutkan bahwa: (i) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (iv) Dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula; (v) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (vi) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Logika normatif ini sejalan juga dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “paradoks apabila di satu pihak mengakui masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan, namun di sisi lain masyarakat yang sama justru diancam dengan hukuman” (lihat Hal 181) Tentu pengakuan negara terhadap hak ruang-ruang hidup itu tidak punya konsekuensi untuk menderogasi makna Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun, yang menjadi konsekuensi normatif dari pengakuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya adalah bahwa pengakuan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal terhadap tanah itu bersifat deklaratif. Berbeda dengan pengakuan konstitutif, dengan pengakuan deklaratif, keberadaan MHA dan hak-hak tradisionalnya melekat tanpa harus ditetapkan dengan suatu jenis peraturan perundang-undangan atau suatu produk administrasi pertanahan. Hak masyarakat adat dianggap tetap efektif walaupun tidak atau belum mendapatkan, misalnya, hak pengelolaan atau bahkan melakukan pendaftaran tanah. Salah satu analoginya yang menarik misalnya, disampaikan oleh Muhajir, dkk (2025) bahwa hak ini seperti ketika seseorang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak kemudian menghilangkan haknya sebagai warga negara. Atau contoh lainnya, seperti ketiadaan hubungan pernikahan secara formal tidak menghilangkan hak anak atas orang tuanya. 50 Dengan demikian, ketiadaan lembaran kertas yang disebut sertifikat dari pemerintah tidak serta merta dapat menghilangkan hak tradisional masyarakat adat dan komunitas lokal sekitar hutan. Lebih lanjut dengan konsekuensi itu juga, maka pencatatan dan pendaftaran legalitas hak atas tanah bagi masyarakat adat merupakan layanan publik negara yang seharusnya tidak bersifat diskriminatif dan justru dengan mudah dihilangkan melalui penerbitan izin atau bahkan kriminalisasi. Premis Kedua. Kedudukan Aturan-Aturan Pidana Berdasarkan Logika Berhukum Kolonial Sebenarnya Berusaha Dikoreksi Meskipun Setengah Hati Persoalannya, semangat dan politik hukum anti-kolonialisme itu tidak kemudian dijadikan basis normatif dalam pembentukan aturan di sektor-sektor agraria lainnya, termasuk dalam hal ini kehutanan. Bahkan delik pidana yang ada di dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengikuti secara letterlijk aturan pidana kehutanan yang diberlakukan masa kolonial untuk menemani domein verklaring (Nagara, 2014. Prinsip-Prinsip Legislasi Kriminal Dalam Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam). Lihat misalnya Staatsblaad 125 Tahun 1929. Sehingga, upaya dekolonialisasi dalam politik hukum agraria justru seolah dikhianati oleh undang-undang sektoralnya dan menyebabkan kriminalisasi secara tidak adil terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal - akhirnya yang terjadi, orangnya diakui sebagai warga negara, tetapi hanya untuk diperlakukan sebagai penjahat di tanahnya sendiri. Tanpa memahami politik hukum yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tersebut - sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya, pasal-pasal pidana tentang kehutanan kemudian justru diatur dengan memungkinkan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup di dalam hutan itu dan melaksanakan haknya. Misalnya, Pasal 50 (3) huruf a UU Kehutanan 1999: “dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”, tanpa penjelasan sama sekali mudah untuk diterjemahkan hingga meliputi masyarakat adat yang menggunakan hak tradisionalnya untuk tinggal di dalam kawasan hutan yang ditentukan sepihak. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hak- hak masyarakat lokal terhadap hutan dan tanah yang menjadi tempat tinggalnya 51 sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 68 ayat (3), akan tetapi pengaturannya sangat lemah, dan tidak diatur secara eksplisit sebagai pasal pengecualian. Dapat dilihat bahwa tanpa membacanya dalam pengertian sistematis dengan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam kawasan hutan, mudah untuk terjebak dalam kontradiksi internal perlindungan hak dan menggunakan pasal pidana tersebut untuk mengkriminalisasi subjek hukum yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah. Dalam praktiknya hal ini banyak terjadi, selama bertahun-tahun keberlakuan UU Kehutanan 1999, sebagaimana telah dibahas panjang dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor Nomor 95/PUU-XII/2014. Permohonan dalam perkara a quo dilandaskan pada fakta hukum dan empiris tidak harmonisnya ketentuan pidana dengan politik hukum agraria yang berusaha dicapai melalui UUPA 1960. Tetapi pembacaan penulis terhadap sejarah pembentukan pasal pidana ini menunjukkan asumsi yang lebih mendalam lagi terhadap penderaan overkriminalisasi terhadap masyarakat adat, yaitu melalui pemberlakuan pidana-pidana yang dianggap benar dari masa pemerintahan kolonial tanpa memahami asumsi dasarnya. Tabel 1. Pengaturan Delik Pidana vis a vis Hak Masyarakat Lokal Pengaturan UU Kehutanan 1999 UU P3H 2013 Ketentuan Pidana Pasal 50 (3): Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; Pasal 12 (2): Setiap orang dilarang: b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; Hak Masyarakat Pasal 67 (1): Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; Pasal 68 (3): Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena Pasal 11 (4): Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. (tebal dari penulis). 52 hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan. Keberadaan Pasal 67 dan Pasal 68 UU Kehutanan 1999 berusaha diperbaiki melalui Pasal 11 ayat (4) dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 2013, yang secara spesifik memberikan pengecualian. Tetapi, dalam praktiknya ini pun dianggap masih lemah, karena jarang sekali menjadi rujukan dalam kasus-kasus kriminalisasi tersebut. Selain juga bahwa Pasal 11 (4) UU P3H 2013 itu menentukan prasyarat administrasi “izin dari pejabat berwenang” yang tidak jelas rujukannya. Mungkin Majelis Hakim bisa membandingkan cara berpikir ini dengan pemberlakuan aturan mengenai penundukan sukarela terhadap konkordansi hukum Belanda yang tidak dapat banyak diakses oleh masyarakat adat pada masa kolonial. Selain itu, pemberlakuan syarat “izin” itu juga bertentangan dengan upaya perlindungan hak masyarakat terhadap lahan secara tradisional yang memiliki sifat deklaratif. Tabel 2. Sanksi Administratif Untuk Masyarakat Sekitar Hutan Pengaturan UU P3H 2013 jo UU Cipta Kerja 2023 UU P3H 2013 Ketentuan Pidana Pasal 12A: Orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan…. melakukan pelanggaran Pasal 12 dikenakan sanksi administratif. Pasal 12 (2): Setiap orang dilarang: b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; Hak Masyarakat Pasal 12A (2): Pengenaan sanksi … dikecualikan terhadap orang yang tinggal di dalam kawasan hutan… terus menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. (tebal dari penulis). Pasal 11 (4): Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. 53 (tebal dari penulis). Bahkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 95/PUU- XII/2014, alih-alih memperbaiki politik hukum yang paradoksikal itu, pasca perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, hasrat untuk menghukum masyarakat sekitar hutan kembali dihidupkan melalui Pasal 12A yang disisipkan. Meskipun kali ini pengecualiannya dibunyikan berdekatan dengan larangannya dan sanksinya lebih ringan - dalam bentuk sanksi administratif, akan tetapi pengecualian itu diberikan syarat yang lagi-lagi tidak mudah untuk segera diakses masyarakat dan bertentangan dengan prinsip hak tradisional yang bersifat deklaratif. Persyaratan tambahan, “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” merupakan prasyarat administratif yang tidak ditemukan di dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan aturan turunan sebelumnya, akan tetapi baru hadir pasca UU Cipta Kerja 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelengaraaan Kehutanan. Sehingga meskipun dari tahun ke tahun upaya untuk mewujudkan perlindungan dan pengakuan hak tradisional masyarakat dalam kawasan hutan perlahan secara normatif terbentuk menjadi hukum positif, proses korektifnya berjalan sangat lambat dan bahkan maju mundur. Premis Ketiga Penataan Kawasan Hutan Hanya Dapat Menjadi Cara Untuk Menuju Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Apabila Memposisikan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Secara Deklaratif Salah satu transformasi positif terhadap kebijakan dan upaya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang berada di dalam kawasan hutan adalah dengan memberi bentuk proses pengakuan hak tersebut dalam administrasi tata kelola sektor kehutanan - yaitu yang disebut sebagai penataan kawasan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Sebelum ketentuan itu, aturan-aturan di sektor kehutanan tidak memiliki birokrasi untuk melakukan pengakuan terhadap hak-hak komunitas yang hidup di dalam kawasan hutan, sementara aturan-aturan 54 di bidang pertanahan tidak memperkenankan pendaftaran tanah terhadap peruntukan yang ditentukan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah, sehingga posisi masyarakat seolah disamakan dengan penguasaan tanah skala besar yang haknya didasarkan pada hak atas tanah konstitutif seperti Hak Guna Usaha (HGU). Banyak kasus di mana penerbitan sertifikat hak milik dalam kawasan hutan untuk masyarakat kemudian menimbulkan polemik hukum - dalam kasus yang saya terlibat secara langsung misalnya kasus penerbitan 114 sertifikat di Desa Sobo Trenggalek, di dalam kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Satu-satunya aturan prosedur yang tersedia pada saat itu adalah aturan mengenai pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan. Tetapi, itu untuk perusahaan skala besar, dan lokasinya dibatasi di dalam hutan produksi yang dapat dikonversi, yang tentu saja tidak selalu berkesesuaian dengan ruang hidup masyarakat. Akibatnya, alih-alih mendapatkan hak atas tanahnya, masyarakat sekitar hutan tidak hanya rentan dikriminalisasi oleh negara, tetapi juga dirampas tanahnya oleh perusahaan perkebunan skala besar yang akses hukumnya terbuka luas. Masyarakat hanya diakui haknya justru pada saat dipaksa untuk kehilangan haknya, melalui ganti rugi tanah oleh perusahaan- perusahaan perkebunan skala besar yang akan mengajukan pelepasan kawasan hutan. Pembentukan administrasi untuk pengakuan hak masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan secara hukum positif dimulai dengan terbitnya Peraturan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang kemudian digantikan juga dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, namun implementasinya masih sangat terbatas, dan tidak terbuka informasinya. Beragam prasyarat juga masih membatasi penyelesaian hak-hak tersebut, termasuk misalnya masih memungkinkan terjadinya proses penggusuran secara sepihak. Hadirnya PP Penyelengaraan Kehutanan 2021 mencoba mengkonsolidasi administrasi penyelesaian hak tersebut, sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 68 UU Kehutanan 1999 dan UUPA 1960, dengan sebutan sebagai penataan kawasan hutan, yang ditempatkan sebagai bagian dari proses pengukuhan. Sebelumnya 55 proses pengukuhan ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, meskipun perihal penataan batas yang mengharusnya adanya proses pertemuan dengan masyarakat, tetapi tidak menyediakan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan tradisional yang sudah lama tinggal di dalam kawasan hutan. Pasca berlakunya PP Penyelenggaraan Kehutanan 2021 itu terminologi penataan kawasan hutan dibentuk tetapi tidak menjelaskan bagaimana prosedur itu dijalankan secara rinci, tidak ada misalnya perihal “registrasi” atau “pendaftaran penataan kawasan hutan”. Akhinya, meskipun menyediakan pengecualian, akan tetapi proses administrasi tidak dapat diketahui pintu masuknya. Tanpa itu semua, maka pengaturan mengenai prasyarat “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” kembali terjebak dalam paradigma kolonial, bahwa masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat hanya bisa masuk dalam administrasi melalui penundukan hukum. Bukan pengakuan yang bermartabat. 2. Gunawan Dinamika Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sekarang menjadi UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU) merubah sanksi pidana dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi sanksi adminitratif berupa pembayaran denda yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminitratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Adminitratif di Bidang Kehutanan. Karena Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 dianggap belum optimal dan perlunya tindakan pemerintah, kemudian Presiden menerbitkan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Ketidakoptimalan yang dimaksud dapat dilihat melalui Keterangan Pemerintah yang dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 P/HUM/2023 dalam perkara pengujian Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 yang dimohonkan oleh Sawit Wacth. Disebutkan bahwa dari 3.690 subjek hukum kegiatan usaha yang terbangun di kawasan hutan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 56 dan Kehutanan, hanya 17 subjek hukum yang diberikan pelepasan kawasan hutan dan hanya 35 subjek hukum yang dikenakan sanksi administratif. Satgas Penertiban Kawasan Hutan kemudian melakukan penertiban perkebunan sawit di kawasan hutan, untuk kemudian kebun-kebun tersebut dilakukan penyitaan dan diserahkan kepada PT. Agrinas Palma Nusantara untuk diusahakan menjadi perkebunan sawit. Kebijakan pemerintah ini menimbulkan sejumlah kerentanan. Pertama, rentan bagi diplomasi Indonesia, karena harus menjawab kenapa penertiban hutan tidak berupa reforestasi? Sehingga pasti akan menjadi kendala diplomasi Indonesia terkait kebijakan bebas deforestasi atas ekspor produk komoditas perkebunan strategis. Tetapi probematika bersumber dari UU Cipta Kerja, yang hanya mempersyaratkan penyesuaian perizinan berusaha dan sanksi adminitrasi. Kedua, masalah ketidakpastian hukum karena kenapa kebun yang ditertibkan tidak ditetapkan dahulu menjadi tanah negara atau hutan negara ? baru kemudian ditetapkan oleh pemerintah untuk didayagunakan bagi pemerintah atau bagi petani melalui reforma agraria, perhutanan sosial, dan hutan milik desa. Pengaturan seperti tersebut studi bandingnya dapat dilakukan pada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Ketiga, masalah tuntutan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKMS), sebagai perusahaan perkebunan yang memperoleh lahan dari pelepasan kawasan hutan, PT. Agrinas memiliki kewajiban FPKMS. Komoditas perkebunan strategis produksi petani baik yang berasal dari kebun mandiri (swadaya) atau kebun plasma juga mengalami kendala pengolahan dan pemasaran akibat kebunnya dinyatakan masuk kawasan hutan. Namun belum tentu pekebun melakukan perambahan hutan, karena kebun petani dalam banyak kasus telah digarap sebelum ada penataan kawasan hutan, sehingga ada kebun petani yang telah keluar sertipikat hak milik atas tanah. Dalam permasalahan seperti tersebut di atas, pemerintah telah mensahkan Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Perpres tersebut dicabut dan materinya dimasukan ke dalam Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, meski demikian kebun petani dalam kawasan hutan masih banyak yang 57 mengalami ketidakpastian hukum, sehingga karena masalah legalitas tanah kebun, petani tidak bisa mendapatkan progam Peremajaan Sawit Rakyat. Tidak hanya kebun petani, bahkan wilayah desa ada yang masuk dalam kawasan hutan dan konsesi perkebunan. Perubahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui UU No.3 Tahun 2024, mengatur desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika wilayah yurisdiksi desa tidak diakui karena dianggap masuk kawasan hutan dan konsesi perkebunan, maka hilanglah kewenangan desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis komoditas perkebunan strategis dengan mempergunakan Dana Desa. Oleh karenanya ketika dana konservasi dan dana rehabilitasi diberikan tanpa pengakuan wilayah desa, maka dana-dana tersebut juga tidak bisa dipergunakan untuk pembangunan desa Menariknya fenomena sebagaimana tersebut di atas juga terjadi di lokasi transmigrasi, banyak kasus lahan transmigan produsen komoditas perkebunan strategis tumpang tindih dengan kawasan hutan dan areal perkebunan perusahaan serta klaim tanah adat/ulayat. Tentu ironi ketika antar kebijakan pemerintah tidak singkron, sehingga akan menjadi kendala bagi transformasi transmigrasi ketika masalah mendasar transmigrasi, yaitu masalah tata guna tanah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Perlindungan Hak Undang-Undang Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), ditujukan untuk mempidanakan kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan Tindak pidana sebagaimana tersebut kemudian dapat mendapatkan pengampunan berdasar perubahan Pasal 110 UU P3H, yang awalnya mengatur ketentuan peralihan tindak pidana pengrusakan hutan, melalui penambahan Pasal 110A dan Pasal 110B dalam Pasal 37 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, 58 menjadi mengatur penyelesaian persyaratan perizinan usaha kehutanan dan sanksi adminitrasi dengan asas ultimum remedium, yaitu mengedepankan pengenaan sanksi administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan. Di dalam UU P3H disebutkan bahwa tidak termasuk kelompok yang terstruktur yaitu kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Karena kelompok masyarakat sebagaimana tersebut di atas tidak dikategorikan dalam kelompok yang terstruktur, maka seharusnya tidak perlu memberikan pengaturan sanksi, meskipun dalam rangka persyaratan pengecualian sanksi adminitratif. Seharusnya pengakuan hak atas tanah masyarakat dan reforma agraria tidak merujuk ke aturan tentang kemudahaan perizinan berusaha dan kemudahan investasi sebagaimana diatur di dalam UU Cipta Kerja, akan tetapi merujuk kepada hukum reforma agraria yang mengatur pembaruan struktur dan hubungan agraria sebagaimana yang diatur di dalam UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960), yang seharusnya juga menjadi rujukan aturan hukum perizinan dan investasi di lapangan agraria. Penutup Pemerintah perlu mensinkronkan kebijakan pelestarian hutan, perkebunan berkelanjutan, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka reforma agraria dalam sebuah pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik dengan melibatkan partisipasi publik secara lebih bermakna, tidak hanya dalam rangka melindungi jaminan kepastian hukum, tetapi juga untuk menegakan keadilan. Solusi Problematik Komoditas Perkebunan Strategis Komoditas perkebunan strategis Indonesia yaitu sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau memiliki kerentanan akibat kebijakan luar negeri negara-negara lain karena adanya hambatan ekspor. Meskipun mayoritas petani bukan pelaku ekspor, akan tetapi karena petani menjual produknya ke 59 perusahaan perkebunan, hambatan ekspor yang dialami perusahaan perkebunan, akan berdampak pada petani, misalnya pada harga produksi petani. Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu kebijakan luar negeri antara lain diplomasi sawit dan diplomasi tarif resiprokal Amerika Serikat, serta memperluas pasar ekspor. Kebijakan dalam negeri juga diambil, seperti hilirasi perkebunan dan menciptakan mekanisme guna memenuhi persyaratan ekspor, misalnya Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia sebagai respon atas EUDR (European Uni Deforestation Free Regulation). Tentu saja kebijakan dalam negeri selain guna mendukung diplomasi juga harus menjawab masalah kerentanan komoditas perkebunan strategis yang bersumber dari permasalahan nasional. Kerentanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sekarang menjad UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU) merubah sanksi pidana dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi sanksi adminitratif berupa pembayaran denda yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminitratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Adminitratif di Bidang Kehutanan. Karena Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 dianggap belum optimal dan perlunya tindakan pemerintah, kemudian Presiden menerbitkan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Ketidakoptimalan yang dimaksud dapat dilihat melalui Keterangan Pemerintah yang dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 P/HUM/2023 dalam perkara pengujian Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 yang dimohonkan oleh Sawit Wacth. Disebutkan bahwa dari 3.690 subjek hukum kegiatan usaha yang terbangun di kawasan hutan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hanya 17 subjek hukum yang diberikan pelepasan kawasan hutan dan hanya 35 subjek hukum yang dikenakan sanksi administratif. Satgas Penertiban Kawasan Hutan kemudian melakukan penertiban perkebunan sawit di kawasan hutan, untuk kemudian kebun-kebun tersebut 60 dilakukan penyitaan dan diserahkan kepada PT. Agrinas Palma Nusantara untuk diusahakan menjadi perkebunan sawit. Kebijakan pemerintah ini menimbulkan sejumlah kerentanan. Pertama, rentan bagi diplomasi Indonesia, karena harus menjawab kenapa penertiban hutan tidak berupa reforestasi? Sehingga pasti akan menjadi kendala diplomasi Indonesia terkait kebijakan bebas deforestasi atas ekspor produk komoditas perkebunan strategis. Tetapi probematika bersumber dari UU Cipta Kerja, yang hanya mempersyaratkan penyesuaian perizinan berusaha dan sanksi adminitrasi. Kedua, masalah ketidakpastian hukum karena kenapa kebun yang ditertibkan tidak ditetapkan dahulu menjadi tanah negara atau hutan negara ? baru kemudian ditetapkan oleh pemerintah untuk didayagunakan bagi pemerintah atau bagi petani melalui reforma agraria, perhutanan sosial, dan hutan milik desa. Pengaturan seperti tersebut studi bandingnya dapat dilakukan pada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Ketiga, masalah tuntutan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FPKMS), sebagai perusahaan perkebunan yang memperoleh lahan dari pelepasan kawasan hutan, PT. Agrinas memiliki kewajiban FPKMS. Komoditas perkebunan strategis produksi petani baik yang berasal dari kebun mandiri (swadaya) atau kebun plasma juga mengalami kendala pengolahan dan pemasaran akibat kebunnya dinyatakan masuk kawasan hutan. Namun belum tentu pekebun melakukan perambahan hutan, karena kebun petani dalam banyak kasus telah digarap sebelum ada penataan kawasan hutan, sehingga ada kebun petani yang telah keluar sertipikat hak milik atas tanah. Dalam permasalahan seperti tersebut di atas, pemerintah telah mensahkan Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Perpres tersebut dicabut dan materinya dimasukan ke dalam Perpres No.62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, meski demikian kebun petani dalam kawasan hutan masih banyak yang mengalami ketidakpastian hukum, sehingga karena masalah legalitas tanah kebun, petani tidak bisa mendapatkan progam Peremajaan Sawit Rakyat. Tidak hanya kebun petani, bahkan wilayah desa ada yang masuk dalam kawasan hutan dan konsesi perkebunan. Perubahan UU No. 6 Tahun 2014 61 tentang Desa melalui UU No.3 Tahun 2024, mengatur desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika wilayah yurisdiksi desa tidak diakui karena dianggap masuk kawasan hutan dan konsesi perkebunan, maka hilanglah kewenangan desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis komoditas perkebunan strategis dengan mempergunakan Dana Desa. Oleh karenanya ketika dana konservasi dan dana rehabilitasi diberikan tanpa pengakuan wilayah desa, maka dana-dana tersebut juga tidak bisa dipergunakan untuk pembangunan desa Menariknya fenomena sebagaimana tersebut di atas juga terjadi di lokasi transmigrasi, banyak kasus lahan transmigan produsen komoditas perkebunan strategis tumpang tindih dengan kawasan hutan dan areal perkebunan perusahaan serta klaim tanah adat/ulayat. Tentu ironi ketika antar kebijakan pemerintah tidak singkron, sehingga akan menjadi kendala bagi transformasi transmigrasi ketika masalah mendasar transmigrasi, yaitu masalah tata guna tanah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Tranformasi Penelusuran sejarah, analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta data-informasi, harus menjadi pijakan bagi pemerintahan dalam rangka perlindungan komoditas strategis perkebunan berbasis pemberdayaan petani dan kaitannya dengan penyelesaian masalah tumpang tindih kawasan hutan dan produksi komoditas perkebunan strategis yang bebas deforestasi. Mengingat kondisi perekonomian nasional dan internasional yang rentan, diperlukan fundamental ekonomi yang kuat melalui transformasi pertanian-perkebunan dan transformasi perdesaan, untuk itu hilirasi perkebunan haruslah menggerakan petani dan desa. Saksi Pemohon 1. Parubahan Hasibuan - Saksi merupakan petani sawit yang menanam dan mengelola perkebunan sawit sejak tahun 1995 (selama 30 tahun) dengan luas kebun mencapai 4,5 62 hektar. Saat ini menjabat sebagai kepala desa (mulai tahun 2010 hingga sekarang). - Saksi lahir pada tanggal 7 Agustus 1977 dan sejak lahir sudah berada di Desa Ujung Gading Julu. - Saksi dan yang lainnya telah mengelola lahan dan saksi tidak tahu bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan. Pada tahun 2010 saksi dan yang lainnya datang ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, memohon agar tanah-tanah saksi dan yang lainnya yang berada di sana bisa disertifikatkan. Tapi jawaban Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa tanah-tanah di sana belum bisa disertifikatkan dikarenakan masih masuk dalam kawasan hutan. Namun anehnya, HGU PT Wonorejo terbit di atas kawasan hutan tersebut. - Selanjutnya, saksi dan yang lainnya dari Desa Ujung Gading Julu membuka lahan di sana seluas 3.000 hektare dengan jumlah masyarakat sekarang 904 kepala keluarga. Usaha kami untuk melepaskan ini dari kehutanan, kami mengusulkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui program TORA dan sudah diimper oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, sampai saat ini belum ada hasil yang positif. - Kondisi terkini sekarang, bahwa satgas PKH telah membuat plang di atas lahan-lahan masyarakat tersebut yang berbunyi bahwa lahan perkebunan kelapa sawit seluas 7.575,11 hektare dalam penguasaan Negara Republik Indonesia. Hal ini membuat resah masyarakat, apakah lahan saksi dan yang lainnya ini disita dan diambil alih oleh negara. Jika memang benar lahan saksi dan yang lainnya ini disita dan diambil oleh negara, terus saksi dan yang lainnya mau ke mana, karena tidak hanya kebun masyarakat, namun desa saksi dan yang lainnya itu semua masuk dalam kawasan hutan. Saksi meminta agar Pasal 12A Undang-Undang Cipta Kerja terkait pengecualian sanksi administrasi dikenakan bagi orang perseorangan yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. 2. Nasarudin Dasopang - Saksi merupakan petani sawit yang telah menanam dan mengelola perkebunan sawit dengan luas kebun mencapai 4 (empat) hektar. 63 - Pada tahun 1900, saksi dan sebanyak 2.000 kepala keluarga masyarakat merupakan petani, melakukan pembukaan lahan eks-HPH PT Rimba Baru seluas ±8.000 hektare di Register 40 Padang Lawas yang berada di Desa Ujung Gading Julu, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang menjadi Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada tahun 1995, saksi dan masyarakat petani menanami kelapa sawit dan mendirikan rumah dan gubung. - Pada tahun 1985, Kepala Desa Ujung Batu Julu mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah Ujung Batu Julu. Kemudian saksi dan yang lainnya diminta membuat surat ganti rugi. Pada tahun 1998, tanah saksi dan yang lainnya tanpa sepengetahuan saksi dan yang lainnya diserahkan Kepala Desa Ujung Batu Julu kepada PT Torganda. Kemudian terjadi pengusiran masyarakat oleh PT Torganda secara paksa, pondok saksi dan yang lainnya dibakar, tanaman masyarakat diracuni. - Selanjutnya, saksi dan yang lainnya mau menduduki lahan namun dihadang oleh karyawan-karyawan PT Torganda. Kemudian saksi dan yang lainnya mengadukan kepada Dandim Tapanuli Selatan di masa itu. Dan selanjutnya meminta audiensi ke gubernur, dan gubernur meminta kepada PT Torganda harus meninggalkan lahan tersebut. Dan hingga Putusan Mahkamah Agung, PT Torganda tidak juga mengindahkannya. Hingga akhirnya pada tanggal 25 April 2025, terlaksanalah eksekusi di lapangan. - Saksi pada saat itu, pernah beraudiensi kepada Kepala Biro Hukum Depertemen Kehutanan yakni Bapak Suparno, S.H. Bapak Suparno mengatakan bahwa ke depan Register 40, kelompok tani perjuangan Tani Sejahtera akan dikusertakan dalam pengelolaannya ke depan. - Setelah eksekusi di lapangan tanggal 29 April dilaksanakan, saksi dan yang lainnya mendatangi tim PKH dan diterima oleh Wakil Sekjen Bapak Sutikno. Bahwasanya lahan itu sudah dieksekusi dan sudah diserahkan/dikembalikan kepada Departemen Kehutanan. Saksi dan yang lainnya meminta kepada Depertemen Kehutanan agar diikutsertakan dalam pengelolaan itu sesuai dengan janji Depertemen Kehutanan. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Mei 2025 64 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025, dan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Bahwa Pasal 12A ayat (2) UU P3H sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, karena: a. orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan serta pemanfaatan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial sebagai bentuk dari identitas budaya dan hak masyarakat tradisional; dan b. banyak orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang telah tinggal 5 (lima) tahun secara terus menerus namun belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan, sehingga seharusnya kewajiban Pemerintah yang melakukan penataan kawasan hutan dengan cara melakukan pendaftaran bukan justru memberikan sanksi administratif yang akan berujung pada tindakan represif. 2. Bahwa pengaturan Pasal 17A ayat (2) UU P3H sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena: a. pengaturan Pasal 17A UU a quo yang mengatur orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-Undang a quo, dikenai sanksi administratif kecuali telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan, sedangkan Pasal 110B Undang-undang a quo yang mengatur perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Undang-Undang a quo, tidak dikenai sanksi 65 administratif melainkan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, telah menimbulkan konflik norma dalam undang-undang a quo, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum; dan b. Seharusnya dikesampingkan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, bukan harus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan terlebih dahulu baru dikecualikan dari sanksi administratif. 3. Bahwa Pasal 110B ayat (1) UU P3H sepanjang frasa “kegiatan lain” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena telah menimbulkan multi tafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, yang berpotensi akan berdampak pada pelaksanaan Undang-Undang a quo melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang melakukan kegiatan di dalam atau sekitar kawasan hutan dengan tujuan tidak dalam rangka merusak kawasan hutan. 4. Bahwa Pasal 110B ayat (2) UU P3H sepanjang frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar” inkonstitusional dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku bagi orang perseorangan yang telah menguasai/memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum penetapan kawasan hutan”. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Menurut Pemerintah, Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 12A ayat (2) huruf a, Pasal 17A ayat (2) huruf a, dan Pasal 110B UU P3H yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 66 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005 dan Nomor: 010/PUU-III/2005 yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa, kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” 67 B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan siapa saja atau sekurang- kurangnya dari latar belakang apa saja anggota dari Pemohon sehingga tidak jelas apa dan bagaimana dampak objek permohonan a quo terhadap Pemohon. 2. Pemohon hanya menerangkan bahwa Pemohon beranggotakan individu yang berjumlah 155 orang dengan berbagai latar belakang dan tersebar di seluruh Indonesia, tetapi Pemohon tidak menjelaskan apakah Para Anggota Pemohon merupakan Masyarakat yang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan atau sekitar kawasan hutan, sehingga terdampak terbitnya Pasal a quo. 3. Dalil Pemohon dalam memori permohonan uji materiil bersifat asumtif semata/kekhawatiran semata yang belum terbukti kebenarannya. Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas kerugian apa yang telah, akan dan/atau sedang dialami secara nyata oleh Pemohon pasca pelaksanaan objek permohonan a quo, in casu Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B UU a quo. 4. Hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi masyarakat tradisional, bukan badan hukum privat seperti yang didalilkan oleh Pemohon mengenai kedudukan hukumnya. Pemohon bukanlah masyarakat tradisional yang hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal a quo, sehingga Pemohon tidak memiliki kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal a quo. 5. Berdasarkan angka 1 s/d 4 di atas, Pemohon tidak memiliki kepentingan atas objek permohonan dan/atau tidak terdapat kerugian atau potensi akan adanya kerugian yang jelas dan spesifik yang menjadi akibat terbitnya objek permohonan a quo. 68 6. Bahwa prinsip hukum dalam mengajukan permohonan uji materiil adalah hanya pihak yang berkepentingan/memiliki kepentingan langsung terhadap objek gugatan/permohonan, dapat mengajukan permohonan uji materiil, sebagaimana prinsip pengajuan gugatan/permohonan di lembaga peradilan yaitu “point d’interest point d’action”. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007). Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Landasan Filosofis a. Landasan Filosofis diterbitkannya UU a quo antara lain adalah untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, menciptakan kepastian hukum, dan kepastian usaha. b. Dalam rangka mendukung hal-hal tersebut, maka terdapat perubahan paradigma dalam penyelesaian penegakan hukum di bidang kehutanan terkait kegiatan terbangun dalam kawasan hutan sebelum terbitnya UUCK (yang berlaku pada 2 November 2020) yaitu dari criminal justice system menjadi restoratif justice system dengan tujuan agar terjadi 69 kepastian hukum dan pemulihan lingkungan oleh pelaku yang berasal dari tindak pidana kehutanan. c. Maka di dalam Pasal 37 angka 4, angka 6, dan angka 20 UU a quo terdapat penambahan Pasal baru yaitu Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B yang pada intinya bahwa untuk kegiatan terbangun di kawasan hutan sebelum terbitnya UUCK akan diselesaikan melalui administratif dan terhadap orang perorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan dikecualikan dalam pengenaan sanksi administratif. d. Bahwa terkait penguasaan lahan paling singkat 5 (lima) tahun dimaksudkan untuk memastikan jika masyarakat setempatlah yang benar-benar mendapatkan manfaat dari Kawasan Hutan. e. Sedangkan untuk luasan paling banyak 5 (lima) hektar dimaksudkan agar terhadap kawasan hutan yang sudah terlanjur menjadi kegiatan non-kehutanan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan bukan ditujukan kepada masyarakat/badan usaha yang lebih mementingkan dari aspek komersil. f. Lagipula batasan luasan maksimal 5 (lima) hektar yang dikecualikan sanksi administratif, semata-mata untuk membatasi agar tidak ada masyarakat yang memanfaatkan pengecualian tersebut untuk kepentingan komersil skala besar. B. Asas dan Tujuan 1. Bahwa pengaturan norma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan didasarkan pada beberapa asas, yaitu: a. keadilan dan kepastian hukum, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat; 70 b. keberlanjutan, UU 18/2013 menganut asas keberlanjutan yang artinya setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan; c. tanggung jawab negara, yang berarti bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga; d. partisipasi masyarakat, UU 18/2013 memberikan hak dan peran yang signifikan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan guna menjaga kelestarian hutan; e. tanggung gugat, bahwa evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan; f. prioritas, bahwa perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan; dan g. keterpaduan dan koordinasi, bahwa kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antarsektor dan antarkepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antara lain pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2. Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan: a. menjaga kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; 71 b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 3. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 6 Tahun 2023) memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan asas ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan sanksi administratif sebelum dikenai sanksi pidana khususnya dalam: a. Pasal 110A yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai rencana tata ruang tetapi belum mempunyai perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinan di bidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Dana Reboisasi (DR) sampai batas waktu 2 November 2023; b. Pasal 110B yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang- Undang 11 Tahun 2020 dan belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan, tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, perintah pembayaran Denda Administratif, dan/atau paksaan. pemerintah 72 untuk selanjutnya diberikan persetujuan sebagai alas hak untuk melanjutkan kegiatan usahanya didalam Kawasan Hutan Produksi. 4. Asas ultimum remidium bersesuaian dengan asas-asas dalam UU 18/2013 yaitu keadilan dan kepastian hukum serta asas keberlanjutan yang mendukung peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, pengaturan mengenai tata ruang, dan penyelesaian konflik bidang kehutanan serta asas partisipasi masyarakat. 5. Penerapan asas ultimum remidium dalam Pasal 110A dan Pasal 110B dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan hukum pidana khusus eksternal atau hukum pidana khusus yang bukan merupakan undang- undang pidana atau secara singkatnya dapat dikatakan sebagai hukum pidana administratif. Pada hakikatnya, ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang cipta kerja merupakan hukum administrasi yang diberi sanksi pidana. Sifat dan karakteristik hukum pidana khusus eksternal adalah: a. ultimum remidium, yaitu hukum pidana adalah sarana terakhir jika pranata hukum lainnya tidak lagi berfungsi untuk menegakkan hukum; b. perumusan jenis sanksi pidana diancamkan secara alternatif; dan c. sanksi pidana bersifat substitusi terhadap penerapan sanksi lainnya. 6. Penerapan Asas ultimum remidium dalam Pasal 110A dan Pasal 110B merupakan bagian dari paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif. Mengingat tujuan asas ultimum remidium untuk mewujudkan ketiga keadilan di atas maka sudah tepat untuk orang perseorangan yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan tidak dikenai sanksi administratif akan tetapi diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Namun perlu diatur lebih lanjut mengenai orang perseorangan yang dikecualikan dari Sanksi Administratif dimaksud yaitu tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar. Pengecualian sanksi pidana terhadap orang perseorangan yang 73 bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus (Pasal 12A dan Pasal 17A UU 18/2013) dan pengecualian sanksi administratif terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar (Pasal 110B ayat (2) UU 18/2013) merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan yang juga sejalan dengan asas partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 18/2013. C. Arah Pengaturan Penerapan Pasal 110A dan Pasal 110B diharapkan dapat menjadi penyelesaian kegiatan usaha dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang pada saat ini menjadi persoalan utama dalam tata kelola kawasan hutan. Tujuan pengaturan Pasal 110A dan Pasal 110B pada prinsipnya adalah: 1. menghentikan pelanggaran yang diantaranya adalah mengakhiri sikap pembiaran, kelalaian dan pengabaian; 2. mengembalikan perbuatan menjadi sah melalui perintah untuk menyelesaikan dasar sahnya perbuatan usaha/kegiatan kepada para pelaku usaha yang beritikad baik; 3. mengenakan sanksi yang bersifat reparatoir dan condemnatoir; 4. memperoleh pendapatan negara dari sumber bukan pajak (PNBP); 5. mempertahankan keberadaan hutan secara optimal dan menjamin sumber daya alam benar-benar dikuasai oleh Negara; 6. memperoleh data komprehensif dalam rangka pengawasan kehutanan berkelanjutan; 7. mengembangkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada Pemerintah. D. Keterangan Pemerintah Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon 74 No Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon 1. Pasal 12A ayat (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. Orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. Orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. Pasal 28I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 75 Pasal 17A ayat (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. Pasal 110B ayat (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. Penghentian sementara kegiatan berusaha; b. Pembayaran denda administratif; dan/atau c. Paksaan pemerintah. Pasal 110B ayat (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan 76 No Pasal yang Diuji Batu Uji Pemohon melalui penataan Kawasan Hutan. I. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan Pasal 12A ayat (2) UU P3H sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, karena: A. Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan serta pemanfaatan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial sebagai bentuk dari identitas budaya dan hak masyarakat tradisional; dan B. Banyak orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang telah tinggal 5 (lima) tahun secara terus menerus namun belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan, sehingga seharusnya kewajiban Pemerintah yang melakukan penataan kawasan hutan dengan cara melakukan pendaftaran bukan justru memberikan sanksi administratif yang akan berujung pada tindakan represif. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Penjelasan Kebijakan Penataan Kawasan Hutan: Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (vide Bukti PK-1) terdapat 2 (dua) kebijakan Penataan Kawasan Hutan yang diatur, yaitu: a. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan Masyarakat di dalam Kawasan Hutan (Pasal 1 angka 37); dan b. Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan Tata Hutan yang antara lain meliputi pembagian Kawasan Hutan menjadi unit-unit manajemen Hutan terkecil (blok dan petak) berdasarkan satuan ekosistem, kesamaan umur tanaman, tipe, fungsi, dan rencana Pemanfaatan Hutan (Pasal 1 angka 38). 77 Dalam hal ini kebijakan Penataan Kawasan Hutan yang terkait dengan permohonan Pemohon adalah kebijakan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana PP 23 Tahun 2021 Pasal 1 angka 37. 2. Penjelasan Kebijakan Penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan: Kebijakan Penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui kegiatan (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Kehutanan selanjutnya disebut sebagai PP 23/2021 jo. Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (vide Bukti PK-3) selanjutnya disebut sebagai P.7/2021, diatur bahwa Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan: a. Pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria; b. Pengelolaan Perhutanan Sosial; c. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan; dan/atau d. Penggunaan Kawasan Hutan. Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP 23/2021 jo. Pasal 132 P.7/2021, yaitu Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria: a. Penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Menguasai lebih dari 5 (lima) tahun secara terus menerus; c. Dikuasai oleh perorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar; d. Bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; 78 e. Bidang tanah tidak diganggu gugat dan/atau tidak bersengketa. Pihak yang menguasai bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP 23/2021 jo. Pasal 134 ayat (1) P.7/2021, yaitu Pihak sebagaimana dalam Pasal 132 huruf d meliputi: a. Perseorangan; b. Instansi; dan/atau c. Badan Sosial/keagamaan. Bentuk penguasaan bidang tanah dalam Kawasan hutan negara yang dapat diselesaikan melalui penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP23/2021 jo Pasal 135 ayat (1) P.7/2021, adalah Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dikuasai dan dimanfaatkan untuk: a. Sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; b. Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; c. Permukiman; d. Lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau e. Bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman. Kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP 23/2021 jo. Pasal 133 P.7/2021 adalah Penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 terdiri atas: a. Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau b. Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan. Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan 79 batas Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP23/2021 jo. Pasal 136 P.7/2021. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaiannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 99 P.7/2021. Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara di dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan (Pasal 26 ayat (1) PP 23/2021 jo. Pasal 137 ayat (1) P.7/2021, diawali dengan inventarisasi dan verifikasi. Dengan pola penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (2) P.7/2021, yaitu: a. Pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; b. Pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. Memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau d. Penggunaan Kawasan Hutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap penyelesaian hak masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sudah terakomodir pola penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam PP 23/2021 jo. P.7/2021. 3. Penjelasan makna Pasal 12A ayat (2) mengenai siapa saja yang dimaksud orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan: a. “Orang perseorangan atau kelompok Masyarakat”:  Mengacu pada individu atau kelompok masyarakat yang telah lama menetap dan bergantung pada kawasan hutan untuk kehidupan sehari-hari.  Dapat mencakup masyarakat adat, masyarakat lokal, atau kelompok yang melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan tradisional di sekitar hutan. b. "Bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan": 80  Di dalam kawasan hutan: Masyarakat yang sudah lama tinggal dalam wilayah yang secara hukum masih berstatus kawasan hutan.  Di sekitar kawasan hutan: Masyarakat yang berada di zona perbatasan hutan dan memiliki keterkaitan sosial-ekonomi dengan hutan. c. "Paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus":  Menunjukkan bahwa masyarakat yang dimaksud bukan pendatang baru, melainkan telah tinggal di lokasi tersebut minimal 5 tahun tanpa terputus.  Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari klaim sepihak dari pihak yang baru masuk ke kawasan hutan.  Melindungi masyarakat setempat yang benar benar menguasai dan bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. d. "Terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan":  Masyarakat harus tercatat dalam program pemerintah yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan dengan tujuan:  Memberi kepastian hukum kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan  Tidak ada upaya ”pemutihan” pelanggaran dalam kawasan hutan  Agar tidak terjadi ”fraud” karena ada masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan  Menjaga jangan sampai masyarakat hanya dimanfaatkan pihak yang melanggar hukum tidak bertanggungjawab sebagai upaya pemutihan.  Terdaftar disini adalah:  Pemerintah dalam upaya aktif Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Negara dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi awal, antara lain: a. data dan informasi penutupan lahan dari citra satelit secara periodic dan terkini; b. hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan; 81 c. masukan dari para pihak; dan/atau d. penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh mayarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan penetapan Peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Peta Indikatif PPTPKH) oleh Menteri dan dilakukan revisi paling singkat 6 (enam) bulan sekali.  Tim Inver PPTPKH melakukan inventarisasi dan verifikasi berdasarkan usulan yang diajukan oleh Masyarakat melalui Bupati/Kepala Daerah kepada Ketua Tim Inver (Kepala BPKH setempat) untuk diproses sesuai dengan ketentuan terkait penataan kawasan hutan.  Masyarakat yang terdaftar dan memenuhi ketentuan Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara diselesaikan melalui kegiatan: a. pengadaan TORA; b. Pengelolaan Perhutanan Sosial; c. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau d. Penggunaan Kawasan Hutan. e. Tujuan dan Implikasi Pasal 12A Ayat (2) 1) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Dengan adanya syarat minimal 5 tahun dan harus terdaftar, masyarakat yang benar-benar memiliki keterikatan dengan hutan dapat mendapatkan hak kelola atau hak tinggal secara legal. 2) Mencegah perambahan liar dan penyalahgunaan lahan hutan Pasal ini membatasi klaim sepihak dari pihak yang baru masuk dan ingin menguasai lahan secara ilegal. 3) Mendukung program perhutanan sosial 82 Pasal ini menjadi dasar untuk memberikan izin kelola kepada masyarakat lokal dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), atau Kemitraan Kehutanan. 4) Mendorong penyelesaian konflik tenurial Dengan adanya pencatatan resmi, konflik antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan bisa diminimalkan karena ada kepastian siapa yang berhak mengelola kawasan tersebut. Bahwa frasa paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan yang diajukan permohonan tidaklah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena persyaratan yang ditetapkan merupakan implementasi dari hak menguasai negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya di dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pemerintah mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan. Bentuk konkret dari hal itu adalah pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang hidup di sekitar dan di dalam kawasan hutan dengan memberikan batasan paling singkat 5 tahun secara terus menerus, hal ini bertujuan untuk menjaga hutan dari perusakan yang dilakukan oleh perambah yang mengklaim sebagai masyarakat setempat. Bahwa Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diberikan perlindungan hukum oleh Pemerintah melalui kebijakan perhutanan sosial dalam bentuk skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat. Adapun jangka waktunya selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Adapun luas areal perhutanan sosial yang di kelola masyarakat seluas 8.300.117,35 hektar ± 1.408.729 Kepala Keluarga, 11.015 Unit SK. Bahwa kebijakan penataan kawasan hutan salah satunya adalah perhutanan sosial, sehingga dalil pemohon tidak terbukti karena pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, KLHK/Kemenhut 83 telah menerbitkan persetujuan perhutanan sosial bagi kegiatan usaha yang telah terbangun dalam kawasan hutan yaitu sawit masyarakat maksimal 5 hektar per orang (vide Bukti PK-16 s/d Bukti PK-54). Bahwa pembatasan luasan maksimal 5 hektar perorang dengan kewajiban untuk melakukan jangka benah merupakan bentuk kontrol oleh pemerintah dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomis dan sosial budaya di dalam pengelolaan kawasan hutan melalui kebijakan perhutanan sosial. 4. Penjelasan praktik yang sudah dilakukan terhadap pendaftaran masyarakat dalam penataan Kawasan hutan: Bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, sasaran dalam peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal salah satunya penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan. Hal tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui ketentuan Pasal 26 PP 23/2021 jo. Pasal 130 ayat (10) P.7/2021 Pemerintah telah menerbitkan peta indikatif PPTPKH yang ditetapkan oleh Menteri. Identifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan sudah dilakukan sejak tahun 2017 dengan terbitnya Keputusan Menteri LHK Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber TORA (vide Bukti PK-4) yang kemudian sudah dilakukan beberapa kali revisi dengan mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat dan pihak terkait, dengan revisi terakhir yaitu Keputusan Menteri LHK Nomor 6132 tahun 2024 (vide Bukti PK-13). Verifikasi keberadaan penduduk di kawasan hutan terkait dengan TORA juga sudah dilakukan sejak tahun 2018 melalui kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (inver PPTPKH). Tahapan proses kegiatan inver PPTPKH sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 s/d Pasal 160 P.7/2021 diatur sebagai berikut: 84 1) Kegiatan inver PPTPKH diawali dengan sosialisasi Tim Inver PPTPKH kepada semua pemangku kepentingan sampai Tingkat desa; 2) Pemohon perseorangan (kolektif melalui Kepala Desa), instansi, dan/atau badan sosial/keagamaan mengajukan berkas permohonan melalui Bupati/Walikota kepada Ketua Tim Inver PPTPKH; 3) Berdasarkan permohonan yang diajukan, Tim Inver PPTPKH melaksanakan inventarisasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) dan verifikasi lapangan; 4) Hasil inventasrisasi dan verifikasi PTKH dilakukan pembahasan oleh Tim Inver untuk menentukan Rekomendasi Pola Penyelesaian yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Ketua Tim Inver PPTPKH menyampaikan laporan rekomendasi kepada Dirjen Planologi Kehutanan untuk selanjutnya dilakukan penelaahan dan pembahasan oleh Tim Pelaksana PPTPKH Pusat; 6) Hasil pembahasan Tim Pelaksana PPTPKH Pusat berupa rekomendasi pola penyelesaian PPTPKH disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Keputusan persetujuan pola penyelesaian PPTPKH; 7) Menteri memberikan Keputusan persetujuan pola penyelesaian PPTPKH untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pola penyelesaian yang diberikan. 5. Pengenaan dan pengecualian pengenaan sanksi administratif dalam Pasal 12A merupakan ketentuan sanksi akibat pelanggaran terhadap Pasal 12. Dalam Pasal 12, norma larangan ditujukan kepada ”setiap orang”. Definisi setiap orang dalam Pasal 1 angka 21 adalah “orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Perusakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.” Lebih lanjut definisi Terorganisasi dalam Pasal 1 angka 6 adalah: kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan 85 Perusakan Hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sektitar Kawasan Hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Dari definisi di atas diketahui bahwa subjek hukum yang dilarang melakukan kegiatan dalam Pasal 12 hanya orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Perusakan Hutan secara Terorganisasi. Kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sektitar Kawasan Hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial bukan merupakan subjek hukum yang dilarang melakukan kegiatan dalam Pasal 12. Meskipun norma larangan Pasal 12 ditujukan kepada ”setiap orang”, namun pengenaan sanksi administratif Pasal 12A ayat (1) hanya menyasar kepada ”orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h.” Pengenaan sanksi administratif kepada korporasi yang melakukan perbuatan Perusakan Hutan secara terorganisasi tidak diletakkan dalam Pasal 12A, namun di beberapa pasal lain. Dalil Pemohon angka 22 yang menyatakan bahwa “denda administratif bukanlah solusi yang benar, karena hanya akan menjadi sebagai upaya pengampunan atau pemutihan bagi Perkebunan sawit Perusahaan besar di dalam kawasan” adalah tidak tepat karena sanksi yang dikenakan kepada korporasi tidak hanya sanksi administratif, namun juga sanksi pidana. Hal ini tergambar dalam sanksi pidana bagi korporasi yang melanggar Pasal 12 yakni termuat dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 83 ayat (4), Pasal 84 ayat (3), dan Pasal 85 ayat (2). Selain denda administratif dan sanksi pidana, terdapat pula sanksi lain yang tujuannya untuk optimalisasi dan penguatan tindakan Pemerintah dalam penertiban kawasan hutan. Sanksi ini berupa penguasaan Kembali Kawasan hutan dan pemulihan aset di kawasan hutan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan 86 Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (vide Bukti PK-14) menyatakan: Pasal 4 (1) Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di luar pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu di Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Hutan Lindung yang: a. telah memiliki Perizinan Berusaha namun belum memiliki perizinan di bidang kehutanan, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dilakukan Penguasaan Kembali; b. tidak dilengkapi salah satu komponen Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dilakukan Penguasaan Kembali; c. tidak memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan Penguasaan Kembali; atau d. memiliki Perizinan Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa Denda Administratif serta dilakukan Penguasaan Kembali. (2) Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di Kawasan Hutan Produksi yang: a. memiliki Perizinan Berusaha namun tidak memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dapat dilakukan Penguasaan Kembali; b. tidak dilengkapi salah satu komponen Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dapat dilakukan Penguasaan Kembali; c. tidak memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan Penguasaan Kembali; atau d. memiliki Perizinan Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa Denda Administratif serta dilakukan Penguasaan Kembali. Pasal 5 Penertiban Kawasan Hutan berupa pemulihan aset di Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan 87 melalui mekanisme pidana, perdata, dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12A ayat (2) UU P3H sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 karena Pasal 12A tidak memberikan sanksi kepada kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar Kawasan Hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. II. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa pengaturan Pasal 17A ayat (2) UU P3H sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena: A. Pengaturan Pasal 17A UU a quo yang mengatur orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, dikenai sanksi administratif kecuali telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan, sedangkan Pasal 110B Undang-undang a quo yang mengatur peroangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Undang-Undang a quo, tidak dikenai sanksi administratif melainkan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, telah menimbulkan konflik norma dalam undang-undang a quo, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum; dan B. Seharusnya Pasal 17A ayat (2) dikesampingkan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, bukan harus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan terlebih dahulu baru dikecualikan dari sanksi administratif. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 88 A. Terhadap alasan Pemohon yang menyatakan bahwa pengaturan Pasal 17A UU a quo yang mengatur orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d Undang-undang a quo, dikenai sanksi administratif kecuali telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan, sedangkan Pasal 110B Undang-undang a quo yang mengatur perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Undang-undang a quo, tidak dikenai sanksi administratif melainkan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, telah menimbulkan konflik norma dalam undang-undang a quo, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Alasan Pemohon yang menyatakan norma Pasal 17A mengenakan sanksi administratif sementara Pasal 110B tidak mengenakan sanksi administratif adalah tidak tepat. Ketentuan Pasal 17A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) sama-sama merupakan norma pengenaan sanksi administratif. Perbedaan antara Pasal 17A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) dijelaskan melalui tabel di bawah. UNSUR PASAL 17A AYAT (1) PASAL 110B AYAT (1) Subjek Hukum Orang Perseorangan Setiap Orang Tempat Tinggal Subjek Hukum Di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan Di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan Melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d - Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e; dan/atau - Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e Atau 89 Kegiatan lain di Kawasan Hutan Waktu Terjadinya Pelanggaran Sejak diundangkan Sebelum tanggal 2 November 2020 (Sebelum berlakunya UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) Sanksi Administratif Tidak dimuat dalam Pasal 17A Bahwa yang dimaksud sanksi administratif dalam Pasal 17A adalah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 110B ayat (1) - Penghentian sementara kegiatan usaha; - Pembayaran denda administratif; dan/atau - Paksaan pemerintah. 2. Pasal 17A ayat (2) dan Pasal 110B ayat (2) sama-sama merupakan pengecualian dari sanksi administratif. Perbedaan pengecualian dari sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 17A ayat (2) dan Pasal 110B ayat (2) dijelaskan melalui tabel di bawah. UNSUR PASAL 17A AYAT (2) PASAL 110B AYAT (2) Subjek Hukum Orang Perseorangan atau Kelompok Masyarakat Orang Perseorangan Tempat Tinggal Subjek Hukum Di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan Di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan Jangka Waktu Minimal Bertempat Tinggal Paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus Paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus Luas Lahan Tidak ditentukan Paling banyak 5 (lima) hektar Syarat Lain Terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan Diselesaikan melalui penataan kawasan hutan Penyelesaian Dikecualikan dari sanksi administratif terhadap areal dengan luasan Dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan 90 maksimal 5 Ha dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan melalui penataan Kawasan Hutan 3. Dari dua (2) poin di atas dapat disimpulkan bahwa Ketentuan Pasal 17A ayat (2) dan Pasal 110B ayat (2) disamping memiliki persamaan terkait subjek hukum dan penyelesaian yang dilakukan atas terjadinya pelanggaran, juga terdapat perbedaan dari sisi waktu keberlakuannya sebagai berikut: a. Pasal 17A ayat (2) mengatur pengecualian atas pelanggaran yang terjadi setelah UU CK berlaku; dan b. Pasal 110B ayat (2) mengatur pengecualian atas pelanggaran yang terjadi sebelum UU CK berlaku, sehingga menurut teknik penyusunan peraturan perundang-undangan ketentuan Pasal 110B ayat (2) yang mengatur kondisi peralihan diletakkan pada Ketentuan Peralihan. Bahwa kedua Pasal tersebut mengatur mengenai pengecualian dari sanksi administratif yang diselesaikan melalui kebijakan penataan Kawasan Hutan. Hal tersebut diatur lebih lanjut dengan PP 23/2021 jo. P.7/2021. Dalam PP 23/2021 dan P.7/2021 tersebut terdapat penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dilakukan dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada angka I di atas. Bahwa berdasarkan ketentuan PP 23/2021, diatur: Pasal 23 Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan: a. pengadaan tanah obyek reforma agraria; b. pengelolaan Perhutanan Sosial; c. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau d. Penggunaan Kawasan Hutan. Pasal 24 ayat (1) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi kriteria: 91 a. penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja; b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus; c. dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar; d. bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan iktikad baik secara terbuka; dan e. bidang tanah yang tidak bersengketa. Oleh karena itu, pengecualian sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 17A ayat (2) dan Pasal 110B ayat (2) yang diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan merupakan pengaturan demi terwujudnya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 23 dan Pasal 24 PP 23/2021. B. Terhadap alasan Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya Pasal 17A ayat (2) dikesampingkan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan, bukan harus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan terlebih dahulu baru dikecualikan dari sanksi administratif, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 17A ayat (2) dan Pasal 110B ayat (2) tidak terdapaat perbedaan yang mendasar dari masing- masing pasal yakni subjek hukum, waktu terjadinya pelanggaran, dan penyelesaian pelanggaran. 2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya Pasal 17A ayat (2) dikesampingkan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan tidak tepat karena justru akan menimbulkan ketidakpastisan hukum. Pengecualian sanksi administratif Pasal 17A ayat (2) dengan syarat “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” adalah:  Masyarakat harus tercatat dalam program pemerintah yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan dengan tujuan:  Memberi kepastian hukum kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan.  Tidak ada upaya ”pemutihan” pelanggaran dalam kawasan hutan. 92  Agar tidak terjadi ”fraud” karena ada masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan.  Menjaga jangan sampai masyarakat hanya dimanfaatkan pihak yang melanggar hukum tidak bertanggungjawab sebagai upaya pemutihan.  Terdaftar disini adalah:  Pemerintah dalam upaya aktif Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Negara dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi awal, antara lain: a. data dan informasi penutupan lahan dari citra satelit secara periodic dan terkini; b. hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan; c. masukan dari para pihak; dan/atau d. penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh mayarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan penetapan Peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Peta Indikatif PPTPKH) oleh Menteri dan dilakukan revisi paling singkat 6 (enam) bulan sekali. III. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa Pasal 110B ayat (1) UU P3H sepanjang frasa “kegiatan lain” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena telah menimbulkan multi tafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, yang berpotensi akan berdampak pada pelaksana undang-undang a quo melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang melakukan kegiatan di dalam atau sekitar kawasan hutan dengan tujuan tidak dalam rangka merusak kawasan hutan, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Makna kegiatan lain adalah kegiatan yang tanpa memiliki Perizinan Berusaha. Dalam penjelasan Pasal 110B ayat (1) yang dimaksud dengan 93 "tanpa memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja. 2. Bahwa yang dimaksud dengan Frasa ”kegiatan lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (vide Bukti PK-15), yaitu: ”kegiatan lain yang meliputi: 1. minyak dan gas bumi; 2. panas bumi; 3. tambak; 4. pertanian; 5. permukiman; 6. wisata alam; 7. industri; dan/atau 8. sarana dan prasarana.” 3. Hal ini selaras dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaran kehutanan yang menyebutkan bahwa Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara terdiri atas: a. sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; b. fasilitas sosial dan fasilitas umum; c. permukiman; d. lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau e. bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman. Sehingga kegiatan lain tersebut sudah diatur secara pasti jenis kegiatannya dalam peraturan pelaksanaan UUCK. IV. Terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa Pasal 110B ayat (2) UU P3H sepanjang frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar” inkonstitusional dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 94 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku bagi orang perseorangan yang telah menguasai/memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum penetapan kawasan hutan”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Pemaknaan frasa “Penguasaan Oleh Negara” dalam Pasal 33 ayat (3) Konstitusi telah 3 (tiga) kali mengalami evolusi: a) Penafsiran terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 terdapat pada petikan Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD NRI 1945; b) Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar; dan c) Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Dari penafsiran MK, prinsip penguasaan oleh negara yaitu Pemerintah mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi. Bentuk “penguasaan oleh negara” merupakan tindakan berjenjang berdasarkan kemampuan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. 3. Telah dijelaskan di tanggapan dalil sebelumnya bahwa Pasal 110B untuk kepastian hukum karena mengatur mengenai pengecualian dari sanksi administratif yang diselesaikan melalui kebijakan penataan Kawasan Hutan. Hal tersebut diatur lebih lanjut dengan PP 23/2021 jo. P.7/2021. Dalam PP 23/2021 dan P.7/2021 tersebut terdapat penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dilakukan dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada angka I di atas. 4. Bahwa frasa paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar dimaksudkan agar terhadap kawasan hutan yang sudah terlanjur menjadi kegiatan non-kehutanan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan bukan ditujukan kepada masyarakat/badan usaha yang lebih mementingkan dari aspek komersil. 95 Lagipula batasan luasan maksimal 5 (lima) hektar yang dikecualikan sanksi administratif, semata-mata untuk membatasi agar tidak ada masyarakat yang memanfaatkan pengecualian tersebut untuk kepentingan komersil skala besar. Pengecualian sanksi pidana terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus (Pasal 12A dan Pasal 17A UU 18/2013) dan pengecualian sanksi administratif terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar (Pasal 110B ayat (2) UU 18/2013) merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan yang juga sejalan dengan asas partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 18/2013. 5. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (vide Bukti PK- 2), yaitu Objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diredistribusikan kepada Subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5 (lima) hektar sesuai dengan ketersediaan TORA. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 12A ayat (2) huruf a, Pasal 17A ayat (2) huruf a, dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 4, angka 6, dan angka 20 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 96 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 12A ayat (2) huruf a, Pasal 17A ayat (2) huruf a, dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 4, angka 6, dan angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Keterangan Tertulis Tambahan Presiden Bertanggal 16 Juni 2025 I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. Yang pertama, tentu yang kaitannya dengan permintaan dokumen, data yang kaitannya dengan Pasal 12A, 17A dan Pasal 110B ini tolong kalau bisa diberikan original intent-nyapembahasan ketika pasal-pasal tersebut dibahas supaya kami dapat insight menyangkut apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari masuknya Pasal 12A, 17A dan Pasal 110B itu dalam Undang-Undang 18/2013 tentang P3H. 2. Kemudian yang kedua, kebijakan penataan hutan kan tadi disebutkan ada peraturan pemerintahnya. Nah ini kan artinya ada rencana sebelum permohonan Pemohon masuk, menurut saya tolong rencana, ya, kaitannya dengan rencana apakah itu dalam bentuk blueprint atau dalam bentuk grand design penataan kawasan hutan, itu juga dapat disampaikan ke Mahkamah, jadi diberikan datanya. Karena apa? Karena kita mau melihat apakah dalam penyusunan perencanaan tentang penataan kawasan hutan itu, yang tentu sudah ada sebelum adanya Permohonan 97 ini, itu sudah mengadopsi atau mengakomodir putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang di bidang kehutanan itu. Supaya kita mau lihat juga apakah sudah mempertimbangkan atau mengakomodir, ya, putusan-putusan Mahkamah terkait. Jadi kami perlu dokumen menyangkut perencanaan, ya, saya enggak tahu apa namanya, apakah blueprint, apakah grand design tentang penataan kawasan hutan itu. 3. Kemudian juga, kami juga perlu menyangkut peta dan jumlah warga yang terdampak dalam penataan kawasan hutan. Karena tentu dalam perencanaan kawasan hutan itu, sudah memperhitungkan warga-warga yang terdampak. Apakah itu terdampak yang sudah berada, yang existing berada dalam kawasan hutan. Ataukah memang dalam radius tertentu, itu juga dikategorikan terdampak dalam penataan kawasan hutan itu. Karena sebetulnya di sini sumber sumber problematikanya di sini. Karena disitu ada manusia, ada orang, ada sumber daya, sumber daya alam, dan seterusnya. Maka tentu di sini perlu ada data pemahaman kami, supaya kami bisa tahu bahwa seperti ini sebetulnya desain penataan kawasan hutan. Dan kalau itu terdampak pada warga atau masyarakat di sana, tentu bagaimana dari aspek ekologisnya. Jadi kita mau lihat apakah ada pengaruh negatif terhadap aspek ekologi dari keberadaan warga di kawasan hutan dan sekitarnya. 4. Nah sekarang, kalau misalnya keinginan Pemohon dalam Permohonannya itu dalam petitumnya misalnya, kata dikecualikan, ya, menjadi frasa dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan, sebagaimana keinginannya Pemohon. Jadi tidak hanya dikecualikan, tapi juga itu diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Jadi itu diakomodir, apa implikasinya bagi penataan kawasan hutan, maksudnya implikasi negatif yang timbul dalam kerangka penataan kawasan hutan. 5. Demikian pula, frasa paling lambat, paling singkat lima tahun secara terus menerus. Karena di sini ada dua aspek di sini, lima tahun ini apa artinya? Ini kan paling singkat, bagaimana kalau itu di bawah lima tahun? Karena ini kan paling singkat kan dan bagaimana kalau itu tidak terus menerus? Nah apa dampak ekologisnya juga dalam kerangka penataan kawasan 98 hutan itu? Dan demikian juga untuk frasa dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan, ya, kegiatan lain paling singkat lima tahun yang dimintakan oleh Pemohon kalau itu misalnya diakomodir, nah pertanyaannya apa dampak ekologisnya? Karena bagaimanapun juga tentu Undang-Undang P3H ini ujungnya kan untuk bisa menjamin, ya tidak adanya dampak ekologis yang bisa merusak kawasan hutan tersebut dan tentu yang lebih penting lagi hutan untuk kesejahteraan masyarakat, kan begitu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) awalnya mengatur sanksi pidana untuk aktivitas di dalam kawasan hutan tanpa izin. Pada akhir Tahun 2020, UU P3H diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) dengan menyisipkan Pasal 12A, 17A, dan 110B, dan ketentuan tersebut tetap ada dalam UU No. 6 Tahun 2023. Pasal-pasal baru ini memuat pengecualian dan sanksi administratif bagi masyarakat atau badan usaha tertentu dalam kawasan hutan. Pasal 12A Pasal 12A mengatur bahwa: (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. Pasal 12A memiliki makna penting sebagai pengecualian terhadap ancaman sanksi pidana, khususnya untuk masyarakat yang secara historis telah tinggal dan menggantungkan hidup dari kawasan hutan. Pasal 12A ini memberikan pengecualian terhadap Pasal 12 bagi perseorangan yang: 99 a. telah tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; b. memiliki identitas kependudukan yang sah; c. melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan d. terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah. Maksud dan tujuan penambahan Pasal 12A, antara lain: 1. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat/setempat/ lokal. Banyak masyarakat yang telah tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan secara turun-temurun, tetapi dianggap sebagai perambah atau pelaku perusakan hutan karena tidak memiliki izin. Untuk itu Pasal 12A bertujuan untuk melindungi masyarakat yang secara tradisional telah: ● Tinggal di dalam/sekitar kawasan hutan, ● Melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, ● Tidak memiliki niat melakukan eksploitasi secara berlebihan yang berdampak pada kerusakan hutan. 2. Memberikan pengakuan terhadap realitas historis dan sosial. Sebelum Pasal 12A, UU P3H berlaku secara ketat dan represif tanpa membedakan pelaku individu kecil dengan perambah hutan skala besar. Pemerintah menyadari bahwa banyak aktivitas masyarakat di kawasan hutan dilakukan bukan untuk keuntungan komersial besar, tetapi untuk kebutuhan hidup dasar, seperti ladang subsisten, pengambilan madu, rotan, dan hasil hutan non-kayu lainnya. 3. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di dalam/sekitar kawasan hutan secara turun-temurun. Pasal ini menjadi filter untuk membedakan pelaku lokal (masyarakat setempat) dan pelaku ilegal komersial besar, agar masyarakat setempat/lokal yang memang telah lama tinggal tidak disamakan dengan pelaku perambahan hutan berskala besar yang merusak ekosistem. Untuk itu diberlakukan dengan syarat-syarat tertentu seperti 100 telah tinggal paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus, memiliki KTP setempat, dan melakukan kegiatan subsisten). 4. Mendukung program reforma agraria dan perhutanan sosial. Dengan adanya syarat terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan, masyarakat dapat diarahkan ke dalam program legal seperti Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial, Hutan Desa, dan sejenisnya. Konteks Hukum Pasal 12 UU P3H yang dikecualikan oleh Pasal 12A: Pasal 12 UU P3H pada dasarnya melarang aktivitas seperti: ● Melakukan penebangan pohon tanpa izin; ● Membawa alat penebang dan pengangkut hasil hutan tanpa izin; ● Menebang, mengangkut dan memanfaatkan hasil hutan tanpa izin. Sebelum adanya Pasal 12A, semua pelanggaran ini dikenai sanksi pidana, bahkan terhadap masyarakat adat/setempat/lokal yang hanya melakukan penebangan pohon dan pemanfaatan kayu secara tradisional. Hal inilah yang melatarbelakangi pengecualian di Pasal 12A, untuk melindungi masyarakat adat/setempat/lokal yang melakukan pemanfaatan hutan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Pembatasan pengaturan persyaratan dalam pengecualian ini dimaksudkan untuk: No. Syarat Penjelasan 1 Tinggal paling singkat 5 tahun secara terus- menerus Menunjukkan keterikatan lama dan bukan pendatang baru. 2 Memiliki identitas kependudukan Memiliki KTP atau dokumen kependudukan yang sah dari pemerintah. Menunjukkan keberadaan fisik atau bukti domisili di dalam/sekitar kawasan hutan. 3 Kegiatan subsisten/tradisional Bukan skala komersial besar; hanya untuk hidup sehari-hari. 101 4 Terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan Masuk dalam proses legalisasi/pendataan dari pemerintah. Implikasi Hukum dan Implementasi Pasal 12A: ● Masyarakat adat/setempat/lokal tidak lagi dikriminalisasi secara langsung, sepanjang memenuhi syarat-syarat di atas. ● Pemerintah tetap dapat melakukan pendataan dan penataan kawasan hutan, sehingga masyarakat tersebut masuk dalam skema TORA, perhutanan sosial atau hutan adat. ● Jika perseorangan yang melakukan pelanggaran tidak memenuhi syarat (misal: bertempat tinggal kurang dari 5 (lima) tahun, dan/atau tidak secara terus menerus), maka sanksi pidana terhadap Pasal 12 diatur sebagaimana Pasal 82 dan Pasal 83 (dengan keringanan sebagaimana diatur pada UU CK). Secara ringkas, Pasal 12A UU 18 Tahun 2013 dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan penegakan hukum kehutanan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat/setempat/lokal yang secara historis tinggal di kawasan hutan. Dengan pasal ini, masyarakat tidak lagi dipidana hanya karena melakukan pemanfaatan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selama mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pasal 17A Pasal 17A mengatur bahwa: (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. 102 Pasal ini merupakan pengecualian terhadap penerapan sanksi pidana dalam Pasal 17 UU P3H bagi orang perseorangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 12A. Pasal 17A berfungsi sebagai penguat atau penegas dari ketentuan Pasal 12A, dengan menyatakan bahwa jika seseorang sudah dikecualikan dari sanksi pidana berdasarkan Pasal 12A, maka ia juga tidak dikenai ketentuan pidana dalam Pasal 17. Pasal ini mengikatkan diri langsung pada Pasal 12A, dan secara substansi memberikan pengecualian pidana lanjutan terhadap tindakan pembukaan hutan untuk Perkebunan oleh orang perseorangan yang: a. Telah tinggal di dalam/sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus, b. Memiliki identitas kependudukan yang sah, c. Melakukan aktivitas subsisten tradisional (seperti perladangan, pemanfaatan hasil hutan), d. Terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah. Maksud dan tujuan penambahan Pasal 17A, antara lain: 1. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat/setempat/lokal. Pasal ini memastikan bahwa masyarakat yang sudah diakui dan dikecualikan dalam Pasal 12A tidak dikriminalisasi ganda di bawah pasal lain, seperti Pasal 17. 2. Melengkapi perlindungan terhadap masyarakat adat/setempat/lokal. Pasal 12A melindungi masyarakat adat/setempat/lokal dari ancaman pidana Pasal 12, sementara Pasal 17A memperluas perlindungan terhadap ancaman kegiatan perkebunan (Pasal 17 huruf b, c, d), sehingga masyarakat adat/setempat/lokal yang melakukan kegiatan bertani atau berladang secara perorangan maupun komunal juga dikecualikan. 3. Konsistensi sistem hukum. ● Pemerintah ingin memastikan bahwa pengecualian dalam Pasal 12A tidak menjadi mubazir akibat ketentuan lain yang bisa menjerat masyarakat yang sama melalui pasal berbeda. 103 ● Pasal 17A menutup celah multitafsir hukum agar tidak terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang memenuhi syarat pengecualian. Konteks Hukum Pasal 17 UU P3H yang dikecualikan oleh Pasal 17A: Pasal 17 UU P3H huruf b, c, dan d pada dasarnya melarang aktivitas seperti: ● Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin; ● Mengangkut hasil perkebunan tanpa izin; ● Memiliki dan memperjual belikan hasil perkebunan tanpa izin. Sebelum adanya Pasal 17A, semua pelanggaran ini dikenai sanksi pidana, bahkan terhadap masyarakat adat/setempat/lokal yang hanya melakukan kegiatan Perkebunan/perladangan tradisional. Hal inilah yang melatarbelakangi pengecualian di Pasal 17A, untuk melindungi masyarakat adat/setempat/lokal yang melakukan pemanfaatan/pembukaan hutan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. Pembatasan pengaturan persyaratan dalam pengecualian ini dimaksudkan untuk: No. Syarat Penjelasan 1 Tinggal paling singkat 5 tahun secara terus- menerus Menunjukkan keterikatan lama dan bukan pendatang baru 2 Memiliki identitas kependudukan Memiliki KTP atau dokumen kependudukan yang sah dari pemerintah. Menunjukkan keberadaan fisik atau bukti domisili di dalam/sekitar kawasan hutan 3 Kegiatan subsisten/tradisional Bukan skala komersial besar; hanya untuk hidup sehari-hari 4 Terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Masuk dalam proses legalisasi/pendataan dari pemerintah Implikasi Hukum dan Implementasi Pasal 17A: ● Masyarakat adat/setempat/lokal tidak lagi dikriminalisasi secara langsung, sepanjang memenuhi syarat-syarat di atas. 104 ● Pemerintah tetap dapat melakukan pendataan dan penataan kawasan hutan, sehingga masyarakat tersebut masuk dalam skema TORA, perhutanan sosial atau hutan adat. ● Jika perseorangan yang melakukan pelanggaran tidak memenuhi syarat (misal: bertempat tinggal kurang dari 5 (lima) tahun, dan/atau tidak secara terus menerus), maka sanksi pidana terhadap Pasal 17 diatur sebagaimana Pasal 82 dan Pasal 83 (dengan keringanan sebagaimana diatur pada UU CK). Secara ringkas, Pasal 17A UU 18 Tahun 2013 dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan penegakan hukum kehutanan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat/setempat/lokal yang secara historis tinggal di kawasan hutan. Dengan pasal ini, masyarakat tidak lagi dipidana hanya karena melakukan perladangan/pertanian tradisional atau memungut hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, selama mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pasal 110B Pasal 110B mengatur bahwa: (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/atau c. paksaan pemerintah. (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal ini memberikan pengecualian dari sanksi pidana yang sebelumnya berlaku dalam UU P3H, selama pelanggaran dilakukan sebelum UU Cipta 105 Kerja berlaku dan pelaku bersedia menyelesaikan pelanggaran tersebut melalui mekanisme administratif. Maksud dan tujuan penambahan Pasal 110B, antara lain: 1. Penyelesaian kegiatan terbangun didalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan secara administratif: ● Sebelum adanya Pasal 110B, pelaku seperti ini bisa langsung dipidana, meskipun mereka sudah lama berusaha dan berkontribusi pada ekonomi daerah; ● Banyak pelaku usaha, terutama di sektor perkebunan (seperti kelapa sawit), yang sudah lama membuka dan mengelola lahan di dalam kawasan hutan tanpa izin bidang Kehutanan disebabkan karena adanya dispute tata ruang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya dalam penataan kawasan hutan; ● Dengan adanya Pasal 110B, pemerintah mengedepankan ultimum remedium dengan pengenaan sanksi adminstrastif sebagai jalan untuk mewujudkan asas keadilan dan kemanfaatan di bidang Kehutanan. 2. Memberi kepastian hukum: ● Pasal ini memberikan ruang legal kepada masyarakat untuk menyelesaikan kegiatan terbangun dalam kawasan hutan yang belum maksimal penyelesaiannya. 3. Mendorong penataan ulang penggunaan lahan: ● Subyek hukum yang dikenakan ketentuan Pasal 110B diwajibkan untuk mengikuti proses inventarisasi dan pemetaan kawasan. ● Subyek hukum dapat diberikan status penggunaan legal, misalnya Perhutanan Sosial, Kemitraan Kehutanan, atau persetujuan penggunaan kawasan hutan, setelah menyelesaikan sanksi administratif. Sanksi dalam Pasal 110B: Pelaku usaha yang terkena ketentuan Pasal 110B akan dikenakan: a. Penghentian sementara kegiatan usaha; b. Denda administratif formula penghitungannya diatur dalam PP No. 24 Tahun 2021; c. Paksaan pemerintah. 106 Ketentuan Pasal 110B dikecualikan terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 Ha. Penyelesaian terhadap orang perseorangan dimaksud dilaksanakan dengan penataan kawasan hutan berupa: a. Pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria; b. Pengelolaan Perhutanan Sosial; c. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan. Dengan demikian sebagaimana penjelasan tersebut diatas, maksud pemerintah dalam penambahan Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B adalah memberi pengecualian hukum selektif dari semula dikenai sanksi pidana kemudian menjadi sanksi administratif kepada masyarakat didalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang terus menerus paling singkat 5 (lima) tahun sebagai bentuk kebijakan pemerintah mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, sehingga tercipta kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun korporasi tanpa memicu konflik baru. Bentuk kebijakan ini diharapkan selaras dengan semangat penataan kawasan hutan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan bidang Kehutanan. 2. Kebijakan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan diawali dengan terbitnya Perpres 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Terbitnya Perpres 88 Tahun 2017 ini didasari oleh pertimbangan bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat. 107 Selanjutnya sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Dalam perkembangannya, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang salah satunya mengatur tentang Penataan Kawasan Hutan. Dengan terbitnya UU CK ini kemudian diikuti dengan aturan turunannya seperti PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Dasar kebijakan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan yaitu Pasal 110B ayat (2) UU 11 Tahun 2020 yang mengatur bahwa Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 Ha, dikecualikan dari Sanksi Administratif, dan diselesaikan melalui Program Penataan Kawasan Hutan. Kebijakan Penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui kegiatan (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan selanjutnya disebut sebagai PP 23/2021 jo. Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan selanjutnya disebut sebagai P.7/2021, diatur bahwa Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan: a. Pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria; b. Pengelolaan Perhutanan Sosial; c. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan; dan/atau 108 d. Penggunaan Kawasan Hutan. Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP 23/2021 jo. Pasal 132 P.7/2021, yaitu Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria: a. Penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Menguasai lebih dari 5 (lima) tahun secara terus menerus; c. Dikuasai oleh perorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar; d. Bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; e. Bidang tanah tidak diganggu gugat dan/atau tidak bersengketa. Pihak yang menguasai bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP 23/2021 jo. Pasal 134 ayat (1) P.7/2021 adalah pihak sebagaimana dalam Pasal 132 huruf d meliputi: a. Perseorangan; b. Instansi; dan/atau c. Badan Sosial/keagamaan. 109 Bentuk penguasaan bidang tanah dalam Kawasan hutan negara yang dapat diselesaikan melalui penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP23/2021 jo Pasal 135 ayat (1) P.7/2021, adalah Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dikuasai dan dimanfaatkan untuk: a. Sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; b. Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; c. Permukiman; d. Lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau e. Bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman. Kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP 23/2021 jo. Pasal 133 P.7/2021 adalah Penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 terdiri atas: a. Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau b. Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan. Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP23/2021 jo. Pasal 136 P.7/2021. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaiannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 99 P.7/2021. 110 Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara di dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan (Pasal 26 ayat (1) PP 23/2021 jo. Pasal 137 ayat (1) P.7/2021, diawali dengan inventarisasi dan verifikasi. Dengan pola penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (2) P.7/2021, yaitu: a. Pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; b. Pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. Memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau d. Penggunaan Kawasan Hutan. 3. Pemerintah dalam upaya aktif Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Negara melakukan pendataan penguasaan tanah dalam Kawasan hutan. Sebagaimana Pasal 130 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan inventarisasi dan verifikasi awal, antara lain: 111 a. data dan informasi penutupan lahan dari citra satelit secara periodik dan terkini; b. hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan; c. masukan dari para pihak; dan/atau d. penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh mayarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan penetapan Peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Peta Indikatif PPTPKH). Peta indikatif PPTPKH sebagaimana tersebut diatas memuat informasi tentang: (Pasal 130 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021) a. alokasi TORA dari 20% (dua puluh perseratus) Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan; b. Kawasan HPK tidak produktif; c. program pemerintah untuk pencadangan sawah baru; d. permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk transmigrasi; e. permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum; f. Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak. Selanjutnya diatur pada Pasal 130 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Kawasan hutan untuk sumber TORA berupa: a. Kawasan HPK Tidak Produktif b. Kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Hutan Lindung yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak. Peta indikatif PPTPKH sebagaimana dijelaskan diatas merupakan acuan awal sebagai indikatif lokasi penguasaan tanah oleh Masyarakat di dalam 112 dan sekitar Kawasan hutan yang akan diselesaikan melalui mekanisme penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan. Sejak tahun 2017 pemerintah telah menerbitkan Peta Indikatif PPTPKH (d/h Peta Indikatif TORA) yang menjadi acuan awal dalam pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan Hutan. Peta Indikatif pertama yang terbit yaitu Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tanggal 5 April 2017. Peta indikatif PPTPKH ini ditetapkan oleh Menteri dan dilakukan revisi paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Sampai saat ini Peta Indikatif PPTPKH (d/h Peta Indikatif TORA) telah diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan Keputusan Menteri terakhir yang telah terbit yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6132 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III. Daftar Keputusan Menteri terkait Peta Indikatif PPTPKH (d/h Peta Indikatif TORA) disajikan sebagaimana Tabel dan dokumen SK terlampir. Dengan adanya Peta Indikatif PPTPKH (d/h Peta Indikatif TORA) penguasaan fisik dalam Kawasan hutan oleh Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dapat terindikasi untuk selanjutnya dilakukan pendataan dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi untuk dilakukan penyelesaiannya melalui mekanisme penataan Kawasan hutan. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa Masyarakat yang melakukan penguasaan dan pemanfaatan adalah benar merupakan Masyarakat adat/setempat yang sesuai dengan kriteria PPTPKH yang telah diatur. Pengaturan kriteria PPTPKH ini untuk menjamin bahwa Masyarakat yang masuk dalam pengecualian adalah benar-benar Masyarakat adat/setempat yang melakukan kegiatan- kegiatan tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bukan untuk kegiatan komersial skala besar. Dengan terpenuhinya pengaturan ini maka dampak ekologis negatif yang besar yang dapat diakibatkan oleh kegiatan pemanfaatan hutan skala komersial/besar dapat dihindarkan. 113 Masyarakat adat/setempat dapat hidup berdampingan dengan hutan dengan pemanfaatan tradisional yang ramah lingkungan, dan pemerintah dapat menjalankan kegiatan perhutanan sosial dengan baik yang dapat memberikan keuntungan timbal balik yang baik untuk mendukung penghidupan Masyarakat adat/setempat serta hutan tetap terjaga. 4. Frasa “Dikecualikan” Jika frasa “dikecualikan” dihilangkan, maka tidak ada penegasan hukum bahwa masyarakat adat/setempat/lokal tidak dikenai sanksi pidana. Hal ini dapat menimbulkan Implikasi Negatif: a. Pemidanaan bagi masyarakat adat dan lokal akan terus berlangsung, meskipun mereka hanya melakukan kegiatan subsisten (berladang, memungut hasil hutan). b. Aparat penegak hukum bisa tetap menggunakan pasal-pasal pidana (Pasal 12 atau 17) tanpa batasan atau pembeda antara korporasi dan orang perseorangan. c. Tujuan perlindungan sosial dan penataan tenurial tidak tercapai, karena hukum tetap represif terhadap semua pelaku tanpa membedakan motif dan kapasitasnya. d. Putusan pengadilan bisa inkonsisten, karena tidak ada norma eksplisit untuk membedakan perusak hutan dengan masyarakat subsisten. Frasa “Paling Singkat 5 Tahun” Jika frasa “Paling Singkat 5 Tahun” dihilangkan, maka semua orang yang tinggal di kawasan hutan tanpa memperhatikan lama tinggal bisa dikecualikan dari pidana. Hal ini dapat menimbulkan Implikasi Negatif: a. Menimbulkan moral hazard, di mana orang luar atau pelaku usaha baru mengaku sebagai masyarakat lokal demi menghindari sanksi. b. Terjadi penyusupan kepentingan ekonomi yang menyalahgunakan perlindungan hukum, misalnya oleh spekulan tanah atau perkebunan liar. c. Tujuan pengakuan terhadap masyarakat adat/setempat/lokal sebagai komunitas historis menjadi kabur, karena tidak dibedakan dengan pendatang baru. 114 d. Program Perhutanan Sosial menjadi tidak akurat, karena basisnya tidak lagi masyarakat yang benar-benar menetap dan bergantung secara tradisional. Frasa “Secara Terus-Menerus” Jika frasa “Secara Terus-Menerus” dihapus, maka seseorang bisa tinggal sesaat, tidak menetap, atau berpindah-pindah, tapi tetap dikategorikan sebagai bagian dari masyarakat lokal. Hal ini dapat menimbulkan Implikasi Negatif: a. Membuka peluang klaim palsu atau manipulatif atas tanah dan akses hutan. b. Sulit membedakan mana komunitas yang betul-betul bergantung secara turun-temurun pada hutan, dan mana yang hanya menempati untuk kepentingan tertentu sesaat. c. Pemerintah mengalami kesulitan dalam verifikasi keberadaan subjek hukum yang berhak dikecualikan. d. Potensi sengketa sosial meningkat, karena kelompok yang tidak menetap bisa bersaing dengan penduduk lama dalam klaim legalisasi hutan. Frasa “Terdaftar” (dalam penataan kawasan hutan) Jika frasa “terdaftar” dihapus, maka tidak ada mekanisme verifikasi formal untuk membedakan masyarakat yang berhak dikecualikan atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan Implikasi Negatif: a. Pemerintah tidak punya data legal dan administratif siapa saja yang dilindungi oleh Pasal 12A, 17A, dan 110B. b. Program inventarisasi, penataan kawasan hutan, dan redistribusi tanah menjadi tidak tepat sasaran dan rawan disalahgunakan. c. Korporasi bisa menyisipkan namanya atau kelompoknya untuk mendapat perlindungan atas nama "masyarakat lokal". d. Tanpa pendaftaran, pengawasan dan akuntabilitas publik menjadi lemah. Tidak ada transparansi terhadap siapa yang menerima manfaat dari ketentuan pengecualian ini. 115 Kesimpulan: Frasa Fungsi Resiko apabila dihapus Dikecualikan Melindungi masyarakat adat/setempat dari kriminalisasi Penegak hukum tetap bisa mempidanakan Masyarakat adat/setempat Paling Singkat 5 Tahun Verifikasi tinggal tetap Pendatang baru bisa mengklaim perlindungan Secara Terus- Menerus Membedakan warga tetap dengan nomaden Sulit memetakan komunitas adat/tradisional yang sah Terdaftar Dasar legal verifikasi dan tata kelola Pemerintah tidak bisa memastikan siapa yang dilindungi Ketidakhadiran frasa-frasa tersebut akan menyebabkan kaburnya subjek hukum, abuse of policy, dan gagalnya perlindungan terhadap masyarakat adat/setempat/lokal yang menjadi salah satu spirit penting dari reformasi hukum kehutanan pasca UU Cipta Kerja. Terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus penyelesaiannya telah diatur sebagaimana Pasal 82 dan Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU CK. 5. Kebijakan penataan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan) terkait kegiatan usaha terbangun oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dengan luas maksimal 5 hektar per orang, selain memberikan jaminan kepastian hukum kepada orang perseorangan untuk tidak dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana, namun disisi lain orang perseorangan tetap diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan melalui skema jangka benah dengan menerapkan strategi jangka benah meliputi: 1) menyusun rencana Jangka Benah sebagai bagian rencana kelola Perhutanan Sosial; 2) penanaman tanaman melalui teknik agroforestri yang disesuaikan dengan kondisi biofisik dan kondisi sosial; 116 3) penanaman tanaman kehutanan paling sedikit 100 (seratus) batang per hektar paling lambat 1 (satu) tahun setelah mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan menerapkan sistem silvikultur atau teknik budidaya sesuai dengan tapak ekologinya di sela-sela tanaman sawit; dan 4) tidak melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit selama masa Jangka Benah. II. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H. M.H. Tapi tadi saya mendengar uraian terkait dengan PP 23/2021 dan Permen 7 ya, jadi yang Permen 7 itu terkait perencanaan hutan. PP 23 ini terkait kebijakan penataan kawasan hutan. Nah, ini saya hanya minta data karena dalam PP ini ada dua substansi yang dipersoalkan adalah pengukuhan dan pemanfaatan, kalau tidak salah tadi dijelaskan Pak Dirjen. Nah, ini kalau bisa tolong dilengkapi hasil pengukuhan dan penataan itu, ya untuk bisa diberikan pada Mahkamah, untuk Mahkamah melihat ini lebih komprehensif nanti. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri Kehutanan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan proses sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tahapannya diatur pada pasal 15 yang terdiri dari 4 tahapan yaitu (1) Penunjukan Kawasan Hutan, (2) Penataan Batas Kawasan Hutan, (3) Pemetaan Kawasan Hutan, dan (4) Penetapan Kawasan Hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan. Sampai dengan dengan Desember 2024 luas Kawasan hutan yang telah ditetapkan adalah seluas 106.816.442,48 Hektar yang disajikan pada tabel dan peta terlampir (vide Bukti PK-55) 2. Berdasarkan Pasal 1 angka 37 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan 117 Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan Masyarakat di dalam Kawasan Hutan. Kebijakan Penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan selanjutnya disebut sebagai PP 23/2021 jo. Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan selanjutnya disebut sebagai P.7/2021, yaitu Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan: a. Pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria; b. Pengelolaan Perhutanan Sosial; c. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan; dan/atau d. Penggunaan Kawasan Hutan. Sampai dengan Desember 2024, Pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan melalui proses Inventarisasi dan Verifikasi dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan adalah seluas 361.982,04 Hektar sebagaimana tabel dan peta yang disajikan pada lampiran (vide Bukti PK-56). III. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M. Hum. 1. Pertama, apakah kemudian mengenai syarat pendaftaran dalam kebijakan penataan kawasan hutan itu bisa kemudian menjadi salah satu alat yang represif ketika melakukan penataan itu? Itu mohon dijelaskan Pak. Selama ini apakah itu menjadi alat yang represif bagi mereka yang sudah tinggal di situ. Itu mohon nanti bisa dijelaskan. 2. Kemudian yang kedua, ini sama sebetulnya dengan perkara sebelumnya. Ini kan menyangkut Pasal 110B, itu kan letaknya di ketentuan peralihan, Pak Dirjen. Ini saya sudah minta kepada perkara sebelumnya juga terkait dengan penataan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ini 118 letaknya di ketentuan peralihan. Tetapi menariknya 110B ini, ini kan sebetulnya bicara sanksi di sini yang diletakkan di ketentuan peralihan. Sanksinya ini menyangkut kepada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2). Hanya kemudian kalau kita kaitkan di dalam perumusan sebuah norma ada kemudian norma primernya dan kemudian ini norma sekundernya. Nah, ini dalam norma primernya memang tidak ada kegiatan lain di situ. Sementara saya tadi menangkap dari Pak Dirjen, kegiatan lain itu kok sangat esensial sekali itu. Kegiatan lain kemudian di situ isinya ada minyak, gas bumi, panas bumi, dan seterusnya, tapi itu ditetapkan di PP. Tolong dijelaskan, ditambahkan keterangannya, seberapa dalam pembahasannya ketika kemudian merumuskan ada tambahan, sisipan kegiatan lain itu, Pak. Ini yang dikhawatirkan Pemohon, sebetulnya menimbulkan sesuatu yang agak tidak strict gitu kita dalam perumusan sebuah sanksi. Jadi mohon nanti bisa dijelaskan soal itu. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Terkait pertanyaan perihal Pendaftaran telah dijelaskan dalam Tanggapan terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. pada Romawi I di atas. 2. Pasal 110B sebagai Norma Korektif dan Transisional. Pasal 110B mengatur peringanan sanksi untuk beberapa aktivitas yang dilakukan tanpa izin yang semula dikenai sanksi pidana menjadi sanksi administratif dan mengatur juga pengecualian bagi subyek hukum orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 Hektar sehingga norma a quo konstitusional dan berpihak pada keadilan restoratif, bukan represif. Kemudian terkait pertanyaan Yang Mulia mengenai frasa “kegiatan lain” telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di bidang Kehutanan. 119 Bahwa yang dimaksud kegiatan lain dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PP 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di bidang Kehutanan meliputi minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri, dan/atau sarana dan prasarana. a. Alasan Substansial Pemerintah menyadari realitas di lapangan bahwa di banyak kawasan hutan, sudah terdapat kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang terbangun dan berjalan secara faktual, antara lain: 1. pemukiman Masyarakat desa, 2. fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti jalan, fasilitas Pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dsb. Sebagian besar kegiatan ini tidak memiliki legalitas formil berupa perizinan dibidang kehutanan karena: 1. keterbatasan kapasitas administratif negara (khususnya daerah), 2. sejarah penataan ruang dan kawasan hutan yang tidak partisipatif, 3. tumpang tindih peta kawasan dengan tata ruang daerah dan hak masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak tepat jika didefinisikan sebagai “usaha kehutanan”, namun jika dipaksakan tunduk pada rezim pidana kehutanan, maka dapat menimbulkan pemidanaan dan menghambat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah ingin mencegah pemidanaan terhadap subjek-subjek yang telah melakukan kegiatan pembangunan publik secara non-komersial dan bermotif pelayanan masyarakat di dalam kawasan hutan, tanpa niat jahat (mens rea) atau perusakan. b. Alasan Teknik Perundang-undangan Pemerintah menempatkan frasa “kegiatan lain” dalam pengaturan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) karena: 1. Keterbatasan Terminologi di Norma Primer Norma primer UU No. 18 Tahun 2013 sebelumnya hanya mengenal istilah “kegiatan usaha tanpa perizinan berusaha” (Pasal 12 dan 17), tanpa membedakan jenis kegiatan, skala, dan motif. Untuk 120 menghindari overgeneralisasi dan pemidanaan, pemerintah merasa perlu pengaturan lebih lanjut melalui PP bahwa tidak semua “kegiatan” dimaksud bersifat komersial, dan beberapa adalah “kegiatan lain” yang bersifat non-komersial, dilakukan oleh instansi pemerintah, masyarakat lokal, atau sebagai bagian dari pelayanan dasar. 2. Pengaturan lebih lanjut melalui PP adalah bentuk delegasi teknis (delegated legislation) yang sah untuk merinci kriteria, jenis, serta tata cara legalisasi kegiatan lain yang dimaksud. 3. Tidak ada pelanggaran asas legalitas, karena: ● Norma pokoknya tetap pada frasa “kegiatan usaha yang telah berjalan”; ● “Kegiatan lain” adalah klasifikasi administratif yang tetap tunduk pada syarat objektif (terdokumentasi, tidak merusak, dapat dibina). Tujuan Kebijakan Pemerintah merumuskan Pasal 110B dan frasa "kegiatan lain" untuk mendukung kebijakan makro: ● reforma agraria dan perhutanan sosial, serta ● penyelesaian konflik tenurial. Pemerintah melalui Pasal 110B mencoba membangun pendekatan non penal terhadap masalah tata ruang dan legalitas historis. Argumentasi Konstitusional Aspek Penjelasan Asas Legalitas (Nullum crimen sine lege) Tidak dilanggar, karena Pasal 110B justru memberikan pengecualian terhadap pidana, bukan menciptakan tindak pidana baru. Delegasi ke PP Sah dan sesuai prinsip delegated legislation, hanya merinci jenis kegiatan administratif yang akan dibina dan ditata, bukan menambah delik. Kepastian Hukum Justru diperkuat melalui klasifikasi yang objektif dan terukur dalam PP dan penjelasan, dibanding membiarkan frasa "kegiatan usaha" tanpa batas. Keadilan Sosial Mencegah kriminalisasi masyarakat adat dan lokal yang secara historis telah menempati kawasan tanpa kejelasan status hukum. 121 Prinsip Proporsionalitas Penangguhan pidana disertai kewajiban administratif dalam jangka waktu tertentu (3 tahun), bukan pengampunan mutlak. Kesimpulan Penempatan pengaturan frasa “kegiatan lain” di dalam Peraturan Pemerintah: ● merupakan bagian dari desain regulasi yang fleksibel namun terukur, dalam rangka penyelesaian struktural dan administratif atas ketimpangan tata ruang kehutanan, ● tetap tunduk pada prinsip negara hukum dan asas non-diskriminasi, ● mencerminkan keberpihakan negara pada penyelesaian non-represif terhadap kegiatan masyarakat dan instansi publik yang tidak merusak, serta ● tidak melanggar konstitusi, melainkan menjalankan mandat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum berbasis konteks. IV. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H. M.H. 1. Karena justru trigger-nya di itu, Pak, yang kata terdaftar itu, itu yang menjadi pemicu. Apakah sudah yakin Pemerintah dengan cara-cara seperti itu me- delegatie kepada bupati unsur-unsur masyarakat yang ada itu kemudian tidak menimbulkan residu terkait dengan orang yang betul-betul sudah secara factual/real memang sudah memenuhi persyaratan, sehingga tidak perlu dikenakan sanksi administrasi itu. Nah, oleh karena itu, Permohonan Pemohon ini agak memperluas, jikapun ada residu bisa diselesaikan dengan penataan, dicakup termasuk tetap diakomodir dengan rumahnya adalah dengan penataan kawasan itu. 2. Nah, oleh karena itu, kami nanti ditambahkan bagaimana metode cara dan yang dipergunakan kriteria yang dipergunakan Pemerintah, sehingga tidak menimbulkan residu itu, Pak. Terlepas ada sikap kehati-hatian dari pemerintah juga untuk jangan sampai ini kemudian juga jadi celah-celah untuk ada penyalahgunaan, ya Pak ya. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi dimaksud, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 1. "Terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan": Masyarakat harus tercatat dalam program pemerintah yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan dengan tujuan: 122 1) Memberi kepastian hukum kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan 2) Tidak ada upaya “pemutihan” pelanggaran dalam kawasan hutan 3) Tidak terjadi “fraud” karena ada masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan 4) Menjaga jangan sampai masyarakat hanya dimanfaatkan pihak yang melanggar hukum tidak bertanggungjawab sebagai upaya pemutihan. Maksud Terdaftar disini adalah: 1) Pemerintah dalam upaya aktif Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Negara dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi awal, antara lain: (Pasal 130 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021) a. data dan informasi penutupan lahan dari citra satelit secara periodic dan terkini; b. hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan; c. masukan dari para pihak; dan/atau d. penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh mayarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan penetapan Peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Peta Indikatif PPTPKH). 2) Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Tim Inver PPTPKH) melakukan inventarisasi dan verifikasi berdasarkan usulan yang diajukan oleh Masyarakat melalui Bupati/Kepala Daerah kepada Ketua Tim Inver PPTPKH (Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) setempat) untuk diproses sesuai dengan ketentuan terkait penataan kawasan hutan. 3) Masyarakat yang terdaftar dan memenuhi ketentuan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) diselesaikan melalui kegiatan: (Pasal 23 PP 23 Tahun 2021 jo. Pasal 123 130 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021) a. pengadaan TORA; b. Pengelolaan Perhutanan Sosial; c. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau d. Penggunaan Kawasan Hutan. 2. Identifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan telah dilakukan pemerintah sejak tahun 2017 dengan terbitnya Keputusan Menteri LHK Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber TORA yang kemudian sudah dilakukan beberapa kali revisi dengan mengakomodir masukan- masukan dari masyarakat dan pihak terkait, dengan revisi terakhir yaitu Keputusan Menteri LHK Nomor 6132 tahun 2024. Verifikasi keberadaan masyarakat di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan terkait dengan TORA juga sudah dilakukan sejak tahun 2018 melalui kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (inver PPTPKH). Tahapan proses kegiatan inver PPTPKH sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 s/d Pasal 160 P.7/2021 diatur sebagai berikut: 1) Kegiatan inver PPTPKH diawali dengan sosialisasi Tim Inver PPTPKH kepada semua pemangku kepentingan sampai Tingkat desa; 2) Pemohon perseorangan (kolektif melalui Kepala Desa), instansi, dan/atau badan sosial/keagamaan mengajukan berkas permohonan melalui Bupati/Walikota kepada Ketua Tim Inver PPTPKH; 3) Berdasarkan permohonan yang diajukan, Tim Inver PPTPKH melaksanakan inventarisasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) dan verifikasi lapangan; 4) Hasil inventarisasi dan verifikasi PTKH dilakukan pembahasan oleh Tim Inver untuk menentukan Rekomendasi Pola Penyelesaian yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 124 5) Ketua Tim Inver PPTPKH menyampaikan laporan rekomendasi kepada Dirjen Planologi Kehutanan untuk selanjutnya dilakukan penelaahan dan pembahasan oleh Tim Pelaksana PPTPKH Pusat; 6) Hasil pembahasan Tim Pelaksana PPTPKH Pusat berupa rekomendasi pola penyelesaian PPTPKH disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Keputusan persetujuan pola penyelesaian PPTPKH; 7) Menteri memberikan Keputusan persetujuan pola penyelesaian PPTPKH untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan berdasarkan pola penyelesaian yang diberikan. Kriteria Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara yang digunakan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP 23/2021 jo. Pasal 132 P.7/2021, yaitu Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf d harus memenuhi: a. Penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Menguasai lebih dari 5 (lima) tahun secara terus menerus; c. Dikuasai oleh perorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar; d. Bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; 125 e. Bidang tanah tidak diganggu gugat dan/atau tidak bersengketa. Pihak yang menguasai bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP 23/2021 jo. Pasal 134 ayat (1) P.7/2021, yaitu Pihak sebagaimana dalam Pasal 132 huruf d meliputi: a. Perseorangan; b. Instansi; dan/atau c. Badan Sosial/keagamaan. Bentuk penguasaan bidang tanah dalam Kawasan hutan negara yang dapat diselesaikan melalui penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP23/2021 jo Pasal 135 ayat (1) P.7/2021, adalah Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dikuasai dan dimanfaatkan untuk: a. Sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; b. Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; c. Permukiman; d. Lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; dan/atau e. Bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman. Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP 23/2021 jo. Pasal 133 P.7/2021 merupakan penguasaan tanah dengan kategori: a) Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau b) Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan. Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam 126 Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP23/2021 jo. Pasal 136 P.7/2021 sebagaimana yang diuraikan pada point di atas. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaiannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 99 P.7/2021. Untuk mengantisipasi adanya penguasaan Masyarakat yang belum masuk dalam proses inver PPTPKH yang telah dilakukan, pemerintah mengatur bahwa masih dapat dilakukan proses inver PPTPKH kembali apabila masih terdapat areal yang memenuhi kriteria PPTPKH. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 529 huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 bahwa: “kabupaten/kota yang telah dilaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi PPTKH berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, namun masih terdapat areal yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dapat dilaksanakan proses Penataan Kawasan Hutan kembali dan pelaksanaannya mengikuti Peraturan Menteri ini”. [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-56 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2025 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Buku Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria; 3. Bukti PK-3 : Buku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, 127 Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6979/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/12/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (Revisi I); 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3154/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (Revisi II); 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8716/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/12/2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (Revisi III); 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7434/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (Revisi IV); 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5050/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/9/2020 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (Revisi V); 128 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan; 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5564/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/6/2022 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi I; 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK- PKTL/PPKH/PLA.2/2/2023 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi II; 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6132 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Peta Realisasi PPTPKH dan TORA Revisi III; 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan; 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan; 16. Bukti PK-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6413 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Bina Tani Seluas ± 2.473 (Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Muara 129 Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6296 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Medak Agri Lestari Seluas ± 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6064 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Karya Liberika Seluas ± 53 (Lima Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6062 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Tunas Berkah Seluas ± 152 (Seratus Lima Puluh Dua) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; 20. Bukti PK-20 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6060 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Wahana Mandiri Seluas ± 203 (Dua Ratus Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Kepayang 130 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; 21. Bukti PK-21 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6059 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Mulya Makmur Seluas ± 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) Hektare Pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; 22. Bukti PK-22 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6412 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba Seluas ± 3.021(Tiga Ribu Dua Puluh Satu) Hektare Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 1.560 (Seribu Lima Ratus Enam Puluh) Hektare dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas ± 1.461 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Satu) Hektare di Desa Bunut Desa Bukit Indah Desa Bumi Agung Desa Arga Mulya dan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah; 23. Bukti PK-23 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6295 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Agro Alam Seluas ± 467 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Desa Kabuau Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; 24. Bukti PK-24 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5946 Tahun 2024 131 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Koperasi Bima Penyang Mandiri Seluas ± 228 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; 25. Bukti PK-25 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5945 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Tani Maju Seluas ± 1.150 (Seribu Seratus Lima Puluh) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) Hektare dan pada Kawasan Hutan yang dapat di Konversi Seluas ± 413 (Empat Ratus Tiga Belas) Hektare di Desa Karang Sari Kecamatan Paranggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; 26. Bukti PK-26 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5944 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Koperasi Unit Desa Permata Seluas ± 332 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Bagendang Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; 27. Bukti PK-27 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5851 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Koperasi Produsen Sinar Mentari Pagi Seluas ± 281 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Desa Bagendang Tengah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimatan Tengah; 132 28. Bukti PK-28 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5847 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Koperasi Rongkang Jaya Mandiri Seluas ± 367 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; 29. Bukti PK-29 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5818 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Koperasi Bangkuang Makmur Lestari Seluas ± 283 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Bagendang Tengah Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; 30. Bukti PK-30 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6411 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Kemitraan Kehutanan Antara Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Atas Nama PT. Lestari Asri Jaya dengan Kelompok Tani Hutan Bukit Jaya Seluas ± 72 (Tujuh Puluh Dua) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 31. Bukti PK-31 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6245 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Kemitraan Kehutanan Antara Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Atas Nama PT. Lestari Asri Jaya dengan Kelompok Tani Hutan Lestari Rimba Mulya Seluas ± 52 (Lima Puluh Dua) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 133 32. Bukti PK-32 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6244 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Kemitraan Kehutanan Antara Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Atas Nama PT. Lestari Asri Jaya dengan Kelompok Tani Hutan Lestari Rimba Sejahtera Seluas ± 41 (Empat Puluh Satu) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 33. Bukti PK-33 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6243 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Kemitraan Kehutanan Antara Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Atas Nama PT. Lestari Asri Jaya dengan Kelompok Tani Hutan Gading Saiyo Lestari Seluas ± 63 (Enam Puluh Tiga) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 34. Bukti PK-34 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6242 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Kemitraan Kehutanan Antara Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Atas Nama PT. Lestari Asri Jaya dengan Kelompok Tani Hutan Lestari Rimba Makmur Seluas ± 56 (lima puluh enam) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 35. Bukti PK-35 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6427 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Koperasi Saijun Saulon Mandiangin seluas ± 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kelurahan 134 Mandiangin Tuo, Desa Gurun Mudo dan Desa Sungai Rotan Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi; 36. Bukti PK-36 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6421 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Mekar Sari Seluas ± 110 (Seratus Sepuluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Teluk Pandak dan Desa Tengah Ulu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 37. Bukti PK-37 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6420 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Maju Jaya Seluas ± 266 (Dua Ratus Enam Puluh Enam) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 38. Bukti PK-38 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6419 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Harapan Jaya Sumay Seluas ± 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Sekalo, Desa Suo-Suo, dan Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 39. Bukti PK-39 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6414 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Belilas Seluas ± 98 (Sembilan Puluh Delapan) Hektare Pada 135 Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 40. Bukti PK-40 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6410 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Tata Buana Seluas ± 33 (Tiga Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi; 41. Bukti PK-41 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6297 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Sribado Seluas ± 608 (Enam Ratus Delapan) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 357 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh) Hektare dan Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 251 (Dua Ratus Lima Puluh Satu) Hektare di Desa Taman Dewa dan Desa Kutejaye Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi; 42. Bukti PK-42 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8403/MENLKHK- PSKL/PKPS/ PSL.0/8/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Keruing Citra Lestari Seluas ± 1395 (Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Sungai Ubar Mandiri Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; 43. Bukti PK-43 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8402/MENLHK- PSKL/PKPS/ PSL.0/8/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Harapan Abadi Seluas ± 2258 (Dua Ribu Dua Ratus Lima 136 Puluh Delapan) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Pantai Harapan, Pundu dan Hampalid Kecamatan Cempaga Hulu Kabupatenn Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; 44. Bukti PK-44 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8401/MENLHK- PSKL/PKPS/ PSL.0/8/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Eka Hapakat Seluas ± 1.130 (Seribu Seratus Tiga Puluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 568 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas ± 562 (Lima Ratus Enam Puluh Dua) Hektare di Desa Sungai Ubar Mandiri, Sudan, Parit dan Rubung Buyung Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; 45. Bukti PK-45 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7383/MENLHK- PSKL/PKPS/ PSL.0/7/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Tanah Liat Sejahtera Seluas ± 103 (Seratus Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Aburan Batang Tebo dan Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 46. Bukti PK-46 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7382/MENLHK- PSKL/PKPS/ PSL.0/7/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Lindungilah Seluas ± 59,9 (Lima Puluh Sembilan Dan Sembilan Persepuluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Titra Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi; 47. Bukti PK-47 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7381/MENLHK- 137 PSKL/PKPS/ PSL.0/7/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Mandiri Seluas ± 164 (Seratus Enam Puluh Empat) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Tengah Ulu Kecamatan Tebo Tengah Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dan Desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi; 48. Bukti PK-48 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7380/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Makmur Jaya Seluas ± 226 (Dua Ratus Dua Puluh Enam) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Lingga Kuamang dan Desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dan Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 49. Bukti PK-49 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7379/MENLHK- PSKL/PKPS/ PSL.0/7/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Tirta Makmur Seluas ± 326 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi; 50. Bukti PK-50 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7378/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Sumber Makmur Seluas ± 80 (Delapan Puluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 138 51. Bukti PK-51 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7377/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Silva Lestari Seluas ± 86,30 (Delapan Puluh Enam Dan Tiga Puluh Perseratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 52. Bukti PK-52 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7376/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Mekar Jaya Seluas ± 334 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Lingga Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dan Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 53. Bukti PK-53 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7375/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Makmur Seluas ± 74,60 (Tujuh Puluh Empat Dan Enam Puluh Perseratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir dan Desa Tengah Ulu Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 54. Bukti PK-54 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7374/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Berkah Seluas ± 110,30 (Seratus Sepuluh Dan Tiga Puluh Perseratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi 139 Tetap di Desa Lingga Kuamang dan Desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dan Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; 55. Bukti PK-55 : Fotokopi Daftar SK Penetapan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan Desember 2024 beserta peta dalam bentuk softcopy; 56. Bukti PK-56 : Fotokopi Daftar SK Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria sampai dengan Desember 2024 beserta peta dalam bentuk softcopy. Selain itu, Presiden mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2025 dan Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025, serta 2 (dua) orang saksi yakni Edi Sutrisno dan Zeri yang menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: Ahli Presiden 1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. PENDAHULUAN 1) Sejarah Kawasan Hutan Sejarah penatagunaan kawasan hutan telah dimulai sejak jaman Belanda dengan hasil kawasan hutan diberi identitas Register (Hutan Register) di Sumatera dan Register Tanah Kehutanan (RTK) di wilayah Nusa Tenggara. Era 1980 sd 1984, Pemerintah Indonesia mengakomodir penetapan hutan Belanda dengan Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atau yang populer dengan istilah Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Peta tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang pokok kehutanan dan disusun melalui usulan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi dan melibatkan para pihak. Terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 140 mengamanatkan pemerintah provinsi untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Dalam penyusunan Perda tersebut, pemerintah daerah harus memperhatikan Peta TGHK sebagai bagian integral dalam RTRWP. Di tengah penyusunan RTRWP, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474/4263/Sj tanggal 27 Desember 1994, Menteri Dalam Negeri mengintruksikan agar dilakukan padu serasi Peta TGHK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP). Produk dari padu serasi adalah Peta Penunjukan Kawasan Hutan yang terbit pada era 1999 sd 2004 yang diterbitkan Kementerian Kehutanan dan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang diterbitkan Pemerintah Daerah Tingkat I/ Pemerintah Provinsi. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Provinsi yang tidak diterbitkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan karena tidak disepakatinya padu serasi meliputi Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau. Hal inilah yang menjadi titik awal adanya dispute rencana pemanfaatan ruang yang berbeda antara Peta Kawasan Hutan dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah dimana banyak perizinan terbit yang didasarkan pada Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Dispute yang dimaksud adalah adanya perbedaan pola ruang pada RTRWP yang tidak sesuai Peta Kawasan Hutan misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Perda RTRWP (Perda 8 Tahun 2003) menyatakan bahwa suatu areal adalah Kawasan Permukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL) namun pada Peta Kawasan Hutan dinyatakan sebagai Hutan Produksi. 2) Penataan Kawasan Hutan Pasca UU Nomor 26 Tahun 2007 Dinamika kebutuhan ruang mendorong terbitnya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mencabut UU Nomor 24 Tahun 1992. Amanat untuk pemerintah provinsi pada undang undang ini adalah agar menerbitkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak terbitnya undang-undang ini. Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tersebut harus memperhatikan peta kawasan hutan yang telah terbit sebelumnya. Kebutuhan ruang pembangunan yang membutuhkan adanya perubahan kawasan hutan mendorong Gubernur untuk mengusulkan perubahan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan yang prosesnya mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan 141 Menteri Kehutanan Nomor 36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Pembahasan dalam perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, menggunakan tiga pisau analisis yaitu 1) hukum, 2) lingkungan/biofisik, dan 3) sosial ekonomi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Peta Perubahan Peruntukan, Perubahan Fungsi dan Penunjukan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (2009 sd 2014) dan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. Perda dan Peta Kawasan Hutan pada era ini efektif untuk menyamakan pola pemanfaatan ruang secara dokumen antara peta kawasan hutan dan RTRWP namun tidak menyelesaikan eksisting penutupan lahan di lapangan. 3) Terobosan Penyelesaian Dispute Pemanfaatan Ruang Kondisi eksisting penutupan lahan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang di kawasan hutan yang tidak terselesaikan dengan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan hukum. Argumentasi utama dari terobosan hukum ini adalah bahwa pelaku usaha non kehutanan di dalam kawasan hutan telah mendapatkan perizinan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sehingga diterbitkan antara lain. A) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Pokok Pengaturan pada PP ini adalah pasal 51 A ayat (1) dan 51 B Ayat (1) sebagai berikut: Pasal 51A ayat (1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri. Pasal 51B ayat (1) 142 Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri. B) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Ide utama dalam peraturan ini untuk meminimalisasi dispute pemanfaatan ruang adalah Pasal 51 yang berbunyi: Pasal 51 (1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir: a. merupakan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan; atau b. merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas diproses melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri. (2) Dalam hal kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal 143 tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi konservasi dan/atau lindung, diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok. TUJUAN UTAMA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG A QUO ADALAH UNTUK MENYELESAIKAN DISPUTE RUANG DAN DISPUTE NORMA Bahwa pengaturan Kehutanan sudah ada sejak zaman Belanda, yang dikenal dengan Register. Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia terbit UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) dalam UU 6/1967 tersebut memberi wewenang untuk: a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan. Bahwa tindak lanjut dari UU 5/1967 tersebut, pada tahun 1970-an s.d. 1980-an, Menteri pada saat itu menerbitkan Keputusan mengenai kawasan hutan di setiap Provinsi termasuk kawasan hutan yang sudah ditetapkan pada zaman Belanda diintegrasikan dalam Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). TGHK adalah hasil kesepakatan antara pemerintah dan pemerintah daerah terkait penataan kawasan hutan. Pasca terbitnya UU No. 24 Tahun 1992, sebagaimana yang telah Saya sampaikan di awal, terdapat Pemerintah Daerah yang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang, namun tidak memperhatikan TGHK, sehingga banyak izin lokasi perkebunan yang diterbitkan oleh daerah meskipun secara TGHK area tersebut adalah kawasan hutan. Selanjutnya lahir UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana untuk menyelesaikan dispute tersebut antara Pemerintah Daerah dengan RTRW nya dan Kehutanan dilakukan pemaduserasian, sehingga Keputusan TGHK yang terbit 1970-an s.d. 1980-an kembali diterbitkan melalui keputusan pada kurun waktu 1999-an s.d. 2000-an yang dikenal dengan “Penunjukan Kawasan Hutan”. Bahwa integrasi rencana tata ruang dan kawasan hutan juga telah diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007, sehingga Perda Rencana Tata Ruang yang akan diterbitkan oleh daerah wajib untuk menyesuaikannya dengan Kawasan Hutan. Bahwa untuk kegiatan terbangun yang berada di kawasan hutan namun belum mendapatkan izin di 144 bidang kehutanan, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan PP 60 Tahun 2012 dan PP 104 Tahun 2015 agar subjek hukum yang memiliki izin lokasi/HGU namun masih berada di kawasan hutan agar memproses perizinan di bidang kehutanan untuk kepastian hukum, namun batas waktu yang diberikan tidak cukup, sehingga masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan proses pelepasan kawasan hutan. Sampai akhirnya terbit UU CK yang masih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dengan batasan waktu 3 tahun. Bahwa UU CK memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan asas ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan sanksi administratif. UU CK merupakan penyempurnaan, salah satu yang disempurnakan oleh UU CK adalah Undang-undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana undang-undang tersebut berfokus pada pemidanaan kejahatan bidang kehutanan bagi siapapun termasuk masyarakat adat/setempat/lokal yang berada di dalam kawasan hutan. UU CK dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan penegakan hukum kehutanan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat/setempat/lokal yang secara historis tinggal di kawasan hutan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi di pidana hanya karena melakukan perladangan/pertanian tradisional atau memungut hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sepanjang masyarakat tersebut telah menguasai secara terus menerus paling singkat 5 tahun dan paling luas 5 Ha akan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan, yaitu: 1) Perhutanan Sosial; 2) TORA, 3) Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan, dan 4) Penggunaan Kawasan Hutan. Hal tersebut sebenarnya sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. Selanjutnya Ahli akan menjelaskan mengenai ketentuan penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan paling sedikit 5 tahun dan paling luas 5 Ha. Makna 5 tahun secara terus menerus dimaksudkan agar masyarakat setempat/lokal-lah yang memang benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan ini sedangkan paling luas 5 Ha adalah batasan wajar bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bukan untuk kepentingan komersil. Batasan luasan 5 Ha sebenarnya juga sudah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma 145 Agraria. Sedangkan frasa “Terdaftar” dalam penataan kawasan hutan dimaksudkan agar program inventarisasi, penataan kawasan hutan, dan redistribusi tanah menjadi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Tanpa pendaftaran, pengawasan dan akuntabilitas publik menjadi lemah, tidak ada transparansi terhadap siapa yang menerima manfaat dari ketentuan pengecualian ini. Selanjutnya mengenai Pasal 12A dan Pasal 17A adalah untuk mengatur yg ke depan, sehingga tidak diletakkan di ketentuan peralihan, sementara yg 110B ayat (2) itu untuk mengatur terhadap perbuatan yang sudah “terlanjur” atau terminologi di UUCK “terbangun”. Mengapa pada Pasal 110B ayat (2) tersebut tidak ada kata “terdaftar”, mengingat berdasarkan PP 24/2021 mereka akan ditetapkan oleh Menteri (Pasal 17 PP 24/2021) dalam bentuk SK Datin, sehingga tidak perlu lagi ada frasa “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan yang berbeda dengan ketentuan Pasal 12A dan Pasal 17A yang mewajibkan “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” karena penyelesaian penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan didasarkan pada ketentuan PP 23/2021. PENUTUP Bahwa undang-undang a quo selain menyelesaikan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, juga bertujuan untuk: a. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat; b. Menjamin kepastian berusaha; c. Menjaga fungsi lingkungan hidup; d. Mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial; e. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat; dan f. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. A. Pendahuluan Secara umum, uraian pendahuluan pada keterangan ahli pada Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan 146 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024 tidak berbeda dengan perkara Nomor 147/PUU-XXII/2024, artinya seperti halnya keluarnya Pasal 110A dan 110B ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, keluarnya Pasal 12A, Pasal 17A dan Pasal 110B disertai dengan semangat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang disebabkan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan sektoral yang menyebabkan timbulnya ketidaksinkronan antar peraturan perundang- undangan. B. Permasalahan terkait Pasal 12A ayat (2) dan Pasal 17A ayat (2) Undang- Undang No. 6 Tahun 2023 Terkait dengan keberadaan Pasal 12A ayat (2), Pasal 17A ayat (2) dan Pasal 110B ayat (1) pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 sejalan dengan penjelasan ahli pada perkara No. 147/PUU-XXII/2024 dimaksudkan menyelesaikan hal-hal yang terlanjur menjadi kebijakan pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 namun masih menimbulkan permasalahan dari sisi hukum kehutanan. Pada Pasal 37 angka 4, angka 6 dan angka 20 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, penambahan Pasal 12A, Pasal 17A dan Pasal 110B ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan adanya kegiatan di kawasan hutan dengan menggunakan instrumen hukum administratif bukan instrumen hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013. Dalam ini, ketentuan Pasal 12A, Pasal 17A dan Pasal 110B menempatkan instrumen hukum pidana tidak lagi sebagai premium remedium, akan tetapi sebagai ultimum remedium. Namun demikian ada perkecualian terhadap orang perorangan atau kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan minimal 5 tahun berturut-turut dengan luasan paling banyak 5 hektar serta terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Ketentuan perkecualian dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi orang perorangan dan kelompok masyarakat yang selama ini 147 hidup dan mencari penghidupannya di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan. Perkecualian dimaksud memberikan ruang dan hak untuk hidup bagi perorangan dan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya hutan tempat mereka tinggal. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan : ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Frasa ”perkecualian” tersebut dimaksudkan bahwa orang perseorangan dan sekelompok masyarakat diakui keberadaannya sebagai subyek hukum yang tinggal di dalam dan/atau sekitar hutan. Selain itu, sejalan juga dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan :”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Manakala perseorangan tersebut telah memperoleh sanksi adat, karena masyarakat hukum adat mempunyai kearifan lokal (traditional knowledge) yang juga mempunyai sistem sanksi yang mengedepankan unsur keseimbangan manusia dengan alam semesta sehingga karenanya Negara layak untuk memperkecualikannya karena yang bersangkutan telah menjalani sanksi adat yang merupakan sanksi sosial yang lebih ”membekas” dari pada sanksi hukum Negara. Adapun terkait luasan maksimal lahan yang dikuasai tidak lebih dari 5 hektar berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang menyatakan: ”Pemerintah mengadakan usaha- usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar”, serta Pasal 9 ayat (1) Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agratia yang menyatakan: ”Obyek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) diredistribusikan kepada subyek reforma agraria dengan luasan paling besar 5 hektar sesuai 148 dengan kesediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)”. Dengan mengacu pada kedua peraturan tersebut, penguasaan dan pemanfaatan tanah di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan seluas paling banyak 5 hektar, jelas rujukannya. Artinya seseorang dianggap dapat layak hidup dengan memanfaatkan tanah untuk diolah menjadi sumber penghidupannya dengan luasan minimal 2 hektar dan maksimal 5 hektar. C. Penutup Demikian keterangan tertulis ahli dalam sidang Pengujian Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024) di Mahkamah Konstitusi ini. Saksi Presiden 1. Edi Sutrisno - Saksi tinggal di Dusun II Tungkam Sakti, Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu sejak lahir pada tahun 1980. Saksi bekerja sebagai wiraswasta bengkel sepeda motor dan berkebun. - Saksi memiliki lahan berupa tapak rumah seluas 400 m² sejak tahun 2010 dan lahan kebun seluas 3.870 m² sejak tahun 2014 yang dahulunya dikuasai oleh Sanmurdi, namun berdasarkan informasi dari Desa sekitar tahun 2016 ternyata lahan saya tersebut merupakan kawasan hutan. - Dengan adanya Program TORA dari Pemerintah, saksi akhirnya memperoleh jawaban atas pertanyaan bagaimana nasib lahan saya yang ternyata merupakan kawasan hutan. Petugas baik dari kehutanan kemudian Pemda dan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat telah memberikan pelayanan publik bagi saksi. - Saksi merasa senang dengan adanya kebijakan TORA, karena dengan dikeluarkannya SK TORA, telah memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa aman serta kepemilikan yang jelas. 2. Zeri 149 - Saksi berdomisili di Muara Medak dan bekerja sebagai petani yang juga merupakan Ketua Kelompok Tani Hutan Karya Liberika yang terletak di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang telah dikuasai selama ±16 Tahun. - Bahwa setiap anggota memiliki lahan seluas kurang dari 5 Ha sejak tahun 2007, lahan garapan yang saksi kuasai diperoleh dari transaksi ganti rugi pembukaan lahan dengan seseorang yang biasa dipanggil Pak Bejo pada tahun 2007, namun selang berjalannya waktu berdasarkan informasi yang saksi lihat dan baca dari plang di sekitar lahan saksi, ternyata lahan saksi tersebut masuk ke dalam areal kawasan hutan. - Dengan adanya program perhutanan sosial dari Pemerintah, saksi akhirnya memperoleh jawaban atas pertanyaan bagaimana nasib lahan saksi yang ternyata merupakan kawasan hutan. Petugas baik dari kehutanan telah memberikan pelayanan publik bagi saksi. - Saksi merasa sangat senang dengan adanya kebijakan perhutanan sosial, di mana saksi sebagai masyarakat kecil yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan menerima SK Perhutanan Sosial dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Selain itu pula SK ini memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam mengelola kebun. [2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025 dan 26 Juni 2025 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: 1. Kesimpulan Tertulis Pemohon Identitas Pemohon Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch), Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat yang diinisiasi dan berdiri sejak tahun 1998, beranggotakan individu yang berjumlah 155 orang dengan berbagai latar belakang dan tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah kajian dan advokasi terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya sawit dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi. Didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 59 Tertanggal 16 Oktober 150 2002 Tentang Perkumpulan Sawit Watch dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-131.AH.01.06 Tanggal 09 Desember 2009 sebagaimana telah diubah dan/atau diperbarui dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota “Perkumpulan Pemantau Sawit” Nomor 79 Tertanggal 27 Juli 2022 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit dan berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tertanggal 9 Desember 2021 dalam hal ini diwakili oleh: Nurhanudin Achmad, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit, yang beralamat di Komplek IPB Baranangsiang III, Blok G No. 17, Tegalega, Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Kongres Perkumpulan Pemantau Sawit Ke-VI Nomor: 013/KONGRES/XII/2021 Tentang Penetapan dan Pengesahan Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Pemantau Sawit Periode 2021-2025. I. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN 1. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN PEMERINTAH 1.1. Tanggapan Atas Legal Standing 1.1.1. Bahwa pemerintah menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak menjelaskan secara spesifik kerugian konstitusional. Keterangan Pemerintah ini tidak benar; 1.1.2. Bahwa Pemohon merupakan perkumpulan masyarakat sipil yang anggotanya terdiri dari individu-individu yang bekerja mengadvokasi pekebun (petani, masyarakat tradisional dan masyarakat adat) dan individu-individu yang bekerja dan hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang secara faktual terdampak oleh norma-norma a quo; 1.1.3. Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusan telah memperluas makna kerugian konstitusional, tidak semata-mata harus fisik atau langsung, tetapi juga mencakup kerugian potensial yang dapat dipastikan secara logis; 1.1.4. Bahwa dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005, Putusan MK No. 11/PUU-V/2007 dinyatakan bahwa kerugian konstitusional tidak harus bersifat fisik atau material secara langsung, melainkan dapat berupa 151 ancaman nyata terhadap hak konstitusional, terutama jika norma tersebut berpotensi diterapkan secara diskriminatif atau represif 1.2. Terkait Frasa "Terdaftar dalam Kebijakan Penataan Kawasan Hutan" 1.2.1. Bahwa di dalam Keterangan Pemerintah terkait permohonan Uji Materi pasal 12A ayat (2), dan pasal 17A ayat (2) pemerintah lebih banyak menguraikan regulasi-regulasi terkait penyelesaian sengketa di dalam kawasan hutan bukannya menjawab pokok permasalahan yaitu memberikan persyaratan terhadap orang perorangan yang dikecualikan dari sanksi. Padahal frasa “terdaftar” dalam penataan kawasan hutan justru menyandera orang perorangan dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, karena jika orang perorangan tidak terdaftar berpotensi dikenakan sanksi yang dikecualikan bagi mereka sehingga menimbulkan halangan bagi tercapainya jaminan kepastian hukum bagi orang perorangan yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang telah mendiami kawasan tersebut secara turun temurun terhalang oleh frasa terdaftar dalam kawasan hutan; Bahwa jaminan kepastian hukum dan identitas budaya serta hak masyarakat tradisional dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban; 1.3. Terkait Frasa "Kegiatan Lain" 1.3.1. Bahwa Pemerintah menjelaskan, makna kegiatan lain adalah kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha. Dalam penjelasan Pasal 110B ayat (1), yang dimaksud dengan tanpa memiliki perizinan berusaha dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 1.3.2. Bahwa pemerintah menjelaskan frasa kegiatan lain hanyalah definisi tanpa menjelaskan implikasi dari ketidakpastian hukum karena pelanggaran 152 sudah diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) da Ayat (2) huruf b, c, dan e, namun oleh Pasal 110 B diatur dan ditambah dengan frasa “kegiatan lain”; 1.3.3. Bahwa Implikasi kedua, frasa Kegiatan lain menimbulkan persyaratan pengeculian bagi orang perorangan dengan syarat mengusahakan tanah seluas 5 Ha dan 5 Tahun menjadi tidak relavan karena bisa meluas dari makna kegiatan lain; 1.3.4. Bahwa selama ini masyarakat yang tiggal di dalam dan kawasan hutan secara turun temurun telah melakukan banyak kegiatan secara tradisional; 1.3.5. Bahwa jaminan kepastian hukum dan identitas budaya serta hak masyarakat tradisional dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 2. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON 2.1. Ahli Grahat Nagara, S.H.,M.H. 1. Pekebun Rakyat dan Masyarakat Adat Yang Tinggal Dalam Kawasan Hutan Bukanlah Subjek Hukum Tertuju (norm addressat) dari Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan karena sudah dikecualikan oleh UU No.18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H) Logika normatif ini sejalan juga dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “paradoks apabila di satu pihak mengakui masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan, namun di sisi lain masyarakat yang sama justru diancam dengan hukuman” (lihat Hal 181); 2. Pengakuan terhadap penguasaan tanah secara tradisional oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal telah dilakukan oleh UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960), yang secara tegas menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat. 153 Pasal 3 UUPA 1960 Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 5 UUPA 1960 Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya,segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 3. Ketika mencermati istilah “hak tradisional” ini, dalam argumentasi yang lainnya, logis pula untuk menyebutkan bahwa pengakuan masyarakat adat sebagai warga negara Indonesia, tentu tidak bisa dilepaskan dari pengakuan dari tempat masyarakat itu hidup. Tanah di mana dia tinggal, mencari nafkah, dan memiliki keturunan. 4. Bahwa Pengakuan Hak Konstitusional atas tanah adalah Deklaratif, maka Negara tidak mempunyai hak dan wewenang menentukan siapa yang menguasai tanah, Negara hanya Mendaftarkan tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). 5. Bahwa adanya Kriminalisasi yang ada dalam Kawasan Hutan yang dalam konteks yang sangat Panjang sejarahnya. Tumpang tindih dan terlalu banyaknya aturan-aturan yang saling bertumpu yang menimbulkan multi tafsir sehingga sangat merugikan masyarat petani pekebun yang tinggal dan melangsungkan hidupnya sangat gampang untuk dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum (APH) maupun perusahaan. Sebagai Contoh : aturan yang sudah memberikan pengecualian dari sanksi, ternyata masih ditambah aturan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UUP3H yang telah diubah dalam UU No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Cipta kerja menjadi Undang-Undang yang diuji saat ini. 6. Bahwa Posisi masyarakat ada dalam kondisi dimana pengakuan hak itu tidak bersifat deklaratif jadinya terjebak. Karena Undang-Undang Kehutanan mengatur kriminalisasi, tetapi tidak punya mekanisme untuk 154 menyelesaikan permasalahan hak atas tanah. Sementara itu UUPA 1960, tidak punya mekanisme pendaftaran tanah untuk tanah-tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Kemudian masyarakat tidak mendaftarkan tanah di kawasan hutan, masyarakat bisa dikenai sanksi. Tetapi kalau mendaftarkan tanah di kawasan hutan bisa juga dikenakan sanksi. 2.2. Ahli Gunawan Undang-Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), ditujukan untuk mempidanakan kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan Tindak pidana sebagaimana tersebut kemudian dapat mendapatkan pengampunan berdasar perubahan Pasal 110 UU P3H, yang awalnya mengatur ketentuan peralihan tindak pidana pengrusakan hutan, melalui penambahan Pasal 110A dan Pasal 110B dalam Pasal 37 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, menjadi mengatur penyelesaian persyaratan perizinan usaha kehutanan dan sanksi adminitrasi dengan asas ultimum remedium, yaitu mengedepankan pengenaan sanksi administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan. Di dalam UU P3H disebutkan bahwa tidak termasuk kelompok yang terstruktur yaitu kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Karena kelompok masyarakat sebagaimana tersebut di atas tidak dikategorikan dalam kelompok yang terstruktur, maka seharusnya tidak perlu memberikan pengaturan sanksi, meskipun dalam rangka persyaratan pengecualian sanksi adminitratif. Seharusnya pengakuan hak atas tanah masyarakat dan reforma agraria tidak merujuk ke aturan tentang kemudahaan perizinan berusaha dan kemudahan investasi sebagaimana diatur di dalam UU Cipta Kerja, akan 155 tetapi merujuk kepada hukum reforma agraria yang mengatur pembaruan struktur dan hubungan agraria sebagaimana yang diatur di dalam UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960), yang seharusnya juga menjadi rujukan aturan hukum perizinan dan investasi di lapangan agraria. Oleh karenanya, Pemerintah perlu mensinkronkan kebijakan pelestarian hutan, perkebunan berkelanjutan, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka reforma agraria dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan melibatkan partisipasi publik secara lebih bermakna, tidak hanya dalam rangka melindungi jaminan kepastian hukum, tetapi juga untuk menegakan keadilan. 2.3. Saksi Parubahan Hasibuan 2.3.1. Bahwa Masyarakat desa Ujung Gading Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini menjadi Padang lawas utara mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, namun tidak dapat diproses dikarenakan BPN berpendapat tanah tersebut merupakan kawasan hutan. Sehingga sampai sekarang tidak ada pengakuan ha atas tanah dan tidak ada mekanisme untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. 2.4. Saksi Nasaruddin Dasopang 2.4.1. Bahwa masyarakat desa Ujung Gading Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang menjadi Kbupaten Padang Lawas Utara) sejak tahun 1994 melakukan pembukaan lahan eks-HPH untuk diusahakan menjadi sebagai kebun sawit. Pada tahun 1998 lahan tersebut dikuasai oleh Perusahaan swasta. Pada tahun 2006 Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Perusahaan swasta tersebut melakukan kegiatan Ilegal di kawasan Hutan pada obyek tanah dimaksud di atas. Saat ini tanah dalam penguasaan negara, padahal masyarakat menuntut agar tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat. 3. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN AHLI PEMERINTAH DAN SAKSI PEMERINTAH 3.1. KETERANGAN AHLI PEMERINTAH 156 Bahwa ahli pemerintah Bambang Hendroyono menjeaskan tentang tumpang tindih tanah dan hutan yang disebabkan oleh dispute tata ruang. UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja lshir untuk memperbaiki tumpang tindih tersebut. Sesungguhnya apa yang diatur UUCK esensinya adalah memberikan perizinan berusaha yang seharusnya tidak diterapkan bagi masyarakat di dalam kawasan hutan. Sejatinya masyarakat membutuhkan pengakuan hak atas tanah bukan perizinan berusaha. 3.2. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN SAKSI PEMERINTAH 3.2.1. Saksi Edi Sutrisno Bahwa apa yang disampkain oleh saksi Edi Sutrisno, menunjukkan persoalan tanah masyarakat tidak bisa diseesaikan oleh satu sektor kehutanan saja, melainkan perlu kerjasama pihak yang memiliki kewenangan pada urusan pertnahan, pemerintahan dalam negeri. 3.2.2. Saksi Jeri Bahwa Saksi Jeri menjelaskan mekanisme perolehan Perhutanan Sosial, oleh karenanya apa yang disampaikan saksi bukanlah pengakuan hak atas tanah melainkan izin usaha di hutan negara. II. ANALISIS HUKUM Tabel Sanksi Administratif Untuk Masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan Hutan Pengaturan UU No 18/2013 jo UU Cipta Kerja 2023 UU No 18/2013 Ketentuan Pidana Pasal 12A: Orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan … melakukan pelanggaran Pasal 12 dikenakan sanksi administratif. Pasal 12 (2): Setiap orang dilarang: b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; 157 Hak Masyarakat Pasal 12A (2): Pengenaan sanksi … dikecualikan terhadap orang yang tinggal di dalam kawasan hutan… terus menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Pasal 11 (4): Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan tabel di atas UUCK telah memberikan persyaratan untuk tidak dikenai sanksi bagi masyarakat yang telah dikecualikan oleh UUP3H. hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014; Persyaratan tambahan, “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” merupakan prasyarat administratif yang tidak ditemukan di dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan aturan turunan sebelumnya, akan tetapi baru hadir pasca UU Cipta Kerja 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelengaraaan Kehutanan. Sehingga meskipun dari tahun ke tahun upaya untuk mewujudkan perlindungan dan pengakuan hak tradisional masyarakat dalam kawasan hutan perlahan secara normatif terbentuk menjadi hukum positif, proses korektifnya berjalan sangat lambat dan bahkan maju mundur. III. PETITUM Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON; 158 2. Menyatakan Pasal 12A Ayat (2) huruf a sepanjang kalimat “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kalimat “dikecualikan” tidak dimaknai “dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan”; 3. Menyatakan Pasal 17A Ayat (2) huruf a sepanjang kalimat “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kalimat “dikecualikan” tidak dimaknai “dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan”; 4. Menyatakan Pasal 110B Ayat (1) sepanjang frasa “Kegiatan lain” Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang 159 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 5. Menyatakan Pasal 110B ayat (2) sepanjang frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku orang perseorangan yang telah meguasai/memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan”; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 2. Kesimpulan Tertulis Presiden I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma-norma a quo yang dimohonkan dimaksud, dengan penjelasan yang pada intinya sebagai berikut: 1. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan siapa saja atau sekurang-kurangnya dari latar belakang apa saja anggota dari Pemohon sehingga tidak jelas apa dan bagaimana dampak objek permohonan a quo terhadap Pemohon. 2. Pemohon hanya menerangkan bahwa Pemohon beranggotakan individu yang berjumlah 155 orang dengan berbagai latar belakang dan tersebar di seluruh Indonesia, tetapi Pemohon tidak menjelaskan apakah Para Anggota Pemohon 160 merupakan Masyarakat yang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan atau sekitar kawasan hutan, sehingga terdampak terbitnya pasal a quo. 3. Dalil Pemohon dalam memori permohonan uji materiil bersifat asumtif semata/kekhawatiran semata yang belum terbukti kebenarannya. Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas kerugian apa yang telah, akan dan/atau sedang dialami secara nyata oleh Pemohon pasca pelaksanaan objek permohonan a quo, in casu Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B UU a quo. 4. Hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi masyarakat tradisional, bukan badan hukum privat seperti yang didalilkan oleh Pemohon mengenai kedudukan hukumnya. Pemohon bukanlah masyarakat tradisional yang hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal a quo, sehingga Pemohon tidak memiliki kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya Pasal a quo. 5. Berdasarkan angka 1 s/d 4 di atas, Pemohon tidak memiliki kepentingan atas objek permohonan dan/atau tidak terdapat kerugian atau potensi akan adanya kerugian yang jelas dan spesifik yang menjadi akibat terbitnya objek permohonan a quo. 6. Bahwa prinsip hukum dalam mengajukan permohonan uji materiil adalah hanya pihak yang berkepentingan/memiliki kepentingan langsung terhadap objek gugatan/permohonan, dapat mengajukan permohonan uji materiil, sebagaimana prinsip pengajuan gugatan/permohonan di lembaga peradilan yaitu “point d’interest point d’action”. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara 161 bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. KETERANGAN PEMERINTAH Bahwa seluruh permohonan dari Para Pemohon telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden pada tanggal 16 Mei 2025 yang pada intinya: A. Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 12A ayat (1) dan Pasal 17A ayat (1) terkait frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus”, Pasal 12A ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) frasa “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945. Perlu pemerintah jelaskan: 1) Bahwa tujuan Pemerintah mengecualikan orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan syarat bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan adalah memastikan bahwa masyarakat adat, masyarakat lokal, atau kelompok masyarakat dijamin dan diakui keberadaannya sehingga tidak dikenakan sanksi adminstratif. 2) Bahwa frasa "Paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus", bertujuan untuk: a) Menunjukkan bahwa masyarakat yang dimaksud bukan pendatang baru, melainkan telah tinggal di lokasi tersebut minimal 5 tahun tanpa terputus. b) menghindari klaim sepihak dari pihak yang baru masuk ke kawasan hutan. c) Melindungi masyarakat setempat yang benar benar menguasai dan bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 3) Bahwa kata “dikecualikan” dalam Pasal 12A ayat (2) dan Pasal 17A ayat (2) undang-undang a quo bertujuan untuk mengakomodir subyek hukum orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang telah lama menetap dan bergantung pada kawasan hutan untuk kehidupan sehari-hari tidak dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Pengecualian tersebut juga ditujukkan kepada masyarakat adat, masyarakat lokal, atau 162 kelompok yang melakukan kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan tradisional di sekitar hutan. 4) Bahwa frasa "Terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan": 5) Masyarakat harus tercatat dalam program pemerintah yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan dengan tujuan: a) Memberi kepastian hukum kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan; b) Tidak ada upaya ”pemutihan” pelanggaran dalam kawasan hutan; c) Agar tidak terjadi ”fraud” karena ada masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan; d) Menjaga jangan sampai masyarakat hanya dimanfaatkan pihak yang melanggar hukum tidak bertanggungjawab sebagai upaya pemutihan; Terdaftar disini adalah:  Pemerintah dalam upaya aktif Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Negara dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi awal, antara lain: a) data dan informasi penutupan lahan dari citra satelit secara periodic dan terkini; b) hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan; c) masukan dari para pihak; dan/atau d) penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh mayarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 6) Bahwa telah terdapat pengaturan mengenai kebijakan penataan kawasan hutan dalam rangka pengkuhan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (vide Bukti PK-1). Dalam hal ini terkait dengan permohonan Pemohon diatur dalam Pasal 1 angka 37 PP 23/2021. 7) Dalam Pasal 23 PP 23/2021 jo. Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (vide bukti PK-3) diatur bahwa Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan dengan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan melalui kegiatan: 163 a) Pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria; b) Pengelolaan Perhutanan Sosial; c) Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan; dan/atau d) Penggunaan Kawasan Hutan. 8) Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP 23/2021 jo. Pasal 132 P.7/2021, yaitu Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria: a) Penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b) Menguasai lebih dari 5 (lima) tahun secara terus menerus; c) Dikuasai oleh perorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar; d) Bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; e) Bidang tanah tidak diganggu gugat dan/atau tidak bersengketa. 9) Kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP 23/2021 jo. Pasal 133 P.7/2021 adalah Penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 terdiri atas: a) Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau b) Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan. 10) Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP23/2021 164 jo. Pasal 136 P.7/2021. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaiannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 99 P.7/2021. 11) Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara di dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan (Pasal 26 ayat (1) PP 23/2021 jo. Pasal 137 ayat (1) P.7/2021, diawali dengan inventarisasi dan verifikasi. Dengan pola penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) PP 23/2021 jo. Pasal 137 ayat (2) P.7/2021, yaitu: a) Pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; b) Pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c) Memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau d) Penggunaan Kawasan Hutan. Maka terhadap penyelesaian hak masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sudah terakomodir pola penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam PP 23/2021 jo. P.7/2021. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 12A ayat (1) dan (2) terkait frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus” dan Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) UU P3H terkait kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 karena tidak memberikan sanksi kepada kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar Kawasan Hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial B. Terhadap dalil Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 110B ayat (1) UU P3H sepanjang frasa “kegiatan lain” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Perlu pemerintah jelaskan: 1) Makna kegiatan lain adalah kegiatan yang tanpa memiliki Perizinan Berusaha. Dalam penjelasan Pasal 110B ayat (1) yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan 165 yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja. 2) Bahwa yang dimaksud dengan Frasa ”kegiatan lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (vide Bukti PK-15), yaitu: ”kegiatan lain yang meliputi: 1. minyak dan gas bumi; 2. panas bumi; 3. tambak; 4. pertanian; 5. permukiman; 6. wisata alam; 7. industri; dan/atau 8. sarana dan prasarana.” 3) Hal ini selaras dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaran kehutanan yang menyebutkan bahwa Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara terdiri atas: a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; b) fasilitas sosial dan fasilitas umum; c) permukiman; d) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman. Sehingga kegiatan lain tersebut sudah diatur secara pasti jenis kegiatannya dalam peraturan pelaksanaan UUCK. C. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa Pasal 110B ayat (2) UU P3H sepanjang frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar” inkonstitusional dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 Pasal 110B ayat (2). Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 166 1) Pemaknaan frasa “Penguasaan Oleh Negara” dalam Pasal 33 ayat (3) Konstitusi telah 3 (tiga) kali mengalami evolusi: a) Penafsiran terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 terdapat pada petikan Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD NRI 1945; b) Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar; dan c) Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar. 2) Dari penafsiran MK, prinsip penguasaan oleh negara yaitu Pemerintah mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi. Bentuk “penguasaan oleh negara” merupakan tindakan berjenjang berdasarkan kemampuan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. 3) Telah dijelaskan di tanggapan dalil sebelumnya bahwa Pasal 110B untuk kepastian hukum karena mengatur mengenai pengecualian dari sanksi administratif yang diselesaikan melalui kebijakan penataan Kawasan Hutan. Hal tersebut diatur lebih lanjut dengan PP 23/2021 jo. P.7/2021. Dalam PP 23/2021 dan P.7/2021 tersebut terdapat penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dilakukan dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada angka I di atas. 4) Bahwa frasa paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar dimaksudkan agar terhadap kawasan hutan yang sudah terlanjur menjadi kegiatan non-kehutanan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan bukan ditujukan kepada masyarakat/badan usaha yang lebih mementingkan dari aspek komersil. Lagipula batasan luasan maksimal 5 (lima) hektar yang dikecualikan sanksi administratif, semata-mata untuk membatasi agar tidak ada masyarakat yang memanfaatkan pengecualian tersebut untuk kepentingan komersil skala besar. 167 Pengecualian sanksi pidana terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus (Pasal 12A dan Pasal 17A UU 18/2013) dan pengecualian sanksi administratif terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar (Pasal 110B ayat (2) UU 18/2013) merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan yang juga sejalan dengan asas partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 18/2013. 5) Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (vide Bukti PK- 2), yaitu Objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diredistribusikan kepada Subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5 (lima) hektar sesuai dengan ketersediaan TORA. III.TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI A. Persidangan tanggal 16 Mei 2025 Pada persidangan atas permohonan pengujian materiil UU CK Register 181/PUU-XXII/2024 tanggal 16 Mei 2025, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., telah memberikan pertanyaan kepada Pemerintah. Terhadap pertanyaan tersebut Pemerintah telah menjawab melalui Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 18 Juni 2025 dan telah menyerahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Juni 2025, yang pada intinya menerangkan bahwa: 1. Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai dari ketentuan Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B a. Maksud dan tujuan penambahan Pasal 12A, antara lain: 1) Memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat/setempat/ lokal. 168 Banyak masyarakat yang telah tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan secara turun-temurun, tetapi dianggap sebagai perambah atau pelaku perusakan hutan karena tidak memiliki izin. Untuk itu Pasal 12A bertujuan untuk melindungi masyarakat yang secara tradisional telah: ● Tinggal di dalam/sekitar kawasan hutan, ● Melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, ● Tidak memiliki niat melakukan eksploitasi secara berlebihan yang berdampak pada kerusakan hutan. 2) Memberikan pengakuan terhadap realitas historis dan sosial. Sebelum Pasal 12A, UU P3H berlaku secara ketat dan represif tanpa membedakan pelaku individu kecil dengan perambah hutan skala besar. Pemerintah menyadari bahwa banyak aktivitas masyarakat di kawasan hutan dilakukan bukan untuk keuntungan komersial besar, tetapi untuk kebutuhan hidup dasar, seperti ladang subsisten, pengambilan madu, rotan, dan hasil hutan non- kayu lainnya. 3) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di dalam/sekitar kawasan hutan secara turun-temurun. Pasal ini menjadi filter untuk membedakan pelaku lokal (masyarakat setempat) dan pelaku ilegal komersial besar, agar masyarakat setempat/lokal yang memang telah lama tinggal tidak disamakan dengan pelaku perambahan hutan berskala besar yang merusak ekosistem. Untuk itu diberlakukan dengan syarat-syarat tertentu seperti: telah tinggal paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus, memiliki KTP setempat, dan melakukan kegiatan subsisten). 4) Mendukung program reforma agraria dan perhutanan sosial. Dengan adanya syarat terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan, masyarakat dapat diarahkan ke dalam program legal seperti Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial, Hutan Desa, dan sejenisnya. 169 Sebelum adanya Pasal 12A, semua pelanggaran ini dikenai sanksi pidana, bahkan terhadap masyarakat adat/setempat/lokal yang hanya melakukan penebangan pohon dan pemanfaatan kayu secara tradisional. Hal inilah yang melatarbelakangi pengecualian di Pasal 12A, untuk melindungi masyarakat adat/setempat/lokal yang melakukan pemanfaatan hutan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. b. Maksud dan tujuan penambahan Pasal 17A, antara lain: 1) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat/setempat/lokal. Pasal ini memastikan bahwa masyarakat yang sudah diakui dan dikecualikan dalam Pasal 12A tidak dikriminalisasi ganda di bawah pasal lain, seperti Pasal 17. 2) Melengkapi perlindungan terhadap masyarakat adat/setempat/lokal. Pasal 12A melindungi masyarakat adat/setempat/lokal dari ancaman pidana Pasal 12, sementara Pasal 17A memperluas perlindungan terhadap ancaman kegiatan perkebunan (Pasal 17 huruf b, c, d), sehingga masyarakat adat/setempat/lokal yang melakukan kegiatan bertani atau berladang secara perorangan maupun komunal juga dikecualikan. 3) Konsistensi sistem hukum. a) Pemerintah ingin memastikan bahwa pengecualian dalam Pasal 12A tidak menjadi mubazir akibat ketentuan lain yang bisa menjerat masyarakat yang sama melalui pasal berbeda. b) Pasal 17A menutup celah multitafsir hukum agar tidak terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang memenuhi syarat pengecualian. Sebelum adanya Pasal 17A, semua pelanggaran ini dikenai sanksi pidana, bahkan terhadap masyarakat adat/setempat/lokal yang hanya melakukan kegiatan Perkebunan/perladangan tradisional. Hal inilah yang melatarbelakangi pengecualian di Pasal 17A, untuk melindungi masyarakat adat/setempat/lokal yang melakukan 170 pemanfaatan/pembukaan hutan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. c. Maksud dan tujuan penambahan Pasal 110B, antara lain: 1) Penyelesaian kegiatan terbangun didalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan secara administratif: a) Sebelum adanya Pasal 110B, pelaku seperti ini bisa langsung dipidana, meskipun mereka sudah lama berusaha dan berkontribusi pada ekonomi daerah; b) Banyak pelaku usaha, terutama di sektor perkebunan (seperti kelapa sawit), yang sudah lama membuka dan mengelola lahan di dalam kawasan hutan tanpa izin bidang Kehutanan disebabkan karena adanya dispute tata ruang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya dalam penataan kawasan hutan; c) Dengan adanya Pasal 110B, pemerintah mengedepankan ultimum remedium dengan pengenaan sanksi adminstrastif sebagai jalan untuk mewujudkan asas keadilan dan kemanfaatan di bidang Kehutanan. 2) Memberi kepastian hukum: Pasal ini memberikan ruang legal kepada masyarakat untuk menyelesaikan kegiatan terbangun dalam kawasan hutan yang belum maksimal penyelesaiannya. 3) Mendorong penataan ulang penggunaan lahan: a) Subyek hukum yang dikenakan ketentuan Pasal 110B diwajibkan untuk mengikuti proses inventarisasi dan pemetaan kawasan. b) Subyek hukum dapat diberikan status penggunaan legal, misalnya Perhutanan Sosial, Kemitraan Kehutanan, atau persetujuan penggunaan kawasan hutan, setelah menyelesaikan sanksi administratif. d. Dengan demikian sebagaimana penjelasan tersebut diatas, maksud pemerintah dalam penambahan Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B adalah memberi pengecualian hukum selektif dari semula dikenai sanksi pidana kemudian menjadi sanksi administratif kepada 171 masyarakat didalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang terus menerus paling singkat 5 (lima) tahun sebagai bentuk kebijakan pemerintah mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU- IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, sehingga tercipta kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun korporasi tanpa memicu konflik baru. Bentuk kebijakan ini diharapkan selaras dengan semangat penataan kawasan hutan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan bidang Kehutanan. 2. Pasal 110B sebagai norma korektif dan transisional serta frasa ”kegiatan lain” dalam Pasal 110B telah diatur sebelumnya dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di bidang Kehutanan. a. Yang dimaksud kegiatan lain dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PP 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di bidang Kehutanan meliputi minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri, dan/atau sarana dan prasarana. b. Alasan substansial dari Pasal 110B adalah Pemerintah menyadari realitas di lapangan bahwa di banyak kawasan hutan, sudah terdapat kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang terbangun dan berjalan secara faktual, antara lain pemukiman Masyarakat desa dan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti jalan, fasilitas Pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan sebagainya. Sebagian besar kegiatan ini tidak memiliki legalitas formil berupa perizinan di bidang kehutanan karena 1) keterbatasan kapasitas administratif negara (khususnya daerah), 2) sejarah penataan ruang dan kawasan hutan yang tidak partisipatif, 3) tumpang tindih peta kawasan dengan tata ruang daerah dan hak masyarakat. 172 Kegiatan-kegiatan tersebut tidak tepat jika didefinisikan sebagai “usaha kehutanan”, namun dibentuknya Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain memiliki aspek represif juga harus mempertimbangkan aspek restoratif, sehingga meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan Pasal 110B untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan diluar bidang kehutanan yang non komersial dan berbasis pelayanan masyarkat. c. Alasan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Pemerintah menempatkan frasa ”kegiatan lain” dalam pengaturan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) karena: 1) Keterbatasan terminologi di norma primer. Norma primer UU No. 18 Tahun 2013 sebelumnya hanya mengenal istilah “kegiatan usaha tanpa perizinan berusaha” (Pasal 12 dan 17), tanpa membedakan jenis kegiatan, skala, dan motif. Untuk menghindari overgeneralisasi dan pemidanaan, pemerintah merasa perlu pengaturan lebih lanjut melalui PP bahwa tidak semua “kegiatan” dimaksud bersifat komersial, dan beberapa adalah “kegiatan lain” yang bersifat non-komersial, dilakukan oleh instansi pemerintah, masyarakat lokal, atau sebagai bagian dari pelayanan dasar. 2) Pengaturan lebih lanjut melalui PP adalah bentuk delegasi teknis (delegated legislation) yang sah untuk merinci kriteria, jenis, serta tata cara legalisasi kegiatan lain yang dimaksud. 3) Tidak ada pelanggaran asas legalitas, karena: ● Norma pokoknya tetap pada frasa “kegiatan usaha yang telah berjalan”; dan ● “Kegiatan lain” adalah klasifikasi administratif yang tetap tunduk pada syarat objektif (terdokumentasi, tidak merusak, dapat dibina). 173 Pemerintah merumuskan Pasal 110B dan frasa "kegiatan lain" untuk mendukung kebijakan makro 1) reforma agraria dan perhutanan sosial, serta 2) penyelesaian konflik tenurial. 3. Tujuan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. a. Masyarakat harus tercatat dalam program pemerintah yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan dengan tujuan: 1) Memberi kepastian hukum kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan 2) Tidak ada upaya “pemutihan” pelanggaran dalam kawasan hutan 3) Tidak terjadi “fraud” karena ada masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan 4) Menjaga jangan sampai masyarakat hanya dimanfaatkan pihak yang melanggar hukum tidak bertanggungjawab sebagai upaya pemutihan. b. Yang dimaksud ”terdaftar” adalah: 1) Pemerintah dalam upaya aktif Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Negara dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi awal, antara lain (Pasal 130 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021):  data dan informasi penutupan lahan dari citra satelit secara periodic dan terkini;  hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan;  masukan dari para pihak; dan/atau  penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara oleh mayarakat dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan penetapan Peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Peta Indikatif PPTPKH). 2) Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Tim Inver PPTPKH) melakukan inventarisasi dan verifikasi berdasarkan usulan yang diajukan oleh Masyarakat melalui Bupati/Kepala Daerah kepada 174 Ketua Tim Inver PPTPKH (Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) setempat) untuk diproses sesuai dengan ketentuan terkait penataan kawasan hutan. 3) Masyarakat yang terdaftar dan memenuhi ketentuan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) diselesaikan melalui kegiatan (Pasal 23 PP 23 Tahun 2021 jo. Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021):  pengadaan TORA;  Pengelolaan Perhutanan Sosial;  Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan/atau  Penggunaan Kawasan Hutan. Keterangan Tambahan Presiden tersebut merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Presiden yang disampaikan pada tanggal 14 Mei 2025 dan vide Bukti PK-1 s.d Vide Bukti PK-54 yang telah disampaikan pada tanggal 14 Mei 2025 sebagaimana tanda terima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 179-4/PUU/PAN.MK/AP3. B. Persidangan tanggal 18 Juni 2025: Bahwa terhadap pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Prof. Guntur M Hamzah dan Yang Mulia Majelis Hakim Prof. Arief Hidayat pada tanggal 18 Juni 2025 yang pada intinya meminta agar dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai penyelesaian permasalahan hak atas tanah di kawasan hutan beserta data Perhutanan Sosial dan TORA (lokasi, luas wilayah, dan jumlah kk) Pemerintah menyampaikan tambahan keterangan sebagai berikut: Kategori penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP 23/2021 jo. Pasal 133 P.7/2021 adalah Penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 terdiri atas: 175 a. Bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan; atau b. Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan. Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui perubahan batas Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) PP23/2021 jo. Pasal 136 P.7/2021. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaiannya diatur sebagaimana ketentuan Pasal 99 P.7/2021. 176 Penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Negara di dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan (Pasal 26 ayat (1) PP 23/2021 jo. Pasal 137 ayat (1) P.7/2021, diawali dengan inventarisasi dan verifikasi. Dengan pola penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 137 ayat (2) P.7/2021, yaitu: a. Pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; b. Pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. Memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau d. Penggunaan Kawasan Hutan. Bahwa terhadap penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, salah satunya diselesaikan melalui Perhutanan Sosial. Bahwa capaian Perhutanan Sosial sampai dengan Desember 2024 adalah seluas 8.300.117,35 Ha. 177 1 HD 4.298.619,91 2.367 678.457 2 HKM 1.279.578,97 3.428 363.655 3 HTR 366.690,70 2.821 59.274 4 A. KULIN KK 563.262,84 1.134 157.546 B. IPHPS 19.036,99 61 17.105 5 HA*) 1.441.511,25 156 85.544 7.968.700,66 9.967 1.361.581 KEMITRAAN KEHUTANAN JUMLAH NO SKEMA LUAS (HA) JUMLAH SK (UNIT) JUMLAH KK *) - Penetapan Hutan Adat = 332.505 Ha - Indikatif Hutan Adat = 1.109.006,58 Ha 434.379,44 107.298,52 158.573,22 684.247,20 1.065.843,39 1.763.997,23 195.060,37 497.436,47 433.630,23 775.710,60 1.852.523,99 106.553 27.053 39.371 197.178 255.831 239.350 55.331 154.792 113.791 97.423 74.908 3.000 116 191 657 1.137 1.063 350 759 659 929 1.106 2007-2014 2016 2018 2020 2022 2024 Luas (Ha) Jumlah KK Jumlah Unit SK PERHUTANAN SOSIAL 7.968.700,66 HEKTAR ± 1.361.581 KK, 9.967 Unit SK KEMITRAAN KONSERVASI 321.836,62 HEKTAR ± 21.123 KK, 632 Unit SK KEMITRAAN KEHUTANAN PP 9.580,07 HEKTAR ± 26.025 KK, 416 Unit SK AKSES KELOLA MASYARAKAT 8.300.117,35 HEKTAR ± 1.408.729 KK, 11.015 Unit SK DATA PERTAHUN 178 Berdasarkan data tabel di atas, sejak tahun 2007 untuk penyelesaian hak atas tanah melalui Perhutanan Sosial telah dilakukan pada 37 Provinsi di Indonesia dengan total luas 8.300.117,35 Ha dan diberikan kepada 1.408.729 KK melalui 11.015 Keputusan Perhutanan Sosial. NO PROVINSI LUAS (Ha) JUMLAH SK (UNIT) JUMLAH KK 1 ACEH 287.408,60 105 46.817 2 BALI 30.090,98 185 73.519 3 BANTEN 29.554,06 48 16.609 4 BENGKULU 90.794,16 94 20.745 5 GORONTALO 32.159,85 187 16.263 6 JAMBI 246.875,72 440 40.111 7 JAWA BARAT 81.993,52 274 48.735 8 JAWA TENGAH 102.095,09 147 26.971 9 JAWA TIMUR 193.580,69 414 139.651 10 KALIMANTAN BARAT 901.355,29 260 88.042 11 KALIMANTAN SELATAN 100.978,25 203 27.831 12 KALIMANTAN TENGAH 501.102,59 308 43.248 13 KALIMANTAN TIMUR 345.222,62 210 22.927 14 KALIMANTAN UTARA 529.215,67 96 12.779 15 KEP BANGKA BELITUNG 49.840,97 388 27.763 16 KEP RIAU 34.183,00 43 5.116 17 LAMPUNG 234.707,79 446 89.040 18 MALUKU 240.930,96 171 33.156 19 MALUKU UTARA 306.503,00 329 49.604 20 NUSA TENGGARA BARAT 76.001,40 434 43.785 21 NUSA TENGGARA TIMUR 80.659,83 361 30.276 22 PAPUA 159.578,30 80 13.613 23 PAPUA BARAT 423.268,00 195 11.322 24 PAPUA BARAT DAYA 394.257,00 137 2.420 25 PAPUA SELATAN 840.787,84 196 4.998 26 PAPUA TENGAH 9.962,00 5 194 27 PAPUA PEGUNUNGAN 3.725,00 7 1.017 28 RIAU 172.371,78 161 30.932 29 SULAWESI BARAT 69.279,39 525 9.828 30 SULAWESI SELATAN 358.442,43 781 79.069 31 SULAWESI TENGAH 240.849,14 1.277 35.503 32 SULAWESI TENGGARA 137.988,93 301 27.598 33 SULAWESI UTARA 47.734,35 255 6.681 34 SUMATERA BARAT 355.323,38 349 170.261 35 SUMATERA SELATAN 140.505,72 226 34.003 36 SUMATERA UTARA 117.807,48 284 26.149 37 YOGYAKARTA 1.565,88 45 5.005 7.968.700,66 9.967 1.361.581 1 JAMBI 3.952,65 1 48 2 KALIMANTAN BARAT 6.200,79 6 151 3 MALUKU 1.746,70 4 76 4 MALUKU UTARA 578,37 1 11 5 NUSA TENGGARA TIMUR 424,27 5 120 6 PAPUA PEGUNUNGAN 2.345,94 2 60 7 SULAWESI TENGAH 857,67 1 11 8 SULAWESI TENGGARA 7.956,23 5 91 1 PEMULIHAN EKOSISTEM 11.923,00 161 6.922 2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 285.851,00 446 13.633 321.836,62 632 21.123 1 BANTEN 166,05 6 154 2 JAWA BARAT 2.405,03 68 3.277 3 JAWA TENGAH 5.902,31 302 20.051 4 JAWA TIMUR 1.106,68 40 2.543 9.580,07 416 26.025 8.300.117,35 11.015 1.408.729 JUMLAH KEMITRAAN PERHUTANI JUMLAH KESELURUHAN I. PERHUTANAN SOSIAL (HD, HKm, HTR, KK dan Hutan Adat) JUMLAH PERHUTANAN SOSIAL II. KEMITRAAN KONSERVASI JUMLAH KEMITRAAN KONSERVASI III. KEMITRAAN PERHUTANI KEGIATAN DALAM KAWASAN KONSERVASI DATA PERPROVINSI 179 Bahwa terhadap penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, salah satunya diselesaikan melalui TORA. Bahwa capaian TORA sampai dengan Desember 2024 adalah seluas 3.029.475 Ha. Pada persidangan atas permohonan pengujian materiil UU CK Register 181/PUU-XXII/2024 tanggal 16 Mei 2025 Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meminta untuk diserahkan beberapa dokumen. Pemerintah menyampaikan dokumen-dokumen tersebut sebagai tambahan alat bukti sebagai berikut: 1. Daftar SK Penetapan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan Desember 2024 beserta peta dalam bentuk softcopy (Vide Bukti PK-55); dan 2. Daftar SK Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penataan Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria sampai dengan Desember 2024 beserta peta dalam bentuk softcopy (Vide Bukti PK-56). III. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON 180 Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2025 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 181/PUU-XXII/2024, Ahli dan Saksi Pemohon pada intinya menyampaikan hal- hal sebagai berikut: 1. Ahli Grahat Nagara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. Ahli menjelaskan penguasaan tanah secara tradisional seharusnya diletakan sebagai bagian dari proses politik menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat adat adalah masyarakat yang terbentuk dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia, namun hak atas tanahnya tidak diakui. b. bahwa ahli menjelaskan Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18 UU CK tidak mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi 35, 45, 95. dalam pasal 12 A persyaratan pengecualian terhadap sanksi harus terdaftar di dalam proses penataan kawasan hutan, sementara UU Pokok Agraria menyatakan hak bangsa atas tanah sifatnya deklaratif tidak konstitutif. c. Posisi masyarakat adat karena pengakuan haknya tidak bersifat deklaratif sehingga terjebak karena UU Kehutanan mengatur kriminalisasi namun tidak punya mekanisme untuk menyelesaikan hak, sementara UU PA dan aturan turunannya, PP 24, dan saat ini PP 18/2021 tidak mempunyai mekanisme pendaftaran tanah yang berada di dalam kawasan hutan sehingga dikriminalisasi, contoh kasus di Kabupaten Trenggalek terdapat 118 sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dirampas oleh Perum Perhutani. Dalam posisi ini, masyarakat adat dalam keadaan terjepit dan haknya tidak diakui sebagai bagian dari warga negara di satu sisi dan mereka dipaksa untuk melepaskan haknya. 2. Saksi Parubahan Hasibuan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. Saksi tinggal di desa ujung garing julu sejak lahir dan sudah mengelola lahan serta tidak mengetahui lahan masuk dalam kawasan hutan. b. Pada tahun 2010 datang ke BPN Tapanuli Selatan untuk meminta lahan disertifikat namun ditolak karena masuk kawasan hutan. c. Kondisi terkini Satgas PKH sudah membuat plang dengan bunyi Lahan Kelapa Sawit dalam penguasaan Negara Republik Indonesia. d. Yang menjadi kawasan hutan tidak hanya lahan namun juga desa. 181 3. Saksi Nasruddin Dasopang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: a. Saksi merupakan petani sawit yang mengelola sawit seluas 4 Ha. b. Pada tahun 1998 tanah warga tanpa sepengetahuan pemilik lahan diserahkan ke PT. Torganda dan Saksi diusir. c. Pada tahun 2007 telah audiensi dengan Depertemen Kehutanan dan dijanjikan kelompok tani perjuangan Tani Sejahteraakan dikusertakan dalam pengelolaannya ke depan. Terhadap keterangan Saksi Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 1. Tanggapan keterangan Ahli Pemohon Grahat Nagara: Kebijakan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan diawali dengan terbitnya Perpres 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Terbitnya Perpres 88 Tahun 2017 ini didasari oleh pertimbangan bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat. Bahwa Pasal 12A, 17A, dan 110B UUCK menyempurnakan Perpres 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang menguatkan pasal-pasal tentang penyelesaian ketidaksesuaian ruang, tumpang tindih, penyelesaian kegiatan usaha terbangun, penyelesaian hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan. (vide keterangan ahli Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., IPU pada persidangan tanggal 18 Juni 2025). Bahwa dengan dipertimbangkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, melahirkan antara lain pasal-pasal yang diuji materi a quo. Bahwa pemerintah telah melaksanakan secara murni dan konsekuen Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang pada pokoknya memisahkan hutan adat dengan hutan negara. Bentuk implementasi dari 182 putusan tersebut, pemerintah telah menetapkan hutan adat berdasarkan data capaian Hutan Adat s/d Desember 2024 seluas 1.441.511,58 hektare, dengan rincian yang sudah ditetapkan melalui SK Penetapan Status Hutan Adat seluas 332.505 hektare dan Indikatif Hutan Adat seluas 1.109.006,58 hektare, hutan adat ini dikeluarkan dari hutan negara namun tetap menjadi kawasan hutan. Bahwa dalam kerangka kebijakan hukum, pemerintah melalui PP 23/2021, P.7/2021 dan P.9/2021 yang merupakan turunan UU CK telah mengatur hutan adat dengan membagi hutan berdasarkan statusnya terdiri dari a. Hutan negara; b. Hutan adat; dan c. Hutan hak, selanjutnya kawasan hutan terdiri atas: a. Hutan negara; dan hutan adat. Bahwa sesuai pertimbangan mahkamah konstitusi 3.12.1 menggunakan frasa masyarakat hukum adat, hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” sehingga menyamakan masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sesuai P.9/2021 pengukuhan keberadaan MHA dilaksanakan dengan kriteria: a. MHA masih dalam bentuk paguyuban; b. terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. terdapat batas Wilayah Adat yang jelas; d. terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa ahli tidak memahami substansi hukum adat dan hukum agraria dengan mencontohkan bahwa terdapat masyarakat adat yang memiliki sertipikat hak atas tanah. Dengan demikian, keterangan tersebut harus dikesampingkan. 2. Tanggapan terhadap keterangan saksi Nasaruddin Dasopang dan Parubahan Hasibuan: 183 a. Bahwa pemasangan plang yang dilakukan oleh Satgas PKH yang di bentuk berdasarkan Perpres 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, pada tanggal 25 April 2025 adalah eksekusi fisik atas Putusan MA RI Nomor 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 terhadap Terpidana DL Sitorus b. Bahwa UUCK tidak membatalkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana huruf a diatas. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan a quo. IV. KESIMPULAN Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa dengan adanya norma a quo, justru dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, kepastian berusaha, menjaga fungsi lingkungan hidup, mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat; dan meningkatkan pendapatan negara. 2. Bahwa UU CK memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan asas ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan sanksi administratif. UU CK merupakan penyempurnaan, salah satu yang disempurnakan oleh UU CK adalah Undang-undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana undang-undang tersebut berfokus pada pemidanaan kejahatan bidang kehutanan bagi siapapun termasuk masyarakat adat/setempat/lokal yang berada di dalam kawasan hutan. UU CK dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan penegakan hukum kehutanan dengan perlindungan terhadap masyarakat adat/ setempat/lokal yang secara historis tinggal di kawasan hutan. Dengan demikian, masyarakat yang melakukan perladangan/pertanian tradisional atau memungut hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikecualikan dari sanksi pidana dan sanksi administratif sepanjang masyarakat tersebut telah menguasai secara terus menerus paling singkat 5 tahun dan paling luas 5 Ha dan akan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan, yaitu: 1) Perhutanan Sosial; 2) TORA, dan 184 3) Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. 3. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh ahli Pemohon sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan Pasal yang diuji a quo, sehingga harus dikesampingkan. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Pemohon seluruhnya. V. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 12A ayat (2) huruf a, Pasal 17A ayat (2) huruf a, dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 12A ayat (2) huruf a, Pasal 17A ayat (2) huruf a, dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 4, angka 6, dan angka 20 Undang- 185 Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 186 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian 187 bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023; kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 17A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023; frasa “kegiatan lain” dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023; frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare’ dalam norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 sepanjang kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” (1) …; 188 (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. …; Pasal 17A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 sepanjang kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” (1) …; (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. …; Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 sepanjang frasa “kegiatan lain” (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/atau c. paksaan pemerintah. Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 sepanjang frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon merupakan badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan dalam hal ini adalah Perkumpulan Pemantau Sawit/Sawit Watch Association 189 yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 59, tanggal 16 Oktober 2002 tentang Perkumpulan Sawit Watch [vide Bukti P-3] dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-131.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 9 Desember 2009 [vide Bukti P-4]. Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Nurhanudin Achmad selaku Ketua/Koordinator Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch Periode 2021-2025 [vide Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7], yang berdasarkan Pasal 21 angka (6) Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Sawit Watch Nomor 39 Tanggal 26 Oktober 2007 [vide Bukti P-9], Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian karena telah menghalangi visi misi maupun usaha-usaha Pemohon dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumber daya alam secara adil dan lestari khususnya di perkebunan sawit rakyat dan di kehutanan. Menurut Pemohon, dengan adanya pengaturan denda administratif dan sanksi administratif bukan solusi yang tepat karena hanya akan menjadi upaya pengampunan atau pemutihan perkebunan kelapa sawit besar di kawasan hutan sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi anggota Pemohon maupun petani yang didampingi Pemohon karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tidak berpihak pada kelompok rentan di perkebunan sawit dan menimbulkan ketidakadilan bagi pekebun sawit skala kecil, serta menghalangi upaya transformasi perkebunan sawit berkelanjutan yang bebas dari deforestasi. Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan, dalam hal ini merupakan Perkumpulan Pemantau Sawit/Sawit Watch yang berkomitmen untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam, khususnya perkebunan sawit rakyat dan di kehutanan. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Pemantau 190 Sawit/Sawit Watch, organisasi Pemohon secara sah diwakili oleh Ketua Badan Pengurus atau Koordinator Badan Pengurus, baik di dalam maupun di luar pengadilan [vide Bukti P-9]. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat yang memiliki kapasitas bertindak secara hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Selain itu, Pemohon juga telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan a quo serta telah menguraikan hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian karena tidak berpihak pada kelompok rentan di perkebunan sawit dan menimbulkan ketidakadilan bagi pekebun sawit skala kecil, serta menghalangi upaya transformasi perkebunan sawit berkelanjutan yang bebas dari deforestasi. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan adanya kerugian yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 17A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; frasa “kegiatan lain” dalam norma 191 Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” dalam norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan serta pemanfaatan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial merupakan bentuk identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dilindungi Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak masuk kategori perizinan berusaha kehutanan. Menurut Pemohon, orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h UU a quo, banyak yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. 2. Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 akan merugikan orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang telah tinggal lebih dari 5 (lima) tahun secara terus menerus tetapi belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan karena dapat dikenai sanksi administratif, yang akan berujung pada tindakan represif bukan persuasif. Seharusnya pemerintah hanya bertindak represif kepada kelompok terorganisir pelaku perusakan hutan dan pemerintah berkewajiban melakukan pendaftaran bagi subyek hukum a quo terkait penataan kawasan hutan. 3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat konflik norma yang mengakibatkan ketidakpastian hukum atas pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d UU a quo sebagaimana diatur Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 dengan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e UU a quo sebagaimana diatur Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023. Menurut Pemohon, Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 mengatur mengenai orang 192 perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d UU a quo, dikenai sanksi administratif kecuali telah terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Akan tetapi menurut Pemohon, norma Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang mengatur pula mengenai orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e UU a quo tidak dikenai sanksi administratif melainkan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. 4. Bahwa menurut Pemohon, pengaturan pemberian sanksi administratif dalam Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 haruslah dikesampingkan, dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Bukan sebaliknya, yakni dengan persyaratan harus terdaftar dalam penataan kawasan hutan agar dikecualikan dari sanksi administratif. Dengan demikian, tidak akan terjadi kekosongan hukum dan justru memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan serta selaras dengan norma Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023. 5. Bahwa menurut Pemohon, frasa “kegiatan lain” dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada pengaturan lebih lanjut dan penjelasan mengenai “kegiatan lain”. Dengan demikian, frasa “kegiatan lain” tersebut dapat menimbulkan makna yang luas karena tidak terdapat pengertian yang jelas dan konkret, sehingga dapat menjadi celah terlanggarnya hak masyarakat yang bergantung hidupnya di dalam kawasan hutan. Menurut Pemohon, banyak kegiatan/aktifitas yang dilakukan masyarakat yang dilakukan di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, misalnya berkebun, mengumpulkan kayu, memanen hasil hutan non kayu, berburu, meramu, berladang, dan pemukiman yang tidak masuk dalam rezim perizinan berusaha sektor kehutanan. Oleh sebab itu, frasa “kegiatan lain” dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 193 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, yang potensial berdampak pada setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang tidak bertujuan merusak kawasan hutan. 6. Bahwa menurut Pemohon, frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” dalam norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 telah menghilangkan hak orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang tinggal kurang dari 5 (lima) tahun atau yang telah menguasai objek tanah lebih dari 5 (lima) hektare. 7. Bahwa menurut Pemohon, frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” dalam norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 seharusnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang untuk orang perseorangan yang telah menguasai/memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan. Hal ini demi melindungi hak masyarakat tradisional dan penguasaan negara atas hutan dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pasal 12A ayat (2) huruf a sepanjang kalimat (Sic!) “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan” UU 18/2013 sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dikecualikan” tidak dimaknai “dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan”; 2. Pasal 17A ayat (2) huruf a sepanjang kata “dikecualikan” dan sepanjang frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan” UU 18/2013 sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 6 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dikecualikan” tidak dimaknai “dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan”; 194 3. Pasal 110B ayat (1) sepanjang frasa “kegiatan lain” UU 18/2013 sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 4. Pasal 110B ayat (2) sepanjang frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” UU 18/2013 sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 20 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku orang perseorangan yang telah menguasai/memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, dan 2 (dua) orang ahli yakni Grahat Nagara, S.H., M.H., yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2025 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2025, dan ahli Gunawan yang menyerahkan keterangan tertulis diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025, serta 2 (dua) orang saksi yakni Parubahan Hasibuan dan Nasaruddin Dasopang, yang menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2025. Selain itu, Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Mei 2025 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025 dan keterangan tertulis tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025 serta mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-56. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yakni Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2025 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2025, dan ahli Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 195 Juni 2025, serta 2 (dua) orang saksi yakni Zeri dan Edi Sutrisno, yang menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa permohonan a quo dilakukan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno bersamaan dengan Permohonan Nomor 147/PUU-XXII/2024. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Nomor 147/PUU-XXII/2024 dan permohonan a quo, telah ternyata isu konstitusionalitas yang diajukan dalam permohonan a quo memiliki cakupan substansi pengujian yang lebih luas, sekaligus mencakup pula persoalan konstitusionalitas norma dalam Permohonan Nomor 147/PUU-XXII/2024, yaitu permohonan pengujian norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 dengan esensi alasan yang pada pokoknya memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, Mahkamah akan menilai dan memutus terlebih dahulu konstitusionalitas norma dalam Permohonan Nomor 181/PUU-XXII/2024 a quo. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, kesimpulan Pemohon, dan kesimpulan Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1. Apakah kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 196 1945 karena tidak memberikan perlindungan hukum bagi perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus namun tidak terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan karena dapat dikenai sanksi administratif. 2. Apakah kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 17A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena terdapat konflik norma atau ketidakselarasan norma yang mengakibatkan ketidakpastian hukum atas pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d UU a quo sebagaimana diatur Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 dengan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e UU a quo sebagaimana diatur Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023. 3. Apakah frasa “kegiatan lain” dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, yang potensial berdampak pada setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang tidak bertujuan merusak kawasan hutan. 4. Apakah frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” dalam norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena telah menghilangkan hak orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang tinggal kurang dari 5 (tahun) atau yang telah menguasai objek tanah lebih dari 5 (lima) hektare. [3.13] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dijamin dan dijaga kelestariannya dari berbagai bentuk kerusakan karena hutan menyediakan oksigen, menyerap karbondioksida untuk iklim, mencegah 197 bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, melestarikan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya serta menopang ekonomi melalui potensi sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, hutan juga berperan dalam menjaga siklus air, kesuburan tanah, serta memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Artinya, keberadaan hutan merupakan tumpuan keberlangsungan kehidupan manusia, di mana pemulihan terhadap kerusakannya sangat sulit dan lama untuk dilakukan. Oleh karena pentingnya sumber daya hutan maka penguasaannya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan dengan “dikuasai negara”, Mahkamah telah memberi pemaknaan pada pokoknya rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, yang diikuti oleh putusan berikutnya, terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2025]. Bahwa 5 (lima) fungsi dalam penguasaan negara tersebut berlaku pula secara umum untuk penguasaan negara atas sumber daya alam strategis, atau berpengaruh besar bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara seperti halnya sumber daya alam berupa hutan. Oleh karena itu, penguasaan negara atas sumber daya alam harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan sepenuhnya diarahkan untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang oleh karenanya hutan harus dijaga kelestariannya guna sebesar-besar kemakmuran rakyat [vide Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b UU 18/2013]. 198 Dalam kaitan dengan penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk (i) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; (ii) menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan; (iii) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta (iv) mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya, pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan [vide Penjelasan Umum UU 18/2013]. [3.13.2] Bahwa untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang merupakan bagian dari perekonomian nasional pada prinsipnya harus berlandaskan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan [vide Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945]. Perwujudan dari prinsip ini relevan dengan upaya negara melakukan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Dalam kaitan ini, pembentuk UU 18/2013 telah mensinyalir bahwa kerusakan hutan yang terjadi (hingga saat ini) tidak hanya di hutan produksi tetapi juga telah merambah pada hutan lindung ataupun hutan konservasi yang berkembang menjadi kejahatan atau tindak pidana kehutanan yang berdampak luar biasa dan terorganisir [vide Penjelasan Umum UU 18/2013]. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena paradigma pembangunan sektor kehutanan cenderung berorientasi pada aspek developmentalism atau berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan pada aspek keberlanjutan dan wawasan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan dengan berlandaskan pada asas: 1) keadilan dan kepastian hukum, yakni harus berlandaskan pada hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya berlaku untuk semua lapisan masyarakat; 2) keberlanjutan, yakni setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan; 3) tanggung jawab negara, yakni pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian hutan tetap terjaga, 4) partisipasi masyarakat, yakni keterlibatan masyarakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan; 5) tanggung gugat, yakni evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan 199 mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan; 6) prioritas, yakni perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan; dan 7) keterpaduan dan koordinasi, yakni pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antarsektor dan antarkepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan dimaksud antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat [vide Pasal 2 UU 18/2013]. Adapun tujuan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah: a) menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b) menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; c) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; d) meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan [vide Pasal 3 UU 18/2013]. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945, melalui upaya sungguh- sungguh dari pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Salah satunya dengan menetapkan kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, termasuk penataannya. Penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam kawasan hutan. Adapun penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan tata hutan yang antara lain meliputi pembagian kawasan hutan menjadi unit-unit manajemen hutan terkecil (blok dan petak) berdasarkan satuan ekosistem, kesamaan umur tanaman, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan [vide Pasal 1 angka 3, angka 37, angka 38 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan]. Untuk menertibkan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang tidak hanya dimanfaatkan untuk fungsi kehutanan namun juga non kehutanan, selama ini 200 ditentukan oleh UU 18/2013 dengan menempatkan instrumen hukum pidana sebagai premium remedium yang dikenakan pada pemidanaan kejahatan bidang kehutanan bagi siapapun, termasuk bagi masyarakat adat atau lokal yang secara historis tinggal di kawasan hutan. Dalam perkembangannya pengenaan sanksi dimaksud diubah dengan UU 6/2023 menjadi ultimum remedium yang menempatkan sanksi pidana sebagai sarana terakhir manakala instrumen hukum lainnya tidak mampu menegakkan hukum untuk pemberantasan terhadap perusakan hutan. [3.14] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Pemohon yang mempersoalkan kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak memberikan perlindungan hukum bagi perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus namun tidak terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan karena dapat dikenai sanksi administratif. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.14.1] Bahwa perihal dalil Pemohon tersebut karena berkaitan dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi maka penting bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud. Dalam kaitan dengan hak menguasai negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: [3.12.1] ... Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai “penyandang hak” yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, UUD 1945 telah menentukan dasar-dasar konstitusionalnya, 201 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; Dalam ketentuan konstitusional sebagai dasar-dasar pengaturan dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan, termasuk di dalamnya sumber daya alam, seperti hutan, terdapat hal penting dan fundamental. Pertama, penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ketiga, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat hukum adat; [3.13.1] ….menurut Mahkamah, keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “living law”…..Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain… Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam rangka pengalokasian dan pendistribusian sumber-sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan termasuk di dalamnya sumber daya alam, seperti hutan, terdapat hal penting dan fundamental, yakni: 1) penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; 2) penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; dan 3) penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat 202 hukum adat. Selanjutnya, berkenaan dengan penetapan kawasan hutan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2012 telah pula mempertimbangkan antara lain: [3.12.2] Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan. Adapun penunjukan kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan refleksi pemerintahan yang tidak baik dan tidak terencana bahkan dapat dinilai sebagai tindakan yang otoriter. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat secara serta merta menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan hutan tanpa melalui tahapan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan, terkait perlindungan terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan yang memanfaatkan hutan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2015 telah mempertimbangkan antara lain: [3.10.7] …Sementara itu, terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yang menyatakan, “Setiap orang dilarang: … e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. 203 Mahkamah berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan demikian permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan “di sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya negara (pemerintah) harus juga memperhatikan hak- hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi. Penegasan ini sejalan dengan esensi Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memberi pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Terkait dengan masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari- hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Oleh karena itu, negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat tersebut. 204 [3.14.2] Bahwa dalam kaitan dengan aktifitas yang dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa izin pada awalnya UU 18/2013 mengenakan sanksi pidana berdasarkan penerapan prinsip premium remedium, namun dengan berlakunya UU 6/2023 yang mengubah dan menambah beberapa norma baru dari UU 18/2013 tidak lagi menerapkan langsung sanksi pidana namun menerapkan sanksi administratif dengan pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023, yang didalilkan Pemohon inkonstitusional. Terkait dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah mengutip terlebih dahulu Pasal 12A UU a quo yang menyatakan: (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. Adapun larangan dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h UU a quo menentukan sebagai berikut: Setiap orang dilarang: a. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan; b. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara tidak sah; d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; e. mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan; f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah Pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; g. …; h. memanfaatkan Hasil Hutan Kayu yang diduga berasal dari hasil Pembalakan Liar. Berdasarkan ketentuan tersebut, norma Pasal 12A dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 memberikan pengecualian dari sanksi administratif terhadap 205 orang perseorangan/kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h UU a quo sebagaimana telah disebutkan di atas. Adapun pengaturan Pasal 12A dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 bertujuan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria, memberikan pengakuan terhadap realitas historis dan sosial, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan secara turun temurun, dan mendukung program reforma agraria dan perhutanan sosial. Sebab, sebelum berlaku Pasal 12A dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023, terhadap semua pelanggaran karena aktivitas seperti melakukan penebangan pohon tanpa izin, membawa alat penebang dan pengangkut hasil hutan tanpa izin dan menebang, mengangkut dan memanfaatkan hasil hutan tanpa izin dikenai sanksi pidana sebagai wujud dari prinsip premium remedium yang dianut. Bahkan, terhadap masyarakat setempat yang hanya melakukan penebangan pohon dan pemanfaatan kayu secara tradisional, juga dikenakan sanksi pidana. Hal inilah yang pada prinsipnya melatarbelakangi perlunya pengecualian pemberlakuan norma Pasal 12A dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023, salah satunya untuk melindungi masyarakat setempat yang melakukan pemanfaatan hutan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari tanpa maksud untuk kepentingan komersial. Dalam konteks ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa subyek hukum yang dilarang melakukan kegiatan dalam Pasal 12 UU a quo adalah “Setiap orang”, yang maksudnya adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan terorganisasi. Penegasan mengenai terorganisasi tersebut merujuk pada pengertian yakni kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial [vide Pasal 1 angka 21 dan angka 6 dalam Pasal 37 angka 1 Lampiran UU 6/2023]. 206 Setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 pada pokoknya menentukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dikecualikan dalam pengenaan sanksi administratif yaitu: 1. orang perseorangan atau kelompok masyarakat Subjek hukum ini mengacu pada individu atau kelompok masyarakat yang telah lama menetap dan bergantung pada kawasan hutan untuk kehidupan sehari- hari. 2. bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan Orang perseorangan atau kelompok masyarakat tersebut telah lama tinggal di dalam wilayah yang secara hukum masih berstatus sebagai kawasan hutan, atau berada di zona perbatasan hutan dan memiliki keterkaitan sosial-ekonomi dengan hutan. 3. paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus Kriteria ini dipergunakan untuk menunjukkan bahwa orang perseorangan atau kelompok masyarakat tersebut bukan merupakan pendatang baru, namun telah tinggal di lokasi tersebut minimal 5 (lima) tahun secara terus menerus. Dengan kata lain, kata “dikecualikan” dalam norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 bertujuan untuk mengakomodir subyek hukum orang perorangan atau kelompok masyarakat yang telah lama menetap dan bergantung pada kawasan hutan untuk memenuhi kehidupan sehari- hari yang tidak dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon. Pengecualian tersebut juga ditujukan bagi masyarakat adat, masyarakat lokal atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian, perkebunan atau perikanan tradisional di sekitar hutan. Namun demikian, untuk dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif dalam norma pasal a quo, subjek hukum tersebut harus pula memenuhi kriteria “terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan”. Kawasan hutan dimaksud adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap [vide Pasal 1 angka 3 PP 23/2021]. Untuk menetapkan kawasan hutan dimaksud telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, yakni harus direncanakan melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan 207 sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam kawasan hutan. Berkenaan dengan hal tersebut, kata “terdaftar” dalam norma Pasal 12A ayat (2) huruf a dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 dimaksudkan agar masyarakat tersebut tercatat atau terdata yang dilakukan oleh pemerintah dalam program yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan. Dengan demikian, pemerintah memiliki data yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan, sehingga akan menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi orang-perseorangan maupun kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dimaksud serta menjaga jangan sampai masyarakat dimanfaatkan oleh berbagai pihak secara tidak bertanggungjawab yang pada akhirnya berakibat terjadinya perusakan hutan dan lingkungan. Oleh karena itu, kata “terdaftar” dimaksud harus dipahami sesuai dengan Pasal 1 angka 21 dan angka 6 dalam Pasal 37 angka 1 Lampiran UU 6/2023 yang mengecualikan terhadap kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Dengan adanya norma Pasal a quo, masyarakat tidak lagi dikenakan sanksi baik administrasi maupun pidana hanya karena memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk tujuan komersial, misalnya berladang subsisten, pengambilan rotan, madu dan hasil hutan non kayu lainnya, sepanjang hal tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Adapun bagi korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 UU a quo tidak hanya dikenai sanksi administratif, namun juga sanksi pidana, yakni sebagaimana diatur di antaranya dalam Pasal 82 ayat (3), Pasal 83 ayat (4), Pasal 84 ayat (3), dan Pasal 85 ayat (2) UU a quo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 208 [3.15] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 17A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena terdapat konflik norma atau ketidakselarasan norma yang mengakibatkan ketidakpastian hukum atas pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d UU a quo sebagaimana diatur pada Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 dengan pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e UU a quo sebagaimana diatur pada Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mengutip norma Pasal 17, Pasal 17A dan Pasal 110B UU a quo sebagai berikut: Pasal 17 (1) Setiap Orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; b. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap Orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; 209 c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 17A (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. Pasal 110B (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/atau c. paksaan pemerintah. (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama keseluruhan norma tersebut di atas, norma pada Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 berkaitan dengan pola pengaturan dalam norma Pasal 12A dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 dan secara substansi juga merupakan norma pengecualian pengenaan sanksi administratif terhadap orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam 210 kebijakan penataan kawasan hutan. Penambahan Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 antara lain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melengkapi perlindungan hukum terhadap masyarakat setempat. Sebab, Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 melindungi orang perorangan yang melanggar larangan pada Pasal 12 dalam Pasal 37 angka 3 Lampiran UU 6/2023 (khususnya Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h), yang dikenakan sanksi administratif dengan diberikan pengecualian. Sementara, norma Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 memperluas perlindungan terhadap ancaman kegiatan perkebunan pada Pasal 17 dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 (khususnya Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d). Dengan demikian, Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 menutup celah multitafsir hukum dengan melindungi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk diberikan pengecualian. Sebelum adanya norma Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023, terhadap pelanggaran atas larangan dalam Pasal 17, UU 18/2013 menentukan sanksi pidana, bahkan terhadap masyarakat setempat yang hanya melakukan perkebunan atau perladangan tradisional pun dikenakan pidana. Dengan diberlakukan Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023, masyarakat setempat tidak dapat dikriminalisasi sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023. Kriteria dimaksud sama dengan yang ditentukan untuk menerapkan norma Pasal 12A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat konflik norma atas pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d UU a quo sebagaimana diatur pada Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 dengan pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e UU a quo sebagaimana diatur pada Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023, menurut Mahkamah meskipun ketentuan Pasal 17A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 dan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 merupakan norma yang terkait dengan pengenaan sanksi administratif dan pengecualian terhadap pengenaan sanksi tersebut, namun terdapat perbedaan pengaturan dalam kedua norma Pasal a quo. Perbedaan 211 dimaksud antara lain, norma Pasal 17A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 merupakan pengaturan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap larangan pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023. Adapun, norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 merupakan pengaturan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap larangan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023. Selain itu, tidak terdapat kriteria luas lahan yang dikecualikan untuk dikenakan sanksi administratif dalam ketentuan Pasal 17A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023. Sedangkan, pada Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 ditentukan bahwa luas lahan adalah paling banyak 5 (lima) hektare. Syarat lain yang membedakan kedua norma pasal a quo adalah terkait pola penyelesaian, di mana ketentuan Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 adalah diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Terlebih, terdapat perbedaan mendasar terkait kedua pengaturan norma a quo, di mana Pasal 17A ayat (1) dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023 berlaku sejak diundangkan UU 6/2023, yaitu tanggal 31 Maret 2023. Sedangkan, Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 merupakan bagian dari “Ketentuan Peralihan”, yang substansinya mengatur hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan pelanggaran atas larangan yang sudah terlanjur dilakukan sebagaimana ditentukan larangan tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020. Dalam konteks ini, batasan waktu sebelum tanggal 2 November 2020 dimaksud apabila ditarik ke belakang tidak dapat dilepaskan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020, sebab substansi yang sama telah terakomodasi sebelumnya dalam Pasal 110B UU 11/2020 [vide Penjelasan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023]. Dengan dibatalkannya UU 11/2020 oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2021, dalam batas penalaran 212 yang wajar, ihwal dimaksud dapat terjadi keadaan yaitu penjatuhan sanksi administratif terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan pada masyarakat yang aktivitasnya dalam kawasan hutan namun tidak bertujuan untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, untuk menjembatani keadaan yang diatur dalam hukum yang lama karena diberlakukannya hukum yang baru dalam UU 6/2023 maka dirumuskan kembali dalam Ketentuan Peralihan dengan menentukan batasan tanggalnya adalah sebelum tanggal 2 November 2020. Artinya, norma yang berada pada bagian Ketentuan Peralihan, in casu Pasal 110B ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023, dimaksudkan untuk memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada sebelumnya terhadap peraturan perundang- undangan baru. Apabila hal ini diletakkan dalam sistem perundang-undangan, suatu norma transisi bertujuan untuk: 1) menghindari kekosongan hukum; 2) menjamin kepastian hukum; 3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara [vide angka 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022]. Artinya, dengan diberlakukan ketentuan transisi dimaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebelum berlakunya UU 11/2020. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon a quo tidak menimbulkan konflik norma dan telah memberikan kepastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan frasa “kegiatan lain” dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, yang potensial berdampak pada 213 setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang tidak bertujuan merusak kawasan hutan. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, penting pula bagi Mahkamah mengutip kembali norma Pasal 110B dan Penjelasan Pasal 110B ayat (1) UU a quo sebagai berikut: (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan/atau c. paksaan pemerintah. (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penjelasan Pasal 110B Ayat (1) Yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Merujuk pada ketentuan di atas, makna kegiatan lain dalam norma Pasal a quo adalah kegiatan yang tanpa memiliki perizinan berusaha, di mana yang dimaksud dengan “tanpa memiliki perizinan berusaha” adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya UU 11/2020 [vide Penjelasan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023]. Untuk menindaklanjuti norma Pasal a quo telah ditentukan peraturan pelaksanaannya, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (PP 24/2021). Tanpa 214 Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pelaksana, yang dimaksud dengan frasa “kegiatan lain” ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c PP 24/2021, yakni meliputi minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri dan/atau sarana dan prasarana. Ketentuan a quo diatur pula dalam Pasal 24 ayat (3) PP 23/2021, yang menyatakan bahwa penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara terdiri atas: a) sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; b) fasilitas sosial dan fasilitas umum; c) permukiman; d) lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau e) bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman. Selain itu, rumusan ketentuan Pasal 110B dan frasa “kegiatan lain” dimaksudkan untuk mendukung kebijakan makro, yakni reforma agraria dan perhutanan sosial serta penyelesaian konflik norma. Dengan demikian, penempatan pengaturan lebih lanjut mengenai frasa “kegiatan lain” merupakan bagian dari desain regulasi yang fleksibel namun terukur, tetap tunduk pada prinsip negara hukum dan asas non-diskriminasi dan mencerminkan keberpihakan negara pada penyelesaian non-represif terhadap kegiatan masyarakat dan instansi publik yang tidak merusak serta tidak bertentangan dengan konstitusi [vide Keterangan Tambahan Pemerintah hlm. 24-25]. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan frasa “kegiatan lain” dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, yang potensial berdampak pada setiap orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang tidak bertujuan merusak kawasan hutan adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” dalam norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena telah menghilangkan hak orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang tinggal kurang dari 5 (tahun) atau yang telah menguasai objek tanah lebih dari 5 (lima) hektare. 215 Terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa norma Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 diberlakukan untuk mengakomodasi kondisi yang sudah terlanjur terjadi sebelum UU 11/2020 sehingga ke depan tidak lagi menimbulkan konflik (dispute) yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, kekhawatiran Pemohon sesungguhnya telah terjawab sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 bahwa pada prinsipnya sanksi administratif yang ditentukan dalam Pasal 110B ayat (1) dikecualikan dengan adanya rumusan norma ayat (2) yang menyatakan, “Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.” Dalam hal ini, penyelesaian melalui penataan kawasan hutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Sejalan dengan amanat Pasal 110B ayat (3) UU a quo telah diberlakukan kebijakan penataan kawasan hutan dalam PP 23/2021. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP a quo, terdapat 2 (dua) kebijakan penataan kawasan hutan, yakni: 1) penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam kawasan hutan [vide Pasal 1 angka 37 PP 23/2021]; dan 2) penataan kawasan hutan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan, yang merupakan kegiatan tata hutan yang antara lain meliputi pembagian kawasan hutan berdasarkan satuan ekosistem, kesamaan umur tanaman, tipe, fungsi, dan rencana pemanfaatan hutan [vide Pasal 1 angka 38 PP 23/2021]. Adapun terkait permohonan Pemohon a quo, adalah berkaitan dengan kebijakan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, yang mana penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dilakukan dengan penataan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Selanjutnya, norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 salah satunya menyebutkan kriteria terkait “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” dimaksudkan 216 agar terhadap kawasan hutan yang sudah terlanjur menjadi kegiatan non-kehutanan tersebut benar-benar digunakan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bukan ditujukan kepada masyarakat/badan usaha yang bersifat komersial. Terkait pengecualian dari sanksi administratif berkenaan dengan syarat luasan “paling banyak 5 (lima) hektare” ini dimaksudkan untuk membatasi agar tidak terdapat masyarakat yang memanfaatkan pengecualian sanksi administratif tersebut untuk kepentingan komersial. Dengan merujuk pada UU 18/2013 selama ini, penyelesaian kegiatan terbangun (terlanjur dibangun) di dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan langsung dikenakan sanksi pidana. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual adanya pelaku usaha yang membuka dan mengelola lahan (seperti kelapa sawit) di dalam kawasan hutan tanpa izin atau terdapat kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang terbangun misalnya untuk pemukiman serta fasilitas umum lainnya tanpa memiliki izin di mana kondisi terbangun tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “usaha kehutanan”. Hal ini terjadi salah satunya karena adanya ketidakharmonisan atau dispute tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penataan kawasan ruang. Melalui UU 18/2013 yang diubah dengan UU 6/2023, pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek retroaktif untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sebagai wujud asas partisipasi yang dianut dalam UU a quo. Dengan demikian, berlakunya Pasal 110B UU a quo dimaksudkan untuk mengakomodir kegiatan di luar bidang kehutanan yang komersial. Oleh karena itu, demi terwujudnya kepastian hukum guna mencegah kerusakan hutan dan lingkungan, pemerintah harus segera menyelesaikan penataan kawasan hutan secara komprehensif. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pengecualian sanksi pidana (karena hanya dikenai sanksi administratif) terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus (Pasal 12A dalam Pasal 37 angka 4 Lampiran UU 6/2023 dan Pasal 17A dalam Pasal 37 angka 6 Lampiran UU 6/2023), serta pengecualian sanksi administratif terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare (Pasal 110B 217 ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023), dengan tidak untuk tujuan komersial merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. Bahwa lebih lanjut, meskipun tidak secara khusus dipersoalkan oleh Pemohon, namun berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang didalilkan oleh Pemohon di dalamnya juga mengatur berkaitan dengan pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 yang dilakukan oleh setiap orang sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama berkaitan dengan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang merupakan bagian dari norma primer dari norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang menjadi norma sekunder, telah ternyata memuat substansi norma yang telah pernah diputus Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2015, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan eksistensi norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang merupakan bagian dari norma primer Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 dikaitkan dengan putusan Mahkamah dimaksud. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah akan mengutip kembali norma Pasal 17 dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang berkaitan dengan Pasal 110B ayat (1) sebagai berikut: Pasal 17 (1) Setiap Orang dilarang: a. …; b. melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; d. …; 218 e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap Orang dilarang: a. …; b. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; d. …; e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, norma Pasal 17 ayat (2) huruf b yang merupakan bagian dari norma Pasal 17 dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang juga menjadi bagian dari norma primer dari norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang menjadi norma sekunder, menurut Mahkamah memiliki keterkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, di mana dalam Putusan a quo, berkenaan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. [3.10.7] … Sementara itu, terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan yang menyatakan, “Setiap orang dilarang: … e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Mahkamah berpendapat bahwa memang seharusnya masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebab, akan terjadi paradoks apabila di satu pihak kita mengakui masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan membutuhkan hasil hutan namun di lain pihak masyarakat tersebut diancam dengan hukuman. Sebaliknya, negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan demikian permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk 219 kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, bukan yang berada di sekitar kawasan hutan sebab pemaknaan “di sekitar kawasan hutan” sangatlah berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan. Adapun terhadap dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan mengenai larangan menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, menurut Mahkamah, hal ini senafas dengan Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan. Oleh karena Mahkamah telah menyatakan bahwa permohonan para Pemohon terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan beralasan menurut hukum untuk sebagian maka pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan, dengan ketentuan bahwa ternak tersebut adalah untuk kebutuhan sehari-hari dari masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan. Oleh karenanya permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 50 ayat (3) huruf i UU Kehutanan beralasan menurut hukum. Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 pada pokoknya menyatakan: 1. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; 2. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; 3. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang: … e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”; 4. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan 220 dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; 5. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; 6. Pasal 50 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang: … i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang”, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; Oleh karena itu, berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tersebut di atas, Mahkamah telah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang menyatakan, “melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”, yang ditujukan larangan tersebut kepada setiap orang, serta dimungkinkan setiap orang tersebut terkena sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah sebagaimana norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023, menurut Mahkamah hal tersebut memiliki irisan esensi yang sama dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, yaitu berkaitan dengan tidak dapat diberlakukan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari agar tidak terjadi adanya tafsir yang tidak tunggal dan menimbulkan ketidakpastian hukum, melalui putusan a quo Mahkamah perlu untuk menyesuaikan semangat yang terkandung dalam norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023, dengan Putusan Mahkamah tersebut, yaitu memberlakukan norma dimaksud dengan tetap mengecualikan tidak diberlakukan untuk masyarakat yang hidup secara turun 221 temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 sebagai konsekuensi yuridisnya sebagai norma sekunder juga harus menyesuaikan norma primer sepanjang berkenaan pengecualian yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023, yaitu sanksi yang terdapat dalam Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 juga dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Penegasan pendirian Mahkamah a quo penting dilakukan karena ketentuan norma Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 tidak mengecualikan berkenaan dengan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan dengan tujuan komersial dan hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi timbulnya penyalahgunaan kegiatan di dalam kawasan hutan dimaksud untuk kepentingan tertentu. Lebih lanjut, dalam konteks “kepentingan komersial” yang dipergunakan sebagai pengecualian yang dimaksudkan Mahkamah adalah kegiatan perkebunan masyarakat dalam hutan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak untuk diperdagangkan dengan mendapatkan imbalan keuntungan. Dengan kata lain, masyarakat yang hidup turun temurun dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan dan papan untuk kebutuhan sehari-hari tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023. Artinya, ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 sebagai norma primer harus dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, sepanjang kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial tidak perlu memperoleh perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Sebab, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya [vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko]. Dalam kaitan ini, kewenangan pemerintah (Pusat) dimaksud didelegasikan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang 222 kehutanan [vide Pasal 1 angka 5 PP 5/2021]. Dengan demikian, ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat adalah tidak dilarang bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Demikian halnya, berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang merupakan norma sekunder dari ketentuan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 sebagai konsekuensi yuridisnya juga harus dikecualikan sanksinya berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 sepanjang dikecualikan atau tidak diberlakukan untuk masyarakat yang hidup turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, sehingga bunyi norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 dan norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 selengkapnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan a quo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang menurut Mahkamah berkelindan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata kata “dikecualikan” dan frasa “dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan” dalam norma Pasal 12A ayat (2) dan Pasal 17A ayat (2) dalam Pasal 37 angka 4 dan angka 6 Lampiran UU 6/2023 tidak bertentangan dengan kepastian hukum dan hak masyarakat tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta frasa “kegiatan lain” dalam norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 dan frasa “paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare” dalam norma 223 Pasal 110B ayat (2) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 tidak bertentangan dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat tradisional dan penguasaan negara atas kekayaan alam sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang menurut Mahkamah berkelindan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 telah ternyata bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan berpotensi melanggar hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 224 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”; 3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 sepanjang berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel 225 Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.32 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 226 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahmadiani Putri Nilasari ttd. Anak Agung Dian Onita