180/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN NOMOR 180/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: PT. Pelayaran Surya Bintang Timur, diwakili oleh: Nama : Lukman Ladjoni Pekerjaan : Direktur Alamat : Jalan Perak Timur Nomor 564, A-9, Surabaya, Jawa Timur Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11082025/LL-LRDL/VII/2025 bertanggal 11 Agustus 2025 memberikan kuasa kepada Tria Artanto, S.H., M.H., Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.H., Achmad Sukrisno, S.H., Dusri Mulyadi, S.H., Muhammad Abyan Al-Haqi, S.Ak., S.H., Rivolindo, S.H. CPM,Arb., dan Muhammad Azhar Ristiantono, S.H., yang kesemuanya merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Laksamana Raja Di Laut, beralamat di Ruko Gajah Mada Square Blok A, Nomor 11, Kelurahan Lestari, Kecamatan Sekupang Tiban, Batam, Kepulauan Riau, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon. [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI-AL); 2 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Badan Keamanan Laut (BAKAMLA); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Pemberi Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Pemberi Keterangan Kementerian Perhubungan (KEMENHUB); Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan Ahli Presiden; Membaca keterangan Ahli Pihak Terkait Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), dan bukti Pihak Pemberi Keterangan Kementerian Perhubungan (KEMENHUB); Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 September 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 183/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 180/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 1 Oktober 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. 1) KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”) yang berbunyi sebagai berikut; Pasal 24A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu." 2. Bahwa kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga diatur dalam; a. Pasal 29 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5076) (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang menyatakan; "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 1) Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 70, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5226) (untuk selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 2) Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI No. 5234) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 12/2011”) jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 No. 183, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6398) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang- Undang No. 13 Tahun 2022 (Lembaran egara RI Tahun 2022 No. 143, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6801) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut “UU P3”) yang menyatakan: "Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 3) Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (untuk selanjutnya disebut “PMK 7/2025”) berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan- ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), yang berarti Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi menjaga agar undang-undang yang secara hierarkis berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (the protector of the democracy) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), yang berarti Mahkamah 5 Konstitusi memiliki fungsi dan kewajiban untuk menjaga prinsip serta nilai- nilai hak asasi manusia dan demokrasi; 5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung demokrasi (the protector of democracy) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), MK berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang- Undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum; 6. Bahwa terdapat kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait tolok ukur atau batu uji dalam permohonan pengujian formil. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, pada pokoknya batu uji dalam pengujian formil diperluas dan tidak hanya terbatas pada pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 saja, namun termasuk pula berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan pembentukan peraturan perundang- undangan. Adapun selengkapnya kaidah hukum dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut: “Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang- Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formilprosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” 6 (Vide: Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 halaman 82-83). 7. Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (selanjutnya disebut “UU Kelautan”) sehingga berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yaitu melakukan pengujian sebuah produk undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam hal permohonan a quo adalah Permohonan Uji Materiil Atas adalah Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. 2) KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran the guardian of the constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution (penafsir tunggal konstitusi); 2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan: “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga negara”; 7 3. Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”; 4. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PMK 7/2025, dijelaskan lebih lanjut mengenai Pihak yang dapat dikualifikasi sebagai pemohon, yaitu: “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: 1) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 2) Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; 3) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 4) Lembaga negara.” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 apabila: a) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang– Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi dasar Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, juga ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan 8 bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU MK. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang- Undang”; 7. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat dan perseorangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) PMK 7/2025 di atas dapat menjadi Pemohon dalam perkara a quo yang mana dalam hal ini diwakili oleh Lukman Ladjoni selaku Direktur Utama PT Surya Bintang Timur selaku pihak yang berhak mewakili perseroan dimata hukum berdasarkan; a. Pasal 11 Ayat 6 Akta Pendirian PT Surya Bintang Timur Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 1 September 1998, yang dibuat di hadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang memberikan hak kepada Direktur Utama untuk mewakili perseroan; b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 36 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Gatot Triwaluyo, S.H., Notaris di Surabaya mengenai susunan Direksi, Komisaris, dan peralihan saham telah dicatat secara sah dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU- 0196790.AH.01.11.TAHUN 2021, yang menetapkan Tuan LUKMAN LADJONI sebagai Direktur Utama PT. PELAYARAN SURYA BINTANG TIMUR; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), ditegaskan bahwa: a. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan; b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. 9. Bahwa dengan demikian, Lukman Ladjoni selaku Direktur Utama memiliki kewenangan hukum langsung (atributif) untuk mewakili dan bertindak atas nama Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk 9 memberikan kuasa kepada Advokat untuk bertindak mewakili Perseroan dalam proses hukum; 10. Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada para advokat dari: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laksamana Raja Di Laut beralamat di Ruko Gajah Mada Square Blok A No. 11, Kelurahan Lestari, Kecamatan Sekupang Tiban, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01072025/SKK/LL-RJDL/VII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 (terlampir) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada: a. Dr. Tri Artanto, S.H., M.H. b. Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.H. c. Achmad Sukrisno, S.H. d. Dusri Mulyadi, S.H. e. Muhammad Abyan Al-Haqi, S.Ak., S.H. f. Rivolindo, S.H., CPM, Arb. g. Muhammad Azhar Ristiantono, S.H. 11. Bahwa dalam hal kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil, merujuk pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, MK menyatakan sebagai berikut: “Bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh Para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang- Undang yang diajukan pengujian formil”; 12. Bahwa adapun penjelasan tentang kedudukan hukum Pemohon adalah sebagai berikut: 10 a. Bahwa Pemohon merupakan Perseroan Terbatas yang secara hukum juga merupakan Badan Hukum Privat, yang bergerak dibidang pelayaran niaga nasional dan pengangkutan laut; b. Bahwa Pemohon dalam menjalankan usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum telah memiliki NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120202362825 dan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor BXXV-28/AL.58 Tanggal 20 Januari 2003 dan BERITA ACARA HASIL EVALUASI SIUPAL / SIOPSUS Nomor: AL.010/330/DA-2025 Tanggal: 14 Maret 2025; c. Bahwa Pemohon memiliki sebuah kapal berbendera Indonesia dengan nama “KM. Suryani Ladjoni” berdasarkan Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 4697 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta dengan spefikasi; i. Panjang : 85,41meter ii. Lebar : 13,00meter iii. Dalam : 7,50meter iv. Tonase Kotor (GT) : 2226 v. Tonase Bersih (NT) : 1277 vi. Tanda Selar : GT. 2226 No. 2137/Ka vii. Tahun Pembuatan : 1977 d. Bahwa pada sekitar tanggal 31 Juli 2024 kapal milik perusahaan pemohon tersebut telah ditangkap oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam “Operasi Pukat Manguni IV-24” berdasarkan Surat Perintah Ad Hock Nomor: SPAH-02/MSC 32-03/OPS PUKAT MANGUNI IV – 24 tertanggal 31 Juli 2024 atas dasar temuan administratif seperti tidak adanya sertifikat CLC Bunker dan perangkat keselamatan kedaluwarsa, yang tidak tergolong pelanggaran pidana, melainkan pelanggaran administratif; e. Bahwa petugas Badan Keamanan Laut dalam Surat Perintah a quo memerintahkan kepada Nahkoda KM. Suryani Ladjoni untuk “selambat- lambatnya jam 06.00 WITA, tanggal 1 Agustus 2024 kapal anda harus sudah bertolak menuju Pelabuhan Bitung dimana akan diadakan pemeriksaan lebih lanjut; 11 f. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 11.55 WITA bertempat di Kantor Satrol Lantamal VII Bitung berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kapal, Dokumen, dan Barang Bukti Nomor BA/268/VII/2024 dilakukan serah terima barang bukti dari Satrol Lantamal VII kepada Nahkoda KM. Suryani Ladjoni berupa; 1) Kapal KM. Suryani Ladjoni berserta dokumen kapal dan peralatannya; 2) Nahkoda dan ABK sejumlah 17 orang. g. Bahwa penahanan kapal oleh Badan Keamanan Laut tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil dan operasional, tetapi juga merugikan secara konstitusional hak-hak Pemohon selalu pemilik kapal sebagai subjek hukum dalam memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; h. Bahwa kerugian Materiil Pemohon yang dapat Pemohon rincikan adalah sebagai berikut; 1) Lost Profit sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya didapatkan perusahaan milik Pemohon dari Order Kerja Angkutan Laut berupa pupuk dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dimana pekerjaan tersebut dibatalkan oleh PT Pupuk Indonesia karena keterlambatan kedatangan KM. Suryani Ladjoni dari tanggal laycan yang sudah ditentukan sebagai akibat dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut terhadap KM. Suryani Ladjoni (Vide Surat PT Pupuk Indonesia Nomor 24695/A/PJ/C0202/ET/2024 tertanggal 09 Agustus 2024); 2) Kerugian bahan bakar KM. Suryani Ladjoni sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) berupa konsumsi bahan bakar minyak selama perjalanan dari lokasi penangkapan oleh Badan Keamanan Laut hingga saat berlabuh di Lantamal VIII Manado. i. Bahwa adapun kerugian Immateriil yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut; 12 1) Rusaknya nama baik perusahaan dan hilangnya value bisnis perusahaan milik Pemohon dimata dunia pelayaran pada umumnya dan dimata dunia bisnis angkutan laut pada khususnya; 2) Kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis dan peluang kerja berikutnya. 3) Timbulnya tekanan psikologis serta hilangnya rasa aman dan kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. 13. Bahwa mengingat sudah terpenuhinya kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, Pemohon sebagai badan hukum privat secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati Hukum Positif yang telah diundangkan pada Undang-undang tersebut, dikarenakan terdapat beberapa hal yang dapat kami sampaikan telah melanggar pemenuhan hak konstitusional Pemohon yang akan kami sampaikan sebagai berikut: a. Bahwa norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang a quo memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan tindakan penegakan hukum di wilayah kelautan Negara Republik Indonesia, dimana hal tersebut tidak memiliki dasar hukum acara pidana yang sah,hal yang termasuk di dalamnya adalah termasuk pada kegiatan penegakan Hukum seperti, pengejaran, pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan kapal, padahal Pemohon sebagai warga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menaati hukum yang pasti dan adil; b. Bahwa kami selaku Pemohon justru menghadapi situasi di mana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar Hukum menimbulkan kesewenang-wenangan Hukum (Abuse of Power), dan kami selaku Pemohon merasa tidak mendapat kepastian Hukum, hal ini disebabkan dikarenakan adanya pemberian kewenangan secara represif kepada suatu Lembaga, dimana Suatu Lembaga ini yang berwenang sebagai Penegak Hukum di wilayah Kelautan Negara Republik Indonesia tidak memiliki status sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Kitab Undang – undnag Hukum Acara Pidana maupun undang-undang sektoral lainnya; 13 c. Bahwa di dalam menjalankan kewajiban hukum sebagai pemilik kapal, kami selaku Pemohon telah memperoleh dan mematuhi seluruh prosedur hukum pelayaran yang ditetapkan oleh KSOP, namun kami tetap menjadi korban penindakan oleh Lembaga Badan Keamanan Laut (BAKAMLA),yang didalam Undang-undang ini dijadikan sebagai Penegak Hukum yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga kami sebagai Pemohon mengalami kerugian akibat adanya dugaan pelanggaran atas asas due process of law; d. Bahwa Hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan hukum, rasa aman, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, merasa tercederai, karena Negara melalui norma yang ada di dalam Undang - Undang a quo membentuk suatu lembaga dengan kewenangan represif namun tanpa mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai; e. Bahwa Pemohon tidak memiliki kepastian hukum atas siapa yang berwenang untuk dapat melakukan pemeriksaan dan penindakan di laut, sehingga kewajiban hukum yang dijalankan oleh kami selaku Pemohon dalam pelayaran yang sah menjadi sia-sia karena dapat berisiko ditindak oleh Institusi lain yang tidak memiliki otorisasi procedural dan kemampuan teknis yang berkaitan dengan bidang pelayaran; f. Bahwa oleh karena itu, keberlakuan norma-norma tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum, yang secara langsung bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang taat hukum dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). 14. Bahwa Pemohon selaku Pemohon merasa dirugikan atas Hak konstitusional Pemohon terhadap beberapa pasal yang berlaku pada UU Kelautan, yang menyebabkan tidak terjaminnya suatu kepastian hukum terkait kewenangan Penegakan Hukum di wilayah Kelautan Negara Republik Indonesia, dan ditambah lagi dengan adanya Instansi Pemerintahan yang melakukan fungsi Penegakan Hukum di wilayah Kelautan Negara Republik Indonesia, namun 14 tidak terdapat Regulasi ataupun Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan dan merepresentasikan tugas,pokok,dan fungsi terhadap pengawasan serta penegakan Hukum di wilayah Kelautan Negara Republik Indonesia, kerugian yang dialami oleh Pemohon memenuhi seluruh unsur sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang meliputi: a. Bahwa adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya hak atas perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum sebagaimana yang telah dijamin di dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak ini merupakan hak asasi yang melekat dan dilindungi dalam kerangka negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945); b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh Pemohon akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, karena ketentuan Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan memberikan ruang tindakan yang tidak terdefinisikan secara tegas (open legal norm), yang berpotensi menjadi alat kesewenang-wenangan (Abuse) serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum; c. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, karena norma yang multitafsir tersebut dapat sewaktu-waktu digunakan sebagai dasar tindakan represif terhadap warga negara, termasuk terhadap Pemohon sebagai individu, profesional, atau pihak yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap negara. Potensi kerugian tersebut nyata dan dapat dipastikan secara logis akan terjadi mengingat luasnya interpretasi terhadap norma tersebut. d. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami dengan berlakunya ketentuan dalam. Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan. Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum langsung yang memberi legitimasi terhadap tindakan Bakamla yang bersifat terbuka dan tidak terukur, yang pada akhirnya menimbulkan ancaman bagi perlindungan hak-hak konstitusional dan kepastian Hukum Pemohon. e. Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian ini, kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan oleh 15 Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Pembatalan ketentuan tersebut akan menghilangkan potensi penyalahgunaan wewenang dan mengembalikan norma hukum kepada kepastian serta kejelasan yang menjamin perlindungan konstitusional warga negara. 15. Bahwa berdasarkan hal–hal yang menjadi dasar Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang- undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana yang tertuang juga ada pada pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 4 PMK 7/2025. Dengan demikian, permohonan ini diajukan sebagai bentuk ikhtiar konstitusional untuk memastikan bahwa segala norma hukum yang berlaku tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum sebagaimana dikehendaki oleh UUD NRI Tahun 1945. 3) ALASAN ALASAN PERMOHONAN (POSITA) Bahwa adapun dasar dan alasan hukum kami ajukan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang a quo adalah sebagai berikut: 1. Bahwa alasan Pemohon mengajukan uji materiil adalah karena Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena adanya ketentuan dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yaitu Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61 Ayat (1), Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) Huruf b UU Kelautan yang bertentangan dengan dengan UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada; a. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945– Indonesia adalah negara hukum b. Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945– hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.; c. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 – Hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil; d. Pasal 30 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 – Penegakan hukum sebagai tugas konstitusional Polri dan TNI. 2. Bahwa kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61 Ayat (1), Pasal 62 Huruf C, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan tersebut yang memberi wewenang untuk menahan dan menyita kapal tanpa 16 kewenangan penyidikan dan tanpa izin pengadilan negeri telah melanggar asas-asas negara hukum, khususnya asas legalitas dan due process of law yang dijamin oleh konstitusi serta merusak sistem hukum laut nasional sebagaimana diatur dalam UU Kelautan dan UNCLOS 1982 yang melarang mengganggu, penghadangan dan/atau penangkapan terhadap Innoncent Passage (kapal sipil yang sedang berlayar dengan damai); 3. Bahwa tindakan penahanan dan penyitaan oleh Badan Keamanan Laut adalah melanggar hukum, dimana dalam kasus penahanan KM. Suryani Ladjoni milik Pemohon, Badan Keamanan Laut melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan lembaga non-penyidik berupa: 1) Menahan kapal tanpa izin pengadilan; 2) Menyita dokumen dan mengeluarkan surat penahanan, padahal bukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 KUHAP; 3) Melimpahkan kasus ke TNI AL meskipun perkaranya bersifat administratif, bukan pidana. 4. Bahwa dalam upaya untuk membuktikan adanya pertentangan antara Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan dengan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka Pemohon menyampaikan Analisa sebagai berikut; a. Analisis Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan Berikut adalah analisis konstitusional terhadap Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan, ditinjau dari sudut pandang yuridis, normatif, dan sosiologis terhadap batu uji Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 30 Ayat (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945. Bunyi Pasal; Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.” Batu Uji; Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Indonesia adalah negara hukum” Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 17 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, m6engayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum” 1) Pertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa Pasal 59 Ayat (3) yang menyebut “dalam rangka penegakan hukum dibentuk Badan Keamanan Laut” secara normatif bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena memberi kewenangan penegakan hukum kepada lembaga yang tidak memiliki dasar atribusi konstitusional. Dalam negara hukum, kekuasaan penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang secara tegas diberikan kewenangan oleh konstitusi. Pemberian fungsi penegakan hukum kepada Bakamla berarti melampaui batas kewenangan administratif dan menciptakan lembaga koersif di luar struktur hukum nasional yang sah; ii. Secara teoritis, ketentuan ini menabrak teori separation of powers dan rule of law, karena Bakamla merupakan lembaga administratif di bawah Presiden, bukan lembaga penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut Polri sebagai satu-satunya alat negara penegak hukum sipil. Dengan demikian, fungsi penegakan hukum yang diberikan kepada Bakamla secara konseptual bertentangan dengan teori dan sistem ketatanegaraan; iii. Dari asas hukum, ketentuan ini melanggar asas legalitas dan due process of law. Dalam hukum pidana dan hukum acara, tindakan koersif seperti penegakan hukum harus dilaksanakan oleh penyidik yang sah menurut KUHAP. Bakamla tidak diatur dalam KUHAP sebagai penyidik, sehingga setiap tindakan koersif yang dilakukan berdasarkan pasal ini tidak memiliki legitimasi hukum; 18 iv. Dari sisi filsafat hukum, norma ini bertentangan dengan cita hukum Pancasila yang menempatkan hukum sebagai sarana keadilan, bukan alat kekuasaan. Pembentukan lembaga koersif baru tanpa dasar konstitusional menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyat, khususnya pelaku usaha di laut yang seharusnya dilindungi, bukan ditakuti; v. Bahwa kerugian konstitusional dialami langsung oleh Pemohon, Ladjoni, Direktur Utama PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Kapal KM Suryani Ladjoni ditangkap oleh Bakamla yang bertindak atas dasar Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan, padahal tidak memiliki kewenangan penyidikan. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp. 945.000.000,- akibat batalnya kontrak pengangkutan pupuk dengan PT Pupuk Indonesia (Persero). Pemohon juga dirugikan secara konstitusional karena haknya atas kepastian hukum dan pekerjaan yang layaksebagaimana Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dilanggar; vi. Secara konstitusional pula, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan jelas bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena telah mengambil alih peran Polri dalam penegakan hukum. Lembaga administratif tidak dapat menggantikan peran alat negara penegak hukum yang diatur langsung dalam konstitusi; vii. Dengan demikian, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Pertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan negara menjamin setiap warga negara untuk dapat bekerja dan berusaha secara layak dalam suasana hukum yang pasti, aman, dan adil. Norma Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan yang menyebut “dalam rangka penegakan hukum dibentuk Badan Keamanan Laut” telah menimbulkan perluasan kewenangan kepada lembaga administratif 19 yang bukan alat penegak hukum konstitusional. Akibatnya, Bakamla bertindak melampaui fungsi administratifnya dengan melakukan tindakan koersif seperti penahanan kapal, padahal kewenangan itu berada di bawah Kepolisian Negara RI. Hal ini menyebabkan warga negara yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pelayaran menjadi terancam kehilangan mata pencaharian. Negara melalui norma tersebut tidak hanya gagal melindungi kegiatan ekonomi warganya, tetapi justru menimbulkan rasa takut terhadap upaya mencari nafkah di laut. Dengan demikian, norma ini secara langsung telah melanggar kewajiban negara dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; ii. Bahwa menurut teori social rechtstaat atau negara hukum kesejahteraan, hukum seharusnya menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, bukan instrumen kekuasaan yang menekan kebebasan ekonomi warga negara. Pemberian legitimasi “penegakan hukum” kepada Bakamla dalam Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan telah menggeser orientasi negara dari welfare state menjadi security state, di mana keamanan dijadikan alasan untuk mengintervensi kegiatan ekonomi rakyat. Kasus penahanan kapal KM. Suryani Ladjoni yang dialami Pemohon merupakan manifestasi nyata dari penyalahgunaan kewenangan tersebut. Padahal, pelanggaran administratif seperti sertifikat keselamatan kedaluwarsa seharusnya diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan, bukan oleh lembaga patroli administratif. Ketika negara menugaskan lembaga administratif untuk menegakkan hukum, maka prinsip kesejahteraan dan perlindungan usaha rakyat menjadi terabaikan. Oleh karena itu, secara teoretis norma Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan prinsip negara hukum sosial yang hidup dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; iii. Bahwa asas proporsionalitas, legalitas, dan kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam pembatasan kewenangan lembaga negara. Pemberian kewenangan kepada Bakamla untuk melaksanakan penegakan hukum tanpa dasar atribusi hukum acara merupakan pelanggaran terhadap ketiga asas tersebut. Dalam asas 20 proporsionalitas, setiap tindakan negara harus seimbang antara tujuan dan akibatnya; namun norma a quo justru membuka peluang terjadinya tindakan berlebihan terhadap pelaku usaha. Dalam asas legalitas, setiap tindakan harus bersumber pada hukum acara yang sah, sedangkan Bakamla tidak memiliki dasar atribusi hukum acara pidana maupun administratif yang memadai. Dalam asas kepastian hukum, warga negara berhak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang aparat negara, namun norma ini justru menimbulkan ketidakpastian dan ketakutan dalam berusaha. Dengan demikian, Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan telah melanggar asas-asas hukum yang menjamin pelaksanaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; iv. Bahwa dalam pandangan filsafat hukum Pancasila, hukum harus berfungsi memanusiakan manusia, bukan menjadi sarana untuk memperkuat kekuasaan administratif. Cita hukum Indonesia (rechtsidee) menempatkan keadilan sosial sebagai nilai tertinggi, sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila. Ketika norma hukum dijalankan dengan cara menindas atau menghambat kegiatan ekonomi yang sah, maka hukum kehilangan orientasi moralnya. Norma Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan yang memberi kewenangan koersif kepada lembaga administratif telah menyebabkan hukum tidak lagi berperan sebagai pelindung rakyat, tetapi menjadi alat represi terhadapnya. Dalam konteks ini, negara telah gagal menegakkan hukum yang berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan. Oleh karena itu, secara filosofis Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan jiwa Pancasila dan hak atas penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3) Pertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa norma Pasal 59 Ayat 3 UU Kelautan juga tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana frasa yang ada di dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak menjelaskan secara rinci relasi antara Badan Keamanan Laut dengan aparat penegak hukum 21 lain, serta tidak memberikan kepastian mengenai mekanisme penindakan, penyidikan, dan pelimpahan perkara; ii. Bahwa dengan demikian, secara normatif, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan menciptakan norma yang kabur, membuka ruang konflik kewenangan yang dapat menimbulkan tumpang tindih tugas dan kewenangan antara Badan Keamanan Laut dan lembaga lain yang sudah lebih dahulu eksis dan menjalankan fungsi yang sama, seperti TNI Angkatan Laut, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Kepolisian Perairan dan Udara, Bea dan Cukai, dan Pengawas Perikanan; iii. Bahwa selain itu, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kapal-kapal niaga yang telah diberhentikan atau diperiksa oleh aparat Badan Keamanan Laut tanpa disertai proses hukum pidana sesuai dengan ketetuan yang ada pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yang Ketika diserahkan oleh Badan Keamanan Laut kepada instansi yang berwenang melalukan penyidikan didapatkan fakta tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kapal yang ditangkap Bakamla, dimana hal ini tentu sangat merugikan pemilik kapal dari sisi bisnis berupa keuntungan yang hilang selama kapal ditahan yang menunjukkan adanya praktik tanpa dasar hukum acara yang sah dan merugikan rakyat; iv. Bahwa Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan memberikan dasar pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai lembaga yang diberi tugas melakukan penegakan hukum dan patroli keamanan di laut. Akan tetapi, pasal ini menimbulkan permasalahan yuridis karena tidak merujuk secara eksplisit pada kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya di dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b dan Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam hal pelaksanaan kewenangan hukum acara pidana di bidang kelautan dan pelayaran; Bahwa dengan demikian Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan telah menimbulkan kerugian nyata dalam tatanan sosial dan hukum masyarakat maritim dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang saat ini dirasakan oleh masyarakat pelayaran Indonesia yang juga dirasakan oleh Pemohon 22 yang mana hal tersebut jelas telah melanggar Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 DAyat (1) UUD NRI Tahun 1945; v. Bahwa dalam teori hukum Lon L. Fuller, hukum yang adil harus memenuhi delapan prinsip moralitas internal, antara lain kejelasan (clarity), konsistensi (consistency), dan keteraturan (congruence). Norma Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan tidak memenuhi ketiga prinsip tersebut. Redaksi “dalam rangka penegakan hukum” tidak memiliki kejelasan, sehingga dapat diterapkan untuk tindakan administratif maupun koersif tanpa pembeda yang tegas. Ketidakjelasan ini menyebabkan Bakamla menafsirkan kewenangannya sebagai penegak hukum pidana, padahal secara hukum ia hanyalah lembaga pengawasan administratif. Dengan demikian, norma ini bertentangan dengan prinsip moralitas hukum dan asas kepastian hukum yang dijamin konstitusi; vi. Bahwa berdasarkan asas hukum, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan asas lex certa, legalitas, dan due process of law. Asas lex certa menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara pasti dan tidak menimbulkan multitafsir. Asas legalitas menuntut bahwa tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum yang jelas (geen bevoegdheid zonder wet). Sedangkan asas due process of law mengharuskan setiap tindakan negara yang mengurangi hak warga negara dilakukan dengan mekanisme hukum acara yang sah. Norma Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan justru memberikan ruang bagi lembaga administratif untuk bertindak sebagai penegak hukum tanpa tunduk pada KUHAP, sehingga menghapus kepastian hukum yang adil; vii. Bahwa secara filsafat hukum, Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang kehilangan kepastian akan menghapus keadilan, karena ketidakpastian adalah pintu bagi kesewenang-wenangan. Dengan memberi kewenangan penegakan hukum tanpa dasar acara pidana, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan menciptakan arbitrariness (kesewenang-wenangan) lembaga negara terhadap warga. Dalam kasus Pemohon, Bakamla menahan kapal KM Suryani Ladjoni berdasarkan surat perintah ad hoc hanya karena pelanggaran administratif ringan (tidak adanya CLC Bunker Certificate), tindakan 23 yang secara hukum seharusnya tidak menimbulkan penahanan. Hal ini adalah contoh konkret hilangnya keadilan akibat norma yang kabur dan tidak terukur; viii. Bahwa dari perspektif konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa pendelegasian kewenangan yang berdampak pada pembatasan hak warga negara hanya dapat dilakukan oleh undang-undang yang jelas, bukan peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Namun Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan justru dijabarkan oleh Perpres tersebut untuk memperluas fungsi Bakamla sebagai lembaga penegak hukum, padahal secara konstitusional hanya Polri yang berwenang menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, norma a quo menimbulkan ketidaktertiban hierarki norma hukum (lex superior derogat legi inferiori) dan melanggar prinsip supremasi konstitusi. 4) Pertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan negara merupakan Tugas utama dari Institusi TNI dan Polri. Dimana khususnya dalam bidang kelautan dan pelayaran pendelegasian sebagian dari fungsi tersebut kepada lembaga pemerintah lainnya seperti TNI AL, KPLP, Polairud, Bea Cukai, dll dengan undang-undang khusus pada masing-masing institusi; ii. Bahwa tidak adanya koordinasi secara eksplisit antara Badan Keamanan Laut dengan institusi yang memiliki wewenang penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan pada sektor Institusi lainnya menjadikan keberadaan Badan Keamanan Laut sebagai lembaga yang secara yuridis beroperasi dalam ruang lingkup yang bisa disebut abstrak ataupun tidak jelas , hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik serta tumpang tindih kewenangan dan dapat berakibat terjadi pelanggaran terhadap prinsip due process of law; iii. Bahwa dalam hal Badan Keamanan Laut, selain tidak terdapat pendelegasian dari Undang-Undang Kepolisian Negara Republik 24 Indonesia sebagaimana mandat dari Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 juga tidak terdapat Undang-Undang khusus yang memberi dasar kewenangan konstitusional kepada Badan Keamanan Laut, dimana hak ini tentu saja secara yuridis dapat mencederai norma konstitusional tersebut; iv. Bahwa dalam teori negara hukum (Rechtsstaat) menurut A.V. Dicey, kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh ada lembaga yang menjalankan fungsi koersif tanpa dasar atribusi yang sah dari undang-undang dasar; v. Bahwa Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan telah mengandung unsur “penegakan hukum” yang secara eksplisit menjadikan Bakamla sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi hukum koersif di laut. Padahal, menurut Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, satu- satunya lembaga negara yang secara konstitusional diberikan kewenangan menegakkan hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Norma a quo dengan demikian telah menggeser kewenangan konstitusional Polri, dan menciptakan lembaga penegak hukum baru tanpa dasar atribusi dari UUD NRI Tahun 1945. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip atribusi kewenangan konstitusional yang hanya dapat diberikan secara eksplisit oleh konstitusi, bukan oleh undang-undang sektoral. vi. Bahwa dalam teori atribusi kewenangan (attributie van bevoegdheid) sebagaimana dijelaskan oleh Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, setiap lembaga negara hanya dapat melaksanakan fungsi tertentu jika kewenangannya secara tegas diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi atau konstitusi. Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan yang mencantumkan frasa “dalam rangka penegakan hukum” memberi kesan seolah-olah Bakamla memiliki kewenangan atribusi langsung dalam bidang penegakan hukum, padahal hal tersebut tidak bersumber dari UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, norma a quo telah menciptakan “lembaga penegak hukum semu” (pseudo law enforcement body) yang bertentangan dengan tatanan konstitusional. vii. Bahwa secara asas hukum, norma Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan melanggar asas lex superior derogat legi inferiori dan lex specialis 25 derogat legi generali. Menurut asas pertama, peraturan perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni UUD NRI Tahun 1945. Menurut asas kedua, ketentuan khusus yang diatur dalam konstitusi (Pasal 30 Ayat (4) tentang Polri sebagai penegak hukum) mengesampingkan norma umum dalam undang-undang sektoral. Namun Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan justru melanggar kedua asas tersebut dengan menambah lembaga penegak hukum baru di luar Polri, tanpa landasan konstitusional dan tanpa mekanisme koordinasi yang sah. viii. Bahwa secara filsafat hukum, pembagian fungsi antara lembaga keamanan dan lembaga penegak hukum adalah esensi dari prinsip rule of law. Menurut Montesquieu dalam teori Trias Politica, pemisahan kekuasaan bertujuan mencegah dominasi satu lembaga atas fungsi hukum dan keamanan sekaligus. Dengan memasukkan fungsi “penegakan hukum” dalam lembaga administratif yang berada di bawah Presiden, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan telah menciptakan konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif, yang bertentangan dengan nilai dasar pembagian kekuasaan dalam negara hukum demokratis. ix. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa kewenangan yang membatasi atau mengambil alih tugas lembaga lain tidak dapat diberikan melalui undang-undang sektoral. Namun norma Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan menjadi dasar bagi lahirnya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, yang mengatur Bakamla memiliki kewenangan melakukan patroli penegakan hukum di laut serta berkoordinasi dengan instansi lain. Dengan demikian, Presiden melalui Perpres telah memperluas makna “penegakan hukum” yang seharusnya menjadi domain Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini secara substantif telah menggeser struktur kekuasaan konstitusional dalam sistem hukum nasional; x. Bahwa pelaksanaan norma Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan telah menimbulkan kerugian konstitusional nyata terhadap Pemohon. 26 Penangkapan kapal KM Suryani Ladjoni oleh Bakamla membuktikan bahwa lembaga administratif telah melakukan tindakan koersif di luar kewenangannya. Padahal, menurut hukum acara pidana, kewenangan untuk menahan, memeriksa, dan menyita hanya dimiliki oleh penyidik Polri atau PPNS di bawah pengawasan Polri. Akibat tindakan tersebut, Pemohon kehilangan hak atas rasa aman, kehilangan penghasilan sebesar Rp945.000.000,- serta menderita kerugian operasional Rp140.000.000,-. Dengan demikian, pelaksanaan norma a quo telah melanggar hak konstitusional warga negara yang dilindungi Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; xi. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan secara nyata bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma tersebut telah menciptakan lembaga penegak hukum baru di luar struktur konstitusional yang sah, melanggar prinsip atribusi kewenangan, mengganggu keseimbangan fungsi antara keamanan dan hukum, serta menghapus peran Polri sebagai satu-satunya penegak hukum negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut). 5) Bahwa secara normatif, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan juga melanggar asas single agency, dan juga asas single task, hal ini dikarenakan menjadikan Badan Keamanan Laut sebagai lembaga serba bisa di laut tanpa otoritas tunggal yang diatur secara komprehensif; b. Analisis Pasal 61 UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Berikut adalah analisis konstitusional terhadap Pasal 61 UU Kelautan, ditinjau dari sudut pandang yuridis, normatif, dan sosiologis terhadap batu uji Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Bunyi Pasal; Pasal 61 Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 27 "Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia" Batu Uji; Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Indonesia adalah negara hukum” Pasal 30 Ayat (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945 “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara” “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum” 1) Pertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa Pasal 61 UU Kelautan memberi tugas kepada Bakamla untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Secara normatif, ketentuan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) karena tidak membedakan antara patroli administratif (keselamatan) dan patroli penegakan hukum. Padahal, hanya Polri dan penyidik resmi yang berwenang melakukan patroli penegakan hukum; ii. Secara teoritis, norma ini melanggar teori atribusi dan delegasi kewenangan karena Bakamla diberi fungsi koersif tanpa landasan atribusi konstitusional. Teori hukum publik menegaskan bahwa kekuasaan negara yang menyangkut penegakan hukum tidak dapat dilimpahkan melalui undang-undang biasa tanpa dasar dalam UUD NRI Tahun 1945; iii. Dari asas hukum, pasal ini mengabaikan asas lex specialis derogat legi generali, karena fungsi patroli keselamatan dan keamanan laut telah diatur khusus dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memberikan tugas tersebut kepada KPLP. Pemberian kewenangan serupa kepada Bakamla menyebabkan konflik hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan di lapangan; iv. Dari filsafat hukum, konsep negara hukum Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan. Namun dengan pasal 28 ini, kekuasaan administratif Bakamla meningkat tanpa tanggung jawab hukum, menciptakan potensi ketidakadilan bagi pelaku usaha dan masyarakat laut; v. Bahwa akibat langsung dari norma ini, Ladjoni, selaku pengusaha pelayaran, mengalami kerugian materiil Rp 945.000.000,- akibat tindakan Bakamla yang menghentikan kapal KM Suryani Ladjoni dengan alasan patroli keamanan. Secara konstitusional, hal ini melanggar hak Pemohon untuk bekerja dan memperoleh penghidupan layak (Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) serta hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; vi. Selain itu, pemberian fungsi patroli kepada Bakamla yang bersifat koersif juga bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, karena menimbulkan dualisme dengan Polri sebagai alat negara penegak hukum; vii. Dengan demikian, Pasal 61 UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Pertentangan dengan Pasal 30 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa dalam Pasal 61 UU Kelautan dalam hal memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut untuk “melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia” yang secara yuridis, pemberian tugas ini merupakan bentuk pelimpahan fungsi operasional dalam hal penegakan hukum dan pengamanan laut yang masuk dalam domain pertahanan dan keamanan negara; ii. Bahwa di dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, terkait fungsi pertahanan dan keamanan merupakan tanggung jawab TNI dan Polri. Tugas patroli keamanan laut adalah bagian integral dari tugas TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan 29 wilayah perairan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI; iii. Bahwa dalam ketentuan pada Pasal 61 UU Kelautan tidak memuat pengaturan terkait hukum acara, hubungan koordinatif, serta batasan fungsi antara Badan Keamanan Laut dan institusi lain, akibatnya, secara yuridis ketentuan ini berpotensi menciptakan konflik kewenangan dalam hal penegakan hukum di wilayah Perairan dan laut Negara Republik Indonesia; iv. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa pelaksanaan tugas penegakan hukum harus mengikuti prinsip-prinsip negara hukum dan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki landasan hukum yang sah dan jelas; v. Bahwa Pasal 61 UU Kelautan hanya menugaskan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan “patroli keamanan dan keselamatan” di wilayah perairan Indonesia. Namun dalam praktiknya, norma ini telah ditafsirkan sebagai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di laut. Tafsir tersebut secara nyata melanggar atribusi konstitusional yang diberikan oleh Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 kepada Polri sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang menegakkan hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk laut yurisdiksi nasional. Dengan demikian, Pasal 61 UU Kelautan mengandung cacat atribusi kewenangan konstitusional; vi. Bahwa menurut teori pembagian kekuasaan (separation of powers), setiap fungsi kenegaraan harus dijalankan oleh lembaga yang diberikan atribusi secara sah oleh konstitusi. Kewenangan penegakan hukum merupakan domain dari kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Polri berdasarkan atribusi langsung dari UUD NRI Tahun 1945. Norma Pasal 61 UU Kelautan, yang menugaskan lembaga administratif (Bakamla) untuk menjalankan fungsi patroli “keamanan,” secara implisit memberikan fungsi penegakan hukum tanpa dasar atribusi. Akibatnya, terjadi overlapping authority antara Bakamla dan Polri yang menciptakan kekacauan sistem hukum laut Indonesia; 30 vii. Bahwa dari segi asas hukum, norma Pasal 61 UU Kelautan bertentangan dengan asas atribusi kewenangan, legalitas penegakan hukum, dan non-duplication of authority. Asas atribusi menegaskan bahwa lembaga negara hanya dapat menjalankan kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang dasar atau undang- undang. Namun Pasal 61 UU Kelautan hanya menyebut “patroli keamanan dan keselamatan” tanpa batasan administratif yang tegas, sehingga dalam pelaksanaannya Bakamla menafsirkan sendiri ruang lingkup tugasnya hingga mencakup tindakan penegakan hukum seperti pemeriksaan dan penahanan kapal. Hal ini melanggar asas legalitas penegakan hukumdan menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan Polri yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri; viii. Bahwa secara filsafat hukum, Montesquieu dalam L’Esprit des Lois menegaskan bahwa tidak boleh ada dua lembaga yang memegang kekuasaan yang sama karena hal tersebut akan menimbulkan tirani. Norma Pasal 61 UU Kelautan telah menimbulkan dualisme penegakan hukum di laut antara Bakamla dan Polri. Dualisme ini menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat pelayaran dan mengancam stabilitas sistem hukum nasional. Dalam kasus Pemohon, Bakamla melakukan penangkapan terhadap kapal KM Suryani Ladjoni tanpa koordinasi atau pelimpahan kepada Polri, sehingga tindakan tersebut kehilangan dasar hukum dan bertentangan dengan filosofi pembatasan kekuasaan dalam negara hukum; ix. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang mendapat atribusi konstitusional atau mandat undang-undang secara eksplisit. Oleh karena Pasal 61 UU Kelautan tidak secara tegas menyebutkan batas administratif dari fungsi patroli Bakamla, namun dalam pelaksanaannya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum di laut, maka norma ini bertentangan langsung 31 dengan atribusi konstitusional Polri berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; x. Bahwa dalam sudut pandang dari sisi lain, terkait kegiatan patroli keselamatan di laut merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan adanya tugas serupa yang diberikan kepada Badan Keamanan Laut tanpa adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas dan integrasi dengan ketentuan pada bidang sektoral, telah terjadi tumpang tindih yurisdiksi dan ketidakefisienan tugas dan anggaran negara; xi. Bahwa akibat penerapan norma Pasal 61 UU Kelautan, Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyata berupa pelanggaran terhadap haknya untuk dilindungi dan diproses oleh aparat penegak hukum yang sah secara konstitusional. Kapal KM Suryani Ladjoni milik Pemohon ditangkap oleh Bakamla bukan oleh Polri atau penyidik PPNS Kementerian Perhubungan, sehingga proses tersebut tidak memiliki dasar hukum formal. Akibatnya, Pemohon kehilangan hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah, menderita kerugian ekonomi sebesar Rp945.000.000,- dan kerugian operasional sebesar Rp140.000.000,-, serta kehilangan kepercayaan mitra usaha. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan norma tersebut telah menyebabkan penyalahgunaan kewenangan negara terhadap warga negara; xii. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional di atas, Pasal 61 UU Kelautan secara nyata bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini telah mengaburkan atribusi penegakan hukum, menciptakan dualisme kekuasaan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum di laut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 61 UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut). 32 c. Analisis Pasal 62 Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Bunyi Pasal; “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Keamanan Laut berwenang; … c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.” Batu Uji; Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; “Indonesia adalah negara hukum” Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” 1) Pertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa Pasal 62 Huruf c UU Kelautan memberi fungsi Bakamla untuk “penjagaan dan pengawasan terhadap kegiatan di laut”. Secara normatif, norma ini menyalahi prinsip negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945), karena fungsi pengawasan kegiatan di laut sudah dimiliki lembaga sektoral sah seperti KPLP (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran) dan Pengawas Perikanan (Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan); ii. Secara teoritis, pemberian fungsi ganda kepada Bakamla menimbulkan kekacauan teori institutional competence. Dalam sistem hukum tata negara, lembaga administratif tidak boleh menjalankan fungsi penegakan hukum yang bersifat represif, 33 karena akan menimbulkan overlapping kewenangan dan mengancam prinsip akuntabilitas public; iii. Dari asas hukum, norma ini melanggar asas kepastian hukum dan proporsionalitas, karena tidak menjelaskan batasan antara pengawasan administratif dan penegakan hukum. Ketidakjelasan ini membuka peluang tindakan sewenang-wenang terhadap kapal niaga dan nelayan; iv. Dari filsafat hukum, fungsi pengawasan oleh lembaga non- penegak hukum tanpa kontrol yudisial bertentangan dengan nilai keadilan Pancasila. Dalam pandangan keadilan sosial, kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak merugikan rakyat yang mencari nafkah di laut; v. Bahwa Pemohon telah dirugikan karena kapalnya diawasi dan diperiksa oleh Bakamla secara tidak sah. Akibatnya, operasional kapal terganggu, kontrak batal, dan timbul kerugian materiil Rp945.000.000,- serta kerugian konstitusional berupa hilangnya hak atas kepastian hukum dan pekerjaan yang layak; vi. Secara konstitusional, fungsi pengawasan yang diberikan kepada Bakamla tanpa dasar dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah menciptakan lembaga pseudo-penegak hukum yang bertentangan dengan sistem hukum nasional. 2) Dengan demikian, Pasal 62 Huruf c UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dan sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3) Pertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa norma Pasal 62 Huruf c UU No. 32 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Bakamla untuk melaksanakan “penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum.” Rumusan ini secara eksplisit menempatkan Bakamla sebagai lembaga yang memiliki fungsi penegakan hukum, padahal secara konstitusional kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini 34 telah memperluas fungsi administratif menjadi fungsi koersif tanpa dasar atribusi yang jelas. Akibatnya, Bakamla memiliki potensi untuk melakukan tindakan hukum yang dapat langsung mengganggu kegiatan ekonomi pelayaran dan usaha rakyat di laut. Dengan demikian, norma ini secara normatif bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketika penindakan dilakukan di luar prosedur hukum acara pidana, maka kepastian hukum dan perlindungan ekonomi rakyat menjadi hilang; ii. Bahwa secara teoretis, dalam kerangka welfare state theory, fungsi hukum seharusnya diarahkan untuk menjamin kesejahteraan dan ketertiban ekonomi rakyat, bukan menimbulkan ketakutan dalam menjalankan usaha yang sah. Pemberian kewenangan “penindakan” kepada lembaga administratif seperti Bakamla mengubah karakter negara hukum yang melindungi menjadi negara yang menciptakan rasa tidak aman. Dalam praktiknya, kapal-kapal niaga yang sedang beroperasi untuk memenuhi kontrak ekonomi dapat dihentikan dan diperiksa sewaktu-waktu tanpa dasar proses hukum yang jelas. Hal ini bertentangan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan antara justice, certainty, dan utility dalam hukum. Ketika kepastian hukum hilang, keadilan dan kemanfaatan pun runtuh. Oleh karena itu, secara teoretis Pasal 62 huruf c UU Kelautan bertentangan dengan prinsip negara hukum sosial yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; iii. Bahwa berdasarkan asas legalitas dan asas proporsionalitas, setiap tindakan negara yang berpotensi membatasi hak warga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan seimbang antara tujuan dan dampaknya. Norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan tidak mengatur batasan maupun mekanisme pengawasan atas tindakan Bakamla dalam melakukan penindakan pelanggaran hukum. Ketika batasan itu hilang, tindakan 35 administratif berubah menjadi tindakan koersif yang tidak proporsional. Dalam asas kepastian hukum, pelaku usaha berhak mengetahui secara pasti lembaga mana yang berwenang menegakkan hukum di laut agar dapat menjalankan kegiatan ekonomi tanpa rasa takut. Namun, norma ini justru menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan Polri dan TNI AL, sehingga asas kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi rakyat menjadi kabur. Oleh sebab itu, Pasal 62 Huruf c UU Kelautan telah melanggar asas hukum yang menjadi pelindung atas hak penghidupan yang layak bagi warga negara; iv. Bahwa dalam pandangan filsafat hukum Pancasila, hukum harus memihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Ketika lembaga negara bertindak melampaui batas kemanusiaan dengan menahan kapal dan menindak pelaku usaha tanpa dasar hukum yang jelas, maka hukum telah kehilangan makna moralnya. Pemberian kewenangan “penindakan” kepada Bakamla menunjukkan bahwa negara lebih menekankan kekuasaan daripada perlindungan. Padahal, nilai sila kedua dan kelima Pancasila menuntut agar hukum menjadi instrumen keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan menyalahi cita hukum nasional (rechtsidee Indonesia) karena menjadikan rakyat sebagai objek kekuasaan administratif, bukan subjek hukum yang dilindungi. Dengan demikian, secara filosofis, norma ini bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; v. Bahwa akibat diberlakukannya norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang nyata, langsung, dan terukur. Kapal milik Pemohon, KM. Suryani Ladjoni, ditangkap oleh Bakamla dengan alasan pelanggaran administratif seperti kedaluwarsanya sertifikat keselamatan kapal. Padahal, pelanggaran administratif tersebut seharusnya tidak 36 menimbulkan tindakan koersif berupa penahanan kapal. Akibat dari tindakan yang bersumber pada norma a quo, Pemohon kehilangan kontrak kerja dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bernilai Rp 945.000.000,- serta harus menanggung kerugian bahan bakar sebesar Rp 140.000.000,-. Selain itu, reputasi perusahaan pelayaran milik Pemohon tercemar di hadapan mitra bisnis, dan haknya untuk bekerja secara bebas di laut menjadi terampas. Tindakan ini secara langsung telah menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4) Pertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Frasa “penindakan pelanggaran hukum” mengandung unsur koersif yang seharusnya hanya dijalankan oleh aparat penegak hukum seperti Polri atau PPNS di bawah prosedur KUHAP. Namun norma tersebut tidak memberikan batasan hukum acara, mekanisme pengawasan, atau prosedur pelimpahan perkara. Hal ini menjadikan norma tersebut kabur dan multitafsir, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; ii. Bahwa menurut teori moralitas hukum Lon L. Fuller, salah satu prinsip utama dari the inner morality of lawadalah kejelasan norma (clarity) dan konsistensi penerapan (congruence). Pasal 62 Huruf c UU Kelautan gagal memenuhi kedua prinsip ini karena norma tersebut menggunakan istilah hukum yang tidak pasti (“penindakan pelanggaran hukum”) tanpa menjelaskan mekanisme, batasan, atau lembaga pengawas yang berwenang. Dalam praktiknya, 37 Bakamla menafsirkan norma tersebut secara sepihak dan melakukan tindakan koersif terhadap warga negara tanpa dasar hukum acara yang sah. Kondisi ini menimbulkan kekacauan hukum dan ketidakpastian dalam sistem penegakan hukum nasional; iii. Bahwa berdasarkan asas hukum, norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan bertentangan dengan asas lex certa, due process of law, dan legal security. Asas lex certa menuntut agar hukum ditulis secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Asas due process of law menjamin bahwa setiap tindakan negara yang membatasi hak warga negara harus dijalankan berdasarkan prosedur hukum yang sah. Namun norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan memberi kewenangan penindakan kepada lembaga administratif tanpa prosedur hukum acara, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara. Pelanggaran ini merusak jaminan legal security dan menghapus hak warga negara atas perlindungan hukum yang adil; iv. Bahwa secara filsafat hukum, Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar: keadilan (gerechtigkeit), kepastian (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Jika hukum kehilangan kepastian dan keadilan, maka hukum itu kehilangan sifatnya sebagai hukum. Norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan hanya menonjolkan aspek kekuasaan negara tanpa memastikan perlindungan terhadap warga negara, sehingga hukum berubah menjadi instrumen kekuasaan (instrument of coercion), bukan instrumen keadilan. Dalam konteks Pemohon, norma ini telah digunakan untuk menjustifikasi tindakan penahanan kapal KM Suryani Ladjoni oleh Bakamla tanpa dasar hukum yang pasti, yang merupakan bentuk konkret hilangnya nilai kepastian dan keadilan dalam hukum; v. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 21/PUU- XII/2014 menegaskan bahwa norma hukum yang kabur dan tidak memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kewenangan lembaga negara bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Pasal 62 Huruf c UU Kelautan, dengan frasa 38 “penindakan pelanggaran hukum” yang tidak jelas, telah menciptakan ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang menegakkan hukum di laut — Bakamla, Polri, atau TNI AL. Ketidakjelasan ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan mengancam tertib hukum nasional; vi. Bahwa akibat berlakunya norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan, Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyata berupa kehilangan kepastian hukum dan perlindungan yang adil. Kapal KM Suryani Ladjoni ditangkap dan ditahan oleh Bakamla dengan dalih “penindakan pelanggaran hukum,” meskipun pelanggaran yang ditemukan bersifat administratif. Akibat tindakan ini, Pemohon menderita kerugian ekonomi sebesar Rp945.000.000,- dan kerugian operasional sebesar Rp140.000.000,- , serta kehilangan reputasi bisnis di bidang pelayaran. Semua kerugian ini muncul karena hukum yang seharusnya memberi kepastian justru menjadi sumber ketidakpastian; vii. Bahwa berdasarkan seluruh uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional di atas, jelas bahwa Pasal 62 Huruf c UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini telah menghapus kepastian hukum yang adil, membuka peluang tindakan koersif di luar hukum acara, dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 62 huruf c UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut). 4) Pertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan “penindakan pelanggaran hukum,” yang secara substansi merupakan kewenangan penegakan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, norma ini secara langsung telah 39 melanggar atribusi konstitusional Polri, karena fungsi penegakan hukum adalah fungsi yang secara eksklusif diberikan oleh UUD kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Norma ini menyebabkan overlapping authority dan menciptakan dualisme penegakan hukum di laut; ii. Bahwa menurut teori atribusi kekuasaan negara sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, setiap lembaga negara hanya dapat bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan secara eksplisit oleh norma dasar (konstitusi) atau norma hukum yang lebih tinggi. Karena Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 hanya memberikan fungsi penegakan hukum kepada Polri, maka pemberian kewenangan “penindakan pelanggaran hukum” kepada Bakamla dalam Pasal 62 Huruf c UU Kelautan adalah bentuk penyimpangan konstitusional. Hal ini memperluas kekuasaan eksekutif di luar batas yang diatur dalam sistem hukum nasional; iii. Bahwa dari sudut pandang asas hukum, norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan bertentangan dengan asas atribusi kewenangan, lex superior derogat legi inferiori, dan non-duplication of authority. Asas atribusi kewenangan menuntut bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan harus berasal dari sumber hukum yang sah. Namun, norma Pasal 62 huruf c UU Kelautan memberi kewenangan penegakan hukum kepada lembaga administratif tanpa dasar atribusi dari UUD NRI 1945. Sementara asas lex superior derogat legi inferiori mewajibkan agar norma undang-undang tunduk kepada konstitusi; pemberian kewenangan penindakan hukum kepada Bakamla jelas bertentangan dengan kewenangan Polri sebagai penegak hukum yang diatur langsung dalam UUD; iv. Bahwa secara filsafat hukum, Montesquieu dalam L’Esprit des Lois menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketika dua lembaga negara memiliki fungsi yang sama tanpa batas yang tegas, hukum kehilangan keseimbangan dan membuka peluang kekuasaan yang absolut. Norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan menimbulkan keadaan demikian karena menjadikan Bakamla berperan sebagai 40 “penegak hukum kedua” di laut, padahal secara filosofis dan konstitusional, fungsi itu sudah diemban oleh Polri. Akibatnya, hukum laut Indonesia kehilangan kejelasan struktur kekuasaan dan arah penegakan hukum; v. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa fungsi penegakan hukum tidak boleh dijalankan oleh lembaga yang tidak memiliki atribusi eksplisit dari UUD atau undang-undang yang sesuai dengan asas hierarki norma. Dengan memberi Bakamla kewenangan “penindakan pelanggaran hukum,” Pasal 62 Huruf c UU Kelautan telah menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Polri dan TNI AL, serta menciptakan ketidakpastian dalam struktur hukum penegakan di laut; vi. Bahwa akibat berlakunya Pasal 62 Huruf c UU Kelautan, Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyata karena menjadi korban penegakan hukum oleh lembaga yang tidak memiliki dasar atribusi konstitusional. Kapal milik Pemohon, KM Suryani Ladjoni, ditangkap dan ditahan oleh Bakamla dalam “Operasi Pukat Manguni IV-24”, meskipun pelanggaran yang dituduhkan hanya bersifat administratif. Akibatnya, Pemohon kehilangan kontrak pengangkutan senilai Rp945.000.000,-, menderita kerugian operasional Rp 140.000.000,-, dan reputasi usahanya tercemar Tindakan koersif ini menunjukkan bahwa norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan telah menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga yang bukan aparat penegak hukum sah; vii. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional di atas, Pasal 62 Huruf c UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma tersebut secara substantif telah mengalihkan sebagian kewenangan penegakan hukum dari Polri kepada lembaga administratif (Bakamla) tanpa dasar atribusi konstitusional, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap sistem hukum nasional dan hak konstitusional warga negara. Oleh karena 41 itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 62 Huruf c UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut). d. Analisis Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Bunyi Pasal; Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 “Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang: a. …. b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c. ….. Batu Uji; Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Indonesia adalah negara hukum” Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 30 Ayat (3) dan (4) UUD Tahun 1945 “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara” “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum” 1) Pertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan tindakan koersif berupa pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan penyerahan kapal kepada instansi lain. Secara substansi, norma ini menjadikan Bakamla sebagai lembaga dengan fungsi penegakan hukum yang memiliki kekuasaan langsung terhadap kebebasan dan kepemilikan warga negara. Padahal, berdasarkan sistem 42 ketatanegaraan Indonesia, tindakan koersif semacam itu hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki dasar atribusi konstitusional. Dengan demikian, norma ini secara nyata bertentangan dengan prinsip rule of law sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; ii. Bahwa menurut teori negara hukum (Rechtsstaat) yang dikemukakan oleh F.J. Stahl dan A.V. Dicey, terdapat tiga pilar utama negara hukum: (a) supremasi hukum; (b) perlindungan hak asasi manusia; dan (c) pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum. Norma Pasal 63 ayat (1) huruf b gagal memenuhi ketiganya, karena memberi kekuasaan represif kepada lembaga administratif (Bakamla) tanpa dasar hukum acara dan tanpa pengawasan yudisial. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai pembatas kekuasaan dan berubah menjadi alat legitimasi tindakan koersif negara; iii. Bahwa berdasarkan asas hukum, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan asas atribusi kewenangan, legalitas penegakan hukum, dan non-delegation of power. Asas atribusi menegaskan bahwa kewenangan penegakan hukum harus diberikan secara langsung oleh undang-undang dengan batas yang jelas. Namun dalam pasal ini, Bakamla diberi kewenangan koersif tanpa penegasan hukum acara, tanpa pengawasan dari lembaga yudisial, dan tanpa mekanisme akuntabilitas hukum. Akibatnya, norma ini membuka ruang penegakan hukum tanpa dasar legalitas yang sah; iv. Bahwa secara filsafat hukum, Immanuel Kant dalam Metaphysik der Sitten menyatakan bahwa kekuasaan tanpa norma hukum yang mengaturnya akan berubah menjadi penindasan. Norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan memberi negara kekuasaan untuk “menangkap dan membawa” kapal milik warga tanpa batasan hukum acara. Dalam praktiknya, Bakamla telah melakukan penangkapan terhadap kapal KM Suryani Ladjoni dengan dalih penegakan hukum administratif, padahal tindakan tersebut bersifat koersif dan melanggar hak konstitusional 43 Pemohon. Keadaan ini menunjukkan bahwa norma tersebut bertentangan dengan filosofi dasar negara hukum yang mengutamakan perlindungan hak, bukan pemaksaan kekuasaan; v. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 21/PUU- XII/2014 menegaskan bahwa lembaga administratif tidak dapat menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa dasar atribusi yang jelas. Norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan justru melampaui prinsip ini karena memberi kewenangan koersif yang biasanya hanya dimiliki oleh penyidik Polri atau PPNS yang tunduk pada KUHAP. Dengan demikian, norma ini cacat secara konstitusional dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak warga negara secara sistemik; vi. Bahwa akibat berlakunya norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan, Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyatakarena haknya untuk memperoleh perlindungan hukum dari lembaga yang sah secara konstitusi telah dilanggar. Kapal KM Suryani Ladjoni milik Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Bakamla berdasarkan surat perintah ad hoc (P-4) dalam “Operasi Pukat Manguni IV-24.” Akibat tindakan tersebut, Pemohon kehilangan kontrak pengangkutan senilai Rp945.000.000,-, menderita kerugian operasional Rp140.000.000,-, serta kehilangan reputasi bisnis. Seluruh tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum acara pidana, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak dalam negara hukum; vii. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini telah menghapus prinsip supremasi hukum, mengaburkan batas kekuasaan, dan membuka ruang tindakan koersif di luar hukum acara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 63 ayat (1) huruf b 44 UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut). 2) Pertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa Pasal 63 ayat (1) Huruf b UU Kelautan memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk memberhentikan, memeriksa, dan menangkap kapal di laut tanpa menetapkan batas hukum acara yang jelas. Norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius karena tidak mengatur prosedur penangkapan, standar pembuktian, ataupun mekanisme pengawasan terhadap tindakan Bakamla. Akibatnya, warga negara menjadi subjek tindakan koersif tanpa perlindungan hukum yang pasti dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; ii. Bahwa menurut teori moralitas hukum Lon L. Fuller, salah satu syarat utama hukum yang baik adalah clarity(kejelasan) dan congruence (kesesuaian antara norma dan pelaksanaan). Norma Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan gagal memenuhi kedua prinsip ini karena redaksinya kabur dan membuka peluang multitafsir. Dalam praktiknya, Bakamla menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menahan kapal sipil seperti KM Suryani Ladjoni meskipun pelanggaran yang ditemukan hanya administratif. Ketidakjelasan ini menyebabkan penyimpangan hukum yang berakibat pada pelanggaran hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil; iii. Bahwa berdasarkan asas hukum, norma Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan bertentangan dengan asas lex certa, due process of law, dan legal security. Asas lex certa menegaskan bahwa setiap norma hukum harus jelas dan tidak boleh membuka ruang tafsir yang luas terhadap pelaksanaannya. Namun, Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan tidak menjelaskan batas antara tindakan administratif dengan tindakan penegakan hukum, sehingga Bakamla dapat melakukan penangkapan tanpa prosedur hukum acara pidana yang sah. Asas due process of law juga dilanggar 45 karena tindakan koersif dilakukan tanpa putusan pengadilan atau mekanisme penyidikan yang diatur KUHAP; iv. Bahwa secara filsafat hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang tidak memberikan kepastian kehilangan nilai keadilannya dan berubah menjadi alat kekuasaan. Norma Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan menjadikan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan administratif, bukan sebagai pelindung hak warga negara. Dalam kasus Pemohon, kapal KM Suryani Ladjoni ditangkap tanpa dasar penyidikan dan tanpa perlindungan hukum formal, sehingga hukum yang seharusnya memberikan rasa aman justru menimbulkan ketakutan dan kerugian. Norma ini dengan demikian bertentangan dengan cita hukum keadilan (gerechtigkeit) dan kepastian (rechtssicherheit); v. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 21/PUU- XII/2014 menegaskan bahwa norma yang tidak jelas, membuka ruang tafsir, dan memungkinkan pelaksanaan kekuasaan tanpa batasan hukum bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip tersebut karena memberi kewenangan koersif kepada lembaga yang tidak memiliki landasan atribusi hukum acara dan tidak diatur mekanisme pertanggungjawabannya; vi. Bahwa akibat penerapan norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan, Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyataberupa hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil. Kapal milik Pemohon, KM Suryani Ladjoni, ditangkap dan ditahan oleh Bakamla berdasarkan Surat Perintah Ad Hoc tanpa prosedur hukum pidana yang sah, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp945.000.000,- akibat batalnya kontrak dengan PT Pupuk Indonesia, serta kerugian operasional sebesar Rp140.000.000,-. Selain kerugian material, reputasi Pemohon sebagai pelaku usaha pelayaran juga rusak. Semua ini 46 merupakan akibat langsung dari penerapan norma yang tidak memberikan kepastian hukum; vii. Bahwa berdasarkan uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional di atas, Pasal 63 Ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan administratif, dan menghapus hak warga negara atas perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 63 Ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut). 3) Pertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 i. Bahwa Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan telah memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan tindakan koersif berupa pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan penyerahan kapal. Padahal, menurut Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, satu-satunya lembaga negara yang secara konstitusional berwenang menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan melakukan tindakan penegakan hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dengan demikian, norma Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan telah melampaui batas konstitusional dan menimbulkan duplikasi serta tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut; ii. Bahwa pada Pasal 63 Ayat (1) UU Kelautan memberikan wewenang yang sangat luas kepada Badan Keamanan Laut, yakni meliputi pengejaran seketika (hot pursuit), penghentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan penyerahan kapal, seluruh tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersifat represif dan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang sah menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; 47 iii. Bahwa di dalam sistem hukum Indonesia, pada pasal 6 ayat (1) Huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan kewenangan tersebut kepada; a) penyidik Polri; dan b) penyidik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. iv. Bahwa Badan Keamanan Laut tidak termasuk dalam kategori penyidik yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Peraturan perundang-undangan pada bidang sektoral lainnya; v. Bahwa oleh karena hal tersebut, pemberian wewenang tersebut kepada Badan Keamanan Laut merupakan pemberian wewenang tanpa dasar hukum acara pidana yang jelas melanggar prinsip due process of law sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; vi. Bahwa Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan telah menimbulkan gangguan nyata terhadap hak konstitusional tersebut karena menjadikan lembaga ini seolah-olah memiliki kewenangan menyeluruh atas seluruh kegiatan di laut, termasuk kegiatan pelayaran dan perikanan yang menjadi mata pencaharian masyarakat akibat adanya overlapping authority dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang bekerja secara sah di laut; vii. Bahwa wewenang Badan Keamanan Laut dalam Pasal 63 Ayat (1) UU Kelautan untuk melakukan pengejaran seketika (hot pursuit), penghentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan penyerahan kapal terhadap kapal yang sedang melakukan lintas damai (innocent passage) adalah tindakan yang dilarang oleh aturan Internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UNCLOS 1982 yang berbunyi; “Dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini, kapal semua negara, naik berpantai maupun tidak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial” viii. Bahwa secara filsafat hukum, keberadaan Polri sebagai alat negara penegak hukum merupakan manifestasi dari monopoli legal coercion yang sah menurut Max Weber — yaitu, bahwa 48 hanya negara melalui lembaga yang sah (Polri dan TNI dalam batas tertentu) yang boleh menggunakan kekuatan koersif terhadap warga negara. Ketika Bakamla sebagai lembaga administratif diberi kewenangan koersif tanpa batasan hukum acara, maka monopoli tersebut menjadi terpecah dan menimbulkan kekacauan hukum. Dalam praktiknya, Bakamla menggunakan norma ini untuk menahan kapal KM Suryani Ladjoni, suatu tindakan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh penyidik Polri; ix. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi penegakan hukum harus tunduk pada prinsip konstitusional dan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang diberi atribusi langsung oleh undang-undang. Norma Pasal 63 Ayat (1) Huruf b tidak memberikan batasan tersebut, sehingga membuka ruang bagi Bakamla untuk melaksanakan fungsi penyidikan, penangkapan, dan penahanan tanpa dasar hukum acara pidana yang sah. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip konstitusional yang menjadikan Polri sebagai satu-satunya alat negara penegak hukum sipil; x. Bahwa akibat penerapan norma Pasal 63 Ayat (1) huruf b UU Kelautan, Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyataakibat tindakan penangkapan dan penahanan kapal KM Suryani Ladjoni oleh Bakamla dalam “Operasi Pukat Manguni IV- 24.” Tindakan ini tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum konstitusional (Polri), tetapi oleh lembaga administratif yang tidak memiliki dasar atribusi hukum acara pidana. Akibatnya, Pemohon kehilangan kontrak dengan PT Pupuk Indonesia senilai Rp945.000.000,-, kerugian bahan bakar sebesar Rp140.000.000,-, serta kerugian reputasi usaha dan kepercayaan bisnis; xi. Bahwa berdasarkan uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional, jelas bahwa Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) 49 UUD NRI Tahun 1945. Norma ini telah mencampuradukkan fungsi administratif dengan fungsi penegakan hukum, menciptakan dualisme kewenangan antara Bakamla dan Polri, serta menghapus kejelasan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 63 Ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut). Bahwa dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan bukanlah ketentuan biasa, melainkan ketentuan tersebut mengatur terkait pembentukan system pertahanan laut dan penggunaan kekuatan negara di wilayah laut dan perairan yurisdiksi nasional. Ketentuan ini menyentuh aspek fundamental yang mana seharusnya secara jelas harus diatur di dalam suatu Undang-Undang, dan bukanlah didelegasikan secara luas hanya dengan mengacu kepada Peraturan Presiden. Bahwa keberadaan Badan Keamanan Laut tanpa adanya regulasi dari Undang- Undang dan tidak jelasnya batasan wewewang Badan Keamanan Laut dengan institusi yang berwenang di laut yang jelas pembentukannya berdasarkan Undang- Undang masing-masing yang telah jauh ada sebelum terbentukanya Badan Keamanan Laut telah menimbulkan dampak Konstitusional berupa; 1. Menimbulkan ketidakpastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945); 2. Melanggar hak konstitusional pemohon atas perlindungan dan rasa aman; 3. Menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum; 4. Berpotensi terjadi abuse of power oleh lembaga non penyidik. Bahwa berdasarkan hal tersebut kerugian konstitusional Pemohon bersifat nyata, spesifik, dan actual sebagaimana yang telah kami buktikan pada point-point yang kami sampaikan dan jelas mengancam hak kami selaku Pemohon atas kepastian Hukum dan perlindungan Hukum yang bersifat adil. Bahwa dengan mempertimbangkan prinsip Negara Hukum (Rechstaat) , perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum, dan Konsistensi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi seharusnya 50 mengabulkan Permohonan ini dengan menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 30 Ayat (4) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat. 4) HAL-HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUS (PETITUM) Berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan ini kami selaku Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonan ini untuk memutus permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan materi Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et Bono [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Bab IX Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 51 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar No. SPB.IDBIT.0724.0000265 tertanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Bitung; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Pemeriksaan Kapal No. 01/BAST/OP.01.01/HSC 32-03/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kapal, Dokumen, dan Barang Bukti No. BA/268/VIII/2024 tertanggal 25 Agustus 2024; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat No. 24695/A/PJ/C0202/ET/2024 tertanggal 09 Agustus 2024 dari PT Pupuk Indonesia (Persero) kepada PT Surya Bintang Timyr selaku pemilik KM. Suryani Ladjoni; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Pendirian Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 1 September 1998; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta perubahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 36 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Gatot Triwaluyo, S.H., Notaris di Surabaya; 9. Bukti P-9 : Fotokopi NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120202362825 Tanggal 6 Maret 2023; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor BXXV-28/AL.58 Tanggal 20 Januari 2003; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 515/32/436.9.12/2025 Tanggal 27 Januari 2025. Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Laksda TNI (Purn) Adv. Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H., CPM., CPARB, yang keterangannya telah diterima Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2026 dan telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. PENDAHULUAN: LAUT SEBAGAI RUANG KONSTITUSIONAL Perkara a quo tidak sedang menguji efektivitas operasional sebuah lembaga di laut, melainkan menguji konsistensi negara dalam memegang prinsip Negara Hukum (Rechtsstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Wilayah laut bukanlah ruang hampa kekuasaan; ia adalah bagian dari wilayah 52 konstitusi di mana hak asasi manusia dan kepastian hukum harus berlaku sama tegasnya dengan di darat. Pertanyaan konstitusional yang mendasar adalah: Apakah atas nama keamanan laut, negara dapat memberikan kewenangan upaya paksa kepada suatu lembaga tanpa menempatkannya secara tegas dalam sistem hukum acara pidana nasional? Jika kewenangan koersif berjalan tanpa integrasi prosedural yang jelas, maka yang terancam adalah struktur negara hukum itu sendiri. II. SEJARAH PENJAGAAN LAUT INDONESIA: DIFERENSIASI FUNGSI SEJAK ERA HINDIA BELANDA Struktur kelembagaan negara modern Indonesia lahir dari proses historis panjang yang membedakan fungsi pertahanan dan sipil. Pemisahan Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum. 1. Era Kolonial Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda telah terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi militer dan fungsi penegakan hukum di laut.  Koninklijke Marine menjalankan fungsi pertahanan dan menjaga kedaulatan wilayah laut.  Gouvernementsmarine menjalankan fungsi pengawasan pelayaran dan penegakan ketertiban administratif. Pengaturan laut teritorial diperkuat melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939. Sejak saat itu sudah terlihat model dualisme: militer menjaga kedaulatan, aparatur sipil mengawasi pelayaran. 2. Era Kemerdekaan (1945–1990-an). Setelah kemerdekaan, Indonesia tidak menghapus model tersebut, melainkan menasionalisasinya:  Koninklijke Marine → menjadi TNI Angkatan Laut (TNI AL) sebagai penjaga kedaulatan laut.  Gouvernementsmarine → berkembang menjadi Dinas Penjagaan Laut dan Pantai (DPLP) di bawah Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, pemisahan tetap dipertahankan:  TNI AL menjaga pertahanan dan integritas wilayah.  Perhubungan mengawasi keselamatan dan ketertiban pelayaran. 53 3. Era UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Pasal 24 (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menegaskan bahwa penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di perairan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi (khususnya UNCLOS 1982), hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan ini mengandung dua makna penting. Pertama, penegakan hukum di laut tidak berdiri sendiri, melainkan harus tunduk pada kerangka hukum internasional dan hukum nasional yang sudah ada. Kedua, norma ini menegaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum harus berada dalam sistem hukum yang berlaku, bukan dalam struktur kewenangan baru yang berdiri di luar rezim sektoral dan hukum acara pidana nasional. Dengan kata lain, Pasal 24 ayat (1) menegaskan prinsip integrasi dan kepatuhan sistemik, bukan penciptaan kewenangan represif baru. Sementara itu, Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia membuka kemungkinan pembentukan suatu badan koordinasi apabila diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum tersebut, namun secara eksplisit dinyatakan bahwa badan itu adalah badan koordinasi dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Norma ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1996 pembentuk undang-undang telah menyadari kebutuhan koordinasi lintas instansi di laut, tetapi koordinasi dimaksud bukanlah atribusi kewenangan penyidikan atau penangkapan baru, melainkan mekanisme sinkronisasi antar instansi yang telah memiliki kewenangan masing- masing. Dengan demikian, Pasal 24 ayat (3) menegaskan bahwa koordinasi tidak identik dengan sentralisasi kewenangan represif, melainkan tetap berada dalam 54 kerangka distribusi kewenangan sektoral yang tunduk pada sistem hukum nasional. UU 6/1996 menjadi tonggak penting setelah pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Pasal 24 UU 6/1996 ayat (1) mengatur bahwa penegakan kedaulatan dan hukum dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pasal 24 ayat (3) menyebutkan bahwa penegakan hukum dilakukan oleh instansi sesuai kewenangan masing-masing, antara lain:  TNI Angkatan Laut,  Kepolisian,  Departemen Perhubungan, dan  instansi sektoral lainnya. Model yang dianut adalah koordinatif, bukan komando tunggal. Perhubungan tetap menjadi bagian dari sistem penegakan hukum laut. 4. Era UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran memperkenalkan mandat pembentukan Sea and Coast Guard dalam Pasal 276 (versi lama). Namun mandat ini tidak pernah terealisasi sepenuhnya. Struktur penegakan hukum tetap berjalan melalui instansi sektoral, khususnya Kementerian Perhubungan. 5. Era UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan membentuk Bakamla dengan kewenangan patroli keamanan dan konsep satu kesatuan komando dan kendali. Di sinilah mulai muncul pergeseran dari model koordinatif ke arah model komando terpadu, yang kemudian menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan. 6. Era UU No. 66 Tahun 2024 tentang perubahan ke 3 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. UU No. 66 Tahun 2024 sebagai perubahan ke 3 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan kembali bahwa:  Pengawasan dan penegakan di bidang pelayaran dilakukan oleh Menteri (Menteri Perhubungan). 55  Penyidikan dilakukan oleh PPNS (Kementrian Perhubungan). Hal ini menunjukkan kecenderungan kembali pada model administratif berbasis hukum acara, dengan tetap mempertahankan peran Kementerian Perhubungan. BENANG MERAH SEJARAH. Sejak era kolonial hingga kini terdapat kesinambungan: Penegakan kedaulatan → fungsi militer (TNI). Penegakan hukum pelayaran → fungsi sipil administratif (Perhubungan). Koordinasi diperbolehkan, tetapi peleburan fungsi bukan desain awal. Sejarah penjagaan laut Indonesia memperlihatkan konsistensi pemisahan antara pertahanan militer dan penegakan hukum administratif dalam kerangka negara hukum. 2.3 Era UU no. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia merupakan tonggak penting dalam konstruksi hukum laut nasional. Undang- undang ini disahkan sebagai implementasi prinsip negara kepulauan (archipelagic state) sebagaimana diakui dalam UNCLOS 1982, sekaligus sebagai penguatan kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya. Namun yang lebih mendasar dari sekadar pengaturan wilayah adalah desain penegakan hukum dan kedaulatan yang dibangun oleh undang-undang ini. 2.3.1. Penegakan Kedaulatan dan Hukum: Rumusan Pasal 24. Pasal 24 ayat (1) UU 6/1996 menyatakan bahwa penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan ini memiliki makna sistemik: 1. Penegakan hukum di laut tunduk pada sistem hukum nasional. 2. Kewenangan tidak berdiri sendiri, tetapi harus berbasis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Tidak ada ruang bagi tindakan koersif tanpa dasar atribusi yang jelas. Sejak awal, UU 6/1996 menempatkan penegakan hukum laut dalam kerangka negara hukum. 56 2.3.2. Penjelasan Pasal 24: Model Koordinatif Berbasis Kewenangan. Bagian yang paling penting justru terdapat dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (3). Penjelasan tersebut menyatakan bahwa apabila diperlukan dapat dibentuk suatu badan koordinasi. Akan tetapi, yang perlu ditekankan adalah: Yang dibentuk adalah koordinasi, bukan komando tunggal. Penjelasan tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa penegakan hukum di laut dilakukan oleh instansi terkait sesuai kewenangan masing- masing, antara lain:  TNI Angkatan Laut,  Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Departemen Perhubungan, serta  instansi sektoral lainnya. 2.3.3. Pemisahan Tegas: Kedaulatan vs Penegakan Hukum Dalam konstruksi UU 6/1996 terdapat dua lapisan yang berbeda: 1. Penegakan Kedaulatan. Berkaitan dengan pertahanan negara, menjaga integritas wilayah, dan menghadapi ancaman terhadap kedaulatan. Fungsi ini secara konstitusional berada dalam domain militer, yaitu TNI. 2. Penegakan hukum. Berkaitan dengan pelanggaran hukum perikanan, pelayaran, bea cukai, imigrasi, dan ketentuan sektoral lainnya. Fungsi ini dilaksanakan oleh instansi sesuai kewenangan masing-masing. Kementerian Perhubungan, melalui struktur pengawasan pelayaran, menjadi bagian dari penegakan hukum administratif dan teknis di laut. Pemisahan ini menunjukkan bahwa UU 6/1996 tidak pernah menciptakan satu lembaga yang menggabungkan fungsi pertahanan dan fungsi penegakan hukum administrative, dan secara konsisten kementerian Perhubungan selalu ada untuk pengurusan Pelayaran. 3. Makna Historis UU 6/1996 tentang Perairan Indonesia UU 6/1996 memperlihatkan bahwa sejak pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan:  Penegakan hukum laut berbasis atribusi sektoral. 57  Koordinasi bersifat administratif.  Kementerian Perhubungan tetap menjadi bagian integral sistem penegakan hukum laut.  Tidak pernah ada konsep komando tunggal yang menyatukan fungsi militer dan administratif. Dengan demikian, UU 6/1996 adalah fondasi normatif pemisahan antara: Penegakan kedaulatan (militer) dan Penegakan hukum pelayaran (sipil- administratif). III. MENATA KEAMANAN LAUT. Keamanan laut Indonesia sudah mulai terganggu sejak tahun 1970 an, Keamanan Laut Indonesa mulai terganggu. Untuk mengatasi gangguan keamanan di laut ini pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan kegiatan Penegakan Hukum diwilayah laut Indonesia. Hal itu dilaksanakan dengan melakukan degan berbagai cara yaitu: 1. Membentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Menyadari bahwa kewenangan Penegakan Hukum itu dimiliki oleh beberapa instansi, maka pemerintah membentuk suatu Badan yang tugasnya adalah untuk Mengkoordinasikan pelaksanaan Penegakan Hukum di Laut. Pada sekitar tahun 1972-an, dilaut ada 4 instansi yang memiliki kewenangan sebagai Penyidik yaitu TNI AL, Polairud, KPLP, dan Bea Cukai. Masing-masing instansi memiliki kewenangan sebagai Penyidik untuk melakukan penegakan hukum di laut. TNI AL memiliki kewenangan memeriksa kapal berdasarkan TZMKO, Polairud memiliki kewenangan Pemidanaan, KPLP memiliki kewenangan untuk menegakan aturan Keselamatan Pelayaran dan Beacukai memiliki kewenangan untuk memeriksa semua barang yang masuk kewilayah Indonesia. Jadi dapat dibayangkan ketika ada penyeludupan barang yang dilakukan dengan kapal penyeludup laut, maka ke 4 instansi itu semuanya merasa memiliki kewenangan untuk menangkap kapal yang melaukan penyeludupan itu. TNI AL merasa punya kwewnangan utk memeriksa semua kapal yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Polairud merasa punya kewenangan untuk memeriksa pelanggaran pidana, KPLP merasa memiliki kewenangan utuk memeriksa kelengkapan kapal, dan Bea Cukai merasa memiliki kewenangan untuk memeriksa 58 semua barang yang ada dikapal penyeludup itu. Akibatnya ke 4 instansi itu saling berebut untuk menangkap kapal penyeludup itu. Demikian pula benturan antara ke 4 instansi itupun tidak jarang juga terjadi. Itulah sebabnya maka pemeritah merasa perlu untuk membentuk suatu Badan yang bertugas utuk Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penegakan Hukum di Laut. Untuk itu maka dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) 1.1 Bakorkamla Periode – 1 Menyadari akan pentingnya Penegakan Hukum di laut, maka pada tahun 1972 para Menteri yang terkait langsung dengan Pelaksanaan Penegakan Hukum dilaut bersepakat untuk membentuk Badan Koordinasi. Ada 5 menteri terkait yang melakukan kesepakatan itu yaitu, Menhankam/Pangab yang membawahi Kapal- kapal TNI AL dan Kapal-kapal Polairud, Menteri Perhubungan yang membawahi Kapal-kapal KPLP, Menteri Keuangan yang membawahi kapal-kapal Bea Cukai, serta Menteri Kehakiman yang akan mengadili para penyeludup yang tertangkap, serta Jaksa Agung, yang akan menjadi penuntut ketika para penyeludup itu dibawa kepengadilan. Kesepakatan untuk membentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dikukuhkan oleh Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, Nomor: KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Panglima Komando Operasi Keamanan Laut (Pangkoopskamla) dipegang oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), sedangkan Pelaksana Harian (Lakshar) dipegang oleh Panglima Armada (Pangarma), yang dalam kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh Komandan Gugus Keamanan Laut (Guskamla). Para Komandan Lantamal bertindak sebagai Komandan Satuan Tugas Gugus Keamanan Laut (Dansatgaskamla), para Komandan Lanal bertindak sebagai Komandan Kelompok Gugus Keamanan Laut (Danpokgaskamla) sementara para Komandan Posal bertindak sebagai Komandan Unit Gugus Keamanan Laut (DanUGK). Bakorkamla-periode 1 ini mengalami kegagalan sehingga pada tahun 2005 dibentuk lagi Bakorkamla – periode 2. 59 1.2. Bakorkamla Periode – 2 Menyadari bahwa Pelaksanan Penegakan Hukum tidak bisa dilakukan dengan menyatukan semua instansi dibawa satu komando, atau dengan single agency multy tasik, maka dibentuklah Bakorkamla Periode – 2 dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang Penegakan Hukum untuk menjamin Keamanan Laut. Bakorkamla Periode – 2 ini diresmikan pada tanggal 29 Desember 2005, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuat pada Bakorkamla – periode 1, Prinsip KOORDINASI pada pembentukan Bakorkamla – periode 2 ini lebih dipertegas lagi. Dasar hukum Pembentukan Bakorkamla Periode-2 ini yaitu pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) Undang – undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang selengkapnya berbunyi: Pasal 24 (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (3) Apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Selain itu, Bakorkamla-periode-2 ini tidak lagi melekat pada organsasi TNI AL, tapi langsung dikendalikan oleh Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Artinya prisnsip satu Komando atau single agency multy task yang dianut oleh Bakorkamla-periode 1 sudah ditinggalkan. Bakorkamla Periode 2 ini betul-betul menganut prisnsip KOORDINASI. Prinsip KOORDINASI dalam Penegakan Hukum mutlak harus dilaksanakan karena menurut UU no 10 tahun 2004 yang diperbaharui menjadi UU 12/2011 tentang Pembentukan Aturan Perundangan, bahwa kekuatan hukum sesama UU sama 60 kuatnya. Itulah sebabnya sesame UU hanya bisa di KOORDINASIKAN. Tidak ada satu UU pun yang kekuatan hukumnya diatas UU yang lainnya. Bakorkamla Periode-2 yang berjalan dibawah koordinasi Menko Polhukam, identik dengan Bakorkamla Periode-I, dalam operasinya di laut harus mengkoordinasikan operasi Kapal-kapal dari insansi yang memiiki kewenangan sebagai Penyidik yaitu dari TNI AL, Polairud, KPLP, dan Bea Cukai. Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, Bakorkamla menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang Keamanan Laut; b. Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah diwilayah perairan Indonesia; c. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu. Mengalir dari isi pasal 2, 3, dan 4 tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwa Bakorkamla adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan Koordinasi pelaksanaan kegiatan Operasi Keamanan Laut secara terpadu diwilayah perairan Indonesia; Pada saat Bakorkamla periode–2, dibentuk, aturan perundangan yang berhubungan dengan laut dan harus di Koordinasikan oleh Bakorkamla sedikitnya ada 17 (tujuh belas) Peraturan Perundang-undangan nasional antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontingen Indonesia, 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan 61 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 11. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 12. Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 13. Undang-Undang Nomor34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 14. Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 15. Undang-Undang NomorI Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, 16. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 2. Upaya Pemberdayaan Bakorkamla dan Perkuatan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Dalam pelaksanaan tugasnya, Bakorkamla periode-2 ini tidak berdaya dalam menghadapi instansi yang berada dibawa Koordinasinya. Hal ini disebabkan karena instansi yang ada dibawa koordinasi Bakorkamla memiliki kewenangan yang diatur oleh Undang-undang, sedangkan Bakorkamla sendiri hanya dibentuk berdasarkan Perpres. Disamping itu juga pelaksanaan operasi kapal-kapal para Penyidik dilaut saat itu juga tidak ada Koordinatornya. Sehingga kapal-kapal itu beroperasi sesuai dengan perintah dari instansi induknya masing-masing. Itulah sebabnya agar supaya kekuatan hukum kewenangan Bakorkamla seimbang dengan kekuatan hukum kewenangan instansi-instansi yang ada dalam koordinasinya, serta diperlukan adanya Koordinator penyidik dilaut, maka dipandang perlu adanya PEMBERDAYAAN BAKORKAMLA dan PERKUATAN KPLP. Pemberdayaan Bakorkamla dilakukan dengan cara meningkatkan landasan hukum pembentukan Bakorkamla dari yang semula hanya berupa Perpres ditingkatkan menjadi Undang-undang. Sedangkan Perkuatan KPLP adalah dengan menetapkan 62 KPLP sebagai Koordinator Penyidik dilaut yang juga harus ditetapkan oleh Undang- undang. 3. Penerbitan Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Agar supaya pemberdayaan Bakorkamla dan Perkuatan KPLP ini memiliki landasan hukum yang kuat, maka maka dibuatlah Undang-undang yang baru yaitu Undang- undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Pemberdayaan Bakorkamla dan Perkuatan KPLP yang diatur oleh Undang-undang ini kemudian disebut dengan nama PENJAGA LAUT DAN PANTAI atau SEA AND COAST GUARD. Hal ini terlihat pada Penjelasan UU 17/2008 tentang Pelayaran. Isi dari sebagian penjelasan berbunyi: “Selain hal tersebut di atas, yang juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang ini adalah pembentukan institusi di bidang PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. Penjaga Laut dan Pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran. Penjagaan Laut dan Pantai tersebut merupakan pemberdayaan badan koordinasi keamanan laut dan perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Diharapkan dengan pengaturan ini penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antarbangsa”. Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) dibentuk menjadi “Ketua kelas” di laut yang salah satu tugasnya adalah sebagai “Koordinator” para Penyidik dilaut dalam rangka melaksanakan Penegakan Hukum dilaut dan pantai atau untuk melaksanakan penjagaan dan penegakan aturan perundangan dilaut dan pantai, untuk menjamin terselenggaranya Keselamatan dan Keamanan di laut yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Tugas Penjaga laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) diatur pada pasal 276 UU 17/2008 tentang Pelayaran yang selengkapnya berbunyi: Pasal 276 (1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang- undangan di laut dan pantai. (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai. 63 (3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. Akan tetapi sangat disayangkan, amanat UU 17/2008 tentang Pelayaran untuk membentuk Penjaga laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) belum dilaksanakan sudah diterbitkan lagi sebuah Undang-undang lain yaitu UU 32/2014 tentang Kelautan yang mengamanatkan pembentukan Bakamla. 4. Pembentukan Bakamla melalui Penerbitan Undang undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal 59 Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Ayat (1) Pasal 59 Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan berbunyi: “Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.” Artinya Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, tidak dilakukan berdasarkan Undang-undang nomor 32 tentang Kelautan, tapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Lalu, untuk apa ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2014 dibuat? Tidak jelas. Ayat (2) Pasal 59 Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan berbunyi: “Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”. 5. Pasal 59 Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Ayat (1) Pasal 59 Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan berbunyi: “Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.” Ayat (2) Pasal 59 Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan berbunyi: “Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum internasional”. 64 Artinya Penegakan kedaulatan dan hukum hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia tidak dilakukan berdasarkan Undang-undang nomor 32 tentang Kelautan, tapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Lalu, untuk apa ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2014 dibuat? Tidak jelas. Ayat (3) Pasal 59 Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan berbunyi “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut”. Artinya Badan Keamanan Laut dibentuk untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan wilayah perairan dan wilayah yuridiksi. Apa yang dimaksud dengan patroli keamanan dan keselamatan? Tidak jelas dalam undang-undang ini. 6. LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 66 TAHUN 2024 DAN BERAKHIRNYA ERA COAST GUARD DI INDONESIA 6.1. Latar Belakang Historis dan Politik Hukum. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 hadir sebagai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Regulasi ini bukan perubahan biasa, melainkan sebuah koreksi mendasar terhadap kekacauan tata kelola keamanan dankeselamatan laut yang telah berlangsung selama hampir dua dekade. Sejak berlakunya UU 17/2008 hingga 2024, Indonesia mengalami permasalahan kronis di sektor maritim: 1. Tumpang tindih kewenangan laut: Berbagai instansi memiliki wewenang yang beririsan. 2. Ketidakjelasan konsep Coast Guard: Tidak ada definisi tunggal dan otoritatif mengenai penjaga pantai nasional. 3. Multi-Lembaga Patroli: Banyaknya armada patroli laut tanpa satu garis komando yang jelas. 4. Konflik Fungsi: Percampuran antara fungsi penegakan hukum pidana dan fungsikedaulatan negara. 5. Ketidakpastian Hukum: Pelaku pelayaran nasional dan internasional menghadapi rezim hukum yang membingungkan. 6.2. Dampak Negatif Era "Coast Guard" (2008–2024) 65 Ketidakjelasan konsep tersebut menimbulkan dampak serius dalam tata kelola laut Indonesia: 1. Klaim Fungsi Coast Guard oleh BAKAMLA. Munculnya fenomena di mana Bakamla, melakukan tindakan kepolisian di laut seperti patroli, penghentian kapal, pemeriksaan dokumen, hingga penahanan kapal, namun tanpa satu rezim hukum yang jelas. 2. Pelanggaran Asas Negara Hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum wajib tunduk pada due process of law (KUHAP), bukan pada mekanisme koordinasi administratif. Namun, praktik di lapangan menunjukkan sebaliknya:  Penangkapan kapal dilakukan oleh pihak yang bukan penyidik.  Penahanan kapal dilakukan tanpa dasar pidana yang jelas.  Mekanisme koordinasi yang dijalankan tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana. 3. Kaburnya Batas Fungsi Konstitusional. Terjadi pencampuradukan fungsi yang seharusnya terpisah:  Kedaulatan: Seharusnya domain TNI AL.  Penegakan Hukum Pidana: Seharusnya domain Polri.  Keselamatan Pelayaran: Seharusnya domain Kementerian Perhubungan. Akibatnya, semua fungsi tersebut bercampur aduk, menciptakan ketidakpastian hukum. 6.3. Lahirnya UU 66 Tahun 2024: Sebuah Koreksi Total. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 lahir sebagai langkah "pembersihan besar- besaran" terhadap rezim pelayaran nasional. Inti politik hukum dari undang-undang ini adalah memisahkan secara tegas antara keamanan dan kedaulatan negara dengan keselamatan dan administrasi pelayaran. 6.4. Berakhirnya Era Coast Guard di Indonesia. Secara sadar dan tegas, UU 66/2024 menghapus konsep coast guard dari sistem hukum pelayaran Indonesia. Regulasi ini tidak lagi mengenal istilah:  Penjaga laut dan pantai sebagai coast guard nasional.  Single agency maritime law enforcement. 66  Badan semi-militer di bawah Kementerian Perhubungan.20 Sebagai gantinya, undang-undang ini menghadirkan rezim baru: PENGAWAS PELAYARAN. 6.5. Pengawas Pelayaran sebagai Rezim Baru. Ketentuan mengenai Pengawas Pelayaran diatur secara khusus dalam Pasal 276 – Pasal 281 UU No. 66 Tahun 2024. Karakteristik Utama Pengawas Pelayaran: 1. Bersifat Administratif: Fokus pada kepatuhan regulasi administrasi. 2. Berbasis Keselamatan (Maritime Safety): Bukan keamanan (security). 3. Bukan Penegakan Hukum Pidana: Tidak menjalankan fungsi penyidikan pro- justitia. 4. Bukan Fungsi Pertahanan: Tidak memiliki mandat kombatan. 5. Bukan Fungsi Keamanan Negara: Tidak menangani ancaman kedaulatan. Ruang Lingkup Tugas:  Pemeriksaan kelaiklautan kapal.  Sertifikasi awak kapal.  Pengecekan alat keselamatan.  Penerapan manajemen keselamatan (ISM Code).  Pencegahan kecelakaan laut.  Penegakan sanksi administratif. IV. KONSTRUKSI NORMA YANG DIUJI: ANALISIS SISTEMIK Mahkamah perlu membaca Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b secara sistemik. Keempat norma ini secara bersama-sama membentuk lembaga penegakan hukum di laut yang memiliki fungsi patroli, penindakan, hingga kewenangan “memberhentikan, memeriksa, menangkap, dan membawa”. Dalam doktrin hukum acara pidana, tindakan “menangkap dan membawa” merupakan bentuk pembatasan kemerdekaan fisik. Namun, Bakamla tidak secara eksplisit diberikan status sebagai Penyidik maupun PPNS dalam UU Kelautan. Akibatnya, norma tersebut menciptakan risiko disconnection antara kekuasaan faktual dan kontrol yudisial. 67 V. DEKONSTRUKSI ARGUMEN “8 ANCAMAN”: TIADANYA KEKOSONGAN HUKUM Dalil adanya delapan ancaman di laut sering dijadikan dasar legitimasi perluasan kewenangan. Namun secara hukum, setiap ancaman tersebut telah memiliki dasar hukum materiil dan penyidik yang sah, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum (legal vacuum): 1. Illegal Fishing: Diatur dalam UU Perikanan dengan penyidik PPNS Perikanan. 2. Penyelundupan Barang: Diatur dalam UU Kepabeanan dengan penyidik Bea Cukai. 3. Narkotika: Diatur dalam UU Narkotika dengan penyidik BNN/Polri. 4. People Smuggling: Diatur dalam UU Keimigrasian/TPPO dengan penyidik Polri/PPNS Imigrasi. 5. Pencemaran Laut: Diatur dalam UU Lingkungan Hidup dan UU Pelayaran dengan penyidik PPNS terkait. 6. Terorisme Maritim: Diatur dalam UU Pemberantasan Terorisme dengan penyidik Polri. 7. Perompakan: Diatur dalam KUHP dan UU Pelayaran dengan penyidik Polri/TNI AL. 8. Pelanggaran Wilayah: Diatur dalam UU TNI dan UU Pertahanan Negara dengan pelaksana TNI AL. Keamanan tidak boleh dibangun dengan mengaburkan prosedur penegakan hukum yang telah mapan. VI. KRITIK ATAS KONSEP KOORDINASI 9 LEMBAGA: PEMAKSAAN INTEGRASI PIDANA Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebenarnya telah lebih dahulu mengatur mekanisme koordinasi penegakan hukum di laut, sehingga dalil kebutuhan lembaga baru atas dasar koordinasi menjadi tidak berdasar; hal ini tercermin dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang melakukan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang berarti sejak tahun 1996 sistem hukum Indonesia telah mengenal koordinasi lintas instansi dalam penegakan hukum dan kedaulatan di laut tanpa 68 mengubah distribusi kewenangan sektoral maupun menciptakan penyidik paralel di luar sistem hukum acara pidana nasional. Upaya membawa Bakamla ke dalam sistem penegakan hukum melalui narasi "koordinasi 9 lembaga" (TNI AL, Polri, Kemenhub, KKP, Bea Cukai, Imigrasi, BNN, KLHK, dan Bakamla) mengandung cacat logika hukum acara pidana dan bertentangan dengan pasal 24 ayat 3 UU 6/1996: 1. Koordinasi Bukan Dasar Atribusi Upaya Paksa: KUHAP tidak mengenal mekanisme di mana fungsi koordinasi administratif melahirkan kewenangan "menangkap" bagi lembaga yang tidak menyandang status Penyidik atau PPNS. 2. Ketidakkenalan Mekanisme "Tangkap-Serah": Tindakan menangkap oleh lembaga non-penyidik lalu "diserahkan" menciptakan fase pra-penyidikan ilegal. Hal ini merampas kemerdekaan tanpa surat perintah yang sah menurut KUHAP. 3. Fragmentasi Akuntabilitas: Koordinasi ini mengaburkan siapa yang bertanggung jawab secara prosedural. Hal ini menyebabkan akses praperadilan menjadi tidak efektif karena tindakan koersif diposisikan sebagai "administratif-preventif". VII. ANALISIS EMPIRIK: CLC BUNKER DAN KASUS KM SURYA LAJONI Kasus KM Surya Lajoni menunjukkan bagaimana norma yang kabur bertransformasi menjadi pembatasan kebebasan tanpa kepastian hukum.  Fakta: Kapal dihentikan dan dibawa atas dugaan administratif sertifikat CLC Bunker (asuransi pencemaran bahan bakar).  Transformasi Koersif: Pelanggaran administratif yang bukan delik pidana inti direspons dengan tindakan "menangkap dan membawa" yang mengakibatkan penghentian aktivitas ekonomi dan pembatasan kebebasan bergerak.  Legal Limbo: Tidak terdapat surat penangkapan/penahanan sesuai KUHAP, sehingga akses terhadap kontrol yudisial (praperadilan) menjadi tidak efektif.  Penahanan ini tidak bisa dipra peradilankan karena Bakamla bukan Penyidik. Kekuasaan yang tidak dapat diuji adalah bentuk kekuasaan absolut. Dan kekuasaan absolut bertentangan dengan prinsip negara hukum. VIII. ERA BARU UU NO. 66 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KE 3 UU 17/2008 TENTANG PELAYARAN: BERLALUNYA MODEL COAST GUARD YANG KABUR 69 Revisi UU Pelayaran melalui UU No. 66 Tahun 2024 menandai era baru sekaligus menegaskan berhentinya model penjagaan laut yang mengaburkan batas prosedural atau model coast guard yang tertulis di lambung kapal namun tidak sinkron secara hukum acara.  Reintegrasi Sistem: UU ini menegaskan kembali bahwa pengawasan pelayaran berada pada Menteri Perhubungan dan penyidikan tindak pidana pelayaran adalah wewenang PPNS Pelayaran.  Supremasi Prosedural: Langkah ini menunjukkan kecenderungan reintegrasi sistem ke dalam kerangka prosedural yang lebih jelas dan mengembalikan supremasi hukum acara pidana nasional.  Pesan Konstitusional: Mahkamah diminta menjaga konsistensi desain konstitusional yang telah ada dan memastikan sistem tidak lagi memungkinkan terjadinya legal limbo. IX. UJI KONSTITUSIONALITAS (PASAL 1 AYAT 3, 28D AYAT 1, 28G AYAT 1 UUD NRI 1945) Konfigurasi norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UUD NRI 1945 secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional: 1. Negara Hukum (Pasal 1 Ayat 3): Pembatasan kemerdekaan fisik hanya sah jika dilakukan oleh penyidik sah dan tunduk pada prosedur KUHAP serta kontrol yudisial. 2. Kepastian Hukum (Pasal 28D Ayat 1): Kepastian hukum mensyaratkan kejelasan wewenang, rezim hukum, dan mekanisme pengujian tindakan. 3. Perlindungan Kebebasan (Pasal 28G Ayat 1): Setiap pembatasan hak harus berdasarkan hukum yang jelas, proporsional, dan dapat diuji secara yudisial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. X. PENEGASAN MONOPOLI UPAYA PAKSA DALAM NEGARA HUKUM. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, upaya paksa bukan kewenangan administratif biasa. Penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pembatasan kemerdekaan bergerak adalah bentuk paling serius dari intervensi negara terhadap hak asasi manusia. 70 KUHAP secara tegas mengatur bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian: Upaya paksa adalah monopoli penyidik sah dalam sistem hukum pidana nasional. Negara tidak mengenal rezim paralel yang memperbolehkan pejabat administratif melakukan tindakan menyerupai penyidikan tanpa tunduk pada hukum acara pidana. Jika terdapat norma yang memberi kewenangan “menangkap dan membawa” kepada lembaga yang tidak secara tegas ditempatkan dalam struktur penyidik KUHAP, maka norma tersebut secara inheren mengandung cacat konstitusional. Karena ia memindahkan kewenangan koersif ke luar sistem kontrol yudisial. XI. FONDASI HUKUM TERBARU: REINTEGRASI SISTEM MELALUI UU NO. 66 TAHUN 2024 UU NO. 66 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KE 3 UU NO. 17 TAHUN 2002 TENTANG PELAYARAN. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan ke3 Undan-undang nomor 17 tahun 2008 Pelayaran merupakan titik penting dalam konfigurasi hukum maritim nasional. Undang-undang ini memperjelas kembali struktur pengawasan dan penyidikan dalam sistem pelayaran. Pasal 276 menegaskan mandat Menteri Perhubungan sebagai penanggung jawab pengawasan pelayaran. Pasal 277 mengatur fungsi pengawasan secara administratif dan preventif. Selanjutnya, Pasal 278 menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana pelayaran dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang sesuai hukum acara pidana. Konfigurasi ini menunjukkan reintegrasi sistem penegakan hukum pelayaran ke dalam kerangka hukum acara pidana nasional. Dengan kata lain, UU 66/2024 mempertegas diferensiasi antara fungsi pengawasan administratif dan kewenangan penyidikan pidana. Sebagai lex posterior terhadap UU 32/2014, keberlakuan UU 66/2024 menuntut penafsiran yang harmonis. Norma sebelumnya tidak dapat lagi ditafsirkan secara luas sehingga memungkinkan pelaksanaan upaya paksa di luar sistem penyidikan yang diatur dalam KUHAP. 71 Apabila kewenangan penghentian, pemeriksaan, dan penangkapan dimaknai sebagai kewenangan koersif yang berdiri sendiri di luar struktur penyidikan nasional, maka akan terjadi konflik sistemik antara dua rezim hukum: rezim administratif dan rezim pidana. Konflik ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan atas objek yang sama, yakni kapal sebagai objek pelayaran, sehingga merusak kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, berlakunya UU 66/2024 memperkuat argumentasi bahwa setiap tindakan yang bersifat pembatasan kemerdekaan atau upaya paksa harus tunduk pada sistem hukum acara pidana nasional dan dilaksanakan oleh penyidik yang sah. XII. PENEGASAN TERHADAP PASAL 30 UUD 1945 Pasal 30 UUD 1945 membedakan secara tegas:  Sistem pertahanan negara.  Sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Konstitusi tidak mengenal lembaga hibrida yang berada di luar dua sistem tersebut namun memiliki kewenangan pembatasan kemerdekaan. Jika suatu lembaga diberikan kewenangan “menangkap dan membawa” tanpa ditempatkan secara eksplisit sebagai penyidik dalam sistem KUHAP, maka lembaga tersebut berada dalam ruang konstitusional yang kabur. Kaburnya ruang ini berbahaya karena: Kekuasaan koersif tanpa penempatan struktural yang jelas adalah bentuk perluasan kekuasaan yang tidak dikontrol konstitusi. Mahkamah sebagai penjaga konstitusi wajib memastikan bahwa desain kelembagaan tidak menciptakan kekuasaan koersif di luar sistem hukum acara pidana. XIII. PENEGASAN INKONSTITUSIONALITAS INHEREN Berdasarkan keseluruhan konstruksi tersebut, maka frasa: “memberhentikan, memeriksa, menangkap, dan membawa” “harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang dimaknai memberi kewenangan upaya paksa kepada lembaga yang bukan penyidik sah menurut KUHAP.” 72 Karena: 1. Ia melanggar prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3)). 2. Ia menghilangkan kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1)). 3. Ia berpotensi merampas kebebasan tanpa prosedur yang jelas (Pasal 28G ayat (1)). 4. Ia menciptakan fase pra-penyidikan di luar kontrol yudisial. Dalam negara hukum, tidak boleh ada: Penangkapan administratif yang tidak dapat diuji di hadapan hakim. Laut bukan ruang kosong konstitusi. Jika di darat pembatasan kemerdekaan harus tunduk pada KUHAP, maka di laut tidak boleh berlaku hukum yang lebih longgar. Negara hukum tidak berubah karena ombak. Konstitusi tidak berhenti di garis pantai. Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat ahli, Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b berpotensi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang dimaknai memberikan kewenangan penyidikan dan penangkapan di luar sistem hukum acara pidana nasional. Keterangan Tambahan Ahli Dalam Persidangan  Bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga terdapat pembatasan kekuasaan, kontrol yudisial, dan terdapat forum keberatan.  Laut bukan ruang hampa kekuasaan karena merupakan bagian dari wilayah konstitusi.  Kapal bukan sekadar benda, melainkan subjek hukum, karena merupakan entitas hukum yang tunduk pada rezim pelayaran nasional. Kapal adalah objek hukum konkret laut tunduk pada rezim pelayaran, yang diatur dalam kerangka KUHAP. 73  Evolusi penjagaan di laut sejak era kolonial, era kemerdekaan, era Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996, kemudian era Undang-Undang 17 Tahun 2008 di mana muncul coast guard, namun tidak terrealisasi. Kemudian Undang-pada masa Undang 32 Tahun 2014, muncul Bakamla yang kewenangannya overlapping. Lalu lahir kembali Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 dimana dalam Pasal 276 jelas diatur bahwa penegakan hukum di laut dilakukan oleh menteri dan menghapus coast guard yang ada di Undang-Undang.  Penjagaan laut sejak era kolonialisasi itu tidak pernah berubah. Bahwa pelanggaran kedaulatan dilakukan oleh TNI AL dan pelanggaran hukum berpedoman kepada KUHAP atau penyidik antara lain Polri, TNI AL, PPNS, dan Kementerian Perhubungan. 74  Ancaman keamanan di laut menurut Bakamla, setidaknya terdapat 8 (delapan) bentuk ancaman faktual dan potensial yang terjadi di laut: 1) pelanggaran wilayah; 2) perompakan bersenjata; 3) kecelakaan di laut; 4) trans organized crime; 5) “Illegal”, unreported, unregulated fishing (IUUF); 6) pencemaran di laut; 7) terorisme di laut; dan 8) invasi.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa di laut itu pelanggaran yang tadi delapan oleh Bakamla, pada dasarnya itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Akan tetapi pada dasarnya itu tidak hanya delapan, tapi minimal ada 17 undang- 75 undang yang kemungkinan dilanggar oleh kapal. Jadi di atas satu kapal ini bisa saja 17 pelanggaran itu terjadi di atas satu kapal, sehingga dapat dilihat betapa ruwetnya, tapi yang menjadi sentral di sini kita lihat yang melaksanakan pelanggaran adalah kapal, yang menjadi objek adalah kapal.  Kalau kita lihat bahwa penegakan hukum itu berpedoman pada KUHAP, maka pelanggaran yang delapan itu berpedoman pada KUHAP, maka yang akan bermain di sana adalah penyidik di laut.  Kewenangan Penyidik: Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik berwenang menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 76 pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melakukan pemeriksaan serta penyitaan surat.  Semua pelanggaran di laut undang-undang itu sudah ada penyidiknya dan sudah ada instansi. Kita lihat, keamanan laut itu istilahnya yang tadi disampaikan Kabakamla. Lalu undang-undang yang dilanggar itu sudah jelas, penyidiknya juga jelas, kemudian instansi yang berwenang sudah jelas. Sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bahwa di laut tidak ada kekosongan hukum. Pelanggaran masing-masing undang-undang sudah ada penyidik dan sudah ada instansi yang berwenang. 77 78  Bahwa dari 0 sampai 12 itu Polri sampai laut teritorial, lalu 12 sampai 24 itu ada Bea Cukai. Yang kuning itu Angkatan Laut dari pangkal pantai sampai 350 mil. Lalu KKP Kelautan 6 dan Perikanan itu sampai 200 mil, mungkin kalau bisa juga mereka sampai 350. Lalu Kesatuan Penjaga Laut dan Pelayaran itu dari darat juga sampai 350 dan paling bawah juga itu KPLP untuk Undang-Undang Landas Kontinen. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa laut kita sudah penuh penyidiknya.  Jika ditarik ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, terdapat penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Dalam hal ini, penegakkan hukum dapat dibentuk badan koordinasi, yang menjadi dasar pembentukan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Jilid 1 Tahun 1996. Berdasarkan Undang- 79 Undang tersebut para penyidik dapat membuat kelompok atau badan koordinasi penyidik.  Saya menempatkan Bakamla di darat, karena di laut sudah bukan penyidik, yang saya taruh di laut adalah para penyidiknya. Biar kelihatan Bakamla bukan penyidik, sehingga sudah tidak ada tempat di laut. Sebabkalau ditaruh di situ menjadi masalah.  Terkait kewenangan Bakamla, kalau disatukan secara sistemik, Pasal 53 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014, maka kita akan mendapat satu rumusan bahwa Bakamla adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan, serta berwenang melakukan penjagaan, pengawasan, pencegahan, penindakan, termasuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal kepada instansi yang berwenang untuk proses hukum selanjutnya. 80  Kalau kita gambar, akhirnya begini jadinya. Ada operasi militer, ada yang berpedoman pada KUHAP, kemudian ada Bakamla yang berpedoman pada lima undang-undang tadi. Dari KUHAP itu, turun ada koordinasi para penyidik yang melahirkan Bakorkamla, yang sampai hari ini sudah tidak dijalankan lagi. Kemudian dari Bakamla, lahirlah juga koordinator yang kemarin disebut ada sembilan lembaga yang dikoordinasikan. Kemunculan Bakamla itu menjadi tidak seimbang antara dua yang diatur oleh Undang-Undang 6/1996.  Dalam kasus konkrit Pemohon, bukan teori bahwa KM Suryani Ladjoni ditahan sekitar satu bulan terkait permasalahan administratif, yakni CLC kedaluwarsa. 81 Namun, respons dari Bakamla adalah menangkap dan membawa. Di KUHAP tidak ada penahanan, dan dalam hal ini tidak ada status tersangka, sehingga tidak jelas rezim hukum yang digunakan.  Bahwa faktanya hal tersebut berdampak pada penghentian aktivitas ekonomi, pembatasan kebebasan bergerak awak kapal, padahal tidak terdapat surat penangkapan yang menimbulkan konsekuensi kerugian hak konstitusional. akses peradilan tidak ekfek dan tidak jelas rezim hukum yang digunakan, sehingga terjadi legal limbo karena tindakan dari Bakamla ini tidak bisa dipraperadilankan. 82  Bahwa keberlakuan norma ini berakibat pada, status Bakamla yang bukan merupakan penyidik, namun dapat memberhentikan, memeriksa, menangkap, dan membawa kapal. Bakamla menjadi kebal hukum karena tidak bisa dipraperadilankan, kapal yang ditahan dalam keadaan legal limbo, karena kekuasaan Bakamla tidak bisa diuji.  Bahwa kerugian KM Suryani Ladjoni adalah adanya penahanan kapal tanpa penetapan status tersangka, tanpa surat penahanan berdasarkan KUHAP, dan tanpa batas waktu, serta tanpa forum kontrol efektif. Di mana upaya paksa tanpa akses peradilan adalah kekuasaan tanpa kontrol, sehingga ini bukan sengketa administratif biasa, tetapi pembatasan kebebasan bergerak. 83  Bahwa konstruksi rumusan norma pasal-pasal yang diuji ini secara bersama- sama membentuk lembaga penegakan hukum di laut yang memiliki fungsi patroli, penindakan, hingga kewenangan memberhentikan, memeriksa, menangkap, dan membawa. Dalam doktrin hukum pidana, tindakan menangkap dan membawa merupakan bentuk pembatasan kemerdekaan fisik. Namun, Bakamla tidak secara eksplisit diberikan status sebagai penyidik maupun PPNS dalam UU Kelautan, sehingga hal ini menimbulkan risiko konstitusional. Di mana norma tersebut menciptakan risiko disconnection antara kekuasaan faktual dan kontrol yudisial yang membuka ruang bagi pembatasan kemerdekaan tanpa pengawasan yang memadai.  Konfigurasi norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsio konstitusionalitas fundamental yang menjadi fondasi negara republik Indonesia. Apabila keempat norma yang dimohonkan pengujian ini konstitusionalitasnya diuji dengan tiga pilar pelanggaran, yakni pilar negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka pembatasan kemerdekaan fisik hanya sah dilakukan oleh penyidik yang sah dan tunduk pada prosedur KUHAP serta kontrol yudisial yang efektif.  Selanjutnya adalah pilar kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kepastian hukum mensyaratkan kejelasan wewenang, rezim hukum yang berlaku dan mekanisme pengujian tindakan yang dapat diakses oleh warga negara.  Kemudian pilar perlindungan kebebasan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, di mana setiap pembatasan hak harus berdasarkan hukum yang jelas, proporsional, dan dapat diuji secara yudisial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang negara.  Bahwa berlakunya era baru ini menyatakan berlalunya model coast guard yang kabur. Revisi Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran (UU 66/2024) menandai era baru, sekaligus menegaskan berhentinya model penjagaan laut yang mengaburkan batas prosedural atau model coast guard yang tertulis di lambung kapal Bakamla namun tidak sinkron secara hukum acara. Undang-undang ini menegaskan kembali bahwa pengawasan pelayaran berada pada Menteri Perhubungan dan penyidikan tindak pidana pelayaran adalah wewenang PPNS Pelayaran. Langkah ini menunjukkan kecenderungan 84 reintegrasi sistem ke dalam rangka prosedural yang lebih jelas dan mengembalikan supremasi hukum ke acara pidana nasional. Dalam hal ini Mahkamah diminta menjaga konsistensi desain konstitusional yang telah ada dan memastikan sistem tidak lagi memungkinkan terjadinya legal limbo.  Lahirnya UU 66/2024 dan berakhirnya era coast guard bukan merupakan perubahan biasa, melainkan sebuah koreksi mendasar terhadap kekacauan tata kelola keamanan dan keselamatan laut yang telah berlangsung hampir dua dekade.  Permasalahan kronis dalam kurun waktu 2008-2024 adalah adanya tumpang- tindih kewenangan, ketidakjelasan konsep coast guard nasional, adanya multi- lembaga patroli tanpa satu garis komando, adanya konflik fungsi antara penegakan hukum pidana dan kedaulatan, serta adanya ketidakpastian hukum bagi pelaku pelayaran nasional dan internasional.  Bahwa solusi yang diatur dalam UU 66/2024 adalah adanya pemisahan secara tegas antara keamanan dan kedaulatan negara, penghapusan konsep coast guard dari sistem hukum pelayaran, penguatan rezim pengawas pelayaran, klarifikasi otoritas tunggal Kementerian Perhubungan, dan kepastian hukum melalui pembagian fungsi konstitusional.  Perubahan melalui UU 66/2024 ini merupakan titik penting dalam konfigurasi hukum maritim nasional yang memperjelas kembali struktur pengawasan dan penyidikan. Di mana dalam Pasal 276 UU 66/2024 penanggung jawab pengawasan pelayanan nasional adalah Menteri Perhubungan.  Sedangkan Pasal 277 UU 66/2024 mengatur fungsi pengawasan secara administratif dan preventif dengan batasan yang jelas. Sementara Pasal 278 UU 66/2024 yang mengatur kewenangan penyidikan menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana pelayaran dilakukan oleh PPNS yang berwenang sesuai hukum acara pidana.  Konfigurasi ini menunjukkan reintegrasi sistem penegakan hukum pelayaran ke dalam kerangka hukum acara pidana nasional. Sebagai lex posterior terhadap UU 32/2014, keberlakuan UU 66/2024 menuntut penafsiran yang harmonis dan menghilangkan ambiguitas kewenangan.  UU 66/2024 menghadirkan paradigma baru yakni pengawas pelayaran. Ketentuan mengenai pengawas pelayaran diatur secara khusus dalam Pasal 85 276-281, menggantikan konsep coast guard yang terbukti problematik dengan rezim yang lebih sesuai dengan prinsip negara hukum.  Inti Permohonan ini bukan soal fungsi pengawasan dan lembaga, melainkan soal tafsir kewenangan, di mana terdapat norma yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, selain itu dalam prinsip negara hukum, upaya paksa adalah monopoli penyidik yang sah.  Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pendapat ahli, Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 berpotensi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai "memberikan kewenangan penyidikan dan penangkapan di luar sistem hukum acara pidana nasional".  Bahwa negara hukum tidak berubah karena ombak, konstitusi tidak berhenti di garis pantai, di darat setiap penangkapan tunduk pada KUHAP, di laut prinsip yang sama harus berlaku. Esensi negara hukum yang konsisten, utuh, dan tidak terfragmentasi.  Sistem penegakan hukum di Indonesia adalah terfragmentasi, sehingga masing-masing lembaga/kementerian itu sudah ada masing-masing penyidiknya dan setiap pelanggaran ada penyidiknya. Itulah sebabnya di tahun 1976 dibuatlah Badan Koordinasi Keamanan Laut yang mengkoordinasikan para penyidik. Karena memang sistem kita tidak dapat disatukan. Apabila disatukan justru akan berantakan karena dalam penegakan hukum Indonesia, setiap undang-undang sama tinggi kedudukannya. 86  Dengan lahirnya Undang-Undang 66/2024, terdapat pengaturan di mana yang menjadi objek di laut adalah kapal. Oleh karena itu lahirlah pengawas pelayaran yang mengawasi semua yang ada di laut untuk kemudian di bawa ke KEMENHUB. Pelanggaran yang dicari lebih dahulu adalah pelanggaran Undang-Undang Pelayaran karena kapal. Ketika ditemukan pelanggaran pada Undang-Undang Pelayaran, baru dia akan mencari lagi di atas, apakah ada pelanggaran undang-undang yang lain di atas kapal itu. Karena seperti yang saya sudah gambarkan tadi, di atas kapal kemungkinan besar terdapat 17 (tujuh belas) bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi di atas kapal.  Apabila ditemukan pelanggaran selain 17 pelanggaran tersebut maka diserahkan kepada masing-masing penyidik. Sebagai contoh adalah apabila ditemukan di atas kapal itu ada penyelundupan manusia, maka harus diserahkan kepada imigrasi. Apabila di atas kapal juga ditemukan adanya penyelundupan barang, maka diserahkan kepada bea cukai. Apabila terdapat orang yang meninggal maka diserahkan kepada polisi. Apabila terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan intelijen, maka diserahkan kepada angkatan laut. Namun yang pertama sekali ditemukan, sudah pasti kapal dan itu diserahkan ke Kementerian Perhubungan.  Itulah sebabnya Undang-Undang Nomor 66/2024 tugasnya jelas yakni membantu yang paling bawah, selain penyidik juga membantu instansi yang lain dengan menyerahkan kepada instansi lain.  Hal ini yang menyebabkan keberadaan Bakamla ini menjadi tidak jelas, karena Bakamla boleh menangkap, tapi hanya menyerahkan kepada instansi lain. Ketika menyerahkan, bisa jadi pihak yang diserahkan tidak mau terima kasus tersebut, seperti yang terjadi dalam kasus KM. Suryani Ladjoni. Kemudian apabila instansi penerima tidak mau menerima, maka sampai kapan kapal yang ditahan ini menjadi legal limbo. Hal ini lah yang menimbulkan ketidakjelasan. Terlebih tindakan dari Bakamla tidak dapat di pra-peradilankan karena Bakamla bukan penyidik.  Jadi, kewenangan untuk menyerahkan kepada instansi lain seperti perintah Pasal 63 UU 32/2014 itu menjadi masalah paling besar, karena belum tentu semua mau menerima. Kasus seperti ini sudah cukup banyak, seperti kasus Kapal MT Harman yang saat ini di Tanjung Batam. Kasusnya juga sama, kapal 87 yang ditangkap diserahkan kepada para penyidik, namun penyidik tidak mau terima. Menjadi masalahnya ketika hal ni bergeser ke arah politik, sehingga yang menjadi korban adalah KSOP, karena KSOP diserahkan oleh Bakamla tidak mau diterima, sehingga tidak ada kepastian hukum.  Terkait pertanyaan Presiden yang mempersoalkan apakah hal ini hanya masalah implementasi norma, menurut saya ini bukan masalah implementasi, tapi ini masalah norma. Norma yang diberikan kepada Bakamla itu harusnya itu norma yang diberikan kepada penyidik, tapi kita membuat norma baru untuk di luar penyidik. Akibatnya undang-undang mengatur Bakamla memiliki kewenangan untuk melaksanakan hot pursuit, akan tetapi setelah menangkap, tidak ada hal yang lain yang bisa dilakukan selain menyerahkan kepada instansi lain, dalam hal ini bisa diserahkan kepada angkatan laut, polisi, atau instansi lain, di mana terdapat potensi instansi penerima tidak mau menerima hasil tangkapan Bakamla, karena menurut mereka tidak ditemukan masalah. Lalu bagaimana mau dipaksakan, dan justru hal ini mengakibatkan adanya Legal limbo seperti yang terjadi pada KM Suryani Ladjono dan KM M.T. Harman, dan kapal-kapal lain. Namun hanya KM. Suryani Ladjoni yang berani untuk membawa persoalan ini ke pengadilan. Sehingga, Selama Bakamla ada selama ini, kasus seperti ini pasti terjadi karena tidak mungkin Bakamla diberikan kesempatan kewenangan menangkap/tidak menangkap.  Dalam KUHAP lama, apabila terjadi pelanggaran, PPNS mengambil duluan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian dikoordinasikan dengan Polri sebelum dia masuk ke Kejaksaan. Sementara yang ada di KUHAP baru, bukan barang baru, dan sudah berjalan. Selama ini yang berjalan, PPNS sebelum naik kekejaksaan selalu berkoordinasi dengan Polri, dan tidak ada masalah. Pengawasan itu ketika diajukan, diawasi Polri dan ini sudah benar. Selama ini, sesama penyidik itu jarang sekali ada ketidaksepakatan, karena yang jadi masalah itu apabila bukan penyidik. Jadi selalu ada perbedaan, misalnya dengan jaksa, sehingga sering terjadi ketidaksepakatan.  Sehingga ketika kita melihat apa yang ada di KUHAP baru, itu bukan masalah baru, itu sudah berlanjut, sudah ada. Jadi tidak ada permasalahan itu, nanti kata pengawasan itu apakah akan diawasi atau tidak itu ada disana. Itulah sebabnya sebelumnya, Pasal 24 ayat (3) sebenarnya memberikan dasar untuk para penyidik ini berkoordinasi, sehingga dulu dibuatlah namanya Bakorkamla. 88 Karena semua memiliki kewenangan menurut undang-undangnya masing- masing, sehingga tetap harus dihormati. Itulah sebabnya Pasal 24 ayat (3) membuka peluang untuk membuat lembaga atau badan koordinasi.  Ketika undang-undang kita akan kembali ke UU 12/2011, dimana undang- undang itu sama tinggi, sehingga sesama undang-undang tidak bisa saling mengatasi. Namun yang perlu kita ingat bahwa pelaku tunggal di laut adalah kapal. Sehingga tidak mungkin ada penyeludupan tanpa pelanggaran Undang- Undang Pelayaran, tidak mungkin ada orang mati di kapal tanpa ada kapten kapal mabuk. Jadi, yang pertama selalu yang akan ditemukan atau akan menarik perhatian itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelayaran. Itulah sebabnya kalau kita menarik ke Undang-Undang yang lalu, di situ disebut koordinator itu adalah coast guard. Coast guard yang itu adalah KPLP pada zaman itu. Akan tetapi karena terjadi kekacauan tidak jelas, maka coast guard dihapus. Namun sekarang tetap dikembalikan dengan judul yang lebih tegas, yakni pengawas pelayaran. Jadi, semua yang ada di laut yang berlayar, itu dibawa kendali pengawas pelayaran, yakni Menteri Perhubungan, dalam hal ini PPNS pelayaran. Namun mereka tidak tunggal, karena begitu menemukan yang lain selain pelayaran, maka harus diserahkan kepada instansi yang berwenang menangani pelanggaran itu.  Terkait Bakamla, menurut Ahli tidak ada satu pun norma yang mengatur bahwa Bakamla merupakan koordinator di laut. Bakamla mengangkat diri dan kebetulan semua mau karena pengaruh politik. Tapi kalau secara hukum semua berdiri sama tinggi. Inilah awal mula kekacauan, bagaimana politik masuk di dalam penegakan hukum.  Penolakan instansi terkait saat menerima tangkapan dari Bakamla seringkali karena adanya perbedaan persepsi, di mana bagi Bakamla, ketiadaan CLC yang seharusnya hanya permasalahan administrasi, malah justru dikategorikan sebagai persoalan pidana. Lalu bagaimana hal ini akan diserahkan kepada ke SOP, Angkatan Laut, atau Polri, tentu semua tidak mau menerima. Kedua, apabila diserahkan, misalkan Kapal MT Arman, lalu bagaimana dengan tanggung jawab untuk mengurus kapal tersebut, siapa yang mau menjaga kapal itu kalau diserahkan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di kapal, dan siapa yang akan memberi makan para awak kapal yang ditahan, kemudian apabila kapal terbakar, siapa yang akan bertanggung jawab. Sehingga banyak 89 sekali hal-hal yang terjadi di belakang upaya serah terima kapal tangkapan itu. Itulah sebabnya, sangat jarang itu para penyelidik ini mau menerima apa yang diserahkan oleh Bakamla. Karena bagi yang diserahkan, tidak ada keharusan harus menerima. Itulah legal limbo.  Apabila tadi ditanya apakah sebaiknya Bakamla dibubarkan saja, menurut ahli lebih baik dikembalikan ke Bakorkamla, terlebih Bakorkamla sampai hari ini belum dibubarkan, atau mungkin menjadi Badan Koordinasi Penegakan Hukum di laut, itu akan lebih bagus daripada dibubarkan. Kalau Bakamla ini lahir dengan UU 32/2014, Bakorkamla lahir dengan UU 6/96. Sehingga pada keduanya terdapa dua intensitas yang berbeda. Namun sayangnya dengan lahirnya Bakamla dan dengan lahirnya perpres ini, maka Pasal 24 ayat (3) UU 6/96 dinyatakan tidak berlaku. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2025 dan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 1 Desember 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. I. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 2. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang 90 3. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 4. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil tersebut DPR RI berpandangan bahwa terdapat pasal-pasal yang tidak berkaitan langsung dengan hak konstitusional Pemohon atau dengan kata lain norma tersebut bukanlah norma yang mengatur mengenai hak konstitusional. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pasal-pasal yang sama sekali tidak mengatur mengenai hak konstitusional, melainkan norma yang menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip supremasi hukum dan norma yang berkenaan dengan tugas Kepolisian. Oleh karenanya, dipandang tidak relevan apabila Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional dengan mendasarkan pada pasal-pasal yang rumusannya tidak mengatur tentang hak konstitusional. Selain itu, Pemohon dalam permohonannya juga tidak konsisten dalam mendalilkan hak konstitusionalnya sekaligus sebagai batu uji dalam permohonan a quo, sebab dalam bagian Permohonannya terdapat batu uji Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sementara di bagian permohonan yang lain hanya menyebutkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa terhadap norma Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa meskipun Pemohon 91 dijamin haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta haknya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, akan tetapi perlu Pemohon pahami bahwa tidak terdapat satu pun ketentuan di dalam UU a quo yang mencederai Pemohon untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Pasal-pasal dalam UU a quo yang berkaitan dengan kewenangan Bakamla pada prinsipnya telah berkepastian hukum, tidak hanya menjadi dasar legitimasi bagi Bakamla dalam menjalankan kewenangannya melainkan juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon dalam menjalankan perusahaannya terutama memberikan perlindungan dari berbagai ancaman di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. 3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya memposisikan dirinya sebagai badan hukum privat dan sekaligus sebagai perseorangan dalam pengajuan permohonan a quo. Padahal klasifikasi perseorangan atau badan hukum privat sebagai subjek hukum dalam pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi diatur secara berbeda. Perbedaan subjek hukum tersebut sangat menentukan hak konstitusional dan kerugian yang dialami terjadi pada perseorangan atau pada badan hukum. Oleh karenanya, DPR RI berpandangan bahwa kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo menjadi tidak jelas. 4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara spesifik persoalan konstitusionalitas norma dari berlakunya pasal-pasal dalam UU a quo. Pemohon dalam permohonannya lebih banyak menguraikan persoalan konkrit yang dialami oleh Pemohon. Hal itu telah menunjukkan tidak terdapatnya kerugian yang bersifat konstitusional, melainkan hanya merupakan implementasi norma. Dengan tidak diuraikannya kerugian yang bersifat spesifik tersebut, maka dapat dipastikan tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) dari berlakunya norma a quo dengan kerugian yang didalilkan. 5. Dengan demikian, DPR RI berpandangan bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon oleh Mahkamah tidak akan berdampak langsung bagi Pemohon. Oleh karenanya, DPR RI menegaskan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan a quo 92 karena tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007. Bahwa selain argumentasi di atas, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang- Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil pasal-pasal a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan diuntungkan dengan potensi maritim yang kaya, mulai dari sumber daya alam melimpah di laut, posisi geografis yang strategis sebagai jalur pelayaran internasional, hingga potensi pariwisata bahari yang unik. Potensi maritim yang kaya tersebut juga merupakan aset strategis yang sangat vital dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan potensi yang demikian, maka dibutuhkan pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, sekaligus pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di bidang kelautan. 93 2. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan sumber daya kelautan tersebut, maka dibutuhkan kerangka hukum mengenai kelautan yang bertujuan tidak hanya untuk menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercirikan nusantara dan maritim, akan tetapi juga sebagai dasar legitimasi dalam mendukung penyelenggaraan kelautan secara optimal dan terpadu. Untuk itu, diterbitkan UU 32/2014 sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan kelautan. 3. Bahwa salah satu penyelenggaraan kelautan sebagaimana diatur dalam UU 32/2014 meliputi pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan laut. Dalam konteks pertahanan kedaulatan negara di Wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut. Sistem tersebut diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Adapun dalam konteks penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan, dibentuk Bakamla. C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan ketentuan pasal- pasal a quo: a. menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan yang sama dalam hal pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); b. Bakamla bukan sebagai Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP maupun undang-undang sektor lainnya, sehingga tidak relevan untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum; c. tidak merinci relasi dan koordinasi antara Bakamla dengan aparat penegak hukum lain; dan d. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan kewenangan kepada lembaga yang tidak memiliki dasar atribusi konstitusional. (vide perbaikan permohonan hlm. 18 s.d 59). 94 Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 60 UU 32/2014 ditegaskan kedudukan Bakamla merupakan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK). Ditinjau dari filosofi pembentukannya, LPNK dibentuk sebagai special agency yang melaksanakan tugas spesifik tertentu yang tidak ditangani oleh Kementerian, dan peranannya sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kementerian negara. Tugas tertentu tersebut merupakan mandat yang diberikan Presiden dan bagian prerogrative yang dimiliki oleh Presiden (vide Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN, Laporan Akhir, Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat: Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014-2019, hlm.71). 2. Bahwa ditinjau dari sisi sejarahnya, pembentukan Bakamla sebagai single agency multi task untuk menggantikan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dikenal sebagai “multi agency single task”. Bakorkamla bertugas mengkoordinasikan kegiatan operasional keamanan laut. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakorkamla berkoordinasi dengan beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli laut lainnya, antara lain: a. TNI AL; b. Polri/Direktorat Kepolisian Perairan; c. Kementerian Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; d. Kementerian Kelautan dan Perikanan-Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; e. Kementerian Keuangan-Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam pelaksanaan tugasnya, banyaknya jumlah penegak hukum tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi kewenangan yang berimplikasi pada tidak efektifnya penyelesaian penegakan hukum dan keamanan laut yang dikoordinasikan oleh Bakorkamla. (vide Naskah Akademik RUU 32/2014 hlm. 6). 3. Bahwa dengan mendasar pada filosofi pembentukan LPNK, maka kehadirannya bukan dimaksudkan untuk menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain yang memiliki tugas dan peran yang sama, melainkan dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan, memperkuat, dan mengefektifkan tugas-tugas tersebut. Oleh karenanya, 95 meskipun Bakamla yang berkedudukan sebagai LPNK memiliki tugas dan fungsi yang beririsan dengan TNI dan Polri, khususnya dalam bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, akan tetapi perlu dipahami bahwa tugas tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan, memperkuat, dan mengefektifkan tugas keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum khususnya di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Bakamla tersebut juga dilaksanakan dalam kerangka hubungan tata kerja koordinatif. 4. Bahwa hubungan tata kerja koordinatif yang dilakukan oleh Bakamla dengan instansi lain tersebut tercermin ke dalam beberapa pengaturan, yaitu: a. Pasal 58 UU 32/2014 yang mengatur bahwa untuk mengelola kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dibentuk sistem pertahanan laut. Sistem ini diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan TNI; b. Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 yang mengatur kewenangan Bakamla untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c. Pasal 3 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PP 13/2022) pada pokoknya mengatur mengenai penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dilaksanakan oleh banyak pemangku kepentingan, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: Pasal 3 PP 13/2022 Penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, meliputi: 96 a. kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; b. Patroli; c. pencarian dan pertolongan; d. penegakan hukum; e. Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional; dan f. Pemantauan dan evaluasi. Pasal 4 PP 13/2022 Penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh: a. Menteri; b. Badan; c. Instansi Terkait; dan d. Instansi Teknis. Penjelasan Pasal 4 PP 13/2022 menguraikan yang dimaksud dengan Instansi Terkait terdiri atas kementerian yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepabeanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pelayaran, serta Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Instansi Teknis dijelaskan terdiri atas kementerian/lembaga yang memiliki fungsi di bidang hubungan luar negeri, pemerintahan dalam negeri, pertahanan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan, keimigrasian, energi dan sumber daya mineral, kebudayaan, kesehatan, pengawasan kegiatan ketenaganukliran, pengawasan obat dan makanan, karantina, pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika, penanggulangan terorisme, pencarian dan pertolongan, penanggulangan bencana, hidro-oseanografi, meteorologi klimatologi dan geofisika, penginderaan dan antariksa, intelijen, serta siber dan persandian. d. Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Perpres 178/2014) yang mengatur bahwa hubungan tata kerja Bakamla wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Bakamla maupun dengan instansi lain. 97 Merujuk pada pengaturan-pengaturan tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa sepanjang Bakamla melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan hubungan tata kerja koordinatif, maka potensi tumpang tindih kewenangan tersebut tidak akan terjadi. Pengaturan- pengaturan tersebut juga sekaligus membantah argumentasi Pemohon yang beranggapan tidak adanya pengaturan secara rinci mengenai relasi dan mekanisme koordinasi antara Bakamla dengan TNI dan Polri. 5. Bahwa apabila ditinjau dari sisi Personel Bakamla sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU 32/2014 terdiri atas pegawai tetap dan pegawai perbantuan. Pada Penjelasan Pasal 66 UU 32/2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pegawai tetap” adalah pegawai yang berasal dari internal Bakamla, sedangkan yang dimaksud “pegawai perbantuan” adalah pegawai yang berasal dari instansi penegak hukum yang diperbantukan di Bakamla. Adanya pegawai perbantuan dalam personel Bakamla tersebut juga sekaligus mempertegas adanya dukungan dan pola koordinasi yang dilakukan antara Bakamla dengan instansi penegak hukum. 6. Bahwa terkait dengan fungsi dan kewenangan Bakamla dalam konteks penegakan hukum, DPR RI perlu menegaskan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 25 PP 13/2022, yang pada pokoknya mengatur: a. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bakamla, meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi; penindakan; dan penyerahan hasil penindakan. b. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan untuk mencari, mengumpulkan, menemukan, dan mengolah data dan informasi terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau tindak pidana. c. Dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup atau tertangkap tangan, Bakamla melakukan penindakan dan menyerahkan hasil penindakan kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut. d. Instansi yang memiliki kewenangan penyidikan wajib menerima dan menindaklanjuti hasil penindakan Bakamla tersebut dan apabila 98 Instansi tersebut menolak untuk menindaklanjuti maka dalam kurun waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal penyerahan hasil penindakan, Instansi tersebut wajib melapor kepada Menteri disertai alasan hukum. Merujuk pada ketentuan tersebut, maka kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum meliputi tindakan pengumpulan data dan informasi; penindakan; dan penyerahan hasil penindakan. Adapun dalam hal proses penegakan hukum lebih lanjut tetap menjadi tugas dan fungsi utama dari aparat penegak hukum. Oleh karenanya, terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan telah terdapat batasan yang jelas antara aparat penegak hukum dan Bakamla dalam kewenangan penegakan hukum, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Bahwa berkenaan dalil Pemohon terkait pembentukan Bakamla yang tidak didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, maka DPR RI perlu menegaskan bahwa pembentukan lembaga berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 diperuntukkan bagi lembaga negara utama, yang melaksanakan fungsi-fungsi fundamental kenegaraan, seperti halnya DPR, MPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK. Hal tersebut berbeda dengan Bakamla yang dalam hal ini hanya berkedudukan sebagai LPNK. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Keppres 103/2001) Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Dalam hal ini Bakamla telah tepat dikategorikan sebagai LPNK yang dibentuk berdasarkan undang-undang sebagai lembaga pelaksana sebagian tugas presiden dan bukan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, terhadap dalil Pemohon tersebut maka patut dipahami bentuk kekeliruan Pemohon dalam memaknai perbedaan terkait status dan kedudukan lembaga negara dengan LPNK. 8. Bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkrit yang dialami oleh Pemohon, apabila dalam implementasinya ditemukan perbedaan penafsiran kewenangan institusi dalam hal keamanan laut maka hal tersebut lebih kepada persoalan implementasi norma, bukan konstitusionalitas norma-norma a quo. Sepanjang Bakamla 99 melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan mengedepankan fungsi koordinatif dengan instansi lain yang memiliki tugas dan wewenang yang sama di bidang pertahanan, keamanan, penegakan hukum, pengawasan maupun penjagaan keamanan laut, maka potensi-potensi tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang tentu tidak akan terjadi. 9. Bahwa apabila Pemohon menghendaki dalam petitumnya agar Mahkamah Konstitusi membatalkan norma-norma a quo, salah satunya yakni Pasal 59 ayat (3) UU 32/2014 yang menjadi dasar amanat untuk dibentuknya Bakamla, maka akan berimplikasi terhadap keberadaan Bakamla secara kelembagaan. Dalam konteks ini, perlu DPR RI tegaskan permohonan pembatalan norma a quo akan menimbulkan implikasi hukum terhadap norma-norma lainnya. Pertimbangan pembentukan dan penghapusan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dilakukan berdasarkan kajian dan evaluasi secara mendalam dan komprehensif, bukan karena permasalahan konkrit terkait dengan implementasi norma. Dengan demikian, DPR RI berpandangan bahwa terhadap seluruh dalil- dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. D. RISALAH PEMBAHASAN UU 32/2014: Selain argumentasi di atas, DPR RI juga melampirkan risalah pembahasan UU 32/2014: 1. Risalah Rapat Panitia Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Komite II DPD RI, Mendagri, Menlu, Menham, Menpan, Menhukum dan HAM, 15 September 2014  Bapak Syarif Tjitjip Soetardjo (Menteri Kelautan dan Perikanan): “... Pemerintah memandang RUU tentang Kelautan memiliki urgensi untuk diwujudkan menjadi undang-undang karena; 1. ... 2. menjadi breakthru terhadap permasalahan peraturan perundang- undangan yang ada khususnya terkait tumpang tindih pengaturan yang mengakibatkan konflik kewenangan antar instansi; 3. ... 4. Menjadi solusi pemecahan masalah penegakan hukum dilaut khususnya terkait koordinasi penegakan hukum dilaut karena adanya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan antar sektor, pembentukan profil badan keamanan laut diharapkan dapat lebih 100 meningkatkan koordinasi penegakan hukum di laut baik diperairan Indonesia maupun di perairan yurisdiksi nasional.” 2. Risalah Pandangan Pemerintah mengenai RUU tentang Kelautan pada Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, 15 September 2014: “...Pembentukan Badan Keamanan Laut diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi penegakan hukum di laut, baik di perairan Indonesia maupun di perairan yurisdiksi nasional.” 3. Risalah Rapat Panja dengan Pemerintah/Dirjen KP3K, 24 September 2014  Nasrudin (Pemerintah/Menkumham): “Terima kasih pimpinan, jadi di Pasal 62 dalam melaksanakan tugas dan fungsi mungkin seharusnya kewenangan, kewenangan untuk mengejar seketika apabila ada pelanggaran-pelanggaran dilaut, demikian juga yang b. setelah dikejar dia punya kewenangan untuk menghentikan, kewenangan memeriksa bahwa memang ditemukan ada pelanggaran membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait misalnya setelah ditemukan ini pelanggaran-pelanggaran bea cukai sedangkan pada bea cukai yang menjadi kewenangan, kalau ini pelanggaran-pelanggaran di bidang illegal fishing sedangkan ... jadi memang ini tadinya kekhawatiran dari bahwa Bakamla ini akan mengambil padahal tidak setelah menangkap langsung ditangkap pelanggarannya apa diserahkan kepada instansi sesuai dengan pelanggaran, Pasal 62 ini ada tambahan satu ayat, ayat 2 mengambil dari konsepnya DPD yang di DIM 38 mulai dari penegakan hukum sampai ayat dibuang diganti kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.”  Firman Soebagyo (Pimpinan Rapat F.PG): “Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali ini penyempurnaan dari pemerintah ...” 4. Risalah Rapat Kerja Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Bulog, serta Dewan Kelautan Indonesia dengan Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan ad interm, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan BKPM, 26 September 2014 (Terbuka)  H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. (Menteri Kehutanan): “Aspek lain yang sangat penting dalam rancangan undang-undang ini adalah terkait dengan pembentukan Badan Keamanan Laut sebagai wadah koordinasi bagi penegak hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah laut yurisdiksi dengan dibentuknya Bakamla penegakkan hukum di laut diharapkan menjadi lebih terintegrasi, terkoordinasi, efektif, dan efisien.” 101 5. Risalah Pendapat Akhir Presiden pada Rapat Paripurna DPR terkait Pembahsan RUU tentang Kelautan, 29 September 2014:  Menteri Kelautan dan Perikanan: “Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini semua pihak telah menyetujui kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai wadah koordinasi bagi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia yang selama ini telah ditunggu-tunggu pembentukannya dan diharapkan penegakan hukum di laut menjadi lebih terintegrasi, terkoordinasi, efektif, dan efisien. II. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian keterangan tertulis DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 28 November 2025 yang telah 102 diterima Mahkamah pada tanggal 28 November 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan yang berbunyi: Pasal 59 ayat (3): “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut”. Pasal 61: “Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia”. Pasal 62 huruf c: “Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi: c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.” Pasal 63 ayat (1) huruf b: “Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 61 dan fungsi sebagaimana dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang: b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.” bertentangan dengan UUD NRI 1945: 1. Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 2. Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 3. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 4. Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4): 103 (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan pada intinya: a) memberi kewenangan penegakan hukum kepada lembaga yang tidak memiliki dasar atribusi konstitusional sehingga Bakamla melampaui batas kewenangan administratif dan menciptakan lembaga koersif di luar struktur hukum nasional yang sah; b) Badan Keamanan Laut telah mengambil alih peran POLRI dalam penegakan hukum, lembaga administratif tidak dapat menggantikan peran alat negara penegak hukum yang diatur langsung dalam konstitusi; c) tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) karena tidak menjelaskan secara rinci relasi antara Badan Keamanan Laut dengan aparat penegak hukum lain, serta tidak memberikan kepastian mengenai mekanisme penindakan, penyidikan dan pelimpahan perkara. Selain itu dapat menimbulkan tumpang tindih tugas dan kewenangan antara Bakamla dan lembaga lain yang telah ada dan menjalankan fungsi sama seperti TNI AL, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Kepolisian Perairan dan Udara, Bea dan Cukai, dan Pengawas Perikanan; d) tidak terdapat pendelegasian dari UU Polri sebagaimana mandat Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 dan juga undang-undang khusus yang memberi dasar kewenangan konstitusional kepada Bakamla; dan e) melanggar asas single agency dan juga single task dikarenakan Badan Keamanan Laut sebagai lembaga serba bisa di laut tanpa otoritas tunggal yang diatur secara komprehensif. 104 2. Pasal 61 UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan Pasal 61 UU Kelautan pada intinya: a) pemberian fungsi patroli kepada Bakamla yang bersifat koersif menimbulkan dualisme dengan Polri sebagai alat negara penegak hukum; dan b) bertentangan dengan asas atribusi kewenangan, legalitas penegakan hukum, dan non-duplication of authority. 3. Pasal 62 huruf c UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan Pasal 62 huruf c UU Kelautan pada intinya: a) fungsi Bakamla untuk “penjagaan dan pengawasan terhadap kegiatan di laut” menyalahi prinsip negara hukum, karena fungsi pengawasan kegiatan di laut sudah dimiliki lembaga sektoral sah seperti KPLP dan Pengawas Perikanan; b) frasa “penindakan pelanggaran hukum” mengandung unsur koersif yang seharusnya hanya dijalankan oleh aparat penegak hukum seperti Polri atau PPNS di bawah prosedur KUHAP. Norma tersebut tidak memberikan batasan hukum acara, mekanisme pengawasan atau prosedur pelimpahan perkara, menjadikan norma tersebut kabur dan multitafsir; c) frasa “penindakan pelanggaran hukum” yang tidak jelas, telah menciptakan ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang menegakkan hukum di laut, antara Bakamla, Polri atau TNI AL; dan d) kewenangan Bakamla untuk melakukan “penindakan pelanggaran hukum” merupakan kewenangan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, sehingga norma ini secara langsung melanggar atribusi konstitusional Polri. 4. Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan Pasal 63 ayat (1) UU Kelautan pada intinya: 105 a) Bakamla diberi kewenangan koersif tanpa penegasan hukum acara, tanpa pengawasan dari lembaga yudisial, dan tanpa mekanisme akuntabilitas hukum; b) kewenangan Bakamla untuk memberhentikan, memeriksa, dan menangkap kapal di laut tanpa menetapkan batas hukum acara yang jelas, menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mengatur prosedur penangkapan, standar pembuktian atapun mekanisme pengawasan terhadap tindakan Bakamla; c) kewenangan Bakamla untuk melakukan tindakan koersif berupa pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan dan penyerahan kapal, melampaui batas konstitusional dan menimbulkan duplikasi dan tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut; dan d) memberikan kewenangan yang luas meliputi pengejaran seketika, penghentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan penyerahan kapal, dimana seluruh tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersifat represif dan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik yang sah sesuai KUHAP. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Dalam perkara a quo, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Menurut Pemerintah, Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; 106 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU- III/2005, Nomor: 010/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, untuk menetapkan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya undangundang yang dimohonkan untuk diuji haruslah dipenuhi lima syarat yang bersifat kumulatif yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” B. Tanggapan Pemerintah atas Uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: a. bahwa Pemohon memiliki kapal KM. Suryani Ladjoni dan pada tanggal 31 Juli 2024 kapal tersebut telah ditangkap oleh Badan Keamanan Laut 107 Republik Indonesia dalam Operasi Pukat Manguni IV-24, dan selanjutnya dilakukan penahanan; dan b. penahanan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil dan operasional tetapi juga merugikan secara konstitusional hak-hak pemohon selaku pemilik kapal sebagai subjek hukum dalam memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; c. Kerugian yang dialami yaitu: 1) lost profit sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya didapatkan perusahaan milik Pemohon; dan 2) kerugian bahan bakar sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) berupa konsumsi bahan bakar minyak selama perjalanan dari lokasi penangkapan hingga berlabuh di Lantamal VIII Manado; d. Kerugian immateriil yang dialami Pemohon 1) rusaknya nama baik perusahaan dan hilangnya value bisnis perusahaan di mata dunia pelayaran; 2) kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis dan peluang kerja berikutnya; dan 3) timbulnya tekanan psikologis serta hilangnya rasa aman dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi; 2. Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional, dengan penjelasan sebagai berikut: a. tidak adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945: 1) terhadap dalil Pemohon, Pemerintah berpandangan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Namun bila dikaitkan dengan pasal-pasal a quo, justru ketentuan pasal-pasal a quo dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pengakuan, 108 jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tujuan pengaturan penyelenggaraan kelautan, khususnya yang diatur dalam Pasal 3 huruf d dan huruf g UU Kelautan, yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan kelautan bertujuan untuk: d. memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; dan g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara Kepulauan”; 2) ketentuan Pasal a quo mengatur mengenai penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut. Hal tersebut tidak melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan serta mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada relevansinya dalil Pemohon yang mengasumsikan ketentuan Pasal a quo mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara termasuk Pemohon; 3) bahwa dengan demikian Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dijadikan sebagai dalil adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dalam pengujian pasal-pasal UU Kelautan sehingga Pemohon jelas tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. tidak terdapat hak dan/atau kewenangan Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Bahwa Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 tetap melekat pada Pemohon dengan tidak terkurangi maupun terhalangi sedikit pun dengan keberlakuan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, meskipun Pasal a quo diberlakukan. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah 109 diperoleh oleh Pemohon di dalam Pasal a quo. Pemohon telah mendapatkan haknya melalui serangkaian perizinan sehingga kesempatan dan kepastian hukum telah diperoleh oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak relevan jika Pemohon menggunakan batu uji tersebut dalam melakukan pengujian Pasal a quo karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Pasal a quo; c. tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kasus yang terjadi dengan Pemohon merupakan permasalahan konkret atas penerapan norma a quo sehingga jelas bahwa kerugian yang diuraikan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan inkonstitusionalitas norma. Pemerintah menerangkan bahwa Mahkamah konstitusi sebagai guardian of constitution, putusannya bersifat erga omnes, tidak hanya akan mengikat Pemohon tetapi juga setiap Warga Negara di Indonesia, mengingat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah permasalahan individu yang dialami oleh Pemohon. Oleh karenanya dalam hal ini Pemerintah berpandangan bahwa tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. tidak adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang a quo, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) bahwa dalam permohonan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut atau peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam permohonan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum; 2) bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas yang pada intinya menguraikan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal-pasal a quo, maka 110 sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo. Oleh karena ketiadaan hubungan sebab akibat (causal verband) yang dibangun oleh Pemohon dalam positanya, maka sudah seharusnya permohonan ini dinyatakan kabur/obscuur; dan 3) bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, maka jelas tidak terdapat pertautan antara dalil kerugian Pemohon dengan ketentuan dalam UU Kelautan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan pengaturan yang ada dalam Pasal a quo; e. tidak adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal-Pasal a quo; dan 111 2) kerugian yang disampaikan pemohon merupakan kerugian materil yang tidak disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma undang- undang a quo. Hal ini dikuatkan dengan dalil Pemohon bahwa seluruh potensi kerugian aktual yang dapat dialami oleh Pemohon adalah sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Terhadap dalil pemohon tersebut, bahwa kerugian yang disampaikan pemohon merupakan kerugian materiil yang tidak disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma undang-undang a quo, tetapi kerugian materiil karena proses bisnis semata. Dengan demikian Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Oleh karenanya tidak relevan jika Pemohon menggunakan batu uji tersebut dalam melakukan pengujian Pasal a quo karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya pasal a quo. Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. 3. Selain itu Pemohon juga mencampuradukkan antara posita yang berisi kasus konkret dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma UUD 1945. Peristiwa yang dialami oleh Pemohon merupakan kasus konkret yang bukan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU- XII/2014 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “pencampuradukan antara posita yang berisi uraian kasus konkret dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma UUD 1945 telah mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur (obscuur libel)”. 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 112 dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal a quo, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang a quo. 6. Bahwa perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Pemohon telah memenuhi ketentuan pengujian undang-undang sebagai perkara yang abstrak, dan apakah Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya UU Kelautan sebagaimana di maksud, di mana hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan/atau dijelaskan secara objektif, nyata dan terang oleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, Nomor: 010/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan- putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. III. Latar Belakang A. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis 1. Landasan Filosofis Pembentukan organisasi Badan Keamanan Laut RI, perlu mempertimbangkan hal-hal yang berasal dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta 113 falsafah bangsa Indonesia, terutama Sila Kedua dan Sila Kelima dari Pancasila, serta Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pengelolaan terhadap segenap unsur kelautan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan bagi generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Dalam kehidupan bernegara aspek keamanan terutama di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan untuk menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Keamanan laut dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat didefinisikan sebagai kondisi dinamis yang menjamin laut dapat dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna, terbebas dari ancaman terhadap pelayaran/navigasi, serta pelanggaran hukum/kejahatan. Keamanan laut pada dasarnya ditegakkan untuk mewujudkan adanya good order at sea. Untuk mewujudkan good order at sea diperlukan 3 (tiga) hal, yakni kesadaran maritim (maritime awareness), sebuah kebijakan maritim (maritime policy), dan tata pemerintahan maritim yang terintegrasi (integrated maritime governance) serta ekonomi yang berkelanjutan (blue economy). Bakamla dengan tugas dan fungsinya mempedomani landasan idiil bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara, dan melaksanakan apa yang menjadi tujuan negara dalam UUD 1945. 2. Landasan Sosiologis Laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Kecenderungan ke depan sumber daya yang terkandung di wilayah daratan akan semakin langka, sedangkan sumber daya yang terkandung di laut dan udara belum 114 dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, padahal potensinya sangat besar. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, dilaksanakan pengelolaan terhadap segenap unsur kelautan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan bagi generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Pengelolaan dan pembangunan bidang kelautan yang meliputi berbagai macam sumber daya dan kompleksitas sektor atau kelembagaan memerlukan kerangka hukum yang sistemis dan terpadu dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan terkait sebagai realisasi dari pembentukan hukum nasional yang senantiasa relevan dan mutakhir serta ketentuan hukum laut internasional. Bahwa negara perlu menjamin terwujudnya kondisi keamanan di laut yang stabil guna mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui suatu sistem penegakan hukum yang terpadu, perlindungan, pelestarian lingkungan laut serta keselamatan aktifitas masyarakat dan negara di laut. Dengan demikian Bakamla perlu terus melakukan elaborasi kegiatan keamanan laut dan penegakan hukum dengan bekerja sama dengan seluruh instansi berwenang di bidang keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut dalam bentuk kegiatan penegakan hukum yang antara lain melalui kegiatan patroli bersama keamanan, keselamatan dan penegakan hukum. 3. Landasan Yuridis Bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya kondisi keamanan di laut yang stabil guna mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, Bakamla memiliki peran penting sebagai penjaga keamanan dan penegak hukum di wilayah perairan Indonesia. Bahwa sebelum UU ini terbentuk, melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 dibentuk Badan Koordinasi Keamanan di 115 Laut (Bakorkamla) yang diketuai oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Menhankam/Pangab) dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan tugas pokoknya mengooordinasikan seluruh kegiatan operasional keamanan di laut. Sehingga dalam menjawab tantangan dan permasalahan filosofis dan sosiologis tersebut, maka UU 32 Tahun 2004 tentang Kelautan lahir guna memberikan landasan hukum bagi Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tidak hanya sebatas menjalankan koordinatif, namun untuk melakukan patroli, penindakan, dan operasi keamanan di laut. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyebutkan bahwa terdapat tiga wewenang dari Bakamla, yakni: 1. melakukan pengejaran seketika; 2. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan 3. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. B. Latar Belakang Pembentukan Bakamla dalam Rancangan Undang- Undang Kelautan 1. Bahwa Pandangan Pemerintah mengenai RUU tentang Kelautan dalam Rapat Kerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Komisi IV DPR-RI tanggal 15 September 2014, yang menjadi Urgensi RUU tentang Kelautan meliputi: a) mainstreaming dan percepatan pembangunan kelautan nasional ke depan; b) breakthrough terhadap permasalahan peraturan perundang- undangan yang ada; 116 c) outward looking terhadap kepentingan kelautan bagi bangsa Indonesia ke depan; d) menetapkan yang belum diatur dalam undang-undang yang sudah ada di bidang kelautan; dan e) pelaksanaan Konvensi tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang diratifikasi melalui UU No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nation Convention on The Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Adapun yang menjadi breakthrough terhadap permasalahan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya terkait dengan tumpang tindih pengaturan yang mengakibatkan konflik kewenangan antar instansi, kemudian terhadap poin d, yang menjadi solusi pemecahan masalah penegakan hukum di laut khusunya terkait koordinasi penegakan hukum di laut karena adanya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan antar sektor, dan pembentukan Badan Keamanan Laut diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi penegakan hukum di laut, baik di perairan Indonesia maupun perairan yurisdiksi nasional. 2. Bahwa dalam Risalah Rapat Komisi IV DPR-RI dalam Rapat Panitia Kerja (PANJA) Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Bulog serta Dewan Kelautan Indonesia, yang menjadi Materi Muatan RUU Kelautan antara lain: a) kebijakan pembangunan kelautan yang berkelanjutan, b) pembentukan kementerian koordinator maritim/kelautan dan c) pembentukan badan tunggal pertahanan, keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut. Bahwa kelembagaan pengaturan kelembagaan dalam RUU tentang Kelautan mengamanatkan dua hal penting, yaitu: a) pembentukan kementerian koordinator maritim/kelautan; b) pembentukan badan tunggal yang menangani pertahanan, keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut. Bahwa selanjutnya Pemerintah memandang Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan memiliki urgensi untuk mewujudkan untuk diwujudkan maksudnya menjadi undang-undang karena: 117 a) dalam rangka pengarus utamaan atau mindstreaming dan percepatan pembangunan kelautan nasional kedepan; b) menjadi Breakthrough terhadap permasalahan peraturan perundang- undangan yang ada khususnya terkait dengan tumpang tindih pengaturan yang mengakibatkan konflik kewenangan antar instansi; c) mengantisipasi terhadap kepentingan serta tantangan Indonesia sejalan dengan mulai beralihnya arah pemanfaatan sumber daya dari yang berbasis daratan ke sumberdaya yang berbasis laut; d) menjadi solusi pemecahan, masalah penegakan hukum di laut khusunya terkait koordinasi penegakan hukum di laut karena adanya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan antar sektor, pembentukan profil badan keamanan laut diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi, penegakan hukum di laut baik diperairan Indonesia maupun di perairan yurisdiksi nasional; dan e) memperkuat komitmen Indonesia dalam implementasi konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. 3. Bahwa dalam Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia pada Rapat Paripurna DPR RI Pembahasan RUU tentang Kelautan tanggal 29 September 2014 yang dibacakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI menyatakan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini semua pihak telah menyetujui kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai wadah koordinasi bagi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang selama ini telah ditunggu-tunggu pembentukannya dan diharapkan penegakan hukum di laut menjadi lebih terintegrasi, terkoordinasi, efektif, dan efisien. Bahwa, Penjelasan PP 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, menyatakan mengenai memperkuat tujuan pembentukan Bakamla, yaitu: 1. dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia guna menjaga kedaulatan, kepastian hukum, dan 118 meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pengguna laut diperlukan pengaturan mengenai penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 2. untuk mengoptimalkan peran Pemerintah dalam melaksanakan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, perlu pengaturan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta optimalisasi sinergitas penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia berdasarkan Pasal 62 huruf a, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 3. penanganan keamanan dan keselamatan di laut saat ini dilaksanakan secara sektoral oleh beberapa kementerian/ lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan. Untuk itu pelaksanaan tugas Patroli dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia memerlukan upaya penataan yang sinergis untuk kepentingan nasional; 4. penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu agar efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di laut. Untuk itu, diperlukan upaya penataan dan penegakan hukum di pelaksanaan Patroli keamanan, keselamatan, Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang efektif dan efisien; 5. penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang 119 efektif dan efisien perlu ditunjang dengan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional yang terintegrasi antar kementerian/ lembaga. Integrasi sistem informasi bertujuan untuk memantau Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia secara komprehensif dan terpusat untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga serta pengambilan keputusan terkait permasalahan lintas sektor; 6. selain mengatur penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Peraturan Pemerintah ini juga menempatkan Badan bertindak sebagai koordinator kementerian/lembaga pada forum internasional guna terciptanya satu pintu distribusi informasi mengenai kondisi nasional di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Selain itu, secara khusus untuk kerja sama coast guard, Badan merupakan perwakilan pemerintah Indonesia; 7. untuk pengelolaan Sumber Daya Kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, maka disusun UU Kelautan, yang tujuannya adalah: a. menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim; b. mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; c. mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa lndonesia; d. memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; e. memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat; f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan 120 secara optimal dan terpadu; g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara Kepulauan; dan h. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara. IV. Bahwa sebelum menjawab pokok permohonan, Pemerintah menjelaskan kronologis penindakan hukum atas KM. Suryani Ladjoni atas permohonan Pemohon, sebagai berikut: 1. Bahwa pada hari Rabu, 31 Juli 2024 pukul 10:00 WITA, HSC 32-03 Bakamla melaksanakan patroli mandiri “PUKAT MANGUNI-IV/24” dalam rangka Gelar Patroli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Pada pukul 15:45 WITA posisi 01º 47’ 33” U - 124º 57’ 49” T HSC 32-03 mendeteksi satu buah kapal KM Suryani Ladjoni dan secara pandangan visual kondisi berkarat dan kropos sehingga diduga tidak laik laut dan dikhawatirkan berdampak negativ pada keselamatan pelayaran. Pukul 16.00 WITA, HSC 32-03. Melaksanakan penghentian, pemeriksaan, penggeledahan, dan penangkapan terhadap KM. SURYANI LADJONI pada posisi 01° 54’ 09” U - 125° 02’ 29” T di wilayah Perairan Pulau Talise, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Data Kapal, sebagai berikut: a) Nama Kapal : KM. SURYANI LADJONI b) Kebangsaan : Indonesia c) Nama Nakhoda : Stefanus Saliba d) Grosse Tonage : 2.226 GT e) Pemilik : PT. Pelayaran Surya Bintang Timur f) Jumlah ABK : 17 Orang g) Jumlah Penumpang : NIHIL h) Rute Pelayaran : Bitung-Bontang Dugaan pelanggaran yang ditemukan, sebagai berikut: a) tidak dilengkapi dengan Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar; 121 b) tidak dilengkapi dengan Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal; c) daerah pelayaran kapal tersebut adalah Perairan Indonesia, akan tetapi daerah operasionalnya masih A1. Seharusnya A1+A2 mengingat kapal tersebut memiliki rute pelayaran lebih dari 300 NM; d) perangkat EPIRB dan SART sudah expired pada bulan Mei 2024; e) perangkat Navtex diatas kapal tidak berfungsi; f) perangkat EPIRB belum diregistrasi ke Basarnas; g) perangkat AIS belum diregistrasi ke Kominfo; h) perangkat GMDSS tidak tersedia; dan i) Cadet mesin atas nama Sayyid Rindra Jaya tidak masuk dalam buku SIJIL. Hasil pemeriksaan kapal patrol Bakamla RI, sebagian besar merupakan pelanggaran hukum terkait keselamatan laut. 2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 pukul 07.00 WITA. Berdasarkan Telegram Komandan HSC 32-03 No : R.244/HSC 32-03/OPS PUKAT MANGUNI-IV/24 Tahap III/Bakamla RI/0724 tanggal 31 Juli 2024 tentang Laporan Pemeriksaan terhadap KM. Suryani Ladjoni, maka dikeluarkan Surat Perintah Nomor: HK.05.01/1085/2024 tanggal 02 Agustus 2024 tentang pelaksanaan kegiatan koordinasi penanganan perkara terhadap Kapal KM. Suryani Ladjoni tangkapan HSC 32-03 di Sulawesi Utara, dalam hal ini Unit Penindakan Hukum melaksanakan koordinasi dengan instansi berwenang. Pukul 16.00 WITA, Komandan HSC 32-03 melaksanakan serah terima penanganan perkara KM. SURYANI LADJONI kepada Tim Unit Penindakan Hukum Bakamla RI dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST-002/HSC 32- 03/VIII/2024. Pukul 21.58 WITA, Tim Unit Penindakan Hukum Bakamla melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima, berkas pemeriksaan kapal, muatan, dan ABK KM. SURYANI LADJONI dari Bakamla kepada Penyidik Satrol Lantamal VIII Manado dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:BA-11/HK.05.01/UPH/ BAKAMLA/VIII/2024. 3. Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh petugas HSC 32-03 Bakamla RI, KM Suryani Ladjoni GT 2226 diduga melakukan pelanggaran dan tindak pidana pelayaran sehingga HSC 32-03 Bakamla RI yang pada 122 waktu itu melaksanakan Operasi Penegakan Hukum ”Ops Pukat Manguni IV/24 Tahap III” melaksanakan penegakan hukum terhadap KM Suryani Ladjoni. 4. Bahwa penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KM Surayani Ladjoni dengan cara-cara yang sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) UU Kelautan yaitu dengan memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang dalam hal ini TNI Angkatan Laut yang berdasarkan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. V. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI 1. Bahwa Bakamla dibentuk berdasarkan Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan yang berbunyi: “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.” 2. Bahwa Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya (vide Pasal 60 UU Kelautan). Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut diatur dengan Peraturan Presiden (vide Pasal 67 ayat (3) UU Kelautan). 3. Bahwa Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (vide Pasal 61 UU Kelautan). Dalam melaksanakan tugas, Bakamla menyelenggarakan fungsi: a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 123 c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; dan f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. 4. Bahwa dalam melaksankan tugas dan fungsi tersebut, Bakamla berwenang (vide Pasal 63 UU Kelautan): a. melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bahwa Kewenangan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. 5. Bahwa dalam hal untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 UU 32/2014 maka dibentuk Perpres 178/2014 tentang Bakamla sebagai berikut: 1) Pasal 3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakamla menyelenggarakan fungsi: a. menyusun kebijakan nasional di bidang kearnanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; 124 d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan g. melaksanakan tugas lain dalam sistern pertahanan nasional. 2) Pasal 4 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bakamla berwenang: a. melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, mernbawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pasal 4 ayat (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. 6. Bahwa dalam hal penguatan tugas dan fungsi di bidang keamanan keselamatan, penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, peran Bakamla diperkuat melalui dibentuknya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (selanjutnya disebut PP 13/2022). 7. Bahwa penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, meliputi kegiatan: a. kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; b. Patroli; c. pencarian dan pertolongan; d. penegakan hukum; e. Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional; dan 125 f. pemantauan dan evaluasi 8. Bahwa penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dilaksanakan oleh Bakamla, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Bakamla meliputi: a. pengumpulan data dan informasi, yaitu untuk mencari, mengumpulkan, menemukan, dan mengolah data dan informasi terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau tindak pidana. kegiatan tersebut dapat melibatkan instansi terkait dan/atau instansi teknis; b. penindakan, yang dilakukan dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup atau tertangkap tangan, Bakamla menyerahkan hasil penindakan kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut, dengan memuat: 1) laporan kejadian; 2) gambar situasi pengejaran dan penindakan/peta oleat; 3) pernyataan tentang posisi kapal; 4) surat perintah dan berita acara pemeriksaan kapal, orang, dan muatan; 5) berita acara penangkapan; 6) surat perintah dan berita acara membawa kapal dan orang; 7) dokumentasi; dan 8) berita acara serah terima kapal, perlengkapan kapal, orang, dan dokumen; dan c. penyerahan hasil penindakan, yang dilakukan dalam waktu segera kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian instansi yang memiliki kewenangan penyidikan wajib menerima dan menindaklanjuti hasil penindakan tersebut. 9. Bahwa Bakamla mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan keamanan, keselamatan dam penegakan hukum. 126 10. Bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional, Bakamla menyelenggarakan fungsi sebagai pusat informasi keamanan dan keselamatan laut. 11. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan “Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945”, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. bahwa Bakamla dalam pelaksanaan operasionalnya memegang fungsi komando dan kendali, yang mensinergikan instansi-instansi penegak hukum di laut meliputi instansi terkait dan instansi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa ruang lingkup penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bakamla tidak sampai mencakup tahap penyidikan, atau sampai mengambil alih peran Polri dalam penegakan hukum tetapi meliputi pengumpulan data dan informasi, penindakan, dan penyerahan hasil penindakan; c. Bakamla selanjutnya menyerahkan hasil penindakan kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut, yang dilakukan dalam waktu segera kepada instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU 8/1981) yang berbunyi: Pasal 18 ayat (1) UU 8/1981: “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.’ Pasal 111 ayat (1) UU 8/1981: (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. 127 d. bahwa penyerahan hasil penindakan tersebut harus diserahkan secara lengkap dengan berita acara serah terima hasil penindakan untuk proses hukum lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU 8/1981 yang berbunyi: (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaandan tindakan lain dalam rangka penyidikan. e. bahwa terkait penindakan, berdasarkan ketentuan Pasal 28 Perpres 178/2014 Bakamla membentuk Unit Penindakan Hukum yang terdiri atas personel yang merupakan representasi kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut; f. bahwa berdasarkan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan: ”Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” TNI Angkatan Laut merupakan penyidik tindak pidana pelayaran; g. bahwa dalam rangka penegakan hukum tersebut, Bakamla mengoordinasikan pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum kepada TNI Angkatan Laut, Polri (Direktorat Kepolisian Perairan), Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan memberi kewenangan penegakan hukum kepada lembaga yang tidak memiliki dasar atribusi konstitusional, dan Bakamla telah mengambil alih peran POLRI dalam penegakan hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon. 12. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan “Pasal 61 UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai 128 kekuatan hukum mengikat, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. bahwa terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki aset patroli di laut, yaitu TNI-AL, Polri/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan-Direktorat Jenderal Bea-Cukai, dan Bakamla; b. bahwa berbagai lembaga yang ada sebagai pemegang kewenangan tersebut belum terintegrasi, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, kehadiran Bakamla diperlukan dalam rangka menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; c. bahwa Patroli dilaksanakan oleh Bakamla dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara sinergi melalui rencana Patroli nasional yang disusun dan disepakati bersama oleh Bakamla dan instansi terkait; d. bahwa Patroli terdiri atas: 1) Patroli bersama, yang diselenggarakan oleh Bakamla dengan melibatkan instansi terkait dan instansi teknis (instansi teknis adalah instansi yang tidak memiliki armada Patroli dan memiliki keterkaitan tugas dan/atau kewenangan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia). secara bersama- sama, terpadu, dan terintegrasi. Adapun kewenangan personel instansi terkait dan instansi teknis yang ditunjuk dalam Patroli bersama tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangan instansi asalnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2) Patroli mandiri, yang diselenggarakan oleh Bakamla dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaan patroli tersebut, Bakamla dan instansi terkait dapat melibatkan instansi teknis; dan 3) Patroli terkoordinasi, yang diselenggarakan oleh Bakamla dan/atau instansi terkait dengan instansi penegak hukum negara 129 lain di kawasan berdasarkan perjanjian kerja sama secara bilateral atau multilateral, perjanjian kerja sama tersebut disusun dan ditetapkan oleh Kepala Bakamla dan/atau pimpinan Instansi Terkait bersama dengan pimpinan instansi penegak hukum negara lain; dan e. bahwa dalam pelaksanaan Patroli, Bakamla dan instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan secara selektif dengan pertimbangan dugaan pelanggaran, kelancaran pelayaran, atau data dari sistem informasi terhadap kapal, instalasi, bangunan, dan pulau buatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan setiap pemeriksaan dicatat melalui Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut. 13. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan “Pasal 62 huruf c UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. bahwa dalil pemohon tidak berdasar dengan alasan UU No. 32 Tahun 2014 adalah undang-undang yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan pelindungan sumber daya kelautan dalam kerangka negara kepulauan; ketentuan di dalamnya, termasuk Pasal 62 huruf c, dimaksudkan sebagai aturan pelaksana yang bersifat teknis dan tata kelola untuk mencapai tujuan nasional di bidang kelautan. Sebagai undang-undang sektoral, UU Kelautan berada dalam hierarki norma yang tunduk pada UUD 1945 dan berfungsi menerjemahkan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam kebijakan operasional di laut; b. kesesuaian dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pengaturan administratif dan teknis dalam UU Kelautan memperkuat prinsip ini dengan menyediakan kerangka hukum untuk pengelolaan sumber daya laut, mekanisme perizinan, dan penegakan aturan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku dan negara. Oleh karena itu, norma pelaksana seperti Pasal 62 huruf c justru mengimplementasikan prinsip negara hukum, bukan bertentangan dengannya; 130 c. kesesuaian dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi tiap warga negara. Ketentuan teknis dalam UU Kelautan yang mengatur pemanfaatan ruang laut dan kegiatan kelautan dapat dipandang sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang mendukung terciptanya lapangan kerja dan penghidupan yang layak di sektor kelautan. Dengan demikian, pengaturan tersebut bersifat pro-ekonomi sosial dan sejalan dengan tujuan Pasal 27 ayat (2); d. kesesuaian dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan administratif yang jelas dalam UU Kelautan memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan perlakuan yang setara, prosedur perizinan yang transparan, dan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga mendukung pemenuhan hak konstitusional tersebut; e. kesesuaian dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal 30 ayat (4) membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pengelolaan kelautan yang diatur oleh UU, termasuk aspek keselamatan dan pengawasan di laut, dapat memperkuat kemampuan nasional dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam fungsi-fungsi tersebut, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional tentang pertahanan dan keamanan; f. berdasarkan fungsi UU sebagai norma pelaksana yang menerjemahkan prinsip konstitusional ke dalam kebijakan teknis, Pasal 62 huruf c UU No. 32 Tahun 2014 dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, selama penerapan pasal tersebut dilakukan dengan menjunjung prinsip kepastian hukum, non- diskriminasi, perlindungan hak asasi, dan kepentingan pertahanan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD; dan g. selain itu dari implementasi dalam aspek penegakan hukum dimana Bakamla dalam hal penyerahan hasil penindakan KM Suryani Ladjoni 131 kepada TNI AL merupakan tindakan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam rangka proses hukum pelanggaran atas dugaan pelanggarannya oleh instansi yang berwenang guna menentukan dugaan perbuatan melawan hukum, dan tindakan tersebut tidak mencerminkan diskriminasi karena seluruh hasil penindakan oleh Bakamla selalu dilimpahkan kepada instansi yang berwenang. 14. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan “Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. bahwa dalil permohon tidak berdasar. UU No. 32 Tahun 2014 adalah undang-undang sektoral yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan pelindungan sumber daya kelautan dalam kerangka negara kepulauan, setiap pasal dalam UU ini, termasuk Pasal 63, berfungsi sebagai norma pelaksana yang harus selaras dengan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 menempatkan prinsip-prinsip dasar negara hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan, kepastian hukum dan perlakuan sama, serta peran masyarakat dalam pertahanan negara yang menjadi tolok ukur konstitusional bagi peraturan pelaksana; b. kesesuaian dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pengaturan teknis dalam Pasal 63 yang mengatur aspek operasional kelautan memperkuat pelaksanaan prinsip ini dengan menyediakan kerangka hukum untuk tata kelola, perizinan, dan penegakan aturan di laut. Dengan demikian, Pasal 63 bersifat implementatif dan konsisten dengan prinsip negara hukum, bukan bertentangan dengannya. Tindakan Bakamla dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kesesuaian dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan dalam Pasal 63 yang mengatur pemanfaatan 132 ruang laut, kegiatan ekonomi kelautan, atau mekanisme pengelolaan dapat dilihat sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang mendukung terciptanya lapangan kerja dan penghidupan layak di sektor maritim, sehingga sejalan dengan tujuan Pasal 27 ayat (2); d. kesesuaian dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan administratif dan prosedural dalam Pasal 63 memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan perlakuan setara, transparansi, dan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat pesisir, sehingga mendukung pemenuhan hak konstitusional tersebut; e. kesesuaian dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal 30 ayat (4) membuka ruang partisipasi masyarakat dalam usaha pertahanan dan keamanan. Pengaturan kelautan yang memuat aspek keselamatan, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi dapat memperkuat kemampuan nasional menjaga kedaulatan dan keamanan maritim serta memfasilitasi peran serta masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional tentang pertahanan negara; dan f. secara sistematik dan fungsional Pasal 63 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2014 dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, dan merupakan norma pelaksana yang menerjemahkan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam kebijakan teknis kelautan. Selama penerapan pasal tersebut menjunjung kepastian hukum, nondiskriminasi, perlindungan hak asasi, dan kepentingan pertahanan negara, tidak terdapat pertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. VI. DAMPAK APABILA PETITUM PEMOHON DIKABULKAN Berdasarkan seluruh uraian Pemerintah di atas, Pemerintah perlu menyampaikan dampak apabila petitum Pemohon dikabulkan dengan penjelasan sebagai berikut: 133 1. Jika permohonan dikabulkan akan menciptakan kekosongan hukum atau ketidakpastian dalam penerapan norma terkait, yang selama ini telah menjadi landasan bagi berbagai kebijakan dan kegiatan yang ada dalam pengelolaan kelautan. Bahwa Pasal a quo merupakan implementasi Indonesia dalam memperkuat komitmen Indonesia dalam implementasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. 2. Tidak tercapainya tujuan pengelolaan keamanan laut yang terintegrasi dan terpadu. Jika permohonan ini dikabulkan maka penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia menjadi tidak terintegrasi dan terpadu sehingga pelaksanaan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia tidak tercapai. Padahal pengelolaaan keamanan laut merupakan bagian dari tujuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di laut. 3. Bahwa apabila Pasal a quo dikabulkan, maka Bakamla sebagai lembaga yang mengoordinasikan pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum menjadi berkurang bahkan hilang sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum di laut lintas instansi. 4. Jika permohonan dikabulkan menyebabkan inefisiensi operasionalisasi penegakan hukum di laut dan menurunkan daya tangkal negara. 5. Apabila permohonan dikabulkan akan berpotensi menimbulkan kerawanan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wiilayah yurisdiksi Indonesia seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perompakan, terorisme, pelanggaran perizinan pelayaran, dan pelanggaran perbatasan wilayah negara karena berkurangnya penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. VII. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitusional 134 review) ketentuan pasal undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4) Menyatakan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aqua ex bono). [2.5] Menimbang bahwa selain itu, Presiden mengajukan seorang ahli yakni Prof. Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Ph.D. yang keterangannya telah diterima Mahkamah pada tanggal 3 Maret 2026 dan telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Maret 2026 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Tata Kelola Hukum dan Kelembagaan Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia I. Pendahuluan Wilayah laut Indonesia merupakan ruang hidup dan ruang ekonomi yang aktivitas manusianya jauh lebih kompleks dibanding wilayah darat, karena melibatkan perlintasan lintas batas, risiko keselamatan yang tinggi, serta pemanfaatan sumber daya pada tiga dimensi sekaligus: kolom air, dasar laut, dan tanah di bawahnya (Josina Augustina Yvonne Wattimena, “Urgency of Boundary Maritime Management: Strategies to Prevent Conflicts,” Indonesian Journal of International Law 15, no. 1 (2017): 29, 34). Kompleksitas tersebut tampak pada beragamnya kegiatan formal—pelayaran niaga, perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, jasa pelabuhan dan logistik, survei dan riset kelautan, 135 pembangunan instalasi lepas pantai, hingga aktivitas pertahanan dan keamanan— serta kegiatan informal yang masif seperti nelayan tradisional, transportasi rakyat antarpulau, dan ekonomi pesisir yang bertumpu pada laut (Ahmad Wahid et al., “Implementation of Safety Management System on Traditional Shipping for Strengthening the Blue Economy,” E3S Web of Cmultimulti-aktor-aktoronferences 425 (2023): 1–3). Karena objek yang diatur berbeda-beda, negara tidak cukup mengatur “laut” sebagai satu rezim tunggal (Revency Vania Rugebregt, “Government Policy in the Natural Resource Management of Local Community,” Hasanuddin Law Review 2, no. 1 (2016): 126). Regulasi harus mampu menjamin ketertiban, keselamatan, dan keamanan bagi seluruh pengguna laut, sekaligus tetap memberi kepastian agar aktivitas ekonomi yang sah tidak terganggu oleh praktik pemeriksaan yang sewenang-wenang. Keragaman pengaturan ini juga dipengaruhi oleh luas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan oleh perbedaan rezim kewenangan negara menurut hukum internasional dan nasional, terutama pada laut wilayah, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen (Yerrico Kasworo, “Restrukturisasi Kewenangan Guna Mendukung Pengelolaan Ruang Laut yang Berdaulat dan Berkelanjutan,” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 2 (2019): 270). Dalam kondisi kegiatan yang pada, ancaman terhadap keselamatan dan keamanan cenderung permanen: perampokan, narkotika, penyelundupan manusia/barang, IUU fishing, pelanggaran kepabeanan, dan pelanggaran pelayaran (M. Najeri Al Syahrin, “Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia,” Indonesian Perspective 3, no. 1 (2018): 10). Konsekuensinya, penegakan hukum di laut melibatkan banyak instansi (Yerrico Kasworo, “Restrukturisasi Kewenangan Guna Mendukung Pengelolaan Ruang Laut yang Berdaulat dan Berkelanjutan,” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 2 (2019): 270) di mana sebagian memiliki armada kapal (misalnya Bakamla, TNI AL, Polairud, PSDKP, KPLP, Bea Cukai) dan sebagian dominan pada proses lanjutan di darat/pelabuhan (misalnya Imigrasi, Kejaksaan, pengadilan, syahbandar/KSOP). Tantangan utama dalam kondisi yang multi aktor penegak hukum ini adalah memastikan pembagian peran yang jelas, koordinasi efektif, serta SOP dan akuntabilitas yang menjamin kepastian hukum bagi semua pengguna laut. 136 II. Kompleksitas Kegiatan di Wilayah Laut Wilayah laut merupakan ruang hidup dan ruang ekonomi yang aktivitas manusianya jauh lebih kompleks dibanding wilayah darat, karena melibatkan perlintasan lintas batas, risiko keselamatan tinggi, serta pemanfaatan sumber daya pada tiga dimensi sekaligus: kolom air, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Pada sektor formal, kegiatan utama meliputi pelayaran niaga (angkutan penumpang dan barang), perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, jasa pelabuhan dan logistik, survei dan riset kelautan, pembangunan instalasi lepas pantai, serta aktivitas pertahanan dan keamanan (I Putu Wahyu Wedanta Pucangan, Tri Anggraini Prajnawrdhi, and I Nyoman Widya Paramadhyaksa, “Tipologi dan Dinamika Wilayah Pesisir Padangbai di Kabupaten Karangasem,” RUANG- SPACE Jurnal Lingkungan Binaan (Space Journal of the Built Environment) 10 no. 2 (2023): 131, 137, 141–43). Pada saat yang sama, terdapat sektor informal yang juga masif: nelayan tradisional skala kecil, transportasi rakyat antarpulau, aktivitas ekonomi pesisir yang bergantung pada laut (pasar ikan, bongkar muat tradisional), hingga praktik penangkapan ikan yang sering berada dalam area abu-abu administrasi perizinan (Muhammad Abrar Aminuddin and Agussalim Burhanuddin, “Potensi Kekayaan dan Keberagaman Maritim di Wilayah Papua dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat,” MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 1, no. 4 (2023): 161, 163, 165, 172, 175). Di tingkat pemanfaatan sumber daya, kolom air menjadi lokasi perikanan, pelayaran, dan wisata; dasar laut menjadi lokasi kabel dan pipa bawah laut, jangkar, serta potensi mineral tertentu; sedangkan tanah di bawahnya berkaitan dengan sumber daya minyak dan gas serta aktivitas pengeboran yang menuntut standar keselamatan, lingkungan, dan keamanan yang ketat (Munsharif Abdul Chalim, “Harmonization of the National and International Law on the Usage Settings of Natural Resources in the Territory of the Republic of Indonesia,” Jurnal Pembaharuan Hukum 4, no. 2 (2017): 193–94, 199). Kompleksitas kegiatan tersebut secara konseptual menuntut keragaman regulasi. Negara tidak cukup hanya mengatur “laut” sebagai satu rezim tunggal, karena objek yang diatur berbeda-beda: keselamatan pelayaran, pengelolaan 137 sumber daya ikan, perlindungan lingkungan, kepabeanan, imigrasi, hingga penanggulangan kejahatan transnasional (Noviyanti and Eliyanti Agus Mokodompit, “Regulasi Industri Maritim: Analisis Kebijakan, Tantangan Global, dan Implikasi terhadap Keberlanjutan Sektor Pelayaran,” Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) 4, no. 4 (2025): 6670–71, 6674, 6677). Oleh sebab itu, kebutuhan regulasi khusus lahir untuk memastikan tiga tujuan yang saling terkait: ketertiban, keselamatan, dan keamanan bagi semua pengguna laut. Regulasi yang spesifik juga diperlukan agar aktivitas ekonomi yang sah tidak terganggu oleh pemeriksaan yang sewenang- wenang, namun pada saat yang sama negara tetap mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Perbedaan pengaturan hukum dan kewenangan juga dipengaruhi oleh luas dan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, serta oleh perbedaan rezim kewenangan menurut hukum internasional dan nasional. Di laut wilayah dan perairan kepulauan, negara menjalankan kedaulatan sehingga ruang pengaturan dan penegakan hukum paling luas, dengan tetap menghormati rezim lintas damai dan ketentuan jalur laut kepulauan (Dariusz R. Bugajski, “Navigational Rights in Archipelagic Waters,” Polish Review of International and European Law11, no. 2 (2022): 233, 238).Di zona tambahan, negara memiliki kewenangan terbatas untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran tertentu (misalnya yang berkaitan dengan kepabeanan, kesehatan dan imigrasi) (Yerrico Kasworo, “Restrukturisasi Kewenangan Guna Mendukung Pengelolaan Ruang Laut yang Berdaulat dan Berkelanjutan,” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 2 (2019): 270). Di zona ekonomi eksklusif (ZEE), negara memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi fungsional—terutama terkait sumber daya hayati, perlindungan lingkungan, penelitian ilmiah kelautan, dan instalasi—sehingga penegakan hukum harus menyesuaikan jenis pelanggarannya (Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi, “Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982,” Mulawarman Law Review 5, no. 1 (2020): 38). Di landas kontinen, fokus kewenangan berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dasar laut dan tanah di bawahnya (Munsharif Abdul Chalim, “Harmonization between the National and International Law on the Usage Settings of Natural Resources in the Territory of the Republic of Indonesia,” Jurnal Pembaharuan 138 Hukum 4, no. 2 (2017): 193). Sementara itu, pelayaran sebagai “aktivitas utama” yang melintasi semua zona memiliki rezim tersendiri karena menyangkut keselamatan jiwa, keamanan pelayaran, serta standar internasional. Dalam kondisi kegiatan yang padat dan kompleks, aspek penegakan hukum menjadi sangat penting karena ancaman terhadap keselamatan dan keamanan cenderung permanen. Berbagai tindak pidana dan pelanggaran kerap terjadi: perampokan dan kekerasan di laut, perdagangan narkotika, penyelundupan manusia dan perdagangan orang, penyelundupan barang, pencurian ikan (IUU fishing), pelanggaran kepabeanan, serta pelanggaran pelayaran (misalnya kelaikan, dokumen, muatan berbahaya) (Ika Dewi Sartika Saimima, Clara Ignatia Tobing, and Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky, “Human Trafficking on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Cases as Transnational Crime on Indonesia Coastal Boundary,” Journal of Law, Politic and Humanities 2, no. 2 (2022): 52). Karena itu, regulasi tingkat undang- undang yang berkaitan langsung dengan laut tersebar pada beberapa rezim, antara lain: UU Kelautan, UU Pelayaran, UU Perikanan, UU ZEE Indonesia, UU Landas Kontinen, UU Kepabeanan/Cukai, UU Keimigrasian, UU Narkotika, UU Lingkungan Hidup, serta UU tentang TNI/Polri yang memberi dasar fungsi dan kewenangan penegakan hukum pada instansi terkait sesuai ruang lingkupnya. Konsekuensi logisnya, penegakan hukum di laut melibatkan banyak instansi (Yerrico Kasworo, “Restrukturisasi Kewenangan Guna Mendukung Pengelolaan Ruang Laut yang Berdaulat dan Berkelanjutan,” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 2 (2019): 271). Instansi yang memiliki armada kapal dan beroperasi langsung di laut antara lain: Bakamla (patroli keamanan dan keselamatan serta koordinasi), TNI AL (pertahanan dan dukungan penegakan hukum tertentu), Polri—Polairud (penegakan hukum pidana umum di perairan sesuai kewenangan), KKP—PSDKP (pengawasan dan penindakan di bidang perikanan), Kemenhub—KPLP/Hubla (keselamatan dan keamanan pelayaran), serta Bea Cukai (penindakan kepabeanan). Instansi lain dapat berperan tanpa armada organik atau lebih dominan di darat/pelabuhan, namun tetap krusial dalam rantai penegakan hukum, seperti Imigrasi (pemeriksaan orang dan dokumen perjalanan), Kejaksaan (penuntutan), pengadilan, dan otoritas administratif pelabuhan (misalnya syahbandar/KSOP) dalam ranah keselamatan dan kepatuhan. Dengan ekosistem yang demikian, tantangan utamanya adalah 139 memastikan pembagian peran yang jelas, koordinasi yang efektif, serta SOP dan akuntabilitas yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh pengguna laut. Gambar 1. Ilustrasi kewenangan penegak hukum di laut Indonesia. III. Bakamla Sebagai Lembaga “Coast Guard” Penegakan hukum di laut Indonesia sejak awal merupakan isu tata kelola yang khas karena sifatnya multi-rezim dan multi-aktor (Yerrico Kasworo, “Restrukturisasi Kewenangan Guna Mendukung Pengelolaan Ruang Laut yang Berdaulat dan Berkelanjutan,” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 2 (2019): 271). Berbeda dengan penegakan hukum di darat yang relatif lebih “terpusat” pada aparat tertentu, penegakan hukum di laut melibatkan berbagai kementerian/lembaga yang masing-masing membawa mandat sektoral: perikanan, pelayaran, kepabeanan, imigrasi, lingkungan, keamanan, hingga pertahanan (Muhammad Nizar Kherid and Aminah, “Integrasi Konsep Konservasi Laut Menjadi Pertahanan Laut dalam Penegakan Hukum Laut Perspektif Biosentrisme,” Law Reform 15, no. 2 (2019): 263–264). Konsekuensi langsungnya adalah masalah klasik “koordinasi”: tumpang tindih patroli, perbedaan standar pemeriksaan, ketidakjelasan chain of custody barang bukti, hingga ketidakseragaman tindak lanjut ketika sebuah kapal dihentikan di laut (Arie Afriansyah and Muhammad Syahravi Hatta, “Dilemmatic Border Protection: Indonesia’s International Obligation for Refugees vs National Interests,” in Brill | Nijhoff eBooks (Leiden: Brill, 2024), 69– 70). Karena itu, sejak periode awal pembentukan kebijakan keamanan laut, Indonesia mencari “wadah” koordinasi— mulai dari forum koordinasi keamanan laut, lalu kelembagaan Bakorkamla, hingga 140 akhirnya ditingkatkan menjadi Bakamla. Transformasi kelembagaan ini pada dasarnya adalah respons terhadap kebutuhan yang sama: membangun pusat gravitasi operasional (operational hub) agar penegakan hukum tidak berjalan sebagai kepingan sektoral yang terpisah, melainkan sebagai sistem yang saling terhubung. Peningkatan dari Bakorkamla ke Bakamla juga perlu dipahami sebagai upaya memperbaiki kesenjangan kapasitas dalam menjaga ruang laut Indonesia yang sangat luas. Wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksinya—dengan karakter kepulauan, selat strategis, dan perbatasan maritim yang panjang— menciptakan kebutuhan presence yang konsisten. Dalam realitas operasional, tidak ada satuan penegak hukum sektoral yang secara sendirian mampu meliputi seluruh ruang laut itu secara memadai (Yetty Komalasari Dewi, Arie Afriansyah, and Aristyo Rizka Darmawan, “Comparative Law Enforcement Model at Sea: Lesson Learned for Indonesia,” Indonesian Journal of International Law 18, no. 1 (2020): 98–99). Bahkan ketika setiap instansi memiliki kapal patroli, cakupan, interoperabilitas, dan pola operasi berbeda sehingga kerap muncul coverage gap: ada area yang tidak terpantau, sementara di area lain terjadi penumpukan patroli. Bakamla dirancang untuk menjembatani problem ini: bukan menggantikan kewenangan sektoral secara serta-merta, melainkan mengonsolidasikan patroli keamanan dan keselamatan sebagai “payung” operasi yang memungkinkan negara hadir secara lebih merata—serta memungkinkan penindakan awal dilakukan cepat, sebelum perkara diserahkan kepada instansi yang berwenang memprosesnya (Arie Afriansyah, Christou Imanuel, and Aristyo Rizka Darmawan, “Nurturing Hero or Villain: BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard,” Politics and Governance 12 (2024): 4). Keluhan pengguna laut mempertegas urgensi tersebut. Salah satu kritik yang mengemuka adalah praktik pemeriksaan berulang oleh beberapa instansi yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan membuka ruang praktik koruptif oleh oknum (Arie Afriansyah and Muhammad Syahravi Hatta, “Dilemmatic Border Protection: Indonesia’s International Obligation for Refugees vs National Interests,” in Brill | Nijhoff eBooks (Leiden: Brill, 2024), 69–70). Pemeriksaan multipintu dan ketidakpastian prosedur dapat menciptakan rent-seeking opportunity di laut, merusak kepatuhan, dan pada akhirnya menurunkan daya saing logistik Indonesia. Dalam konteks inilah visi politik dan kebijakan Presiden 141 pada masanya—yang mengarah pada penguatan Bakamla sebagai coast guard— harus dipahami sebagai strategi tata kelola: meminimalkan overlap, memperjelas single contact point di laut, dan menggeser sistem dari “patroli sektoral yang saling tumpang tindih” menjadi “patroli terpadu dengan standar dan rute akuntabilitas yang lebih jelas”. Selain kebutuhan domestik, dimensi geopolitik kontemporer membuat lembaga coast guard semakin penting. Dalam hubungan antarnegara, khususnya pada wilayah perbatasan maritim yang sensitif—baik yang sudah disepakati maupun belum—banyak negara cenderung menggunakan coast guard sebagai instrumen law enforcement presence ketimbang mengedepankan angkatan lautnya (Haoran Cui, “A Study on the Interpretation and Application of the ‘International Concern Provisions’ of Chinese Coast Guard Law,” Marine Development 2, no. 1 (2024): 6). Pilihan ini bersifat strategis: coast guard memungkinkan negara menegakkan yurisdiksinya secara tegas tetapi relatif lebih terkendali dari sisi eskalasi (escalation control), karena karakter coast guard pada umumnya lebih “sipil-penegakan hukum” daripada “militer-tempur” (Abdul Ghafur Hamid Khin Maung Sein, Maizatun Mustafa, and Su Wai Mon, “Entrusting Coast Guards with Maritime Law Enforcement Powers: Lessons for Malaysia,” IIUM Law Journal 24, no. 1 (2016): 90–91.). Dengan kata lain, penguatan Bakamla sebagai coast guard function bukan sekadar pilihan organisasi domestik, melainkan juga pilihan strategis agar Indonesia dapat menjaga kepentingan nasional di laut secara efektif dan proporsional. Sekarang, untuk menegaskan bahwa kebutuhan tersebut lazim dalam praktik internasional, relevan untuk melihat perbandingan kelembagaan coast guard empat negara: Jepang, Filipina, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyalin bentuk institusinya secara mentah, melainkan untuk memperlihatkan pola umum: (i) coast guard berfungsi sebagai garda depan keselamatan–keamanan maritim dan penegakan hukum; (ii) coast guard mengandalkan kewenangan interdiksi awal (stop–board–inspect) dan kemampuan respons cepat; dan (iii) coast guard bekerja dalam jejaring penegakan hukum nasional melalui mekanisme pelimpahan, koordinasi, atau integrasi kewenangan (Weihai Li, “Building the Rule of Law for Maritime Security in China: A Domestic Law Perspective,”Frontiers in Marine Science 11 (2024): 4–5, 9). 142 Pertama, Jepang melalui Japan Coast Guard (JCG) memperlihatkan model coast guard yang kuat sebagai lembaga sipil yang sangat menekankan keselamatan pelayaran, search and rescue, dan penegakan hukum maritim (Chie Kojima, “Maritime Law Enforcement in Japan,” Korean Journal of International and Comparative Law 6 (2018): 118–119). Jepang menghadapi tantangan perairan yang padat, risiko kecelakaan, serta friksi yurisdiksi di area tertentu. JCG karena itu dibangun sebagai institusi yang mampu melakukan patroli, penghentian kapal, pemeriksaan, dan penanganan insiden maritim secara profesional (Chie Kojima, “Maritime Law Enforcement in Japan,” Korean Journal of International and Comparative Law 6 (2018): 118–119). Pelajaran penting bagi Indonesia adalah: Japan Coast Guard menunjukkan bahwa tindakan interdiksi awal di laut merupakan bagian dari penegakan hukum maritim yang sah dan diperlukan untuk menjaga keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan hukum di ruang laut (Chie Kojima, “Maritime Law Enforcement in Japan,” Korean Journal of International and Comparative Law 6 (2018): 118–119). Namun, tindakan tersebut tidak otomatis berarti “penyidikan pidana penuh” untuk semua kasus. Banyak tindakan JCG bersifat keselamatan–keamanan dan administratif, lalu jika ditemukan unsur pidana, kasus bergerak melalui prosedur hukum nasional (Chie Kojima, “Maritime Law Enforcement in Japan,” Korean Journal of International and Comparative Law 6 (2018): 118–119). Pola ini paralel dengan kebutuhan Indonesia: Bakamla membutuhkan legitimasi interdiksi awal, tetapi jalur proses hukum lanjut tetap berada pada instansi yang berwenang menurut rezimnya. Kedua, Filipina melalui Philippine Coast Guard (PCG) relevan karena sama- sama negara kepulauan dengan tantangan maritime safety, pelanggaran perikanan, penyelundupan, dan sensitivitas geopolitik. PCG pada praktiknya diposisikan sebagai frontline agency yang menjalankan keselamatan dan keamanan maritim, penegakan hukum maritim tertentu, serta dukungan operasi lintas sektor (Teresa Guia R. Monje, Maritime Enforcement in the Philippines: Issues and Challenges (New York: Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations, 2013), 3, 13, 80, 82– 83). PCG memperlihatkan model bahwa coast guard sering bekerja sebagai platform koordinasi—bukan sebagai pengganti mutlak seluruh instansi (Teresa Guia R. Monje, Maritime Enforcement in the Philippines: Issues and Challenges (New York: Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, 143 United Nations, 2013), 3, 13, 80, 82– 83). Artinya, coast guard mengurangi fragmentasi dengan menyediakan satu aktor operasional yang dapat bertindak cepat, melakukan penghentian dan pemeriksaan awal, lalu mengarahkan tindak lanjut kepada otoritas yang tepat (Teresa Guia R. Monje, Maritime Enforcement in the Philippines: Issues and Challenges (New York: Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations, 2013), 3, 13, 80, 82– 83). Di titik ini, penguatan Bakamla menemukan pembenaran fungsional: ketika ancaman di laut muncul dengan cepat dan lintas sektor, negara memerlukan satu simpul operasional yang mampu menginisiasi respons, mengamankan situasi, dan memastikan handover terjadi secara disiplin. Ketiga, Amerika Serikat melalui United States Coast Guard (USCG) sering dianggap contoh full-service coast guard. USCG memiliki mandat luas yang mencakup keselamatan, keamanan, penegakan hukum, lingkungan, dan search and rescue (Christopher Ansell, Eva Sørensen, Jacob Torfing, dan Jarle Trondal, Robust Governance in Turbulent Times (Cambridge: Cambridge University Press, 2024), 6). Yang paling relevan bagi argumen Indonesia bukan sekadar luasnya mandat, melainkan prinsip desainnya: USCG menunjukkan bahwa pada negara maritim besar dengan kepentingan ekonomi dan keamanan yang luas, satu institusi coast guard yang kuat dapat menjadi tulang punggung maritime governance (Christopher Ansell, Eva Sørensen, Jacob Torfing, dan Jarle Trondal, Robust Governance in Turbulent Times (Cambridge: Cambridge University Press, 2024), 6). USCG mengandalkan kemampuan interdiksi awal sebagai praktik sehari-hari— boarding dan inspection adalah instrumen rutin—yang kemudian terhubung dengan proses hukum sesuai jenis pelanggaran. Di sini terlihat bahwa rule of law tidak meniadakan kebutuhan kewenangan interdiksi; justru rule of law mensyaratkan interdiksi itu memiliki dasar hukum, SOP, pengawasan, dan dokumentasi yang memadai (Abdul Ghafur Hamid Khin Maung Sein, Maizatun Mustafa, and Su Wai Mon, “Entrusting Coast Guards with Maritime Law Enforcement Powers: Lessons for Malaysia,” IIUM Law Journal 24, no. 1 (2016): 100). Narasi ini sangat membantu untuk konteks Indonesia: persoalannya bukan “boleh atau tidak boleh ada interdiksi awal”, melainkan “bagaimana memastikan interdiksi awal berlangsung akuntabel dan tidak berubah menjadi pemeriksaan berulang yang membuka ruang penyimpangan”. 144 Keempat, Tiongkok melalui China Coast Guard (CCG) memperlihatkan dimensi yang berbeda: coast guard bukan hanya instrumen keselamatan– keamanan, tetapi juga instrumen presence dan penegakan klaim/posisi negara di ruang maritim yang sensitif (Diane A. Desierto, “China’s Maritime Law Enforcement Activities in the South China Sea”, International Law Studies 96 (2020): 258–260). CCG dalam beberapa tahun terakhir memperoleh basis hukum domestik yang lebih menonjol, termasuk aturan yang mengatur kewenangan penegakan hukum dan penggunaan kekuatan dalam konteks tertentu. Pelajaran bagi Indonesia bukan untuk meniru aspek yang berpotensi meningkatkan ketegangan, melainkan untuk memahami realitas geopolitik: negara-negara besar mengedepankan coast guard untuk menunjukkan kehadiran dan menegakkan yurisdiksi di wilayah maritim yang diperebutkan atau dipersoalkan. Jika Indonesia tidak memiliki coast guard function yang kuat dan konsisten, maka ruang penegakan yurisdiksi dapat melemah, respons menjadi ad hoc, dan risiko eskalasi dapat justru meningkat karena ketiadaan instrumen yang tepat untuk penegakan hukum “di bawah ambang konflik” (below the threshold) (Teresa Guia R. Monje, Maritime Enforcement in the Philippines: Issues and Challenges (New York: Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations, 2013),82– 83). Dengan demikian, memperkuat Bakamla berarti memperkuat kapasitas Indonesia untuk menegakkan hukum secara tegas namun terukur, seraya menjaga stabilitas. Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan Bakamla sebagai lembaga yang mencerminkan fungsi coast guard merupakan kebutuhan yang masuk akal secara tata kelola dan sejalan dengan praktik internasional. Negara kepulauan membutuhkan satu institusi yang mampu menghadirkan negara di laut, melakukan interdiksi awal yang diperlukan, mengurangi pemeriksaan berulang melalui koordinasi, dan menjamin bahwa tindak lanjut perkara berjalan melalui jalur kewenangan yang tepat (Christina Aryani, “Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (2021): 167). Karena itu, agenda pembenahan yang paling rasional bukan meniadakan fungsi coast guard, melainkan memperkuat SOP, integritas, interoperabilitas informasi, dan mekanisme akuntabilitas agar Bakamla benar-benar menjadi simpul 145 koordinasi penegakan hukum yang efisien, adil, dan selaras dengan kepentingan nasional Indonesia. IV. Kewenangan Penegakan Hukum Bakamla di Wilayah Laut Indonesia UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada dasarnya membangun pembagian fungsi yang tegas antara unsur pertahanan dan unsur penegakan hukum/keamanan-keselamatan di laut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan). Dalam kerangka itu, Pasal 58 ayat (2) menempatkan TNI pada ranah yang beririsan dengan pertahanan negara, sementara Pasal 59 ayat (3) menegaskan pembentukan Bakamla “dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya patroli keamanan dan keselamatan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 58-59). Artinya, sejak desain normatifnya, UU Kelautan memang tidak menempatkan Bakamla sebagai “pengganti” seluruh aparat penegak hukum sektoral, melainkan sebagai institusi patroli keamanan–keselamatan yang menjadi simpul operasional penegakan hukum di laut. Kewenangan Bakamla terbaca lebih jelas jika Pasal 59 dan Pasal 61–63 dibaca sebagai satu kesatuan. Pasal 61 memberi mandat patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia; Pasal 62 menekankan perlunya koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum di laut; dan Pasal 63 memuat kewenangan operasional seperti penghentian, pemeriksaan, penangkapan/penahanan dalam arti pengamanan awal, membawa, serta penyerahan kapal untuk proses lebih lanjut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 61-63).Konstruksi ini mencerminkan model maritime interdiction: negara memerlukan institusi yang mampu hadir cepat, menghentikan dan memeriksa objek bergerak (kapal), mengamankan situasi, lalu mengalihkan penanganan substantif kepada penyidik/PPNS yang berwenang menurut rezim hukumnya (pelayaran, perikanan, kepabeanan, imigrasi, narkotika, lingkungan, dan seterusnya). Di sinilah hubungan Bakamla dengan penyidik di laut menjadi krusial: Bakamla adalah frontline patroli dan pengamanan awal, sedangkan penetapan konstruksi perkara, pembuktian, penetapan tersangka, serta proses acara pidana tetap berada pada penyidik sesuai kewenangan sektoralnya (Christina Aryani, “Mendorong Lahirnya RUU 146 Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (2021): 167). Relasi kelembagaan ini diperkuat oleh PP tentang Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) yang merupakan pelaksanaan mandat UU Kelautan untuk memastikan sinergi patroli. Inti sinergi patroli bukan “memonopoli” penegakan hukum oleh satu institusi, melainkan memastikan cakupan wilayah pengawasan menjadi lebih merata, tidak saling tumpang tindih, dan tidak menyisakan coverage gap. Dengan model sinergi, Bakamla berperan mengonsolidasikan perencanaan patroli, pooling of resources (kapal, personel, sistem informasi, komunikasi), dan koordinasi lintas instansi. Ini penting karena keterbatasan armada dan sumber daya selalu menjadi kendala; pengawasan laut akan lebih efisien bila aset yang tersebar dapat dioperasikan dalam satu rencana patroli nasional dan satu gambaran operasi bersama (common operating picture). Peran Bakamla sebagai simpul koordinasi menjadi semakin penting ketika terjadi insiden yang memuat lebih dari satu pelanggaran hukum sekaligus (Yetty Komalasari Dewi, Arie Afriansyah, and Aristyo Rizka Darmawan, “Comparative Law Enforcement Model at Sea: Lesson Learned for Indonesia,” Indonesian Journal of International Law 18, no. 1 (2020): 101-102). Dalam praktik di laut, satu kapal bisa mengandung pelanggaran pelayaran (kelaikan/dokumen), pelanggaran kepabeanan (barang selundupan), pelanggaran keimigrasian (orang tanpa dokumen), hingga tindak pidana lain. Jika setiap instansi bergerak sendiri, akan terjadi tarik-menarik kewenangan, pemeriksaan berulang, dan risiko salah penanganan barang bukti. Di sinilah Bakamla dapat menjadi penengah operasional: memastikan penghentian dan pengamanan awal dilakukan, lalu melakukan case routing kepada penyidik yang tepat—misalnya perikanan ke PPNS perikanan, pelayaran ke PPNS pelayaran/otoritas terkait, kepabeanan ke Bea Cukai, tindak pidana umum ke Polri, dan seterusnya—dengan tetap menjaga integritas barang bukti dan keselamatan awak/kapal (David Maharya Ardyantara, Ontran Sumantri Riyanto, and Laurensius Lungan, “Blue Secure Strategy: Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla) in Maintain Security and Safety in the Indonesian Territorial,” Annals of the Romanian Society for Cell Biology 25, no. 2 (2021): 1766). Jika pola ini dilembagakan, sistem yang terbentuk secara tepat dapat disebut sebagai “Synergised Patrol with Multidoor Legal System”: 147 patroli terintegrasi di lapangan, tetapi pintu penanganan hukum tetap plural sesuai rezim dan kompetensi penyidik masing- masing. Dalam perspektif hukum acara pidana, konsep “penegak hukum/penyidik” pada pokoknya merujuk pada pejabat yang diberi kewenangan undang-undang untuk melakukan penyidikan (membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka) berikut tindakan- tindakan acara yang melekat padanya (Achmad Budi Waskito, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi,” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 296nonmiliter.nonmiliter). Kewenangan Bakamla untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, pengamanan/penahanan awal, dan penangkapan dalam konteks operasional laut pada dasarnya dapat dipahami sebagai bantuan teknis dan pengamanan awal (interdiksi) yang kemudian harus segera dihubungkan dengan penyidik berwenang (Dwi Astuti Palupi, “The Role of Bakamla in Law Enforcement in Indonesian Waters and Indonesian Jurisdiction,” Advances in Social Science, Education and Humanities Research 307 (2019): 179). Kuncinya adalah disiplin prosedural: ketika Bakamla menggunakan kewenangannya, dilakukan koordinasi cepat (misalnya dalam jangka 1×24 jam) dengan penyidik sektoral yang relevan; sementara penetapan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup tetap merupakan domain penyidik, bukan Bakamla. Dengan demikian, Bakamla tidak “mengambil alih” fungsi penyidikan, melainkan memastikan proses hukum dapat dimulai dan berjalan pada jalur yang benar. Jika kemudian ada argumen bahwa kewenangan interdiksi Bakamla menimbulkan ketidakpastian hukum, analogi yang relevan dapat dilihat pada kewenangan PPATK. Dalam rezim pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta pendanaan terorisme, PPATK dapat melakukan pembekuan sementara transaksi/rekening dalam jangka waktu tertentu ketika ada dugaan pelanggaran; setelah itu PPATK menyerahkan hasil analisis/temuan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan) yang berwenang (Dipo Lukmanul Akbar, “Criminal Law Policy in Handling Digital Asset-Based Money Laundering in Indonesia,” Journal of Law and Legal Reform 1, no. 1 (2019): 171–72). Logikanya sama: ada institusi yang diberi kewenangan tindakan awal yang bersifat preventif-interdiktif demi melindungi kepentingan hukum yang lebih besar, namun proses pidana substantif tetap dilakukan oleh penyidik. Ini menunjukkan bahwa desain “tindakan awal + serah terima ke penyidik” bukanlah anomali terhadap negara hukum. 148 Pada dimensi hukum internasional, pengejaran seketika (hot pursuit) diatur UNCLOS Pasal 111, yang memungkinkan pengejaran melampaui wilayah kedaulatan dalam syarat-syarat tertentu dan dilakukan oleh kapal negara (United Nations Convention on the Law of the Sea, December 10, 1982, 1833 U.N.T.S. 397, art. 111). Kapal Bakamla termasuk kategori kapal negara, sehingga secara prinsip dapat menjalankan hot pursuit ketika prasyarat terpenuhi. Mengapa dalam banyak negara fungsi ini lazim dilakukan oleh coast guard? Karena dalam hubungan antarnegara di laut, penegakan hukum idealnya dijalankan oleh institusi law enforcement yang berorientasi rules-based, memiliki kemampuan eskalasi terkendali, dan berfungsi sebagai garda depan non-militer dalam situasi sensitif (Haoran Cui, “A Study on the Interpretation and Application of the ‘International Concern Provisions’ of Chinese Coast Guard Law,” Marine Development 2, no. 1 (2024): 6). Akhirnya, dari sisi praktik penanganan perkara, data penangkapan Bakamla pada umumnya menunjukkan pola yang konsisten dengan desain “multidoor”: kasus-kasus yang ditangani di laut kemudian diproses oleh penyidik sektoral sesuai kewenangannya; banyak yang berujung pada putusan berkekuatan hukum tetap, dan sebagian kecil dihentikan (SP3) karena pertimbangan pembuktian. Pola ini menegaskan satu hal: kewenangan Bakamla bukanlah jalur buntu, melainkan pintu masuk sistem penegakan hukum maritim yang efektif— selama SOP, koordinasi, dan akuntabilitasnya ditegakkan secara disiplin. V. Urgensi Perbaikan Tata Kelola Urgensi perbaikan tata kelola keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum (KKPH) di laut pada dasarnya berangkat dari problem struktural yang sudah terpetakan secara akademik dalam Kajian Sinkronisasi Regulasi KKPH. Kajian tersebut menegaskan adanya ketidaksinkronan antarperaturan perundang- undangan terkait instansi patroli, mulai dari irisan pengaturan, kelemahan kejelasan rumusan, ketidaksesuaian hierarki–materi muatan, adanya kekosongan, hingga norma yang justru menghambat sinergi—dengan sorotan utama pada bagi pakai data KKPH (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Lampiran, 8, 21–22). 149 Ketidaksinkronan ini berimplikasi langsung pada rendahnya efektivitas KKPH, terbatasnya pertukaran data, pemeriksaan berulang kapal, dan bahkan pungutan liar oleh oknum. Karena itu, perbaikan tata kelola tidak cukup melalui penambalan kebijakan sektoral, tetapi memerlukan harmonisasi regulasi secara serius, termasuk opsi penguatan regulasi dengan pendekatan yang mampu menyapu hambatan lintas sektor. Dalam konteks itu, kebutuhan hukum acara khusus penegakan hukum di laut patut dipertimbangkan. Praktik Indonesia menunjukkan bahwa pada bidang tertentu yang berkarakter khusus—misalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan—undang- undang utamanya memuat pengaturan acara yang menyimpang atau menambah KUHAP untuk menjawab kebutuhan pembuktian, kelembagaan, dan efektivitas penegakan hukum (Nana Rosita Sari and Fahmy Asyhari, “Analisa Yuridis terhadap Asas Lex Specialis Systematis dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan No. 95/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg atas Nama Asri Murwani),” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 10, no. 2 (2022): 268–69). Analogi ini relevan bagi penegakan hukum laut yang menuntut kecepatan, chain of custody yang jelas, standar penghentian–pemeriksaan, serta mekanisme serah-terima lintas instansi agar tidak menimbulkan “legal limbo”. Pada saat yang sama, kajian urgensi RUU Keamanan Laut menekankan bahwa perbaikan tata kelola akan efektif bila disertai penguatan lembaga Coast Guard Indonesia melalui integrasi sistem informasi, patroli, dan SOP/data governance, karena manfaatnya antara lain berkurangnya pemeriksaan berulang dan meningkatnya akuntabilitas. Bahkan opsi penguatan menempatkan penggabungan fungsi sistem informasi dan komando patroli sebagai kunci agar pengerahan aset pengawasan menjadi lebih optimal dan tepat guna. Dengan demikian, agenda perbaikan tata kelola semestinya dipusatkan pada harmonisasi regulasi, perancangan hukum acara maritim yang jelas, dan penguatan fungsi coast guard yang terukur dan akuntabel. VI. Kesimpulan Secara sistematis, Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan harus dibaca sebagai satu kesatuan desain penegakan hukum di laut yang terkoordinasi: Bakamla menjalankan patroli keamanan dan keselamatan, melakukan tindakan interdiksi awal (penghentian dan 150 pemeriksaan), kemudian menyerahkan kapal kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Kerangka ini selaras dengan karakter penegakan hukum maritim yang multi-rezim dan multi-aktor serta kebutuhan negara kepulauan untuk memastikan state presence di wilayah perairan dan yurisdiksinya, termasuk melalui mekanisme hot pursuit sesuai hukum laut internasional. Dengan demikian, norma a quo tidak meniadakan kewenangan instansi lain, melainkan menata koordinasi, mencegah tumpang tindih, dan mengunci jalur akuntabilitas melalui mekanisme serah terima. Lebih lanjut, bagian-bagian lain menunjukkan bahwa problem utama yang perlu diperbaiki bukan pembatalan norma, melainkan penguatan SOP, integritas pemeriksaan, pertukaran data, dan sinergi patroli sebagaimana arah kebijakan KKPH untuk mengurangi pemeriksaan berulang dan biaya ekonomi tinggi. Apabila pasal-pasal tersebut dibatalkan, risiko yang muncul adalah vacuum operasional patroli keamanan–keselamatan, fragmentasi kelembagaan yang makin tajam, serta melemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap ancaman nyata di laut, yang pada akhirnya merugikan kepastian hukum dan kepentingan publik yang hendak dilindungi oleh prinsip negara hukum. Tambahan Keterangan dalam Persidangan  Bahwa kami kebetulan mulai mendalami isu tentang keamanan laut ini semenjak adanya isu komplain dari pengguna laut yang saat itu dikatakan oleh INSA bahwa ternyata proses beraktivitas di laut itu tidak lagi aman, bahkan cenderung lebih mahal karena adanya pemeriksaan berulang. Lalu kemudian, Bapak Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa supaya tidak ada lagi praktik seperti itu, maka ke depannya hanya ada satu instansi penegakan hukum di laut, yaitu Bakamla, dan Dan Bakamla dinyatakan sebagai embryo coast guard Indonesia. Saat itu memang terlihat menjawab dari pertanyaan pengguna laut, namun demikian dalam perjalanannya, ketika Pemerintah berusaha untuk mengejawantahkan atau merealisasikan visi dari Bapak Presiden, ternyata tidak semudah yang dibayangkan.  Karena pada akhirnya, kami mengamati bahwa masing-masing dari instansi tersebut itu bertahan pada posisinya untuk tidak berkompromi, baik itu dari sisi melakukan patroli, maupun dari sisi pembagian atau berbagi data maupun resources. 151  Terkait dengan hal ini, kemudian mengerucut perhatian kepada Undang- Undang Pelayaran, yaitu pada Bab ke-XVII terkait Bab Penjaga Laut dan Pantai. Di sana dijabarkan sebuah mandat dari undang-undang untuk kemudian menjaga laut Indonesia secara umum dan komprehensif, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh lembaga UU Pelayaran yang sektoral dan kelembagaan Penjaga Laut dan Pantai ini dimandatkan untuk dibentuk dalam waktu tiga tahun sejak diundangkan UU Pelayaran tahun 2008. Namun demikian, tiga tahun lewat setelah 2008, Kelembagaan Lembaga Laut dan Pantai ini tidak juga terbentuk, yang harusnya dibentuk oleh peraturan pemerintah menurut Undang-Undang Pelayaran tersebut.  Kemudian di tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan UU Kelautan. Kalau kami membaca dari UU Kelautan, itu merupakan sebagian besar transformasi dari UNCLOS 1982, dimana Indonesia dalam hal ini terkesan sebagai dualisme negara. Sebagian awal pertama UNCLOS itu ditransformasi di UU Perairan Indonesia, lalu kemudian sebagian lagi ditransformasikan di UU Kelautan. Kalau kita satukan UU Perairan dengan UU Kelautan itu merupakan transformasi utuh dari UNCLOS sebagai pelaksanaan hukum internasional di dalam hukum nasional kita.  Kembali ke UU Kelautan, undang-undang tersebut muncul tidak melakukan referensi apa pun kepada undang-undang lain yang relevan terhadap kelautan itu sendiri. Apalagi di bab terkait dengan pertahanan dan keamanan, itu tidak ada harmonisasi yang sedemikian rupa.  Kalau kita perhatikan klausul per klausul, itu hampir sama dengan tugas dan fungsi yang ada di Bab XVII UU Pelayaran saat itu, sebelum diamandemen, dan ini menurut pandangan kami menimbulkan dualisme hukum.  Pada saat Undang-Undang Kelautan dibentuk, yang kemudian dilaksanakan selanjutnya pembentukan Bakamla oleh Perpres 178, uniknya di sini adalah UU Kelautan langsung menyebut nama lembaganya, dan tidak menyebut fungsi dari lembaganya, langsung menyebut nama yang kemudian disebut lembaganya Bakamla dan dibentuk melalui Perpres 178.  Di sana kami melihat bahwa apa yang dicoba untuk dicapai oleh Pemerintah di sini, terlepas saya pribadi tidak mengerti politik saat itu, adalah kemudian spiritnya melakukan upgrade kelembagaan dari Bakorkamla, dimana 152 sebelumnya Bakorkamla hanya memiliki fungsi koordinasi yang para majelis Hakim sampaikan.  Di sini kemudian saya melihat ada spirit juga yang terbawa dari UU Pelayaran yang tidak terpenuhi itu masuk di dalam bab tersebut, yaitu adanya kewenangan penegakan hukum. Dalam UU tersebut jelas-jelas Bakamla memiliki sebagian, kalau saya menyebutnya sebagian kewenangan penegak hukum (tanpa penyidikan), karena saya melihat bahwa seharusnya Bakamla itu memang tidak memiliki penyidikan, karena Bakamla memiliki fungsi pengawasan, yaitu terkait dengan penegakan hukum di laut.  Di laut itu tidak hanya sekadar di wilayah perairan, dimana di sana adalah berlaku kedaulatan, tapi juga berlaku di wilayah yurisdiksi sampai ke ZEE dan landas kontinen. Di sinilah kemudian saya melihat yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya kepentingan dari kelembagaan Bakamla ini sebagai Coast Guard Indonesia itu tidak hanya kebutuhan domestik, tapi juga kebutuhan internasional.  Kebutuhan domestik tadi untuk berupaya menata dari multiaktor tadi, tapi tidak kemudian menjadikan satu ke dalam satu institusi. Itu semangatnya UU Kelautan. Makanya visinya Bapak Presiden Jokowi itu tidak bisa dilaksanakan, karena memang secara regulasi tidak ada mandat untuk kemudian menjadikan satu kelembagaan penegak hukum di laut.  Sejatinya UU Kelautan secara jelas mengatakan bahwa urusan pertahanan itu adalah urusan TNI, untuk penegakan hukum nasional itu adalah urusan ditugaskan kepada Bakamla, dan hukum nasional ini tidak menyebut hukum yang mana, hanya hukum nasional Indonesia.  Dengan demikian, berarti hukum Indonesia yang berlaku di wilayah perairan dan wilayah jurisdiksi itulah kemudian Bakamla berwenang. Memang di sini terlihat bahwa terjadi lagi tumpang tindih kewenangan dari regulasi, karena wilayahnya sama. Akan teapi dengan tidak diberikannya kewenangan penyidikan kepada Bakamla, ini membuat garis merah, dimana Bakamla itu tidak bisa kemudian melakukan proses hukum selanjutnya, yaitu menetapkan tersangka, melainkan hanya diberikan pada tindakan upaya paksa di awal. 153  Untuk memastikan bahwa Bakamla tidak memiliki kepentingan apapun dan memastikan bahwa penegakan hukum di laut itu bisa berlangsung dengan baik, tanpa ada kemudian tarik-menarik kewenangan sana sini.  Satu hal yang saya melihat penting adalah case routing, karena di laut menurut pengamatan saya, sependek pengetahuan saya bahwa ketika ada kasus terjadi di laut, satu kapal tersebut mungkin saja terdapat beberapa tindak pidana. Oleh karenanya, ketika Bakamla menjadi atau melakukan penegakan hukum di awal sebagai salah satu penegak hukum yang lainnya, itu kemudian dapat melakukan case routing kepada pihak yang berwenang.  Seperti yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya yang dilakukan oleh Bakamla dalam upaya paksa awal itu menurut kami tidak melanggar HAM ataupun KUHAP dalam hal ini, konstitusi, HAM tadi, karena justru di sini menurut kami, itu sudah memberikan kepastian hukum dengan tidak menentukan juga status tersangka.  Artinya, pada saat Bakamla melakukan penegakan hukum awal, yaitu memeriksa, menghentikan, kemudian mengamankan, selanjutnya melakukan koordinasi dengan penyidik yang berwenang, 1x24 jam, di sinilah kemudian, penyidik tersebut harus menentukan apakah kasus yang ditangani oleh Bakamla ini, itu bisa diteruskan atau tidak.  Di sini tadi ada beberapa pertanyaan, bagaimana kemudian kalau misalnya kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan? saya melihat ada data yang disampaikan kepada kami, bahwa dari perkara yang dilakukan oleh Bakamla, sebagian besar memang diteruskan sampai ke pengadilan, tapi juga ada sebagian kecil yang di-SP3-kan oleh penyidik. Artinya, di sini pun kemudian penyidik juga bisa memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bakamla itu juga tidak bisa dilanjutkan. Hal ini mungkin menjadi koreksi buat Bakamla sebagai penegak hukum untuk kemudian berhati-hati dalam kemudian melakukan tindakan upaya awal di sini.  Kemudian terkait dengan kalau sudah salah tangkap seperti ini, lalu risikonya bagaimana bagi yang sudah terlanjur ditangkap. Hal yang juga kami pikirkan adalah Bakamla itu tidak bisa dipraparadilankan karena memang bukan penyidik. Kalau kami sebagai pihak yang dihentikan kasusnya, kemudian kami dilepaskan oleh penyidik, kami akan melakukan gugatan perdata, karena 154 dengan demikian ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena penangkapan yang kemudian tidak diteruskan kepada proses selanjutnya. Entah itu ongkos yang kemudian bertambah, dan selanjutnya melalui gugatan perdata.  Hal ini menyambung kepada proses beracara di laut. Kalau di laut itu, kami melihat bahwa proses ditangkapnya di wilayah yang sangat jauh, apakah itu memungkinkan batasan waktu harian yang ditetapkan oleh KUHAP pada saat ini, yang menurut pengamatan kami pribadi itu sangat berbasis daratan.  Oleh karena itu, prosedur hukum acara di laut, kami melihatnya perlu ada yang khusus, sehingga kerugian-kerugian yang mungkin saja nanti terjadi karena menggunakan KUHAP yang sekarang ini, itu bisa diantisipasi dengan adanya hukum acara yang khusus untuk di laut.  Terkait dengan praktik negara lain, kami melihat bahwa menurut data literatur yang kami punya, sudah ada 166 negara yang memiliki coast guard. Memang tidak semuanya memiliki kewenangan penegakan hukum, tapi sebagian besar, itu memiliki kewenangan hukum. Coast Guard Australia dan New Zealand contohnya, itu bukan sama sekali coast guard penegakan hukum, tapi yang lainnya itu memiliki penegakan hukum. Masalah dia memiliki penyidikan atau tidak, ini juga berbeda-beda.  Tapi kemudian untuk kelembagaan coast guard itu sendiri, dalam hal hubungan antarnegara, sekarang ini semakin krusial, karena meningkatnya intensitas insiden di laut terhadap wilayah yang belum disepakati batas wilayahnya atau wilayah laut yang kemudian ada klaim dari negara besar.  Dalam hal ini saya beri contoh yang paling kentara adalah Laut Cina Selatan. Mengapa tidak ada angkatan laut yang kemudian muncul di sana, karena kalau angkatan laut muncul di sana, maka akan head to head dengan angkatan laut, sehingga akan cenderung konsekuensinya adalah perang terbuka.  Inilah kemudian negara mencoba untuk menghindari itu, karena memang penggunaan senjata antar negara sudah dilarang. Inilah mengapa kemudian penggunaan coast guard itu semakin penting. Dalam diplomasi pun demikian. Jadi, antara coast guard dengan coast guard, mereka dapat saling sejajar untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan juga kerja sama lainnya. 155  Terkait dengan upaya paksa, sependek pengetahuan saya, membandingkan dengan PPATK hanya sekadar terkait dengan upaya paksa untuk membatasi kebebasan subjek hukum, dalam hal ini kami melihat, kenapa PPATK kami coba analogikan, karena dalam praktiknya, penyedia jasa keuangan itu sangat patuh kepada PPATK. Contohnya adalah ketika pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Dewan PBB 1297 terkait dengan penamaan teroris, individu, maupun badan hukum. Itu sudah ada SKB-nya yang mengatakan bahwa ketika nama badan hukum atau individu Indonesia muncul di daftar tersebut, maka maksimal, kalau tidak salahsekitar 6 sampai 10 jam, itu tindakan pemblokiran rekening itu sudah harus dilakukan. Koordinasi antara PPATK juga dengan penyedia jasa keuangan.  Kami hanya mengatakan bahwa upaya hukum ini yang kemudian selalu ditindaklanjuti dengan penyidik sesuai dengan kewenangnya. Bakamla tidak pernah kemudian melampaui kewenangannya untuk kemudian melampaui dari kewenangan dari penyidikan tersebut.  Terkait dengan upaya hot pursuit, ini kaitannya kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional dalam UNCLOS Pasal 111. Di mana aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum di wilayah kedaulatannya itu dapat melakukan pengejaran keluar dari wilayah kedaulatannya, yang sesungguhnya di luar wilayah kedaulatan itu adalah wilayah internasional, dimana tidak ada yurisdiksi nasional.  UNCLOS mengatakan bahwa yang boleh melakukan hot pursuit itu adalah kapal negara atau kapal warship dan juga kapal negara yang jelas diidentifikasikan. Dalam hal ini, kenapa Bakamla juga diberikan kewenangan hot pursuit di UU Kelautan, karena memang sesuai dengan ranah dan nature- nya sebagai coast guard, itu dia dapat melakukan hot pursuit sampai keluar wilayah yurisdiksi Indonesia terhadap hukum nasional negara pantai. Dan itu sekali lagi, umum dilakukan dalam praktik-praktik negara selama ini.  Kedepannya, kami melihat bahwa memang dalam regulasi yang banyak tadi, yang saya sampaikan, penegakan hukum di laut ini perlu ada harmonisasi. Saat ini, Pemerintah, sependek pengetahuan saya, ada rencana untuk membuat UU Keamanan Laut. Kami berharap bahwa rencana pembuatan UU Keamanan Laut ini dapat menjadi jawaban tata kelola penegakan hukum di 156 laut Indonesia, yang kemudian melakukan harmonisasi, memperjelas kelembagaan Coast Guard Indonesia, apapun nanti bentuknya dan juga kewenangannya, dan juga membuat hukum acara khusus di laut bagi penegak hukum, sekali lagi, apapun yang kemudian kita tentukan.  Karena dari negara sampai negara yang lain, kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa Indonesia harus sama dengan negara X, misalnya, karena masing-masing punya sejarah dan juga perkembangannya masing-masing. Mungkin kondisi yang hampir serupa, itu terjadi dengan Malaysia.  Di Malaysia juga awalnya seperti Indonesia, banyak instansi yang terlibat di laut, kemudian dibentuklah lembaga coast guard yang disebut dengan MMEA. Di mana sampai sekarang juga berusaha untuk kemudian menyatukan atau paling tidak mengoordinasikan kewenangan penegakan hukum di laut Malaysia. Namun, saya tidak memberikan perbandingan dengan Malaysia karena Malaysia secara kondisi geografis sangat berbeda dengan Indonesia.  Terkait dengan SOP, kalau sekiranya ini sudah dilakukan dengan baik, apakah Bakamla tetap dibutuhkan? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika lembaga penegak hukum yang memiliki mandat sesuai dengan undang- undang masing-masing, saya melihatnya sulit untuk kemudian dalam praktiknya juga melihat adanya menjalankan SOP yang sangat ideal, karena ketika saya melihat patrolinya di laut yang sedemikan luas, aparat penegak hukum masing-masing memiliki keterbatasannya. Sehingga Bakamla tetap diperlukan sesuai dengan amanat PP 13/2022, yaitu, melakukan sinergi patroli.  Sehingga, Bakamla bisa membuat patroli bersama untuk melakukan patroli secara waktu yang ditentukan dan juga yang paling penting adalah memastikan wilayah laut Indonesia itu terjaga selama satu tahun penuh tanpa ada waktu yang kosong.  Berkaitan dengan itu, disebutkan angkatan laut yang sejatinya bukan penegak hukum, tapi kemudian diberikan kewenangan penegakan hukum, ini kami melihatnya ada faktor sejarahnya, karena dari awal kita merdeka, TNI Angkatan Laut adalah satu-satunya lembaga yang mumpuni melakukan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yang begitu luas, yang kemudian 157 diberikanlah kewenangannya itu di beberapa undang-undang nasional kita, dan lanjut hingga hari ini.  Mengapa angkatan laut masih diberikan kewenangan penegakan hukum, Pendapat saya adalah, sampai sekarang kita tidak pernah punya dan mungkin tidak akan pernah ada satu lembaga yang bisa mengatasi penegakan hukum secara utuh yang ada di laut Indonesia. Oleh karena itu kemampuan dari angkatan laut masih diperlukan, kecuali kita sudah bisa memastikan bahwa aparat penegak hukum sipil yang melakukan penegakan hukum itu sudah betul-betul efektif dan mumpuni untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perairan dan jurisdiksi Indonesia. Sehingga angkatan laut bisa fokus ke pertahanannya. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI-AL) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 27 Desember 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2025 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2025, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan bertanggal 23 Januari 2026 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: KEWENANGAN TNI ANGKATAN LAUT DAN KORONOLOGIS PERKARA PELANGGARAN ADMINISTRASI KM SURYANI LADJONI 1. Kewenangan TNI Angkatan Laut. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia TNIAngkatan Laut memiliki tugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di sahkan. Selain itu Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) TNI Angkatan Laut dapat melaksanakan hak pengejaran seketika (Right of Hot Pursuit) berdasarkan ketentuan Pasal 111 UNCLOS yang menyatakan bahwa hak negara pantai untuk menegakkan peraturan perundangan nasionalnya sampai dengan laut lepas atau bahkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara lain, atas kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah yurisdiksi nasional negara pantai tersebut. Pelaksanaan pengejaran seketika atas pelanggaran peraturan negara pantai tersebut 158 tentunya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing zona maritim. Dengan adanya ketentuan dan amanah hukum Intemasional yang berlaku dan Undang-Undang TNI tersebut diatas serta walaupun dengan terbatasnya jumlah Alutsista TNIAngkatan Laut saat ini yaitu 148 Kapal Perang, TNIAngkatan Laut selalu hadir untuk menegakan kedaulatan dan menegakan hukum di Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi. Amanah undang-undang tersebut juga mengamanahkan Perwira TNIAngkatan Laut berwenang melakukan penyidikan tindak pidana tertentu di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar kewenangan kepada TNIAngkatan Laut untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu di laut adalah sebagai berikut: 1) tindak pidana pembajakan/perompakan di laut (Pasal 14 TZMKO 1939); 2) tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Pasal 14 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI); 3) tindak pidana di bidang pelayaran (Pasal 282 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran); 4) tindak pidana di bidang perikanan (Pasal 73 ayat (1) UU. No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan); 5) tindak pidana pencucian uang di bidang kelautan dan perikanan (Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 terkait kewenangan penyidikan TPPU oleh penyidik asal); dan 6) tindak pidana di Landas Kontinen (Pasal 44 ayat (1) UU. No. 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen). 2. Kronologis Kejadian Perkara Pelanggaran Adminiatrasi KM Suryani Ladjoni. Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh petugas HSC 32-03 Bakamla RI, pada tanggal 31 Juli 2024 HSC32-03 Bakamla RI yang pada waktu itu melaksanakan Operasi Penegakan Hukum "Ops Pukat Manguni IV/24 Tahap III" melaksanakan penegakan hukum terhadap KM Suryani Ladjoni GT 2226 yang diduga melakukan pelanggaran dan tindak pidana pelayaran di sekitar Perairan Bitung. Berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh HSC32-03 Bakamla RI tersebut diatas KM Suryani Ladjoni diduga melakukan beberapa pelanggaran yaitu: 159 1) Tidak dilengkapi dengan Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar; 2) Tidak dilengkapi Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal; 3) Daerah Pelayaran Kapal tersebut adalah Perairan Indonesia akan tetapi daerah operasionalnya masih A1; 4) Perangkat EPIRB dan SARTExpired; 5) Perangkat Navtex diatas kapal tidak berfungsi; 6) Perangkat EPIRB belum diregistrasi ke BASARNAS; 7) Perangkat AIS belum diregistrasi ke KOMINFO; 8) Perangkat GMDSS tidak tersedia; 9) Cadet mesin atas nama Sayyid Rindra Jaya tidak masuk dalam buku SIJIL. Adapun kronologis dan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut setelah menerima berkas perkara dugaan pelanggaran dugaan tindak pidana pelayaran KM Suryani Ladjoni dari Bakamla RI adalah melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran adminitrasi dan dugaan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh KM Suryani Ladjoni, adapun langkah- langkah yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut saat mulai menerima pelimpahan berkas perkara dari Bakamla RI terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Nakhoda KM Suryani Ladjoni akan diuraikan di dalam jawaban Kepala Staf Angkatan Laut sebagai Pihak Terkait dibawah ini. POKOK PERMOHONAN PEMOHON 1. Pemohon Perkara 180/PUU-XXIII/2025 menguji bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut: a. Bunyi Pasal 59 ayat (3) Undang- Undang Kelautan "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut". b. Bunyi Pasal 61 Undang- Undang Kelautan "Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia". 160 c. Bunyi Pasal 62 huruf c Undang - Undang Kelautan "Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia". d. Bunyi Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang- Undang Kelautan "Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Badan Keamanan Laut berwenang memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut". 2. Dasar dan alasan-alasan Pemohon. Adapun dasar Pemohon mengajukan permohonan Uji materiil terhadap beberapa pasal didalam Undang-Undang Kelautan tersebut diatas adalah sebagai berikut: a. Bahwa Kapal milik Pemohon "K.M. Suryani Ladjoni" berbendera Indonesia sekitar tanggal 31 juli 2024 telah ditangkap oleh Bakamla dalam Operasi pukat Manguni IV-24 berdasarkan Surat Perintah Ad Hock Nomor: SPAH- 02/MSC 32-03/0PS PUKAT MANGUNIIV-24 tertanggal 31 juli 2024 atas dasar temuan administratif seperti tidak adanya sertifikat CLC Bunker dan perangkat keselamatan kadaluarsa, yang tidak tergolong pelanggaran pidana melainkan pelanggaran administratif. b. Bahwa Bakamla dalam Surat Perintah a quo memerintahkan kepada Nakhoda "K.M. Suryani Ladjoni" untuk selambat-lambatnya jam 06.00 WITAtanggal 1 Agustus 2024 kapal harus sudah bertolak menuju pelabuhan Bitung dimana akan diadakan pemeriksaan lebih lanjut. c. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 bertempat di kantor Satrol Lantamal VIII Manado, berdasarkan Berita Acara Penyerahan kapal, Dokumen dan Barang Bukti Nomor BA/268/VII/2024 dilakukan serah terima barang bukti dari Satrol Lantamal VIII Manado kepada Nakhoda K.M. Suryani Ladjoni berupa: 1) Kapal K.M. Suryani Ladjoni beserta dokumen kapal dan peralatannya; 2) Nakhoda dan ABK sejumlah 1 7 orang. d. Bahwa penahanan kapal yang dilakukan oleh bakamla tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil dan operasional tetapi juga kerugian secara konstitusional. 161 e. Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena adanya ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: 1) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Indonesia adalah negara hukum. 2) Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3) Pasal Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. 4) Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Penegakan hukum sebagai tugas konstitusional TNI dan Polri. f. Bahwa kewenangan Bakamla dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang memberi wewenang untuk menahan dan menyita kapal tanpa kewenangan penyidikan dan tanpa ijin Pengadilan Negeri telah melanggar asas-asas negara hukum yang dijamin oleh kostitusi serta merusak sistem hukum laut nasional sebagaimana diatur dalam UU Kelautan dan UNCLOS 1982. g. Bahwa tindakan penahanan dan penyitaan oleh Bakamla adalah melanggar hukum dimana dalam kasus penahanan K.M. Suryani Ladjoni milik Pemohon, Bakamla melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan lembaga non penyidik berupa: 1) Menahan kapal tanpa ijin Pengadilan; 2) Menyita dokumen dan mengeluarkan surat penahanan padahal bukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 KUHAP; 3) Melimpahkan kasus ke TNI AL meskipun perkaranya bersifat administratif bukan pidana. KETERANGAN KASAL TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON Terhadap pokok permohonan Pemohon 180 /PUU-XXIII/2025 yang pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 162 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Pasal 59 ayat (3) a. Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2014 Ten tang Kelau tan menyatakan bahwa "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut", hal tersebut sangat berkaitan dengan Pasal 30 UUD Negara RI 1945 yang mengamanatkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sishankamrata adalah sistem pertahanan dan kearnanan rakyat yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinarnbungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah dalarn rangka ketahanan negara. Selain itu salah satu pertimbangan dibentuknya Bakarnla RI yaitu untuk mewujudkan kearnanan, keselarnatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia guna menjaga kedaulatan negara, kepastian hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaran keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang sejalan dengan amanat Pasal 30 UUD 1945 tersebut diatas. b. Penegakan kedaulatan dan hukurn oleh Bakamla RI sebagairnana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kearnanan dan penegakan hukurn serta keselamatan di laut, dan fungsi penegakan hukum tersebut telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan pelimpahan perkara dugaan pelanggaran dan tindak pidana pelayaran oleh Bakarnla RI kepada TNI Angkatan Laut yang selain memiliki tugas TNI matra laut di bidang pertahanan juga memiliki tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional 163 dan hukum intemasional yang telah disahkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 2. Pasal 61, Pasal 62 Huruf c dan Pasal 63 ayat (1) a. Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalarn melaksanakan patroli kearnanan dan keselarnatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, pemerintah membentuk Badan Kearnanan Laut atau yang disebut Bakamla RI yang berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mempunyai tugas melakukan patroli kearnanan dan keselarnatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. b. Berdasarkan kronologis yang disarnpaikan oleh petugas HSC 32-03 Bakamla RI, KM Suryani Ladjoni GT 2226 diduga melakukan pelanggaran dan tindak pidana pelayaran sehingga HSC 32-03 Bakamla RI yang pada waktu itu melaksanakan Operasi Penegakan Hukum "Ops Pukat Manguni IV/24 Tahap III" melaksanakan penegakan hukum terhadap KMSuryani Ladjoni. c. Bahwa penindakan yang dilaksanakan Bakamla RI terhadap KM Surayani Ladjoni yang diduga melanggar hukum dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yaitu dengan memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang dalarn hal ini TNI Angkatan Laut yang berdasarkan Pasal 282 Undang- Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang• Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan penyidik didalam tindak pidana pelayaran untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut dalam hal ini fungsi penyelidikan atas perintah Penyidik untuk mencari peristiwa tindak pidana lainnya, sehingga Bakamla RI telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 62 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. d. Bahwa berdasarkan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 17 tahun 2008 "Selain penyidik pejabat polisi NegaraRepublik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus 164 sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini", yang dimaksud dengan Penyidik lainnya antara lain adalah Penyidik TNI Angkatan Laut. e. Bahwa Penyidik TNIAngkatan Laut setelah menerima berkas perkara dari Bakamla RI melalui Berita Acara yang dibuat Nomor BA-l l/HK.05.0l/UPH/Bakamla/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 melaksanakan fungsi penyelidikan atas perintah Penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 berdasarkan penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. f. Adapun hasil penyelidikan terkait kapal, muatan clan orang yang dilaksanakan oleh penyidik Kodaeral VIII Manado terhadap dugaan pelanggaran KMSuryani Ladjoniadalah sebagai berikut: 1) KM Suryani Ladjoni tidak memiliki Sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar, setelah dilaksanakan penyelidikan, pelayaran yang dilaksanakan KM Suryani Ladjonitidak menimbulkan kerugian atau korbanjiwa, sehingga pelayaran yang dilakukan oleh Nakhoda KM Suryani Ladjonitidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelayaran, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim hal tersebut dikenai Sanksi Administratif. 2) KM Suryani Ladjoni diduga melanggar Pasal 203 ayat (1) Undang- Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 321 Undang- Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang karena tidak memilikiSertifikat nasional danajaminan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal, setelah dilaksanakan penyelidikan, pelayaran yang dilakukan KM Suryani Ladjoni tidak mengakibatkan timbulnya korban atau kecelakaan kapal, sehingga pelayaran yang dilakukan oleh Nakhoda KMSuryani Ladjoni tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 203 ayat (1) Jo Pasal 321 tersebut diatas. 3) Daerah operasi pelayaran sesuai sertifikat keselamatan radio kapal barang masih A1 yang seharusnya A1 plus A2, karena rute kapal lebih 165 dari 300 nm, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 126 ayat (1) jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 171 ayat (1) UURINo. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 126 ayat (1) jo 130 ayat (1) jo Pasal 171 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. 4) Perangkat EPHIRB dan SART kadaluarsa sejak bulan Mei2024, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) huruf f jo Pasal 126 ayat (1) dan (2), huruf b jo Pasal 130 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun. 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 124 jo Pasal 126 ayat (1) dan (2) huruf b jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 171 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. 5) Perangkat NAVTEX tidak berfungsi, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) huruffjo Pasal 126 ayat (1) dan (2) hurufbjo Pasal 130 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 124jo Pasal 126 ayat (1) dan (2) huruf b jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 171 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. 6) Perangkat EPIRB belum diregistrasi ke Basarnas RI, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) huruffjo Pasal 126 ayat (1) dan (2) huruf b jo Pasal 130 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun. 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 124jo Pasal 126 ayat (1) dan (2) hurufbjo Pasal 130 ayat (l)jo Pasal 171 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. 7) Perangkat AIS belum diregistrasi di Kementerian Kominfo, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (1) Permenhub Nomor PM 18 Tahun 2022 tentang Sistim Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Melakukan Kegiatan di Wilayah Perairan Indonesia, dikenai sanksi administratif. 166 8) Perangkat GMDSS tidak ada, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) huruf gjo Pasal 126 ayat (1) dan (2) hurufbjo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 171 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 124 jo Pasal 126 ayat (1) dan (2) huruf b jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 171 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. 9) Dugaan satu orang diatas KM Suryani Ladjoni atas nama Sayyid Rindra tidak dimasukan ke dalam buku sijil atau disijilkan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut atau penyelidikan di pangkalan, satu orang tersebut adalah cadet mesin Sekolah Tinggi Politeknik Pelayaran dan memiliki dokumen pelaut serta masuk dalam pengesahan awak kapal. Hal ini bukan merupakan tindak pidana pelayaran karena cadet pada saat berlayar bukan merupakan awak kapal atau pekerja yang dipekerjakan oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal KM Suryani Ladjoni, namun cadet tersebut hanya melaksanakan tugas belajar praktek di lapangan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dari Sekolah Tinggi Politeknik Pelayaran dan tidak terikat pada Perjanjian Kerja Laut. Berdasarkan Pasal 1 angka 47 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niagatidak wajib dimasukan ke dalam buku sijil atau disijilkan, sehingga unsur-unsur tindak pidana pelayaran yang diduga dilakukan oleh Nakhoda KM Suryani Ladjonitidak terpenuhi. g. Bahwa kronologis tahapan proses penyelidikan KM Suryani Ladjoni pada tahun 2024 oleh penyidik Lantamal VIIIManado adalah sebagai berikut: 1) Pada tanggal 2 Agustus 2024 Lantamal VIII Manado menerima berkas pemeriksaan KM Suryani Ladjoni beserta kapal dan muatan dari KN HSC 32-03 Bakamla RI berdasarkan Berlta Acara Penyerahan Pemeriksaan No.BA.l l/HK.OS.01/UPH/BAKAMLA/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dan melakukan pemeriksaan terhadap KMSuryani Ladjoni yang oleh pihak Bakamla RI diduga melakukan pelanggaran pidana pelayaran sehingga selanjutnya dilakukan penyerahan ke pangkalan terdekat dalam 167 hal ini Satuan Kapal Patroli Kodaeral VIII Manado pada tanggal yang sama (Berita Acara terlampir). 2) Pada tanggal 7 Agustus 2024 dilaporkan oleh Satrol Lantamal VIII kepada komando atas mengenai Serita Acara Penyerahan KM Suryani Ladjoni dari KNHSC 32-03 milik Bakamla kepada Satrol Lantamal VIII dan terhadap laporan tersebut ditindak lanjuti melalui Telegram ke komando atas (Koarmada II) untuk selanjutnya dilaporkan ke Koarmada RI. 3) Pada tanggal 11 Agustus 2024, diterima Telegramdari Koarmada RI melalui Koarmada II untuk dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut terhadap KM Suryani Ladjoni yang diduga melakukan tindak pidana pelayaran. 4) Pada tanggal 20 Agustus 2024 dilaporkan melalui Telegram kepada Koarmada II dan selanjutnya Koarmada RI terkait hasil pemeriksaan lebih lanjut atau penyelidikan terhadap KM Suryani Ladjoni bahwa tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana pelayaran, melainkan hanya pelanggaran administratif yang nantinya akan dikenakan sanksi administrasi, yang merupakan kewenangan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atau KSOP setempat. 5) Setelah dilaporkan ke komando atas (Koarmada II dan Koarmada RI) pada tanggal 24 Agustus 2024 diterima Telegram dari Koarmada RI melalui Koarmada II untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut terkait administrasi KM Suryani Ladjoni sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan koordinasi dengan KSOPKelas I Bitung selaku stakeholder yang berwenang. 6) Terhadap Telegram tersebut kemudian dilakukan tindak lanjut dan berkoordinasi dengan KSOPKelas I Bitung dan pada tanggal 26 Agustus 2024 dilakukan aerah terima clari Satrol Koclaeral VIII Manado kepacla KSOP Kelas I Bitung berclaaarkanBerita Acara Nomor BA/268/VIIl/2024 tanggal 26 Agustua 2024 dikarenakan sanksi bagi pelanggar administratif pelayaran adalah sanksi administrasi dan yang berwenang memberikan sanksi administrasi tersebut adalah Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI. 7) Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2024 dikirimkan telegram laporan hasil penyerahan ke KSOP Kelas I Bitung kepada Koarmada II untuk selanjutnya diteruskan ke Koarmada RI, terhadap tindak lanjut 168 pelanggaran administratif KM Suryani Ladjoni diserahkan KSOP Kelas I Bitung. h. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 8 Permenhub RI Nomor PM 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pelayaran, adapun isi pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut: 1) Pasal 3 ayat (2), Pengawasan tidak terjadwal/insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan: a. laporan pengaduan dari masyarakat; b. laporan dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal; c. laporan darl instansi terkait; d. kejadian (incident)dan kecelakaan (accident); dan/atau e. tindak lanjut pengenaan Sanksi Administratif sebelumnya. 2) Pasal 8 ayat (1), berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disimpulkan bahwa Pelanggaran menimbulkan dampak terhadap Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim, Direktur sesuai dengan kewenangannya mengusulkan pengenaan Sanksi Administratif. 3) Pasal 8 ayat (2), Usulan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan pengenaan Sanksi Administratif ditetapkan. KESIMPULAN Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, disampaikan kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terhadap dalil Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Pemohon. 169 PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian iconstitusional review) ketentuan Undang-Undang Nomor32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian Pemohon Perkara 180/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 2. Menerima Keterangan Kepala Staf Angkatan Laut secara keseluruhan. 3. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di MahkamaH Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatian Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Keterangan Tertulis Tambahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) 1. Pertanyaan dari YM Bapak Guntur Hamzah : a. Penjabaran frasa menegakkan hukum di laut yang menjadi kewenangan TNI khususnya TNI Angkatan Laut didalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf B Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; dan b. Hasil koordinasi dengan Bakamla RI dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. 2. Pertanyaan dari YM Bapak Saldi Isra : a. Koordinasi TNI Angkatan Laut dan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan di Perairan Indonesia serta Wilayah Yurisdiksi dan bentuk koordinasi yang dilaksanakan; dan 170 b. Hasil koordinasi yang telah dilaksanakan serta data hasil penegakan hukum yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut yang berkoordinasi dengan instansi lain. Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia diatas, ijinkanlah kami menjawab pertanyaan tersebut. 1. Jawaban Pertanyaan YM Bapak Guntur Hamzah, Penjabaran Frasa Menegakkan Hukum Di Laut Yang Menjadi Kewenangan TNI Khususnya TNI Angkatan Laut Didalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf B Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebelum kami menjabarkan Frasa “Menegakkan Hukum di Laut” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia izinkanlah kami mengutip salah satu teori yang dikemukakan oleh Ken Booth seorang Profesor asal Inggris dalam bukunya yang berjudul “Navies and Foreign Policy” yang mengemukakan teori Trinitas fungsi Angkatan Laut secara universal yaitu: a. Pertama, Peran Militer (Military) yakni pada hakikatnya adalah penggunaan kekuatan secara optimal untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata. b. Kedua, Peran Polisionil (Constabulary) untuk menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dengan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. c. Ketiga, Peran Diplomasi (Diplomacy) yang dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan di laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut memiliki tugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di sahkan. Dengan adanya ketentuan dan amanah Undang-Undang TNI tersebut TNI Angkatan Laut selalu hadir untuk menegakan kedaulatan dan menegakan hukum di Perairan 171 Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi. Beberapa ketentuan peraturan perundang- undang lainnya juga mengamanahkan Perwira TNI Angkatan Laut berwenang melakukan penyidikan tindak pidana tertentu di laut. Berdasarkan keterangan tersebut diatas izinkanlah kami menjabarkan pengertian penegakan hukum yang diamanahkan kepada TNI khususnya TNI Angkatan Laut. Didalam ketentuan perundang-undangan ada beberapa pengertian tentang laut, adapun pengertian laut didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk - bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Didalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan dan Undang-Undang Nomor 43 tentang Wilayah Negara Perairan Indonesia terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pengertian wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional, pengertian wilayah yurisdiksi terdapat juga didalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) yaitu wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif Indonesia, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kekuatan laut Indonesia didukung oleh kekuatan militer melalui TNI Angkatan Laut sebagai aparatur negara yang bertugas untuk menjaga keamanan di laut selalu hadir di Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi dan itu merupakan aplikasi di lapangan dalam melaksanakan amanah Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 172 Nasional Indonesia. Adapun Undang-Undang TNI tersebut menyatakan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas sebagai berikut: 1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. 2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. 3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah. 4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. 5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Selain itu misi TNI Angkatan Laut adalah bertindak sebagai kekuatan teritorial yang bertanggung jawab atas patroli garis pantai Indonesia yang sangat besar. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.508 pulau yang membentang sepanjang 81.000 kilometer di sepanjang Khatulistiwa, dan secara resmi dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia pada tahun 1994 berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa TNI Angkatan Laut memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di laut dan penegakan kedaulatan di laut. Pertama, mengenai penegakan hukum di laut oleh TNI Angkatan Laut, berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b yang dimaksud dengan "menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut" adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI Angkatan Laut Constabulary Function yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi Ancaman tindakan kekerasan, Ancaman navigasi serta pelanggaran hukum di Wilayah laut. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan taut di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penghentian, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Penegakan hukum di laut dilakukan oleh kapal perang Republik Indonesia dan kapal Angkatan laut serta dilakukan oleh perwira TNI Angkatan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang- 173 undangan yang berkaitan kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum di laut antara lain adalah: 1. Teritorial Zee end Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) dalam Staatblad Tahun 1942 Nomor 442 jo. KUHP. 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982. 4. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen. 7. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 8. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang- Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kedua, mengenai penegakan kedaulatan di laut, secara legal formal Indonesia terikat dengan ketentuan dalam hukum internasional mengenai kewajiban Indonesia untuk menjamin keamanan wilayah lautnya, contohnya pada alur pelayaran di Selat Malaka yang memiliki peran strategis dan merupakan jalur komunikasi laut utama untuk perdagangan, logistik, operasi militer, mengangkut barang dan energi (Sea Lane Of Communication/SLOC) dan rute pelayaran komersial yang dilewati kapal-kapal dagang (Sea Lane of Oil Trade /SLOT), apabila kewajiban pengamanan ini diabaikan dan kapal-kapal niaga negara pengguna terancam keamanannya ketika melintas di perairan Indonesia tersebut, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk menghadirkan kekuatan angkatan laut negara-negara yang menggunakan Selat Malaka tersebut. Adapun tugas dan kewenangan TNI Angkatan Laut selain melaksanakan penegakan kedaulatan di Perairan Indonesia dan menjaga hak berdaulatnya di Wilayah Yurisdiksi, TNI Angkatan Laut juga menyelenggarakan pertahanan negara yang mengarah dan memperhatikan konfigurasi wilayah Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan menyelenggarakan pertahanan negara yang berorientasi pada keutuhan wilayah laut Indonesia. Dalam penyelenggaraan keamanan di laut, TNI Angkatan Laut memiliki strategi yang pada dasarnya diterapkan untuk memberikan dampak penangkalan 174 (deterrence) terhadap pelanggaran keamanan di laut khususnya dalam pengawasan untuk penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggelar kekuatan secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Upaya preventif diarahkan dalam mencegah niat pihak-pihak tertentu untuk melakukan berbagai pelanggaran di laut, sedangkan upaya represif diarahkan dalam dengan menindak tegas pihak- pihak tertentu yang terbukti telah melakukan pelanggaran di laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun terkait dengan peran TNI Angkatan Laut dalam mengamankan Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi, TNI Angkatan Laut melakukan kombinasi dari ketiga aspek di atas, yaitu penegakan hukum, kedaulatan, dan keamanan di laut, melalui upaya preventif dan represif. Dalam upaya preventif bertujuan untuk mencegah pihak tertentu dalam melakukan aksi pelanggaran hukum di laut dengan menghadirkan unsur-unsur patroli laut dan udara di daerah rawan, jalur strategis, perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi. Sedangkan upaya represif dilaksanakan dengan cara menindak dengan tegas kepada pihak tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran di laut. Upaya ini dilakukan dengan menerapkan sanksi yang seimbang agar memperoleh efek jera. Hasil koordinasi TNI Angkatan Laut dengan Bakamla RI dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum Dalam kurun waktu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Bakamla RI dalam mewujudkan kebijakan nasional keamanan laut, patroli bersama, integrasi sistim informasi dan forum yang bertujuan untuk menyinergikan penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut, Bakamla RI telah beberapa kali melimpahkan perkara pelanggaran di laut kepada TNI Angkatan Laut sebagai berikut : No. Tahun Jumlah Perkara 1. 2022 - 2. 2023 1 3. 2024 5 Total 6 175 2. Jawaban Pertanyaan dari YM Bapak Saldi Isra, A. Koordinasi TNI Angkatan Laut dan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan di Perairan Indonesia serta Wilayah Yurisdiksi dan Bentuk Koordinasinya. Sebelum menjelaskan tentang Koordinasi TNI Angkatan Laut dengan Kementerian dan Lembaga, ijinkan kami mengutip suatu teori dari pakar tentang sinergitas. Menurut teori Steven Covey tentang sinergitas bahwa hubungan antara dua pihak atau lebih dapat menghasilkan tingkatan komunikasi dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan. Berdasarkan pola hubungan kerjasama yang mungkin terjadi akan menghasilkan 3 (tiga) sifat komunikasi dalam kerja sama tersebut: a. Defensive: Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif defensif sehingga akan menimbulkan situasi yang tidak membangun dan cenderung pasif. b. Respectfull: Dengan kerjasama dan kepercayaan yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang saling menghargai dan bersifat kompromi dan saling menghargai antar sifat. c. Sinergistic: Dengan kerjasama yang sudah baik serta saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas yang berarti kerjasama yang terjalin akan menghasilkan output yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja memiliki banyak permasalahan sehubungan dengan wilayah lautnya, Indonesia menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi di laut seperti, lalu lintas Trans National Crime, Illegal fishing, penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, Trafficking/ penyelundupan manusia, boat people (manusia perahu), terorisme dan bajak laut. Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki enam lembaga penegak hukum yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI Angkatan Laut, POLRI Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Kementrian Kelautan dan Perikanan Dirjen PSDKP, Kementrian Keuangan Dirjen Bea Cukai dan Bakamla RI. Ke enam lembaga penegak hukum tersebut 176 melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bedasarkan peraturan perundang- undangan masing-masing. Selain melaksanakan penegakan hukum secara sektoral, keenam lembaga tersebut berdasarkan koordinasi dan kesepakatan serta Kebijakan Nasional (Jaknas) Kementerian Lembaga juga melaksanakan: a. patroli bersama; b. patroli mandiri; dan c. patroli terkoordinasi Ketiga patroli diatas yang diatur didalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dan dalam pembentukan forum Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang forum Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, sedangkan untuk pedoman bagi penyelenggaran KKPH, Presiden RI membentuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, Dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang berlaku selama 4 (empat) tahun. Didalam pelaksanaan tugasnya, Forum KKPH dibantu oleh Tim Pelaksana dimana Ketua Tim Pelaksana adalah Kepala Bakamla RI dan salah satu anggota Tim Pelaksana adalah Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut yang harus melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing didalam melaksanakan kebijakan KKPH tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Menkopolkam RI melalui Forum KKPH. Adapun tugas dari Tim Pelaksana Forum KKPH yang diketuai oleh Kepala Bakamla RI adalah sebagai berikut : 177 a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan isu nasional dari hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesa dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; b. Menyusun strategi penyelesaian masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesa dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;dan c. Menyinergikan langkah strategis penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesa dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Selain melaksanakan patroli berdasarkan PP 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, TNI Angkatan Laut juga melaksanakan beberapa patroli bersama lainnya dengan beberapa negara sahabat seperti patroli terkoordinasi India Indonesia (Patkor Indindo), patroli pengamanan perbatasan Indonesia Thailand (Pamtas Indothai), patroli terkoordinasi Indonesia Malaysia Philipina (Patkor Indomalphi), Patroli pengamanan perbatasan Indonesia Philipina (Pamtas RI-Phi), patroli terkoordinasi Philipina Indonesia (Patkor Philindo), patroli terkoordinasi Australia Indonesia (Patkor Ausindo) dan patroli pengamanan Indonesia, Timorleste, Australia (Pamtas RI-RDTL-Aus), kerjasama yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut tersebut diatas adalah aplikasi dilapangan dari peran diplomasi (Diplomacy) yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut dengan menggunakan kekuatan unsur-unsur TNI Angkatan Laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah. B. Hasil koordinasi yang telah dilaksanakan serta data hasil penegakan hukum yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut yang berkoordinasi dengan instansi lain. Dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 perkara pelanggaran dan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Nakhoda kapal yang diserahkan oleh TNI Angkatan Laut kepada instansi lain sebagai berikut: 178 a. Kapal ikan Indonesia No. Instansi Penyerah Kementerian/Lembaga Jumlah Perkara 1. PPNS Perikanan 20 2. KSOP 7 3. Polisi 8 4. BNN 1 Total 36 b. Kapal Niaga lainnya No. Instansi Penyerah Kementerian/Lembaga Jumlah Perkara 1. KSOP 216 2. Imigrasi 47 3. Polisi 43 4. Bea Cukai (BC) 38 5. BNN 24 Total 368 Hasil pencapaian penegakan hukum yang telah dicapai TNI Angkatan Laut bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait tersebut diatas adalah wujud sinergitas dan interoperabilty dalam rangka mewujudkan keamanan di Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. KESIMPULAN Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas terkait keterangan tambahan, disampaikan kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terhadap dalil Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana TETAP menyatakan Menolak Permohonan Uji Materiil Pemohon. 179 PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Tetap menolak permohonan pengujian Pemohon Perkara 180/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) 2. Menerima Keterangan Kepala Staf Angkatan Laut secara keseluruhan 3. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 8 Desember 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2025, dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2025, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 25 Februari 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”) yang berbunyi sebagai berikut: 180 Pasal 24A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu." 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing Pemohon) Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pihak Terkait berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: 1) Perorangan warga negara Indonesia; 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3) Badan hukum publik atau privat; atau 4) Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 181 1) Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; dan 3) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang a quo. b. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: 1) Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; a) Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait berpandangan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 memang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Namun bila dikaitkan dengan pasal-pasal a quo, justru ketentuan pasal-pasal a quo dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tujuan pengaturan penyelenggaraan kelautan, khususnya yang diatur dalam Pasal 3 huruf d dan huruf g UU Kelautan, yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan kelautan bertujuan untuk: d. memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara Kepulauan”. 182 b) Ketentuan pasal UU a quo mengatur mengenai penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut, hal tersebut tidak melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan serta mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada relevansinya dalil Pemohon yang mengasumsikan ketentuan Pasal a quo mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara termasuk Pemohon. c) Bahwa dengan demikian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4)UUD 1945 tidak dapat dijadikan sebagai dalil adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dalam pengujian Pasal-Pasal UU Kelautan sehingga Pemohon jelas tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. 2) Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; Bahwa Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tetap melekat pada Pemohon dengan tidak terkurangi maupun terhalangi sedikit pun dengan keberlakuan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, meskipun Pasal a quo diberlakukan. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah diperoleh oleh Pemohon di dalam Pasal a quo. Pemohon telah mendapatkan haknya melalui serangkaian perizinan sehingga kesempatan dan kepastian hukum telah diperoleh oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak relevan jika Pemohon menggunakan batu uji tersebut dalam melakukan pengujian Pasal a quo karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya pasal a quo; 3) Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 183 Kasus yang terjadi dengan Pemohon merupakan permasalahan konkret atas penerapan norma a quo sehingga jelas bahwa kerugian yang diuraikan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan inkonstitusionalitas norma. Pihak Terkait menerangkan bahwa Mahkamah konstitusi sebagai guardian of constitution, putusannya bersifat erga omnes, tidak hanya akan mengikat Pemohon tetapi juga setiap Warga Negara di Indonesia, mengingat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah permasalahan individu yang dialami oleh Pemohon. Oleh karenanya dalam hal ini Pihak Terkait berpandangan bahwa tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang a quo; a) Bahwa dalam suatu gugatan atas permohonan ada yang disebut dengan fundamentum petendi yang berarti dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Oleh karenanya, untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu secara jelas atau dalil sehingga ia dapat mengajukan tuntutan sebagiamana tertulis dalam petitum suatu gugatan atau permohonan. Yahya Harahap (Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata, hlm 57) menyebutkan adanya 2 teori perumusan posita, yang pertama, substantierings theorie yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Kedua, teori individualisasi (individualisering theorie) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum; b) Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas yang pada intinya menguraikan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan 184 konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal-pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo. Oleh karena ketiadaan hubungan sebab akibat (causal verband) yang dibangun oleh Pemohon dalam positanya, maka sudah seharusnya permohonan ini dinyatakan kabur/obscuur; c) Bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, maka jelas tidak terdapat pertautan antara dalil kerugian Pemohon dengan ketentuan dalam UU Kelautan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan pengaturan yang ada dalam Pasal a quo. c. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. 1) Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal-Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal- Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal- Pasal a quo 2) kerugian yang disampaikan pemohon merupakan kerugian materil yang tidak disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma undang-undang a quo. 185 Hal ini dikuatkan dengan dalil Pemohon bahwa seluruh potensi kerugian aktual yang dapat dialami oleh Pemohon adalah sebesar Rp945.000.000,00 (Sembilan ratur empat puluh lima juta rupiah) dan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Terhadap dalil pemohon tersebut, bahwa kerugian yang disampaikan pemohon merupakan kerugian materiil yang tidak disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma undang-undang a quo, tetapi kerugian materiil karena proses bisnis semata. 3) Dengan demikian ketentuan dalam Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal a quo tidak akan berdampak apa pun pada Pemohon. Oleh karenanya tidak relevan jika Pemohon menggunakan batu uji tersebut dalam melakukan pengujian Pasal a quo karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya pasal a quo. 4) Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. 3. Selain itu Pemohon juga mencampuradukkan antara posita yang berisi kasus konkrit dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma UUD 1945. Bahwa peristiwa yang dialami oleh Pemohon merupakan kasus konkret yang bukan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-XII/2014 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “pencampuradukan antara posita yang berisi uraian kasus konkret dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma UUD 1945 telah mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur (obscuur libel)”. 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pihak Terkait perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal a quo, juga apakah terdapat kerugian konstitusional 186 Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang a quo; 6. Bahwa perlu dapat dibuktikan terlebih dahulu apakah Pemohon telah memenuhi ketentuan pengujian undang-undang sebagai perkara yang abstrak, dan apakah Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya UU PWP3K sebagaimana di maksud, di mana hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan/atau dijelaskan secara objektif, nyata dan terang oleh Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka menurut Pihak Terkait adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam permohonan a quo. Keterangan Pihak Terkait Terhadap Pokok Permohonan. 1. Bahwa pihak terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan pemohon; 2. Bahwa tindakan Badan Keamanan Laut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dapat kami jelaskan sebagai berikut: a. Bahwa pada hari Rabu, 31 Juli 2024 pukul 10:00 WITA, HSC 32-03 Bakamla melaksanakan patroli mandiri “PUKAT MANGUNI-IV/24” dalam rangka Gelar Patroli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Pada pukul 15:45 WITA posisi 01º 47’ 33” U - 124º 57’ 49” T HSC 32-03 mendeteksi satu buah kapal KM Suryani Ladjoni dan secara pandangan visual kondisi berkarat dan keropos sehingga diduga tidak laik laut dan dikhawatirkan berdampak negatif pada keselamatan pelayaran. (Bukti PT-1) 187 Pukul 16.00 WITA, HSC 32-03. Melaksanakan penghentian, pemeriksaan, penggeledahan, dan penangkapan terhadap KM. Suryani Ladjoni pada posisi 01° 54’ 09” U - 125° 02’ 29” T di wilayah Perairan Pulau Talise, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: (Bukti PT-1) Data Kapal, sebagai berikut: 1) Nama Kapal : KM. Suryani Ladjoni 2) Kebangsaan : Indonesia 3) Nama Nakhoda : Stefanus Saliba 4) Grosse Tonage : 2.226 GT 5) Pemilik : PT. Pelayaran Surya Bintang Timur 6) Jumlah ABK : 17 Orang 7) Jumlah Penumpang : NIHIL 8) Rute Pelayaran : Bitung-Bontang (Bukti PT-2) Dugaan Pelanggaran yang ditemukan, sebagai berikut: 1) Tidak dilengkapi dengan Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar; 2) Tidak dilengkapi dengan Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal; 3) Daerah pelayaran kapal tersebut adalah Perairan Indonesia, akan tetapi daerah operasionalnya masih A1. Seharusnya A1+A2 mengingat kapal tersebut memiliki rute pelayaran lebih dari 300 NM; 4) Perangkat EPIRB dan SART sudah expired pada bulan Mei 2024; (Bukti PT-3) 5) Perangkat Navtex diatas kapal tidak berfungsi; (Bukti PT-4) 6) Perangkat EPIRB belum diregistrasi ke Basarnas; (Bukti PT-5) 7) Perangkat AIS belum diregistrasi ke Kominfo; (Bukti PT-6) 8) Perangkat GMDSS tidak tersedia;dan 9) Cadet mesin atas nama Sayyid Rindra Jaya tidak masuk dalam buku SIJIL Hasil pemeriksaan kapal patroli Bakamla RI, sebagian besar merupakan pelanggaran hukum terkait keselamatan laut. 188 Pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 pukul 07.00 WITA. Berdasarkan Telegram Komandan HSC 32-03 No: R.244/HSC 32-03/OPS PUKAT MANGUNI-IV/24 Tahap III/Bakamla RI/0724 tanggal 31 Juli 2024 tentang Laporan Pemeriksaan terhadap KM. Suryani Ladjoni, maka dikeluarkan Surat Perintah Nomor: HK.05.01/1085/2024 tanggal 02 Agustus 2024 tentang pelaksanaan kegiatan koordinasi penanganan perkara terhadap Kapal KM. Suryani Ladjoni tangkapan HSC 32-03 di Sulawesi Utara, dalam hal ini Unit Penindakan Hukum melaksanakan koordinasi dengan instansi berwenang. Pukul 16.00 WITA, Komandan HSC 32-03 melaksanakan serah terima penanganan perkara KM. Suryani Ladjoni kepada Tim Unit Penindakan Hukum Bakamla RI dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST- 002/HSC 32-03/VIII/2024 (Bukti PT-7). Pukul 21.58 WITA, Tim Unit Penindakan Hukum Bakamla melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima, berkas pemeriksaan kapal, muatan, dan ABK KM. Suryani Ladjoni dari Bakamla kepada Penyidik Satrol Lantamal VIII Manado dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:BA- 11/HK.05.01/UPH/BAKAMLA/VIII/2024. (Bukti PT-8) Bahwa berdasarkan alasan pemohon bahwa Bakamla melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan Lembaga non-Penyidik berupa menahan kapal tanpa ijin adalah tidak beralasan dan mengada - ada, Bahwa Bakamla tidak melakukan / mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap KM. Suryani Ladjoni sebagaimana yang dilakukan penyidik namun memerintahkan untuk ad hock ke Perairan Talise Bitung (memerintahkan untuk berlabuh disatu tempat dengan ABK tetap diatas kapal) /mengamankan guna proses hukum lebih lanjut dikarenakan kapal tidak laik laut. Selain itu tindakan pengamana/ad hock kapal yang dilakukan oleh Bakamla merupakan rangkaian kegiatan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b yang berbunyi “b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. Selain itu berdasarkan PP 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “Badan menyerahkan hasil penindakan 189 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut”. b. Terhadap alasan pemohon yang menyatakan tindakan yang dilakukan Bakamla. Menyita dokumen dan mengeluarkan surat penahanan, padahal bukan Penyidik. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada, dimana tindakan Bakamla tidak melakukan penyitaan sebagaiamana yang dilakukan oleh penyidik terhadap dokumen, melainkan melakukan pengamanan dokumen yang merupakan alat bukti guna pelimpahan hasil tangkapan kepada instansi penegak hukum dalam hal ini TNI AL sebagai bagaian kelengkapan Dokumen Serah Terima hal tersebut sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf h PP 13/2022 tentang KKPH bahwa penyerahan hasil penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan, paling sedikit memuat berita acara serah terima kapal, perlengkapan kapal, orang, dan dokumen. c. Terhadap alasan pemohon yang menyatakan tindakan yang dilakukan Bakamla yang melimpahkan kasus ke TNI AL meskipun perkaranya bersifat administratif, bukan pidana. Adalah tidak berdasar. Tindakan Bakamla sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU No. 32 Thun 2014 tentang Kelautan yang berbunyi ”Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Bakamla berwenang; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. PP No.13 Tahun 2022 tentang KKPH sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: b. Penyerahan hasil penindakan Jo Pasal 24 ayat (2) huruf c bahwa Badan menyerahkan hasil penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. 190 Selain itu Bakamla tidak memiliki kewenangan penyidikan sehingga Bakamla tidak dapat menentukan sanksi atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KM. Suryani Ladjoni (administratif atau pidana). 3. Atas pertanyaan yang mulia pada sidang tanggal 1 Desember 2025, kami memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: a. Penjelasan tentang pelanggaran KM. Suryani Ladjoni Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor BA- 11/HK.05.01/UPH/Bakamla/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 Bakamla meyerahkan kepada TNI AL dhi Lantamal VIII Manado. Selanjutnya penyelidikan dilaksanakan oleh penyidik Kodaeral VIII Manado terhadap dugaan pelanggaran KM Suryani Ladjoni adalah sebagai berikut : 1) Sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar tidak ada, setelah dilaksanakan penyelidikan setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 3 ayat (1) dan (2) jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a jo Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) PP RI No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim Dikenai Sanksi Administratif. 2) Sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal tidak ada, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 203 ayat (1), (2) dan (5) jo Pasal 321 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 321 jo Pasal 225 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. 3) Daerah operasi pelayaran sesuai sertifikat keselamatan radio kapal barang masih A1 yang seharusnya A1 plus A2, karena rute kapal lebih dari 300 nm, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 126 ayat (1) jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 171 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 126 ayat (1) jo 130 ayat (1) jo Pasal 171 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. 191 4) Perangkat EPHIRB dan SART kadaluarsa sejak bulan mei 2024, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) huruf f jo Pasal 126 ayat (1) dan (2), huruf b jo Pasal 130 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun. 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 124 jo Pasal 126 ayat (1) dan (2) huruf b jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 171 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. 5) Perangkat NAVTEX tidak berfungsi, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) huruf f jo Pasal 126 ayat (1) dan (2) huruf b jo Pasal 130 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 124 jo Pasal 126 ayat (1) dan (2) huruf b jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 171 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. 6) Perangkat EPIRB belum diregistrasi ke Basarnas RI, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) huruf f jo Pasal 126 ayat (1) dan (2) huruf b jo Pasal 130 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun. 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 124 jo Pasal 126 ayat (1) dan (2) huruf b jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 171 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. 7) Perangkat AIS belum diregistrasi di Kementerian Kominfo, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (1) Permenhub No. PM 18 Tahun 2022 tentang Sistim Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Wilayah Perairan Indonesia, dikenai sanksi administrtif. 8) Perangkat GMDSS tidak ada, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) huruf g jo Pasal 126 ayat (1) dan (2) huruf b jo Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 171 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 124 jo Pasal 126 ayat (1) dan (2) huruf b jo Pasal 130 ayat 192 (1) jo Pasal 171 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. 9) Dokumen ratings forming part of navigational watch atas nama Nonci sudah kadaluarsa sejak tanggal 26 Februari 2020, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, melanggar Pasal 135 jo Pasal 310 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 171 ayat (1) jo Pasal 310 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. 10) Cadet mesin atas nama Sayyid Rindra Jaya tidak masuk dalam buku Sijil, setelah dilaksanakan penyelidikan di pangkalan, yang bersangkutan memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut dan masuk dalam pengesahan awak kapal, melanggar Pasal 135 jo Pasal 224 jo Pasal 310 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diubah dengan Pasal 171 ayat (1) jo Pasal 310 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif. Perlu kami sampaikan pula, dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja pelanggaran dalam nidang pelayaran terjadi perubahan dari sanksi pidana menjadi administratif (kecuali yang mengakibatkan korban jiawa dan perusakan lingkungan maritim), yang penjatuhannya oleh penyidik berwenang sebagaimana diatur dalam UU Pelayaran. b. Penjelasan tentang hot pursuit yang dilakukan Bakamla, dan instansi lain penegak hukum di laut. Hot pursuit adalah kewenangan internasional yang diakui oleh UNCLOS 1982 sebagaimana di ratifikasi dalam UU Nomor 17 Tahun 1985 dan telah diimplementasikan ke dalam hukum nasional Indonesia melalui UU Kelautan, Peraturan Presiden pembentukan Bakamla, serta peraturan teknis Bakamla; pelaksanaannya mensyaratkan kontinuitas pengejaran atas pelanggaran hukum negara pantai/kepulauan di zona maritimnya, dasar hukum pelanggaran, dan koordinasi antar-institusi seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan KKP. 193 Di tingkat nasional, prinsip-prinsip UNCLOS diadopsi ke dalam kerangka hukum Indonesia melalui Undang-Undang Kelautan dan peraturan pelaksana yang memberi dasar bagi tindakan penegakan hukum di laut sebagaimana diatur dalam UU Kelautan, Peraturan Pemerintah (PP 13 / 2022), dan Peraturan Presiden (Perpres 59 / 2023). c. Perbandingan Coast Guard dan instansi penegak hukum di beberapa negara. 1) Model Amerika Serikat (United States Coast Guard) merupakan unsur militer yang juga memiliki kewenangan penegakan hukum penuh; berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri pada masa damai dan dapat dipindahkan ke Departemen Angkatan Laut pada masa perang; USCG menjalankan fungsi penegakan, SAR, keselamatan navigasi, dan dukungan pertahanan. United States Coast Guard berstatus layanan bersenjata yang memiliki kewenangan penegakan hukum domestik dan fungsi pertahanan; pada masa damai berada di bawah kementerian sipil, namun dapat dialihkan ke struktur militer saat perang. United States Coast Guard (USCG) berwenang beroperasi di berbagai zona maritim termasuk perairan internal, laut teritorial, zona bersebelahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) hingga 200 nautical miles sesuai definisi yurisdiksi maritim AS. Secara administratif USCG berada di bawah Department of Homeland Security (DHS) pada masa damai, namun berada dibawah Department of the Navy pada masa perang atau ketika diperintahkan oleh Presiden, sehingga akuntabilitas operasional bergeser sesuai kebutuhan pertahanan nasional. 2) Model Inggris (His Majesty’s Coastguard) merupakan lembaga sipil murni di bawah Maritime and Coastguard Agency; fokus utama pada search and rescue dan koordinasi SAR, bukan penegakan hukum—kewenangan penegakan dilaksanakan oleh instansi lain seperti Border Force dan Bea Cukai. His Majesty’s Coastguard berfokus pada search and rescue dan koordinasi SAR di bawah Maritime and Coastguard Agency; penegakan hukum maritim biasanya dilakukan oleh instansi lain seperti Border Force 194 atau Bea Cukai. Keunggulan model ini adalah pembagian tugas yang jelas antara keselamatan dan penegakan sehingga mengurangi beban satu lembaga. His Majesty’s Coastguard (HM Coastguard) bertugas dalam UK Maritime Search and Rescue Region dan fokus pada keselamatan maritim, koordinasi SAR, serta pengawasan perairan pesisir dan perairan teritorial yang relevan dengan tugas keselamatan dan navigasi. His Majesty’s Coastguard (HM Coastguard) adalah bagian dari Maritime and Coastguard Agency (MCA) dan bertanggung jawab kepada Secretary of State for Transport. 3) Model Jepang (Japan Coast Guard) merupakan lembaga sipil di bawah Kementerian Transportasi namun dapat bekerja sama erat dengan angkatan bersenjata dalam situasi tertentu; memiliki kewenangan penegakan hukum di laut dan unit-unit spesialis untuk keamanan maritim. Japan Coast Guard adalah badan sipil yang ditempatkan di bawah kementerian transportasi dengan kewenangan penegakan hukum di laut dan struktur regional yang kuat. Model ini menekankan kontrol sipil, spesialisasi teknis, dan mekanisme kerja sama formal dengan angkatan bersenjata bila diperlukan. Japan Coast Guard (JCG) menjalankan operasi di perairan teMiritorial Jepang dan EEZ negara tersebut, termasuk patroli perbatasan maritim, pengamanan wilayah perikanan, dan penegakan hukum maritim di zona- zona tersebut. Japan Coast Guard (JCG) dalam eskalasi ancaman tertentu melaksanakan operasi keamanan laut bersama Japan Self Defence Force (Angkatan Laut Jepang) sebagai bentuk kerja sama terstruktur dengan angkatan bersenjata operasi gabungan keamanan laut. 4) Model China Coast Guard merupakan paramiliter di bawah People’s Armed Police/Komisi Militer Pusat; yurisdiksi “waters under China’s jurisdiction” mencakup laut teritorial, zona bersebelahan, EEZ, dan klaim SCS. 195 China Coast Guard (CCG) menegakkan hukum dan melaksanakan perlindungan hak maritim di seluruh “waters under China’s jurisdiction,” yang dalam praktik mencakup laut teritorial, zona bersebelahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif China Coast Guard (CCG) diintegrasikan ke dalam People’s Armed Police (PAP) dengan garis komando menuju Komisi liter Pusat (CMC), menjadikan CCG unsur paramiliter yang bertanggung jawab langsung ke struktur militer pusat, bukan kementerian sipil. 5) Model Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA/APMM) merupakan lembaga sipil nasional dengan mandat penegakan di Malaysian Maritime Zone; bertanggung jawab kepada Pemerintah (PM) melalui kementerian terkait. Wiayah Kerja berdasarkan Mandat operasi MMEA berada di seluruh Malaysian Maritime Zone sebagaimana ditetapkan oleh Malaysian Maritime Enforcement Agency Act 2004 (Act 633), mencakup laut pedalaman, laut teritorial, dan EEZ, dengan spesialisasi pada patroli, perlindungan perbatasan, dan SAR. MMEA merupakan agensi nasional Pemerintah Malaysia yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri melalui kementerian yang ditetapkan (historisnya Kementerian Dalam Negeri), dengan tujuan jangka panjang sebagai single maritime law enforcement agency meski masih menghadapi tantangan koordinasi sektoral. 6) Model Philippine Coast Guard (PCG) memilki fugsi armed and uniformed service di bawah Department of Transportation; dapat dialihkan ke Department of National Defense saat perang; yurisdiksi Philippine Maritime Zone dan kewajiban tertentu di perairan internasional. Philippine Coast Guard (PCG) Memegang mandat penegakan keselamatan dan keamanan maritim dalam Philippine Maritime Zone, termasuk pelaksanaan kewajiban keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, SAR, dan fungsi lain yang relevan; dokumen akuntabilitas kinerja pemerintah menegaskan keluaran utama PCG di yurisdiksi maritim nasional dan operasi terkait. 196 Berdasarkan Republic Act No. 9993 (Coast Guard Law of 2009), PCG adalah armed and uniformed service yang berada di bawah Department of Transportation; dalam masa perang yang dinyatakan, rantai komando dapat dialihkan ke Department of National Defense. Atas keenam model diatas, Coast guard memiliki fungsi utama: Penyidikan, Keamanan Laut, Keselamatan Maritim, Penegakan Hukum, SAR Di Laut, Perlindungan Lingkungan Hidup, Dan Beberapa Diantaranya Melaksanakan Tugas Dalam Mendukung Pertahanan Laut. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan pasal undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Keterangan Pihak Terkait secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4) Menyatakan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aqua ex bono). Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. 197 Keterangan Tertulis Tambahan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Berdasarkan sidang Mendengar Keterangan Pemberi Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan Perkara Nomor 180/PUU- XX-III/2025 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, dengan 1 Hakim Anggota Yang Mulia Arsul Sani meminta penjelasan dari Bakamla selaku Pihak Terkait hal-hal berikut: 1. Bagaimana dasar keabsahan kewenangan Bakamla untuk melakukan upaya paksa (seperti penangkapan, pengejaran, dan penyerahan kapal), sedangkan Undang-Undang Kelautan tidak secara tegas memberikan status dan kewenangan penyidik kepada Bakamla? UU Kelautan tidak secara eksplisit menyebut Bakamla sebagai "penyidik" sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa, tanpa status penyidik tidak serta merta meniadakan kewenangan melakukan tindakan penegakan hukum di laut. Dengan demikian, permasalahan hukumnya bukan apakah Bakamla sebagai penyidik, melainkan apakah Bakamla memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penghentian, pengejaran, penangkapan, dan penyerahan kapal dalam rangka penegakan hukum di laut? Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Pada Pasal 62 dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi: c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; Selanjutnya, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan memberikan kewenangan kepada Bakamla untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. Norma ini merupakan atribusi kewenangan langsung dari undang-undang, sehingga sah menurut asas legalitas (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Dengan demikian, kewenangan penghentian dan penangkapan kapal bukan kewenangan penyidikan seperti 198 yang diatur dalam KUHAP, melainkan kewenangan penegakan hukum yang diatur dalam UU Kelautan. Sebagaimana undang-undang pada umumnya, UU Kelautan juga mengatur tentang peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla dan teknis penegakan hukum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi Keamanan Keselamatan Laut. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (selanjutnya disebut PP KKPH) untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pelaksanaan patroli keamanan laut. Penegakan hukum di laut mengenal rezim hukum laut sesuai konvensi hukum laut internasional (UNCLOS 1982) yang mengatur tentang rezim laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi ekslusif, landas kontinen, dan laut lepas. Berdasarkan rezim hukum laut tersebut tidak semua penyidik yang ada di KUHAP memiliki kewenangan sebagai penyidik di seluruh rezim hukum laut. Penyidik di laut dibatasi rezim hukum laut dan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, sebagai contoh UU Pelayaran ruang lingkup berlakunya adalah di perairan Indonesia (laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman) dan penyidiknya terdiri dari PPNS di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, Polri, Perwira TNI AL, sedangkan untuk kapal berbendera Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) penyidiknya adalah perwira TNI AL. Demikan juga beberapa perundang-undangan lainnya seperti UU Perikanan dimana penyidiknya terdiri dari PPNS Perikanan, Polri, Perwira TNI AL dengan wilayah hukum Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Secara khusus untuk penegakan hukum di ZEE Indonesia dilaksanakan oleh pengawas perikanan dan perwira TNI AL. Dari uraian di atas pada hakikatnya penegakan hukum di laut tidak menganut konsep penyidik tunggal/ penyidik utama sebagaimana diatur dalam KUHAP yang berorientasi penegakan hukum pidana umum di darat. Hukum laut berkembang dalam kerangka yang berbeda, karena menyangkut kedaulatan, yurisdiksi, dan pengamanan wilayah negara yang 199 bersifat dinamis dan lintas batas. Oleh karena itu, sistem penegakan hukum di laut bersifat multi-sektor dan fungsional sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengaturnya. Dalam konteks ini, yang diatur terlebih dahulu adalah kewenangan negara untuk melakukan penegakan hukum di laut, seperti penghentian, pemeriksaan, pengejaran seketika, dan penangkapan kapal. Tindakan tersebut merupakan bentuk tindakan penegakan hukum di laut, yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup atas perbuatan melawan hukum atau kegiatan penyelidikan dalam perspektif KUHAP yang dapat ditingkatkan proses penegakan hukumya menjadi kegiatan penyidikan/pro justitia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, akan tetapi ruang lingkupnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak hal untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dari hal-hal yang terurai dapat dinyatakan bahwa proses penegakan hukum pada tingkat tertinggi, pelaksanaannya dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, meskipun masalah penegakan hukum selalu menunjukkan ketimpangan interaksi dinamis antara das sollen dengan das sein. Hal ini dikarenakan yang bekerja dalam proses penegakan hukum, bukan hanya penegak hukum akan tetapi juga hukumnya sendiri, infrastruktur, bahkan budaya hukumnya. Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam penegakan hukum untuk sistem hukum tidak bisa masing-masing sub sistem tersebut berdiri sendiri, melainkan perlu secara simultan inter agency cooperation. Desain kelembagaan Bakamla dan sistem multi-agensi dalam penegakan hukum laut justru sejalan dengan karakteristik rezim hukum laut itu sendiri, yang tidak mengenal model penyidik tunggal, melainkan pembagian kewenangan berdasarkan fungsi dan atribusi undang-undang. Sebagaimana uraian di atas bahwa esensi dasar pembentukan Bakamla adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi. 200 Selain itu, dalam Pasal 61 UU Kelautan menegaskan bahwa Bakamla adalah lembaga pemerintah yang melakukan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dimana tujuan utama patroli adalah mencegah tindak kejahatan, dalam konteks keamanan laut dapat dilakukan melalui rangkaian tindakan yang dimulai dari penghentian, pemeriksaan, penangkapan atas kapal yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya diserahkan kapada instansi yang berwenang. Pola tersebut adalah bagian dari sinergitas penegakan hukum di laut. Patroli juga bertujuan mengidentifikasi potensi gangguan, merespons situasi darurat dengan cepat, dan meningkatkan kehadiran petugas di lokasi rawan. 2. Apakah dalam setiap patroli Bakamla terdapat unsur penegak hukum (penyidik)? 1) Secara normatif, tidak terdapat ketentuan dalam UU Kelautan yang mensyaratkan bahwa setiap patroli Bakamla wajib disertai penyidik. Undang- undang tersebut memberikan kewenangan kepada Bakamla untuk melaksanakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum di laut berdasarkan UU Kelautan, Bakamla melakukan penghentian, pemeriksaan, penangkapan, dan penyerahan kapal kepada instansi terkait, sebagai mana diatur dalam Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) UU Kelautan. Dengan demikian fungsi dan kewenanagan ini diberikan langsung oleh undang-undang (atribusi), sehingga memenuhi asas legalitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 2) Bahwa aset patroli Bakamla dalam hal ini kapal-kapal patroli diawaki oleh personel dari ASN, Polri, dan TNI AL, dan sebagian besar para komandan/nakhoda kapal patroli Bakamla saat ini dijabat Perwira yang berasal dari TNI AL. 3) Kewenangan Bakamla bila dikaitkan dengan hukum acara yang berlaku untuk tindak pidana umum saat ini (KUHAP lama dan baru) merupakan tindakan dalam lingkup penyelidikan, setelah kapal diserahkan ke penyidik berwenang maka baru penyidik melaksanakan tugas penyidikan. 201 4) Dalam Pasal 24 PP KKPH menerangkan, penindakan di laut yang dilakukan Bakamla didasarkan pada bukti permulaan yang cukup atau tertangkap tangan, selanjutnya hasil penindakan diserahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya, penyerahan kapal kepada penyidik berwenang harus dilengkapi hasil pemeriksaan, paling sedikit memuat laporan kejadian, gambar situasi pengejaran, pernyataan tentang posisi, surat perintah dan berita acara pemeriksaan kapal, berita acara penangkapan, surat perintah dan berita acara membawa kapal, dokumentasi dan berita acara serah terima ke penyidik. 5) Bahwa beda ragam model pengaturan "patroli" menciptakan beberapa pandangan antara lain: 1. Patroli tidak dalam konteks penyidikan (namun menjaga, mengatur); 2. Patroli dalam rangka pengawasan/penindakan (bukan dalam rangka penyidikan) namun kewenangan pengawas dalam konteks penghentian, pemeriksaan, penangkapan dan penahanan (henrikkaphan) identik dengan apа yang dapat dilakukan penyidik; 3. Patroli melekat dengan kewenangan sebagai penyidik untuk melakukan pengejaran, 6 penghentian, penangkapan dan penahanan; 4. Tertangkap tangan. Oleh karena itu pengelompokkan menjadi penting untuk: 1. Memastikan kehadiran aparat di laut tidak hanya selalu penegakan hukum; 2. Memastikan aparat melaksanakan kewenangan pada koridornya (patroli dalam rangka penegakan hukum); 3. Perlindungan hukum bagi terperiksa di laut. Saat ini mekanisme perlindungan KUHAP hanya mencakup tersangka, terdakwa dan terpidana. Bagaimana dengan terperiksa (dihentikan, diperiksa di tengah laut namun bukan tersangka). Patroli Bakamla merupakan fungsi deteksi, pencegahan, dan intersepsi awal. Sedangkan penyidikan merupakan tahapan lanjutan setelah ditemukan dugaan tindak pidana dengan dua bukti permulaan. Kewenangan penghentian dan pengamanan kapal adalah kewenangan atribusi dari undang-undang. Tindakan tersebut sah sepanjang dilakukan dalam batas kewenangan dan prosedur yang berlaku, tanpa mensyaratkan status penyidik pada setiap unsur patroli. Secara praktik internasional, model coast guard di berbagai negara tidak selalu membawa investigator kriminal dalam setiap operasi patroli. Ketika ditemukan 202 indikasi atau dugaan tindak pidana, barulah dilakukan pelimpahan kepada otoritas penyidikan. Ketiadaan unsur penyidik dalam setiap patroli tidak mengurangi keabsahan kewenangan Bakamla dalam melakukan penghentian dan pengamanan kapal. Penyidikan merupakan tahap lanjutan yang dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang setelah penyerahan. Oleh karena itu UU Kelautan lahir dengan misi besar untuk mengubah tata kelola laut Indonesia yang sebelumnya bersifat sektoral (terkotak-kotak) / sub-sub sistem menjadi terintegrasi dan holistik. Hal ini mencakup aspek kedaulatan, sumber daya alam, infrastruktur, penegakan hukum hingga pertahanan dalam satu kesatuan kebijakan kelautan nasional. Demikian pula, tidak terdapat ketentuan hukum yang mensyaratkan bahwa setiap patroli Bakamla harus disertai unsur 7 penyidik. Apabila penegakan hukum laut dipaksakan tunduk pada konsep penyidik tunggal, maka efektivitas hak pengejaran seketika akan terhambat, respons negara terhadap pelanggaran di laut menjadi tidak optimal, dan kewajiban konstitusional negara dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan akan tereduksi. Dengan demikian, Yang Mulia, kewenangan Bakamla dalam melakukan upaya paksa di laut adalah sah secara yuridis dan konstitusional, serta tidak bergantung pada status penyidik dalam pengertian KUHAР. [2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) juga mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17 sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Dokumentasi KM Suryani Ladjoni; 2. Bukti PT-2 : 1. Fotokopi Laporan Kejadian; 2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kapal KM Suryani Ladjoni; 3. Fotokopi Berita Acara Penangkapan Kapal dan Orang; 4. Fotokopi Daftar awak Kapal KM Suryani Ladjoni; 5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Berkas Pemeriksaan, ABK, dan Barang Bukti Kapal; 6. Fotokopi Pernyataan tentang Posisi ditandatangani Nahkoda; 203 7. Fotokopi Oleat Gerak KM Suryani Ladjoni; 8. Bukti PT-3 : Fotokopi Dokumentasi Perangkat EPIRB dan SERT; 9. Bukti PT-4 : Fotokopi Dokumentasi Perangkat Navtex diatas kapal; 10. Bukti PT-5 : Fotokopi Dokemen perihal Nomor Identifikasi KM. Suryani Ladjoni; 11. Bukti PT-6 : Fotokopi Dokumen dari Kemenkominfo; 12. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Berkas Pemeriksaan, ABK dan Barang Bukti Kapal; 13. Bukti PT-8 : 1. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Berkas Pemeriksaan Berikut Kapal, Muatan, dan Kru Kapal KM Suryani Ladjoni; 2. Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Berkas Pemeriksaan Berikut Kapal, Muatan, dan Kru Kapal KM Suryani Ladjoni; 3. Bukti PT-9 : Fotokopi Data Penyerahan Perkara Kepada Instansi Berwenang Hasil Tangkapan Patroli Bakamla Tahun 2022 – 2025 Unit Penindakan Hukum Bakamla RI; 4. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; 5. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputuan Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan RI Nomor 96 Tahun 2025 tentang Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; 6. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2023; 7. Bukti PT-13 : Fotokopi Keputuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2024; 204 8. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputuan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2025; 9. Bukti PT-15 : Fotokopi Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia Tahun 2022; 10. Bukti PT-16 : Fotokopi Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia Tahun 2023; 11. Bukti PT-17 : Fotokopi Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia Tahun 2024. Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) juga mengajukan keterangan tertulis seorang ahli yakni R. A. Achmad Gusman C. Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D. yang keterangan tertulisnya bertanggal 10 Maret 2026 telah diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (selengkapnya termuat pada berkas perkara): 1. Keterangan ahli ini disampaikan berdasarkan permohonan dari Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia melalui surat Nomor B/ 289 /HK .05.03/III/2026, tanggal 6 Maret 2026 untuk keperluan sidang Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) dengan Register Perkara Nomor 180/PUU- XXIII/2025. Adapun pasal-pasal yang tercakup dalam permohonan uji materiil dimaksud adalah: Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, yang dianggap bertentangan terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 205 2. Rumusan pasal-pasal yang dimohonkan untuk uji materiil adalah sebagai berikut: a. Pasal 59 Ayat (3): "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut." b. Pasal 61: "Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia." c. Pasal 62 Huruf c: "Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi: ... melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia." d. Pasal 63 Ayat (1) Huruf b: "Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang: ... memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut." 3. Terlebih dulu perlu dipahami bahwa pasal-pasal tersebut berkaitan dengan proses penegakan hukum di wilayah laut yang memiliki karakteristik sangat berbeda dengan penegakan hukum di wilayah darat. Wilayah laut terdiri dari zona-zona maritim yang diatur berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS). UNCLOS mengatur rezim hukum yang berbeda-beda yang dimiliki oleh Negara di zona-zona maritim sebagai berikut: a. Perairan pedalaman (internal waters), laut teritorial (territorial sea), dan perairan kepulauan (archipelagic waters): di zona-zona maritim ini Negara pantai memiliki kedaulatan (sovereignty) dan yurisdiksi yang bersifat mutlak (absolute) dalam mengatur kegiatan-kegiatan di wilayah laut, termasuk dasar laut dan permukaan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Walaupun demikian, beberapa pembatasan tetap berlaku, misalnya, Negara lain masih dapat menikmati hak lintas damai dan memperoleh akses ke pelabuhan. Selain itu, Negara pantai juga perlu memperhatikan dan menghormati yurisdiksi negara bendera dalam hal terjadi tindak pidana di atas kapal asing yang berada di wilayah laut teritorial. b. Zona tambahan (contiguous zone): di zona ini Negara pantai memiliki yurisdiksi terbatas untuk mengatur dan menegakkan hukum di bidang bea cukai, imigrasi, fiskal, dan sanitasi/ kesehatan. 206 c. Zona ekonomi eksklusif (exclusive economic zone)/ ZEE dan Landas kontinen (continental shelf): di zona-zona maritim ini Negara pantai memiliki hak-hak berdaulat (sovereign rights) dan yurisdiksi terbatas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang secara umum berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan, dengan tetap menghormati hak-hak Negara lain berdasarkan hukum internasional, misalnya hak kebebasan berlayar (freedom of navigation). d. Laut lepas (high seas): di zona maritim ini berlaku kebebasan di laut dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan berdasarkan hukum internasional. e. Kawasan dasar laut internasional (the Area): merupakan warisan bersama seluruh umat manusia (common heritage of humankind), dengan demikian seluruh negara dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya berdasarkan hukum internasional. Zona-zona maritim berdasarkan UNCLOS (https://sites.tufts.edu/lawofthesea/chapter-two/) 4. Karakteristik wilayah laut yang berbeda dengan wilayah darat sebagaimana dikemukakan di atas membawa konsekuensi terhadap aspek penegakan hukum di laut, khususnya oleh negara pantai. Negara pantai perlu mempertimbangkan seberapa jauh hukum nasional dapat diterapkan di zona-zona maritim tertentu. Di wilayah zona tambahan, misalnya, negara pantai hanya dapat menerapkan yurisdiksinya sebatas empat bidang: bea cukai, imigrasi, fiskal, dan sanitasi/ kesehatan. Contoh lainnya yaitu penegakan hukum di wilayah ZEE. Berdasarkan UNCLOS, negara pantai dapat menerapkan yurisdiksi terhadap berbagai aktivitas yang dianggap melanggar hukum nasional yang berlaku di wilayah ZEE. 207 Namun demikian, negara pantai tetap harus memperhatikan ketentuan- ketentuan dan batasan-batasan terkait penegakan hukum di ZEE sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 73 UNCLOS. 5. Pengertian "penegakan hukum" memiliki spektrum yang luas. Sebagaimana dikemukakan oleh Winarta (2013), penegakan hukum merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Adapun penegakan hukum menurut Soekanto (2008) dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana pendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan. Apabila dikaitkan dengan penegakan hukum di laut, maka penting untuk dipahami bahwa langkah-langkah penegakan hukum di laut merupakan suatu rangkaian proses yang terintegrasi dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Proses ini tidak hanya menyangkut proses penyidikan, namun juga proses alokasi kewenangan lembaga penegak hukum terkait dan langkah-langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut, seperti menaiki kapal (boarding), melakukan pemeriksaan (inspection), dan melakukan penangkapan atau penahanan (arrest/ detain). 6. Penegakan hukum di wilayah laut diperlukan dalam rangka menjaga keamanan di wilayah laut atau yang dikenal juga dengan keamanan maritim (maritime security). Istilah "keamanan maritim" seringkali digunakan secara bergantian dengan "keamanan laut". Definisi dan ruang lingkup spesifik dari kedua istilah tersebut hingga saat ini masih mengalami perkembangan dan dinamika tersendiri. Sebagai acuan dasar, istilah "keamanan maritim" atau "keamanan laut" dapat diartikan secara luas sebagai upaya pelindungan wilayah darat dan maritim suatu negara, termasuk infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, dari berbagai tindakan membahayakan yang terjadi di laut (Klein, 2010). Untuk selanjutnya, tulisan ini akan menggunakan istilah "keamanan maritim". 7. Dimensi keamanan maritim mencakup berbagai permasalahan yang sangat luas. Sebagaimana dikemukakan oleh Bueger (2015), dimensi ini tercermin dari ruang lingkup keamanan maritim yang pengertiannya sangat dipengaruhi oleh pemahaman berbagai pemangku kepentingan/ pelaku terkait sektor keamanan maritim. Beranjak dari pemahaman tersebut, Bueger mengilustrasikan berbagai 208 dimensi yang terkait dengan keamanan keamanan maritim dalam diagram sebagai berikut: Matriks multidimensi keamanan maritim (Bueger, 2015) 8. Mengacu pada karakteristik keamanan maritim yang multidimensi, saat ini telah dikembangkan indikator-indikator yang dapat membantu dalam mengidentifikasi seberapа jauh upaya dan pencapaian suatu negara dalam menjamin keamanan maritim. Sebagai contoh, sebuah lembaga riset di bidang keamanan maritim Stable Seas telah mengembangkan Indeks Keamanan Maritim (Maritime Security Index) yang mencakup sembilan permasalahan, yaitu: international cooperation, rule of law, maritime enforcement, coastal welfare, blue economy, fisheries, piracy and armed robbery at sea, illicit trades, maritime mixed migration (Stable Seas, 2021). Sementara di tingkat nasional, Bakamla telah menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indeks Keamanan Laut Nasional yang mencakup enam dimensi, yaitu: kapasitas patroli, kapasitas pemantauan, pengendalian kejahatan laut, pengendalian pelanggaran laut, pengendalian pencemaran laut, dan pengendalian kecelakaan laut (Pasal 4). 9. Penegakan hukum di wilayah laut dalam menangani berbagai masalah terkait keamanan maritim merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan Data Rujukan Nasional Kelautan, luas wilayah laut teritorial Indonesia mencapai 290.000 km², luas wilayah ZEE seluas 3.000.000 km², dan luas perairan laut Indonesia mencapai 6.400.000 km² (https://sidako.kkp.go.id/sidako/data-kelautan). Kondisi wilayah 209 Indonesia tidak hanya memiliki wilayah perairan yang sangat luas namun juga memiliki batas-batas maritim dengan sepuluh negara tetangga, yaitu: Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Jika ditambah dengan potensi batas maritim di wilayah landas kontinen di luar 200 mil (landas kontinen ekstensi), maka Indonesia juga akan memiliki batas maritim dengan Micronesia. Luasnya wilayah perairan Indonesia dan banyaknya penetapan batas maritim yang harus disepakati dengan negara- negara tetangga akan sangat mempengaruhi kapasitas dan implementasi penegakan hukum di wilayah laut. 10. Saat ini, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang kelautan yang bersifat multidimensi, antara lain: wilayah perairan kedaulatan dan yurisdiksi; perikanan; pelayaran; pertahanan; dan lingkungan hidup. Sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut juga mengatur masalah penegakan hukum dan berbagai lembaga penegak hukum yang ruang lingkup kewenangannya diatur secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan di masing-masing sektor. Oleh karena itu, pendekatan yang terkoordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di wilayah laut. 11. Karakteristik penegakan hukum di wilayah laut yang bersifat multi dimensi memerlukan pendekatan secara komprehensif, yang juga dikenal dengan whole of government approach. Terkait dengan hal ini, kejahatan dan pelanggaran di bidang perikanan dapat menjadi salah satu contoh. Kejahatan dan pelanggaran di bidang ini tidak hanya terkait dengan aktivitas penangkapan ikannya saja yang memenuhi unsur illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF). Seringkali IUUF disertai dengan tindak kejahatan atau pelanggaran lainnya, seperti standar pelindungan pekerja di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan standarstandar hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam instrumen- instrumen International Labour Organization (ILO). Di samping itu, kapal-kapal yang terlibat dalam IUUF merupakan kapal-kapal yang tidak memenuhi standar kelaiklautan dan keselamatan pelayaran sebagaimana diatur berdasarkan instrumen-instrumen International Maritime Organization (IMO). Dengan demikian, penegakan hukum terhadap IUUF tidak hanya berkaitan dengan 210 penegakan hukum di bidang perikanan, namun juga hukum ketenagakerjaan, hukum hak asasi manusia, dan hukum pelayaran. 12. Mempertimbangkan berbagai hal dan karakteristik multidimensi masalah- masalah keamanan maritim sebagaimana diuraikan di atas, UU Kelautan telah dibentuk dengan memperhatikan karakteristik tersebut sehingga diperlukan pendekatan komprehensif dalam mengatur bidang kelautan. Sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU Kelautan: "Pembangunan Kelautan hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala di dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan belum adanya undang-undang yang secara komprehensif mengatur keterpaduan berbagai kepentingan sektor di wilayah Laut. Kendala tersebut dapat ditemukan, baik pada lingkup perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. Oleh sebab itu, perlu pengaturan mengenai Kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; ... memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara." 13. Berdasarkan kondisi tersebut, UU Kelautan berupaya untuk mengharmonisasikan dan mengoordinasikan penegakan hukum di wilayah laut melalui pembentukan Bakamla tanpa mengurangi atau menghilangkan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait. Jika ditelaah kembali pasal-pasal terkait yang diajukan untuk uji materiil, terutama Pasal 59 Ayat (3) dan Pasal 61, pembentukan Bakamla diarahkan lebih khusus untuk "melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia", yang diperlukan untuk memantau, mengawasi, dan menindak berbagai potensi pelanggaran hukum di berbagai sektor kelautan yang bersifat multidimensi. 14. Selain itu, berdasarkan Pasal 62 Huruf c, fungsi Bakamla dalam "melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia" diperlukan sebagai bagian dari rangkaian proses penegakan hukum di wilayah laut. Lebih lanjut, rumusan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b yang menyatakan bahwa Bakamla berwenang "memberhentikan, memeriksa, menangkaр, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan 211 proses hukum lebih lanjut" menegaskan bahwa proses penegakan hukum oleh Bakamla tetap dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait yang berwenang, khususnya dalam melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. 15. Pendekatan integratif dan koordinatif dalam penegakan hukum di laut ini secara konsisten telah diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PP 13/ 2022). Hal ini tercermin secara jelas dalam penyebutan "Badan" (yaitu Bakamla) yang disandingkan dengan "instansi terkait", sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut: a. Pasal 6 Ayat (3): Kebijakan nasional keamanan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan dengan melibatkan kementerian / lembaga terkait. b. Pasal 7 Ayat (1): Patroli dilaksanakan oleh Badan dan Instansi Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pasal 7 Ayat (2): Pelaksanaan Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sinergi melalui rencana Patroli nasional yang disusun dan disepakati bersama oleh Badan dan Instansi Terkait. d. Pasal 17: Dalam pelaksanaan Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan dan Instansi Terkait dapat melakukan pemeriksaan terhadap kapal, instalasi, bangunan, dan pulau buatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 16. Lebih lanjut dalam bagian Penjelasan Umum, PP 13/ 2022 menggambarkan situasi dan kondisi penegakan hukum di laut yang masih bersifat sektoral sehingga diperlukan pendekatan integratif dan koordinatif dalam proses penegakan hukum di wilayah laut, sebagaimana berikut: "Penanganan keamanan dan keselamatan di laut saat ini dilaksanakan secara sektoral oleh beberapa kementerian/ lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengamanatkannya. Untuk itu pelaksanaan tugas Patroli dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesla memerlukan upaya penataan yang sinergis untuk kepentingan nasional. 212 Penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu agar efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi guna tata kelola pemerintahan yang baik di laut. Untuk itu, diperlukan upaya penataan pelaksanaan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang efektif dan efisien." 17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan telah dirancang sedemikian rupa dengan memperhatikan karakteristik permasalahan di bidang kelautan yang bersifat multidimensi dan memerlukan pendekatan integratif dan koordinatif dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut. Secara khusus, rumusan terkait fungsi dan kewenangan Bakamla telah diatur sedemikian rupa sehingga tetap memperhatikan keberadaan lembaga penegak hukum di laut yang ada saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral. 18. Penting untuk dicatat bahwa upaya integrasi dan koordinasi dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia masih perlu terus ditingkatkan dan memerlukan proses yang panjang serta tidak mudah, mengingat telah sekian lama penegakan hukum di wilayah laut berjalan secara sektoral. Salah satu proses yang saat ini tengah berlangsung yaitu sinkronisasi dalam proses penegakan hukum di laut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional, Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Perpres 59/ 2023). Sekalipun UU Kelautan telah bersifat sangat komprehensif dan mendukung whole of government approach dalam penegakan hukum di laut, tujuan dari UU ini akan sulit untuk diimplementasikan jika tidak didukung oleh sistem penegakan hukum di laut yang tersinkronisasi atau menerapkan pendekatan “unified command". Merujuk pada dokumen "Kajian Sinkronisasi Regulasi Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia", saat ini di satu sisi terdapat irisan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang penegakan hukum di laut, namun di sisi lain masih 213 terdapat ketidakjelasan rumusan, ketidaksesuaian jenis, dan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk inkonsistensi pemaknaan "patroli" (Tim KSR KKPH Kemenkopolhukam, 2024). 19. Terkait dengan hal ini, beberapa pandangan telah dikemukakan oleh para ahli dalam penataan kelembagaan penegakan hukum di laut yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Laksmana (2022) misalnya, menyoroti kelembagaan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia masih memerlukan penataan lebih lanjut sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kapasitas Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia perlu menata ulang pendekatan "division of labour" menuju ke pendekatan "unified command", dan menerapkan pendekatan "dual agency", khususnya untuk penegakan hukum di wilayah ZEE (Laksmana, 2022). Pandangan lain, seperti yang dikemukakan oleh Bowers dan Koh, adalah diperlukan pemahaman tentang konsep "national fleef" yang tidak hanya mencakup fusi atau penggabungan lembaga penegakan hukum di laut. Namun yang lebih penting, konsep ini juga perlu mencakup kesatuan prinsip tata kelola yang dapat lebih jelas memberikan visi, arah, dan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam kelembagaan keamanan maritim nasional untuk menjalankan fungsinya secara terpadu, efektif, dan efisien (Bowers dan Koh, 2019). 20. Berdasarkan berbagai hal dan pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa: a. Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undangundang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal ini dirancang sedemikian rupa dengan memperhatikan karakteristik permasalahan di bidang kelautan yang bersifat multidimensi, sehingga memerlukan pendekatan integratif serta koordinatif dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut. Pendekatan integratif dan koordinatif ini diharapkan pada akhirnya dapat menjamin rule of law, keselamatan dan keamanan, dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di wilayah perairan kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. 214 b. UU Kelautan, beserta peraturan perundang-undangan implementasi teknisnya, telah berupaya secara konsisten untuk mengharmonisasikan dan mengoordinasikan penegakan hukum di wilayah laut. Hal ini dilaksanakan melalui pembentukan Bakamla tanpa mengurangi atau menghilangkan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait. Pasal-pasal dalam UU Kelautan yang saat ini tengah diajukan permohonan untuk uji materiil pada dasarnya menegaskan bahwa proses penegakan hukum oleh Bakamla tetap dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait yang berwenang. c. Walaupun pasal-pasal dalam UU Kelautan sebagaimana dimaksud di atas pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diperhatikan bahwa upaya integrasi dan koordinasi dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini tentunya memerlukan proses yang panjang serta tidak mudah, mengingat telah sekian lama penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia berjalan secara sektoral. Untuk itu, tata kelola dan kelembagaan penegakan hukum di laut perlu terus dioptimalkan dengan mengacu pada pendekatan integratif dan koordinatif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini, khususnya UU Kelautan, PP 13/2022, dan Perpres 59/2023. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 9 Desember 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2025 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Polri merupakan lembaga negara yang tugas dan fungsinya disebut dalam UUD NRI 1945, tepatnya Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5). Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut telah mendudukkan peran Polri dalam penyelenggaraan negara, yakni: Polri adalah organ konstitusional yang wajib ada (constitutional necessity); Pasal 30 ayat (4): 215 “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat…” Makna “Constitutional Necessity”, Istilah ini merujuk pada organ negara: 1) Keberadaannya diwajibkan oleh UUD, sehingga negara tidak dapat berfungsi tanpa kehadirannya. 2) Tidak dapat dihapus, digabung, atau dialihkan kepada lembaga lain melalui undang-undang atau kebijakan administratif. 3) Memiliki fungsi esensial yang berkaitan langsung dengan tujuan negara (vide Pembukaan UUD NRI 1945). Dengan demikian Polri bukan lembaga opsional, yang dapat “dibentuk atau dibubarkan” oleh UU. Polri adalah bagian struktural dari bangunan kekuasaan negara menurut UUD NRI 1945. Polri memiliki kewenangan asli (original constitutional mandate); Selain menyebut Polri sebagai organ negara, UUD NRI 1945 juga memberikan kewenangan langsung (direct constitutional mandate): untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan tersebut tidak berasal dari undang-undang, melainkan berasal langsung dari UUD NRI 1945, sehingga menjadi tugas minimum yang tidak dapat dihilangkan oleh pembentuk undang-undang. Karena kewenangannya bersumber langsung dari UUD: 1) Undang-Undang hanya mengatur cara menjalankan, bukan mengurangi atau mengambil alih kewenangan Polri. 2) Undang-Undang tidak dapat mengalihkan fungsi pokok Polri ke lembaga lain. 3) Tidak dapat dibuat “kepolisian alternatif” yang menandingi atau menggantikan Polri dalam fungsi konstitusional. 4) Tidak dapat membatasi Polri sedemikian rupa sehingga membuat Polri tidak dapat menjalankan mandat konstitusionalnya. Tidak dapat direduksi, dilimpahkan, atau dihapus oleh undang-undang biasa. 216 Dalam hierarki norma (Hans Kelsen): Konstitusi berada di posisi tertinggi, UU berada di bawahnya, Peraturan lain berada lebih rendah lagi. Suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, tidak boleh mengurangi atau menghilangkan kewenangan yang telah diberikan UUD NRI 1945. Karena kewenangan Polri diberikan oleh UUD NRI 1945, maka undang- undang biasa tidak dapat menghapus fungsi kepolisian, atau tidak dapat mengalihkan penegakan hukum kepada institusi lain secara penuh, dan atau tidak dapat membentuk lembaga baru yang mengambil alih tugas pokok Polri. 2. Bahwa implementasi fungsi dan tugas Polri yang diatur dalam Pasal 30 UUD 1945, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yaitu ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 yang menjelaskan perihal tugas pokok Polri, yaitu: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa tiga tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memperoleh penguraian operasional dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g secara tegas memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Rumusan “seluruh tindak pidana” tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan Polri bersifat komprehensif dan berlaku di seluruh wilayah yurisdiksi nasional tanpa pengecualian, termasuk wilayah laut sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum di laut merupakan bagian inheren dari kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Polri sebagai original constitutional mandate yang diturunkan dari fungsi penegakan hukum pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 217 Bahwa berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori dan asas konstitusionalitas kewenangan, kewenangan penyidikan Polri yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang tidak dapat dipersempit atau direduksi oleh norma hukum yang lebih rendah. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri di wilayah laut bukanlah delegasi kewenangan, melainkan pelaksanaan kewenangan asli yang telah diberikan oleh pembentuk UUD. Bahwa secara kelembagaan, pelaksanaan kewenangan tersebut berada pada Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud), yang memikul fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan udara Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Lampiran XVII, secara eksplisit menegaskan bahwa penegakan hukum di seluruh wilayah perairan diemban oleh Direktorat Kepolisian Perairan. Dengan pengaturan demikian, struktur organisasi Polri telah disusun untuk memastikan pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusionalnya berjalan efektif, terukur, dan akuntabel. Dengan memperhatikan keseluruhan kerangka normatif tersebut, jelas bahwa kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan dan penegakan hukum di laut memiliki dasar konstitusional dan dasar legal yang kuat. Oleh sebab itu, kewenangan tersebut tidak dapat dialihkan, direduksi, ataupun dikesampingkan oleh pengaturan sektoral lain yang berada pada tingkat undang-undang biasa maupun di bawahnya, mengingat fungsi kepolisian sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kewenangan yang bersifat constitutional necessity dan menjadi bagian integral dari arsitektur ketatanegaraan Indonesia. 3. Bahwa Bakamla dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi 218 Indonesia, serta diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembentukan Indonesia Coast Guard. Secara hukum, landasan tersebut menegaskan bahwa Bakamla merupakan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Namun demikian, dari perspektif struktur ketatanegaraan, Bakamla tidak termasuk organ negara yang secara eksplisit ditentukan keberadaannya oleh UUD NRI 1945. Bakamla bukanlah constitutional organ, melainkan lembaga administratif (administrative agency) yang memperoleh kewenangan berdasarkan pendelegasian undang-undang biasa (delegated authority), bukan berdasarkan mandat konstitusional (original constitutional mandate). Hal ini berbeda secara fundamental dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannya diatur langsung oleh Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, UUD NRI 1945 sebagai norma hukum tertinggi menempatkan kewenangan Polri sebagai kewenangan konstitusional yang tidak dapat dikesampingkan, dikurangi, atau dialihkan melalui undang-undang atau peraturan di bawahnya. Dengan demikian, setiap pembentukan kewenangan lembaga lain termasuk Bakamla harus dimaknai sebagai kewenangan pelengkap (complementary authority), bukan kewenangan substitutif yang dapat menggantikan atau mengambil alih fungsi penegakan hukum yang menjadi domain konstitusional Polri. Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusannya menegaskan bahwa kewenangan konstitusional tidak dapat dibatalkan atau direduksi oleh pembentuk undang-undang (antara lain Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006; Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006; Putusan MK No. 36/PUU-X/2012). Pola penalaran Mahkamah menunjukkan bahwa apabila suatu lembaga memperoleh kewenangan langsung dari UUD, maka kewenangan tersebut bersifat inherent, irreducible, dan non-derogable oleh undang-undang biasa. Dengan demikian, fungsi penegakan hukum yang melekat pada Polri sebagai konsekuensi dari Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan oleh 219 keberadaan Bakamla yang bersifat administratif. Oleh karena itu, kewenangan Bakamla dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di laut harus ditafsirkan secara harmonis dan proporsional, yakni sebagai pelaksanaan tugas teknis dan operasional kelautan di bawah rezim undang-undang sektoral, bukan sebagai kewenangan yang dapat melampaui, menggantikan, maupun membatasi kewenangan konstitusional Polri dalam melakukan penyidikan dan penegakan hukum terhadap seluruh tindak pidana di wilayah perairan nasional. Penafsiran demikian sejalan dengan prinsip checks and balances, asas kepastian hukum, serta prinsip hierarchical supremacy dari UUD NRI 1945 sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 4. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum pidana termasuk di wilayah laut wajib dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana nasional yang bersifat lex generalis dan mengikat seluruh aparat penegak hukum. KUHAP secara tegas menentukan bahwa pejabat yang berwenang melakukan penyidikan adalah: (i) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik umum; dan (ii) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang ruang lingkup kewenangannya dibatasi secara tegas oleh undang-undang sektoral. Dengan demikian, berdasarkan asas legality of authority serta prinsip due process of law, hanya aparat yang ditunjuk secara eksplisit oleh undang- undang sebagai penyidik yang dapat menjalankan fungsi penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XVI/2018 yang menyatakan: “Penyidik Kepolisian adalah penyidik utama (primary investigator) dalam sistem peradilan pidana, sedangkan PPNS merupakan penyidik khusus yang bersifat pelengkap dan tidak dapat dipisahkan dari koordinasi serta pengawasan Polri.” Bahwa Bakamla tidak termasuk dalam kategori penyidik sebagaimana dimaksud KUHAP, kecuali apabila terdapat pejabat tertentu dalam struktur Bakamla yang diangkat secara khusus sebagai PPNS berdasarkan undang- undang sektoral dan dibatasi ruang lingkup kewenangannya. Namun pengangkatan PPNS tersebut tidak menjadikan Bakamla sebagai institusi penyidik sebagaimana Polri, melainkan hanya memberikan kewenangan 220 penyidikan terbatas dalam bidang tertentu, serta tetap berada dalam koridor koordinasi dan supervisi penyidikan oleh Polri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 KUHAP. Oleh karena itu, Bakamla secara institusional tidak memiliki kewenangan penyidikan penuh (full investigative authority), Bakamla bukanlah penyidik dalam pengertian hukum acara pidana. Dengan demikian, berdasarkan asas legality of authority, Bakamla tidak dapat menjalankan fungsi penyidikan penuh sebagaimana Polri. 5. Bahwa benar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan Bakamla tugas penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran di wilayah perairan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 ayat (1) - (3). Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan penyidikan pidana kepada Bakamla. Pertama, UU Kelautan tidak mengatur proses penyidikan sebagaimana dimaksud KUHAP. Kedua, UU Kelautan tidak mencabut, mengurangi, ataupun membatasi kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002. Ketiga, frasa “penindakan” dalam UU Kelautan bersifat administratif dan pre-judicial, yakni tindakan awal berupa penghentian kapal, pemeriksaan awal, pengamanan barang bukti, atau tindakan non-yudisial lainnya yang bukan merupakan proses penyidikan dalam arti hukum acara pidana. Bahwa penafsiran demikian sejalan dengan prinsip lex superior derogat legi inferiori, di mana kedudukan KUHAP dan UU Polri sebagai pelaksanaan norma Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat dijadikan subordinat oleh pengaturan sektoral dalam UU Kelautan. Dengan demikian, setiap kewenangan Bakamla harus ditempatkan sebagai kewenangan administratif yang bersifat komplementer, bukan kewenangan yudisial yang bersifat substitutif terhadap kewenangan Polri sebagai penyidik utama dan penegak hukum nasional. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 20/PUU-XVI/2018 telah menegaskan bahwa kewenangan penegakan hukum pidana oleh lembaga sektoral tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang dan tidak boleh mengganggu coherence sistem peradilan pidana nasional. MK menekankan pentingnya menjaga konsistensi kewenangan penyidikan agar tidak terjadi tumpang tindih, dualisme, ataupun 221 fragmentasi kewenangan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Penalaran hukum Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut memperkuat bahwa penyidikan sebagai inti penegakan hukum pidana harus tetap berada pada lembaga yang ditunjuk secara eksplisit oleh undang-undang dan memiliki legitimasi konstitusional, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan kerangka hukum nasional, prinsip-prinsip konstitusional, asas legalitas, serta pola penalaran Mahkamah Konstitusi, kewenangan penegakan hukum pidana, termasuk di wilayah laut, secara tegas merupakan kewenangan konstitusional Polri yang tidak dapat dialihkan, dibatasi, ataupun digantikan. Kewenangan Bakamla bersifat administratif dan koordinatif, bukan kewenangan penyidikan; sehingga tetap berada dalam satu sistem penegakan hukum yang menjadikan Polri sebagai pemegang otoritas penyidikan utama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Bahwa untuk memahami secara proporsional pembagian kewenangan antara Polri dan Bakamla dalam konteks penegakan hukum di laut, pendekatan komparatif menjadi relevan untuk menunjukkan bahwa model yang dianut Indonesia selaras dengan praktik konstitusional dan hukum positif di banyak negara demokratis. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam sejumlah putusannya (antara lain Putusan No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan No. 85/PUU-XI/2013) pernah merujuk praktik perbandingan internasional sebagai persuasive authority untuk menilai kewajaran desain kelembagaan yang diatur oleh undang-undang. Model pembagian kewenangan antara coast guard dan kepolisian di berbagai negara menunjukkan pola umum: coast guard berfungsi sebagai institusi pengamanan dan penegakan hukum administratif di laut, sedangkan kewenangan penyidikan pidana penuh tetap berada pada kepolisian nasional atau lembaga penegak hukum federal. Hal ini menegaskan bahwa posisi Polri sebagai penyidik utama dalam sistem hukum Indonesia bukanlah anomali, melainkan bagian dari desain institusional yang lazim diterapkan dalam tata kelola keamanan maritim modern. 1) Amerika Serikat – U.S. Coast Guard (USCG) Bahwa USCG merupakan lembaga militer yang memiliki kewenangan penegakan hukum maritim (maritime law enforcement authority), namun kewenangannya tidak mencakup penyidikan pidana federal secara 222 penuh. Penyidikan tindak pidana federal tetap berada pada Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Homeland Security Investigations (HSI). Peran USCG terbatas pada penyidikan awal (initial investigation), pengamanan barang bukti awal, penghentian kapal, dan penahanan sementara sebelum pelimpahan kepada FBI/HSI sebagai penyidik utama. Dengan demikian, struktur kewenangan USCG vs FBI/HSI identik dengan relasi Bakamla vs Polri: Bakamla menjalankan fungsi first responder, penjagaan, dan tindakan administratif-koordinatif, sedangkan penyidikan pidana berada pada Polri berdasarkan KUHAP. Model ini memperkuat argumentasi bahwa kewenangan penyidikan penuh tidak lazim diberikan kepada coast guard, melainkan kepada kepolisian nasional. 2) Jepang - Japan Coast Guard (JCG) dan National Police Agency (NPA) Bahwa Japan Coast Guard (JCG) secara hukum memiliki tugas keselamatan laut, pencarian dan penyelamatan (SAR), pengawasan, serta tindakan administratif terhadap pelanggaran maritim. Namun untuk tindak pidana serius, pemeriksaan lanjutan, dan tindakan penyidikan pidana, kewenangan tetap berada pada National Police Agency (NPA). JCG hanya dapat melakukan tindakan awal (temporary detention, securing evidence) sebelum menyerahkan perkara kepada kepolisian. Model Jepang ini selaras dengan pembagian kewenangan dalam hukum Indonesia, di mana Bakamla menjalankan fungsi patroli dan pencegahan, tetapi fungsi penyidikan tetap berada pada Polri. Hal ini menegaskan bahwa model institusional Indonesia adalah bagian dari internationally accepted maritime security governance framework. 3) India – Indian Coast Guard (ICG) dan Indian Police Service (IPS) Bahwa Indian Coast Guard (ICG) memiliki wewenang penegakan hukum maritim, tetapi ketika tindak pidana memerlukan proses penyidikan pidana, kewenangan tersebut berada pada Indian Police Service (IPS) atau unit investigasi Angkatan Laut India. Peran ICG adalah sebagai first responder dan maritime interdiction force, bukan sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana India. Struktur kewenangan ini kembali menunjukkan pola universal: coast guard tidak dirancang sebagai 223 lembaga penyidik pidana penuh, melainkan sebagai institusi pengamanan maritim yang mendukung fungsi penyidikan oleh kepolisian nasional. Bahwa berdasarkan perbandingan internasional, kewenangan penyidikan dalam konteks penegakan hukum di laut secara universal berada pada kepolisian nasional atau lembaga penegak hukum federal, bukan pada coast guard. Oleh karena itu, desain kelembagaan Indonesia yang menempatkan Polri sebagai penyidik utama dan Bakamla sebagai institusi administratif- koordinatif memiliki legitimasi kuat, baik secara konstitusional maupun berdasarkan praktik negara lain. 7. Bahwa pokok permohonan Pemohon pada dasarnya menyoalkan konstitusionalitas kewenangan Bakamla dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Terhadap isu tersebut, terdapat sejumlah argumentasi konstitusional yang perlu ditegaskan untuk menunjukkan bahwa ketentuan norma yang dipersoalkan Pemohon tidak mengandung pertentangan dengan UUD NRI 1945, dan bahwa persoalan yang muncul bersifat administratif-implementatif, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Bahwa wilayah laut Indonesia merupakan ruang yurisdiksi yang memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan, karena melibatkan beragam rezim hukum laut sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) dan hukum nasional. Kompleksitas tersebut muncul dari perbedaan status yurisdiksi, antara lain laut teritorial, zona tambahan (contiguous zone), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan landas kontinen, yang masing-masing memiliki derajat kewenangan negara pantai yang berbeda. Selain itu, keterlibatan kapal asing, pelintas damai (innocent passage), hingga hak-hak sebagaimana UNCLOS 1982 menimbulkan implikasi hukum yang memerlukan ketelitian dalam penegakan hukum agar sejalan dengan kewajiban internasional Indonesia sebagai negara pihak UNCLOS. Dalam konteks sistem hukum nasional, Polri memegang peran yudisial (judicial function) melalui kewenangan penyidikan atas seluruh tindak pidana berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Kewenangan penyidikan tersebut merupakan kewenangan konstitusional yang berasal dari 224 Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, dan oleh karenanya tidak dapat dialihkan ataupun direduksi oleh norma sektoral lainnya. Sebaliknya, Bakamla melaksanakan fungsi administratif dan koordinatif (administrative–coordinative function) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mencakup penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan dalam arti administratif serta penyelenggaraan sistem peringatan dini. Fungsi-fungsi tersebut berada dalam domain keamanan maritim yang bersifat non-yudisial dan tidak mencakup kewenangan penyidikan pidana. Terhadap pokok permohonan Pemohon Polri berpandangan bahwa: 1) Tidak terdapat masalah Konstitusionalitas Norma (Misleading Constitutional Test). Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa pengujian undang- undang dibatasi pada pengujian konstitusionalitas norma, bukan pengujian terhadap persoalan implementasi atau disharmoni antar- instansi. Dalam Putusan MK No. 27/PUU-V/2007, Mahkamah menyatakan: “Mahkamah tidak berwenang menilai pelaksanaan undang-undang, melainkan hanya menguji apakah norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945.” Dengan demikian, perbedaan tafsir, kendala koordinasi, atau tumpang tindih teknis antara Polri dan Bakamla tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya ketidaksesuaian norma UU Kelautan dengan UUD NRI 1945. Persoalan tersebut merupakan isu implementasi (administrative conflict) yang tunduk pada ranah eksekutif dan bukan merupakan isu konstitusionalitas. Karenanya, permohonan Pemohon tidak memenuhi standar constitutional complaint sebagaimana diakui dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. 2) UU Kelautan tidak mengurangi atau mengintervensi kewenangan Penyidikan Polri. Bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional secara tegas menetapkan Polri sebagai penyidik utama (primary investigator), dan PPNS sebagai penyidik khusus yang ruang lingkupnya bersifat terbatas. Hal ini dikuatkan oleh Putusan MK No. 20/PUU- XVI/2018 yang menyatakan: 225 “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik utama dalam sistem peradilan pidana; kewenangan PPNS tidak dapat dipisahkan dari koordinasi dan supervisi Polri.” Sementara itu, UU Kelautan tidak memuat ketentuan mengenai penyidikan pidana, tidak memberikan status penyidik kepada Bakamla, dan tidak mengatur proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tugas Bakamla sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 UU 32/2014; penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran bersifat administratif dan pre-judicial, bukan kewenangan penyidikan pidana. Bahwa Mahkamah dalam Putusan No. 56/PUU- XVII/2019 menegaskan batas kewenangan lembaga sektoral: “Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada lembaga tertentu tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan penyidikan apabila undang-undang tidak memberikan kewenangan tersebut secara eksplisit.” Dengan demikian, UU Kelautan tidak mengurangi, tidak membatasi, dan tidak mengalihkan kewenangan penyidikan yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU Polri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prinsip- prinsip tersebut mengharuskan bahwa fungsi penyidikan tetap berada pada Polri sebagai penyidik utama, sedangkan kewenangan Bakamla ditafsirkan secara ketat sesuai sifat administratifnya. Permohonan Pemohon yang menganggap Bakamla memperoleh kewenangan penyidikan setara Polri adalah keliru secara hukum. 3) Norma UU Kelautan selaras dengan sistem keamanan nasional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Bahwa kewenangan Polri, TNI, dan Bakamla dalam domain keamanan laut telah diatur secara sistematis dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga membentuk suatu strategic alignment yang tidak saling bertentangan, yaitu: a. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan Polri fungsi kamtibmas dan penegakan hukum; b. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memberikan TNI tugas menjaga kedaulatan dan operasi militer di laut (TNI AL); c. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang memberikan Bakamla fungsi koordinatif, patroli, dan tindakan administratif dalam keamanan laut; 226 d. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagai Indonesia Coast Guard, yang mempertegas peran koordinatif Bakamla dalam keamanan laut nasional. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 mengakui prinsip harmonisasi fungsi antar-lembaga dalam kerangka national security governance. Mahkamah menegaskan: “Pengaturan kewenangan antar-lembaga negara harus dipahami secara sistemik sesuai pembagian fungsi yang ditetapkan undang- undang, sepanjang tidak mengganggu kewenangan konstitusional lembaga tertentu.” Dalam konteks ini, UU Kelautan tidak mengganggu kewenangan konstitusional Polri, tidak menghapus fungsi penyidikan Polri, dan tidak membentuk lembaga penegak hukum baru yang melampaui Polri. Norma- norma UU Kelautan bergerak dalam ruang koordinasi dan penguatan keamanan maritim, bukan substitusi terhadap kewenangan konstitusional Polri. Bahwa sinergi antara peran yudisial Polri dan peran administratif- koordinatif Bakamla justru menjadi prasyarat untuk memperkuat keamanan nasional di laut. Pembagian fungsi tersebut mencegah tumpang tindih kewenangan penyidikan, menjaga prinsip legal certainty sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta memastikan bahwa tindakan negara di laut tetap berada dalam koridor hukum nasional dan kewajiban internasional Indonesia berdasarkan UNCLOS. Dengan demikian, struktur pembagian kewenangan yang saat ini berlaku tidak bertentangan dengan UUD 1945, melainkan mencerminkan harmonized functional arrangement yang mendukung efektivitas penegakan hukum dan keamanan maritim nasional. 8. Pemohon mendalilkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengaturan penegakan hukum di laut antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Menurut Pemohon, ketidakharmonisan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan efektivitas 227 penegakan hukum maritim. Oleh karenanya, isu konstitusional utama yang harus dijawab dalam perkara a quo adalah: “Apakah rumusan norma undang-undang yang mengatur kewenangan Polri dan Bakamla mengandung unsur inkonstitusionalitas, ataukah persoalan yang timbul semata-mata merupakan akibat implementasi norma pada tataran operasional dan koordinasi antar-instansi?” Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten membedakan antara pengujian konstitusionalitas norma (constitutional review of the norm) dan pengaduan terkait pelaksanaan norma (misapplication or misimplementation of the norm). Pembedaaan ini merupakan prinsip fundamental dalam kewenangan Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah putusan landmark, antara lain: a. Putusan MK No. 27/PUU-V/2007 “Mahkamah tidak menilai pelaksanaan undang-undang, melainkan hanya menguji apakah norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.” b. Putusan MK No. 53/PUU-IX/2011 “Persoalan yang timbul karena penafsiran atau penerapan norma oleh aparat bukan merupakan objek pengujian undang-undang, karena Mahkamah berwenang menguji norma, bukan praktik administrasi.” c. Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 “Ketidaktepatan penerapan norma oleh pejabat atau instansi negara merupakan ranah penyelesaian administratif atau kebijakan eksekutif, bukan isu konstitusionalitas norma.” d. Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 “Mahkamah tidak dapat menilai disharmoni yang disebabkan perbedaan pelaksanaan antar-instansi sebagai pertentangan norma dengan UUD 1945 apabila norma yang diuji secara tekstual tidak bertentangan dengan konstitusi.” Bahwa apabila parameter penilaian Mahkamah sebagaimana putusan- putusan tersebut diterapkan, jelas bahwa dalil Pemohon tidak menyentuh aspek konstitusionalitas norma, tetapi semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan teknis koordinasi antar-instansi. Hal ini dapat dijelaskan melalui pertimbangan berikut: a. Norma Undang-Undang tidak mengandung pertentangan atau ambiguitas konstitusional 228 UU Kepolisian (UU 2/2002), UU Kelautan (UU 32/2014), UU TNI (UU 34/2004), serta PP 13/2022 telah mengatur fungsi masing-masing institusi secara jelas, sistematis, dan saling melengkapi. Tidak terdapat ketentuan yang menghapus atau mengurangi kewenangan penyidikan Polri, maupun ketentuan yang memberikan kewenangan penyidikan penuh kepada Bakamla. Dengan demikian, tidak terdapat konflik normatif yang menimbulkan pertentangan dengan konstitusi. b. Persoalan yang dipersoalkan Pemohon adalah persoalan implementasi, bukan persoalan norma. Bahwa isu tumpang tindih kewenangan yang dikemukakan Pemohon, apabila benar terjadi, merupakan persoalan operasional dan teknis dalam koordinasi antar-instansi. Perbedaan interpretasi atau pelaksanaan norma tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan norma undang-undang inkonstitusional. Hal ini selaras dengan prinsip misleading constitutional test yang berkali-kali diingatkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya. c. Norma UU Kelautan dan UU Kepolisian justru selaras dan saling menguatkan. Polri tetap memegang fungsi penyidikan pidana sebagai mandat konstitusional (Pasal 30 ayat (4) UUD 1945), sementara Bakamla menjalankan fungsi administratif dan koordinatif dalam keamanan laut. Pembagian fungsi demikian merupakan functional differentiation yang sah menurut konstitusi, dan konsisten dengan desain kelembagaan keamanan laut di banyak negara demokratis. Bahwa berdasarkan parameter penilaian Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya, dalil Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai isu konstitusionalitas norma. Norma UU Kelautan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan persoalan yang dikemukakan Pemohon, merupakan persoalan implementasi teknis yang berada di luar kewenangan constitutional review Mahkamah. Dengan demikian, permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak beralasan menurut hukum (groundless) dan norma yang diuji tetap memiliki kekuatan mengikat secara konstitusional. 229 9. Bahwa berdasarkan praktik penyelenggaraan penegakan hukum di laut selama rentang waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat bahwa pelaksanaan fungsi koordinatif antar-instansi sebagaimana diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada tataran implementasi berjalan secara terbatas. Selama periode tersebut, hanya terdapat 2 (dua) perkara yang dilakukan pelimpahan penanganannya melalui mekanisme koordinasi, yaitu: 1) Laporan Kejadian Nomor: 001/CAT 508/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, terkait dugaan tindak pidana penadahan ±6.000 liter BBM jenis solar, dengan satu unit KM. TANPA NAMA sebagai barang bukti. Perkara tersebut disangkakan melanggar Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. 2) Laporan Polisi Nomor: LP/B/31/IV/2025/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA KEPULAUAN RIAU tanggal 27 April 2025, terkait dugaan pelanggaran ketentuan Minerba berupa ± 600 karung pasir timah, dengan barang bukti satu unit KM. RESTU IBU JAYA. Perkara tersebut disangkakan melanggar Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan/atau Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Terhadap kedua perkara tersebut, Polri melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) telah melakukan proses penyidikan secara penuh hingga tahap penyampaian berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (P-21). Selain dua perkara tersebut, dalam kurun waktu yang sama Polri bersama instansi terkait telah melaksanakan 14 (empat belas) kali kegiatan patroli bersama dalam format Operasi Patroli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia sebagai bentuk implementasi koordinasi operasional di lapangan. 10. Bahwa dalam kewenangan melakukan proses penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dalam kurun waktu tahun 2021 s/d 2025 perkara yang diselesaikan oleh Polri dalam hal ini Korps Pol Airud Baharkam Polri sebagai berikut: 230 TAHUN DITPOLAIR TINGKAT MABES DITPOLAIR TINGKAT POLDA KETERANGAN 2020 136 515 2021 136 639 2022 91 769 2023 100 665 1 Kasus Limpahan dari Bakamla (Ditpolair Polda Kepri) 2024 114 707 2025 (s.d Nov) 91 565 1 Kasus Limpahan dari Bakamla (Ditpolair Polda Kepri) Bahwa keberadaan Bakamla selaku lembaga yang mengkoordinasikan/fungsi koordinatif antar instansi ini tidak menghilangkan independensi kelembagaan Ditpolair sebagai penyidik, karena fungsi dan peran Polri tetap berlandaskan pada kewenangan konstitusional dan ketentuan perundang-undangan, serta tetap memiliki ruang independensi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan asas due process of law. PENUTUP Demikian seluruh keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025 ini kami bacakan dan sampaikan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Keterangan ini disusun berdasarkan kerangka hukum positif, praktik penyelenggaraan penegakan hukum, serta data empiris yang relevan guna memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan kewenangan Polri dalam sistem penegakan hukum di laut. Kami menaruh harapan yang sebesar-besarnya agar uraian yang telah kami sajikan dapat menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif bagi Mahkamah dalam menilai apakah isu konstitusional yang diajukan Pemohon berkaitan dengan potensi inkonstitusionalitas norma, ataukah semata-mata persoalan implementasi dan koordinasi antar-instansi dalam level operasional. Sebagai lembaga yang tunduk pada prinsip negara hukum (rechtsstaat), Polri menghormati sepenuhnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan konstitusional yang independen, imparsial, dan final, guna menegakkan hukum serta keadilan sebagaimana dimandatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 231 [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah memandang perlu mendengarkan keterangan Pihak Pemberi Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2026 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2026, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945, kami memberikan keterangan yang terdiri atas: 1. Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pemberi keterangan lain dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di laut; 2. Pelaksanaan patroli di laut yang dilaksanakan oleh KKP; dan 3. Penegakan hukum berupa penyidikan dan/atau pengenaan sanksi administratif. Terkait permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang dianggap Pemohon norma tersebut secara eksplisit membatasi fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dapat kami jelaskan kewenangan pengawasan, proses patroli di laut dan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut: 1. Bahwa pembentukan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan ataupun mengambil alih tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KKP dan instansi penegah hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma a quo justru merupakan bentuk pengaturan pembagian peran (division of roles) dalam penegakan hukum di laut, sehingga tidak menimbulkan 232 tumpang tindih maupun konflik kewenangan dengan institusi pertahanan dan keamanan negara dikarenakan masing-masing instansi telah diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang yang memayungi kewenangannya sesuai tugas dan fungsinya, termasuk sektor pengelolaan kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Terkait dengan pengaturan pembagian peran tersebut, dalam praktik internasional di bidang pengelolaan perikanan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dilakukan secara berlapis dan terintegrasi. ResolusiFood and Agriculture Organization (FAO) Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995) menegaskan bahwa pengawasan untuk mencegah dan menanggulangi Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) harus mencakup seluruh tahapan kegiatan perikanan, yaitu sebelum penangkapan ikan (before fishing), pada saat penangkapan ikan (while fishing), pada saat pendaratan hasil tangkapan (during landing), dan pada tahap distribusi hasil tangkapan (post landing). 3. Bahwa lebih lanjut, FAO Technical Paper Nomor 338 dan Nomor 415 memperkenalkan konsep Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) sebagai pendekatan terpadu dalam pemberantasan IUU Fishing. Dalam konsep tersebut, monitoring berfokus pada pengumpulan dan analisis data sumber daya perikanan, control pada pengaturan dan perizinan, sedangkan surveillance pada pengawasan kepatuhan terhadap peraturan. FAO secara tegas merekomendasikan agar kementerian yang membidangi urusan perikanan bertindak sebagai pemimpin (leading authority) dalam pelaksanaan MCS Perikanan, dengan dukungan instansi penegak hukum dan keamanan lainnya. 4. Bahwa berdasarkan Resolusi FAO tersebut, upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan IUU Fishing harus dilakukan pada tahap sebelum melakukan penangkapan ikan (before fishing), saat melakukan penangkapan ikan (while fishing), saat pendaratan ikan hasil tangkapan (during landing), dan distribusi hasil penangkapan ikan (post landing). 5. Bahwa resolusi FAO tersebut telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan), dimana instansi yang dapat melaksanakan kegiatan 233 pengawasan pada keseluruhan tahapan tersebut hanyalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU Perikanan menentukan bahwa pengawasan di bidang perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan. Lebih lanjut Pasal 66B ayat (1) menegaskan bahwa kewenangan pengawasan tersebut mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia serta seluruh kegiatan dan sarana perikanan, baik di laut maupun di darat. 6. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan perikanan di laut, dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perikanan menegaskan fungsi kapal pengawas perikanan yang merupakan sarana pengawas perikanan untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan di laut, termasuk kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran serta membawa kapal yang diduga melanggar tersebut ke pelabuhan terdekat untuk proses hukum lebih lanjut. 7. Bahwa kewenangan KKP dalam melakukan patroli di laut menggunakan kapal pengawas terdiri dari patroli mandiri dan patroli bersama. Patroli mandiri merupakan operasi yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pelaksanaan patroli mandiri yang dilaksanakan oleh KKP tersebut, jumlah tangkapan hasil patroli mandiri kapal pengawas Ditjen. PSDKP dalam kurun waktu 2020 s.d. 2025 sejumlah 1.213 yang terdiri dari Kapal Ikan Indonesia dan Kapal Ikan Asing yang ditindaklanjuti dengan penyidikan atau pengenaan sanksi administratif, dengan infografis di bawah ini. 234 8. Bahwa selain kewenangan patroli mandiri, sebagai bentuk sinergi yang baik dalam pelaksanaan patroli di laut, berdasarkan rencana aksi dalam Perpres 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Ditjen. PSDKP juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan operasi bersama yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Bakamla. Penyelenggaraan patroli bersama dalam kurun waktu 2022 s.d. 2025 dilakukan sebanyak 25 kali dengan rincian pada tahun 2022 dilaksanakan patroli bersama sebanyak 4 kali, tahun 2023 dilaksanakan patroli bersama sebanyak 8 kali, tahun 2024 dilaksanakan patroli bersama sebanyak 10 kali, dan tahun 2025 dilaksanakan patroli bersama sebanyak 3 kali. 9. Bahwa dalam rangka proses penegakan hukum, Pasal 66A UU Perikanan memberikan dasar hukum bagi pengawas perikanan tertentu untuk ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan sesuai hukum acara pidana menurut UU Perikanan. 10. Selanjutnya dalam Pasal 73 Undang-Undang Perikanan mengenai penyidikan tindak pidana perikanan, secara tegas mengatur sistem kewenangan bersama (multi-investigator system) dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, yang melibatkan PPNS Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan ini merupakan pilihan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang yang bersifat rasional dan konstitusional untuk menjamin efektivitas penegakan hukum di laut yang memiliki karakteristik wilayah luas dan kompleks. 11. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (5) UU Perikanan guna pelaksanaan penyidikan yang efektif dan efisien, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011 yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyidikan dan pelimpahan berkas oleh PPNS Perikanan 235 kepada penuntut umum serta proses penuntutan dalam persidangan di pengadilan. 12. Bahwa dalam kerangka penegakan hukum secara terpadu (integrated criminal justice system) tersebut di atas, keberadaan Bakamla sebagai pelaksana patroli keamanan dan keselamatan di laut juga hadir untuk mendukung sistem penegakan hukum perikanan. Pada pelaksanaan patroli, Bakamla berperan pada tahap awal pengamanan dan pemeriksaan di laut, sedangkan proses penyidikan tindak pidana perikanan dilaksanakan oleh PPNS Perikanan KKP sesuai dengan kewenangannya. Pola ini tercermin dalam praktik pelimpahan perkara hasil penangkapan di laut dari Bakamla kepada unit kerja PSDKP untuk ditindaklanjuti secara hukum. 13. Bahwa dengan demikian, Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Kelautan secara konstitusional, pengaturan a quo juga sejalan dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan terhadap sumber daya alam Indonesia, khususnya sumber daya perikanan, dari praktik IUU Fishing. Selanjutnya: 1. Terkait dengan Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kami berpandangan, Pasal-pasal tersebut membentuk satu kesatuan pengaturan yang secara sistematis yang menegaskan mekanisme penegakan hukum di laut yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi. 2. Bahwa Pasal 61 UU Kelautan menegaskan Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pasal ini merupakan mandat kepada Bakamla untuk turut serta melakukan patroli di laut. 3. Bahwa selanjutnya pada Pasal 62 UU Kelautan mengatur penegakan hukum di laut dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi yang berwenang guna menjamin efektivitas pengawasan dan kepastian hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga ketentuan ini menjadi dasar pelaksanaan penanganan perkara secara terpadu, di mana setiap 236 dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bakamla selanjutnya ditindaklanjuti oleh instansi teknis sesuai dengan kewenangannya. 4. Bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Kelautan merupakan dasar hukum Bakamla untuk melaksanakan pengejaran seketika untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal. Namun kewenangan tersebut bersifat terbatas, dikarenakan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b apabila dalam pelaksanaan pengejaran seketika tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka Bakamla menyerahkan kapal tersebut ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. 5. Bahwa dasar hukum bagi Bakamla untuk melakukan pengejaran seketika terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 merupakan bentuk kewenangan operasional di lapangan guna menjamin efektivitas patroli di laut serta menjadi pintu masuk bagi mekanisme pelimpahan perkara kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Sehingga, berdasarkan konstruksi norma tersebut, kewenangan Bakamla tidak berdiri sendiri dan tidak menggantikan kewenangan penegakan hukum instansi lain, melainkan berfungsi sebagai penghubung dan pendukung sistem penegakan hukum laut nasional, sehingga mencerminkan desain hukum yang menekankan sinergi, pembagian peran, dan koordinasi antarinstansi. 7. Bahwa pengaturan demikian sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, karena menjamin kepastian kewenangan dan mencegah terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. 8. Lebih lanjut dalam implementasinya, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla telah melakukan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya yang selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan penanganannya kepada KKP untuk ditangani oleh Pengawas Perikanan/PPNS Perikanan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Bahwa penanganan lanjutan terhadap perkara-perkara tersebut dilakukan oleh unit pelaksana teknis Ditjen. PSDKP sesuai dengan wilayah kerja masing- masing, sehingga menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas 237 antara penindakan awal oleh Bakamla dan penanganan substantif oleh instansi teknis yang berwenang. 10. Bahwa seiring dengan perkembangan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan rezim Undang-Undang Cipta Kerja terjadi pergeseran karakter pelanggaran yang penanganannya mengedepankan prinsip ultimum remedium, di mana selain tindak pidana perikanan, terdapat peningkatan pelanggaran administratif, antara lain kegiatan penangkapan ikan yang tidak memenuhi perizinan berusaha. Selain itu, terdapat juga pelanggaran pemanfaatan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut tanpa izin, kegiatan reklamasi dan penambangan pasir laut tanpa persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang ditangani oleh Pengawas Kelautan/Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PWP3K). 11. Bahwa sebagai bentuk koordinasi dan sinergi yang baik antar penegak hukum, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 tercatat sejumlah kasus pelanggaran yang dilimpahkan kepada Ditjen PSDKP dari Instansi lain seperti Bakamla, Polri, TNI AL, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perhubungan Laut - Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), dan Instansi yang berasal dari Negara lain seperti Australian Fisheries Management Authority (AFMA) untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dengan rincian tahun 2020 sebanyak 15 kasus limpahan, tahun 2021 sebanyak 19 kasus limpahan, tahun 2022 sebanyak 11 kasus limpahan, tahun 2023 sebanyak 12 kasus limpahan, tahun 2024 sebanyak 20 kasus limpahan, dan tahun 2025 sebanyak 4 kasus limpahan, dengan grafik di bawah ini: 238 12. Bahwa pola penanganan perkara tersebut di atas, menunjukkan sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum di laut, di mana Bakamla berperan dalam patroli keamanan dan penindakan awal di laut, sedangkan KKP selain memiliki kewenangan patroli di laut secara mandiri, juga melaksanakan fungsi penanganan lanjutan berupa penyidikan oleh PPNS Perikanan dan pengenaan sanksi administratif oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. 13. Bahwa berdasarkan uraian normatif dan fakta implementasi tersebut, ketentuan Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, tidak meniadakan kewenangan instansi lain, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan justru memperkuat efektivitas penegakan hukum di laut dan menjamin kepastian hukum. KESIMPULAN 1. Dalam konteks pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, kewenangan utama dan peran sebagai leading sector secara yuridiss berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mengemban mandat untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan secara menyeluruh. Penempatan KKP sebagai leadertersebut sejalan dengan resolusi Food and Agriculture Organization (FAO) serta prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. 2. Sejatinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Perikanan beserta perubahannya, Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, dapat disimpulkan bahwa mandat Bakamla adalah melakukan sinergi serta memberikan dukungan teknis dan operasional dalam pelaksanaan patroli di laut guna menjaga keamanan dan keselamatan laut secara umum. Pelaksanaan operasi/patroli di taut selama ini telah dilakukan secara sinergi dan terkoordinasi sehingga tidak ada kesan tumpang tindih kewenangan karena seluruh pelaksanaan patroli dilakukan sesuai kewenangan masing- masing instansi berdasarkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan. 239 3. Peran Bakamla dalam pemberantasan IUU Fishingbersifat dalam pola penegakan hukum secara terpadu (integrated criminal justice system) bersifat sebagai pendukung, khususnya pada tahap pengawasan di laut saat kegiatan penangkapan ikan berlangsung (while fishing), melalui pelaksanaan patroli laut dan sinergi antar instansi, tanpa mengambil alih kewenangan substantif yang dimiliki oleh KKP melalui Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan/Polsus PWP3K, dan PPNS Perikanan. Demikian keterangan pemberi keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan disampaikan, sebagai wujud konstitusional dalam menjalankan amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Keterangan Tertulis Tambahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) I. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.: 1. kewenangan evaluasi sertifikasi kapal yang telah kedaluwarsa, khususnya Civil Liability Convention for Bunker Oil Pollution Damage Certificate (CLCBunker Certificate) dan sertifikat keselamatan kapal; dan 2. dampak dan keterkaitan norma pada Pasal 59 UU Kelautan, apabila kewenangan penegakan hukum (penyidikan) berada di Bakamla. Penjelasan/Tanggapan 1. terkait dengan kewenangan evaluasi sertifikasi kapal yang telah kedaluwarsa, khususnya Civil Liability Convention for Bunker Oil Pollution Damage Certificate (CLC Bunker Certificate) dan sertifikat keselamatan kapal, perkenankan kami menyampaikan: a. bahwa terhadap dalil yang mempersoalkan status hukum sertifikasi kapal yang telah kdaluwarsa, termasuk namun tidak terbatas pada Civil Liability Convention for Bunker Oil Pollution Damage Certificate (CLCBunker Certificate) dan sertifikat keselamatan kapal, perlu ditegaskan terlebih dahulu mengenai rezim kewenangan pengawasan serta karakter norma hukum yang mengaturnya. b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 beserta peraturan pelaksanaannya, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan penegakan kepatuhan 240 terhadap kelaiklautan kapal merupakan kewenangan otoritas pelayaran yang dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pejabat Syahbandar. Kewenangan tersebut meliputi penerbitan sertifikat keselamatan, pengesahan sertifikat internasional, pemeriksaan teknis kapal, serta penilaian masa berlaku dokumen kapal. Dengan demikian, evaluasi terhadap sertifikat CLC Bunker maupun perangkat keselamatan kapal yang telah kedaluwarsa secara hukum berada dalam lingkup kewenangan administratif Kementerian Perhubungan. c. bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki mandat yang berbeda. Secara spesifik, yaitu pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, kepatuhan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan, serta penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Kewenangan tersebut tidak mencakup penilaian kelaiklautan kapal atau validitas sertifikat keselamatan pelayaran, karena aspek tersebut merupakan rezim hukum pelayaran yang berdiri sendiri dan diatur dalam kerangka regulasi keselamatan pelayaran nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi. d. bahwa dengan demikian, kewenangan evaluasi sertifikasi kapal yang telah kedaluwarsa, khususnya Civil Liability Convention for Bunker Oil Pollution Damage Certificate (CLC Bunker Certificate) dan sertifikat keselamatan kapal berada pada Kementerian Perhubungan. 2. terkait dampak dan keterkaitan norma pada Pasal 59 UU Kelautan, apabilakewenangan penegakan hukum (penyidikan) berada di Bakamla, perkenankan kami menyampaikan: a. bahwa Pasal 59 Undang-Undang Kelautan pada pokoknya mengatur bahwa penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dilaksanakan melalui patroli keamanan dan keselamatan laut yang diselenggarakan oleh Bakamla secara terkoordinasi dan terintegrasi. b. bahwa rumusan norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang- undang secara tegas menggunakan terminologi “patroli keamanan dan 241 keselamatan laut”. Dalam teknik penyusunan perundang-undangan, penggunaan istilah tersebut memiliki konsekuensi yuridis tertentu dan tidak dapat disamakan dengan istilah “penyidikan” yang merupakan terminologi khusus dalam hukum acara pidana. c. bahwa dengan demikian, secara tekstual dapat dipahami bahwa norma Pasal 59 memberikan dasar hukum secara limitatif untuk melaksanakan fungsi patroli keamanan dan keselamatan di laut kepada suatu Badan (Bakamla) dan bukan kepada pejabat yang berwenang. d. bahwa apabila norma Pasal 59 ditafsirkan secara sistematis dengan keseluruhan pengaturan dalam Undang-Undang Kelautan maupun peraturan perundang-undangan lain yang relevan, terlihat bahwa sistem penegakan hukum di laut di Indonesia dibangun dengan konstruksi fungsi patroli dilaksanakan secara terkoordinasi dan kewenangan penegakan hukum tetap dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing instansi. Model pengaturan demikian menunjukkan bahwa pembentuk undang- undang menghendaki adanya pemisahan yang jelas antara fungsi operasional pengawasan laut dan fungsi yudisial penyidikan tindak pidana. Pemisahan ini merupakan desain normatif yang bertujuan menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus menjaga efektivitas penegakan hukum di laut. e. bahwa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, kewenangan penyidikan hanya dapat dimiliki oleh pejabat yang secara eksplisit diberi kewenangan oleh Undang-undang sektor sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Sebagai contohnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur secara tegas kewenangan Kementerian Kelautandan Perikanan untuk melakukan pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum oleh suatu pejabat tertentu yakni Pengawas Perikanan/Polisi Khusus PWP3K/PPNS. f. bahwa prinsip ini merupakan perwujudan asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam negara hukum. Oleh karena itu, suatu institusi 242 hanya dapat melakukan penyidikan apabila undang-undang secara tegas memberikan atribusi kewenangan tersebut. Tanpa dasar atribusi yang jelas, tindakan penyidikan berpotensi menimbulkan cacat kewenangan dan berdampak pada keabsahan proses penegakan hukum. g. bahwa penegakan hukum di laut tidak dilaksanakan oleh satu institusi tunggal, melainkan bersifat sektoral sesuai dengan atribusi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada masing- masing instansi, sebagai contohnya pengelolaan kelautan dan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengaturan kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai–Kementerian Keuangan, keamanan dan keselamatan pelayaran oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut– Kementerian Perhubungan, pertahanan Negara oleh TNI AL, dan pemeliharaan keamanan Negara oleh POLRI. Dengan demikian, ruang lingkup dan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh setiap instansi berbeda sesuai sektor pengaturannya, sehingga tidak dapat dipersamakan ataupun diperluas melampaui dasar hukum yang mengaturnya. II. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.: 1. mengenai kedudukan hukum Bakamla ketika melaksanakan pengejaran seketika (hot pursuit); 2. kedudukan hukum Bakamla terkait pengaturan mengenai pembagian wilayah pelaksanaan patroli di laut; dan 3. mengenai miskoordinasi dalam penanganan penegakan hukumdi laut; Penjelasan/Tanggapan 1. terkait dengan kedudukan hukum Bakamla ketika melaksanakan pengejaran seketika (hot pursuit), perkenankan kami menyampaikan: a. bahwa perlu terlebih dahulu ditegaskan bahwa penentuan status tersebut harus didasarkan pada sumber kewenangan normatif, sifat tindakan yang dilakukan, serta sistem hukum penegakan hukum nasional yang berlaku. Pengejaran seketika merupakan tindakan penegakan hukum di laut yang dikenal dalam rezim hukum laut internasional, yang memberikan kewenangan kepada aparat negara pantai untuk mengejar kapal yang 243 diduga melakukan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Hak ini pada hakikatnya merupakan kewenangan penindakan awal untuk menghentikan, memeriksa, dan mengamankan kapal, bukan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana. b. bahwa dalam kerangka hukum nasional, kewenangan Bakamla sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kelautan ditempatkan dalam fungsi pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan laut yang bersifat operasional dan koordinatif. Norma tersebut tidak memberikan atribusi kewenangan penyidikan tindak pidana kepada Bakamla. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, kewenangan penyidikan hanya dapat dimiliki oleh pejabat yang secara eksplisit diberikan kewenangan oleh Undang-undang. Prinsip ini merupakan manifestasi asas legalitas dan kepastian hukum dalam Negara hukum. Oleh karena itu, tanpa adanya atribusi normatif yang tegas, suatu institusi tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyidik. c. bahwa di sisi lain, tindakan pengejaran seketika tidak dapat pula dikategorikan sebagai tindakan pejabat administrasi dalam arti sempit, karena tindakan tersebut mengandung penggunaan kewenangan koersif Negara, seperti penghentian kapal, pemeriksaan di laut, dan pengamanan kapal. Tindakan demikian merupakan bentuk penegakan hukum operasional yang berada pada tahap awal sebelum proses penyidikan. d. bahwa dengan demikian, secara hukum kedudukan Bakamla ketika melaksanakan pengejaran seketika adalah sebagai aparat pelaksana penegakan hukum di laut pada tahap operasional awal. Dalam kapasitas tersebut, Bakamla berwenang melakukan deteksi pelanggaran, penghentian kapal, pemeriksaan awal, serta tindakan pengamanan, namun tidak melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana. Proses penyidikan tetap harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang secara atribusi diberi kewenangan oleh Undang-undang sektor. e. bahwa penempatan kedudukan demikian sejalan dengan desain sistem penegakan hukum laut nasional yang membedakan secara tegas antara fungsi patroli keamanan laut dan fungsi penyidikan pidana. Pemisahan tersebut merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-undang untuk menjaga kepastian hukum, menghindari tumpang tindih 244 kewenangan antar instansi, serta memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan oleh pejabat yang memiliki dasar kewenangan yang sah. f. bahwa peran Bakamla dalam pemberantasan IUU Fishing dalam pola penegakan hukum secara terpadu (integrated criminal justice system) bersifat sebagai pendukung, khususnya pada tahap pengawasan di laut saat kegiatan penangkapan ikan berlangsung (while fishing), melalui pelaksanaan patroli laut dan sinergi antar instansi, tanpa mengambil alih kewenangan substantif yang dimiliki oleh KKP melalui Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan/Polsus PWP3K, dan PPNS Perikanan. g. bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan pengejaran seketika, Bakamla tidak berkedudukan sebagai penyidik dan bukan pula sekadar pejabat administrasi, melainkan sebagai badan yang melaksanakan fungsi operasional di laut yang menjalankan peran interdiksi dan penindakan awal sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. 2. terkait kedudukan hukum Bakamla terkait pengaturan mengenai pembagian wilayah pelaksanaan patroli di laut, perkenankan kami menyampaikan: a. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan patroli di wilayah perairan Indonesia pada dasarnya tidak diberikan kepada satu institusi tunggal, melainkan didistribusikan kepada beberapa instansi sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan sektoral yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangan tersebut merupakan desain hukum yang disengaja oleh pembentuk Undang-undang untuk memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di laut dilakukan secara efektif, spesifik, dan sesuai kompetensi masing-masing institusi. b. Pengaturan kewenangan patroli di wilayah perairan Indonesia pada hakikatnya merupakan manifestasi dari desain sistem hukum nasional yang menempatkan kewenangan penegakan hukum laut secara terdistribusi kepada beberapa institusi negara. Distribusi kewenangan tersebut bukanlah bentuk tumpang tindih kewenangan, melainkan konstruksi normatif yang secara sadar dirancang oleh pembentuk undang-undang untuk menjamin efektivitas pengawasan, kepastian hukum, serta tertib penyelenggaraan fungsi pemerintahan di laut. Adapun 245 pembagian wilayah patroli di laut berdasarkan peraturan perundang- undangan dapat kami jabarkan sebagai berikut: 1) Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan patroli pengawasan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, yang mencakup perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, perairan darat (sungai, danau, waduk, rawa) sepanjang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum perikanan. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Berdasarkan Undang-Undang Kelautan, Badan Keamanan Laut memiliki wilayah operasi yang mencakup perairan Indonesia dan seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia. Cakupan ini meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen. 3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentangTentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah denganUndang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention o nthe Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-BangsatentangHukum Laut), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut melaksanakan patroli dalam kerangka fungsi pertahanan negara. Oleh karena itu, wilayah operasionalnya mengikuti kepentingan pertahanan dan kedaulatan nasional, yang dapat meliputi seluruh wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. 4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui satuan Kepolisian Perairan dan Udara, memiliki kewenangan patroli yang didasarkan pada fungsi penegakan hukum secara umum. Wilayah kewenangannya mencakup wilayah perairan teritorial 0 sampai dengan 12 mil di laut. 246 5) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 66 Tahun 2024, kewenangan patroli di laut oleh Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) berada dalam lingkup kewenangan sektor pelayaran. Wilayah patroli KPLP berfokus pada perairan Indonesia yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, termasuk alur pelayaran, pelabuhan, dan wilayah navigasi kapal. c. bahwa dari keseluruhan pengaturan tersebut terlihat bahwa sistem hukum nasional menganut model penegakan hukum laut yang bersifat multi- instansi dengan pembagian yurisdiksi fungsional. Artinya, masing-masing institusi memiliki wilayah patroli yang dapat saling beririsan secara geografis, namun berbeda secara kewenangan hukum karena ditentukan oleh fungsi normatif yang diberikan Undang-undang. Perbedaan ini bukan merupakan tumpang tindih kewenangan, melainkan pembagian kompetensi yang dirancang untuk menjaga efektivitas pengawasan, kepastian hukum, dan tertib penyelenggaraan pemerintahan. d. bahwa dengan demikian dapat ditegaskan bahwa perbedaan wilayah patroli antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran merupakan konsekuensi logis dari pembagian kewenangan yang sah menurut undang-undang, dan justru merupakan bentuk pengaturan yang menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta konsistensi sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara hukum. 3. terkait miskoordinasi dalam penanganan penegakan hukum di laut, perkenankan kami menyampaikan: a. bahwa pelaksanaan penegakan hukum di laut, khususnya di bidang kelautan dan perikanan, pada prinsipnya telah berlangsung secara terkoordinasi dan harmonis antar instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini tidak terdapat kondisi yang dapat dikualifikasikan sebagai miskoordinasi kelembagaan dalam penanganan penegakan hukum di sektor tersebut. 247 Hal ini tercermin dari adanya kerangka kerja operasional bersama yang menjadi pedoman tindakan bagi aparat penegak hukum di lapangan. b. bahwa dapat kami deskripsikan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, salah satu bentuk koordinasi antar instansi yang telah berjalan saat ini telah ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur(SOP) Bersama 3 (tiga) Instansi antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur pola tindakan, pembagian peran, serta mekanisme penanganan perkara tindak pidana perikanan secara terpadu baik pada saat operasional di laut maupun setelah dilakukan penyerahan di darat. Keberadaan SOP Bersama tersebut menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum tidak berjalan secara parsial, melainkan melalui mekanisme kerja terpadu yang telah disepakati secara lintas kelembagaan. c. Dasar hukum pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan patroli di laut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13Tahun2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, dimana dalam Pasal 7 PP tersebut mengatur pelaksanaan oleh Bakamla dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan patroli dilakukan secara sinergi melalui rencana patroli nasional yang disusun dan disepakati bersama oleh Bakamla dan Instansi Terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. d. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang KebijakanNasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukumdi Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia memberikan mandat kepada instansi penegak hukum di laut untuk melakukan sinergi serta memberikan dukungan teknis dan operasional dalam pelaksanaan patroli di laut guna menjaga keamanan dan keselamatan laut secara umum. Pelaksanaan operasi/patroli di laut selama ini telah dilakukan secara sinergi dan terkoordinasi sehingga tidak ada kesan tumpang tindih kewenangan karena seluruh pelaksanaan patroli dilakukan sesuai 248 kewenangan masing-masing instansi berdasarkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan. e. bahwa selain itu, penguatan koordinasi secara luas juga terus dikembangkan melalui kesepakatan bersama antar instansi seperti Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI AL, Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Keuangan, Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan, Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kejaksaan RI. f. bahwa salah satu bentuk penanganan tindak pidana perikanan yang terkoordinasi antar instansi adalah apabila ada pelimpahan perkara maka dilaksanakan ekspose perkara secara bersama-sama untuk menentukan indikasi pelanggaran dan kualifikasi hukum terhadap suatu peristiwa. Ekspose perkara ini berfungsi sebagai sarana klarifikasi lintas kewenangan, sehingga setiap perkara dapat ditangani oleh instansi yang memiliki kompetensi hukum paling tepat sesuai jenis pelanggaran yang ditemukan. Mekanisme ini sekaligus menjadi instrumen pencegahan konflik kewenangan serta menjamin keseragaman penilaian hukum terhadap suatu kasus. g. bahwa koordinasi juga dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan rutin yang difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam wadah Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang beranggotakan unsur instansi penegak hukumt erkait. Forum ini berfungsi sebagai ruang komunikasi institusional untuk pertukaran data, evaluasi penanganan perkara, penyamaan persepsi hukum, serta penguatan sinergi operasional. Keberadaan forum koordinasi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi penegakan hukum tidak bersifat insidental, melainkan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. h. bahwa dengan demikian, sistem penegakan hukum di laut pada sektor kelautan dan perikanan secara faktual telah berjalan dalam kerangka 249 koordinasi yang terstruktur, baik melalui instrumen regulatif, mekanisme operasional, maupun forum komunikasi kelembagaan. Kondisi ini menegaskan bahwa selama ini belum ditemukan adanya miskoordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukumdi laut dikarenakan adanya suatu sistem kerja terpadu yang menjamin kepastian hukum, efektivitas penanganan perkara, serta keselarasan tindakan aparatur negara. III. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Pr.M.: 1. Terkait konstruksi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Perikanan; Penjelasan/Tanggapan: Terkait konstruksi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Perikanan, perkenankanlah kami menyampaikan a. Bahwa pembentukan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan ataupun mengambil alih tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KKP dan instansi penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma a quo justru merupakan bentuk pengaturan pembagian peran (division of roles) dalam penegakan hukum di laut, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih maupun konflik kewenangan dengan institusi pertahanan dan keamanan negara dikarenakan masing-masing instansi telah diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang yang memayungi kewenangannya sesuai tugas dan fungsinya, termasuk sektor pengelolaan kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan danPerikanan. b. bahwa terkait dengan pengaturan pembagian peran tersebut, dalam praktik internasional di bidang pengelolaan perikanan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dilakukan secara berlapis dan terintegrasi. Resolusi Food and Agriculture Organization (FAO) Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995) menegaskan bahwa pengawasan untuk mencegah dan menanggulangi Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing 250 (IUU Fishing) harus mencakup seluruh tahapan kegiatan perikanan, yaitu sebelum penangkapan ikan (before fishing), pada saat penangkapan ikan (while fishing), pada saat pendaratan hasil tangkapan (during landing), dan pada tahap distribusi hasil tangkapan (post landing). c. bahwa lebih lanjut, FAO Technical Paper Nomor 338 dan Nomor 415 memperkenalkan konsep Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) sebagai pendekatan terpadu dalam pemberantasan IUUFishing. Dalam konsep tersebut, monitoring berfokus pada pengumpulan dan analisis data sumber daya perikanan, control pada pengaturan dan perizinan, sedangkan surveillance pada pengawasan kepatuhan terhadap peraturan. FAO secara tegas merekomendasikan agar pengawasan terhadap kegiatan perikanan dilakukan oleh Fisheries Inspector dan kementerian yang membidangi urusan perikanan (KKP) bertindak sebagai pemimpin (leading authority) dalam pelaksanaan MCS Perikanan. d. bahwa berdasarkan Resolusi FAO tersebut, upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan IUU Fishing harus dilakukan pada tahap sebelum melakukan penangkapan ikan (before fishing), saat melakukan penangkapan ikan (while fishing), saat pendaratan ikan hasil tangkapan (during landing), dan distribusi hasil penangkapan ikan (post landing). e. bahwa resolusi FAO tersebut telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan), dimana instansi yang dapat melaksanakan kegiatan pengawasan pada keseluruhan tahapan tersebut hanyalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dalam Pasal 66ayat (1) dan ayat (2) UU Perikanan menentukan bahwa pengawasan di bidang perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan. Lebih lanjut Pasal 66B ayat (1) menegaskan bahwa kewenangan pengawasan tersebut mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia serta seluruh kegiatan dan sarana perikanan, baik di laut maupun di darat. f. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan perikanan di laut, dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perikanan menegaskan fungsi kapal pengawas perikanan yang merupakan sarana pengawas perikanan untuk 251 melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan di laut, termasuk kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran serta membawa kapal yang diduga melanggar tersebut ke pelabuhan terdekat untuk proses hukum lebih lanjut. IV. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.: 1. Terkait data patroli bersama dan patroli terkoordinasi serta limpahanperkarasebagaimana dalam angka 7 dan angka 8 pada KeteranganPemberi Keterangan KKP sebelumnya. Penjelasan/Tanggapan a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Perikanan, KKP memiliki kewenangan untuk melakukan patroli di laut menggunakan kapal pengawas. Dari pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh KKP tersebut, jumlah tangkapan hasil patroli mandiri kapal pengawas Ditjen. PSDKP dalam kurun waktu 2020 s.d. 2025 sejumlah 1.213 kapal yang terdiri dari Kapal Ikan Indonesia dan Kapal Ikan Asing yang ditindaklanjuti dengan penyidikan atau pengenaan sanksi administratif, dengan infografis di bawah ini: b. bahwa selain kewenangan patroli mandiri sebagaimana pada huruf a, sebagai bentuk sinergi yang baik dalam pelaksanaan patroli di laut, Ditjen. PSDKP juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan operasi bersama yang pelaksanaannya dilakukan di bawah koordinasi Bakamla. Penyelenggaraan 252 patroli bersama dalam kurun waktu 2022 s.d. 2025 dilakukan sebanyak 25 kali dengan rincian pada tahun 2022 dilaksanakan patroli bersama sebanyak 4 kali, tahun 2023 dilaksanakan patroli bersama sebanyak 8 kali, tahun 2024 dilaksanakan patroli bersama sebanyak 10 kali, dan tahun 2025 dilaksanakan patroli bersama sebanyak 3 kali, dengan infografis di bawah ini: c. bahwa sebagai bentuk koordinasi dan sinergi yang baik antar penegak hukum di laut, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 tercatat sejumlah kasus pelanggaran perikanan yang dilimpahkan kepada Ditjen PSDKP dari Instansi lain seperti Bakamla, Polri, TNI AL, Ditjen BeaCukai, Ditjen Perhubungan Laut-Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), dan Instansi yang berasal dari Negara lain seperti Australian Fisheries Management Authority (AFMA) untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dengan rincian tahun 2020 sebanyak 15 kasus limpahan, tahun 2021 sebanyak 19 kasus limpahan, tahun 2022 sebanyak 11 kasus limpahan, tahun 2023 sebanyak 12 kasus limpahan, tahun 2024 sebanyak 20 kasus limpahan, dan tahun 2025 sebanyak 4 kasus limpahan, dengan grafik di bawah ini: 253 d. bahwa pola penanganan perkara tersebut di atas, menunjukkan sinergi antar instansi dalam penegakan hukum di laut, di mana Bakamla berperan dalam patroli keamanan dan penindakan awal di laut, sedangkan KKP selain memiliki kewenangan patroli di laut secara mandiri, juga melaksanakan fungsi penanganan lanjutan berupa penyidikan oleh PPNS Perikanan dan pengenaan sanksi administratif oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. V. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.: 1. Terkait penggunaan frasa “sejatinya” terkait kesimpulan dalam keterangan lain KKP. Penjelasan/Tanggapan 1. bahwa terkait penggunaan frasa “sejatinya” terkait kesimpulan dalam keterangan lain KKP, perkenankan kami menyampaikan: a. bahwa penggunana frasa “sejatinya” dalam paragraf II kesimpulan keterangan lain kami maksudkan sebagai kata ganti sesungguhnya, dimana dalam paragraf I ditegaskan bahwa dalam pengelolaan perikananyang bertanggung jawab KKP bertindak sebagai leading sector dalam penanganan IUU Fishing atau pencegahan, penanggulangan, danpenegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Dalam pencegahan IUU Fishing peran Bakamla terbatas hanya melakukan sinergi serta memberikan 254 dukungan teknis dan operasional dalam pelaksanaan patroli di laut guna menjaga keamanan dan keselamatan laut secara umum. b. Peran KKP sebagai leading sector dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan sejalan dengan Resolusi FAO/resolusi internasional dan Undang-Undang Perikanan. Kesimpulan 1. Bahwa secara konstitusional tidak terdapat pertentangan norma maupun pelampauan kewenangan, karena pembagian tugas antar-instansi telah diatur secara jelas dan proporsional dalam kerangka sistem hukum nasional melalui Undang-Undang sektoral yang mengatur kewenangan masing-masing instansi dalam melaksanakan penegakan hukum di laut. 2. Pengaturan mengenai pelaksanaan patroli di wilayah perairan Indonesia pada dasarnya tidak diberikan kepada satu institusi tunggal, melainkan didistribusikan kepada beberapa instansi sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan sektoral yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangan tersebut merupakan desain hukum yang disengaja oleh pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukumdi laut dilakukan secara efektif, spesifik, dan sesuai kompetensi masing-masing institusi. 3. Dalam konteks pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, kewenangan utama dan peran sebagai leading sector secara yuridis berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mengemban mandat untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan secara menyeluruh. Penempatan KKPsebagai leader tersebut sejalan dengan resolusi Food and Agriculture Organization (FAO)serta prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. 4. Sejalan dengan angka 3 (tiga) di atas, bahwa maksud dari diksi “sejatinya” yang kami sampaikan pada keterangan sebelumnya adalah sebagai bukti keberadaan KKP “sesungguhnya” sebagai leading sector pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan yang dibuktikan dengan jumlah penanganan kasus dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2025 terdapat total 1.288 kasus pelanggaran perikanan dan 92,5% kasus tersebut berasal dari hasil patroli mandiri KKP menggunakan kapal pengawas yang ditindaklanjuti 255 oleh Pengawas Perikanan/PPNS Perikanan. Adapun perbandingan data kasus berdasarkan data di atas, dapat kami ilustrasikan sebagai berikut: Demikian keterangan pemberi keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan disampaikan, sebagai wujud konstitusional dalam menjalankan amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. [2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah memandang perlu mendengarkan keterangan Pihak Pemberi Keterangan Kementerian Perhubungan (KEMENHUB) yang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 5 Februari 2026, yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2026 dan telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2026, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan bertanggal 19 Februari 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyampaikan adanya pertentangan antara ketentuan norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) Huruf b UU Kelautan, terhadap UUD NRI Tahun 1945, yaitu sebagai berikut: Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan: “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan 256 keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut”. Pasal 61 UU Kelautan: “Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia”. Pasal 62 huruf c UU Kelautan: “Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi: c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.” Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan: “Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 61 dan fungsi sebagaimana dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang: b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.” dinilai oleh Pemohon bertentangan dengan UUD NRI 1945: - Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.” - Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. - Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” - Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4): (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan pada intinya: 257 a) memberi kewenangan penegakan hukum kepada lembaga yang tidak memiliki dasar atribusi konstitusional sehingga Badan Keamanan Laut, selanjutnya disebut dengan Bakamla, telah melampaui batas kewenangan administratif dan menciptakan lembaga koersif di luar struktur hukum nasional yang sah; b) Bakamla telah mengambil alih peran Polri dalam penegakan hukum, lembaga administratif tidak dapat menggantikan peran alat negara penegak hukum yang diatur langsung dalam konstitusi; c) tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) karena tidak menjelaskan secara rinci relasi antara Bakamla dengan aparat penegak hukum lain, serta tidak memberikan kepastian mengenai mekanisme penindakan, penyidikan dan pelimpahan perkara. Selain itu dapat menimbulkan tumpang tindih tugas dan kewenangan antara Bakamla dan lembaga lain yang telah ada dan menjalankan fungsi sama seperti TNI AL, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Kepolisian Perairan dan Udara, Bea dan Cukai, dan Pengawas Perikanan; d) tidak terdapat pendelegasian dari UU Polri sebagaimana mandat Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 dan juga undang-undang khusus yang memberi dasar kewenangan konstitusional kepada Bakamla; dan e) melanggar asas single agency dan juga single task dikarenakan Bakamla sebagai lembaga serba bisa di laut tanpa otoritas tunggal yang diatur secara komprehensif. 2. Pasal 61 UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan Pasal 61 UU Kelautan pada intinya: a) pemberian fungsi patroli kepada Bakamla yang bersifat koersif menimbulkan dualisme dengan Polri sebagai alat negara penegak hukum; dan b) bertentangan dengan asas atribusi kewenangan, legalitas penegakan hukum, dan non-duplication of authority. 258 3. Pasal 62 huruf c UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan Pasal 62 huruf c UU Kelautan pada intinya: a) fungsi Bakamla untuk “penjagaan dan pengawasan terhadap kegiatan di laut” menyalahi prinsip negara hukum, karena fungsi pengawasan kegiatan di laut sudah dimiliki lembaga sektoral sah seperti KPLP dan Pengawas Perikanan; b) frasa “penindakan pelanggaran hukum” mengandung unsur koersif yang seharusnya hanya dijalankan oleh aparat penegak hukum seperti Polri atau PPNS di bawah prosedur KUHAP. Norma tersebut tidak memberikan batasan hukum acara, mekanisme pengawasan atau prosedur pelimpahan perkara, menjadikan norma tersebut kabur dan multitafsir; c) frasa “penindakan pelanggaran hukum” yang tidak jelas, telah menciptakan ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang menegakkan hukum di laut, antara Bakamla, Polri atau TNI AL; dan d) kewenangan Bakamla untuk melakukan “penindakan pelanggaran hukum” merupakan kewenangan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, sehingga norma ini secara langsung melanggar atribusi konstitusional Polri. 4. Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertentangan Pasal 63 ayat (1) UU Kelautan pada intinya: a) Bakamla diberi kewenangan koersif tanpa penegasan hukum acara, tanpa pengawasan dari lembaga yudisial, dan tanpa mekanisme akuntabilitas hukum; b) kewenangan Bakamla untuk memberhentikan, memeriksa, dan menangkap kapal di laut tanpa menetapkan batas hukum acara yang jelas, menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mengatur prosedur penangkapan, standar pembuktian ataupun mekanisme pengawasan terhadap tindakan Bakamla; 259 c) kewenangan Bakamla untuk melakukan tindakan koersif berupa pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan dan penyerahan kapal, melampaui batas konstitusional dan menimbulkan duplikasi dan tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut; dan d) memberikan kewenangan yang luas meliputi pengejaran seketika, penghentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan penyerahan kapal, dimana seluruh tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersifat represif dan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik yang sah sesuai KUHAP. II. KETERANGAN MENTERI PERHUBUNGAN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI 1. Bahwa sebelum Menteri Perhubungan memberikan keterangan atas permohonan pengujian materiil a quo, kiranya perlu Menteri Perhubungan sampaikan kepada Mahkamah bahwa Keterangan ini disampaikan bukan untuk menilai atau mengomentari kebijakan internal kementerian/lembaga lain, melainkan semata-mata untuk menjelaskan batas kewenangan Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang transportasi, termasuk salah satunya pelayaran. 2. Perlu diketahui bersama bahwa penyelenggaraan urusan pelayaran dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia berakar pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan dibantu oleh menteri-menteri negara yang masing-masing membidangi urusan tertentu. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar pembentukan Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang transportasi, termasuk pelayaran. 3. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyatakan bahwa kementerian merupakan perangkat pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis dan supervisi, pengelolaan barang milik negara, serta 260 pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional. Dengan demikian, kewenangan Kementerian Perhubungan di bidang transportasi, khususnya pelayaran merupakan kewenangan atributif yang sah dan bersumber langsung dari undang-undang. 4. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, dalam lingkup pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan unit eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, yang menjalankan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengawasan teknis terhadap angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. 5. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, selanjutnya disebut Perubahan Ketiga UU Pelayaran, dimana dalam ketentuan Pasal 276 dan Pasal 277 Perubahan Ketiga UU Pelayaran menyatakan sebagai berikut: Pasal 276 Perubahan Ketiga UU Pelayaran: “Untuk menjamin terselenggaranya Pelayaran, Menteri melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran.” Pasal 277 Perubahan Ketiga UU Pelayaran: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Menteri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran; b. pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang Angkutan di Perairan; c. pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang Kepelabuhanan; d. pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan maritim; e. pengawasan dan penertiban kegiatan Salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut yang berkaitan dengan aktivitas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran; f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut; dan 261 g. mendukung pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di laut oleh instansi lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 6. Bahwa dalam Perubahan Ketiga UU Pelayaran, terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan pengawasan dan penegakan hukum di bidang Pelayaran, yang dapat Menteri Perhubungan sampaikan sebagai berikut: - Bahwa dalam sistem hukum pelayaran Indonesia, tidak lagi menganut konsep “coast guard”. - Bahwa seluruh terminologi dan konstruksi hukum mengenai coast guard telah dihapus secara sadar dan tegas dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, selanjutnya disebut UU Pelayaran; - Sehingga, sebagai penggantinya, Perubahan Ketiga UU Pelayaran telah menetapkan satu institusi hukum yang sah, yaitu Pengawas Pelayaran. Adapun pengaturannya tercantum secara limitatif dalam ketentuan Pasal 276 sampai dengan Pasal 281 Perubahan Ketiga UU Pelayaran. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran tersebut, selain Syahbandar yang melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dalam wilayah Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr/DLKp), Menteri Perhubungan membentuk Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) yang merupakan transformasi dari kelembagaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yang telah lebih dulu eksis sebelum diimplementasikannya Perubahan Ketiga UU Pelayaran, melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) sebagai aparat negara yang melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, yang secara operasional didukung oleh Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) sebagai unit pelaksana teknis. 7. Bahwa Pengawas Pelayaran merupakan bagian dari rezim keselamatan dan keamanan pelayaran (maritime safety), yang bukan merupakan bagian 262 rezim pertahanan negara dan rezim keamanan nasional. Adapun ruang lingkup keselamatan dan keamanan pelayaran (maritime safety) meliputi: a. keselamatan kapal; b. keselamatan awak dan penumpang; c. kelaiklautan kapal; d. ketertiban lalu lintas pelayaran; e. perlindungan lingkungan laut dari kapal; f. serta kepatuhan administratif pelayaran. Dengan demikian, pengawasan pelayaran merupakan fungsi sipil administratif dan tindak pidana pelayaran, yang berada sepenuhnya di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan sesuai dengan UU Pelayaran, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Ketiga UU Pelayaran. 8. Bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelayaran di wilayah perairan Indonesia, Peraturan Perundang-undangan di bidang Pelayaran mengatur adanya fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara nyata di laut dalam bentuk Patroli Pelayaran, dimana pelaksanaan patroli pelayaran dilaksanakan oleh Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) menggunakan Kapal Negara Patroli. 9. Bahwa kegiatan Patroli Pelayaran merupakan kegiatan operasional negara yang dilaksanakan oleh Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) pada Unit Pelaksana Teknis (Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, dan Syahbandar) berdasarkan kewenangan undang-undang dan dioperasionalkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-40 DJPL 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Kapal Negara Patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 469 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) pada Unit Pelaksana Teknis. Lebih lanjut, Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) merupakan: a. unit teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan; 263 b. dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); c. bukan merupakan lembaga pertahanan; d. bukan merupakan angkatan bersenjata; dan e. bukan merupakan coast guard. Bahwa Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) bertindak sebagai satu-satunya pengawas keselamatan pelayaran, bukan sebagai alat keamanan negara. 10. Bahwa berdasarkan Pasal 276 sampai dengan Pasal 281 Perubahan Ketiga UU Pelayaran, yang menjadi tugas dan kewenangan Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), yaitu: a. melakukan patroli keselamatan dan keamanan pelayaran; b. melakukan pemeriksaan kapal dan dokumen pelayaran; c. melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran pelayaran; d. melakukan penyidikan khusus pada dugaan tindak pidana pelayaran oleh PPNS; e. membantu instansi lain yang berwenang dalam penegakan hukum di laut. Ketentuan ini sangat penting, karena menunjukkan bahwa Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) secara hukum ditugaskan untuk bekerja sama dan membantu lembaga lain, bukan menggantikan kewenangannya. 11. Bahwa Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) merupakan unit pelaksana teknis operasional Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) yang berfungsi mendukung pelaksanaan patroli pelayaran dan penegakan hukum di bidang pelayaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, PPLP menyelenggarakan fungsi patroli pelayaran, pemeriksaan kapal, penegakan hukum pelayaran, pemberian bantuan pencarian dan pertolongan, pengamanan sarana bantu navigasi pelayaran, penanggulangan pencemaran di perairan, serta dukungan logistik dan administrasi. Dengan kedudukan tersebut, PPLP menjadi ujung tombak operasional negara dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. 264 12. Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 207 ayat (1) UU Pelayaran mengatur bahwa kedudukan Syahbandar sebagai otoritas negara di pelabuhan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran di lingkungan pelabuhan. Adapun dalam ketentuan tersebut, Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di Pelabuhan. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 207 ayat (1) UU Pelayaran menyatakan sebagai berikut: “Pelaksanaan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Syahbandar dilakukan di dalam wilayah Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan.” 13. Bahwa Patroli Pelayaran merupakan kegiatan operasional negara yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Pelayaran, yang secara tegas membentuk Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) sebagai aparat negara di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Dimana operasi Patroli Pelayaran yang dilakukan oleh Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.40/DJPL/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Kapal Negara Patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 469 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) pada Unit Pelaksana Teknis. 14. Bahwa dapat Menteri Perhubungan sampaikan bahwa secara operasional, Patroli Pelayaran diawali dengan tahap perencanaan yang meliputi penetapan wilayah operasi, penentuan sasaran patroli, penyiapan kapal dan personel, serta penerbitan perintah patroli oleh pimpinan unit kerja. Tahap perencanaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip legalitas dan akuntabilitas tindakan pemerintahan, karena setiap kegiatan patroli harus didasarkan pada perintah kedinasan yang sah. 15. Bahwa pelaksanaan Patroli Pelayaran dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di 265 wilayah perairan. Dalam tahap ini, petugas yang melakukan Patroli Pelayaran melakukan deteksi dan identifikasi awal terhadap kapal sasaran, termasuk jenis kapal, bendera, aktivitas pelayaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan dan keamanan pelayaran. Apabila diperlukan, petugas patroli melakukan komunikasi melalui sarana radio untuk memberikan peringatan atau perintah berhenti, yang selanjutnya dapat dilanjutkan dengan tindakan pendekatan dan pemeriksaan langsung terhadap kapal. 16. Bahwa pemeriksaan kapal merupakan bagian dari pelaksanaan Patroli Pelayaran dan dilaksanakan dalam rangka memastikan terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal, keselamatan pelayaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kapal dilakukan secara bertahap dan proporsional, dimulai dari pemeriksaan dokumen kapal, sertifikat keselamatan, status awak kapal, hingga pemeriksaan fisik kapal dan muatannya. Kewenangan pemeriksaan ini merupakan perwujudan dari fungsi pengawasan yang melekat pada Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) dan Syahbandar sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Pelayaran. 17. Bahwa dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya pelanggaran, kapal dapat diizinkan melanjutkan pelayaran. Namun, apabila ditemukan dugaan pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun yang mengarah pada tindak pidana pelayaran, petugas patroli wajib mendokumentasikan temuan tersebut dalam berita acara pemeriksaan sebagai dasar penentuan tindak lanjut. Prinsip kehati-hatian dan due process of law tetap dijunjung tinggi, sehingga setiap tindakan lanjutan harus didasarkan pada bukti awal yang cukup. 18. Bahwa apabila dugaan pelanggaran yang ditemukan bersifat administratif, penanganan dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kewenangannya melalui pembinaan atau pengenaan sanksi administratif. Namun, apabila ditemukan dugaan tindak pidana pelayaran, maka penanganan perkara dilanjutkan melalui mekanisme penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal 266 Perhubungan Laut Nomor KP.222/DJPL/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pelayaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sejalan dengan hal tersebut, mekanisme penerimaan laporan dan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 555 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Penerimaan Laporan dan/atau Penanganan serta Pelimpahan Perkara dalam rangka Penegakan Hukum. Setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima, baik berasal dari hasil patroli, pengaduan masyarakat, maupun laporan instansi lain, wajib dicatat, diverifikasi, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan karakter pelanggarannya. Dalam hal perkara berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, penanganan dilakukan secara berjenjang oleh unit kerja terkait dengan tetap memperhatikan koordinasi internal. Namun, apabila dari hasil pemeriksaan dan pendalaman ditemukan bahwa perkara tersebut mengandung unsur tindak pidana umum atau tindak pidana khusus lainnya yang berada di luar lingkup kewenangan pelayaran, maka dilakukan pelimpahan perkara kepada aparat penegak hukum yang sesuai dengan kewenangannya. Pelimpahan perkara dilakukan secara tertib, formal, dan akuntabel, disertai dengan berita acara, dokumen pendukung, dan laporan resmi yang menjelaskan kronologi, temuan, serta dasar hukum pelimpahan. Mekanisme ini mencerminkan prinsip koordinasi dan integrasi antar-aparat penegak hukum, sekaligus menegaskan bahwa Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) dan PPNS Perhubungan Laut merupakan bagian dari sistem penegakan hukum nasional yang bekerja secara sinergis dan tidak tumpang tindih. Dengan demikian, Standar Operasional Prosedur (SOP) Patroli Pelayaran, pemeriksaan kapal, serta penerimaan dan pelimpahan perkara bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan rangkaian proses dalam suatu sistem hukum dan administrasi negara yang dirancang untuk memastikan bahwa keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelayaran 267 terlaksana secara efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), melalui pelaksanaan SOP tersebut, menjalankan fungsi strategis negara di laut sebagai garda terdepan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran. 19. Bahwa dapat Menteri Perhubungan sampaikan kepada Mahkamah bahwa selain Patroli Pelayaran yang dilakukan oleh Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) sebagaimana telah Menteri Perhubungan uraikan di atas, dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di laut, juga terdapat Patroli Bersama/Operasi Terpadu di laut yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga Negara terkait antara lain : Kementerian Perhubungan (Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI- AL), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). 20. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di laut, telah ditetapkan dan ditandatangani Kesepakatan Bersama antara 9 (sembilan) Kementerian dan/atau Lembaga Negara mengenai Standar Operasional Prosedur Koordinasi Antarinstansi dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Kesepakatan ini menegaskan bahwa pemeriksaan kapal dilakukan oleh aparat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang- undangan, dengan mengedepankan prinsip koordinasi dan integrasi. Setiap kementerian dan lembaga bertindak sesuai tugas dan fungsinya untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan menjamin kepastian hukum. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Perhubungan berperan melakukan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di bidang pelayaran, serta menyediakan interoperabilitas data dan informasi dokumen pelayaran dan kelaiklautan kapal melalui sistem Monitoring Inaportnet yang merupakan system layanan tunggal untuk layanan kapal dan kegiatan lain yang terkait dengan kapal di Pelabuhan Indonesia dan telah dikolaborasikan dengan sistem Lembaga National Single Window, Badan Usaha Pelabuhan 268 serta instansi lainnya, dan Indonesian Integrated Monitoring System on Navigation (i-Motion). 21. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dalam Permohonan a quo, dapat diketahui dengan jelas bahwasanya pada dasarnya kerugian yang dialami oleh Pemohon tersebut semata-mata merupakan implementasi dari ketentuan tata cara penegakan hukum sesuai dengan UU Kelautan, dimana menurut Pemohon tidak adanya sertifikat CLC Bunker (Civil Liability Convention for Bunker Oil Pollution Damage) dan perangkat keselamatan kedaluwarsa, merupakan bentuk pelanggaran administratif, dan bukan pelanggaran pidana. Keterangan Tambahan Kementerian Perhubungan I. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. a. Apakah pernah dibentuk suatu lembaga penjagaan laut dan pantai yang bertanggung jawab kepada Presiden oleh Kementerian Perhubungan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU No. 17/2008”)? Dan bagaimanakah bentuk konkrit transformasi penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) sebagaimana ketentuan UU No. 17/2008 yang kemudian diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU No. 66/2024”) yang tidak lagi menganut konsep penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard)? Kementerian Perhubungan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa penjagaan wilayah laut merupakan amanah dari ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional/United Nations Convention on the Law of the Sea: 1982 (UNCLOS 1982) yang antara lain mengatur kewajiban negara pantai dalam pengawasan wilayah laut, kedaulatan negara pantai, hak lintas damai, dan kewenangan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh suatu institusi negara pantai dalam bentuk penjaga laut dan pantai/sea and coast guard. 269 Bahwa ketentuan tersebut diadopsi dalam sistem hukum pelayaran Indonesia melalui ketentuan UU No. 17/2008 yang mengatur terkait dengan penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) khususnya dalam dalam ketentuan Pasal 1 angka 59, serta ketentuan Bab XVII tentang Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) yakni Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, dan Pasal 281. Selanjutnya, dapat Menteri Perhubungan sampaikan bahwa terkait dengan pembentukan organasasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai berdasarkan ketentuan Pasal 276 UU No. 17/2008, belum pernah dibentuk institusi dengan instrumen hukum peraturan pemerintah sebagaimana amanah Pasal 281 UU No. 17/2008. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran, Kementerian Perhubungan telah membentuk Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut, dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai. Dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yaitu Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (“Permenhub No. PM 119/2021”) yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. Bahwa ketentuan Pasal 3 Permenhub No. PM 270 119/2021 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut: - pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai; - pelaksaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran; - pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran; dan - pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan; Bahwa dapat Menteri Perhubungan sampaikan pula, saat ini terdapat 5 (lima) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) yang ada di wilayah Indonesia, yang terdiri dari 1 (satu) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I, yang berlokasi di Tanjung Priok – Jakarta, dan 4 (empat) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II, berlokasi di Tanjung Uban – Riau, Tanjung Perak – Surabaya, Bitung - Sulawesi Utara, dan Tual - Maluku. Selanjutnya, dalam ketentuan UU No. 66/2024, terdapat perubahan politik hukum yang mendasar dalam pengaturan sistem hukum pelayaran di Indonesia, dimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran tidak lagi menganut konsep “sea and coast guard” yang melaksanakan penjagaan keamanan dan keselamatan di laut secara umum, dan beralih berfokus pada pengaturan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran. Hal ini dilatarbelakangi perubahan politik hukum pengaturan penjaga laut dan pantai (sea and coast guard) yang dinilai erat kaitannya dengan rezim pertahanan negara dan rezim keamanan nasional, maka pengaturan dalam peraturan perundang undangan di bidang pelayaran (in casu UU No. 66/2024) berfokus pada pengaturan terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran. Dimana hal tersebut berimplikasi pada perubahan nomenklatur intitusi KPLP, dimana sebelumnya merupakan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai berubah menjadi Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran. Dengan berubahnya paradigma pengaturan dalam rezim peraturan perundang- undangan di bidang pelayaran tersebut, maka dalam ketentuan UU No. 271 66/2024 telah ditetapkan satu institusi yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang Pelayaran, yaitu Pengawas Pelayaran. Adapun pengaturannya tercantum secara limitatif dalam ketentuan Pasal 276 sampai dengan Pasal 281 UU No. 66/2024. Dimana hal tersebut sejalan dengan beberapa aturan internasional antara lain sebagai berikut: - International Convention for Safety of Life at Sea: 1974 (SOLAS 1974) merupakan konvensi internasional yang menetapkan standar minimum keamanan konstruksi, peralatan, dan pengoperasian kapal, yang dipantau oleh aparat pengawas pelayaran; - International Convention on Maritime Search and Rescue: 1979 (SAR 1979) merupakan konvensi internasional yang antara lain mengatur kerja sama internasional dan prosedur dalam operasi pencarian dan pertolongan di laut; dan - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: 1973/1978 (MARPOL 73/78) Merupakan konvensi internasional yang mengatur pencegahan pencemaran dari kapal terhadap lingkungan laut yang pengawasannya dilakukan oleh penegak hukum di laut. Bahwa Pengawas Pelayaran merupakan bagian dari rezim keselamatan dan keamanan pelayaran (maritime safety), dan bukan merupakan bagian rezim pertahanan negara dan rezim keamanan nasional. Adapun ruang lingkup keselamatan dan keamanan pelayaran (maritime safety) antara lain meliputi: - keselamatan kapal; - keselamatan awak dan penumpang; - kelaiklautan kapal; - ketertiban lalu lintas pelayaran; - perlindungan lingkungan laut dari kapal; dan - kepatuhan administratif pelayaran. b. Bahwa Kapal Pemohon, KM Suryani Ladjoni, yang tidak memiliki sertifikat CLC Bunker (Civil Liability Convention for Bunker Oil Pollution Damage) 272 dan perangkat keselamatan kedaluwarsa, berkaitan dengan kewenangan penegakan hukumnya menjadi kewenangan siapa? Kementerian Perhubungan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa KM Suryani Ladjoni yang bertolak dari Dermaga IV Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Bontang pada tanggal 30 Juli 2024, dan telah diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Nomor: SPB.IDBIT.0724.0000265 tertanggal 30 Juli 2024 oleh Syahbandar (Harbour Master), dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Bitung. Dimana diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) tersebut oleh KSOP Kelas I Bitung didasarkan pada Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh Nakhoda (Master Sailing Declaration) KM Suryani Ladjoni a.n Stefanus Salabila tertanggal 30 Juli 2024 pukul 14.31 WITA. Bahwa dengan terbitnya Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) tersebut, KM Suryani Ladjoni telah dapat dinyatakan laiklaut dan diizinkan untuk berlayar. Bahwa dalam hal, ditemukenali oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Patroli Pukat Manguni-IV/24 pada koordinat 01ͦ 54’ 09” Utara dan 125ͦ 02’ 29” Timur di perairan Pulau Talise pada 31 Juli 2024, beberapa dugaan pelanggaran adminstratif maupun dugaan tindak pidana di bidang Pelayaran yang dilakukan oleh KM Suryani Ladjoni milik PT Pelayaran Bintang Timur (in casu Pemohon) berupa tidak terdapatnya sertifikat CLC Bunker (Civil Liability Convention for Bunker Oil Pollution Damage) dan perangkat keselamatan kedaluwarsa, maka kewenangan pengawasan dan penegakan hukumnya berada di Kementerian Perhubungan. Dimana dalam hal, pelanggaran yang ditemukan bersifat administratif pelayaran, penanganan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan sesuai dengan kewenangannya melalui pembinaan atau pengenaan sanksi administratif. Namun, dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana pelayaran, maka dilakukan upaya penegakan hukum melalui mekanisme penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 273 c. Diperlukan penjelasan terkait dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan yang menyatakan bahwa “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut”. Bagaimana keterkaitan dan dampak ketentuan norma tersebut terhadap penegakan hukum pada masing-masing sektor? Kementerian Perhubungan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya Kementerian Perhubungan melakukan penegakan hukum di bidang pelayaran sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2008 jo. UU No. 66/2024. Dalam hal, dugaan pelanggaran dan/atau dugaan tindak pidana di bidang pelayaran berasal dari laporan instansi lainnya, maka mekanisme penerimaan laporan dan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP- DJPL 555 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Penerimaan Laporan dan/atau Penanganan serta Pelimpahan Perkara dalam rangka Penegakan Hukum. Bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima, baik berasal dari hasil patroli, pengaduan masyarakat, maupun laporan instansi lain, wajib dicatat, diverifikasi, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan karakter pelanggarannya. Dalam hal perkara berada dalam kewenangan Kemeterian Perhubungan (in casu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), penanganan dilakukan secara berjenjang oleh unit kerja terkait dengan tetap memperhatikan koordinasi internal. Namun, apabila dari hasil pemeriksaan dan pendalaman ditemukan bahwa perkara tersebut mengandung unsur tindak pidana umum atau tindak pidana khusus lainnya yang berada di luar lingkup kewenangan pelayaran, maka dilakukan pelimpahan perkara kepada aparat penegak hukum yang sesuai dengan kewenangannya. Pelimpahan perkara dilakukan secara tertib, formal, dan akuntabel, disertai dengan berita acara, dokumen pendukung, dan laporan resmi yang menjelaskan kronologi, temuan, serta dasar hukum pelimpahan. Mekanisme ini mencerminkan prinsip koordinasi dan integrasi antar-aparat 274 penegak hukum, sekaligus menegaskan bahwa Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) dan PPNS Perhubungan Laut merupakan bagian dari sistem penegakan hukum nasional yang bekerja secara sinergis dan tidak tumpang tindih. II. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. a. Bagaimana pandangan Kementerian Perhubungan dalam hal Bakamla melakukan pengejaran seketika (hot pursuit) di laut, termasuk melakukan pemberhentian dan penangkapan? Apakah hal tersebut merupakan tindakan administratif ataukah telah masuk dalam upaya penegakan hukum? Kementerian Perhubungan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa tindakan pengejaran seketika (hot pursuit) di laut, termasuk melakukan pemberhentian dan penangkapan, dalam perspektif penegakan hukum di bidang pelayaran, hal tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut mengingat tindakan pengejaran seketika (hot pursuit) di laut, termasuk melakukan pemberhentian dan penangkapan merupakan tindakan yang memiliki daya paksa untuk membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan pelayaran. Dalam hal dilakukan pengejaran seketika (hot pursuit) di laut, termasuk melakukan pemberhentian dan penangkapan oleh Bakamla, maka hal tersebut diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, yaitu ketentuan UU No. 32/2014. Apakah hal tersebut masuk ke dalam tindakan adminstratif ataukah tindakan penegakan hukum. Dimana hal tersebut, bukanlah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. b. Apakah dalam pelakasaan Patroli di laut terdapat pembatasan terhadap wilayah, area, maupun kewenangan Patroli di laut? Kementerian Perhubungan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa dapat Menteri Perhubungan sampaikan kepada Mahkamah bahwa tidak terdapat pengaturan terkait pembagian wilayah teritori patroli di laut, 275 dimana dalam praktik patroli di laut hanya dikenal pembagian peran dalam penegakan hukum di laut yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing kementerian dan/atau lembaga. Bahwa dalam hal Patroli Pelayaran yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) yang bertujuan untuk pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran, dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Secara rinci dapat Menteri Perhubungan jelaskan bahwa Patroli Pelayaran yang dilakukan di perairan Indonesia dilakukan oleh Pengawas Pelayaran di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP), sedangkan secara khusus Patroli Pelayaran di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr/DLKp) dilakukan oleh Pengawas Pelayaran di masing-masing Syahbandar. Selain itu, dalam hal penegakan hukum di bidang pelayaran di wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), maka penegakan hukumnya dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sesuai dengan ketentuan Pasal 340 UU No. 17/2008. III. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Apakah dalam proses penegakan hukum yang dilakukan melalui Patroli di laut, intansi-instansi terkait dilengkapi dengan aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah Penyidik? Kementerian Perhubungan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Patroli Pelayaran yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) merupakan kegiatan operasional negara yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran. Dimana operasi Patroli Pelayaran yang dilakukan oleh Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.40/DJPL/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Kapal Negara Patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 276 469 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) pada Unit Pelaksana Teknis. Bahwa pelaksanaan Patroli Pelayaran dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan. Dalam tahap ini, petugas yang melakukan Patroli Pelayaran, yang dalam hal ini juga terdapat unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, melakukan deteksi dan identifikasi awal terhadap kapal sasaran, termasuk jenis kapal, bendera, aktivitas pelayaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan dan keamanan pelayaran. Apabila diperlukan, petugas patroli melakukan komunikasi melalui sarana radio untuk memberikan peringatan atau perintah berhenti, yang selanjutnya dapat dilanjutkan dengan tindakan pendekatan dan pemeriksaan langsung terhadap kapal. Bahwa pemeriksaan kapal merupakan bagian dari pelaksanaan Patroli Pelayaran dan dilaksanakan dalam rangka memastikan terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal, keselamatan pelayaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kapal dilakukan secara bertahap dan proporsional, dimulai dari pemeriksaan dokumen kapal, sertifikat keselamatan, status awak kapal, hingga pemeriksaan fisik kapal dan muatannya. Kewenangan pemeriksaan ini merupakan perwujudan dari fungsi pengawasan yang melekat pada Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) dan Syahbandar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. Bahwa dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya pelanggaran, kapal dapat diizinkan melanjutkan pelayaran. Namun, apabila ditemukan dugaan pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun yang mengarah pada tindak pidana pelayaran, petugas patroli wajib mendokumentasikan temuan tersebut dalam berita acara pemeriksaan sebagai dasar penentuan tindak lanjut. Prinsip kehati-hatian dan due process of law tetap dijunjung tinggi, sehingga setiap tindakan lanjutan harus didasarkan pada bukti awal yang cukup. 277 Bahwa apabila dugaan pelanggaran yang ditemukan bersifat administratif, penanganan dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kewenangannya melalui pembinaan atau pengenaan sanksi administratif. Namun, apabila ditemukan dugaan tindak pidana pelayaran, maka penanganan perkara dilanjutkan melalui mekanisme penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.222/DJPL/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pelayaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sejalan dengan hal tersebut, mekanisme penerimaan laporan dan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 555 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Penerimaan Laporan dan/atau Penanganan serta Pelimpahan Perkara dalam rangka Penegakan Hukum. IV. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Perlu dijelaskan terkait dengan Kesepakatan Bersama antara 9 (sembilan) Kementerian dan/atau Lembaga Negara mengenai Standar Operasional Prosedur Koordinasi Antarinstansi dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Kementerian Perhubungan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa dapat Menteri Perhubungan sampaikan kepada Mahkamah bahwa Kesepakatan Bersama antara 9 (sembilan) Kementerian dan/atau Lembaga Negara tentang Standar Operasional Prosedur Koordinasi Antar-instansi dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia tertanggal 14 Oktober 2024 (vide Bukti PK II – 1), disepakati secara bersama bertujuan untuk menciptakan sinergi yang efektif antar instansi penegak hukum dengan memastikan konsistensi dalam prosedur pemeriksaan kapal di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan kapal, agar setiap pemeriksaan yang dilakukan tepat sasaran dan mampu secara efektif mencegah serta menindak pelanggaran tindak pidana. 278 Dapat dijelaskan pula bahwa ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama antara 9 (sembilan) Kementerian dan/atau Lembaga Negara tentang Standar Operasional Prosedur Koordinasi Antar-instansi dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (vide Bukti PK II – 1), antara lain meliputi koordinasi antar-instansi dalam pelaksanaan pemeriksaan kapal di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia serta interoperabilitas data dan informasi terkait keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Selengkapnya Kesepakatan Bersama antara 9 (sembilan) Kementerian dan/atau Lembaga Negara tentang Standar Operasional Prosedur Koordinasi Antar-instansi dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana terlampir (vide Bukti PK II – 1). V. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Menurut Kementerian Perhubungan, siapa yang semestinya menangani kasus konkret sebagaimana yang dialami Pemohon? Kementerian Perhubungan memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa permasalahan konkrit yang dialami oleh KM Suryani Ladjoni milik PT Pelayaran Bintang Timur (in casu Pemohon) yang diduga melakukan pelanggaran adminstratif maupun dugaan tindak pidana di bidang pelayaran yang dinilai oleh Bakamla tidak memiliki sertifikat CLC Bunker (Civil Liability Convention for Bunker Oil Pollution Damage) dan perangkat keselamatan kedaluwarsa, dapat Menteri Perhubungan sampaikan bahwa KM Suryani Ladjoni yang bertolak dari Dermaga IV Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Bontang pada tanggal 30 Juli 2024, telah diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Nomor: SPB.IDBIT.0724.0000265 tertanggal 30 Juli 2024 oleh Syahbandar (Harbour Master), dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Bitung. Dimana diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) tersebut oleh KSOP kelas I Bitung didasarkan pada Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh Nakhoda (Master Sailing Declaration) KM Suryani Ladjoni a.n Stefanus Salabila tertanggal 30 Juli 2024 pukul 14.31 WITA. 279 Sehingga dengan terbitnya Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) tersebut, KM Suryani Ladjoni telah dapat dinyatakan laiklaut dan diizinkan untuk berlayar. Bahwa dalam hal ditemukenali oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Patroli Pukat Manguni-IV/24 pada koordinat 01ͦ 54’ 09” Utara dan 125ͦ 02’ 29” Timur di perairan Pulau Talise pada 31 Juli 2024, beberapa dugaan pelanggaran adminstratif maupun dugaan tindak pidana di bidang pelayaran yang dilakukan oleh KM Suryani Ladjoni milik PT Pelayaran Bintang Timur (in casu Pemohon) berupa KM Suryani Ladjoni dinilai oleh Bakamla tidak memiliki sertifikat CLC Bunker (Civil Liability Convention for Bunker Oil Pollution Damage) dan perangkat keselamatan kedaluwarsa, maka kewenangannya pengawasan dan penegakan hukmnya berada di Kementerian Perhubungan. Dimana dalam hal, pelanggaran yang ditemukan bersifat administratif pelayaran, penanganan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kewenangannya melalui pembinaan atau pengenaan sanksi administratif. Namun, dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana pelayaran, maka dilakukan upaya penegakan hukum melalui mekanisme penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. [2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Pemberi Keterangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK II-1 sebagai berikut: 1. Bukti PK II- 1 : Fotokopi Kesepakatan Bersama antara 9 (sembilan) Kementerian dan/atau Lembaga Negara tentang Standar Operasional Prosedur Koordinasi Antar-Instansi dalam rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia tanggal 14 Oktober 2024. [2.13] Menimbang bahwa Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), dan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah masing- masing pada tanggal 12 Maret 2026 dan 13 Maret 2026, yang pada pokoknya 280 menyampaikan sebagai berikut: KESIMPULAN TERTULIS PEMOHON I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”) yang berbunyi sebagai berikut; Pasal 24A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu." 2. Bahwa kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga diatur dalam; a. Pasal 29 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5076) (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang menyatakan; "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 1) Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 281 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 70, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5226) (untuk selanjutnya disebut “UU MK”); menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI No. 5234) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 12/2011”) jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 No. 183, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6398) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang- Undang No. 13 Tahun 2022 (Lembaran egara RI Tahun 2022 No. 143, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6801) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut “UU P3”) yang menyatakan: "Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 3) Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (untuk selanjutnya disebut “PMK 7/2025”) berbunyi: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk 282 pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”; 3. Bahwa berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan- ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), yang berarti Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi menjaga agar undang-undang yang secara hierarkis berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (the protector of the democracy) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), yang berarti Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dan kewajiban untuk menjaga prinsip serta nilai- nilai hak asasi manusia dan demokrasi; 5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung demokrasi (the protector of democracy) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), MK berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang- Undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum; 6. Bahwa terdapat kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait tolok ukur atau batu uji dalam permohonan pengujian formil. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, pada pokoknya batu uji dalam pengujian formil diperluas dan tidak hanya terbatas pada pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 saja, namun termasuk pula berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan pembentukan peraturan perundang- undangan. Adapun selengkapnya kaidah hukum dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut: “Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib 283 DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945; Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang- Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formilprosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang- undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” (Vide: Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 halaman 82-83). 7. Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (selanjutnya disebut “UU Kelautan”) sehingga berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yaitu melakukan pengujian sebuah produk undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam hal permohonan a quo adalah Permohonan Uji Materiil Atas adalah Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan: “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: e. Perorangan warga negara Indonesia; f. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang; g. Badan hukum publik atau privat; h. Lembaga negara”; 284 2. Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”; 3. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PMK 7/2025, dijelaskan lebih lanjut mengenai Pihak yang dapat dikualifikasi sebagai pemohon, yaitu: “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: 1) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; 2) Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; 3) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau 4) Lembaga negara.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 apabila: a) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang– Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 5. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat dan perseorangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) PMK 7/2025 di atas dapat menjadi Pemohon dalam perkara a quo yang mana dalam hal ini diwakili oleh Lukman Ladjoni selaku Direktur Utama PT Surya Bintang Timur selaku pihak yang berhak mewakili perseroan dimata hukum berdasarkan; 285 a. Pasal 11 Ayat 6 Akta Pendirian PT Surya Bintang Timur Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 1 September 1998, yang dibuat di hadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang memberikan hak kepada Direktur Utama untuk mewakili perseroan; b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 36 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Gatot Triwaluyo, S.H., Notaris di Surabaya mengenai susunan Direksi, Komisaris, dan peralihan saham telah dicatat secara sah dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU- 0196790.AH.01.11.TAHUN 2021, yang menetapkan Tuan LUKMAN LADJONI sebagai Direktur Utama PT. PELAYARAN SURYA BINTANG TIMUR; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), ditegaskan bahwa: a. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan; b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. 7. Bahwa dengan demikian, Lukman Ladjoni selaku Direktur Utama memiliki kewenangan hukum langsung (atributif) untuk mewakili dan bertindak atas nama Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk memberikan kuasa kepada Advokat untuk bertindak mewakili Perseroan dalam proses hukum; 8. Bahwa adapun penjelasan tentang kedudukan hukum Pemohon adalah sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon merupakan Perseroan Terbatas yang secara hukum juga merupakan Badan Hukum Privat, yang bergerak dibidang pelayaran niaga nasional dan pengangkutan laut; b. Bahwa Pemohon dalam menjalankan usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum telah memiliki NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120202362825 dan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor BXXV-28/AL.58 Tanggal 20 Januari 2003 dan BERITA ACARA HASIL EVALUASI SIUPAL / SIOPSUS Nomor: AL.010/330/DA-2025 Tanggal: 14 Maret 2025; 286 c. Bahwa Pemohon memiliki sebuah kapal berbendera Indonesia dengan nama “KM. Suryani Ladjoni” berdasarkan Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 4697 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta dengan spefikasi; viii. Panjang : 85,41meter ix. Lebar : 13,00meter x. Dalam : 7,50meter xi. Tonase Kotor (GT) : 2226 xii. Tonase Bersih (NT) : 1277 xiii. Tanda Selar : GT. 2226 No. 2137/Ka xiv. Tahun Pembuatan : 1977 d. Bahwa pada sekitar tanggal 31 Juli 2024 kapal milik perusahaan pemohon tersebut telah ditangkap oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam “Operasi Pukat Manguni IV-24” berdasarkan Surat Perintah Ad Hock Nomor: SPAH-02/MSC 32-03/OPS PUKAT MANGUNI IV – 24 tertanggal 31 Juli 2024 atas dasar temuan administratif seperti tidak adanya sertifikat CLC Bunker dan perangkat keselamatan kedaluwarsa, yang tidak tergolong pelanggaran pidana, melainkan pelanggaran administrative; e. Bahwa petugas Badan Keamanan Laut dalam Surat Perintah a quo memerintahkan kepada Nahkoda KM. Suryani Ladjoni untuk “selambat- lambatnya jam 06.00 WITA, tanggal 1 Agustus 2024 kapal anda harus sudah bertolak menuju Pelabuhan Bitung dimana akan diadakan pemeriksaan lebih lanjut; f. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 11.55 WITA bertempat di Kantor Satrol Lantamal VII Bitung berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kapal, Dokumen, dan Barang Bukti Nomor BA/268/VII/2024 dilakukan serah terima barang bukti dari Satrol Lantamal VII kepada Nahkoda KM. Suryani Ladjoni berupa; 1) Kapal KM. Suryani Ladjoni berserta dokumen kapal dan peralatannya; 2) Nahkoda dan ABK sejumlah 17 orang. g. Bahwa penahanan kapal oleh Badan Keamanan Laut tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil dan operasional, tetapi juga merugikan secara konstitusional hak-hak Pemohon selalu pemilik kapal 287 sebagai subjek hukum dalam memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; h. Bahwa kerugian Materiil Pemohon yang dapat Pemohon rincikan adalah sebagai berikut; a. Lost Profit sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya didapatkan perusahaan milik Pemohon dari Order Kerja Angkutan Laut berupa pupuk dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dimana pekerjaan tersebut dibatalkan oleh PT Pupuk Indonesia karena keterlambatan kedatangan KM. Suryani Ladjoni dari tanggal laycan yang sudah ditentukan sebagai akibat dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut terhadap KM. Suryani Ladjoni (Vide Surat PT Pupuk Indonesia Nomor 24695/A/PJ/C0202/ET/2024 tertanggal 09 Agustus 2024); b. Kerugian bahan bakar KM. Suryani Ladjoni sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) berupa konsumsi bahan bakar minyak selama perjalanan dari lokasi penangkapan oleh Badan Keamanan Laut hingga saat berlabuh di Lantamal VIII Manado. i. Bahwa adapun kerugian Immateriil yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut; 1) Rusaknya nama baik perusahaan dan hilangnya value bisnis perusahaan milik Pemohon dimata dunia pelayaran pada umumnya dan dimata dunia bisnis angkutan laut pada khususnya; 2) Kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis dan peluang kerja berikutnya. 3) Timbulnya tekanan psikologis serta hilangnya rasa aman dan kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. 9. Bahwa berdasarkan hal – hal yang menjadi dasar Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang- undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana 288 yang tertuang juga ada pada pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 4 PMK 7/2025. Dengan demikian, permohonan ini diajukan sebagai bentuk ikhtiar konstitusional untuk memastikan bahwa segala norma hukum yang berlaku tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum sebagaimana dikehendaki oleh UUD NRI Tahun 1945. III. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN Bahwa dalam persidangan perkara nomor 180/PUU-XXIII/2025 terdapat beberapa fakta persidangan yang dapat kami rangkum sebagai berikut; 1. Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Bahwa dalam keterangan KKP bila kita cermati justru semakin memperjelas dalil Pemohon dimana KKP menegaskan dirinya sebagai leading sector pemberantasan IUU Fishing, memiliki PPNS sendiri, serta mampu menjalankan patroli mandiri dan penegakan hukum sendiri. 2. Keterangan Kementerian Perhubungan Bahwa Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran yang bersifat sipil-administratif merupakan kewenangan atributif Kemenhub melalui KPLP, PPLP, dan Syahbandar, termasuk penyidikan tindak pidana pelayaran oleh PPNS Perhubungan. 3. Keterangan Kepolisian Republik Indonesia Bahwa keterangan Polri juga memperlihatkan hal yang sama yang menegaskan bahwa memang ada tumpeng tindih kewenangan dalam penegakan hukum di laut berupa; a. Polri menegaskan bahwa fungsi penyidikan pidana adalah mandat konstitusional yang bersumber dari Pasal 30 ayat (4) UUD 1945; b. Bakamla bukanlah penyidik serta tidak memiliki kewenangan penyidikan penuh 4. Keterangan TNI Angkatan Laut Bahwa hal yang sama juga tampak dari keterangan TNI AL dan Bakamla dalam perkara konkret KM Suryani Lajoni dimana Bakamla mengakui melakukan penghentian, pemeriksaan, memerintahkan kapal berlabuh, lalu menyerahkan perkara kepada TNI AL. TNI AL kemudian melakukan 289 penyelidikan dan menyimpulkan bahwa pelanggaran yang ada bersifat administratif. 5. Keterangan Ahli Laksamana Muda (Purn) Soleman B. Ponto Ahli Laksamana Muda (Purn) Soleman B. Ponto dalam keterangannya dimuka persidangan menyatakan beberapa hal sebagai berikut; a. kewenangan Bakamla menciptakan legal limbo, karena Bakamla dapat melakukan pencegahan, penindakan, penangkapan, dan penyerahan, tetapi bukan penyidik, sehingga tindakannya tidak memiliki pijakan yang utuh dalam sistem hukum acara pidana. Ketika perkara diserahkan kepada instansi lain, dapat terjadi penolakan, kebingungan kewenangan, dan ketidakpastian tanggung jawab; b. tidak ada kekosongan hukum di laut, karena semua jenis pelanggaran di laut telah diatur dalam undang-undang sektoral masing-masing dengan instansi penyidik masing-masing; c. solusi konstitusional yang ditawarkan bukan memperluas kewenangan Bakamla, melainkan mengembalikannya pada fungsi koordinasi seperti Bakorkamla. 6. Keterangan Ahli Prof. Arie Afriansyah, S.H., MIL, Phd. Ahli Prof. Arie Afriansyah, S.H., MIL, Phd. dalam keterangannya dimuka persidangan menyatakan beberapa hal sebagai berikut; a. Bakamla diposisikan sebagai koordinator dan pelaksana tindakan awal, bukan pemegang kewenangan penyidikan penuh; b. Perlunya penegasan terhadap; - pembacaan terpadu terhadap Pasal 59, Pasal 61, dan Pasal 62 UU Kelautan; - penegasan batas upaya paksa; - penegasan SOP serah-terima; - penjelasan jalur administratif dan pidana; - harmonisasi kelembagaan; serta - kontrol yudisial atas seluruh tindakan yang bersifat paksa. IV. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN 1. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian persidangan, keterangan para pihak, keterangan ahli, pertanyaan dan pendalaman Majelis Hakim, serta 290 fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon berkesimpulan bahwa permohonan a quo telah memperlihatkan secara terang adanya persoalan konstitusional yang nyata dalam pengaturan kewenangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), khususnya sebagaimana termuat dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 2. Bahwa sejak awal persidangan, Mahkamah telah menangkap bahwa penegakan hukum di laut Indonesia bukanlah persoalan sederhana. Laut Indonesia merupakan ruang multi-rezim yang mempertemukan berbagai rezim hukum sekaligus, mulai dari pelayaran, perikanan, kepabeanan, imigrasi, lingkungan, hingga keamanan negara. Dalam ruang yang demikian kompleks, negara memang membutuhkan koordinasi. Namun justru karena kompleksitas itulah, setiap kewenangan penegakan hukum harus dirumuskan secara lebih tegas, lebih tertib, dan lebih akuntabel. Negara hukum tidak boleh membiarkan ruang abu-abu kewenangan, terlebih bila menyangkut tindakan yang secara nyata membatasi kebebasan bergerak subjek hukum; 3. Bahwa dari keterangan Presiden, DPR, KKP, Kemenhub, Bakamla, TNI AL, Polri, hingga keterangan ahli, terungkap satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa memang terdapat tumpang tindih kewenangan, tumpang tindih patroli, perbedaan standar pemeriksaan, pemeriksaan berulang, dan ketidakjelasan alur penanganan perkara di laut yang dapat dilihat dari keterangan Para Pihak yang terungkap di persidangan sebagai berikut; a. Kementerian Kelautan dan Perikanan Bahwa dalam keterangan KKP bila kita cermati justru semakin memperjelas dalil Pemohon dimana KKP menegaskan dirinya sebagai leading sector pemberantasan IUU Fishing, memiliki PPNS sendiri, serta mampu menjalankan patroli mandiri dan penegakan hukum sendiri. b. Kementerian Perhubungan Bahwa Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran yang bersifat sipil-administratif merupakan kewenangan atributif Kemenhub melalui KPLP, PPLP, dan 291 Syahbandar, termasuk penyidikan tindak pidana pelayaran oleh PPNS Perhubungan. Dengan demikian, dari dua kementerian tersebut saja telah tampak bahwa sistem penegakan hukum sektoral di laut sesungguhnya sudah ada, sudah berjalan, dan sudah memiliki aparat penegak hukum masing-masing. Fakta ini memperkuat pandangan bahwa persoalan utama bukanlah kekosongan hukum, melainkan fragmentasi kewenangan dan kerancuan norma. c. Kepolisian Republik Indonesia Bahwa keterangan Polri juga memperlihatkan hal yang sama yang menegaskan bahwa memang ada tumpeng tindih kewenangan dalam penegakan hukum di laut berupa; a. Polri menegaskan bahwa fungsi penyidikan pidana adalah mandat konstitusional yang bersumber dari Pasal 30 ayat (4) UUD 1945; b. Bakamla bukanlah penyidik serta tidak memiliki kewenangan penyidikan penuh Dengan demikian, dari sudut pandang Polri sendiri, Bakamla tidak dapat ditempatkan sebagai organ penegak hukum pidana yang setara dengan penyidik. Pernyataan ini justru menguatkan dalil Pemohon bahwa kewenangan Bakamla harus dimaknai secara terbatas, dan tidak dapat dibiarkan berkembang menjadi kewenangan penegakan hukum yang bersifat koersif tanpa dasar hukum acara yang jelas. d. TNI Angkatan Laut Bahwa hal yang sama juga tampak dari keterangan TNI AL dan Bakamla dalam perkara konkret KM Suryani Lajoni dimana Bakamla mengakui melakukan penghentian, pemeriksaan, memerintahkan kapal berlabuh, lalu menyerahkan perkara kepada TNI AL. TNI AL kemudian melakukan penyelidikan dan menyimpulkan bahwa pelanggaran yang ada bersifat administratif. 4. Bahwa dari apa yang dialami oleh KM Suryani Ladjoni ini terlihat bahwa Bakamla menjalankan tindakan yang secara substansi bukan semata koordinasi administratif, melainkan sudah masuk ke wilayah tindakan paksa awal terhadap kapal. Persoalannya, tindakan seperti menghentikan kapal, 292 memeriksa kapal, memaksa kapal berlabuh, membawa kapal, dan menyerahkan kapal kepada instansi lain adalah tindakan yang dalam praktik hukum nyata membatasi kebebasan bergerak dan mempengaruhi hak hukum subjek hukum di laut. Tindakan demikian tidak bisa dipandang ringan sebagai tindakan administratif biasa. 5. Bahwa dapat disimpulkan di sinilah letak persoalan konstitusional dari norma yang diuji. Pasal 63 ayat (1) huruf b memberi kewenangan kepada Bakamla untuk menghentikan dan memeriksa kapal. Dalam teori dan praktik penegakan hukum, tindakan menghentikan dan memeriksa kapal merupakan tindakan penegakan hukum awal yang bersifat koersif. Namun undang-undang yang sama tidak menempatkan Bakamla sebagai penyidik. Ketiadaan status penyidik ini kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar yang juga ditangkap oleh Majelis Hakim: apakah tindakan tersebut merupakan tindakan administratif, tindakan penegakan hukum, atau upaya paksa pro justitia. Jika tindakan itu termasuk penegakan hukum, maka harus ada dasar kewenangan, batas tindakan, prosedur, dan kontrol yudisial yang jelas. Jika tidak, maka negara telah menciptakan ruang tindakan koersif tanpa kerangka hukum acara yang memadai; 6. Bahwa keterangan Ahli Prof. Arie Afriansyah semakin menunjukkan adanya persoalan terkait keberadaan Bakamla dalam penegakan hukum di laut, hal ini dapat dilihat dari keterangan Ahli Prof Arie Afriansyah berikut: a. Bahwa sekalipun Ahli Prof. Arie Afriansyah berupaya mempertahankan keberadaan Bakamla dengan konsep maritime interdiction, ahli pada akhirnya juga mengakui bahwa Bakamla diposisikan sebagai koordinator dan pelaksana tindakan awal, bukan pemegang kewenangan penyidikan penuh; b. Bahwa Ahli Prof. Arie Afriansyah juga mengakui perlunya pembacaan terpadu Pasal 59, Pasal 61, dan Pasal 62; perlunya penegasan batas upaya paksa; perlunya SOP serah-terima; perlunya penjelasan jalur administratif dan pidana; perlunya harmonisasi kelembagaan; serta perlunya kontrol yudisial atas seluruh tindakan yang bersifat paksa. 7. Bahwa pengakuan-pengakuan dari Ahli Prof. Arie Afriansyah tersebut sesungguhnya memperlihatkan bahwa norma yang ada sekarang belum cukup jelas dan belum cukup lengkap untuk menjamin kepastian hukum. 293 Dengan kata lain, keterangan ahli pemerintah sendiri justru memperkuat dalil Pemohon bahwa norma yang diuji tidak dapat dibiarkan berdiri tanpa koreksi konstitusional; 8. Bahwa keterangan Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto selaku Ahli yang dihadirkan Pemohon bahkan menempatkan persoalan ini lebih tegas lagi dimana menurut beliau, kewenangan Bakamla menciptakan legal limbo, karena Bakamla dapat melakukan pencegahan, penindakan, penangkapan, dan penyerahan, tetapi bukan penyidik, sehingga tindakannya tidak memiliki pijakan yang utuh dalam sistem hukum acara pidana. Ketika perkara diserahkan kepada instansi lain, dapat terjadi penolakan, kebingungan kewenangan, dan ketidakpastian tanggung jawab; 9. Bahwa Ahli Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto juga menegaskan bahwa tidak ada kekosongan hukum di laut, karena semua jenis pelanggaran di laut telah diatur dalam undang-undang sektoral masing-masing dengan instansi penyidik masing-masing. Oleh sebab itu, solusi konstitusional yang ditawarkan bukan memperluas kewenangan Bakamla, melainkan mengembalikannya pada fungsi koordinasi seperti Bakorkamla; 10. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sendiri berulang kali meminta penjelasan tambahan, data koordinasi nyata, bentuk koordinasi, siapa yang memimpin koordinasi, siapa yang bertanggung jawab saat terjadi pelanggaran, dan instansi mana yang sesungguhnya berwenang dalam kasus konkret. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang diajukan Pemohon bukan persoalan hipotesis, bukan pula sekadar persoalan teknis administratif, tetapi menyentuh inti dari kepastian hukum dalam desain penegakan hukum di laut; 11. Bahwa Majelis Hakim juga memberikan sinyal yang sangat penting. Hakim secara tegas menekankan bahwa semua upaya paksa penegakan hukum dapat diuji melalui praperadilan, dan tidak terbatas hanya pada tindakan penyidik dalam pengertian sempit. Penegasan ini menunjukkan bahwa Mahkamah memandang tindakan seperti penghentian, pemeriksaan, pengejaran, pengamanan, dan tindakan sejenis di laut bukan sekadar tindakan administratif biasa, melainkan tindakan yang dapat mempengaruhi hak subjek hukum dan karenanya harus berada dalam kerangka kontrol 294 hukum yang jelas. Sinyal ini secara langsung menguatkan dalil Pemohon bahwa norma yang memberi kewenangan melakukan tindakan koersif tanpa kejelasan status hukum pelaksana dan tanpa batas yang tegas adalah norma yang bertentangan dengan prinsip negara hukum; V. ANALISA HUKUM 1. Bahwa dari seluruh fakta persidangan dan Analisa fakta persidangan yang telah kami sampaikan diatas maka terbentuk kesimpulan besar, yaitu; a. Pasal 59 ayat (3) menimbulkan ketidakjelasan antara patroli keamanan sebagai fungsi pengawasan atau patroli sebagai pintu masuk tindakan penegakan hukum sehingga dengan demikian Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; a. Pasal 61 menempatkan Bakamla dalam fungsi koordinasi dan pengawasan tanpa batas relasi yang tegas dengan lembaga penegak hukum lain, sehingga membuka ruang tumpang tindih kewenangan sehingga dengan demikian Pasal 61 UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; b. Pasal 62 huruf c, dengan rumusan “tindakan lain menurut hukum”, merupakan norma terbuka yang terlalu luas, multitafsir, dan berpotensi menjadi pintu perluasan kewenangan tanpa batas yang pasti sehingga dengan demikian Pasal 62 huruf c UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; c. Pasal 63 ayat (1) huruf b, yang memberi kewenangan menghentikan dan memeriksa kapal, secara substansi memberi kewenangan 295 tindakan yang bersifat upaya paksa kepada lembaga yang bukan penyidik dan tidak ditempatkan secara tegas dalam kerangka hukum acara pidana sehingga dengan demikian Pasal 63 Ayat (1) UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Bahwa keseluruhan norma tersebut, apabila dibaca sebagaimana adanya sekarang, telah menimbulkan keadaan di mana kewenangan negara dijalankan dalam ruang batas yang kabur, antar lembaga saling bersinggungan tanpa garis yang tegas, dan subjek hukum di laut berhadapan dengan tindakan negara tanpa kepastian mengenai siapa sesungguhnya yang berwenang, berdasarkan prosedur apa, dan dalam kerangka hukum acara yang mana. Keadaan demikian jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, dan due process of law yang dijamin oleh UUD 1945; VI. KESIMPULAN 1. Bahwa dari sudut pandang Pemohon, Mahkamah Konstitusi patut menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai memberikan kewenangan penegakan hukum yang bersifat koersif atau upaya paksa kepada Bakamla tanpa kejelasan status penyidikan, tanpa batas tindakan yang tegas, dan tanpa mekanisme hukum acara yang jelas; 2. Bahwa jika Mahkamah tidak membatalkan norma tersebut seluruhnya, maka setidak-tidaknya Mahkamah perlu memberi tafsir konstitusional bahwa Bakamla hanya dapat dimaknai sebagai lembaga koordinasi dan pengawasan keamanan laut, serta pelaksana tindakan awal administratif yang tidak boleh berkembang menjadi kewenangan penyidikan atau upaya paksa di luar kontrol hukum yang tegas sehingga dengan demikian, koreksi konstitusional atas norma a quo bukanlah upaya melemahkan keamanan laut nasional, melainkan justru upaya 296 menempatkan penegakan hukum laut Indonesia di atas fondasi yang benar: jelas kewenangannya, tertib prosedurnya, tegas pertanggungjawabannya, dan tunduk pada pengawasan hukum; 3. Bahwa dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan bukanlah ketentuan biasa, melainkan ketentuan tersebut mengatur terkait pembentukan system pertahanan laut dan penggunaan kekuatan negara di wilayah laut dan perairan yurisdiksi nasional. Ketentuan ini menyentuh aspek fundamental yang mana seharusnya secara jelas harus diatur di dalam suatu Undang- Undang, dan bukanlah didelegasikan secara luas hanya dengan mengacu kepada Peraturan Presiden; 4. Bahwa keberadaan Badan Keamanan Laut tanpa adanya regulasi dari Undang-Undang dan tidak jelasnya batasan wewewang Badan Keamanan Laut dengan institusi yang berwenang di laut yang jelas pembentukannya berdasarkan Undang-Undang masing-masing yang telah jauh ada sebelum terbentukanya Badan Keamanan Laut telah menimbulkan dampak Konstitusional berupa; 1. Menimbulkan ketidakpastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945); 2. Melanggar hak konstitusional pemohon atas perlindungan dan rasa aman; 3. Menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum; 4. Berpotensi terjadi abuse of power oleh lembaga non penyidik. 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut kerugian konstitusional Pemohon bersifat nyata, spesifik, dan actual sebagaimana yang telah kami buktikan pada point-point yang kami sampaikan dan jelas mengancam hak kami selaku Pemohon atas kepastian Hukum dan perlindungan Hukum yang bersifat adil. VII. HAL-HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUS (PETITUM) Berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan prinsip Negara Hukum (Rechstaat), perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, 297 Kepastian Hukum, dan Konsistensi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi maka kami selaku Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonan ini untuk memutus permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan materi Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnyaEx Aequo Et Bono KESIMPULAN TERTULIS PRESIDEN I. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Bahwa Pemerintah tetap pada pendiriannya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat keberlakuan norma-norma a quo yang dimohonkan dimaksud, dengan penjelasan yang pada intinya sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang dijadikan Pemohon sebagai batu uji, tidak dapat dijadikan sebagai dalil adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dalam pengujian pasal-pasal UU Kelautan sehingga Pemohon jelas tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 2. Bahwa tidak terdapat hak dan/atau kewenangan Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Bahwa Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 tetap melekat pada Pemohon dengan tidak terkurangi 298 maupun terhalangi sedikit pun dengan keberlakuan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. 3. Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang a quo, kjarena Pemohon hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut atau peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam permohonan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). II. Keterangan Pemerintah Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, telah Pemerintah tanggapi melalui Keterangan Presiden pada tanggal 1 Desember 2025 yang pada intinya: A. Bahwa kronologis penindakan hukum terhadap KM. Suryani Ladjoni yang merupakan kapal milik Pemohon yaitu terjadi pada saat Bakamla melaksanakan patroli mandiri “PUKAT MANGUNI-IV/24” terdeteksi satu buah kapal KM Suryani Ladjoni dan secara pandangan visual kondisi berkarat dan kropos sehingga diduga tidak laik laut dan dikhawatirkan berdampak negatif pada keselamatan pelayaran, dan kemudian dilakukan tindakan penghentian, pemeriksaan, penggeledahan, dan penangkapan, kemudian dari hasil pemeriksaan sebagian besar merupakan pelanggaran hukum terkait keselamatan laut. Selanjutnya penindakan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KM Surayani Ladjoni dengan cara- cara yang sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) UU Kelautan yaitu dengan 299 memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang dalam hal ini TNI Angkatan Laut yang berdasarkan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. B. Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan “Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945”. Perlu Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bakamla dalam pelaksanaan operasionalnya memegang fungsi komando dan kendali, yang mensinergikan instansi-instansi penegak hukum di laut meliputi instansi terkait dan instansi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Ruang lingkup penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bakamla tidak sampai mencakup tahap penyidikan, atau sampai mengambil alih peran Polri dalam penegakan hukum tetapi meliputi pengumpulan data dan informasi, penindakan, dan penyerahan hasil penindakan; 3) Bakamla selanjutnya menyerahkan hasil penindakan kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut, yang dilakukan dalam waktu segera kepada instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4) Bahwa dalam rangka penegakan hukum tersebut, Bakamla mengoordinasikan pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum kepada TNI Angkatan Laut, Polri (Direktorat Kepolisian Perairan), Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). C. Terhadap dalil Pemohon juga mendalilkan bahwa “Pasal 61 UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan Pasal 30 ayat (4) 300 UUD NRI 1945, serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1) bahwa terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki aset patroli di laut, yaitu TNI-AL, Polri/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan- Direktorat Jenderal Bea-Cukai, dan Bakamla, dari berbagai lembaga tersebut belum terintegrasi, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, kehadiran Bakamla diperlukan dalam rangka menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; 2) Bakamla dan instansi terkait dapat melakukan patroli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara sinergi melalui rencana Patroli nasional yang disusun dan disepakati bersama, dan dalam pelaksanaan Patroli, Bakamla dan instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan secara selektif dengan pertimbangan dugaan pelanggaran, kelancaran pelayaran, atau data dari sistem informasi terhadap kapal, instalasi, bangunan, dan pulau buatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan setiap pemeriksaan dicatat melalui Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut. D. Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan “Pasal 62 huruf c UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa Pengaturan administratif dan teknis dalam Pasal 62 huruf c UU Kelautan memperkuat prinsip ini dengan menyediakan kerangka hukum untuk pengelolaan sumber daya laut, mekanisme perizinan, dan penegakan aturan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku dan negara, sehingga Pasal 62 huruf c justru mengimplementasikan prinsip negara hukum, bukan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 301 2) Bahwa ketentuan teknis dalam UU Kelautan yang mengatur pemanfaatan ruang laut dan kegiatan kelautan dapat dipandang sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang mendukung terciptanya lapangan kerja dan penghidupan yang layak di sektor kelautan. Dengan demikian, pengaturan tersebut bersifat pro-ekonomi sosial dan sejalan dengan tujuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. E. Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan “Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, serta sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Bahwa Pengaturan teknis dalam Pasal 63 yang mengatur aspek operasional kelautan memperkuat pelaksanaan prinsip ini dengan menyediakan kerangka hukum untuk tata kelola, perizinan, dan penegakan aturan di laut sehingga, Pasal 63 bersifat implementatif dan konsisten dengan prinsip negara hukum. Ketentuan dalam Pasal 63 yang mengatur pemanfaatan ruang laut, kegiatan ekonomi kelautan, atau mekanisme pengelolaan dapat dilihat sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang mendukung terciptanya lapangan kerja dan penghidupan layak di sektor maritim, sehingga sejalan dengan tujuan Pasal 27 ayat (2). Ketentuan administratif dan prosedural dalam Pasal 63 memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan perlakuan setara, transparansi, dan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat pesisir, sehingga mendukung pemenuhan hak konstitusional tersebut. Pengaturan kelautan yang memuat aspek keselamatan, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi dapat memperkuat kemampuan nasional menjaga kedaulatan dan keamanan maritim serta memfasilitasi peran serta masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional tentang pertahanan negara 2) Bahwa secara sistematik dan fungsional Pasal 63 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2014 dapat dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 302 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, dan merupakan norma pelaksana yang menerjemahkan prinsip-prinsip konstitusional ke dalam kebijakan teknis kelautan. Selama penerapan pasal tersebut menjunjung kepastian hukum, nondiskriminasi, perlindungan hak asasi, dan kepentingan pertahanan negara, tidak terdapat pertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. III. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Ahli Pemohon Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Februari 2026 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 180/PUU-XXIII/2025, Ahli Pemohon Soleman Bawangungnusa Ponto, pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa evolusi penjagaan di laut sejak era kolonial, era kemerdekaan, era Undang-Undang Nomor 6/1996, kemudian era Undang-Undang 17/2008 di sini kita muncul coast guard, tapi tidak terrealisasi, lalu Undang-Undang 32, muncul Bakamla yang overlapping kewenangan, lalu lahir kembali Undang- Undang Nomor 66/2024 dimana Pasal 276 itu jelas bahwa penegakan hukum di laut adalah menteri. Ini menghapus coast guard yang ada di Undang-Undang 17/2008. Permasalahan kronis 2008-2024. Tumpang-tindih kewenangan, ketidakjelasan konsep coast guard, multilembaga patroli tanpa satu garis komando, konflik fungsi antara penegakan hukum pidana dan kedaulatan, ketidakpastian hukum bagi pelaku pelayaran nasional dan internasional Terhadap keterangan Ahli Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa Bakamla bukan pengganti instansi penegak hukum sektoral, melainkan simpul operasional yang menyinergikan penegakan hukum di laut. Penegakan hukum maritim di Indonesia kompleks, melibatkan banyak instansi. Bakamla hadir mengonsolidasikan dan menyinergikan patroli keamanan laut, antara lain: a. Pembagian Fungsi TNI & Bakamla, TNI fokus pertahanan negara (Pasal 58 ayat 2), Bakamla penegakan hukum dan patroli keamanan (Pasal 59 ayat 3). 303 b. Mandat Patroli Keamanan & Keselamatan Pasal 61 UU 32/2014: Patroli keamanan dan keselamatan di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia. c. Konstruksi Maritime Interdiction, Kewenangan (Pasal 63): Penghentian, pemeriksaan, pengamanan awal, penyerahan kapal untuk proses hukum lanjut. d. Hubungan dengan Penyidik di Laut Bakamla sebagai garda depan pengamanan awal; penetapan tersangka dan proses pidana oleh penyidik sektoral. e. Sinergi Patroli & Multidoor Legal System Model: "Synergised Patrol with Multidoor Legal System"-patroli terintegrasi, penanganan hukum plural. 2. Bahwa Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b berpotensi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai ‘memberikan kewenangan penyidikan dan penangkapan di luar sistem hukum acara pidana nasional’. Terhadap keterangan Ahli Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa dalam perspektif hukum acara pidana, konsep “penegak hukum/penyidik” pada pokoknya merujuk pada pejabat yang diberi kewenangan undang-undang untuk melakukan penyidikan (membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka) berikut tindakan-tindakan acara yang melekat padanya. Kewenangan Bakamla untuk melakukan penghentian, pemeriksaan, pengamanan/penahanan awal, dan penangkapan dalam konteks operasional laut pada dasarnya dapat dipahami sebagai bantuan teknis dan pengamanan awal (interdiksi) yang kemudian harus segera dihubungkan dengan penyidik berwenang. Ketika Bakamla menggunakan kewenangannya, dilakukan koordinasi cepat dengan penyidik sektoral yang relevan; sementara penetapan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup tetap merupakan domain penyidik, bukan Bakamla. Dengan demikian, Bakamla tidak “mengambil alih” fungsi penyidikan, melainkan memastikan proses hukum dapat dimulai dan berjalan pada jalur yang benar. 304 Jika kemudian ada argumen bahwa kewenangan interdiksi Bakamla menimbulkan ketidakpastian hukum, analogi yang relevan dapat dilihat pada kewenangan PPATK. Dalam rezim pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta pendanaan terorisme, PPATK dapat melakukan pembekuan sementara transaksi/rekening dalam jangka waktu tertentu ketika ada dugaan pelanggaran; setelah itu PPATK menyerahkan hasil analisis/temuan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan) yang berwenang. Logikanya sama: ada institusi yang diberi kewenangan tindakan awal yang bersifat preventif-interdiktif demi melindungi kepentingan hukum yang lebih besar, namun proses pidana substantif tetap dilakukan oleh penyidik. Ini menunjukkan bahwa desain “tindakan awal + serah terima ke penyidik” bukanlah anomali terhadap negara hukum. IV. Keterangan Ahli Presiden Bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Maret 2026 dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli Presiden Perkara 180/PUU- XXIII/2025, Ahli Presiden Prof. Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D., pada intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Terkait Kompleksitas Kegiatan di Wilayah Laut Kompleksitas kegiatan tersebut secara konseptual menuntut keragaman regulasi. Negara tidak cukup hanya mengatur “laut” sebagai satu rezim tunggal, karena objek yang diatur berbeda-beda: keselamatan pelayaran, pengelolaan sumber daya ikan, perlindungan lingkungan, kepabeanan, imigrasi, hingga penanggulangan kejahatan transnasional. Oleh sebab itu, kebutuhan regulasi khusus lahir untuk memastikan tiga tujuan yang saling terkait: ketertiban, keselamatan, dan keamanan bagi semua pengguna laut. Regulasi yang spesifik juga diperlukan agar aktivitas ekonomi yang sah tidak terganggu oleh pemeriksaan yang sewenangwenang, namun pada saat yang sama negara tetap mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Penegakan hukum di laut melibatkan banyak instansi. Instansi yang memiliki armada kapal dan beroperasi langsung di laut antara lain: Bakamla (patroli) keamanan dan keselamatan serta koordinasi), TNI AL (pertahanan dan dukungan penegakan hukum tertentu), Polri—Polairud (penegakan 305 hukum pidana umum di perairan sesuai kewenangan), KKP—PSDKP (pengawasan dan penindakan di bidang perikanan), Kemenhub— KPLP/Hubla (keselamatan dan keamanan pelayaran), serta Bea Cukai (penindakan kepabeanan). Instansi lain dapat berperan tanpa armada organik atau lebih dominan di darat/pelabuhan, namun tetap krusial dalam rantai penegakan hukum, seperti Imigrasi (pemeriksaan orang dan dokumen perjalanan), Kejaksaan (penuntutan), pengadilan, dan otoritas administratif pelabuhan (misalnya syahbandar/KSOP) dalam ranah keselamatan dan kepatuhan. Dengan ekosistem yang demikian, tantangan utamanya adalah memastikan pembagian peran yang jelas, koordinasi yang efektif, serta SOP dan akuntabilitas yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh pengguna laut. 2. Bakamla Sebagai Lembaga “Coast Guard” Bahwa terdapat beberapa negara yang dapat diperbandingkan dalam konsep coast guard, antara lain Jepang melalui Japan Coast Guard (JCG) memperlihatkan model coast guard yang kuat sebagai lembaga sipil yang sangat menekankan keselamatan pelayaran, search and rescue, dan penegakan hukum maritim. Kemudian Filipina melalui Philippine Coast Guard (PCG) relevan karena sama-sama negara kepulauan dengan tantangan maritime safety, pelanggaran perikanan, penyelundupan, dan sensitivitas geopolitik. PCG pada praktiknya diposisikan sebagai frontline agency yang menjalankan keselamatan dan keamanan maritim, penegakan hukum maritim tertentu, serta dukungan operasi lintas sektor, PCG memperlihatkan model bahwa coast guard sering bekerja sebagai platform koordinasi bukan sebagai pengganti mutlak seluruh instansi.Artinya, coast guard mengurangi fragmentasi dengan menyediakan satu aktor operasional yang dapat bertindak cepat, melakukan penghentian dan pemeriksaan awal, lalu mengarahkan tindak lanjut kepada otoritas yang tepat. Kemudian Amerika Serikat melalui United States Coast Guard (USCG) sering dianggap contoh full-service coast guard. USCG memiliki mandat luas yang mencakup keselamatan, keamanan, penegakan hukum, lingkungan, dan search and rescue, USCG menunjukkan bahwa pada negara maritim besar dengan kepentingan ekonomi dan keamanan yang luas, satu institusi coast guard yang kuat dapat menjadi tulang punggung maritime governance. Kemudian 306 Tiongkok melalui China Coast Guard (CCG) memperlihatkan dimensi yang berbeda: coast guard bukan hanya instrumen keselamatan–keamanan, tetapi juga instrumen presence dan penegakan klaim/posisi negara di ruang maritim yang sensitif. Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan Bakamla sebagai lembaga yang mencerminkan fungsi coast guard merupakan kebutuhan yang masuk akal secara tata kelola dan sejalan dengan praktik internasional. Negara kepulauan membutuhkan satu institusi yang mampu menghadirkan negara di laut, melakukan interdiksi awal yang diperlukan, mengurangi pemeriksaan berulang melalui koordinasi, dan menjamin bahwa tindak lanjut perkara berjalan melalui jalur kewenangan yang tepat 3. Kewenangan Penegakan Hukum Bakamla di Wilayah Laut Indonesia Peran Bakamla sebagai simpul koordinasi menjadi semakin penting ketika terjadi insiden yang memuat lebih dari satu pelanggaran hukum sekaligus. Dalam praktik di laut, satu kapal bisa mengandung pelanggaran pelayaran (kelaikan/dokumen), pelanggaran kepabeanan (barang selundupan), pelanggaran keimigrasian (orang tanpa dokumen), hingga tindak pidana lain. Jika setiap instansi bergerak sendiri, akan terjadi tarik- menarik kewenangan, pemeriksaan berulang, dan risiko salah penanganan barang bukti. Di sinilah Bakamla dapat menjadi penengah operasional: memastikan penghentian dan pengamanan awal dilakukan, lalu melakukan case routing kepada penyidik yang tepat misalnya perikanan ke PPNS perikanan, pelayaran ke PPNS pelayaran/otoritas terkait, kepabeanan ke Bea Cukai, tindak pidana umum ke Polri, dan seterusnya dengan tetap menjaga integritas barang bukti dan keselamatan awak/kapal. 4. Urgensi Perbaikan Tata Kelola Perbaikan tata kelola akan efektif bila disertai penguatan lembaga Coast Guard Indonesiamelalui integrasi sistem informasi, patroli, dan SOP/data governance, karena manfaatnya antara lain berkurangnya pemeriksaan berulang dan meningkatnya akuntabilitas. Bahkan opsi penguatan menempatkan penggabungan fungsi sistem informasi dan komando patroli sebagaikunci agar pengerahan aset pengawasan menjadi lebih optimal dan tepat guna. Dengan demikian, agenda perbaikan tata 307 kelola semestinya dipusatkan pada harmonisasi regulasi, perancangan hukum acara maritim yang jelas, dan penguatan fungsi coast guard yang terukur dan akuntabel. V. Kesimpulan Berdasarkan keseluruhan materi dan fakta yang terungkap di persidangan yang Pemerintah telah uraikan di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki aset patroli di laut, yaitu TNI-AL, Polri/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan-Direktorat Jenderal Bea-Cukai, dan Bakamla belum terintegrasi, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, kehadiran Bakamla diperlukan dalam rangka menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait 2. Bahwa dalam rangka penegakan hukum, Bakamla mengoordinasikan pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum kepada TNI Angkatan Laut, Polri (Direktorat Kepolisian Perairan), Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), dan Bakamla tidak mengambil alih peran POLRI dalam penegakan hukum. 3. Bahwa secara sistematis, Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan harus dibaca sebagai satu kesatuan desain penegakan hukum di laut yang terkoordinasi: Bakamla menjalankan patroli keamanan dan keselamatan, melakukan tindakan interdiksi awal (penghentian dan pemeriksaan), kemudian menyerahkan kapal kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Kerangka ini selaras dengan karakter penegakan hukum maritim yang multi-rezim dan multi-aktor serta kebutuhan negara kepulauan untuk memastikan state presence di wilayah perairan dan yurisdiksinya, termasuk melalui mekanisme hot pursuit sesuai hukum laut internasional. Dengan demikian, norma a quo tidak meniadakan kewenangan instansi lain, melainkan menata koordinasi, 308 mencegah tumpang tindih, dan mengunci jalur akuntabilitas melalui mekanisme serah terima.. 4. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh ahli Pemohon sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan Pasal yang diuji a quo, sehingga harus dikesampingkan. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemerintah pada penutup keterangan dalam pokok perkara dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan dengan amar menolak permohonan Pemohon seluruhnya. VI. Petitum Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 309 KESIMPULAN TERTULIS PIHAK TERKAIT BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) I. Pokok Permohonan. A. Bahwa Badan Keamanan Laut bukanlah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, karena Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum untuk membentuk lembaga penyidik, apalagi melakukan penahanan dan penyitaan kapal tanpa adanya pelimpahan dari penyidik resmi atau perintah pengadilan sebagaimana diwajibkan oleh hukum acara pidana; B. Bahwa tindakan Badan Keamanan Laut dalam menahan dan menyita kapal tanpa kewenangan penyidikan dan tanpa izin pengadilan negeri telah melanggar asas-asas negara hukum, khususnya asas legalitas dan due process of law yang dijamin oleh konstitusi serta merusak sistem hukum laut internasional sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UNCLOS yang melarang mengganggu, penghadangan dan/atau penangkapan terhadap Innocent Passage (kapal sipil yang sedang berlayar dengan damai); C. Bahwa tindakan penahanan dan penyitaan oleh Badan Keamanan Laut adalah melanggar hukum, dimana dalam kasus penahanan KM Suryani Ladjoni, Badan Keamanan Laut melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan non-penyidik berupa: 1) Menahan kapal tanpa ijin pengadilan; 2) Menyita dokumen dan mengeluarkan surat penahanan, padahal bukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 KUHAP; 3) Melimpahkan kasus ke TNI AL meskipun perkaranya bersifat administratif, bukan pidana. II. Keterangan Pihak Terkait A. Bahwa berdasarkan alasan pemohon, Bakamla melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan lembaga non-penyidik berupa menahan kapal tanpa ijin adalah tidak beralasan. Bakamla tidak melakukan/mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap KM. Suryani Ladjoni sebagaimana yang dilakukan penyidik, namun memerintahkan untuk ad hoc ke Perairan Talise Bitung (memerintahkan untuk berlabuh disatu 310 tempat dengan ABK tetap diatas kapal)/mengamankan guna proses hukum lebih lanjut dikarenakan kapal tidak laik laut. Selain itu tindakan pengamanan/ad hoc kapal yang dilakukan oleh Bakamla merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b yang berbunyi: “b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.” Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: “Badan menyerahkan hasil penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut”. B. Terhadap alasan pemohon yang menyatakan tindakan yang dilakukan Bakamla ”menyita dokumen dan mengeluarkan surat penahanan, padahal bukan Penyidik”. Bahwa Bakamla tidak pernah melakukan penyitaan sebagaimana yang dilakukan oleh penyidik terhadap dokumen, melainkan melakukan pengamanan dokumen yang merupakan alat bukti guna pelimpahan hasil tangkapan kepada instansi penegak hukum dalam hal ini TNI AL sebagai bagian kelengkapan dokumen serah terima. Hal tersebut sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang KKPH bahwa: ”penyerahan hasil penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan, paling sedikit memuat berita acara serah terima kapal, perlengkapan kapal, orang, dan dokumen”. C. Bahwa alasan Pemohon yang menilai tindakan Bakamla dalam penahanan KM. Suryani Ladjoni melampaui kewenangan adalah tidak beralasan, karena seluruh tindakan Bakamla telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan PP 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Bahwa 311 tindakan Badan Keamanan Laut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. D. Terhadap alasan pemohon yang menyatakan tindakan yang dilakukan Bakamla yang melimpahkan kasus ke TNI AL meskipun perkaranya bersifat administratif, bukan tindak pidana adalah tidak berdasar. Tindakan Bakamla sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berbunyi: ”Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Bakamla berwenang; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut”. Sedangkan PP No.13 Tahun 2022 tentang KKPH diatur dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c bahwa : ”penegakan hukum yang dilaksanakan oleh badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: b. Penyerahan hasil penindakan; dan” Pasal 24 ayat (2) huruf c bahwa : ”Badan menyerahkan hasil penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.” E. Bahwa Pihak Terkait telah memberikan Keterangan Tertulis terkait dengan pertanyaan tentang apakah dalam patroli Bakamla melibatkan penyidik yang berasal dari instansi berwenang. Atas pertanyaan ini dapat kami jelaskan bahwa Patroli Bakamla merupakan pelaksanaan dari fungsi deteksi, pencegahan, dan intersepsi awal terhadap suatu kegiatan yang diduga merupakan tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran) di laut. Sedangkan penyidikan merupakan tahapan lanjutan setelah ditemukan dugaan tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan penyidik menjadi relevan pada tahap penyidikan, bukan sebagai prasyarat sahnya patroli. Secara sistem hukum administrasi negara, kewenangan penghentian dan pengamanan kapal adalah kewenangan atributif dari undang-undang. Tindakan tersebut sah sepanjang dilakukan dalam batas kewenangan dan prosedur yang berlaku, tanpa mensyaratkan status penyidik pada setiap unsur patroli. Secara praktik internasional, lembaga-lembaga keamanan laut atau coast guard di berbagai negara tidak selalu membawa investigator kriminal dalam 312 setiap operasi patroli. Ketika ditemukan indikasi tindak pidana, barulah dilakukan pelimpahan kepada otoritas penyidikan. Ketiadaan unsur penyidik dalam setiap patroli tidak mengurangi keabsahan kewenangan Bakamla dalam melakukan penghentian dan pengamanan kapal. Penyidikan merupakan tahap lanjutan yang dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang setelah penyerahan. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan lahir dengan misi besar untuk mengubah tata kelola laut Indonesia yang sebelumnya bersifat sektoral (terkotak-kotak) / sub-sub sistem menjadi terintegrasi dan holistik. Hal ini mencakup aspek kedaulatan, sumber daya alam, infrastruktur, penegakan hukum hingga pertahanan dalam satu kesatuan kebijakan kelautan nasional. Demikian pula, tidak terdapat ketentuan hukum yang mensyaratkan bahwa setiap patroli Bakamla harus disertai unsur penyidik. Apabila penegakan hukum laut dipaksakan tunduk pada konsep penyidik tunggal, maka efektivitas hak pengejaran seketika akan terhambat, respons negara terhadap pelanggaran di laut menjadi tidak optimal, dan kewajiban konstitusional negara dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan akan tereduksi. III. Pihak Terkait memberikan pandangan terhadap pendapat ahli pemohon yang menyatakan ”bahwa Bakorkamla sampai saat ini belum dibubarkan”. Dapat disampaikan bahwa pendirian Bakorkamla dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) adalah didasarkan pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Ketentuan ini kemudian dicabut dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang sekaligus didalam Undang-Undang ini merevitalisasi organisai Bakorkamla menjadi Bakamla. Dengan demikian pendapat ahli pemohon yang menyatakan ”bahwa Bakorkamla sampai saat ini belum dibubarkan” tidak tepat dan menyalahi ketentuan yang berlaku. IV. Pendapat Ahli Presiden Prof. Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D A. Secara sistematis, Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan harus dibaca sebagai satu kesatuan desain 313 penegakan hukum di laut yang terkoordinasi: Bakamla menjalankan patroli keamanan dan keselamatan, melakukan tindakan interdiksi awal (penghentian dan pemeriksaan), kemudian menyerahkan kapal kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. B. Kerangka ini selaras dengan karakter penegakan hukum maritim yang multi- rezim dan multi-aktor serta kebutuhan negara kepulauan untuk memastikan state presence di wilayah perairan dan yurisdiksinya, termasuk melalui mekanisme hot pursuit sesuai hukum laut internasional. Dengan demikian, norma a quo tidak meniadakan kewenangan instansi lain, melainkan menata koordinasi, mencegah tumpang tindih, dan mengunci jalur akuntabilitas melalui mekanisme serah terima. C. Lebih lanjut, bagian-bagian lain menunjukkan bahwa problem utama yang perlu diperbaiki bukan pembatalan norma, melainkan penguatan SOP, integritas pemeriksaan, pertukaran data, dan sinergi patroli sebagaimana arah kebijakan KKPH untuk mengurangi pemeriksaan berulang dan biaya ekonomi tinggi. D. Apabila pasal-pasal tersebut dibatalkan, risiko yang muncul adalah vacum operasional patroli keamanan–keselamatan, fragmentasi kelembagaan yang makin tajam, serta melemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap ancaman nyata di laut, yang pada akhirnya merugikan kepastian hukum dan kepentingan publik yang hendak dilindungi oleh prinsip negara hukum. V. Pendapat Ahli Pihak Terkait Achmad Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D Bakamla diperlukan karena karakteristik wilayah laut Indonesia yang luas dan beragam zona yurisdiksi menuntut pendekatan penegakan hukum yang berbeda dari darat. UNCLOS membagi laut ke dalam zona-zona dengan rezim hukum berbeda (perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, laut lepas), sehingga negara pantai memerlukan badan yang fokus pada patroli, pemantauan, dan respons awal di berbagai zona tersebut untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan maritim. Dengan cakupan ZEE dan landas kontinen yang sangat besar, kapasitas patroli terpusat seperti Bakamla meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons cepat terhadap pelanggaran lintas sektor. 314 Bakamla berfungsi sebagai instrumen integratif untuk mengatasi sektoralitas penegakan hukum laut. UU Kelautan dan peraturan pelaksana (mis. PP 13/2022, Perpres 59/2023) menegaskan perlunya sinergi antar-instansi; Bakamla menjalankan patroli dan tindakan awal sambil berkoordinasi dengan instansi teknis dan penyidik yang berwenang. Pendekatan ini tidak menghapus kewenangan lembaga lain, melainkan memfasilitasi rujukan kasus dan alur penegakan hukum yang terintegrasi sehingga proses penyidikan dan penindakan dapat berjalan lebih efisien. Kewenangan operasional Bakamla menaiki kapal/boarding, pemeriksaan/ inspection, menghentikan dan membawa kapal penting sebagai langkah awal penegakan hukum yang bersifat taktis dan administratif, yang kemudian diserahkan kepada instansi penyidik sesuai kewenangan sektoral. Perumusan kewenangan tersebut dirancang untuk memastikan tindakan cepat di laut tanpa menggantikan fungsi penyidikan substantif lembaga lain; mekanisme penyerahan kasus ke instansi terkait menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang terlibat. Hal ini juga mendukung prinsip rule of law di laut dengan menyediakan prosedur operasional yang jelas untuk tindakan awal dan rujukan hukum lebih lanjut. Agar tujuan legislasi tercapai, diperlukan penguatan tata kelola dan sinkronisasi regulasi serta peningkatan kapasitas patroli dan pemantauan nasional. Bakamla sebagai badan koordinatif dapat menjadi pusat penyusunan rencana patroli nasional, standar operasi bersama, dan mekanisme pertukaran informasi antar-instansi, sehingga implementasi UU Kelautan menjadi efektif. Dengan demikian, keberadaan Bakamla mendukung tujuan nasional untuk menjamin keamanan maritim, keselamatan pelayaran, dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. "Keterangan ahli ini disampaikan berdasarkan permohonan dari Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia untuk keperluan sidang Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. "Berdasarkan berbagai hal dan pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa: Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan pada 315 prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan pasal undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Kesimpulan Pihak Terkait secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4) Menyatakan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aquo ex bono). KESIMPULAN TERTULIS PIHAK TERKAIT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) Bahwa setelah mengikuti persidangan Perkara Nomor: 180/PUU-XXIII/2025 serta mencermati keterangan yang disampaikan Pemohon, Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait, serta dan ahli yang diajukan Pemohon dan Pemerintah, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Pihak Terkait mengajukan kesimpulan yang merupakan peneguhan dan penguatan dari keterangan Pihak Terkait yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya. Selain itu, kesimpulan Pihak Terkait juga menyarikan berbagai keterangan yang disampaikan selama proses persidangan sebagai berikut: 316 1. Bahwa Polri merupakan lembaga negara yang tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang pengimplementasian fungsi dan tugas Polri diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa UUD NRI 1945 juga memberikan kewenangan langsung (direct constitutional mandate) kepada Polri sebagai organ negara, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan tersebut tidak berasal dari undang-undang, melainkan berasal langsung dari UUD NRI 1945, sehingga menjadi tugas minimum yang tidak dapat dihilangkan oleh pembentuk undang-undang. Karena kewenangannya bersumber langsung dari UUD NRI 1945: 1) Undang-Undang hanya mengatur cara menjalankan, bukan mengurangi atau mengambil alih kewenangan Polri. 2) Undang-Undang tidak dapat mengalihkan fungsi pokok Polri ke lembaga lain. 3) Tidak dapat dibuat “kepolisian alternatif” yang menandingi atau menggantikan Polri dalam fungsi konstitusional. 4) Tidak dapat membatasi Polri sedemikian rupa sehingga membuat Polri tidak dapat menjalankan mandat konstitusionalnya. Tidak dapat direduksi, dilimpahkan, atau dihapus oleh undang-undang biasa. 2. Bahwa 3 (tiga) tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memperoleh penguraian operasional dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g secara tegas memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya. Rumusan “seluruh tindak pidana” tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan Polri bersifat komprehensif dan berlaku di seluruh wilayah yurisdiksi nasional tanpa pengecualian, termasuk wilayah laut 317 sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum di laut merupakan bagian inheren dari kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Polri sebagai original constitutional mandate yang diturunkan dari fungsi penegakan hukum pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Bahwa secara kelembagaan, pelaksanaan kewenangan tersebut berada pada Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud), yang memikul fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan udara Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Lampiran XVII, secara eksplisit menegaskan bahwa penegakan hukum di seluruh wilayah perairan diemban oleh Direktorat Kepolisian Perairan. Dengan pengaturan demikian, struktur organisasi Polri telah disusun untuk memastikan pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusionalnya berjalan efektif, terukur, dan akuntabel. 3. Bahwa Bakamla dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, serta diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembentukan Indonesia Coast Guard. Secara hukum, landasan tersebut menegaskan bahwa Bakamla merupakan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Namun demikian, dari perspektif struktur ketatanegaraan, Bakamla tidak termasuk organ negara yang secara eksplisit ditentukan keberadaannya oleh UUD NRI 1945. Bakamla bukanlah constitutional organ, melainkan lembaga administratif (administrative agency) yang memperoleh kewenangan berdasarkan pendelegasian undang-undang biasa (delegated authority), bukan berdasarkan mandat konstitusional (original constitutional mandate). 318 Hal ini berbeda secara fundamental dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannya diatur langsung oleh Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, UUD NRI 1945 sebagai norma hukum tertinggi menempatkan kewenangan Polri sebagai kewenangan konstitusional yang tidak dapat dikesampingkan, dikurangi, atau dialihkan melalui undang-undang atau peraturan di bawahnya. Dengan demikian, setiap pembentukan kewenangan lembaga lain termasuk Bakamla harus dimaknai sebagai kewenangan pelengkap (complementary authority), bukan kewenangan substitutif yang dapat menggantikan atau mengambil alih fungsi penegakan hukum yang menjadi domain konstitusional Polri. Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusannya menegaskan bahwa kewenangan konstitusional tidak dapat dibatalkan atau direduksi oleh pembentuk undang-undang (antara lain Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006; Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006; Putusan MK No. 36/PUU-X/2012). Pola penalaran Mahkamah menunjukkan bahwa apabila suatu lembaga memperoleh kewenangan langsung dari UUD, maka kewenangan tersebut bersifat inherent, irreducible, dan non-derogable oleh undang-undang biasa. Dengan demikian, fungsi penegakan hukum yang melekat pada Polri sebagai konsekuensi dari Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan oleh keberadaan Bakamla yang bersifat administratif. Oleh karena itu, kewenangan Bakamla dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di laut harus ditafsirkan secara harmonis dan proporsional, yakni sebagai pelaksanaan tugas teknis dan operasional kelautan di bawah rezim undang-undang sektoral, bukan sebagai kewenangan yang dapat melampaui, menggantikan, maupun membatasi kewenangan konstitusional Polri dalam melakukan penyidikan dan penegakan hukum terhadap seluruh tindak pidana di wilayah perairan nasional. Penafsiran demikian sejalan dengan prinsip checks and balances, asas kepastian hukum, serta prinsip hierarchical supremacy dari UUD NRI 1945 sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 319 4. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum pidana termasuk di wilayah laut wajib dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana nasional yang bersifat lex generalis dan mengikat seluruh aparat penegak hukum. Dengan demikian, berdasarkan asas legality of authority serta prinsip due process of law, hanya aparat yang ditunjuk secara eksplisit oleh undang-undang sebagai penyidik yang dapat menjalankan fungsi penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XVI/2018 yang menyatakan: “Penyidik Kepolisian adalah penyidik utama (primary investigator) dalam sistem peradilan pidana, sedangkan PPNS merupakan penyidik khusus yang bersifat pelengkap dan tidak dapat dipisahkan dari koordinasi serta pengawasan Polri.” Bahwa Bakamla tidak termasuk dalam kategori penyidik sebagaimana dimaksud KUHAP, kecuali apabila terdapat pejabat tertentu dalam struktur Bakamla yang diangkat secara khusus sebagai PPNS berdasarkan undang- undang sektoral dan dibatasi ruang lingkup kewenangannya, Bakamla secara institusional tidak memiliki kewenangan penyidikan penuh (full investigative authority), Bakamla bukanlah penyidik dalam pengertian hukum acara pidana. Dengan demikian, berdasarkan asas legality of authority, Bakamla tidak dapat menjalankan fungsi penyidikan penuh sebagaimana Polri. 5. Bahwa benar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan Bakamla tugas penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran di wilayah perairan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 ayat (1) - (3). Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan penyidikan pidana kepada Bakamla. Pertama, UU Kelautan tidak mengatur proses penyidikan sebagaimana dimaksud KUHAP. Kedua, UU Kelautan tidak mencabut, mengurangi, ataupun membatasi kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002. Ketiga, frasa “penindakan” dalam UU Kelautan bersifat administratif dan pre-judicial, yakni tindakan awal berupa penghentian kapal, pemeriksaan awal, pengamanan barang bukti, atau tindakan non-yudisial lainnya yang bukan merupakan proses penyidikan dalam arti hukum acara pidana. 320 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 20/PUU-XVI/2018 telah menegaskan bahwa kewenangan penegakan hukum pidana oleh lembaga sektoral tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang dan tidak boleh mengganggu coherence sistem peradilan pidana nasional. MK menekankan pentingnya menjaga konsistensi kewenangan penyidikan agar tidak terjadi tumpang tindih, dualisme, ataupun fragmentasi kewenangan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Penalaran hukum Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut memperkuat bahwa penyidikan sebagai inti penegakan hukum pidana harus tetap berada pada lembaga yang ditunjuk secara eksplisit oleh undang-undang dan memiliki legitimasi konstitusional, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan kerangka hukum nasional, prinsip-prinsip konstitusional, asas legalitas, serta pola penalaran Mahkamah Konstitusi, kewenangan penegakan hukum pidana, termasuk di wilayah laut, secara tegas merupakan kewenangan konstitusional Polri yang tidak dapat dialihkan, dibatasi, ataupun digantikan. Kewenangan Bakamla bersifat administratif dan koordinatif, bukan kewenangan penyidikan; sehingga tetap berada dalam satu sistem penegakan hukum yang menjadikan Polri sebagai pemegang otoritas penyidikan utama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Bahwa untuk memahami secara proporsional pembagian kewenangan antara Polri dan Bakamla dalam konteks penegakan hukum di laut, pendekatan komparatif menjadi relevan untuk menunjukkan bahwa model yang dianut Indonesia selaras dengan praktik konstitusional dan hukum positif di banyak negara demokratis. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam sejumlah putusannya (antara lain Putusan No. 138/PUU-VII/2009 dan Putusan No. 85/PUU-XI/2013) pernah merujuk praktik perbandingan internasional sebagai persuasive authority untuk menilai kewajaran desain kelembagaan yang diatur oleh undang-undang. Model pembagian kewenangan antara coast guard dan kepolisian di berbagai negara menunjukkan pola umum: coast guard berfungsi sebagai institusi pengamanan dan penegakan hukum administratif di laut, sedangkan kewenangan penyidikan pidana penuh tetap berada pada kepolisian nasional atau lembaga penegak hukum federal. Hal ini menegaskan bahwa posisi Polri sebagai penyidik utama dalam sistem hukum Indonesia 321 bukanlah anomali, melainkan bagian dari desain institusional yang lazim diterapkan dalam tata kelola keamanan maritim modern. 1) Amerika Serikat – U.S. Coast Guard (USCG) Bahwa USCG merupakan lembaga militer yang memiliki kewenangan penegakan hukum maritim (maritime law enforcement authority), namun kewenangannya tidak mencakup penyidikan pidana federal secara penuh. Penyidikan tindak pidana federal tetap berada pada Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Homeland Security Investigations (HSI). Peran USCG terbatas pada penyidikan awal (initial investigation), pengamanan barang bukti awal, penghentian kapal, dan penahanan sementara sebelum pelimpahan kepada FBI/HSI sebagai penyidik utama. Dengan demikian, struktur kewenangan USCG vs FBI/HSI identik dengan relasi Bakamla vs Polri: Bakamla menjalankan fungsi first responder, penjagaan, dan tindakan administratif-koordinatif, sedangkan penyidikan pidana berada pada Polri berdasarkan KUHAP. Model ini memperkuat argumentasi bahwa kewenangan penyidikan penuh tidak lazim diberikan kepada coast guard, melainkan kepada kepolisian nasional. 2) Jepang - Japan Coast Guard (JCG) dan National Police Agency (NPA) Bahwa Japan Coast Guard (JCG) secara hukum memiliki tugas keselamatan laut, pencarian dan penyelamatan (SAR), pengawasan, serta tindakan administratif terhadap pelanggaran maritim. Namun untuk tindak pidana serius, pemeriksaan lanjutan, dan tindakan penyidikan pidana, kewenangan tetap berada pada National Police Agency (NPA). JCG hanya dapat melakukan tindakan awal (temporary detention, securing evidence) sebelum menyerahkan perkara kepada kepolisian. Model Jepang ini selaras dengan pembagian kewenangan dalam hukum Indonesia, di mana Bakamla menjalankan fungsi patroli dan pencegahan, tetapi fungsi penyidikan tetap berada pada Polri. Hal ini menegaskan bahwa model institusional Indonesia adalah bagian dari internationally accepted maritime security governance framework. 3) India – Indian Coast Guard (ICG) dan Indian Police Service (IPS) 322 Bahwa Indian Coast Guard (ICG) memiliki wewenang penegakan hukum maritim, tetapi ketika tindak pidana memerlukan proses penyidikan pidana, kewenangan tersebut berada pada Indian Police Service (IPS) atau unit investigasi Angkatan Laut India. Peran ICG adalah sebagai first responder dan maritime interdiction force, bukan sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana India. Struktur kewenangan ini kembali menunjukkan pola universal: coast guard tidak dirancang sebagai lembaga penyidik pidana penuh, melainkan sebagai institusi pengamanan maritim yang mendukung fungsi penyidikan oleh kepolisian nasional. Bahwa berdasarkan perbandingan internasional, kewenangan penyidikan dalam konteks penegakan hukum di laut secara universal berada pada kepolisian nasional atau lembaga penegak hukum federal, bukan pada coast guard. Oleh karena itu, desain kelembagaan Indonesia yang menempatkan Polri sebagai penyidik utama dan Bakamla sebagai institusi administratif-koordinatif memiliki legitimasi kuat, baik secara konstitusional maupun berdasarkan praktik negara lain. 7. Bahwa pokok permohonan Pemohon pada dasarnya menyoalkan konstitusionalitas kewenangan Bakamla dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Terhadap isu tersebut, terdapat sejumlah argumentasi konstitusional yang perlu ditegaskan untuk menunjukkan bahwa ketentuan norma yang dipersoalkan Pemohon tidak mengandung pertentangan dengan UUD NRI 1945, dan bahwa persoalan yang muncul bersifat administratif-implementatif, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Bahwa wilayah laut Indonesia merupakan ruang yurisdiksi yang memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan, karena melibatkan beragam rezim hukum laut sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) dan hukum nasional. Kompleksitas tersebut muncul dari perbedaan status yurisdiksi, antara lain laut teritorial, zona tambahan (contiguous zone), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan landas kontinen, yang masing-masing memiliki derajat kewenangan negara pantai 323 yang berbeda. Selain itu, keterlibatan kapal asing, pelintas damai (innocent passage), hingga hak-hak sebagaimana UNCLOS 1982 menimbulkan implikasi hukum yang memerlukan ketelitian dalam penegakan hukum agar sejalan dengan kewajiban internasional Indonesia sebagai negara pihak UNCLOS. Dalam konteks sistem hukum nasional, Polri memegang peran yudisial (judicial function) melalui kewenangan penyidikan atas seluruh tindak pidana berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Kewenangan penyidikan tersebut merupakan kewenangan konstitusional yang berasal dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, dan oleh karenanya tidak dapat dialihkan ataupun direduksi oleh norma sektoral lainnya. Sebaliknya, Bakamla melaksanakan fungsi administratif dan koordinatif (administrative–coordinative function) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mencakup penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan dalam arti administratif serta penyelenggaraan sistem peringatan dini. Fungsi-fungsi tersebut berada dalam domain keamanan maritim yang bersifat non-yudisial dan tidak mencakup kewenangan penyidikan pidana. Terhadap pokok permohonan Pemohon Polri berpandangan bahwa: 1) Tidak terdapat masalah Konstitusionalitas Norma (Misleading Constitutional Test). Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa pengujian undang- undang dibatasi pada pengujian konstitusionalitas norma, bukan pengujian terhadap persoalan implementasi atau disharmoni antar- instansi. Dalam Putusan MK No. 27/PUU-V/2007, Mahkamah menyatakan: “Mahkamah tidak berwenang menilai pelaksanaan undang- undang, melainkan hanya menguji apakah norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945.” Dengan demikian, perbedaan tafsir, kendala koordinasi, atau tumpang tindih teknis antara Polri dan Bakamla tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya ketidaksesuaian norma UU Kelautan dengan UUD NRI 1945. Persoalan tersebut merupakan isu implementasi (administrative conflict) yang tunduk pada ranah eksekutif dan bukan merupakan isu konstitusionalitas. Karenanya, permohonan Pemohon 324 tidak memenuhi standar constitutional complaint sebagaimana diakui dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. 2) UU Kelautan tidak mengurangi atau mengintervensi kewenangan Penyidikan Polri. Bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional secara tegas menetapkan Polri sebagai penyidik utama (primary investigator), dan PPNS sebagai penyidik khusus yang ruang lingkupnya bersifat terbatas. Hal ini dikuatkan oleh Putusan MK No. 20/PUU- XVI/2018 yang menyatakan: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik utama dalam sistem peradilan pidana; kewenangan PPNS tidak dapat dipisahkan dari koordinasi dan supervisi Polri.” Sementara itu, UU Kelautan tidak memuat ketentuan mengenai penyidikan pidana, tidak memberikan status penyidik kepada Bakamla, dan tidak mengatur proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tugas Bakamla sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 UU 32/2014; penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran bersifat administratif dan pre-judicial, bukan kewenangan penyidikan pidana. Bahwa Mahkamah dalam Putusan No. 56/PUU- XVII/2019 menegaskan batas kewenangan lembaga sektoral: “Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada lembaga tertentu tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan penyidikan apabila undang- undang tidak memberikan kewenangan tersebut secara eksplisit.” Dengan demikian, UU Kelautan tidak mengurangi, tidak membatasi, dan tidak mengalihkan kewenangan penyidikan yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU Polri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan bahwa fungsi penyidikan tetap berada pada Polri sebagai penyidik utama, sedangkan kewenangan Bakamla ditafsirkan secara ketat sesuai sifat administratifnya. Permohonan Pemohon yang menganggap Bakamla memperoleh kewenangan penyidikan setara Polri adalah keliru secara hukum. 3) Norma UU Kelautan selaras dengan sistem keamanan nasional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Bahwa kewenangan Polri, TNI, dan 325 Bakamla dalam domain keamanan laut telah diatur secara sistematis dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga membentuk suatu strategic alignment yang tidak saling bertentangan, yaitu UU No. 2 Tahun 2002, yang memberikan Polri fungsi kamtibmas dan penegakan hukum; UU No. 34 Tahun 2004, yang memberikan TNI tugas menjaga kedaulatan dan operasi militer di laut (TNI AL) UU No. 32 Tahun 2014, yang memberikan Bakamla fungsi koordinatif, patroli, dan tindakan administratif dalam keamanan laut dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 yang mempertegas peran koordinatif Bakamla dalam keamanan laut nasional. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 mengakui prinsip harmonisasi fungsi antar-lembaga dalam kerangka national security governance. Mahkamah menegaskan: “Pengaturan kewenangan antar-lembaga negara harus dipahami secara sistemik sesuai pembagian fungsi yang ditetapkan undang-undang, sepanjang tidak mengganggu kewenangan konstitusional lembaga tertentu.” Dalam konteks ini, UU Kelautan tidak mengganggu kewenangan konstitusional Polri, tidak menghapus fungsi penyidikan Polri, dan tidak membentuk lembaga penegak hukum baru yang melampaui Polri. Norma-norma UU Kelautan bergerak dalam ruang koordinasi dan penguatan keamanan maritim, bukan substitusi terhadap kewenangan konstitusional Polri. 8. Bahwa terhadap dalil adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengaturan penegakan hukum di laut, yang harus dijawab dalam perkara a quo adalah “Apakah rumusan norma undang-undang yang mengatur kewenangan Polri dan Bakamla mengandung unsur inkonstitusionalitas, ataukah persoalan yang timbul semata-mata merupakan akibat implementasi norma pada tataran operasional dan koordinasi antar-instansi?” Bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten membedakan antara pengujian konstitusionalitas norma (constitutional review of the norm) dan pengaduan terkait pelaksanaan norma (misapplication or misimplementation of the norm). Pembedaaan ini merupakan prinsip fundamental dalam kewenangan 326 Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah putusan landmark, antara lain: a. Putusan MK No. 27/PUU-V/2007 “Mahkamah tidak menilai pelaksanaan undang-undang, melainkan hanya menguji apakah norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.” b. Putusan MK No. 53/PUU-IX/2011 “Persoalan yang timbul karena penafsiran atau penerapan norma oleh aparat bukan merupakan objek pengujian undang-undang, karena Mahkamah berwenang menguji norma, bukan praktik administrasi.” c. Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 “Ketidaktepatan penerapan norma oleh pejabat atau instansi negara merupakan ranah penyelesaian administratif atau kebijakan eksekutif, bukan isu konstitusionalitas norma.” d. Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009 “Mahkamah tidak dapat menilai disharmoni yang disebabkan perbedaan pelaksanaan antar-instansi sebagai pertentangan norma dengan UUD 1945 apabila norma yang diuji secara tekstual tidak bertentangan dengan konstitusi.” Bahwa apabila parameter penilaian Mahkamah sebagaimana putusan-putusan tersebut diterapkan, jelas bahwa dalil Pemohon tidak menyentuh aspek konstitusionalitas norma, tetapi semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan teknis koordinasi antar-instansi. Hal ini dapat dijelaskan melalui pertimbangan berikut: a. Norma Undang-Undang tidak mengandung pertentangan atau ambiguitas konstitusional UU Kepolisian (UU 2/2002), UU Kelautan (UU 32/2014), UU TNI (UU 34/2004), serta PP 13/2022 telah mengatur fungsi masing-masing institusi secara jelas, sistematis, dan saling melengkapi. Tidak terdapat ketentuan yang menghapus atau mengurangi kewenangan penyidikan Polri, maupun ketentuan yang memberikan kewenangan penyidikan penuh kepada Bakamla. Dengan demikian, tidak terdapat konflik normatif yang menimbulkan pertentangan dengan konstitusi. b. Persoalan yang dipersoalkan Pemohon adalah persoalan implementasi, bukan persoalan norma. 327 Bahwa isu tumpang tindih kewenangan yang dikemukakan Pemohon, apabila benar terjadi, merupakan persoalan operasional dan teknis dalam koordinasi antar-instansi. Perbedaan interpretasi atau pelaksanaan norma tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan norma undang- undang inkonstitusional. Hal ini selaras dengan prinsip misleading constitutional test yang berkali-kali diingatkan Mahkamah dalam putusan- putusan sebelumnya. c. Norma UU Kelautan dan UU Kepolisian justru selaras dan saling menguatkan. Polri tetap memegang fungsi penyidikan pidana sebagai mandat konstitusional (Pasal 30 ayat (4) UUD 1945), sementara Bakamla menjalankan fungsi administratif dan koordinatif dalam keamanan laut. Pembagian fungsi demikian merupakan functional differentiation yang sah menurut konstitusi, dan konsisten dengan desain kelembagaan keamanan laut di banyak negara demokratis. Bahwa berdasarkan parameter penilaian Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya, dalil Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai isu konstitusionalitas norma. Norma UU Kelautan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan persoalan yang dikemukakan Pemohon, merupakan persoalan implementasi teknis yang berada di luar kewenangan constitutional review Mahkamah. Dengan demikian, permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak beralasan menurut hukum (groundless) dan norma yang diuji tetap memiliki kekuatan mengikat secara konstitusional. 9. Bahwa keberadaan Bakamla selaku lembaga yang mengkoordinasikan/fungsi koordinatif antar instansi ini tidak menghilangkan independensi kelembagaan Ditpolair sebagai penyidik, karena fungsi dan peran Polri tetap berlandaskan pada kewenangan konstitusional dan ketentuan perundang-undangan, serta tetap memiliki ruang independensi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan asas due process of law. 328 PENUTUP Demikian Kesimpulan Polri sebagai Pihak Terkait disampaikan ke Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 180/PUU-XXII/2025. Besar harapan keterangan ini dapat membantu MK untuk dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh MK yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Demikian Kesimpulan Pihak Terkait disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo. [2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 329 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603, selanjutnya disebut UU 32/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 330 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014, yang rumusan selengkapnya masing-masing sebagai berikut: Pasal 59 ayat (3) UU 32/2014 Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Pasal 61 UU 32/2014 Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pasal 62 huruf c UU 32/2014 Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi: a. …; b. …; 331 c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; d. … Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang: a. …; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c. … 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai badan hukum privat, yakni PT. Pelayaran Surya Bintang Timur yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 bertanggal 1 September 1998, dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., yang berkedudukan di Surabaya [vide Bukti P-7]. Berdasarkan Pasal 11 angka 6 huruf a Akta Pendirian Nomor 1 bertanggal 1 September 1998 tersebut, dinyatakan bahwa direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. Oleh karena itu, berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 bertanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Gatot Triwaluyo, S.H., berkedudukan di Surabaya, mengenai perubahan direksi dan komisaris, dan peralihan saham PT. Pelayaran Surya Bintang Timur, dalam mengajukan permohonan pengujian materiil undang-undang ke Mahkamah, PT. Pelayaran Surya Bintang Timur diwakili oleh Lukman Ladjoni sebagai direktur perseroan [vide Bukti P-8]. 3. Bahwa sebagai warga negara yang taat hukum dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum, Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 karena berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran niaga nasional dan pengangkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan nama KM. Suryani Ladjoni. Pada tanggal 31 332 Juli 2024, kapal tersebut ditangkap oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Operasi Pukat Manguni IV-24 atas pelanggaran administratif karena tidak memiliki sertifikat CLC (Civil Liability Convention) Bunker dan perangkat keselamatan telah kedaluwarsa. Oleh karena itu, petugas Bakamla memerintahkan nahkoda kapal untuk membawa kapal menuju Pelabuhan Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada tanggal 1 Agustus 2024 dan baru menyerahkan kembali kapal tersebut nahkoda kapal pada tanggal 25 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kapal, Dokumen, dan Barang Bukti Nomor BA/268/VII/2024 [vide Bukti P- 5]. b. Bahwa Pemohon beranggapan penangkapan dan penahanan kapal oleh Bakamla sebagaimana tersebut di atas selain telah menimbulkan kerugian materiil berupa lost profit sebesar Rp.945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) yang seharusnya diperoleh dari pekerjaan pengangkutan pupuk yang dibatalkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan kerugian konsumsi bahan bakar sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) selama perjalanan dari lokasi penangkapan ke lokasi berlabuh, juga menimbulkan kerugian immateriil berupa hilangnya nama baik perusahaan dan kepercayaan mitra bisnis, serta merugikan hak konstitusional Pemohon selaku pemilik kapal yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. c. Bahwa keberlakuan norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 yang memberikan kewenangan kepada Bakamla untuk melakukan tindakan penegakan hukum seperti pengejaran, pemeriksaan, dan penahanan kapal di wilayah kelautan Negara Republik Indonesia tidak memiliki dasar hukum acara pidana yang sah, karena Bakamla tidak memiliki status sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga berpotensi menimbulkan kesewenang- wenangan. d. Bahwa keberlakuan norma pasal-pasal a quo juga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan penegakan hukum di wilayah kelautan Negara Republik Indonesia, khususnya atas siapa yang 333 berwenang untuk dapat melakukan pemeriksaan dan penindakan di laut karena ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang melegitimasi tindakan Bakamla yang bersifat terbuka dan tidak terukur yang pada akhirnya menimbulkan ancaman bagi perlindungan hak-hak konstitusional Pemohon. Anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut adalah bersifat aktual dan spesifik atau setidak-tidaknya potensial, karena norma pasal- pasal yang multitafsir tersebut juga sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai dasar tindakan represif terhadap warga negara. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan kualifikasinya sebagai badan hukum privat, yakni PT. Pelayaran Bintang Timur yang diwakili oleh Lukman Ladjoni sebagai direktur perseroan [vide Bukti P-7 dan Bukti P-8], yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut sebagai badan hukum privat bersifat spesifik dan aktual karena berlakunya norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014, yang mengatur ihwal pembentukan lembaga Bakamla dengan kewenangan represif layaknya penegak hukum namun tanpa mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab- akibat (causal verband) dengan norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. 334 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 yang mengatur perihal pembentukan Bakamla, berikut tugas patroli dan keselamatan, dan fungsi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum, serta kewenangan untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan pemberian kewenangan penegakan hukum tanpa dasar hukum acara dan pengawasan yudisial kepada lembaga administratif yang tidak memiliki dasar atribusi konstitusional, secara konseptual bertentangan dengan sistem ketatanegaraan, teori atribusi dan delegasi kewenangan, serta prinsip due process of law. Hal tersebut menyebabkan segala tindakan koersif yang dilakukan oleh Bakamla menjadi tidak memiliki legitimasi hukum karena Bakamla tidak diatur dalam KUHAP. 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014, telah melanggar hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena tindakan penahanan dan penyitaan KM. Suryani Ladjoni milik Pemohon oleh Bakamla telah melanggar hukum. Mengingat Bakamla telah melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan lembaga non-penyidik berupa: 1) penahanan kapal tanpa izin pengadilan; 2) penyitaan dokumen dan pengeluaran surat penahanan padahal bukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 KUHAP; 3) pelimpahan kasus ke TNI-AL meskipun perkara bersifat administratif dan bukan pidana. Perluasan fungsi administratif Bakamla 335 menjadi fungsi koersif tanpa dasar atribusi yang jelas telah menimbulkan ketidakadilan yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi pelayaran serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pelayaran di laut seperti Pemohon. 3. Bahwa menurut Pemohon norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014, telah melanggar prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena norma pasal-pasal a quo tidak mengatur prosedur penangkapan, standar pembuktian, ataupun mekanisme pengawasan terhadap tindakan Bakamla, dan tidak menjelaskan batasan antara pengawasan administratif dan penegakan hukum, serta mekanisme pengawasan atas tindakan Bakamla dalam melakukan penindakan pelanggaran hukum, maupun prosedur pelimpahan perkara. Hal demikian berpotensi membuka peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap pelaku usaha pelayaran, kapal niaga maupun nelayan. 4. Bahwa menurut Pemohon norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 merupakan bentuk pelimpahan fungsi operasional dalam hal penegakan hukum dan pengamanan laut yang merupakan domain pertahanan dan keamanan negara yang merupakan tanggung jawab TNI dan Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pencampuradukkan fungsi administratif dengan fungsi penegakan hukum yang diberikan kepada Bakamla tanpa dasar atribusi konstitusional juga telah menciptakan lembaga pseudo-penegak hukum yang bertentangan dengan sistem hukum nasional dan berpotensi menimbulkan overlapping authority dan dualisme penegakan hukum di laut yang dapat menghapus kejelasan sistem hukum nasional. Selain itu juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi dengan lembaga lain yang terlebih dahulu menjalankan fungsi yang sama seperti TNI-AL, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Kepolisian Perairan dan Udara, Bea dan Cukai, dan Pengawas Perikanan. Terlebih dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kegiatan patroli keselamatan di laut merupakan tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). 336 Berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2025. Selain itu, Pemohon telah mengajukan seorang ahli, yakni Laksda TNI (Purn) Adv. Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H., CPM., CPARB, yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2025 dan telah disampaikan dalam persidangan tangggal 23 Februari 2026, serta telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 12 Maret 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Maret 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Desember 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 1 Desember 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 November 2025, dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 1 Desember 2025. Di samping itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden telah mengajukan seorang ahli, yakni Prof. Arie Afriansyah, S.H.,M.I.L., Ph.D., yang keterangannya telah diterima Mahkamah melalui e-mail pada tanggal 3 Maret 2026 dan telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 Maret 2026. Presiden juga menyampaikan Naskah Pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut sebagai Lampiran berkas keterangan Presiden berikut kesimpulan bertanggal 13 Maret 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 337 [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut (TNI-AL), yang keterangan tertulisnya bertanggal 27 Desember 2025 telah diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2025. Selain itu, Pihak Terkait TNI-AL juga telah menyerahkan keterangan tertulis tambahan bertanggal 23 Januari 2026 yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 26 Januari 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 8 Desember 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2025 dan telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2025. Pihak Terkait Bakamla juga telah menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 25 Februari 2026. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Bakamla telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, serta mengajukan keterangan tertulis seorang ahli yakni R. A. Achmad Gusman C. Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D., yang keterangan tertulisnya bertanggal 10 Maret 2026 telah diterima oleh Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2026. Pihak Terkait Bakamla juga telah menyerahkan kesimpulan yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 9 Desember 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2025 dan keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2025, serta telah menyerahkan kesimpulan yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 12 Maret 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). 338 [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2026 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 9 Februari 2026, serta telah menyerahkan keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan keterangan Pemberi Keterangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 5 Februari 2026, yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2026 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 9 Februari 2026, serta menyerahkan keterangan tertulis tambahan bertanggal 19 Februari 2026 yang telah diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2026. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pemberi Keterangan Kemenhub telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PKII-1 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama pokok permohonan Pemohon berserta bukti-bukti, keterangan DPR RI, keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait yang dihadirkan oleh Mahkamah yakni TNI-AL, Bakamla, dan Polri, keterangan KKP dan Kemenhub, keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Presiden, dan Bakamla, beserta bukti-bukti, serta kesimpulan Pemohon, Presiden, Bakamla dan Polri, masalah konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah berkenaan dengan pembentukan berikut pemberian tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia sebagaimana diatur dalam norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014, yang telah melanggar prinsip negara hukum, melanggar hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 339 [3.17] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas serta memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kondisi demikian menempatkan laut bukan sekadar sebagai pemisah dan batas teritorial, melainkan sebagai nadi yang menghidupi seluruh sendi kehidupan bangsa. Selain berperan sebagai penghubung seluruh wilayah Indonesia dan elemen pemersatu bangsa, laut juga berperan sebagai perekat kedaulatan, sumber kehidupan, serta pertahanan masa depan Indonesia. Apabila ditinjau secara geografis, negara kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Hal tersebut menempatkan Indonesia berada pada posisi strategis di persilangan lalu lintas laut dunia dan juga membuat Indonesia menjadi salah satu negara megadiversitas karena memiliki kekayaan keanekaragaman hayati serta memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, yang salah satunya berasal dari sektor kelautan. Bagi Indonesia, potensi dan kekayaan alam yang berlimpah tersebut memiliki makna yang sangat penting sebagai ruang hidup (lebenstraum) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan [vide Penjelasan Umum UU 32/2014]. Oleh karenanya Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan. Terlebih, potensi sumber daya alam di wilayah laut tidak hanya dapat diperoleh dari dasar laut dan tanah di bawahnya, melainkan juga di kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Melimpahnya kekayaan alam Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan anugerah yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan kerangka besar visi bernegara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang antara lain menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Di mana dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 340 sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, pengelolaan secara berkelanjutan, penjagaan, pemanfaatan, dan pelestarian laut Indonesia menjadi penting dilakukan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, pengelolaan terhadap segenap unsur kelautan dan sumber daya yang terkandung di dalamnya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi masa kini dan generasi yang akan datang juga menjadi penting untuk dilakukan, mengingat potensi maritim yang kaya tersebut juga merupakan aset strategis yang sangat vital dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, UU 32/2014 hadir sebagai kerangka hukum pengelolaan sumber daya kelautan guna memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Mengingat wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang merupakan modal dasar pembangunan nasional. Dalam UU 32/2014 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kelautan dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan [vide Pasal 2 UU 32/2014]. Di mana salah satu tujuan penyelenggaraan kelautan yang diatur dalam Pasal 3 UU 32/2014 antara lain untuk mendayagunakan sumber daya kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara, dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang, serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan [vide Pasal 3 huruf b, huruf d, dan huruf g UU 32/2014]. Adapun ruang lingkup penyelenggaraan kelautan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 32/2014 meliputi wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan. 341 Namun demikian, posisi strategis Indonesia serta luasnya bentangan maritim yang disertai dengan kekayaan alam, tidak hadir tanpa tantangan dan berbagai bentuk ancaman seperti kedaulatan keamanan, dan kejahatan lintas negara, serta pelanggaran hukum di laut. Untuk itu, keamanan, kelestarian, dan kedaulatan perairan nusantara penting untuk dijaga demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, penegakan hukum di laut menjadi kebutuhan yang fundamental bagi Indonesia, guna menjamin terwujudnya kondisi keamanan di laut yang stabil dalam mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui suatu sistem penegakan hukum yang terpadu, perlindungan, pelestarian lingkungan laut serta keselamatan aktivitas masyarakat dan negara di laut. Dengan demikian, melalui penegakan hukum di laut yang konsisten, terpadu dan didukung oleh koordinasi antarlembaga yang kuat, Indonesia tidak hanya dapat melindungi kekayaan alamnya, tetapi juga mampu mewujudkan visi besar sebagai negara maritim yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan. [3.18] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 yang mengatur perihal pembentukan Bakamla berikut tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla yang menurut Pemohon telah melanggar prinsip negara hukum, melanggar hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.18.1] Bahwa norma Pasal 59 ayat (3) UU 32/2014 yang dipersoalkan oleh Pemohon pada pokoknya mengatur perihal pembentukan Bakamla dalam rangka penegakan hukum, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 59 ayat (3) UU 32/2014, Pemohon 342 juga mengaitkan dan mempersoalkan konstitusionalitas beberapa norma antara lain norma Pasal 61 UU 32/2014 yang mengatur perihal tugas Bakamla untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan, norma Pasal 62 huruf c UU 32/2014 yang mengatur perihal tugas Bakamla dalam menyelenggarakan fungsi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum, serta norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 yang mengatur perihal kewenangan Bakamla dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 UU 32/2014, khususnya perihal kewenangan untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. Pemohon mendalilkan norma pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkannya secara bersamaan mengingat terdapat keterkaitan erat antara norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo. [3.18.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah secara historis pembentukan Bakamla tidak terlepas dari evolusi kelembagaan yang pada waktu itu diawali dengan adanya badan koordinasi keamanan di laut yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dibentuk melalui keputusan bersama beberapa menteri, di antaranya menteri pertahanan dan keamanan, menteri perhubungan, menteri keuangan, menteri kehakiman, dan jaksa agung melaui Surat Keputusan Bersama Nomor Kep/B/45/XII/1972, S.K. 901/M/1972, Kep.779/MK/III/12/1972, J.S. 8/72/1, dan Kep.085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksanaan Operasi Bersama Keamanan di Laut. Dalam hal ini, pembentukan Bakorkamla didasarkan pada kebutuhan atas suatu lembaga yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum di laut yang pada masa tersebut dimiliki oleh beberapa instansi, antara lain TNI-AL, Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), dan Bea Cukai. Dalam perjalanannya, dibentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU 6/1996) sebagai landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan 343 perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara [vide Konsiderans Menimbang huruf d UU 6/1996]. Dalam undang- undang a quo terdapat dua lapisan yang berbeda yakni penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di perairan Indonesia [vide Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU 6/1996]. Di mana dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Pasal 24 ayat (3) UU 6/1996 membuka peluang pembentukan suatu badan koordinasi apabila diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum, yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dalam Penjelasan norma Pasal 24 ayat (3) UU 6/1996 ditegaskan bahwa yang perlu dikoordinasikan hanya mengenai pelaksanaan penegakan hukum. Sementara itu, dalam penjelasan norma Pasal a quo disebutkan bahwa penegakan hukum dilakukan oleh instansi terkait, antara lain TNI-AL, Polri, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan Departemen Kehakiman, sesuai dengan wewenang masing-masing instansi dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang nasional maupun hukum internasional [vide Penjelasan Pasal 24 ayat (3) UU 6/1996]. Artinya, norma Pasal 24 ayat (3) UU 6/1996 beserta Penjelasannya menjadi landasan hukum dalam pembentukan badan koordinasi yang apabila diperlukan dapat dibentuk untuk merespons kompleksitas berkaitan dengan penegakan hukum dan lembaga penegak hukum serta lembaga keamanan di perairan nusantara yang melibatkan berbagai instansi sektoral. Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat penegakan hukum dan keamanan di perairan Indonesia, di mana hal tersebut berkaitan dengan kedaulatan negara, secara faktual saat ini dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah maka koordinasi dan penataan kelembagaan merupakan tuntutan kebutuhan yang penting dilakukan [vide Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Perpres 81/2005)]. Oleh karena itu, koordinasi keamanan laut sebagaimana dimaksud dalam Perpres 81/2005 merupakan upaya untuk memadukan kegiatan dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Pasal 1 angka 2 Perpres 81/2005]. Untuk itu, dalam Perpres 81/2005 Bakorkamla dibentuk untuk melaksanakan tugas 344 dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres 81/2005 sebagai berikut: Pasal 3 Perpres 81/2005 Bakorkamla mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Pasal 4 Perpres 81/2005 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 BAKORKAMLA menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut; b. koordinasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan c. pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu [vide Pasal 4 Perpres 81/2005]. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Perpres 81/2005, dapat disimpulkan bahwa Bakorkamla merupakan badan koordinasi yang ide dasarnya (original) memiliki wewenang yang terbatas, khususnya dalam melakukan penindakan yang berkaitan dengan penegakan hukum, karena tugas Bakorkamla sebagai lembaga administratif terbatas pada melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu yang dilakukan oleh instansi- instansi pemerintah lainnya. Dalam kaitan ini, pembentukan, tugas, fungsi dan kewenangan Bakorkamla sebagaimana diuraikan di atas memiliki esensi yang berbeda dengan pembentukan Bakamla sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU 32/2014, di mana beberapa norma pasal di antaranya dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon dalam permohonan a quo. Dalam UU 32/2014, Bakamla dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai berikut: Pasal 59 ayat (3) UU 32/2014 Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut 345 Pasal 61 UU 32/2014 Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pasal 62 Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi: a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Di samping itu, Bakamla juga memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 63 UU 32/2014 sebagai berikut: Pasal 63 UU 32/2014 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang: a. melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Berdasarkan ketentuan norma pasal-pasal tersebut di atas, menurut Mahkamah jika dicermati secara saksama norma Pasal 59 ayat (3) UU 32/2014 adalah norma yang secara yuridis memberikan landasan atau dasar hukum diperlukannya pembentukan Bakamla yang sesungguhnya dikhususkan untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun demkian, jika dicermati lebih lanjut, substansi norma Pasal 59 ayat (3) UU 32/2014 juga memuat frasa “dalam rangka penegakan hukum 346 di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia”, yang artinya, terdapat dua muatan substansi dalam norma Pasal 59 ayat (3) UU 32/2014 yang jika diperhatikan mengandung dua mandat yang berpotensi saling bertentangan. Dalam hal ini, di samping memiliki tugas-tugas umum berkenaan dengan keamanan dan keselamatan laut, namun pada satu sisi pembentukan Bakamla ditujukan agar dapat menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, serta di sisi lain pembentukan Bakamla ditujukan pula dalam rangka untuk penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Lebih lanjut, pertentangan kedua mandat norma Pasal 59 ayat (3) UU 32/2014 tersebut ditambah dengan adanya penegasan berkenaan dengan tugas, fungsi, dan wewenang Bakamla sebagaimana diuraikan dan diatur dalam norma Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 UU 32/2014, di mana salah satu tugasnya adalah melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan di wilayah yurisdiksi Indonesia [vide Pasal 62 huruf c UU 32/2014] dan salah satu wewenang Bakamla yaitu memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut [vide Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014]. Oleh karena itu, berkaitan dengan adanya fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Bakamla yang semula didesain untuk tujuan utama sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penjagaan keamanan dan keselamatan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta mengkoordinasikan antara unsur penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, kemudian bergeser menjadi bagian dari unsur penegak hukum akibat berlakunya norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 tersebut. Dengan kata lain, terdapat ambiguitas dengan dilakukannya pergeseran konsep kelembagaan dari model koordinatif yang semula dimiliki oleh Bakorkamla, yang antara lain meliputi mengkoordinasikan kegiatan operasional keamanan laut yang dilakukan oleh beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli laut lainnya antara lain: 1) TNI AL; 2) Polri/Direktorat Kepolisian Perairan; 3) Kementerian Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan 5) Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang kemudian menjadi tidak efektif dan optimal, mengingat hal tersebut disebabkan 347 antara lain karena banyaknya jumlah penegak hukum yang dalam praktiknya menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi kewenangan yang berimplikasi pada tidak efektifnya penyelesaian penegakan hukum dan keamanan laut yang dikoordinasikan oleh Bakorkamla [vide Naskah Akademik RUU 32/2014 hlm. 6]. Bahwa lebih lanjut, kondisi tidak efektifnya penegakan hukum di laut tersebut diperberat dengan adanya landasan hukum yang memberikan fungsi dan kewenangan kepada Bakamla yang semula tidak memiliki fungsi dan kewenangan dalam hal tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Di mana ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 62 huruf c dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014, seolah-olah memberikan fungsi dan kewenangan kepada Bakamla dalam bidang penegakan hukum, yaitu dapat melakukan tindakan terhadap adanya pelanggaran hukum termasuk melakukan penangkapan yang notabene adalah tindakan perampasan kemerdekaan terhadap orang maupun barang/benda. Oleh karena itu, kondisi faktual demikian, di samping semakin menciptakan adanya ketidakpastian hukum berkenaan dengan eksistensi lembaga Bakamla, yaitu sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang sebagai badan koordinatif atau juga merupakan badan atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut. [3.18.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dalam kaitannya dengan yang dipersoalkan dalam dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.7], menurut Mahkamah, pembentukan suatu lembaga seperti Bakamla merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, akan tetapi adanya ketidakjelasan fungsi dan wewenang utama dari suatu lembaga berimplikasi pada tumpang tindihnya lembaga yang bersangkutan, baik dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya serta tumpang tindih dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan yang sama atau kewenangan yang saling berimpitan. Dalam kaitan ini, ketidakjelasan fungsi dan wewenang dimaksud dapat berdampak pada pelaksanaan tugas di lapangan sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, keberadaan lembaga, in casu Bakamla yang secara faktual memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana diatur dalam norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU 32/2014 menurut Mahkamah telah ternyata menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum, di mana hal tersebut jika 348 dibiarkan akan berpotensi menciptakan tumpang-tindih kewenangan dalam menjalankan tugas keamanan dan keselamatan di laut dengan kewenangan penegakan hukum, terlebih jika masih relevan dikaitkan dengan fungsi koordinatif. Sebab, secara faktual pula, kewenangan penegakan hukum di laut telah dimiliki dan dilakukan oleh banyak instansi yang satu sama lainnya saling beririsan. Dalam konteks ini, kewenangan Bakamla jika merujuk pada tugas dan fungsi yang ditentukan dalam norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU 32/2014 selain secara umum memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan keselamatan di laut, juga memiliki kewenangan yang beririsan dengan penegakan hukum yang seharusnya kewenangan itu hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, berdasarkan asas legality of authority serta prinsip due process of law, hanya aparat yang ditunjuk secara eksplisit oleh undang-undang sebagai lembaga yang memiliki upaya paksa (pro justitia) yang dapat menjalankan wewenangnya secara khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama UU 32/2014, tidak terdapat satu pengaturan pun yang menyebutkan bahwa Bakamla merupakan lembaga penegak hukum, selain sebagai supporting system dalam rangka penegakan hukum di laut, di samping memiliki tugas utama melakukan tugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Oleh karena parameter pelaksanaan tugas patroli keamanan dan keselamatan itu sendiri menurut Mahkamah juga tidak terdefinisikan dengan jelas dalam UU 32/2014 maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Perpres 178/2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PP 13/2022) yang disusun untuk memperkuat peran Bakamla dalam hal penguatan tugas dan fungsi di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum, maka dalam konteks ini kewenangan Bakamla seharusnya ditempatkan sebagai kewenangan koordinatif, bukan kewenangan yudisial dalam penegakan hukum di laut. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan ratio legis dari pembentuk undang-undang terhadap status kelembagaan Bakamla, apakah Bakamla di desain sebagai lembaga keamanan dan keselamatan laut yang 349 memiliki kewenangan penegakan hukum atau tidak. Apabila pembentuk undang- undang menghendaki Bakamla murni sebagai lembaga yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, seharusnya pembentuk undang-undang menetapkan batasan yang jelas perihal parameter tugas patroli keamanan dan keselamatan yang dimaksud dalam Pasal 61 UU 32/2014, dengan tidak melekatkan pada kewenangan-kewenangan yang beririsan dengan kewenangan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014. Sebab, dalam melakukan pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, dan membawa kapal, secara faktual Bakamla sedang bertindak sebagai penegak hukum yang melakukan upaya paksa dalam melaksanakan fungsi penindakan pelanggaran hukum lainnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 62 huruf c UU 32/2014, namun tidak melakukan tindakan hukum lebih lanjut karena harus dilimpahkan kepada instansi penegak hukum di laut. Dalam kaitan ini, tindakan demikian, tentu tidak dibenarkan dalam hukum pidana yang menjunjung tinggi asas legalitas. Oleh karenanya, ketidakjelasan konsep kelembagaan Bakamla serta ketiadaan paramater yang jelas terhadap tugas Bakamla dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan tersebut, berkorelasi pada penyelenggaraan fungsi dan wewenang Bakamla yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan asas penyelenggaraan kelautan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU 32/2014 serta bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.18.4] Bahwa selain uraian fakta hukum tersebut di atas, fakta hukum dalam persidangan juga menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyatakan meskipun Bakamla yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) memiliki tugas dan fungsi yang beririsan dengan instansi lain (khususnya dalam bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum), akan tetapi menurut pembentuk undang-undang tugas tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan, memperkuat, dan mengefektifkan tugas keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum khususnya di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang juga dilaksanakan dalam kerangka hubungan tata kerja koordinatif [vide Risalah Sidang, tanggal 1 Desember 2025, hlm. 5]. Selain itu, 350 berdasarkan keterangan pembentuk undang-undang, hubungan tata kerja koordinatif yang dilakukan oleh Bakamla dengan instansi lain tersebut tercermin ke dalam beberapa pengaturan, antara lain dalam: a) Pasal 58 UU 32/2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengelola kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dibentuk sistem pertahanan laut yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan TNI; b) Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 yang pada pokoknya mengatur kewenangan Bakamla untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; c) Pasal 3 juncto Pasal 4 ayat (1) PP 13/2022 yang pada pokoknya mengatur perihal penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dilaksanakan oleh banyak pemangku kepentingan; dan d) Pasal 35 Perpres 178/2014, yang pada pokoknya mengatur bahwa hubungan tata kerja Bakamla wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Bakamla maupun dengan instansi lain. Berdasarkan fakta hukum keterangan pembentuk undang-undang a quo, menurut Mahkamah substansi konsep kelembagaan termasuk fungsi dan wewenang yang didesain oleh pembentuk undang-undang semakin menunjukkan ketidaksinkronan atau tumpang- tindih konsep kelembagaan Bakamla yang dibentuk untuk melakukan tugas patroli keamanan dan keselamatan dalam UU 32/2014 dengan konsep hubungan tata kerja yang diamanatkan untuk lembaga tersebut, termasuk kaitannya dengan fungsi koordinatif. Sebab, dalam melaksanakan tugas, Bakamla seharusnya mengedepankan hubungan yang bersifat koordinatif, sementara uraian tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU 32/2014 justru tidak semata-mata mengatur perihal fungsi keamanan laut tetapi juga meliputi fungsi penegakan hukum. Di samping itu, jika dicermati lebih lanjut, berkenaan dengan fungsi dan kewenangan Bakamla dalam konteks penegakan hukum, keterangan pembentuk undang-undang maupun keterangan Presiden juga menegaskan bahwa kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum meliputi tindakan pengumpulan data dan informasi, penindakan, dan penyerahan hasil penindakan. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan 351 ayat (2), dan Pasal 25 PP 13/2022, yang pada pokoknya mengatur bahwa: a) penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bakamla, meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi; penindakan; dan penyerahan hasil penindakan; b) pengumpulan data dan informasi dilaksanakan untuk mencari, mengumpulkan, menemukan, dan mengolah data dan informasi terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau tindak pidana; c) dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup atau tertangkap tangan, Bakamla melakukan penindakan dan menyerahkan hasil penindakan kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut; d) instansi yang memiliki kewenangan penyidikan wajib menerima dan menindaklanjuti hasil penindakan Bakamla tersebut dan apabila Instansi tersebut menolak untuk menindaklanjuti maka dalam kurun waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal penyerahan hasil penindakan, instansi tersebut wajib melapor kepada Menteri disertai alasan hukum. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan bahwa proses penindakan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang tersebut juga meliputi tindakan memberhentikan, memeriksa, menangkap, dan membawa kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014, di mana kesemuanya adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang harus dilakukan dengan cara due procces of law. Dengan demikian, fakta hukum tersebut menunjukkan inkonsistensi desain kelembagaan Bakamla yang mencakup tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan berkaitan dengan lembaga Bakamla harus dilakukan penataan ulang (redesign) khususnya berkaitan dengan sifat, tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat di dalamnya. Artinya, harus dibuat desain yang pasti dan jelas terkait dengan lembaga Bakamla, baik dalam undang-undang tersendiri atau diletakkan dalam UU 32/2014, apakah Bakamla kembali seperti Bakorkamla, atau lembaga yang memiliki tugas utama sebagai badan keamanan dan keselamatan laut. Berkenaan dengan hal tersebut, waktu yang dipandang cukup oleh Mahkamah untuk melakukan penataan ulang kelembagaan dimaksud adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan. Dengan demikian, berkenaan dengan norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 ayat (1) UU 32/2014 352 beserta norma pasal lain sepanjang berkaitan dengan lembaga Bakamla harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, ”Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan tidak dilakukan desain ulang (redesign) berkaitan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla. Apabila dalam tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun tersebut tidak dilakukan desain ulang maka tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 adalah dalil yang berdasar, sehingga harus dinyatakan beralasan menurut hukum. Namun, disebabkan substansi norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 32/2014 berkelindan dengan bagian-bagian lain dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 ayat (1) UU 32/2014 maka keseluruhan norma dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 ayat (1) UU 32/2014 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan maka dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah norma Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 ayat (1) UU 32/2014 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 353 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, ”Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan tidak dilakukan desain ulang (redesign) berkaitan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Keamanan Laut. Apabila dalam tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun tersebut tidak dilakukan desain ulang maka tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Keamanan 354 Laut yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut atau yang mewakili, Pihak Terkait Badan Keamanan Laut atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili, serta Pemberi Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili dan Pemberi Keterangan Kementerian Perhubungan atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 355 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Nurwulantari