180/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 180/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Olivia Sembiring, S.H. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Jaksa/ PNS Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DK Jakarta Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pemohon I 2. Nama : Ariawan Agustiartono, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Jaksa/ PNS Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DK Jakarta Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------Pemohon II 3. Nama : Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Jaksa/ PNS Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DK Jakarta Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------Pemohon III 2 4. Nama : Dr. Muh Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Jaksa/ PNS Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DK Jakarta Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------Pemohon IV 5. Nama : Yan Aswari, S.H., M.H. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Jaksa/ PNS Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DK Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------Pemohon V 6. Nama : Donalia Faimau Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Pekerjaan : Tidak Bekerja Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan DK Jakarta Selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------Pemohon VI Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024, 5 Desember 2024, 9 Desember 2024 dan 30 Desember 2024, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor VST and Partners Law Firm, Advocates & Legal Consultans, yang beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; 3 Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait (Persatuan Jaksa Indonesia/Persaja); Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait (Kepolisian Negara Republik Indonesia); Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK); Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon; Mendengar keterangan saksi para Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Mendengar keterangan saksi Presiden; Membaca keterangan tertulis ahli Pihak Terkait (Persaja); Memeriksa bukti-bukti Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait (Persaja); Membaca kesimpulan para pihak. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 13 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 178/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 18 Desember 2024 dengan Nomor 180/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 6 Januari 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil, terhadap 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dengan pasal-pasal yang di uji, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) (selanjutnya disebut UU 1/1979) (Bukti P.1), antara lain: Pasal 21, yang menyatakan: Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala 4 Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta. Pasal 22 ayat (2), yang menyatakan: Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden. Pasal 23, yang menyatakan: Jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pasal 24, yang menyatakan: Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi berserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan. Pasal 33 ayat (2), yang menyatakan: Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut. Pasal 35 ayat (2) huruf b, yang menyatakan: Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal: a. … b. diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3); c. … Pasal 36 (1) Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada 5 Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan. (3) Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup. (4) Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik. Pasal 38, yang menyatakan: Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Menteri Kehakiman segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 39, yang menyatakan: (1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya. (2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1). (3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut. (4) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik 6 Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia. (5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta. Pasal 40 ayat (1), yang menyatakan: Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pasal 44, yang menyatakan: Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607) (selanjutnya disebut UU 1/2006) (Bukti P.2), yaitu: Pasal 1 angka 10, yang menyatakan: “Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan hak asasi manusia” Terhadap ketentuan norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 bertentangan secara bersyarat 7 (Conditionally Unconstitutional) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P.3), antara lain: Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Pasal 17 ayat (3), yang menyatakan: “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan” Pasal 24 ayat (3), yang menyatakan: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormataan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Bahwa sebelum masuk dalam Uraian Pokok Permohonan, perlu kami uraikan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: 8 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; 9 d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materiil Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap UUD 1945. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon 10 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara.” 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PARA PEMOHON yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: “a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 11 c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 4. Pertama, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut: 4.1. PEMOHON I adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.4) yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (Bukti P.5), serta saat ini menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Banten (Bukti P.7). 4.2. PEMOHON II adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.8), yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (Bukti P.9), serta saat ini menjabat sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. 4.3. PEMOHON III adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.10), yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (Bukti P.11) dan saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung (Bukti P.12). 4.4. PEMOHON IV adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.13), yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (Bukti P.14) dan saat ini menjabat sebagai Kepala Sub 12 Bagian Tata Laksana pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung (Bukti P.15). 4.5. PEMOHON V adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.16), yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (Bukti P.17) dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Nganjuk (Bukti P.18). 4.6. PEMOHON VI adalah warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.19), adalah pekerja migran yang pernah diminta menjadi saksi tindak pidana perdagangan orang/perbudakan di tempat PEMOHON VI bekerja in casu di Australia. Oleh karenanya PARA PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian materiil dalam Perkara a quo UU 1/1979 terhadap UUD 1945, dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan Hak Konstitusional PARA PEMOHON dalam menguji ketentuan norma a quo sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut: Hak konstitusional yang menjamin PARA PEMOHON untuk mengajukan permohonan a quo adalah: Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 13 Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormataan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Bahwa Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) tersebut di atas, adalah ketentuan norma dalam UUD 1945 yang menjadi dasar hak konstitusional kepada PARA PEMOHON untuk mengajukan permohonan a quo. In casu, permohonan a quo diajukan oleh PEMOHON I s/d V sebagai jaksa, yang dalam diri pribadi PEMOHON I s/d V melekat kewenangan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan termasuk kewenangan di bidang penuntutan dan penegakan hukum lainnya, seperti mengajukan permohonan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Pengajuakn permohonan a quo, dilakukan PEMOHON I s/d V sebagai jaksa, dan tidak atas dasar perintah ataupun mewakili Jaksa Agung atau Kejaksaan RI secara institusional. Pengajuan permohonan a quo merupakan hak konstitusional PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V sebagai jaksa yang memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat tempat PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V tinggal maupun bekerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Selain itu, sebagai seorang jaksa, PEMOHON I s/d V berhak atas kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesi PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terakhir, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V sebagai jaksa memiliki hak konstitusional untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, 14 dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Bahwa pengajuan permohonan a quo oleh PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V pun sesuai dengan Article 8 United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors Tahun 1990 yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU 11/2021), yang menyatakan “Prosecutors like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly. In particular, they shall have the right to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights ......” (Terjemahan: Jaksa seperti warga negara lainnya berhak atas kebebasan berekspresi, berkeyakinan, berserikat dan berkumpul. Secara khusus, mereka mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam diskusi publik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum, administrasi peradilan dan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia ....). Pengajuan permohonan a quo merupakan hak konstitusional untuk mengambil bagian dalam proses penegakan hukum yang melibatkan PEMOHON I-V sebagai seorang jaksa. Bahwa permohonan a quo diajukan oleh PEMOHON VI sebagai warga negara Indonesia yang pernah diminta menjadi saksi tindak pidana perdagangan orang/perbudakan, memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta hak konstitusional agar hak asasinya termasuk hak atas harta benda yang dibawah kekuasaannya dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi oleh negara atau pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya PARA PEMOHON memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap 15 UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021. 6. Bahwa Ketiga untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon, maka harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya PEMOHON I sering mendapatkan Tugas mengurus Permintaan Ekstradisi Incoming dan Outgoing, sebagai berikut: Dalam proses pengurusannya PEMOHON I kerap mengalami hambatan dan kendala akibat berlakunya ketentuan Norma a quo yakni Durasi waktu pemprosesan permintaan bantuan hukum timbal balik. PEMOHON I diminta untuk memfasilitasi satuan kerja teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, yaitu mengidentifikasi barang bukti berupa bank notes yang diduga merupakan mata uang dolar Amerika Serikat. PEMOHON I melakukan penanganan perkara bidang tindak pidana umum terkait kepemilikan uang senilai USD 3.321.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp43.953.170.300,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus) dari Argentina. Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Bab II tentang Tata Cara Mengajukan Permintaan, poin C yang membahas Tahapan Dalam Permintaan Bantuan Timbal Balik Kepada Negara 16 Asing, dijelaskan bahwa waktu pemrosesan permintaan bantuan timbal balik dimulai dari tahap penerimaan permohonan hingga tahap pemenuhan bantuan dan pemberian umpan balik (durasi pemprosesan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana). Apabila durasi pemprosesan permintaan bantuan timbal balik ini dihubungkan dengan jangka waktu penahanan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka penyelesaian perkara menjadi sulit tercapai dengan durasi pemprosesan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dikarenakan Penyidik maupun Penuntut Umum telah melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka/terdakwa sehingga harus berpacu dengan batas waktu penahanan maupun jangka waktu penyelesaian perkara. Dalam memfasilitasi satuan kerja teknis terkait bantuan untuk mengidentifikasi barang bukti dimaksud, PEMOHON I mempergunakan kerja sama informal. Sedangkan dalam penanganan perkara tindak pidana umum PEMOHON I mempergunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dalam dakwaan, namun sampai saat ini pemilik dari uang tersebut tidak diketahui keberadaannya. Yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama informal dengan alasan jika permintaan tersebut dilakukan melalui mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak akan mencukupi waktu penahanan penanganan perkara. 6.2. Bahwa PEMOHON II terhitung tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 29 Agustus 2024, Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Print-71/C/Cp.2/04/2014 tanggal 3 April 2014 dan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Print 58/C/Cp.2/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 PEMOHON II di tugaskan sebagai Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya PEMOHON II sering mendapatkan tugas untuk menangani perkara tindak pidana 17 korupsi dan pencucian uang lintas negara serta kerjasama internasional, sebagai berikut: Incoming Pada tahun 2017 sampai 2020, Pemohon II pada saat menjadi Jaksa Penuntut Umum perkara korupsi Pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik (E-KTP) dalam kedudukan sebagai Jaksa Penuntut Umum melaksanakan Kerjasama secara agent to agent dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) dalam rangka penanganan perkara, termasuk didalamnya pertukaran bukti. Kedudukan PEMOHON II sebagai Jaksa (magistrate) melaksanakan fungsi control serta quality assurance agar bukti-bukti serta kerjasama yang dilakukan antara KPK dengan FBI menjadi bukti- bukti yang admissible di Pengadilan. Dengan adanya pelaksana fungsi magistrate dalam KPK in casu yang fungsinya dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka memungkinkan bagi otoritas Amerika Serikat melakukan vise versa untuk menyerahkan bukti yang dibutuhkan melalui mekanisme agent to agent cooperation. Pada tahun 2022 sampai Juli 2024, PEMOHON II dalam kedudukan sebagai Jaksa Penuntut Umum yang di tugaskan oleh Kejaksaan Republik Indinesia di Komisi Pemberantasan Korupsi, mendapatkan penugasan untuk melakukan kerjasama internasional atas permintaan dari Royal Canadian Mounted Police/ Gendarmarie Royal Du Canada (RCMP). KPK melakukan Kerjasama tersebut dalam kedudukan sebagai pihak kompeten (competent party). Dalam pelaksanaannya, Pemohon II melaksanakan sebagian dari tugas Otoritas Pusat yaitu:  Menganalisis terkait permintaan bantuan dari RCMP;  Memastikan proses Kerjasama internasional yang dilakukan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga admissible untuk dipergunakan di Pengadilan Kanada;  Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan formal pembuktian di pengadilan Kanada antara lain: 18 1. Affidavit Direktur Penuntutan 2. Declaration dari Deputi Penidakan Kehadiran Jaksa dalam proses Kerjasama internasional ini membantu proses percepatan proses bantuan kepada pihak RCMP Kanada. Outgoing Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, PEMOHON II dalam kedudukan sebagai Jaksa yang di tugaskan oleh Kejaksaan Republik Indonesia di Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan Kerjasama internasional dengan Money Laundering and Asset Recovery Unit Kejaksaan Agung Amerika Serikat untuk pemulangan aset dari Amerika Serikat ke Indonesia terkait kasus E-KTP. Kerjasama juga dilakukan melalui kantor Overseas Prosecutorial Development and Training (Opdat) Jakarta yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui hubungan antara Jaksa dengan Jaksa yang memungkinkan karena kedudukan tersebut repatriasi ke Indonesia dapat dilakukan tanpa melalui proses permohonan Mutual Legal Assistance Request secara formal (central authority to central authority), sehingga proses menjadi lebih cepat, dan pemerintah Indonesia memperoleh pemulihan aset sebesar USD. 5.955.475,22. Disamping dalam rangka incoming dan outgoing request, PEMOHON II sejak tahun 2022 sampai Juni 2024, PEMOHON II dalam kedudukan sebagai Jaksa yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi delegasi Indonesia dalam perundingan pembentukan Perjanjian Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, Prancis dan Polandia. Bahwa dalam proses perundingan tersebut, pihak counterpart di wakili oleh Otoritas Pusat yang merupakan bagian dari kementrian Kehakiman/ Kejaksaan dimana anggota delegasi sebagai perunding adalah personal berasal dari kekuasaan Magistrate (Jaksa dan atau Hakim). 19 6.3. Artinya PEMOHON I dan PEMOHON II dalam menjalankan tugasnya terkait Urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengalami kerugian secara langsung atas kendala dan hambatan yang ditimbulkan terhadap ketentuan-ketentuan norma a quo yang pada pokoknya memberikan kedudukan “Central Authority” kepada Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kementerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006, dimana kondisi aktual saat ini sudah terpecah menjadi 3 (tiga) kementerian in casu (Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) yang tentunya dalam penalaran yang wajar akan merugikan PEMOHON I dan PEMOHON II saat ditugaskan kembali untuk mengurusi urusan yang terkait dengan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. 6.4. Bahwa PEMOHON III merupakan seorang jaksa dengan pengalaman selama lebih 10 (sepuluh) tahun di Kejaksaan RI, sebagai berikut: a. April 2014-November 2016, sebagai Calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Tapak Tuan; b. November 2016-April 2018, sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi; c. Februari 2023-sekarang, sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Pertama, sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, PEMOHON III bertugas melakukan penuntutan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Selama ini, tindakan ekstradisi maupun Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan opsi yang jarang dipilih oleh PEMOHON III dalam melakukan penuntutan karena terdapat mekanisme administrasi yang panjang yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM yang notabene tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses penuntutan sehingga memaksa PEMOHON IV untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung agar menggunakan mekanisme informal dalam rangka penahanan tersangka/terdakwa 20 yang berada di luar negeri atau pengamanan barang bukti/aset tindak pidana di luar negeri. Ketiga, saat ini sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan, PEMOHON III bertugas melakukan penghimpunan, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II. (vide Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia). Dengan adanya fakta, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian, realitas bahwa para jaksa dipaksa menggunakan mekanisme informal dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, hasil pemeriksaan/asesmen Menteri Hukum dan HAM yang tidak admissible, serta terlanggarnya indenpendensi para jaksa dalam pelaksaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana karena melibatkan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kementerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang notabene tidak termasuk pelaksanaan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, telah merugikan hak konstitusional PEMOHON III karena melakukan penghimpunan, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja di lingkungan Kejaksaan, khususnya terkait pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana melesat jauh dari apa yang terlaksana dalam praktiknya. 6.5. Bahwa PEMOHON IV merupakan seorang jaksa dengan pengalaman selama lebih 10 (sepuluh) tahun di Kejaksaan, sebagai berikut: a. April 2014-November 2017, sebagai Calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Bulukumba; b. November-Desember 2017, sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi; 21 c. Desember 2017-November 2020, sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi; d. November 2020-April 2024, sebagai Jaksa Fungsional di Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; e. April 2024-sekarang, sebagai Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Pertama, sebagai Jaksa Fungsional dan Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, PEMOHON IV bertugas melakukan penuntutan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Selama ini, tindakan ekstradisi maupun Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan opsi yang jarang dipilih oleh PEMOHON IV dalam melakukan penuntutan karena terdapat mekanisme administrasi yang panjang yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM yang notabene tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses penuntutan sehingga memaksa PEMOHON IV untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung agar menggunakan mekanisme informal dalam rangka penahanan tersangka/terdakwa yang berada di luar negeri atau pengamanan barang bukti/aset tindak pidana di luar negeri. Kedua, sebagai Jaksa Fungsional di Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, PEMOHON IV sering terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana karena berdasarkan Pasal 122 jo. Pasal 123 huruf d Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri “mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, kerja sama dan hubungan luar negeri, perpustakaan, dan dokumentasi hukum”, serta “menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kerja sama internasional dibidang hukum terkait dengan bantuan 22 teknis, ekstradisi, pemindahan narapidana, bantuan hukum timbal balik serta pembinaan jaringan kerjasama hukum luar negeri”. Dalam pelaksanaannya, PEMOHON III terlibat dalam proses ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana melalui mekanisme formal (melalui Kementrian/Menteri Hukum dan HAM) dan informal (tidak menggunakan mekanisme formal (melalui Kementrian/Menteri Hukum dan HAM karena adanya kebutuhan terkait optimalisasi masa penahanan tersangka/terdakwa yang berada di luar negeri atau percepatan pengamanan barang bukti/aset tindak pidana di luar negeri). Ketiga, saat ini sebagai Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Biro Perencanaan, PEMOHON IV bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan serta pemberian bimbingan penyusunan proses bisnis, standar ketatalaksanaan, standar operasional prosedur di lingkungan Kejaksaan, dan pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan (vide Pasal 41 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia). Proses bisnis utama Kejaksaan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 257 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain penanganan tindak pidana dan pemulihan aset. Dengan adanya fakta, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian, realitas bahwa para jaksa dipaksa menggunakan mekanisme informal dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, hasil pemeriksaan/asesment Menteri Hukum dan HAM yang tidak admissible, serta terlanggarnya indenpendensi para jaksa dalam pelaksaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana karena melibatkan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM pada UU 1/2006 dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang notabene tidak termasuk pelaksanaan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, telah merugikan hak konstitusional PEMOHON IV karena menyusun dan 23 melakukan bimbingan teknis penyusunan proses bisnis, standar ketatalaksanaan dan standar operasional prosedur di lingkungan Kejaksaan, khususnya terkait pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana melesat jauh dari apa yang terlaksana dalam praktiknya. Begitupun, ketika PEMOHON IV melakukan analisis jabatan jaksa khususnya terkait analisis uraian kerja dan beban kerja jabatan jaksa dalam melaksanakan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana melesat jauh dari apa yang terlaksana dalam praktiknya. 6.6. Bahwa PEMOHON V merupakan seorang jaksa dengan pengalaman selama lebih 10 (sepuluh) tahun di Kejaksaan, sebagai berikut: a. April 2014-November 2017, sebagai Calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Sangata; b. November-Desember 2017, sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Fak-Fak; c. April 2024-sekarang, sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Nganjuk. Pertama, sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak, PEMOHON V bertugas melakukan penuntutan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak. Selama ini, tindakan ekstradisi maupun MLA merupakan opsi yang jarang dipilih oleh PEMOHON V dalam melakukan penuntutan karena terdapat mekanisme administrasi yang panjang yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM yang notabene tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses penuntutan sehingga memaksa PEMOHON V untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung agar menggunakan mekanisme informal dalam rangka penahanan tersangka/terdakwa yang berada di luar negeri atau pengamanan barang bukti/aset tindak pidana di luar negeri. Kedua, saat ini sebagai kepala seksi tindak pidana khusus ada Kejaksaan Negeri Ngajuk, PEMOHON V bertugas melaksanakan tugas dan wewenang di bidang tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, 24 PEMOHON V menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja; b. analis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus; c. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan penuntutan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, melaksanakan oprasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus, penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, serta dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang- undangan di daerah hukum kejaksaan negeri; d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus; e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; f. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus di daerah hukum kejaksaan negeri; dan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara di bidangtindak pidana khusus. (vide. Pasal 917 jo. Pasal 972 Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan keempat atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-0006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI). Dengan adanya fakta, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian, realitas bahwa para jaksa dipaksa menggunakan mekanisme informal dalam pelaksanaan ekstradisi Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, hasil pemeriksaan/asesment Menteri Hukum dan HAM yang tidak admissible, serta terlanggarnya independensi para jaksa dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah 25 Pidana karena melibatkan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (yang saat ini sudah terpecah menjadi 3 kementerian in casu Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang notabene tidak termasuk pelaksanaan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, telah merugikan hak konstitusional PEMOHON V karena melaksanakan tugas dan fungsi selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Nganjuk, Khususnya terkait pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masala Pidana menjadi terhambat. 6.7. Bahwa meskipun PEMOHON III, IV, dan V saat ini dan beberapa kali menjabat dalam jabatan manajerial/struktural, namun jaksa merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan (vide Pasal 1 angka 2 UU 11/2021) yang salah satunya dapat menjabat dalam rangkap jabatan, termasuk dalam jabatan pengawas yang saat ini dijabat oleh PEMOHON III, IV, dan V (vide Pasal 11A ayat (2) UU 11/2021). Sehingga, dalam diri pribadi PEMOHON III, IV, dan V yang berprofesi sebagai jaksa, melekat kewenangan untuk melakukan penuntutan tindak pidana. Berdasarkan penalaran yang wajar, sewaktu-waktu PEMOHON III, IV, dan V, dapat ditugaskan melakukan ekstradisi maupun MLA dalam penanganan perkara tindak pidana, untuk kepentingan penuntutan. Selain itu, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU 11/2021, PEMOHON III, IV, dan V sebagai jaksa telah mengangkat sumpah atau janji untuk senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU 11/2021, PEMOHON III, IV, dan V dalam melakukan penuntutan dilaksanakan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedalaman makna ketentuan a quo ialah tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus mampu memberikan rasa 26 keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini sangat luas dan penting karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab PEMOHON III, IV, dan V kepada pencari keadilan dan masyarakat umum namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab PEMOHON III, IV, dan V kepada Tuhan Yang Maha Esa. Singkatnya, terdapat konsekuensi moril, etik dan teknis yang akan dialami oleh PEMOHON III, IV, dan V untuk melaksanakan kewajiban profesi PEMOHON III, IV, dan V, yakni melaksanakan dan menyelesaikan penuntutan secara tuntas dan adil. Dengan adanya berbagai norma yang diujikan dalam permohonan a quo, berdasarkan penalaran yang wajar pasti akan mengakibatkan PEMOHON III, IV, dan V tidak dapat melakukan penuntutan secara optimal. Pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum dan pelindungan hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak para pencari keadilan (justice bellen) yang menginginkan agar penyelesaian perkara yang dialaminya (dalam hal tindak pidana yang dituntut ada korbannya) diselesaikan secara tuntas yang juga menjadi sumpah dan janji profesi PEMOHON III, IV, dan V. 6.9. Bahwa PEMOHON VI sebelumnya telah melamar pekerjaan untuk bekerja di luar negeri melalui Perusahaan PT. Arni Family di Kupang. Pada bulan Januari 2013, PEMOHON VI mulai bekerja sebagai pembantu untuk Ny. Siew Hua Liw (Datin) dan suaminya Tn. Jun Wai Liw (Datuk) di Malaysia dengan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya, pada bulan Juli 2014, PEMOHON VI dipindahkan oleh majikannya ke Sydney, Australia dan bekerja untuk Tn. Kwei Sunn Liw anak dari Datin dan Datuk dengan visa kunjungan singkat yang berakhir pada tanggal 30 Agustus 2014. Walaupun visa PEMOHON VI bukan visa bekerja dan masa berlaku sudah habis, namun PEMOHON VI tidak diperbolehkan untuk pulang ke Indonesia ataupun menghubungi keluarganya di Kupang. Selain itu pula gaji 27 PEMOHON VI tidak dibayarkan. Pada awal Januari 2019, PEMOHON VI meminta bantuan seorang wanita yang ia temui di Florence Avenue di Eastlakes, New South Wales (NSW). Kemudian wanita ini melaporkan ke Kepolisian New South Wales (NSW) dan selanjutnya dilakukan penyidikan oleh Australian Federal Police (AFP) dan penuntutan oleh Counsel for the Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP) melalui Operasi Falchion terkait dugaan tindak pidana perbudakan dan keimigrasian yang dilakukan oleh majikan dan keluarganya terhadap PEMOHON VI. Bahwa Pemerintah Australia telah mengirimkan permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait Operasi Falchion melalui surat Assistant Secretary International Crime Cooperation Central Authority, Attorney-General’s Department Nomor 20/6867 tanggal 11 Mei 2020 ke Pemerintah Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Central Authority. Satu tahun setelahnya, Pemerintah Australia mengirim kembali surat Senior Legal Officer International Crime Cooperation Central Authority, Attorney-General’s Department Nomor 21/176845 tanggal 17 November 2021 tentang permintaan bantuan timbal balik tambahan dari Pemerintah Australia untuk Operasi Falchion (Supplementary Mutual Legal Assistance (MLA) request to Indonesia in the matter of Operation Falchion) terkait tindak pidana perbudakan yang melibatkan Kwei Sunn Liw (Felicia), Chyi Ming Liw (Adam) dan Yi Yuan (Annie). Pada pokoknya Pemerintah Australia meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk pengambilan keterangan saksi warga negara Indonesia atas nama Donalia Faimau (PEMOHON VI) melalui media audio visual link (AVL) pada proses persidangan di Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 14 Februari 2022. Bahwa pada bulan Januari 2022, Kementerian Hukum dan HAM menindaklanjuti Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Pemerintah Australia tersebut kepada Jaksa Agung R.I up. Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan Surat Nomor: AHU.AH.12.01-1 tertanggal 21 Januari 2022 hal Penyampaian 28 Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Tambahan dari Pemerintah Australia untuk Operasi Falchion. Selanjutnya Kejaksaan Agung cq Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri berkoordinasi dan berkomunikasi dengan narahubung pada Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan kesediaan untuk mencari dan menghadirkan PEMOHON VI sebagai saksi. Bahwa pada awal bulan Februari 2022, Kejaksaan Agung telah berhasil menemui PEMOHON VI dan menyampaikan informasi terkait proses persidangan pada Pengadilan Australia terhadap Kwei Sunn Liw (Felicia), Chyi Ming Liw (Adam) dan Yi Yuan (Annie). Dalam pertemuan tersebut, PEMOHON VI bersedia menjadi saksi dan memberikan pernyataan tertulis perihal kesediaannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap mantan majikannya. Surat pernyataan Pemohon VI telah diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM R.I melalui Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor: R-21/C.7/Chk.2/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 hal Penyampaian Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Tambahan Dari Pemerintah Australia guna menindaklanjuti permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Pemerintah Australia untuk Operasi Falchion (empat hari sebelum tanggal yang dijadwalkan proses persidangan pada Pengadilan Australia). Bahwa pada kenyataannya PEMOHON VI tidak jadi bersaksi dikarenakan penuntutan atas nama Kwei Sunn Liw, Chyi Ming Liw dan Yi Yuan telah dicabut atas dasar nolle prosequie (ketidakhadiran pelapor/korban). Kejaksaan Agung telah menyampaikan kekecewaan atas pencabutan penuntutan dan lambatnya birokrasi yang menyebabkan surat permintaan dari Pemerintah Australia baru diterima oleh Kejaksaan Agung 2 (dua) bulan setelah permohonan diterbitkan oleh otoritas pusat Australia. Akibat dari dicabutnya penuntutan ini, PEMOHON VI tidak mendapatkan hak berupa gaji ataupun restitusi sebagai korban. 29 6.10. Bahwa kerugian konstitusional dalam permohonan a quo merupakan kerugian konstitusional secara aktual dialami PEMOHON I s/d VI, serta secara potensial berdasarkan penalaran yang wajar akan dialami oleh PEMOHON I s/d V, karena berbagai pasal yang diujikan dalam permohan a quo adalah pasal-pasal yang mengatur kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang menurut PARA PEMOHON, keberadaan Menteri dimaksud, mengakibatkan: a) tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dikarenakan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 tidak diatur lagi pasca Kementerian Hukum dan HAM dilebur menjadi 3 (tiga) Kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (selanjutnya disebut Perpres 139/2024); b) PEMOHON I dan PEMOHON II telah dipaksa, serta PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V akan dipaksa menggunakan jalur informal dalam rangka penuntutan dan penyelesaian perkara, karena apabila menggunakan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana maka masa penahanan terhadap tersangka/terdakwa berdasarkan KUHAP dapat terpangkas, dan aset tindak pidana/barang bukti khususnya aset tindak pidana/barang bukti digital yang hendak diamankan di negara lain berpotensi dihilangkan/dikaburkan, yang disebabkan keterlibatan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian Menteri Hukum, 30 Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) yang menambah masa waktu pemeriksaan administrasi yang panjang dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana; c) terjadinya double check karena hasil pemeriksaan/asesment yang dilakukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) yang notabene bukan pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau magistrate, dilakukan pemeriksaan/asesment kembali oleh jaksa agar memenuhi ketentuan yurisi formil dan materiil; d) hilangnya independensi jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan) atau penyelesaian perkara pidana karena harus menunggu pemeriksaan administrasi yang dilaksanakan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) dan seringkali ditemukan hasil pemeriksaan administrasi dimaksud tidak admissible atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan karena Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 bukanlah badan yang melaksanakan fungsi kekuasaan Kehakiman (dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman hanya menyebutkan lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu pelaksana putusan pengadilan); e) PEMOHON VI tidak mendapatkan hak berupa gaji ataupun restitusi sebagai korban dalam perkara yang telah dialami oleh PEMOHON VI disebabkan lambatnya penelitian permintaan dalam urusan Bantuan Timbal Balik Masala Pidana oleh Menteri Hukum dan HAM yang saat ini telah terpecah menjadi 3 31 Kementerian (Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan). Berbagai kerugian konstitusional dimaksud bukanlah kerugian konstitusional yang hanya dialami Jaksa Agung maupun Lembaga Kejaksaan semata, akan tetapi juga merupakan kerugian konstitusional PARA PEMOHON, baik PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V sebagai seorang jaksa karena proses bisnis pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, salah satunya dimulai dari permohonan yang diajukan oleh jaksa yang menangani perkara, bukan Kejaksaan maupun Jaksa Agung, serta kerugian konstitusional PEMOHON VI sebagai warga negara Indonesia yang sebelumnya telah terlibat dalam penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian (Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan). 6.11. Oleh karenanya PARA PEMOHON memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021 dan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Berdasarkan uraian pada angka 6 tersebut di atas, maka PARA PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan-ketentuan norma undang- undang yang dimohonkan pengujiannya. 7. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan 32 terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh PARA PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap UUD 1945 karena hak konstitusionalnya telah dirugikan secara langsung atas berlakunya ketentuan norma a quo, oleh karenanya PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. Alasan Permohonan Bahwa sebelum masuk dalam alasan-alasan permohonan, perlu PARA PEMOHON jelaskan terhadap permohonan a quo Menguji kedua undang- undang (UU 1/1979 dan UU 1/2006) dimaksud karena memiliki keterkaitan in casu saling berkelindan antara UU 1/1979 dengan UU 1/2006 yakni tentang Kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 jo. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam UU 1/2006 sebagai Pelaksana Otoritas Pusat (selanjutnya disebut Central Authority) dalam Urusan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian pasal-pasal dalam 2 (dua) undang- undang sekaligus yang saling berkelindan, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 024/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PUU-IX/2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-XXII/2024. Bahwa selain itu penting bagi PARA PEMOHON untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa niat serta tujuan pengajuan permohonan a quo sama sekali tidak dilatarbelakangi adanya kepentingan untuk perebutan 33 kewenangan akan tetapi dilakukan karena adanya permasalahan faktual yang lebih subtansi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini yang sifatnya mendesak, yakni supremasi hukum, independensi penegakan hukum (penuntutan) dan pelindungan hak asasi manusia di era global tempat berkembangnya kejahatan digital yang bermanifestasikan kecepatan dan ketepatan saat ini, serta bertujuan menguatkan sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, individu, korban, dan pelaku tindak pidana. Bahwa terhadap pengujian ketentuan norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 serta ketentuan norma Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 yang secara nyata bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Norma yang dimohonkan Pengujiannya pada pokoknya memiliki semangat yang berangkat dari adanya Perkembangan Mutakhir dalam urusan Ekstradisi sebagaimana diatur dalam UU 1/1979 dan Urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagaimana diatur dalam UU 1/2006, salah satunya yakni dengan terpecahnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 (tiga) kementerian in casu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Perpres 139/2024. 2. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan nomenklatur perubahan kementerian tentunya bersifat politis dan tidak memiliki keajegan yang tentunya apabila dikaitkan dalam konteks pengujian perkara a quo, akan mempengaruhi adanya ketidakpastian hukum terkait dengan kedudukan Central Authority dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang kewenangannya harus diatur dalam undang-undang. 3. Bahwa hal ini tentunya menjadi berbeda apabila terhadap urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana diberikan kepada lembaga yang sudah kompeten, yakni pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, magistraat, ahli hukum, 34 memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana, pelaksana kekuasaan penuntutan (karena Esktradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan)), tergabung dalam organisasi internasional, serta memiliki kesiapan dan kematangan baik secara normatif tugas dan fungsi serta perannya, juga kesiapan dan kematangan serta pemahaman yang komprehensif dan holistik dalam menangani urusan tersebut (competent authority). 4. Bahwa selain itu, secara konstitusional kedudukan Central Authority yang diatur dalam UU 1/1979 yang pada saat itu diserahkan kepada Kementerian Kehakiman, dan kedudukan Central Authority yang diatur UU 1/2006 yang dalam perkembangannya Kementerian Kehakiman berubah nomenklatur menjadi Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian. Secara nyata dan terang benderang telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa untuk menguraikan secara komprehensif serta mendasarkan pada Perkembangan yang Mutakhir yang menjadikan ketentuan norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 yang mengatur tentang Pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi, Pencabutan dan Perpanjangan Penahanan, keputusan mengenai ekstradisi, Penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi dan tentang barang-barang bukti serta Permintaan Ekstradisi yang kesemuanya diberikan kepada Kementerian Kehakiman yang kemudian diubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM dan terakhir telah dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigasi dan Pemasyarakatan termasuk juga dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 secara nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 35 6. Bahwa selain ketentuan norma pasal-pasal dalam UU 1/1979, terhadap ketentuan norma Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 yang menjadi jantung atas Pemberian Kewenangan sebagai Central Authority dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana kepada Menteri Hukum dan HAM pada saat itu (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 (tiga) kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), secara nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan tersebut, secara komprehensif dan holistik PARA PEMOHON uraikan sebagai berikut: A. Perkembangan Kejahatan Dan Pentingnya Kerjasama Internasional Dalam Penegakan Hukum Pidana 1. Bahwa dalam beberapa dekade, perkembangan dunia kejahatan telah berevolusi dengan sangat pesat seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi. Globalisasi pasar keuangan, berbagai bentuk transaksi perdagangan dan cepatnya pertukaran informasi telah ikut mendorong pergerakan kegiatan kriminal and aset hasil kejahatan lintas negara, semakin meningkatnya mode transportasi dan semakin menyempitnya batas antar negara memudahkan para pejahat dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dengan leluasa. Di lain sisi, dunia kejahatan semakin kompleks dari hari ke hari, bersifat lintas negara dan membutuhkan penanganan secara khusus. 2. Bahwa organisasi kejahatan berkembang menjadi sebuah jaringan yang sangat luas, beroperasi di berbagai negara seolah-olah tidak ada batasan negara. Para penjahat dapat merencanakan aksinya di suatu negara, dan mewujudkannya di negara lain, menjual aset curian di beberapa negara dan kemudian bersembunyi di negara lain sambil menikmati aset hasil kejahatannya. Dengan perkembangan teknologi dan sistem keuangan pergerakan aset hasil kejahatan dapat terjadi sedemikian cepatnya, secepat menekan tombol pada keyboard komputer atau tombol handphone, dengan bantuan dari perkembangan sistem transaksi, seperti transfer antar bank, letter of 36 credit, kartu kredit, ATM dan kemudahan transaksi mobile, seperti sms-banking, internet banking, cryptocurrency dan lain sebagainya. 3. Bahwa namun sebaliknya, upaya penegakan hukum sering terbentur oleh faktor batasan yuridiksi, perbedaan sistem hukum, prosedur birokrasi, perlindungan hak-hak individu serta berbagai faktor lainnya yang menyebabkan penegak hukum seakan-akan selalu tertinggal satu langkah di belakang pelaku kejahatan. Oleh karena itulah, maka kerjasama internasional merupakan kunci dari keberhasilan pemberantasan kejahatan yang bersifat lintas negara. Perlunya jalinan kerjasama antar negara dalam memberantas kejahatan didasari pemahaman bahwa dimanapun kejahatan terjadi dan siapapun yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, pada dasarnya kejahatan merupakan ancaman serius bagi ketahanan ekonomi, keamanan dan kedaulatan setiap negara. 4. Bahwa kejahatan tidak mengenal batasan negara. Ibarat sebuah industri, dunia kejahatan merupakan entitas yang tidak pernah tidur untuk menemukan cara-cara baru dalam mengembangkan jejaringnya dan produk pemasarannya. Kata-kata yurisdiksi, perbedaan sistem hukum, perlindungan hak asasi manusia merupakan perpaduan kata kunci (password) yang semakin ampuh untuk dapat mengembangkan jejaring kejahatannya, menyembunyikan hasil kejahatan dan menghindar dari jerat penegakan hukum. 5. Bahwa perjanjian internasional merupakan pondasi utama yang melandasi hubungan antar negara dalam kancah pergaulan internasional berdasarkan prinsip penghormatan kedaulatan masing- masing negara. Perkembangan dunia internasional telah melahirkan konsep kedaulatan yang ditentukan oleh batasan teritorial sebuah negara. Dalam batas-batas teritorialnya maka negara memiliki kekuasaan untuk memberlakukan, memaksakan, dan mengadili setiap orang dan harta benda menurut hukum positifnya. Praktik penentuan batasan kedaulatan negara berdasarkan wilayah teritorial berkembang sejak perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang melahirkan gagasan bahwa seluruh negara maupun raja merupakan entitas yang sejajar dan masing-masing dipisahkan oleh wilayah kedaulatannya 37 (Buku: Daud Hassan, Rise of the Territorial State and the Treaty of Westphalia. Yearbook of New Zealand Jurisprudence, 9. pp. 62- 70. 2006, hlm. 65). 6. Bahwa keterbatasan instrumen hukum nasional dalam menangani kejahatan lintas negara telah menjadi perhatian banyak negara di dunia yang kemudian melatarbelakangi lahirnya United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (selanjutnya disebut UNTOC) Tahun 2000 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC. Instrumen hukum tersebut kemudian diperkuat dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (selanjutnya disebut UNCAC) pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption. Lahirnya kedua instrumen kerja sama internasional di bidang penegakan hukum tersebut menandakan sebuah era baru dalam upaya pemberantasan kejahatan. Kedua konvensi utama PBB menunjukkan adanya persamaan persepsi di antara negara-negara bahwa kejahatan tidak dapat lagi dipandang masalah lokal di suatu negara tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian global sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya. 7. Bahwa dalam kerja sama internasional penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam UNCAC dan UNTOC, setidaknya dikenal 5 (lima) mekanisme kerja sama internasional yaitu ekstradisi (extradition), bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matter), pemindahan narapidana (transfer of sentenced person), pemindahan penanganan perkara (transfer of proceeding) dan penyidikan gabungan (join investigation). Dari kelima mekanisme kerja sama internasional tersebut, sampai saat ini baru dua mekanisme kerja sama internasional yang diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu ekstradisi yang diatur dalam UU 1/1979 dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang diatur dalam UU 1/2006. Sementara itu, terkait dengan pemindahan narapidana 38 (transfer of sentenced person) walaupun telah dibuka peluangnya untuk dilaksanakan dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun sampai saat ini belum terdapat undang-undang yang mengatur pelaksanaannya. Sedangkan, mekanisme kerja sama internasional berupa pemindahan penanganan perkara (transfer of proceeding) dan penyidikan gabungan (join investigation) belum ada pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia. 8. Bahwa praktik ekstradisi pada dasarnya lahir dari kombinasi yang unik antara kedaulatan, yurisdiksi, hak orang untuk dapat bergerak bebas dan bermigrasi dari satu negara ke negara lain (ius communicationis) dan law of Hospitallity (Buku: Chetail, Sovereignty and Migration in the Doctrine of the Law of Nations: An Intellectual History of Hospitality from Vitoria to Vattel, The European Journal of International Law Vol. 27 no. 4 EJIL, Vol. 27 No. 4, 901–922. 2016, pg. 902) yaitu bahwa setiap negara sesuai dengan praktik yang sejak lama dikenal dalam hukum internasional harus menunjukkan keramahtamahan dengan menerima orang asing yang berkunjung ke negaranya selama keberadaan orang tersebut tidak membahayakan bagi kepentingan nasionalnya. 9. Bahwa UU 1/1979 mendefinisikan ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya (vide Pasal 1 UU 1/1979), sedangkan UU 1/2006 mendefenisikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance) merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta (Vide Pasal 3 ayat (1) UU 1/2006). 10. Bahwa sebagaimana implementasi dari kedaulatan masing-masing negara, maka kedua mekanisme kerja sama internasional tersebut, 39 yaitu ekstradisi maupun Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mensyaratkan adanya double criminality (kejahatan ganda) yaitu bahwa sebuah perbuatan merupakan tindak pidana baik di Negara Peminta maupun di Negara Diminta. Persamaan hukum terhadap sebuah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tersebut dalam konteks ekstradisi menimbulkan hak bagi negara yang di wilayahnya terdapat buronan pelaku kejahatan (Negara Diminta) untuk mengadili pelaku tersebut menurut hukum pidananya apabila ia Negara Diminta tersebut menolak untuk menyerahkannya kepada negara dimana perbuatan tersebut dilakukan atau negara lain yang berwenang mengadili (Negara Peminta) (Fey-Constanze Blaas, Double Criminality In International Extradition Law, Thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Laws at the University of Stellenbosch, Stellenbosch, Afrika Selatan, 2003). 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa prinsip double criminality menunjukkan bahwa kejahatan pada dasarnya bukanlah semata-mata merupakan masalah domestik sebuah negara. Sebuah perbuatan yang dianggap kejahatan oleh suatu negara sangat mungkin juga merupakan kejahatan menurut hukum negara lain dan dengan demikian menunjukkan adanya kesadaran hukum yang sama di antara negara-negara yang beradab mengenai perbuatan yang dianggap sebuah kejahatan. B. Central Authority Dalam Pelaksanaan Ekstradisi Dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Harus Diletakan Kepada Lembaga Yang Berwenang (Competent Authority) Serta Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional 1. Bahwa didorong oleh komitmen untuk mewujudkan mekanisme kerja sama yang efektif, UNTOC sebagai Konvensi PBB mengenai Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir, mengatur mengenai kewajiban negara pihak untuk membentuk central authority di masing-masing negara yang berperan sebagai pusat informasi dan koordinasi terhadap mekanisme kerja sama internasional di bidang penegakan hukum. Konsep central authority walaupun menurut 40 UNTOC hanya dikenal dalam mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, namun dalam pekembangannya juga disarankan untuk diterapkan dalam mekanisme ekstradisi (Buku: United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, United Nations, New York, hlm. 30). 2. Bahwa mengenai Otoritas Pusat, Pasal 18 ayat (11) UNTOC mengatur sebagai berikut: “Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution…. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority.” (Terjemahan: Setiap Negara Pihak harus menunjuk suatu otoritas pusat yang mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan untuk menerima permintaan bantuan hukum timbal balik dan melaksanakannya atau meneruskannya kepada otoritas yang berwenang untuk dieksekusi. Otoritas Pusat harus memastikan pelaksanaan atau pengiriman permintaan yang diterima dengan cepat dan tepat. Apabila Otoritas Pusat meneruskan permohonan kepada otoritas yang berwenang untuk dilaksanakan, maka Otoritas Pusat harus mendorong pelaksanaan permintaan tersebut secara cepat dan tepat oleh otoritas yang berwenang). 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (13) UNTOC tersebut maka penunjukan sebuah lembaga sebagai otoritas pusat (central authority) harus memperhatikan sejumlah faktor sebagai berikut: a. memiliki kewenangan untuk menerima permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan untuk melaksanakan permintaan bantuan tersebut ataupun menyalurkannya kepada otoritas yang berwenang untuk melaksanakannya; b. central authority harus mempu menjamin pelaksanaan atau penyaluran secara cepat dan tepat bantuan yang dimintakan; 41 c. dalam hal central authority menyalurkan pemintaan bantuan tersebut kepada otoritas yang berwenang, central authority harus dapat mendorong pelaksanaan secara cepat dan tepat bantuan yang dimintakan oleh otoritas yang berwenang tersebut. 4. Bahwa memperhatikan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sebuah central authority sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (13) UNTOC, maka kelembagaan central authority harus dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang yang dominan yang sifatnya koordinatif, multifungsi, dan sentralistik. Pertama, koordinatif. Bahwa otoritas pusat harus mampu mengkoordinir berbagai wewenang lembaga yang berkepentingan dalam pelaksanaan kerjasama internasional agar dapat berjalan efektif. Kedua, multifungsi. Otoritas Pusat harus merupakan lembaga yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi yang beragam, baik di bidang eksekutif maupun yudikatif sehingga dapat mengkoordinir pelaksanaan tugas kedua bidang tersebut dalam kerjasama internasional. Ketiga, sentralistik. Otoritas pusat harus mampu menjadi lembaga sentral yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kerjasama internasional. 5. Bahwa pentingnya keberadaan central authority sebagai pintu masuk dan menyalurkan permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dipahami, mengingat luasnya cakupan bantuan yang dapat dimintakan atau diberikan oleh negara melalui mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UU 1/2006 yang menyatakan: Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. mengidentifikasi dan mencari orang; b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya; c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya; d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan; e. menyampaikan surat; f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan; g. perampasan hasil tindak pidana; 42 h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana; i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini. Dengan perbedaan sistem hukum di berbagai negara, maka otoritas yang berwenang untuk melaksanakan pemberian bantuan tersebut dapat berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Tanpa keberadaan central authority sebagai satu pintu masuk untuk penerimaan bantuan, maka dapat dimungkinkan negara peminta akan mengirimkan permintaan tersebut kepada instansi yang sebenarnya tidak berwenang. 6. Bahwa menurut Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition yang diterbitkan oleh UNODC pada tahun 2007 (Buku: United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, United Nations, New York), karakteristik central authority seharusnya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1) Otoritas-otoritas yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengeksekusi permintaan atau untuk menyampaikan permintaan kepada otoritas berwenang untuk pelaksanaannya; 2) Otoritas Pusat harus secara efektif sebagai kantor pusat koordinasi nasional, baik kompetensinya untuk membuat permintaan, melaksanakan/menjalankan permintaan atau hanya menyampaikan permintaan; 3) Otoritas Pusat harus memiliki beberapa fungsi pokok tambahan seperti hal-hal berikut: a. menerima, mengkaji, dan menyampaikan permintaan; 43 b. memberikan masukan untuk pihak counterpart internasional tentang hukum dan persyaratan-persyaratan lain dan hal relevan lain yang terkait untuk pembuatan atau pelaksanaan permintaan internasional yang efektif; c. jika otoritas tersebut tidak dapat melaksanakan suatu permintaan sendiri, menyerahkan pada pihak lain, jika ada, pada otoritas domestik lain yang dapat melaksanakannya; d. menjalankan kepemimpinan, penghubung, koordinasi dan secara domestik peran pengendalian kualitas untuk menjamin permintaan keluar dari negara peminta dapat dilaksanakan secepat dan seefektif mungkin pada negara yang dimintai ekstradisi. 7. Bahwa The International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ) merilis publikasinya tentang Good Practices for Central Authorities (Praktik Baik untuk Otoritas Pusat) (International Institute for Justice and the Rule of Law, Good Practices For Central Authorities (Malta: 2018). Pada butir 6 dari 11 butir Praktik Baik untuk Otoritas Pusat, IIJ menyatakan pentingnya central authority dipegang oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan atau mengkoordinasikan pelaksanaan permintaan dari dan kepada pemangku kepentingan internasional untuk bantuan timbal balik. Komponen kunci dari sebuah central authority yang efektif dalam kemampuannya untuk bertindak berdasarkan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan secara cepat bantuan yang diminta. Jika sebuah central authority tidak memiliki kompetensi untuk menindaklanjuti permintaan yang disampaikan oleh mitra negara asing maka upaya untuk mewujudkan kerja sama yang efektif akan menimbulkan keputus-asaan. 8. Bahwa di Indonesia, saat ini kedudukan sebagai central authority dalam mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana berdasarkan UU 1/2006 dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Sementara itu, dalam mekanisme ekstradisi belum terdapat kesatuan pandangan mengenai siapa yang mengemban mandat untuk bertindak sebagai central authority yang berdasarkan UU 1/1979 dilaksanakan 44 oleh Menteri Kehakiman meskipun dalam pelaksanaannya Menteri Hukum dan HAM juga mengambil peran sebagai pelaksana central authority dalam pelaksanaan ekstradisi. 9. Bahwa meskipun keberadaan central authority dalam UNTOC hanya didudukkan sebagai lembaga untuk memperlancar proses permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (incoming request), namun berdasarkan UU 1/2006, kedudukan Menteri Hukum dan HAM sebagai pelaksana central authority juga difungsikan sebagai satu-satunya jalur permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari pemerintah Indonesia kepada negara asing (outgoing request). Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU 1/2006. 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU 1/2006, maka Kapolri dan Jaksa Agung maupun Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (dalam perkara tindak pidana korupsi) tidak dapat mengajukan secara langsung permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana kepada otoritas pusat negara asing melainkan permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan selanjutnya Menteri Hukum dan HAM selaku otoritas pusat yang meneruskan permintaan tersebut kepada negara asing yang dituju. Berikut gambarannya: 45 11. Bahwa berdasarkan diagram di atas, maka dapat tergambar dengan jelas problematik kelembagaan dalam kerangka kerja sama internasional penegakan hukum di Indonesia, yaitu sebagai berikut: a. UU 1/2006 memisahkan secara tegas antara fungsi Kementerian Hukum dan HAM selaku central authority sebagai lembaga yang berwenang untuk meneruskan dan menerima permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta fungsi lembaga yang berwenang mengajukan dan melaksanakan permintaan bantuan timbal balik kepada dan dari negara asing yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (khususnya untuk permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait perkara tindak pidana korupsi); b. Sebagai pelaksana central authority, kewenangan Menteri Hukum dan HAM terbatas pada meneruskan permohonan yang diajukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (khususnya untuk permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait perkara tindak pidana korupsi) serta tidak dapat secara mandiri mengajukan insiatif permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana kepada negara lain; c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Central Authority tidak melaksanakan fungsinya selaku transmitter sesuai dengan Pasal 18 ayat 11 dan 13 UNTOC dimana ditekankan 46 bahwa Central Authority harus memastikan bahwa penyampaian permintaan tersebut harus cepat dan tepat. Adapun yang menjadi dasar argumentasi penilaian tersebut, dengan mendasari timeline penelaahan dan penelitian pada Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kemenkumham. Sebaliknya sebagai lembaga yang berwenang untuk mengajukan permintaan bantuan timbal balik, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tidak dapat secara langsung mengajukan permintaan kepada negara asing melainkan harus melalui Menteri Hukum dan HAM selaku pelaksana central authority. 12. Bahwa terhadap Skema sebagaimana tergambar dalam Diagram 1 dan Diagram 2, menjadi semakin menimbulkan ketidakpastian dalam kondisi aktual saat ini dimana kementerian hukum dan Ham telah dipecah menjadi 3 kementerian (kementerian Hukum, kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan). 13. Bahwa skema dan problematikan pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sebagaimana dimaksud angka 11 tersebut di atas, hampir sama dan berlaku juga dalam pelaksanaan ekstradisi. 14. Bahwa selain itu, proses penelaahan dan penelitian permintaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Menteri Hukum dan HAM selaku pelaksana central authority juga memangkas waktu yang cukup lama, yakni 37 hari untuk permintaan incoming dan 39 hari permintaan outgoing (vide Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kemenkumham). Selain itu, terjadi double check penelitian dan penelaahan permintaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Jaksa selaku magistrate karena hasil pemeriksaan/asesment terhadap kelengkapan yuridis permintaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM yang notabene bukan pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau magistrate, tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu preseden yang pernah terjadi, yaitu suatu permintaan 47 Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b UU 1/2006 ditolak, namun Menteri Hukum dan HAM menyampaikan kepada Jaksa Agung RI untuk menindaklanjutinya. Cara berhukum yang demikian tentunya memperlihatkan cara berhukum yang tidak terpadu, tidak efektif dan tidak tepat padahal pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu untuk kepentingan penuntutan. 15. Bahwa pemisahan secara tegas antara fungsi transmitting authority (lembaga yang berwenang untuk menyalurkan permintaan dengan competent authority (lembaga yang berwenang mengajukan dan menindaklanjuti permintaan menyebabkan proses permintaan bantuan hukum timbal balik, serta juga permintaan ekstradisi, dari dan kepada pemerintah Indonesia harus melewati prosedur birokrasi yang panjang dan tidak sesuai dengan amanat UNTOC dan tujuan pembentukan central authority yaitu untuk memperlancar proses kerja sama penegakan hukum. 16. Bahwa dalam praktiknya panjang dan berliku-likunya proses permintaan bantuan hukum timbal balik dari pemerintah Indonesia ke negara asing menyebabkan pemanfaatan mekanisme bantuan hukum timbal balik untuk mendukung penyelesaian penanganan perkara tindak pidana menjadi kurang optimal. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tercatat selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, total hanya sebanyak 27 (dua puluh) tujuh permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang diajukan oleh pemerintah Indonesia kepada negara lain. Berikut gambarannya: Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Pemerintah Indonesia ke Negara Lain 2019 2020 2021 2022 2023 8 permintaan 6 permintaan - 5 permintaan 8 permintaan 48 Jumlah tersebut di atas tentu tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang bersentuhan dengan kebutuhan kerja sama internasional yang semakin hari semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kompleksitas permasalahannya. 17. Bahwa pemisahan secara tegas antara fungsi transmitting authority (lembaga yang berwenang untuk menyalurkan permintaan bantuan timbal balik) dengan competent authority (lembaga yang berwenang mengajukan permintaan bantuan timbal balik) juga menyebabkan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi tersebut memiliki ukuran keberhasilan yang berbeda-beda yaitu: a. Indikator keberhasilan fungsi central authority yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM diukur dari jumlah permohonan yang ditindaklanjuti. Ukuran ini tergambar jelas dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian Hukum dan HAM yang mengukur keberhasilan fungsi central authority dari jumlah permohonan yang ditindaklanjuti. Adapun yang dimaksud ditindaklanjuti adalah permohonan yang diteruskan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada negara lain (outgoing request) dan jumlah permohonan dari negara lain yang diteruskan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Dalam hal ini apakah pada kenyataannya permohonan tersebut dapat dipenuhi secara tepat waktu (timely manner) maupun kualitas dari pemenuhan permintaan tidaklah menjadi ukuran keberhasilan dari fungsi central authority yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM. b. Indikator keberhasilan dari fungsi competent authority, yaitu institusi penegak hukum yang mengajukan permintaan timbal balik adalah penyelesaian perkara, yaitu bagaimana dengan bukti, dokumen maupun dukungan tindakan yang diberikan oleh negara lain dapat mendukung diselesaikannya penanganan perkara yang tengah berjalan. 18. Bahwa kondisi tersebut pada gilirannya menimbulkan sebuah dark number (angka gelap), serta fenomena gunung es terkait jumlah 49 penanganan perkara yang membutuhkan bantuan timbal balik dari negara lain dan menyebabkan dampak sebagai berikut: a. Penegak hukum memilih jalur-jalur kerja sama informal sebagai alternatif tidak efektifnya mekanisme permintaan bantuan timbal balik melalui central authority. Jalur-jalur informal ini walaupun sepertinya jauh lebih cepat dan efektif dari pada permintaan bantuan timbal balik namun memiliki sejumlah keterbatasan dan kelemahan terutama dari sisi akseptabilitas bukti, dokumen dan tindakan yang dilakukan di muka persidangan karena diperoleh dengan tidak memperhatikan due process of law (proses hukum yang adil). b. Penegak hukum memilih untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan bukti-bukti yang tersedia di dalam negeri sehingga aspek penanganan perkara yang sebenarnya berkarakteristik lintas negara menjadi sebatas penanganan perkara lokal. Keputusan ini seringkali diambil mengingat keterbatasan waktu penanganan perkara sehingga terutama dalam hal terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan, sehingga mengejar bukti, dokumen atau tindakan di negara lain melalui mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana justru menyebabkan risiko penanganan perkara tidak dapat diselesaikan pada waktunya. Dalam hal ini maka tidak dapat tergambar dengan jelas mengenai jumlah perkara di Indonesia yang bersentuhan dengan kejahatan lintas negara. c. Penanganan perkara menjadi berlarut-larut karena terkendala bukti, dokumen atau tindakan di negara lain sehingga tidak memberikan kepastian hukum. 19. Bahwa pelaksanaan fungsi central authority oleh lembaga yang berwenang (competent authority) dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mampu mewujudkan tujuan pembentukan central authority itu sendiri yaitu untuk memperlancar proses kerja sama penegakan hukum, khususnya untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan). 50 C. Hubungan Antara Ekstradisi Dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Dengan Fungsi Penuntutan 1. Bahwa kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan negara yang bebas dan merdeka, serta memiliki posisi yang fundamental dalam melindungi kepentingan negara, umum dan hukum di dalam suatu negara. Berbeda halnya dengan kekuasaan kehakiman yang bersifat pasif menunggu suatu perkara, negara melalui kekuasaan penuntutan yang dimilikinya dapat menuntut siapapun apabila melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan negara, umum dan hukum. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki kekuasaan penuntutan. Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang merupakan ciri khas dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan peradilan. Sehingga, kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai tujuan utama dari kekuasaan penuntutan. (Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. “Asas-Asas Hukum Penuntutan”. The Prosecutor Law Review, https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1, hlm 2). 2. Bahwa dalam perspektif asas yuridiksi penuntutan yang menitikberatkan sejauh mana negara melalui intrumen hukum yang dimiliki dapat mempertahankan kepentingannya dengan cara melakukan penuntutan terhadap pelaku yang melanggar kepentingan negara, dikenal 4 (empat) yuridiksi penuntutan, yakni a) Yurisdiksi Teritorial, yaitu negara berwenang untuk menuntut siapapun yang melanggar kepentingan negara, umum, dan hukum di wilayahnya; b) Yuridiksi Personal, yaitu negara berwenang menuntut warga negaranya karena melakukan pelanggaran di mana pun warga negara itu berada; c) Yuridiksi Perlindungan, yaitu negara dapat menuntut warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum di luar negeri yang mengancam kepentingan negara, umum, dan hukum negara tersebut; d) Yuridiksi Universal, yaitu negara berhak 51 menuntut pelanggaran hukum yang mengancam masyarakat internasional, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar negaranya. (Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. “Asas-Asas Hukum Penuntutan”. The Prosecutor Law Review, https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1, hlm 7-9). 3. Bahwa kekuasaan penuntutan sebagai bagian dari kekuasaan negara dilakukan untuk kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan hukum. Penggunaanya kekuasaan penuntutan harus dilaksanakan secara akuntabel atau terukur. Penuntut umum harus mampu membuktikan atau memetakan ketiga kepentingan dalam suatu peristiwa hukum konkret. Pertama, kepentingan negara, yakni kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan negara, yang mencakup kedaulatan negara, kedaulatan, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Kedua, kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan Masyarakat luas. Ketiga, kepentingan hukum, yakni kepentingan yang berkaitan dengan penegakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. (Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. “Asas-Asas Hukum Penuntutan”. The Prosecutor Law Review, https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1, hlm 9-10). 4. Bahwa secara etimologi, kata “penuntutan” berasal dari kata “prosecution” yang berasal dari bahasa latin “prosecutes”, yang terdiri dari kata “pro” (sebelum) dan “sequi” (mengikuti) (vide dalil pemohon dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015). Apabila makna etimologi prosecutes tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana maka ruang lingkup penuntutan mencakup penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Konsep demikian pun telah diadopsi di Indonesia sendiri, antara lain berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU 1/2023) yang menjelaskan bahwa “penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan”. Selain itu, berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa penuntutan, 52 penuntutan tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan putusan pengadilan karena tidak mungkin ada pidana tanpa penuntutan. (Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. “Asas-Asas Hukum Penuntutan”. The Prosecutor Law Review, https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1, hlm 20- 21). 5. Bahwa Jan Remmelink (Hukum Pidana (Komentar atas Pasal- pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia), (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 398-399) menyatakan bahwa “ekstradisi merupakan bentuk bantuan hukum internasional dengan mana suatu negara asing (berhasil) menunjukkan bahwa negara bersangkutan memiliki kewenangan melakukan penuntutan pidana atau eksekusi putusan pidana. Pada awalnya, ekstradisi hanya diperkenankan dan dikenal sebagai penyerahan orang-orang demi kepentingan penuntutan. Namun, pada abad ke-19, hal ini berkembang untuk kepentingan eksekusi putusan pengadilan. Bentuk penyerahan semacam ini pertama kali muncul dalam perjanjian ekstradisi antara Perancis dan Baden pada tahun 1844”. Pendapat Jan Remmelink tersebut pun sesuai dengan defenisi ektradisi dalam UU 1/1979 dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam UU 1/2006 (khususnya jenis-jenis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dapat diberikan), yang notabene berada dalam ruang lingkup kepentingan penuntutan dan kepentingan pelaksanaan putusan pengadilan. 6. Bahwa mencermati konsep dan historis pengaturan dan pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dimaksud menegaskan bahwa ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang merupakan kerjasama internasional di bidang pidana, bagian dari sistem peradilan pidana in casu dilakukan untuk kepentingan penuntutan, dan dapat terjadi pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi. Pertama, pada tahap pra ajudikasi, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilakukan pada tahap penyidikan atau penuntutan. 53 Antara penyidikan dan penuntutan merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Segala tindakan penyidikan termasuk pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan untuk kepentingan penuntutan, karena yang akan mempertanggungjawabkan baik-buruknya hasil penyidikan di depan persidangan adalah penuntut umum sebagaimana postulat actori incumbit onus probandi yang bermakna siapa yang mendakwakan dialah yang membuktikan. Di pengadilan-lah ujung dari penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan menguji kebenaran atas fakta-fakta hukum yang diajukan. Hasil pekerjaan penyidik dan penuntut umum adalah satu kesatuan sebagai premis tesis yang akan di-check and balance-kan dengan bantahan dari penasihat hukum sebagai premis antitesis, kemudian hakim-lah yang akan memeriksa dan mengadilinya sebagai sintesis. Dalam pelaksanaan ekstradisi pada tahap penyidikan, untuk menentukan perlu atau tidaknya pelaksanaan ekstradisi, harus mendapat persetujuan penuntut umum sebagai pejabat yang dikenai beban pembuktian. Disamping itu, dalam prakteknya, beberapa negara menghendaki permintaan ekstradisi dimana tersangka menjadi subyek permintaan, harus memperoleh written confirmation dari Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa terhadap Tersangka yang dimintakan ekstradisi berdasarkan bukti yang sah dan cukup dapat dilakukan penuntutan. Salah satunya adalah Singapura yang telah menuangkan Ketentuan tersebut dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Singapura yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa ekstradisi merupakan bagian dari penuntutan. Begitupun dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, terkait pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti atau aset tindak pidana tertentu di negara lain. Oleh karena itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pra penuntutan merupakan sarana mekanisme kontrol bagi penuntut umum terhadap hasil kinerja penyidik agar tidak lepas kontrol sehingga dapat dipertanggungjawabkan nantinya dipersidangan. Kedua, pada 54 tahap ajudikasi, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilakukan pada tahap pemeriksaan di pengadilan, baik diajukan sendiri oleh penuntut umum (baik di Indonesia maupun negara peminta) untuk kepentingan penuntutan di persidangan. Ketiga, pada tahap pasca ajudikasi. Pelaksanaan ekstradisi atau Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan in casu dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksana fungsi eksekutor (baik di Indonesia maupun negara peminta) dapat melakukan ekstradisi atau Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana untuk melaksanakan putusan pengadilan, baik itu putusan pemidanaan ataupun sita eksekusi. 7. Bahwa ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana karena ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mutlak dilakukan untuk kepentingan penuntutan atau bagian dari kewenangan penuntutan itu sendiri. Sehingga, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana harus dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan atau di bidang pidana sebagai central authority sehingga tujuan utama pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yakni kepentingan penuntutan dapat tercapai dan dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif. D. Kedudukan Menteri Hukum dan HAM Sebagai Pelaksana Central Authority Dalam Urusan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Adalah Bertentangan Dengan UUD 1945 1. Bahwa perkembangan fungsi Central Authority di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep sistem peradilan pidana, sejarah Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Bahwa dalam rapat pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diselenggarakan pada 18 Agustus 1945 menetapkan 3 (tiga) hal, yaitu 1) Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara; 2) Mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden; 3) Presiden untuk 55 sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sampai dibentuknya MPR/DPR. Didalam UUD 1945 yang pertama, “Kejaksaan” disebut secara implisit sebagai “lain-lain badan Kehakiman “dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang” dan ayat (2) yang berbunyi “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”. Kemudian, pada 19 Agustus 1945, dalam sidang kedua PPKI, diputuskan 3 (tiga) hal, yaitu 1) membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 (delapan) provinsi yang dikepalai oleh gubernur; 2) Membentuk 12 (dua belas) departemen serta mengangkat menterinya; 3) Mengangkat menteri negara dan beberapa pejabat tinggi negara. Melalui sidang kedua PPKI dimaksud, dibentuk Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman yang mengurusi tentang pengadilan, penjara, “Kejaksaan” dan sebagainya. Sehingga, Kejaksaan pada saat itu merupakan bagian dari Departemen Kehakiman. Pada saat yang sama pula, dibentuk jabatan Jaksa Agung sebagaimana amanat Presiden Ir. Soekarno yang mengamanatkan “............ pembentukan Jawatan Khusus yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung adalah untuk mempertahankan negara yang baru lahir ini baik terhadap serangan dari dalam maupun dari luar demi ketertiban dan ketentraman masyarakat”. (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, 2023, Naskah Akademik Rancangan Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 73-74). 2. Bahwa kewenangan Kejaksaan sampai dengan pembentukan jabatan Jaksa Agung pada sidang kedua PPKI dimaksud adalah sama dengan kewenangan jaksa pada saat sebelum kemerdekaan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. PP 2/1945 yang pada pokoknya menyatakan “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Adapun kewenangan Kejaksaan pada saat sebelum 56 kemerdekaan, baik zaman penjajah Hindia-Belanda maupun Jepang, antara lain 1) mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran; 2) menuntut perkara; 3) menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal; 4) mengurus pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum; 5) pengawasan Jaksa Agung terhadap jaksa dan polisi. Hal yang sama pun diatur melalui UU 7/1947 maupun UU 18/1948. Kemudian dengan UU 5/1950 pelaksanaan wewenang penegakan hukum yang dimiliki Kejaksaan tidak hanya berlaku kepada masyarakat sipil namun berlaku juga terhadap prajurit militer. Dengan demkian, meskipun Kejaksaan merupakan bagian dari Departemen Kehakiman namun kewenangan penuntutan perkara pidana merupakan wewenang penuh dari Kejaksaan melalui Jaksa Agung dan para jaksa”. (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, 2023, Naskah Akademik Rancangan Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 74-76). 3. Bahwa pada 22 Juli 1960 diselenggarakan musyawarah kabinet kerja yang memutuskan Kejaksaan dipisahkan dari Departemen Kehakiman dan pembentukan Departemen Kejaksaan yang dipimpin Jaksa Agung yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tentang Pembentukan Departemen Kedjasaan yang tanggal 15 Agustus 1960. Pemisahan Kejaksaan dari Departemen Kehakiman tersebut dilatarbelakangi karena Kejaksaan yang dipimpin Jaksa Agung R. Soeprapto telah/sedang mengusut kasus yang melibatkan beberapa perwira militer, tokoh politik nasional, serta menteri, antara lain Menteri Luar Negeri Abdulgani, Menteri Kehakiman Mr. Djody Gondokusumo, dan Menteri Kemakmuran Iskaq. Atas tindakannya tersebut, R. Soeprapto pernah dipanggil Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang memintanya untuk melepaskan semua menteri dimaksud. Menurut Prof. Andi Hamzah bahwa “R. Soeprato pun menjawab dengan jawaban ”Tidak bisa. Dalam hal penuntutan, saya independen. Saya bukan eksekutif, Anda tidak bisa perintah saya”, kata Soeprapto. Lalu dia (Soeprapto) berdiri keluar ruangan sambil membanting pintu. Itu cerita Profesor Oemar Seno Adji kepada saya”. (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, 57 2023, Naskah Akademik Rancangan Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 92). Bahkan, R. Soeprapto pun pada saat itu juga mengatakan “saya berada di bidang judicial service, bukan civil service”. (https://historia.id/politik/articles/r-soeprapto-jaksa-agung- perintis-reformasi-hukum-Dp9Kl/page/1, diakses 24 Desember 2024). 4. Bahwa setelah berpisah dari Departemen Kehakiman, Kejaksaan tetap berwenang melakukan penuntutan perkara pidana dan wewenang penegakan hukum lainnya berdasarkan a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI; b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 26 Juli 2004; dan d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 5. Bahwa dengan demikian, secara historis-normatif, sejak tahun 1960, Departemen Kehakiman tidak berwenang (melampaui wewenang) bertindak sebagai pelaksana central authority dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana karena tidak lagi membawahi/mengatur lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan in casu Kejaksaan. 6. Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan Central Authority yang diberikan kepada Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 sebagai Central Authority dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, secara nyata telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), 58 Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut: 6.1. Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 sebagai Central Authority dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yakni prinsip negara hukum, antara lain prinsip supremasi hukum (supremacy of law), asas legalitas (due process of law), pembatasan kekuasaan, peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary) dan perlindungan hak asasi manusia. Pertama, prinsip supremasi hukum. Bahwa urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan sehingga para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kedua tindakan dimaksud merupakan penegak hukum khususnya yang memiliki kepentingan yang nyata dalam penanganan perkara (dominus litis) yaitu Kejaksaan melalui Jaksa Agung dan jaksa. Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 bukanlah pelaku kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang hanya menyebutkan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni pelaksanaan putusan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 maupun Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006. Namun, fungsi pelaksanaan putusan dimaksud pun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga pemasyarakatan karena berdasarkan 59 Pasal 270 KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU 16/2004), Kejaksaan melalui jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan termasuk mengawasi agar putusan pengadilan dilaksanakan (antara lain pengawasan pelaksanaan pidana oleh terpidana di lembaga pemasyarakatan, sita eksekusi, eksekusi barang bukti, eksekusi biaya perkara, dsb). Pelaksanaan central authority oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 maupun Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 menghilangkan independensi Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang notabene bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan. Kedua, asas legalitas (due process of law). Bahwa pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Ruang lingkup tindakan dalam urusan ekstradisi (penangkapan dan penahanan), serta urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dsb) merupakan tindakan pro justicia yang seharusnya wewenang tersebut dilaksanakan oleh penegak hukum. Sehingga hanya lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutanlah yang berwenang bertindak sebagai central authority, in casu Kejaksaan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006. Pelaksanaan central authority oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 melampaui wewenang Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 karena selain sejak tahun 1960 dipisahkannya Kejaksaan dan Departemen Kehakiman sehingga keduanya tidak lagi berwenang bertindak selaku pelaksana central authority, juga keduanya bukan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selain itu, pelaksanaan central 60 authority oleh Menteri Hukum dan HAM dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga tidak sejalan dengan Pasal 30A UU 11/2021 yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan sebagai otoritas pusat dalam pelakanaan pemulihan aset di bidang pidana sebagai bagian urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Ketiga, pembatasan kekuasaan. Bahwa Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 sama sekali tidak memiliki kepentingan dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana karena pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan. Sehingga, pelaksanaan central authority oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 merupakan bentuk pembagian kekuasaan yang tidak terukur sehingga dapat disalahgunakan atau berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan. Keempat, peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Bahwa pelaksanaan central authority oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 merupakan bentuk intervensi terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana in casu penuntutan yang seharusnya dilaksanakan secara bebas dan merdeka. Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 bukanlah pelaku kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009. Kelima, perlindungan hak asasi manusia. Pelaksanaan central authority oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 menghambat proses peradilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, baik tersangka/terdakwa maupun korban karena masa penahanan 61 terhadap tersangka berdasarkan KUHAP terpangkas karena persolan administrasi, aset atau barang bukti khususnya aset atau barang bukti digital yang hendak diamankan di negara lain berpotensi dihilangkan/dikaburkan, dan hak korban (seperti restitusi, ganti kerugian, dsb) tidak dipenuhi, yang disebabkan keterlibatan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM atau Kementerian Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 yang menambah masa waktu pemeriksaan administrasi yang panjang dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang secara langsung mengakibatkan tujuan sistem peradilan pidana untuk memberikan keadilan dan pelindungan hak asasi manusia menjadi terhambat bahkan tidak tercapai/terwujud. Terhambatnya pemenuhan, penegakan dan pelindungan hak asasi manusia dimaksud merupakan bentuk ketidakadilan sebagaimana asas justice delayed is justice denied. 6.2. Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 sebagai Central Authority dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 karena secara konstitusional setiap menteri diamanatkan untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Artinya, urusan tertentu tersebut harus jelas dan memiliki batasan pemisahan kekuasaan apabila secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi. Kedudukan Menteri dalam pemerintahan adalah mengurusi urusan pemerintahan non pro Justitia. In casu, nomenklatur Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan Ham dalam UU 1/2006 sudah tidak diatur karena telah dipecah 62 menjadi 3 (tiga) kementerian in casu Menteri/Kementerian Hukum, Menteri/Kementerian HAM, dan Menteri/Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Perpres 138/2024. 6.3. Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 sebagai Central Authority dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan sehingga para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kedua tindakan dimaksud merupakan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang hanya menyebutkan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni pelaksanaan putusan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 maupun Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006. Namun, fungsi pelaksanaan putusan dimaksud pun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga pemasyarakatan karena berdasarkan Pasal 270 KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU 16/2004), Kejaksaan melalui jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan termasuk mengawasi agar putusan pengadilan dilaksanakan (antara lain pengawasan pelaksanaan pidana oleh terpidana di 63 lembaga pemasyarakatan, sita eksekusi, eksekusi barang bukti, eksekusi biaya perkara, dsb). 6.4. Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 sebagai Central Authority dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pelaksanaan central authority dalam urusan ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum karena saat ini nomenklatur Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 tidak diatur karena telah dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian in casu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Perpres 138/2024. Selain itu, pelaksanaan central authority oleh Menteri Hukum dan HAM dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga tidak sejalan dengan Pasal 30A UU 11/2021 yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan sebagai otoritas pusat dalam pelakanaan pemulihan aset di bidang pidana sebagai bagian urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang sekaligus merupakan bentuk ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait pemulihan aset. Pelaksanaan central authority dalam urusan ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 dapat mengakibatkan tujuan sistem peradilan pidana untuk memberikan keadilan dan pelindungan hak asasi manusia menjadi terhambat bahkan 64 tidak tercapai/terwujud, karena panjangnya administrasi dan dilaksanakan oleh lembaga yang tidak melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 6.5. Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 sebagai Central Authority dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban negara pada hak asasi manusia dimaksud meliputi to respect (kewajiban negara untuk menahan diri kecuali atas dasar yang sah), to protect (kewajiban negara untuk melindungi hak terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara dan non-negara), dan to fulfill (kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis) untuk hak asasi warga negaranya. Pelaksanaan central authority dalam urusan ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 menghambat pemenuhan, penegakan dan pelindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terpidana dan korban yang sekaligus juga merupakan suatu ketidakadilan sebagaimana asas justice delayed is justice denied. Seharusnya pemenuhan, penegakan dan pelindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terpidana dan korban dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan secara efektif dan efisien oleh negara melalui pengaturan central authority kepada lembaga yang berkompeten dan melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. In casu, Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan 65 Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman. 6.6. Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 sebagai Central Authority dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan central authority oleh Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 secara faktual mengakibatkan aset atau barang bukti khususnya aset atau barang bukti digital yang bernilai ekonomi dan hendak diamankan/dijadikan pengganti restitusi, yang berada di negara lain berpotensi dihilangkan/dikaburkan, sehingga hak korban (seperti restitusi, ganti kerugian, dsb) tidak dapat dipenuhi. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 sebagai pelaksana Central Authority dalam Urusan Ekstradisi dan Urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengakibatkan terlanggarnya prinsip negara hukum, ketidakjelasan kedudukan lembaga yang melaksanakan central authority, pelaksanaan ektradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan oleh lembaga non-kekuasaan kehakiman, terlanggarnya hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak atas harta benda, serta tidak terlaksananya kewajiban negara dalam memberikan pemenuhan, pelindungan dan penegakan hak asasi manusia, sehingga secara jelas dan tidak terbantahkan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 66 E. Kedudukan Kejaksaan Dalam Struktur Ketatanegaraan dan Sistem Peradilan Pidana 1. Kejaksaan sebagai “Constitutional Importance” Yang Menjembatani Kepentingan Eksekutif dan Yudikatif 1.1. Bahwa selanjutnya, hal mendasar yang perlu didudukkan dalam permohonan a quo ialah berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk mengetahui kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan sedianya dapat diperoleh melalui: (1) konstruksi norma dalam UU Kejaksaan; (2) penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya; dan (3) realitas tugas, fungsi, kewenangan, serta peran penting kejaksaan sebagai penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan sebagai lembaga pemerintah (dual obligation). 1.2. Bahwa konsideran menimbang UU Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan RI termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 angka 1 UU 11/2021 menyatakan “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang”. Pasal 2 ayat (1) UU 11/2021 juga menegaskan bahwa “Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara Merdeka”. Rumusan ketentuan a quo berkelindan dengan ketentuan norma Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian, secara sistematis, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman in casu kekuasaan 67 negara di bidang penuntutan dan kewenangan penegakan hukum lainnya berdasarkan undang-undang (dual obligation). 1.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya juga telah mendudukkan Kejaksaan sebagai lembaga yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Kedudukan Kejaksaan sebagai Lembaga Pemerintah dan Penting dalam Sistem Ketatanegaraan (Constitutional Important) No. Nomor Putusan Pertimbangan Hukum 1. Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010, yang diucapkan pada tanggal 22 September 2010 [3.24] Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. yang menyatakan, Kejaksaan adalah badan pemerintahan. Dengan demikian, pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Pendapat tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 yang menyatakan, “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.24, hlm. 128- 129). 68 2. Putusan MK No. 28/PUU-X/2012, yang diucapkan pada tanggal 19 September 2012 Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 pada pokoknya memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Tugas dan kewenangan kejaksaan sangat terkait dengan posisi lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.14. hlm. 26). 3. Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, yang diucapkan pada tanggal 24 April 2014 [3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum. Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku diminus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta 69 menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.10.2, hlm. 70). 4. Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022, yang diucapkan pada tanggal 20 Desember 2022 [3.9] Menimbang bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang [vide Penjelasan Umum UU 11/2021]. Dalam melaksanakan kekuasaan dan/atau kewenangannya tersebut, kejaksaan harus merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, meskipun berkaitan dengan kedudukan kejaksaan a quo Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 18 Oktober 2011, menyatakan pada 70 pokoknya, kejaksaan termasuk lembaga pemerintahan, yang ditandai dengan masa jabatan Jaksa Agung yang dilantik dan berhenti bersamaan dengan masa jabatan kabinet. Oleh karena itu, berdasarkan penegasan Mahkamah a quo terjadi dual obligation atas kedudukan kejaksaan, yaitu sebagai penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan (eksekutif). Dengan demikian, sebagai konsekuensi logis dan yuridis dengan adanya dual obligation ini maka kedudukan kejaksaan adalah penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekalipun tidak disebutkan dalam UUD 1945. Sehingga dalam penataan organisasi kejaksaan, meskipun merupakan bagian dari lembaga pemerintah, namun oleh karena kejaksaan juga menjalankan fungsi penegakan hukum yang merupakan bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman, maka harus pula memperhatikan 71 prinsip-prinsip independensi sebagaimana sebuah lembaga penegak hukum pada umumnya. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.9, hlm. 181-182). 5. Putusan MK No. 30/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023 Bahwa jabatan Jaksa Agung memiliki peran strategis dalam penegakan hukum karena bersinggungan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga menuntut hadirnya seorang Jaksa Agung yang dapat menjadi pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. Oleh karena Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka terhadap fungsinya tersebut harus dilaksanakan secara merdeka. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.18, hlm. 249). 1.4. Bahwa dalam perspektif sistem ketatanegaraan, Kejaksaan sejatinya dapat dikategorikan sebagai lembaga constitutional importance, karena memenuhi kriteria diantaranya: (1) lembaga yang dapat disejajarkan dengan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; (2) menjadi pilar dalam rangka menjamin tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan demokrasi; (3) lembaga independen dalam pengertian menjalankan tugas dan fungsinya secara otonom dan mandiri, tidak menjalankan fungsi eksekutif an sinch. 72 1.5. Bahwa melalui fungsi dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, maka Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan sangat strategis perannya dalam rangka tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan negara berkedaulatan rakyat (demokrasi). Dengan kedudukan dan peran yang strategis tersebut, maka jelas bahwa Kejaksaan RI merupakan lembaga yang tergolong constitutional importance. 1.7. Bahwa berkenaan dengan pentingnya kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (constitutional importance), maka hal tersebut semakin memperkuat konstitusionalitas Kejaksaan sebagai central authority dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Terlebih lagi, Kejaksaan sebagai constitutional importance memenuhi 3 (tiga) karakteristik central authority dalam suatu negara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu koordinatif, multifungsi dan sentralistik. Dari perspektif ketatanegaraan, Kejaksaan merupakan satu- satunya lembaga yang dapat menjembatani (koordinatif, multifungsi dan sentralistik) kepentingan eksekutif dan kepentingan yudiaktif karena Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan (eksekutif) dan lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu melakukan penuntutan dan wewenang penegakan hukum lainnya sesuai ketentuan undang-undang (yudikatif). Dalam melakukan penuntutan tersebut, dilaksanakan secara bebas dan merdeka. Bebas dan merdeka tersebut merupakan ciri khas pelaksana kekuasaan peradilan sebagai kekuasaan yudikatif. Disamping Mahkamah Agung, Kejaksaan merupakan lembaga penegakan hukum yang murni, yang berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya yang merupakan lembaga penegakan 73 hukum yang tidak murni. Dikatakan sebagai lembaga penegakan hukum yang tidak murni karena dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum, dilaksanakan tidak bebas dan merdeka. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan eksekutif dan yudikatif merupakan pilihan hukum pembentuk undang-undang yang dalam pelaksanaannya harus konsisten dan terukur. 2. Jaksa Sebagai Magistraat, Pejabat Pemilik Perkara, Yang Memiliki Kepentingan Nyata Dalam Sistem Peradilan Pidana. 2.1. Bahwa begitupun dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan melalui jaksa selaku dominus litis (pemilik perkara) pidana yang menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki rentang tugas yang paling luas dan menghubungkan berbagai fungsi lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu, serta perwujudan single prosecution system dibawah Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi. 2.2. Bahwa asas dominus litis mendudukkan penuntut umum sebagai pemilik atau pengendali perkara, atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu perkara pidana, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan (Sulvia Triana Hapsari, “Rekontruksi Kewenangan Penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (Universitas Brawijaya, 2023), hlm. 7.) Dominus litis merupakan asas yang memberikan hak eksklusif kepada jaksa sebagai wakil masyarakat dan penjaga kepentingan umum. Asas ini melekat pada profesi jaksa yang dapat bertindak selaku penuntut umum sehingga menjadikannya pengendali perkara pidana. Jaksa merupakan satu-satunya pihak yang dapat menentukan kelanjutan suatu perkara, karena ia bertindak sebagai wakil masyarakat, kepentingan umum dan negara dalam menegakkan hukum demi menjaga ketertiban (Rudi Pradisetia Sudirdja, “Diskresi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: 74 Antara Kepentingan Hukum dan Kepentingan Umum” (Disertasi, Universitas Indonesia, 2023), hlm. 482). 2.3. Bahwa asas dominus litis ini pun beberapa kali digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, yang mempertimbangkan bahwa “Fungsi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum, serta menjunjung hak asasi manusia”. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, yang mempertimbangkan bahwa “Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan (dominus litis), Jaksa wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, namun Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan, jika perkara tidak cukup bukti, perkara yang diperiksa ternyata bukan perkara pidana, atau perkara ditutup demi hukum (vide Pasal 140 KUHAP)”. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit mempertimbangkan asas dominus litis tersebut merupakan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam melihat kedudukan jaksa selaku penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dalam putusan konstitusional tersebut, Mahkamah Konstitusi secara terang dan jelas mempertimbangkan kedudukan penuntut umum sebagai dominus litis yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penuntut umum didudukkan sebagai pemilik perkara yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Selain itu, Mahkamah Konsitusi pun mempertimbangkan bahwa sebagai pihak yang memiliki kepentingan nyata, penuntut umum pun dapat menghentikan penuntutan sehingga suatu perkara tidak dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. (Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. “Asas-Asas Hukum Penuntutan”. The 75 Prosecutor Law Review, https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1, hlm 15-16). 2.4. Bahwa wewenang dominus litis dimaksud merupakan konsekuensi jaksa sebagai seorang magistraat (disamping hakim) atau ahli hukum (jurist) (vide Pasal 2 huruf a Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa), karena jaksa dianggap tahu akan hukum yang akan diterapkannya (Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. “Asas-Asas Hukum Penuntutan”. The Prosecutor Law Review, https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1, hlm 21-22). 2.5. Bahwa mendudukkan Kejaksaan sebagai sebagai central authority dalam kerjasama internasional di bidang pidana merupakan politik hukum yang sangat efektif karena penuntut umum merupakan dominus litis yang memiliki kepentingan yang nyata dalam proses penuntutan tindak pidana sebagai motif utama diadakannya kerjasama internasional di bidang pidana. Selain itu, dalam literatur hukum pidana, Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan ekstradisi merupakan bagian dari proses peradilan pidana khususnya dalam bagian penuntutan. 2.6. Bahwa dalam perspektif konstitusional, wewenang central authority seharusnya ditempatkan pada lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (in casu untuk melakukan penuntutan perkara pidana). Hal ini penting karena tindakan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari proses penuntutan atau ditujukan untuk kepentingan penuntutan, seperti pembuktian dalam proses persidangan. Oleh karena itu, agar proses penuntutan dapat dilakukan secara efektif, penting mendudukkan Kejaksaan sebagai central authority melalui jaksa selaku penuntut umum yang memiliki kepentingan langsung 76 untuk melakukan penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. 2.7. Bahwa mendudukkan Kejaksaan sebagai central authority berkaitan erat dengan peran jaksa sebagai pelaksana asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana terpadu. Kejaksaan, sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penuntutan, dapat memastikan bahwa proses ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Melalui kedudukan Kejaksaan sebagai central authority, kerjasama internasional di bidang pidana dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif, mengingat jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan kelanjutan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU 11/2021. 2.8. Bahwa pengaturan central authority pada Kejaksaan sejalan dengan tujuan untuk mendukung integrasi dan koordinasi yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan sebagai pelaksana asas oportunitas memastikan bahwa setiap tindakan ekstradisi maupun bantuan hukum yang diambil, selaras dengan kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas. Dengan demikian, penempatan central authority di bawah Kejaksaan tidak hanya memperkuat kerja sama internasional secara efektif tetapi juga menjamin bahwa setiap langkah yang diambil mendukung tujuan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan umum khususnya kepentingan bangsa dan negara Indonesia. 2.9. Bahwa menempatkan Kejaksaan sebagai central authority dalam sistem peradilan pidana sangat penting mengingat rentang tugas dan wewenang luas yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam rangka melaksanakan fungsi konstitusionalnya. Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum di muka pengadilan tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan suatu perkara sejak tahap pra-ajudikasi, ajudikasi hingga pasca ajudikasi. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, jaksa berperan sebagai 77 dominus litis yang memastikan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif karena kejaksaan terlibat di semua tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia. 2.10. Bahwa Kejaksaan dapat menjadi pusat koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan untuk melaksanakan kerja sama internasional. Sehingga, mendudukkan Kejaksaan selaku central authority merupakan kebutuhan hukum untuk mengefektifkan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pidana sebagai bagian proses penegakan hukum. Hal ini mengingat Kejaksaan memiliki wewenang integratif di hampir semua tahapan dalam sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan (Buku: Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi”, (Depok: RajaGrafindo, 2020), hlm. 232.). Penempatan central authority di bawah Kejaksaan, membuat proses hukum dapat berjalan lebih cepat, sederhana, dan dengan biaya yang lebih ringan. Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan ini sangat penting untuk memebrikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana. 2.11. Bahwa asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penuntutan. Dalam konteks asas penuntutan tunggal, negara memberikan kekuasaan penuntutan hanya kepada Jaksa Agung yang dapat mendelegasikan wewenang penuntutan yang dimilikinya kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana asas there is not authority without resposibility (Mia Banulita, “Asas Penuntutan Tunggal”, (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 141). 78 2.12. Bahwa sebagiamana telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian integral dari proses peradilan, khususnya dalam aspek penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Oleh karena itu, untuk mengefektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi central authority, idealnya central authority ini berada di bawah lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal ini Kejaksaan sebagai pelaksana asas single prosecution system. Penempatan central authority kepada Kejaksaan akan memastikan bahwa permintaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dapat diproses dengan cepat, dan efisien dan memenuhi aspek yuridis, baik formil maupun materil (tidak sekedar administratif). 3. Fungsi Kejaksaan Melalui Jaksa Pengacara Negara 3.1. Bahwa UU 11/2021 merupakan undang-undang yang menguatkan dan memperjelas secara terang tugas dan tanggungjawab jaksa pengacara negara. Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 18 ayat (2) menyatakan “Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.” Pasal 30C huruf f menyatakan “Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang”. 3.2. Bahwa tugas jaksa sebagai pengacara negara merupakan tugas yang diberikan kepada jaksa, baik sebelum atau sesudah Indonesia merdeka, maupun di beberapa negara. Istilah Jaksa Pengacara Negara dipergunakan oleh lembaga Kejaksaan sejak 79 berdirinya unit kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut JAMDATUN) pada tahun 1922 yang pada saat sebelum itu penanganan perkara perdata masih berada di bawah supervisi Direktorat Perdata dan Bantuan Hukum pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Jaksa yang bertugas mewakili negara atau pemerintah di dalam perkara perdata disebut “Pengacara Wakil Negara”. Namun, pada akhirnya istilah ini berubah menjadi “Jaksa Pengacara Negara” dengan pertimbangan Jaksa Wakil Negara tidak menggambarkan adanya peran lembaga Kejaksaan. Sedangkan, sebelum Indonesia merdeka, peran jaksa dalam kedudukannya mewakili negara sudah dikenal sejak tahun 1922 sebagaimana diatur dalam Staatblad Vertegen Woordiging Van De Lan In Rechten 1922 Nomor 522 dan kemudian secara yuridis tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 huruf b Staatblad Vertegen Woordiging Van De Lan In Rechten 1922 Nomor 522 menyatakan bahwa “dalam suatu proses (atau sengketa). Dalam Articel 11 Guidelines on the Role of Prosecutors pun menyatakan bahwa “Prosecutors ……, the exercise of other functions as representatives of the public interest”. 3.3. Bahwa di Indonesia, tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya, yang penjelasan tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Perja 7/2021), sebagai berikut: a) Penegakan hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 80 undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara atau Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara merupakan tindakan yang dilakukan tanpa surat kuasa khusus melainkan untuk kepentingan negara/pemerintah, kepentingan umum, dan ketertiban hukum. Oleh karena itu, ruang lingkup penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara mencakup semua perbuatan yang melanggar kepentingan negara/pemerintah, kepentingan umum, dan ketertiban hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, antara lain penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana, penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi, penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, serta penanganan penegakan hukum keperdataan lainnya. b) Bantuan Hukum adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Nonlitigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/ Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta layanan di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah 81 Undang-Undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi. c) Pendapat Hukum (Legal Opinion atau LO) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, yang dibuat atas permintaan atau tanpa permintaan dan untuk kepentingan Negara atau Pemerintah atas permasalahan hukum konkret yang sedang atau akan dihadapi. d) Pendampingan Hukum (Legal Assistance atau LA) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola (governance), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan. e) Audit Hukum (Legal Audit) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan seksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negara dan Pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, termasuk tata kelola (governance) dan/atau kelayakan keputusan tata usaha negara. f) Tindakan Hukum Lain adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan 82 Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah. Fasilitasi adalah cara penyelesaian permasalahan bidang perdata antar negara atau pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan para pihak tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (musyawarah) untuk mengidentifikasi permasalahan dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak sendiri. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (musyawarah) untuk mengindentifikasikan masalah, menciptakan pilihan-pilihan, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian serta memberikan masukan, konsep, atau proposal perjanjian penyelesaian sengketa. g) Pelayanan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan Negara atau Pemerintah. Berbagai tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara tersebut merupakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh negara kepada jaksa untuk melakukan penegakan hukum demi kepentingan negara dan kepentingan umum maupun kepentingan pemerintah. 3.4. Bahwa kebutuhan terhadap peran jaksa pengacara negara dirasakan oleh Presiden Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Surat Kuasa Khusus Dalam Penanganan Gugatan Perdata dan Gugatan Tata 83 Usaha Negara Terhadap Presiden (selanjutnya disebut Perpres 17/2020). Dalam Pasal 2 Perpres 17/2020 mengatur “(1) Dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara kepada Presiden, Presiden dapat memberi mandat kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus; (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jaksa Agung; (3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan hak substitusi; (4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Selanjutnya dalam Pasal 3 Perpres 17/2020 juga mengatur “Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat memberikan kuasa substitusi kepada pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia”. Dengan demikian, Perpres 17/2020 menunjukkan pentingnya fungsi jaksa pengacara negara mewakili presiden dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara yang diajukan kepada Presiden selaku tergugat. Hal tersebut pun ditegaskan dalam konsiderang menimbang huruf c Perpres 17/2020 yang menyatakan “c. bahwa untuk mewujudkan efektivitas penanganan gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara terhadap Presiden, perlu dilakukan penunjukan kuasa Presiden guna mewakili dalam pelaksanaan persidangan”. Efektifitas dalam penanganan perkara merupakan bentuk pemenuhan keadilan sebagaimana asas justice delayed is justice denied. 4. Fungsi Jaksa di Bidang Pemulihan Aset/Kejaksaan sebagai Central Authority Di Bidang Pemulihan Aset 4.1. Bahwa ruang lingkup urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UU 1/2006, beberapa diatarannya terkait pemulihan aset, antara lain perampasan hasil tindak pidana, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita sehubungan dengan tindak pidana, serta mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang 84 mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana. 4.2. Bahwa Pasal 30A UU 11/2021 menyatakan “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”. Adapun yang dimaksud dengan "aset perolehan tindak pidana" adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana. Pasal 30A UU 11/2021 memberikan legitimasi dominus litis di bidang pemulihan aset kepada Kejaksaan Republik Indonesia cq Jaksa Agung Republik Indonesia (attorney general) melalui para jaksa. 4.3. Bahwa politik hukum tersebut pun dikuatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yang menjadi dasar dibentuknya Badan Pemulihan Aset beserta turunan unit organisasinya di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebagai unit organisasi Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (integrated asset recovery system) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 4.4. Bahwa secara operasional, Kejaksaan pun telah memiliki Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 85 tentang Perubahan Kedua Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER- 027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang dalam Pasal 1 angka 11 menyatakan “pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan / atau aset lainnya, kepada negara/yang berhak”. 4.5. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance/ good corporate governance) di bidang pemulihan aset oleh Kejaksaan sebagai otoritas pemulihan aset di Indonesia, kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/ atau aset lainnya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan pengawasan masyarakat (tranparansi) serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya (accountable and reponsibility). Untuk memastikan agar kelima tahap pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat optimal dilaksanakan, maka perlu dilakukan dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System/ lARS) yang terpusat pada Badan Pemulihan Aset sebagai pelaksana otoritas Kejaksaan di bidang pemulihan aset, yang terhubung dan didukung oleh semua satuan kerja Kejaksaan se- Indonesia dalam suatu database pemulihan aset nasional. Badan Pemulihan Aset sebagai Center of Integrated Asset Recovery System yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemulihan aset dengan kemampuan "follow the asset', merupakan koordinator satuan kerja Kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan/kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kementerian/lembaga, institusi danjaringan/agensi formal maupun informal, di dalam dan di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagai Center of Integrated Asset Recovery System, Badan Pemulihan Aset melakukan 86 penghimpunan dan pengelolaan database dengan andal, aman, dapat beroperasi sebagaimana mestinya, serta terkoneksi dengan seluruh satuan kerja Kejaksaan dan kementerian/lembaga yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya, dalam bentuk Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS). 4.6. Bahwa pelaksanaan central authority oleh Menteri Hukum dan HAM yang saat ini telah terpecah menjadi 3 kementerian dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga tidak sejalan dengan semangat Pasal 30A UU 11/2021 yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan sebagai otoritas pusat dalam pelakanaan pemulihan aset di bidang pidana sebagai bagian urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang sekaligus merupakan bentuk ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait pemulihan aset artinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Kejaksaan Sebagai Central Authority Merupakan Bentuk Pelaksanaan Urusan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Yang Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) 5.1. Bahwa urusan esktradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan harus dilaksanakan dengan cepat (vide Penjelasan Pasal 34 UU 1/1979 dan Paragraf 2 Ketentuan Umum Penjelasan UU 1/2006). Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia yang pada pokoknya bermakna proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa “sederhana bermakna makin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan 87 makin baik. terlalu banyak formalitas-formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang bermakna ganda (dubius) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan.” (Prianter Jaya Hairi, Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi, Jurnal DPR: Negara Hukum, hlm. 154). 5.2. Bahwa ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan judicial aggrement dan judicial service karena masih berada dalam kerangka sistem peradilan pidana, yakni pelaksanaan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan). Namun demikian, dalam pelaksanaannya pun harus memperhatikan kepentingan pemerintah (eksekutif) karena bagaimanapun Presiden merupakan kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Sehingga, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, baik sebagai negara peminta atau Negara Diminta, jangan sampai kontra produktif terhadap political will yang sedang dibangun atau dijalankan oleh pemerintah. Alasan sosiologis dimaksud semakin menegaskan Kejaksaan memiliki posisi yang proporsional untuk dijadikan sebagai central authority karena mampu mengakomodir/menjembatani kepentingan eksekutif dan kepentingan yudikatif secara berimbang. Bagaimanapun, meskipun ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan judicial aggrement dan judicial service namun dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara, baik langsung melalui Presiden ataupun kementerian/lembaga lainnya. Sehingga, pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan ekstradisi dilakukan secara koordinatif, multifungsi dan setralistik. 88 5.3. Bahwa Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan semua fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni penyelidikan, penyidikan (penyidikan langsung dan pra penuntutan), penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan melalui fungsi jaksa selaku penuntut umum, serta pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui fungsi jaksa selaku pengacara negara, serta sekaligus dapat mengakomodir kepentingan eksekutif dan yudikatif. Kualifikasi jaksa selaku magistraat/ahli hukum (jurist), pejabat yang mewakili kepentingan negara, pemerintah dan kepentingan umum (openbaare minsitrie), dan pejabat manajerial yustisial (officer van justitie) (vide Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa) mampu menjadikan pelaksanaan proses ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta mengakomodir kepentingan negara, umum dan pemerintah. 5.4. Bahwa pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang harus dilaksanakan secara cepat dengan melibatkan Menteri Kehakiman dalam UU 1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 menjadikan proses penanganan yang panjang, berbelit-belit, serta terjadi double check pemeriksaan sebagai yang telah dijelaskan. Hal ini secara jelas dan terang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang juga dapat dimaknai bertentangan dengan prinsip speedy justice, yakni justice denied is justice delayed yang bermakna keadilan diterapkan terlambat, maka sama saja tidak ada keadilan. Selain itu, berdasarkan asas Justice and efficiency go hand in hand yang bermakna keeadilan dan efisiensi itu harus selalu bergandengan tangan. penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien dan tidak efektif akan berujung pada hambatan memperoleh keadilan itu sendiri, maka melalui tugas dan fungsi 89 Kejaksaan melalui jaksa yang sentral dalam sistem peradilan pidana, serta sistem ketatanegaraan mampu melaksanakan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana secara cepat dan efektif. 5.5. Bahwa dengan berbagai tugas dan fungsi yang dimiliki Kejaksaan dan menempatkan Kejaksaan sebagai Central Authority melalui jaksa maka pelaksanaan ektradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilakukan secara perpadu satu pintu (one gate integrated service) sehingga pelaksanaan dapat berjalan cepat dan efektif sebagaimana prinsip-prinsip speedy justice. F. Perkembangan Dan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia 2014-2024 1. Bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai Central Authority dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga tidak dapat dilepaskan dari hasil kinerja Kejaksaan. 2. Bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, jaksa, penuntut umum, maupun Jaksa Agung, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, setidaknya terdapat 4 (empat) tugas dan wewenang pokok (proses bisnis utama) Kejaksaan, yakni di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, intelijen penegakan hukum dan pemulihan aset. Berikut pengaturannya: Pemantapan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI (UU No.16/2004 jo UU No.11/2021) Perluasan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI (UU No.11/2021) 1. Bidang Pidana (Pasal 30 ayat 1) a. Melakukan penuntutan perkara pidana b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 1. Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya 90 memperoleh kekuatan hukum tetap c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang e. Melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu 2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah (Pasal 30 ayat 2). 3. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum (Pasal 30 ayat 3). a. Peningkatan kesadaran masyarakat; b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. Pengawasan peredaran barang cetakan; d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; kepada negara, korban, atau yang berhak. (Pasal 30A). 2. Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: (Pasal 30B). a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri; d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan e. melaksanakan pengawasan multimedia. 3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: (Pasal 30C). a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; 91 e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal; 4. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri (Pasal 31). 5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan: (Pasal 33). a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya; b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan c. lembaga atau organisasi internasional. 6. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya. (Pasal 34) 7. Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam: (Pasal 39) b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; 92 a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh; b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; h. mengajukan peninjauan kembali; dan i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang- Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. 4. Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kode etik. (Pasal 34A). 3. Selain itu, tugas dan wewenang Kejaksaan pun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: No. Undang-Undang Penjabaran Tugas dan Fungsi 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26 ayat (1) mengatur kewenangan Jaksa untuk memintakan pembatalan perkawinan 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (2) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk kepentingan umum untuk mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Pasal 93 ayat 93 (1) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penahanan atau melakukan pengawasan terhadap debitor pailit berdasarkan perintah pengadilan. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 39 mengatur kewenangan Kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan lanjutan terhadap perkara tindak pidana perusakan hutan. 4. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Pasal 25, pengusutan tindak-pidana ekonomi berlaku ketentuan dalam "Het Herziene Indonesische Reglement" dimana penyidikan dilakukan oleh Jaksa. 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 91 (1) mengatur kewenangan Kepala kejaksaan negeri untuk menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 146 (1) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan ke Pengadilan Negeri berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang- undangan. 94 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 68 (1) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum ke pengadilan negeri oleh kejaksaan atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Pasal 24 mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap termohon ekstradisi. 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah-Masalah Pidana Pasal 29 (1) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk menindaklanjuti permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah-Masalah Pidana yang diteruskan oleh Menteri Hukum dan HAM. 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Pasal 69 (3) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap substansi Buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum. 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 42 mengatur kewenangan Penuntut Umum untuk mengupayakan Diversi. 12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 57 ayat (1) mengatur tanggung jawab Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dalam pelaksanaan tugas di bidang teknis penuntutan pidana militer. 13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 (2) mengatur kewenangan Jaksa dalam melakukan sita eksekusi untuk menutupi uang pengganti. 95 Pasal 27 mengatur kewenangan Jaksa Agung untuk membentuk tim gabungan terhadap tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Pasal 33 dan Pasal 34 mengatur kewenangan Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan atau pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. 14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 38 C mengatur kewenangan Kejaksaan selaku Pengacara Negara untuk dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya dalam hal setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara. 15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 74 mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi. 16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pasal 18 (3) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan 96 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, atau nepotisme. 17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 9 jo Pasal 13 mengatur kewenangan Kejaksaan dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum. 18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 69 (1) mengatur keanggotaan Kejaksaan dalam tim pengawasan Orang Asing. 19 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 2 mengatur kewenangan Jaksa Agung untuk menerbitkan keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang menyerupai kegiatan- kegiatan keagamaan atau penafsirkan pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia atau memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk membubarkan organisasi itu. 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 Dan Penetapan Keadaan Bahaya Pasal 4 mengatur kedudukan Kejaksaan sebagai anggota Penguasa Darurat Sipil Daerah. 21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14 ayat (3) mengatur kewenangan Jaksa Agung membuka informasi yang dikecualikan dengan mengajukan permintaan izin kepada Presiden. 97 22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 28 mengatur kedudukan Kejaksaan dalam keanggotaan badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu. 23. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 53 ayat (3) mengatur kewenangan Kejaksaan mewakili kepentingan umum mengajukan permintaan ke pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yayasan dan Pasal 71 ayat (4) mengatur Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran Yayasan yang tidak menyesuaikan AD dalam waktu yang ditentukan UU. 24. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10A mengatur kewenangan Kejaksaan selaku penuntut umum untuk mengajukan keringanan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana yang bekerja sama (Justice Collaborator) Pasal 10A ayat (2) – Penuntut Umum memberikan penanganan khusus bagi saksi pelaku: a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau 98 c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. 25. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 76 ayat (1) mengatur kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar 26. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Pasal 69 (3) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap substansi Buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum 27. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 44B – Jaksa Agung menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan Pasal 44C ayat (2) – Jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda Pasal 44D – Penuntut Umum memeriksa perkara dan menuntut terdakwa secara in absentia Pasal 64 (2) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. 99 (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. 28. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 60 mengatur kewenangan Kejaksaan untuk memberikan bantuan kepada Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi. Pasal 71 ayat (3) – Jaksa melakukan sita eksekusi untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. 29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 17 ayat (3) – Pelaksanaan Rehabilitasi terdakwa TPKS dilakukan di bawah koordinasi Jaksa Pasal 33 ayat (5) – Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi Pasal 45 ayat (1) – Penuntut Umum dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku Pasal 47 – Demi kepentingan umum, Jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua 100 pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 49 ayat (1) – Penuntut Umum menghadiri pemeriksaan Saksi dan/atau Korban melalui perekaman elektronik, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak jauh, pada tahap penyidikan Pasal 55 ayat (2) – Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan membuat suatu data dan/atau sistem elektronik yang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan Pasal 56 ayat (1) – Penuntut Umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan Saksi dan/atau Korban Pasal 64 ayat (3) – Jaksa melakukan sita eksekusi untuk melunasi pidana denda 30. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur tentang perluasan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan sita eksekusi untuk melunasi denda dan pidana 101 tambahan ganti kerugian dalam tindak pidana perbankan, tindak pidana perbankan syariah, tindak pidana perasuransian, tindak pidana Lembaga Keuangan Mikro, dan Tindak Pidana Sektor Keuangan 4. Kewenangan Kejaksaan dimaksud termasuk kewenangan melakukan penuntutan yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menambah tugas dan wewenang Kejaksaan, terutama dalam kapasitas Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengawas pidana bersyarat dan kerja sosial serta pelaksanaan sita eksekusi, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut: No. Tugas dan fungsi UU 1 Tahun 2023 1. Tugas dan Fungsi Kejaksaan di bidang Pengawasan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial Pasal 76 ayat (5) – Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan Pasal 76 ayat (6) – Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan 102 yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing Pasal 85 ayat (8) – Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh Jaksa 2. Tugas dan Fungsi Kejaksaan di bidang Pengawasan Pidana Mati dengan Masa Percobaan Pasal 100 ayat (6) – Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung 3. Tugas dan Fungsi Kejaksaan di bidang Sita Eksekusi Pasal 81 ayat (3) – Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar Pasal 120 ayat (3) – Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi Pasal 122 ayat (3) – Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk 103 melunasi pidana denda yang tidak dibayar 5. Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang, kontribusi Kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan juga ditunjukkan melalui peran Kejaksaan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Peran ini antara lain diwujudkan melalui dukungan Kejaksaan dalam pelaksanaan berbagai Rencana Aksi Nasional sebagai penjabaran dari perintah-perintah direktif Presiden, yaitu sebagai berikut: No. Rencana Aksi Nasional 1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2. Rencana Aksi Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Rencana Aksi Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 4. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 5. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 6. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme 7. Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 8. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (RAN TPPU dan TPPT) 9. Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia (RAN KKI) 10. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) 11. Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO) 12. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi (RAN P3) 13. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) 14. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (RAN PKTA) 104 6. Bahwa perluasan tugas dan fungsi Jaksa juga ditunjukkan dari keterlibatan Kejaksaan dalam berbagai tim lintas Kementerian dan Lembaga baik di Pusat dan di Daerah, yang dapat diuraikan sebagai berikut: No. Nama Tim Koordinasi Lintas Kelembagaan Dasar Pembentukan 1. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu 2. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 3. Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat 4. Tim Pengawasan Orang Asing Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing 5. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 6. Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme 2020-2024 Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BNPT Nomor 256 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja RAN PE Tahun 2020-2024 7. Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme Keputusan Menko Polhukam Nomor 34 Tahun 2021 tantang Perubahan Kedua atas Keputusan Menko POlhukman Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme 8. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi 105 Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 9. Komunitas Intelijen Pusat dan Komunitas Intelijen Daerah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara 10. Tim Saber Pungli Peraturan Presiden NOmor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 11. Satuan Tugas Percepatan Investasi Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi 12. Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 13. Forum Komunikasi Penanganan WNI Terindikasi atau Korban TPPO di Luar Negeri Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPPA, Kemenkumham, Kementerian Sosial, Polri, Kejaksaan RI dan BNP2TKI tanggal 23 Agustus 2016 14. Tim Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial 15. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat 16. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah 17. Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 7. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis 106 Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, termasuk SDGs. Pada periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan pencapaian berdasarkan program-program yang telah dilakukan oleh Kejaksaan. Pertama, penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Restorative Justice menjadi salah satu isu yang dibahas dalam RPJMN 2020- 2024. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Kejaksaan RI telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat. Sejak pertama kali aturan Restorative Justice diberlakukan, Kejaksaan RI telah melaksanakan Penghen-tian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif sampai dengan saat ini sebanyak 5.482 (lima ribu empat ratus delapan puluh dua) perkara, dimana Jaksa berhasil melakukan mediasi untuk memfasilitasi kesepakatan antara terdakwa dan korban dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan antara lain melalui pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana. 107 Di sisi lain, dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pelaksanaan Keadilan Restoratif, Kejaksaan RI terus melanjutkan pembentukan Rumah Restorative Justice (Rumah RJ) yang diharapkan dapat menghidupkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengedepankan musyawarah dan kearifan lokal. Adapun sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 telah berdiri 4.794 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) Rumah RJ di seluruh Indonesia. Dalam mendukung upaya penyelesaian perkara penyalahguna narkotika bagi pecandu atau korban penyalahguna, Kejaksaan RI telah mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, yang diimplementasikan dengan dibangunnya Balai Rehabilitasi Adhyaksa sebanyak 112 (seratus dua belas) unit yang tersebar di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi se-Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong penegakan hukum yang inklusif melalui pendekatan keadilan restoratif tersebut telah mendapat apresiasi dan pengakuan secara internasional. Indonesia 108 dalam hal ini Jaksa Agung RI memperoleh anugerah Special Achievement Award yang diberikan oleh International Association of Prosecutors, dalam acara 27th Annual Conference and General Meeting di Georgia pada tanggal 26 September 2022. Kejaksaan RI juga mendapat kepercayaan untuk mewakili Indonesia dalam menampilkan berbagai inovasi terkait program-program keadilan restoratif pada The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) yang berlangsung sejak tanggal 22 s.d. 26 Mei 2023 di Wina, Austria. Kedua, pengungkapan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, institusi Kejaksaan RI juga melaksanakan wewenang sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Saat ini Kejaksaan RI sedang mengungkap perkara mega korupsi tata kelola pertambangan timah dengan kerugian total sebesar Rp300 triliun yang terbagi menjadi kerugian negara sebesar Rp29 triliun dan kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun. Kemudian Kejaksaan RI juga telah berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menarik perhatian publik dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, beberapa diantaranya dengan jumlah kerugian keuangan negara terbesar, yakni: a. Perkara Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun; b. Perkara PT. ASABRI sebesar Rp22 triliun; c. Perkara PT Duta Palma Group sebesar Rp4,79 triliun dan USD7,8 juta serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,9 triliun; dan d. Perkara BTS 4G sebesar Rp8 triliun. 109 Kinerja Kejaksaan RI sepanjang periode Tahun 2014-2024 di bidang penanganan tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dapat digambarkan dalam diagram dan tabel sebagai berikut: Ketiga, penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara. Jumlah penyelamatan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus Tahun 2014 s.d. 2024 sebesar Rp100.003.438.172.387,00 (seratus triliun tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan USD26.060.479,16 (dua puluh enam juta enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan dolar Amerika enam belas sen), SGD489.301,38 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus satu dolar Singapura tiga puluh delapan sen), EUR4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh euro), GBP305 (tiga ratus lima Poundsterling Inggris), RM52.638 (lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan Ringgit Malaysia), WON24.000 (dua puluh empat ribu won Korea), dan PHP56 (lima puluh enam peso Filipina) sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: 110 Tabel 7 Penyelamatan Keuangan Negara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2014-2024 THN RUPIAH USD SGD EUR GBP RINGGIT MALAYSIA WON KOREA PESO 2014 390,526,490,570.00 8,100,000.00 - - - - - - 2015 642,612,382,187.00 - - - - - - - 2016 331,048,686,281.07 263,929.12 - - - - - - 2017 734,084,662,657.71 - - - - - - - 2018 842,864,684,734.09 - - - - - - - 2019 1,505,111,563,425.55 61,899.05 20,023.04 - - - - - 2020 19,259,846,253,296.80 76,737.42 71,532.30 80.00 305.00 - - - 2021 21,695,493,112,518.20 763,080.00 32,900.00 - - - - - 2022 23,328,029,002,989.40 11,400,813.57 646.04 - - - - - 2023 30,201,033,628,393.00 5,394,020.00 364,200.00 4,290.00 52,638.00 24,000.00 56.00 2024 1,072,787,705,334.36 - - - - - - - TOTAL 100,003,438,172,387.00 26,060,479.16 489,301.38 4,370.00 305.00 52,638.00 24,000.00 56.00 Sejalan dengan hal tersebut, jumlah pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata tahun 2015 s.d. 2024 sebesar Rp73.073.340.719.464,63 (tujuh puluh tiga triliun tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah enam puluh tiga sen) dan USD20.768.594,39 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat dolar Amerika tiga puluh sembilan sen) dan jumlah penyelesaian penyelamatan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata tahun 2015 s.d. Juni 2024 sebesar Rp506.726.882.188.930,90 (lima ratus enam triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh sen) dan USD12.318.195,54 (dua belas juta tiga ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh lima dolar Amerika lima puluh empat sen) serta emas seberat 107.441 kg (seratus tujuh ribu empat ratus empat puluh satu kilogram). 111 Tabel 8 Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata Tahun 2015-2024 Tahun Keuangan Negara Diselamatkan Melalui Jalur Perdata Kerugian Keuangan Negara Dipulihkan Melalui Jalur Perdata 2015 Rp806.845.307.839,00 Rp. 344.769.330.180,84 2016 Rp20.308.791.601.602 Rp. 833.863.341.804,36 USD. 220.778,03 2017 Rp2.786.985.014.447,62 USD7.977,40 Rp. 1.519.053.468.905,24 USD. 498.000,00 2018 Rp2.287.986.825.362,23 Rp. 1.063.345.879.238,39 USD. 316.911.069,5 2019 Rp101.982.681.204.692,0 0 USD34.814,63 Rp. 15.523.288.049.409,98 USD1.365.208,31 2020 Rp259.807.312.449.496,0 0 USD11.874.569,63 Rp. 34.839.919.459.182,00 USD. 1.773.538,55 2021 Rp654.805.035.264,00 Rp. 3.263.759.328.551,00 2022 Rp245.894.003.780,00 Rp. 3.624.080.959.489,00 2023 Rp84.817.362.750.871,00 Rp. 10.567.458.507.152,70 2024 Rp33.028.217.995.577,00 USD 400.833,88 Emas seberat 107.441 kilogram Rp. 1.493.802.395.551,12 Total Rp506.726.882.188.930,9 US $ 12.318.195,54 Emas seberat 107.441 kilogram Rp73.073.340.719.464,63 USD20.768.594,39 Kinerja penyelesaian penyelamatan aset barang rampasan dan barang sitaan oleh Kejaksaan RI tahun 2015 s.d Juni 2024 sebesar Rp7.201.720.574.897,00 (tujuh triliun dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 112 Tabel 9 Penyelesaian Aset dalam rangka Pemulihan Aset Tahun 2015 s/d Tahun 2024 Tahun Mekanisme Penyelesaian Aset Total (Rp.) Lelang (Rp.) PSP/Hibah (Rp.) Penyetoran Uang Tunai, Uang Pengganti / Denda (Rp.) Lain-lain (Pemindah- bukuan, Penjualan Langsung, dll) (Rp.) 2015 12.457.500.000 50.487.598.000 - 6.725.277.085 69.670.375.085 2016 3.332.000.000 1.272.000.000 16.646.545.000 4.531.569.850 25.782.114.850 2017 6.891.795.600 119.700.768.000 - - 126.592.563.600 2018 21.552.208.795 4.146.442.000 - - 25.698.650.795 2019 48.762.345.251 22.471.085.000 1.000.000.000 - 72.233.430.251 2020 8.538.720.310 185.694.875.000 10.300.000.000 16.110.272 204.549.705.582 2021 102.492.557.239 20.064.583.000 56.854.870.264 96.246.105.247 275.658.115.750 2022 1.640.300.732.460 156.724.267.000 - - 1.797.024.999.460 2023 4.348.750.165.197 119.152.666.500 - 42.072.000 4.467.944.903.697 2024 116.904.580.380 8.458.324.000 - 11.202.811.447 136.565.715.827 Jumlah 6.309.982.605.232 688.172.608.500 84.801.415.264 118.763.945.901 7.201.720.574.897 Sedangkan untuk penyelesaian Barang Rampasan Negara dari perkara Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah paling besar adalah penyelesaian Barang Rampasan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan jumlah Rp3.407.083.307.108,46 (tiga triliun empat ratus tujuh miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu seratus delapan rupiah empat puluh enam sen). Keempat, Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). SPPT-TI merupakan Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024. Pelaksanaan SPPT-TI didasarkan atas kesepakatan seluruh Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) SPPT-TI. Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Nota Kesepahaman Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu 113 berbasis Teknologi Informasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, hingga Maret 2024 telah dilakukan pertukaran data perkara antar kementerian/lembaga sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut: Tabel 10 Pertukaran Data SPPT-TI Tahun 2024 No Kementerian/ Lembaga Data Masuk Data Sahih % Data Segar % 1 2 3 4 5 6 7 1 Mahkamah Agung 175.570 172.440 98% 162.656 94% 2 Kejaksaan RI 166.144 137.569 83% 61.099 44% 3 Ditjenpas 109.280 108.675 99% 100.537 93% 4 Kepolisian 132.492 90.534 68% 20.992 23% 5 BNN 28.863 28.284 98% 19.833 70% 6 KPK 0 0 0% 0 0% Total 612.349 537.502 88% 365.117 68% Kelima, penuntutan berbasis hak asasi manusia. Kejaksaan RI telah mengambil langkah progresif dalam menerapkan penuntutan perkara pidana berbasis Hak Asasi Manusia, terutama dalam konteks perlindungan dan akses keadilan (access to justice) bagi anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, serta memberikan perlindungan melalui akses ganti kerugian, restitusi, dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Kejaksaan RI telah menerbitkan 3 (tiga) pedoman penuntutan yaitu: 1) Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana; 2) Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; dan 3) Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana. Kebijakan- kebijakan ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa seluruh proses peradilan pidana di Indonesia dapat diakses secara adil dan inklusif oleh semua orang, tanpa kecuali. Keenam, pengamanan proyek strategis nasional. Kejaksaan RI turut berkontribusi dalam memperkuat infrastruktur untuk mendukung 114 pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan melakukan Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) berjumlah 86 (delapan puluh enam) Proyek dengan rincian yang telah selesai 36 (tiga puluh enam) proyek dengan nilai pengamanan berjumlah ±Rp1.288.445.626.203.507,00 (satu biliun dua ratus delapan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh lima miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga ribu lima ratus tujuh rupiah) dan 50 (lima puluh) proyek dalam proses penyelesaian. Ketujuh, penanganan perkara atau gugatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam bidang lingkungan hidup, Kejaksaan RI telah menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jumlah Penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang telah diselesaikan oleh Kejaksaan RI dalam periode tahun 2019-2024 mencapai 444 (empat ratus empat puluh empat) perkara. Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pada tahun 2019 Kejaksaan RI mewakili Negara cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggugat PT Asia Palem Lestari dan PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (ATGA) berkaitan dengan permasalahan lingkungan yaitu berkaitan kebakaran gambut. Dalam gugatan tersebut, negara memenangkan gugatan ganti rugi materiil dengan total Rp213 miliar dan memenangkan biaya pemulihan dengan total lebih dari Rp600 miliar. Kedelapan, pendampingan investasi dan direktif mafia tanah. Dalam pendampingan investasi, Kejaksaan RI ikut mengawal pelaksanaan investasi dan pengembangan Pulau Rempang dengan nilai investasi senilai Rp381 triliun, serta mendampingi pihak Badan Pertanahan Negara, Badan Pengusahaan Batam dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat melakukan pemeriksaan lapangan yang merupakan bagian dari proses penerbitan Sertifikat HPL bagi masyarakat Pulau Rempang yang terdampak. Sedangkan dalam pemberantasan mafia tanah, Kejaksaan RI telah membentuk Tim Pemberantas Mafia Tanah di tingkat pusat dan daerah berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang 115 Pemberantasan Mafia Tanah dan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRINT-8/A/JA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022. Kejaksaan RI secara aktif telah menerima laporan pengaduan (lapdu) dari masyarakat sebanyak 669 laporan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 388 lapdu dan sisanya 281 lapdu masih menunggu data dukung. 8. Bahwa berbagai kinerja Kejaksaan dimaksud menunjukkan pelaksanaan central authority dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dapat menfektifkan pelaksanaan penuntutan yang merupakan motif utama dilakukannya ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. G. Lembaga Pelaksanaan Central Authority Dalam Urusan Ekstradisi Dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Di Beberapa Negara 1. Bahwa di beberapa negara lain, central authority dilaksanakan oleh Kejaksaan atau Departement of Justice yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, tidak hanya administrasi. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang justru hanya memfokuskan pada administrasi penerimaan permohonan atau penolakan permohonan, maupun pengajuan permohonan ekstradisi atau Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Adanya perbedaan kelembagaan ini acapkali mengundang kompleksitas permasalahan antara central authority di Indonesia dengan central authority di negara lain. Berikut beberapa negara (sebagai perbandingan) yang meletakkan central authority pada Kejaksaan atau Departement of Justice: (Lola Yustrisia, “Mekanisme Pengembalian Aset Di Negara Wilayah Asia Tenggara”, Subang 12 Journal, Vol. 01 Nomor 01, 2022.) 116 Negara Requesting (Central) Authority Requested (Central) Autority Singapura Attorney General’s Chamber of the Republic of Singapore/Kejaksaan Agung Attorney General’s Chamber of the Republic of Singapore/Kejaksaan Agung Brunei Darussalam Attorney General’s Chambers Brunei Darussalam/Kejaksaan Agung Attorney General’s Chambers Brunei Darussalam/Kejaksaan Agung Malaysia Peguam Negara Malaysia/Kejaksaan Agung Peguam Negara Malaysia/Kejaksaan Agung Filipina Department of justice/OMB hanya untuk anggota UNCAC atau dalam kondisi ketiadaan perjanjian bilateral dengan Filipina Department of justice/OMB hanya utk anggota UNCAC atau dalam kondisi ketiadaan perjanjian bilateral dengan Filipina 2. Bahwa beberapa negara melangkah lebih progresif menitikberatkan pada tujuan dan sasaran dengan menempatkan central authority kepada Kejaksaan Agung atau Department of Justice dengan mempertimbangkan peranan penyidikan dan penuntutan yang berada pada keduanya dan sangat berhubungan dengan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. 3. Bahwa Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina memosisikan Kejaksaan Agung atau Department of Justice sebagai pemohon maupun penerima permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Di Singapura, pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya adalah AGC, ministry of law, relevant law enforcement agencies, yang berarti melibatkan Kamar Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM hanya sebagai pihak terlibat bukan sebagai central authority, serta lembaga atau agen yang berkaitan dengan kasus 117 hukum tindak pidana korupsi atau kejahatan ekonomi lain. Di Brunei Darussalam, dengan central authority terletak pada Kejaksaan Agung, pihak yang terlibat adalah anti corruption bureau, kepolisian, biro khusus investigasi. Hal ini berarti, sama dengan Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI masuk dalam pihak yang terlibat proses pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Brunei, serta ditambah dengan lembaga atau biro khusus yang membantu investigasi atau penyidikan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Di Malaysia, dengan central authority juga terletak pada Kejaksaan Agung, mengikutsertakan keterlibatan Police, MACC, central bank, multimedia and communication commission, customs, immigration. Terdapat perbedaan terkait pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Malaysia. Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Malaysia, melibatkan pihak polisi, pihak Melayu: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, disingkat MACC atau SPRM, pihak Bank sentral, pihak Komisi Multimedia dan Komunikasi, pihak Imigrasi dan Bea Cukai. 4. Bahwa dalam praktik pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Amerika Serikat, Singapura, Kenya dan Thailand otoritas sentral adalah Jaksa Agung, sedangkan di Perancis, Belgia, Denmark, Spanyol, Irlandia, Italia, Belanda dan Luxemburg otoritas sentralnya adalah Menteri Kehakiman yang memiliki fungsi penuntutan dan penyidikan. Dari contoh negara yang disebutkan tersebut, pemilik kewenangan central authority diletakkan kepada Jaksa Agung atau Menteri Kehakiman yang memiliki fungsi penuntutan dan penyidikan, serta pada hakikatnya memiliki peran sebagai penegak hukum. Sedangkan di Indonesia, apabila kewenangan central authority diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM, atau apabila saat ini diberikan kepada Menteri Hukum justru tidak sesuai dengan khitahnya, karena Menteri Hukum tidak memiliki peran organik sebagai institusi penegak hukum, bukan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan tidak memiliki fungsi penuntutan. 118 H. Kedudukan POLRI, KPK Dan Lembaga Lainnya Dalam Pelaksanaan Ekstradisi Dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana 1. Bahwa pelaksanaan ekstradisi tentunya tidak hanya Kejaksaan namun juga melibatkan penyidik pada kementerian/lembaga lainnya apabila permohonan diajukan oleh penyidik pada kementerian/lembaga terkait. Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Kejaksaan in casu Jaksa Agung memiliki kedudukan yang fundamental dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana apabila dilihat dari konsep sistem peradilan pidana, asas actori incumbit onus probandi, asas dominus litis dan asas single prosecution system. 2. Bahwa pertama, tindakan penyidik pada kementerian/lembaga dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan untuk kepentingan penuntut umum. Sebagaimana asas actori incumbit onus probandi, maka penuntut umum lah yang akan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan penyidik dimaksud termasuk kebasahan penyitaan aset tindak pidana atau barang bukti di persidangan. Sehingga, pelaksanaan penyidikan dikontrol oleh penuntut umum sebagai dominus litis/pemilik perkara dalam sistem peradilan pidana. Kedua, Indonesia telah mengaplikasikan asas single prosecution system dengan mengatur kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021, Pasal 39 dan Penjelasan UU Tipikor, Pasal 93 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 199 ayat (3) UU Peradilan Militer, Pasal 23 ayat (1) UU 26/2000, Pasal 12A UU KPK. (Mia Banulita, 2023, Asas Penuntutan Tunggal, Jakarta: Guepedia, hlm. 240-26). 3. Bahwa memilih Kejaksaan sebagai central authority dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan politik hukum yang tidak bertentangan dengan kepentingan penyidik dan jaksa pada kementerian/lembaga lainnya, karena tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Selain itu, melalui kedudukan Kejaksaan sebagai central authority dalam pelaksanaan 119 ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat menciptakan proses yang adil dan tidak diskriminatif karena dikontrol oleh 1 (satu) lembaga yang menerapkan perlakuan yang sama pula. Terlebih lagi, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan untuk kepentingan penuntutan. 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas dapat ditegaskan, sebagai berikut: Pertama, lahirnya UNTOC tahun 2000 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC dan lahirnya Konvensi PBB Anti Korupsi atau UNCAC pada tahun 2003 yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC menandakan sebuah era baru dalam upaya pemberantasan kejahatan. Konvensi utama PBB menunjukkan adanya persamaan persepsi di antara negara-negara bahwa kejahatan tidak dapat lagi dipandang masalah lokal di suatu negara tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian global sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka keberadaan berbagai mekanisme kerja sama internasional di bidang penegakan hukum telah juga mengalami pergeseran yaitu dari sebelumnya merefleksikan kepentingan nasional yang berbeda dari masing-masing negara menjadi merefleksikan pertemuan kepentingan dari seluruh negara untuk memberantas kejahatan yang merupakan ancaman bersama. Dengan demikian tujuan utama pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pidana tidak lagi sekedar administrative process melainkan merupakan kebutuhan hukum yang bertujuan untuk mengefektifkan penegakan hukum in casu proses penuntutan tindak pidana (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan). Kedua, central authority dalam pelaksanaan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana harus diletakkan kepada lembaga yang berwenang (competent authority). Pemisahan secara tegas antara fungsi transmitting authority (lembaga yang berwenang untuk menyalurkan permintaan bantuan timbal balik) dengan competent 120 authority (lembaga yang berwenang mengajukan permintaan bantuan timbal balik) sebagaimana dikenal dalam sistem hukum di Indonesia sudah tidak relevan dan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan fungsi central authority oleh lembaga yang berwenang (competent authority) dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mampu mewujudkan tujuan pembentukan central authority itu sendiri yaitu untuk memperlancar proses kerja sama penegakan hukum. Ketiga, ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana karena ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mutlak dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Sehingga, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana harus dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan atau di bidang pidana sebagai central authority sehingga tujuan utama pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yakni kepentingan penuntutan dapat tercapai dan dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Keempat, kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 Central Authority dalam Urusan Ekstradisi dan Urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengakibatkan terlanggarnya prinsip negara hukum, ketidakjelasan kedudukan lembaga yang melaksanakan central authority, pelaksanaan ektradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan oleh lembaga non-kekuasaan kehakiman, terlanggarnya hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak atas harta benda, serta tidak terlaksananya kewajiban negara dalam memberikan pemenuhan, pelindungan dan penegakan hak asasi manusia, sehingga secara jelas dan tidak terbantahkan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Kelima, Kejaksaan merupakan constitutional importance yang memenuhi 3 (tiga) karakteristik central authority dalam suatu negara 121 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu koordinatif, multifungsi dan sentralistik, serta dapat menjembatani kepentingan eksekutif dan yudikatif, baik melalui fungsi jaksa selaku penuntut umum yang memiliki ruang lingkup tugas yang menyeluruh mulai dari penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan, maupun fungsi jaksa selaku pengacara negara yang bertugas menjaga kewibawaan negara dan pemerintah. Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan semua fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni penyelidikan, penyidikan (penyidikan langsung dan pra penuntutan), penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan melalui fungsi jaksa selaku penuntut umum, serta pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui fungsi jaksa selaku pengacara negara. Keenam, berbagai kinerja Kejaksaan menunjukkan pelaksanaan central authority dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dapat menfektifkan pelaksanaan penuntutan yang merupakan motif utama dilakukannya ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Ketujuh, di beberapa negara lain, central authority diletakkan pada Kejaksaan atau Departement of Justice yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan. Kedelapan, pelaksanaan central authoroity dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Kejaksaan mampu mengakomodir kepentingan penegakan hukum pada kementerian/lembaga terkait karena tujuan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah untuk kepentingan penuntutan. 12. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 122 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, UU 1/1979 bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 13. Bahwa demikian pula terhadap Ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena ketentuan Pasal 1 angka 10 merupakan jantung dari UU 1/2006, maka terhadap seluruh seluruh Pasal yang memuat frasa “Menteri Hukum dan HAM” yang menjadi dasar Menteri Hukum dan HAM sebagai Central Authority dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, menjadi bertentangan UUD 1945 secara mutatis mutandis terhadap semua norma sepanjang frasa Menteri Hukum dan HAM yang termuat dalam ketentuan pasal-pasal dalam UU 1/2006. I. Mahkamah Konstitusi dapat Mengambil Alih Peran Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) 1. Bahwa sebelum masuk pada bagian PETIUM, perlu kami jelaskan bahwa apabila permohonan a quo dinilai merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) hal ini bukanlah berarti Mahkamah Konstitusi tidak dapan mengambil peran tersebut, mengingat Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai The Guardian of Constitution, The Final Interpreter of Constitution, The Protector of Citizens Constitutional Rights dan The Protector of Human Rights. Artinya dalam perkara a quo Mahkamah Konstitusi haruslah melaksanakan peran dan fungsi tersebut untuk menjaga tetap tegaknya konstitusi dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi dan hak konstitusional warga negara, termasuk memberikan pemaknaan sebagai tafsir atas Konstitusionalitas kedudukan Kejaksaan RI cq Jaksa Agung sebagai Central Authority karena kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 sebagai 123 pelaksana Central Authority bertentang dengan UUD 1945 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 2. Bahwa Berdasarkan Putusan No. 22/PUU-XV/2017 pada halaman 46- 47, kebijakan hukum terbuka (open legal policy) tidak semata-mata hanya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dalam keadaan tertentu, open legal policy dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya, bahkan MK juga dapat mengubah pendiriannya soal open legal policy. Berikut pertimbangan hukum selengkapnya: [3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. [3.10.5] … Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dantidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya. 3. Bahwa apabila Mahkamah memandang perkara a quo merupakan kewenangan Pembentuk Undang-Undang (open Legal Policy) maka mengacu pada pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 tersebut di atas, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut: 124 3.1. Melanggar Batasan Moralitas Pelanggaran moralitas yang dimaksud bukanlah pelanggaran moral sosial apalagi kesusilaan. Pelanggaran moralitas yang dilahirkan dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang merupakan pelanggaran atas moralitas internal hukum itu sendiri, yaitu melanggar moralitas subtansi berupa moralitas hukum berupa kepastian hukum yang adil. Moralitas hukum menekankan pentingnya indepensi pelaksana kekuasaan kehakiman dan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil termasuk pelindungan hak asasi manusia. Kedudukan Central Authority yang diberikan kepada Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang sekarang telah terpecah dalam 3 Kementerian yakni: Kementeran Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana secara nyata dan jelas menghilangkan independensi Kejaksaan melalui para jaksa sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan dalam pelaksana putusan pengadilan dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang notabene kedua urusan tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan. Selain itu, Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan yang hanya menyebutkan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan 125 kekuasaan kehakiman, yakni pelaksanaan putusan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006, (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan). Namun, fungsi pelaksanaan putusan dimaksud pun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga pemasyarakatan karena berdasarkan Pasal 270 KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004, Kejaksaan melalui jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan termasuk mengawasi agar putusan pengadilan dilaksanakan (antara lain pengawasan pelaksanaan pidana oleh terpidana di lembaga pemasyarakatan, sita eksekusi, eksekusi barang bukti, eksekusi biaya perkara, dsb). Ruang lingkup tindakan dalam urusan ekstradisi (penangkapan dan penahanan), serta urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (perampasan hasil tindak pidana, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dsb) merupakan tindakan pro justicia yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan). Keberadaan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) sebagai Central Authority dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menambah panjangnya administrasi karena pemeriksaan kelengkapan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yakni Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), serta Kejaksaan melalui jaksa. 126 Bahkan pemeriksaan juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri sebelum itu. Hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hasil pemeriksaan oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), termasuk hasil pemeriksaan oleh Menteri Luar Negeri merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan yang tidak termasuk pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sehingga hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat formil dan materii untuk melakukan urusan ektradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana untuk kepentingan penuntutan. Panjangnya administrasi dimaksud telah memaksa jaksa untuk menggunakan jalur informal dalam rangka penuntutan dan penyelesaian perkara, karena apabila menggunakan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana maka masa penahanan terhadap tersangka/terdakwa berdasarkan KUHAP dapat terpangkas, dan aset tindak pidana/barang bukti khususnya aset tindak pidana/barang bukti digital (yang cepat berpindah/dipindahkan) yang hendak diamankan di negara lain berpotensi dihilangkan/dikaburkan. Pada akhirnya hak asasi para pihak yang berperkara, baik itu hak untuk mendapatkan keadilan, kejelasan dalam tindakan hukum yang diterimanya, ha katas restitusi/ganti kerugian, baik tersangka/terdakwa maupun saksi/korban, tidak dapat dipenuhi sebagaimana yang telah dialami PEMOHON VI pada uraian kedudukan hukum tersebut di atas. Sebagaimana asas justice delayed is justice denied yang bermakna menunda-nunda keadilan artinya sama dengan menunda ketidakadilan maka panjangnya administrasi dimaksud, merupakan pelanggaran terhadap asas peradilan cepat yang merupakan prinsip hukum utama dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Keadilan dan efisiensi itu harus selalu bergandengan tangan. 127 penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien dan tidak efektif akan berujung pada hambatan memperoleh keadilan itu sendiri, sebagaimana asas justice and efficiency go hand in hand. 3.2. Melanggar Rasionalitas Pemeriksaan kelengkapan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yakni Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), serta Kejaksaan melalui jaksa, dan bahkan pemeriksaan dapat juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri sebelum itu, yang mengakibatkan panjangnya administrasi merupakan bentuk nyata lambatnya (tidak cepat), tidak efektifnya dan tidak efisiennya pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang sekaligus tidak efektifnya pelaksanaan penuntutan karena urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan. Bertentangan dengan prinsip utama pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yakni penanganan yang cepat, serta asas justice delayed is justice denied. Urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan) serta ruang lingkup tindakan dalam urusan ekstradisi (penangkapan dan penahanan), serta urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (perampasan hasil tindak pidana, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dsb) merupakan tindakan pro justicia, yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini pun juga sama dengan yang dipraktikkan di beberapa negara dimana pelaksana central authority dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam 128 Masalah Pidana dilaksanakan oleh Kejaksaan atau Menteri Kehakiman yang melaksanakan fungsi penuntutan dan penyidikan. In casu, Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan),, bahkan Menteri Luar Negeri, seyogyanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui jaksa yang memiliki fungsi selaku penuntut umum dan pengacara negara, sehingga kepentingan keadilan, umum, negara dan pemerintah terpenuhi dan diakomodir. 3.3. Menimbulkan Ketidakadilan yang Intolerable Panjangnya administrasi dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang mengakibatkan masa penahanan terhadap tersangka/terdakwa berdasarkan KUHAP dapat terpangkas, dan aset tindak pidana/barang bukti khususnya aset tindak pidana/barang bukti digital (yang cepat berpindah/dipindahkan) yang hendak diamankan di negara lain berpotensi dihilangkan/dikaburkan secara nyata mengakibatkan hak asasi para pihak yang berperkara, baik itu hak untuk mendapatkan keadilan, kejelasan dalam tindakan hukum yang diterimanya, ha katas restitusi/ganti kerugian, baik tersangka/terdakwa maupun saksi/korban, tidak dapat dipenuhi sebagaimana yang telah dialami PEMOHON VI pada uraian kedudukan hukum tersebut di atas. Sebagaimana asas justice delayed is justice denied yang bermakna menunda-nunda keadilan artinya sama dengan menunda ketidakadilan maka panjangnya administrasi dimaksud, 129 merupakan pelanggaran terhadap asas peradilan cepat yang merupakan prinsip hukum utama dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Keadilan dan efisiensi itu harus selalu bergandengan tangan. penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien dan tidak efektif akan berujung pada hambatan memperoleh keadilan itu sendiri, sebagaimana asas justice and efficiency go hand in hand. 3.4. Bertentangan Dengan Kedaulatan Rakyat Bahwa dalam perspektif teori keadulatan rakyat, perjanjian warga negara atau kontrak sosial yang oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dalam bukunya Du Contract Social menyatakan bahwa manusia dalam masyarakat telah mengadakan perjanjian masyarakat atau yang dikenal dengan istilah “kontrak sosial” bertujuan untuk membentuk suatu badan (pemerintah) yang diserahi kekuasan untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat, dan untuk memaksa siapa saja yang melanggar peraturan yang telah dibuat. (Khariul Fahmi, Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, hlm. 126). Kontrak sosial yang berisi kesepakatan penyerahan hak alamiah melakukan penegakan hukum oleh individu-individu kepada negara dan menempatkan individu- individu pada posisi dan perlakuan yang sama dalam penegakan hukum oleh negara (A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Prinsip Isonomi di Indonesia: Filosofi, Makna, dan Perbandingan, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 1). Mahfud MD yang juga merupakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pun menyatakan bahwa “sebagai kesepakatan luhur bangsa Indonesia, UUD 1945 adalah konstitusi yang merupakan kontrak politik dan sosial yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia”. (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=3401&menu =2, diakses pada 05 Januari 2025). Singkatnya, hukum yang salah 130 satunya dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan hasil kesepakatan Masyarakat yang berdaulat. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD menyatakan “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang”. Salah badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah Kejaksaan yang melaksanakan semua fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni penyelidikan, penyidikan (penyidikan langsung dan pra penuntutan), penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan melalui fungsi jaksa selaku penuntut umum, serta pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui fungsi jaksa selaku pengacara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU 11/2021 y jo. UU 16/2004 yang menyatakan “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kekuasaan penuntutan dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang oleh rakyat ditujukan untuk melakukan penegakan hukum dan pelindungan hak asasi manusia. Urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari penegakan hukum, yakni sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan) serta ruang lingkup tindakan dalam urusan ekstradisi (penangkapan dan penahanan), serta urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (perampasan hasil tindak pidana, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dsb) merupakan tindakan pro justicia, yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 131 UU 11/2021 jo. UU 16/2004 sebagai hasil konsensus rakyat menghendaki pelaksanaan penuntutan dilaksakan oleh Kejaksaan dan Jaksa Agung melalui jaksa. Selain itu, rukh yang terkandung dalam UU 1/1979 dan UU 1/2006 yang juga merupakan hasil konsensus rakyat menghendaki pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilaksanakan secara cepat, efektif dan efesien. Kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) sebagai central authority yang mengakibatkan semakin panjangnya administrasi, serta bentuk nyata lambatnya (tidak cepat), tidak efektifnya dan tidak efisiennya pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang sekaligus tidak efektifnya pelaksanaan penuntutan, bertentangan dengan kehendak rakyat melalui UU 1/1979 dan UU 1/2006 yang menghendaki pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilaksanakan secara cepat, efektif dan efesien. Kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), bertentangan dengan kehendak rakyat melalui Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 juga tidak sejalan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan UU 16/2004 jo. UU 11/2021 yang menghendaki pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang merupakan bagian dari system peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan), beserta tindakan-tindakan didalamnya, dilaksanakan oleh badan yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. In casu, kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri 132 Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan yang hanya menyebutkan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni pelaksanaan putusan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006, (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan). Namun, fungsi pelaksanaan putusan dimaksud pun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga pemasyarakatan karena berdasarkan Pasal 270 KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004, Kejaksaan melalui jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan termasuk mengawasi agar putusan pengadilan dilaksanakan (antara lain pengawasan pelaksanaan pidana oleh terpidana di lembaga pemasyarakatan, sita eksekusi, eksekusi barang bukti, eksekusi biaya perkara, dsb). 3.5. Merupakan Penyalahgunaan Kewenangan Penyalahgunaan wewenang diuraikan menjadi 3 (tiga) bagian. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang menyimpang dari peraturan perundangan dengan tujuan terlaksananya kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam mencapai suatu tujuan. Dari tiga bentuk penyalahgunaan tersebut, dapat dipersempit menjadi 2 (dua) bagian penyalahgunaan wewenang, diataranya: melampaui wewenang (detournement de pouvoir) dan sewenang- wenang (abuse de droit). (Abdul Latif, 2014, Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi, Kencana, Jakarta, hlm.35). Melampaui wewenang (excess of power atau excès de pouvoir) merupakan tindakan yang melebihi batas wewenang yang berakibat pada tidak sahnya tindakan hukum yang dilakukan, serta 133 tujuan dari wewenang tersebut tidak dapat tercapai karena tindakan dan keputusan yang dilakukan tidak memiliki dasar kewenangan. Bertindak sewenang-wenang dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang dalam bentuk hak serta kekuasaan, melebihi apa yang seharusnya dilakukan dan berakibat pada tindakan dan keputusan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentapkan (Ni Made Suwindayani Utami & I Gusti Ayu Putri Kartika, Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/50 658/30028, hlm. 6-7). Urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan), beserta tindakan-tindakan pro justitia didalamnya, yang seharusnya dilaksanakan oleh badan yang melaksanakan fungsi yang berkaiatan dengan kekuasaan kehakiman. Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan yang hanya menyebutkan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni pelaksanaan putusan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006, (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan). Fungsi pelaksanaan putusan dimaksud pun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga pemasyarakatan karena berdasarkan 134 Pasal 270 KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004, Kejaksaan melalui jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan termasuk mengawasi agar putusan pengadilan dilaksanakan (antara lain pengawasan pelaksanaan pidana oleh terpidana di lembaga pemasyarakatan, sita eksekusi, eksekusi barang bukti, eksekusi biaya perkara, dsb). Ruang lingkup tindakan dalam urusan ekstradisi (penangkapan dan penahanan), serta urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (perampasan hasil tindak pidana, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dsb) merupakan tindakan pro justicia yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 dan (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan). Dengan demikian, pelaksanaan central authority oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), merupakan perbuatan melampaui wewenang (detournement de pouvoir) dan sewenang-wenang (abuse de droit), yakni Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), karena selain sejak tahun 1960 (dipisahkannya Kejaksaan dan Departemen Kehakiman), Menteri dimaksud tidak lagi berwenang bertindak selaku central authority, bukan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaaan kehakiman, serta tidak berwenang untuk melaksanakan serangkaian tindak pro justicia dalam rangka pelaksanaan esktradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sehingga pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, beserta tindakan pro justicia yang 135 dilakukan menjadi tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan central authority yang dijalankan oleh competent authority in casu Kejaksaan merupakan kebutuhan penegakan hukum (law enforcement necessaty) di bidang pidana yang sifatnya mendesak (time constrain) di era global tempat berkembangnya kejahatan digital yang bermanifestasikan kecepatan dan ketepatan saat ini. Sebagai penutup uraian pokok permohonan PARA PEMOHON, terdapat beberapa adagium hukum yang kiranya dapat menjadi kerangka pemikiran filosif dalam permohonan kami PARA PEMOHON dan dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yakni: a. Het recht hinkt achter de feiten aan - hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman; b. Gouverner c'est prevoi - menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan; c. Lex prospicit, non respicit - hukum melihat ke depan, bukan ke belakang; d. Lex semper dabit remedium - hukum selalu memberikan solusi; e. Politiae legius non leges politii adoptandae - politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya; f. Salus populi suprema lex - kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara; g. Justice delayed is justice denied – menunda-nunda keadilan artinya sama dengan menilak keadilan itu sendiri; h. Justice rushed is justice crushed - penyelenggaraan peradilan tidak hanya harus cepat tetapi juga harus tepat; i. Justice and efficiency go hand in hand - keadilan dan efisiensi itu harus selalu bergandengan tangan. Penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien dan tidak efektif akan berujung pada hambatan memperoleh keadilan itu sendiri. 136 IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Jaksa Agung tidak menerima permintaan ekstradisi berserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dari negara Peminta. 3. Menyatakan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Jaksa Agung untuk diteruskan kepada Presiden. 4. Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jika menurut Pertimbangan Jaksa Agung surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjan, maka kepada pejabat negara peminta 137 diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang perlu oleh Jaksa Agung. 5. Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut. 7. Menyatakan Pasal 35 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: diperlukan keterangan oleh Jaksa Agung seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3). 8. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Sesudah menerima penetapan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Jaksa Agung segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan- pertimbangan Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan/atau Menteri Luar Negeri, untuk memperoleh Keputusan. 9. Menyatakan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 138 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jika menurut penetapan pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Jaksa Agung memerlukan tambahan keterangan, maka Jaksa Agung meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup. 10. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan kepada Jaksa Agung Kepada negara peminta melalui saluran diplomatik. 11. Menyatakan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Jaksa Agung segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 12. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal tidak ada perjanjian ekstadisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Jaksa Agung disertai pertimbangan-pertimbangannya. 139 13. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jaksa Agung setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1). 14. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Jaksa Agung mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut. 15. Menyatakan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan jaksa agung memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia 16. Menyatakan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal peminta ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan 140 kepada Jaksa Agung, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta. 17. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 18. Menyatakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa Agung sendiri atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukan melalui saluran diplomatik. 19. Menyatakan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607) bertentangan dengan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Menteri adalah Jaksa Agung” 20. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap bijaksana 141 sebagai seorang negarawan yang responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum di bidang pidana dan pelindungan hak asasi manusia dalam penanganan kejahatan yang saat ini bersifat transnasional. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130) 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607) (selanjutnya disebut UU 1/2006) 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I 5 Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Pemohon I 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-460/C.4/2019 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-IV- 110/C/03/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia 8. Bukti P.8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI Pemohon II 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI Pemohon III 142 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-627/C.4/II/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural serta pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI Pemohon IV 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-224/C.4/03/2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia 16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI Pemohon V 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP IV – 290/C.4/04/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI 20. Bukti P-20 : Surat No. B-368/KSN.D-1/HK.00.00/01 tanggal 14 Oktober 2021, Hal Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kajaksaan Republik Indonesian dan Lampiran Dafar Inventarisasi Masalah RUU; Selain itu, para Pemohon mengajukan ahli/saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis ahli yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: Ahli para Pemohon: 1. Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M, Ph.D. I. Pendahuluan Dalam kerjasama pidana antar negara berupa ekstradisi (extradition), timbal balik bantuan hukum (mutual legal assitance), pemindahan narapidana (transfer of sentenced person), dan pemindahan persidangan (transfer of proceeding) dibutuhkan satu lembaga di suatu negara yang memiliki fungsi untuk memfasilitasi kerjasama tersebut. 143 Lembaga ini disebut sebagai Central Authority sebagai titik kontak (point of contact) dengan tujuan, antara lain, agar tidak harus melalui birokrasi yang panjang dan mudah mengidentifikasi siapa yang memiliki kewenangan. Di Indonesia, dalam kerjasama pidana hingga saat ini hanya mengenal dua bentuk berupa ekstradisi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (“UU Ekstradisi”) dan UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (“UU Bantuan Timbal Balik”). Berdasarkan dua Undang-undang ini Indonesia telah memiliki perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dengan sejumlah negara. Adapun Central Authority untuk dua bentuk kerjasama pidana di Indonesia saat ini berada dibawah Kementerian Hukum. Untuk kerjasama ekstradisi meski tidak ada ketentuan yang tegas dalam UU Ekstradisi yang menyebutkan bahwa Kementerian Hukum menjadi Central Authority, namun sejumlah ketentuan dalam UU Ekstradisi menyebut Menteri atau Departemen Kehakiman. Salah satu pasal dimaksud adalah Pasal 22 ayat (2) UU Ektradisi yang menyebutkan, “Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.” Tidak demikian halnya dengan kerjasama timbal balik bantuan masalah pidana meski tidak dicantumkan dalam norma namun dalam paragraf 8 Penjelasan Umum disebutkan, Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (Central Authority) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing. Menjadi pertanyaan apakah telah tepat dalam kerjasama pidana yang ada di Indonesia yang menjadi Central Authority adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia (sekarang Menteri Hukum)? 144 II. Pendapat Central Authority berada dibawah kendali dan tanggung jawab Jaksa Agung Sebagai ahli saya memiliki pendapat tidak seharusnya Central Authority diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Saya berpendapat Central Authority harus berada dibawah kendali dan tanggung jawab Jaksa Agung. Ada tiga alasan mengapa saya memiliki pendapat bahwa Central Authority harus berada dibawah kendali dan tanggung jawab Jaksa Agung. Adapun alasan yang saya sampaikan berikut didasarkan pada UU Ekstradisi dan tidak berdasarkan UU Timbal Balik Bantuan. Hal ini mengingat keberadaan Central Authority yang dirujuk dalam Penjelasan Umum merupakan penegasan dan mengikuti praktik dalam UU Ekstradisi. a. Kesalah-kaprahan Pengadilan sebagai Penentu untuk Melakukan Ekstradisi Di Indonesia yang menangani masalah kerjasama pidana berupa ekstradisi berdasarkan UU Ekstradisi basisnya adalah Pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 UU Ekstradisi yang berbunyi: “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan (huruf miring dan tebal dari penulis)” Adapun Pengadilan Negeri akan memeriksa berbagai hal sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Ektradisi yang menentukan: “Dalam sidang terbuka Pengadilan Negeri memeriksa apakah: a. identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta; b. kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat di ekstradisikan menurut Pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer; c. hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan Pengadilan sudah atau belum kedaluwarsa; d. terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum dijatuhkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti; e. kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta 145 sedangkan di Indonesia tidak; f. orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.” Bila semua persyaratan dalam Pasal 32 terpenuhi maka sesuai Pasal 33 UU Ekstradisi disebutkan bahwa, “Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Pasal 32 Pengadilan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.” Selanjutnya dalam paragraf 12 Penjelasan Umum UU Ekstradisi disebutkan bahwa, “Cara pemeriksaan di Pengadilan ini tidak merupakan pemeriksaan peradilan seperti peradilan biasa, tetapi Pengadilan mendasarkan pemeriksaannya kepada keterangan tertulis beserta bukti- buktinya dari negara peminta yang diajukan oleh Jaksa dengan disertai pendapatnya.” Dalam konteks demikian tidak heran bila yang memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas WNA untuk diekstradisi adalah Pengadilan meski Pengadilan tidak berperan sebagai Pengadilan yang mengadili suatu perkara. Selanjutnya disebutkan “(S)etelah memeriksa keterangan-keterangan serta syarat-syarat yuridis yang diperlukan untuk ekstradisi maka Pengadilan menetapkan apakah orang yang bersangkutan dapat diekstradisikan atau tidak.” Dengan demikian basis formiil dari bisa tidaknya WNA untuk diekstradisi atas permintaan negara asing berada ditangan Pengadilan. Dalam pandangan saya hal ini merupakan salah kaprah. Tidak seharusnya penentu untuk melakukan ekstradisi adalah Pengadilan. Pengadilan memiliki peran jika ada pihak yang hendak diektradisi melakukan keberatan atas keputusan dari pemerintah. Dalam konteks demikian pengadilan sebagai lembaga yudikatif memiliki peran untuk memastikan keputusan pemerintah telah sesuai berdasarkan UU Ekstradisi. Bila tidak sesuai maka pemerintah tidak dapat melakukan ekstradisi atas permintaan negara lain. Praktik seperti inilah yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Oleh karenanya telah usang bila UU Ekstradisi masih menempatkan Pengadilan Negeri untuk menentukan bisa tidaknya WNA diekstradisi dari Indonesia. 146 Sekali lagi di banyak negara peran pengadilan dalam masalah ekstradisi ada pada saat WNA yang hendak diekstradisi oleh pemerintah mengajukan keberatan untuk tidak dilakukan ekstradisi. b. Ekstradisi dibawah Kementerian Hukum Sudah Tidak Sesuai dengan Tupoksi Dalam pemahaman saya pada tahun 1979 belum terjadi pemisahan fungsi lembaga peradilan secara multak. Pada tahun-tahun tersebut para hakim secara administratif berada dibawah naungan Departemen Kehakiman dan karenanya Departemen ini disebut Departemen Kehakiman sementara secara fungsional berada dibawah Mahkamah Agung. Sehingga tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Departemen Kehakiman adalah mengurusi administrasi hakim yang diwadahi dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks demikian tidak heran bila UU Ekstradisi memberi peran kepada Pengadilan untuk memberikan persetujuan atau tidak atas permintaan ekstradisi WNA dari negara lain maupun permintaan ekstradisi dari lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam perjalanannya terjadi pemisahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departmen Kehakiman dan menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Hal ini sebagai konsekuensi dari Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar dimana Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Oleh karenanya para hakim secara administratif tidak lagi berada dibawah Departemen Kehakiman. Penyebutan Departemen Kehakiman pun berubah menjadi Kementarian Hukum dan HAM yang pada saat ini dengan berubahnya nomenklatur Kementerian negara maka rujukan yang memberikan persetujuan atau tidak memberi persetujuan dalam UU Ekstradisi adalah Kementerian Hukum yang memegang kewenangan Central Authority. 147 Padahal dalam sistem peradilan pidana Kementerian Hukum bukanlah Aparat Penegak Hukum. Adalah janggal bila Central Authority masih berada dibawah kewenangan Kementerian Hukum. Oleh karenanya dalam pandangan saya keberadaan dari Central Authority di Kementerian Hukum lebih karena sejarah karena mewarisi dari Departemen/Kementerian Kehakiman. Ini perlu mendapat perbaikan dan pembenahan melalui sehingga memangkas birokrasi bukan justru menambah birokrasi dalam proses ekstradisi. c. Proses Ekstradisi Membutuhkan Lembaga yang Memiliki Sumber Daya Manusia yang Memadai Secara operasional lembaga yang berperang sebagai Central Authority membutuhkan sumber daya manusia dengan jumlah yang memadai, disamping sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan terkait dengan proses pidana. Oleh karenanya dalam pandangan saya Central Authority seharusnya berada dibawah Kejaksaan Agung yang memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki pengetahuan terkait proses pidana. Disamping itu, di banyak negara Central Authority berada dibawah naungan Kejaksaan Agung dan karenanya bila di Indonesia Central Authority berada dibawah Kejaksaan Agung maka para pejabat tinggi di Kejaksaan Agung lebih mudah untuk melakukan ekstradisi karena kerap ada forum bersama antar Jaksa Agung dari berbagai negara. Keberadaan Kejaksaan Agung sebagai Central Authority sangat dibutuhkan karena Central Authority nantinya sebagai point of contract antar negara tidak terbatas pada kerjasama pidana dibidang ektradisi, tetapi juga timbal balik bantuan hukum, pemindahan narapidana dan pemindahan persidangan. III. Pendapat Central Authority Tidak Berada dibawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Kapolri”) Dalam pandangan saya Central Authority tidak seharusnya ditempatkan dibawah Kapolri mengingat dua alasan. 148 a. Polri telah Memiliki Kerjasama Interpol Polri telah memiliki kerjasama dengan berbagai kepolisian dari mancanegara dalam masalah pidana melalui kerjasama Interpol. Setiap kepolisian di suatu negara akan memiliki lembaga yang mirip dengan Central Authority. Di Indonesia unit dalam Kepolisian yang mengemban tugas ini adalah Sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang berada dibawah Divisi Hubungan Internasional Polri. Dalam kerjasama ini lembaga kepolisian tidak memasuki ranah yang bersifat politik antar negara namun murni kerjasama antar kepolisian yang disepakati dalam Constitution of the ICPO-Interpol yang diadopsi pada tahun 1956 dan beberapa kali diamandemen. b. Praktik di berbagai Negara Kepolisian tidak menjadi Central Authority Disamping alasan pada poin nomor satu, alasan lain mengapa Kapolri tidak mengemban tanggung jawab Central Authority karena bukan merupakan praktik umum Central Authority berada dibawah Kepolisian. Sehingga bila ada forum antar Kepala Kepolisian maka isu ekstradisi ataupun timbal balik bantuan tidak menjadi topik pembicaraan, kecuali yang menjadi kewenangan dari Interpol. 2. Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D. Dalam sistem hukum modern, kerja sama internasional dalam bentuk ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance/MLA) bukan lagi merupakan pilihan, melainkan suatu keniscayaan. Kejahatan transnasional seperti korupsi, terorisme, perdagangan orang, dan pencucian uang tidak mengenal batas negara, dan oleh karena itu tidak mungkin diberantas secara unilateral. Dalam konteks ini, keberadaan kerangka kerja sama internasional menjadi suatu landasan yang sangat penting. Namun demikian, implementasi dari kerangka kerja sama tersebut tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, jaminan due process of law, asas kedaulatan, dan akuntabilitas kelembagaan. Dalam konteks ekstradisi, konstitusionalitas menyangkut isu-isu fundamental seperti jaminan perlindungan terhadap warga negara dari hukuman mati, prinsip double criminality, dan fair trial. Banyak negara, terutama dalam sistem civil law, melarang ekstradisi warga negaranya sendiri. Misalnya, Konstitusi 149 Kyrgyzstan dan Rusia menyatakan secara eksplisit larangan tersebut. Sebaliknya, negara-negara common law seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menerapkan prinsip terbatas tetapi memberikan ruang luas untuk menolak ekstradisi atas dasar pelanggaran HAM atau prinsip keadilan substantif. Dalam kedua sistem ini, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama pelaksanaan ekstradisi yang sah secara konstitusional. Demikian pula, dalam MLA, konstitusionalitas melekat pada bagaimana suatu negara memberi atau menerima bantuan yang menyangkut tindakan hukum seperti penggeledahan, penyitaan, pemanggilan saksi, atau penelusuran aset. Bantuan semacam itu tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, termasuk prinsip due process dan pengakuan terhadap hak-hak prosedural tersangka. Dalam praktiknya, negara-negara seperti Jerman dan Kanada menolak MLA apabila terdapat risiko pelanggaran hak-hak dasar, atau jika permintaan bantuan tidak memenuhi prinsip double criminality. Indonesia telah meratifikasi dua instrumen hukum internasional utama yang menjadi dasar pelaksanaan ekstradisi dan MLA, yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Kedua konvensi tersebut secara eksplisit memandatkan negara-negara pihak untuk menunjuk satu lembaga sebagai central authority dalam pengelolaan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Pada tingkat regional, Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters juga mengatur hal yang serupa dalam Pasal 4, di mana setiap negara wajib menunjuk satu central authority untuk menangani permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance) dan sering kali juga dalam ekstradisi. Fungsi ini tidak hanya administratif, tetapi juga mencakup penjaminan kesesuaian hukum, koordinasi pelaksanaan. Di negara-negara sistem hukum common law seperti Amerika Serikat, central authority secara formal berada di tangan Jaksa Agung, yang kemudian mendelegasikan fungsi tersebut kepada Office of International Affairs (OIA) di bawah Departemen Kehakiman. Kantor ini tidak hanya menerima permintaan dari luar negeri dan menelaahnya, tetapi juga mengoordinasikan pelaksanaannya dengan aparat penegak hukum lokal, termasuk jaksa wilayah dan pengadilan. Dalam banyak kasus, mereka juga menyiapkan permintaan bantuan hukum dari 150 pihak Amerika dan meneruskannya ke negara asing melalui jalur diplomatik melalui Departemen Luar Negeri. Praktik ini menunjukkan bahwa fungsi central authority tidak dapat dilepaskan dari institusi penuntutan, karena permintaan dan pelaksanaan bantuan hukum erat kaitannya dengan pengetahuan hukum acara pidana dan strategi penuntutan. Australia memiliki konfigurasi serupa, di mana central authority ditangani oleh Attorney-General’s Department. Meskipun lembaga ini berada di bawah kekuasaan eksekutif, departemen ini memiliki unit-unit yang bekerja erat dengan jaksa dan polisi federal. Di India, fungsi ini dibagi antara Ministry of Home Affairs dan Interpol Wing dari Central Bureau of Investigation (CBI), khususnya untuk permintaan yang berkaitan dengan investigasi kejahatan. Sementara itu, Ministry of External Affairs tetap memainkan peran dalam transmisi dokumen ke luar negeri. Model-model ini menunjukkan bahwa di negara common law, fungsi central authority selalu disambungkan secara substantif dengan entitas yang memahami penuntutan dan investigasi. Dalam sistem hukum civil law seperti yang berlaku di Perancis dan Jerman, central authority umumnya berada di bawah Kementerian Kehakiman. Di Perancis, otoritas ini dijalankan oleh Direktorat Urusan Pidana dan Grasi (Direction des Affaires Criminelles et des Grâces) yang bertanggung jawab mengoordinasikan permintaan bantuan dengan aparat penegak hukum di seluruh negeri. Sedangkan di Jerman, fungsi ini dijalankan oleh Bundesamt für Justiz (Kantor Kehakiman Federal) yang bertindak sebagai penerima dan pengirim permintaan, namun sering kali mentransfer pelaksanaan teknisnya kepada jaksa atau hakim lokal. Uniknya, di negara-negara Eropa Timur dan kawasan pasca- Soviet seperti Kyrgyzstan dan Rusia, otoritas pusat ditempatkan langsung di Kantor Kejaksaan Agung. Dalam sistem hukum ini, jaksa memang menduduki posisi dominan dalam sistem peradilan pidana, dan pelibatan mereka sebagai central authority dipandang sebagai kelanjutan fungsi penuntutan lintas negara. Dalam praktik kontemporer, berkembang pula tren untuk memperbolehkan jalur langsung antar aparat penegak hukum tanpa melalui central authority, terutama di kawasan Uni Eropa. Protokol Tambahan Kedua terhadap European Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters tahun 1959 membuka kemungkinan pengiriman permintaan langsung antar otoritas yudisial, termasuk jaksa, untuk mempercepat proses kerja sama. Di Lituania, sejak tahun 2003, 151 sistem hukum nasional memperbolehkan pengadilan, jaksa, dan penyidik mengirim permintaan langsung kepada mitra asing apabila diizinkan dalam perjanjian internasional. Namun, tetap ada kewajiban untuk menyalin permintaan tersebut kepada central authority nasional untuk pencatatan dan pengawasan administratif. Dengan kata lain, meski jalur langsung dimungkinkan, fungsi koordinatif dan legitimasi tetap disandarkan pada lembaga otoritas pusat. Jaringan informal seperti European Judicial Network dan International Association of Prosecutors juga berperan penting dalam mendorong efisiensi dan kolaborasi antar jaksa. Komunikasi langsung ini, meski tidak menggantikan peran central authority, membantu mempercepat klarifikasi substansi perkara, memastikan kesesuaian format permintaan, serta membangun kepercayaan antar negara mitra. Keseluruhan praktik internasional tersebut mengindikasikan bahwa lembaga yang paling ideal sebagai central authority adalah lembaga yang memiliki kompetensi dalam hukum pidana internasional, kapasitas untuk memahami sistem hukum asing, serta otoritas untuk bertindak cepat dalam rangka efektivitas penuntutan. Dalam praktik internasional saat ini, mekanisme kerja sama hukum lintas negara seperti ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance/MLA) telah berkembang menjadi bagian esensial dari sistem peradilan pidana modern. Negara-negara cenderung menempatkan fungsi central authority pada institusi penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses penyidikan dan penuntutan, demi memastikan kelancaran, ketepatan, dan legitimasi hukum dari proses kerja sama tersebut. Namun, Indonesia masih menyimpang dari praktik tersebut. Di Indonesia, permintaan MLA dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terlebih dahulu diajukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai central authority. Prosedur ini bukan hanya memperpanjang waktu respons, tetapi juga membuka celah bagi miskomunikasi lintas lembaga, keterlambatan birokratis, dan ketidaktepatan teknis akibat kurangnya pemahaman hukum substantif dari pejabat administratif. Akibatnya, posisi Indonesia dalam kerja sama internasional, termasuk dalam hal negosiasi atau pelaksanaan perintah penyitaan dan perampasan aset lintas negara, menjadi kurang kompetitif. 152 Penunjukan Kemenkumham sebagai central authority didasarkan pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Dalam Pasal 22 ayat (2) UU Ekstradisi disebutkan bahwa surat permintaan ekstradisi harus disampaikan melalui jalur diplomatik kepada Menteri Kehakiman, yang kemudian meneruskannya kepada Presiden. Pasal 22 (2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden. Sedangkan Pasal 44 mengatur bahwa Menteri Kehakiman, atas nama Presiden, dapat mengajukan permintaan ekstradisi ke negara asing atas permintaan Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian. Pasal 44 Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik. Secara historis, penunjukan tersebut dapat dimaklumi karena pada masa itu Departemen Kehakiman masih memiliki fungsi ganda: sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dan sekaligus berperan dalam fungsi yudisial. Namun, setelah era reformasi, tepatnya melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, arah perubahan ketatanegaraan Indonesia menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif dan yudikatif. Dalam konteks ini, pengalihan fungsi yudisial—termasuk pelaksanaan proses peradilan pidana—dari kementerian ke institusi yang memiliki fungsi langsung dalam proses peradilan pidana seperti kejaksaan menjadi suatu keharusan. Fungsi aktual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Kementerian Negara serta peraturan turunannya sangat jelas bersifat administratif dan normatif. 153 Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; e. pelaksanaan pembinaan hukum nasional; f. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia; Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih telah mengubah struktur Kemenkumham. Kementerian ini dipecah menjadi tiga entitas: Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pembagian ini menunjukkan semakin mengerucutnya peran kementerian pada fungsi administratif dan normatif, serta menjauh dari ranah penegakan hukum secara langsung. Misalnya, dalam Pasal 5 Perpres tersebut, Menteri Hukum hanya bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan hukum, tanpa wewenang dalam proses penyidikan atau penuntutan. Pasal 5 Menteri Hukum pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 13 memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 154 2023 lenlang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali suburusan pemerintahan imigrasi Dan yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya mengurusi hal-hal teknis keimigrasian dan pemasyarakatan. Pasal 7 Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupaka lingkup dari urusan pemerintahan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lebih dari sekadar persoalan efisiensi administratif, penunjukan Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang menjadi Kementerian Hukum—yang sepenuhnya bersifat administratif dan tidak memiliki fungsi penegakan hukum substantif—sebagai central authority dalam kerja sama pidana lintas negara, juga berpotensi melanggar jaminan konstitusional warga negara. Dalam konteks penegakan hukum pidana, terutama yang menyangkut permintaan bantuan hukum lintas negara seperti ekstradisi atau pemblokiran aset, terdapat dampak langsung terhadap hak-hak dasar seseorang: seperti kebebasan bergerak, hak atas kepemilikan, hingga hak atas keadilan dalam proses hukum. Kewenangan tersebut seharusnya dijalankan oleh lembaga dengan pemahaman substansi hukum dan akuntabilitas yudisial—bukan oleh institusi administratif. Ketika fungsi vital tersebut diserahkan kepada lembaga yang tidak memiliki otoritas yudisial maupun kapabilitas teknis dalam penegakan hukum, maka terdapat ancaman serius terhadap prinsip due process of law. Ini bukan hanya soal tata kelola yang kurang tepat, tetapi sudah menyentuh pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 155 Jika permintaan penegakan hukum lintas negara ditangani oleh lembaga administratif yang tidak memahami konteks hukum materiil maupun prosedural secara mendalam, maka proses hukum terhadap individu atau entitas yang terlibat menjadi rentan terhadap kesalahan, ketidakadilan, atau bahkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam banyak kasus, keterlambatan atau kesalahan administratif dalam meneruskan permintaan bantuan hukum internasional dapat berdampak langsung pada tidak tercapainya keadilan bagi korban atau bahkan merugikan pihak yang tidak bersalah. Dengan demikian, tata kelola central authority saat ini bukan hanya bermasalah dari sisi teknis dan institusional, tetapi juga berpotensi menggerus jaminan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil. Hal ini menjadi sangat krusial dalam kasus-kasus yang menyangkut status kewarganegaraan, hak atas peradilan yang tidak memihak, atau pelaksanaan hak-hak hukum lainnya dalam konteks transnasional. Dalam praktiknya, prosedur pengajuan dan pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance/MLA) di Indonesia masih mengikuti kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Secara formil, permintaan MLA yang berasal dari dalam negeri— baik oleh Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—harus diajukan melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai central authority untuk kemudian diteruskan ke otoritas negara mitra. Detail prosedur pelaksanaan MLA berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dapat dilihat pada bagan berikut: 156 Central Authority (requested state) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 1. Telaahan dokumen dan prosedur hukum di negara diminta 2. Mengkonsep permintaan 3. Menyusun pernyataan Koordinasi dan Komunikasi Direktorat Hukum Internasional & Otoritas Prosedur Pengajuan Permintaan Bantuan Timbal Balik Permohonan Permohon Ps. 9 ayat (2) dan ayat (3) Ps. 9 ayat (1) Koordinasi Teknis untuk Persiapan Dokumen Permintaan dan hasil komunikasi dengan requested state Prosedur Pengajuan Permintaan Timbal balik sebagai berikut: 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Agung RI atau Ketua KPK menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM selaku Central Authority RI. Permohonan tersebut harus sesuai dengan persyaratan permohonan bantuan. 2. Untuk dapat segera memproses, permohonan tersebut ditembuskan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Kementerian Hukum dan HAM c.q Ditjen Administrasi Hukum Umum, sebagai tindak lanjut pemrosesan akan mempersiapkan Surat Menteri Hukum dan HAM kepada Otoritas Pusat (central authority) negara tujuan permintaan; 4. Kementerian Hukum dan HAM melakukan komunikasi kepada Otoritas Pusat (central authority) negara tujuan serta koordinasi dengan institusi penegak hukum yang mengajukan permohonan bantuan. Kapolri, Jaksa Agung/Ketua KPK Kementerian Hukum & HAM (Central Authhority) Menteri Luar Negeri (Saluran Diplomatik) Kejahatan Transnasional 157 Secara garis besar, prosedur MLA dari Indonesia ke negara lain (outgoing request) mencakup beberapa tahapan yang berjenjang dan birokratis: Pertama, lembaga penegak hukum seperti Jaksa Agung, Kapolri, atau Ketua KPK menyusun permohonan resmi yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Surat permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen dan data pendukung sesuai syarat yang ditentukan dalam perjanjian bilateral maupun multilateral yang relevan. Kedua, setelah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM, permohonan tersebut diteruskan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), khususnya ke Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Ketiga, di bawah Direktorat ini, permohonan akan diproses secara teknis oleh Subdirektorat Otoritas Pusat dan Hukum Humaniter, kemudian ditelaah oleh Kepala Subdirektorat, lalu oleh Kepala Seksi MLA dan Ekstradisi. Setelah itu, staf-staf teknis di Subdit melakukan verifikasi akhir terhadap kelengkapan dan substansi permohonan. Keempat, setelah seluruh proses klarifikasi dan verifikasi internal selesai, barulah Kementerian Hukum dan HAM melalui surat resmi menteri mengajukan permintaan kepada central authority negara tujuan, biasanya melalui jalur diplomatik. Kelima, Kemenkumham tetap berperan sebagai penghubung antara negara tujuan dan institusi penegak hukum pemohon, termasuk dalam menjawab pertanyaan lanjutan (follow-up inquiries), memberikan dokumen tambahan, atau menginformasikan hasil dari permohonan MLA. Sebaliknya, dalam prosedur penerimaan permintaan MLA dari negara asing (incoming request), jalurnya pun berlapis: 158 Kementerian Hukum & HAM (Central Authhority) Permintaan dapat masuk langsung ke Pemerintah Republik Indonesia atau melalui jalur diplomatik dari Kementerian Luar Negeri. Setelah itu, permintaan diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian melakukan penelaahan dan memutuskan apakah permintaan tersebut dapat diproses atau ditolak. Sebelum diterima secara resmi, Kemenkumham melakukan konsultasi dengan instansi yang berwenang seperti Kejaksaan atau Kepolisian untuk menilai kelayakan hukum dan teknisnya. Jika diterima, permintaan diserahkan ke lembaga penegak hukum terkait untuk ditindaklanjuti. Seluruh komunikasi dengan negara peminta tetap dikendalikan oleh Kemenkumham sebagai central authority. Penerimaan kerjasama Mutual Legal Assistance Pasal 27 Saluran Diplomatik Surat Permintaan Resmi Langsung PROSES Ps. 28 ayat (3) Komunikasi Ps. 29 Koordinasi – Inst. PH Penyidikan Penuntutan Pemeriksaan Pengadilan 1. Polisi 2. Jaksa 3. KPK 1. Jaksa 2. KPK 1. Jaksa 2. KPK Menteri Luar Negeri (Saluran Diplomatik) Kejahatan Transnasional Negara peminta (requesting state) Informasi + Tindak Lanjut + Pemenuhan Permintaan Negara diminta (requested state) Central Authority (requested state) Menteri Luar Negeri (Saluran Diplomatik) Prosedur Penerimaan Permintaan Timbal balik sebagai berikut: 1. Negara Peminta (requesting state) menyampaikan surat permintaan kepada Pemerintah RI secara langsung maupun melalui saluran diplomatik; 2. Dalam hal permintaan melalui saluran diplomatik, Kementerian Luar Negeri meneruskan permintaan kepada Kementerian Hukum dan HAM. 3. Menteri Hukum dan HAM akan memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan. Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum permintaan tersebut dipenuhi. 4. Permintaan yang diterima, akan diteruskan kepada instansi yang berwenang (antara lain: Kepolisian dan Kejaksaan) untuk ditindaklanjuti. 5. Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat (central authority) melakukan komunikasi kepada Negara Peminta terhadap penerimaan, proses, dan hasil dari permintaan. Lebih lanjut, dalam hal permintaan berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), prosedurnya pun tetap sama panjangnya. Jaksa Agung harus menyusun permohonan lengkap yang kembali diajukan ke Kemenkumham. Permintaan ini diproses ulang melalui Direktorat Jenderal dan Subdit yang sama, sebelum disampaikan ke otoritas negara tujuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut di yurisdiksi mereka. Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan (Pasal 22) permohonan permohonan Dapat berupa perampasan. (ps. 23) barang sitaan pidana denda pembayaran uang Jaksa Agung RI Putusan Inkracht Kementerian Hukum & HAM (Central Authhority) 160 Prosedur Permohonan Bantuan Menindaklanjuti Putusan Pengadilan sebagai berikut: 1. Atas putusan yang telah inkracht Jaksa Agung menyampaikan surat permohonan dengan kelengkapan dokumen dan persyaratan kepada Kementerian Hukum Dan HAM selaku Central Authority. 2. Kementerian Hukum dan HAM mengajukan permintaan bantuan kepada Negara Diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di negara diminta (requested state). 3. Kementerian Hukum Dan HAM selaku Central Authority melakukan komunikasi kepada Otoritas Pusat (central authority) negara tujuan (requested state) serta koordinasi dengan institusi penegak hukum yang mengajukan permohonan bantuan. Permasalahan utama dari struktur prosedural ini adalah banyaknya tahapan administratif yang harus dilalui sebelum permintaan dapat dikirimkan atau ditindaklanjuti. Setiap tingkatan birokrasi memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi, koreksi, bahkan penundaan apabila ada kekeliruan atau kekurangan dokumen. Dalam praktiknya, sangat jarang satu permintaan MLA dapat diproses dalam waktu satu minggu. Justru, proses ini bisa berlangsung berbulan-bulan, yang pada akhirnya merugikan kepentingan penyidikan, pembekuan aset, atau bahkan pengamanan terhadap saksi atau barang bukti. Struktur ini juga menyebabkan ketergantungan lembaga penegak hukum pada lembaga administratif dalam menyelesaikan kerja sama lintas negara, yang seharusnya menjadi domain langsung dari aparat penegak hukum. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan praktik internasional, di mana institusi seperti kejaksaan atau otoritas investigasi memiliki otoritas langsung sebagai central authority, sehingga permintaan MLA dapat diproses secara cepat dan efisien. Sebagai contoh konkret, keterlambatan dalam pemrosesan MLA pernah terjadi dalam kasus Djoko Tjandra, di mana permintaan yang seharusnya bisa dikirimkan secara cepat oleh institusi penegak hukum justru terhambat oleh proses surat-menyurat yang membutuhkan waktu lama di Kemenkumham. Kasus ini menjadi ilustrasi nyata bagaimana birokrasi 161 administratif dapat merugikan proses peradilan pidana secara keseluruhan, bahkan merusak reputasi Indonesia di mata mitra internasional. Dalam kerangka konstitusional, sistem seperti ini juga tidak sejalan dengan semangat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Negara hukum menghendaki efisiensi, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak asasi serta kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintahan. Bila proses kerja sama hukum lintas negara justru menghambat proses keadilan dan memperlambat upaya penuntutan, maka negara telah gagal memenuhi amanat ini. Demikian pula, Pasal 17 ayat (3) menekankan bahwa “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan.” Dalam hal ini, pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian justru memperluas potensi tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan otoritas, dan fragmentasi tanggung jawab. Alih-alih memperkuat fungsi, justru memperpanjang rantai birokrasi dalam kerja sama hukum internasional. Akhirnya, Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang.” Fungsi central authority sebagai penghubung antar negara dalam proses penyidikan dan penuntutan lintas negara sejatinya merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Maka, sangat tidak tepat apabila peran tersebut dijalankan oleh lembaga administratif murni tanpa legitimasi kewenangan dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem hukum pidana modern, prinsip dasar yang tidak dapat diganggu gugat adalah asas: “Actori incumbit onus probandi, actori non probante reus absolvitur” — “Siapa yang menuntut, maka dialah yang wajib membuktikan. Jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan.” Asas ini merupakan fondasi dalam hukum pembuktian pidana pada sistem civil law, termasuk Indonesia, sebagaimana tercermin dalam sistematika KUHAP dan doktrin hukum acara pidana kita. Jaksa penuntut umum, dalam kapasitasnya sebagai dominus litis, memikul beban pembuktian (burden of proof) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengendalian proses penuntutan mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, setiap instrumen atau mekanisme yang berkaitan 162 dengan upaya pengumpulan bukti—termasuk melalui kerja sama internasional dalam bentuk ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA)—pada hakikatnya adalah perpanjangan dari kewenangan penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya di pengadilan. Dalam konteks ini, tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa MLA dan ekstradisi bukan sekadar kerja sama diplomatik antarnegara, melainkan bagian integral dari proses pembuktian dalam perkara pidana yang harus dikendalikan oleh penuntut umum. Permintaan pemanggilan saksi, penyitaan, penggeledahan lintas negara, bahkan pelacakan dan pemulihan aset hasil tindak pidana, semuanya adalah bentuk instrumen yang melekat pada fungsi pembuktian. Artinya, pengajuan permintaan tersebut merupakan bagian dari upaya negara untuk menegakkan keadilan dalam sidang pidana melalui pembuktian yang sah. Namun, dalam praktik kelembagaan di Indonesia, prinsip ini belum sepenuhnya tercermin dalam penataan institusional dalam kerja sama lintas negara. Saat ini, berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, fungsi sebagai central authority justru berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM—sebuah lembaga yang secara kelembagaan tidak menjalankan fungsi penuntutan, tidak memiliki otoritas yudisial, dan tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Kondisi ini telah menyebabkan sejumlah masalah struktural. Pertama, Kementerian Hukum dan HAM hanya memiliki SDM administratif yang tidak dibekali dengan kemampuan teknis dalam penyidikan atau penuntutan. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi aspek substansi hukum pidana, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perkara, dan tidak berkapasitas untuk memimpin koordinasi lintas yurisdiksi terkait bukti dan pelaksanaan hukum pidana. Kedua, struktur birokrasi yang panjang dalam proses pengajuan MLA, mulai dari menteri, dirjen, direktur, subdirektorat, kepala seksi, hingga staf teknis, telah menyebabkan keterlambatan dan potensi miskomunikasi dalam penanganan perkara. Akibatnya, proses yang seharusnya mendukung pembuktian menjadi terhambat secara prosedural. 163 Hal ini melanggar prinsip efektivitas penegakan hukum dan dapat berdampak padapelanggaran hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Lambannya pengurusan MLA atau ekstradisi, terutama ketika berkaitan dengan penyitaan atau pemulihan aset yang dibutuhkan sebagai barang bukti dalam persidangan, akan menghalangi realisasi hak-hak korban, menguntungkan pelaku kejahatan, dan melemahkan posisi negara dalam forum internasional. Kasus Djoko Tjandra menjadi preseden yang mencoreng kredibilitas sistem hukum Indonesia karena hambatan administratif dalam pelaksanaan MLA. Lebih jauh, Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga entitas terpisah— yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan—semakin menunjukkan bahwa lembaga ini tidak lagi memiliki kesatuan fungsi dalam penegakan hukum pidana. Padahal, Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 menegaskan: “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Dengan terpecahnya struktur tersebut, tidak ada kejelasan lagi mengenai siapa yang bertanggung jawab sebagai central authority, dan ini menciptakan ruang konflik kewenangan yang berpotensi menghambat kerja sama hukum lintas negara. Secara kelembagaan dan konstitusional, Kejaksaan Agung lebih memenuhi syarat untuk menjalankan fungsi central authority dalam kerja sama hukum lintas negara dibandingkan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, pengawasan penyidikan, serta penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana lintas yurisdiksi. Kejaksaan juga menjalankan fungsi penuntutan secara merdeka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan: 164 “Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilakukan secara merdeka.” Frasa secara merdeka menunjukkan bahwa Kejaksaan adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang tidak tunduk pada pengaruh eksekutif dalam pelaksanaan fungsinya. Dalam konteks globalisasi hukum dan kerja sama lintas negara, independensi ini mutlak diperlukan agar pelaksanaan ekstradisi maupun mutual legal assistance (MLA) tidak terhambat oleh kepentingan administratif atau birokrasi politik, melainkan berfokus pada pemenuhan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Lebih jauh, kedudukan konstitusional Kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi yudisial ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” Kejaksaan memenuhi ketentuan ini, karena seluruh fungsi strategisnya— penuntutan, pengawasan penyidikan, pelaksanaan putusan, dan pembuktian di pengadilan—berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman dan telah diatur secara jelas melalui undang-undang tersendiri. Sebaliknya, Kementerian Hukum dan HAM tidak berada dalam kerangka kekuasaan kehakiman, melainkan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan hanya memiliki fungsi administratif serta regulatif. Oleh karena itu, jika fungsi central authority tetap dijalankan oleh Kemenkumham, maka akan terjadi pelanggaran terhadap struktur dan semangat konstitusional dalam Pasal 24 ayat (3) tersebut. Setiap tindakan dalam kerja sama hukum lintas negara seperti MLA dan ekstradisi, yang mencakup pemanggilan saksi, penggeledahan, penyitaan, pembekuan aset, hingga pelaksanaan putusan, adalah bagian dari sistem pembuktian dan peradilan pidana. Maka, fungsi tersebut semestinya berada pada lembaga yang memiliki kedudukan konstitusional dan wewenang yudisial, yaitu Kejaksaan Agung. Lebih dari sekadar struktur kelembagaan, hal ini juga menyangkut asas fundamental hukum pidana seperti “actori incumbit onus probandi”—siapa yang menuntut, dia yang wajib membuktikan. Dalam sistem hukum civil law termasuk Indonesia, pembuktian merupakan inti dari proses penuntutan, dan jaksa sebagai dominus litis adalah pihak yang paling tepat memahami serta 165 melaksanakan proses ini. Karena MLA dan ekstradisi pada hakikatnya adalah sarana untuk memperoleh dan menyampaikan alat bukti lintas negara, maka fungsi ini adalah bagian dari pembuktian di persidangan pidana—bukan sekadar fungsi administratif. Dengan menempatkan Kejaksaan Agung sebagai central authority, Indonesia akan memiliki keselarasan antara prinsip pembuktian, asas dominus litis, dan struktur konstitusional. Hal ini juga mendukung penerapan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Peneguhan peran Kejaksaan sebagai satu-satunya pengendali perkara (asas dominus litis) juga selaras dengan Pasal 132 KUHP Nasional yang menegaskan bahwa penyidikan harus dikendalikan oleh jaksa untuk kepentingan penuntutan. Artinya, seluruh upaya pembuktian, termasuk yang memerlukan intervensi lintas negara seperti MLA dan ekstradisi, tidak dapat dipisahkan dari kontrol dan tanggung jawab jaksa. Di sisi lain, penempatan Kejaksaan sebagai central authority juga merupakan bagian dari arah reformasi hukum nasional yang ditegaskan dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang mengusung transformasi penuntutan menuju single prosecution system dan penguatan peran advocaat general. Langkah ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan manifestasi politik hukum nasional untuk mewujudkan negara hukum yang efektif, berkeadilan, dan berpihak pada due process. Dengan mempertimbangkan keseluruhan argumentasi yang telah disampaikan— mulai dari keterbatasan struktural dan substantif pada Kementerian Hukum dan HAM, ketidaksesuaian pasca pemecahan kementerian, hingga implikasi serius terhadap prinsip negara hukum dan hak konstitusional warga negara—maka pemindahan fungsi central authority dari Kemenkumham ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan langkah yang mendesak dan sah secara konstitusional. Langkah ini tidak hanya merupakan perbaikan administratif, melainkan juga koreksi institusional yang berakar pada prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa: 166 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara— termasuk dalam menjalankan kerja sama hukum lintas negara—harus tunduk pada hukum, dijalankan secara sah, dan dilakukan oleh lembaga yang memiliki legitimasi hukum dan kompetensi substantif. Fungsi central authority dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik hukum (mutual legal assistance/MLA) bukanlah fungsi administratif biasa. Ia menyentuh langsung ranah substansial dalam proses peradilan pidana: permintaan dan pemberian alat bukti lintas negara, pemanggilan saksi, pelacakan aset, penyitaan, hingga pemulihan hasil kejahatan lintas batas. Oleh karena itu, fungsi ini harus berada di tangan institusi yang memahami proses pembuktian secara utuh, memiliki legitimasi yudisial, dan menjalankan fungsi penegakan hukum secara independen. Di sinilah relevansi prinsip klasik dalam hukum pembuktian pidana: “Actori incumbit onus probandi, actori non probante, reus absolvitur.” Artinya, beban pembuktian berada pada penuntut, dan apabila penuntut tidak berhasil membuktikan, terdakwa harus dibebaskan. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam sistem hukum pembuktian di negara- negara Civil Law termasuk Indonesia, yang menempatkan Jaksa sebagai pemegang otoritas penuh dalam pembuktian di pengadilan pidana. Konsekuensinya, jika fungsi central authority tetap diberikan kepada lembaga administratif seperti Kemenkumham, maka terjadi penyimpangan fungsi pembuktian pidana. Kemenkumham tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan atau mengevaluasi alat bukti, tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akurasi dan validitas prosedur penuntutan, serta tidak memiliki kapasitas untuk menilai risiko hukum dan HAM dalam permintaan ekstradisi atau MLA dari negara lain. Padahal, tanggung jawab ini merupakan bagian dari due process of law, yang seharusnya dikendalikan oleh lembaga penuntutan, bukan oleh menteri atau pejabat administrasi sipil. Keberadaan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana telah diakui dan ditegaskan dalam konstitusi dan undang-undang. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.” 167 Kejaksaan adalah satu-satunya badan yang secara eksplisit diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan memiliki tugas langsung dalam sistem peradilan pidana: melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan, mengawasi penyidikan, dan menelusuri serta merampas aset hasil tindak pidana. Lebih dari itu, Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan juga menegaskan: “Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilakukan secara merdeka.” Kata “merdeka” di sini bukanlah simbol semata, tetapi mencerminkan posisi independen Kejaksaan dari pengaruh eksekutif dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Ini sangat penting dalam kerja sama hukum lintas negara, karena permintaan atau penolakan bantuan hukum menyangkut hak individu, prinsip non-refoulement, jaminan fair trial, dan kedaulatan hukum nasional—semua itu hanya dapat dinilai secara objektif oleh lembaga yang berdiri di antara penyidik dan hakim: yaitu Jaksa. Lebih jauh, pengalihan fungsi central authority kepada Kejaksaan juga merupakan implementasi langsung dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketika proses MLA atau ekstradisi dihambat oleh birokrasi panjang, tidak sinkron, atau diproses oleh pegawai yang tidak memiliki pemahaman substantif tentang hukum pidana, maka warga negara maupun korban kejahatan tidak mendapat kepastian hukum yang adil. Akibatnya, negara bukan saja gagal memenuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga melanggar hak asasi konstitusional warga negaranya sendiri. Sebaliknya, Kejaksaan memiliki seluruh perangkat hukum, struktur organisasi, dan kapasitas teknis untuk menjalankan fungsi central authority secara efektif. Sebagai dominus litis, Jaksa mengendalikan pembuktian, mengarahkan penyidikan, serta bertanggung jawab penuh atas validitas bukti dan perlindungan hak tersangka dan korban. Dalam konteks MLA dan ekstradisi, keputusan tentang sah tidaknya permintaan, kecukupan bukti, dan kesesuaian dengan 168 prinsip HAM seharusnya dilakukan oleh aktor yang juga akan berdiri di ruang sidang, bukan oleh pejabat administratif. Lebih dari sekadar kebutuhan praktis, pengalihan fungsi ini merupakan pelaksanaan arah politik hukum nasional. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menegaskan transformasi sistem penuntutan melalui penerapan single prosecution system dan penguatan Kejaksaan sebagai advocaat general. Artinya, negara telah menetapkan bahwa proses penuntutan, dari penyidikan hingga eksekusi putusan, akan dipusatkan di bawah kendali Jaksa Agung. Maka, menempatkan central authority di luar Kejaksaan justru bertentangan dengan kebijakan hukum nasional yang telah digariskan secara sah. Dalam situasi global yang kian kompleks, di mana kejahatan lintas negara terjadi dengan jaringan yang canggih dan cepat, respons negara juga harus cepat, tepat, dan substantif. Ketiganya tidak dapat diwujudkan oleh lembaga administratif yang berada di luar sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penempatan Kejaksaan sebagai central authority tidak hanya tepat secara struktur dan fungsi, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan prosedural (due process of law) dan pembuktian yang adil. Sebagai penutup argumentasi ini, dapat ditegaskan bahwa pemindahan fungsi central authority dari Kemenkumham ke Kejaksaan Agung adalah langkah konstitusional, legal, dan logis. Ia mencerminkan pemenuhan actori incumbit onus probandi sebagai asas fundamental dalam pembuktian pidana, sekaligus pelaksanaan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara nyata. Lebih dari itu, ini adalah momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya menjalin kerja sama hukum internasional, tetapi juga menjalankannya dengan profesionalisme, integritas, dan supremasi hukum yang kokoh. Saksi para Pemohon: 1. Apreza Darul Putra, S.H., M.H. Saksi mengawali keterangannya dengan menyoroti kasus Antonio Mesicati Vitale pada tahun 2012. Ia menjelaskan bagaimana lamanya proses penerbitan izin Presiden menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan ekstradisi, bahkan sempat menimbulkan pertanyaan diplomatik dari negara peminta. Setelah Kejaksaan mengambil alih dan melakukan koordinasi dengan Kejati Bali, proses 169 penyerahan berhasil dilaksanakan sesuai jadwal. Dalam kasus lain, yakni Mathias Hubert Marie Echene, kembali ditemukan lambannya respons dari Kementerian Hukum dan HAM, yang menyebabkan pihak Kejaksaan melalui atase di Hongkong harus turun tangan secara langsung. Proses pengambilan keterangan lewat video link sempat menghadapi kendala teknis, tetapi akhirnya berhasil dilakukan. Masalah lain muncul dalam perkara permintaan bantuan hukum dari Australia dalam kasus Jessica Kumala Wongso. Dalam hal ini, saksi menyoroti adanya tindakan melampaui kewenangan oleh pihak Kumham yang mengirimkan surat jaminan ke Australia, yang isinya menyatakan bahwa hukuman mati tidak akan dijatuhkan dan tidak akan dilaksanakan. Pernyataan ini, menurut saksi, tidak sesuai dengan kewenangan Kumham dan juga bertentangan dengan posisi resmi Kejaksaan yang hanya memberikan jaminan tidak akan menuntut hukuman mati. Selanjutnya, Saksi juga memaparkan permasalahan dalam kasus Samir Musayev, di mana permintaan ekstradisi diproses sebelum memperoleh izin Presiden, padahal negara peminta tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Akibatnya, terjadi salah tangkap karena identitas yang tidak cocok, yang pada akhirnya membuat Kejaksaan memutuskan untuk melepaskan orang yang ditangkap demi menjaga prinsip non-incrimination of the innocent. Dalam kasus Vinay Mittal, Saksi menyoroti kurangnya pemahaman Kumham terhadap prosedur perjanjian ekstradisi, yang menyebabkan kegagalan dalam pemberitahuan kepada India mengenai waktu penyerahan. Ketika jaksa tiba di Bali, pihak India tidak hadir untuk menjemput karena belum mendapat pemberitahuan resmi. Akhirnya, jadwal harus diatur ulang melalui jalur informal. Karena sering terhambatnya proses formal melalui central authority, saksi mengakui bahwa Kejaksaan terpaksa menempuh jalur kerja sama informal dengan mitra luar negeri. Dalam kasus permintaan DSI Thailand misalnya, permintaan yang diajukan sejak 2014 tidak kunjung diproses oleh Kumham. Namun, ketika DSI menghubungi Kejaksaan langsung pada 2015, permintaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu. Meski secara formal dokumen tetap dikirim melalui Kumham, substansi kerja sama secara de facto diselesaikan oleh Kejaksaan. Lebih lanjut, dalam konteks permintaan informasi untuk perkara pidana khusus, jalur informal dengan jaksa di Singapura terbukti lebih cepat dibanding jalur formal 170 MLA yang memakan waktu minimal 39 hari. Pola serupa juga terjadi dalam permintaan dari Belarusia, yang mendorong jaksa untuk kembali menggunakan kerja sama lintas negara secara informal. 2. Virgaliano Nahan, S.H., LL.M. Saksi turut memperkuat keterangan saksi sebelumnya dengan menambahkan pengalaman serupa yang ia alami selama menjabat sebagai jaksa, kasubsi ekstradisi dan bantuan hukum, serta atase kejaksaan di Bangkok. Saksi mengawali keterangannya dengan menguraikan dua perkara ekstradisi yang pernah ia tangani: Peter Dundas Walbran dan Amanulah Rezaie. Dalam perkara Walbran, pelaku yang dituduh melakukan tindak pidana cabul terhadap anak-anak di Lombok, sempat kembali ke Australia sebelum proses penuntutan dilakukan. Setelah pemerintah Australia menyetujui ekstradisi, jaksa membawa pelaku ke Lombok untuk disidangkan. Namun, di tengah proses, muncul protes dari pemerintah Australia karena otoritas pusat Indonesia (Kumham) telah menjanjikan bahwa persidangan akan digelar di Jakarta, termasuk penahanannya di Lapas Cipinang. Janji tersebut tidak diketahui oleh jaksa, sehingga mereka terpaksa mengembalikan pelaku ke Jakarta. Setelah negosiasi ulang, Australia akhirnya menyetujui bahwa persidangan tetap dilangsungkan di Lombok. Kasus Amanulah Rezaie menjadi contoh lain dari lemahnya validasi identitas dalam proses ekstradisi. Seorang warga bernama Hamid Mohammad Aziz ditangkap oleh Bareskrim, namun tidak ada bukti identitas yang mengaitkannya dengan nama yang diminta Australia. Meskipun ada indikasi bahwa otoritas pusat telah berjanji untuk mengekstradisi orang tersebut, jaksa bersikukuh bahwa ekstradisi tidak dapat dilakukan tanpa kejelasan identitas guna mencegah kesalahan persona. Akibatnya, orang tersebut ditahan selama dua tahun tanpa kejelasan status hingga akhirnya dibebaskan. Karena kendala formal dan birokrasi yang kerap menghambat, Saksi juga mengakui bahwa pihak Kejaksaan pada akhirnya memilih menempuh jalur kerja sama informal, antara lain melalui "immigration regime" dan "handling over", meskipun metode ini seringkali tidak disukai negara-negara tertentu karena dianggap di luar mekanisme hukum. Saksi juga menyampaikan bahwa perkara ekstradisi bersifat kasuistis dan tidak bisa dihadapi dengan pendekatan seragam. Ia menekankan perlunya komunikasi 171 intensif dan koordinasi yang baik antara jaksa dan otoritas pusat agar tidak terjadi miskomunikasi atau tindakan unilateral yang menyulitkan proses penegakan hukum. Ia juga menyoroti tidak adanya kewenangan jaminan penuntutan pada Kumham, padahal lembaga itu kerap mengambil keputusan seperti menjanjikan tempat persidangan dan penahanan, yang seharusnya menjadi wewenang institusi penuntut umum. Akibat dari hal ini, jaksa di lapangan kerap disalahpahami dan dianggap tidak profesional karena terpaksa menarik ulang atau memindahkan kembali tersangka akibat janji-janji yang tidak mereka ketahui. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, DPR menyampaikan keterangan di depan persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Ketentuan UU 1/1979 dan UU 1/2006 Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 21 UU 1/1979 Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta. Pasal 22 ayat (2) UU 1/1979 Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden. Pasal 23 UU 1/1979 Jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 172 Pasal 24 UU 1/1979 Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi berserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan. Pasal 33 ayat (2) UU 1/1979 Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut. Pasal 35 ayat (2) huruf b UU 1/1979 Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal : a. belum adanya penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi; b. diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3); c. ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberikan keputusannya; d. permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan. Pasal 36 UU 1/1979 (1) Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan. (2) Setelah menerima penetapan Pengadilan beserta pertimbangan- pertimbangan yang dimaksud dalam ayat (1), maka Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan. (3) Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup. (4) Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik. Pasal 38 UU 1/1979 Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Menteri Kehakiman segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 39 UU 1/1979 (1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik 173 Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya. (2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1). (3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut. (4) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia. (5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta. Pasal 40 ayat (1) UU 1/1979 Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pasal 44 UU 1/1979 Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik. Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 “Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan hak asasi manusia”. Bahwa ketentuan tersebut dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 174 Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan. Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan diri ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya, para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal a quo dengan alasan: Pemohon I s/d Pemohon IV berprofesi sebagai Jaksa, sementara Pemohon V merupakan mantan pekerja migran. Pasal a quo yang menempatkan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 sebagai penerima mandat pelaksanaan central authority menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan ekstradisi serta bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan tindakan pro justicia, serta nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM telah dipisah menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Oleh karena itu, Para Pemohon menganggap pelaksanaan central authority lebih tepat diserahkan kepada institusi Kejaksaan. Bahwa dalam petitumnya para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, 175 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Jaksa Agung tidak menerima permintaan ekstradisi berserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dari negara Peminta. 3. Menyatakan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Jaksa Agung untuk diteruskan kepada Presiden. 4. Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jika menurut Pertimbangan Jaksa Agung surat yang diserahkan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau sarat lain yang ditetapkan dalam perjanjan, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang perlu oleh Jaksa Agung. 5. Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Menyatakan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Penetapan 176 tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut. 7. Menyatakan Pasal 35 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: diperlukan keterangan oleh Jaksa Agung seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3). 8. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Sesudah menerima penetapan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Jaksa Agung segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan/atau Menteri Luar Negeri, untuk memperoleh Keputusan. 9. Menyatakan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jika menurut penetapan pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Jaksa Agung memerlukan tambahan keterangan, maka Jaksa Agung meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup. 10. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan kepada Jaksa Agung Kepada negara peminta melalui saluran diplomatik. 177 11. Menyatakan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersvarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Jaksa Agung segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 12. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal tidak ada perjanjian ekstadisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik. Selaniutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Jaksa Agung disertai pertimbangan-pertimbangannya. 13. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jaksa Agung setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1). 14. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum menqikat sepanjang tidak dimaknai: Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Jaksa Agung mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut. 178 15. Menyatakan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan jaksa agung memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia. 16. Menyatakan Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal peminta ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Jaksa Agung, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Neger yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta. 17. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 18. Menyatakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yanq dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara 179 asing, maka atas permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa Agung sendiri atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukan melalui saluran diplomatik. 19. Menyatakan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607) bertentangan dengan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Menteri adalah Jaksa Agung". 20. Memerintahkan pemuatan putusan in dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap bijaksana sebagai seorang negarawan yang responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum di bidang pidana dan pelindungan hak asasi manusia dalam penanganan kejahatan yang saat ini bersitat transnasional. II. Keterangan DPR RI A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU- V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yakni: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 180 d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon tidak menunjukkan konsistensi dalam menyebutkan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai batu uji. Pada bagian awal permohonan, Para Pemohon mencantumkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma konstitusional yang didalilkan dilanggar oleh ketentuan dalam undang-undang yang diuji. Sementara pada urairan bagian kedudukan hukum (legal standing) serta kerugian konstitusional, Para Pemohon hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 (vide Perbaikan Permohonan 10). 2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4), UUD NRI Tahun 1945 tidak revelan untuk dijadikan batu uji dalam pengujian pasal a quo karena tidak mengatur hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara, in casu Para Pemohon. Penetapan mengenai Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 sebagai pelaksana central authority dalam Pasal a quo merupakan kebijakan terkait kewenangan kelembagaan dan tidak berkorelasi dengan pelanggaran terhadap hak konstitusional pribadi Para Pemohon. 3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang mengujikan Pasal a quo terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, DPR RI berpandangan bahwa justru Pasal a quo telah memberikan kepastian hukum dengan mengatur prosedur dalam melakukan permintaan dan/atau penerimaan ekstradisi serta penentuan lembaga yang berkedudukan sebagai central 181 authority. Para Pemohon justru tidak menjelaskan dan tidak melakukan elaborasi lebih lanjut pertentangan Pasal a quo dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa DPR RI juga tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon yang mengatakan Pasal a quo telah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan tidak ada satu pun dari ketentuan pasal yang dimohonkan yang menyebabkan terlanggarnya hak Para Pemohon atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Pasal a quo dalam UU 1/1979 dan UU 1/2006 justru merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin proses penegakan hukum dan keadilan yang tidak lain bertujuan pada perlindungan hak asasi manusia. 5. Bahwa Pemohon I hingga Pemohon V merupakan seorang aparatur sipil negara Kejaksaan. Sementara permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon menyangkut persoalan mengenai kewenangan lembaga Kejaksaan itu sendiri. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan terkait legal standing Pemohon ialah apakah Pemohon I sampai dengan Pemohon V mengajukan permohonan atas nama lembaga Kejaksaan atau individu, sedangkan dalil permohonan mengenai kewenangan lembaga Kejaksaan. Namun, hingga saat ini tidak ada surat perintah atau surat tugas dari institusi Kejakasaan maka diartikan bertindak atas nama pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan materi muatan yang diujikan. 6. Bahwa Pemohon VI dalam hal ini tidak jelas kedudukan hukumnya karena pada bagian identitas pemohon disebutkan tidak bekerja, sementara pada bagian posita tertulis Pemohon VI adalah pekerja migran. Sehubungan dengan itu, Pemohon VI dalam permohonannya menjelaskan kasus konkret terkait permasalahan pidana ketika di Australia, di jelaskan pula oleh Pemohon VI dalam Permohonannya telah ada tindak lanjut dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga pada dasarnya permasalahan Pemohon VI merupakan implementasi norma bukan konstitunalitas norma. Dengan demikian, Pemohon VI tidak memiliki revelansi dengan pengujian Pasal a quo. 182 7. Bahwa terhadap kedudukan Para Pemohon, dapat disimpulkan permohonan yang dimohonkan adalah permohonan yang kabur (obscuur libels) karena ketidakjelasan kedudukan Para Pemohon dalam pengajuan pengujian materiil perkara ini serta terhadap kerugian yang didalilkan tidak dapat dijadikan alasan bahwa telah terjadi atau timbul kerugian konstitusional atas berlakunya norma yang diujikan tersebut. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connnection), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk 183 mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum. B. Pandangan Umum DPR RI 1. Bahwa UU 1/1979 dan UU 1/2006 secara filosofis menyangkut berbagai dimensi, termasuk di dalamnya mengenai kedaulatan negara, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan hubungan internasional. Kedua undang- undang ini memiliki tujuan yang saling melengkapi dalam menjamin pelaksanaan keadilan dalam pidana secara transnasional, dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan hubungan baik antar negara. 2. Bahwa UU 1/1979 mengatur tentang proses penyerahan seorang individu yang terlibat dalam tindak pidana dari satu negara ke negara lain yang memintanya, untuk menghadapi proses hukum di negara peminta. Berdasarkan undang-undang ini, ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan yang bersifat transnasional tidak dapat menghindari hukuman dengan melarikan diri ke negara lain. 3. Bahwa bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta. UU 1/2006 ini berfungsi untuk memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam dalam pencarian pelaku tindak pidana, saksi, dan berbagai penemuan bukti yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengadilan yang melibatkan lebih dari satu negara. Dengan bantuan hukum timbal balik, negara-negara dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan yang bersembunyi atau beroperasi lintas negara. 4. Bahwa dengan demikian, UU 1/1979 dan UU 1/2006 merupakan dua instrumen hukum yang sangat penting dalam mendukung proses peradilan guna memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lintas 184 negara. Secara umum, kedua undang-undang ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung kerjasama internasional di bidang hukum pidana, sekaligus melindungi kepentingan nasional dan hak asasi manusia. C. Pandangan DPR RI Terhadap Pokok Permohonan 1. Bahwa Indonesia telah mempunyai payung hukum nasional untuk ekstradisi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, mencabut Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188 tentang "Uitlevering van Vreemdelingen" yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata hukum negara Republik Indonesia). Adapun untuk kerja sama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. 2. Bahwa baik dalam ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana dilakukan berdasarkan adanya suatu perjanjian. Dalam hal belum ada perjanjian, maka dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antar negara. Perbedaan bentuk dari kedua perjanjian kerja sama tersebut ialah bahwa perjanjian ekstradisi bertujuan untuk penyerahan orang (pelaku kejahatan), sedangkan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana bertujuan untuk perbantuan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan. 3. Bahwa sehubungan dengan mekanisme ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, negara akan menunjuk suatu lembaga untuk bertindak atas nama pemerintah negara bersangkutan, yang berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi ekstradisi atau bantuan timbal balik, dan bertanggung jawab atas proses ekstradisi dan bantuan timbal balik di negaranya oleh instansi yang berkompeten terkait isi permintaan. 4. Bahwa ketentuan Pasal a quo dalam UU 1/1979 menentukan Menteri Kehakiman sebagai otoritas yang mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses ekstradisi antara Indonesia dan negara lain. Dimana permintaan ekstradisi dari negara asing harus diajukan secara tertulis 185 melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman untuk selanjutnya diberikan kepada Presiden guna mendapatkan persetujuan. Selain itu, Menteri Kehakiman juga berperan dalam menyampaikan penetapan pengadilan terkait ekstradisi kepada Presiden, disertai dengan pertimbangan dari berbagai pihak terkait, untuk memperoleh keputusan akhir mengenai dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi. 5. Bahwa ketentuan Pasal a quo dalam UU 1/2006 menentukan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, sebagai pemegang peran sentral dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terkait dengan koordinasi dan pengajuan permintaan bantuan hukum dari Indonesia kepada negara asing, serta penanganan permintaan serupa yang diajukan oleh negara asing kepada Indonesia. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal a quo, Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM UU 1/2006 diberikan kewenangan sebagai central authority. Bahwa pemberian kewenangan kepada suatu lembaga sebagai central authority merupakan bentuk open legal policy dari pembentuk undang-undang (DPR RI bersama Presiden). UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan lembaga mana yang berwenang dalam hal pengajuan dan penanganan permintaan ekstradisi dan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Dengan demikian, pemberian kewenangan sebagai central authority merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang sepenuhnya, apapun pilihannya, tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Penentuan central authority ini pun telah melalui diskusi yang panjang, baik ketika membahas UU 1/2006 (vide Lampiran risalah UU 1/2006). 7. Bahwa dalam Penjelasan Umum UU 1/2006 telah terang menjelaskan keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan judikatif tetapi merupakan keputusan badan eksekutif, oleh sebab itu pada taraf terakhir terletak dalam tangan Presiden, setelah mendapat nasehat juridis dari Menteri Kehakiman berdasarkan penetapan Pengadilan. Oleh karena itu, Menteri Kehakiman yang diberikan dijadikan sebagai central authority, bukan kepada lembaga penegak hukum lainnya. 186 8. Bahwa secara Memorie van toelichting (Mvt), diskusi mengenai central authority Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM pada hari Selasa, 24 Januari 2006 dengan agenda Laporan Panja RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana kepada Pleno Komisi, Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan, yang dalam risalahnya dijelaskan hal-hal berikut: a. “… kita sudah mendiskusikan nya secara panjang lebar saat itu dan kita sepakati bahwa kita menggunakan kebijakan satu pintu untuk berhubungan dengan negara lain dan kita sepakat bahwa pintu itu melalui Menteri Hukum dan HAM…” (Nursyahbani Katjasungkana, S.H. dari Fraksi PKB). b. “…undang-undang ini menganut asas 1 pintu dan satu pintu itu pemerintah RI dalam hal ini memberi mandat kepada Menteri Kehakiman. Oleh sebab itu Kapolri, Jaksa Agung, KPK, atau siapapun yang mengajukan permintaan itu harus melalui Menteri…” (Ketua Rapat, HM. Akil Mochtar, SH, MH). c. “…telah kita pahami bahwa itu merikas kepada Menteri Hukum yang kebetulan sekarang Menteri Hukum dan HAM bahwa nanti akan terjadi perubahan nama ya saya kira bisa-bisa saja tetapi ketika kita buat undang-undang ini, kita mengaju kepada yang ada sekarang…” (Pemerintah/Menteri Hukum dan HAM). Berdasarkan risalah tersebut, maka menunjukkan politik hukum pada saat itu pelaksanaan central authority tetap dibawah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan hak asasi manusia. 9. Bahwa DPR RI dan Pemerintah juga telah menyepakati dan menegaskan kembali kesepakatan mengenai penunjukan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Central Authority melalui pembahasan RUU Kejaksaan sebagaimana Memorie van toelichting (Mvt) dalam Rapat Panitia Kerja RUU Kejaksaan Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI pada hari Selasa, 23 November 2021 dengan agenda membahas DIM RUU Kejaksaan, yang dalam risalahnya dijelaskan hal-hal berikut: a. “Begini, Pak, kalau kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Hubungan Timbal Balik dalam Hukum Pidana, itu central authority diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM dan secara eksplisit di dalam undang- undang itu dikatakan Jaksa Agung dan Polri boleh melakukan itu atas persetujuan atau atas izin dari Menteri Hukum dan HAM. Jadi, Pemerintah dan DPR sudah menyepakati untuk 187 kewenangan central authority itu pada Menteri Hukum dan HAM, sehingga kita tidak bisa kemudian merubah undang- undang induk dalam soal bantuan hukum timbal balik dengan undang-undang yang bersifat sectoral seperti ini. Itu penjelasan teoritiknya, yang mulia” (Edward Omar Sharif Hiarie, Wakil Menteri Hukum dan HAM). b. “Kemudian 198, “Melaksanakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik bagi”. Ini Kumham juga? (Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M. Hum., Ketua Rapat) “Kumham, Undang-Undang Ekstradisi, Pak.” (Edward Omar Sharif Hiarie, Wakil Menteri Hukum dan HAM). “Undang-Undang Ekstradisi, ya, sesuai dengan undang- undang. Oke, dok ya?” (Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M. Hum., Ketua Rapat). Berdasarkan kutipan risalah tersebut, maka telah dipertegas kewenangan pelaksanaan central authority tetap dibawah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan hak asasi manusia, bukan kepada lembaga Kejaksaan. 10. Bahwa merujuk pada laporan hasil penelitian yang disusun oleh Asian Developmen Bank (ADB) dengan Organization for Economic Co- coperation and Development (OECD), praktik beberapa negara di Asia Pasifik dalam penunjukkan central authority sebagai berikut: a. Bangladesh. Tidak memiliki central authority untuk ekstradisi maupun bantuan timbal balik masalah pidana, sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui jalur diplomatik. b. Hongkong. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang hukum (Departement of Justice the Government of the Hongkong Special Administrative Region) sebagai otoritas pusat. c. Korea. Semua permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik harus dikirimkan ke Kementerian Kehakiman melalui saluran diplomatik kecuali perjanjian menentukan lain. d. Australia. The Attorney General’s Department menjadi central authority dalam pelaksanaan bantuan timbal balik pidana dan ekstradisi. Dalam departemen ini terdiri atas, yaitu the Attorney General dan Minister for Justice and the Minister Assisting the Prime Minister on Counter-Terrorism. e. Filipina. Permintaan ekstradisi harus dikirim melalui jalur diplomatik kepada Sekretaris Luar Negeri. Untuk permintaan bantuan timbalik 188 balik berdasarkan perjanjian bilateral harus dikirim ke Departemen Kehakiman. Jika tidak ada perjanjian, maka permintaan bantuan timbal balik yang melibatkan korupsi dan pencucian uang harus dikirim ke Kantor Ombudsman dan Dewan Anti Pencucian Uang. 11. Bahwa dapat dilihat praktik yang persis sama antar tiap negara dalam penunjukan central authority merupakan kedaulatan negara masing- masing serta dipastikan melibatkan Kementerian yang mengurusi Kehakiman atau Minister for Justice. Begitu pun halnya dengan penggunaan nomenklatur penggunaan nama kementerian/kelembagaan. Penggunaan dan perubahan nomenklatur merupakan hal dinamis dalam rangka mengikuti kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahaan negara. 12. Bahwa selanjutnya DPR RI terkait dengan adanya perbedaan nomenklatur Kementerian tersebut dikarenakan telah mengalami beberapa perubahan nama dan struktur sejak awal pembentukannya. Berikut kronologi perubahan nomenklatur Kementerian tersebut: a. Departemen Kehakiman (1945-1999) b. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (1999-2001) c. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001-2004) d. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009) e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009-2024) f. Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (sekarang). Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, peran Central Authority saat ini dijalankan oleh Kementerian Hukum cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 13. Bahwa jika peran Kementerian Hukum sebagai Central Authority akan ditinjau ulang maka terdapat beberapa kemungkinan lembaga yang dapat mewakili Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan permintaan bantuan hukum timbal balik. Beberapa lembaga negara yang ada saat ini, jika ditinjau kepentingannya dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana terdata sebagai berikut: 189 Lembaga Kepentingan Kepolisian Republik Indonesia Penyidikan Kejaksaan Republik Indonesia penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana Komisi Pemberantasan Korupsi Penyidikan, Penuntutan, Pelaksanaan Pidana Kementerian Hukum tidak terkait dengan penegakan hukum/dapat mewakili Negara/ dapat melakukan kerjasama hukum Kementerian Luar Negeri dapat mewakili Negara/dapat melakukan kerjasama hukum Berdasarkan tabel diatas, apabila mengikuti pendekatan pragmatik seperti dalil Para Pemohon, permasalahan yang berpotensi timbul permasalahan konflik kepentingan (conflict of interest) dan kompetisi antar lembaga karena setiap lembaga tersebut memiliki kewenangan yang hampir sama. Oleh karena itu, central authority dalam ekstradisi dan timbal balik dalam masalah pidana di Indonesia sebaiknya diserahkan tetap melalui Menteri Hukum karena dapat mewakili Negara serta dapat melakukan kerjasama hukum dan terhindar dari permasalahan konflik kepentingan (conflict of interest) dan kompetisi antar lembaga/ego sektoral antara institusi penegakan hukum. D. Risalah Pembahasan UU 1/2006 Berikut DPR RI melampirkan Risalah Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM pada hari Selasa, 24 Januari 2006 dengan agenda Laporan Panja RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana kepada Pleno Komisi, Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan. ... KETUA RAPAT (HM. AKIL MOCHTAR,"SH.MH/F-PG): Terima kasih, Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya yang hadir pada malam hari ini. Para ketua PP KPK, kepala sama ketua ini kadang-kadang beda juga.Saudara pimpinan belum ada yang datang ini dan para anggota komisi 3 yang berbahagia,Pertama-tama marilah kita memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan,atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat kerja komisi 3 pada malam hari ini dalam rangka pembicaraan tingkat satu rancangan Undangundang tentang bantuan timbal balik dalam 190 masalah pidana dan kemudian dilanjutkan dengan tanggapan pemerintah atas rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 89 tentang Peradilan Agama dan rancangan Undangundang tentang perlindungan saksi dan korban dan pada hari ini kita semua dalam keadaaan sehat Walafiat tanpa kurang satu apapun. Pada malam hari ini telah hadir 22 dari 9, 9 pas ya? 9 Fraksi oleh sebab itu rapat ini kita lanjutkan sambil berjalan dan kalau makin menunggu makin malam hari kalau pagi hari makin menunggu makin siang, ini klo ini makin malam oleh sebab itu kita harus memulai, apakah rapat ini bisa kita lanjutkan? Setuju ya? (RAPAT SETUJU) RAPAT DIBUKA PUKUL 19.55 WIB Dan untuk itu rapat kerja ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya sebagaimana biasa kami juga menyampaikan terima kasih kepada saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya dan PPATK, Pak Yunus yang suka meriksa- meriksa rekening ini, beserta jajarannya atas kehadiran atau kesediaan memenuhi undangan Komisi 3 pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya menawarkan 2 acara yang pertama untuk pengambilan keputusan tingkat 1 tentang bantuan timbal balik masalah pidana yaitu laporan panitia kerja kemudian biasanya dilanjutkan dengan pembacaan naskah akhir rancangan undang- undang tapi ini kita prel memori aja karena kita baru baca itu kemudian pendapat akhir mini Fraksi-fraksi kemudian pengambilan keputusan dan selanjutnya penandatanganan draf rancangan undang-undang kemudian sambutan pemerintah dan penutup. Sedangkan untuk perubahan atas undang-undang nomor 7 T ahun 1989 dan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Karban, acara yang pertama adalah membahas mekanisme dan penetapan jadwal pembahasan kemudian yang ke dua pandangan atau pendapat pemerintah terhadap kedua rancangan Undang-undang tersebut karena ini adalah usul inisiatif dari dewan Perwakilan Rakyat maka tanggapannya dari pemerintah kemudian tanggapan pimpinan komisi atas tanggapan pemerintah segera, itu biasa saja. Kemudian kita lanjutkan dengan pembentukan panja ini kalau, disetujui tapi kalau misalnya pemerintah menganggap bahwa terhadap 2 rancangan undangundang ini perlu kita bahas bersama menteri lagi misalnya kita bahas dulu tapi kalau Pak Menteri nya memberi delegad kepada panja langsung kecuali nanti ada keputusan yang sifanya prinsip tentu panja- nya yang mewakili pa menteri, kan bisa berkonsultasi ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk mempermudah dan mempercepat proses pembahasan mengingat di Komisi 3 ini masih ada 6 rancangan undang-undang yang belum kita selesaikan yang kesemuanya mempunyai nilai yang sangat penting disamping 2 undang-undang ini masih ada undang-undang lmigrasi.masih ada undang-undang Komisi umbusman, masih ada undang-undang tentang lambang palang merah , terus undang-undang apalagi tuh, sampai lupa segitu banyaknya. Oleh sebab itu terhadap jadwal acara tadi bisa kita setujui ya? 191 Setuju Bapak-bapak, setuju ya? lni kok ga ada suaranya ini, Setuju ya? (RAPAT SETUJU) Para menteri dan para anggota komisi 3 yang kami hormati, sekarang marilah kita memasuki acara yang pertama yaitu tentang rancangan undang-undang tentang timbal balik masalah pidana yang di mulai oleh Laporan panitia kerja selama menjalankan tugas pembahasan dan perumusan materi rancangan undang-undang tentang bantuan timbal balik dan masalah pidana. Untuk mempersilahkan saya persilahkan kepada saya juga harus melaporkan ini karena ini pimpinannya ada yang sakit, ada yang lagi ada tugas luar jadi saya merangkap-rangkap ni pa, tapi ndak apaapa ini untuk kepentingan kita bersama, saya bacakan saja Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat saudara menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya termasuk lah disana Ketua PP APK atau Kepala PP APK yang terhormat saudara pimpina dan anggota komisi 3 DPR-RI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat kerja komisi 3 pada malam hari ini dengan menteri Hukum dan HAM dalam rangka melanjutkan pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan Undang-undang tentang bantuan timbal balik dalm masalah pidana pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan, para anggota saudara menteri dan hadirin yang saya hormati berdasarkan putusan rapat kerja komisi 3 DPR dengan Mentri Hukum dan HAM pada tanggal 12 September 2005 telah dibentuk panitia kerja dengan jumlah anggotanya sebanyak 24 orang. Guna membahas dan mengkaji secara teliti dan mendalam terhadap materi rancangan undang-undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Memperhatikan dan melaksanakan penugasan rapat kerja panitia kerja melakukan pembahasan secara intensif dan mendalam terhadap materi dari rancangan undangundang yang dimaksud dalam suasana demokratis yang secara kronologis jalannya rapat dan permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam pembahasan dapat kami sampaikan sebagai berikut : Sebelum yang pertama, sebelum panja melakukan pembahasan Komisi 3 DPR-RI telah terlebih dahulu mengadakan rapat dengar pendapat umum dan pakar hukum pidana yaitu Prof. DR. Hikmah Hanto Juana SH.ELM dan Prof. DR. Romli Atmasasmita SH.Elm, juga Professor Adi Hamzah tapi tidak hadir. Dengan agenda penyampaian beberapa pemikiran dan asarn ar para pakar dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Dua pada tanggal 12 september 2005 komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan menteri hukum dan HAM untuk membahas materi rancangn undang-undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah dituangkan dalam persandingan di fraksi-fraksi yang seluruhnya berjumlah 316 butir permasalahan terdiri dari 128 butir permasalahan yang substansial 33 butir bersifat redaksional atau penyesuaian angka pasal atau ayat dan 158 butir bersifat tetap.Setelah membahas materi umum dilanjutkan dengan 192 pembentukan panja Tiga panja mulai melakukan pembahasan dim pada tanggal 15 dan 19 September 2005. Mengingat padatnya acara atau jadwal rapat-rapat di komisi 3 dan kegiatan pansuspansus di DPR RI yang membahas berbagai rancangan undang-undang yang melibatkan sebagian besar anggota komisi 3 menyebabkan pembahasan belum dapat diselesaikan pada misa pada masa sidang ke-1 tahun sidang 2005-2006. Selanjutnya panja kembali melakukan pembahasan pada masa sidang ke-2 tahun sidang 2005- 2006 yang pembahasannya dilaksanakan pada siang hingga malam hari walau pun bagi masa sidang 2 begi pada masa sidang ke-2 begitu singkat namun karena pembahasan dilaksanakan dari pagi hingga malam hari seluruh materi yang di bahas dalam panja dapat diselesaikan walaupun terdapat beberapa substansi yang masih di pending guna dibicarakan atau disempurnakan rumusan alternative nya. Nah selanjutnya pada masa sidang ke-3 panja kembali melakukan pembahasan beberapa substansi yang pembahasannya belum dapat diselesaikan pada masa sidang sebelumnya Tujuh selanjutnya dapat kami sampaikan beberapa substansi dalam pembahasan di tingkat panja yang kursial dan menjadi perdebatan sehingga memerlukan beberapa kali pendapat dari fraksi-fraksi guna mencapai titik temu antara anggota panja dengan pemerintah diantaranya 1 tujuh satu ketentuan umum berisi uraian mengenai beberapa istilah yang memberikan pengertian atau definisi yang digunakan dalam perumusan pasal yaitu meligenai definisi keterangan pernyataan dokumen surat perampasan pemblokiran hasil tindak pidana pejabat kapolri dan menteri serta penambahan rumusan baru mengenai definisi jaksa, definisi jaksa agung yang dikutip dari pasal 18 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan agung RI. Tujuh titik 2: penegasan mengenai azas dalam rancangan undang tahun ini dalam rancangan undang-undang ini dianggap penting dengan pertimbangan bahwa azas hukum berisi dan mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dari cita-cita hukum dari cita hukum fungsi hukum dan tujuan hukum adanya asas hukum ini diharapkan ak akan dapat memberi menjamin penerapan dan penegakan hukum secara adil benar tepat dan bermanfaat. Tujuh titik tiga, mekanisme pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam maslah pidana oleh pemerintah Indonesia permintaan bantuan oleh pemerintah Indonesia dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang hukum dan hak asasi manusia melalui 2 saluran yakni kepada Negara asing secara langsung atau dapat memilih melalui saluran diplomatik. Tujuh titik empat , terkait dengan pasal sembilan ayat 3 yang mengatur ketentuan permohonan bantuan kepada Menteri dapat diajukan oleh Ketua komisi pemberantasan korupsi,panja perpandangan bahwa ketentuan pasal tersebut perlu disempurnakan mengingat kewenangan melakukan peyidikan dan penyidikan tindakan pidana korupsi bukan hanya dilakukan oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi melain ju melainkan juga oleh Polri dan Kejaksaan berdasarkan ketentuan tersebut panja dan pemerintah sepakat menyempurnakan kembali rumusan pasal 9 ayat 3 setelah panja membahas kembali disepakati rumusannya menjadi dalam hal tindak pidana korupsi permohonan bantuan kepada Menteri selain Kapolri 193 dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua komisi pemberasan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuh titik lima dalam hal mekanisme pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal dua puluh tujuh ayat 2 dapat dilakukan melalui 2 saluran yakni secara langsung kepada Menteri atau dapat memilih saluran diplomatic sedangkan permintaan oleh Negara asing tersebut harus memuat ketentuan diantaranya satu lima titik satu, maksud permintaan bantuan. Lima titik dua, Uraian bantuan yang diminta. Tiga instansi dan nama penjabat yang melakukan penyidikan penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Empat, Uraian tindak pidana tingkat penyelesaian perkara ketentuan undang-undabng isi pasal dan ancaman hukumannya. Tujuh titik enam, terkait dengan pasal 54 ayat 1 yang mengatur ketentuan Negara peminta dapat mengajukan perubahan permintaan bantuan berupa penambahan pengurangan atau pembatalan kepada menteri, panja berpandangan bahwa ketentuan pasal tersebut perlu disempurnakan dengan adanya pengaturan limitasi waktu. Perubahan permintaan apakah sebelum di umumkan di umumkan di media massa di samping hal tersebut harus juga diatur mengenai ketentuan jaminan terhadap masalah yang menimpa seseorang. Seandainya setelah dilakukan penyitaan kemudian dibatalkan sehingga panja sepakat substansi dalam pasal tersebut harus disempurnakan kembali dengan memperhatikan dan memberikan jaminan bagi yang mengalaminya. Setelah panja membahas kembali secara teliti dan mendalam disepakati rumusan tersebut disempurnakan sehingga rumusannya menjadi Negara peminta dapat mengajukan perubahan permintaan bantuan berupa penambahan pengurangan atau pembataln kepada Menteri sebelum pengumuman penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 3. Tujuh, selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa dalam. rancangan undang-undang ini juga telah disepakti memuat beberapa ketentuan yang berkaitan materi muatan diantaranya. Tujuh titik satu, undang- undang ini tidak mengurangi pelaksanaan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah interpool. 2. kewenangan Menteri dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan Negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dari hasil harta kekayaan yang dirampas baik di Negara asing maupun di lndonesia. 3. Kerahasiaan dalam pengajuan permintaan bantuan isi permintaan dan drap dokumen pendukung lainnya dan adanya pemberian bantuan atas permintaan tersebut serta kerahasiaan informasi keterangan dokumen atau barang atau alat bukti lainnya yang diberikan atau diserahkan kepada Negara asing. 8, Selanjutnya berkaitan dengan bab 5 mengenai ketentuan peralihan di atur ketentuan bahwa semua perjanjian bantuan timbale balik yang telah disifikasi sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku dan semua permohonan timbal balik yang diajukan baik berdasarkan perjanjian maupun tidak tetap di proses sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang ini. Ketentuan peralihan ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau kekosongan peraturan perundang-undang sehingga dengan adanya pengaturan dalam ketentuan peralihan dapat 194 menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum demikian laporan panja yang kami sampaikan kepada rapat malam hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Wr.Wb, Selanjutnya saya lagi itu.. ,itu yang tadi yang lain itu adalah pembacaan drap undang-undang karena saya kira naskahnya sudah disampaikan jadi ini prememori sudah dibacakanlah. Pimpinan? Ya Boleh interupsi dikit? ya, soal apa pa interupsinya? soal/aporan? Ya, drap, drap ini kan hasil panja ya? Ya betul. Dan Form ini form pansus atau form komisi? Ya. Apakah masih memungkinkan ada kemungkinan-kemungkinan ada perubahan atau usulan, terima kasih. KETUA RAPAT: Bisa, jadi begini pa.. oleh sebab itu kan kita bacakan tapi dita eeh ... dianggap tidak dibaca sekarang kalau setelah itu baru saya tanyakan apakah, apa namaya, masih ada hal-hal yang akan disampaikan atau tidak terhadap rancangan undang-undang ini ya, jadi kalau kita setuju bahwa ini sudah dianggap dibacakan saya tanyakan kalau masih ada hal-hal yang akana disampaikan saya persilahkan karena memang kewenangan komisi untuk membahas lebih lanjut, gitu. Kita setuju untuk dianggap sudah dibacakan ya, karena sudah disampaikan kemudian selanjutnyasaya persilahkan kalau ada yang ingin menanggapi terhadap rancangan undang- undang yang sudah dibahas oleh panja. Cuma jangan julumakan julu, yang panja juga nanggapi lagi gitu ya, saya persilahkan pa Tammim MUTAMMIMUL ULA, SH (F-PKS): Terima kasih pimpinan, teman-teman anggota dewan yang terhormat dan pak Mneteri beserta jajarannya walaupaun saya juga terlibat didalam pembahasan panja, tapi perkenankanlah kami menyampaikan satu pendapat yang mudahmudahan, syukur-syukur bias diterima tapi pa kalau toh tidak mudah-mudahan menjadi wacana yang menjadi gagasan yang layak untuk kita perhatiakn. Saya ingin mengajukan usul perubahan terutama kaitannya dengan pasal 9 ayat 3 gagasan dasarnya begini pa, kaitannya dengan fungsi KPK, didalam pengajuan permintaan permintaan bantuan mengingat KPK ini satu lembaga yang khusus yang khusus yang dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam rangka pemberantasan korupsi efesitas non korupsi dan tidaknya itu juga, juga dalm rangka apseralsi atau pengejaran terhadap asset-aset yang berada di luar. nah dalam kontek itu dan mungkin pertimbangan teman yang lain yang tidak bias saya sampaikan disini atau tapi gagasan dasarnya begitu misalnya pada ayat 3 KPK itu diberi ,dibolehkan atau bias mengajukan permintaan bantuan langsung kepada Negara asing tanpa melalui menteri, itu gagasan dasarnya, kira-kira kalau didalam, didalam ayat 3 itu kira-kira redaksinya dalam hal tindak pidana korupsi ketua komisi peberantasan tindak pidana korupsi dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatic. Mungkin redaksinya kurang dan lebih tetapi gagasan dasarnya begitu. Mungkin mengingat sekali lagi konsen kita datangnya 195 tuk efektifitas pemberantasan korupsi dan sekaligus dengan mengejar asset-aset yang berada di luar saya kira itu gagasan singkatnya dan terima kasih kalau bisa di respon, makasih bung Miran. KETUA RAPAT: Ya, kalau misalnya usulan perubahan pak Tammim itu diterima maka tidak hanya Pasal ayat 3 yang berubah, semuanya akan mengalami perubahan karna komandannya disini nih Menteri Kehakiman, kan gitu. Di semua permintaan bantuan itu haruslah melalui menetri itu kapolri, jaksa agung juga meminta melalui menteri, gitu nah itu persoalannya tapi silahkan saja mungkin ada fraksi-fraksi yang akan menanggapi saya berikan kesempatan terhadap usulannya Pak Tammim? Ya pak Arbab silahkan dari Reformasi. . . ARBAB PAPROEKA, SH (F-PAN): Terima kasih, dari PAN bukan dari reformasi. KETUA RAPAT: Eh maaf Pak saya ingat yang dulu selalu. ARBAB PAPROEKA, SH (F-PAN): Dari Partai Amanat Nasioanal pa,saya panjangkan saja, terima kasih pimpinan saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas T ammim tadi itu adalah hal-hal yang memang telah diperdebatkan pada saat kita berbicara mengenai item yang beliau tanyakan tadi, satu prinsip dasar kenapa menteri karena prinsip nya ini adalah ke Negara gitu, dimana saat itu saya dengar persis penjelasan dari yang mewakili pemerintah kalau tidak salah dari departemen luar negeri sempat berpendapat menyangkut hal ini sesuatu yang saat itu juga telah berkembang bahwa apa tidak ada kemungkinan seperti itu. Nah tapi jawabannya saat itu karena ini adalah Negara ke Negara dimana belajar dari pengalaman kemarin kasus Munir dimana dia mewakili pemerintah adalah Menteri Hukum, Kehakiman dalam hal ini sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Tammim tadi tidak menjadi yang disepakati saat itu. Barangkali dari kami demikian pa, terima kasih. KETUA RAPAT: Masih ada fraksi-fraksi yang akan menanggapi paling tidak apakah, apa namnya setuju atau tidak setuju terhadap usulan itu. Pimpinan? Ya lbu Nursyahbani dari Partai Kebangkitan Bangsa. NURSYAHBANI KAT JASUNGKANA, SH (F-PKB): Assalamualaikum Wr.Wb, Saya kira kita sudah mendiskusikan nya secara panjang lebar saat itu dan kita sepakati bahwa kita menggunakan kebijakan satu pintu untuk berhubungan dengan Negara lain dan kita sepakat bahwa pintu itu melalui Menetri Hukum dan HAM, gitu. Jadi yak arena ini kesepakatan ya tergantung dari kesepakatan kita dan ini sudah sampai proses akhir. lmplikasinya memang akan mengubah semua. jadi apa e saya sendiri setuju untuk tetap dengn kebijakan 1 pintu itu makasih. Assalamualaikum Wr.Wb, 196 KETUA RAPAT: Ya Pak Lauli dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Y.H. LAOLY (F-PDIP): Saya hanya tidak pasal itu tapi hanya menambahkan 1 pasal 6ayat D butir D. Permintaan bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, saya hanya mau menambahkan 1 kata etnis Karena etnis lebih luas daripada suku, jadi etnis suku, jenis kelamin, agama, korer karena etnis cleansing ini misalnya jadi hanya penambahan. Saya ndak, karena suku terlalu sempit jadi kalau etnis dia terwakili, gitu. lni hanya tawaran usu! saya, terima kasih. KETUA RAPAT: Saya kira tadi mau nanggapi malah tambah masalah. Artinya menambah kan untuk pasal 6 sudah ada 2, tapi kita selesaikan satu- satu dulu pa ya? Yang berkaitan dengan usulan Pa Tammim pasal 9 ayat 3 itu sebagaimana yang kita isyaratkan tadi bahwa undang- undang ini menganut asas 1 pintu dan satu pintu itu pemerintah RI dalam hal ini memberi mandat kepada Menteri Kehakiman, kan gitu. Oleh sebab itu Kapolri,Jaksa Agung KPK atau siapapun yang mengajukan permintaan itu harus melalui menteri.Nah kedua reseningnya kalau pun KPK misalnya bisa meminta permintaan langsung kepada luar tentu agak repot juga menurut kita karena ini berkaitan dengan antar Negara,antar Negara dan tentu akan terjadilah interaksi hukum yang berkenaan baik hukum yang berhubungan dengan Negara yang diminta maupun yang meminta maupun hukum intenasional yang berlaku dan saya kira itu sudah menjadi apa namanya,asas umum pada saat kita membahas pada waktu yang lalu sebelumnya saya berikan pendapat ,saya persilahkan pemerintah untuk menanggapi yang pertama pak,usulan yang pertama. PEMERINTAH: Bapak pimpinan, lbu-ibu bapak-bapak,para anggota dewan yang terhormat mengenai usulan Bapak anggota Dewan tentang pasal 9 ayat 3 saya kira sangat simple bapak, dalam praktek hubungan lnternasional setiap ada permintaan atas nama state atau Negara memang selalu vocal point-nya itu adalah Menetri Hukum dan itu praktek dilakukan selama ini oleh karena itu kalau toh kita memasukkan ide ini praktis nanti dalam prakteknya susah ditelisir karena Negara yang bersangkutan tidak mnegenal eksitensi seperti ini yang dikenal adalah lembaga menteri Hukum dan HAM. Dan Saya kira anggota dewan yang terhormat Pak Andreas bisa membantu kita sebagai orang yang menggeluti bidang hubungan internasional jadi segi praktisnya dalam kenyataan nya memang demikian. Terima kasih pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Menteri jadi saya kira dengan beberapa penjelasan, Pak Tammim sudah sangat memahami bahwa terhadap usulan itu kayanya ditolak oleh seluruh. 197 MUTAMMIMUL ULA, SH (F-PKS): Ya saya kira saya paham juga bahwa 1 pintu itu tetapi saya pikir ini sesuatu yang khusus. Barangkali ya itu bisa dipertimbangkan tetapi karena memang sudah menjadi kaidah dasar begitu yang seingat saya soal KPK ini dulu mungkin saya tidak ikut ya. Tetapi belum sempat dibahas tetapi akhirnya kami kembalikan pada Forum kalau tidak, belum bisa atau tidak bisa diterima karena beberapa pertimbangan kami terima dengan apa adanya. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya, terima kasih Pa Tammim, bukan tidak dibahas justru pembahasannya alot di drap pemerintah itu tidak tidak ada KPK. karena perdebatan kita, kita minta tambah itu KPK gitu pa. Jangan dibilang ga dibahas, sudah dibahas tapi karena Pa Tammim waktu itu tuar biasa pembahasannya nah kemudian usulan keduanya tadi ada dari Pa Lauli di dalam pasal 6 huruf D itu permintaan bantuan ini dalam hal permintaan ditolak jika permintaan itu diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin,agama kewarganegaraan atau pandangan politik. Nah didepan kata suku itu di usulkan ada penambahan etnis gitu,karena etnislansing itu tadi.gitu kira-kira apa namanya alasannya lah gitu karena menurut Pa Lauli suku itu lebih sempit ketimbang etnis gitu.Nah jadi ya kalau saya sih hampir samalah suku sama etnis itu.Kalau saya pakai etnis tentu saya tidak pakai suku tapi kalau saya pakai suku tentu tidak pakai etnis kan gitu.Ada yang ingin menanggapi Pa,terhadap usulan ini saya persilahkan, ini ada yang ahli anu undang-undang tentang etnis dari ras ini Belum beri pemikiran juga, ada ada yang, ada? Pak Patrialis dari Partai Amanat Nasioanal. H. PATRIALIS AKBAR, SH (F-PAN): Ya jadi didalam penempatan satu kalimat atau pun anak kalimat bahwa sebaiknya kita mengacu pada konstitusi kita. Nah persoalan- persoalan suku ras dan segala macam itu sebetulnya termasuk kebudayaan, itu sebetulnya di dalam pasal 18 itu sudah diatur dengan baik dan juga termasuk masalah klasifikasi dari warga Negara dan penduduk jadi memang kita tidak mengenal disitu adanya etnis tetapi kita lebih memfokuskan pada suku bangsa suku budaya yang ada di Negara kita ini.lni saya kira acuannya sudah cukup jelas. Terima kasih. KETUA RAPAT: Masih ada yang akan menambahkan? Pak Lukman, kayanya memang ini forumnya harus forum panitia airhop yang harus menjelaskan. DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN (F-PPP): Enggak, saya ini konteksnya redaksioanl saja kembali yang pasal 9 tadi itu, yang ayat 3 itu. lnikan sebenarnya ayat 3 pasal 9 itu berkaitan dengan ayat 2 nya sebenarnya kan begitu, tetapi kalau rumusan redaksionalnya seperti ini dalam hal tindak pidana korupsi permohonan bantuan kepada menteri selain Kapolri dan jaksa agung 198 juga dapat, kata selain kapolri dan jaksa agung ini punya multi tafsir ini, mengapa supaya tidak,apa tidak sebaiknya rumusannya itu seprti lazimnya saja.Selain sebagaimana diatur dalam pada ayat 2 diatas ketua Komisi pemberantasan tindak pidana juga dapat mengajukan itu lebih mudah dipahami begitu karena DRS. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN (F-PPP) : Selain punya 2 makna, ini hanya redaksional saja, kalau kita paham karena kita yang membuat tetapi kalau masyarakat yang membaca multiration. Demikian pak. KETUA RAPAT: lni penjelasannya sebenarnya juga sederhana pak, kenapa Kapolri dan Jaksa Agung itu dipisah kerana dia bisa pidana umum, yang dibawah ini spesifiknya kepada korupsi karena kewenangannya ada pada KPK dan kita tidak punya kewenangan pidana umum. ltu tadi pak persoalannya jelas ya Pak Lukman. Dalam hal tindak pidana korupsi permohonan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung karena Kapolri dan Jaksa Agung ini dia berwenang tindak pidana umum dan juga berwenang tindak pidana korupsi, begitu Pak makanya ada ayat 2 diatas. DRS. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN (F-PPP): Begini, poin saya sebenarnya ayat 3 itu jangan ditafsirkan berdiri sendiri tetapi itu dikaitkan dengan ayat 2. Karena ayat 2 ini menyebut tindak pidana korupsi jadi tindak pidana korupsi itu Polisi juga berwenang jaksa juga berwenang plus KPK. KETUA RAPAT: Tetapi kalau ayat 2 tidak bisa kita sebutkan begitu itu spesifik dia tindak pidana umum. lni kan dalam hal tindak pidana korupsi khusus. ANDREAS H. PARERA (F-PDIP): Saya bisa memahami apa yang dimaksud oleh Pak Lukman, saya kira ini soal redaksional maksudnya pada pasal ke 3 ayat 9 mungkin perlu ada stresing khusus jadi mungkin bahasanya dalam hal ini khusus untuk tindak pidana korupsi tidak ada penegakan sehingga dia terlepas dari poin yang ke 2 ayat yang ke 2, karena kalau kita baca sepintas ini seolah-olah berkaitan ini yang dimaksudkan, saya juga ketika membaca seolah-olah melihat adanya keterkaitan tetapi ketika memahami lebih jauh barulah kelihatan. Jadi ini maksudnya untuk tindak pidana korupsi bahwa disitu ada penambahan kewenangan pada Ketua Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi. KETUA RAPAT: Saya kira kalau kira kalau kita membacanya dari pasal 9 ayat 1 Pak kemudian ayat 2 dan ayat 3 ini sudah khusus karena dia menyebutkan datam hat tindak pidana korupsi sedangkan di ayat 1 dan 2 itu tidak ada, sesuai dengan nomenklatur didepan ini tentang undang-undang timbal balik ke depan jadi pastilah ini masalah pidana 199 dan untuk tindak pidana korupsinya ada pada pasal 9 ayat 3 makanya ditambah disitu komisi pemberantasan korupsi waktu itu usul DPR juga ini karena kewenangan khusus untuk korupsi saya kira itu jelas sekali Pak tapi pemerintah bagaimana?coba dijelaskan. PEMERINTAH/MENTERI HUKUM DAN HAM: Bapak Pimpinan saya kira dengan apa yang ada ini sudah bagus karena kita ikuti poin pertama itu bicara umum kriminal dalam konteks besar atau umum kemudian dia perinci institusinya apa Jaksa Agung dan Kepolisian kemudian ayat 3 bicara tentang korupsi jadi menurut saya apa yang telah disepakati dari awal ini sudah tepat, terima kasih bapak pimpinan. KETUA RAPAT: Bisa diterima? seperti rumusan semua ya, setuju ya. (RAPAT SETUJU) yang lain pak Akil, Pak Patrialis saya persilahkan, pasal berapa? H. PATRIALIS AKBAR, SH (F-PAN): Pertama itu dalam ketentuan umum, butir 10 disini dinyatakan Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak azasi manusia, kita tentu memahami bahwa nomenklatur terhadap Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia itu belum kita kokohkan di dalam satu undang-undang Kepresidenan atau Kementerian Negara sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa kedepan Menteri datam bidang penegakan Hukum dan Ham itu bisa saja dipisah dan namanya belum tentu seperti ini, saya kira kalau ini kita gabung saya khawatir katau ada 2 Menteri yang membidangi Pertama adalah dalam bidang penegakan hukum dan yang kedua adalah datam hat HAM maka ini paling tidak ada 2 Menteri. Alasan saya yang ketiga adalah kenapa saya ingin mengomentari masalah HAM, karena memang dalam konstitusi kita khusus dalam HAM itu berdiri sendiri dan banyak sekali pekerjaan HAM apalagi kedepan HAM ini merupakan satu hal yang memang menjadi perhatuan nasional oteh karena itu saya mengusulkan Menteri disini itu adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penegakan hukum atau dalam bidang hukum saja jadi kita tidak usah menyebutkan tentang Hak Azasi Manusia yang kebetulan sekarang ada yang namanya Menteri Hukum dan HAM. Jadi kita belum bisa memberikan nomenklatur yang pasti terhadap ini. itu satu. Yang kedua, dalam pasal 3 ayat 1 saya menangkap bahwa klasifikasi bantuan ini seakan-akan bersifat komulatif, akan lebih fleksibel dan lebih memudahkan dan memperluas klasifikasinya ini sebaiknya saya fikir kalimat dan kita ganti dengan atau yang pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, pada halaman 3 yaitu bantuan timbal balik dalam masalah pidana selanjutnya disebut bantuan merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Kalau bisa disini kita tam bah dengan 200 dan a tau sehingga dia bisa juga komulatif dan bisa juga alternatif. Sehingga lebih memperluas memperlincah gerak dari klasifikasi ini, terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Sebenarnya ini perdebatannya sudah panjang Pak, yang pertama ya yang nomor 10 dulu yaitu pasal 1 angka 10, saat ini yang ada Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia bahwa konstitusi kita memisahkan itu saya kira ya iya saja tetapi bahwa undang-undang kepresidenan dan undang-undang kementerian belum lahir tentu undang-undang yang lahir belakang tidak mungkin anu ya artinya nanti yang akan ada penyesuaian yang berkaitan dengan itu tapi yang jelas bahwa siapa pun dia tapi menteri yang bertanggungjawab disini adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang hukum dan hak asasi manusia, ada tanggapan saya persilahkan Pak. Pak Lukman? DRS. H. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN (F-PPP) : Saya pikir menarik apa yang disampaikan oleh Pak Patrialis itu. jadi kalau menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang hukum dan ham, saya pikir semua Menteri harus bertanggungjawab di bidang Hukum dan HAM. Kalau kita menggunakan undang-undang dasar itu adalah Menteri membidangi urusan tertentu, apa tidak sebaiknya kita menggunakan istilah Menteri adalah Menteri yang membidangi Hukum dan HAM bukan yang bertanggung jawab karena kalau yang bertanggung jawab semua menteri memang bertanggungjawab secara Hukum, ini supaya kita menggunakan undang-undang dasar, itu saja tanggapan saja ketua. KETUA RAPAT: Masih ada dari Anggota? Yang akan menanggapi usulan ini, sudah pada malas karena di Panja sudah berdebat panjang soal ini ya. H. PATRIALIS AKBAR, SH (F-PAN): Bukan, ini saya tambah sedikit Pak Akil. Mungkin kita bisa minta informasi dari Pak Agun Ketua Pansus Kementerian Negara kalau saya tidak salah ke depan Hak Azasi Manusia itu masuk ke dalam Menteri Pertahanan, ini kira-kira mungkin kita bisa dapat masukan. KETUA RAPAT: Ada penjelasan dari Ketua Pansus? DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA (F-PG): Saya sebetulnya apa yang dikerjakan ini sudah cukup baik jadi apa yang disampaikan Pak Patrialis memang benar namun pada posisi kali ini kami lebih melihat pada vaktualnya saja jadi nyatanya hari ini undang-undang kementerian belum selesai tapi pada hari ini dengan nomenklatur yang sudah ada jadi tetap pada Menteri Hukum dan HAM. Terima Kasih. 201 KETUA RAPAT: Masih ada yang ingin menanggapi kalau tidak saya minta pemerintah untuk menanggapi soal ini, tapi yang jelas kita tetap berprinsip secara hukum positif yang hadirlah dalam hal ini dan pada saat ini yang datang belakangan. Pak Laoly saya persilahkan Pak Y. H. LAOLY (F-PDIP): Saya setuju dengan pendapat membidangi dan dikunci saja dibidang hukum, kita pernah mempunyai 2 Menteri Hak Azasi Manusia dan Bidang Hukum jadi kalua kita kunci bidang hukum saja kalau ada nanti Menteri Hukum dan perundang-undangan bidang hukumnya sudah terkunci dia jadi tidak, kalau ada nanti Menteri HAM siapa tahu maka kedua Menteri ini harus bertanggung jawab, jadi kalau kita kunci dibidang hukum dia otomatis berhenti disitu. Menteri adalah Menteri yang membidangi bidang hukum dan perundang-undangan, terima kasih Ketua. KETUA RAPAT: Soal tanggung menanggung jawab ini saya persilahkan pemerintah, terhadap usulan ini karena ini rumusan pemerintah. PEMERINTAH/MENTERI HUKUM DAN HAM: Bapak Pimpinan saya pikir setelah kita lama berdiskusi apa yang dimaksud disini telah kita pahami bahwa itu merikas kepada Menteri Hukum yang kebetulan sekarang Menteri Hukum dan HAM bahwa nanti akan terjadi perubahan nama ya saya kira bisa-bisa saja tetapi ketika kita buat undang-undang ini, kita mengacu kepada yang ada sekarang, terima kasih bapak pimpinan. KETUA RAPAT: Ya karena sekarang ini yang ada Menteri Hukum dan HAM ya Menteri Hukum dan HAM lah kalau besok Menteri Hukum dan Perudang-undangan maka Menteri Hukum dan Perundang-undangan kan begitu, kita sesuaikan undang-undangnya kalau kita membuat lain susah juga kan begitu jadi sementara ini Menteri Hukum dan HAM nomenklaturnya seperti itu ya saya sependapat saja, ini soal tanggung jawab, inikan ada pemikiran pak Lukman semua menteri bertanggung jawab terhadap Hukum dan HAM apa maksudnya penekanan kata tanggungjawab disini ? kan menunjukkan leading sectomya pak kalau menurut saya, apakah ada penjelasan lagi soal ini, Pak Menteri?cukup ya, bagaimana Pak Patrialis. H. PATRIALIS AKBAR, SH (F-PAN): Ya saya bermaksud agar undang-undang ini lebih fleksibel bisa kita pakai lama sebab kalau nanti misalnya katakanlah ada perubahan-perubahan pada jaman dahulu juga ada sehingga itu tidak bias, itu satu. Yang kedua, memang tidak ada di dalam undang- undang dasar kita bicara masalah menteri yang bertanggungjawab terhadap apa yang ada itu adalah yang membidangi jadi memang kita lebih baik kita menekankan kepda bidang jadi kita menyesuaikan dengan perubahan konstitusi kita yang cukup baik itu, saya kira begitu. 202 KETUA RAPAT: Silahkan Pak Maiyasyak. H. MAIYASYAK JOHAN, SH., MH (F-PPP): Saya mendukung apa yang dikatakan Pak Lukman Hakim, jadi Meneteri adalah Menteri yang membidangi karena kita bertanggungjawab, negara kan yang bertanggungjawab atas tegaknya hukum dan terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan kata lain semua pejabat negara khususnya eksekutif dengan demikian kalau kita bicara secara tehnis oraganisasi maka itu harus menteri yang membidangi dan itu harus lebih jelas ketimbang kita menggunakan kalimat bertanggungjawab, saya kira begitu pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Gani di undang-undang ada yang mengatur soal ini atau tidak, soal nomenklatur menteri-menteri itu kalau masih ingat ya. PEMERINTAH/MENTERI HUKUM DAN HAM: Mohon ijin menteri, saya akan menyampaikan kepada ketua yang terhormat di dalam undang-undang nomor 1 O memang tidak disebutkan secara spesifik tetapi kalau diambil nomenklatur dalam undang-undang dasar pasal 17 ayat 3 disebutkan setiap menteri membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan, berarti kalau dipakai ini maka alternatifnya Menteri yang Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM kalau pakai rumusan undang-undang dasar tapi dengan rumusan yang ada itu sudah sejalan dengan ini cuma disitu ada kata bertanggung jawab. KETUA RAPAT: Jadi pasal 1 angka 10 ini dua-duariya membidangi hukum cuma diberi penegasan bertanggung jawab, Menteri adalah Menteri yang membidangi dibidang hukum, masih ada lagi yang lain? Ya silahkan pak. DRS. LUKMAN HAKIM SAIFUDIN (F-PPP): Kata bertanggungjawab itu bisa debetable yang saya khawatirkan karena ini kan undang-undang dari pada kita memilih kosakata yang bisa multi tafsir mengapa kita tidak merujuk undang- undang dasar saja karena itu jelas, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya belum tahu pasal berapa tapi seingat saya di undang-undang 10 pembentukan perundang-perundangan 10 tahun 2004 itu membidangi seingat saya tapi saya belum ketemu pasalnya mungkim Pak Gani yang hafal undang-undang 10 tahun 2004 itu. PEMERINTAH/MENTERI HUKUM DAN HAM: Bapak Pimpinan di dalam pasal 48 undang-undang nomor 10 itu dikatakan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 203 46 dilaksanakan oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan, jadi ada tanggung jawab juga. KETUA RAPAT: Apa perlu divoting? Apa perlu lobby lalu kita skors lagi, damai- damailah ini songkok sudah naik ke atas ini. bisanya kalau sudah begini sudah payah urusannya. Jadi saya kira dan saya ingat di beberapa pembahasan undang-undang selalu seperti ini Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dibidang ini, ini sedang saya suruh cari, coba ambil dulu susunan undang-undang bawa kesini semua. Selalu itu diketentuan umum didepan seperti itu, ini supaya seragam saja dan sebenarnya yang diperdebatkan itu tidak ada masalah karena ini soal tanggung jawab ada juga bidang, ini kalau mau cepat kita ketuk saja bagaimana, setuju ya. (RAPAT SETUJU) Pasal 3 ayat 1 tadi Pak Patrialis itu, apa tadi Pak usulannya, alternatif ya jadi bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang selanjutnya disebut bantuan merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, baru tadi malam kita bahas ini, kalau atau itu pemain gitar terkenal jaman dulu. Silahkan apa perlu tambah atau ini soal ahli bahasa, kalau dan itu komulatif kalau dan atau itu komulatif alternatif tapi substansi kalimatnya kan harus benar penempatannya apakah perlu kata-kata atau atau cukup dan itu hukumnya hukum bahasa yang tahu. H. PATRIALIS AKBAR, SH (F-PAN): Sekarang Pak Akil kita kan tinggal melihat apakah kita mau komulatif atau kita mau alternatif itu saja kalau kita mau komulatif dengan dan selesai tapi kalau kita mau alternatif pakai atau. KETUA RAPAT: Ada tanggapan dari Anggota kalau tidak ada saya serahkan ke pemerintah, silahkan pak. PEMERINTAH/MENTERI HUKUM DAN HAM: Bapak Pimpinan, lbu-ibu Bapak-bapak Anggota Dewan yang terhormat. Kami lebih memilih dan masalahnya adalah ini kan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan disidang itu, itukan bertingkat pak sehingga tidak bisa katakan itu akumulasi jadi tingkatnya itu penyidikan lalu penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan sesuatu yang tidak simetris jadi harus ini dahulu kemudian penuntutan kemudian ke persidangan sehingga tidak tetap kalau kita katakan dan atau, terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi begini pak KUHP menganut azas 2 hal pemeriksaan, pemeriksaan dihadapan penyidik dan penuntut umum dan pemeriksaan disidang pengadilan begitu. pemeriksaan dihadapan 204 penyidik dan penuntut itu disebut penyidik dan penuntutan sedangkan pemeriksaan dihadapan persidangan itu disebut dengan persidangan oleh sebab itu ketika kita bicara nomenklatur tentang penyidikan dan penuntutan pastilah belum persidangan begitu pak tetapi ketika dia sampai dipemeriksaan persidangan maka disebut dengan persidangan dan statusnya akan berubah dengan persidangan itu yang saya tahu, tapi tadi Pak Patrialis memberikan kenapa harus ada alternatif kepapa misalnya penyidikan penuntutan dan pemeriksaan, apa reseningnya dan atau dan pemerintah tetap pada rumusan semula, ada yang ingin menanggapi soalnya lulusan bahasa tidak ada ini semua lulusan hukum. Ya sudahlah damai-damai saja, setuju semua ya. (RAPAT SETUJU) Ada tanggapan fraksi-fraksi ini sudah jam 9. H. PATRIALIS AKBAR, SH (F-PAN): Jangan main singkat-singkat saja. KETUA RAPAT: Makanya saya menawarkan, masih ada? inikan pemerintah tetap pada dan dan Pak Patrialis tambah atau bagaimana masih mau kita buka? Untuk adilnya saya ketok saja pada rumusan semula, kalau tidak ada kita lanjut ke acara berikut yaitu pendapat akhir fraksi-fraksi, boleh disampaikan secara lisan singkat saja, boleh tertulis kalau sudah dipersiapkan, kalau tertulis kami mohon diserahkan kepada pimpinan setelah dibacakan. Kita mulai dari Fraksi partai Golkar saya persilahkan. DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA (F-PG): Assalamualaikum Wr. Wb. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi Ill yang terhormat, Bapak Menteri beserta jajarannya. Perkenannkanlah pada kesempatan malam hari ini kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat akhir pada pembicaraan tingkat I terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang timbal balik dalam masalah pidana. Fraksi Partai Golkar berpandangan dan berpendapat bahwa undang-undang dasar telah mengalami perubahan dan telah ada penegasan di pasal 1 ayat 3 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. lmplikasi dari itu semua kita meyakini bahwa pergaulan antar bangsa akan semakin meluas dan dengan adanya perubahan tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai warga bangsa yang diharapkan mampu melakukan suatu proses interaksi dalam proses demokratisasi dikalangan warga- warga bangsa. Dan sejalan dengan itu dalam perkembangan kemajuan tehnologi dan ilmu pengetahuan terutama kemajuan dibidang transportasi komunikasi dan informasi yang mengakibatkan seolah-olah negara tanpa batas dan tentunya akan melakukan pergeseran perubahan perkembangan kejahatan yang akan mengenal lintas negara dan akhirnya pun modus operandi dari pada kejahatan pun akan berubah. Dan tentunya sebagai suatu negara 205 yang bisa menempatkan hukum sebagai pijakan dasar supremasi konstitusi kita maka prangkat hukum kita pun harus menyesuaikan dalam rangka kancah pergaulan internasional itu dan rancangan undang-undang ini sangat tepat untuk dibicarakan dan untuk itulah Fraksi Partai Golkar setelah melalui suatu proses pembahasan yang cukup mendalam dan cukup banyak menyerap tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan undang-undang ini pada akhirnya Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui dan menerima rancangan undang-undang ini untuk diajukan pada pembicaraan tingkat II Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Partai Golkar terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wr. Wb. KETUA RAPAT: Terima kasih Fraksi Partai Golkar, berikutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juru bicaranya duduk disebelah kiri depan sana. NADRAH IZARHARI, SH (F-PDIP): Terima kasih Pimpinan pendapat akhir mini Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI atas rancangan undang-undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Yang terhormat Pimpinan serta Anggota Komisi III Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM beserta Kepala TPATK. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan berkah, rahmat dan karunianya kepada kita bersama segenap masyarakat bangsa Indonesia terlebih lagi bagi kita semua sehingga pada hari ini, kita dapat bertemu dan melaksanakan sidang dengan agenda penyampaian pendapat akhir mini Fraksi atas rancangan undang- undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Fraksi PDl-Perjuangan menyadari sesuai dengan tugas konstitusional dibidang legislasi maka pemberantasan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat hukum saja tetapi diperlukan juga kerjasama antar negara dalam mencegah dan memberantas kejahatan khususnya yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat trans-nasional. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi Ill serta Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati. Kriminalitas dewasa ini telah berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan tehnologi sehingga tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, para pelaku kriminalitas dapat bergerak dari satu tempat ketempat lain dalam waktu yang sangat singkat pergerakan kriminalitas inipun dibarengi dengan berkembangnya modus operandi sehingga para pelaku kriminalitas dapat melakukan aksinya dari tempat yang jauh demikian pula dengan perkembangan tehnologi yang ada, hasil kejahatan tidak lagi ditempatkan dilobby dimana kejahatan dilakukan tetapi dapat 206 ditempatkan diberbagai negara. sehingga pada akhirnya kriminalitas tidak mengenal batasan ruang dan tidak lagi bersifat regional atau nasional tetapi bersifat transnasional. Menyadari hal tersebut banyak negara telah menyetujui convention gain transnasional organized prize di Palermo Italia pada tahun 2000, confrensi tersebut dimungkinkan kerjasama antar negara salah satunya adalah melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Berdasarkan hat tersebut kami Fraksi POI Perjuangan DPR RI menyampaikan sambutan baik dan hangat terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, setelah berdiskusi dalam persidangan akhirnya kami menyetujui rancangan undang-undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana untuk disahkan menjadi undang-undang, untuk itu kami mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Undang-undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan salah satu bentuk kerjasama antar negara dalam mencegah dan mengungkap kejahatan hingga undang- undang nantinya akan menjadi undang-undang payung yang akan menjadi panduan bagi pelaksanaan kerjasama Negara Indonesia dengan Negara lain. Oleh karena itu substansi undang-undang ini harus menjadi pedoman dalam melaksanakan kerjsama. 2. Berkaitan dengan butir satu tersebut sinkronisasi terhadap perundang-undagngan lainnya yang bersifat formil masih harus tetap diperhatikan karena tidaklah mustahil akan terdapat kekurangan-kekurangn pada waktu diimplementasikan sehingga diperlukan dikresi yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 3. Rancangan undang-undang ini pada akhirnya harus benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap warga Negara Indonesia serta kedaulatan hukum Negara republik lndonsesia kita semua harus mewaspadai agar undangundang ini kelak tidak menjadikan Indonesia sebagai Negara yang tidak memiliki kedaulatan hukum serta menimbulkan kerugian bagi pihak Negara RI serta menguntungkan Negara-negara lain. Demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan atas RUU tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masalah Pidana. Pada kesempatan ini fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan dan para anggota Komisi III, Menteri Hukum dan HAM, Ketua PPATK beserta jajarannya. Semoga undangundang ini dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan tujuan serta fungsi yang di emban. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta 24 Januari 2006. Merdeka! Saya langsung menyerahkan ini Pak. KETUA RAPAT: Boleh saya terima dengan senang hati kalau Mba Nadrah yang menyerahkan terima kasih dari PDI-P selanjutnya saya persilahkan dari fraksi partai persatuan pembangunan, silahkan pak. 207 H. MAIYASYAK JOHAN, SH, MH (F-PPP): Assalamualaikum Wr.Wb, terima kasih saudara pimpinan, saudara pimpinan menteri hokum dan ham serta jajarannya serta teman-teman anggota DPR yang terhormat pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas rancangan undang-undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana Bismillahirahmanirrahim Assalamuallaikum wr.wb Yang terhormat pimpinan panja, yang terhormat menteri hukum dan perundang-undangan RI, yang terhormat rekan-rekan panja yang terhormat anggota komisi 3 dan para hadirin yang berbahagia. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya atas limpahan rahmat dan karunianya pada malam hari ini kita telah dapat menyelesaikan pembahasan tingkat pertama atas rancangan undang-undang tentang bantuan timbal batik dalam masalah pidana sesuai dengan waktu yang telah direncanakan kemudian salawat dan salam teriring kita sampaikan kepada nadi akhir zaman Muhammad SAW kepada keluarga dan juga para sahabatnya semoga di akhir kelak kita mendapat shafatnya. Hadirin yang sekalian dewasa ini hubungan antar Negara baik yang sifatmya bilateral, regional maupun internasional di segala bidang termasuk didalam nya hubungan kerja sama di bidang hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan oleh Negara manapun di dunia ini. Kerjasama di bidang hukum tran nasional maupun intrenasional telah lama dilakukan oleh semua Negara-negara di dunia, terutama untuk mengatasi berbagai tindak kejahatan yang membahayakan kepentingan nasional dari Negara masing-masing seperti kerjasama hukum untuk menagulangi pencucian uang ,peredaran obat terlarang, dan pelanggaran hak asasi manusia seta lain sebagainya. Dalam konteks ini fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa pembahasan atas rancangan undang-undang bantuan timbal batik dalam masalah pidana ini harus memperkokoh pembangunan hukum nasional dalam arti memperkokoh Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum .Pembentukan rancangan undang-undang ini bukan semata-mata didasarkan atas adanya tekanan dari pihak asing maupun adanya kepentingan sekelompok orang tetapi benar-benar ditujukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam mukadimah undang-undang dasar 1945. Secara substansial rancangan undang-undang ini telah memuat berbagai ketentuan dan prosedur tentang berbagai bentuk bantuan timbal balik yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun Negara peminta yang didasarkan atas kedaulatan Negara masing-masing sedangkan untuk koordinator pelaksananaannya adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang hukum dan perundang-undangn yang dilakukan yang melakukan koordinasi dengan kepolisian RI kejaksaan agung, menteri luar negeri dan instasi terkait lainnya. Besar harapan kami dengan akan disahkannya rancangan undang-undang ini atau akan dibahas pada tingkat selahjutnya akan mendorong upaya penegakan hukum nasional terutama untuk memburu pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri bisa berjalan lebih efektif karena itu ke depan kami berharap pemerintah dapat lebih proaktif 208 untuk melakukan kerjasama bantuan timbal balik masalah pidana dengan berbagai Negara yang dijadikan tempat domisili pelaku pidana bersembunyi.pimpinan dan saudarasaudara sekalian demikianlah pendapat akhir mini fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas rancangan bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini kami sampaikan untuk dibawa ke pembahasan tingkat ke 2 .Terima kasih ilahi taufikwal hidayah. Assalamualaikum wr.wb. Jakarta 24 januari 2006. KETUA RAPAT: Assalamualaikum Wr.Wb, Terima kasih kepada pa Maiyasyak dari farksi partai persatuan pembangunan selanjutnya dari fraksi Partai Demokrat , .. pa ketua engga dikasih. fraksi democrat saya persilahkan Dr. H. ACHMAD FAUZI, SH (F- PD): Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua pimpinan komisi 3 yang kami hormati beserta para anggota menteri hukum dan ham yang kami hormati beserta staff dan ketua PP APK yang kami hormati.Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat yang telah di anugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa menyelesaikan bebas aktif daripada rancangan undangundang RI tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana kami dari fraksi Partai Demokrat yang ada di komisi 3 dengan ini menyatakan bahwa akan kami buatkan secara tertulis menyusul kepada ketua komisi maupun ke menteri Hukum dan HAM dan jajarannya . di samping itu kami dapat menerima apa yang sudah kita musyawarah kan selama ini akhir kata mohon maaf wabillahi taufikwal hidayah. Assalamualaikum wr.wb. KETUA RAPAT: Terima kasih, Fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya saya persilahkan fraksi Partai Amanat Nasional ARBAB PAPROEKA, SH (F-PAN): Pendapat akhir mini fraksi partai nasional dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Assalamualaikum Wr.Wb Saudara pimpinan dan para anggota dewan yang pimpinan komisi 3 dan anggota komisi 3 yang kami hormati saudara menteri hukum dan hak asasi manusia serta jajaran yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ꞏ rahmatnya pada kita semua sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan dan pencerahan untuk menemukan kebenaran serta mendapatkan ridhonya dalam menjalankan amanah rakyat terlebih lagi kita telah diberi kesehatan yang baik dan kesempatan yang berbahagia ini sehingga kita bisa bertemu dan melaksanakan rapat kerja pada malam hari ini. Kerjasama antara 209 Negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan penuntutan dan pemaksaan sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang bersifat lintas Negara atau trans nasional. Kebutuhan untuk adanya landasan hukum ini mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi komunikasi dan informasi yang seolah mengakibatkan hilangnya batas Negara serta mudah dan cepatnya perpindahan orang dan barang dari suatu Negara ke Negara lain. lni membuat perkembangan kejahatan trans nasioanal dan modus operaninya pun semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerjasama antar Negara yang satu dengan Negara yang lain. untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerjasama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum berupa undang-undang yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerjasama dari negara asing.kami menilai proses pembahasan rancangan undang-undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini sudah cukup optimal walau mungkin belum sempurna karena kesermpurnaan itu milik Allah SWT. Oleh karena itu fraksi Partai Amanah Nasional menerima baik atas selesainya proses membahas rancangan undang-undang ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fraksi partai amanah nasional menyetujui rancangan undang-undang tentang bantuan timbal balik masalah pidana ini untuk diajukan kepada pencerahan tingkat 2 pada rapat paripurna dewan untuk disahkan menjadi undang-undang.akhirnya kami atas nama fraksi partai amanah nasional mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat pimpinan dan anggota komisi 3 DPR RI dan kepada yang terhormat saudara Menteri Hukum dan hak asasi manusia kepala PP APK serta jajarannya wabillahi taufikwal hidayah Assalamualaikum wr.wb. KETUA RAPAT: lni kok tambah melorot yang tadi cuma tanpa map, ini tanpa apa-apa. Bukan rupanya saya di ajak sepakat sama dia apa boleh buat saya bilang iyalah apa boleh saya bilang. Berikutnya fraksi kebangkitan bangsa. NURSYAHBANI (F-KB): Saudara pimpinan para anggota komisi 3 yang terhormat saudara menteri hukum dan HAM dan kepala PP ATK yang kami hormati pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kebangkitan bangsa untuk menyatakan pendapat akhir tentang hasil kerja panitia kerja mengenai rancangan undang-undang bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini.fraksi kebangkitan bangsa menganggap bahwa undang-undang tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini merupakan salah satu rancangan undang-undang yang telah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat luas terutama oleh para penegak hukum baik dalam konteks perburuan para tersangka atau terpidana yang berada di luar 210 negeri atau sebaliknya dan dengan demikian undang-undang ini dapat nantinya melengkapi bebagai intrumen hukum yang telah ada dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana khususnya tindak pidana trans nasional organize cranes maupun extra orderanye cranes khususnya tindak pidana korupsi dan termasuk didalamnya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Dengan telah diselesaikannya pembahasan rancangan undang-undang ini fraksi kebangkitan bangsa juga berharap agar kita dapat juga segera meyelesaikan rancangan undang-undang perlindungan saksi dan korban serta rancangan undang-undang kebebasan memperoleh informasi yang sangat instrumental didalam melengkapi ketentuan-ketentuan pidana yang sangat kita butuhkan saat ini. Nah dengan demikian maka fraksi kebangkitan bangsa dapat meyetujui hasil kerja panitia kerja rancangan undang-undang bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini dan menyetujui untuk dilanjutkan pembahasan nya disidang paripurna untuk disahkan. Terima kasih wasalamualaikum wr.wb Walaikum salam, terima kasih kebangkitan bangsa berikutnya dari fraksi partai keadilan Sejahtera MUTTAMMIMUL ULA (F-PKS): Assalamualaikum Wr.Wb. Terima kasih timnya dan Pa Menteri dan jajaran yang saya hormati berkenankan saya menyampaikan,kami menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan akan di ajukannya RUU ini kepada paripurna pertama bahwa RUU BTBMP ya saya singkat kita berharap dengan ini bisa meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal ini para penegak hokum untuk mengatasi maraknya kejahatan yang semakin mentrans nasional yang semakin menstrans nasional baik dalam kasus narkotika terorisen dan terutama kejahatan perbankan dan korupsi yang nyaris memporak- porandakan ekonomi dan keuangan Negara kita. Yang kedua ruu ini yang mudah-mudahan nanti segera dijadikan undang-undang hanyalah satu instrument hukum tapi yang tidak kalah penting adalah semangat para penyelenggara negaranya dan ketiga meskipun ruu ini kita bahas dengan mendalam dan sesempurna mungkin tapi nanti kita harus mencermati dengan sungguh-sungguh didalam praktek dilapangan dan mudah-mudahan pencermatan kita bisa menjadi bahan untuk pemyempurnaan undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini. terakhir dengan berbagai alasan yang sempat kami ucapkan maupun yang tidak kami ucapkan dan segala atas segala jerih payah kita semua terutama para pimpinan sampai pak akil tadi miring-miring pecinya dan pemerintah khususnya kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi kami setuju untuk diteruskan pada tingkat paripurna. Assalamualaikum Wr.Wb KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Tammim berikutnya Fraksi Bintang Pelopor demokrasi saya persilahkan. H. NUR SYAMSI NURLAN, SH (F-BPD): Assalamualaikum Wr.Wb. Pendapat akhir mini fraksi bintang pelopor demokrasi dewan perwakilan rakyat republic Indonesia 211 terhadap rancangan undang-undang tentang bantuan timbale balik dalam masalah pidana dibacakan oleh Nursyamsi Nurlan nomor anggota 603 pimpinan sidang yang terhormat menteri hukum dan ham yang kami hormati serta kepala pp atk para anggota dewan yang saya hormati alhamdulilah sampai juga lah kita pada tahap akhir dari pembicaraan tingkat pertama pembahasan ruu bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang sudah kita bahas dengan pihak pemerintah sejak empat bulan yang lalu fraksi bintang pelopor demokrasi DPR RI berpendapat bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi komunikasi dan informasi mengakibatkan suatu Negara dengan Negara lain seakanakan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barsng dari suatu Negara ke Negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat hal in mengakibatkan pada perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerjasama antar Negara yang satu dengan Negara yang lain. Kerjasama antar Negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan penuntutan dan pemaksaan sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul balik di negera peminta maupun Negara meminta. Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerjasama antar Negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerjasama dari Negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur berapa asses atau prinsip prosedur dan persyaratan permintaan bantuan serta proses acaranya. Berdasarkan uraian tersebut di atas fraksi bintang pelopor demokrasi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan berlindung kepada Allah SWT menerima ruu tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana terdsebut untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat ke 2 unuk ditetapkan tuk menjadi undang-undang demikianlah pendapat mini fraksi perlopor bintangdemokrasi atas perhatian nya diucapkan terima kasih wabillahi taufikwal hidayah. Assalamualaikum wr.wb. KETUA RAPAT: Terima kasih Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, selanjutnya Partai Damai Sejahtera. Premmemori PBR, saya persilahkan Fraksi Partai Damai Sejahtera S.T. DRS. JANSEN HUTASOIT, SE, MM (F-PDS): Pendapat akhir mini fraksi partai damai sejahtera dewan perwakilan rakyat terhadap rancangan undang-undang tentang timbal balik masalah pidana disampaikan oleh Ors. Jansen SE, MM A-410. Salam Damai Sejahtera. Syalom! Yang terhormat pimpinan Komisi Ill, Angota Komisi Ill DPR RI. Yang tehormat Menteri Hukum dan HAM dan Kepala PPATK, peserta rapat yang saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama marilah kita bersamasama menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan 212 Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan karunianya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rapat Komisi III dewan perawakilan rakyat untuk mendengar pendapat fraksi-fraksi dengan terhadap RUU Timbal Balik Masalah Pidana. Menangapi penyampaian memgenai rancangan undang-undang tentang timbal balik masalah pidana bersama rancangan penjelasasnnya, maka Fraksi Partai Damai Sejahtera DPR RI berpendapat sebagai berikut: 1. kepastian hukum modal dasar pembangunan nasional sejalan dengan pembukaan UUD 45 maka Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berlandasan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman damai dan sejahtera serta ikut seta aktif memelihara perdamaian dunia untuk mencapai tujuan tersebut diatas pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan deskratif baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Pemberantasan tindak pedana di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena; 1) masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar diseluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan Negara lain 2) dengan karateristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa lndonseia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana yang bersifat intenasional. 3) konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan ber Negara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga Negara indonesia maupun yang dilakukan oleh warga Negara asing. 2. Kejahatan masalah pidana yang bersifat internasioanl merupakan kejahatan yang terorganisasi sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan berkerjasama memelihara keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia pemberantasan tidak tindak pidana di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah social budaya ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberatasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangsa dan terdakwa. Pimpinan Komisi III DPR RI peserta rapat yang saya hormati kedua transparansi dan saksi hukum sangsi hukum sadar atau tidak fraksi partai damai sejahtera menilai bahwa kondisi krisis ekonomi yang kita hadapi dewasa ini terjadi karena factor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang rendah oleh karena itu upaya 213 untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus dibarengi dengan penataan system dan struktur yang lebih transparan dan credible. perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya system keuangan termasuk system perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar Negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya keadaan ini mempunyai dampak positif juga membawa dampak negatife bagi kehidupan masyarkat yaitu dengan semakin meningkatnya kejahatan timbal balik tindak pidana yang berskala nasioanal maupun internasional dengan memanfaatkan system keuangan termasuk system perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul daflla hasil tindak pidana manilanring. Estitensi satuan tersebut di landaskan kepada prinsip transparansi dan accountanbilitas publik dan atau prinsip pembatasan waktu efektif sehingga dapat segera dihindarkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh satuan dimaksud. Pimpinan Komisi III dan peserta rapat yang saya hormati harapan masyarakat dengan adanya undang-undang ini akan sangat berguna sebagai sebuah mekanisme kontrol sosial masyarakat yang lebih terbuka kepada pemerintah dalam masalah kejahatan timbal balik masalah pidana. Fungsi kontrol sosial masyarakat tersebut jika di fasilitasi dengan baik akan sangat membantu pemerintah untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat di masa yang akan datang. Sejalan dengan pemikiran tersebut maka fraksi Partai Damai Sejahtera DPR-RI menyatakan menyetujui dan mendukung penuh drap rancangan undang-undang yang telah dibahas oleh anggota panja dikomisi 3 agar segera disahkan menjadi undang-undang dan semoga undangundang tersebut akan bermanfaat sepenuhnya bagi seluruh rakyat dan Negara kesatuan republik Indonesia demikian pendapat dan sifa fraksi Partai Damai Sejahtera DPR RI ini kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi kita semua damai negeri ku sejatera bangsa ku sekian terima kasih KETUA RAPAT: Terima kasih fraksi Partai Damai Sejahtera dan semuanya fraksi-fraksi yang telah menyampaikan persetujuannya melalui juru bicara masing-masing dan terhadap rancangan undang-undang untuk dilanjutkan pengesahannya atau pembicaraan pada tingkat 2 dan insya allah yang paripurnanya akan kita rencanakan pada tanggal 7 februari 2006 tentu juga akan disampaikan pandangan fraksi-fraksi yang lebih lengkap dan lebih panjang yang tentu warna map-nya tidak berbeda-beda lagi besok di paripurna.untuk lebih mengukuhkan dan mempertegas persetujuan yang telah diberikan oleh fraksi-fraksi tadi wakil dari fraksi-fraksi marilah kita menanda tangani drap rancangan undang-undang tentang bantuan timbal balik pidana dari fraksi-fraksi saya persilahkan wakil-wakilnya,setelah itu nanti di ikuti oleh Menteri Hukum dan HAM dan pimpinan komisi saya persilahkan dari Golkar siapa mewakili dari PDIP dari halaman depan semua halaman di paraf kecuali halaman terakhir tanda tangan di paraf aja dipinggir kiri atau kanan masing-masing halaman 214 KETUA RAPAT: Jadi kita telah memberikan persetujuan dan menandatangani undang-undang dan untuk persetujuan itu saya mengetok palu satu kali. (KETOK PALU 1 KALI) Udah tanda tangan kan klo belum tanda tangan nanti ga boleh di ketuk. Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta anggota komisi 3 yang terhormat acara selanjutnya adalah mendengar kan sambutan pemerintah dan untuk itu kami persilahkan Saudara Menteri Kehakiman yang mewakili. PEMERINTAH: Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Pimpinan, lbu-ibu, Bapak-bapak Para Anggota Komisi Ill Dewan Perwakilan Rakyat PR, Kepala PPATK, Hakim Agung, Saudara yang mewakili Menteri Agama Yang Terhormat. Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME atas Rahmat dan Hidayah-Nya karena kami baru saja mendengar pernyataan fraksi-fraksi atas penyelesaian pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada Pembicaraan Tingkat I untuk diteruskan dalam Pembicaraan Tingkat II guna mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Kita semua mengharapkan semoga RUU tersebut disetujui dalam rapat Paripurna DPR dan selanjutnya disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Keberadaan undang-undang tersebut sangat penting sebagai dasar hukum bagi Pemerintah dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara. Pimpinan, lbu-ibu, Bapak-bapak Para Anggota Komisi Ill DPR Yang Terhormat. Salah satu hal yang sangat mengesankan selama proses pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini ialah berbagai pemikiran yang positif dan konstruktif yang berasal dari fraksi-fraksi, mendapat respon secara objektif sehingga dapat ditemukan pemikiran yang terbaik, yang kemudian disepakati menjadi keputusan bersama. Jika dalam proses pembahasan ditemukan pemikiran yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat khususnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kerja sama dalam bantuan timbal balik dalam masalah pidana, fraksi-fraksi dan Pemerintah selalu membuka diri untuk menyerap aspirasi yang berkembang tersebut. Hal ini tercermin dalam setiap pembahasan RUU ini baik bersifat redaksional maupun bersifat substansial yang pada akhirnya substansi RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana semakin tajam dan berkualitas baik dilihat segi yuridis, sosiologis, fisolofis, maupun nilai-nilai universal yang diakui oleh dunia internasional. 215 Bapak Pimpinan, lbu-ibu, Para Anggota Komisi Ill DPR Yang Terhormat. Pada akhirnya kami mewakili Presiden menyetujui serta menyambut baik dan menyampaikan penghargaan atas diselesaikannya pembahasan RUU ini pada Pembicaraan Tingkat I. melalui kesempatan ini pula perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Para Anggota Komisi Ill, Panitia Kerja, dan Tim Perumus yang penuh dedikasi dan kerja keras menyelesaikan pembahasan RUU ini. Atas segala perhatian Pimpinan dan Para Anggota Komisi Ill, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih kepada Pemerintah. Dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara yang pertama, bukan rapat kerjanya, karena masih ada acara yang kedua yang berkenaan dengan timbal balik masalah pidana. Dan mudah-mudahan, lnsya Allah tanggal 7 Februari 2006 dapat kita paripurnakan dan mendapat persetujuan di Paripurna tanpa hambatan yang berarti. E. Petitum DPR RI Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 44, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana 216 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis serta keterangan tertulis tambahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon Pemohon menguji ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979, serta Pasal 1 angka 10 UU 1/2006. Berikut ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam UU 1/1979: Pasal 21: ”Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta.” Pasal 22 ayat (2): “Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden. Pasal 23: ”Jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang 217 ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.” Pasal 24: “Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi berserta suratsurat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.” Pasal 33 ayat (2): “Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut.” Pasal 35 ayat (2) huruf b: (2) Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal : ... b. diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3); Pasal 36 ayat (1): ”Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan.” Pasal 36 ayat (3): “Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta 218 keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup”. Pasal 36 ayat (4): ”Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik.” Pasal 38: ”Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Menteri Kehakiman segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.” Pasal 39 ayat (1): “Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan pertimbangannya.” Pasal 39 ayat (2): “Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1)” Pasal 39 ayat (3): “Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.” Pasal 39 ayat (4): “Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.” Pasal 39 ayat (5): “Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta.” 219 Pasal 40 ayat (1): “Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.” Pasal 44: ”Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.” Pasal 1 Angka 10 UU No 1 Tahun 2006: ”Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.” Sedangkan ketentuan pasal yang diuji dalam UU 1/2006 adalah sebagai berikut: Pasal 1 Angka 10 ”Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.” Pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Adapun pokok-pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut: 1. Pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: - Bahwa urusan ekstradisi dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (selanjutnya disingkat MLA) bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan sehingga para pihak yang terlibat merupakan penegak hukum yang memiliki kepentingan yang nyata dalam penanganan perkara (Kejaksaan melalui Jaksa Agung dan jaksa). Pelaksanaan Otoritas Pusat/Otoritas Pusat oleh Menteri Kehakiman maupun Menteri Hukum dan HAM menghilangkan independensi kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan dalam pelaksanaan ekstradisi dan MLA. - Pelaksanaan Otoritas Pusat oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Hukum dan HAM melampaui wewenang karena selain sejak tahun 1960 220 dipisahkannya Kejaksaan dan Departemen Kehakiman sehingga keduanya tidak lagi berwenang bertindak selaku pelaksana Otoritas Pusat dan juga bukan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan Otoritas Pusat juga tidak sejalan dengan Pasal 30A UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU 11/2021) yang memberi wewenang kepada Kejaksaan RI sebagai Otoritas Pusat dalam pelaksanaan pemulihan aset di bidang pidana sebagai bagian urusan dari MLA. - Menteri Kehakiman dan Menteri Hukum dan HAM sama sekali tidak memiliki kepentingan karena pelaksanaan ekstradisi dan MLA merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan. Sehingga pelaksanaan Otoritas Pusat oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Hukum dan HAM merupakan bentuk pembagian kekuasaan yang tidak terukur sehingga dapat disalahgunakan atau berpotensi terjadinya kesewenang- wenangan. - Pelaksanaan Otoritas Pusat oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Hukum dan HAM merupakan bentuk intervensi terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana in casu penuntutan yang seharusnya dilaksanakan secara bebas dan merdeka. - Pelaksanaan Otoritas Pusat oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Hukum dan HAM menghambat proses peradilan dengan menambah masa waktu pemeriksaan administrasi yang panjang dalam pelaksanaan esktradisi dan MLA yang secara langsung mengakibatkan tujuan sistem peradilan pidana untuk memberikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi terhambat bahkan tidak tercapai/terwujud. 2. Pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945: - Bahwa secara konstitusional setiap menteri diamanatkan untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Artinya, urusan tertentu tersebut harus jelas dan memiliki batasan pemisahan kekuasaan apabila secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi. Kedudukan Menteri dalam pemerintahan adalah mengurusi urusan pemerintahan non pro justitia. In casu, nomenklatur Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 sudah tidak diatur karena telah dipecah menjadi 3 221 kementerian in casu Menteri/Kementerian hukum, Menteri/Kementerian HAM, dan Menteri/Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 3. Pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945: - Bahwa urusan ekstradisi dan MLA merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan sehingga para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kedua tindakan dimaksud merupakan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang hanya menyebutkan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni pelaksanaan putusan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 maupun Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006. 4. Pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: - Bahwa pelaksanaan Otoritas Pusat dalam urusan ekstradisi dan urusan MLA oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum karena saat ini nomenklatur Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 tidak diatur karena telah dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian. Selain itu, pelaksanaan Otoritas Pusat oleh Menteri Hukum dan HAM dalam urusan MLA juga tidak sejalan dengan Pasal 30A UU 11/2021 yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan sebagai Otoritas Pusat dalam pelakanaan pemulihan aset di bidang pidana sebagai bagian urusan MLA, yang sekaligus merupakan bentuk ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan MLA terkait pemulihan aset. Pelaksanaan Otoritas Pusat dalam urusan ekstradisi dan urusan MLA oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 dapat mengakibatkan tujuan sistem peradilan pidana untuk memberikan keadilan dan pelindungan hak asasi manusia menjadi terhambat bahkan tidak tercapai/terwujud karena panjangnya administrasi dan dilaksanakan oleh lembaga yang tidak melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 222 5. Pasal-pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: - Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban negara pada hak asasi manusia dimaksud meliputi to respect (kewajiban negara untuk menahan diri kecuali atas dasar yang sah), to protect (kewajiban negara untuk melindungi hak terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara dan non-negara), dan to fulfill (kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis) untuk hak asasi warga negaranya. Pelaksanaan Otoritas Pusat dalam urusan ekstradisi dan urusan MLA oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 menghambat pemenuhan, penegakan dan pelindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terpidana dan korban yang sekaligus juga merupakan suatu ketidakadilan sebagaimana asas justice delayed is justice denied. Seharusnya pemenuhan, penegakan dan pelindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terpidana dan korban dalam pelaksanaan ekstradisi dan MLA dilakukan secara efektif dan efisien oleh negara melalui pengaturan Otoritas Pusat kepada lembaga yang berkompeten dan melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. In casu, Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman. 6. Kedudukan Otoritas Pusat yang diberikan kepada Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam pasal-pasal a quo, dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 sebagai Otoritas Pusat dalam urusan ekstradisi dan urusan MLA secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. - Bahwa pelaksanaan Otoritas Pusat oleh Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 secara faktual mengakibatkan aset atau barang bukti khususnya aset atau barang bukti digital yang bernilai ekonomi dan hendak diamankan/dijadikan pengganti restitusi, yang berada di negara lain berpotensi dihilangkan/dikaburkan, sehingga hak korban (seperti restitusi, ganti kerugian, dan sebagainya) tidak dapat dipenuhi. 223 II. Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pemohon Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 2 Tahun 2021), menyatakan bahwa Para Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, serta Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 Mahkamah Konstitusi telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal a quo pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI. Dalam kedudukannya sebagai Para 224 Pemohon yang menjalankan pekerjaannya sebagai jaksa, terkait dengan dalil yang dimohonkan, Para Pemohon I-V tidak menerima perintah untuk mewakili Jaksa Agung atau Kejaksaan RI secara institusional. Para Pemohon (Pemohon I-V) mendalilkan memiliki hak memajukan diri untuk membangun masyarakat tempat tinggal atau bekerja (Pasal 28C ayat (2)); berhak atas kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesi (Pasal 28D ayat (1)); memberikan pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa (Pasal 28I ayat (4); berhak mengambil bagian dalam diskusi publik terkait hukum, administrasi peradilan dan pemajuan dan perlindungan HAM, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pemohon I sering mendapatkan tugas mengurus permintaan ekstradisi dari dan kepada Pemerintah Indonesia (incoming dan outgoing). Pemohon I dalam memfasilitasi satker penanganan perkara TP Khusus untuk mengidentifikasi barang bukti menggunakan kerja sama informal, dengan alasan jika permintaan tersebut dilakukan melalui mekanisme MLA tidak akan mencukupi waktu penahanan penanganan perkara. Pemohon I kerap mengalami hambatan dan kendala berupa durasi waktu pemprosesan permintaan bantuan hukum timbal balik. Proses penyelesaian perkara sulit tercapai dengan durasi pemrosesan permintaan bantuan timbal balik (sebagaimana diatur Permenkumham No. 12 Tahun 2022). Hal ini dikarenakan Penyidik maupun Penuntut Umum telah melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka/terdakwa, sehingga berpacu dengan batas waktu penahanan maupun jangka waktu penyelesaian perkara. Pemohon II terhitung sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 29 Agustus 2024 ditugaskan sebagai JPU di KPK (menangani perkara tipikor dan pencucian uang lintas negara serta kerjasama internasional) baik incoming dan outgoing. b. Bahwa menurut Pemohon I dan II, dengan penalaran yang wajar, Pemohon I dan II akan dirugikan saat ditugaskan kembali untuk mengurusi urusan yang terkait ekstradisi dan MLA atau Para Pemohon mengalami kerugian secara langsung atas kendala dan hambatan yang ditimbulkan ketentuan a quo yang pada pokoknya memberikan kedudukan Otoritas Pusat kepada Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 225 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 karena kondisi aktual saat ini menunjukkan kementerian ini sudah terpecah menjadi 3 kementerian (Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) c. Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan Jaksa Fungsional dan beberapa kali menjabat dalam jabatan manajerial/struktural merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya karena tindakan ekstradisi maupun MLA merupakan opsi yang jarang dipilih karena mekanisme administrasi yang panjang yang melibatkan Kemenkumham yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses penuntutan. Hal ini memaksa Para Pemohon untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung agar menggunakan mekanisme informal dalam rangka penahanan tersangka/terdakwa yang berada di luar negeri atau pengamanan barang bukti/aset tindak pidana di luar negeri. Dengan terpecahnya Kemenkumham menjadi 3 kementerian, para jaksa dipaksa menggunakan mekanisme informal dalam pelaksanaan ekstradisi dan MLA, hasil pemeriksaan/asesmen Menkumham dinilai tidak admissible, serta melanggar independensi para jaksa dalam pelaksanaan ekstradisi dan MLA. Terhadap pelaksanaan ekstradisi dan MLA yang notabene tidak termasuk pelaksanaan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena melakukan penghimpunan, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta analisis perencanaan program kerja, meleset jauh dari apa yang terlaksana dalam praktiknya. d. Pemohon VI pernah diminta menjadi saksi tindak pidana perdagangan orang/perbudakan, memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), serta hak asasi termasuk hak atas harga benda yang di bawah kekuasaannya dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi oleh negara/pemerintah (Ps 28I ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1)). Bahwa Pemohon VI mendalilkan kerugian konstitusionalnya terjadi akibat yang bersangkutan tidak jadi bersaksi karena penuntutan atas nama Kwei Sunn Liw, Chyi Ming Liw dan Yi Yuan telah dicabut atas dasar nolle prosequie (ketidakhadiran pelapor/korban) karena lambatnya birokrasi yang menyebabkan surat permintaan dari Pemerintah Australia baru 226 diterima oleh Kejaksaan Agung 2 (dua) bulan setelah permohonan diterbitkan oleh Otoritas Pusat Australia. Akibatnya, Pemohon VI tidak mendapatkan hak berupa gaji atau restitusi sebagai korban. 4. Terhadap legal standing Para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan jawaban sebagai berikut: a. Legal standing Pemohon I sampai dengan Pemohon V: 1) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI. Dalam kedudukannya sebagai Pemohon yang menjalankan pekerjaannya sebagai jaksa terkait dengan dalil yang dimohonkan, para Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak memiliki perintah atau penugasan untuk mewakili Jaksa Agung atau Kejaksaan RI secara institusional sebagai Pemohon. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan bahwa "Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan”. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut merupakan landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan (een en ondeelbarheids). Gerak langkah jaksa tidak dapat dilaksanakan secara mandiri, sehingga harus memperoleh izin tertulis dari Jaksa Agung terutama dalam pengujian Undang- Undang yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Agung. 2) Bahwa selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V saat ini masih berprofesi sebagai Jaksa aktif yang oleh karenanya harus tunduk dan patuh terhadap aturan di organisasi Lembaga Kejaksaan dan wajib tunduk terhadap Kode Perilaku Jaksa dalam menjalankan profesinya sebagai jaksa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya. Dalam kedudukan tersebut, apabila seorang pegawai melakukan tindakan atau bertindak yang menyangkut atau berkaitan dengan organisasi lembaganya atau menyangkut kepentingan organisasi lembaganya harus tetap dilakukan berdasarkan prosedur 227 organisasi dalam lingkungan pegawai pemerintah, serta Kode Perilaku Jaksa yang mengikat bagi Pemohon I sampai dengan Pemohon. 3) Dalam perkara aquo, Para Pemohon yang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang a quo merupakan tindakan hukum yang sepatutnya telah diketahui dan mendapatkan izin dari pimpinan organisasi Kejaksaan agar tindakan Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan, khususnya berkaitan dengan pengajuan terhadap undang-undang aquo yang berkenaan dengan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai instansi Pemerintah dalam melaksanakan undang-undang. Meskipun Para Pemohon dalam permohonannya telah menyatakan tidak memerlukan izin dalam mengajukan permohonan aquo, namun para Pemohon tetap terikat dengan ketentuan ASN yang mengharuskan Para Pemohon menjalankan nilai dasar ASN terutama menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara baik di dalam maupun di luar kedinasan. 4) Dalam hal Pemohon I sampai dengan Pemohon V memperoleh izin tertulis mewakili Jaksa Agung, maka Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V seharusnya tidak dapat mengajukan permohonan sebagai perseorangan yang mewakili kelembagaan, dalam hal ini institusi kejaksaan (vide Bukti PK-1, Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 PMK 2/2021). Kewenangan Otoritas Pusat adalah kewenangan lembaga dalam menjalankan perintah undang-undang sehingga dalam hal kewenangan lembaga, maka yang menjadi subyek adalah lembaga bukan perorangan. Bahwa karena permohonan terkait dengan kewenangan Otoritas Pusat dalam urusan ekstradisi dan urusan MLA, maka tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V atas berlakunya undang-undang a quo, sehingga adalah tidak tepat apabila Pemohon I sampai dengan Pemohon V mengajukan judicial review atas perkara aquo. 5) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 terkait dengan permohonan aquo khususnya mengenai kewenangan 228 Kementerian Hukum sebagai Otoritas Pusat dalam urusan Ekstradisi dan urusan MLA pada ketentuan norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 serta ketentuan norma Pasal 1 angka 10 UU 1/2006, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: - Terhadap dalil permohonan Pemohon I “sering mendapatkan tugas mengurus permintaan ekstradisi incoming dan outgoing” (vide Bukti PK-2, permohonan Pemohon angka 6.1 hal 12): Bahwa Pemohon I menyatakan bahwa sering mendapatkan tugas mengurus permintaan ekstradisi, sedangkan uraian dalil permohonan Pemohon I memuat tugas terkait dengan mekanisme di bidang MLA. Terhadap hal tersebut, Pemohon telah keliru dalam memahami perbedaan antara mekanisme ekstradisi dengan MLA. Terkait pelaksanaan ekstradisi, dapat Pemerintah sampaikan bahwa berdasarkan database otoritas pusat Kementerian Hukum, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak ada permintaan ekstradisi dari Kejaksaan sehingga semakin tidak dapat dibuktikan adanya hak konstitusional yang terlanggar dalam pelaksanaan mekanisme ekstradisi. Oleh karenanya, tidak ada kausilitas yang jelas antara pelaksanaan tugas dengan argumentasi Pemohon I sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara dalil permohonan Pemohon I dengan kerugian yang terjadi atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar akan terjadi. - Terhadap dalil permohonan Pemohon II bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dilanggar karena Pemohon II tidak sedang menangani kasus atau tidak mengajukan permohonan MLA. Sehingga tidak secara tegas dan jelas adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara dalil permohonan Pemohon dengan kerugian yang terjadi atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar akan terjadi. 229 - Terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II “mengalami kerugian secara langsung atas kendala dan hambatan yang ditimbulkan terhadap ketentuan a quo yang pada pokoknya memberikan kedududukan “Otoritas Pusat” kepada Kementerian Kehakiman (in casu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan)”, terhadap hal ini dapat Pemerintah sampaikan bahwa pada Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual. Bahwa adanya pengurusan ekstradisi dan MLA masih terus dapat terlaksana sesuai dengan yang telah diatur dalam UU a quo. Selain itu, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, Kementerian Hukum adalah sebagaimana yang dimaksud dalam UU a quo dan masih sebagai Otoritas Pusat sehingga kekosongan hukum dalam proses ekstradisi dan MLA tidak akan terjadi (vide Bukti PK-3, Pasal 18 dan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum). - Terhadap dalil Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V yang menyatakan bahwa “dalam melakukan penuntutan karena terdapat mekanisme administrasi yang panjang yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM yang notabene tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses penuntutan” dan “para jaksa dipaksa menggunakan mekanisme informal dalam pelaksanaan ekstradisi dan MLA, hasil pemeriksaan/asesmen Menteri Hukum dan HAM yang tidak admissible, serta terlanggarnya independensi para jaksa dalam pelaksanaan esktradisi dan MLA karena melibatkan Kementerian Kehakiman dan HAM” dapat Pemerintah sampaikan bahwa dalam praktik, pelaksanaan MLA dapat dilakukan lebih cepat dari SOP dalam hal permohonan telah lengkap baik dari sisi dokumen maupun substansi. Tidak ada unsur keterpaksaan bagi Jaksa untuk menggunakan mekanisme informal. Hal ini menunjukkan argumentasi Pemohon tidak secara tegas dan jelas menggambarkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara dalil permohonan Pemohon dengan kerugian yang terjadi 230 atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar akan terjadi. Selain itu, Pemohon III dan IV saat ini juga tidak melaksanakan fungsi sebagai jaksa penyidik maupun penuntut, melainkan melaksanakan fungsi kesekretariatan, sehingga tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap MLA dan ekstradisi. - Bahwa ketentuan a quo tidak melanggar hak konstitusional Pemohon I-V sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Pemohon I-V tetap memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat (vide Bukti PK-4, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945) karena tetap diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dan memajukan diri sebagai jaksa; 2) Pemohon I-V tetap berhak atas kepastian hukum yang adil (vide Bukti PK-5, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) karena pengaturan MLA dan ekstradisi dalam UU aquo justru telah memberikan dukungan kepastian hukum yang adil kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa, untuk menjembatani perbedaan sistem hukum dalam kerja sama penegakan hukum lintas negara; dan 3) Pemohon I-V tetap memiliki hak konstitusional untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa (vide Bukti PK-6, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945) karena dengan adanya UU a quo kewajiban Pemerintah untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi HAM khususnya dalam bidang penegakan hukum mendapat panduan yang jelas, terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai jaksa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon telah sangat jelas melakukan tindakan hukum judicial review di MK yang tidak melalui prosedur organisasi dan melakukan tindakan hukum yang tidak sah. Lebih lanjut, Para Pemohon juga tidak mempunyai dasar yang jelas 231 untuk menunjukkan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa. Fakta-fakta yang disampaikan oleh Para Pemohon hanya sebatas asumsi untuk menunjukkan potensi kerugian. Oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon, menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum/legal standing, sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankeliijk verklaard). b. Legal standing Pemohon VI 1) Atas kerugian Pemohon VI, merupakan permasalahan teknis dan administratif dalam pelaksanaan UU 1/2006 bukan terkait dengan hak konstitusional yang dilanggar dengan adanya pasal aquo. Bahwa adalah tidak tepat apabila Pemohon VI mendalilkan adanya kerugian konstitusional yang diderita, oleh karena lambatnya penelitian permintaan MLA oleh Menteri Hukum dan HAM yang menyebabkan dicabutnya penuntutan atas nama Kwei Sunn Liw, Chyi Ming Liw dan Yi Yuan. Bahwa menurut Pemerintah, dalil tersebut tidak tepat karena pembatalan penuntutan tersebut diakibatkan karena adanya kesulitan dalam menghubungi Pemohon VI, baik melalui pesan teks maupun telepon, sebagaimana disampaikan oleh AGD Australia melalui email pada tanggal 1 Februari 2022. Pada email tersebut, AGD Australia menginformasikan bahwa Pemohon VI menyatakan enggan untuk terus terlibat dalam penuntutan karena sejumlah keadaan pribadi yang mendesak (significant personal circumstances) (vide Bukti PK-7). Hal inilah yang menyebabkan proses pemenuhan MLA menjadi terhambat. 2) Selanjutnya, dalil Pemohon VI yang menyatakan tidak mendapatkan hak berupa gaji ataupun restitusi sebagai korban disebabkan lambatnya penelitian dalam permohonan MLA oleh Menteri Hukum dan HAM adalah tidak tepat. Terhadap dalil tersebut, menurut Pemerintah, permohonan MLA dari pihak AGD Australia tidak menyatakan bahwa dengan memberikan kesaksian, Pemohon VI akan memperoleh restitusi. Tidak ada jaminan dari AGD Australia bahwa kesaksian Pemohon VI akan berdampak pada pemberian restitusi. 232 3) Lebih lanjut, meskipun surat AGD Australia tertanggal 17 November 2021, Kementerian Hukum dan HAM baru memperoleh surat tersebut pada tanggal 20 Desember 2021 melalui email dari Brianna Riches - AGD Australia kepada Case Officer di Kemenkumham (vide bukti PK- 8). Kementerian Hukum dan HAM telah menindaklanjuti permohonan MLA AGD Australia secara formal kepada Jaksa Agung pada tanggal 21 Januari 2022. Selain itu, komunikasi informal antara Kementerian Hukum dan HAM dengan pihak AGD Australia dan pihak Kejaksaan Agung RI telah dilaksanakan sejak diterimanya permohonan MLA dari AGD Australia. 4) Bahwa beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pemohon VI, merupakan argumentasi yang kabur dan tidak secara jelas dapat menggambarkan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara dalil permohonan Pemohon VI dengan konstitusionalitas norma UU aquo, serta tidak terdapat kerugian konstitusonal Pemohon VI yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyimpulkan bahwa Pemohon (I sampai dengan VI) tidak dapat menjelaskan kerugian langsung secara konstitusional yang dialaminya karena: a. Bahwa subyek dalam kewenangan adalah lembaga dan bukan Perorangan apalagi mengatasnamakan jaksa yang seharusnya hadir sebagai Lembaga. b. Bahwa dalam setiap penjelasan legal standing Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak dapat menunjukkan hubungan kausalitas kerugian antara Pemohon sebagai perorangan WNI dengan kewenangan Otoritas Pusat dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik secara langsung yang diatur dalam UU 1/1979 dan UU 1/2006. Dari segi perkara dan keterkaitan perkara dalam teknis pelaksanaan Otoritas Pusat tersebut, para Pemohon lebih menunjukkan tugas yang dilaksanakan dan potensi hambatan yang tidak dapat ditunjukkan data dan fakta yang dialami para Pemohon. Sehingga apa yang dialami oleh para Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional melainkan hanya dalam tataran 233 impelementasi norma. Terhadap hal tersebut bukan ranah hakim MK untuk memutus perkara a quo. c. Bahwa Pemohon I-VI secara potensial tidak memiliki kerugian konstitusional berdasarkan penalaran yang wajar karena: - Pemohon I-V adalah jaksa yang tidak mengajukan proses permohonan ekstradisi dan MLA, sehingga tidak ada kerugian potensial seperti potensi penolakan akibat dari pelaksanaan ekstradisi atau MLA. Lebih lanjut, kerugian potensial bahwa Pemohon I-V dipaksa menggunakan jalur informal dalam rangka penuntutan dan penyelesaian perkara, tidak dapat dibuktikan sehingga dalil Pemohon adalah kabur. - Pemohon VI mendalilkan akan mendapatkan restitusi, tetapi dari dalil yang disampaikan tidak terdapat mekanisme atau janji yang diberikan oleh Australia terkait dengan restitusi. Hubungan dengan permintaan Australia hanya terkait dengan menjadi saksi. Berdasarkan alasan di atas, tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian Para Pemohon dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi serta tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari Para Pemohon, maka adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun jika Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya. III. Keterangan Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon 1. Penjelasan Umum Sebelum memberikan penjelasan terhadap pokok perkara yang dimohonkan, izinkanlah Pemerintah menyampaikan penjelasan umum terhadap materi yang dimohonkan sebagai berikut: Sejarah Singkat Pembentukan Otoritas Pusat dan Kewenangannya Otoritas Pusat merupakan entitas administratif yang dibentuk dan memiliki kewenangan sebagaimana dimandatkan dalam berbagai konvensi internasional terkait penegakan hukum, yang diratifikasi oleh Indonesia, utamanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations Convention against 234 Transnational Organized Crime-UNTOC) yang diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 5 tahun 2009, Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, serta perjanjian-perjanjian bilateral Indonesia dan negara mitra mengenai kerja sama bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters-MLA) dan ekstradisi. Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menjelaskan bahwa: “A central authority is an administrative entity and as such can be created simply by placing it into the organizational chart of whatever Government agency or department is responsible for international assistance and justice matters....” Lebih lanjut, berdasarkan Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters UNODC tahun 2004, pembentukan suatu Otoritas Pusat merupakan langkah penting dalam kerja sama ekstradisi dan MLA. Manual tersebut menyebutkan bahwa tiap negara seyogyanya memutuskan kementerian atau badan yang tepat untuk melaksanakan fungsi tersebut. Otoritas Pusat yang dibentuk tidak harus memiliki tanggung jawab dalam hal pelaksanaan atau penyusunan permintaan MLA dan/atau Ekstradisi: “....The implementation of the obligation to designate a central authority, which will be responsible for receiving and transmitting requests is central to the effective operation of the treaty. Each country should decide the appropriate ministry or agency for this function. The authority chosen need not be responsible for the execution or creation of the requests.” Selain yang diatur dalam Manual dan Revised Manuals dimaksud, konvensi internasional yang dibentuk PBB seperti UNCAC dan UNTOC, tidak mengatur dan menentukan instansi/lembaga mana yang dapat menjadi otoritas pusat. UNCAC dan UNTOC hanya menyebutkan bahwa: a. Negara pihak wajib menunjuk otoritas pusat yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menerima permintaan MLA atau mengeksekusinya atau menyampaikannya kepada otoritas yang berwenang (competent authorities) untuk dieksekusi. 235 b. Otoritas Pusat wajib menjamin eksekusi atau penyampaian permintaan secara cepat dan tepat (“speedy and proper”). c. Otoritas Pusat wajib mendorong eksekusi permintaan oleh otoritas berwenang secara cepat dan tepat ketika menyampaikan permintaan. Pasal 46 ayat (13) UNCAC: “13. Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution. Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties. This requirement shall be without prejudice to the right of a State Party to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible.” Pasal 18 ayat (13) UNTOC: “13. Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution. Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties. This requirement shall be without prejudice to the right of a State Party to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible.” 236 Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa institusi yang memiliki kewenangan penegakkan hukum yang dimungkinkan untuk mengajukan permintaan MLA dan/atau ekstradisi dan mengeksekusi pemenuhan permintaan MLA dan/atau ekstradisi dari negara lain. Mengingat hal tersebut dan guna menjamin adanya kelancaran koordinasi serta proses pengajuan dan eksekusi permintaan MLA dan/atau ekstradisi secara cepat dan tepat, penting bagi Indonesia untuk memiliki suatu lembaga yang dapat bertindak sebagai koordinator dan penghubung komunikasi dengan Otoritas Pusat negara lain. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hal-hal terkait Otoritas Pusat beserta fungsi dan kewenangannya dalam hal kerja sama MLA diatur dalam UU 1/2006, dan kerja sama ekstradisi diatur dalam UU 1/1979. Hingga saat ini, kewenangan sebagai Otoritas Pusat dalam kerja sama MLA dan ekstradisi dilaksanakan oleh Menteri Hukum RI. Fungsi pokok otoritas pusat Pada dasarnya penetapan lembaga otoritas pusat dalam struktur kelembagaan suatu negara sesuai dengan fungsi dan peran yang diharapkan akan di laksanakan oleh otoritas pusat tersebut. Berdasarkan praktek di banyak negara dan dituangkan dalam peraturan perundangan negara nasional masing-masing, penentuan otoritas pusat diatur berdasarkan fungsinya yaitu: a. Fungsi hubungan luar negeri dan fungsi diplomatik; dimana negara-negara yang menganut prinsip ini menempatkan otoritas pusatnya di kementerian luar negeri, namun pendekatan ini diambil mengingat kementerian luar negeri memiliki peran tersendiri sebagai saluran diplomatik penyampaian permintaan ekstradisi dan MLA, sebagaimana diatur dalam UNTOC, UNCAC, AMLAT, dan berbagai perjanjian bilateral terkait MLA dan ekstradisi; b. Fungsi legal/hukum dengan wewenang untuk melakukan kerja sama internasional. Negara-negara yang menganut prinsip ini biasanya menempatkan otoritas pusat yang memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama internasional dengan otoritas serupa negara di mitra dalam hal mengoordinasikan, berkomunikasi dan menindaklanjuti permintaan MLA maupun ekstradisi dengan otoritas di negara masing-masing; 237 c. Fungsi administratif: otoritas pusat ditempatkan di salah satu kementerian seperti kementerian kehakiman, kementerian dalam negeri atau lembaga administratif khusus yang independen dengan fungsi utama untuk mengoordinasikan pengaturan administratif penyampaian dan penerimaan permintaan MLA maupun ekstradisi. Otoritas Pusat dan otoritas-otoritas berwenang lainnya Di Indonesia terdapat beberapa otoritas yang berwenang (competent authorities) yang berperan dalam mengajukan proposal permintaan MLA dan/atau mengeksekusi pemenuhan permintaan MLA, yaitu: a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 9 ayat (2) UU 1/2006); b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Pasal 9 ayat (2) UU 1/2006); dan c. Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 9 ayat (3) UU 1/2006). Dalam penanganan ekstradisi, otoritas yang berwenang (competent authorities) mengajukan proposal permintaan ekstradisi dan/atau mengeksekusi pemenuhan permintaan ekstradisi, yaitu: a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 24 dan Pasal 44 UU 1/1979); dan b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Pasal 24 dan Pasal UU 1/1979). Dengan mempertimbangkan bahwa terdapat beberapa otoritas yang berwenang yang terlibat dalam pengajuan dan eksekusi permintaan MLA dan ekstradisi, maka UU MLA dan UU Ekstradisi memberi amanat kepada Kementerian Kehakiman dhi Kementerian Hukum untuk bertindak sebagai koordinator secara legal administratif guna mengoordinasikan tindak lanjut permintaan tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dapat melaksanakan fungsi pengaturaan administratif dalam menerima dan menyampaikan permintaan MLA maupun ekstradisi, serta memiliki wewenang untuk melakukan kerja sama internasional terkait ekstradisi dan MLA. Otoritas Pusat juga perlu memastikan kemudahan koordinasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang antar institusi penegak hukum, untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) dan kompetisi (ego sektoral) di antara otoritas penegak hukum (compentent authorities). Otoritas Pusat sebagai koordinator dan fasilitator pelaksanaan pengajuan permintaan MLA dan ekstradisi harus mampu bertindak secara objektif dan suportif dalam 238 bekerja sama dengan otoritas yang berwenang (competent authority) yang mengajukan permohonan MLA dan ekstradisi ke negara lain. Penunjukan Otoritas Pusat di negara lain Penunjukan kewenangan Otoritas Pusat di negara-negara lain sangat beragam. Berdasarkan data Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC) yang disusun UNODC, dalam kerja sama MLA, terdapat 62 negara yang menunjuk Ministry of Justice/Department of Justice sebagai Otoritas Pusat, 7 negara yang menunjuk Ministry of Exterior sebagai Otoritas Pusat, dan 7 negara yang menunjuk Home Affairs sebagai Otoritas Pusat. Dalam kerja sama ekstradisi, terdapat 64 negara yang menunjuk Ministry of Justice/Department of Justice sebagai Otoritas Pusat, 12 negara yang menunjuk Ministry of Foreign Affairs sebagai Otoritas Pusat, dan 4 negara yang menunjuk Police/NCB Interpol sebagai Otoritas Pusat. Sebagai bukti bahwa tidak ada suatu kelaziman khusus mengenai penunjukkan lembaga atau kementerian yang menjadi Otoritas Pusat, berikut contoh praktek sejumlah negara yang menunjuk kementerian kehakiman atau yang setara, yakni: a. Brazil yang menunjuk Kementerian Kehakiman dan Keamanan Publik sebagai Otoritas Pusat; b. Peru yang menunjuk Kementerian Kehakiman dan HAM sebagai Otoritas Pusat; c. Kolombia yang menunjuk Kementerian Kehakiman dan Hukum sebagai Otoritas Pusat; d. Ethiopia yang menunjuk Kementerian Kehakiman sebagai Otoritas Pusat; e. RRT yang menunjuk Kementerian Kehakiman sebagai Otoritas Pusat; f. Jepang yang menunjuk Kementerian Kehakiman sebagai Otoritas Pusat; g. Prancis yang menunjuk Kementerian Kehakiman sebagai Otoritas Pusat; h. Polandia yang menunjuk Kementerian Kehakiman sebagai Otoritas Pusat; i. Amerika Serikat yang menunjuk Kementerian Kehakiman sebagai Otoritas Pusat; j. Turki yang menunjuk Kementerian kehakiman sebagai Otoritas Pusat; k. Russia yang menunjuk Kementerian Kehakiman sebagai Otoritas Pusat; 239 l. Korea Selatan yang menunjuk Kementerian Kehakiman sebagai Otoritas Pusat; Selain itu sejumlah negara lainnya menunjuk kejaksaan sebagai otoritas pusat yakni: a. Malaysia yang menunjuk Kejaksaan sebagai otoritas pusat; b. Thailand yang menunjuk Kejaksaan sebagai otoritas pusat; c. Singapura yang menunjuk Kejaksaan sebagai otoritas pusat; d. Australia yang menunjuk Kejaksaan sebagai otoritas pusat; e. Nigeria yang menunjuk Kantor Jaksa Agung Federasi sebagai otoritas pusat; f. Meksiko yang menunjuk Kejaksaan sebagai otoritas pusat. Terdapat pula beberapa praktek negara lainnya yang membedakan otoritas pusat untuk ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/MLA, yakni Jerman, Namibia, Rusia, Pakistan, dan Viet Nam. Terdapat juga praktek oleh Swiss di mana otoritas pusat dipegang oleh badan khusus yang disebut Federal Office of Justice sebagai badan khusus dari Federal Department of Justice and Police, di mana Otoritas Pusat dipegang khusus oleh Kementerian Kehakiman Swiss di bawah Federal Office tersebut. Capaian dalam penanganan MLA dan ekstradisi Indonesia telah berhasil memperoleh bukti dari Pemerintah asing melalui kerja sama MLA, antara lain sebagai berikut: Kasus Jessica K. Wongso (2016) a. Berhasil memperoleh bukti-bukti berupa catatan kriminalitas, catatan kesehatan, transaksi keuangan, dan data pada komputer milik Jessica K. Wongso dari Pemerintah Australia berdasarkan proposal permintaan MLA dari Kepolisian Negara RI. b. Berhasil menghadirkan saksi John J. Torres, anggota Kepolisian Australia untuk diperiksa di hadapan Pengadilan Indonesia dalam persidangan Jessica K. Wongso berdasarkan proposal permintaan MLA dari Kejaksaan RI. Permintaan MLA diajukan pada 21 September 2016 agar saksi hadir dalam persidangan tanggal 26 September 2021. c. Mahkamah Agung RI memutus Jessica K. Wongso terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi hukuman kurungan 240 selama 20 (dua puluh) tahun melalui Putusan Nomor 498K/PID/2017 tanggal 21 Juli 2017. Kasus Garuda (2017-2024) a. Berhasil memperoleh bukti berupa komunikasi email tahun 2003 s.d. 2012 antara SS (pihak Rolls-Royce) dan ES (Pihak Garuda), kontrak- kontrak terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat, affidavit pihak Serious Fraud Office (SFO) United Kingdom terkait proses hukum saat memperoleh komunikasi email oleh SFO sebagai bukti terkait kasus SFO v. Rolls-Royce Plc & anor dari Pemerintah Inggris. b. Berhasil memperoleh Commercial Advisor Agreement yang ditandatangani oleh Connaught International Pte. Ltd., dokumen kepemilikan dan sejarah riwayat pembayaran apartemen di Singapura, mewawancarai Ms. Claire Tham Li Mei selaku Direktur Connaught International Pte. Ltd., dan memperoleh dokumen dan transaksi perbankan terkait dari Pemerintah Singapura. c. Berhasil memperoleh komunikasi email antara Airbus S.A./EADS France S.A.S. dan Avions de Transport Regional (ATR) yang merupakan perusahaan Prancis dengan para tersangka maupun pihak lain yang terkait dengan kontrak tersebut, serta dokumen pembayaran dan komunikasi dari Airbus S.A./EADS France S.A.S. dan ATR pada kontrak dari Pemerintah Prancis. d. Permintaan MLA diajukan berdasarkan proposal dari Komisi Pemberantasan Korupsi. e. Mahkamah Agung RI memutus ES terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada PT Garuda Indonesia, Tbk. melalui Putusan Nomor 4792 K/Pid.Sus/2020 tanggal 23 Desember 2020. Kasus Innospec (2016) Berhasil menyita aset berupa deposito di Singapura sebagai hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait M. Syakir dalam perkara suap pengadaan Tetraethyl Lead (TEL) di PT Pertamina (Persero) berdasarkan proposal permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus Jiwasraya (2021) 241 Berhasil menyita aset berupa 4 (empat) unit apartemen di Singapura hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) milik terpidana Benny Tjokrosaputro berdasarkan proposal permintaan MLA dari Kejaksaan RI. Kasus Duta Palma (2023) Berhasil menyita properti di Australia sebagai hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang oleh Surya Darmadi pada Duta Palma Group berdasarkan proposal permintaan MLA dari Kejaksaan RI. Selain itu, juga terdapat sejumlah permintaan MLA lain yang telah berhasil dipenuhi baik oleh negara mitra berdasarkan permintaan Otoritas Pusat Indonesia maupun oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan permintaan Otoritas Pusat negara mitra. Terkait dengan ekstradisi, Menteri Hukum (pada saat itu Menteri Hukum dan HAM) yang juga merupakan Otoritas Pusat di bidang ekstradisi telah berhasil mengekstradisi pelaku tindak pidana antara lain: Maria Pauliene Lumowa (2020) Pada tanggal 8 Juli 2020 telah berhasil mengekstradisi pelaku tindak pidana korupsi Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauliene Lumowa setelah buron selama 17 tahun. Maria berhasil dibawa kembali ke Indonesia setelah Otoritas Pusat melakukan korespondensi dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Republik Serbia meskipun sedang berada di tengah Pandemi Covid-19. Adrian Kiki Ariawan (2014) Pada tanggal 22 Januari 2014, Pemerintah Indonesia telah berhasil mengekstradisi terpidana tindak pidana korupsi pada kasus BLBI Bank Surya dari Australia atas permintaan dari Kejaksaan RI. Keberhasilan ini dicapai setelah Otoritas Pusat melakukan sejumlah upaya aktif baik melalui korespondensi maupun komunikasi dengan Pemerintah Australia. Selain itu, juga terdapat sejumlah permintaan ekstradisi lain yang telah berhasil dipenuhi baik oleh negara mitra berdasarkan permintaan Otoritas Pusat Indonesia maupun oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan permintaan Otoritas Pusat negara mitra. 2. Terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Pemerintah menjelaskan sebagai berikut: 242 Kekeliruan Menentukan Mekanisme dan Sifat Penunjukan Otoritas Pusat yang Merupakan Open Legal Policy - Dengan mencermati permohonan para pemohon, kami berpendapat bahwa segala hal yang dipaparkan dan menjadi dalil kerugian Pemohon dalam menjalankan tugasnya yang menjadi terhambat karena kewenangan Otoritas Pusat berada di Kemenkum, hal tersebut bukan merupakan isu konstitusional yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dan juga tidak memenuhi kaidah sebagai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN- IV/2006, yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan: “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar saja yang menjadi objectum litis dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai objectum litis “kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian itulah yang dimaksud oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah; Dengan demikian, mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, terhadap substansi yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan sengketa yang ada di antara dua lembaga eksekutif, sehingga penyelesaiannya seharusnya dapat dilakukan secara dialogis di bawah naungan Presiden RI selaku komando tertinggi eksekutif. - Terkait dengan sifat penunjukan otoritas pusat, dapat digarisbawahi bahwa UUD NRI 1945 tidak menentukan lembaga mana yang berwenang memegang fungsi otoritas pusat. Hal dalam konteks pengatribusian wewenang, merupakan bentuk open legal policy yang diserahkan kepada Presiden bersama-sama dengan DPR sebagai pembentuk UU. Selain itu, 243 hal ini mempertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah tidak berjalannya fungsi kejaksanaan dalam menggunakan perangkat hukum ekstradisi dan MLA disebabkan prosedur hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum sebagai Otoritas Pusat berdasarkan undang-undang a quo yang juga merupakan instansi/lembaga Pemerintah bersama-sama dengan Kejaksaan dan Kepolisan yang juga berada di bawah Presiden. - Pemohon mendalilkan bahwa MK berwenang untuk menentukan hal yang bersifat open legal policy, sebagaimana terdapat dalam putusan MK di tahun 2017. Namun demikian kami memahami bahwa sejatinya putusan MK yang pertama kali menilai uji materil terkait open legal policy adalah putusan yang dikeluarkan MK pada tahun 2005, yakni melalui pengujian UU Pilkada, di mana Mahkamah menolak permohonan uji materiil yang bersifat open legal policy dengan pertimbangan: “menimbang bahwa sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata- nyata bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah”. - Seiring dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa putusan yang membahas permohonan uji materiil yang bersifat open legal policy, diantaranya adalah:  Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai UU Perkawinan dimana Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon agar batas usia perkawinan bagi perempuan haruslah sama dengan batas usia laki-laki;  Putusan Nomor 56/PUU-X/2012 mengenai penentuan batas usia hakim yang justru menimbulkan diskriminasibagi Hakim Ad Hoc dan hakim lainnya;  Putusan Nomor 25/PUU-XII/2014 mengenai kewenangan antara OJK dan BI. - Dari beberapa putusan Mahkamah terkait permohonan yang bersifat open legal policy, terdapat ambang batas yang harus dipenuhi (vide Radita Ajie, Jurnal Legislasi ndonesia Vol. 13 Juni 2016) yakni sebagai berikut:  tidak bertentangan secara nyata (jelas) dengan UUD 1945, misal: tidak 244 boleh merumuskan norma menetapkan anggaran pendidikan kurang dari dua puluh (20) persen APBN dan APBD, karena jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Terkait hal ini, UUD NRI 1945 sama sekali tidak menyebutkan kewenangan Otoritas Pusat.  tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (detournement de pouvoir), misalnya pembentuk undang-undang menyusun perubahan/amandemen UUD 1945 yang merupakan kewenangan MPR. Terkait hal ini, Kemenkum tidak pernah melaksanakan kewenangan central authority yang melebihi kewenangan pembentuk UU.  tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan (willekeur). Justru jika kewenangan central authority dipindahkan ke Kejaksaan Agung RI yang berkedudukan sebagai competent authority, justru telah menyalahi maksud dari pembentuk UU, in casu UU 1/2006 dan UU 1/1979, dimana seharusnya terdapat pemisahan kedudukan antara Otoritas Pusat dan competent authority. - Sekali lagi kami tegaskan bahwa terhadap segala dalil Pemohon yang memohonkan kewenangan central authority terkait MLA dan Ekstradisi dari Kementerian Hukum ke Kejaksaan Agung merupakan persoalan open legal policy pembentuk undang-undang yang bukan merupakan persoalan konstitusionalitas. Sebagaimana dikutip dalam Nomor 25/PUU-XII/2014: “Mahkamah berpendapat bahwa persoalan pengaturan dan pengawasan di bidang perekonomian dan sektor keuangan baik yang bersifat macroprudential maupun microprudential dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang semula disatukan dalam keweangan bank sentral dan saat ini dilaksanakan oleh dua lembaga, in casu BI dan OJK, merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian, pemisahan ataupun penggabungan kewenangan lembaga yang menyangkut macroprudential dan microprudential tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas; dengan demikan menurut Mahkamah, dalil para Pemohon d tidak beralasan menurut hukum” - Putusan MK terkait dengan open legal policy harus dinilai dan dibaca secara kasuistis, artinya, tidak setiap putusan MK yang mengenyampingkan prinsip open legal policy untuk suatu kasus dapat diterapkan untuk kasus lainnya. Dalam konteks pengujian UU a quo, penunjukan lembaga yang memegang fungsi Otoritas Pusat merupakan 245 open legal policy yang sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden bersama-sama dengan DPR selaku pembentuk undang-undang. Presiden, selaku pemegang puncak kekuasaan eksekutif, berwenang menata dan mengatur organisasi-organisasi yang berada di bawahnya serta kewenang apa yang dipegang oleh masing-masing organisasi kementerian/lembaga tersebut. Sehingga menurut Pemerintah permohonan uji materil ini berbeda dengan permohonan uji materil terkait open legal policy lainnya, di mana tidak ada hak konstitusional para pemohon I-V yang dilanggar dengan adanya UU 1/2006 dan UU 1/1979. - Selain itu, penunjukan otoritas pusat/Otoritas Pusat merupakan yurisdiksi kewenangan masing-masing negara, sehingga tidak ada suatu keseragaman apakah otoritas pusat harus dipegang lembaga penegak hukum atau eksekutif. Konvensi-konvensi internasional hanya mengamanatkan negara-negara pihak untuk menunjuk Otoritas Pusat dalam pelaksanaan kerja sama MLA dan ekstradisi. Dari daftar CA negara- negara di dunia yang dirilis UNODC, sebagian besar di antaranya bahkan berada di ministry of law, department of justice, ministry of justice atau nomenklatur lain yang dapat dipersamakan dengan kementerian yang membidangi urusan hukum. Sebagian lainnya justru menempatkan fungsi CA di bawah kementerian luar negeri maupun kementerian dalam negeri. Terkait hal ini UNODC tidak memberi kriteria khusus mengenai penunjukan CA. - Sebagai perbandingan, pada database UNODC, hanya terdapat 35 negara yang menjadikan kejaksaan sebagai CA (vide Bukti PK-10), sedangkan yang lainnya menugaskan Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri sebagai CA. - Kejaksaan RI telah beberapa kali mengajukan pemindahan kewenangan Otoritas Pusat ke Kejaksaan RI, antara lain melalui:  Surat B-004/A/C.8/01/2012 tanggal 11 Januari 2012 kepada Presiden RI namun tidak mendapat tanggapan;  Surat B-061/A/C.7/04/2015 tanggal 30 April 2015 kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI;  Surat B-014/A/C.7/01/2016 tanggal 25 Januari 2015 kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI; 246  Surat B-022/A/C.7/01/2017 tanggal 30 Januari 2017 kepada Presiden RI;  Surat B-083/A/Chk/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 kepada Menteri Keuangan;  Surat B.618/Seskbab/Polhukam/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 kepada Sekretaris Kabinet;  Surat B-005/A/Chk.2/01/2018 tanggal 9 Januari 2018 kepada Menteri Sekretaris Negara. Namun upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Presiden. Upaya ini menunjukkan bahwa Kejaksaan RI sepenuhnya sadar bahwa penunjukan Otoritas Pusat merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan Presiden bersama-sama dengan DPR sebagai pembentuk UU. Kurang Optimalnya Kejaksaan dalam Memanfaatkan Mekanisme MLA dan Ekstradisi dalam kurun waktu 10 Tahun Terakhir - Pasal 44 UU 1/1979 mengatur “apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI, Menteri Kehakiman RI (saat ini Menteri Hukum RI) atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.” - Dengan ketentuan Pasal 44 UU 1/1979 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI adalah pihak yang dapat menyampaikan permintaan ekstradisi kepada Menteri Hukum. - Merujuk kepada database Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, tercatat bahwa terakhir kali Jaksa Agung RI mengajukan permohonan ekstradisi kepada Menteri Hukum dan HAM adalah untuk Joko Soegiarto Tjandra kepada Pemerintah Papua Nugini pada tahun 2014 (vide bukti PK-11). - Untuk pengajuan MLA sendiri, Kejaksaan bersama dengan Polri sebagai competent authority juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU 1/2006 tentang MLA. Merujuk kepada database Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, permohonan MLA dari Kejaksaan hanya berjumlah 10% dari total permohonan MLA ke yurisdiksi asing dalam kurun waktu 2015- 247 2025 (vide bukti PK-12). Oleh karena itu, hal tersebut menunjukan Kejaksaaan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak memperhatikan, menggunakan dan memanfaatkan prosedur hukum yang tersedia dalam undang-undang a quo dengan konsisten. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi bukti bahwa sejatinya Kejaksaan tidak memiliki urgensi atau kepentingan yang kuat melaksanakan undang-undang a quo secara prosedural untuk memohon pengalihan kewenangan otoritas pusat dari semula Kementerian Hukum menjadi ke Kejaksaan. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Otoritas Pusat yang Konstruktif dan Tepat Waktu - Selama ini Kementerian Hukum terus berupaya maksimal untuk memenuhi permohonan MLA dan Ekstradisi Incoming dan Outgoing. Hal tersebut juga diakui oleh lembaga internasional Financial Action Task Force (FATF) di mana hasil penilaian/assessment terhadap Kementerian Hukum sebagai Otoritas Pusat dalam kerja sama internasional, khususnya MLA dan Ekstradisi yang menjadi Immediate Outcome 2, memperoleh rating/hasil Substantial. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara praktik pelaksanaan kewenangan otoritas pusat oleh Kementerian Hukum telah sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh FATF. Adapun hasil assessment FATF adalah sebagai berikut: IO 2: ( International co-operation delivers appropriate information, financial intelligence, and evidence, and facilitates action against criminals and their property) “Indonesia has a strong framework and has entered into a number of bilateral and multilateral agreements for providing and seeking MLA and extradition. The MLHR, as the central authority, administers an integrated electronic case management system for MLA and extradition requests. Generally, Indonesia has received positive feedback from counterparts on the exchange of information, although delays were reported in some instances” selanjutnya, asesor FATF juga memberikan apresiasi sebagai berikut: “Indonesia has a sound legal basis to provide and seek MLA and extradition and uses a central case management system. The central authority for MLA and extradition, the MLHR, has mechanisms in place to prioritise MLA requests, taking into account high risk predicate offences. Indonesian authorities actively respond to formal international co- operation requests” (vide bukti PK-13) 248 Berdasarkan hasil asesmen tersebut dan perolehan rating “Substantial” untuk Immediate Outcome 2 (Kerja Sama Internasional), Indonesia berhasil menjadi negara anggota FATF dan sejajar dengan negara- negara OECD. Selain penilaian dari FATF, pada tahun 2018 Indonesia juga telah mengikuti proses asesmen yang dilakukan oleh Asia-Pacific Group on Money Laundering. Berdasarkan asesmen tersebut, dalam konteks pelaksanaan kerja sama internasional, Indonesia juga memperoleh rating “Substantial”. Asesmen dari asesor APG dapat kami sampaikan sebagai berikut: “…the MLHR generally has the capability to execute MLA and is undertaking activities to support timely and constructive” (vide bukti PK- 14) Kejaksaan Bukan Bagian dari Departemen Kehakiman/Kementerian Kehakiman Jauh Sebelum Diundangkannya UU 1/1979 dan UU 1/2006 - Kejaksaan Agung telah terpisah dari Departemen Kehakiman sejak tahun 1960 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tanggal 1 Agustus 1960 (vide bukti PK-15). Sedangkan, UU 1/1979 baru lahir pada tahun 1979 dan UU 1/2006 pada tahun 2006. Oleh karenanya, bagaimana mungkin para pemohon I-V merasa Otoritas Pusat secara histori merupakan kewenangan dari Kejaksaan, padahal Otoritas Pusat sendiri di Indonesia baru ada 19 tahun dan 46 tahun sejak Kejaksaan telah terpisah dari Departemen Kehakiman. - Kedudukan Menteri Hukum selaku pejabat yang mengoordinir permohonan Ekstradisi juga tercantum dalm Pasal 36 ayat (1) UU 1/1979 tentang Ekstradisi yang tidak mengalami perubahan sejak Persidangan II (Pleno ke-17 DPR RI) 16 Desember 1978, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan- pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan. - Koninklijk Besluit Dd. 8 Mei 1883 Nomor 26 (Staatsblad 1883-188) telah mengatur bahwa permohonan ekstradisi tidak akan dieksekusi tanpa pertimbangan dari Menteri yang membidangi hukum (vide bukti PK-16). 249 - Berdasarkan bukti historis dimaksud, terlihat bahwa kewenangan Otoritas Pusat bukan merupakan kewenangan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI, melainkan dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan hukum. Kewenangan Otoritas Pusat di Lembaga Non-Apgakum akan mencegah potensi ego sektoral serta menjamin Netralitas dalam penanganan MLA dan Ekstradisi - Penempatan otoritas pusat di Lembaga Non-Aparat Penegak Hukum dapat menjaga netralitas lembaga tersebut dari pengaruh kepentingan penegakan hukum, sehingga mengurangi potensi konflik kepentingan antar fungsi penegakan hukum. Otoritas pusat sejatinya berfungsi sebagai penghubung administratif, bukan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). - Keputusan terkait ekstradisi bukan merupakan keputusan badan yudikatif, melainkan keputusan badan eksekutif, terkait dengan dapat tidaknya dilaksanakan suatu ekstradisi. - Berdasarkan risalah sidang pleno pembahasan UU Nomor 1 Tahun 1979, kewenangan otoritas pusat pada Menteri Kehakiman tidak pernah diperdebatkan. - Ekstradisi ke Indonesia diputuskan melalui Keputusan Presiden. Selain itu, MLA dan Ekstradisi juga bukan merupakan bagian dari criminal justice system sebagaimana didalilkan pihak Kejaksaan, melainkan bersifat dukungan terhadap criminal justice system tersebut. Oleh karenanya, keberhasilan Otoritas Pusat dalam menjalankan MLA dan Ekstradisi juga berkaitan erat dengan kinerja dari Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai competent authority. - Kedudukan fungsi Otoritas Pusat di luar Lembaga Penegak Hukum penting untuk menghindari penumpukan kewenangan pada suatu institusi. Hal tersebut guna menghindari terbentuknya lembaga over power dan mendominasi sistem penegakan hukum. - Selain itu, kerja sama MLA dan ekstradisi, pada dasarnya bukan hanya dilakukan untuk tahap penuntutan, melainkan juga dapat dilakukan pada tahap penyidikan yang juga dapat dilakukan oleh Polri dan KPK, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Hal ini 250 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU 1/2006. Tanggapan terhadap Dalil Kewenangan Otoritas Pusat pada Menteri Hukum - Bahwa pendapat Pemohon terkait perubahan nomenklatur perubahan kementerian tentunya bersifat politis dan tidak memiliki keajegan yang apabila dikaitkan dalam konteks pengujian perkara a quo, akan mempengaruhi adanya ketidakpastian hukum terkait dengan kedudukan Otoritas Pusat dalam urusan Ekstradisi dan urusan MLA yang kewenangannya harus diatur dalam undang-undang. Para Pemohon tidak dapat menunjukkan ketidakpastian tersebut. Dalam faktanya Presiden telah memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum pada: Pasal 5 Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, daktiloskopi, penyidik pegawai negeri sipil, Otoritas Pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, partai politik, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Berdasarkan ketentuan dimaksud, Perpres Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dimaksud telah menegaskan bahwa kewenangan Otoritas Pusat tetap melekat pada Menteri Hukum Republik Indonesia. Hal ini juga dipertegas bahwa pelaksana teknis otoritas pusat, khususnya kerja sama MLA dan Ekstradisi berada di bawah fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (vide Pasal 8 Perpres No. 155 Tahun 2024). - Walaupun Kementerian Hukum telah mengalami perubahan nomenklatur beberapa kali (Departemen Kehakiman, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen 251 Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Hukum), namun perubahan nomenklatur dimaksud tidak berdampak pada perubahan tugas dan fungsi Otoritas Pusat yang melekat pada Menteri yang membawahi bidang hukum berdasarkan UU a quo. - Meskipun nomenklatur kementerian yang membidangi urusan hukum telah beberapa kali berubah, namun demikian urusan ekstradisi dan MLA selalu dilaksanakan dan menjadi bagian dari kewenangan kementerian yang membidangi urusan hukum selaku Otoritas Pusat. Hal ini dibuktikan dari penanganan sejumlah permintaan MLA baik dari maupun kepada Pemerintah Indonesia selama 10 tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir, Kementerian Hukum (sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM) selaku Otoritas Pusat Indonesia telah menerima 173 (seratus tujuh puluh tiga) permintaan MLA, dan menyampaikan 104 (seratus empat) permintaan MLA kepada negara asing. - Data penanganan MLA ini menunjukkan bahwa selama negara asing cukup aktif dalam mengajukan permintaan MLA kepada Pemerintah Indonesia dan memandang bahwa kerja sama MLA yang dilakukan dengan Pemerintah Indonesia cukup memberikan impak yang positif dalam penanganan kasus di yurisdiksi asing. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam hasil review FATF terhadap Indonesia: “Generally, Indonesia has received positive feedback from counterparts on the exchange of information, although delays were reported in some instances. During 2017-2022, Indonesia received 121 MLA requests with 68 requests completed or withdrawn (approx. 56%)” (vide bukti PK-17) Pembahasan Kewenangan Otoritas Pusat Pernah Masuk dalam DIM Amendemen UU Kejaksaan Namun Dihapus berdasarkan rapat PAK - Sejatinya, Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara juga telah mengusulkan untuk menjadi Otoritas Pusat pada saat rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) dalam amandemen RUU Kejaksaan yang saat ini telah diundangkan yakni UU Nomor 11 Tahun 2021. Pada kesempatan tersebut, justru pihak Kejaksaan sendiri yang membatalkan usulan terkait kewenangan Otoritas Pusat untuk masuk dalam materi muatan amandemen RUU Kejaksaan. 252 - Hal tersebut tertera pada DIM mengenai amandemen UU Kejaksaan khususnya pada Pasal 30 A huruf b dan c (semula) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 A a. melakukan kegiatan penelusuran, penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana, dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak; b. melakukan kerja sama pemulihan aset, baik dengan lembaga formal maupun informal, di dalam maupun di luar negeri; c. melakukan kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara lain; dan d. melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara. Adapun keterangan dalam DIM tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 30 A huruf b dan huruf c RUU Kejaksaan berkaitan dengan bantuan timbal balik yang dilaksanakan melalui perjanjian internasional dengan negara lain. Perlu dipahami bahwa kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana didasarkan pada prinsip hubungan baik (comity), asas resiprositas, perjanjian internasional baik bilateral, regional dan multilateral. Dalam hal ekstradisi dikenal asas aut dedere aut judicare yang memastikan bahwa tidak ada tindak pidana yang tidak diproses secara hukum (impunitas). Lebih lanjut, hal ini mengandung kedalaman arti bahwa setiap negara wajib melakukan kerja sama internasional sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana lintas negara. Berdasarkan asas tersebut, on behalf of state adalah Menteri yang mempunyai fungsi dan tugas dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian hal ini menjadi otoritas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini yang melatarbelakangi kewenangan perjanjian timbal balik berada pada koordinasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam UU 1/2006. Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Agung tidak memiliki kewenangan secara mandiri dan langsung melakukan kerja sama pemulihan aset secara lintas negara dengan lembaga formal, serta melakukan kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara lain mengingat pemulihan aset antar negara merupakan jenis permintaan bantuan yang diatur melalui mekanisme MLA (vide bukti PK-18). Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan 253 hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (Otoritas Pusat) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan MLA kepada negara asing maupun penanganan permintaan MLA dari negara asing. Jaksa Agung tetap harus di bawah koordinasi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dalam melakukan kerja sama pemulihan aset. Dengan demikian maka Pasal 30 A huruf b dan huruf c telah mengambil fungsi, tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006. Pasal lain pada draft RUU Amandemen UU Kejaksaan pada saat itu yang mengatur mengenai kewenangan Otoritas Pusat adalah Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf h yang pada akhirnya dihapus berdasarkan hasil rapat PAK. Adapun bunyi Pasal 35 huruf g pada draft tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 35 ayat (1) huruf g (1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: g. melaksanakan tindakan hukum di luar negeri dalam rangka menyelamatkan dan pengembalian perolehan tindak pidana dan/atau kerugian negara; h. melaksanakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik baik sebagai pemohon maupun termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keterangan mengenai huruf g Kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana didasarkan pada prinsip hubungan baik (comity), asas resiprositas, perjanjian internasional baik bilateral, regional dan multilateral. Dalam hal ekstradisi dikenal asas aut dedere aut judicare yang memastikan bahwa tidak ada tindak pidana yang tidak diproses secara hukum (impunitas). Lebih lanjut, hal ini mengandung kedalaman arti bahwa setiap negara wajib melakukan kerjasama internasional sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana lintas negara. Berdasarkan asas tersebut, on behalf of state adalah Menteri yang mempunyai fungsi dan tugas dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian hal ini menjadi otoritas Menteri Hukum dan 254 Hak Asasi Manusia. Hal ini yang melatarbelakangi kewenangan perjanjian timbal balik berada pada koordinasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Agung tidak memiliki kewenangan secara mandiri secara langsung melakukan kerja sama pemulihan aset, baik dengan lembaga formal maupun informal, baik di dalam maupun di luar negeri serta melakukan kegiatan pemulihan aset atas permintaan negara lain mengingat pemulihan aset antar negara merupakan jenis permintaan bantuan yang diatur melalui mekanisme MLA. Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (Otoritas Pusat) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan MLA kepada negara asing maupun penanganan permintaan MLA dari negara asing. Jaksa Agung tetap harus di bawah koordinasi Menteri yang bertanggung jawab. Keterangan mengenai huruf h Pasal 9 UU 1 Th 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik. Dalam UU 1/2006, yang melaksanakan bantuan hukum timbal balik adalah Menkumham. Jaksa Agung hanya mengajukan permohonan kepada Menkumham. Pasal 9 a. Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik. b. Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung. c. Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal ini juga bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2), serta Pasal 44 UU 1/1979: Pasal 21 Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta. 255 Pasal 22 (1) Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan, apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden. Pasal 44 Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik. Pasal 35 ayat (1) huruf h berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik baik sebagai pemohon maupun termohon. Terhadap ekstradisi, ketentuan yang masih berlaku yakni UU 1/1979 tentang Ekstradisi menyebutkan bahwa Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Disebutkan bahwa ekstradisi dilaksanakan berdasarkan perjanjian, namun demikian dalam praktik tidak mesti ekstradisi dilaksanakan atas dasar suatu perjanjian. Oleh karena itu berdasarkan doktrin, prinsip utama dalam ekstradisi adalah asas kepercayaan. Tidak selamanya ekstradisi dilakukan antara dua negara atas dasar perjanjian bilateral, namun lebih didasarkan pada prinsip kepercayaan. Adanya kepercayaan di antara negara-negara, khususnya kepercayaan terhadap kelayakan sistem hukum di negara lain prinsip ini dikenal dengan postulat omnia praesumuntur rite esse acta. Ekstradisi dalam arti luas dapat juga menyangkut perpindahan narapidana. Pembinaan terhadap Narapidana di Indoenesia adalah kewenangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Secara mutatis mutandis permasalahan ekstradisi sebagaimana diatur dalam undang- undang a quo adalah menjadi kewenangan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya mengenai bantuan hukum timbal balik dapat 256 dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang MLA. Disebutkan dalam Pasal 2 bahwa UU 1/2006 tentang MLA bertujuan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan MLA dan pedoman dalam membuat perjanjian MLA dengan negara asing. MLA, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Pasal 9 UU No.1/2006 menyebutkan pada ayat (1) Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan, Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung. Ketentuan Pasal 9 tersebut jelas menyebutkan bahwa kewenangan dalam mengajukan permintaan bantuan dalam hal ini MLA ada pada Menteri. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No.1/2006. Jaksa Agung diberikan kewenangan untuk melakukan permohonan kepada Menteri Hukum Dan HAM sebagai dasar pengajuan bantuan timbal balik. Di dalam penjelasan umum UU No.1/2006 selanjutnya mempertegas peran Menteri Hukum dan HAM dengan menyatakan bahwa “Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (Otoritas Pusat) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan MLA kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing. Pasal 35 ayat (1) huruf h dapat diartikan bahwa Jaksa Agung secara mandiri melaksanakan bantuan hukum timbal balik. Ketentuan tersebut secara yuridis terjadi disharmoni dengan ketentuan Pasal 9 UU No.1/2006 karena Jaksa Agung beserta lembaga penegak hukum lainnya harus tetap di bawah koordinasi Menteri Hukum dan HAM dalam hal penanganan permintaan bantuan timbal balik. Tidak bisa Jaksa Agung menjalankan kewenangan bantuan hukum timbal balik tanpa adanya koordinasi dari Menteri Hukum dan HAM. Tindakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik tidak dapat diartikan kedaulatan penuntutan sebagai 257 pelaksanaan kewenangan Kejaksaan saja. Tindakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik tunduk pada prinsip-prinsip perjanjian internasional serta memiliki praktek yang berbeda mengenai pemegang amanat Otoritas Pusat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Indonesia telah menetapkan kementerian hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat secara jelas di dalam UU No 1/2006. Oleh karena itu, pertentangan mengenai kewenangan dalam ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik tidak ada lagi sehingga semua institusi wajib tunduk pada mekanisme bantuan timbal balik di dalam UU No 1/2006 termasuk Kejaksaan. Penunjukan Menkum sebagai Otoritas Pusat tidak hanya ada di UU 1/2006 dan Ekstradisi Pada RDPU Komisi III DPR, Selasa, 6 September 2005, dibahas mengenai RUU 1/2006, yang salah satu pokok pembahasannya adalah urgensi UU 1/2006 sebagai payung hukum dari substansi MLA. RDPU juga menilai diperlukan adanya Badan/Central Auhtority dalam menerima dan meminta MLA. Sebelum UU 1/2006, sudah ada UU Pencucian Uang yang menyinggung substansi MLA. Hal tersebut dapat dilihat dari UU Pencucian Uang (lama) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 UU 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU 15/2002 tentang TPPU: (1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dapat dilaksanakan dalam hal negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas. (3) Permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari dan ke negara lain disampaikan kepada dan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan perundang- undangan. (4) Menteri dapat menolak permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional atau permintaan tersebut berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa penugasan Otoritas Pusat dalam bantuan timbal balik dari dan kepada negara lain merupakan kewenangan 258 dari Menteri Hukum, hal mana tidak hanya menjadi muatan UU 1/2006 dan UU 1/1979 (vide bukti PK-19). Kedudukan Menteri Hukum (sebelumnya Menteri Hukum dan HAM) sebelumnya juga sudah diperkuat dengan adanya beberapa undang-undang yang meratifikasi sejumlah perjanjian internasional, khususnya sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2006, seperti perjanjian bilateral di bidang MLA antara RI-Australia, yang disahkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai MLA. Penjelasan terhadap dalil permohonan Para Pemohon terkait ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 Pasal 1 Angka 10 ”Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.” - Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 merupakan ketentuan umum berupa batasan pengertian yang bersifat umum yang berkaitan dalam materi yang diatur. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai “UU P3”) dalam Lampiran II UU P3 mengatur bahwa Ketentuan Umum suatu undang-undang berisi: • batasan pengertian atau definisi; • singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/ atau • hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri. - Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 secara teknik pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan batasan pengertian mengenai siapa yang melakukan dan batasan kewenangan dalam melakukan tindakan tersebut, yaitu Menteri. Di mana dalam ketentuan a quo Menteri yang dimaksud adalah “menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia”. Jika Ketentuan umum “Menteri” tersebut diubah atau dimaknai “Menteri adalah Jaksa Agung” yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini maka batasan pengertiannya akan menjadi berubah makna yang berakibat dapat merubah seluruh subtansi undang-undang. 259 Padahal substansi selain Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya bertentangan dengan UUD 1945. - Selain itu, batasan pengertian “Jaksa Agung” sudah di atur dalam Pasal 1 angka 11 UU 1/2006, sehingga adalah tidak tepat posita serta petitum pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006. IV. Petitum Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal dalam Masalah Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal dalam Masalah Pidana tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 260 Keterangan Tambahan Presiden Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Mei 2025 dalam Perkara Nomor 180/PUU-XXll/2024 atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (untuk selanjutnya disebut sebagai UU 1/1979) dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal dalam Masalah Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai UU 1/2006) terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 280 ayat (1), Pasal 281 ayat (4), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi, yang dimohonkan oleh Olivia Sembiring, dkk untuk selanjutnya disebut Para Pemohon, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Victor Santoso Tandiasa, dan terdapat pertanyaan dari beberapa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang Pemerintah uraikan sebagai berikut: A. Untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengenai kedudukan Otoritas Pusat tetap berada pada Menteri Hukum termasuk pasca pemisahan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian lmigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Koordinator Sidang Hukum, Hak Asasi Manusia, lmigrasi dan Pemasyarakatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut: Diletakkannya kewenangan Otoritas Pusat atau Central Authority pada kementerian yang membidangi hukum bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Peletakan tersebut telah melalui suatu kajian teoritik yang sangat mendalam sehingga tepat kiranya Otoritas Pusat berada di bawah Kementerian Hukum. Santuan Timbal Salik dalam Masalah Pidana dalam praktik negara dibutuhkan oleh berbagai institusi penegak hukum. Dalam konteks Indonesia, Santuan Timbal Salik dalam Masalah Pidana dibutuhkan oleh institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun lembaga penegak hukum pidana khusus lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Sadan Narkotika Nasional maupun 261 Sadan Nasional Penanggulangan Terorisme. Oleh karena itu, peletakan Otoritas Pusat pada Kementerian Hukum adalah untuk menjaga netralitas penggunaan instrumen tersebut oleh berbagai institusi penegak hukum. Pasca pemisahan beberapa kementerian di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, peletakan Otoritas Pusat di bawah Kementerian Hukum tetap relevan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian dibagi menjadi 3 kementerian, masing-masing Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian lmigrasi dan Pemasyarakatan serta satu Kementerian Koordinator yakni Kementerian Koordinator Sidang Hukum, Hak Asasi Manusia, lmigrasi dan Pemasyarakatan - tidak memberikan dampak terhadap keberadaan Otoritas Pusat di bawah Kementerian Hukum. Dalam Permohonan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dan Keterangan yang disampaikan oleh Pihak Terkait mengambil contoh Ekstradisi yang selama ini dilaksanakan oleh Otoritas Pusat, kendatipun Otoritas Pusat dan Hukum lnternasional yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia tidak hanya masalah Ekstradisi semata, namun juga terkait banyak permasalahan lainnya baik dalam konteks keperdataan maupun hubungan antar negara dalam bidang hukum. Kalaupun masalah Ekstradisi yang menjadi alasan untuk tidak meletakkan Otoritas Pusat, di bawah Kementerian Hukum, kiranya ada kekeliruan pemahaman terhadap Ekstradisi itu sendiri. Hal penting yang harus dipahami kita bersama bahwa ada 10 prinsip Ekstradisi yang mana dari kesepuluh prinsip tersebut dominasi Kementerian Hukum dalam mengendalikan Otoritas Pusat menjadi sangat relevan. Prinsip pertama dalam Ekstradisi adalah asas Omnia Praesummuntur Rite Esse Acta atau asas kepercayaan. Postulat ini mengandung makna bahwa suatu negara yang akan melakukan ekstradisi didasarkan pada kepercayaan negara tersebut terhadap sistem hukum suatu negara secara keseluruhan . Terkait sistem hukum secara keseluruhan baik dari segi substantive hukum maupun administrasi hukum secara holistic adalah menjadi domain Kementerian Hukum. Kedua, prinsip resiprositas atau prinsip timbal balik yang mengandung makna bahwa jika suatu negara akan diperlakukan baik oleh negara lain, maka negara tersebut juga harus memperlakukan dengan baik negara lain. Prinsip resiprositas 262 sangat berkaitan dengan prinsip yang pertama yakni melihat bagaimana substansi hukum suatu negara secara keseluruhan juga mengatur prinsip resiprositas dalam berbagai undang-undang untuk penguatan kerja sama internasional di bidang hukum. Prinsip kedua ini memperlihatkan kewenangan Otoritas Pusat dan Hukum lnternasional yang ada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum. Prinsip ketiga dalam Ekstradisi adalah prinsip kewarganegaraan. Artinya, suatu negara berhak untuk menolak jika seseorang yang diminta untuk diekstradisi adalah warga negaranya sendiri. Perihal status kewarganegaraan seseorang adalah Otoritas Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum. Keempat, prinsip teknis yuridis yang menyatakan bahwa negara berhak menolak untuk melakukan Ekstradisi jika suatu tindak pidana terjadi sebagian atau seluruhnya di negara tersebut. Dalam rangka menentukan locus delicti adalah kewenangan penyidik yang dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan kewenangan Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Tertentu seperti Kejaksaan, Penyidik Tentara Nasional Indonesia, Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Penyidik pada Otoritas Jasa Keuangan. Kelima adalah prinsip kejahatan politik yang berarti bahwa negara berhak menolak untuk melakukan Ekstradisi jika tindak pidana yang dimintakan untuk diekstradisi adalah kejahatan politik. Penentuan suatu tindak pidana apakah kejahatan politik ataukah tidak merupakan domain penyidik Polri yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana umum. Sebab, tindak pidana politik merupakan substansi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keenam, adalah Attentaatclausule sebagai pengecualian dari asas kejahatan politik. Attentaatclausule mengandung makna bahwa meskipun kejahatan politik, namun jika berkaitan dengan pembunuhan kepala negara maka negara yang dimintakan Ekstradisi wajib menyerahkan pelakunya. Domain dari prinsip keenam ini secara mutatis mutandis juga berlaku bagi domain pada prinsip kelima. Prinsip ketujuh dari Ekstradisi adalah double criminality bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku baik menurut hukum negara yang meminta maupun menurut hukum negara yang diminta adalah suatu tindak pidana. Prinsip kedelapan dalam Ekstradisi adalah pidana mati bahwa negara berhak menolak 263 Ekstradisi jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya diancam/dikenakan hukuman mati di negara peminta. Prinsip Kesembilan dari prinsip Ekstradisi adalah termohon Ekstradisi tidak boleh diserahkan kepada negara pihak ketiga. Prinsip Kesepuluh atau yang terakhir, yakni Prinsip Spesialitas, termohon Ekstradisi hanya dapat diadili dan dipidana di negara peminta hanya terkait tindak pidana yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan Ekstradisi dan tidak untuk tindak pidana lain yang dilakukan sebelum permohonan Ekstradisi diajukan. Prinsip ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh dari Ekstradisi didasarkan pada postulat aut dedere autjudicare yang mengandung makna harus ada kerja sama internasional di antara negara-negara dalam rangka membangun sistem hukum yang bermartabat, efisien dan efektif. Pembangunan sistem hukum secara keseluruhan baik legal substance. Legal structure maupun legal culture adalah wewenang dan tanggung jawab Kementerian Hukum. Menteri Hukum telah secara aktif melaksanakan kerja sama Hukum lnternasional terkait dengan peran Otoritas Pusat. Beberapa waktu yang lalu, Beliau melakukan kunjungan kerja ke Singapura dalam rangka mendampingi Presiden RI. Pada kesempatan tersebut, Beliau mendorong komitmen kedua negara untuk dapat mengimplementasikan Perjanjian Ekstradisi secara efektif, salah satunya dalam kasus ekstradisi buronan yang dimohonkan oleh Pemerintah Indonesia pada waktu belakangan ini. Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura telah ditandatangani kedua negara pada tanggal 25 Januari 2022 dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. Perjanjian tersebut mulai berlaku dan mengikat kedua negara sejak tanggal 21 Maret 2024. Selain itu, permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan otoritas pusat dikaitkan dengan prinsip dominus litis adalah tidak relevan. Hal ini disebabkan berdasarkan sistem oportunitas yang dianut oleh Indonesia, tidak seluruh penyidikan akan bermuara pada penuntutan. Dominus litis sama sekali tidak dimaksudkan untuk melakukan penyidikan lanjutan atau mengambil alih penyidikan. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana meskipun terdapat integrated criminal justice system namun pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada asas diferensiasi fungsional. Jika ada yang menyatakan bahwa asas diferensiasi fungsional tidak terdapat di negara lain, kiranya perlu kembali 264 membaca terkait postulat asas diferensiasi fungsional yakni separatio potestatum systema in criminalis yakni adanya pemisahan fungsi dalam perkara pidana yang bertujuan agar tidak terjadi abuse of power jika kewenangan penyidikan dan penuntutan ada di satu tangan. B. Untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengenai prosedur dan alur proses penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan penjelasan terkait prosedur dan alur proses dimaksud sebagaimana terlampir (vide Bukti PK- 20 dan Bukti PK-21) . C. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengenai irisan fungsi Otoritas Pusat dalam Undang-Undang Kejaksaan bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: Dalam Permohonannya di halaman 49, Pemohon menyebutkan bahwa, " . .. pelaksanaan central authority oleh Menteri Hukum dan HAM dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga tidak sejalan dengan Pasal 30A UU 11/2021 yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan pemulihan aset di bidang pidana sebagai bagian urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana". Secara tekstual, Pasal 30A UU Kejaksaan memberikan kewenangan ekstensif bagi Kejaksaan untuk "menyelenggarakan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana". Secara substansi, ketentuan ini menegaskan peran Kejaksaan dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, baik Pasal 30A maupun penjelasannya tidak secara langsung terkait dengan fungsi Otoritas Pusat dan mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA). Dapat kami jelaskan bahwa MLA merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meminta negara lain melakukan penelusuran terhadap aset hasil tindak pidana yang ditempatkan di luar negeri, meminta negara lain untuk melakukan pembekuan terhadap aset hasil tindak pidana yang ditempatkan di luar negeri, meminta negara lain untuk melakukan penyitaan terhadap aset hasil tindak pidana yang ditempatkan di luar negeri, dan meminta negara lain untuk melakukan perampasan terhadap aset yang ditempatkan di luar negeri untuk dikembalikan kepada Indonesia. 265 Fungsi penyampaian permintaan MLA termasuk rangkaian pemulihan aset dimaksud telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum berdasarkan permohonan dari aparat penegak hukum di Indonesia baik Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Untuk memenuhi permintaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih mengenai dokumen Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tanggal 6 September 2005, bersama ini dengan hormat kami lampirkan dokumen Risalah dimaksud (vide Bukti PK-22). E. Untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi lsra mengenai Otoritas Pusat di luar Indonesia secara komparatif, bersama ini dengan hormat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut: Secara komparatif, berdasarkan data dari UNODC penunjukan Otoritas Pusat di berbagai negara tidak selalu berada di bawah institusi penegak hukum (law enforcement agency) maupun institusi yang memiliki fungsi ajudikasi. Sebaliknya, mayoritas negara menunjuk Kementerian Kehakiman atau Departemen Kehakiman (Ministry of Justice/Department of Justice) sebagai Otoritas Pusat baik untuk MLA maupun Ekstradisi. Untuk MLA, sekitar 49,6% negara menempatkan Otoritas Pusat di bawah Kementerian Kehakiman, sementara hanya 31,2% yang menunjuk Kejaksaan Agung. Adapun dalam konteks Ekstradisi, hanya 17,46% negara yang memberikan mandat Otoritas Pusat kepada Kejaksaan Agung atau Prosecutor General/Attorney General, sedangkan sekitar 50,79% mempercayakannya kepada Kementerian Kehakiman. Sementara itu, sebagian negara lainnya menyerahkan fungsi Otoritas Pusat kepada institusi lainnya seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Temuan ini menegaskan bahwa fungsi Otoritas Pusat pada dasarnya lebih menekankan pada aspek administratif, fasilitatif, dan koordinatif dalam kerangka kerja sama hukum internasional, bukan pada fungsi penegakan hukum atau ajudikasi. Oleh karena itu, penempatan Otoritas Pusat di Indonesia di bawah Kementerian Hukum, khususnya melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, merupakan langkah yang tidak hanya sesuai dengan praktik mayoritas negara, tetapi juga selaras dengan prinsip- 266 prinsip internasional yang menekankan netralitas dan independensi dalam mekanisme kerja sama hukum lintas negara. [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-28 sebagai berikut: Bukti PK-1 : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; Bukti PK-2 : Perbaikan Permohonan Para Pemohon point 6.1 halaman 12; Bukti PK-3 : Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; Bukti PK-4 : Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; Bukti PK-5 : Pasal 28D yat (1) UUD 1945; Bukti PK-6 : Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; Bukti PK-7 : Email AGD Australia mengenai keengganan Pemohon VI untuk terlibat dalam penuntutan; Bukti PK-8 : Email Penyampaian MLA Australia; Bukti PK-9 : Jurnal Legislasi Indonesia, Batasan Open Legal Policy, Raditia Ajie; Bukti PK-10 : Daftar Otoritas Pusat Negara-Negara; Bukti PK-11 : Permintaan Ekstradisi terakhir dari Kejaksaan RI (Tahun 2012); Bukti PK-12 : Permintaan MLA Kejaksaan RI 10 tahun terakhir; Bukti PK-13 : Hasil MER FATF Indonesia Terkait Immediate Outcome 2; Bukti PK-14 : Hasil MER APG Indonesia; Bukti PK-15 : Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960, tanggal 15 Agustus 1960; Bukti PK-16 : Koninklijk Besluit Dd. 8 Mei 1883 Nomor 26 (Staatsblad 1883- 188); Bukti PK-17 : Hasil MER FATF Indonesia; Bukti PK-18 : Daftar Inventaris Masalah atau DIM RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; 267 Bukti PK-19 : UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Bukti PK-20 : Prosedur Penanganan MLA dari Permintah Indonesia; Bukti PK-21 : Prosedur Penanganan Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia Bukti PK-22 : Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI Dengan Pakar Hukum Bukti PK-23 : Daftar hadir Rapat Dalam Kantor Koordinasi di Bidang Ekstradisi Dalam Rangka Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Permintaan Ekstradisi Dari Pemerintah India Untuk Vinnay Mittal, Rabu 15 Agustus 2018. Bukti PK-24 : Surat Jaksa Agung Ke MenkumHam Terkait Mathias Hubert Achene. Bukti PK-25 : Surat Nomor: R-43/C.7/Chk.2/04/2025, bertanggal 16 April 2025. Bukti PK-26 : Surat Nomor: M.HH-AH.12.02-34, bertanggal 6 Februari 2024. Bukti PK-27 : Penetapan Nomor: 62/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2022/PN.Jkt.Pst Bukti PK-28 : Putusan Nomor :981/Pid.sus/2017/PN Jkt.Utr. Selain itu Presiden menghadirkan Ahli dan Saksi yang didengarkan keterangannya di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis Ahli yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: Ahli Presiden: 1. Prof. DR. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. Pendahuluan. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara pengertian Hukum Internasional dan Hukum Pidana Internasional. Luas lingkup Hukum Internasional adalah mengenai Asas-Asas Umum Hukum Internasional, Norma Hukum Internasional dan Lembaga-Lembaga Internasional. Sedangkan Hukum Pidana Internasional memiliki luas lingkup : Asas-Asas Hukum Pidana Internasional, Norma Hukum Pidana Internasional, Lembaga Hukum Pidana Internasional dan Kerjasama Internasional/Transnasional. Perbedaan khas antara kedua ilmu Hukum tersebut terletak pada maksud dan tujuan serta kelembagaannya. Hukum Pidana Internasional dalam versi Unpad adalah 268 Hukum Pidana Nasional yang memiliki aspek internasional. Definisi tersebut berangkat dari ketentuan hukum pidana yang antara lain memuat asas teritorial, asas nasional aktif dan pasif dan asas universal; yang terdapat pada Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1946). Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Internasional adalah bahwa Hukum Pidana Nasional memiliki Yurisdiksi sebatas wilayah batas teritorial Indonesia dan mencakup wilayah lautan sebatas 200 mil. Sedangkan Hukum Internasional meliputi Hubungan Antar Negara, Lembaga Internasional dan Kerjasama Internasional. Persamaan keduanya adalah bahwa Hukum Internasional dan Hukum Pidana Internasional berintikan hubungan antara dua negara atau lebih yang merdeka (bukan negara jajahan). Prinsip kedaulatan negara (principle of state sovereignty) merupakan prinsip yang dipegang teguh masing-masing negara pihak dalam suatu perjanjian dua negara atau lebih. Dalam hal pengakuan suatu perjanjian selain ratifikasi dikenal pula reservasi yang berarti masing-masing negara (karena prinsip kedaulatannya) dapat mengajukan reservasi ketika memasukkan ratifikasi ke sekretariat jenderal umum PBB; artinya negara pihak dapat mengajukan reservasi untuk salah satu ketentuan pasal yang terdapat dalam perjanjian, dan pada umumnya ketentuan yang memuat lembaga yang mengatur/mengawasi implementasi ketentuan perjanjian dimaksud. Lazimnya di dalam suatu Perjanjian Internasional diatur mengenai klausula suatu perjanjian antara lain ketentuan tentang lembaga internasional tempat penyelesaian perselisihan mengenai norma dan penafsiran atas suatu ketentuan suatu perjanjian. Berbeda dengan Indonesia yang diketahui menganut sistem Hukum Civil Law, berdasarkan UU Perjanjian Internasional; memerlukan persetujuan DPR RI atau ratifikasi sebelum diundangkan dan dinyatakan berlaku di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia dan di luar batas wilayah Inonesia (Non-Self Implementing Legislation); berbeda dengan sistem Hukum Common Law yang mengakui “Self-Implementing Legislation”. Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan 14 (empat belas) negara dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana/mutual legal assistance in criminal matters (MLA) dengan 10 (sepuluh) negara termasuk perjanjian se-Asean tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Perjanjian bilateral (Bilateral Treaty) tersebut yaitu: 269 1. Bilateral treaty with Australia signed on April 22, 1992; 2. Bilateral treaty with The People’s Republic of China signed on July 1, 2009; 3. Bilateral treaty with Hong Kong SAR signed on May 5, 1997; 4. Bilateral treaty with Republic of Korea signed on November 28, 2000; 5. Bilateral treaty with Republic of India signed on January 25, 2011; 6. Bilateral treaty with Socialist Republic of Viet Nam signed on June 27, 2013; 7. Bilateral treaty with United Arab Emirates signed on February 2, 2014; 8. Bilateral treaty with Islamic Republic of Iran signed on December 14, 2016; 9. Bilateral treaty with Malaysia signed on January 7, 1974; 10. Bilateral treaty with The Kingdom of Thailand signed on June 29, 1976; 11. Bilateral treaty with The Republic of the Philippines signed on February 10, 1976; 12. Bilateral treaty with The Independent State of Papua New Guinea signed on June 17, 2013; 13. Bilateral treaty with Singapore signed on January 25, 2022; dan 14. Bilateral treaty with Russian Federation signed on March 31, 2023. Adapun Perjanjian bilateral (Bilateral Treaty) di bidang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia yaitu: 1. Bilateral treaty with Australia signed on October 27, 1995; 2. Bilateral treaty with The People’s Republic of China signed on July 24, 2000; 3. Bilateral treaty with Republic of Korea signed on March 30, 2002; 4. Bilateral treaty with Hong Kong SAR signed on April 3, 2008; 5. Bilateral treaty with Republic of India signed on January 25, 2011; 6. Bilateral treaty with The Socialist Republic of Vietnam signed on June 27, 2013; 7. Bilateral treaty with Uni Emirat of Arab signed on February 2, 2014; 8. Bilateral treaty with Islamic Republic of Iran signed on December 14, 2016; 9. Bilateral treaty with Swiss Confederation signed on February 4, 2019; dan 10. Bilateral treaty with Russian Federation signed on December 13, 2019.) Regional Agreement: 1. MLA Treaty among ASEAN Member States signed on November 29, 2004. 270 (Brunei Darussalam, Cambodia Kingdom, Republic of Indonesia, Republic Democratic of Laos, Malaysia, Myanmar, Republic of Philippine, Republic of Singapore, Thailand Kingdom, and Socialist Republic of Vietnam) Berdasarkan kajian teoritik hukum dan pengalaman dalam praktik negosiasi perjanjian bilateral dan multilateral disimpulkan bahwa objek suatu perjanjian bilateral dan multilateral adalah bersifat politik sekalipun dalam implementasi perjanjian tersebut kemudian di dalam lingkup nasional merupakan kelanjutan dari penegakan hukum (criminal justice system). Bahwa negosiasi suatu perjanjian memiliki karakter yang bersifat politik dengan kekuatan bargaining- position- negara pihak (state-party) yang lebih besar dari kepentingan penegakan hukum semata-mata. Atas dasar kenyataan praktik mulai sejak penyusunan draft konvensi tentang Kejahatan Transnasional/Internasional sampai pada implementasi ekstradisi, bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pemindahan narapidana dipastikan masing-masing negara pihak yang berkepentingan berpegang teguh dan mengutamakan/mendahulukan prinsip State-Sovereignty (Kedaulatan Negara) sebelum memasuki pembahasan norma perjanjian antara negara pihak. Berdasarkan pengalaman ahli di dalam birokrasi Kementerian Hukum dan HAM (sekarang Kementerian Hukum) dalam negosiasi draft perjanjian tentang UNCAC dan MLA, diperoleh kesimpulan bahwa, persetujuan negara pihak atas suatu perjanjian ditentukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga negara terdepan dalam berhubungan dengan negara lain. Contoh negosiasi perjanjian pertahanan yang diusulkan Pemerintah Singapura kepada Pemerintah Indonesia beberapa tahun mengalami dead-lock hanya karena Pemerintah Indonesia tidak sepakat atas permintaan Pemerintah Singapura meminta hak atas penggunaan Kepulauan Riau menjadi markas pelatihan tentara Singapura yang kemudian permintaan tersebut dikompensasikan dengan permintaan Pemerintah Indonesia perjanjian ekstradisi dengan Singapura; Berdasarkan perkembangan terkini, Perjanjian Bilateral tentang Ekstradisi antara RI dan Singapura sudah ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2022 bersamaan dengan Flight Information Region dan Defence Cooperation Agreement. Kesimpulan sementara yang diperoleh dari uraian di atas adalah: 271 (1) bahwa kewenangan menetapkan persetujuan atas draft perjanjian ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau objek perjanjian lainnya, terletak di bawah wewenang penuh Presiden sebagai Kepala Negara/Pemerintahan; (2) satu-satunya lembaga negara front terdepan dalam hubungan internasional adalah Kementerian Luar Negeri dengan koordinasi kementerian teknis lainnya seperti Kementerian Hukum; Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara. Dalam MLA Indonesia UU Nomor 1 tahun 2006 secara tegas dinyatakan bahwa MLA Law diundangkan untuk memungkinkan bantuan Kerjasama oleh Pemerintah kepada Lembaga Penegak Hukum Indonesia melaksanakan tugas di luar batas teritorial Indonesia (Pasal 1) (1) The MLA law was enacted to enable assistance to be given by law enforcement authorities in the Republic of Indonesia to authorities abroad who are investigating, prosecuting or examinating before the court of criminal offences overseas. (2) It is the intention of the Government of the Republic of Indonesia to continue to conclude more bilateral agreements where ever necessary to enhance and formalize international co-operation in criminal matters. Should the Government of the Republic of Indonesia conclude bilateral agreement with other State Parties of a Convention/Conventions whereby Indonesia is also State Party, therefore such agreement should govern issues that are not included in the Conventions in question. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon Pengujian Uji Materiel dalam Perkara Nomor 180/PUU-XXII/2024. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Izinkan saya sebagai ahli memberikan pendapat mengenai kedudukan hukum para Pemohon I s/d V yang merupakan Jaksa pada Kejaksaan Agung RI. Menurut pendapat Ahli setelah membaca Keterangan Pemerintah tentang objek materi pengujian dan dihubungkan dengan identitas para Pemohon I s/d V. Kesimpulan sementara yang dapat saya sampaikan adalah terdapat keganjilan status Pemohon I s/d V disebabkan di satu pihak para Pemohon I s/d V adalah jaksa pada Kejaksaan Agung sedangkan di sisi lain, termohon dari Pemerintah tercantum, Menteri Hukum, Menteri Luar Negeri, dan Jaksa Agung. Pertanyaan 272 yang timbul adalah bagaimanakah mungkin dan dapat diterima secara logika sehat jika pihak Pemohon dan Termohon berasal dari Institusi yang sama. Sehubungan dengan keganjilan tersebut, Peraturan MKRI Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 4 ayat 2, telah menetapkan syarat-syarat bagi setiap Pemohon Uji Materi UU ke MKRI adalah: 1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Berdasarkan Peraturan MKRI tersebut di atas, Pemohon harus Perorangan Warga Negara Indonesia yang berkepentingan secara langsung dengan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 dan telah dirugikan dengan berlaku suatu UU. Dalam hal ini, status hukum pemohon I s/d V bukan dalam kapasitas perorangan akan tetapi melekat status sebagai pegawai Kejaksaan sedangkan yang menjadi termohon termasuk Jaksa Agung yang merupakan atasan Pemohon I s/d V. Hal ini bertentangan dengan prinsip kerja Kejaksaan sejak lama, yaitu prinsip. “Satu dan Tidak Terpisahkan”. Permohonan Pemohon I s/d V, kecuali Pemohon ke VI; adalah cacat prosedur dan bertentangan dengan UU Kejaksaan dan Peraturan Internal Disiplin Pegawai Kejaksaan. Keganjilan Kedua dari Permohonan aquo adalah, inti dari permohonan para Pemohon I s/d VI adalah mengenai Sengketa Kewenangan’ yang menurut pendapat Ahli, adalah kurang tepat diajukan ke MK dalam bentuk pengujiannya terhadap UUD 1945 akan tetapi merupakan masalah sengketa kewenangan, sesuai dengan UUD 1945 Perubahan Pasal 24 C ayat (1) sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 273 kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan uraian di atas, Ahli menyimpulkan bahwa permohonan uji materi UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi dan UU Nomor 1 tahun 2006, adalah cacat prosedur dan batal demi hukum. Kerangka teoritik hukum atas permohonan uji materi terhadap UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi dan UU Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Tinjauan Umum masalah prosedural dalam sistem hukum Indonesia. Bahwa setiap permohonan atau gugatan ataupun tuntutan pidana harus dilandasi oleh itikad baik dalam arti bahwa, baik aparatur hukum termasuk advokat dan Hakim memerlukan standar perilaku yang telah lazim dipatuhi dan dilaksanakan, yaitu prinsip integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Selain prinsip-prinsip tersebut, berlaku kode etik baik pribadi maupun kelembagaan. Inti permohonan uji materi yang tidak berhubungan dengan materi pengujian suatu UU terhadap UUD adalah syarat utama; akan tetapi berdasarkan UUD 1945 Perubahan masih dibuka celah hukum untuk dilakukan gugatan terhadap antar sesama lembaga negara sepanjang dibentuk oleh UU. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Ahli dapat dipastikan bahwa, semua peraturan perUUan terkait pengujian suatu UU terhadap UUD ke MKRI dan celah hukum yang merupakan hak setiap lembaga negara untuk melakukan gugatan terhadap sesama lembaga negara yang diperoleh berdasarkan UU, diperkenankan. Di dalam menghadapi kesempatan adanya dua celah hukum yang diperkenankan berdasarkan UUD atau UU sedemikian maka seyogyanya pihak Pemohon terlebih dulu sangat berhati-hati untuk menggunakannya salah satu dari dua celah hukum tersebut karena celah hukum Kedua adalah terkait masalah etika kelembagaan yang tidak dalam bentuk norma akan tetapi sikap batin yang menguasai para pelaksananya. Celah hukum yang bersifat hakiki dalam kehidupan Masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila adalah celah hukum etika yang merupakan asas fundamental sebelum celah hukum karena celah hukum pertama sesungguhnya telah melekat pada celah hukum contoh lazim adalah perbuatan merampas nyawa orang lain, perbuatan perkosaan dan pencurian sesungguhnya tertanam di 274 dalam perbuatan-perbuatan tersebut masalah mendasar tentang etika yang kemudian dilanjuti dengan celah hukum untuk memberikan paksaan agar pelaku memperoleh hukuman dan berbuat tobat. Begitu pula halnya di dalam sikap suatu lembaga negara terhadap lembaga negara lain; di dalam sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 etika telah ditanamkan sejak Pembukaan UUD 1945 dan turunannya dalam berbagai peraturan perUUan. Keutuhan dan kesatuan suatu penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah tergantung dari “who is behind the gun”; jika pemegang Amanah menjalankan UU memiliki etika, sopan santun dan adab serta moral yang sesuai dengan filosofi hidup bangsa Pancasila, maka tentunya kehidupan masyarakat termasuk upaya pertobatan dalam mencegah dan memberantas kejahatan akan sesuai/sejalan dengan tujuan tata tentram kerta rahardja. Pemohon dalam kaitan uraian ini seyogyanya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Hukum dan kantor Sekretariat Negara. Alasan Pemohon bahwa telah beberapa kali menulis surat ke kantor Ditjen AHU Kementerian Hukum saja tidaklah cukup jika kerja bantuan timbal balik dalam masalah pidana berjalan sesuai dengan peraturan perUUan yang berlaku. Intinya dalam menata kembali prosedur tata kerja dimaksud harus dibiasakan memelihara koordinasi, konsultasi dan supervise antara lembaga negara yang berkepentingan. Menurut Ahli tampak terlalu mahal dan waktu terbuang hanya untuk suatu alasan permohonan yang bersifat prosedural saja. 2. Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA., Pd.D. I. Penjelasan Umum “Good people don’t need laws to tell them to act responsibly and bad people will find a way around the laws”. Pendapat dari Plato, seorang filsuf ternama dunia tersebut relevan dengan keadaan saat ini dimana seiring perkembangan zaman, kejahatan juga turut berkembang termasuk kejahatan transnasional yang melewati batas-batas negara. Pelaku kejahatan terus melakukan modifikasi cara dan bentuk kejahatan untuk menghindari jerat hukum. Mengingat kondisi tersebut, negara-negara di dunia memiliki kesadaran bahwa hal tersebut hanya dapat diselesaikan melalui kerjasama internasional di bidang hukum. Kerjasama internasional dalam masalah pidana memiliki tantangan dan kesulitan tersendiri. 275 Tantangan yang paling mendasar adalah adanya perbedaan sistem hukum dan prosedur hukum yang berlaku di tiap-tiap negara. Selain itu, hambatan formalitas dan administratif juga merupakan tantangan yang harus ditemukan solusinya. Negara-negara dalam perjanjian-perjanjian multilateral maupun bilateral berusaha mengatasi hambatan dan tantangan ini dengan menetapkan standar- standar yang mampu mengakomodir kepentingan tiap negara pihak melalui penetapan suatu Otoritas Pusat/Central Authority (CA) dalam rangka mendukung berjalannya proses kerjasama timbal balik dan ekstradisi dengan baik. II. Ketentuan Hukum Internasional mengenai Kedudukan Otoritas Pusat/ Central Authority Ketentuan Hukum Internasional mengenai standar penugasan CA dapat dilihat pada United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto 2004 (“Organized Crime Convention/UNTOC”). UNTOC sendiri tidak menjadikan institusi penegak hukum sebagai pakem yang ditugaskan sebagai CA. UNTOC memberikan deskripsi CA sebagai berikut: “Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution. Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties….” Dari deskripsi tersebut, terdapat 3 poin utama yang menjadi dasar sebuah institusi untuk dapat menjadi CA: a. Institusi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menerima permohonan MLA, untuk kemudian dieksekusi atau ditransmisikan ke competent authorities. b. Memastikan eksekusi atau transmisi berjalan cepat dan patut. c. Permohonan MLA dan komunikasi terkait seharusnya disampaikan melalui CA yang ditunjuk oleh negara pihak. 276 Selanjutnya, dari poin tersebut dapat diketahui bahwa CA merupakan institusi yang ditunjuk oleh negara pihak untuk menerima permohonan MLA dan mengkomunikasikannya dengan CA negara lain serta mengeksekusi permintaan MLA atau mentransmisikan permintaan MLA. Lebih lanjut, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memberikan guidance mengenai penugasan CA untuk MLA dan Ekstradisi, yakni sebagai berikut: “The central authority should be the home of all information pertaining to the conduct of any sort of international criminal legal cooperation with a State. The benefit of having a central authority is that a State has more control over incoming and outgoing requests and begins to create a centre of expertise with respect to international cooperation. With the plethora of international instruments to which each State may be a party and therefore be tasked with dealing with, the concept of a central authority to provide a uniform response to incoming and outgoing requests makes perfect sense. It also avoids duplication of effort and inconsistency resulting from a lack of control. Ongoing and consistent responses from central authorities help not only in advising on domestic requirements but also in developing a knowledge base of other legal systems and the requirements of those systems, either as a result of dealing with these foreign requirements on a daily operational basis or through outreach and liaison functions that can be performed by these authorities. A comprehensive list of the duties and services that a central authority can perform is included later in the present chapter to give practitioners guidance on the scope of duties and expertise that these offices are expected to be able to perform in order to be effective” Guidance tersebut memberikan penegasan bahwa tugas CA selain untuk mentransmisikan atau mengeksekusi permohonan MLA, juga menjadi wadah untuk informasi kerja sama hukum antar negara. Selain itu, dengan adanya CA dapat memberikan keseragaman dan konsistensi atas respons dalam permohonan MLA dari dan/atau ke luar negeri. Respons yang diberikan CA tidak hanya membantu pemenuhan aturan dalam negeri namun juga sebagai basis pengetahuan dari kerangka sistem hukum negara lain. Berdasarkan standar-standar internasional tersebut, tidak ada yang mengamanahkan agar CA harus ditugaskan kepada institusi penegak hukum (law enforcement agency) maupun institusi yang memiliki fungsi ajudikasi. Penekanan fungsi CA berfokus pada penerimaan dan transmisi permohonan, eksekusi, kerja sama hukum internasional, dan komunikasi diplomatik. Oleh karenanya, perubahan nomenklatur Kementerian Kehakiman menjadi Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini menjadi Kementerian Hukum, sama sekali tidak berdampak pada hal ihwal tugas Otoritas Pusat/CA yang saat ini ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum cq Kementerian Hukum. Dengan demikian, 277 anggapan yang menyatakan bahwa tugas CA harus diemban oleh institusi penegak hukum karena Kemenkum tidak memiliki fungsi penegakan hukum atau ajudikasi menjadi tidak berdasar. Berdasarkan data UNODC saat ini, didapat informasi daftar CA yang ada di seluruh negara pihak UNCAC adalah sebagai berikut: Data CA untuk MLA Daftar CA untuk Ekstradisi Dari data tersebut, sangat jelas dan terang bahwa dari database UNODC, hanya 31,2% negara yang menugaskan Prosecutor General/Attorney General (Kejaksaan Agung) sebagai CA untuk MLA. Selain itu, untuk urusan ekstradisi sendiri, hanya 17.46% yang menugaskan Prosecutor General/Attorney General (Kejaksaan Agung) sebagai CA. Hal tersebut jelas sangat menjawab dalil Pemohon Uji Materiil yang hanya menyampaikan data negara-negara yang menugaskan Prosecutor General/Attorney General sebagai CA namun menutup data lain terhadap negara-negara yang menugaskan Ministry of Justice maupun institusi lainnya (Ministry for Foreign Affairs, Ministry for Interior, dll) sebagai pengampu tugas CA. III. Kebutuhan Penugasan CA kepada institusi non-Aparat Penegak Hukum % Prosecutor General / Attorney General (1) 39 31,2 Ministry of Justice / DoJ (2) 62 49,6 Non AGD & MoJ (3) 24 19,2 Total 125 % Prosecutor General / Attorney General 22 17,46032 Ministry of Justice / DoJ 64 50,79365 Non AGD & MoJ 40 31,74603 Total 126 Persentase % 19% 31% 50% 1 2 3 Persentase % 32% 17% 51% 1 2 3 278 Lebih lanjut, UNODC sendiri menyampaikan berbagai macam peran dari CA, yang tergantung dari masing-masing negara untuk memilih peran CA yang seperti apa. Peran tersebut antara lain penerimaan permohonan MLA/Ekstradisi, menganalisa permohonan, kerja sama hukum pidana internasional atau eksekusi permohonan. “An emerging trend is to include the exercise of quality control over incoming and outgoing requests in the responsibilities of central authorities. Checking procedural requirements, as those related to the certification and authentication of supportive documents, is another task. An additional (and increasingly important) role for the central authorities is to provide advisory services to competent authorities domestically and foreign authorities internationally. …Some states parties give their central authority a purely administrative role, whereby the authority is only in charge of receiving and sending mutual legal assistance requests, while in other states parties, central authorities may be responsible for the execution of requests, the substantive coordination, or the follow-up to the request among national institutions. …Furthermore, the majority of countries under review have designated as a central authority the same governmental department for all international treaties on cooperation in criminal matters, including the ones relating to combating corruption. This allows the streamlining of the process and the timely identification of weaknesses in the system and, further, minimises the potential for fragmentation or duplication of work in this area” Berdasarkan penegasan UNODC tersebut, sangat jelas bahwa fungsi dari CA tidak hanya berfokus pada proses penuntutan, penyidikan, atau penegakan hukum domestik namun juga menjaga kesesuaian antara permohonan MLA dan Ekstradisi dengan hukum internasional (konvensi dan perjanjian bilateral/multilateral), serta kerja sama internasional dengan institusi central authority dan competent authority yurisdiksi asing. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu instansi khusus pemerintahan yang menjadi sentral dalam pelaksanaan tugas CA yang dapat menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, kesesuaian norma dan praktik hukum internasional, dan kerja sama hukum pidana internasional. Kondisi eksisting telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar dari hukum Internasional dimana Kementerian Hukum merupakan suatu institusi pemerintahan Non-Aparat Penegak Hukum 279 yang dapat secara objektif menjalankan tugas CA dengan standar hukum internasional, kebutuhan penegakan hukum, serta kerja sama internasional di bidang CA dengan negara lain, termasuk perjanjian bilateral/multilateral yang dimiliki Indonesia dengan berbagai negara mitra, yakni sebagai berikut: Nama Perjanjian UU Ratifikasi ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty UU Nomor 9 Tahun 2008 Perjanjian MLA Indonesia-Australia UU Nomor 1 Tahun 1999 Perjanjian MLA Indonesia-RRC UU Nomor 8 Tahun 2006 Perjanjian MLA Indonesia-Korea Selatan UU Nomor 8 Tahun 2014 Perjanjian MLA Indoesia- Hongkong UU Nomor 3 Tahun 2012 Perjanjian MLA Indonesia-India UU Nomor 9 Tahun 2014 Perjanjian MLA Indonesia-Vietnam UU Nomor 13 Tahun 2015 Perjanjian MLA Indonesia-Uni Emirat Arab UU Nomor 6 Tahun 2019 Perjanjian MLA Indonesia-Iran UU Nomor 13 Tahun 2019 Perjanjian MLA Indonesia-Swiss UU Nomor 5 Tahun 2020 Perjanjian MLA Indonesia-Russia UU Nomor 5 Tahun 2021 Perjanjian Ekstradisi Indonesia- Malaysia UU Nomor 9 Tahun 1974 Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Filipina UU Nomor 10 Tahun 1976 Perjanjian Ekstradisi Indonesia- Thailand UU Nomor 2 Tahun 1978 Perjanjian Ekstradisi Indonesia- Australia UU Nomor 8 Tahun 1994 Perjanjian Ekstradisi Indonesia- Hongkong UU Nomor 1 Tahun 2001 Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Korea Selatan UU Nomor 42 Tahun 2007 Perjanjian Ekstradisi Indonesia-RRC UU Nomor 13 Tahun 2017 Perjanjian Ekstradisi Indonesia-India UU Nomor 13 Tahun 2014 280 Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Papua Nugini UU Nomor 6 Tahun 2015 Perjanjian Ekstradisi Indonesia- Vietnam UU Nomor 5 Tahun 2015 Perjanjian Ekstradisi Indonesia- Uni Emirat Arab UU Nomor 1 Tahun 2019 Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Iran UU Nomor 9 Tahun 2019 Perjanjian Ekstradisi Indonesia- Singapura UU Nomor 5 Tahun 2023 Kejaksaan yang fungsi utamanya adalah penuntutan, berpotensi mengesampingkan dimensi lain yakni pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan realitas politik hubungan luar negeri, di mana setiap tindakan Indonesia, meskipun demi tujuan penegakan hukum sekalipun, akan dinilai dan direspon oleh negara mitra. Karena pertimbangan ekstradisi dan MLA adalah instrumen kerja sama memerlukan pertimbangan yang holistik, fungsi ini tidak selaras ditempatkan di lembaga yang core- business-nya semata penuntutan. Pemindahan CA ke Kejaksaan berisiko memutus mekanisme checks-and- balances yang selama ini telah berjalan. Oleh karena itu, arah pengaturan dalam UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang menempatkan menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum sebagai CA menurut Ahli sudah tepat, mempertimbangkan bahwa Menteri Hukum memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. IV. Prosedur Penanganan Permintaan MLA dan Ekstradisi a. Penanganan Permintaan MLA Terdapat 2 (dua) jenis permintaan MLA, yaitu: 1) Permintaan MLA dari negara asing kepada Pemerintah RI (incoming request) dan 2) Permintaan MLA dari Pemerintah RI kepada negara asing (outgoing request). Berikut prosedur penanganan permintaan MLA dimaksud: 1) Permohonan MLA dari Pemerintah Indonesia ke Negara Asing (outgoing request) 281 Tahap 1: Pengajuan Permohonan Permintaan Bantuan Timbal Balik kepada Otoritas Pusat Otoritas berwenang, dalam hal ini POLRI, Kejaksaan Agung, KPK mengirimkan Surat Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana beserta dokumen kelengkapannya kepada Kementerian Hukum. Tahap 2: Penelaahan dan Perancangan Surat Permintaan Bantuan Timbal Balik Setelah diterimanya Surat Permohonan Permintaan Bantuan Timbal Balik dari instansi berwenang, Kementerian Hukum melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan yang didasarkan pada konvensi internasional, perjanjian bilateral/multilateral, UU 1 Tahun 2006, serta hukum negara yang diminta. Apabila diperlukan, Otoritas Pusat dapat meminta tambahan informasi dan dokumen maupun koordinasi dengan pemohon permintaan bantuan timbal balik. Dalam koordinasi tersebut, pelibatan pihak lainnya dapat dilakukan dengan persetujuan pemohon. Setelah penelaahan, Otoritas Pusat juga mengonsep dan menyampaikan surat permintaan bantuan timbal balik kepada Otoritas Negara Diminta atau melalui saluran diplomatik. Tahap 3: Penyampaian, Koordinasi dan Pemantauan Bantuan Timbal Balik dengan Negara Diminta Setelah Surat Permintaan Bantuan disampaikan, Otoritas Pusat akan melakukan pemantauan terhadap permintaan dan menyampaikan perkembangan dan tindak lanjutnya kepada aparat penegak hukum sebagai instansi pemohon. Dalam hal Otoritas Negara Diminta belum memberikan respon, maka OtoritasPusat melakukan konfirmasi kepada Otoritas Negara Diminta. Setelah menerima tanggapan terkait bantuan timbal balik dari Negara Diminta, Otoritas Pusat akan melakukan penelaahan mengenai kesesuaian tanggapan dengan permintaan. Apabila terdapat permintaan tambahan informasi atau dokumen lain dari Negara Diminta sebagai syarat pemenuhan permintaan bantuan, maka Otoritas Pusat mengirimkan surat permintaan tambahan data/informasi kepada instansi pemohon bantuan. Tahap 4: Pemenuhan Bantuan dan Penyampaian Umpan Balik 282 Dalam hal dibutuhkan koordinasi lebih lanjut untuk pemenuhan permintaan, Otoritas Pusat dapat melakukan fasilitasi (seperti casework meeting, hearing dalam persidangan, dll) untuk pemenuhan bantuan yang dilaksanakan oleh Negara Diminta dengan instansi pemohon. Jika diperlukan, Otoritas Pusat juga dapat secara proaktif mendatangi Negara Diminta. Proses tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi pemohon. Hasil pelaksanaan pemenuhan permintaan bantuan disampaikan melalui Otoritas Pusat dan kemudian diteruskan kepada instansi pemohon. Setelah bantuan timbal balik selesai dilaksanakan, Otoritas Pusat akan menyediakan mekanisme untuk meminta umpan balik, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Negara Diminta. Umpan balik dari Negara Diminta dapat mencakup kewajiban Negara Peminta sebagai peminta bantuan timbal balik, termasuk mengenai pengembalian barang bukti. 2) Permintaan MLA dari Yurisdiksi Asing kepada Pemerintah Indonesia (incoming request) Tahap 1: Penerimaan Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Otoritas Pusat Negara Peminta. Negara Peminta mengajukan surat permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada Kementerian Hukum beserta dokumen kelengkapannya. Tahap 2: Penilaian dan Penelaahan Permintaan Bantuan Timbal Balik Setelah penerimaan surat permintaan bantuan, Kementerian Hukum melakukan penilaian dan penelaahan terhadap dokumen permintaan. Penelaahan terhadap dokumen permohonan yang didasarkan pada konvensi internasional, perjanjian bilateral/multilateral, UU 1 Tahun 2006, serta hukum negara peminta. Apabila diperlukan, Otoritas Pusat dapat meminta tambahan informasi dan dokumen maupun koordinasi dengan negara peminta bantuan timbal balik. Berdasarkan penelaahan, suatu permintaan bantuan timbal balik dapat diterima atau ditolak. Jika berdasarkan hasil penelaahan ditemukan kekurangan, maka Otoritas Pusat akan berkoordinasi dengan Negara Peminta untuk mengirimkan tambahan kekurangan informasi atau data 283 yang diperlukan. Otoritas Pusat kemudian mengirimkan dokumen permintaan bantuan timbal balik yang disertai dengan Surat Tindak Lanjut kepada Otoritas Berwenang. Tahap 3: Koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum Indonesia dan Penyampaian Tanggapan kepada Negara Peminta Rekomendasi hasil penelaahan kemudian dikoordinasikan dengan instansi penegak hukum. Berdasarkan koordinasi dan tanggapan yang disampaikan instansi terkait dengan permintaan bantuan, Otoritas Pusat akan mengirimkan Surat Jawaban kepada Negara Peminta. Dalam penyampaian tersebut, Otoritas Pusat berkoordinasi dengan Otoritas Pusat Negara Diminta. Jika diperlukan maka Otoritas Pusat juga dapat berkoordinasi langsung di Negara Peminta untuk mendiskusikan bantuan yang dimintakan (casework). Tahap 4: Pemantauan Pelaksanaan, Penyampaian dan Umpan Balik Dalam hal permintaan bantuan timbal balik diterima, Otoritas Pusat memfasilitasi (seperti melakukan casework meeting, menghadiri hearing dalam persidangan, dll) dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan timbal balik. Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara periodik untuk melihat perkembangan pelaksanaan bantuan timbal balik. Jika diperlukan, Otoritas Pusat dapat meminta Instansi yang melaksanakan bantuan (Kepolisian atau Kejaksaan) untuk menyampaikan hasil perkembangan pelaksanaan Bantuan kepada Otoritas Pusat. Apabila pelaksanaan bantuan timbal balik telah selesai dilaksanakan oleh instansi pelaksana bantuan, Otoritas Pusat akan menyampaikan hasil pelaksanaan tersebut dan meminta umpan balik terhadap hasil pelaksanaan bantuan melalui Otoritas Pusat Negara Peminta. b. Penanganan Permintaan Ekstradisi Terdapat 2 (dua) jenis permintaan Ekstradisi, yaitu: 1) Permintaan Ekstradisi dari negara asing kepada Pemerintah RI (incoming request) dan 2) Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah RI kepada negara asing (outgoing request). Berikut prosedur penanganan permintaan Ekstradisi dimaksud: 1) Permintaan Ekstradisi dari negara asing kepada Pemerintah RI (incoming request) 284 Tahap 1: Penerimaan dan Analisa Dokumen Permintaan Ekstradisi Otoritas Pusat menerima dokumen permintaan ekstradisi dari negara asing yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri RI selaku saluran diplomatik. Apabila permintaan ekstradisi disampaikan oleh negara asing yang belum memiliki perjanjian bilateral di bidang ekstradisi dengan Pemerintah RI, maka ekstradisi yang diajukan dimaksud perlu dimintakan Persetujuan Presiden RI terlebih dahulu agar dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya Otoritas Pusat akan melakukan pengecekan dan analisa terhadap dokumen permintaan ekstradisi beserta seluruh kelengkapannya sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Tahap 2: Koordinasi dan Tindak Lanjut Ekstradisi Setelah dokumen permintaan ekstradisi telah lengkap dan sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, Otoritas Pusat akan mengirimkan dokumen permintaan Ekstradisi dimaksud beserta lampiran pendukungnya kepada Kepala Kepolisian Negara RI dan Jaksa Agung RI untuk dilakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan. Kejaksaan RI kemudian akan meminta Penetapan Pengadilan Negeri mengenai dapat atau tidaknya Termohon Ekstradisi tersebut diekstradisikan. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden RI bersama dengan pertimbangan Menteri Hukum RI, Menteri Luar Negeri RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI guna memperoleh Keputusan Presiden RI. Tahap 3: Penyerahan Termohon Ekstradisi Setelah terbit Keputusan Presiden RI dimana dalam hal Presiden RI memutuskan untuk mengabulkan permintaan ekstradisi, maka orang yang dimintakan ekstradisi akan diserahkan kepada negara mitra, pada waktu dan tempat yang disepakati bersama. 2) Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah RI kepada negara asing (outgoing request) Tahap 1: Penerimaan dan Penyusunan Dokumen Permintaan Ekstradisi Instansi berwenang (dalam hal ini Kejaksaan dan POLRI) menyampaikan permohonan untuk permintaan ekstradisi kepada Otoritas Pusat. Penyampaian permohonan tersebut dilakukan dengan melampirkan dokumen dan informasi yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam UU 285 No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Selanjutnya otoritas pusat akan melakukan analisa terhadap dokumen yang diajukan oleh otoritas berwenang dimaksud. Hasil analisa akan menjadi dasar untuk menyusun dokumen permintaan ekstradisi yang kemudian akan diperiksa dan ditandatangani. Surat permintaan ekstradisi yang ditandatangani beserta seluruh dokumen pendukungnya akan diterjemahkan dan dikirimkan kepada Otoritas Pusat Negara Diminta melalui saluran diplomatik. Tahap 2: Komunikasi dan Pelaksanaan Ekstradisi Setelah Dokumen Permintaan Ekstradisi disampaikan kepada Negara Diminta, Otoritas Pusat akan melakukan komunikasi baik secara formal maupun informal dengan Negara Diminta serta melakukan pemantauan terhadap status permintaan ekstradisi tersebut. Selanjutnya Negara Diminta akan menyampaikan tanggapan apakah menerima, menolak, atau meminta tambahan informasi atau dokumen yang diperlukan guna memproses permintaan ekstradisi yang disampaikan oleh Pemerintah RI. Dalam hal masih diperlukan tambahan informasi, Otoritas Pusat akan mengirimkan Surat Permintaan Tambahan Informasi kepada instansi penegak hukum yang mengajukan permohonan ekstradisi. Lebih lanjut, setelah persyaratan permintaan ekstradisi dianggap lengkap oleh Negara Diminta, maka permintaan ekstradisi akan diproses sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Negara Diminta. Apabila pada akhirnya permintaan ekstradisi dari Pemerintah RI disetujui oleh Negara Diminta, Otoritas Pusat berkoordinasi dengan Negara Diminta untuk pemenuhan permintaan ekstradisi dan menyepakati waktu serta tempat penyerahan buronan yang akan diekstradisi ke Indonesia. Berdasarkan pengalaman Ahli selama menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada 21 Agustus 2014 hingga 20 Maret 2015, terdapat 10 permintaan MLA dari negara asing kepada Pemerintah Indonesia (incoming) dan 3 permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia kepada negara asing (outgoing). Adapun untuk Ekstradisi terdapat 6 permintaan incoming dan 1 permintaan outgoing. V. Permasalahan A quo Merupakan Permasalahan Lingkup Eksekutif 286 Terlepas dari perdebatan mengenai institusi mana yang tepat untuk menempatkan fungsi CA, Ahli berpandangan bahwa permasalahan pada perkara ini sesungguhnya harus diselesaikan dalam lingkup eksekutif. Hal ini disebabkan titik berat substansi atau materi yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada suatu jabatan serta institusi yang dipimpinnya dimana institusi Kejaksaan dan Kementerian Hukum berada di bawah Presiden. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap permasalahan ini seharusnya dilakukan melalui komunikasi antara Menteri Hukum dan Jaksa Agung atau antara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Apabila belum diperoleh keputusan pada level setingkat Menteri, maka keputusan akhir menjadi kewenangan Presiden selaku pimpinan tertinggi Negara. Saksi Presiden: Estralita Dorotea Aler - Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA). - Bahwa perkara tersebut terkait dengan penanganan hukum atas pembunuhan anak kandung saksi, Novy Aristananda Chardon, oleh suaminya, John William Chardon, warga negara Australia. - Keterangan saksi tersebut dimaksudkan untuk mendukung penyidikan Kepolisian Australia, melalui proses MLA yang difasilitasi oleh Pemerintah Indonesia. - Bahwa Novy Aristananda menikah dengan John William Chardon pada 11 Oktober 2002 dan tinggal di Australia, memiliki dua anak: Channelle dan Alex. - Hubungan pernikahan mereka dalam kondisi bermasalah, terutama menjelang perceraian. - Novy dinyatakan hilang pada tahun 2013, saat tengah mengurus perceraian. - Komunikasi terakhir saksi dengan Novy terjadi pada tanggal 3 dan 4 Februari 2013. - Saksi mengetahui detail kehidupan rumah tangga Novy dan John sejak awal, termasuk saat perkenalan hingga pernikahan. - Novy secara rutin menghubungi ibunya (saksi) sebelum menghilang, menunjukkan bahwa Novy adalah ibu yang penuh perhatian dan tidak mungkin 287 meninggalkan anak-anaknya tanpa kabar. - Pada bulan Desember 2012, Novy dan putrinya Channelle sempat berkunjung ke Surabaya. - Novy mengabarkan bahwa senjata api milik John Chardon hilang, membuatnya merasa tidak aman. - Novy juga menyampaikan kekhawatiran kehilangan hak asuh anak pasca perceraian. - Setelah kunjungan tersebut, kontak terputus, dan saksi tidak menerima kabar apapun dari Novy. - John Chardon mengancam saksi untuk tidak berbicara kepada polisi atau media, dengan ancaman tidak memperbolehkan bertemu cucu. - Bahwa Saksi diminta memberikan keterangan kepada Polri dan didampingi Kepolisian Australia pada 7 Oktober 2016 di Surabaya. - Keterangan tersebut diambil sebagai bagian dari pemenuhan MLA, yang dibutuhkan untuk membantu penyidikan di Australia. - Saksi menyampaikan seluruh fakta yang dialami langsung, terutama terkait kepribadian dan kebiasaan Novy yang mendukung dugaan bahwa Novy tidak pergi begitu saja. - Keterangan saksi menjadi bukti sah di pengadilan Australia, mendukung pembuktian keterlibatan John Chardon dalam kematian Novy. - John divonis 15 tahun penjara pada tahun 2019. - John Chardon meninggal dunia pada 21 Oktober 2020 di usia 73 tahun karena sakit, saat menjalani hukuman di penjara Australia. - Saksi menegaskan bahwa kerja sama MLA memberikan kontribusi nyata dalam menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya. - Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dalam penegakan hukum lintas negara. Bahwa Presiden juga menyerahkan bahan ad informandum dalam bentuk naskah akademik berjudul “Peran Central Authority Dalam Sistem Peradilan Pidana” yang disusun oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (selengkapnya terdapat dalam berkas perkara a quo); [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait, Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), menyampaikan keterangan di depan persidangan dan 288 menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Sekilas Mengenai Central Authority Pada Ekstradisi Dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana 1. Bahwa Ekstradisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU 1/1979) merupakan proses penyerahan seseorang oleh suatu negara kepada negara lain yang meminta orang tersebut untuk diadili atau menjalani hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukan berdasarkan perjanjian antarnegara. 2. Lebih lanjut, Bantuan Timbal Balik Hukum dalam Masalah Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Hukum dalam Masalah Pidana, merupakan permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 3. Apabila merujuk pada Pasal 18 ayat (13) Konvensi PBB Menentang Kejahatan Teroganisir Transnasional (United Nation Convention against Transnational Organized Crime "UNTOC"), setiap negara harus menunjuk Otoritas Pusat (Central Authority) untuk menerima dan menangani permintaan bantuan hukum dari negara lain secara cepat dan tepat. Di Indonesia, berdasarkan UU 1/2006, kewenangan Central Authority ada pada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. 4. Sedangkan, dalam UU 1/1979 diatur bahwa permintaan Ekstradisi diajukan kepada Menteri Kehakiman yang saat ini dalam pelaksanaannya diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal tersebut membuat Menteri Hukum dan HAM merupakan Central Authority dalam hal Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. B. Pelaksanaan Ekstradisi Dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana 2. Dalam hal Permintaan MLA dari Negara Asing ke Pemerintah Indonesia, Menteri Hukum dan HAM selaku Central Authority akan meneruskan dan menerima permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada lembaga yang berwenang (competent authority). Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 9 UU 1/2006, Menteri Hukum dan HAM selaku Central 289 Authority dapat mengajukan permintaan Bantuan Timbal Balik kepada negara asing dengan didasarkan pada permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung. 3. Dalam hal permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia ke Negara Asing, kewenangan Menteri Hukum dan HAM selaku Central Authority hanya terbatas pada meneruskan permohonan yang diajukan oleh lembaga yang berwenang (competent authority), tanpa dapat mengajukan permintaan Bantuan Timbal Balik secara mandiri. Hal tersebut menimbulkan perbedaan dengan tujuan adanya Central Authority berdasarkan UNTOC untuk dapat memastikan penyampaian permintaan MLA harus cepat dan tepat. 4. Lebih lanjut, merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, proses penerimaan, penelaahan, hingga pemenuhan permintaan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Menteri Hukum dan HAM selaku Central Authority memakan waktu yang cukup lama, yaitu 37 hari untuk permintaan MLA dari Negara Lain ke Pemerintah Indonesia; dan 39 hari untuk permintaan MLA dari Indonesia ke Negara Lain. Tahap Penelaahaan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Central Authority tersebut nantinya juga akan dicek kembali oleh Jaksa selaku pengendali perkara. 5. Dengan adanya pemisahan antara fungsi lembaga yang berwenang menyalurkan permintaan dengan lembaga yang berwenang mengajukan dan menindaklanjuti permintaan, menyebabkan proses permintaan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Pemerintah Indonesia ke Negara Lain harus melewati prosedur dan birokrasi yang panjang, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembentukan Central Authority untuk memperlancar proses kerja sama penegakan hukum antarnegara. 6. Selain iłu, adanya prosedur administrasi yang panjang dalam hal Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, membuat competent authority in casu Jaksa menggunakan cara alternatif, yaitu kerja sama informal yang jauh lebih cepat dan efektif dalam hal penuntutan dan penyelesaian perkara agar masa penahanan berdasarkan KUHAP terhadap tersangka/terdakwa dapat terpotong, dan aset/barang bukti yang hendak 290 diamankan di negara lain tidak dapat dihilangkan atau dikaburkan. Akan tetapi, terdapat keterbatasan dan kelemahan atas hal tersebut, yaitu keabsahan dokumen, bukti, dan tindakan yang dilakukan di muka persidangan. 7. Sehingga, pelaksanaan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana melalui Central Authority saat ini tidak sesuai dengan amanat dan tujuan dibuatnya Central Authority berdasarkan UNTOC, yakni agar cepat dan tepat. C. Kedudukan Jaksa Dalam Penanganan Ekstradisi Dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana 8. Bahwa pelaksanaan Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) merupakan kerja sama internasional pada bidang pidana yang pada pokoknya dilakukan untuk kepentingan penuntutan, dengan tahapan pra-ajudikasi, ajudikasi, dan pasca-ajudikasi. 9. Pada tahap praajudikasi, pelaksanaan Ekstradisi dan MLA dapat dilakukan selama proses penyidikan maupun penuntutan. Kedua tahap tersebut merupakan satu kesatuan fungsi, dikarenakan seluruh tindakan penyidikan dilakukan demi kepentingan proses penuntutan. Dalam hal Ekstradisi yang dilakukan pada tahap penyidikan, keputusan perlu atau tidaknya dilakukan mekanisme Esktradisi harus mendapatkan persetujuan dari Penuntut Umum karena nantinya yang memikul tanggung jawab pembuktian ada pada Penuntut Umum. Demikian pula dengan pelaksanaan MLA, khususnya dalam hal penyitaan barang bukti atau aset terkait tindak pidana yang berada di negara lain. 10. Selanjutnya, pada tahap ajudikasi, pelaksanaan Ekstradisi dan MLA dapat dilaksanakan selama proses pemeriksaan di pengadilan, baik atas inisiatif Penuntut Umum dari Indonesia maupun dari negara peminta, sebagai bagian dari upaya mendukung proses penuntutan di persidangan. 11. Terakhir, pada tahap pasca ajudikasi, pelaksanaan Ekstradisi atau MLA dapat dilaksanakan saat pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksana fungsi eksekutor, baik itu putusan pemidanaan ataupun sita eksekusi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 270 KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Rl (UU 16/2004) yang 291 mengatur bahwa Kejaksaan melalui Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan termasuk mengawasi agar putusan pengadilan dilaksanakan. 12. Dari uraian di atas, pelaksanaan Ekstradisi dan MLA dilakukan untuk kepentingan penuntutan atau bagian dari kewenangan penuntutan. Hal tersebut membuat pelaksanaan pelansakaan Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) harus dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan atau di bidang pidana sebagai Central Authority sehingga kepentingan penuntutan dapat tercapai secara cepat dan tepat. 13. Dalam hal ini, Kejaksaan Republik Indonesia cq Jaksa Agung merupakan lembaga yang melaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sehingga, pelaksanaan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat berjalan secara efektif di bawah Kejaksaan Rl selaku Central Authority. Pandangan Mahkamah mengenai peran Jaksa dalam penanganan Perkara PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 55/PUUXI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Mempertimbangkan: "Fungsi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus Iitis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum, serta menjunjung hak asasi manusia." Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUUXIV/2016 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Mempertimbangkan: "Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan (dominus litis), Jaksa wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, namun Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan, jika perkara tidak cukup 292 bukti, perkara yang diperiksa ternyata bukan perkara pidana, atau perkara ditutup demi hukum (vide Pasal 140 KUHAP)" 14. Dari kedua Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, mempertimbangkan kedudukan Jaksa selaku Penuntut Umum sebagai dominus litis yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu, Mahkamah juga berpandangan bahwa Jaksa selaku Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan sehingga suatu perkara tidak dapat dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. 15. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada pokoknya dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Dalam hal ini, Kejaksaan Rl memiliki peran selaku lembaga yang memiliki kekuasaan penuntutan di Indonesia. Sehingga, apabila kewenangan Central Authority ada pada Kejaksaan Rl cq. Jaksa Agung, maka kepentingan penuntutan dapat tercapai secara cepat, tepat, dan efisien. 16. Sebagai perbandingan, pada beberapa negara, kewenangan Central Authority ada pada institusi yang membawahi secara langsung proses penyidikan atau penuntutan, misal kewenangan Central Authority di Australia berada pada instansi Commonwealth AttorneyGeneral’s Department (Kejaksaan Agung). Lalu, negara Fiji memberikan kewenangan Central Authority pada Attorney General and Minister of Justice, Terakhir Negara Hongkong yang memberikan kewenangan Central Authority kepada Department of Justice merupakan institusi yang berwenang dalam melakukan penuntutan D. Penutup 17. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum Pernohon, perkenankan kami untuk menyampaikan poin-poin penutup sebagai berikut: 293 18. Pertama, kewenangan Central Authority di Indonesia saat ini ada pada Menteri Hukum dan HAM nyatanya tidak sesuai dengan amanat UNTOC mengenai tujuan pembentukan Central Authority yang cepat dan tepat. 19. Kedua mekanisme prosedur dan administrasi mengenai Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana saat ini nyatanya memakan waktu yang lama dan tidak efisien. 20. Ketiga, pelaksanaan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada pokoknya dilakukan untuk kepentingan penuntutan, dengan tahapan praajudikasi, ajudikasi, dan pascaajudikasi, yang mana dalam semua tahapan tersebut Jaksa hadir selaku penuntut urnum yang merupakan pengendali perkara Keterangan Tambahan Pihak Terkait (Persaja): A. Tanggapan atas Pertanyaan Yang Mulia Arsul Sani 1. Bahwa Yang Mulia Arsul Sani pada pokoknya menanyakan mengenai bagaimana peran Jaksa selaku Penuntut dapat dijustifikasikan dalam tahap lainnya pada Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yakni tahap penyidikan atau pelaksanaan putusan. Terkait pertanyaan Yang Mulia tersebut, kami jelaskan sebagai berikut: 2. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Saldi isra pada sidang sebelumnya, pada pokoknya mengatakan dahulu semua kekuasaan Kehakiman tersentral di Departemen Kehakiman, sehingga sejak saat itu segala kewenangan Tindakan Aparat Penegak Hukum (“APH”)/Lembaga penegak hukum yang berada di bawah Departemen/Kementerian Kehakiman secara mutatis mutandis berada di departemen/Kementerian Kehakiman. Namun dalam berjalannya waktu serta dalam perkembangannya para APH/lembaga negara pelaksana kekuasaan Kehakiman sudah keluar mandiri terpisah dari Kementerian Kehakiman dalam hal ini Kementerian Hukum, sehingga menurut hemat kami sudah sangat relevan posisi Central Authority terkait Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak berada lagi di Kementerian Hukum, melainkan ikut keluar beralih kepada lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman tersebut. 3. Perlu kita pahami bersama bahwa penuntutan itu hakikatnya sudah dimulai sejak dilaksanakan tindakan penyidikan, yang dalam model Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menandainya dengan pelaksanaan 294 kewenangan Pra-Penuntutan yang secara legal formil sudah mulai dilaksanakan pasca terbitnya surat perintah penyidikan. Spirit menegaskan bahwa penyidikan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian tindakan penuntutan kembali ditegaskan dan dapat kita lihat pada politik hukum pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 132 diatur bahwa “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penuntutan”' adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. Hal ini serupa dengan praktik hukum pidana di Prancis dan Belanda yang secara lebih tegas dalam masing-masing KUHAP mengatur kontrol/kendali dominus litis Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan yang dimulai sejak tahapan penyidikan 4. Selanjutnya bahwa rangkaian penuntutan juga akan sangat terkait erat dengan tahapan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang dilakukan oleh Eksekutor dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa. Sehingga hal ini menunjukkan mulai dari tahap awal dimulainya rangkaian Pro justicia peradilan pidana yakni penyidikan sampai pada proses akhir pelaksanaan eksekusi semua terkait dengan pelaksanaan tugas penuntutan dan tugas, wewenang serta fungsi Jaksa selaku domius litis itu sendiri. Sehingga, secara hukum dan teknis peradilan, sudah sepatutnya Central Authority melekat atau berada pada pemegang tanggung jawab perkara pidana. Terkait dengan pernyataan perwakilan Pemerintah yang dibacakan di depan persidangan sebelumnya terkait “bahwa pelaksanaan ekstradisi juga terhadap para terpidana yang sudah selesai melalui proses peradilan”, kami ingin menegaskan bahwa Ekstradisi pada tahapan pasca-ajudikasi (pasca persidangan-pelaksanaan pemidanaan) hanyalah salah satu tahapan sebagai bagian kecil dari rangkaian pelaksanaan Ekstradisi itu sendiri. Mengingat Ekstradisi tidak hanya bagi terpidana, melainkan dapat dilakukan juga dapat dilakukan terhadap tersangka (oleh Penyidik) dan terdakwa (oleh Penuntut Umum). Dengan demikian Central Authority terkait Ekstradisi sepatutnya berada dalam koridor Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. 5. Kemudian, terkait dengan Bantuan Timbal Balik Hukum dalam Masalah Pidana, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Hukum dalam Masalah Pidana, merupakan permintaan bantuan 295 kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari definisi tersebut secara tegas dan mudah dipahami diadakan guna mendukung proses Pro justitia penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Sehingga peletakan Central Authority di Lembaga non penegakan hukum tidak lah tepat dan menghambat proses penegakan hukum. B. Tanggapan atas Pertanyaan Yang Mulia Suhartoyo 6. Selanjutnya, terkait pertanyaan dari Yang Mulia Suhartoyo mengenai peranan Jaksa dalam hal pelaksanaan Ekstradisi. Atas pertanyaan tersebut, kami sampaikan tanggapan sebagai berikut: Permintaan Ekstradisi dari Negara Peminta ke Pemerintah Indonesia 7. Berdasarkan Pasal 24 UU 1/1979, Jaksa Agung Republik Indonesia berperan untuk mengadakan pemeriksaan atas permintaan Ekstradisi dari Negara Peminta. Kemudian, dalam Pasal 25 UU 1/1979 diatur bahwa dapat dilakukan penahanan sementara terhadap orang yang diminta untuk diekstradisi. Dalam melakukan penahanan tersebut, Jaksa selaku Penuntut Umum meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari Negara Peminta. Nantinya, hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada Jaksa sebagai pertimbangan dapat/tidak dapatnya orang tersebut diekstradisi. 8. Kemudian, nantinya Kejaksaan akan meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang yang diminta untuk diekstradisi untuk memeriksa dan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisi. Dalam proses ini, Jaksa bertindak sebagai representasi dari Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pendapat/argumen bahwa permintaan Ekstradisi telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia ke Negara Lain 9. Berdasarkan Pasal 44 UU 1/1979, Jaksa Agung Republik Indonesia dapat meminta Ekstradisi kepada seseorang yang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisi dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di Negara Lain. 296 10. Nantinya, orang yang dimintakan ekstradisinya oleh Jaksa Agung Republik Indonesia telah diserahkan oleh Negara Lain, orang tersebut akan dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk dilakukan proses penegakan hukum. Peran Jaksa dalam hal Ekstradisi sejalan dengan Prinsip “aut dedere aut judicare” 11. Dalam hukum internasional, dikenal prinsip aut dedere aut judicare (“the obligation to extradite or prosecute”, terjemahan: kewajiban untuk mengekstradisi atau menuntut). Prinsip tersebut muncul sebagai komitmen bahwa impunitas tidak ditoleransi terhadap pelaku kejahatan internasional atas kejahatan serius, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Prinsip ini mewajibkan negara untuk mengekstradisi pelaku kejahatan kepada Negara Peminta atau menuntut pelaku berdasarkan yurisdiksi nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini dijalankan melalui komitmen terhadap konvensi internasional dan implementasi lewat hukum pidana nasional. 12. Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang secara eksplisit maupun implisit memuat prinsip aut dedere aut judicare, antara lain: Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) 1984 Diratifikasi pada UU Nomor 5 Tahun 1998 Konvensi Anti-Pendanaan Terorisme 1999 Diratifikasi pada UU Nomor 9 Tahun 2013 Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) 2000 Diratifikasi pada UU Nomor 5 Tahun 2009 Konvensi-konvensi terebut mengatur bahwa Negara wajib mengekstradisi pelaku kepada Negara Peminta, jika diminta secara sah atau menuntut sendiri pelaku kejahatan yang berada di wilayah yurisdiksinya. 13. Jaksa sebagai Penuntut Umum tentunya merupakan aktor utama dalam mengimplementasi prinsip aut dedere aut judicare, baik melalui proses ekstradisi maupun penuntutan berdasarkan yurisdiksi Indonesia. Hal tersebut 297 dikarenakan kewenangan Penuntutan sebagaimana prinsip tersebut hanya ada pada Jaksa. 14. Dalam hal Ekstradisi dilakukan, Jaksa mendukung proses ekstradisi secara hukum dan administratif sesuai Pasal 22 – Pasal 43 UU 1/1979. Kemudian, apabila permintaan Ekstradisi ditolak, Jaksa selaku Penuntut Umum wajib membukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan yurisdiksi Indonesia, dengan tidak melupakan asas-asas berkaitan seperti: asas universalitas (untuk kejahatan HAM berat, penyiksaan, terorisme); asas nasional pasif (korban adalah WNI); atau asas domisili pelaku (pelaku berada di Indonesia). 15. Sehingga, Central Authority atas proses Ekstradisi sudah sepatutnya diberikan kepada Jaksa Agung cq. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai competent authority dalam hal Ekstradisi. Selain itu, adanya kewenangan Central Authority pada Jaksa Agung membuat proses Ekstradisi menjadi lebih strategis dengan implementasi prinsip aut dedere aut judicare dalam konteks Ekstradisi, khususnya ketika Negara menolak ekstradisi dan harus mengadili sendiri pelaku kejahatan. C. Tanggapan atas Pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra 16. Bahwa Yang Mulia Saldi Isra pada pokoknya meminta kepada Pihak Terkait untuk menjelaskan terkait Central Authority secara komparatif di berbagai negara, siapa yang mengurus, apa memang Menteri Hukum atau Jaksa Agung? Mengenai permintaan Yang Mulia Saldi Isra, berikut kami sampaikan tanggapannya sebagai berikut: 17. Bahwa di beberapa negara lain, kewenangan Central Authority ada pada Jaksa Agung yang dilaksanakan oleh Kejaksaan atau Department of Justice (“DOJ”), yang bukan hanya memiliki kewenangan administrasi, namun juga memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan. Berikut beberapa perbandingan yang memberikan kewenangan Central Authority kepada Kejaksaan atau DOJ, antara lain: 18. Pertama, Negara Amerika Serikat memberikan kewenangan Central Authority kepada DOJ yang mana dipimpin langsung oleh Attorney General (Jaksa Agung). Sebenarnya, lembaga yang bertugas menerima permintaan Ekstradisi dari Negara Asing dan menerima dan mengkaji permintaan MLA di 298 Amerika Serikat ada pada Office of International Affairs yang merupakan bagian dari Criminal Division U.S Department of Justice. Dalam hal ini, DOJ dipimpin langsung oleh Jaksa Agung yang memiliki fungsi penuntutan dan penyidikan. 19. Kedua, Negara Thailand memberikan kewenangan Central Authority kepada Office of Attorney General (OAG). Adapun peran Central Authority pada Negara Thailand antara lain: menerima dan menilai permintaan Ekstradisi atau Mutual Legal Assistance (MLA) dari Luar Negeri; memastikan permintaan sesuai hukum dan perjanjian yang berlaku; melakukan pengecekan legalitas dan kelengkapan permintaan; meneruskan ke lembaga terkait, yaitu Polisi, Pengadilan, atau Kementerian; mengkoordinasikan pengumpulan bukti, wawancara saksi, penyitaan, dsb; mengirim hasil kepada Negara Peminta. Dalam hal ini, Thailand secara eksplisit menunjuk Jaksa Agung sebagai Central Authority. 20. Ketiga, Negara Singapura yang menunjuk Attorney-General’s Chamber (AGC) sebagai Central Authority yang resmi. Dalam hal Ekstradisi, AGC berfungsi sebagai: menerima permintaan ekstradisi dari negara asing; menilai apakah permintaan memenuhi syarat hukum dan perjanjian; mengajukan permohonan ke Pengadilan Negara (State Court) untuk proses yudisial; jika hakim memutuskan permintaan sah, keputusan akhir diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Minister for Home Affairs) untuk menyetujui atau menolak Ekstradisi. Kemudian, dalam hal MLA, AGC berfungsi sebagai: menangani permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing; memastikan kesesuaian dengan perjanjian bilateral/multilateral; mengkoordinasikan pelaksanaan dengan lembaga seperti Singapore Police Force (Kepolisian), Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) (KPK), dan lainnya; menyampaikan hasil tindakan ke negara peminta. Lebih lanjut, AGC Singapura juga bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (Public Prosecutor). 21. Apabila melihat kewenangan Central Authority pada 3 (tiga) negara di atas, Amerika Serikat memberikan kewenangan Central Authority kepada DOJ yang dalam hal ini dipimpin langsung oleh Jaksa Agung yang memiliki fungsi penuntutan dan penyidikan. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, kewenangan Central Authority yang ada saat ini ada pada Kementerian 299 Hukum yang dipimpin oleh Menteri Hukum, namun Menteri Hukum tidak memiliki fungsi penuntutan dan penyidikan, dalam hal ini Menteri Hukum selaku Central Authority hanya merupakan transmitting authority kepada competent authority (in casu Kejaksaan, Kepolisian, atau KPK (dalam hal tindak pidana korupsi). 22. Kemudian, Negara Thailand secara eksplisit menunjuk Jaksa Agung sebagai Central Authority dalam hal Ekstradisi dan MLA. Lebih lanjut, OAG sendiri memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan penyitaan yang mana di Indonesia peran tersebut ada pada Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu, di Negara Singapura AGC bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum sama halnya dengan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi di seluruh wilayah Indonesia. 23. Dengan demikian, sudah sepatutnya kewenangan Central Authority ada pada Jaksa Agung cq. Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana perkembangan di beberapa negara yang memberikan kewenangan tersebut kepada Attorney-General yang dalam hal ini melaksanakan fungsi penuntutan dan penyidikan. D. Tanggapan atas Pertanyaan Yang Mulia Enny Nurbaningsih 24. Bahwa Yang Mulia Enny Nurbaningsih pada pokoknya menyampaikan terkait Keterangan Penerima Kuasa Presiden pada halaman 39 “tidak bisa Jaksa Agung menjalankan kewenangan bantuan hukum timbal balik tanpa adanya koordinasi dari Menteri Hukum dan HAM “. Apakah yang disampaikan oleh Keterangan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili penyampaiannya oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum, juga merupakan keterangan dari yang diamini oleh Jaksa Agung selaku Penerima Kuasa Presiden lainnya? Atas pertanyaan Yang Mulia Enny Nurbaningsih, kami sampaikan tanggapan sebagai berikut: 25. Kutipan sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen Perundang-Undang Kementerian Hukum tersebut adalah potongan pernyataan Jaksa Agung yang harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung menurut hemat kami adalah pernyataan Jaksa Agung atas pengaturan prosedur MLA yang saat ini mengatur syarat pelaksanaan MLA harus melalui permohonan dari setiap pimpinan Lembaga penegak hukum ke 300 Menteri Hukum dan HAM (lihat Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana). Pernyataan tersebut bukan berarti Menteri Hukum dan HAM memiliki kontribusi teknis dalam mendukung tindakan Pro-justitia yang dilakukan. Hal ini perlu dipahami bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana dalam hal terkait MLA adalah bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan hukum acara pidana. Sehingga, harus sesuai dengan legalitas formal yang diatur oleh peraturan perundang- undangan terkait yang saat ini mensyaratkan pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana harus melalui Menteri Hukum dan HAM. 26. Selanjutnya, terkait dengan apakah segala Keterangan Pemerintah melalui Menteri Hukum juga merupakan pandangan yang diamini oleh penerima kuasa lainnya dalam hal ini Menteri Luar Negeri dan Jaksa Agung, kami rasa secara legal formal hal tersebut bukanlah pandangan kumulatif penerima kuasa lainnya, hal ini ditandai dengan dokumen yang dibacakan di persidangan tersebut tidak terdapat tandatangan Jaksa Agung sebagai bentuk persetujuan atas semua isi keterangan yang dibacakan. Apa lagi pernyataan yang dikutip tidak diikuti dengan potret utuh akan konteks dibalik pernyataan Jaksa Agung tersebut. Dengan demikian, Keterangan Pemerintah tersebut belum dapat dianggap sebagai pandangan kumulatif Para Penerima Kuasa dari Presiden. [2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait (Persaja) telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1a sampai dengan Bukti PT-8b sebagai berikut: 1. Bukti PT-1a : Identitas Pihak Terkait I; 2. Bukti PT-1b : Keputusan Jaksa Agung terkait pengangkatan dan pengesahan pengurus Persatuan Jaksa Indonesia; 3. Bukti PT-1c : AD/ART Persatuan Jaksa Indonesia; 4. Bukti PT-2a : Identitas Pihak Terkait II; 5. Bukti PT-2b : Kartu Anggota Pihak Terkait II; 6. Bukti PT-3a : Identitas Pihak Terkait III; 7. Bukti PT-3b : Kartu Anggota Pihak Terkait III; 301 8. Bukti PT-4a : Identitas Pihak Terkait IV; 9. Bukti PT-4b : Kartu Anggota Pihak Terkait IV; 10. Bukti PT-5a : Identitas Pihak Terkait V; 11. Bukti PT-5b : Kartu Anggota Pihak Terkait V; 12. Bukti PT-6a : Identitas Pihak Terkait VI; 13. Bukti PT-6b : Kartu Anggota Pihak Terkait VI; 14. Bukti PT-7a : Identitas Pihak Terkait VII; 15. Bukti PT-7b : Kartu Anggota Pihak Terkait VII; 16. Bukti PT-8a : Identitas Pihak Terkait VIII; 17. Bukti PT-8b : Kartu Anggota Pihak Terkait VIII; Selain itu Pihak Terkait (Persaja) menyerahkan keterangan tertulis ahli yang masing-masing menerangkan sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. A. Latar Belakang Pada perkara ini para pemohon (Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI) menguji beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang diuji adalah: Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 44. Adapun pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 yang diuji adalah Pasal 1 angka 10. Menurut para Pemohon, pasal-pasal dalam kedua Undang-Undang tersebut bertentangan secara bersyarat (conditionally unconsitutional) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pasal- pasal: Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1). Pada permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya terkait Urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan 302 Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengalami kerugian secara langsung atas kendala dan hambatan yang ditimbulkan terhadap ketentuan- ketentuan norma a quo yang pada pokoknya memberikan kedudukan "Central Authority" kepada Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kementerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006, dimana kondisi aktual saat ini sudah terpecah menjadi 3 (tiga) kementerian in casu (Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) yang tentunya dalam penalaran yang wajar akan merugikan Pemohon I dan Pemohon II saat ditugaskan kembali untuk mengurusi urusan yang terkait dengan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Pemohon III yang bertugas melakukan penuntutan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa selama ini, tindakan ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan opsi yang jarang dipilih oleh Pemohon III dalam melakukan penuntutan karena terdapat mekanisme administrasi yang panjang yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM yang notabene tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses penuntutan sehingga memaksa Pemohon IV untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung agar menggunakan mekanisme informal dalam rangka penahanan tersangka/terdakwa yang berada di luar negeri atau pengamanan barang bukti/aset tindak pidana di luar negeri. Sementara itu Pemohon V yang bertugas melakukan penuntutan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak. Selama ini, tindakan ekstradisi maupun MLA merupakan opsi yang jarang dipilih oleh Pemohon V dalam melakukan penuntutan karena terdapat mekanisme administrasi yang panjang yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM yang notabene tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses penuntutan sehingga memaksa Pemohon V untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung agar menggunakan mekanisme informal dalam rangka penahanan tersangka/terdakwa yang berada di luar negeri atau pengamanan barang bukti/aset tindak pidana di luar negeri. 303 Pemohon VI adalah seorang yang menjadi korban tindak pidana perbudakan dan keimigrasian di luar negeri (Australia) dan telah melapor ke Kepolisian New South Wales (NSW) dan selanjutnya dilakukan penyidikan oleh Australian Federal Police (AFP) dan penuntutan oleh Counsel for the Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP) terkait dugaan tindak pidana perbudakan dan keimigrasian. Dia telah menderita akibat lamanya proses pengurusan persoalan bantuan timbal balik antara negara, sehingga kepentingannya tidak dapat dipenuhi karena terlambatnya proses, sehingga yang bersangkutan sebagai saksi/korban dianggap tidak hadir, sehingga proses penuntutannya dihentikan oleh penegak hukum di Australia. Akibat dari dicabutnya penuntutan ini, Pemohon VI tidak mendapatkan hak berupa gaji ataupun restitusi sebagai korban. B. Perumusan Permasalahan Berdasarkan uraian dalam permohonan perkara ini, terdapat persoalan dalam permohonan ini, yaitu: 1. Tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dikarenakan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 tidak diatur lagi pasca Kementerian Hukum dan HAM dilebur menjadi 3 (tiga) Kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 (selanjutnya disebut Perpres 139/2024); 2. Lamanya dan panjangnya proses ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum pidana/hukum acara pidana yakni masa penahanan terhadap tersangka/terdakwa berdasarkan KUHAP dapat terpangkas, dan aset tindak pidana/barang bukti khususnya aset tindak pidana/barang bukti digital yang hendak diamankan di negara lain berpotensi dihilangkan/dikaburkan. Hal ini karena keterlibatan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, 304 Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) yang menambah masa waktu pemeriksaan administrasi yang panjang dalam pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana; 3. Terjadinya double check karena hasil pemeriksaan/asesmen yang dilakukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) yang notabene bukan pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau magistrate, dilakukan pemeriksaan/asesmen kembali oleh jaksa agar memenuhi ketentuan yuridis formil dan materiil; dan 4. Hilangnya independensi jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan) atau penyelesaian perkara pidana karena harus menunggu pemeriksaan administrasi yang dilaksanakan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan). Selain itu juga seringkali ditemukan hasil pemeriksaan administrasi dimaksud tidak admissible atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan karena Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 bukanlah badan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman hanya menyebutkan lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu pelaksana putusan pengadilan). C. Legal Issues (Pertanyaan Hukum) Berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat Ahli, terdapat beberapa legal issues (pertanyaan hukum) yang perlu Ahli bahas, yakni: 1. Apa kaitan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dengan Hukum Acara Pidana/Sistem Peradilan Pidana? 2. Bagaimana Kedudukan dan Fungsi Central Authority dan kaitannya dengan Penegakan Hukum? 3. Apakah dampak dari kelambanan Central Authority melaksanakan fungsinya? 305 4. Karena Perubahan dan Pembagian dari Departemen Kehakiman dan Kementerian Hukum, apakah sebaiknya Central Authority Dialihkan ke Kejaksaan Agung? D. Pembahasan 1. Kaitan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dengan Hukum Acara Pidana/Sistem Peradilan Pidana Ekstradisi pada dasarnya adalah proses formal di mana satu negara meminta negara lain untuk mengembalikan seseorang yang dituduh atau dihukum karena kejahatan sehingga mereka dapat menghadapi proses hukum. Semuanya didasarkan pada perjanjian dan kesepakatan antara kedua negara yang terlibat, dan ada beberapa prinsip umum yang diikuti sebagian besar negara: a. Permintaan. Negara tempat kejahatan terjadi (negara "peminta") secara resmi meminta negara tempat orang tersebut berada (negara "yang diminta") untuk menyerahkannya. Permintaan ini biasanya melalui jalur diplomatik; b. Prinsip Kriminalitas Ganda (Biasanya). Sebagian besar perjanjian ekstradisi mensyaratkan "kriminalitas ganda" atau double criminality. Ini berarti tindakan yang dituduhkan kepada orang tersebut harus merupakan kejahatan di kedua negara. Jadi, jika sesuatu legal di satu negara tetapi tidak di negara lain, ekstradisi biasanya tidak dapat dilakukan. c. Bukti Pendukung. Negara peminta harus memberikan bukti yang cukup untuk meyakinkan negara yang diminta bahwa ada alasan kuat untuk meyakini orang tersebut telah melakukan kejahatan. d. Sidang Ekstradisi. Negara yang diminta mengadakan sidang untuk mempertimbangkan bukti. Orang yang diminta untuk diekstradisi memiliki hak untuk menolaknya, dengan alasan seperti bukti yang lemah, tuduhan bermotif politik, atau mereka mungkin menghadapi perlakuan tidak manusiawi jika dikembalikan. e. Keputusan. Jika negara yang diminta setuju, mereka akan menangkap orang tersebut dan menyerahkannya. Jika tidak, orang 306 tersebut tetap tinggal. Keputusan terkadang dapat diajukan banding. f. Kasus Khusus. Terkadang negara memiliki pengaturan khusus untuk jenis kejahatan tertentu, seperti terorisme. Bahkan jika tidak ada perjanjian formal, negara-negara mungkin bekerja sama dalam kasus-kasus ini. g. Tujuan. Tujuan ekstradisi adalah untuk memastikan orang tidak dapat melarikan diri dari keadilan hanya dengan melintasi perbatasan. Ekstradisi adalah proses penyerahan seseorang yang dituntut atau dihukum karena melakukan tindak pidana dari satu negara ke negara lain yang meminta, untuk diadili atau menjalani hukumannya. Ekstradisi diatur dalam perjanjian bilateral atau multilateral antar negara, dan didasarkan pada prinsip double criminality (tindak pidana yang dimaksud harus merupakan tindak pidana di kedua negara) dan specialty (orang yang diekstradisi hanya dapat diadili atas tindak pidana yang menjadi dasar permintaan ekstradisi). Sementara, Bantuan Timbal Balik (MLA) merupakan kerja sama antar negara dalam proses pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, penyitaan aset, dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam investigasi, penuntutan, dan persidangan perkara pidana. MLA juga diatur dalam perjanjian bilateral atau multilateral, dan didasarkan pada prinsip saling menghormati kedaulatan dan hukum masing-masing negara. Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) merupakan instrumen penting dalam Hukum Acara Pidana/Sistem Peradilan Pidana, terutama dalam konteks kejahatan transnasional. Keduanya memiliki kaitan erat, namun berbeda dalam mekanisme dan tujuannya. Ekstradisi berperan dalam Hukum Acara Pidana dengan: a. Memastikan akuntabilitas pelaku kejahatan dan memungkinkan negara untuk mengadili pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain; 307 b. Mencegah impunitas dan menutup celah hukum yang memungkinkan pelaku kejahatan menghindari hukuman dengan melarikan diri ke yurisdiksi lain; dan c. Melengkapi proses peradilan pidana dan memungkinkan negara memperoleh bukti dan saksi yang berada di negara lain. MLA berperan dalam Hukum Acara Pidana dengan: a. Memfasilitasi pengumpulan bukti dan memungkinkan negara untuk memperoleh bukti yang berada di yurisdiksi negara lain; b. Memperlancar proses penyidikan dan penuntutan serta membantu penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan transnasional; dan c. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memperkuat kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan. 2. Kedudukan dan Fungsi Central Authority dan kaitannya dengan Penegakan Hukum Central Authority meninjau permintaan MLA untuk memastikannya sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian internasional. Central Authority meneruskan permintaan MLA yang keluar. Sebaliknya, jika pengadilan domestik membutuhkan bantuan dari negara lain, Central Authority meneruskan permintaan tersebut ke Central Authority yang tepat di negara tersebut. Mereka bertindak sebagai saluran resmi untuk permintaan ini. Central Authority melaksanakan permintaan MLA. Setelah menerima permintaan, Central Authority mengambil langkah-langkah untuk memenuhinya. Ini mungkin melibatkan pengumpulan bukti, pengaturan kesaksian saksi, atau memfasilitasi bentuk bantuan hukum lainnya. Mereka berkoordinasi dengan penegak hukum domestik dan otoritas kehakiman untuk melaksanakan permintaan ini. Central Authority memastikan kepatuhan terhadap perjanjian. Central Authority memastikan semua permintaan dan tanggapan MLA mematuhi perjanjian internasional dan hukum nasional yang relevan. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan kewajiban hukum ini. 308 Central Authority memfasilitasi komunikasi. Central Authority bertindak sebagai titik kontak utama antar negara untuk urusan MLA. Mereka memfasilitasi komunikasi yang jelas dan kerja sama antara negara pemohon dan negara yang diminta. Ini termasuk mengklarifikasi permintaan, memberikan pembaruan tentang kemajuan, dan menyelesaikan masalah apa pun yang mungkin timbul. Mereka menyederhanakan proses kerja sama hukum internasional yang seringkali kompleks. 3. Dampak dari kelambanan/keterlambatan Central Authority melaksanakan fungsinya Kelambanan atau keterlambatan Central Authority (CA) dalam melaksanakan fungsinya terkait Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi negara peminta maupun negara penerima bantuan hukum. Selain kerugian bagi negara, kelambanan/keterlambatan bekerjanya/berfungsinya CA itu juga merugikan individu, baik dia sebagai korban maupun saksi. Seperti yang terjadi pada salah satu Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang ini (PEMOHON VI). Berikut beberapa dampak dari kelambanan/keterlambatan CA dalam bekerja/berfungsi: a. Dampak bagi Negara Peminta (1) Hambatan Penegakan Hukum. Kelambatan proses MLA dan ekstradisi dapat menghambat proses penegakan hukum di negara peminta. Bukti-bukti penting mungkin hilang atau menjadi tidak relevan, saksi-saksi mungkin lupa atau menghilang, dan pelaku kejahatan mungkin melarikan diri atau melanjutkan aktivitas kriminalnya. (2) Meningkatnya Biaya. Penundaan yang berkepanjangan dapat meningkatkan biaya investigasi dan penuntutan, termasuk biaya perjalanan, akomodasi, dan penerjemahan. (3) Menurunnya Kepercayaan Publik. Kelambanan CA dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan. 309 Masyarakat mungkin merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan secara efektif. (4) Kerusakan Hubungan Bilateral. Penundaan yang berlarut-larut dapat merusak hubungan bilateral antara negara peminta dan negara penerima. Negara peminta mungkin menganggap negara penerima tidak kooperatif atau tidak serius dalam menangani permintaan bantuan hukum. (5) Dampak bagi individu. Penundaan/keterlambatan merespon permintaan/proses/prosedur menyebabkan hilangnya kesempatan bagi individu tertentu untuk hadir sebagai saksi di pengadilan untuk menyampaikan keadaan yang menimpanya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian karena hilangnya kompensasi/restitusi. b. Dampak bagi Negara Penerima (1) Citra Negatif di Mata Internasional. Kelambanan CA dapat menciptakan citra negatif bagi negara penerima di mata internasional. Negara tersebut mungkin dianggap sebagai tempat berlindung yang aman bagi para pelaku kejahatan. (2) Menurunnya Investasi Asing. Investor asing mungkin enggan berinvestasi di negara yang dianggap tidak memiliki sistem hukum yang efektif dan efisien. Ini dapat berdampak negatif pada perekonomian negara penerima. (3) Beban Kerja yang Menumpuk. Kelambanan dalam memproses permintaan MLA dan ekstradisi dapat menyebabkan penumpukan beban kerja di CA, yang pada akhirnya dapat memperburuk masalah kelambatan. (4) Kerentanan terhadap Kejahatan Transnasional. Negara yang tidak efektif dalam menangani permintaan MLA dan ekstradisi dapat menjadi lebih rentan terhadap kejahatan transnasional, karena pelaku kejahatan dapat dengan mudah melarikan diri dan beroperasi di negara tersebut. 4. Karena Perubahan dan Pemecahan dari Departemen Kehakiman dan Kementerian Hukum dan HAM, Sebaiknya Central Authority Dialihkan ke Kejaksaan Agung 310 Perubahan Departemen Kehakiman dan kemudian pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian memiliki implikasi yang signifikan terhadap Central Authority dan penegakan hukum di Indonesia. Pemecahan kementerian dapat menyebabkan fragmentasi kewenangan ini, yang berpotensi memperlambat proses MLA dan ekstradisi. Koordinasi antar kementerian menjadi krusial untuk mencegah tumpang tindih atau celah dalam kewenangan. Hal yang sama berlaku untuk penegakan hukum. Kewenangan yang terpisah dapat mempersulit koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan MLA dan ekstradisi. Di Indonesia, Central Authority untuk Mutual Legal Assistance (MLA) dalam perkara pidana saat ini berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sebaiknya CA ini perlu ditempatkan di bawah Kejaksaan Agung agar Central Authority di Indonesia untuk pelaksanaan Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi berjalan lebih baik. Berikut beberapa argumen untuk Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai Central Authority: a. Kewenangan Penuntutan Kejagung memiliki kewenangan penuntutan. Posisi ini krusial dalam MLA karena banyak permintaan bantuan hukum timbal balik terkait dengan proses pidana, seperti pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan penyitaan aset. Kejagung dapat bertindak lebih cepat dan efisien dalam memproses permintaan ini karena mereka langsung terlibat dalam proses peradilan pidana. b. Keahlian dalam Hukum Pidana Transnasional Kejagung memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih khusus dalam hukum pidana transnasional, termasuk ekstradisi dan MLA. Keahlian ini penting untuk menavigasi kompleksitas hukum internasional dan memastikan permintaan MLA diproses secara efektif. Kejagung memiliki keahlian khusus di bidang-bidang seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pemulihan aset. 311 Memusatkan fungsi-fungsi ini memungkinkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan khusus, yang mengarah pada penanganan masalah hukum internasional yang kompleks secara lebih efektif. c. Independensi Kejagung relatif lebih independen dari pengaruh politik dibandingkan kementerian. Independensi ini penting untuk memastikan objektivitas dalam menangani permintaan MLA, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif secara politik. d. Koordinasi yang Lebih Baik dengan Lembaga Penegak Hukum Kejagung memiliki hubungan kerja yang erat dengan lembaga penegak hukum lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini akan memudahkan koordinasi dalam proses MLA dan ekstradisi. e. Alur Komunikasi yang Efisien Kejagung menjadi satu-satunya titik kontak bagi negara lain ketika berurusan dengan Indonesia dalam masalah hukum. Hal ini menyederhanakan komunikasi dan menghindari kebingungan yang mungkin timbul jika berurusan dengan banyak lembaga. Proses hukum internasional menjadi lebih efisien karena permintaan dan informasi mengalir melalui jalur yang ditentukan. f. Koordinasi yang Ditingkatkan Adanya Central Authority di bawah Kejaksaan Agung membantu mengoordinasikan upaya di antara berbagai lembaga Indonesia yang terlibat dalam masalah hukum pidana transnasional. Hal ini menghasilkan pendekatan yang lebih terpadu dan konsisten dalam menangani kasus, yang penting untuk kerja sama yang efektif. g. Menghindari birokrasi berlapis Dengan Central Authority di bawah Kementerian Hukum dan HAM, terkadang proses permintaan MLA harus melalui beberapa tahap birokrasi. Jika ditempatkan di bawah Kejagung, prosesnya berpotensi menjadi lebih efisien. h. Praktik di Negara Lain Di banyak negara, kejaksaan atau lembaga yang setara bertindak sebagai Central Authority untuk MLA dan ekstradisi. Contohnya 312 Amerika Serikat (Department of Justice yang dipegang oleh Jaksa Agung Amerika Serikat), Inggris (Crown Prosecution Service), dan Australia (Attorney-General's Department). Model ini terbukti efektif dan dapat diadopsi di Indonesia. E. Kesimpulan 1. Ekstradisi dan MLA merupakan instrumen penting dalam Hukum Acara Pidana/Sistem Peradilan Pidana yang saling melengkapi. Keduanya berperan penting dalam memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan memerangi kejahatan, terutama kejahatan transnasional. Ekstradisi memastikan pelaku kejahatan dapat diadili, sementara MLA membantu proses pengumpulan bukti dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam proses peradilan pidana. 2. Central Authority memainkan peran penting dalam kerja sama hukum internasional untuk penegakan hukum, khususnya dalam hal Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA). Central Authority merupakan titik kontak utama suatu negara dalam menangani permintaan bantuan dari negara lain dalam masalah hukum, dan sebaliknya. Central Authority menerima dan memproses permintaan MLA yang masuk. Ketika negara lain membutuhkan bukti, saksi, atau bentuk bantuan hukum lainnya untuk suatu kasus di yurisdiksi mereka, mereka mengirimkan permintaan mereka ke Central Authority negara yang diminta. Central Authority bertindak sebagai jembatan antara negara pemohon dan negara penerima permohonan dalam hal-hal Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA). Ketika sebuah permohonan melibatkan tindakan penegakan hukum seperti pengumpulan bukti, penangkapan buronan, atau pelaksanaan penggeledahan, Central Authority berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum domestik untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Mereka memastikan bahwa permohonan ditangani sesuai dengan hukum domestik dan perjanjian internasional yang relevan. 3. Kelambanan atau keterlambatan Central Authority (CA) dalam melaksanakan fungsinya terkait Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi negara peminta maupun negara penerima bantuan hukum. Selain kerugian bagi negara, kelambanan/keterlambatan 313 bekerjanya/berfungsinya CA itu juga merugikan individu, baik dia sebagai korban maupun saksi. 4. Masalah kelambanan/keterlambatan fungsi dari CA di Indonesia dalam menjalankan MLA dan ekstradisi makin bertambah dengan terpecahnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 (tiga) kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini perlu pemecahan agar lebih memperlancar ekstradisi dan MLA sehingga lebih menjamin keadilan. Di Indonesia, Central Authority untuk Mutual Legal Assistance (MLA) dalam perkara pidana saat ini berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Memindahkan peran Central Authority ke Kejagung dapat meningkatkan efektivitas MLA dan ekstradisi di Indonesia. Kejagung memiliki kewenangan penuntutan, keahlian dalam hukum pidana transnasional, independensi, dan koordinasi yang lebih baik dengan lembaga penegak hukum, sehingga lebih ideal untuk menjalankan peran ini. Perubahan ini juga sejalan dengan praktik di banyak negara lain yang telah terbukti efektif. 2. Dr. Indra Perwira, SH., MH.: Perkenankan saya, Indra Perwira, menyampaikan pendapat hukum atas Perkara Nomor 180/PUU-XX:11/2024, terkait permohonan pengujian materil ketentuan Pasal 21; Pasal 22 ayat (2); Pasal 23; Pasal 24; Pasal 33 ayat (2); Pasal 35 ayat (2) huruf b; Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5); Pasal 40 ayat (1); dan Pasal 44, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstadiksi, serta Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Pendapat hukum ini saya sampaikan atas permintaan dari Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) sebagai pihak terkait dalam perkara a quo, untuk menjelaskan dari perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, sepanjang hal- hal yang terkait dengan adanya kewenangan "Menteri Kehakiman" dalam ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradiksi tersebut di atas, yang menempatkan Menteri Kehakiman sebagai leading sector dalam mekanisme permintaan ekstradiksi. Kedua, terkait adanya nomenklatur "Menteri yang bertanggung jawab di bidang 314 hukum dan hak asasi manusia" dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. PERSAJA beranggapan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam permohonan perkara a quo menjadi hambatan hukum (legal obstacles) dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku Jaksa dalam urusan yang terkait dengan Ekstadiksi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sehingga dianggap menimbulkan kerugian konstitusional, khususnya bagi Pemohon dan para Jaksa. Untuk itu perkenankan saya memberikan penjelasan sebagai berikut; Pertama, susunan, kedudukan, serta tugas dan fungsi Departemen atau sekarang dikenal dengan istilah Kementerian dalam perkembangannya telah mengalami berbagai dinamika. Suatu hal yang cukup lama dipahami, bahwa mengenai jumlah, susunan, dan pembentukan Kementerian tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden sehingga tidak tersedia ruang untuk mengujinya. Bahkan pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, seluruh pimpinan dari lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 pun diberi jabatan Menteri (Kabinet 100 menteri). Namun demikian, setelah adanya Perubahan UUD 1945, terdapat ketentuan konstitusional yang menjadi pedoman, yang sekaligus mengubah pandangan lama tersebut. Pembentukan, pengubahan, dan penghapusan Kementrian sekarang ini harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Pasal 17 UUD 1945 selengkapnya sebagai berikut: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Untuk melaksanakan perintah Pasal 17 UUD 1945 tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, berikut perubahannya dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024. Kementerian Negara dalam Undang-Undang tersebut diterjemahkan ke dalam empat bentuk kelembagaan, yaitu Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya. Jika Undang-Undang tentang Kementrian Negara ditelaah dari sudut pandang akademik, terdapat beberapa prinsip, yang seharusnya menjadi 315 rujukan dan pertimbangan bagi pembentuk Undang-Undang (legislator), apabila melalui Undang- Undang memberi tugas dan wewenang pada Menteri tertentu agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari apabila terjadi perubahan nomenklatur, penggabungan, atau penghapusan kementerian. Pemberian tugas atau wewenang kepada Menteri tertentu, tidak lagi sebagai open legal policy dari Pembentuk Undang-Undang (legislator), melainkan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kedua, urusan tertentu yang dimaksud, meliputi tiga kategori, yaitu: a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Ketiga, urusan pemerintaan pada kategori a adalah bersifat tetap, yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Oleh sebab itu, pembentukan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan oleh Presiden bersifat mandatory, dalam arti wajib dibentuk dan tidak dapat dilakukan pengubahan atau penghapusan oleh Presiden. Keempat, untuk urusan pemerintah dalam kategori b dan c, seperti kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain, tidak harus masing-masing dijalankan oleh satu kementerian. Artinya, terdapat opsi kebijakan Presiden. Satu Kementerian dapat dibentuk untuk menjalankan dua atau tiga urusan pemerintahan. Pembetukan, pengubahan, dan penghapusan dapat dilakukan oleh Presiden, berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau perkembangan lingkungan global. Dengan demikian, keberadaaan Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan dalam kategori a dan b sewaktu-waktu dapat berubah, tergantung pada kebijakan Presiden terpilih. Kelima, hubungan fungsional antara Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, 316 dan lembaga pemerintah lainnya dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian Koordinasi. Apabila kelima prinsip ini digunakan untuk menilai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, sepanjang menyangkut kewenangan Menteri Kehakiman jelas tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Sebab kehakiman dan administrasi peradilan sebagai satu urusan pemerintahan saat ini sudah tidak ada pada Kementerian, dan sepenuhnya telah pindah ke Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, peran Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, dewasa ini tidak dapat digantikan dengan kementerian lain. Walaupun dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih, pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dan Kepolisian berada di bawah kordinasi Menteri Kordinator Bidang Politik dan Keamanan, namun sifat koordinasi tersebut terbatas pada aspek sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan urusan-urusan pemeritahan. Sedangkan, masalah ektradiksi adalah bagian dari urusan peradilan. Oleh sebab itu lembaga pemerintah yang layak menjalankan kewenangan ektradiksi tersebut adalah lembaga yang terkait langsung dengan kekuasaan kehakiman, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Satu-satunya lembaga yang sesuai dengan itu adalah Kejaksaan, sebab kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam sistem peradilan, Kejaksaan adalah pengendali proses perkara (dominus litis) yang menjadi jembatan antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di pengadilan. Kejaksaan yang menentukan apakah suatu kasus dapat atau tidak dapat diajukan ke pengadilan. Oleh sebab itu, sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini, kewenangan Menteri Kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam UU 1/1979 itu lebih tepat dan proporsional diberikan pada Jaksa Agung. Dalam hal ini, Jaksa Agung juga merupakan Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula halnya dengan "Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hakasasi manusia" (Menkumham) dalam Undang-Undang Nomor 1 317 Tahun 2006, jika menggunakan logika yang sama, seharusnya kewenangan dalam Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana itu diserahkan pada Jaksa Agung. Bahkan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, kewenangan Menkumham dalam Undang-Undang ini lebih tidak masuk akal dan tidak berdasar (inkonstitusional). Sebab pada saat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 ditetapkan, pemerintah tidak lagi menjalankan urusan peradilan. Lebih tidak relevan lagi karena sekarang Kemenkumham telah bertransformasi menjadi satu Kementerian Kordinator dan tiga Kementerian, yaitu Kementerian Kordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tentu saya maklum bahwa Undang-Undang 1 Tahun 1979 itu dirancang jauh sebelum Perubahan UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dirancang sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Timbul pertanyaan, apakah pada masa kedua Undang- Undang tersebut dirancang dan/atau ditetapkan, politik hukum dan konstitusionalitas sebagaimana dipersoalkan oleh para pemohon dalam perkara ini dianggap tepat? Untuk menjawab itu, perkenankan saya melanjutkan pada penjelasan berikut. Kedua, pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tampak jelas terjebak dalam tradisi hukum lama yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Sejak awal kemerdekaan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kedudukan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, menempatkan baik pengadilan maupun kejaksaan secara organisasi, administratif, dan finansial berada di bawah Departemen Kehakiman. Pola ini sesungguhnya melanjutkan tradisi hukum pada masa Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam Insdische Staatsregeling bahwa ruang lingkup tugas dari Departemen Kehakiman (Ministerie van Justitie) meliputi administrasi dari penyelenggaraan fungsi badan-badan peradilan, kejaksaan, dan penjara. Mengikuti tradisi yang persis sama dengan yang berlaku di Negeri Belanda pada masa itu. Walaupun Konstitusi Belanda memisahkan antara fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif, namun seluruh Hakim dan Jaksa berstatus 318 sebagai pegawai negeri sipil, sehingga secara struktural organisasi, personil, dan keuangan baik hakim maupun jaksa berada di bawah Ministerie van Justitie. Setelah Indonesia merdeka, tradisi hukum seperti itu tetap dilanjutkan dan keberadaan Departemen Kehakiman dengan pola kewenangan di atas hakim dan jaksa cukup lama berlangsung, yakni sejak tahun 1945 sampai dengan Reformasi Tahun 1999. Kuat dugaan, persepsi ini yang menyebabkan pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 memberikan kewenangan dan menempatkan Menteri Kehakiman sebagai leading sector dalam urusan ekstradiksi. Namun demikian, pada masa pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, sesungguhnya telah terjadi perubahan hukum yang berdampak pada lingkup kewenangan Menteri Kehakiman, yang semestinya diperhatikan oleh pembentuk Undang-Undang, sehingga Pasal-Pasal yang dipersoalkan oleh para pemohon dalam perkara ini seharusnya tidak berbunyi demikian. Perubahan yang dimaksud terkait kedudukan dan fungsi Jaksa Agung beserta institusi Kejaksaan. Seperti telah dikemukakan, pada masa Hindia Belanda, Jaksa (officier van justitie) dan hakim (magistraat) adalah pegawai negeri yang menerima tugas untuk menangani perkara di pengadilan, bahkan untuk sidang perkara di tingkat Pengadilan Negeri (Landraad), mereka berada di bawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Pada masa itu, Jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut umum (openbaataanklager), juga sebagai Advokat yang mewakili kepentingan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena tugas dan fungsi Jaksa terkait dengan pengadlan maka kedudukan Jaksa Agung (Hoofdoffiecier van Justitie) dalam Hukum Tata Negara Belanda melekat pada Mahkamah Agung (Hoage Raad). Pola seperti ini, diikuti dengan konsisten di Hindia Belanda, dan terus dipraktikkan setelah Indonesia merdeka dalam kurun waktu berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Sebagai contoh, dalam Undang-undang RIS Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, dalam Pasal 2 ayat (3) dinyatakan, "Pada Mahkamah Agung adalah seorang ]aksa Agung dan dua orang Jaksa Agung Muda''. Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda tersebut diangkat oleh Presiden atas usul Perdana Menteri. Dengan demikian, kedudukan Jaksa Agung dan lembaga Kejaksaan menjadi ambigu. Di satu kaki secara fungsi berada pada Mahkamah Agung, di lain kaki 319 secara organisasi berada di bawah Departemen Kehakiman. Ambiguitas tersebut tidak hannya berlaku pada Jaksa, melainkan juga pada Hakim. Pada tanggal 22 Juli 1960, Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960, yang secara tegas memisahkan Kejaksaan dari Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung, dan menjadikanya sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri dan merupakan bagian langsung dari kabinet. Kedudukan Kejaksaan yang mandiri itu kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana Jaksa Agung adalah pejabat negara setingkat Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sejak itu kedudukan lembaga Kejaksaan semakin diperkuat dan berkembang. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tersebut telah beberapa kali mengalami penggantian, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian diganti dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan tidak hanya berwenang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang lain di bidang hukum perdata dan hukum administrasijtata usaha negara, serta mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan administrasi/tata usaha negara. Dengan demikian, pada masa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradiksi dibentuk, kedudukan Jaksa Agung adalah setara dengan Menteri Kehakiman. Keduanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh sebab itu tidak logis apabila hubungan antara Jaksa Agung dan Presiden dalam prosedur dan mekanisme permintaan Ekstradiksi harus melalui Menteri Kehakiman. Seharusnya kewenangan itu diberikan pada Jaksa Agung. Ketiga, terkait nomenklatur "Menteri adalah menteriyang bertanggungjawab di bidang hukum dan hak asasi manusia" dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang- Undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengajukan permintaan bantuan kepada negara asing secara 320 langsung atau melalui saluran diplomatik, berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung. Dalam hal tindak pidana korupsi, selain atas permohonan dari Kapolri dan Jaksa Agung, dapat juga diajukan oleh Ketua KPK. Demikian pula halnya dengan kewenangan menerima atau menolak permintaan bantuan dari negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia. Waiau pada akhirnya permintaan bantuan dari negara asing tersebut diteruskan pada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, pada kenyataannya yang melaksanakan adalah Jaksa Agung, sehingga mekanisme tersebut hanya memperpanjang birokrasi pemerintahan. Padahal sistem administrasi peradilan memiliki jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sebagai implementasi asas legalitas dan kepastian hukum, serta pelindungan hak asasi manusia. Bisa dipastikan, pembentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tersebut masih mengikuti pola yang sama dengan Undnag-Undang Nomor 1 tahun 1979. Hanya berbeda pada nomenklatur Menteri, yaitu antara Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Kehakiman. Padahal tugas dan fungsi Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kehakiman sudah jauh berbeda. Tugas dan fungsi Menteri Hukum dan HAM tidak lagi berurusan dengan penegakan hukum dan pengadilan. Bahwa masalah yang dipersoalkan oleh Para Pemohon bukanlah masalah open legal policy karena secara nyata melanggar konstitusi dan bentuk penyalahgunaan kewenangan. Urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dimana Menteri Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, Menteri Hukum dan HAM dan sekarang Menteri Hukum bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan/atau atau penegak hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip supremasi hukum, prinsip peradilan yang bebas, prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan prinsip pembagian kekuasaan. Pelaksanaan kekuasaan peradilan seharusnya bebas dan merdeka terlepas dari campur tangan kekuasaan manapun khususnya kekuasaan eksekutif. Demikian juga, masalah yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah masalah implementasi norma karena urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bagian dari administrasi peradilan (yang 321 tentunya berbeda dengan administrasi pemerintahan) dimana pelanggaran terhadap administrasi peradilan tidak hanya merupakan pelanggaran administrasi, tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 yang dipersoalkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi saat ini tidak mungkin dijalankan lagi karena inkonstitusional, sepanjang tidak dijalankan oleh Jaksa Agung sebagai lembaga yang berwenang dan jika tetap dipertahankan niscaya tidak hanya menjadi legal obstacle bagi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas terkait, tetapi bentuk pelanggaran negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006. Sejak tahun 2004, Pemerintah tidak lagi memegang dan menjalankan urusan administrasi peradilan karena telah beralih sepenuhnya ke Mahkamah Agung. Urusan ektradiksi dan Permintaan Bantuan Timbal Balik adalah bagian dari admistrasi peradilan. Oleh sebab itu hanya layak dilakukan oleh lembaga negara yang terkait langsung dengan sistem peradilan. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyampaikan keterangan di depan persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pendahuluan Sebagaimana permohonan perkara pengujian undang-undang ini terkait undang-undang ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, Negara Indonesia sebagai negara berdaulat yang tentunya hidup berdampingan dengan negara-negara lainnya. Dalam menjaga netralitasnya dan ketidakberpihakannya kepada kelompok negara-negara di dunia, Indonesia menganut politik bebas aktif sejak masa kemerdekaan pada tahun 1945. Politik bebas dan aktif tersebut memberikan kebebasan bagi negara Indonesia untuk dapat menjalin hubungan diplomasi dan kerjasama di berbagai bidang dengan negara-negara di taraf internasional. Jalinan kerjasama tersebut tentunya memberikan keuntungan dan kemanfaatan bagi negara dan bangsa di 322 berbagai bidang terutama politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan. Indonesia dalam hal ini juga merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum yang berdaulat, disadari bahwa dalam proses penanganan dan penegakan hukum, negara Indonesia dianggap perlu membangun hubungan kerjasama di bidang penegakan hukum dengan negara-negara lainnya. Dalam bidang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam penanganan suatu perkara dianggap perlu dijalin kerjasamanya di tingkat internasional. Hal ini disadari sebagai bentuk penegakan hukum dan penghormatan atas kedaulatan antar sesama negara di tingkat internasional. Seseorang yang melakukan tindak pidana/ kejahatan di wilayah hukum Indonesia kemudian melarikan diri ke negara asing, bisa saja dimohonkan oleh negara Indonesia agar “diserahkan” kepada Indonesia untuk menjalani proses peradilan di Indonesia. Hal sebaliknya juga dapat terjadi apabila seseorang melakukan kejahatan di suatu negara asing kemudian masuk ke wilayah Indonesia dapat kemudian dimohonkan oleh negara tersebut agar pelaku kejahatan tersebut dilakukan ekstradisi. Ini adalah bentuk kerjasama di bidang ekstradisi antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Sementara untuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana, hal ini lebih kepada proses hukum yang sedang dijalani oleh aparat penegak hukum di suatu negara yang membutuhkan bantuan hukum dari negara lain yang ada kaitannya dengan penanganan perkara maupun peran pelaku kejahatan di negara lain tersebut, sehingga membutuhkan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Namun terhadap kedua jenis bentuk upaya penegakan hukum di tingkat internasional ini, satu hal yang berperan penting adalah faktor diplomasi antar negara. Diplomasi ini merupakan ranah kewenangan Presiden selaku pemegang kedaulatan negara tertinggi melalui Kementerian Luar Negeri. Presiden yang juga sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif merupakan penentu terhadap kedua jenis kegiatan tersebut dengan bidangnya masing- masing. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi diterbitkan untuk memperbaharui ketentuan ekstradisi yang berlaku di Indonesia sebelumnya yang merupakan warisan Belanda yaitu Koninklijk 323 Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tentang “Uitlevering van Vreemdelingen” yang dianggap masih berlaku berdasarkan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945. UU No 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian. UU Ekstradisi ini juga disusun untuk mengatur tata cara permintaan ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia kepada negara asing. Selanjutnya terkait dengan bantuan hukum timbal balik (atau secara internasional dikenal dengan Mutual Legal Assistance/MLA) merupakan salah satu mandat United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang ditandatangani pada 9 Desember 2003 dan kemudian telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Selain itu MLA juga telah diatur dalam United Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) sebagai bentuk kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan lintas negara terorganisir. Pengaturan Mutual Legal Assistance (MLA) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk meminta dan memberikan bantuan hukum lintas negara dalam penanganan perkara pidana. UU ini mencakup berbagai bentuk bantuan seperti pengambilan keterangan, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran aset, hingga perampasan hasil tindak pidana, serta memungkinkan kerja sama baik berdasarkan perjanjian maupun asas timbal balik. II. Keterangan KPK Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Permohonan A Quo Setelah membaca dan mencermati seluruh permohonan pengujian materiil terhadap beberapa pasal tersebut di atas dalam UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang didalilkan Para Pemohon bertentangan dengan hak konstitusionalnya yaitu dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka KPK menyampaikan keterangan sebagai berikut: A. Tentang Permohonan Uji Materi Para Pemohon: 324 1. Bahwa terhadap beberapa Pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian materiil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yaitu khususnya pada Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 44 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan frasa “Kementerian Kehakiman” dalam Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan selanjutnya merubah dengan frasa “Jaksa Agung”. 2. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian materiil khususnya pada Pasal 1 angka 10 yang dimohonkan agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan makna dari “Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.” Dimohonkan agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Menteri adalah Jaksa Agung”. 3. Terkait dengan permohonan pengujian materiil atas beberapa pasal (setidaknya terhadap 10 pasal) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, sebenarnya dapat dilihat dari penjelasan atas Undang-Undang ini yang sebagian telah disampaikan pada bagian Pendahuluan di atas tentang tujuan pembentukan Undang-Undang Ekstradisi ini. Lebih lanjut dalam Penjelasannya, disampaikan bahwa Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan judikatif tapi merupakan keputusan badan eksekutif, oleh sebab itu pada taraf terakhir terletak di tangan Presiden, setelah mendapat nasehat juridis dari Menteri Kehakiman berdasarkan penetapan Pengadilan. Selanjutnya disampaikan bahwa permintaan ekstradisi diajukan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman oleh Pejabat yang berwenang di negara asing dengan melalui saluran diplomatik, sehingga atas penjelasan Undang- Undang tersebut, dimaknai bahwa yang berwenang dalam hal keputusan ekstradisi tersebut adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang kemudian disampaikan melalui jalur diplomatik. 325 4. Selanjutnya mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik, sebagaimana disampaikan pada Penjelasan UU No. 1 Tahun 2006 bahwa kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di negara Peminta maupun Negara yang Diminta. Kerjasama ini diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan dan modus operandinya yang semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerjasama antar negara yang satu dengan negara yang lain. 5. Lebih lanjut dalam penjelasannya, disampaikan bahwa UU No. 1 Tahun 2006 merupakan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (Central Authority) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing. 6. Atas penjelasan tersebut, maka telah jelas bahwa pejabat pemegang otoritas (Central Authority) tersebut adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia di mana fungsinya adalah berperan sebagai koordinator dalam pengajuan maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada negara asing, sehingga menteri dimaksud tentunya tidak berwenang dalam upaya penegakan hukum/proses hukum yang sedang ditangani oleh penegak hukum tertentu dalam kaitannya dengan permintaan bantuan timbal balik dengan negara lain dimaksud. 7. Atas penjelasan UU No. 1 Tahun 2006 tersebut pula sebenarnya telah menjawab dalil para Pemohon yang menyatakan nomenklatur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi 3 Kementerian, yaitu Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, namun sebagaimana penjelasan UU No. 1 Tahun 2006 yang menyebutkan pemegang otoritas (Central Authority) tersebut yaitu menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia dimana apabila menyesuaikan dengan kementerian saat ini kewenangannya dimiliki Menteri Hukum dan/atau Menteri HAM. 326 8. Selain itu, terhadap permohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 10 UU No. 1 Tahun 2006 tersebut, senyatanya akan berpengaruh pada pemaknaan frasa “Menteri” yang diatur pada setidaknya 34 (tiga puluh empat) Pasal lainnya dari total 60 (enam puluh) Pasal dalam UU No. 1 Tahun 2006 tersebut. B. Tentang Central Authority Pada Bantuan Hukum Timbal Balik/Mutual Legal Assistance Dalam Konvensi Internasional 1. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian pendahuluan di atas, bahwa secara internasional, Mutual Legal Assistance khususnya yang menyangkut tindak pidana korupsi diatur dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Republik Indonesia dengan UUU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- bangsa Anti Korupsi, 2003) dan United Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 Tahun 2009 tentaang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). 2. Bahwa dalam UNCAC khususnya pada Article 46 angka 13, berbunyi demikian: Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution. Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or 327 accession to this Convention. Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties. This requirement shall be without prejudice to the right of a State Party to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible. 3. Selanjutnya dalam UNTOC khususnya Article 18 angka 13, berbunyi demikian: “Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution. Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties. This requirement shall be without prejudice to the right of a State Party to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible.” 4. Atas pengaturan Central Authority pada Pasal dalam UNCAC dan UNTOC tersebut di atas, dapat dipahami beberapa hal yaitu sebagai berikut: a. Negara pihak pada konvensi harus menunjuk Central Authority 328 b. Central Authority tersebut berwenang untuk menerima permohonan bantuan hukum timbal balik tersebut untuk kemudian: i. Melaksanakan/memproses permohonan bantuan hukum timbal balik tersebut, atau ii. Menyalurkan/meneruskan kepada instansi yang berwenang untuk melaksanakan. c. Central Authority harus menjamin kecepatan dan pelaksanaan/eksekusi yang proper/ layak (apabila ditangani sendiri), atau mendorong agar pelaksanaannya dilakukan secara cepat dan layak oleh lembaga yang berwenang/competent authority. d. Pengaturan dalam UNCAC dan UNTOC tersebut memungkinkan pelaksanaan permintaan ekstradisi tersebut dilaksanakan sendiri oleh otoritas yang ditunjuk/Central Authority tersebut ataupun disalurkan/ diteruskan kepada otoritas yang berwenang (dalam hal ini lembaga penegak hukum yang menangani) dengan mengutamakan kecepatan penanganan. e. Mengingat ketentuan serupa ada pada beberapa konvensi antara lain UNCAC, UNTOC, Konvensi Narkotika 1988, Panduan Legislatif UNCAC menyarankan agar otoritas yang ditunjuk sebagai Central Authority berdasarkan konvensi-konvensi ini adalah otoritas yang sama. 5. Berkaitan dengan lembaga mana yang menangani permintaan ekstradisi sebagai Central Authority, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam “State of implementation of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) - Criminalization, law enforcement and international cooperation, Second edition” Tahun 2017 dimana laporan ini merupakan penelitian terhadap pelaksanaan UNCAC pada 156 negara, menyampaikan demikian: “In most countries, the central authority is the ministry of justice. Several States have designated the office of the attorney general or the directorate of public prosecutions, five States have designated the ministry of foreign affairs, one has designated the ministry of home affairs and two have designated the national anti-corruption agency.” 6. Atas laporan UNODC tersebut, ditemukan fakta bahwa mayoritas negara mengatur otoritas yang berwenang/Central Authority dalam bantuan hukum 329 timbal balik adalah Kementerian Kehakiman. Beberapa negara menunjuk “attorney general” atau pun “directorate of public prosecutions”, termasuk adanya negara yang menunjuk “ministry of foreign affairs/kementerian luar negeri”, “ministry of home affairs/kementerian dalam negeri”, dan “national anti-corruption agency”. 7. Dengan demikian, baik UNCAC dan UNTOC tidak mengatur norma wajib dan memaksa bahwa Central Authority harus berwenang mengeksekusi sendiri permintaan bantuan hukum timbal balik sebagai instansi penegakan hukum. Penunjukan instansi sebagai Central Authority serta pengaturan ruang lingkup wewenangnya adalah wewenang masing- masing Negara Pihak sesuai dengan sistem hukum nasionalnya. Hal ini sejalan pula dengan prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas wilayah dan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri yang terkandung dalam Pasal 4 UNCAC dan Pasal 4 UNTOC mengenai Perlindungan Kedaulatan. 8. Dalam konteks nasional Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana telah menentukan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai Central Authority, yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing (Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 2006). C. Pelaksanaan Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik Oleh KPK 1. Berkaitan dengan perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor: 180/PUU-XXII/2024, memperhatikan kedudukan KPK adalah sebagai pihak terkait yang diminta keterangannya, maka akan lebih bermakna apabila KPK dapat menyampaikan pelaksanaan permintaan bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara lainnya yang telah dilaksanakan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. 2. Adapun proses pengelolaan kerjasama permintaan bantuan hukum timbal balik/MLA pada KPK adalah berkenaan dengan fungsi Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) yang telah diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 330 Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya pada Pasal 72 ayat (2) huruf c, huruf g, dan huruf h, yang berbunyi demikian: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi menyelenggarakan fungsi: … c. Pengembangan pembinaan dan pemanfaatan jaringan kerja internasional baik bilateral maupun multilateral dalam rangka pemenuhan komitmen global; …. g. pengelolaan jaringan nasional dan internasional dalam pemberantasan korupsi; h. koordinator implementasi komitmen global dalam pemberantasan korupsi;” 3. Bahwa dalam periode Tahun 2016 s.d Tahun 2025, KPK melalui Direktorat PJKAKI telah memfasilitasi permintaan (outgoing request) MLA kepada Direktorat Otoritas Penegak Hukum Internasional (OPHI) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM RI (saat ini yaitu Kementerian Hukum RI) sebagai Otoritas Pusat, sebanyak 17 (tujuh belas) permintaan MLA dan 1 (satu) permintaan ekstradisi. KPK juga telah memfasilitasi permintaan (incoming request) MLA dari OPHI sebanyak 8 (delapan) permintaan. 4. Seluruh permintaan MLA/Ektradisi (outgoing dan incoming) disampaikan melalui Direktorat OPHI, Kementerian Hukum sebagai Central Authority termasuk permintaan yang disampaikan melalui saluran diplomatik. 5. Dalam pelaksanaan permintaan maupun pemenuhan permintaan MLA tersebut melibatkan penyidik, jaksa dan/atau unit kerja lain di KPK sesuai dengan tahapan perkara serta jenis bantuan yang dimintakan. 6. Peran Central Authority dalam memfasilitasi permintaan MLA dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lintas negara sangat krusial, terutama dalam hal menjembatani komunikasi dan negosiasi dengan otoritas pusat negara lain. Selain itu penunjukan Central Authority diperlukan untuk memastikan adanya satu pintu masuk yang jelas untuk 331 permintaan bantuan hukum dari negara lain, sehingga prosesnya lebih terkoordinasi dan efisien. 7. Direktorat OPHI dalam perannya sebagai Central Authority telah memberikan bantuan kepada KPK untuk mengatasi beberapa tantangan yang pada umumnya dialami dalam proses pemenuhan MLA/ Ekstradisi, seperti penyelenggaraan rapat koordinasi (case work meeting) untuk memperlancar komunikasi dan menyamakan persepsi antara Otoritas Pusat dan Otoritas Kompeten di kedua negara mengenai sistem hukum dan prosedur yang harus dilakukan, termasuk memberikan bantuan sumber daya (biaya dan tenaga kerja dan menyusun perjanjian bilateral mengenai MLA dengan negara lain untuk mendukung permintaan MLA. 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan statistik permintaan MLA dan Ekstradisi yang dilakukan KPK bersama dengan Direktorat OPHI sebagai otoritas pusat, selama ini Direktorat OPHI telah memfasilitasi dan mendukung KPK dalam permintaan MLA/Ekstradisi tersebut dengan baik dan tidak memiliki pertimbangan yang memberatkan untuk Direktorat OPHI pada Direktorat Jenderal AHU – Kementerian Hukum RI selaku Otoritas Pusat (Central Authority). 9. Selain kerja sama internasional penanganan perkara melalui jalur MLA, KPK juga melakukan kerja sama agency to agency terkait penanganan perkara dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 41 UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Pemenuhan MLA/Ekstradisi dapat memakan waktu relatif lama, dan proses yang belarut-larut ini tidak hanya saja terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, berbagai pertemuan internasional sering membahas mengenai bagaimana mempercepat prosedur pelaksanaan MLA dan sering kali menjadikan MLA sebagai “last resort” untuk permintaan bantuan penyelesaian sebuah perkara setelah ditempuh kerja sama “agency to agency”. Penggunaan kerja sama agency to agency bersifat saling melengkapi dengan mekanisme MLA, untuk meminimalisir penundaan pada saat permohonan MLA dibuat. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia , menyampaikan keterangan di depan persidangan dan 332 menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Polri merupakan lembaga negara yang tugas dan fungsinya disebut dalam UUD 1945, tepatnya Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5). Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut telah mendudukkan peran Polri dalam penyelenggaraan negara, yakni: Pertama, Polri menyelenggarakan urusan keamanan, disamping Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjalankan urusan pertahanan; Kedua, Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; Ketiga, Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum; Keempat, Polri sebagai main state organ (organ utama) dalam menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum; Kelima, Polri sebagai lembaga “Constitutional Importance” (lembaga negara penting dalam Konstitusi); 2. Bahwa implementasi fungsi dan tugas Polri yang diatur dalam Pasal 30 UUD 1945, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yaitu ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 yang menjelaskan perihal tugas pokok Polri, yaitu: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 3. Bahwa terkait dengan tiga tugas pokok Polri, pengaturannya dijabarkan secara lebih rinci dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu kewenangan Polri sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, berwenang melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam rangka menyidik dan memberantas kejahatan internasional. 333 Sebagai bentuk pelaksanaan dari kewenangan tersebut, Polri turut berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum internasional, antara lain melalui penanganan kasus ekstradisi dan pencarian buronan lintas negara. Dalam hal ini, Polri bekerja sama dengan organisasi kepolisian internasional (Interpol) melalui National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia guna memperkuat sinergi dalam pemberantasan kejahatan transnasional. 4. Bahwa sebagai institusi negara yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya berwenang dalam melaksanakan penegakan hukum di dalam negeri, tetapi juga menjalankan fungsi penting dalam lingkup kerja sama hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance/MLA), sebagaimana ketentuan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1979 yang menyebutkan ”Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.” Dalam kapasitasnya tersebut, Polri bertindak sebagai salah satu otoritas yang berwenang (competent authority) sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia, sehingga memiliki legitimasi hukum untuk melakukan koordinasi, pelaksanaan penyidikan lintas yurisdiksi, pertukaran informasi intelijen kepolisian, serta penyampaian permintaan atau pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat lintas negara, dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip kedaulatan hukum, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Bahwa dalam kaitannya dengan proses pengajuan maupun pelaksanaan (eksekusi) permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA) dan permintaan ekstradisi, peraturan perundang- undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang 334 Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, secara tegas memberikan mandat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya disebut Kementerian Kehakiman) untuk bertindak sebagai Otoritas Pusat (Central Authority). Dalam kapasitasnya sebagai Otoritas Pusat, Kementerian Hukum dan HAM berwenang menjalankan fungsi koordinatif dan administratif secara legal formal atas setiap permintaan masuk maupun keluar yang berkaitan dengan MLA dan ekstradisi, termasuk menerima, menyampaikan, serta melakukan tindak lanjut terhadap permintaan tersebut kepada otoritas yang berwenang (competent authorities) di dalam negeri dan luar negeri. 6. Bahwa keberadaan Otoritas Pusat juga memiliki peran strategis dalam memastikan tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan, kompetisi sektoral (ego sektoral), atau konflik kepentingan (conflict of interest) antar lembaga penegak hukum, sehingga fungsi koordinasi dan fasilitasi dapat berjalan secara netral, profesional, dan akuntabel. Dalam menjalankan perannya, selama ini Otoritas Pusat mampu bersikap objektif dan suportif terhadap lembaga pemohon (competent authority), dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional, asas non-retroactivity, asas non- discrimination, dan prinsip due process of law, guna menjamin bahwa pelaksanaan MLA maupun ekstradisi berjalan dalam kerangka hukum yang adil, setara, dan sesuai standar internasional yang telah disepakati Indonesia melalui ratifikasi perjanjian bilateral maupun multilateral. Selain itu Otoritas Pusat juga bertindak sebagai penghubung komunikasi dan penjamin keabsahan dokumen permintaan antara Negara Republik Indonesia dan negara mitra, Otoritas Pusat juga diberi wewenang untuk mengoordinasikan pelaksanaan permintaan dengan seluruh institusi penegak hukum terkait, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan lembaga lain yang memiliki kewenangan substantif sesuai dengan ruang lingkup kasus. Dalam kerangka kerja sama hukum internasional, keberadaan Otoritas Pusat sangat penting untuk menjamin efisiensi, kecepatan, serta kepastian hukum dalam proses pertukaran informasi, pembuktian lintas yurisdiksi, dan pelaksanaan ekstradisi. 7. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi telah secara tegas menetapkan Menteri Kehakiman sebagai Otoritas Pusat (central 335 authority) yang berwenang untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses permintaan ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan negara asing. Dalam hal terdapat permintaan ekstradisi dari negara lain, permintaan tersebut harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman. Selanjutnya, Menteri Kehakiman menyampaikan permintaan tersebut kepada Presiden guna mendapatkan persetujuan. Selain itu, Menteri Kehakiman juga berwenang mengusulkan penetapan pengadilan yang akan memeriksa permintaan ekstradisi, disertai dengan pertimbangan dari berbagai instansi terkait untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan aspek yuridis, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana secara eksplisit menjelaskan bahwa keputusan mengenai dikabulkan atau tidaknya permintaan ekstradisi bukan merupakan ranah keputusan badan yudikatif, melainkan sepenuhnya merupakan kewenangan badan eksekutif. Dengan demikian, keputusan akhir berada di tangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, setelah menerima nasihat hukum dari Menteri Kehakiman yang didasarkan pada hasil penetapan pengadilan. Atas dasar itulah, penunjukan Menteri Kehakiman sebagai Otoritas Pusat dalam pelaksanaan permintaan ekstradisi adalah bentuk pengejawantahan prinsip bahwa ekstradisi adalah mekanisme hukum internasional yang membutuhkan keputusan politik negara, dan bukan semata-mata proses peradilan. Maka secara normatif, peran dan kewenangan sebagai Otoritas Pusat tidak diberikan kepada lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian atau Kejaksaan, melainkan secara eksklusif berada di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai amanat undang-undang. 8. Bahwa penunjukan Otoritas Pusat (Central Authority) dalam mekanisme permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA) maupun ekstradisi kepada lembaga yang bukan merupakan aparat penegak hukum (non-penegak hukum), merupakan langkah tepat secara hukum dan kelembagaan untuk menjamin prinsip netralitas, mencegah konflik kepentingan, dan menghindari terjadinya ego sektoral antar lembaga 336 dalam sistem peradilan pidana nasional. a. Penempatan Otoritas Pusat pada lembaga non-aparat penegak hukum memberikan ruang objektivitas yang lebih besar dalam menjalankan fungsi administratif dan koordinatif antarnegara. Hal ini penting karena fungsi Otoritas Pusat bersifat administratif dalam hubungan internasional, bukan sebagai subjek langsung dalam proses hukum atau sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dengan demikian, institusi tersebut tidak boleh memiliki kepentingan langsung dalam substansi perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum (seperti penyidik, penuntut umum, atau pengadilan), guna menghindari konflik kepentingan dan menjamin keadilan prosedural. b. Dalam konteks ekstradisi, perlu ditegaskan bahwa keputusan untuk menyetujui atau menolak permintaan ekstradisi bukan merupakan kewenangan lembaga yudikatif, melainkan merupakan kewenangan penuh dari lembaga eksekutif negara, yaitu Presiden Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang MLA dan praktik yang dibangun berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Oleh sebab itu, fungsi Otoritas Pusat lebih relevan bila ditempatkan pada instansi yang berada di bawah eksekutif dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan lembaga pemroses perkara. c. Penempatan kewenangan Otoritas Pusat pada Menteri Kehakiman—yang saat ini dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia—telah ditetapkan secara eksplisit sejak pembentukan UU Ekstradisi. Berdasarkan risalah sidang pleno pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, tidak terdapat perdebatan mengenai penunjukan Menteri Kehakiman sebagai Otoritas Pusat. Ini menunjukkan bahwa secara historis maupun normatif, posisi ini telah diterima sebagai bentuk penyeimbang dalam hubungan antara hukum nasional dan kerja sama internasional. d. Keputusan ekstradisi yang diberikan melalui Keputusan Presiden menegaskan bahwa mekanisme ekstradisi bukan merupakan bagian dari proses peradilan pidana nasional (criminal justice system), melainkan merupakan bentuk kerja sama antarnegara yang bersifat dukungan terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian, argumentasi yang 337 menyatakan bahwa Otoritas Pusat seharusnya berada di tangan aparat penegak hukum karena bersentuhan langsung dengan perkara, tidak tepat dan berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam satu lembaga. e. Penempatan fungsi Otoritas Pusat di luar lembaga penegak hukum merupakan wujud dari prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Ini penting untuk menghindari penumpukan kewenangan (concentration of power) yang berlebihan pada satu institusi tertentu yang pada gilirannya dapat membentuk lembaga yang bersifat overpower dan mendominasi proses penegakan hukum secara keseluruhan. Desain pemisahan peran ini diperlukan untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas dalam kerja sama internasional. f. Lebih lanjut, ruang lingkup kerja sama MLA dan ekstradisi tidak terbatas pada tahap penuntutan saja, tetapi juga mencakup proses penyidikan yang dilakukan oleh lembaga seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahap pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, yang menunjukkan bahwa kerja sama ini bersifat menyeluruh dan multistage. Oleh karena itu, fungsi Otoritas Pusat tidak boleh melebur dengan fungsi substantif penyidikan atau penuntutan, melainkan harus berdiri netral dan independen untuk menjamin kelancaran koordinasi dan kredibilitas hubungan antarnegara. 9. Bahwa berdasarkan praktik yang selama ini berjalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat bahwa tidak terdapat persoalan konstitusional yang timbul dari pengaturan mengenai penunjukan Otoritas Pusat (Central Authority) dalam mekanisme kerja sama internasional, baik dalam konteks ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Assistance/MLA). Hal ini dikarenakan seluruh proses pelaksanaan permintaan ekstradisi dan MLA dilakukan secara terkoordinasi lintas lembaga dengan menjunjung prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Meskipun Polri tidak ditetapkan sebagai Otoritas Pusat, Polri tetap memiliki peran yang sangat strategis dan substansial dalam pelaksanaan teknis permintaan tersebut, khususnya dalam hal pelacakan keberadaan subjek 338 hukum, penangkapan, pengamanan barang bukti, serta penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi bagian penting dari dokumen pendukung permintaan ekstradisi maupun MLA. Dengan demikian, posisi Polri tetap krusial dalam mendukung keberhasilan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum. Sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan Polri dalam mendukung kerja sama internasional di bidang penegakan hukum, berikut disampaikan data pelaksanaan permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA) dan permintaan ekstradisi yang telah ditangani oleh Polri berdasarkan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data ini diklasifikasikan berdasarkan kedudukan Indonesia sebagai negara peminta (requesting state/outgoing) maupun sebagai negara diminta (requested state/incoming), sebagai berikut: a. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA): - Kedudukan Indonesia sebagai Negara Diminta (Requested State / Incoming): Dalam periode tahun 2021 sampai dengan 2025, Polri telah menangani sebanyak 81 permintaan MLA yang diajukan oleh negara asing kepada Pemerintah Indonesia. - Kedudukan Indonesia sebagai Negara Peminta (Requesting State / Outgoing): Dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2025, Polri telah mengajukan 26 permintaan MLA kepada negara lain untuk kepentingan proses hukum di Indonesia. b. Ekstradisi: - Kedudukan Indonesia sebagai Negara Diminta (Requested State / Incoming): Dalam periode tahun 2021 sampai dengan 2025, Polri telah terlibat dalam proses 6 permintaan ekstradisi yang diajukan oleh negara asing kepada Indonesia. - Kedudukan Indonesia sebagai Negara Peminta (Requesting State / Outgoing): Dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2025, Polri telah memproses 14 permintaan ekstradisi kepada negara lain untuk 339 pemulangan subjek hukum yang dibutuhkan dalam proses hukum di Indonesia. Data di atas diajukan dalam Lampiran. 10. Bahwa sebagai salah satu otoritas yang berwenang (competent authority) dalam sistem hukum nasional, Polri memiliki kewenangan untuk mengajukan proposal permintaan ekstradisi dan/atau melaksanakan eksekusi permintaan ekstradisi maupun MLA atas dasar koordinasi dengan Otoritas Pusat, yaitu Kementerian Hukum dan HAM (saat ini Kementerian Hukum). Mekanisme koordinatif ini tidak menghilangkan independensi kelembagaan Polri sebagai penyidik, karena fungsi dan peran Polri tetap berlandaskan pada kewenangan konstitusional dan ketentuan perundang-undangan, serta tetap memiliki ruang independensi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan asas due process of law. 11. Bahwa Polri menyatakan tidak keberatan terhadap pengaturan tersebut, karena secara kelembagaan Polri memahami bahwa peran Otoritas Pusat bersifat administratif dan koordinatif dalam hubungan antarnegara, sedangkan Polri merupakan lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai instansi teknis penyidik dan pelaksana proses hukum. 12. Polri berpandangan bahwa permohonan pengujian materiil terkait pengaturan mengenai kewenangan Otoritas Pusat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) lebih tepat diposisikan sebagai persoalan kebijakan hukum (policy choice) yang sepenuhnya berada dalam domain kewenangan pembentuk undang-undang (legislator), bukan sebagai persoalan inkonstitusionalitas norma. Otoritas Pusat merupakan konstruksi hukum yang berfungsi dalam kerangka koordinatif dan administratif antarnegara, sehingga pengaturannya bersifat strategis dan bersandar pada pertimbangan teknis maupun politik hukum luar negeri. Oleh karena itu, apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan struktur kelembagaan Otoritas Pusat, maka langkah yang konstitusional dan tepat adalah melalui proses legislatif, yaitu revisi undang-undang oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), bukan melalui penghapusan norma oleh Mahkamah Konstitusi. Penghapusan norma mengenai keberadaan Otoritas Pusat dalam UU Ekstradisi dan UU MLA 340 tanpa adanya pengaturan pengganti berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang dapat mengganggu kesinambungan pelaksanaan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum, serta merusak tatanan koordinatif antara institusi penegak hukum nasional dan mitra negara asing. Oleh karena itu, Polri menilai bahwa jalur legislasi adalah sarana yang lebih tepat dan proporsional dalam merespons aspirasi perubahan pengaturan Otoritas Pusat. [2.10] Menimbang bahwa para pihak menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2025 yang masing-masing pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan Para Pemohon: I. Pengantar Perkara a quo bukanlah sekadar pengujian norma semata, melainkan tantangan terhadap sejauh mana konstitusi kita benar-benar berdiri untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Para Pemohon dalam perkara ini datang dan meminta agar ditegakkannya keadilan konstitusional di hadapan norma yang membuka ruang penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengabaian prinsip-prinsip fundamental negara hukum (rechtstaat). Melalui ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, terdapat potensi pelanggaran hak-hak asasi yang melekat pada setiap manusia, terutama hak atas perlindungan hukum yang adil, hak atas pengakuan, dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan mekanisme pengawasan yudisial dan dominasi kekuasaan eksekutif (goverment heavy) dalam proses ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, hukum acara pidana atau hukum pidana prosedural secara nyata telah menempatkan hak-hak warga negara dalam posisi yang rentan dan tidak seimbang. Para Pemohon menegaskan bahwa tidak ada satu pun alasan hukum, moral, maupun konstitusional yang dapat membenarkan sebuah norma yang memberikan wewenang absolut tanpa kontrol, 341 apalagi menyangkut hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (underogable rights). Perkara ini juga merupakan panggilan moral bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan constitutional morality yang tidak hanya terpaku pada teks undang- undang semata, tetapi pada semangat keadilan, martabat manusia, dan perlindungan hak-hak asasi yang menjadi roh dari Undang-Undang Dasar 1945. Artinya Mengabulkan Perkara ini adalah bagian dari komitmen Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), sebagai benteng terakhir bagi hak-hak warga negara, dan sebagai pengawal prinsip negara hukum. Para Pemohon memohon agar Mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa norma-norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. II. KESIMPULAN: Setelah menjalani waktu persidangan yang cukup panjang dengan berbagai dinamika persidangan, terungkap fakta-fakta persidangan yang akan diuraikan oleh Para Pemohon sebagai berikut: II.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa objek Pengujian dalam perkara a quo adalah ketentuan-ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materiil Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap UUD 1945. 2. Bahwa artinya Objek Pengujian Materiil perkara a quo sudah berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009, Pasal 9 UU 12/2011, Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji ketentuan norma a quo. 3. Bahwa terhadap keterangan Prof. Romli Atmasasmita ahli yang dihadirkan oleh Kementerian Hukum, yang mengatakan: 342 “..., Sehingga bagi saya, alasan apapun yang disampaikan Pemohon untuk menyatakan, ya, sebagai kerugian konstitusional itu masalah kewenangan, kita harus membuka lagi Undang-Undang MK, Undang- Undang Dasar 45 Pasal 24C. Coba pelajari baik-baik. Hanya dua kewenangan MK itu, uji kewenangan Undang-Undang Dasar 45 atau sengketa kewenangan. Jadi kalau menyangkut kewenangan, itu termasuk sengketa itu, ya, bukan uji materiil ke Undang-Undang Dasar 45”. Terhadap pendapat ahli Prof. Romli Atmasasmita tersebut di atas menunjukan bahwa ahli Prof. Romli Atmasasmita kurang memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi serta karakter dari masing-masing kewenangannya. Maka perlu kami jelaskan sebagai berikut: 1) Dalam Pasal 24C ayat (1) terdapat 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 1 Kewajiban, antara lain: - Pengujian Undang-Undang yang kemudian diperluas dengan masuknya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang sebagai objek Pengujian baik formil ataupun materiil. - Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, - Pembubaran Partai Politik, dan - Perselisihan Hasil Pemilihan Umum - Kewajiban untuk memberikan putusan atas Pendapat DPR terkait Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 2) Terhadap persoalan kewenangan lembaga negara yang dipermasalahkan oleh Pemohon Perseorangan Warga Negara ataupun Badan Hukum Perkumpulan maupun Lembaga Negara melalui pintu Pengujian Undang-undang tidak semuanya karena adanya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Selain itu dalam kewenangan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang diberikan oleh Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi adalah terhadap lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. 3) Dalam praktik selama ini Mahkamah Konstitusi telah banyak memeriksa dan memutus mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara yang diuji oleh Perseorangan, 343 Badan Hukum Perkumpulan ataupun oleh Lembaga Negara, antara lain: - Putusan No. 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Perppu masuk sebagai objek pengujian dalam kewenangan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. - Putusan No. 1/PUU-XVI/2018, Pemohon adalah Lembaga Negara (Lembaga Penjamin Simpanan) yang pada pokoknya meminta adanya perluasan terhadap kewenangan LPS, dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan, dimana Menurut Mahkamah Konstitusi - Putusan No. 20/PUU-XXI/2023, Menurut Mahkamah, berkenaan dengan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam empat landasan pokok untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. - Putusan No. 59/PUU-XXI/2023, Menurut Mahkamah kewenangan penyidikan OJK pada tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur dalam Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik Polri, sehingga hal ini dapat menimbulkan pengingkaran terhadap kewenangan Kepolisian selaku lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik utama sekaligus tidak sejalan dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK sepanjang berkoordinasi 344 dengan penyidik Polri. Selain itu, hal tersebut berpotensi bahkan berakibat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh Kepolisian dalam tindak pidana umum dan/atau tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana pada sektor jasa keuangan. (Vide. Putusan No. 59/PUU-XXI/2023, Paragraf [3.16.3], hal. 521]. Terhadap pengujian yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, kesemuanya adalah berkaitan dengan kewenangan lembaga negara, bahkan terakhir, Mahkamah Konstitusi mengambil Pengadilan Pajak yang sebelumnya berada dibawah kementerian keuangan, kemudian menyerahkan kepada Mahkamah Agung, dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Putusan No. 26/PUU-XXI/2023, Menurut Mahkamah berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan No. 6/PUU-XIV/2016 telah ternyata Mahkamah memberikan penegasan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 sehingga termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian perlu dilakukan “one roof system”, terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap terhadap Pengadilan Pajak di mana pembinaan secara teknis yudisial maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa adanya campur tangan lembaga lain. 4. Bahwa terhadap pendapat ahli Prof. Romli Atmasasmita tesebut menunjukan ahli Prof. Romli Atmasasmita tidak memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi dan tidak mengetahui perkembangan serta tidak memahami permasalahan yang dipersoalkan para Pemohon. Oleh karenanya keterangannya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi patut untuk dikesampingkan. 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Pengujian Konstitusionalitas Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 345 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap UUD 1945. II.2. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON 1. Bahwa para Pemohon pada pokoknya telah menjelaskan perihal kedudukan hukumnya dalam permohonan, namun perlu kami tegaskan terhadap beberapa keterangan Kementerian Hukum dan DPR yang pada pokoknya mengatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengujian Materiil adalah keliru karena terdapat hubungan sebab akibat secara jelas baik secara langsung dan aktual terhadap Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon VI, ataupun secara Potensial terhadap Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagaimana telah diuraikan oleh para Pemohon dalam Permohonan. 2. Bahwa terhadap keterangan Kementerian Hukum yang disampaikan dalam persidangan ke-IV di Mahkamah Konstitusi yang mengatakan: Kedua. Kedudukan Hukum atau Legal Standing PARA PEMOHON dianggap dibacakan. Terhadap legal standing … keempat, dalam hal Pemohon I sampai dengan Pemohon V, memperoleh izin tertulis mewakili Jaksa Agung, maka Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V seharusnya tidak dapat mengajukan Permohonan sebagai perseorangan yang mewakili kelembagaan. Dalam hal ini, Institusi Kejaksaan. Kewenangan otoritas pusat adalah kewenangan lembaga dalam menjalankan perintah undang-undang, sehingga dalam hal kewenangan lembaga, maka yang menjadi subjek adalah lembaga, bukan perorangan. (Vide. Risalah sidang ke-IV, Selasa, 27 Mei 2025, halaman 3) 3. Bahwa berikutnya terhadap Penilaian Kedudukan para Pemohon yang disampaikan dalam Persidangan oleh ahli Prof. Romli Atmasasmita yang dihadirkan oleh Kementerian Hukum juga mempersoalkan kedudukan hukum para Pemohon, dimana Prof. Romli Atmasasmita, mengatakan: “..., ganjelan berikutnya saya temukan? Pemohonnya dari 6, 5, jaksa aktif, ya. Termohonnya salah satu itu Jaksa Agung, bahkan saya dengar tadi Pemohon sudah kuasa dari Jaksa Agung. Nah, saya menghadapi ini 346 menjadi bingung, ya, yang mana Termohon, yang mana Pemohon sesungguhnya. Ya, kalau memang begitu, ya, kalau memang begitu, mungkinkah Jaksa Agung tidak termasuk Termohon? Tidak mungkinlah. Karena bagaimanapun juga dalam MLA dan ekstradisi, Kejaksaan Agung adalah salah satu pilar dalam kerjasama. Nah, di sini perlunya kehati- hatian dalam memenuhi persyaratan-persyaratan pemohon yang sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi itu bagian pertama, ya, Pak. (Vide Risalah Sidang ke- VI, Perkara No. 180/PUU-XXII/2024, angka 45, halaman 19). Maka perlu kami jelaskan sebagai berikut: 3.1. Keterangan Kementerian Hukum dan Pendapat ahli sebagaimana dikutip tersebut di atas, menunjukan bahwa Kementerian Hukum dan Ahli tidak membaca dan tidak memahami Permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon dan juga tidak memahami kedudukan para Pihak dalam Pengujian Undang-Undang. 3.2. Pertama, terhadap keterangan Pemerintah terhadap subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan berkaitan dengan kewenangan lembaga negara haruslah lembaga negara adalah tidak benar, karena sebagaimana telah para Pemohon kutip putusan-putusan yang menguji kewenangan lembaga-lembaga negara, pemohonnya tidak selalu lembaga negara. Ada yang Warga Negara Perseorangan, ada juga yang badan hukum perkumpulan. Sementara terhadap izin yang diberikan oleh Pimpinan/atasan langsung Pemohon I s.d Pemohon V, adalah izin untuk menghadiri setiap persidangan selama Proses berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Izin tersebut dimaksudkan untuk menunjukan kepatuhan Pemohon I s.d Pemohon V dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Jaksa yang adalah Aparatur Negeri Sipil. 3.3. Kedua, terhadap Pendapat Ahli Prof. Romli Atmasasmita, perlu para Pemohon jelaskan bahwa Berbeda dengan Para Pihak dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Pembubaran Partai Politik atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/Kepala Daerah, Dalam Pengujian Undang-Undang kedudukan Para Pihak tidak dalam posisi yang saling bersengketa sehingga dalam Pengujian Undang-Undang 347 tidak ada Termohon, melainkan hanya ada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan Permohonan atas suatu Pasal atau bagian ayat, frasa atau kata dalam undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusionalnya. Kemudian Pemberi Keterangan adalah Kementerian Hukum, DPR dapat Juga MPR atau DPD sebagai pihak yang membentuk Undang-Undang, serta ada pula Pihak Terkait yang memiliki pertautan langsung atau tidak langsung terhadap Objek Pengujian yang diuji. Oleh karenanya dalam pengujian Undang-Undang tidak ada Termohon ataupun Tergugat kaena karakteristik perkaranya bukan inter partes. 3.4. Berikutnya berkaitan dengan Pernyataan Ahli Prof. Romli Atmasasmita, yang mengatakan “Termohonnya salah satu itu Jaksa Agung, bahkan saya dengar tadi Pemohon sudah kuasa dari Jaksa Agung. Nah, saya menghadapi ini menjadi bingung, ya, yang mana Termohon, yang mana Pemohon sesungguhnya”. Pernyataan ini tentunya semakin memperlihatkan bahwa Ahli Prof. Romli Atmasasmita tidak mempelajari Permohonan secara cermat, mungkin hanya mendapatkan informasi lisan dari Kementerian Hukum saat meminta sebagai ahli. Karena tidak ada satupun penjelasan yang menjelaskan bahwa Pemohon I s.d Pemohon V adalah Kuasa dari Jaksa Agung. Pemohon I s.d Pemohon V adalah Warga Negara Perseorangan yang berprofesi sebagai jaksa yang secara aktual (Pemohon I dan Pemohon II) ataupun potensial (Pemohon III s.d Pemohon V) merasa dirugikan atas adanya norma-norma a quo. Pemohon I s.d Pemohon V menggunakan hak konstitusionalnya untuk memperjuangkan haknya dalam menjalankan profesinya, dan telah mendapatkan Izin tertulis dari Pimipinan/atasannya untuk dapat menghadiri setiap persidangan baik secara offline ataupun online. 3.5. Dalam Praktik sudah ada Perseorangan Jaksa yang mengajukan permohonan dan menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi, bahkan tanpa adanya izin tertulis dari pimipinan/atau atasannya, dan Mahkamah Konstitusi menerima bahkan mengabulkan permohonan 348 pemohon tersebut (vide Putusan No. 6/PUU-XXII/2024, dan Putusan No. 115/PUU-XXII/2024). 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. II.3. DALAM POKOK PERKARA Tanggapan terhadap Keterangan Kementerian Hukum Sebelum para Pemohon memberikan tanggapan terhadap keterangan Kementerian Hukum yang diklaim sebagai Keterangan Presiden, perlu kami jelaskan berkaitan dengan Legitimasi Keterangan Presiden yang sejatinya adalah Keterangan Subjektif Kementerian Hukum yang telah diserahkan dan dibacakan dalam perkara a quo, sebagai berikut: 1. Bahwa sebagaimana fakta persidangan yang terungkap, keterangan Presiden yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Peraturan perundang- undangan (selanjutnya disebut Dirjen PP) Kementerian Hukum hanya ditanda-tangani oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri, Namun Jaksa Agung selaku salah satu dari kuasa Presiden tidak menandatangani keterangan Presiden hingga akhir dari seluruh rangkaian persidangan selesai. 2. Bahwa dengan tidak ditanda-tanganinya keterangan Presiden oleh Jaksa Agung maka tentunya dalam batas penalaran yang wajar, dapat dimaknai adanya fakta bentuk ketidaksetujuan Jaksa Agung terhadap keterangan yang dibuat secara sepihak oleh Kementerian Hukum. Hal tersebut ditandai dengan adanya keterangan-keterangan yang “menjatuhkan” institusi Kejaksaan dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam urusan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Seperti misalnya: “Merujuk kepada Database Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum tercatat pada terakhir Jaksa Agung Republik Indonesia mengajukan permohonan ekstradisi kepada Menteri Hukum dan HAM adalah pada tahun 2012. Untuk mengajukan MLA, permohonan dari Kejaksaan hanya berjumlah 10% dari total permohonan MLA ke yurisdiksi asing dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2025. Oleh Karena itu, hal tersebut menunjukkan kejaksaan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tidak memperhatikan, 349 menggunakan, dan memanfaatkan prosedur hukum yang tersedia dalam undang-undang a quo dengan konsisten.” (Vide Risalah sidang ke-IV, Selasa, 27 Mei 2025, halaman 6-7). 3. Bahwa selain itu, berdasarkan pengamatan dan analisis para Pemohon, terdapat dugaan kuat bahwa keterangan tersebut bukanlah keterangan resmi yang berasal langsung dari Presiden Republik Indonesia, melainkan lebih merefleksikan pandangan internal dan perspektif sepihak dari Kementerian Hukum itu sendiri. Hal ini terlihat dari tidaknya terdapat tanda tangan atau pengesahan dari Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Tidak adanya keterlibatan Kejaksaan sebagai penerima kuasa sah dari Bapak Presiden menunjukan bahwa keterangan tersebut dibuat sepihak oleh Kementerian Hukum. 4. Bahwa lebih lanjut, menjadi Fakta dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi kita sama-sama menyaksikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia—sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap substansi perkara a quo—telah secara resmi mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat diberikan ruang menyampaikan keterangan sebagai pihak terkait, dan menurut informasi yang kami terima, Kejaksaan telah menyampaikan keterangan sebagai Ad Informandum kepada Mahkamah Konstitusi. Fakta ini mempertegas dugaan kami tersebut. Maka kami berharap kiranya Yang Mulia Hakim Mahkamah dapat menilai keterangan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan tersebut itu adalah keterangan dari Kementerian Hukum, bukan keterangan dari Presiden. Oleh karenanya kami tidak menggunakan sebutan Keterangan Presiden melainkan Keterangan Menteri Hukum. Adapun Mahkamah Konstitusi berpendapat atau berpandangan lain, maka perlu kami tanggapi beberapa Keterangan dan Pendapat Ahli yang dihadirkan oleh sebagai berikut: TANGGAPAN PARA PEMOHON TERHADAP KETERANGAN DPR, KEMENTERIAN HUKUM, POLRI DAN AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM 350 Keterangan Keterangan DPR tanggal 15 Mei 2025: “Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana bertujuan untuk perbantuan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana, termasuk pengusutan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil kejahatan” (vide Risalah halaman 4). “Berdasarkan tabel di atas, apabila mengikuti pendekatan pragmatik seperti dalil para Pemohon, permasalahan yang berpotensi timbul, 8 permasalahan konflik kepentingan (conflict of interest) dan kompetisi antarlembaga karena setiap lembaga tersebut memiliki kewenangan yang hampir sama. Oleh karena itu, central authority dalam ekstradisi dan timbal balik dalam masalah pidana di Indonesia sebaiknya diserahkan tetap melalui Menteri Hukum karena dapat mewakili negara, serta dapat melakukan kerja sama hukum, dan terhindar dari permasalahan konflik kepentingan atau conflict of interest, dan kompetisi antarlembaga atau ego sektoral antarinstitusi penegak hukum” (vide Risalah halaman 7-8). Keterangan MENTERI HUKUM tanggal 15 Mei 2025: “Penegakan hukum otoritas pusat sejatinya berfungsi sebagai penghubung administratif bukan sebagai bagian dari sistem pengadilan pidana (kriminalisasi sistem). Kedudukan fungsi otoritas pusat di luar lembaga penegak hukum penting untuk menghindari penumpukan kewenangan pada sesuatu institusi. Hal tersebut kita menghindari terbentuknya lembaga overpower dan mendominasi sistem penegakan hukum. Penempatan otoritas pusat di Lembaga Non-Aparat penegak hukum dapat menjaga netralitas lembaga tersebut dari pengaruh kepentingan penegakan hukum, sehingga mengurangi potensi konflik kepentingan antar fungsi” (vide Risalah halaman 7). Keterangan POLRI tanggal 17 Juni 2025: “Bahwa keberadaan otoritas pusat juga memiliki peran strategis dalam memastikan tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan, kompetisi sektoral, atau ego sektoral, atau konflik kepentingan (conflict of interest) antar lembaga penegak hukum, sehingga fungsi koordinasi dan fasilitasi dapat berjalan secara netral, profesional, dan akuntabel. Bahwa penunjukan otoritas pusat atau central authority dalam mekanisme permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana maupun ekstradisi kepada lembaga yang bukan merupakan aparat penegak hukum, merupakan langkah tepat secara hukum dan kelembagaan untuk menjamin prinsip netralitas, mencegah konflik kepentingan, dan menghindari terjadinya ego sektoral 351 antara lembaga dalam sistem peradilan pidana nasional. Penempatan fungsi otoritas pusat di luar penegak hukum merupakan wujud dari prinsip check and balancing dalam sistem ketatanegaraan. Ini penting untuk mengindari penumpukan kewenangan yang berlebihan pada satu institusi tertentu yang pada gilirannya dapat membentuk lembaga yang bersifat overpower dan mendominasi proses penegakan hukum secara keseluruhan. Penempatan otoritas pusat pada lembaga non-aparat penegak hukum, memberikan ruang objektivitas yang lebih besar dalam menjalankan fungsi administratif dan koordinatif antarnegara” (vide Risalah, halaman 12-13). Pada pokoknya menurut Pihak Kementerian Hukum, DPR dan Polri dimaksud menyatakan Indonesia menganut asas diferensiasi fungsional sehingga lembaga pelaksana central authority dalam urusan ektradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebaiknya lembaga yang netral, terhindar dari konflik kepentingan, menghindari ego sectoral kelembagaan/kompetisi antar lembaga, serta tidak boleh ada penumpukan kewenangan di satu lembaga atau bersifat overpower dan mendominasi proses penegakan hukum secara keseluruhan. Selain itu, urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tidak hanya masalah penuntutan, tapi berkaitan dengan penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Terhadap keterangan tersebut para Pemohon memberikan Tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa berbagai dalil yang disampaikan para pihak dimaksud merupakan dalil yang politis, ego sektoral, tidak adil, tidak benar, bertentangan dengan prinsip supremasi hukum, serta tidak sesuai dengan politik hukum pidana di Indonesia saat ini. 2. Bahwa Pertama, terkait asas diferensiasi fungsional. Bahwa diferensiasi fungsional bukanlah asas sebagaimana yang disampaikan Ahli Facrizal Afandi yang menyatakan “Dan memang saya tidak menganggap diferensiasi fungsional itu adalah sebuah prinsip atau asas, tapi adalah konsep. Sepanjang penelitian disertasi saya di Universitas Leiden, saya tidak menemukan teori, atau prinsip, atau asas tentang diferensiasi fungsional. Itu adalah pertama kali dimunculkan oleh Yahya Harahap di bukunya, dia menyebutkan pemisahan fungsi antara penyidikan, penuntutan, dan persidangan itu sebagai diferensiasi fungsional. Jadi penyidikan itu haknya 352 polisi, penuntutan itu haknya Jaksa, persidangan itu haknya pengadilan. Seolah-olah ada kotak-kotak yang tidak saling berkaitan. Ini menurut saya problem diferensiasi fungsional ini. Jadi banyak kemudian penyidikan, tindakan-tindakan upaya paksa yang dipenyidikan hanya untuk penyidikan. Padahal penyidikan itu untuk dibawa di persidangan. Kenapa orang ditangkap? Ya karena untuk dibawa ke persidangan. Kenapa orang ditahan? Bukan untuk dihukum. Yang berhak menghukum adalah hakim. Makanya hakim itu harus bisa mengontrol upaya paksa sejak awal. Maka ada konsep hakim pemirsa pendahuluan, ada habeas corpus di Amerika, ada exclusionary rules dan kawan-kawan. Jadi diferensiasi fungsional yang dibayangkan oleh Yahya Harahap itu menurut saya problematis. Kalau fungsinya berbeda, ya. Tapi bukan … apa namanya … ada pembagian yang ketat seperti yang dibayangkan oleh Yahya Harahap di bukunya itu” (vide Keterangan Ahli Facrizal Afandi dalam Risalah tanggal 2 Juni 2025). Selain itu, terdapat sisi gelap diferensiasi fungsional yang merupakan perwujudan negara kekuasan sebagaimana dinyatakan oleh R. Soerjadi selaku Mantan Ketua Mahkamah Agung pada saat pembahasan RUU KUHAP 1981 yang menyatakan “bila KUHAP disahkan (dengan konsep diferensiasi fungsional), Indonesia akan menjadi negara kekuasaan karena desainnya yang government heavy”. (Baca Keterangan Ahli Dr. Luhut M. Panggaribuan dalam Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015). Asas diferensiasi fungsional yang memisahkan secara tegas antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya secara nyata telah gagal dan mengakibatkan tidak adanya mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu. Penerapan diferensiasi fungsional yang dianut oleh KUHAP 1981 sejak kurang lebih 44 tahun telah gagal dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu. (Baca Intan Munira, “Sisi Gelap Diferensiasi Fungsional Dalam RUU KUHAP”, dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/sisi-gelap-diferensiasi-fungsional- dalam-ruu-kuhap--perwujudan-negara-kekuasaan-lt67ca944b4846b/, diakses pada 06/07/2025). 3. Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Azhar Nur dan Mustamin menyatakan: “Asas diferensiasi fungsional yang diimplementasikan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selama kurang lebih 44 tahun telah gagal dalam mewujudkan keadilan, pelindungan hak asasi manusia, 353 serta sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu. Asas diferensiasi fungsional merupakan faktor utama sehingga proses penyidikan sangat minim pengawasan yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya praktik serampangan, ugal-ugalan, dan melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap implementasi asas diferensiasi fungsional yang telah gagal dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu sehingga perlu dilakukan transformasi melalui penguatan asas dominus litis dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan rekomendasi bagi pembaruan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian memperlihatkan bahwa kegagalan asas diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana dibuktikan melalui data empiris kinerja Polri periode 2022 – Mei 2024 (data P-17, P-20, P-21A, SP3), argumentasi para ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, serta perkembangan regulatif melalui SE Jaksa Agung Nomor: 004/A/JA/02/2009 dan SE Jampidum Nomor: SE-3/E/Ejp/12/2020, yang mengungkapkan urgensi transformasi paradigmatik menuju implementasi asas dominus litis. Transformasi dari asas diferensiasi fungsional yang kaku menuju implementasi asas dominus litis merupakan kebutuhan hukum (legal necessity) yang tidak dapat ditunda (time constraint). Transformasi ini bukan sekadar perubahan prosedural, melainkan reformasi paradigmatik yang fundamental dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan. RUU KUHAP, dengan berbagai formulasi progresifnya, telah menyediakan kerangka yuridis yang memadai untuk mengakomodasi transformasi ini. Yang diperlukan selanjutnya adalah komitmen institusional yang kuat untuk mengimplementasikan perubahan ini secara konsisten dan sistematis”. (Muhammad Azhar Nur dan Mustamin, “Kegagalan Asas Diferensiasi Fungsional: Trasformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan Asas Dominus Litis Dalam RUU KUHAP”, Jurnal Hukum Pidana Islam: Al-Ahkam, dalam https://journal.uiad.ac.id/index.php/al- ahkam/article/view/3673/1442 diakses pada 06/07/2025). 4. Lebih lanjut, dalam penelitian Muhammad Azhar Nur dan Mustamin menyatakan bahwa “terdapat bukti empiris kegagalan implementasi diferensiasi fungsional berdasarkan 4 (empat) indikator kunci, yakni: 354 1) Ketidakefektifan Tata Kelola Penyidikan yang disebabkan lemahnya konstruksi yuridis pra-penuntutan dalam KUHAP dan ketiadaan mekanisme koordinasi preventif yang kuat; 2) Problematika Kelengkapan Berkas Perkara yang disebabkan fragmentasi sistem koordinasi dan dominasi berita acara pemeriksaan (BAP) tanpa kontrol efektif; 3) Ketidakefektifan Koordinasi Institusional yang disebabkan ketiadaan mekanisme follow-up yang efektif; 4) Kegagalan Sistemik dalam Proses Penyidikan yang disebabkan lemahnya pengawasan preventif, inefektivitas sistem koordinasi, limitasi lembaga pra- peradilan”. 5. Bahwa begitupun dalam penelitian Muhammad Azhar Nur dan Mustamin menyatakan bahwa “Bukti empiris kegagalan asas diferensiasi fungsional, sebagaimana tercermin dalam data statistik kinerja Polri periode 2022 – Mei 2024, mengungkapkan implikasi sistemik yang lebih mendalam terhadap efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia. Analisis komprehensif terhadap pola statistik ini mengindikasikan adanya keterkaitan struktural antara berbagai indikator kinerja yang menunjukkan kegagalan dalam desain sistem koordinasi antara penyidik dan penuntut umum yang ada saat ini bersandar pada Pasal 110 jo. Pasal 138 KUHAP. 6. Bahwa lebih lanjut dalam penelitian Muhammad Azhar Nur dan Mustamin juga mengutip pendapat Prof. Topo Santoso, Dr. Luhut MP Pangaribuan dan Prof. Mardjono Reksodiputro dalam Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015 sebagai berikut: 1) Prof. Topo Santoso: “kurangnya keterpaduan sering terjadi ketika penyidik bekerja secara terisolasi tanpa memperhatikan kebutuhan penuntut umum”; 2) Prof. Topo Santoso: “keterpaduan yang baik antara penyidik dan penuntut umum dalam SPPT dapat mengurangi proses yang berlarut-larut, menghindari biaya tambahan, dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat”; 3) Dr. Luhut MP Pangaribuan: “peran aktif penuntut umum sejak awal penyidikan akan membantu mencegah berbagai pelanggaran seperti kesalahan penahanan, penyiksaan, atau undue delay yang merugikan keadilan bagi tersangka dan korban”. 355 4) Prof. Mardjono Reksodiputro: adanya "fragmentasi kewenangan" dalam asas diferensiasi fungsional yang dianut KUHAP telah menciptakan isolasi prosedural yang kontraproduktif. 5) Prof. Mardjono Reksodiputro: terdapat dimensi konstitusional dalam asas diferensiasi fungsional yang ketika dianalisis melalui prisma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil, fragmentasi sistem koordinasi tidak hanya menciptakan inefisiensi prosedural tetapi juga berpotensi mengancam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas proses peradilan yang efektif dan berkeadilan. 7. Bahwa berbagai pendapat ahli tersebut semakin menegaskan bahwa diferensiasi fungsional telah gagal, melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Dalam diferensiasi fungsional terdapat institusi yang terisolasi, fragmentasi kewenangan dan isolasi prosedural yang berpotensi mengancam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas proses peradilan yang efektif dan berkeadilan. Bahwa kegagalan penerapan diferensiasi fungsional sebagaimana diuraikan secara terukur dan objektif dalam penelitian Muhammad Azhar Nur dan Mustamin tersebut tidak ada bedanya dengan kegagalan pelaksanaan Central Authority oleh Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) saat ini. Kami berharap Majelis Hakim Konstitusi membaca hasil penelitian Muhammad Azhar Nur dan Mustamin dimaksud sebelum memutuskan. Karena permasalahan tata kelola administrasi dalam hukum acara pidana berbeda dengan tata kelola administrasi pemerintahan. Pelanggaran terhadap administrasi dalam hukum acara pidana merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berbeda dengan pelanggaran terhadap administrasi pemerintahan. Mahkamah Konstitusi pun dalam beberapa putusannya mengakui bahwa permasalahan koordinasi dan administrasi peradilan merupakan permasalahan hak asasi manusia atau permasalahan konstitusional, antara lain Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang jangka waktu gugurnya permohon pra peradilan. 8. Kedua, terkait netralitas. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan 356 kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran terkait netralitas karena dalam melakukan proses penegakan hukum dilaksanakan secara merdeka. Kami menegaskan kembali bahwa pelaksana kekuasaan peradilan secara merdeka hanya dilaksanakan oleh 3 (tiga) profesi, yakni hakim, jaksa dan advokat. Ketiganya merupakan magistrate. (Baca: Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Asas-asas Hukum Penuntutan”, Jurnal The Prosecutor Law Review, halaman 6, dalam https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1, diakses pada 06/07/2025). Polri dan penyidik pegawai negeri sipil/PPNS bukanlah pelaksana kekuasaan peradilan secara merdeka karena keduanya merupakan bagian dari eksekutif dimana Polri adalah alat negara dan PPNS adalah bagian dari kementerian/lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Apabila Polri dan PPNS dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan peradilan yang merdeka apabila sebagai magistrate maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip fundamental dalam negara hukum, yakni supremasi hukum, kekuasaan peradilan yang bebas dan merdeka dan prinsip pembagian kekuasaan. Bahwa Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga eksekutif yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan secara merdeka (dual obligation). Karakteristik dual obligation tersebut memberikan tanggungjawab kepada Kejaksaan untuk mengawasi pelaksanaan eksekutif agar sesuai peraturan perundang-undangan, melindungi hak asasi manusia, serta due process of law. 9. Bahwa Ketiga, konflik kepentingan dan ego sectoral kelembagaan. Sebagaimana dalam penelitian Muhammad Azhar Nur dan Mustamin juga mengutip pendapat Prof. Topo Santoso, Dr. Luhut MP Pangaribuan dan Prof. Mardjono Reksodiputro dalam Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015 bahwa asas diferensiasi fungsional yang diterapkan dalam KUHAP dan pelaksanaan urusan ektradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) sebagai central auhotirity merupakan akar masalah utama dari konflik kepentingan dan ego sectoral kelembagaan itu sendiri. Pola kelembagaan central auhtority saat ini tidak ada bedanya dengan pola diferensiasi fungsional yang didalamnya terdapat terdapat institusi yang terisolasi, fragmentasi kewenangan dan 357 isolasi prosedural yang berpotensi mengancam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas proses peradilan yang efektif dan berkeadilan. Apabila melihat konsep kelembagaan Departement Of Justice (Kepala Lembaganya adalah Attorney General/Jaksa Agung) di Amerika Serikat dimana Kejaksaan membawahi semua lembaga yang melakukan atau memiliki core business di bidang penegakan hukum, yakni Kepolisian (FBI), Pembimbing Pemasyarakatan (Parole Commision), Lembaga Pemasyarakatan (Bureau of Prisons) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (U.S. Marshals Service), maka semuanya terkoordir dibawah Jaksa Agung dan tidak terdapat ego sektoral kelembagaan. Berbeda dengan Indonesia saat ini dimana lembaga yang memiliki core business dibidang penegakan hukum terlampau banyak dan dikoordinir oleh 2 (dua) kementerian koordinator, yakni Kemenkopolkam dan Kemenkokumhamimpas. Struktur kelembagaan penegakan hukum di Indonesia tentu saja bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh, apabila tersangka atau korban keberatan terhadap tindakan penyidik maka laporan diberikan kepada pimpinan lembaga penyidik (Polri/Kejaksaan/Kementerian/Badan) atau lembaga pengawas penyidik (Kompolnas), apabila tersangka/terdakwa atau korban keberatan keberatan terhadap tindakan penuntut maka laporan diberikan kepada pimpinan lembaga penuntut (Kejaksaan) dan lembaga pengawas penuntut (Komjak), apabila terpidana atau korban keberatan dengan tindakan petugas pemasarakatan maka laporan diberikan kepada pimpinan lembaga pemasyarakatan dan lembaga pengawas, disamping gugatan/permohonan ke pengadilan. Terlalu banyak prosedur dan administrasi yang tentunya merugikan korban dan tersangka/terdakwa/terpidana sebagai masyarakat pencari keadilan. Berbeda halnya di Departement Of Justice di Amerika Serikat, keberatan terhadap tindakan penyidikan, penuntutan, pemasyarakatan cukup diajukan kepada Jaksa Agung disamping gugatan/permohonan ke pengadilan. UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang mengusung transformasi penuntutan menuju single prosecution system dan penguatan peran advocaat general merupakan regulasi untuk menciptakan single justice service seperti yang dipraktikkan di Departement Of Justice di Amerika Serikat. 10. Bahwa Keempat, penumpukan kewenangan di satu lembaga. Bahwa tidak terdapat penumpukan kewenangan di satu lembaga. Core business Kejaksaan 358 adalah penegakan hukum in casu penuntutan. Sebagaimana asas single prosecution system dan asas dominus litis (Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Asas-Asas Hukum Penuntutan”, Jurnal The Prosecutor Law Review, halaman 10-12, 15- 16, diakses melalui https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1 pada 06/07/2025). 11. Bahwa penuntutan tidak dapat dilepaskan dengan penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan karena yang akan mempertanggungjawabkan hasil penyidikan dan baik-buruk dan benar-salahnya proses penyidikan (penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan) yang dilakukan oleh penyidik di persidangan adalah jaksa selaku penuntut umum dan bukan penyidik. Begitupun dalam pelaksanaan putusan pengadilan, jaksa bertanggungjawab melakukan pelaksanaan putusan pengadilan dan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan karena yang akan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan putusan pengadilan kepada hakim adalah jaksa selaku eksekutor. Bahwa check and balances dalam sistem peradilan pidana idealnya dilakukan di persidangan oleh lembaga pengadilan dimana pihak negara sebagai penuntut diwakili oleh jaksa (tesis), pihak negara sebagai pembela diwakili advokat (antithesis) dan pihak negara sebagai pengadil diwakili hakim (sintesis). Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dalam asas dominus litis dan single prosecution system tetap terdapat mekanisme check and balance yang dilakukan lembaga pengadilan. 12. Bahwa penumpukan kewenangan di satu lembaga malah terdapat pada institusi Polri dan Kementerian Hukum. Khusus untuk Polri malah dilegalkan dalam konstitusi. Dalam Pasal 30 UUD 1945 menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban Masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 UU 2/2002 sebagai berikut: 1) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- 359 bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan Masyarakat; 2) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat; 3) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, terdapat proses bisnis yang dilakukan oleh Polri yakni di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri, kepentingan umum dan penegakan hukum (cukup besar, namun sayangnya kita dan terutama pihak esekutif, yudikatif dan legislatif (dipaksa) hanya mengatakan semuanya baik-baik saja). Terlebih lagi Polri bukan aparatur sipil negara yang saat ini melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat sipil. Ini tentunya bertentangan dengan prinsip supremasi sipil. Sehingga menurut para Pemohon, Polri tidak bisa melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat sipil yang sama halnya dengan TNI karena keduanya bukan aparatur sipil negara. Terdapat beberapa penilaian terhadap penumpukan kekuasaan di tubuh Polri dan fakta mengenai institusi ini, antara lain Nicky Fahrizal (Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), “Menuju Ekuilibrium Kekuasaan Polri”, dalam https://www.kompas.id/artikel/menuju-ekuilibrium-kekuasaan-polri/amp, beserta artikel lainnya apabila kita mengetik dalam pencarian google “pelanggaran yang dilakukan polisi”, “pelanggaran polisi”, “polisi melakukan tindak pidana”, dan sebagainya. Begitupun dengan Kementerian Hukum (yang sebelum Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian melebur menjadi 3 (tiga) Kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisai dan Tata Kerja Kementerian Hukum, dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan susunan organisasi Kementerian Hukum terdiri atas: 1) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; 2) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang ketiganya memiliki proses bisnis yang berbeda. 13. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Ahli Facrizal Affandi, Ph.D, (Keterangan Tertulis halaman 13) bahwa politik hukum pidana saat ini mendudukkan 360 “Kejaksaan sebagai satu-satunya pengendali perkara (asas dominus litis) juga selaras dengan Pasal 132 KUHP Nasional yang menegaskan bahwa penyidikan harus dikendalikan oleh jaksa untuk kepentingan penuntutan. Artinya, seluruh upaya pembuktian, termasuk yang memerlukan intervensi lintas negara seperti MLA dan ekstradisi, tidak dapat dipisahkan dari kontrol dan tanggung jawab jaksa. Di sisi lain, penempatan Kejaksaan sebagai central authority juga merupakan bagian dari arah reformasi hukum nasional yang ditegaskan dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang mengusung transformasi penuntutan menuju single prosecution system dan penguatan peran advocaat general. Langkah ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan manifestasi politik hukum nasional untuk mewujudkan negara hukum yang efektif, berkeadilan, dan berpihak pada due process”. Dengan demikian penetapan kedudukan kelembagaan central authority harus mempertimbangkan politik hukum pidana saat ini. 14. Berdasarkan Perjanjian Ekstradisi yang telah ditetapkan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2023, maka apabila lembaga yang berwenang di Indonesia akan menyampaikan permintaan ekstradisi ke Pemerintah Negara Diminta atas seorang buronan pada tahap penyidikan, maka lembaga tersebut harus meminta kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk dapat menerbitkan “konfirmasi tertulis atau written confirmation” dimaksud sebagai syarat kelengkapan formil. Syarat formil dimaksud berkaitan erat dengan Pasal 1 Perjanjian Ekstradisi yang menyatakan bahwa “…setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk tujuan proses peradilan atau pengenaan atau pelaksanaan hukuman atas suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan, sebagaimana Pasal 2 Perjanjian ini, yang dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Peminta.” Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal Pemerintah RI mengajukan permintaan ekstradisi maka jaminan suatu perkara yang dijadikan dasar suatu permintaan ekstradisi tersebut dapat dituntut di yurisdiksi Republik Indonesia adalah hal yang sangat esensial dalam proses ekstradisi. Sebagaimana diakui secara universal dan tercantum dalam berbagai dokumen United Nations yang membahas tentang Ekstradisi (vide UN Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition atau UNODC Teaching Modul Series: Modul 11 on International Cooperation to Combat Trans National Organized Crimes), tujuan penyerahan 361 seorang buronan melalui mekanisme ekstradisi adalah agar ia dapat dituntut atau dipidana sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sehingga secara teknis, meskipun seseorang (buronan) dicari dalam status tersangka di Indonesia yang berarti perkaranya masih dalam tahap penyidikan, namun ketika permintaan ekstradisi diajukan kepada negara mitra maka Indonesia wajib memastikan bahwa buronan dimaksud apabila diserahkan kepada Pemerintah RI maka ia dan perkaranya pasti layak untuk dituntut. Jaminan dimaksud bukan hanya soal hubungan kelembagaan antara penyidik dan penuntut umum, namun juga berkaitan dengan hubungan bilateral kedua Negara. Oleh karenanya, jaminan penuntutan wajib diberikan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan penuntutan tertinggi, yaitu Jaksa Agung. Ekstradisi merupakan bentuk kerja sama internasional yang formal dalam skema penanganan tindak pidana lintas negara. Disebut formal sebab mekanisme penanganannya melibatkan pemerintah kedua negara (government to government/ G to G). Oleh karenanya, penerbitan jaminan penuntutan di atas bukan hanya sekedar formalitas, namun menyangkut kredibilitas bekerjanya penegakan hukum dan keadilan suatu negara yang menjamin persamaan hak bagi tiap individu di hadapan hukum. Sehingga dalam praktek, penerbitan jaminan penuntutan harus melibatkan penelitian yang menyeluruh oleh Jaksa terhadap hasil penyidikan guna menentukan apakah telah cukup bukti “yang membenarkan dilakukannya penuntutan”. Implikasi Ekstradisi yang merupakan bentuk G to G adalah diakuinya asas resiprokal atau imbal balik dalam ekstradisi. Berarti, akan diberlakukan prosedur yang sama terhadap negara mitra yang meminta ekstradisi atas buronannya di Indonesia. Dalam konteks ekstradisi antara RI dan Singapura, maka dalam hal terdapat permintaan ekstradisi buronan Singapura, Pemerintah RI akan memberlakukan keketatan pemeriksaan yang sama atas pemenuhan formil dan materiil atas permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Singapura. Selain daripada persoalan keberpihakan pada due process, perlu dipertimbangkan pula bahwa penelitian terhadap syarat formil dan meteriil dalam pengajuan permintaan (dari Indonesia ke luar negeri) atau penanganan permintaan (dari luar negeri ke Indonesia) ekstradisi melibatkan penilaian tentang substansi hukum. Dalam hal penanganan permintaan dari luar negeri ke Indonesia, dimana output dari penelitian terhadap berkas permintaan tentang dapat atau tidaknya seseorang 362 diekstradisi adalah pendapat Jaksa yang diajukan ke Pengadilan untuk diuji, maka tentu akan lebih efektif apabila meletakkan central authority sebagai poros pengujian awal formil dan materiil pada Lembaga Kejaksaan. 15. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka mendudukkan Kejaksaan sebagai central auhtority tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan, ego sektoral bukan merupakan bentuk penumpukan kekuasaan, serta terdapat akses check and balances melalui lembaga pengadilan. Mendudukkan Kejaksaan sebagai central auhtority merupakan perwujudan single justice service yang tentunya menguntungkan para pencari keadilan (justice bellen). 16. Bahwa berikutnya, Argumen yang menyatakan bahwa penempatan central authority di Kementerian Hukum diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dan ego sektoral antar lembaga penegak hukum justru mengabaikan kenyataan bahwa ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana adalah bagian integral dari proses penegakan hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tidak berdiri di ruang hampa administratif, melainkan merupakan bagian dari proses penyidikan dan penuntutan yang bersifat substantif dan teknis (Jan Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 2: Penuntutan: Penegakan Hukum Pidana, vol. 2 (Maharsa Publishing, 2017)/ https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1535). Oleh karena itu, menyerahkan fungsi ini kepada lembaga non-penegak hukum seperti Kementerian Hukum, yang tidak memiliki peran langsung dalam proses pembuktian, dan bukan bagian dari sub sistem peradilan pidana akan bertentangan dengan nilai-nilai penegakan hukum seperti independensi dan proses peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan, yang pada gilirannya menimbulkan inefisiensi, keterlambatan, dan melahirkan pelanggaran terhadap perlindungan hak asasi manusia. 17. Bahwa dari perspektif konstitusional, argumentasi yang menempatkan fungsi central authority pada Menteri Hukum justru bertentangan dengan prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, di mana kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka oleh badan peradilan dan dijalankan di ranah eksekutif oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini diperkuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa Kejaksaan 363 menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka (Pasal 2 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Indonesia, 2021). Dalam posisi tersebut, Kejaksaan berperan sebagai Magistraat, yakni pejabat negara yang bertugas menuntut, melaksanakan putusan, serta mewakili negara dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam kerja sama internasional (Rudi Pradisetia Sudirdja, Jaksa Dan Hukum Acara Pidana (Yogyakarta: Nasmedia, 2024). Oleh karena itu, penempatan fungsi central authority pada lembaga administratif seperti Kementerian Hukum tidak sejalan dengan struktur ketatanegaraan dan mandat konstitusional dalam UUD 1945. 18. Bahwa selain itu, argumentasi yang menyatakan bahwa Menteri Hukum “dapat mewakili negara” dalam kerja sama hukum internasional sejatinya tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat dan bahkan bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disebabkan karena Menteri Hukum merupakan bagian dari Kementerian Negara yang keberadaannya bersumber dari Pasal 17 UUD 1945, bukan merupakan lembaga yang lahir dari Pasal 24 UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, fungsi representasi negara dalam konteks kerja sama hukum internasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses peradilan pidana tidak dapat diserahkan kepada Kementerian Hukum. 19. Bahwa satu-satunya lembaga eksekutif yang secara eksplisit mendapat mandat konstitusional untuk melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks penempatan central authority untuk pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, seharusnya fungsi tersebut diemban oleh Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. 20. Bahwa, Lebih lanjut, pendapat para ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan, seperti Dr. Fachrizal Afandi, Prof. Hikmahanto Juwana, serta tokoh hukum pidana internasional seperti Jan Remmelink, menyatakan secara tegas bahwa ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan 364 bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memiliki dimensi transnasional. (Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 2: Penuntutan: Penegakan Hukum Pidana, vol. 2, p. ./https://simpus.mkri.id/opac/detail- opac?id=1535). Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan tersebut semestinya berada pada lembaga negara yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman, bukan pada entitas administratif yang tidak terkait langsung dengan proses hukum pidana. 21. Bahwa secara filosofis, argumentasi yang mendasarkan penempatan central authority di luar lembaga penegak hukum atas alasan untuk menghindari konflik kepentingan, justru berisiko menegasikan prinsip pertanggungjawaban substantif dalam sistem peradilan pidana. Dalam kerangka asas due process of law, setiap tindakan hukum, termasuk mekanisme bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi, seharusnya dijalankan oleh lembaga yang memiliki pemahaman menyeluruh, kendali yuridis (sebagai contoh jaminan untuk tidak menuntut hukuman mati), dan keterlibatan langsung dalam proses hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan secara penuh tindakannya di hadapan hukum (baca: pengadilan). Penempatan kewenangan tersebut pada lembaga administratif cq Kementerian Hukum yang tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara justru berpotensi mereduksi efektivitas penegakan hukum, dan mencederai prinsip keadilan prosedural yang dijamin dalam konstitusi. 22. Bahwa selanjutnya, alasan bahwa penempatan central authority di luar lembaga penegak hukum bertujuan menghindari konflik kepentingan atau ego sektoral tidak hanya spekulatif, tetapi juga menyesatkan secara konsep. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, semua komponen – penyidik, penuntut, hakim, dan lembaga pemasyarakatan memang memerlukan koordinasi yang erat, dan bukan pemisahan yang artifisial. Menyerahkan kewenangan substantif ke lembaga administratif hanya menciptakan bottleneck birokrasi yang memperlambat penanganan perkara-perkara lintas negara, yang juga berpotensi hilangnya aset negara yang dibawa lari ke luar negeri, dan melanggar hak konstitusional warga negara seperti yang dialami oleh Pemohon VI. 23. Bahwa konflik kepentingan dan ego sektoral bukan diselesaikan dengan menghindar dari pelibatan lembaga yang kompeten seperti Kejaksaan, tetapi 365 dengan membangun sistem koordinasi yang transparan dan berbasis kewenangan konstitusional yang tepat seperti yang saat ini sedang dirancang dalam RUU KUHAP. Dalam konteks ini, penempatan Kejaksaan sebagai central authority merupakan pilihan yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga logis secara kelembagaan. Kejaksaan adalah lembaga yang paling memahami urgensi, prosedur, dan dampak dari permintaan ekstradisi dan MLA dalam konteks penegakan hukum. Penolakan untuk menempatkan fungsi ini pada Kejaksaan justru berisiko melemahkan efektivitas penegakan hukum lintas negara yang dilakukan oleh Indonesia. TANGGAPAN PARA PEMOHON TERHADAP KETERANGAN DPR, KEMENTERIAN HUKUM, POLRI DAN AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM Keterangan DPR tanggal 15 Mei 2025: “Penjelasan umum UU 1/2006 telah terang menjelaskan keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif, tetapi merupakan keputusan badan eksekutif. Oleh sebab itu, pada taraf terakhir terletak dalam tangan Presiden, setelah mendapat nasihat yuridis dari Menteri Kehakiman berdasarkan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, Menteri Kehakiman 6 yang diberikan dijadikan sebagai central authority, bukan kepada lembaga penegak hukum lainnya” (vide Risalah halaman 5-6). Keterangan MENTERI HUKUM tanggal 15 Mei 2025: “Penegakan hukum otoritas pusat sejatinya berfungsi sebagai penghubung administratif bukan sebagai bagian dari sistem pengadilan pidana (kriminalisasi sistem)” (vide Risalah halaman 7). Keterangan POLRI tanggal 17 Juni 2025: “Dalam kapasitasnya sebagai otoritas pusat, Kementerian Hukum dan HAM berwenang menjalankan fungsi koordinasi dan administratif secara legal formal atas setiap permintaan masuk maupun keluar yang berkaitan dengan MLA dan ekstradisi, termasuk menerima, menyampaikan, serta melakukan tindak lanjut terhadap permintaan tersebut kepada otoritas yang berwenang di dalam negeri maupun di luar negeri” (vide Risalah, halaman 11-12). “Selain itu, otoritas pusat juga bertindak sebagai penghubung komunikasi dan penjamin keabsahan dokumen permintaan antara Negara Republik Indonesia dengan negara mitra. Otoritas pusat 366 juga diberi wewenang untuk mengoordinasikan pelaksanaan permintaan dengan seluruh institusi penegak hukum terkait, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan lembaga lain yang memiliki kewenangan subtantif sesuai dengan ruang lingkup perkara” (vide Risalalah, halaman 12). “Dalam kerangka kerja sama hukum internasional, keberadaan otoritas pusat sangat penting untuk menjamin efisiensi, kecepatan, serta kepastian hukum dalam proses pertukaran informasi, pembuktian lintas yurisdiksi, dan pelaksanaan ekstradisi” (vide Risalah, halaman 12). “Dalam kaitannya dengan aspek yuridis, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, secara eksplisit menjelaskan bahwa keputusan mengenai dikabulkan atau tidaknya permintaan ekstradisi bukan merupakan ranah keputusan badan yudikatif, melainkan sepenuhnya merupakan kewenangan badan eksekutif. Dengan demikian, keputusan akhir berada di tangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan 13 pemerintahan tertinggi setelah menerima nasihat hukum dari Menteri Kehakiman yang didasarkan pada hasil penetapan pengadilan. Dalam konteks ekstradisi, perlu ditegaskan bahwa keputusan untuk menyetujui atau menolak permintaan ekstradisi bukan merupakan kewenangan lembaga yudikatif, melainkan merupakan kewenangan penuh dari lembaga eksekutif negara, yaitu Presiden Republik Indonesia” (vide Risalah halaman 12-13). “Dalam menjalankan perannya, selama ini otoritas pusat mampu bersikap objektif dan suportif terhadap lembaga Pemohon atau competent authority dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional, asas non-retroaktif, asas non-discrimination, dan prinsip due process of law, guna menjamin bahwa pelaksanaan MLA maupun ekstradisi berjalan dalam kerangka hukum yang adil, setara, dan sesuai standar internasional yang telah disepakati Indonesia melalui ratifikasi perjanjian bilateral maupun multilateral” (vide Risalalah, halaman 12 & 13). “Lebih lanjut, ruang lingkup kerjasama MLA dan ekstradisi tidak terbatas pada tahap penuntutan saja, tapi juga mencakup proses penyidikan yang dilakukan oleh lembaga seperti kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tahap pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan” (vide Risalah, halaman 13). “Penempatan otoritas pusat pada lembaga non-aparat penegak hukum, memberikan ruang objektivitas yang lebih besar dalam menjalankan fungsi administratif dan koordinatif antarnegara. Hal ini penting karena fungsi otoritas pusat bersifat administratif dalam hubungan internasional, bukan sebagai subjek langsung dalam proses hukum atau sebagai bagian dari sistem 367 peradilan pidana. Penempatan kewenangan otoritas pusat pada Menteri Kehakiman yang saat ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah ditetapkan secara eksplisit sejak pembentukan Undang-Undang Ekstradisi. Keputusan ekstradisi yang diberikan melalui keputusan presiden menegaskan bahwa mekanisme ekstradisi bukan merupakan bagian dari proses peradilan pidana nasional, melainkan merupakan bentuk kerja sama antarnegara yang bersifat dukungan terhadap sistem peradilan pidana” (vide Risalah halaman 13). Keterangan AHLI PROF. ROMLI ATMASMITA tanggal 17 Juni 2025: “Dalam hal ini kita ketahui bahwa setiap ada kerja sama internasional, maka walaupun sudah ada treaty, tapi semua tergantung pada kepentingan nasional masing-masing negara. Sekalipun itu mengenai kejahatan internasional, kalau kepentingan negara mengendaki, maka tentu ekstradisi maupun MLA tidak akan diizinkan, tidak disetujui. Itu hak setiap negara. Maka dari itu kemudian kita lihat bahwa memang untuk masalah hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional, kepentingan negara, politik itu, ya, lebih besar dari kepentingan penegakan hukum. Walaupun kita akui dalam semua perjanjian internasional selalu diutamakan tentang kerja sama, tapi dalam pelaksanaannya semua tergantung dari kepentingan nasional” (vide Risalah halaman 17). “Kelihatan, sekalipun Thailand itu ASEAN, ya, tapi kepentingan-kepentingan lain selain hukum lebih besar. ….. negara ASEAN sudah memiliki ASEAN Convention on Mutual Legal Assistance Treaty, tetap saja dalam pelaksanaannya semua tergantung dari sejauh mana kepentingan negara peminta dan diminta terhadap kedua kerja sama internasional ini. Sekalipun kita ratifikasi, sudah adopsi, sudah signing di convention, tapi kalau kepentingan negara lebih memer … memerlukan, maka mau tidak mau kita harus abaikan ketentuan konvensi. Padahal di setiap konvensi, ya, kalau kita tidak reservasi, berarti kita setuju have to oblige … oblige the convention. Karena hukum internasional tidak punya sanksi, sanksi fisik, kecuali sanksi ekonomi dan sebagainya, maka lemah dalam penegakan hukumnya. Ini sekadar contoh, gambaran, ya” (vide Risalah halaman 18-19). Keterangan AHLI PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO tanggal 17 Juni 2025: “… fungsi dari central authority tidak hanya berfokus pada proses penuntutan, penyidikan, atau pendekatan hukum domestik, namun terlebih lagi adalah menjaga kesesuaian antara permohonan Mutual Legal Assistance dan ekstradisi dengan 368 hukum internasional, melalui konvensi dan juga perjanjian bilateral atau multilateral, serta kerjasama internasional dengan institusi Central Authority dan competent authority yang ada juridiksi negara asing” (vide Risalah halaman 23-24). “Pemindahan Central Authority ke Kejaksaan, menurut pendapat saya bisa berisiko memutus mekanisme check and balances yang selama ini telah berjalan dengan baik. Kejaksaan punya fungsi utama melakukan penuntutan dan dengan pe … yang baru ada potensi mengesampingkan dimensi lain, yaitu pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan realitas politik hubungan luar negeri. Dimana setiap tindakan Indonesia, meskipun demi tujuan penegakan hukum sekalipun, akan dinilai dan direspons oleh negara lain. Mempertimbangkan ekstradisi dan Mutual Legal Assistance merupakan mekanisme kerjasama yang memerlukan pertimbangan yang holistik. Fungsi Central Authority tidak selaras apabila ditempatkan di lembaga yang core business-nya semata-mata penuntutan atau penegakan hukum” (vide Risalah halaman 23-24). Pada pokoknya keterangan DPR, Kementerian Hukum, POLRI dan Ahli yang dihadirkan oleh Kementerian Hukum, dimaksud menyatakan urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana bukan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan merupakan keputusan eksekutif karena terdapat kepentingan negara dan pertimbangan mengenai perjanjian internasional dan politik hubungan luar negeri. Terhadap keterangan tersebut para Pemohon memberikan Tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa Sebagaimana dinyatakan oleh Ahli Facrizal Affandi, Ph.D., Prof. Hikmahanto Juwana, dan Jan Remmelink (Jaksa Agung Belanda) bahwa ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan proses hukum untuk kepentingan penuntutan atau pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ahli Facrizal Affandi, Ph.D., kejahatan saat ini bersifat transnasional, pencurian/judi/ancaman kekerasan dapat dilakukan lintas negara sehingga tidak relevan apabila central auhtority dilaksanakan oleh lembaga non penegak hukum karena ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan proses hukum yang harus dilakukan secara cepat dan efisien. 2. Sebagaimana yang telah dijelaskan PARA PEMOHON dalam permohonan bahwa prinsip double criminality menunjukkan bahwa kejahatan pada dasarnya 369 bukanlah semata-mata merupakan masalah domestik sebuah negara. Sebuah perbuatan yang dianggap kejahatan oleh suatu negara sangat mungkin juga merupakan kejahatan menurut hukum negara lain dan dengan demikian menunjukkan adanya kesadaran hukum yang sama di antara negara-negara yang beradab mengenai perbuatan yang dianggap sebuah kejahatan. Pelaksanaan fungsi central authority oleh lembaga yang berwenang (competent authority) dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mampu mewujudkan tujuan pembentukan central authority itu sendiri yaitu untuk memperlancar proses kerja sama penegakan hukum, khususnya untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan). 3. Ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana karena ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana mutlak dilakukan untuk kepentingan penuntutan atau bagian dari kewenangan penuntutan itu sendiri. Sehingga, pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana harus dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan atau di bidang pidana sebagai central authority sehingga tujuan utama pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yakni kepentingan penuntutan dapat tercapai dan dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif. 4. Terkait kekhawatiran adanya kepentingan Kementerian Hukum selaku kepala negara, kepentingan nasional, sebagaimana yang telah dijelaskan PARA PEMOHON bahwa dengan berbagai tugas dan fungsi yang dimiliki Kejaksaan, kedudukan Jaksa Agung sebagai kepala lembaga pemerintahan, penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kelembagaan Kejaksaan sebagai dual obligation (lembaga pemerintahan dan lembaga penegak hukum), menempatkan Kejaksaan sebagai Central Authority berdampak pada pelaksanaan ektradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilakukan secara perpadu satu pintu (one gate integrated service) sehingga pelaksanaan dapat berjalan cepat dan efektif sebagaimana prinsip-prinsip speedy justice, serta mengakomodir kepentingan penegakan hukum, kepentingan umum, kepentingan negara dan kepentingan nasional. 370 5. Bahwa pendapat Prof. Harkristuti Harkrisnowo yang menyatakan bahwa fungsi central authority tidak selaras jika ditempatkan pada lembaga yang memiliki fungsi utama penuntutan, karena dikhawatirkan akan mengabaikan dimensi politik luar negeri dan komitmen internasional, merupakan pandangan yang keliru dan terlalu mengada-ada. Pernyataan tersebut tidak berdasar secara yuridis, karena mengasumsikan bahwa penuntut umum—dalam hal ini Kejaksaan—tidak mampu memahami atau mengakomodasi aspek hubungan internasional, padahal dalam praktik justru Kejaksaan adalah lembaga yang paling berkepentingan, dan paling memahami konteks substantif dari setiap permintaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Kejaksaan melalui jaksa pengacara negara pun memahami aspek hukum dan hubungan internasional karena berpegalaman dalam praktik penegakan hukum internasional, antara lain sengketa arbitrase dan sengketa hukum internasinal lainnya. 6. Bahwa, justru karena ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bagian yang menyatu dengan proses penegakan hukum pidana— mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan—maka central authority sepatutnya berada di tangan lembaga yang menguasai penuh jalannya proses tersebut secara hukum, yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Menyerahkan kewenangan itu kepada lembaga administratif seperti Kementerian Hukum hanya akan menciptakan jarak antara “kebutuhan hukum” dan “proses pengambilan keputusan administratif yang bersifat formalistik” dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap hasil akhir dari proses hukum tersebut. 7. Bahwa lebih dari itu, argumentasi bahwa fungsi central authority cukup bersifat diplomatik atau administratif jelas tidak sesuai dengan realitas praktik penegakan hukum dan kebutuhan penegakan hukum pidana internasional. Permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana menuntut kepastian dan jaminan penuntutan—misalnya jaminan bahwa tersangka akan dituntut di negara peminta, atau tidak akan dijatuhi hukuman mati—hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh lembaga administratif, melainkan hanya oleh jaksa sebagai penuntut umum. Oleh karena itu, mengabaikan aspek substantif demi alasan administratif dan politik luar negeri justru mencederai logika sistem peradilan pidana itu sendiri, serta berpotensi menimbulkan kegagalan negara 371 dalam memenuhi kewajibannya untuk menegakkan hukum secara efektif dan bertanggung jawab. 8. Bahwa selanjutnya, kekhawatiran bahwa pemindahan central authority ke Kejaksaan akan memutus mekanisme checks and balances justru bertolak belakang dengan prinsip dasar rule of law dalam negara hukum modern. Dalam konsep rule of law, mekanisme keseimbangan dan pengawasan kekuasaan tidak ditentukan oleh pemisahan kaku antar lembaga, melainkan oleh pembagian tugas dan fungsi yang didasarkan pada undang-undang. Kejaksaan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam ranah eksekutif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal Pasal 2 UU Kejaksaan, yang merupakan amanat dari Pasal 24 UUD 1945, memiliki mandat konstitusional untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama hukum lintas negara, termasuk ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dijalankan sesuai prinsip due process of law. 9. Bahwa oleh karena itu, justru dengan menempatkan central authority pada Kejaksaan, prinsip checks and balances dapat berjalan secara lebih nyata, karena otoritas yang menangani permintaan bantuan hukum tersebut juga adalah pihak yang akan mempertanggungjawabkan hasil dan akibat hukumnya di hadapan pengadilan. Sebaliknya, jika fungsi tersebut diserahkan kepada entitas administratif yang tidak memiliki kompetensi yuridis maupun keterlibatan dalam substansi perkara, maka mekanisme pengawasan substantif menjadi kabur, dan akuntabilitas dalam kerangka penegakan hukum pidana lintas negara menjadi lemah serta rentan terhadap penyalahgunaan. 10. Lebih jauh, realitas politik hubungan luar negeri yang dikemukakan oleh Prof. Harkristuti semestinya tidak dijadikan alasan untuk menyingkirkan lembaga penegak hukum dari peran strategis dalam kerja sama internasional di bidang pidana. Dalam praktik di berbagai negara—baik yang menganut sistem civil law maupun common law—fungsi central authority justru dipercayakan kepada lembaga seperti Department of Justice yang dipimpin oleh Jaksa Agung, tanpa menimbulkan gangguan terhadap stabilitas hubungan diplomatik. Koordinasi antarnegara tetap dapat dilaksanakan secara sinergis melalui Kejaksaan atau dalam kemitraan fungsional bersama Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, kekhawatiran akan terganggunya diplomasi negara apabila fungsi tersebut diemban oleh Kejaksaan tidak memiliki dasar empiris maupun normatif. Sebaliknya, menyerahkan fungsi penting ini kepada lembaga yang tidak terlibat 372 langsung dalam proses pidana justru berpotensi menabrak prinsip-prinsip dalam konvensi internasional—seperti efektivitas, perlindungan hak asasi manusia, dan speedy trial—yang merupakan fondasi utama dari kerja sama hukum lintas negara yang sesuai dengan nilai nilai luhur penghormatan hak asasi manusia. 11. Bahwa dengan penuh hormat dan keyakinan pada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami memohon agar persoalan ini kiranya dipandang secara utuh, tidak semata-mata dari sudut administratif atau dinamika kelembagaan sempit, melainkan secara mendalam dalam semangat negara hukum yang demokratis, serta kebutuhan akan penataan kewenangan negara yang efektif, efisien, dan selaras dengan amanat konstitusi. Kami percaya, dari tangan bijak Mahkamah Konstitusi-lah harapan akan sistem hukum yang berkeadilan, tertata, dan konstitusional dapat terwujud nyata. TANGGAPAN PARA PEMOHON TERHADAP KETERANGAN DPR, KEMENTERIAN HUKUM, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM Keterangan DPR tanggal 15 Mei 2025: “Sepuluh, bahwa merujuk pada laporan hasil penelitian yang disusun oleh Asian Development Bank (ADB) dengan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) praktik beberapa negara di Indonesia Pasi ... di Asia Pasifik dalam ... menunjukkan central authority sebagai berikut. a. Bangladesh tidak memiliki central authority untuk ekstradisi maupun bantuan timbal balik masalah pidana, sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui jalur diplomatik. b. Hong Kong, kementerian yang bertanggung jawab di bidang hukum Department of Justice of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region sebagai otoritas pusat. c. Korea, semua permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik harus dikirimkan ke Kementerian Kehakiman melalui saluran diplomatik, kecuali perjanjian menentukan lain. d. Australia, The Attorney General Department menjadi central authority dalam pelaksanaan bantuan timbal balik pidana dan ekstradisi. Dalam departemen ini, terdiri di atas … terdiri atas, yaitu Attorney General 7 dan … dan Ministry for Justice and the Minister Assisting the Prime Minister on Counter Terrorism. e. Filipina, permintaan ekstradisi harus dikirim melalui jalur diplomatik kepada sekretaris luar negeri untuk permintaan bantuan timbal balik berdasarkan perjanjian bilateral, harus dikirim ke Departemen Kehakiman. Jika ada … tidak ada perjanjian, maka permintaan bantuan timbal balik yang melibat … melibatkan korupsi dan pencucian 373 uang harus dikirim ke kantor Ombuds … Ombudsman dan Dewan Anti Pencucian Uang. Sebelas. Bahwa dapat dilihat praktiknya, persis sam … sama antar tiap negara dalam penunjukan central authority merupakan kedaulatan negara masing- masing, serta dipastikan melibatkan kementerian yang mengurusi kehakiman atau minister of justice. Begitupun halnya dengan penggunaan nomenklatur penggunaan nama kementerian atau kelembagaan. Penggunaan dan perubahan nomenklatur merupakan hal dinamis dalam rangka mengikuti kebutuhan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan negara” (vide Risalah halaman 6-7). Keterangan MENTERI HUKUM tanggal 15 Mei 2025: “Berdasarkan data sharing electronic resources and law on crime (SHERLOC) yang disusun UNODC dalam kerja sama MLA terdapat 62 negara yang menunjuk Ministry of Justice, Department of Justice sebagai otoritas pusat. 7 negara yang menunjuk Ministry of Exterior sebagai otoritas pusat dan 7 negara yang menunjuk Home Affairs sebagai otoritas pusat, dan dalam kerjasama ekstradisi terdapat 64 negara yang ditunjuk Ministry of Justice, Departement of Justice sebagai otoritas pusat. 12 negara yang menunjuk Ministry of Foreign Affairs sebagai otoritas pusat dan 4 negara yang menunjuk Police and NCB Interpol sebagai otoritas pusat” (vide Risalah halaman 5). Keterangan KPK tanggal 17 Mei 2025: “United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam State of Implementation of The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), criminalization, law enforcement, and international cooperation, second edition tahun 2017, dimana laporan ini merupakan penelitian terhadap pelaksanaan UNCAC pada 156 negara menyampaikan demikian. “In most countries, the central authority is the ministry of justice. Several states have designated the office of the attorney general or the directorate of public prosecutions, five states have designated the ministry of foreign affairs, one has designated the ministry of home affairs and two have designated the national anti-corruption agency.” Atas laporan UNODC tersebut, ditemukan fakta bahwa mayoritas negara mengatur otoritas yang berwenang atau central authority dalam bantuan hukum timbal balik adalah Kementerian Kehakiman. Beberapa negara menunjuk attorney general atau pun directorate of public prosecutions, termasuk adanya negara yang menunjuk Ministry of Foreign Affairs atau Kementerian Luar Negeri, Ministry of Home Affairs atau Kementerian Dalam Negeri, dan national anti-corruption agency. Dengan demikian, baik UNCAC dan UNTOC 374 tidak mengatur norma wajib dan memaksa bahwa central authority harus berwenang mengeksekusi sendiri permintaan bantuan hukum timbal balik sebagai instansi penegak hukum. Penunjukan instansi sebagai central authority serta pengaturan ruang lingkup wewenangnya adalah wewenang masing-masing negara pihak sesuai dengan sistem hukum nasionalnya. Hal ini sejalan pula dengan prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas wilayah, dan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri yang terkandung dalam Pasal 4 UNCAC dan Pasal 4 UNTOC mengenai perlindungan kedaulatan” (vide Risalah, halaman 7-8). Keterangan AHLI PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO tanggal 17 Juni 2025: “Merujuk pada database UNODC terlihat dengan jelas dari data tersebut bahwa dari sekian banyak negara, hanya 31,2% negara pihak yang menugaskan prosecutor general atau attorney general atau Jaksa Agung sebagai central authority untuk mutual legal assistance. Selain itu, untuk ekstradisi sendiri hanya 17,46% yang menugaskan Kejaksaan Agung di negara masing-masing sebagai central authority. Sementara, negara pihak yang menugaskan Ministry of Justice atau Department of Justice atau Kementerian Hukum di Indonesia sebagai central authority, ternyata jumlahnya mencapai 49,6% untuk 23 MLA dan untuk ekstradisi 50,8%. Jadi, hampir separuh dari seluruh negara dunia menempatkan Kementerian Hukum sebagai Central Authority” (vide Risalah halaman 22-23). “Itu yang ... apa namanya … pandangan saya sehingga kalau dari Belanda menganggap begitu, boleh-boleh saja. Dan tadi juga disampaikan bahwa di Amerika, Minister of Justice itu kepalanya Jaksa Agung, tapi juga harus dicatat bahwa di dalam Minister of Justice itu juga ada kewenangan-kewenangan lainnya, bukan cuma penuntutan karena kepolisian juga ada di sana, walaupun Amerika Serikat punya sekitar 17.000 different police ... apa namanya … organization karena mereka tidak tersentralisasi seperti kita” (vide Risalah halaman 32). “Jadi, yang dimaksud di sini adalah saya terus serang tidak bisa menjawab bagaimana mengenai 49 koma sekian persen negara-negara yang menempatkan Minister of Justice atau Department of Justice sebagai central authority. Saya belum melakukan penelitian sampai sejauh itu, tapi laporan dari UNODC bahwa hanya 31,2%, ini laporan UNODC, ya, yang tentunya harus saya percayakan, tidak boleh saya pertanyakan. Yang menugaskan kepada attorney general sebagai central authority untuk MLA itu menunjukkan bahwa mereka memang lebih cenderung untuk melihat sebagian besar negara-negara itu menempatkan Minister of Justice sebagai central authority, ya, walaupun mungkin 375 ada benar, ada beda-bedanya mengenai apa yang menjadi kewenangan dari Minister of Justice. Dan kalau dilihat, ekstradisi itu cuma 17,46%, padahal ekstradisi itu pasti pure yang berkaitan dengan isu penuntutan” (vide Risalahan halaman 32). “Pemindahan Pemindahan Central Authority ke Kejaksaan, menurut pendapat saya bisa berisiko memutus mekanisme check and balances yang selama ini telah berjalan dengan baik fungsi Central Authority tidak selaras apabila ditempatkan di lembaga yang core business-nya semata-mata penuntutan atau penegakan hukum”. (vide Risalah halaman 32). Pada pokoknya para pihak dimaksud menyatakan bahwa lembaga pelaksana central authority di beberapa negara tidak mutlak dilaksanakan oleh Kejaksaan, terdapat beberapa lembaga lainnya seperti Ministry of Justice atau Departement of Justice yang di Indonesia sama dengan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum). Terhadap keterangan tersebut PARA PEMOHON memberikan Tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa Ahli Prof. Harkristuti Harkrisnowo tidak konsisten dalam memberikan argumentasi dan kesimpulan. Ahli Prof. Harkristuti Harkrisnowo menyatakan tidak selaras apabila central auhtority di tempatkan di penegak hukum akan tetapi dalam pendapat sebelumnya menyatakan terdapat 3 (tiga) dasar suatu institusi untuk menjadi otoritas pusat, yakni 1) institusi yang punya tanggung jawab dan kewenangan untuk menerima permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana untuk dieksekusi dan ditransmisi kepada kompeten otoritas; 2) Yang kedua, memastikan eksekusi atau transmisi berjalan cepat dan patut atau speedy dan proper; 3) permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan komunikasi terkait seharusnya disampaikan melalui central authority yang ditunjuk oleh negara pihak. Ketiga syarat central auhtority tersebut berdasarkan argumentasi dari Ahli Prof. Harkristuri Harkrisnowo tersebut maka untuk memastikan MLA dapat diekseskusi dengan cepat dan proper maka ahli setuju sebenarnya central auhtority adalah isntutusi yang dapat mengeksekusi permintaan bantuan yang tentunya institusi tersebut adalah institusi penegak hukum yang dapat menjalankan permintaan-permintaan bantuan dari negara lain. Menjadi tidak konsisten jika kemudian Ahli Prof. Harkristuti Harkrisnowo kemudian menyatakan penempatan central auhtority berada di tangan institusi penegak hukum tidak tepat dan beresiko tidak ada 376 mekanisme check and balances. Bahwa menurut Ahli Prof. Harkristuri Harkrisnowo, check and balances dalam proses ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana menginggat hal tersebut terkait penegakan hukum maka prosesnya dilakukan oleh Pengadilan bukan oleh lembaga lain yang tidak berkualifikasi penegak hukum. Bahwa ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana sehingga tepat jika pelaksanaannya dilakukan oleh institusi yang mempunyai core business Law Enforcement agency, Kementrian Hukum bukanlah institusi penegak hukum juga bukan Menteri Kehakiman seperti Kementrian Kehakiman yang didalilkan memegang 49% (empat puluh sembilan persen) tugas sebagai central auhtority, karena dalam pelaksanaannya tidak lagi terkait dengan tugas pelaksanaan badan peradilan. Kementrian Kehakiman sebagaimana dalam studi UNODC, Kementrian Kehakiman (Minister of Justice) menjalankan fungsi sebagai penegak hukum seperti contohnya Minister of Justice yang memimpin Department of Justice (DoJ) adalah Jaksa Agung yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum dan ketertiban (law and order). Contoh lain di negara Jepang, Kementrian Kehakiman melaksanakan tugas penuntutan. Berdasarkan hal tersebut sebenarnya menurut Studi UNCAC lebih dari 50% negara menempatkan di Institusi Penegakan Hukum dalam hal ini kejaksaan Agung dan Kementrian Kehakiman yang juga melaksanakan tugas penegakan hukum. Hal ini sebenarnya sejalan dengan ketentuan di UNCAC dan UNTOC yang dalam redaksinya menempatkan frasa kata to execute sebagaimana Pasal 18 ayat (13) UNTOC yang menyatakan Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities. Penempatan frasa to execute diawal menandakan secara ideal pilihan pertama menempatkan Otoritas Pusat kepada Lembaga yang dapat mengeksekusi permintaan. Hal ini ditegaskan juga request tersebut harus dieksekusi dengan cepat dan proper. Untuk itu sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan serta ketentuan Pasal 18 ayat (13) UNTOC penempatan paling ideal terkait dengan Otoritas Pusat adalah dibawah institusi yang dapat mengekseskusi permintaan bantuan dalam hal ini Lembaga Penegak Hukum. Jika kemudian hal tersebut dikaitkan dengan system hukum pidana nasional kita sebagaimana diatur dalam pasal 132 KUHP dimana 377 terdapat penyatuan pelaksanaan penegakan hukum yaitu penyidikan bagian dari Penuntutan maka Penempatan Otoritas Pusat lebih tepat di letakkan di Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Bahwa prinsip dasar yang harus dipegang teguh adalah urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana atau hukum acara pidana untuk kepentingan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Terhadap laporan UNODC sebagaimana disampaikan oleh Ahli Prof. Harkristuti Harkrisnowo maupun Kementerian Hukum cq. Menteri Hukum tersebut harus diteliti lebih lanjut secara akademis dan ilmiah apakah lembaga-lembaga pelaksana central auhtority di beberapa negara dimaksud memiliki fungsi penegakan hukum in casu penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan? Tidak boleh langsung menafsirkan apabila di luar negeri pelaksana central authority adalah Departemen of Justice atau Minister of Justice kemudian ditafsirkan di Indonesia adalah Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kementerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) karena berbeda. Misalnya Departement of Justice di Amerika Serikat yang Kepalanya adalah Jaksa Agung yang melaksanakan fungsi penuntutan, penyidikan, pelaksanaan putusan pengadilan. 3. Bahwa sebagaimana yang hasil studi perbandingan di beberapa negara yang permohon uraikan dalam permohonan dan lampiran kesimpulan ini, di negara ASEAN, mayoritas pelaksana central auhtority adalah Kejaksaan. Hal ini menjadi penting karena dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri, apabila dilaksanakan sesama otoritas/lembaga penegak hukum yang melakukan kerjasama maka kerjasama menjadi lebih efektif karena adanya prinsip kepercayaan. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan KPK pada tanggal 17 Mei 2025 (vide Risalah, halaman 7) bahwa “Mengingat ketentuan serupa, ada pada beberapa konvensi, antar lain UNCAC, UNTOC, Konvensi Narkotika 1988. Panduan legislatif UNCAC menyarankan agar otoritas yang ditunjuk sebagai central authority berdasarkan konvensi-konvensi ini adalah otoritas yang sama”. Apabila pelaksana central auhtority bukan lembaga penegak hukum maka negara lain pasti selalu menanyakan dan curiga (seperti sekarang ini), yang pada akhirnya pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang seharusnya berjalan efektif dan cepat menjadi lambat dan 378 terkendala, dan bahkan ditolak karena dilakukan bukan oleh otoritas yang sama/lembaga penegakan hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Ahli Prof. Hikmahanto Juwana (dalam Risalah tanggal 2 Juni 2025 halaman 19) bahwa “Di samping itu, banyak negara central authority berada di bawah Kejaksaan Agung. Dan karenanya, bila Indonesia … di Indonesia, central authority berada di bawah Kejaksaan Agung, maka para pejabat tinggi di Kejaksaan Agung lebih mudah untuk melakukan ekstradisi karena kerap ada forum bersama antar- Jaksa Agung dari beberapa negara”. Berbeda dengan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kementerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) yang tidak memiliki organisasi profesi internasional, in casu, Kejaksaan di berbagai negara telah memiliki organisasi profesi yakni International Assosiation of Prosecutor (IAP) dimana Kejaksaan RI dan Jaksa Agung RI merupakan anggota dari International Assosiation of Prosecutor (IAP). 4. Bahwa urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan kerjasama internasional di bidang penegakan hukum pidana sehingga kerjasama internasional dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan antar sesama penegak hukum. TANGGAPAN PARA PEMOHON TERHADAP KETERANGAN KEMENTERIAN HUKUM, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM Keterangan MENTERI HUKUM tanggal 15 Mei 2025: “Berdasarkan praktik di banyak negara dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan negara nasional masing-masing. Penentuan otoritas pusat diatur berdasarkan fungsinya, yaitu a. fungsi hubungan luar negeri dan fungsi diplomatik, b. fungsi legal hukum dengan wewenang untuk melakukan kerjasama internasional, c. fungsi administratif. Dengan mempertimbangkan bahwa terdapat beberapa otoritas yang berwenang yang terlibat dalam pengajuan eksekusi permintaan MLA dan ekstradisi, maka Undang-Undang MLA dan Undang-Undang Ekstradisi memberi amanat kepada Kementerian Kehakiman dalam hal ini Kementerian Hukum untuk bertindak sebagai koordinator secara legal administratif guna mengoordinasikan tindakan lanjut permintaan tersebut” (vide Risalah halaman 5). 379 Keterangan KPK tanggal 17 Mei 2025: “Bahwa dalam UNCAC, khususnya pada Artikel 46 angka 13, begitu juga dalam UNTOC khususnya Artikel 18 angka 13, kami menyimpulkan bahwa atas pengaturan central authority pada pasal UNCAC dan UNTOC tersebut di atas dapat dipahami beberapa hal sebagai berikut. 1. Negara pihak konvensi harus menunjuk central authority. Kedua, central authority tersebut berwenang untuk menerima permohonan bantuan hukum timbal balik tersebut untuk kemudian melaksanakan, merespons permohonan bantuan hukum timbal balik tersebut. 2. Menyalurkan, meneruskan kepada instansi yang berwenang untuk melaksanakannya. 3. Central authority harus menjamin kecepatan dan pelaksanaan eksekusi yang proper atau layak apabila ditangani sendiri, atau mendorong agar pelaksanaannya dilakukan secara cepat dan layak oleh lembaga yang berwenang atau competent authority. Pengaturan dalam UNCAC dan UNTOC tersebut memungkinkan pelaksanaan permintaan ekstradisi tersebut dilaksanakan sendiri oleh otoritas yang ditunjuk, atau central authority tersebut, ataupun disalurkan, diteruskan kepada otoritas yang berwenang, dalam hal ini lembaga penegak hukum yang menangani, dengan mengutamakan kecepatan dalam penanganannya. Mengingat ketentuan serupa, ada pada beberapa konvensi, antar lain UNCAC, UNTOC, Konvensi Narkotika 1988. Panduan legislatif UNCAC menyarankan agar otoritas yang ditunjuk sebagai central authority berdasarkan konvensi-konvensi ini adalah otoritas yang sama” (vide Risalah, halaman 7). “……baik UNCAC dan UNTOC tidak mengatur norma wajib dan memaksa bahwa central authority harus berwenang mengeksekusi sendiri permintaan bantuan hukum timbal balik sebagai instansi penegak hukum. Penunjukan instansi sebagai central authority serta pengaturan ruang lingkup wewenangnya adalah wewenang masing-masing negara pihak sesuai dengan sistem hukum nasionalnya. Hal ini sejalan pula dengan prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas wilayah, dan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri yang terkandung dalam Pasal 4 UNCAC dan Pasal 4 UNTOC mengenai perlindungan kedaulatan” (vide Risalah, halaman 7-8). Keterangan AHLI AHLI PROF. ROMLI ATMASMITA tanggal 17 Juni 2025: “Oleh karena itulah, maka kenapa setiap perjanjian kerja sama internasional harus melalui Kementerian Luar Negeri. Pertama, pintu terdepan, lalu setelah itu Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan kementerian terkait, Kementerian 380 Hukum dan HAM, dan prinsipnya bahwa setiap perjanjian ke luar negeri itu, ke negara lain harus ditentukan, disetujui oleh Presiden. Ini jelas. Makanya central authority itu tidak mungkin oleh instansi penegak hukum, ya, tidak mungkin” (vide Risalah halaman 19). ”Jadi saya kurang sepakat, setuju, ya, kalau kita membanding- bandingkan, ya bahwa di sana lebih baik, di sini lebih buruk, ya, ini mohon maaf ini, ya. Jadi saya lebih cenderung lebih nasionalislah, ya. Artinya kita melihat sesuatu itu dalam pengertian positif-negatifnya. Karena tidak semua yang kita lihat positif menurut kita, pandangan kita, itu semua positif bagi negara kita. Satu hal yang, prinsip yang perlu dipegang teguh, ya” (vide Risalah halaman 33). Keterangan AHLI PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO tanggal 17 Juni 2025: “UNTOC sendiri tidak menjadikan secara jelas institusi penegak hukum sebagai pakem yang ditugaskan sebagai central authority. UNTOC memberikan deskripsi central authority sebagai berikut. Saya sadur. Setiap negara pihak harus menentukan central authority yang akan bertanggung jawab dan memiliki kekuasaan untuk menerima permintaan bagi mutual legal assistance dan untuk menjalankan atau mentransmisikan permintaan tersebut kepada otoritas yang kompeten bagi pelaksanaannya” (vide Risalah halaman 21). “Kemudian, kalau kita lihat dari UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) ada guidance yang dibuat mengenai penugasan central authority untuk MLA dan ekstradisi, yaitu bahwa central authority harus menjadi home of all information, menjadi pusat dari pengumpulan informasi yang berkaitan dengan perilaku yang intinya adalah international criminal legal cooperation dengan suatu negara. Manfaat dari adanya suatu central authority semacam ini adalah sehingga negara, setiap negara memiliki kontrol atau kendali terhadap permintaan yang keluar maupun ke dalam dan bisa memulai untuk menciptakan adanya suatu pusat expertise yang berkaitan dengan kerja sama internasional” (vide Risalah halaman 22). “Berdasarkan standar-standar internasional yang barusan saya bacakan, maka sangat jelaslah bahwa tidak ada mandatory requirements yang diputuskan oleh kedua lembaga tersebut yang mengamanahkan bahwa central authority harus ditugaskan kepada institusi penegak hukum atau law enforcement agency ataupun juga institusi yang memiliki fungsi adjudikasi. Penekanan fungsi central authority berfokus pada penerimaan dan transmisi permohonan eksekusi, kerja sama hukum internasional, dan komunikasi diplomatik. Oleh karenanya, perubahan nomenklatur Kementerian Kehakiman menjadi Kementerian Hukum dan HAM, yang saat ini menjadi 381 Kementerian Hukum, memang tidak ada dampak sama sekali pada hal ihwal tugas otoritas pusat atau central authority yang saat ini berada di bawah Kementerian Hukum atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum” (vide Risalah halaman 22). “Lebih lanjut, UNODC juga menyampaikan berbagai macam peran dari central authority dan tergantung dari masing-masing negara untuk memilih peran Central Authority, misalnya berkaitan dengan penerimaan atau permohonan MLA atau ekstradisi, menganalisis permohonan, melakukan kerjasama hukum pidana internasional, atau eksekusi permohonan. Berdasarkan penegasan UNODC tersebut, sangat jelas bahwa fungsi dari central authority tidak hanya berfokus pada proses penuntutan, penyedikan, atau pendekatan hukum domestik, namun terlebih lagi adalah menjaga kesesuaian antara permohonan Mutual Legal Assistance dan ekstradisi dengan hukum internasional, melalui konvensi dan juga perjanjian bilateral atau multilateral, serta kerjasama internasional dengan institusi Central Authority dan competent authority yang ada juridiksi negara asing” (vide Risalah halaman 23-24). Pada pokoknya para pihak dimaksud menyatakan berdasarkan praktik di beberapa negara, serta berbagai konvensi terkait ektradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, masing-masing menyerahkan kepada suatu negara untuk memilih lembaga pelaksana central authority, termasuk memilih lembaga pelaksana central auhtority merupakan lembaga penegak hukum atau non lembaga penegak hukum. Terhadap keterangan tersebut para Pemohon memberikan Tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa peletakan kedudukan lembaga pelaksana central auhtority harus menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan struktur ketatanegaraan di masing-masing negara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelum, lembaga pelaksana penegakan hukum di Indonesia sangat banyak dan sebagaimana disampaikan oleh Ahli Facrizal Affandi, Ph.D., (Keterangan Tertulis halaman 13) bahwa politik hukum pidana saat ini mendudukkan “Kejaksaan sebagai satu- satunya pengendali perkara (asas dominus litis) juga selaras dengan Pasal 132 KUHP Nasional yang menegaskan bahwa penyidikan harus dikendalikan oleh jaksa untuk kepentingan penuntutan. Artinya, seluruh upaya pembuktian, termasuk yang memerlukan intervensi lintas negara seperti MLA dan ekstradisi, tidak dapat dipisahkan dari kontrol dan tanggung jawab jaksa. Di sisi lain, penempatan Kejaksaan sebagai central authority juga merupakan bagian dari 382 arah reformasi hukum nasional yang ditegaskan dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang mengusung transformasi penuntutan menuju single prosecution system dan penguatan peran advocaat general. Langkah ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan manifestasi politik hukum nasional untuk mewujudkan negara hukum yang efektif, berkeadilan, dan berpihak pada due process”. Dengan demikian penetapan kedudukan kelembagaan central authority harus mempertimbangkan politik hukum pidana saat ini. 2. Bahwa Perkembangan kejahatan transnasional dan digital saat ini sudah tidak relevan dengan pengaturan central auhtority pada Kementerian Kehakiman dalam UU Ekstradisi dan Kementerian Hukum dan HAM dalam UU MLA, yang sekarang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum. Dengan berbagai tugas dan fungsi yang dimiliki Kejaksaan, kedudukan Jaksa Agung sebagai kepala lembaga pemerintahan, penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kelembagaan Kejaksaan sebagai dual obligation (lembaga pemerintahan dan lembaga penegak hukum), menempatkan Kejaksaan sebagai Central Authority berdampak pada pelaksanaan ektradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan secara perpadu satu pintu (one gate integrated service) sehingga pelaksanaan dapat berjalan cepat dan efektif sebagaimana prinsip-prinsip speedy justice, serta mengakomodir kepentingan penegakan hukum, kepentingan umum, kepentingan negara dan kepentingan nasional. 3. Bahwa berbagai keterangan para pihak dimaksud mencoba mengelabuhi fakta bahwa dalam pelaksanaan review/analisa terhadap permohonan tidak dapat dilepaskan dari kompetensi hukum petugas yang melakukan review/analis untuk memahami bahwa tujuan permohonan dimaksud untuk kepentingan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, dan bukan untuk kepentingan legal administrasi. Sebagaimana yang telah diuraikan PARA PEMOHON dalam permohonan bahwa central authority dalam pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana harus diletakan kepada lembaga yang berwenang (competent authority) serta berdasarkan ketentuan hukum internasional untuk memperlancar proses kerja sama penegakan hukum, khususnya untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan). Keberadaan Kementerian Kehakiman dalam 383 UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) disampaing Kementerian Luar Negeri bertentangan dengan prinsip utama ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yakni prinsip cepat dan efektif karena keberadaan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) menambah proses bisnis ditambahkan lagi dilakukan oleh petugas yang tidak berkompeten di bidang hukum, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. TANGGAPAN PARA PEMOHON TERHADAP KETERANGAN KEMENTERIAN HUKUM, KEPOLISIAN RI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN AHLI SERTA SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM Keterangan MENTERI HUKUM tanggal 15 Mei 2025: “Kasus Jessica Wongso 2016 berhasil memperoleh bukti berupa catatan kebenaran catatan kriminalitas, catatan kesehatan, transaksi keuangan, dan data pada komputer yang dimiliki Jessica Wongso dan menghadirkan saksi anggota Kepolisian Australia untuk diperiksa di hadapan pengadilan Indonesia berdasarkan proposal permintaan LA dari Kejahatan Indonesia. Kasus Jiwasraya berhasil menyita aset di Singapura hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada PT Asuransi Jiwasraya Persero milik terpidana Benny Cokro Saputro berdasarkan proposal pemerintahan MLA dari Kejaksaan Republik Indonesia. Kasus Duta Palma berhasil menyita aset di Australia sebagai hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang oleh Surya Dharmadi pada Duta Palma Group berdasarkan proposal permintaan MLA dari Kejaksaan. Terkait dengan ekstradisi, Menteri Hukum, pada saat itu Menteri Hukum dan HAM yang juga merupakan otoritas pusat di bidang ekstradisi telah berhasil mengekstradisi pelaku tindak pidana antara lain, Maria Pauliene Lumowa dan Adrian Kiki Ariawan” (vide Risalahan halaman 6). “Kurang optimalnya kesejahteraan dan pemanfaatan mekanisme MLA dan ekstradisi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Merujuk kepada Database Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum tercatat pada terakhir Jaksa Agung Republik Indonesia mengajukan permohonan ekstradisi kepada Menteri Hukum dan HAM adalah pada tahun 2012 (Vide Bukti PK/11). Untuk mengajukan MLA, permohonan dari Kejaksaan hanya berjumlah 10% dari total permohonan MLA ke yurisdiksi asing dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2025 (Vide Bukti PK/12). Oleh Karena itu, hal tersebut menunjukkan kejaksaan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon 384 tidak memperhatikan, menggunakan, dan memanfaatkan prosedur hukum yang tersedia dalam undang-undang a quo dengan 7 konsisten. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi bukti bahwa sejahatinya kejaksaan tidak memiliki urgensi atau kepentingan yang kuat melaksanakan undang-undang a quo secara prosedural untuk memohon pengalian kewenangan dan pusat dari semua Kementerian Hukum menjadi kekejahatan. Ini kata keberhasilan pelaksana autoritas Pusat yang konstruktif dan tebak waktu” (vide Risalahan halaman 6-7). “Selama ini, Kementerian Hukum terus berupaya maksimal untuk menuhi permohonan MLA dan ekstradisi, incoming and ongoing. Hal tersebut juga diakui oleh Lembaga Internasional Financial Action Task Force (FATF) di mana hasil penelian asesmen terhadap Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat dalam kerjasama internasional, khususnya MLA dan ekstradisi yang menjadi immediate outcome” (vide Risalahan halaman 7). Keterangan KPK tanggal 17 Mei 2025: “Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan statistik permintaan MLA dan ekstradisi yang dilakukan oleh KPK bersama dengan Direktorat OPHI sebagai otoritas pusat, selama ini Direktorat OPHI telah memfasilitasi dan mendukung KPK dalam permintaan MLA maupun ekstradisi dengan sangat baik dan tidak memiliki pertimbangan yang memberatkan untuk Direktorat OPHI pada Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum RI selaku otoritas pusat atau central authority” (vide Risalah, halaman 9). “Selain kerja sama internasional, penanganan perkara melalui MLA, KPK juga melakukan kerja sama agency to agency terkait penanganan perkara dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana 10 korupsi berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemenuhan MLA atau ekstradisi dapat memakan waktu relatif lama dan proses yang berlarut-larut ini tidak hanya saja terjadi di Indonesia. Oleh karenanya berbagai pertemuan internasional sering membahas mengenai bagaimana mempercepat prosedur pelaksanaan MLA dan seringkali menjadikan MLA sebagai last resort untuk permintaan bantuan penyelesaian sebuah perkara setelah ditempuh kerja sama agency to agency. Penggunaan kerja sama agency to agency bersifat saling melengkapi dan mekanisme MLA untuk meminimalisir penundaan pada saat permohonan MLA dibuat” (vide Risalah, halaman 9-10). “Suatu ketika, kami di tahun 2022 akhir, ada informasi bahwa yang bersangkutan itu keluar dari Singapura, kemudian ada di 385 Bangkok. Kemudian, kami menindaklanjuti sampai di sana, di Bandara Swarnadwipa, kami sudah berhadapan-hadapan dengan Saudara Paulus Tannos, tapi kami tidak bisa melakukan apa-apa karena untuk red notice-nya sendiri juga belum terbit, walaupun kami sudah jauh-jauh hari memohonkan untuk diterbitkan red notice ke Lyon. Tetapi sampai saat ini karena mungkin ada bail dari pihak kuasa hukumnya Tannos, itu tidak pernah terbit. Seiring berjalannya waktu, yang mengurus … mengurus ekstradisi ini adalah dari Direktorat OPHI, kami diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan saja sebagai pihak yang mengajukan ekstradisi tersebut. Jadi, segala sesuatunya diurus oleh Direktorat OPHI, termasuk juga dari Kepolisian dan Kejaksaan. Karena memang dari Kepolisian melalui interpolnya, kemudian police to police dengan Singapura, meminta untuk professional arrest. Jadi penahanan terhadap Saudara Paulus Tannos, dan itu ternyata bisa dilakukan, bisa dilakukan penahanan di Changi kalau tidak salah. Kemudian berlanjut juga dari Kejaksaan, kami juga meminta ... apa namanya ... dari Pak Jaksa Agung, dan lain-lain itu juga dijembatani oleh OPHI. Jadi sampai saat ini perkaranya sedang berjalan dan saat ini sedang di ... kalau tidak salah, karena ada bail dari pihak Paulus Tannos sedang disidangkan. Jadi kami masih menunggu, tapi untuk komunikasi dan koordinasinya tetap dikomunikasikan oleh OPHI, baik kepada kami, kepada kepolisian, kepada Kejaksaan, kepada luar negeri, maupun kepada pihak di Singapura” (vide Risalaha halaman 35-36). Keterangan POLRI tanggal 17 Juni 2025: “Bahwa berdasarkan praktik yang selama ini berjalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat bahwa tidak terdapat persoalan konstitusional yang timbul dari pengaturan mengenai penunjukan otoritas pusat dalam mekanisme kerja internasional, baik dalam konteks ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Hal ini dikarenakan seluruh proses pelaksanaan permintaan ekstradisi dan MLA dilakukan secara terkoordinasi lintas lembaga dengan menjunjung prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku” (vide Risalah halaman 13-14). “Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, kedudukan Indonesia sebagai negara yang diminta dalam periode tahun 2021-2025, Polri telah menangani sebanyak 81 permintaan MLA yang diajukan oleh negara asing kepada pemerintah Indonesia. Kedudukan Indonesia sebagai negara peminta dalam periode tahun 2015-2025, Polri telah mengajukan 26 permintaan kepada negara lain untuk kepentingan proses 386 hukum di Indonesia. Kemudian masalah ekstradisi, kedudukan Indonesia sebagai negara diminta dalam periode tahun 2021-2025, Polri telah terlibat dalam proses enam permintaan ekstradisi yang diajukan oleh negara asing kepada Indonesia. Dan sebagai kedudukan Indonesia sebagai negara peminta periode 2015-2025, Polri telah memproses 14 permintaan ekstradisi kepada negara lain untuk pemulangan subjek hukum yang dibutuhkan dalam proses hukum di Indonesia. Data dimaksud secara terlampir kami masukkan dalam keterangan tertulis” (vide Risalah halaman 14). “Bahwa sebagai salah satu otoritas yang berwenang dalam sistem hukum nasional, Polri memiliki kewenangan untuk mengajukan proposal permintaan ekstradisi dan/atau melaksanakan eksekusi permintaan ekstradisi, maupun MLA atas dasar koordinasi dengan otoritas pusat, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, saat ini Kementerian Hukum. Mekanisme koordinatif ini tidak menghilangkan independensi kelembagaan Polri sebagai penyidik, karena fungsi dan peran Polri tetap berlandaskan pada kewenangan konstitusional dan ketentuan perundang- undangan, serta tetap memiliki ruang independensi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan asas due process of law” (vide Risalah halaman 14). Keterangan AHLI PROF. ROMLI ATMASMITA tanggal 17 Juni 2025: “Apalagi misalnya, alasan yang sama dengan Pemohon adalah masalah hubungan koordinasi yang lambat, ya. Pengalaman saya sebagai dirjen, ya, empat tahun lebih di sana, baru sekarang ada uji materi terhadap bantuan timbal balik dan ekstradisi yang sebetulnya tidak ada masalah. Karena masalah koordinasi hubungan proses lambat sama saja, negara lain juga begitu, baik Australia maupun Singapura. Jadi tidak ada masalah dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kekhawatiran bahwa negara lain akan mengkritik, tidak mungkinlah. Kita punya prinsip state sovereignty, ini satu hal yang perlu diketahui” (vide Risalah halaman 19). Keterangan SAKSI ESTRALITA DOROTEA ALER tanggal 17 Juni 2025: “Saya diminta oleh Kepolisian Negara RI untuk memberikan Keterangan berdasarkan semua yang saya alami langsung dan saya ketahui betul mengenai kehidupan Novy dan John Chardon. Saya diberi tahu bahwa kesaksian saya akan dipakai untuk membantu penyidikan di Australia yang ditangani oleh Kepolisian Australia. Saat itu, saya memberikan keterangan pada tanggal 7 Oktober 2016 di Surabaya, Jawa Timur, kepada Polri dengan didampingi oleh Kepolisian Australia. Keterangan saya menjadi bukti yang sah di Pengadilan Australia. Pengambilan 387 kesaksian saya saat itu berjalan dengan lancar, saya mengalami sendiri kerja sama MLA itu membantu keluarga kami memperoleh keadilan karena John Chardon akhirnya terbukti bersalah karena menyebabkan hilangnya nyawa Novy. Dan setelah divonis 15 tahun penjara oleh pengadilan di Australia pada tahun 2019, John meninggal tanggal 21 Oktober 2020 di usia 73 tahun di Penjara Australia karena sakit” (vide Risalah halaman 25). Pada pokoknya para pihak dimaksud menyatakan pelaksanaan urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang dilaksanakan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) selama ini berjalan dengan baik dimana persamalahan yang didalilkan para Pemohon merupakan permasalahan yang dialami di beberapa negara. Terhadap keterangan tersebut para Pemohon memberikan Tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam keterangannya, KPK juga mengakui pelaksanaan urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kementerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) merupakan proses yang lambat sehingga dijadikan last resort. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh PARA PEMOHON merupakan realitas yang faktual dialami dalam urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Berbagai kerugian konstitusional dimaksud tidak ada bedanya dengan pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP berdasarkan konsep diferensiasi fungsional. Pola dan jenis permasalahan koordinasi dalam KUHAP berdasarkan konsep diferensiasi fungsional dalam penelitian Muhammad Azhar Nur dan Mustamin (Kegagalan Asas Diferensiasi Fungsional: Trasformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan Asas Dominus Litis Dalam RUU KUHAP https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/3673/1442) tidak ada bedanya dengan pelaksanaan central authority oleh Kementerian Hukm dan HAM (sekarang Kementerian Hukum). Dan permasalahan tersebut merupakan permasalahan konstitusional karena merugikan jaksa sebagai pihak yang memiliki kepentingan nyata dalam penaganan perkara maupun masyarakat pencari keadilan. Bagaimanapun urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bagian dari sistem peradilan 388 pidana untuk kepentingan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga pelanggaran terhadap proses administrasi peradilan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. 2. Berdasarkan penalaran yang wajar, para Pemohon menduga KPK dan POLRI menyembunyikan fakta yang sebenarnya dengan tidak mengungkapkan berapa jumlah jalur informal yang dilakukan oleh KPK dan POLRI sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon. KPK dan POLRI sebagai lembaga pemerintah seharusnya jujur dalam menyampaikan fakta dan data di persidangan yang mulia ini. Dapat kami sampaikan data (tahun 2023-2025) yang telah kami peroleh dari situs resmi Interpol Indonesia yang menyebutkan jumlah penangkapan dan penyerahan buronan/pelaku kejahatan/subyek Interpol Red Notice/DPO yang akan terlihat sangat kontras bahwa penyerahan subyek dengan menggunakan mekanisme informal yang jauh lebih banyak tersebut membuktikan bahwa menggunakan mekanisme ekstradisi harus melalui birokrasi yang panjang. POLRI pun tidak mempermasalahkan mengenai permasalahan double check hasil pemeriksaan/asesment yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM (sekarang Menteri Hukum) karena pada dasarnya, dalam sistem peradilan pidana, perbuatan memberikan hasil pemeriksaan yang tidak lengkap/tidak untuk kepentingan penuntutan merupakan budaya penyidik POLRI yang tentunya merugikan jaksa/penuntut umum dan masyarakat pencari keadilan. 3. Terhadap fakta adanya kesamaan pola dan jenis permasalahan koordinasi dalam KUHAP berdasarkan konsep diferensiasi fungsional dengan urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Menteri Hukum dan HAM (sekarang Menteri Hukum) sebagai central auhtority, apakah kita harus percaya terhadap dalil yang disampaikan KPK yang diwakili oleh anggota POLRI dan POLRI sebagai institusi kepolisian yang menempati peringkat pertama terkorup di Asia Tenggara dan Urutan ke-18 di Dunia (Reformasi Polri, Polri Menempati Peringkat Pertama Lembaga Kepolisian Terkorup Di Asia Tenggara” dalam https://www.instagram.com/p/C9zcYzDSuwr/?hl=en), yang dengan gampangnya mengatakan “semua baik-baik saja” atau “tidak ada permasalah” padahal dalam realitasnya ada pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran due process of law, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prinsip 389 negara hukum. Para Pemohon mengira Indonesia sudah terbiasa dengan cara berhukum POLRI yang seperti ini. Pertanyaannya? Apakah kita akan menggantukan keadilan dan penegakan hukum kepada profesi dan institusi POLRI yang paling korup dan sudah rusak ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dengan tetap mengedepankan supremasi sipil dan keadilan untuk masa depan penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. TANGGAPAN PARA PEMOHON TERHADAP KEPOLISIAN RI DAN AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM Keterangan AHLI PROF. ROMLI ATMASMITA tanggal 17 Juni 2025: “Saya masih memikirkan, mempertimbangkan tentang menyampaikan sesuatu hal masalah hukum etika, ya, kelembagaan sama institusi. Ini yang penting harus diperhatikan karena di samping 20 masalah hukum norma yang lebih dalam lagi, ya, hakekat lagi adalah masalah etika, norma sopan santun. Sopan santun kelembagaan kalau dalam hal ini antara Kejaksaan Agung, Presiden, Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum HAM, Kementerian Hukum. Seyogianya kalau menurut pendapat saya, ini bisa diselesaikan dalam forum konsultasi antarlembaga pemerintah. Jika mandek bahwa kemudian barulah masuk ... memasukkan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai materi sengketa kewenangan” (vide Risalah halaman 19-20). Keterangan POLRI tanggal 17 Juni 2025: “Oleh karena itu, Polri menilai bahwa jalur legislasi adalah sarana yang lebih tepat dan proporsional dalam merespons aspirasi perubahan pengaturan otoritas pusat” (vide Risalah halaman 15). Pada pokoknya para pihak dimaksud menyatakan bahwa permasalahan yang diujikan oleh para Pemohon seharusnya diselesaikan di internal pemerintah atau melalui legislative atau executive review. Terhadap keterangan tersebut PARA PEMOHON memberikan Tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa permasalahan kedudukan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) sebagai central auhtority merupakan permasalahan yang muncul sejak lama yang tidak kunjung diselesaikan oleh pihak eksekutif dan legislatif. Terakhir DPR menyepakati usulan Jaksa Agung sebagai central authority dalam urusan 390 ekstradisi dan timbal balik dalam masalah pidana dalam RUU Kejaksaan tahun 2021 (bukti P-20) namun pada saat di pihak pemerintah dihapus dengan alasan merupakan wewenang Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum). Padahal Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) bukan merupakan lembaga penegak hukum dan ahli Kementerian hukum cq. Menteri Hukum juga menyatakan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) bukan lembaga penegak hukum, pelaksanaan urusan ekstradisi dan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bagian sistem peradilan pidana, serta perkembangan kejahatan transnasional dan digital saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan mendudukkan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) sebagai central auhtority. 2. Bahwa berdasarkan ketidakpastian kapankah UU 1/1979 dan UU 1/2006 direvisi, para Pemohon yang mayoritas merupakan jaksa dan pemohon VI yang merupakan korban pelanggaran hak untuk mendapatkan prosedur yang cepat berpendapat bahwa permasalahan a quo harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitusion. Kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permasalahan ini dengan membuat suatu putusan yang fundamental bagi pelaksanaan sistem peradilan pidana in casu urusan ekstradisi dan timbal balik dalam masalah pidana baik saat ini maupun di masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan kebijakan politik hukum pidana saat ini berdasarkan Penjelasan Pasal 132 KUHP Nasional dan UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045. Bagaimanapun Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi preseden bagi pembentukan peraturan perundang-undangan kedepannya. TANGGAPAN PARA PEMOHON TERHADAP KETERANGAN MENTERI HUKUM Keterangan MENTERI HUKUM tanggal 15 Mei 2025: “Sebelum Undang-Undang 1/2006, sudah ada Undang Undang Pencucian Uang yang menyinggung substansi MLA. Hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Pencucian Uang yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 391 5/2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15 Tahun 2002 tentang PPPU. Ayat (3), “Permintaan kerjasama bantuan timbal balik dari dan ke negara lain disampaikan kepada dan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan perundang-undangan” (vide Risalah halaman 8). Pada pokoknya Menteri Hukum menyatakan bahwa pengaturan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) sebagai central authority tidak hanya diatur dalam UU 1/2006 melainkan diatur juga dalam UU 5/2003. Terhadap keterangan tersebut para Pemohon memberikan Tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Ahli Prof. Hikmahanto Juwana, bahwa pengaturan UU MLA tidak lebih meneruskan tradisi yang diatur dalam UU Ekstradisi. Hal ini termasuk juga yang diatur dalam UU PPPU. Kedudukan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) sebagai central authority dalam bantuan timbal balik masalah pidana dalam UU Pemberatasan Pencucian Uang merupakan implikasi dari tradisi yang diatur dalam UU Ekstradisi yang tentunya tidak relevel lagi karena struktur ketatanegaraan dan hukum acara pidana yang berlaku pada saat UU Ekstradisi atau pada saat terbentuknya Kementerian Kehakiman adalah 1) Kemeterian Kehakiman melaksankan fungsi penyidikan, penuntutan dan pelaksaan putusan pengadilan melalui Kejaksaan; 2) hukum acara berdasarkan H.I.R. yang menjadikan penyidikan sebagai bagian dari penuntutan; 3) Ektradisi dan bantuan timbal balik masalah pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. 2. Bahwa inkosntitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5/2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15 Tahun 2002 tentang PPPU dimaksud. Hal ini lumrah terjadi dalam beberpaan putusan MK dimana MK memutus inskontitusional dalam undang-undang yang satu yang secara mutatis mutandis berlaku terhadap norma yang sama dalam undang- undang lainnya. TANGGAPAN PARA PEMOHON TERHADAP KETERANGAN MENTERI HUKUM SAKSI ESTRALITA DOROTEA ALER 392 Keterangan MENTERI HUKUM tanggal 15 Mei 2025: “Bahwa menurut Pemerintah, dalil tersebut tidak tepat karena pembatalan penuntutan tersebut diakibatkan karena adanya kesulitan dalam menghubungi Pemohon VI, baik melalui pesan teks maupun telepon, sebagaimana disampaikan oleh AGD Australia melalui email pada tanggal 1 Februari 2022. Pada email tersebut, AGD Australia menginformasikan bahwa Pemohon VI menyatakan enggan untuk terus terlibat dalam penutupan karena sejumlah keadaan pribadi yang mendesak (significant personal circumstance) vide bukti PK-7. Hal inilah yang menyebabkan proses pemenuhan MA menjadi terlambat” (vide Risalah halaman 4). KETERANGAN SAKSI ESTRALITA DOROTEA ALER tanggal 17 Juni 2025: “Saya diminta oleh Kepolisian Negara RI untuk memberikan Keterangan berdasarkan semua yang saya alami langsung dan saya ketahui betul mengenai kehidupan Novy dan John Chardon. Saya diberi tahu bahwa kesaksian saya akan dipakai untuk membantu penyidikan di Australia yang ditangani oleh Kepolisian Australia. Saat itu, saya memberikan keterangan pada tanggal 7 Oktober 2016 di Surabaya, Jawa Timur, kepada Polri dengan didampingi oleh Kepolisian Australia. Keterangan saya menjadi bukti yang sah di Pengadilan Australia. Pengambilan kesaksian saya saat itu berjalan dengan lancar, saya mengalami sendiri kerja sama MLA itu membantu keluarga kami memperoleh keadilan karena John Chardon akhirnya terbukti bersalah karena menyebabkan hilangnya nyawa Novy. Dan setelah divonis 15 tahun penjara oleh pengadilan di Australia pada tahun 2019, John meninggal tanggal 21 Oktober 2020 di usia 73 tahun di Penjara Australia karena sakit” (vide Risalah halaman 25). Pada pokoknya Menteri Hukum menyatakan bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon VI diakibatkan adanya kesulitan menghubungi Pemohon VI selain itu untuk kasus yang sama permasalahan keterlambatan tidak terjadi. Terhadap keterangan tersebut para Pemohon memberikan Tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa faktanya Pemerintah Australia telah mengirimkan permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait Operasi Falchion melalui surat Assistant Secretary International Crime Cooperation Central Authority, Attorney-General’s Department Nomor 20/6867 tanggal 11 Mei 2020 ke Pemerintah Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Central Authority. Satu tahun setelahnya, Pemerintah Australia mengirim 393 kembali surat Senior Legal Officer International Crime Cooperation Central Authority, Attorney-General’s Department Nomor 21/176845 tanggal 17 November 2021 tentang permintaan bantuan timbal balik tambahan dari Pemerintah Australia untuk Operasi Falchion (Supplementary Mutual Legal Assistance (MLA) request to Indonesia in the matter of Operation Falchion) terkait tindak pidana perbudakan yang melibatkan Kwei Sunn Liw (Felicia), Chyi Ming Liw (Adam) dan Yi Yuan (Annie). Pada pokoknya Pemerintah Australia meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk pengambilan keterangan saksi warga negara Indonesia atas nama Donalia Faimau (Pemohon VI) melalui media audio visual link (AVL) pada proses persidangan di Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 14 Februari 2022. 2. Bahwa pada bulan Januari 2022, Kementerian Hukum dan HAM menindaklanjuti Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Pemerintah Australia tersebut kepada Jaksa Agung R.I up. Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan Surat Nomor: AHU.AH.12.01-1 tertanggal 21 Januari 2022 hal Penyampaian Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Tambahan dari Pemerintah Australia untuk Operasi Falchion. Selanjutnya Kejaksaan Agung cq Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri berkoordinasi dan berkomunikasi dengan narahubung pada Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan kesediaan untuk mencari dan menghadirkan Pemohon VI sebagai saksi. 3. Bahwa pada awal bulan Februari 2022, Kejaksaan Agung telah berhasil menemui Pemohon VI dan menyampaikan informasi terkait proses persidangan pada Pengadilan Australia terhadap Kwei Sunn Liw (Felicia), Chyi Ming Liw (Adam) dan Yi Yuan (Annie). Dalam pertemuan tersebut, Pemohon VI bersedia menjadi saksi dan memberikan pernyataan tertulis perihal kesediaannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap mantan majikannya. Surat pernyataan Pemohon VI telah diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM R.I melalui Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor: R- 21/C.7/Chk.2/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 hal Penyampaian Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Tambahan Dari Pemerintah Australia guna menindaklanjuti permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Pemerintah Australia untuk Operasi Falchion (empat hari sebelum tanggal yang dijadwalkan proses persidangan pada Pengadilan Australia). 394 4. Bahwa pada kenyataannya Pemohon VI tidak jadi bersaksi dikarenakan penuntutan atas nama Kwei Sunn Liw, Chyi Ming Liw dan Yi Yuan telah dicabut atas dasar nolle prosequie (ketidakhadiran pelapor/korban). Kejaksaan Agung telah menyampaikan kekecewaan atas pencabutan penuntutan dan lambatnya birokrasi yang menyebabkan surat permintaan dari Pemerintah Australia baru diterima oleh Kejaksaan Agung 2 (dua) bulan setelah permohonan diterbitkan oleh otoritas pusat Australia. Akibat dari dicabutnya penuntutan ini, Pemohon VI tidak mendapatkan hak berupa gaji ataupun restitusi sebagai korban. TANGGAPAN PARA PEMOHON TERHADAP KETERANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Keterangan KPK tanggal 17 Juni 2025: “E. Mengingat ketentuan serupa, ada pada beberapa konvensi, antar lain UNCAC, UNTOC, Konvensi Narkotika 1988. Panduan legislatif UNCAC menyarankan agar otoritas yang ditunjuk sebagai central authority berdasarkan konvensi-konvensi ini adalah otoritas yang sama. (Vide. Risalah halaman 7) Direktorat OPHI dalam perannya sebagai central authority telah memberikan bantuan kepada KPK untuk mengatasi beberapa tantangan yang pada umumnya dialami dalam proses pemenuhan MLA maupun ekstradisi, seperti penyelenggaraan rapat koordinasi, case work meeting, untuk memperlancar komunikasi dan menyamakan persepsi antara otoritas pusat dan otoritas kompeten di kedua negara mengenai sistem hukum dan prosedur yang harus dilakukan, termasuk juga memberikan bantuan sumber daya kepada kami di KPK berupa biaya dan tenaga kerja dan menyusun perjanjian bilateral mengenai MLA dan negara lain untuk mendukung permintaan MLA yang diajukan oleh KPK. (vide. Risalah halaman 9) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan statistik permintaan MLA dan ekstradisi yang dilakukan oleh KPK bersama dengan Direktorat OPHI sebagai otoritas pusat, selama ini Direktorat OPHI telah memfasilitasi dan mendukung KPK dalam permintaan MLA maupun ekstradisi dengan sangat baik dan tidak memiliki pertimbangan yang memberatkan untuk Direktorat OPHI pada Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum RI selaku otoritas pusat atau central authority (Vide Risalah halaman 9)” Pada pokoknya KPK memberikan keterangan dengan mendasarkan pada United Nation Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), serta laporan dari UNCAC, KPK telah 395 melakukan kerjasama yang baik dengan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Direktur Jenderal AHU Kementrian Hukum dan HAM (sekarang Kementerian Hukum) selaku central authority. Terhadap keterangan tersebut para Pemohon memberikan Tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa apa yang disampaikan oleh KPK dalam keterangannya tersebut sebenarnya saling bertentangan dimana disatu sisi KPK mengakui dengan merujuk kepada UNCAC dan UNTOC terkait Lembaga Otoritas Pusat sebagian besar di tangan Kementrian Kehakiman, Jaksa Agung akan tetapi tidak keberatan Otoritas Pusat di laksanakan oleh Kementrian Hukum. 2. Dalam keterangannya tidak jelas dasar teori yang digunakan oleh KPK hal tersebut menunjukkan ketidaktahuan KPK terkait MLA yang merupakan suatu proses hukum acara. Jika KPK konsisten melihat kedudukan Otoritas Pusat dengan melihat pada UNCAC dan UNTOC serta praktek internasional, dimana Otoritas Pusat dilaksanakan oleh Kementrian kehakiman atau Jaksa Agung (Openbaar Ministrie/ Ministro Publico) maka KPK seharusnya sependapat dengan pemohon Otoritas Pusat berada di tangan Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Kementerian Hukum bukanlah kementrian Kehakiman (minister of justice) karena telah jelas Kementrian Hukum tidak melaksanakan fungsi Kehakiman manakala seluruh kekuasaan kehakiman disatukan dibawah Mahkamah Agung (penyerahan Direktorat Jenderal Peradilan Umum kepada Mahkamah Agung) maka Kementrian Hukum tidak lagi dapat disebut sebagai Kementrian Kehakiman. Hal ini ditegaskan dengan perubahan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang artinya hanya menjalankan fungsi adminsitrasi pemerintahan dan tidak terkait dengan penegakan hukum. Perubahan nama kementrian tidak dapat dikatakan Kementrian Hukum saat ini sama dengan Kementrian Kehakiman dahulu. 4. Kejaksaan Agung sebagai Lembaga negara yang bertindak untuk dan atas nama negara dalam penegakan hukum pidana melakukan penuntutan dan penyidikan (untuk tindak pidana tertentu) dan mempertimbangkan bahwa MLA merupakan bagian dari pelaksanaan hokum acara maka jika KPK konsisten dengan konvensi dan praktek internasional maka KPK seharusnya sependapat Otoritas Pusat diletakkan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apalagi 396 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 132 KUHP Penyidikan adalah bagian dari Penunutan sehingga menempatkan Jaksa sebagai pemegang dominis litis suatu perkara, dan di hubungkan produk dari MLA adalah untuk perkara pidana maka suatu hal tepat Otoritas Pusat diletakkan pada Jaksa Agung Republik Indonesia. 5. Bahwa jika kemudian pihak KPK dalam keterangannya menyampaikan pihak CA telah memberikan dukungan personil dan biaya maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar karena itu tugas dari sebuah Otoritas Pusat, begitupula jika Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Otoritas Pusat maka tidak hanya bantuan personil dan pembiayaan akan tetapi juga expertise dari personil jaksa yang merupakan penegak hukum yang memiliki pengalaman praktek dalam hukum pidana dan peradilan yang tentu ini tidak dimiliki oleh Kementrian Hukum. 6. Bahwa KPK merupakan Lembaga yang juga melakukan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang merupakan Jaksa dimana terdapat penyatuan Penyidikan dan Penuntutan sehingga perkara KPK dapat ditangani dengan baik. Contoh penyatuan kewenangan penegakan hukum dan dilaksanakan oleh Penegak Hukum seharusnya dapat mendasari pemikiran KPK kewenangan Ororitas Pusat di letakkan pada Jaksa Agung Republik Indonesia. 7. Bahwa dalam keterangannya KPK menyatakan pada kurun wakti 2016 sampai 2025 telah mendapatkan bantuan sebanyak 17 Kali terkait MLA dan 1 (satu) kali dalam Extradisi, akan tetapi tidak menjelaskan tentang apa hasil darikerjasama dengan bantuan OPHI tersebut. 8. Bahwa KPK pun pernah menggunakan jaringan jaksa antar jaksa dalam kerjasama pemulihan asset dimana KPK mendapat bantuan dari Kemnetrian Kehakiman / Kejaksaan Amerika serikat dalam hal ini kantor seksi Pencucian Uang dan Pemulihan Aset Kejaksaan Amerika Serikat dalam waktu yang cepat dan Indonesia adalam hal ini KPK diberikan daulat penuh dalam penggunaan dana yang diperoleh tersebut tanpa adanya syarat-syarat yang bersifat intervensi. 9. Bahwa proses ini kemudian diakui oleh United Nation on Crime and Drug (UNODC) sebagai salah satu satu praktek baik dalam kerjasama informal 397 sebagaimana Compedium of Practices on Informal Cooperation in Transnational Corruption Cases. 10. Bahwa hal ini berbanding Hal ini tentunya bertolak belakang dengan hasil pemulihan asset yang dilakukan oleh KPK dalam kasus Garuda Indonesia yang dilakukan melalui Otoritas Pusat Indonesia yang saat ini belum ada hasil padahal pihak Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dengan adanya perintah Pengadilan Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas suatu asset diluar negeri. 11. Bahwa fakta ini menunjukkan tidak efektifnya Otoritas Pusat yang dipegang oleh bukan Lembaga penegak hukum, apalagi kerjasama internasional bukan hanya masalah diplomasi akan tetapi kerjasama internasional dalam hokum pidana adalah bagian dari pelaksanaan hukum acara pidana, yang tentunya hal tersebut menjadi domain Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. 12. Bahwa dalam permohonan extradisi sebagamana disampaikan oleh KPK, permohonan tersebut dapat memenhi persyaratan dengan adanya jaminan dari Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan hanya tindakan dari OPHI semata. Terakhir sebelum menutup kesimpulan ini, perlu kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya melihat proses perkara ini secara cermat dimana terdapat dugaan manipulasi pembuatan keterangan yang mengatasnamakan keterangan Presiden yang sejatinya PARA PEMOHON menduga bahwa keterangan Presiden tersebut bukanlah keterangan Presiden melainkan keterangan subjektif yang dibuat oleh Kementerian Hukum tanpa diketahui oleh Presiden, dugaan ini dapat dicermati dengan fakta persidangan sebagai berikut: Keterangan MENTERI HUKUM tanggal 15 Mei 2025: “Kepada Yang Mulia Ketua Majlis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Republik Indonesia. Kedua, nama Sugiono (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia). Ketiga, nama Sanitiar Burhanuddin (Jaksa Agung Republik Indonesia). Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini disebut Pemerintah” (vide Risalah halaman 3). “Izin, Pimpinan ... apa ... Yang Mulia. Pertama, sudah ada komunikasi dengan Jamdatun yang memang menangani hal tersebut dan ini masih berproses. Tapi 398 dalam konteks penyusunan ini, kami telah melibatkan unsur dari Jaksa Agung, cuma pada saat ini belum ditandatangani saja. Tapi dari surat SKK ini sudah ada tanda tangan dari Pak Jaksa Agung, demikian” (vide Risalah halaman 15). Keterangan Plt. WAKIL JAKSA AGUNG tanggal 26 Juni 2025: “Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Hari ini saya diperintahkan Pak Jaksa Agung, Pak, selaku Plt Wakil Jaksa Agung bersama dengan Pemerintah untuk hadir di Sidang Yang Mulia ini. Yang pada intinya kami menyampaikan bahwa kami di Kejaksaan Agung tetap, Pak, pada posisi selaku Wakil Pemerintah. Dan izin secara resmi, kami juga sudah memberikan surat kepada Majelis Yang Mulia ini, memulai Surat Pak Jaksa Agung Nomor B98/A/GTN3/06/2025 yang menegaskan kedudukan Jaksa Agung dalam Perkara Nomor 180/PUU-XII[!sic]/2024 di Mahkamah Konstitusi. Yang dalam surat itu izin, Yang Mulia, bahwa yang pertama, Jaksa Agung sebagai penerima kuasa dengan hak substitusi berdasarkan Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atasan nama Presiden Republik Indonesia tanggal 7 Februari 2025. 2. Bahwa atas Surat Kuasa tersebut, Jaksa Agung Indonesia tetap menjadi Kuasa, Pak, untuk mewakili Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, Jaksa Agung Indonesia akan mengajukan keterangan, Pak, yang mungkin agak sedikit berbeda dengan keterangan yang telah dibacakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2025” (vide Risalah halaman 4). Pada pokoknya Kementerian Hukum menyatakan bahwa Jaksa Agung bertandatangan dalam Surat Keterangan Presiden dan dalam penyusunannya telah melibatkan unsur dari Jaksa Agung. Terhadap keterangan tersebut para Pemohon memberikan Tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon meyakini terdapat strategi yang licik dilakukan oleh perwakilan Menteri Hukum yang seolah-olah menjebak Jaksa Agung untuk bertandatangan dalam SKK Presiden tanpa melalui forum diskusi terlebih dahulu. Namun demikian, hal tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa dari keterangan Presiden cq. Menteri Hukum terdapat fakta bahwa Jaksa Agung tidak bertandatangan dalam surat keterangan Presiden sehingga keterangan yang disampaikan Presiden cq. Menteri Hukum merupakan keterangan Presiden cq. Menteri Hukum dan bukan keterangan Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung. Tandatangan merupakan syarat formil dalam suatu akta. Orang yang 399 bertandatangan bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi dari surat tersebut atau dalam hal kapasitasnya bertandangantangan (Abdul Rahim & Muhammad Ibnu Fajar Rahim, “Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materiil Beserta Akibat Hukumnya”, Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi: Pleno Jure, dalam https://media.neliti.com/media/publications/521972-none- 31c30d6e.pdf,) In casu, keterangan yang disampaikan Presiden cq. Menteri Hukum bukan keterangan Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung. 2. Bahwa Kejaksaan RI melalui Plt. Wakil Jaksa Agung telah menyampaikan untuk bahwa Jaksa Agung selaku kuasa Presiden akan memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang disampaikan Presiden cq. Menteri Hukum. Seharusnya MK mengamini permohonan Kejaksaan RI dimaksud agar pemeriksaan dapat berjalan objektif dan keterangan para pihak berimbang. Perbedaan pendapat dalam pelaksanaan surat kuasa khusus Presiden merupakan hal yang lumrah dan dapat dibenarkan karena dalam surat kuasa biasanya terdapat klausul “baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri- sendiri”. Namun demikian, para Pemohon meminta kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan adanya fakta dimaksud agar keputusan yang diambil nantinya merupakan keputusan yang objektif dan berdasarkan prinsip fairness, dan bukan keputusan yang cacat formil in casu merupakan putusan plurium litis consortium atau kurang pihak. Selain tanggapan terhadap keterangan-keterangan Menteri Hukum, Keterangan DPR, Keterangan Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Kementerian hukum, kami juga perlu menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan perkara a quo yang perlu kami jelaskan, sebagai berikut: 1. Apakah pada tahap penyidikan, pemeriksaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan tidak melibatkan jaksa? Apakah Polri penyidik utama? Apakah Polri yang bukan aparatur sipil negara berwenang sebagai Penyidik dalam perkara yang melibatkan masyarakat sipil in casu urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana? Jawaban:  Bahwa ruang lingkup tugas dan tanggunjawab jaksa mencakup proses penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Pada tahap pra 400 adjudikasi, jaksa mengontrol tindakan yang dilakukan oleh penyidik agar dilakukan untuk kepentingan penuntutan, antara lain mengontrol dan mengawasi agar tindakan pengumpulan bukti, penangkapan dan penahanan berguna untuk kepentingan penuntutan, tidak melanggar hak asasi manusia, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang mempertanggungjawabkan baik buruknya hasil penyidikan serta seluruh tindakan penyidik di depan persidangan adalah jaksa dan bukan penyidik. Pada tahap adjudikasi, jaksa memiliki beban pembuktian dan bukan penyidik. Pada tahap pasca adjudikasi, jaksa selaku satu-satunya pelaksana putusan pengadilan bertanggungjawab melaksanakan putusan pengadilan sampai selesai (end to end) termasuk mengawasi pelaksanaan pemasyarakatan terhadap terpidana/warga binaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan;  Bahwa istilah Polri sebagai penyidik utama (primary investigator) tidak ditemukan dalam teori maupun literatur maupun. Yang ada adalah bukti primer (primary evidence) dan bukti sekunder (secondary evidence). Istilah Polri sebagai penyidik utama pertama kali muncul dalam pertimbangan Putusan MK Nomor: 59/PUU-XX/2023 yang menyatakan: a. “…. OJK bukan merupakan penyidik utama, namun sebagai penyidik penunjang (supporting system) dari penyidik utama yang kewenangannya berada pada Kepolisian.” (halaman 519); b. “…. sehingga hal ini dapat menimbulkan pengingkaran terhadap kewenangan Kepolisian selaku lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik utama sekaligus tidak sejalan dengan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK sepanjang berkoordinasi dengan penyidik Polri.” (halaman 521). c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 halaman 234 menyatakan “Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun 401 koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK”. Dalam Putusan MK Nomor 102/PUU- XVI/2018 yang menjadi rujukan Putusan MK Nomor: 59/PUU-XX/2023 sama sekali tidak menyebutkan “penyidik utama”. Namun dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 mewajibkan penyidik lainnya in casu penyidik OJK untuk berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian agar tercipta keterpaduan dalam sistem peradilan pidana.  Bahwa meskipun pertimbangan tentang Polri sbagai Penyidik Utama bukan merupakan orbiter acta namun kami melihat bahwa Polri berhasil mempengaruhi Mahkamah Konstitusi dengan menyisipkan konsep “penyidik utama” dalam pertimbangan Putusan MK Nomor: 59/PUU- XX/2023 yang sekaligus dapat diduga Polri berhasil menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya yang secara mutatis mutandis berhasil melegitimasi keberlakuan diferensiasi fungsional yang telah gagal mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Konsep “penyidik utama” tidak ada bedanya dengan semangat dan motif kekuasaan dalam diferensiasi fungsional, yakni institusi yang terisolasi, fragmentasi kewenangan dan isolasi prosedural. Ini tentu berbahaya bagi negara hukum dan demokrasi.  Bahwa Putusan MK Nomor: 59/PUU-XX/2023 maupun Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 bukanlah merupakan putusan yang objektif dan melanggar prinsip fairness karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak melibatkan Kejaksaan RI ataupun Jaksa Agung selaku Penyidik Tertinggi atau disebut Procureur/Parket General. Makna Procureur Generaal adalah Jaksa Agung sebagai Penyidik, Penuntut Umum, dan Eksekutor tertinggi yang dalam beberapa hal disebut juga Parket Generaal (Naskah Akademik Perubahan Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, halaman 25-26, dalam https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-2757-328- 20220920083257.pdf). Sebagaimana asas actori incumbit onus probandi, yang akan mempertanggungjawabkan baik buruknya hasil penyidikan serta seluruh tindakan penyidik termasuk Polri sebagai Penyidik Utama di depan persidangan adalah jaksa dan bukan penyidik. Dalam perspektif asas penuntutan tunggal, jaksa sebagai pejabat yang memiliki beban pembuktian 402 menentukan standar pembuktian, standar penyidikan, standar penyitaan, standar penangkapan, standar penahanan, yang dilakukan oleh penyidik agar tercipta keseragaman proses penyidikan, penerapan hukum yang sama, persamaan di depan hukum dan non-diskriminasi. Idealnya penyidik tertinggi adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan peradilan yang bebas dan merdeka in casu Jaksa Agung. Polri bukanlah pelaksana kekuasaan peradilan yang bebas dan merdeka karena Polri adalah alat negara/kekuasaan. Dengan demikian, kedudukan Polri sebagai Penyidik Utama yang didasarkan Putusan MK Nomor: 59/PUU-XX/2023 jo. Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018 adalah cacat formil in casu merupakan putusan plurium litis consortium atau kurang pihak, bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip peradilan yang bebas dan merdeka dan dapat membahayakan demokrasi.  Bahwa melalui kesempatan ini pula kami menyampaikan dengan tujuan agar putusan MK merupakan keputusan yang fairness, tidak cacat formil in casu merupakan putusan plurium litis consortium atau kurang pihak maka ketika menangani perkara yang berkaitan dengan hukum acara pidana termasuk penyidikan dan penyelidikan melibatkan Kejaksaan RI atau Persaja sebagai pihak yang memiliki kepentingan nyata dalam sistem peradilan pidana.  Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Polri tidak termasuk aparatur sipil negara, sehingga tidak berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap masyarakat sipil seperti halnya prajurit TNI yang juga tidak termasuk aparatur sipil negara. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap masyarakat sipil bertentangan dengan prinsip supremasi sipil. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap masyarakat sipil seharusnya dilakukan oleh institusi sipil. 2. Apakah urgensi jaminan penuntutan dalam urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana? Implikasi Jawaban:  Bahwa UU 1/1979 yang diundangkan pada tanggal 18 Januari 1979 merupakan produk hukum yang tidak dapat dilepaskan pada hukum acara pidana yang berlaku pada tahun 1979, yakni Herzien Inlandsch Reglement 403 (H.I.R.) yang mengatur penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Membaca UU 1/1979 harus menggunakan perspektif hukum acara pada pidana pada saat itu yakni H.I.R. Sehingga dalam memaknai frasa “penyidikan” dalam UU 1/979 harus dimaknai bahwa penyidikan merupakan bagian dari penuntutan sebagaimana diatur dalam H.I.R. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Prof. Hikmahanto Juwana bahwa pola UU 1/1979 diteruskan dalam UU 1/2006 dimana dalam UU 1/979, in casu penyidikan merupakan bagian dari penuntutan.  Bahwa dalam praktik pelaksanaan ekstradisi, negara diminta selalu mensyaratkan adanya jaminan penuntutan (bukan jaminan penyidikan) atau written confirmation kepada negara peminta. Adapun jaminan penuntutan dimaksud adalah jaminan dari Jaksa Agung bahwa si tersangka akan dilakukan penuntutan di pengadilan atau si terpidana akan dilakukan eksekusi ke lembaga pemasyarakatan. Negara diminta tidak mungkin menyerahkan warga negaranya apabila tidak ada jaminan penuntutan. Hal inilah yang mendasari bahwa dalam ekstradisi, tidak mungkin dilakukan secara sepihak oleh penyidik atau lembaga pemasyarakatan. Pertama, negara diminta tidak mungkin menyerahkan warga negaranya atau bukti tertetuntuk dilakukan penyidikan karena statusnya masih tersangka yang notabene belum ada kepastian hukum apakah warga negaranya akan dituntut di pengadilan atau tidak. Kedua, negara diminta tidak mungkin menyerahkan warga negaranya kepada negara peminta apabila tidak ada kepastian dari eksekutor negara bahwa warga negaranya akan dieksekusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Bahwa praktik pelaksanaan ekstradisi yang mewajibkan adanya jaminan penuntutan diatur dalam beberapa perjanjian ekstradisi, antara lain perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura yang telah disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan, sebagaimana tertuang dalam article 6 verse (2) letter 2 yang menyebutkan bahwa “ the request shall be accompanied by a written confirmation by the Attorney General of the Requesting Party, certifying that in his opinion, the documents disclose the existence of 404 sufficient evidence under the laws of the requesting party to justify a prosecution.” (Terjemahan: permintaan harus disertai dengan konfirmasi tertulis dari Jaksa Agung Pihak Peminta, yang menyatakan bahwa menurut pendapatnya, dokumen yang diserahkan menunjukkan adanya bukti yang cukup berdasarkan hukum Pihak Peminta untuk membenarkan dilakukannya penuntutan. Apabila lembaga yang berwenang akan menyampaikan permintaan ekstradisi ke Pemerintah Negara Diminta sejak tahapan penyidikan, maka lembaga tersebut harus meminta kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk dapat menerbitkan “written confirmation” dimaksud sebagai syarat kelengkapan administrasi. Sehingga, menjadi hal yang efektif apabila Kejaksaan RI sebagai Central Authority tidak hanya akan memberikan “written confirmation”, namun juga secara langsung dapat menilai bahwa perkara dimaksud dapat atau tidak diajukan ke persidangan. Jika dianalogikan, alur permintaan ekstradisi ke Pemerintah Negara Diminta tidak harus melalui 2 (dua) alur korespondensi seperti halnya saat ini, yakni berkorespondensi kepada Kementerian Hukum terkait penyampaian permintaan ekstradisi ke Pemerintah Negara Diminta dan juga berkorespondensi kepada Jaksa Agung terkait permintaan written confirmation.  Bahwa begitpun dalam urusan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, jaminan penuntutan merupakan syarat mutlak bagi negara diminta bahwa tindakan penyidik dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Dengan demikian, idealnya tidak mungkin ada ekstradisi dan bantuan timbal balik tanpa adanya jaminan penuntutan. 3. Apakah urgensi otoritas dalam pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana harus otoritas yang sama? Jawaban: Bahwa sebagaimana yang permohon para Pemohon, di negara ASEAN, mayoritas pelaksana central auhtority adalah Kejaksaan. Hal ini menjadi penting karena dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri, apabila dilaksanakan sesama otoritas/lembaga penegak hukum yang melakukan kerjasama maka kerjasama menjadi lebih efektif karena adanya prinsip kepercayaan. Hal ini juga dikuatkan oleh KPK pada tanggal 17 Mei 2025 (vide Risalah, halaman 7) bahwa “Mengingat ketentuan serupa, ada pada beberapa konvensi, antar lain UNCAC, 405 UNTOC, Konvensi Narkotika 1988. Panduan legislatif UNCAC menyarankan agar otoritas yang ditunjuk sebagai central authority berdasarkan konvensi-konvensi ini adalah otoritas yang sama”. Apabila pelaksana central auhtority bukan lembaga penegak hukum maka negara lain pasti selalu menanyakan dan curiga (seperti sekarang ini), yang pada akhirnya pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang seharusnya berjalan efektif dan cepat menjadi lambat dan terkendala, dan bahkan ditolak karena dilakukan bukan oleh otoritas yang sama/lembaga penegakan hukum. 4. Bagaimanakah proses bisnis pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kementerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) Jawaban:  Bahwa proses bisnis pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kementerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) melibatkan setidaknya melibatkan 4 (empat) lembaga, yakni Kementerian Luar Negeri (pemilik saluran diplomatik), Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Hukum (central auhtority), Kejaksaan RI (penjamin penuntutan) dan lembaga aparat penegak hukum.  Bahwa Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Hukum memiliki peraturan tentang tata cara penanganan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kemenkumham. Namun Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Hukum tidak memiliki peraturan tentang tata cara penanganan ekstradisi. Untuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana, berdasarkan proses penelaahan dan penelitian permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana oleh Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Hukum (central authority) memangkas waktu yang cukup lama, yakni 37 (tiga puluh tujuh) hari untuk permintaan incoming dan 39 (tiga puluh sembilan) hari permintaan outgoing (vide 406 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kemenkumham).  Bahwa Kementerian Luar Negeri juga memiliki peraturan tentang tata cara penanganan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yakni: a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri: 1) Total hari kerja Kemenlu dalam penanganan bantuan timbal balik dalam masalah pidana oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Negara Asing adalah 11 (sebelas) hari kerja; 2) Total hari kerja Kemenlu dalam penanganan bantuan timbal balik dalam masalah pidana oleh Pemerintah Negara Asing kepada Pemerintah RI adalah 12 (dua belas) – 15 (lima belas) hari kerja; b. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Permintaan Ekstradisi Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. 1) Total hari kerja Kemenlu dalam penanganan permintaan ekstradisi dari Pemerintah RI kepada Pemerintah Negara Asing adalah 14 (empat belas) hari kerja; 2) Total hari kerja Kemenlu dalam penanganan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Negara Asing kepada Pemerintah RI adalah 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja; 3) Total hari kerja Kemenlu dalam penanganan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Negara Asing yang belum memiliki perjanjian dengan Pemerintah RI adalah 45 (empat puluh lima hari) hari kerja; 4) Total hari kerja Kemenlu dalam pengajuan penahanan dari Pemerintah RI kepada negara asing adalah 14 (empat belas) hari kerja; 5) Total hari kerja Kemenlu dalam pengajuan permintaan penahanan dari Pemerintah Negara Asing kepada Pemerintah RI adalah 23 (dua puluh tiga) hari kerja.  Bahwa masa penahanan dan penanganan perkara yang terpangkas sangat banyak akibat masa waktu penanganan yang dilakukan oleh 407 Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Hukum ditambah Kementerian Luar Negeri. Misalnya jaksa melakukan penahanan terhadap tersangka namun dalam proses pemeriksaan terdapat fakta adanya bukti yang menentukan di luar negeri. Adapun masa penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari pada tingkat penyidikan (vide Pasal 24 ayat (1) KUHAP). Tentunya dengan masa penanganan oleh Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Hukum selama 37 (tiga puluh tujuh) hari ditambah 11 (sebelas) hari kerja sehingga total hari kerja yang dihabiskan adalah 48 (empat puluh delapan) hari kerja. Berdasarkan penalaran yang wajar, sangat tidak berbanding dan tidak logis antara masa penanganan oleh kedua lembaga non penegak hukum dengan masa penahanan menurut KUHAP oleh penegak hukum.  Bahwa penahanan yang dilakukan oleh jaksa maupun hari dan waktu penanganan perkara dalam KUHAP maupun sistem peradilan pidana bukanlah hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham 12/2022, Permelu 10/2020 dan Permenlu 13/2020.  Bahwa tentu para Pemohon bertanya-tanya dengan ketidaksebandingan jumlah waktu penahanan oleh jaksa berdasarkan KUHAP dan penanganan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana oleh Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Hukum, dengan keterangan pihak dari KPK dan Polri mengatakan proses selama ini yang berjalan baik-baik saja (lihat lagi Kesimpulan para Pemohon dalam halaman 17-18), sementara para Pemohon, saksi dan PERSAJA mengatakan proses bisnis ini terlalu panjang dan merugikan jaksa termasuk masyarakat pencari keadilan in casu Pemohon VI. Inilah yang para Pemohon maksudkan sebagai pelanggaran konstitusional dan pelanggaran syarat open legal policy.  Bahwa proses bisnis urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana Permenkumham 12/2022, Permelu 10/2020 dan Permenlu 13/2020 merupakan proses bisnis di bidang administrasi pemerintahan yang tentunya berbeda dengan administrasi peradilan. Pelanggaran administrasi peradilan merupakan pelanggaran HAM. Hal inilah yang sekaligus memaksa para Pemohon untuk melakukan jalur informal dengan konsekuensi pelaksanaan jalur informal tersebut dapat digugat oleh pihak- 408 pihak tertentu karena tidak melalui jalur formal yang disediakan oleh undang-undang. Hal ini pun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ahli Prof. Hikmahanto Juwana (dalam Risalah tanggal 2 Juni 2025 halaman 19) bahwa “Tadi sudah disampaikan juga bahwa sering dilakukan secara informal. Sebenarnya, secara informal ini juga harus hati-hati karena pengacara biasanya akan mempermasalahkan dengan merujuk undang- undang yang berlaku karena ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada.” Hukum acara pidana merupakan hukum prosedural yang ketat berdasarkan prinsip lex certa, lex scripta dan lex stricta sehingga procedural yang diatur harus benar-benar terukur.  Bahwa dalam ilmu process business management, proses bisnis harus dipangkas atau disederhanakan agar kegiatan berjalan lebih cepat, efektif dan efisien. In casu, penyederhanaan proses bisnis urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan mengalihkan fungsi central authority yang selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Hukum kepada Kejaksaan dapat menyederhanakn proses bisnis yang ada dan sesuai dengan prinsip utama ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yakni proses hukum yang cepat, efektif dan efisien. 5. Apakah administrasi dalam ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana adalah administrasi pemerintahan atau administrasi peradilan? Apakah pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran administrasi? Apakah masalah tata kelola? Dimana letak masalah inkostitusionalnya? Jawaban: Bahwa masalah yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah masalah open legal policy karena secara nyata melanggar konstitusi dan bentuk penyalahgunaan kewenangan. Urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dimana Menteri Kehakiman berdasarkan UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dan sekarang Menteri Hukum bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau bukan penegak hukum. Ahli Prof. Romli Atmasasmita dan Prof. Harkristuti Harkrisnowo juga membenarkan fakta 409 dimaksud. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip supremasi hukum, prinsip peradilan yang bebas, prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan prinsip pembagian kekuasaan. Pelaksanaan kekuasaan peradilan seharusnya bebas dan merdeka terlepas dari campur tangan kekuasaan manapun khususnya kekuasaan eksekutif. Demikian juga, masalah yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah masalah implementasi norma karena urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bagian dari administrasi peradilan (yang tentunya berbeda dengan administrasi pemerintahan) dimana pelanggaran terhadap administrasi peradilan merupakan pelanggaran HAM. 6. Apakah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permasalahan administrasi peradilan merupakan masalah konstitusionalitas? Jawaban: Bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hukum acara, baik hukum acara pidana, perdata, tata usaha negara, agama dan/atau militer merupakan masalah administrasi prosedural pelaksanaan peradilan yang merupakan masalah konstitusionalitas. Hukum acara pidana merupakan hukum prosedural yang ketat berdasarkan prinsip lex certa, lex scripta dan lex stricta sehingga procedural yang diatur harus benar-benar terukur. 7. Apakah central authority hanya berkaitan dengan hak konstitusional lembaga penegak hukum, Jaksa Agung, warga negara Indonesia, warga negara asing dan/atau jaksa? Jawaban: Berdasarkan asas dominus litis, jaksa merupakan pihak yang memiliki kepentingan nyata dalam perkara pidana. Jaksa mewakili kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan hukum, sehingga jaksa in casu Pemohon I sampai dengan Pemohon V memiliki hak konstitusional dalam urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pemohon I sampai dengan Pemohon V memiliki hak konstitusional disamping Jaksa Agung dan warga negara Indonesia. Begitupun dengan Pemohon VI adalah warga negara Indonesia. 410 8. Government Heavy dalam Urusan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Jawaban: Bahwa pelaksaaan central authority sebagai bagian dari sistem peradilan pidana oleh Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Hukum merupakan bentuk government heavy dalam pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Hal ini tentunya tidak baik dalam sistem peradilan pidana. Mendudukkan Kejaksaan sebagai central authority merupakan formulasi yang ajeg. Kejahatan biasa saat ini dapat bersifat transnasional apabila menggunakan sarana elektronik. Dengan demikian, perkembangan kejahatan transnasional dan digital saat ini sudah tidak relevan dengan pengaturan central auhtority pada Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Hukum. Dengan berbagai tugas dan fungsi yang dimiliki Kejaksaan, kedudukan Jaksa Agung sebagai kepala lembaga pemerintahan, penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kelembagaan Kejaksaan sebagai dual obligation (lembaga pemerintahan dan lembaga penegak hukum), menempatkan Kejaksaan sebagai Central Authority berdampak pada pelaksanaan ektradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilakukan secara perpadu satu pintu (one gate integrated service) sehingga pelaksanaan dapat berjalan cepat dan efektif sebagaimana prinsip-prinsip speedy justice, serta mengakomodir kepentingan penegakan hukum, kepentingan umum, kepentingan negara dan kepentingan nasional. 9. Apakah norma yang diujikan membawa implikasi benturan/tidak harmonis/bertabrakan? Jawaban:  Bahwa ketentuan norma yang diujikan sama sekali tidak berbenturan, dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dan tidak bertabrakan dengan norma yang lainnya karena proses bisnis urusan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana setidaknya melibatkan 4 (empat) lembaga, yakni Kementerian Luar Negeri (pemilik saluran diplomatik), Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Hukum (central auhtority), Kejaksaan RI (penjamin penuntutan) dan lembaga aparat penegak hukum. Sehingga, menyederhanakan proses bisnis dengan 411 mengalihakn fungsi central auhtority yang selama ini dilaksankan Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Hukum kepada Kejaksaan RI dapat memangkas proses bisnis yang sebelumnya panjang menjadi lebih cepat, efektif dan efisien.  Begitupun dalam UU 1/2006, Pasal 1 angka 10 merupakan jantung dari UU 1/2006, maka terhadap seluruh seluruh Pasal yang memuat frasa “Menteri Hukum dan HAM” yang menjadi dasar Menteri Hukum dan HAM sebagai Central Authority dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, menjadi bertentangan UUD 1945 secara mutatis mutandis terhadap semua norma sepanjang frasa Menteri Hukum dan HAM yang termuat dalam ketentuan pasal-pasal dalam UU 1/2006. 10. Bagaimanakah kesiapan kelembagaan Kejaksaan sebagai lembaga pelaksana central authority? Jawaban:  Bahwa memperhatikan penjelasan PARA PEMOHON dalam permohonan sub bab tentang KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN DAN SISTEM PERADILAN PIDANA dan PERKEMBANGAN DAN KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2014-2024, dapat dilihat bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan fungsi, serta struktur organisasi dan tata kerja yang mampu mengakomodir/menjembatani kepentingan eksekutif dan kepentingan yudikatif secara berimbang, serta menjadikan pelaksanaan ektradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan secara terpadu satu pintu (one gate integrated service) sehingga pelaksanaan dapat berjalan cepat dan efektif sebagaimana prinsip-prinsip speedy justice.  Bahwa pelaksaan central auhtority oleh Kejaksaan melibatkan unit kerja eselon I yang ada di Kejaksaan baik itu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Kepala Badan Pemulihan Aset. 11. Mengapa harus Mahkamah Konstitusi? Jawaban:  Bahwa permasalahan kedudukan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang 412 Kementerian Hukum) sebagai central auhtority merupakan permasalahan yang muncul sejak lama yang tidak kunjung diselesaikan oleh pihak eksekutif dan legislatif. Terakhir DPR menyepakati usulan Jaksa Agung sebagai central authority dalam urusan ekstradisi dan timbal balik dalam masalah pidana dalam RUU Kejaksaan tahun 2021, namun pada saat di pihak pemerintah dihapus dengan alasan merupakan wewenang Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum). Padahal Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) bukan merupakan lembaga penegak hukum dan ahli Kementerian hukum cq. Menteri Hukum juga menyatakan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) bukan lembaga penegak hukum, pelaksanaan urusan ekstradisi dan timbal balik dalam masalah pidana merupakan bagian sistem peradilan pidana, serta perkembangan kejahatan transnasional dan digital saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan mendudukkan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (sekarang Kementerian Hukum) sebagai central auhtority.  Berdasarkan ketidakpastian kapankah UU 1/1979 dan UU 1/2006 direvisi, para Pemohon yang mayoritas merupakan jaksa dan pemohon VI yang merupakan korban pelanggaran hak untuk mendapatkan prosedur yang cepat berpendapat bahwa permasalahan a quo sudah seharusnya dan selayaknya harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitusion. Kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permasalahan ini dengan membuat suatu putusan yang fundamental bagi pelaksanaan sistem peradilan pidana in casu urusan ekstradisi dan timbal balik dalam masalah pidana baik saat ini maupun di masa yang akan datang, dengan tetap memperhatikan kebijakan politik hukum pidana saat ini berdasarkan Penjelasan Pasal 132 KUHP Nasional dan UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045. Bagaimanapun Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi preseden bagi pembentukan peraturan perundang-undangan kedepannya. 413 Adapun dengan beberapa data yang terkait dengan perbandingan kedudukan Central Authority di beberapa negara dan data-data lainnya kami lampirkan sebagai lampiran dalam kesimpulan ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesimpulan Presiden: I. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa Para Pemohon tidak dapat menggambarkan secara jelas dan utuh mengenai kerugian konstitusional yang spesifik (khusus) maupun aktual yang dialami dengan berlakunya undang-undang yang sedang diuji. Sehingga Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. II. Kesimpulan Dan Tanggapan Pemerintah Terhadap Persidangan Perkara 1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan a quo, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 27 Mei 2025. 2. Bahwa dalam persidangan tanggal 27 Mei 2025 terdapat beberapa pertanyaan kepada Pemerintah dari Yang Mulia Arsul Sani, Yang Mulia Enny Nurbaningsih, dan Yang Mulia Saldi lsra. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemerintah telah menyampaikan tanggapan dalam Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 7 Juli 2025. 3. Pemerintah juga telah menyampaikan alat bukti sebanyak 19 dokumen (vide Bukti PK-1 s.d. PK-19) yang diserahkan bersamaan dengan Keterangan Presiden. 4. Bahwa dalam persidangan, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang ahli pada tanggal 2 Juni 2025 yang menyampaikan keterangan sebagai berikut: a. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. yang pada pokoknya: 1) Kesalah-kaprahan pengadilan yang disebut dalam Undang-Undang Ekstradisi sebagai penentu untuk melakukan ekstradisi: 414 Bahwa tidak seharusnya penentu untuk melakukan ekstradisi adalah pengadilan. Pengadilan seharusnya berperan jika ada pihak yang hendak diekstradisi mengajukan keberatan atas keputusan pemerintah. 2) Ekstradisi dibawah Kementerian Hukum sudah tidak sesuai dengan tupoksi: Dalam sistem peradilan pidana, Kementerian Hukum bukanlah Aparat Penegak Hukum. Adalah janggal bila Otoritas Pusat masih berada dibawah kewenangan Kementerian Hukum. 3) Kerja sama pidana internasional yang mencakup MLA, Ekstradisi, Transfer of Sentenced Persons (TSP), dan Transfer of Proceedings (TOP) yang membutuhkan suatu central authority. 4) Proses ekstradisi membutuhkan lembaga yang memiliki sumber daya manusia (SOM) yang memadai: Lembaga yang berperan sebagai Otoritas Pusat membutuhkan SOM dengan jumlah yang memadai, disamping SOM yang memiliki pengetahuan terkait proses pidana. Oleh karenanya, Otoritas Pusat seharusnya berada dibawah Kejaksaan Agung yang memiliki SOM yang memadai dan memiliki pengetahuan terkait proses pidana. 5) Ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan rujukan untuk permasalahan ini ada lah Pasal 24 ayat (1) mengenai kekuasaan kehakiman dimana pada UU 1/1979, pengadilan menentukan dapat atau tidaknya seseorang untuk diekstradisi dimana dahulu Menteri Kehakiman memiliki fungsi Kehakiman yang saat ini sudah tidak ada lagi sehingga perlu dibuat Undang-Undang Ekstradisi yang baru dimana melalui undang-undang baru tersebut diharapkan dapat menghilangkan ego sektoral. b. Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H. dengan poin keterangan: 1) Negara-negara cenderung menempatkan fungsi Otoritas Pusat pada institusi penegak hukum yang terlibat secara langsung dalam proses penyidikan dan penuntutan, demi memastikan kelancaran, ketepatan, dan legitimasi hukum dari proses kerja sama tersebut. Namun, Indonesia masih menyimpang dari praktik tersebut. 2) Prosedur permintaan MLA yang harus terlebih dahulu diajukan melalui Kementerian Hukum dan HAM (saat ini Kementerian Hukum) sebagai Otoritas Pusat, tidak hanya memperpanjang waktu respon tetapi juga membuka celah bagi miskomunikasi lintas lembaga, keterlambatan 415 birokratis, dan ketidaktepatan teknis akibat kurangnya pemahaman hukum substantif dari pejabat administratif. 3) Secara historis, penunjukan Departemen Kehakiman sebagai Otoritas Pusat di bidang Ekstradisi dapat dimaklumi karena masih memiliki fungsi ganda: sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dan sekaligus berperan dalam fungsi yudisial. 4) Kementerian Hukum tidak memiliki fungsi penyidikan dan penuntutan tetapi hanya administratif. 5) Berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih telah mengubah struktur Kementerian Hukum dan HAM dimana Menteri Hukum hanya bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan hukum, tanpa wewenang dalam proses penyidikan atau penuntutan. 6) Lebih dari sekadar persoalan efisiensi administratif, penunjukan Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang menjadi Kementerian Hukum yang sepenuhnya bersifat administratif dan tidak memiliki fungsi penegakan hukum substantif, sebagai Otoritas Pusat dalam kerja sama pidana lintas negara juga berpotensi melanggar jaminan konstitusional warga negara. 7) Permasalahan utama dari struktur prosedural ini adalah banyaknya tahapan administratif yang harus dilalui sebelum permintaan dapat dikirimkan atau ditindaklanjuti. Setiap tingkatan birokrasi memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi, koreksi, bahkan penundaan apabila ada kekeliruan atau kekurangan dokumen. Dalam praktiknya, sangat jarang satu permintaan MLA dapat diproses dalam waktu satu minggu. Justru, proses ini bisa berlangsung berbulan-bulan, yang pada akhirnya merugikan kepentingan penyidikan, pembekuan aset, atau bahkan pengamanan terhadap saksi atau barang bukti. 8) Jaksa penuntut umum, dalam kapasitasnya sebagai dominus litis, memikul beban pembuktian (burden of proof) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengendalian proses penuntutan mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, setiap instrumen atau mekanisme yang berkaitan dengan upaya pengumpulan bukti-termasuk melalui kerja sama internasional dalam bentuk ekstradisi dan mutual legal 416 assistance (MLA) pada hakikatnya adalah perpanjangan dari kewenangan penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya di pengadilan. 9) Diferensiasi fungsional dipandang bukan sebagai asas melainkan konsep dimana penyebutan sebagai asas hanya dilakukan oleh Yahya Harahap. Tidak ada pemisahan atau pembagian yang ketat berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dimana pada akhirnya penyidikan dan penangkapan untuk dibawa ke persidangan. Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut: a. Sesuai dengan penjelasan pemerintah yang telah disampaikan dalam Keterangan Tambahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Otoritas Pusat atau Central Authority (CA) tepat kiranya Otoritas Pusat berada di bawah Kementerian Hukum adalah untuk menjaga netralitas penggunaan instrumen tersebut oleh berbagai institusi penegak hukum. Selain itu terdapat 10 prinsip Ekstradisi yang menjadi dominasi Kementerian Hukum dalam mengendalikan Otoritas Pusat menjadi sangat relevan, yaitu: 1) Prinsip Omnia Praesummuntur Rite Esse Acta atau Asas Kepercayaan Suatu negara yang akan melakukan ekstradisi didasarkan pada kepercayaan negara tersebut terhadap sistem hukum suatu negara secara keseluruhan. Terkait sistem hukum secara keseluruhan baik dari segi substantive hukum maupun administrasi hukum secara holistic adalah menjadi domain Kementerian Hukum. 2) Prinsip Resiprositas Substansi hukum suatu negara secara keseluruhan juga mengatur prinsip resiprositas dalam berbagai undang-undang untuk penguatan kerja sama internasional di bidang hukum. Prinsip kedua ini memperlihatkan kewenangan Otoritas Pusat dan Hukum lnternasional yang ada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum. 3) Prinsip Kewarganegaraan Suatu negara berhak untuk menolak jika seseorang yang diminta untuk diekstradisi adalah warga negaranya sendiri. Perihal status kewarganegaraan seseorang adalah Otoritas Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum. 417 4) Prinsip Teknis Yuridis Negara berhak menolak untuk melakukan Ekstradisi jika suatu tindak pidana terjadi sebagian atau seluruhnya di negara tersebut. Dalam rangka menentukan locus delicti adalah kewenangan penyidik lintas instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum. 5) Prinsip kejahatan politik Negara berhak menolak untuk melakukan Ekstradisi jika tindak pidana yang dimintakan untuk diekstradisi adalah kejahatan politik. Penentuan suatu tindak pidana apakah kejahatan politik ataukah tidak merupakan domain penyidik Polri yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana umum. 6) Prinsip Attentaatclausule Attentaatclausule mengandung makna bahwa meskipun kejahatan politik, namun jika berkaitan dengan pembunuhan kepala negara maka negara yang dimintakan Ekstradisi wajib menyerahkan pelakunya. Domain dari prinsip keenam. ini secara mutatis mutandis juga berlaku bagi domain pada prinsip kelima. 7) Prinsip double criminality Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku baik menurut hukum negara yang meminta maupun menurut hukum negara yang diminta adalah suatu tindak pidana. 8) Prinsip Negara berhak menolak Ekstradisi jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya diancam/dikenakan hukuman mati di negara peminta. 9) Prinsip termohon Ekstradisi tidak boleh diserahkan kepada negara pihak ketiga. 10) Prinsip Spesialitas Termohon Ekstradisi hanya dapat diadili dan dipidana di negara peminta hanya terkait tindak pidana yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan Ekstradisi dan tidak untuk tindak pidana lain yang dilakukan sebelum permohonan Ekstradisi diajukan. Prinsip ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh dari ekstradisi didasarkan pada postulat aut dedere aut judicare yang mengandung makna harus ada kerja sama internasional di antara negara-negara dalam rangka membangun sistem hukum yang bermartabat, efisien dan efektif. Pembangunan sistem hukum secara 418 keseluruhan baik legal substance, legal structure maupun legal culture adalah wewenang dan tanggung jawab Kementerian Hukum. Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan otoritas pusat dikaitkan dengan prinsip dominus litis adalah tidak relevan. Hal ini disebabkan berdasarkan sistem oportunitas yang dianut oleh Indonesia, tidak seluruh penyidikan akan bermuara pada penuntutan. Dominus litis sama sekali tidak dimaksudkan untuk melakukan penyidikan lanjutan atau mengambil alih penyidikan. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana meskipun terdapat integrated criminal justice system namun pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada asas diferensiasi fungsional. Jika ada yang menyatakan bahwa asas diferensiasi fungsional tidak terdapat di negara lain, kiranya perlu kembali membaca terkait postulat asas diferensiasi fungsional yakni separatio potestatum systema in criminalis yakni adanya pemisahan fungsi dalam perkara pidana yang bertujuan agar tidak terjadi abuse of power jika kewenangan penyidikan dan penuntutan serta pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi ada di satu tangan. Selain itu, Ahli Pemerintah juga memberikan keterangan yang pada prinsipnya berbeda dengan keterangan Ahli Pemohon sebagaimana disampaikan persidangan MK pada tanggal 17 Juni 2025: 1. Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. yang pada pokoknya menyampaikan: - Berdasarkan standar-standar internasional UNTOC dan UNODC Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition bahwa tidak ada yang mengamanahkan agar CA harus ditugaskan kepada institusi penegak hukum (law enforcement agency) maupun institusi yang memiliki fungsi ajudikasi. Penekanan fungsi CA berfokus pada penerimaan dan transmisi permohonan, eksekusi, kerja sama hukum internasional, dan komunikasi diplomatik. Perubahan nomenklatur Kementerian Kehakiman menjadi Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini menjadi Kementerian Hukum, sama sekali tidak berdampak pada hal ihwal tugas Otoritas Pusat/CA yang saat ini ada di Kementerian Hukum cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Dengan demikian, anggapan yang menyatakan bahwa tugas CA harus diemban oleh institusi penegak hukum karena Kementerian Hukum tidak memiliki fungsi penegakan hukum atau ajudikasi menjadi tidak berdasar. 419 - Lebih lanjut, ahli menyampaikan bahwa UNODC menyampaikan berbagai macam peran dari CA, yang tergantung dari masing-masing negara untuk memilih peran CA yang seperti apa. Peran tersebut antara lain penerimaan permohonan MLA/Ekstradisi, menganalisa permohonan, kerja sama hukum pidana internasional atau eksekusi permohonan. Berdasarkan penegasan UNODC, sangat jelas bahwa fungsi dari CA tidak hanya berfokus pada proses penuntutan, penyidikan, atau penegakan hukum domestik namun juga menjaga kesesuaian antara permohonan MLA dan Ekstradisi dengan hukum internasional (konvensi dan perjanjian bilateral/multilateral), serta kerja sama internasional dengan institusi central authority dan competent authority yurisdiksi asing. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu instansi khusus pemerintahan yang menjadi sentral dalam pelaksanaan tugas CA yang dapat menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, kesesuaian norma dan praktik hukum internasional, dan kerja sama hukum pidana internasional. - Bahwa kondisi eksisting telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar dari hukum lnternasional dimana Kementerian Hukum merupakan suatu institusi pemerintahan Non-Aparat Penegak Hukum yang dapat secara objektif menjalankan tugas CA dengan standar hukum internasional, kebutuhan penegakan hukum, serta kerja sama internasional di bidang CA dengan negara lain, termasuk perjanjian bilateral/multilateral yang dimiliki Indonesia dengan berbagai negara mitra. - Pemindahan CA ke Kejaksaan berisiko memutus mekanisme checks- and- balances yang selama ini telah berjalan karena fungsi utama Kejaksaan adalah penuntutan sehingga juga berpotensi mengesampingkan dimensi lain yakni pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan realitas politik hubungan luar negeri, di mana setiap tindakan Indonesia, meskipun demi tujuan penegakan hukum sekalipun, akan dinilai dan direspon oleh negara mitra. Hal ini mengingat pertimbangan ekstradisi dan MLA adalah instrumen kerja sama yang memerlukan pertimbangan holistik, fungsi ini tidak selaras ditempatkan di lembaga yang core- business- nya semata penuntutan. - Berdasarkan data UNODC saat ini, didapat informasi daftar CA yang ada di seluruh negara pihak UNCAC hanya 31,2% negara yang menugaskan Prosecutor General/Attorney General (Kejaksaan Agung) sebagai CA untuk 420 MLA Selain itu, untuk urusan ekstradisi sendiri, hanya 17.46% yang menugaskan Prosecutor General/Attorney General (Kejaksaan Agung) sebagai CA Hal tersebutjelas sangat menjawab dalil Pemohon Uji Materiil yang hanya menyampaikan data negara-negara yang menugaskan Prosecutor General/Attorney General sebagai CA namun menutup data lain terhadap negara-negara yang menugaskan Ministry of Justice maupun institusi lainnya (Ministry for Foreign Affairs, Ministry for Interior, dll) sebagai pengampu tugas CA Berdasarkan data tersebut tidak mutlak negara-negara menunjuk Prosecutor General/Attorney General sebagai CA. 2. Prof.DR. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. yang pada pokoknya menyampaikan: - Central authority itu tidak mungkin oleh instansi penegak hukum karena setiap perjanjian kerja sama internasional harus melalui Kementerian Luar Negeri yang kemudian bekerja sama dengan Kementerian terkait, Kementerian Hukum dan HAM, dan prinsipnya bahwa setiap perjanjian ke luar negeri itu, ke negara lain harus ditentukan, disetujui oleh Presiden. Terhadap permasalahan koordinasi hubungan proses yang lambat tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di negara lain di dunia, contoh di Australia dan Singapura. Sehingga tidak ada masalah dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. 5. Terhadap keterangan yang disampaikan oleh para Pihak Terkait (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian) yang disampaikan persidangan pada tanggal 17 Juni 2025, Pemerintah menilai memiliki persamaan bahwa pasal- pasal yang diuji tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan penjelasan sebagai berikut: a. Koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara KPK dan Kepolisian dengan Direktorat OPHI Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat (central authority) dalam menindaklanjuti seluruh permintaan MLA dan juga ekstradisi telah berlangsung dengan lancar dan tidak ada hambatan: 1) Keterangan KPK yang pada pokoknya menyampaikan: - Seluruh permintaan MLA dan juga ekstradisi disampaikan melalui Direktorat OPHI, Kementerian Hukum sebagai central authority, termasuk permintaan yang disampaikan melalui saluran diplomatik. Dalam pelaksanaan permintaan maupun pemenuhan 421 permintaan MLA tersebut, melibatkan penyidik, jaksa, dan/atau unit kerja lain di KPK sesuai dengan tahapan perkara serta jenis bantuan yang dimintakan. - Direktorat OPHI dalam perannya sebagai central authority telah memberikan bantuan kepada KPK untuk mengatasi beberapa tantangan yang pada umumnya dialami dalam proses pemenuhan MLA maupun ekstradisi, seperti penyelenggaraan rapat koordinasi dan casework meeting untuk memperlancar komunikasi dan menyamakan persepsi antara otoritas pusat dan otoritas kompeten di kedua negara mengenai sistem hukum dan prosedur yang harus dilakukan, termasuk juga memberikan bantuan sumber daya kepada kami di KPK berupa biaya dan tenaga kerja dan menyusun perjanjian bilateral mengenai MLA dan negara lain untuk mendukung permintaan MLA yang diajukan oleh KPK. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan statistik permintaan MLA dan ekstradisi yang dilakukan oleh KPK bersama dengan Direktorat OPHI sebagai otoritas pusat, selama ini Direktorat OPHI telah memfasilitasi dan mendukung KPK dalam permintaan MLA maupun ekstradisi dengan sangat baik dan tidak memiliki pertimbangan yang memberatkan untuk Direktorat OPHI pada Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum RI selaku otoritas pusat atau central authority. 2) Keterangan Kepolisian yang pada pokoknya menyampaikan: - Dalam menjalankan perannya, selama ini otoritas pusat mampu bersikap objektif dan suportif terhadap lembaga Pemohon atau competent authority dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional, asas non-retroaktif, asas non-discrimination, dan prinsip due process of law, guna menjamin bahwa pelaksanaan MLA maupun ekstradisi berjalan dalam kerangka hukum yang adil, setara, dan sesuai standar internasional yang telah disepakati Indonesia melalui ratifikasi perjanjian bilateral maupun multilateral. Selain itu, otoritas pusat juga bertindak sebagai penghubung komunikasi dan penjamin keabsahan dokumen permintaan antara Negara Republik Indonesia dengan negara mitra. Otoritas pusat 422 juga diberi wewenang untuk mengoordinasikan pelaksanaan permintaan dengan seluruh institusi penegak hukum terkait, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan lembaga lain yang memiliki kewenangan subtantif sesuai dengan ruang lingkup perkara. - Bahwa berdasarkan praktik yang selama ini berjalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat bahwa tidak terdapat persoalan konstitusional yang timbul dari pengaturan mengenai penunjukan otoritas pusat dalam mekanisme kerja internasional, baik dalam konteks ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Hal ini dikarenakan seluruh proses pelaksanaan permintaan ekstradisi dan MLA dilakukan secara terkoordinasi lintas lembaga dengan menjunjung prinsip kehati- hatian, profesionalisme, serta berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku. b. Bahwa sudah tepat Kementerian Hukum yang merupakan lembaga non aparat penegak hukum yang objektif dalam melaksanakan fungsi otoritas pusat bersifat administratif dalam hubungan internasional. Serta mekanisme MLA dan ekstradisi bukan merupakan bagian dari proses peradilan pidana. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam keterangan Kepolisian yang pada pokoknya: - Penempatan otoritas pusat pada lembaga non-aparat penegak hukum, memberikan ruang objektivitas yang lebih besar dalam menjalankan fungsi administratif dan koordinatif antarnegara. Hal ini penting karena fungsi otoritas pusat bersifat administratif dalam hubungan internasional, bukan sebagai subjek langsung dalam proses hukum atau sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam konteks ekstradisi, perlu ditegaskan bahwa keputusan untuk menyetujui atau menolak permintaan ekstradisi bukan merupakan kewenangan lembaga yudikatif, melainkan merupakan kewenangan penuh dari lembaga eksekutif negara, yaitu Presiden Republik Indonesia. - Bahwa keputusan ekstradisi yang diberikan melalui keputusan presiden menegaskan bahwa mekanisme ekstradisi bukan merupakan bagian dari proses peradilan pidana nasional, melainkan merupakan bentuk kerja 423 sama antarnegara yang bersifat dukungan terhadap sistem peradilan pidana. - Penempatan fungsi otoritas pusat di luar penegak hukum merupakan wujud dari prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. lni penting untuk mengindari penumpukan kewenangan yang berlebihan pada satu institusi tertentu yang pada gilirannya dapat membentuk lembaga yang bersifat overpower dan mendominasi proses penegakan hukum secara keseluruhan. - Bahwa sebagai salah satu otoritas yang berwenang dalam sistem hukum nasional, Polri memiliki kewenangan untuk mengajukan proposal permintaan ekstradisi dan/atau melaksanakan eksekusi permintaan ekstradisi, maupun MLA atas dasar koordinasi dengan otoritas pusat, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, saat ini Kementerian Hukum. Mekanisme koordinatif ini tidak menghilangkan independensi kelembagaan Polri sebagai penyidik, karena fungsi dan peran Polri tetap berlandaskan pada kewenangan konstitusional dan ketentuan perundang-undangan, serta tetap memiliki ruang independensi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan asas due process of law. Bahwa Polri menyatakan tidak keberatan terhadap pengaturan tersebut, karena secara kelembagaan Polri memahami bahwa peran otoritas pusat bersifat administratif dan koordinatif dalam hubungan antarnegara. Sedangkan Polri merupakan lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai instansi, teknis penyidik, dan pelaksana proses hukum. c. Proses pelaksanaan kerjasama MLA dan ekstradisi memerlukan waktu yang lama tidak selalu berkaitan dengan isu prosedural namun terdapat faktor- faktor lain yang melatarbelakangi lamanya proses tersebut. Lebih lanjut, proses MLA dan ekstradisi tidak hanya terbatas pada bagian proses yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum sebagai Otoritas Pusat Indonesia, namun juga termasuk bagian proses yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum Indonesia selaku Otoritas Berwenang/Competent Authority serta Otoritas Pusat dan Aparat Penegak Hukum di negara lain. Adanya proses waktu yang tidak bisa secepatnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja sehingga ada upaya lain yang dapat ditempuh dengan melalui kerja sama informal agency to agency yang sifatnya saling melengkapi 424 dengan kerja sama formal melalui mekanisme MLA dan ekstradisi. Hal ini ditegaskan oleh KPK dan Kepolisian dengan penjelasan yang pokoknya sebagai berikut: 1) Keterangan KPK yang pada pokoknya: Sebagai alternatif percepatan permintaan MLA, KPK juga melakukan kerja sama agency to agency terkait penanganan perkara dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemenuhan MLA atau ekstradisi dapat memakan waktu relatif lama dan proses yang berlarut-larut ini tidak hanya saja terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, berbagai pertemuan internasional sering membahas mengenai bagaimana mempercepat prosedur pelaksanaan MLA dan seringkali menjadikan MLA sebagai last resort untuk permintaan bantuan penyelesaian sebuah perkara setelah ditempuh kerja sama agency to agency. Penggunaan kerja sama agency to agency bersifat saling melengkapi dan mekanisme MLA untuk meminimalisir penundaan pada saat permohonan MLA dibuat. 2) Keterangan Kepolisian yang pada pokoknya: Dalam kaitannya dengan aspek yuridis, Penjelasan Umum UU 1/1979, secara eksplisit menjelaskan bahwa keputusan mengenai dikabulkan atau tidaknya permintaan ekstradisi bukan merupakan ranah keputusan badan yudikatif, melainkan sepenuhnya merupakan kewenangan badan eksekutif. Dengan demikian, keputusan akhir berada di tangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi setelah menerima nasihat hukum dari Menteri Kehakiman yang didasarkan pada hasil penetapan pengadilan. Selain itu, Polri juga berpandangan bahwa waktu yang diperlukan untuk penanganan permintaan MLA dan Ekstradisi pada dasarnya tergantung pada kasusnya masing-masing. d. Terhadap penyesuaian atau perubahan struktur lembaga otoritas pusat merupakan legislative review sehingga bukan ranah MK untuk memutus. Hal ini disampaikan dalam keterangan Kepolisian yang pada pokoknya: 425 Apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan struktur lembaga otoritas pusat, maka langkah yang konstitusional dan tepat adalah melalui proses legislatif, yaitu revisi undang-undang oleh pembentuk undang-undang, DPR ataupun presiden, bukan melalui penghapusan norma oleh Mahkamah Konstitusi. Penghapusan norma mengenai keberadaan otoritas pusat dalam UU 1/1979 dan UU 1/2006 tanpa adanya pengaturan penggantian, berpotensi menimbulkan kekosongan hukum yang dapat mengganggu kesinambungan pelaksanaan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum, serta merusak tatanan koordinatif antara institusi penegak hukum nasional dan mitra negara asing. 6. Terhadap keterangan yang disampaikan oleh para pihak terkait Persatuan Jaksa Indonesia yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Mei 2025 yang memberikan penjelasan: a. Bahwa kewenangan Menteri Hukum dan HAM selaku central authority hanya terbatas pada meneruskan permohonan atau transmitting authority yang diajukan oleh lembaga yang berwenang atau competent authority. Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022, diperlukan waktu kurang lebih 39 hari serta harus melewati prosedur dan birokasi yang panjang. Yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembentukan central authority berdasarkan UNTOC untuk memperlancar proses kerja sama penegakan hukum antar negara. Hal ini menyebabkan masa penahanan berdasarkan KUHAP terhadap tersangka atau terdakwa terlampaui dan aset atau barang bukti yang henda diamankan di negara lain berpotensi hilang atau beralih kepemilikannya. b. Pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal-balik dalam masalah pidana pada pokoknya dilakukan untuk kepentingan penuntutan dengan tahapan praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi, yang mana dalam semua tahapan tersebut jaksa hadir selaku penuntut umum yang merupakan pengendali perkara. Terhadap keterangan Persatuan Jaksa Indonesia tersebut Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Terkait dengan anggapan bahwa jangka waktu penanganan MLA yang tidak sejalan dengan masa penahanan berdasarkan KUHAP dan risiko aset dapat berpindah tangan/beralih, Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 mengatur 426 bahwa permintaan MLA baik dari maupun kepada Pemerintah Indonesia dapat diprioritaskan berdasarkan kriteria yang meliputi Batasan waktu; jenis permintaan bantuan mencakup penelusuran, pembekuan, dan perampasan aset serta pencarian dan identifikasi orang; dan kepentingan nasional. Berdasarkan hal tersebut, jangka waktu penanganan permintaan MLA dapat dilaksanakan lebih cepat dari standar waktu sebagaimana diatur dalam Permenkumham dimaksud. Sejak Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 diberlakukan, Kementerian Hukum tidak pernah menerima pengaduan dan keberatan dari Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Kepolisian dan KPK. Sebagai contoh, penanganan permintaan MLA yang diajukan oleh Kejaksaan Agung pada kasus Jessica Kumala Wongso pada tahap penuntutan untuk menghadirkan saksi Warga Negara Australia di hadapan Pengadilan di Indonesia. Surat dari Kejaksaan Agung RI kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: R-053/Chk.2/09/2016 disampaikan pada tanggal 20 September 2016. Selanjutnya, permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan disampaikan kepada Attorney General's Department (AGO) Australia dalam waktu 1 (satu) hari, yaitu pada tanggal 21 September 2016. Sehingga saksi berhasil dihadirkan di hadapan Pengadilan pada tanggal 26 September 2016. Beralihnya kepemilikan aset hasil tindak pidana yang diakibatkan oleh jangka waktu penanganan MLA hanya merupakan asumsi Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia. Hal ini disebabkan merujuk UU 1/2006, Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk terlibat langsung dalam proses penanganan MLA. Selain itu, Pasal 56 UU 1/2006 mengatur bahwa kerja sama MLA tidak mengurangi pelaksanaan kerja sama yang selama ini telah dilakukan melalui wadah International Criminal Police Organization (Interpol). Kebutuhan Aparat Penegak Hukum untuk mengidentifikasi keberadaan alat bukti/orang/aset dapat memanfaatkan jalur kerja sama Interpol terlebih dahulu sebelum mengajukan permintaan MLA untuk memperoleh alat bukti atau membekukan aset. Jangka waktu penanganan MLA yang dinilai oleh Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia tidak sejalan dengan masa penahanan berdasarkan KUHAP sebetulnya dapat diantisipasi dengan pengaturan strategi penanganan kasus oleh masing-masing Aparat Penegak Hukum. Sebagai contoh, penahanan tersangka dilakukan hanya jika bukti yang dikumpulkan telah dinilai cukup 427 sehingga penanganan permintaan MLA tidak akan menimbulkan masalah terkait masa penahanan tersangka/terdakwa berdasarkan KUHAP. b. Terkait dengan pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada pokoknya dilakukan untuk kepentingan penuntutan dimana jaksa merupakan pengendali perkara, Pemerintah berpandangan hal tersebut tidak relevan yang juga ditegaskan oleh Ahli Pemerintah sebagaimana telah dijelaskan dalam tanggapan Pemerintah atas keterangan Ahli Pemohon. Terhadap keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Juni 2025 yang memberikan penjelasan: a. Apreza Darul Putra - Terhadap kasus Antonio Mesicati Vitale dimana saksi menyampaikan bahwa Indonesia terlalu lama menangani proses dan mempertanyakan lambatnya proses di Kementerian Hukum dan HAM. - Terhadap kasus Mathias Hubert Marie Echene yang pada pokoknya Saksi Pemohon menyampaikan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai central authority, terlihat lambat. Permintaan permintaan sudah diajukan dan kemudian tidak ada respons dari pihak Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu, akhirnya atase kejaksaan di Hongkong pada saat itu dihubungi oleh pihak Pemerintah Hongkong untuk membantu memfasilitasi. - Terhadap kasus Jessica Kumala Wongso dimana Saksi pada pokoknya menyampaikan bahwa Kemenkum telah melampaui kewenangan untuk memberikan jaminan tidak akan dituntut dan/atau dieksekusi mati terhadap Terdakwa Jessica Kumala Wongso. - Terhadap kasus Samir Musayev dimana Saksi Pemerintah menyampaikan bahwa Kementerian Hukum selaku Otoritas Pusat tidak paham peraturan bahwa pelaksanaan Ekstradisi harus dilakukan atas izin Presiden. - Terhadap kasus Vinay Mittal dimana Saksi menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu kurang mampu untuk kemudian paham peraturan. Saat itu sudah ditetapkan waktu penyerahan ekstradisi, waktu penyerahan si termohonnya, namun tampaknya 428 koordinasi atau pemberitahuan kepada Negara India tidak dilakukan secara benar sesuai dengan perjanjian yang ada. b. Virgaliano Nahan - Terhadap kasus Peter Dundas Walbran, dimana Saksi menyampaikan bahwa permasalahan terjadi ketika yang bersangkutan telah diekstradisi ke Indonesia. Jaksa pada saat itu menerima yang bersangkutan dari pihak kepolisian untuk tahap 2. Tahap 1, tahap 2, Saksi harus membawa yang bersangkutan bersidang di Lombok pada saat itu karena tempat kejadian perkara dan banyaknya saksi korban ada di Lombok. Namun, pada saat kami di sana, kami ditelepon, karena ada protes dari pemerintah Australia yang ternyata untuk ekstradisi Saudara Peter Dundas Walbran ini, otoritas pusat Indonesia sudah menjamin bahwa yang bersangkutan akan disidangkan di Jakarta sampai penahanannya juga disebutkan pada Lapas Cipinang yang tidak terinformasikan kepada jaksa yang pada pokoknya memberikan kerugian finansial oleh Kejaksaan Agung. - Terhadap kasus Amanulah Rezaie, dimana saksi menyampaikan telah dilakukan penangkapan oleh Bareskrim pada saat itu atas permintaan dari lntelijen Australia. Akhirnya ditangkap seseorang bernama Hamid Mohamad Aziz dengan nama alias yang panjang, tetapi di dalam nama alias itu sama sekali tidak ada yang menyebutkan nama Amanulah Rezaie seperti permintaan Australia. Pada saat itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan berkas tidak lengkap karena kemungkinan ini orang yang berbeda karena paspornya berbeda, ada dua paspor, JPU meminta satu paspor lagi, ternyata paspor yang katanya sama dengan Amanulah Rezaie ini tidak pernah ada. Tapi otoritas pusat Indonesia sepertinya menjanjikan untuk Amanulah Rezaie ini diekstradisi ke Australia. Namun demikian, karena kekurangan data seal identitas, JPU tetap bertahan ini tidak bisa. Karena identitas adalah hal yang penting untuk menghindari error in persona dalam penanganan perkara nantinya di Australia. Akhirnya berlarut-larut sampai dua tahun Mohammad Aziz ini ditahan di Indonesia tanpa kejelasan perkaranya, apakah dijalankan atau tidak. Pada tahun 2010 kalau tidak salah akhirnya dilepas dan yang bersangkutan pulang ke negaranya, akhirnya perkaranya dibatalkan, ekstradisi tidak terjadi. Namun demikian, sebagai penuntut umum pada saat itu sangat terganggu dengan 429 masa penahanan yang sangat panjang, tidak jelas, yang merugikan untuk pihak yang ditahan pada saat itu berlarut-larut. Terhadap keterangan para Saksi Pemohon tersebut, Pemerintah menjelaskan sebagai berikut: a. Permohonan MLA terkait Jessica Kumala Wongso - Pemberian jaminan dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Australia didasarkan pada syarat mutlak yang dibuat oleh Pemerintah Australia, yang jika tidak dipenuhi maka Australia tidak akan memberikan seluruh alat bukti yang diminta oleh Indonesia. Apabila hal tersebut terjadi, penanganan kasus Jessica Kumala Wongso sangat berisiko tinggi untuk dihentikan. Pasal 3 ayat (1) UU 1/2006 mengatur bahwa pemenuhan MLA juga harus disandarkan pada hukum negara yang diminta, dalam hal ini adalah hukum negara Australia. - Ditambah lagi, Perjanjian MLA antara Indonesia dan Australia memberikan ketentuan bahwa terhadap tindak pidana yang diancam hukuman mati, dapat menjadi alasan penolakan permohonan MLA. Selain itu, Pemerintah Australia menyampaikan kepada Pemerintah Indonesia jika Pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan jaminan bahwa Jessica Kumala Wongso tidak akan dituntut dan/atau dieksekusi hukuman mati, sesuai dengan hukum yang berlaku di Australia dan Perjanjian MLA Indonesia - Australia, permohonan MLA akan ditolak. Jika pada saat itu Pemerintah Indonesia cq. Kemenkumham selaku central authority tidak mengindahkan ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah Australia dan ketentuan dalam Perjanjian MLA Indonesia- Australia, tentu alat bukti yang dimintakan oleh pihak Kejaksaan tidak akan dapat diperoleh. - Kenyataannya, Kementerian Hukum bertindak sangat cepat dan tepat untuk memberikan jaminan bahwa Jessica Kumala Wongso tidak akan dituntut dan/atau dieksekusi pidana mati, sehingga alat bukti dapat diperoleh oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga membantu proses persidangan terpidana Jessica Kumala Wongso. Hal tersebut tentu sangat menjawab tuduhan dari Saksi yang menyatakan bahwa Kemenkumham telah melampaui kewenangannya. Justru, jika Kemenkumham tidak memberikan jaminan kepada Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia akan dipandang tidak 430 konsisten dan patuh terhadap isi perjanjian MLA Indonesia - Australia serta ketentuan Pasal 3 (1) UU 1/2006 itu sendiri. b. Permohonan Ekstradisi Amanullah Rezaie - Penjelasan saksi yang menyatakan bahwa proses ekstradisi berlarut-larut tanpa ada kejelasan adalah hal yang kurang tepat, dan pernyataan saksi bahwa Otoritas Pusat seakan akan menjanjikan kepada Pemerintah Australia bahwa termohon ekstradisi Amanullah Rezaie dapat diekstradisi ke Australia seperti pernyataan yang dilontarkan oleh orang awam yang tidak pernah berkecimpung dalam kerja sama internasional, - Permintaan ekstradisi tersebut ditindaklanjuti karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Australia dan UU 1/1979. Oleh karena itu, yang bersangkutan ditangkap dan ditahan di Indonesia, - Meskipun dalam proses pemberkasan sempat terdapat keragu-raguan dari Jaksa Penuntut Umum terkait identitas dari termohon ekstradisi atas nama Amanullah Rezaie untuk melimpahkan berkasnya ke Pengadilan, namun atas permohonan dari Kejaksaan untuk memperoleh kepastian mengenai identitas Amanullah Rezaie (menghindari error in persona), Kementerian Hukum dan HAM selalu Otoritas Pusat Indonesia berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Australia dan meminta Pemerintah Australia untuk dapat menyampaikan dokumen tambahan yang dapat meyakinkan JPU bahwa Amanullah Rezaie yang dimintakan ekstradisinya oleh Pemerintah Australia adalah orang yang sama dengan yang saat ini ditahan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, - Dalam prosesnya, pada rapat koordinasi penanganan ekstradisi Amanullah Rezaie tanggal 17 Maret 2014, diketahui bahwa berkas perkara ekstradisi untuk Amanullah Rezaie dinyatakan lengkap setelah dilakukannya koordinasi yang baik antara Polri, Kejaksaan Agung RI, Otoritas Pusat Indonesia dan Pemerintah Australia, - Adapun hasil koordinasi yang membuat proses pemberkasan dinyatakan lengkap adalah telah disampaikannya bukti bukti tambahan dan jaminan oleh Pemerintah Australia bahwa mereka memiliki 2 orang Pejabat lmigrasi Australia yang siap hadir dalam persidangan ekstradisi dan dapat memastikan identitas Amanullah Rezaie yang dimintakan oleh Pemerintah 431 Australia adalah orang yang sama yang saat ini ditahan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, Patut disayangkan ketika proses pemberkasan selesai dan akan dilimpahkan ke Pengadilan, Amanullah Rezaie tidak dapat dihadirkan, karena ternyata Amanullah Rezaie telah dilepaskan dan lalu kemudian pergi meninggalkan Indonesia. Dilepaskannya Amanullah Rezaie dari tahanan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan koordinasi kepada Otoritas Pusat Indonesia. Oleh karena tidak terdapat informasi mengenai Amanullah Rezaie masuk kembali ke Indonesia maka Pemerintah Australia kemudian menarik permintaan ekstradisi tersebut pada 9 Agustus 2018. c. Permohonan Ekstradisi terkait Samir Musayev - Permintaan ekstradisi diajukan oleh Pemerintah Uzbekistan dengan dasar United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dimana Indonesia dan Uzbekistan merupakan negara pihak terhadap konvensi tersebut, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC. Kejahatan dari Samir Musaev adalah tindak pidana perdagangan orang terhadap beberapa perempuan asal Uzbekistan ke Indonesia dimana kejahatan tersebut merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi berdasarkan UNTOC. Oleh karena itu, Indonesia selaku negara pihak UNTOC diwajibkan untuk mengambil segala upaya untuk dapat mempercepat dan melakukan segala upaya untuk dapat mengekstradisi Samir Musaev. Setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian lnternasional Kementerian Luar Negeri selaku penjuru dalam bidang kerja sama luar negeri di Indonesia, didapat hasil bahwa UNTOC merupakan perjanjian internasional dan dapat memenuhi persyaratan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1979 yaitu "Ekstradisi dilakukan atas dasar Perjanjian". - Selanjutnya dalam keterangan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1979. Terlebih, UU 1/1979 tidak menjelaskan bahwa Perjanjian yang dimaksud harus merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia selaku negara diminta dengan negara peminta. Sehingga, permohonan ekstradisi dapat dapat ditindaklanjuti tanpa harus melalui proses Pasal 39 UU 1/1979 yang sebagaimana disampaikan Saksi. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1979 harus berupa perjanjian bilateral merupakan penafsiran yang tidak 432 tepat karena Kementerian Luar Negeri selaku pemangku hukum dan perjanjian internasional telah menyampaikan bahwa UNTOC selaku konvensi internasional juga merupakan perjanjian dan dapat dijadikan dasar dalam kerja sama ekstradisi antar negara pihak konvensi dimaksud. d. Permohonan Ekstradisi terkait Antonino Messicati Vitale - Pada 20 Desember 2012, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum selaku otoritas pusat dalam penanganan ekstradisi di Indonesia telah menerima permintaan ekstradisi dari Pemerintah Italia untuk seorang warga negara Italia yang merupakan Pemimpin Keluarga Mafia Villabate bernama Antonino Messicati Vitale. - Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena Pemerintah Republik Italia baru dapat menyampaikan terjemahan dokumen permintaan ekstradisi tersebut dalam bahasa Indonesia pada April 2013. - Mengingat antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Italia belum memiliki perjanjian bilateral di bidang ekstradisi, maka sesuai dengan Pasal 39 UU 1/1979, Menteri Hukum kemudian menyampaikan terkait permintaan ekstradisi tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan izin tindak lanjut melalui surat tanggal 29 April 2013. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM menindaklanjuti permintaan ekstradisi dari Pemerintah Italia setelah Presiden memberikan izin tindak lanjut pada tanggal 27 Juni 2013 dan Antonino Messicati Vitale diserahkan kepada Pemerintah Italia pada tanggal 9 Desember 2013. - Dalam penanganan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Italia untuk Antonino Messicati Vitale terdapat beberapa tantangan seperti pernyataan dari Pejabat Pemerintah Italia pada tanggal 14 November 2013 kepada Pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menyampaikan bahwa proses ekstradisi di Indonesia sangat lambat dan tidak timely padahal pada kenyataannya proses tersebut tengah dipercepat oleh Pemerintah Indonesia dan kendala timbul dari pihak Pemerintah Italia karena terlalu lama menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU 1/1979. Proses penanganan ekstradisi untuk Antonino Messicati Vitale dari awal sampai dengan yang bersangkutan diekstradisi ke Italia adalah kurang dari 1 tahun, hal ini termasuk cepat berdasarkan praktik internasional mengingat antara 433 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Italia belum terdapat perjanjian bilateral di bidang ekstradisi. - Berbagai percepatan telah diupayakan oleh seluruh pihak, dari sisi Kementerian Hukum selaku Otoritas Pusat adalah mempercepat terbitnya Keputusan Presiden Indonesia yang memutuskan bahwa permintaan ekstradisi dari Pemerintah Italia untuk Antonino Messicati Vitale terbit hanya dalam waktu 10 hari. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa pernyataan saksi pemohon yang menyampaikan proses ekstradisi lambat dan hanya cepat ketika ditangani oleh Kejaksaan adalah tidak tepat karena keberhasilan ekstradisi merupakan hasil upaya seluruh pihak, termasuk Polri dalam hal melakukan pencarian, penangkapan dan penahanan terhadap Antonino Messicati Vitale, Mahkamah Agung dalam hal percepatan penerbitan Penetapan Pengadilan Negeri, Kementerian Luar Negeri selaku saluran diplomatik dalam komunikasi dalam kerja sama ekstradisi, dan Kementerian Sekretaris Negara yang atas permohonan percepatan penerbitan Keputusan Presiden. Pernyataan saksi dari pemohon yang menyampaikan bahwa Kejaksaan RI yang melakukan pengaturan mengenai penyerahan ekstradisi kepada Pemerintah Italia juga kurang tepat dan mengecilkan peranan dari kementerian/lembaga lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan berdasarkan Pasal 40 UU 1/1979 proses penyerahan ekstradisi harus disepakati bersama baik oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Italia. e. Permohonan Ekstradisi terkait Vinay Mittal - Terdapat Keppres Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 yang disampaikan melalui Surat Mensesneg tertanggal 22 Juni 2018 terkait Pengabulan Permohonan Ekstradisi Vinay Mittal. Pada tanggal 13 Juli 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 1/1979, Menkumham menyampaikan pemberitahuan atas Keppres dimaksud kepada Menlu, Jaksa Agung dan Kapolri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 40 UU 1/1979 hal tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga pada tanggal 15 Agustus 2018 yang mengusulkan pelaksanaan penyerahan Vinay Mittal kepada Pemerintah India dilakukan pada tanggal 30 Agustus atau sebelum 30 September 2018. Pada rapat tersebut, tidak terdapat pihak dari Kejaksaan Agung RI yang hadir meskipun 434 telah diundang. Sampai dengan H -1 pada tanggal 30 Agustus 2018 tidak terdapat persetujuan dari Kejaksaan RI maka waktu yang telah disepakati dimaksud belum dapat disampaikan kepada Pemerintah India. Adapun bukti ketidakhadiran pihak dari Kejaksaan Agung RI sebagaimana terlampir dalam bukti daftar hadir rapat tersebut (vide Bukti PK-23). - Mengingat perwakilan Kejaksaan Agung tidak hadir dalam rapat dimaksud dan tidak adanya alasan keterangan ketidakhadiran, maka menjadi wajar jika pihak Kejaksaan Agung cq Saksi Pemohon tidak mengetahui adanya kesepakatan waktu penyerahan termohon ekstradisi 30 Agustus atau setidaknya sebelum 30 September 2018. Tanpa adanya konfirmasi pasca rapat antar kementerian/lembaga, Saksi Pemohon kemudian berinisiatif sendiri pergi ke Bali. Hal tersebut menunjukkan bahwa justru miskoordinasi dan miskomunikasi berasal dari tindakan yang dilakukan oleh Saksi Pemohon. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU 1/ 1979 dan Pasal 11 Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India waktu dan tempat penyerahan harus disepakati terlebih dahulu. Adapun setelah melakukan koordinasi yang intensif dengan seluruh kementerian dan instansi terkait di Indonesia dan Pemerintah India waktu yang disepakati untuk melakukan penyerahan ekstradisi Vinay Mittal adalah pada tanggal 20 September 2018 bertempat di Bandara lnternasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. f. Permohonan MLA terkait Mathias Hubert Marie Echene Surat Jaksa Agung kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor R- 5/A/Chk.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 (vide Bukti PK-24) menyampaikan bahwa proses pemenuhan MLA telah berjalan dengan sangat baik dan tanpa kendala berarti dimana pelaksanaan pengambilan keterangan saksi melalui live television link telah berjalan lancar pada 18-22 Januari 2021. Hal tersebut tentu menjadi bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Saksi. g. Permohonan Ekstradisi terkait Peter Dundas Walbran - Pada tanggal 4 Maret 2011 Pemerintah Australia menyampaikan pertanyaan tambahan mengenai informasi tentang lokasi/tempat penahanan Peter Walbran selama proses pemeriksaan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan selama proses persidangan di Pengadilan. Selain itu, Pemerintah Australia juga menyampaikan permintaan informasi mengenai tentang kemungkinan lokasi/wilayah Lembaga Pemasyarakatan jika yang 435 bersangkutan diekstradisi ke Indonesia serta jaminan mengenai pencegahan terhadap kekerasan dan resiko penyakit menular seperti HIV/AIDS. - Permohonan informasi tersebut adalah wajar mengingat selain untuk penegakan hukum, Pemerintah Australia juga ingin memastikan perlindungan terhadap hak-hak Peter Walbran yang merupakan warga negara Australia selama menjalani proses hukum di Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM segera berkoordinasi dengan Direktur II Tindak Pidana Khusus, Bareskrim Polri, Direktur Bina Registrasi dan Statistik, Ditjen Pemasyaratan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Biro Hukum, Kejaksaan Agung RI untuk mendapatkan informasi yang diminta oleh Pemerintah Australia selambat-lambatnya pada tanggal 21 Maret 2011. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, tidak terdapat surat balasan maupun tanggapan/masukan yang tegas dari pejabat dimaksud. - Mengingat pemberian keterangan kepada Pemerintah Australia tersebut merupakan syarat yang diajukan oleh Pemerintah Australia yang jika tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pemerintah Australia tidak akan mengekstradisi Peter Walbran kepada Pemerintah Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM mengambil solusi untuk menyampaikan informasi kepada Pemerintah Australia bahwa Peter Walbran akan ditahan dan menjalani proses hukum di Jakarta serta untuk mencegah kekerasan dan risiko penyakit menular terhadap Peter Walbran, maka yang bersangkutan akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang dengan pertimbangan bahwa tidak pernah terdapat catatan terkait kekerasan fisik di LP Cipinang dan di LP Cipinang pada saat itu tercatat hanya 0,5 persen tingkat penularan HIV/AIDS, terendah di Indonesia. - Setelah koordinasi lebih lanjut dan penyampaian informasi-informasi tambahan lainnya yang diinginkan oleh Pemerintah Australia, maka Pemerintah Australia mengekstradisi Peter Walbran ke Indonesia pada 21 Oktober 2011, Peter Walbran tiba dan ditahan di Jakarta sampai dengan proses P-21 selesai. - Keberhasilan Pemerintah Indonesia untuk mengekstradisi Peter Walbran merupakan kerja keras seluruh kementerian, lembaga dan instansi terkait di Indonesia, khususnya Polri karena Peter Walbran merupakan buronan 436 mereka dan Kepala Kepolisian Negara RI yang menyampaikan permohonan permintaan ekstradisi kepada Kementerian Hukum dan HAM. - Berdasarkan keterangan tersebut, pernyataan saksi pemohon tentang Kementerian Hukum dan HAM selaku Otoritas Pusat penanganan ekstradisi di Indonesia tidak melakukan informasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung RI adalah hal yang tidak mendasar karena Kementerian Hukum dan HAM telah bersurat dan melakukan koordinasi sepanjang bulan Maret 2011. Kesimpulan Akhir Atas segala hal yang dikemukakan oleh para saksi Pemohon menurut kami adalah kendala yang bersifat sangat teknis koordinatif dan tidak akan dapat diselesaikan dengan pemindahan kewenangan CA ke Kejaksaan Agung. Kendala teknis tidak jarang datang dari pihak Kejaksaan Agung. Sebagai contoh adalah saat Menkumham mengirimkan surat kepada Jaksa Agung dan Menteri Keuangan terkait pemulangan aset hasil tindak pidana di yurisdiksi asing dengan nomor surat M.HH-AH.12.02-34 tanggal 6 Februari 2024 (vide Bukti PK-25). Menkumham menerima tanggapan dari Menteri Keuangan namun tidak menerima tanggapan dari Jaksa Agung. Adapun pihak Kejaksaan Agung melalui Biro Hukum dan Hublu baru berencana akan merespon surat Menkumham pada April 2025, atau 14 bulan sejak surat Menkum disampaikan kepada Jaksa Agung melalui undangan rapat dan surat permohonan dokumen nomor R- 43/C.7/Chk.2/04/2025 tanggal 16 April 2025 (vide Bukti PK-26). Sayangnya, sampai dengan kesimpulan ini dibuat, setelah 1 Tahun 5 bulan berlalu, Kemenkum belum pernah menerima surat tanggapan dari Kejaksaan Agung. Kendala teknis dan koordinasi serupa juga terjadi ketika ditemukan salah ketik (typo) terkait penetapan sita aset di yurisdiksi Australia pada penetapan sita Nomor 62/Pen.Pid.Sus/TPK/XII/2022/PN.Jkt.Pst untuk menyita aset di Yurisdiksi Australia (vide Bukti PK-27). Kejaksaan RI kurang cermat dalam mengajukan dokumen Penetapan sebagai dasar penyitaan aset, yang mengakibatkan proses pengajuan MLA lebih lambat dari yang seharusnya. Kementerian Hukum perlu meminta perbaikan Penetapan Sita sebelum diterjemahkan dan disampaikan ke Attorney-General's Department Australia. Kesalahan penulisan juga terjadi pada pengajuan MLA ke Malaysia untuk merampas aset hasil tindak pidana yang melibatkan Sujono Kusni. Kejaksaan RI juga kurang cermat dalam mengajukan berkas ke Pengadilan sehingga Putusan 437 Nomor 981/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr yang menjadi dasar penyitaan aset di Malaysia malah mencantumkan amar yang merampas dokumen-dokumen kepemilikan aset, bukan merujuk pada asetnya (vide bukti PK-28). Hal tersebut tentunya menyebabkan proses MLA menjadi lama. II. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil (judicial review) ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal dalam Masalah Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); dan 4. Menyatakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal dalam Masalah Pidana tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesimpulan Pihak Terkait (Persaja): A. TERDAPAT ALASAN KONSTITUSIONAL YANG CUKUP UNTUK MEMBERIKAN KEWENANGAN CENTRAL AUTHORITY KEPADA JAKSA AGUNG 438 1. Dalam Permohonannya, Pemohon meminta agar Central Authority dalam hal Ekstradisi pada UU 1/1979 dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada UU 1/2006 diberikan kepada Jaksa Agung. 2. Sebagaimana Central Authority menurut Pasal 18 ayat 13 UNTOC merupakan lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menangani permintaan bantuan hukum dan bertindak cepat serta efisien dalam permintaan negara. Saat ini, kewenangan Central Authority yang ada pada Menteri Hukum cq. Kementerian Hukum hanya bersifat administratif atau sebagai lembaga yang menyalurkan permintaan (transmitting authority). 3. Pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan Esktradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana merupakan kerja sama internasional pada bidang pidana yang pada pokoknya dilakukan untuk kepentingan penuntutan, dengan tahapan pra-ajudikasi, ajudikasi, dan pasca-ajudikasi. Mengenai hal tersebut, Jaksa Agung cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki peran dalam seluruh rangkaian pro justicia peradilan pidana. Sehingga, secara hukum dan teknis peradilan, sudah sepatutnya Central Authority melekat atau berada pada pemegang tanggung jawab perkara pidana. 4. Adanya pemisahan antara fungsi lembaga yang berwenang menyalurkan permintaan (transmitting authority) dengan lembaga yang berwenang mengajukan dan menindaklanjuti permintaan (competent authority), menyebabkan proses permintaan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana harus melewati prosedur dan birokrasi yang panjang, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembentukan Central Authority untuk memperlancar proses kerja sama penegakan hukum antarnegara. 5. Salah satu akibat dari prosedur dan birokrasi yang panjang dalam hal proses pelaksanaan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, membuat Jaksa selaku competent authority menggunakan kerja sama informal yang jauh lebih cepat dan efektif dalam hal penuntutan dan penyelesaian perkara agar masa penahanan berdasarkan KUHAP terhadap tersangka/terdakwa dapat terpotong, dan aset/barang bukti yang hendak diamankan di negara lain tidak dapat dihilangkan atau dikaburkan. Hal tersebut tentu menjadi hambatan hukum dalam menjalankan tugas dan 439 fungsi Jaksa dalam hal Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang menimbulkan kerugian konstitusional. 6. Kedua, kewenangan Central Auhtority dalam hal Ekstradisi ada pada Menteri Kehakiman dan kewenagan Central Authority dalam hal Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ada pada Menteri Hukum dan HAM. 7. Kewenangan Central Authority dalam hal Esktradisi yang diberikan Menteri Kehakiman sudah tidak relevan untuk dipertahankan. Hal tersebut dikarenakan kehakiman dan administrasi peradilan sebagai urusan pemerintahan, saat ini sudah tidak ada pada Kementerian, melainkan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Indra Perwira, lembaga pemerintahan yang layak menjadi Central Authority dalam hal Ekstradisi adalah lembaga yang berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Lembaga yang lebih sesuai dan proporsional dengan pendapat tersebut adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung. 8. Selanjutnya, dalam hal Bantuan Hukum Timbal Balik Pidana, kewenangan Central Authority ada pada Menteri Hukum dan HAM sudah tidak relevan dikarenakan adanya pemisahan nomenklatur kementerian menjadi tiga, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sekalipun saat ini sudah ditegaskan bahwa Central Authority dalam hal Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidaan ada pada Menteri Hukum, tugas dan fungsi dari Menteri Hukum sendiri sudah tidak lagi berurusan dengan penegakan hukum maupun sistem peradilan. 9. Sejalan dengan pendapat Ahli Prof. Topo Santoso, pemisahan nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM memiliki implikasi yang signifikan terhadap Central Authority dan penegakan hukum di Indonesia yang berpotensi memperlambat proses MLA dan Ekstradisi. Mengenai Pembahasan kedudukan Kejaksaan sebagai Central Authority 10. Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (sekarang telah ditetapkan menjadi UU 11/2021) sudah sempat dibahas mengenai pengaturan kedudukan Kejaksaan sebagai Central Authority dalam urusan 440 Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Akan tetapi, pembahasan tersebut tidak didasarkan untuk kepentingan penegakan hukum, melainkan kepentingan non-hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of The Constitution dan The Sole Interpreter of The Constitution harus mengambil keputusan hukum terkait kedudukan Kejaksaan sebagai Central Authority dalam urusan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana untuk kepentingan penegakan hukum. 11. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan yang mohonkan oleh Pemohon bukan merupakan open legal policy. Hal tersebut terlihat dalam uraian-uraian di atas adanya pelanggaran konstitusional dan kerugian konstitusional yang terjadi. Sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Indra Perwira yang berpandangan bahwa urusan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dalam sistem peradilan pidana, di mana Central Authority saat ini bukan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan/atau penegakan hukum. Hal itu bertentangan dengan prinsip supermasi hukum, prinsip peradilan yang bebas, dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. 12. Kemudian, Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon juga tidak dapat dianggap sebagai implementasi norma belaka. Hal ini dikarenakan, permasalahan a quo berhubungan erat dengan peradilan pidana. Pelanggaran atas peradilan pidana yang tidak adil dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia B. PERAN JAKSA AGUNG DALAM EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA 13. Jaksa Agung memiliki peranan penting dalam hal pelaksanaan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Hal ini dikarenakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Peran Jaksa dalam proses Ekstradisi 14. Dalam pelaksanaan Ekstradisi atas permintaan Negara Lain, Jaksa Agung Republik Indonesia berperan untuk mengadakan pemeriksaan atas permintaan Ekstradisi dari Negara Peminta. Kemudian, dapat dilakukan penahanan sementara terhadap orang yang diminta untuk diekstradisi. Dalam melakukan penahanan tersebut, Jaksa selaku Penuntut Umum 441 meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari Negara Peminta. Nantinya, hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada Jaksa sebagai pertimbangan dapat/tidak dapatnya orang tersebut diekstradisi. 15. Kemudian, nantinya Kejaksaan akan meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang yang diminta untuk diekstradisi untuk memeriksa dan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisi. Dalam proses ini, Jaksa bertindak sebagai representasi dari Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pendapat/argumen bahwa permintaan Ekstradisi telah memenuhi syarat formil maupun materiil. 16. Lebih lanjut, dalam permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia juga dapat meminta Ekstradisi kepada seseorang yang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisi dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di Negara Lain. Jika Negara Lain menyerahkan pelaku kejahatan tersebut ke Pemerintah Indonesia, orang tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk dilakukan proses penegakan hukum. 17. Proses Ekstradisi berkaitan erat dengan prinsip aut dedere aut judicare (“the obligation to extradite or prosecute”, terjemahan: kewajiban untuk mengekstradisi atau menuntut). Prinsip tersebut menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengekstradisi atau menuntut pelaku kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran HAM berat. Indonesia menjalankan prinsip ini melalui hukum nasional dan keikutsertaan dalam konvensi internasional. Adapun beberapa konvensi internasional yang telah Indonesia ratifikasi yang memuat prinsip tersebut, antara lain: Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) 1984 Diratifikasi pada UU Nomor 5 Tahun 1998 Konvensi Anti-Pendanaan Terorisme 1999 Diratifikasi pada UU Nomor 9 Tahun 2013 442 Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) 2000 Diratifikasi pada UU Nomor 5 Tahun 2009 Konvensi-konvensi terebut mengatur bahwa Negara wajib mengekstradisi pelaku kepada Negara Peminta, jika diminta secara sah atau menuntut sendiri pelaku kejahatan yang berada di wilayah yurisdiksinya. 18. Jaksa sebagai Penuntut Umum tentunya memainkan peran utama dalam pelaksanaan prinsip aut dedere aut judicare, baik melalui proses ekstradisi maupun penuntutan berdasarkan yurisdiksi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kewenangan Penuntutan sebagaimana prinsip tersebut hanya ada pada Jaksa. 19. Dalam hal permintaan Ekstradisi dilakukan, Jaksa mendukung proses ekstradisi secara hukum dan administratif. Kemudian, apabila permintaan Ekstradisi ditolak, Jaksa selaku Penuntut Umum wajib membukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan yurisdiksi Indonesia, dengan tidak melupakan asas-asas berkaitan seperti: asas universalitas; asas nasional; atau asas domisili pelaku (pelaku berada di Indonesia). 20. Oleh karena itu, Jaksa Agung seharusnya ditetapkan sebagai Central Authority dalam ekstradisi, karena memiliki kewenangan dan kompetensi yang strategis untuk menjamin pelaksanaan prinsip aut dedere aut judicare, terutama saat negara tidak mengekstradisi dan harus mengadili sendiri pelakunya. Peran Jaksa dalam proses Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana 21. Bahwa proses Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan kerja sama internasional dalam bidang pidana yang pada pokoknya dilakukan untuk kepentingan penuntutan, dengan tahapan pro justicia, yaitu pra- ajudikasi, ajudikasi, dan pasca ajudikasi. Mengenai hal tersebut, tentu Jaksa berperan penting selaku pengendali perkara (dominus litis). 22. Tahap pra-ajudikasi dilakukan selama proses penyidikan maupun penuntutan. Dalam proses ini, keputusan utama ada pada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi, karena tanggung jawaban pembuktian ada pada Penuntut Umum. Peranan Jasak dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada tahap pra-ajudikasi misalnya permintaan alat bukti di negara lagi harus dikonsultasikan dengan Jaksa guna 443 memperoleh kepastian bahwa alat bukti/pembuktian sudah cukup dan dapat diajukan ke tahap ajudikasi. Kemudian, tahap ajudikasi, pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilaksanakan selama proses pemeriksaan di Pengadilan, baik atas inisiatif Penuntut Umum dari Indonesia maupun dari Negara Peminta, sebagai bagian dari upaya mendukung proses penuntutan di persidangan. Terakhir, tahap pasca ajudikasi, pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilaksanakan atas putusan pengadilan, baik itu putusan pemidanaan ataupun pemenuhan uang pengganti. 23. Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan untuk kepentingan penuntutan atau bagian dari kewenangan penuntutan. Dalam hal ini, Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Hal tersebut sejalan dengan beberapa Pandangan Mahkamah mengenai peran Jaksa dalam penanganan perkara, antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Mempertimbangkan: “Fungsi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum, serta menjunjung hak asasi manusia.” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Mempertimbangkan: “Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan (dominus litis), Jaksa wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, namun Jaksa juga dapat menghentikan 444 penuntutan, jika perkara tidak cukup bukti, perkara yang diperiksa ternyata bukan perkara pidana, atau perkara ditutup demi hukum (vide Pasal 140 KUHAP)” 24. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada pokoknya dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki peran selaku lembaga yang memiliki kekuasaan penuntutan di Indonesia. Sehingga, apabila kewenangan Central Authority ada pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung, maka kepentingan penuntutan dapat tercapai secara cepat, tepat, dan efisien 25. Lebih lanjut, Ahli Prof. Topo Santoso juga berpendapat bahwa Central Authority bertindak sebagai titik kontak utama antarnegara, dengan memfasilitasi komunikasi yang jelas dan kerja sama antara negara peminta dan negara yang diminta. Secara sederhana, Central Authority harus bisa menyederhanakan proses kerja sama hukum internasional yang sering kali kompleks. 26. Menurut Ahli Prof. Topo Santoso Terdapat beberapa argumen yang relevan untuk menjadikan Kejaksaan Agung cq. Jaksa Agung sebagai Central Authority, antara lain: a. Jaksa Agung memiliki kewenangan penuntutan; b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih khusus dalam hukum pidana transnasional; c. Adanya independesi dari pengaruh politik, dibandingkan Kementerian; d. Adanya hubungan kerja yang erat dengan lembaga penegak hukum lainnya e. Alur komunikasi efisien dan menghindari kebingungan yang timbul jika berurusan dengan banyak lembaga; f. Menghindari birokrasi yang berlapis dan memangkas waktu proses. 27. Sebagai perbandingan, pada beberapa negara, kewenangan Central Authority ada pada institusi yang membawahi secara langsung proses penyidikan atau penuntutan, misal kewenangan Central Authority di 445 Australia berada pada instansi Commonwealth Attorney-General’s Department (Kejaksaan Agung). Lalu, negara Amerika Serikat memberikan kewenangan Central Authority pada Attorney General and Minister of Justice. Lalu, Thailand memberikan kewenangan Central Authority kepada Office of Attorney General (AOG). Kemudian, Singapura menunjukan Attorney- General’s Chamber sebagai Central Authority yang resmi. Terakhir, Negara Hongkong yang memberikan kewenangan Central Authority kepada Department of Justice, merupakan institusi yang berwenang dalam melakukan penuntutan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami berpandangan bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah beralasan. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal-pasal yang diajukan pengujian sebagai Pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan Pihak Terkait (Kepolisian RI): Bahwa setelah mengikuti persidangan Perkara Nomor 180/PUU-XXII/2024 dan mencermati keterangan yang disampaikan Pemohon, Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait, serta dan ahli yang diajukan Pemerintah, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Pihak Terkait mengajukan kesimpulan yang merupakan peneguhan dan penguatan dari keterangan Pihak Terkait yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya. Selain itu, kesimpulan Pihak Terkait juga menyarikan berbagai keterangan yang disampaikan selama proses persidangan sebagai berikut : 1. Bahwa Polri merupakan lembaga negara yang tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang pengimplementasian fungsi dan tugas Polri diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Bahwa salah satu kewenangan Polri sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j UU Polri menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Iainnya, berwenang 446 melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam rangka menyidik dan memberantas kejahatan internasional, sebagai bentuk pelaksanaan dari kewenangan tersebut, Polri turut berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum internasional, antara lain melalui penanganan kasus ekstradisi dan pencarian buronan lintas negara. Dalam hal ini, Polri bekerja sama dengan organisasi kepolisian internasional (Interpol) melalui National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia guna memperkuat sinergi dalam pemberantasan kejahatan transnasional. 3. Bahwa keberadaan Otoritas Pusat juga memiliki peran strategis dalam memastikan tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan, kompetisi sektoral (ego sektoral), atau konflik kepentingan (conflict of interest) antar lembaga penegak hukum, sehingga fungsi koordinasi dan fasilitasi dapat berjalan secara netral, profesional, dan akuntabel. Dalam menjalankan perannya, selama ini Otoritas Pusat mampu bersikap objektif dan suportif terhadap lembaga pemohon (competent authoriW), dengan tetap menjunjung tinggi prinsipprinsip hukum internasional, asas non-retroactivity, asas non-discrimination, dan prinsip due process of law, guna menjamin bahwa pelaksanaan MLA maupun ekstradisi berjalan dalam kerangka hukum yang adil, setara, dan sesuai standar internasional yang telah disepakati Indonesia melalui ratifikasi perjanjian bilateral maupun multilateral. Selain itu Otoritas Pusat juga bertindak sebagai penghubung komunikasi dan penjamin keabsahan dokumen permintaan antara Negara Republik Indonesia dan negara mitra, Otoritas Pusat juga diberi wewenang untuk mengoordinasikan pelaksanaan permintaan dengan seluruh institusi penegak hukum terkait, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan lembaga Iain yang memiliki kewenangan substantif sesuai dengan ruang lingkup kasus. Dalam kerangka kerja sama hukum internasional, keberadaan Otoritas Pusat sangat penting untuk menjamin efisiensi, kecepatan, serta kepastian hukum dalam proses pertukaran informasi, pembuktian lintas yurisdiksi, dan pelaksanaan ekstradisi. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi telah secara tegas menetapkan Menteri Kehakiman sebagai Otoritas Pusat (centra/authority) yang berwenang untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses permintaan ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan negara asing. Dalam hal terdapat permintaan ekstradisi dari negara Iain, permintaan tersebut 447 harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman. 5. Dalam kaitannya dengan aspek yuridis, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana secara eksplisit menjelaskan bahwa keputusan mengenai dikabulkan atau tidaknya permintaan ekstradisi bukan merupakan ranah keputusan badan yudikatif, melainkan sepenuhnya merupakan kewenangan badan eksekutif. Dengan demikian, keputusan akhir berada di tangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, setelah menerima nasihat hukum dari Menteri Kehakiman yang didasarkan pada hasil penetapan pengadilan. 6. Bahwa penunjukan Otoritas Pusat (Centra/ Authority) dalam mekanisme permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutua/ Lega/ Assistance/ML4) maupun ekstradisi kepada lembaga yang bukan merupakan aparat penegak hukum (non-penegak hukum), merupakan langkah tepat secara hukum dan kelembagaan untuk menjamin prinsip netralitas, mencegah konflik kepentingan, dan menghindari terjadinya ego sektoral antar lembaga dalam sistem peradilan pidana nasional. a. Penempatan Otoritas Pusat pada lembaga non-aparat penegak hukum memberikan ruang objektivitas yang lebih besar dalam menjalankan fungsi administratif dan koordinatif antarnegara. Hal ini penting karena fungsi Otoritas Pusat bersifat administratif dalam hubungan internasional, bukan sebagai subjek langsung dalam proses hukum atau sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). b. Dalam konteks ekstradisi, perlu ditegaskan bahwa keputusan untuk menyetujui atau menolak permintaan ekstradisi bukan merupakan kewenangan lembaga yudikatif, melainkan merupakan kewenangan penuh dari lembaga eksekutif negara, yaitu Presiden Republik Indonesia. c. Penempatan kewenangan Otoritas Pusat pada Menteri Kehakiman yang saat ini dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah ditetapkan secara eksplisit sejak pembentukan UU Ekstradisi. d. Keputusan ekstradisi yang diberikan melalui Keputusan Presiden menegaskan bahwa mekanisme ekstradisi bukan merupakan bagian dari proses peradilan pidana nasional (criminal justice system), melainkan 448 merupakan bentuk kerja sama antarnegara yang bersifat dukungan terhadap sistem peradilan pidana. e. Penempatan fungsi Otoritas Pusat di luar lembaga penegak hukum merupakan wujud dari prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Ini penting untuk menghindari penumpukan kewenangan (concentration of power) yang berlebihan pada satu institusi tertentu yang pada gilirannya dapat membentuk lembaga yang bersifat overpower dan mendominasi proses penegakan hukum secara keseluruhan. f. Lebih lanjut, ruang lingkup kerja sama MLA dan ekstradisi tidak terbatas pada tahap penuntutan saja, tetapi juga mencakup proses penyidikan yang dilakukan oleh lembaga seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahap pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. 7. Hal ini sejalan dengan Ahli yang diajukan Pemerintah pada persidangan tanggal 26 Juni 2025 atas nama Prof. Harkristuti Harkrinowo, S.H., M.A., PHD yang memberikan pendapat Penekanan fungsi central authority berfokus pada penerimaan dan transmisi permohonan eksekusi, kerja sama hukum internasional, dan komunikasi diplomatik dan menurut UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) berbagai macam peran dari central authority dan tergantung dari masing-masing negara untuk memilih peran Central Authority, misalnya berkaitan dengan penerimaan atau permohonan MLA atau ekstradisi, menganalisis permohonan, melakukan kerjasama hukum pidana internasional, atau eksekusi permohonan. Berdasarkan penegasan UNODC tersebut, sangat jelas bahwa fungsi dari central authority tidak hanya berfokus pada proses penuntutan, penyedikan, atau pendekatan hukum domestik, namun terlebih lagi adalah menjaga kesesuaian antara permohonan Mutual Legal Assistance dan ekstradisi dengan hukum internasional, melalui konvensi dan juga perjanjian bilateral atau multilateral, serta kerjasama internasional dengan institusi Central Authority dan competent authority yang ada juridiksi negara asing. Oleh karena itu, yang pasti dibutuhkan suatu instansi khusus pemerintah yang menjadi sentral, yang menjadi pusat dalam pelaksanaan tugas central authority, yang bertugas utamanya menyeimbangkan kepentingan penegakkan hukum, kesesuaian norma dan praktik hukum internasional, dan kerjasama hukum pidana internasional. Kondisi pada saat ini, seperti juga disampaikan tadi oleh 449 para pihak terkait, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar dari hukum internasional, dimana Kementerian Hukum merupakan institusi pemerintahan non-aparatur penegak hukum yang dapat secara objektif menjalankan tugas central authority dengan standar hukum internasional, kebutuhan penegakkan hukum, setta kerjasama internasional di bidang central authority dengan negara lain. 8. Bahwa berdasarkan praktik yang selama ini berjalan dan berdasarkan data yang telah Polri sampaikan sebelumnya pada lampiran Keterangan, Polri mencatat tidak terdapat persoalan konstitusional yang timbul dari pengaturan mengenai penunjukan Otoritas Pusat (Centra/ Authority) dalam mekanisme kerja sama internasional, baik dalam konteks ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Mutua/ Lega/ Assistance/ML4). Hal ini dikarenakan seluruh proses pelaksanaan permintaan ekstradisi dan MLA dilakukan secara terkoordinasi lintas lembaga dengan menjunjung prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Meskipun Polri tidak ditetapkan sebagai Otoritas Pusat, Polri tetap memiliki peran yang sangat strategis dan substansial dalam pelaksanaan teknis permintaan tersebut, posisi Polri tetap krusial dalam mendukung keberhasilan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum. 9. Bahwa sebagai salah satu otoritas yang berwenang (competent authority) dalam sistem hukum nasional, Polri memiliki kewenangan untuk mengajukan proposal permintaan ekstradisi dan/atau melaksanakan eksekusi permintaan ekstradisi maupun MLA atas dasar koordinasi dengan Otoritas Pusat, yaitu Kementerian Hukum dan HAM (saat ini Kementerian Hukum). Mekanisme koordinatif ini tidak menghilangkan independensi kelembagaan Polri sebagai penyidik, karena fungsi dan peran Polri tetap berlandaskan pada kewenangan konstitusional dan ketentuan perundang-undangan, serta tetap memiliki ruang independensi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan asas due process of law. 10. Bahwa Polri menyatakan tidak keberatan terhadap pengaturan tersebut, karena secara kelembagaan Polri memahami bahwa peran Otoritas Pusat bersifat administratif dan koordinatif dalam hubungan antarnegara, sedangkan Polri 450 merupakan lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai instansi teknis penyidik dan pelaksana proses hukum. 11. Polri berpandangan bahwa permohonan pengujian materiil terkait pengaturan mengenai kewenangan Otoritas Pusat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) lebih tepat diposisikan sebagaj persoalan kebijakan hukum (po/icy choice) yang sepenuhnya berada dalam domain kewenangan pembentuk undang-undang (legislator), bukan sebagai persoalan inkonstitusiona/itas norma. Otoritas Pusat merupakan konstruksi hukum yang berfungsi dalam kerangka koordinatif dan administratif antarnegara, sehingga pengaturannya bersifat strategis dan bersandar pada pertimbangan teknis maupun politik hukum luar negeri. Oleh karena jtu, apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuajan atau perubahan struktur kelembagaan Otorjtas Pusat, maka langkah yang konstitusional dan tepat adalah melalui proses legislatif, yaitu revisi undang-undang oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), bukan melalui penghapusan norma oleh Mahkamah Konstitusi. Penghapusan norma mengenai keberadaan Otoritas Pusat dalam UU Ekstradisi dan UU MLA tanpa adanya pengaturan pengganti berpotensi menjmbulkan kekosongan hukum (/ega/ vacuum) yang dapat mengganggu kesinambungan pelaksanaan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum, setta merusak tatanan koordinatif antara institusi penegak hukum nasional dan mitra negara asing. Oleh karena itu, Polrj menilai bahwa jalur legislasi adalah sarana yang lebih tepat dan proporsional dalam merespons aspirasi perubahan pengaturan Otoritas Pusat. PENUTUP Demikian keterangan Polri sebagai pjhak terkait dibacakan dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 180/PUU-XXII/2025. Besar harapan keterangan ini dapat membantu MK untuk dapat memutus perkara inj dengan seadil-adilnya sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh MK yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 451 Kesimpulan Pihak Terkait (KPK): I. Pendahuluan Upaya ekstradisi dan bantuan timbal balik merupakan upaya penting dalam penegakan hukum yang membutuhkan aksi antar negara untuk perwujudannya mengingat terdapat beberapa tindak pidana yang melibatkan antar negara, baik para pelakunya maupun lokasi/locus perbuatan pidananya. Terkait ekstradisi sebagaimana permohonan perkara pengujian undang-undang ini terkait undang-undang ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, Negara Indonesia sebagai negara berdaulat yang tentunya hidup berdampingan dengan negara-negara lainnya. Dalam menjaga netralitasnya dan ketidakberpihakannya kepada kelompok negara-negara di dunia, Indonesia menganut politik bebas aktif sejak masa kemerdekaan pada tahun 1945. Demikian pula dengan masing-masing negara lainnya yang tentunya mempertahankan kedaulatan negaranya termasuk sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Hal ini menyebabkan, para penegak hukum di suatu negara tidak bisa serta merta hadir di negara lain untuk menangkap ataupun membawa warga negaranya yang diduga melakukan kejahatan di negara lain tersebut untuk kembali ke negara asal. Oleh karena itu, terhadap pelaksanaan kedua upaya ini, baik ekstradisi maupun bantuan timbal balik memerlukan kesepahaman/ kesamaan pandangan terhadap penegakan hukum di suatu negara itu perlu dilakukan dan negara lain yang menjadi tempat beradanya pelaku kejahatan tersebut tentunya membantu proses penegakan hukum di suatu negara tersebut. Untuk dapat mewujudkan kesepahaman/ kesamaan pandangan tersebut, kedua negara setidaknya perlu membentuk suatu upaya kerjasama penegakan hukum baik terkait ekstradisi dan juga bantuan timbal balik di bidang pidana. Oleh karena itu, kerjasama-kerjasama pada badan internasional seperti PBB diperlukan untuk menjembatani terwujudnya proses ekstradisi dan bantuan timbal balik di bidang pidana ini. PBB telah menyelenggarakan beberapa konvensi internasional dengan bidang-bidang yang spesifik sebagai bentuk komitmen internasional bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya untuk dapat terlibat dalam proses penegakan hukum di bidang tertentu tersebut. Konvensi- konvensi internasional tersebut juga kemudian dapat melahirkan upaya kerjasama antar kedua negara (bilateral) atau beberapa negara (multilateral) 452 untuk mengatur teknis kerjasama upaya ekstradisi maupun bantuan timbal balik di bidang pidana tersebut. Beberapa konvensi tersebut di antaranya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai konvensi internasional anti korupsi dan United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (UNTOC) sebagai konvensi internasional untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir. Di Indonesia, contoh nyata dalam kerjasama dalam bidang ekstradisi terkini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between The Governemnt of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) sebagai bentuk pengesahan perjanjian kerjasama telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2022 sebelumnya, dan perjanjian ini merupakan pembaharuan dari perjanjian di tahun 2007. Selain itu, dalam pelaksanaan kedua jenis bentuk upaya penegakan hukum di tingkat internasional ini, satu hal yang berperan penting adalah faktor diplomasi antar negara. Diplomasi ini merupakan ranah kewenangan Presiden selaku pemegang kedaulatan negara tertinggi melalui Kementerian Luar Negeri. Presiden yang juga sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif merupakan penentu terhadap kedua jenis kegiatan tersebut dengan bidangnya masing-masing. Mengenai Ekstradisi di Indonesia, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi diterbitkan untuk memperbaharui ketentuan ekstradisi yang berlaku di Indonesia sebelumnya yang merupakan warisan Belanda yaitu Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tentang “Uitlevering van Vreemdelingen” yang dianggap masih berlaku berdasarkan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945. UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara- negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian. UU Ekstradisi ini juga disusun untuk mengatur tata cara permintaan ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia kepada negara asing. Selanjutnya terkait dengan bantuan hukum timbal balik (atau secara internasional dikenal dengan Mutual Legal Assistance/MLA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam 453 Masalah Pidana. Bantuan timbal balik ini merupakan mandat dari UNCAC maupun UNTOC tersebut. Oleh karena itu, Indonesia turut berperan serta dalam upaya-upaya penegakan hukum yang membutuhkan kerjasama internasional/ antar negara. II. TANGGAPAN KPK SEBAGAI PIHAK TERKAIT TENTANG PENGATURAN EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA Sebelumnya perkenankanlah Kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia karena telah memberikan kesempatan kepada KPK untuk dapat menyampaikan pandangannya sebagai PIHAK TERKAIT pada persidangan tanggal 17 Juni 2025 serta apresiasi bagi Majelis Hakim Konstitusi yang telah memimpin jalannya persidangan secara arif dan bijaksana. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan persidangan sebagai PIHAK TERKAIT dimulai dengan membaca dan mencermati seluruh permohonan pengujian materiil terhadap beberapa pasal tersebut di atas dalam UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang didalilkan Para Pemohon bertentangan dengan hak konstitusionalnya yaitu dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, penyampaian keterangan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyampaian pendapat para Ahli dan juga keterangan saksi, maka perkenankanlah KPK menyampaikan Kesimpulan atas perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 180/PUU-XXII/2024, sebagai berikut: A. Tentang Upaya Permohonan Pengujian Materiil Para Pemohon: 1. Bahwa terhadap beberapa Pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian materiil dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (selanjutnya disebut UU 1/1979) yaitu khususnya pada Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 44 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan frasa “Kementerian Kehakiman” dalam Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat 454 (Conditionally Unconstitutional) dan selanjutnya merubah dengan frasa “Jaksa Agung”. 2. Kemudian dalam permohonan pengujian materiil dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana khususnya Pasal 1 angka 10 UU No. 1 Tahun 2006 tersebut pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara besyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Menteri adalah Jaksa Agung”. 3. Bahwa dalam pengaturan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terkait frasa “Menteri” dimaksud, senyatanya akan berpengaruh pada pemaknaan frasa “Menteri” yang diatur pada setidaknya 34 (tiga puluh empat) Pasal lainnya dari total 60 (enam puluh) Pasal dalam UU 1/2006 tersebut. 4. Bahwa terhadap permohonan pengujian kedua undang-undang tersebut, menurut KPK akan lebih tepat apabila disampaikan melalui usulan terhadap perubahan UU 1/1979 dan UU 1/2006/ jalur legislasi karena pasal-pasal yang dimohonkan untuk diubah adalah dalam jumlah yang tidak sedikit, yaitu 11 Pasal dalam UU 1/1979 dan 34 Pasal dalam UU 1/2006. 5. Adapun hal ini adalah setidaknya selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 17 Juni 2025 yang menilai bahwa jalur legislasi adalah sarana yang lebih tepat dan proporsional dalam merespons aspirasi perubahan pengaturan otoritas pusat. 6. POLRI berpandangan terkait permohonan a quo, lebih tepat diposisikan sebagai persoalan kebijakan umum yang sepenuhnya berada dalam domain kewenangan pembentuk undang-undang, bukan sebagai persoalan inkonstitusionalitas norma. Apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan struktur lembaga otoritas pusat, maka langkah yang konstitusional dan tepat adalah melalui 455 proses legislatif, yaitu revisi undang-undang oleh pembentuk undang- undang, DPR ataupun presien, bukan melalui penghapusan norma oleh MK. 7. Berkaitan dengan permohonan a quo, Ahli yang dihadirkan dari Pihak Pemerintah yaitu Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. dalam persidangan tanggal 17 Juni 2025 menyampaikan penedapat terkait masalah hukum etika kelembagaan norma sopan santun yang penting dan harus diperhatikan, dalam hal ini antara Kejaksaan Agung, Presiden, Sekretariat Negara, dan Kementeruan Hukum HAM. Seyogyanya hal ini bisa diselesaikan dalam forum konsultasi antar lembaga pemerintah. Jika mandek, baru kemudian dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai materi sengketa kewenangan. Oleh kareena Uji Materiil itu UUD 1945, kerugian konstitusional itu adalah kerugian perorangan, individual, bukan kelembagaan. Kalau kerugian kelembagaan sudah jelas merupakan sengketa kewenangan, bukan uji materiil. 8. Kemudian dalam menanggapi pendapat ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. tersebut, Hakim Anggota Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. pada persidangan tanggal 17 Juni 2025 menyampaikan secara lembaga, karena lembaga-lembaga terkait berada dalam kantong pemerintah semua, sebaiknya kementerian koordinator yang membawahi agar mengkoordinasikan institusi-institusi ini supaya tidak bertarungnya di Mahkamah Konstitusi untuk soal-soal kewenangan. B. Tentang Pokok-Pokok Permohonan Pengujian Materiil 1. Bahwa di dalam perkara permohonan pengujian materiil a quo, beberapa Pasal yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian materiil dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (selanjutnya disebut UU 1/1979) yaitu khususnya pada Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 44 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan frasa “Kementerian Kehakiman” dalam 456 Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan selanjutnya merubah dengan frasa “Jaksa Agung”. 2. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (selanjutnya disebut UU 1/2006) yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian materiil khususnya pada Pasal 1 angka 10 yang dimohonkan agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan makna dari “Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.” Dimohonkan agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Menteri adalah Jaksa Agung”. 3. Tentang ekstradisi, pada Penjelasan UU 1/1979 telah disampaikan bahwa Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan judikatif tapi merupakan keputusan badan eksekutif, oleh sebab itu pada taraf terakhir terletak di tangan Presiden, setelah mendapat nasehat juridis dari Menteri Kehakiman berdasarkan penetapan Pengadilan. Kemudian berkaitan dengan permintaan ekstradisi diajukan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman oleh Pejabat yang berwenang di negara asing dengan melalui saluran diplomatik, sehingga atas penjelasan Undang-Undang tersebut, dimaknai bahwa yang berwenang dalam hal keputusan ekstradisi tersebut adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang kemudian disampaikan melalui jalur diplomatik. 4. Demikian pula terkait bantuan hukum dalam masalah pidana, pada Penjelasan UU 1/2006 disebutkan bahwa kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di negara Peminta maupun Negara yang Diminta. Kerjasama ini diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan dan modus operandinya yang semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerjasama antar negara yang satu dengan negara yang lain. UU 1/2006 ini juga merupakan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai 457 pejabat pemegang otoritas (Central Authority) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing. 5. Atas penjelasan tersebut, maka telah jelas bahwa pejabat pemegang otoritas (Central Authority) tersebut adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia di mana fungsinya adalah berperan sebagai koordinator dalam pengajuan maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada negara asing, sehingga menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia dimaksud tentunya tidak berwenang dalam upaya penegakan hukum/ proses hukum yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum tertentu dalam kaitannya dengan permintaan bantuan timbal balik dengan negara lain dimaksud. 6. Pihak DPR RI melalui kuasanya Anggota DPR Abdullah pada sidang pemberian Keterangan DPR RI tanggal 15 Mei 2025 juga telah menegaskan bahwa Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan UU 1/2006 diberikan kewenangan sebagai Central Authority. Bahwa pemberian kewenangan kepada suatu lembaga sebagai Central Authority merupakan bentuk Open Legal Policy dari pembentuk undang-undang (DPR RI bersama Presiden). Penjelasan umum UU 1/2006 telah terang menjelaskan keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif, tetapi merupakan keputusan badan eksekutif. Oleh sebab itu pada taraf terakhir terletak dalam tangan Presiden setelah mendapat nasihat yuridis dari Menteri Kehakiman berdasarkan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, Menteri Kehakiman yang diberikan dijadikan sebagai Central Authority, bukan kepada lemabga penegak hukum lainnya. 7. Selanjutnya mengenai nomenklatur Kementerian Kehakiman yang kemudian berubah menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan terakhir diperluas menjadi 3 (tiga) kementerian melalui Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 458 menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebenarnya telah menjawab dalil PARA PEMOHON yang menyatakan tentang perubahan nomenklatur dimaksud dimana sesuai penjelasan UU 1/2006 tersebut, pemegang otoritas (Central Authority) yaitu menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia, dimana apabila menyesuaikan dengan kementerian saat ini kewenangannya dimiliki Menteri Hukum dan/atau Menteri HAM. 8. Berkaitan dengan kewenangan tersebut ada pada kementerian mana, apakah ada pada Kementerian Hukum atau Kementerian HAM RI, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Pemerintah melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum pada persidangan tanggal 27 Mei 2025 yang menyebutkan bahwa kewenangan otoritas pusat (Central Authority) tersebut, Indonesia menunjuk Menteri Hukum sebagai lembaga yang bertindak sebagai koordinator dan penghubung komunikasi dengan otoritas pusat negara lain untuk menjamin adanya kelancaran koordinasi serta proses pengajuan dan eksekusi permintaan MLA dan/atau ekstradisi secara cepat dan tepat. Beberapa fungsi pokok dari otoritas pusat berdasarkan praktik di banyak negara diatur berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi hubungan luar negeri dan fungsi diplomatik, fungsi legal/hukum dengan wewenang untuk melakukan kerja sama internasional, dan fungsi administratif. Oleh karena itu, telah jelas bahwa Kementerian Hukum yang memiliki kewenangan sebagai Central Authority, sehingga apabila aparat penegak hukum di Indonesia memerlukan adanya pelaksanaan suatu ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dapat berkoordinasi dengan Kementerian Hukum. 9. Bahwa keterangan yang disampaikan pihak Pemerintah tersebut di atas dimana kewenangan otoritas pusat (Central Authority) pada Kementerian Hukum untuk menjamin kelancaran koordinasi serta proses pengajuan dan eksekusi permintaan MLA dan/atau ekstradisi tersebut di atas secara cepat dan tepat, hal tersebut merupakan pelaksanaan dari pengaturan MLA dalam UNCAC dan UNTOC sebagaimana telah KPK sampaikan dalam keterangan sebagai Pihak Terkait pada persidangan tanggal 17 Juni 2025 459 sebelumnya. Article 46 angka 13 UNCAC yang senada dengan Article 18 angka 13 yang selain mensyaratkan suatu negara agar memiliki otoritas yang menindaklanjuti permintaan MLA, namun juga harus menjamin kecepatan dan pelaksanaan yang sesuai/ layak (proper execution). 10. Terkait Central Authority ini, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. berpendapat bahwa oleh karena konvensi/ hukum internasional tidak punya sanksi, sanksi fisik, kecuali sanksi ekonomi, maka kenapa setiap perjanjian kerjasama internasional harus melalui Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan kementerian terkait, Kementerian Hukum dan HAM, dan prinsipnya bahwa setiap perjanjian ke luar negeri itu, ke negara lain harus ditentukan, disetujui oleh Presiden. Maka Central Authority itu tidak mungkin oleh instansi penegak hukum. 11. Ahli dari pihak Pemerintah lainnya yaitu Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. juga menyampaikan pendapat mengenai Central Authority. Berdasarkan UNTOC, setiap negara pihak menentukan Central Authority yang akan bertanggung jawab dan memiliki kekuasaan untuk menerima permintaan MLA dan menjalankan atau mentransmisikan permintaan tersebut kepada otoritas yang kompeten bagi pelaksanaannya. Central Authority diperlukan untuk menjalankan dan memastikan agar eksekusi dan transmisi tersebut secara cepat dan proper, tepat pada request yang dimintakan. Di dalam UNODC terdapat guidance bahwa Central Authority harus menjadi home of all information yang berkaitan dengan perilaku yang intinya adalah international criminal legal cooperation dengan suatu negara. Manfaatnya adalah setiap negara memiliki kontrol atau kendal terhadap permintaan yang keluar maupun ke dalam dan bisa memulai untuk menciptakan adanya suatu pusat expertise yang berkaitan dengan kerjasama internasional. Sehingga bisa terlihat bahwa tugas Central Authority ini juga menjadi wadah untuk informasi kerjasama hukum antar negara. Central Authority juga memberikan keseragaman dan konsistensi (2 hal yang sangat penting dalam kerjasama) atas response dalam permohonan MLA dari dan atau ke luar negeri sehingga respon yang diberikan Central Authority tidak hanya membantu pemenuhan aturan dalam negeri, tapi juga sebagai basis pengetahuan dan kerangka sistem 460 hukum negara lain. UNODC juga menyampaikan berbagai macam peran dari Central Authority (dan tergantung masing-masing negara untuk memilih perannya), misalnya berkaitan dengan penerimaan atau permohonan MLA atau ekstradisi, menganailisis permohonan, melakukan kerjasama hukum pidana internasional, atau eksekusi permohonan. Sangat jelas bahwa fungsi dari Central Authority tidak hanya berfokus pada penuntutan, penyidikan atau pendekatan hukum domestik, namun terlebih lagi adalah menjaga kesesuaian dengan hukum internasional, melalui konvensi dan juga perjanjian bilateral atau multilateral, serta kerjasama internasional dengan institusi Central Authority dan Competent Authority yang ada jurisdiksi negara asing. 12. Lebih lanjut pendapat Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. menyampaikan bahwa dibutuhkan instansi khusus pemerintah yang menjadi sentral pelaksanaan tugas utamanya menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, kesesuaian norma dan praktik hukum internasional dan kerjasama hukum pidana internasional. Ekstradisi dan MLA merupakan mekanisme kerjasama yang memerlukan pertimbangn yang holistik. Fungsi Central Authority tidak selaras apabila ditempatkan di lembaga yang core business-nya semata-mata penuntuan dan penegakan hukum. Oleh karena itu arah pengaturan UU 1/1979 dan UU 1/2006 yang menempatkan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum sebagai Central Authority sudah tepat, dengan pertimbangan bahwa Menteri hukum punya tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. C. Pelaksanaan Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik Oleh KPK 11. Sebagaimana telah disampaikan dalam penyampaian keterangan sebagai Pihak Terkait oleh KPK pada persidangan tanggal 17 Juni 2025, KPK telah menyampaikan beberapa kegiatan pelaksanaan permintaan bantuan timbal balik dengan negara-negara lainnya yang telah dilaksanakan oleh KPK sehubungan dengan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. 461 12. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) pada KPK memiliki fungsi untuk proses pengelolaan kerjasama permintaan bantuan timbal balik/ MLA sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya pada Pasal 72 ayat (2) huruf c, huruf g, dan huruf h, yang berbunyi demikian: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi menyelenggarakan fungsi: … c. Pengembangan pembinaan dan pemanfaatan jaringan kerja internasional baik bilateral maupun multilateral dalam rangka pemenuhan komitmen global; …. g. pengelolaan jaringan nasional dan internasional dalam pemberantasan korupsi; h. koordinator implementasi komitmen global dalam pemberantasan korupsi;” 13. Bahwa terkait dengan permintaan MLA yang telah ditangani oleh Direktorat PJKAKI KPK baik berupa permintaan yang bersifat outgoing request MLA ataupun perimntaan yang bersifat incoming request MLA, dalam periode Tahun 2016 s.d Tahun 2025 telah memfasilitasi permintaan-permintaan tersebut kepada Direktorat Otoritas Penegak Hukum Internasional (OPHI) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum RI sebagai Otoritas Pusat. Adapun untuk permintaan yang bersifat incoming request sejumlah 17 (tujuh belas) permintaan MLA dan 1 (satu) permintaan ekstradisi. Kemudian terkait dengan permintaan incoming request MLA dari Direktorat OPHI, KPK telah memfasilitasi sejumlah 8 (delapan) permintaan. Dengan demikian, seluruh permintaan MLA ataupun ekstradisi baik outgoing maupun incoming request dimaksud disampaikan melalui Direktorat OPHI Kementerian Hukum sebagai Central Authority termasuk permintaan yang disampaikan melalui saluran diplomatik. 462 14. Adapun dalam pelaksanaan permintaan maupun pemenuhan permintaan MLA tersebut melibatkan penyidik, jaksa dan/atau unit kerja lain di KPK sesuai dengan tahapan perkara serta jenis bantuan yang dimintakan. 15. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan MLA/ Ekstradisi oleh KPK, maka Direktorat OPHI dalam perannya sebagai Central Authority telah memberikan bantuan kepada KPK dengan baik untuk mengatasi beberapa tantangan yang pada umumnya dialami dalam proses pemenuhan MLA/ Ekstradisi, seperti penyelenggaraan rapat koordinasi (case work meeting) untuk memperlancar komunikasi dan menyamakan persepsi antara Otoritas Pusat dan Otoritas Kompeten (Competent Authority) di kedua negara mengenai sistem hukum dan prosedur yang harus dilakukan, termasuk memberikan bantuan sumber daya (biaya dan tenaga kerja dan menyusun perjanjian bilateral mengenai MLA dengan negara lain untuk mendukung permintaan MLA. Sehingga 16. Selain kerja sama internasional penanganan perkara melalui jalur MLA, KPK juga melakukan kerja sama Agency to Agency terkait penanganan perkara dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 41 UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 17. Mengenai pelaksanaan/ pemenuhan MLA/Ekstradisi, berkaitan dengan waktu pelaksanaan, memang tergantung dari kondisi/ kasusnya. Ada yang dapat dilaksanakan dengan singkat namun ada juga yang dapat memakan waktu relatif lama, hal mana dijadikan PARA PEMOHON sebagai salah satu dasar permohonan pengujian materiil undang-undang a quo. Bahwa proses yang belarut-larut ini tidak hanya saja terjadi di Indonesia. 18. Oleh karenanya, berbagai pertemuan internasional sering membahas mengenai bagaimana mempercepat prosedur pelaksanaan MLA dan sering kali menjadikan MLA sebagai “last resort” untuk permintaan bantuan penyelesaian sebuah perkara setelah ditempuh kerja sama “agency to agency”. Penggunaan kerja sama agency to agency bersifat saling melengkapi dengan mekanisme MLA, untuk meminimalisir penundaan pada saat permohonan MLA dibuat. Atas upaya-upaya percepatan dan 463 kerjasama tersebut, maka semakin menegaskan bahwa Central Authority tersebut tidak tepat apabila kewenangannya berada pada institusi penegak hukum. 19. Hal ini menegaskan kesesuaian pendapat Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. yang menyebutkan tidak mungkin Central Authority itu oleh instansi penegak hukum karena bentuk ekstradisi/MLA merupakan bagian dari perjanjian kerjasama internasional sehingga harus melalui Kementerian Luar Negeri kemudian Kementerian Hukum dan HAM dan setiap perjanjian dengan luar negeri itu harus disetujui oleh Presiden. 20. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat OPHI ini dalam rangka memenuhi permohonan ekstradisi/ MLA sebagaimana tersebut di atas, adalah selaras dengan pendapat ahli Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. yang menyampaikan bahwa bahwa fungsi dari Central Authority tidak hanya berfokus pada penuntutan, penyidikan atau pendekatan hukum domestik, namun terlebih lagi adalah menjaga kesesuaian dengan hukum internasional, melalui konvensi dan juga perjanjian bilateral atau multilateral, serta kerjasama internasional dengan institusi Central Authority dan Competent Authority yang ada jurisdiksi negara asing. 21. Selanjutnya, sebagaimana permintaan dari Hakim Konstitusi Bpk. Dr. H. Arsul Sani,S.H., M.Si., Pr.M., pada persidangan pada tanggal 17 Juni 2025 kepada KPK untuk menyampaikan contoh pelaksanaan dari Ekstradisi atau Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana tersebut, selanjutnya KPK menyampaikan contoh penanganan perkara tindak pidana korupsi e-KTP dimana salah satu Tersangkanya yaitu Paulus Tannos yang mana tersangka tersebut sudah melarikan diri ke negara Singapura. Di Tahun 2022 diperoleh informasi bahwa tersangka tersebut keluar dari Singapura dan ada di Bangkok. Ketika ditindaklanjuti oleh KPK dan sudah berhadap- hadapan dengan tersangka tersebut, KPK belum dapat melakukan tindakan apa-apa karena Red Notice nya belum terbit walaupun sudah jauh-jauh hari dimohonkan untuk diterbitkan Red Notice. Beberapa bulan kemudian KPK diundang Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) dalam seminar tindaklanjut perjanjan ekstradisi Indonesia dengan Singapura, hadir juga Kejaksaan dan POLRI. Di kesempatan tersebut Direktorat OPHI 464 menjelaskan terkait ekstradisi dan Direktorat OPHI mendorong untuk mencoba undang-undang ini, apakah Pemerintah Singapura “komit” dengan perjanjian tersebut. Kemudian Direktorat OPHI memfasilitasi dengan melengkapi beberapa persyaratan-persyaratan sebagai pihak yang mengajukan ekstradisi tersebut. Kemudian segala sesuatunya diurus oleh Direktorat OPHI, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Dari Kepolisian melalui Interpol, kemudian Police to Police dengan Singapura dan meminta professional arrest sehingga penahanan terhadap Saudara Paulus Tannos dapat dilakukan (pada saat itu dilakukan di Changi kalua tidak salah). Kemudian berlanjut dengan Bapak Jaksa Agung dan lainnya yang semuanya dijembatani oleh Direktorat OPHI. Sampai saat ini karena ada bail dari pihak Paulus tannos yang sedang disidangkan, jadi KPK masih menunggu. Namun untuk komunikasi dan koordinasinya tetap dilaksanakan oleh Direktorat OPHI, baik kepada KPK, kepada Kepolisian, Kejaksaan ke luar negeri, maupun kepada pihak Singapura. [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan 465 konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130, selanjutnya disebut UU 1/1979) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607, selanjutnya disebut UU 1/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 466 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal-Pasal dalam UU 1/1979 dan UU 1/2006 sebagai berikut: I. UU 1/1979 1. Pasal 21: Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta 2. Pasal 22 ayat (2): 467 Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden 3. Pasal 23: Jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 4. Pasal 24: Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi berserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan. 5. Pasal 33 ayat (2): Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut 6. Pasal 35 ayat (2) huruf b: Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal : a. … b. diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3); c. … 7. Pasal 36 (1) Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan- pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan. (3) Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup. 468 (4) Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik. 8. Pasal 38: Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Menteri Kehakiman segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 9. Pasal 39: (1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbanganpertimbangannya. (2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1). (3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut. (4) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia. (5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta. 10. Pasal 40 ayat (1): Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 11. Pasal 44: Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman 469 Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik. II. UU 1/2006 Pasal 1 angka 10: Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan hak asasi manusia. 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para pemohon terdiri dari: a. Pemohon I, Olivia Sembiring SH., adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Jaksa yang bertugas sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Banten [vide Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7]. b. Pemohon II, Ariawan Agustiartono, S.H., M.H., adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, dengan pengalaman menangani kasus-kasus korupsi lintas negara [vide Bukti P-8 dan Bukti P-9]. c. Pemohon III, Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H., warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung [vide Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12]. d. Pemohon IV, Dr. Muh Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H., warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung [vide Bukti P-13, Bukti P-14 dan Bukti P-15]. e. Pemohon V, Yan Aswari, S.H., M.H., adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Nganjuk [vide Bukti P-16, Bukti P-17 dan Bukti P-18]. f. Pemohon VI, Donalia Faimau, adalah warga negara Indonesia, seorang pekerja migran yang pernah menjadi saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang/perbudakan di Australia [vide Bukti P-19]. 470 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menjelaskan masing-masing kerugian konstitusionalnya yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Pemohon I Pemohon I sering mendapat tugas mengurus permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam perkara pidana, namun dengan adanya pasal- pasal yang diuji, Pemohon I menemui hambatan dalam pengurusan permintaan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance/MLA), yakni perjanjian timbal balik antara negara- negara dalam bidang hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara. Proses administratif yang panjang menghambat efektivitas penegakan hukum sehingga harus menggunakan jalur informal untuk memastikan barang bukti tersedia tepat waktu. Begitupula permintaan bantuan timbal balik dari negara lain sering memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan batas waktu penahanan tersangka berdasarkan KUHAP yang dapat mengakibatkan tersangka/terdakwa dibebaskan sebelum proses hukum selesai. Kesemua itu disebabkan keputusan ekstradisi yang masih bergantung pada Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM yang menghambat kelancaran penegakan hukum oleh jaksa. b. Pemohon II Pemohon II sering menangani kasus korupsi lintas negara (misalnya, kasus E-KTP). Namun dengan adanya pasal-pasal yang diuji menyebabkan proses bantuan timbal balik dalam masalah pidana memerlukan jalur administrasi panjang melalui Kementerian Hukum dan HAM sehingga membuat kerja sama dengan lembaga internasional (FBI, RCMP Kanada) lebih sulit. Selain itu dalam upaya pemulihan aset dari luar negeri, Pemohon II harus bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS, karena jika menggunakan jalur formal yakni melalui Kementerian Hukum, prosesnya lebih lama dibandingkan dengan kerja sama jaksa-ke-jaksa (prosecutor-to-prosecutor), yang menyebabkan aset yang seharusnya bisa cepat dikembalikan ke Indonesia terhambat oleh birokrasi. Begitupula perundingan perjanjian MLA dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Polandia yang sering melibatkan Pemohon II menjadi sulit karena keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM dalam administrasi MLA yang tidak fleksibel. 471 c. Pemohon III Tugas dari Pemohon III adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penegakan hukum, termasuk ekstradisi dan MLA. Namun dengan adanya pasal-pasal yang diuji, maka realitas di lapangan menyebabkan banyak jaksa lebih memilih jalur informal karena administrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM memakan waktu terlalu lama. Hal tersebut menyebabkan evaluasi kebijakan tidak mencerminkan realitas penegakan hukum yang sebenarnya. Selain itu dengan adanya sistem administrasi yang tidak efisien, Pemohon III melihat adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam ekstradisi dan MLA. Sehingga, menghasilkan evaluasi yang tidak akurat dan berdampak pada kebijakan Kejaksaan dalam penanganan perkara. d. Pemohon IV Tugas Pemohon IV dalam pekerjaannya adalah menyusun proses bisnis dan SOP terkait MLA dan ekstradisi. Namun dengan adanya pasal-pasal yang diuji, banyak jaksa sering terpaksa menggunakan jalur informal karena SOP yang ada tidak berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan adanya intervensi dari Menteri Hukum dan HAM yang mengakibatkan banyak hambatan administratif yang tidak sejalan dengan praktik ideal. Dengan kata lain aturan yang berlaku saat ini menyebabkan koordinasi internasional terhambat karena Kementerian Hukum dan HAM menjadi penghubung utama, bukan jaksa yang langsung menangani kasus. e. Pemohon V Pemohon V yang memiliki tugas menangani kasus tindak pidana khusus, termasuk korupsi dan kejahatan ekonomi sering bersentuhan dengan masalah ekstradisi dan MLA yang dibutuhkan untuk memproses tersangka atau aset di luar negeri. Namun dengan adanya pasal-pasal yang diuji menyebabkan birokrasi menjadi panjang di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga penyelesaian perkara menjadi lambat. Di samping itu banyaknya barang bukti yang berada di luar negeri yang memerlukan MLA untuk mengaksesnya menjadi terhalang oleh proses MLA yang terlalu Panjang dan sering kali menyebabkan hilangnya atau dihapusnya barang bukti sebelum bisa diamankan. Hal tersebut tentu saja menghambat tugas Pemohon V dalam penyelesaian kasus tindak pidana khusus. 472 f. Pemohon VI Pemohon VI merupakan korban perbudakan di Australia dan pernah diminta menjadi saksi dalam persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Australia mengajukan permintaan bantuan timbal balik agar Pemohon VI dapat bersaksi melalui video conference. Namun oleh karena Kementerian Hukum dan HAM terlambat menangani permintaan tersebut, maka persidangan di Australia batal karena ketidakhadiran saksi. Dengan batalnya persidangan tersebut maka Pemohon VI tidak mendapatkan kompensasi atau gaji yang belum dibayar oleh majikannya. Padahal jika prosedur MLA lebih cepat, Pemohon VI bisa memberikan kesaksian tepat waktu dan mendapatkan haknya. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam menjelaskan kedudukan hukumnya masing-masing sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai jaksa yang memiliki peran langsung dalam proses ekstradisi dan MLA, telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon I sampai dengan Pemohon V juga telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut secara langsung maupun tidak langsung merugikan Pemohon I sampai dengan Pemohon V, yakni dengan keberadaan pasal-pasal yang diuji tersebut menyebabkan Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjadi memiliki ketergantungan pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai perantara utama dalam proses ekstradisi dan MLA. Hal tersebut tidak hanya menghambat kerja jaksa di lapangan, tetapi juga menyebabkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam penegakan hukum. Di samping itu, ketergantungan pada Kementerian Hukum dan HAM tersebut juga berimplikasi pada tidak optimalnya kebijakan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus lintas negara serta menurunkan efektivitas sistem penegakan hukum secara keseluruhan yang merupakan tugas Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagai penegak hukum. Begitu pula dengan Pemohon VI merupakan perorangan warga negara Indonesia yang pernah 473 menjadi pekerja migran dan pernah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang/perbudakan di Australia dan diminta menjadi saksi dalam kasus tersebut telah dapat pula menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian karena akibat lambannya proses administrasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Pemohon VI kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan, termasuk haknya atas kompensasi dan gaji yang belum dibayarkan oleh majikannya. Dengan uraian anggapan kerugian hak konstitusional masing-masing Pemohon di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dapat menunjukkan bahwa keberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam UU 1/1979 dan UU 1/2006 tidak hanya berdampak pada aparat penegak hukum, tetapi juga langsung merugikan individu yang menjadi korban dalam perkara lintas negara. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 44 UU 1/1979 serta Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 474 1. Bahwa menurut para Pemohon, alasan utama mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 1/1979 dan UU 1/2006 karena kedua undang- undang a quo saling berkaitan, khususnya dalam menetapkan Menteri Hukum dan HAM sebagai pemegang otoritas (central authority) dalam urusan ekstradisi dan MLA. Para Pemohon juga menegaskan bahwa permohonan a quo bukan merupakan perebutan kewenangan, tetapi untuk menjawab masalah fundamental terkait supremasi hukum, independensi penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin berkembang. Sementara itu, menurut para Pemohon dengan adanya perubahan struktur kelembagaan akibat pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah bersifat politis dan tidak memiliki kesinambungan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya mengenai siapa yang berwenang sebagai central authority dalam urusan ekstradisi dan MLA. Kewenangan tersebut harus diatur secara tegas dalam undang-undang, bukan berdasarkan dinamika politik kelembagaan. Para Pemohon berpandangan bahwa kewenangan sebagai central authority seharusnya diberikan kepada lembaga yang kompeten secara yuridis dan fungsional yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman atau penuntutan, memiliki integrasi dalam sistem peradilan pidana, tergabung dalam kerja sama internasional, mampu menangani tugas dan fungsi secara normatif dan substantif dan memiliki kapasitas profesional dan pemahaman komprehensif. Oleh karena itu, penunjukan Kementerian Hukum dan HAM sebagai central authority tidaklah tepat. 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 44 UU 1/1979 serta Pasal 1 angka 10 UU 1/2006, yang menetapkan Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM sebagai central authority dalam urusan ekstradisi dan MLA bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena: a. fungsi ekstradisi dan MLA merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan oleh institusi penegak hukum 475 seperti Kejaksaan, bukan oleh kementerian yang menjalankan fungsi administratif. Penunjukan Menteri Hukum dan HAM sebagai central authority menghilangkan prinsip supremacy of law, due process of law, pembatasan kekuasaan, independensi peradilan, dan perlindungan HAM. b. setiap menteri hanya berwenang menangani urusan tertentu yang bersifat administratif. Oleh karena pelaksanaan ekstradisi dan MLA merupakan tindakan pro justicia maka bukan ranah Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakannya. Apalagi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM telah dipisah menjadi tiga kementerian, sehingga keberadaan “Menteri Kehakiman” sudah tidak relevan. c. ekstradisi dan MLA beririsan langsung dengan kekuasaan kehakiman karena menyangkut pelaksanaan penegakan hukum, penuntutan, dan eksekusi putusan. Oleh karena itu, central authority seharusnya merupakan kewenangan institusi dalam rumpun kekuasaan kehakiman, in casu Kejaksaan), agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung, terutama dalam urusan pemulihan aset lintas negara. d. Pemenuhan hak korban (restitusi, ganti kerugian) maupun hak tersangka (perlindungan hukum) sering terhambat akibat birokrasi administratif di bawah kementerian. Hal tersebut menyebabkan negara gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM karena adanya celah hilangnya barang bukti dan aset digital yang bernilai ekonomi. Hal ini menyebabkan korban kehilangan hak atas restitusi dan mengganggu proses penegakan hukum secara menyeluruh. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan Pasal 21 UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang 476 dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Jaksa Agung tidak menerima permintaan ekstradisi berserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dari negara Peminta. 2. Menyatakan Pasal 22 ayat (2) UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Jaksa Agung untuk diteruskan kepada Presiden. 3. Menyatakan Pasal 23 UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jika menurut Pertimbangan Jaksa Agung surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjan, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang perlu oleh Jaksa Agung. 4. Menyatakan Pasal 24 UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan Pasal 33 ayat (2) UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut. 6. Menyatakan Pasal 35 ayat (2) huruf b UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: diperlukan keterangan oleh Jaksa Agung seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3). 7. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Sesudah menerima penetapan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Jaksa Agung segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan/atau Menteri Luar Negeri, untuk memperoleh Keputusan. 477 8. Menyatakan Pasal 36 ayat (3) UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jika menurut penetapan pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Jaksa Agung memerlukan tambahan keterangan, maka Jaksa Agung meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup. 9. Menyatakan Pasal 36 ayat (4) UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan kepada Jaksa Agung Kepada negara peminta melalui saluran diplomatik. 10. Menyatakan Pasal 38 UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Jaksa Agung segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 11. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal tidak ada perjanjian ekstadisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Jaksa Agung disertai pertimbangan-pertimbangannya. 12. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jaksa Agung setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1). 13. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Jaksa Agung mengenai permintaan 478 ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut. 14. Menyatakan Pasal 39 ayat (4 UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan jaksa agung memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia 15. Menyatakan Pasal 39 ayat (5) UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Dalam hal peminta ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Jaksa Agung, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta. 16. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 17. Menyatakan Pasal 44 UU 1/1979 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa Agung sendiri atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukan melalui saluran diplomatik. 18. Menyatakan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Menteri adalah Jaksa Agung” [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 479 sampai dengan Bukti P-20, dan ahli bernama Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. dan Fachrizal Afandi, S.H., M.H., Ph.D., serta saksi bernama Apreza Darul Putra, SH., MH., dan Virgaliano Nahan, SH., L.LM., yang didengarkan keterangannya dalam persidangan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). Selain itu para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 7 Juli 2025. [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis, serta mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-28, serta ahli bernama Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., dan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA., Ph.D., serta saksi bernama Estralita Dorotea Aler yang didengar keterangannya di depan persidangan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan pada tanggal 7 Juli 2025; [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait (Persaja) telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis, serta mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-1a sampai dengan Bukti PT-8b, dan keterangan tertulis ahli yang bernama Prof. Dr. Topo Santoso, SH., MH., dan Dr. Indra Perwira, SH., MH. Selain itu Pihak Terkait (Persaja) juga menyerahkan kesimpulan pada tanggal 7 Juli 2025; [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 17 Juni 2025, serta kesimpulan pada tanggal 7 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya pada tanggal 16 Juni 2025, serta kesimpulan pada tanggal 4 Juli 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 480 [3.14] Menimbang bahwa Jaksa Agung selain sebagai salah satu penerima kuasa Presiden, juga mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo, namun Mahkamah tidak mengabulkan permohonan dimaksud [vide Risalah Sidang tanggal 26 Juni 2025, hal. 2-3], akan tetapi Kejaksaan tetap mengajukan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah sebagai ad informandum bertanggal 7 Juli 2025. [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait (Persaja, KPK dan Polri), keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, keterangan tertulis ahli Pihak Terkait (Persaja), bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Presiden dan Pihak Terkait (Persaja), dan kesimpulan tertulis para pihak, persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 yang mengatur kewenangan Kementerian Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM (nomenklatur saat ini adalah Kementerian Hukum) sebagai pemegang otoritas (central authority) dalam proses ekstradisi dan MLA telah menghambat kinerja Kejaksaan Agung sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [3.16] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. [3.16.1] Bahwa perkembangan hubungan antar-bangsa memerlukan kerjasama antar-negara. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat melakukan kerjasama dengan negara-negara lain secara bilateral maupun multilateral, baik dalam lingkup regional maupun internasional. Kerja sama tersebut diperlukan karena dampak dari hubungan antar bangsa yang timbul tidak hanya berupa dampak positif yang membawa kemajuan dan kemanfaatan bagi rakyat Indonesia, melainkan juga terdapat dampak negatif sebagai akibat dari berbagai kemudahan yang diciptakan oleh banyak negara, sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan orang, barang dan jasa yang melintasi batas-batas negara dengan cepat. Perkembangan 481 demikian dalam kenyataannya telah pula mengakibatkan berkembangnya tindak pidana/kejahatan dengan modus operandi yang semakin canggih, dan untuk kepentingan penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antar negara [vide Penjelasan Umum UU 1/2006]. Di antara dampak negatif tersebut adalah adanya kecenderungan meningkatnya kejahatan yang dilakukan di satu negara tetapi membawa akibat yang melewati batas-batas teritorial suatu negara, yang dikenal sebagai kejahatan lintas negara (transnational/cross-border crimes). Sebagai sebuah negara berdaulat yang memiliki tujuan untuk berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, sekaligus melindungi rakyatnya dari setiap dampak negatif yang timbul dari berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Dalam kaitan ini, Indonesia perlu terus mengembangkan, menguatkan dan mengambil peran dalam berbagai kerja sama bidang hukum dan penegakan hukum pidana, baik secara bilateral maupun multilateral. Salah satu bentuk kerja sama dimaksud adalah mengenai bantuan hukum antar negara di bidang pidana yang berkenaan dengan proses hukum pidana yang sedang dijalankan oleh suatu negara baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan peradilan. Dibutuhkannya bantuan hukum antar negara ini dikarenakan orang yang terkait dengan proses hukum pidana tersebut baik sebagai saksi, pelaku dan/atau barang bukti kejahatannya berada di negara lain. Kerja sama antar negara demikian diperlukan agar proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan peradilan termasuk pelaksanaan putusan di negara yang meminta bantuan hukum dapat dijalankan dengan baik dan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Dalam kaitan ini, telah menjadi kelaziman hukum internasional bahwa hubungan antar negara berkenaan dengan bantuan hukum dalam masalah pidana yang diperlukan suatu negara dari negara lain dibangun atas dasar prinsip perlakuan timbal-balik atau resiprokal (reciprocity treatment) di mana negara yang diminta bantuan hukum tersebut pada suatu ketika akan berganti posisi menjadi negara yang meminta bantuan hukum. Oleh karena itu, negara yang kemudian diminta memberikan bantuan hukum dalam masalah pidana tersebut juga harus bersedia memberikannya. Terminologi hukum untuk kerja sama demikian dikenal sebagai kerja sama bantuan hukum yang bersifat timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance for criminal matters). Selain bantuan hukum dalam rangka proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan peradilan pidana, maka bentuk kerja sama di bidang hukum pidana yang lain adalah 482 ekstradisi, yakni proses hukum di mana satu negara diminta menyerahkan seseorang yang terhadapnya akan atau sedang dilakukan proses hukum pidana di negara yang meminta sementara orang tersebut sedang berada negara lain yang diminta untuk menyerahkan dirinya. [3.16.2] Bahwa berkenaan dengan hal di atas, dalam konsepsi hukum (pidana) internasional, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi merupakan derivasi dari prinsip aut dedere aut judicare yang secara leksikal memiliki arti “ekstradisi atau adili (extradite or prosecute)”. Dalam arti luas prinsip ini mengandung arti bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melakukan proses hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan di negara lain, dan bekerja sama dengan negara lain agar proses hukum terhadap pelaku kejahatan dapat dijalankan. Apabila proses hukum pidana demikian tidak dapat dilakukan oleh negara lain, misalnya karena dasar dan kerangka hukum nasionalnya tidak mengatur hukum pidana atas kejahatan yang dilakukan sehingga proses hukum pidana tidak mungkin dijalankan, maka negara lain tersebut tetap berkewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum yang memungkinkan terjadinya proses ekstradisi ke negara yang meminta agar pelaku kejahatan diserahkan sehingga dapat dilakukan proses hukum di negara yang meminta tersebut (Claire Mitchell, Aut Dedere, Aut Judicare: The Extradite or Prosecute Clause in International Law, Geneve: Graduate Institute Publications, 2011). Sebelum kesepakatan antar negara secara bilateral dilakukan dan menjadi hal yang umum seperti saat ini, terdapat sejumlah konvensi internasional atau perjanjian multilateral yang memuat prinsip aut dedere aut judicare, di antaranya adalah Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970, yang ditandatangani di Den Haag berkaitan dengan penanganan atau proses hukum terhadap pembajakan pesawat udara yang melintasi batas-batas suatu negara. Di antara konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan memuat prinsip aut dedere aut judicare adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Korupsi [United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)] dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Lintas Negara [United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)]. Indonesia telah meratifikasi kedua Konvensi PBB a quo melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi 483 Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi. Ratifikasi terhadap Konvensi UNTOC oleh Indonesia ini disertai dengan reservasi terhadap Pasal 35, angka 2 Konvensi UNTOC terkait dengan perselisihan terhadap penafsiran dan pelaksanaan ketentuan Konvensi UNTOC. Dengan ratifikasi tersebut, maka substansi dari kedua Konvensi internasional ini menjadi bagian dari hukum nasional, kecuali atas Pasal 35, angka 2 yang direservasi keberlakuannya. [3.16.3] Bahwa dalam tataran internal masing-masing negara, agar kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antar negara dapat dijalankan dengan baik dan efektif, maka selain perjanjian antar negara secara bilateral atau multilateral yang menjadi dasar pelaksanaan, hal yang lazim dilakukan oleh negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut adalah membuat kerangka hukum (legal framework) yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan negara bersangkutan guna menjadi landasan dan aturan hukum formal dalam mengatur syarat dan mekanisme/tata cara, baik ketika permintaan bantuan hukum kepada negara lain perlu dilakukan maupun ketika negara lain meminta bantuan hukum. Demikian pula, peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat dan mekanisme/tata cara ekstradisi juga dibuat agar terdapat kejelasan dan kepastian prosedur bagi negara yang meminta ataupun negara yang diminta melakukan ekstradisi terhadap seseorang. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dimaksud adalah UU 1/1979 dan UU 1/2006 untuk ekstradisi dan bantuan hukum dalam masalah pidana. Selain prosedur tentang bagaimana proses bantuan hukum dan ekstradisi dijalankan, lazimnya peraturan perundang-undangan di negara bersangkutan mengatur pula central authority yang akan mengurus dan menangani permintaan bantuan hukum dalam rangka penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan peradilan atas tindak pidana/kejahatan yang tercakup dalam Konvensi UNTOC maupun yang berkenaan dengan permintaan ekstradisi. Perihal central authority dalam urusan bantuan hukum timbal balik ini diatur dalam Pasal 18, angka 13 Konvensi UNTOC. Akan tetapi Konvensi ini tidak mengatur dan menetapkan lembaga/institusi mana bagi tiap negara peratifikasi yang diposisikan sebagai central authority. Penunjukan lembaga/institusi dimaksud sepenuhnya diserahkan kepada dan menjadi kewenangan masing-masing negara. 484 [3.17] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang apabila dicermati secara saksama, menurut Mahkamah, meskipun para Pemohon mengajukan pengujian terhadap beberapa pasal dari 2 (dua) undang-undang yang berbeda, yaitu Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, namun substansi dalam permohonan a quo pada hakikatnya hanya mengenai 1 (satu) isu pokok yakni keberatan para Pemohon terhadap kewenangan Menteri Hukum sebagai pemegang otoritas (central authority) dalam proses ekstradisi dan MLA, di mana seharusnya menurut para Pemohon menjadi kewenangan Jaksa Agung. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.17.1] Bahwa UU 1/1979 dan UU 1/2006 telah menentukan prosedur hukum secara bertahap dan sistematis yang mencakup keterlibatan proses yudisial melalui putusan pengadilan dalam perkara ekstradisi yang diajukan oleh Menteri Hukum dengan disertai pertimbangan dari Menteri Hukum, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sebelum Presiden mengambil keputusan untuk melakukan ektradisi dan MLA [vide Pasal 18 sampai dengan Pasal 46 UU 1/1979 dan vide Pasal 9 sampai dengan Pasal 54 UU 1/2006]. Pasal 36 UU 1/1979 secara eksplisit menentukan bahwa pertimbangan Menteri Hukum, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kapolri kepada Presiden dalam permohonan ekstradisi harus mendasarkan pada hasil putusan pengadilan, sehingga tidak terdapat tindakan sepihak atau kekuasaan mutlak dari Menteri Hukum dalam melakukan ektradisi dan MLA. Oleh karena itu, melihat logika perumusan norma Pasal 36 UU 1/1979 dimaksud oleh karena Menteri Hukum merupakan pejabat yang melaksanakan urusan bidang hukum untuk kepentingan eksekutif, sehingga dalam konteks a quo diposisikan sebagai pemegang otoritas (central authority) [vide Penjelasan Umum UU 1/2006]. Dengan demikian, posisi Menteri Hukum sebagai central authority dalam UU 1/1979 dan UU 1/2006 tidak mengganggu independensi lembaga penegak hukum. Artinya, kedudukan Menteri Hukum sebagai pemegang central authority bukan merupakan bentuk campur 485 tangan terhadap penegakan hukum, melainkan sebagai pelaksanaan fungsi administratif di bawah domain eksekutif. Dalam hal ini, Menteri Hukum menjalankan tugas mengoordinasikan, menerima, dan menyampaikan permintaan bantuan hukum antar negara sebelum Presiden mengambil keputusan. Selain itu, Menteri Hukum juga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kesalahan seseorang, menyita aset, atau memutuskan ganti rugi kepada korban. Fungsi Menteri Hukum sebagai jembatan administratif antara Indonesia dan negara mitra dalam rangka kerja sama internasional. Dalam kaitan ini, fungsi penegakan hukum tetap dijalankan oleh lembaga penegak hukum sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku. [3.17.2] Bahwa ketentuan dalam UU 1/1979 dan UU 1/2006 telah memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang bertindak sebagai central authority dalam kerja sama hukum lintas negara. Beberapa pasal seperti Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 44 UU 1/1979, serta Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 menentukan Menteri Hukum merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menerima, menyampaikan, dan mengoordinasikan permintaan MLA dan ekstradisi. Pengaturan tersebut mencakup jalur diplomatik yang digunakan, daftar institusi yang memberikan pertimbangan seperti Menteri Hukum, Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri Luar Negeri, termasuk Ketua KPK serta prosedur formal yang harus dilalui sebelum suatu MLA atau ekstradisi dapat dilaksanakan. Dengan adanya pengaturan tersebut, tidak terdapat ruang kekaburan ataupun kekosongan norma yang dapat ditafsirkan melanggar prinsip kepastian hukum, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sementara itu, dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian yakni adanya pemisahan antara urusan hukum, HAM, imigrasi, atau pemasyarakatan, Mahkamah menilai bahwa perubahan administratif tersebut merupakan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang tidak secara otomatis menghapus eksistensi maupun keabsahan kewenangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Terlebih, struktur organisasi yang menjalankan central authority masih tetap berada dalam tanggung jawab Menteri Hukum. Oleh karena itu, substansi pengaturan mengenai kementerian yang berperan sebagai pemegang otoritas (central authority) tetap sah secara hukum selama tidak ada perubahan norma melalui revisi undang-undang. Demikian pula, mengenai isu yang menyatakan adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara Menteri Hukum dan Jaksa Agung, terutama dalam praktik pemulihan aset lintas yurisdiksi, menurut 486 Mahkamah isu tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan berkaitan dengan tata kelola dan implementasi antar instansi. Potensi pertembungan (impitan) kewenangan tersebut telah diantisipasi oleh pembentuk undang-undang melalui Pasal 9 dan Pasal 27 UU 1/2006, yang memberi ruang bagi Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK untuk menyampaikan permintaan bantuan hukum lintas negara melalui Menteri Hukum yang diposisikan sebagai central authority. Dengan adanya skema tersebut, hubungan antara instansi penegak hukum dan kementerian bersifat koordinatif, bukan kompetitif. Mekanisme ini disusun untuk menghindari fragmentasi otoritas serta menjamin bahwa jalur kerja sama hukum lintas negara berjalan melalui satu pintu resmi yang menjamin konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Mahkamah menyimpulkan bahwa dalil para Pemohon perihal tumpang tindih kewenangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan norma yang berlaku, melainkan harus diselesaikan melalui penguatan sinergi dan koordinasi antar-instansi. [3.17.3] Bahwa adapun terkait dengan penyitaan, pengamanan, atau pengalihan aset dalam proses penegakan hukum, Menteri Hukum yang diposisikan sebagai central authority tidak mencakup kewenangan tersebut. Semua kewenangan tersebut secara tegas berada pada lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan pro justitia, seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK. UU 1/2006 telah mengatur dengan rinci tahapan penyitaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 UU 1/2006. Seluruh proses tersebut wajib didasarkan pada permintaan resmi dan disertai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, proses hukum yang mengarah pada pengambilan atau pemindahan aset harus melalui pengawasan yudisial dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh otoritas administratif. Tugas Menteri dalam konteks ini terbatas sebagai saluran komunikasi resmi antarnegara (state channeling mechanism), yang memastikan dokumen dan permintaan hukum lintas yurisdiksi berjalan sesuai tata cara diplomatik dan hukum internasional sepanjang tidak melanggar prinsip kedaulatan negara dan kepentingan nasional masing- masing negara. [3.17.4] Bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU 1/2006 juga secara eksplisit menekankan pentingnya perlindungan hak korban kejahatan lintas negara. Pasal 54 UU 1/2006 menyatakan hasil pemulihan aset dapat digunakan untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada korban, sesuai dengan ketentuan hukum yang 487 berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak hanya dirancang untuk memfasilitasi kerja sama penegakan hukum antarnegara, tetapi juga memberikan perlindungan nyata terhadap kepentingan korban kejahatan. Dengan demikian, apabila terdapat hambatan dalam implementasi pemulihan aset atau pengelolaan barang bukti sebagaimana didalilkan para Pemohon, hal tersebut tidak serta-merta norma pasal yang dimohonkan pengujian inkonstitusional. Persoalan tersebut lebih tepat dipandang sebagai permasalahan teknis dalam pelaksanaan, seperti lemahnya koordinasi lintas lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, atau infrastruktur birokrasi yang belum optimal. Oleh karena itu, apabila terdapat hambatan administratif dalam pelaksanaan ekstradisi atau MLA, solusi yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sistem teknologi informasi, serta penyusunan regulasi pelaksana untuk penguatan kesepahaman antarinstansi. Hal tersebut sepenuhnya merupakan domain kebijakan pengelolaan pemerintahan. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mempersoalkan central authority yang dimiliki oleh Menteri Hukum dalam menangani ekstradisi dan MLA, menurut Mahkamah bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan terkait dengan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Artinya, hal yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukan pelanggaran terhadap norma-norma dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi lebih mengarah pada keinginan untuk mengubah lembaga pemegang otoritas (central authority) dalam masalah ekstradisi dan MLA. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan pandangan terhadap kebijakan hukum yang berlaku saat ini sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan masalah implementasi, bukan pelanggaran terhadap konstitusi. Bahkan jika benar terjadi kelemahan koordinasi dalam proses ekstradisi dan MLA sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, hal tersebut bukan dikarenakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan akibat pelaksanaan norma yang belum optimal secara manajerial atau administratif yang dapat dan seharusnya diperbaiki dalam tingkat kebijakan dan pengelolaan lembaga, antara lain dengan cara memperbaiki sistem tata kelola, penguatan mekanisme koordinasi, penyesuaian prosedur lintas sektor, serta penyusunan protokol kerja sama institusional yang lebih efektif. Selain itu, upaya memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, merupakan bagian dari semangat penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk menjamin efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, dan kepentingan umum. 488 Bahwa meskipun dalam permohonannya para Pemohon mengemukakan argumentasi mengenai perbandingan kewenangan central authority dengan praktik yang diterapkan di sejumlah negara, namun menurut Mahkamah tidak terdapat suatu kelaziman atau standar internasional yang seragam mengenai penunjukan institusi sebagai central authority dalam konteks ekstradisi dan MLA. Penunjukan tersebut sepenuhnya merupakan domain kebijakan hukum internal masing-masing negara yang disesuaikan dengan sistem hukum, struktur kelembagaan, serta kebutuhan nasional. Oleh karena itu, keberatan para Pemohon terhadap penunjukan Menteri Hukum sebagai central authority bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Dengan kata lain, adanya persoalan yang didalilkan para Pemohon menurut Mahkamah, solusi yang tepat adalah dengan membangun mekanisme koordinasi yang lebih sinergis antar institusi/lembaga di bawah kekuasaan eksekutif, menyempurnakan protokol kerja sama, serta membangun sistem yang saling memperkuat antara administrasi pemerintahan dan penegakan hukum. Terlebih, berkenaan dengan ekstradisi dan MLA adalah berkaitan erat dengan penanganan tindak pidana yang dibatasi dengan waktu penahanan pelaku tindak pidana baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan. Oleh karena itu, Menteri Hukum sebagai central authority berkewajiban untuk mempercepat proses administrasi penanganan ekstradisi dan MLA sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena pejabat pemegang otoritas (central authority) pada Menteri Hukum bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma maka dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 Undang-Undang 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 1/2006 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) 489 huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan jaminan hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum, prinsip negara hukum , serta perlindungan hak asasi dan rasa aman yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 490 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 14.17 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para Pihak Terkait dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 491 ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar