18/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : E’eng Wicaksono Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Kecapi Raya Nomor 64, RT/RW 013/005, Kelurahan/Desa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai ------------------------------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Suardi Soamole Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Bojong Rawa Lumbu RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa, Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sebagai ------------------------------------------------------------------------ Pemohon II Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2025 memberikan kuasa kepada H. DR. (Cand) Kurniadi Nur, S.H., M.H., Tri Yudy Supriyatno, S.H., Ahmad Zulfikar, S.H., Ari Safari Mau, S.H., Khaerul Bahran, S.H., M.H., Wiranto Embong Bulan, S.H., Salim Wehfany, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KY Law Office & Partners beralamat di Jalan KH Guru Amiin Nomor 7A, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 2 12520, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri benrtindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 18/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 8 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi“; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasiil pemilihan umum“. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar“; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) 3 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“. 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi“. 6. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. 7. Bahwa objek Pemohon a quo merupakan undang-undang sehingga pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON. 8. Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 9. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Permohonan adalah pihak yang mengangap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- 4 Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”. penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusi adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945“; 10. Bahwa kedudukan Pemohon dinyatakan juga dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau d. Lembaga negara. 11. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal -verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang di mohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 12. Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, dan karenanya 5 memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Adapun latar belakang Pemohon sebagai berikut: I. Pemohon I: Pemohon adalah warga negara Indonesia pekerjaan Dosen non- ASN, tempat tanggal lahir Padang Panjang 21 Desember 1996 yang saat ini telah berusia 29 tahun 1 bulan. Yang pada posisinya sebagai akademisi berdasarkan kajian mengusulkan agar seluruh warga negara mendapatkan akses sesuai kompetensinya terlibat langsung dalam pemerintahan atau penyelanggaran negara. Serta berniat mendaftarkan diri sebagai anggota KPU dan/atau Bawaslu untuk masa jabatan 2027-2032 dan/atau 2032-2037, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki hak yang sama dihadapan hukum (equality before the law). Pemohon merupakan Sarjana Hukum (S.H) Universitas Nasional sejak tahun 2018 dan Magister Hukum (M.H) Universitas Nasional sejak tahun 2020. Sejak 2020 aktif sebagai Asisten dosen dan telah diangkat sebagai Dosen Tetap non-ASN Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum, Universitas Nasional melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan tertanggal 1 September 2025. Selain itu juga aktif selaku konsultan hukum baik litigasi dan non litigasi serta terlibat langsung dalam proses pengajaran dan pembentukan pemahaman hukum mahasiswa pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Korporasi, serta Hukum Investasi dan Pembangunan. Posisi akademik tersebut menempatkan Pemohon bukan hanya sebagai subjek hukum biasa, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pembentuk kesadaran hukum, etika publik, dan prinsip negara hukum, termasuk nilai-nilai demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional, maka dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya Pemohon I memiliki kualifikasi yang relevan untuk berpartisipasi dalam jabatan publik pada bidang penyelenggara pemilu khususnya calon anggota KPU maupun anggota BAWASLU. 6 II. Pemohon II Pemohon adalah warga negara Indonesia pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir Waitina 15 Mei 1995, yang saat ini telah berusia 30 tahun 8 bulan yang berniat mendaftarkan diri sebagai anggota KPU dan/atau Bawaslu untuk masa jabatan 2027-2032 dan/atau 2032-2037, yang menurut Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki hak yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Pemohon merupakan Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, tahun masuk 2013/2014, tanggal yudisium 20 Jukli 2017 dan Magister Administrasi Publik (M.AP), Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nasional, tahun masuk 2017/2018, tanggal yudisium 30 Agustus 2019 dan berpengalaman dalam organisasi kepemudaan, serta aktif dalam menyelenggaraan pelatihan kepemiluan bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu, menyelenggarakan pendidikan politik bagi pemilih muda yang dihadiri langsung pemangku kepentingan seperti komisioner KPU, Bawaslu, Bupati dan kepala dinas kabupaten Buru serta aktif sebagai pemantau pemilu tahun 2024. Dengan pengalaman kepemiluan tersebut, menunjukan relevansi dan legitimasi untuk dapat mengikuti seleksi anggota Bawaslu maupun anggota KPU. 13. Bahwa Pemohon masing-masing memiliki kesamaan kepentingan yaitu sama-sama dirugikan berlakunya norma a quo pada frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” (peryaratan untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota) dan frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dan frasa “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun” (persyaratan untuk calon anggota BAWASLU, BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS), oleh karena itu mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf 7 b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan kualifikasi khusus tentang Pemohon berupa kerugian dengan berlakunya norma a quo. Oleh karena itu berikut Pemohon uraikan kerugian yang di maksud: a. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki minat, kemampuan, serta pengalaman dibidang kepemiluan, serta memenuhi seluruh persyaratan calon anggota KPU dan Bawaslu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali persyaratan batas usia minimum sebagaimana diatur norma a quo. b. Berlakunya ketentuan mengenai pembatasan usia minimum bagi calon anggota KPU dan Bawaslu telah secara langsung dan nyata merugikan hak konstitusional Pemohon, karena Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan diri, mengikuti tahapan seleksi, dan bersaing secara adil sebagai calon anggota KPU dan/atau Bawaslu, bukan karena tidak cakap atau tidak memenuhi kualifikasi melainkan semata- mata karena faktor usia. c. Kerugian yang dialami Pemohon bersifat aktual, dan berkelanjutan, karena selama norma a quo tetap berlaku, Pemohon secara terus menerus berada dalam kondisi tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalaui pencalonan sebagai anggota KPU dan/atau Bawaslu. d. Pembatasan usia calon anggota KPU dan Bawaslu telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, serta bertentangan dengan hak Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 8 15. Pemohon memenuhi semua persyaratan lain untuk menjadi anggota KPU ataupun BAWASLU dari Pendidikan, pengalaman dan integritas, kecuali batasan usia. Pemohon berniat atau sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi anggota KPU dan Bawaslu untuk masa jabatan 2027- 2032 atau 2032-2037. Karena terdapat batasan usia minimal Pemohon secara otomatis gugur, sehingga kerugian nyata, spesifik dan langsung. Pemohon kehilangan kesempatan menjalankan hak politik yaitu menjadi penyelenggara negara urusan pemilu. 16. Bahwa selain itu, berlakunya norma a quo menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon, baik secara bersama-sama maupun masing- masing, yang meliputi: 1) Hak Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 2) Hak Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun serta hak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, termasuk diskriminatif berdasarkan usia, yang mengakibatkan terhalangnya Pemohon dan kelompok usia tertentu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. 17. Bahwa pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap hak partisipasi Pemohon dalam pemerintahan, termasuk pembatasan usia yang tidak didasarkan pada alasan konstitusional yang sah, merupakan pembatasan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional Pemohon. 18. Bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan yaitu dihapusnya batas usia untuk anggota KPU dan anggota Bawaslu pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota dan diganti dengan berdasarkan penilaian terhadap integritas, kapasitas, kompetensi, pengalaman kepemiluan, serta rekam jejak, pendidikan, termasuk komitmennya yang dapat diukur secara objektif terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil atau pernah menjadi penyelenggara pemilu yang mana hal 9 tersebut merupakan perwujudan sistem merit. maka kerugian Pemohon akan hilang, termasuk warga negara yang ingin mendaftar anggota KPU dan anggota BAWASLU maka secara langsung maupun tidak langsung negara dan Rakyat berkesempatan mendapatkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, berkompeten untuk menjalankan tugas-tugas KPU dan Bawaslu. C. POKOK-POKOK PERMOHONAN 19. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. 20. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang, yang menyatakan: Pasal 21 ayat (1) huruf b “Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota“. Pasal 117 ayat (1) huruf b “Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon angota BAWASLU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota BAWASLU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota BAWASLU Kabupaten atau Kota dan paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon PANWASLU Kecamatan, PANWASLU kelurahan atau Desa dan Pengawas TPS“. 21. Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2), yang menjadi batu uji dalam permohonan a quo sebagaimana diuraikan isinya sebagai berikut: a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan: 10 “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” b. Dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum." c. Dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." d. Dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan: “setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimintatif itu.” 22. Bahwa yang dipersoalkan Pemohon dalam pasal 21 ayat (1) huruf b dan pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah ketentuan batasan usia minimum bagi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada seluruh tingkatan, Nasional, Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/kota. Bahwa ketentuan a quo telah membatasi hak konstitusiional warga negara secara tidak proporsional, karena menetapkan batas usia minimum yang tidak disertai dengan dasar rasional, objektif dan terukur terkait kebutuhan jabatan, kompetensi, maupun beban tugas yang harus diemban oleh anggota KPU dan Bawaslu. 23. Bahwa pembatasan hak warga negara hanya dapat dibenarkan secara konstitusional apabila memenuhi prinsip legalitas, legitimasi tujuan, rasionalitas dan proporsionalitas, sebagaimana telah menjadi doktrin tetap Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya. Dalam konteks a quo penetapan batas usia minimum tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena: a. Tidak berbasis pada kebutuhan jabatan, sebab tugas dan fungsi anggota KPU dan Bawaslu lebih mentitikberatkan pada kompetensi, integritas, independensi, dan kapasitas intelektual, bukan semata faktor usia biologis. 11 b. Tidak mempertimbangkan perkembangan sosial dan demografis, di mana saat ini banyak warga negara Indonesia berusia di bawah batas minimal tersebut yang telah memiliki pendidikan tinggi, pengalaman organisasi, pengalaman kepemiluan, serta rekam jejak profesional yang memadai. c. Menutup kesempatan warga negara yang cakap dan berintegritas, sehingga berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan serta pembaruan tata kelola kelembagaan pemilu. 24. Bahwa norma a quo menciptakan pembatasan hak konstitusional disproportionate restriction terhadap hak Pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pembatasan tersebut: a. Tidak memenuhi legitimasi tujuan Bahwa pembatasan hak hanya dapat dibenarkan apabila bertujuan melindungi kepentingan yang sah dan mendesak secara konstitusional. Dalam perkara a quo, pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara rasional dan terukur mengenai alasan objektif penetapan batas usia minimum tersebut, baik dalam naskah akademik maupun dalam risalah pembahasan undang-undang. Dengan demikian tujuan pembatasan usia menjadi kabur, tidak terukur dan kehilangan dasar konstitusionalnya. b. Tidak memenuhi prinsip rasionalitas Bahwa tidak terdapat hubungan kausal yang rasional dantara batas usia minimum yang tinggi dengan peningkatan kualitas, integritas, profesionalisme, dan independensi penyelenggara pemilu. Kapasitas seseorang untuk menjalankan tugas sebagai anggota KPU dan Bawaslu tidak ditentukan oleh usia semata, melainkan oleh kompetensi, integritas moral, rekam jejak dan keahlian teknis. Oleh karena itu menjadikan usia sebagai faktor determinan utama adalah kebijakan yang irasional dan tidak berdasar secara empiris. c. Tidak memenuhi prinsip kebutuhan Bahwa meskipun pembentuk undang-undang bertujuan menjamin kualitas penyelenggara pemilu, terdapat cara lain yang lebih ringan, 12 lebih adil dan tidak membatasi secara berlebihan, seperti melalui mekanisme seleksi berbasis kompetensi, uji kelayakan dan kepatutan, rekam jejak, sertifikat kepemiluan, serta penilaian integritas. Dengan demikian, pembatasan usia minimum bukanlah satu-satunya cara, apalagi cara yang paling minimal, akibatnya norma a quo tidak memenuhi prinsip kebutuhan. d. Jauh dari prinsip proporsional Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat tertutupnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Norma a quo menutup akses bagi kelompok warga negara produktif, progresif, dan berkompeten hanya karena faktor usia, sehingga menghilangkan potensi sumber daya manusia unggul dan menghambat regenerasi kepemimpinan kelembagaan Pemilu. 25. Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b dan pasal 117 ayat (1) huruf b pada frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” (peryaratan untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota) dan frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dan frasa “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun” (persyaratan untuk calon anggota BAWASLU, BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS) melanggar prinsip persamaan dihadapan hukum equality before the law sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1). Yang mana seharusnya usia tidak menjadi parameter untuk menilai kecakapan seseorang untuk menjalankan tugas anggota KPU dan anggota BAWASLU. 26. Bahwa dalam kajian ilmu sosial, psikologi dan kebijakan publik, dikenal istilah ageisme yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert N. Butler tahun 1969 yang didefinisikan sebagai “sikap, stereotip, prasangka, atau bentuk diskriminasi yang diarahkan kepada individu semata-mata berdasarkan usia”. Konsep ageisme lahir sebagai kritik terhadap kebijakan 13 atau penilaian yang tidak mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi individu, melainkan semata-mata menilai bahwa kelompok usia tertentu tidak layak atau tidak mampu menjalankan peran tertentu hanya karena faktor usia. 27. Berdasar pada teori tersebut, Pemohon mempertanyakan rasionalitas dan objektivitas penetapan usia bagi calon anggota KPU dan Bawaslu sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, guna menilai apakah pembatasan usia tersebut didasarkan pada pertimbangan yang sah, objektif dan proporsional, sebagai berikut: - Apa tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang melalui penetapan batas usia pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum? ` - Apakah pembatasan usia tersebut justru berpotensi merugikan negara dengan menutup akses bagi sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas? - Apakah pembatasan usia tersebut didasarkan pada penilaian objektif terhadap kapasitas, kompetensi dan kualifikasi individu, atau semata- mata pada asumsi bahwa individu yang berusia di bawah usia 40 (empat puluh) tahun dianggap kurang matang atau tidak layak? - Apakah terdapat hubungan kausal yang jelas antara syarat usia dan kemampuan professional dalam menjalankan jabatan sebagai anggota KPU dan BAWASLU? - Apakah usia merupakan indikator yang relevan dan tepat untuk menilai kemampuan profesional menjalankan suatu jabatan publik? - Apa dasar ilmiah atau empiris yang menunjukan bahwa seseorang baru dapat dianggap kompeten untuk menduduki jabatan setelah mencapai usia 40 (empat puluh) tahun? - Apakah ketentuan batas usia tersebut sengaja diberlakukan untuk tujuan diskriminasi usia karena tanpa harus melalui penilaian individu terhadap kapasitas, kompetensi, dan kualifikasinya, sehingga secara otomatis dinyatakan tidak memenuhi syarat dan langsung dinyatakan gugur? 14 - Mengapa terhadap jabatan publik lain yang memiliki tingkat tanggung jawab dan kepentingan yang setara, seperti kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Menteri tidak diberlakukan batas usia minimum 40 (empat puluh) tahun? - Apakah pembentukan norma batas usia tersebut telah mempertimbangkan perkembangan demografi nasional, usia produktif penduduk, serta standar dan praktik internasional terkait pengisian jabatan penyelenggara pemilu? 28. Bahwa selain itu, penerapan batas usia bagi calon anggota KPU dan Bawaslu bertentangan dengan asas meritokrasi, yakni prinsip bahwa pengisian jabatan publik harus berdasarkan kemampuan (merit), integritas, kompetensi dan rekam jejak, bukan ukuran bersifat artifisial seperti usia. Selain itu asas meritokrasi merupakan bagian fundamental dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi konstitusioinal, dan prinsip kesetaraan kesempatan (equal opportunity) dalam akses jabatan publik. Karena itu setiap pembatasan atas hak warga negara untuk mengakses jabatan publik harus logis, proporsional dan rasional. 29. Bahwa prinsip meritokrasi menuntut agar akses jabatan publik ditentukan melalui proses seleksi obyektif, berdasarkan: - Kualifikasi, dalam hal ini mencakup (pendidikan, latar belakang keilmuan, sertifikasi, piagam penghargaan) - Kompetensi, dalam hal ini mencakup (teknis kepemiluan, manajerial, memahami kondisi sosial, budaya) - Kinerja dan pengalaman dalam hal ini mencakup (rekam jejak,integritas, prestasi dan kontribusi nyata) 30. Ketentuan mengenai batas usia yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b yang memberikan batasan usia pada hakikatnya merupakan batasan yang bersifat formalistis, tidak ditopang oleh argumentasi konstitusional, empiris maupun teoritik yang memadai, Pemohon menilai pembatasan demikian tidak menunjukan adanya hubungan kausal yang nyata antara usia dengan kapasitas, integritas, maupun kompetensi profesional seseorang untuk menjalankan tugas- tugas konstitusional penyelenggara pemilu. 15 31. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa setiap pembatasan hak konstitusional warga negara harus diuji melalui parameter rasionalitas, proporsionalitas, sehingga suatu pembatasan tidak boleh diberlakukan apabila “hanya bersifat administratif formal” yang tidak memiliki korelasi langsung dengan tujuan penyelenggara pemilu yang luber dan jurdil sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 32. Bahwa batasan kategori usia tidak dapat dijadikan indikator tunggal dalam menilai moral character, kematangan integritas, ataupun kapasitas intelektual yang diperlukan dalam lembaga penyelenggara pemilu. Kualifikasi-kualifikasi tersebut justru harusnya diuji melalui mekanisme seleksi diantaranya verifikasi rekam jejak, uji kepatutan dan kelayakan, serta penilaian integritas, artinya kecakapan calon anggota KPU dan BAWASLU dapat dan memang seharusnya dinilai melalui instrument substantif, bukan melalui batas usia formal yang bersifat diskriminatif. Maka dengan demikian norma tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai kebijakan konstitusional yang sah dan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. 33. Bahwa selanjutnya pada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memutus dalam amar putusan pada poin 2 (dua) sebagai berikut : “Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; 34. Bahwa dengan demikian ketentuan batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun merupakan pembatasan yang tidak proporsional, tidak relavan dengan tujuan konstitusional, serta mendisfungsikan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) 16 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Paragraf 3 (tiga) hal-49 tersebut memberikan pertimbangan: “Bahwa mengingat batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun dengan melihat praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden atau kepala negara/pemerintahan dipercayakan kepada sosok/figur yang berusia di bawah 40 tahun, serta berdasarkan pengalaman pengaturan baik di masa pemerintahan RIS (30 tahun) maupun di masa reformasi, in casu UU 48/2008 telah pernah mengatur batas usia presiden dan wakil presiden minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Sehingga, guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam konstestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden”. 35. Bahwa oleh karena itu, pembatasan usia 40 (empat puluh) tahun untuk untuk calon anggota KPU dan calon anggota BAWASLU dinilai tidak dapat dipertahankan sebagai kebijakan konstitusional yang sah dan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 36. Bahwa selain itu Undang -Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengatur pembatasan usia untuk menjadi anggota KPU dan anggota BAWASLU, oleh karenanya ketentuan pasal pembatasan usia tersebut merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara khususnya Pemohon yang usianya masih di bawah 40 tahun yang memiliki niat untuk berpartisipasi mendaftar sebagai anggota KPU dan BAWASLU. 37. Bahwa seharusnya, pengaturan persyaratan anggota KPU dilakukan secara berjenjang dan proporsional, sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab pada masing-masing tingkatan, sebagai berikut: a. Anggota KPU Republik Indonesia, sebagai penyelenggara pemilu di Tingkat nasional yang memiliki tanggung jawab strategis, nasional, dan kompleks, seharusnya ditetapkan berdasarkan kriteria: - Integritas dan independensi yang tinggi - Pengalaman kepemiluan dan /atau pengalaman kelembagaan yang memadai (Pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang- kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota KPU). 17 - Kapasitas manajerial, kepemimpinan, serta pemahaman hukum dan tata kelola pemilu - Rekam jejak pendidikan, moral dan proforsional yang tidak tercela b. Anggota KPU Provinsi, sebagai penyelenggara pemilu di tingkat regional, seharusnya ditetapkan berdasarkan: - Integritas dan Independensi - Pengalaman teknis kepemiluan dan manajerial (Pada saat pendaftaran Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Provinsi) - Kapasitas koordinasi lintas kabupaten/kota dan pemahaman regulasi pemilu c. Anggota KPU Kabupaten/Kota, sebagai penyelenggara teknis di tingkat lokal, seharusnya ditetapkan berdasarkan: - Integritas,kejujuran dan independensi - Kemampuan teknis penyelenggara pemilu (Pada saat pendaftaran Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota). - Komitmen terhadap profesionalitas dan pelayanan publik 38. Bahwa pembedaan kualifikasi berbasis kompetensi dan integritas tersebut lebih sejalan dengan prinsip keadilan, proforsionalitas, dan persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dibandingkan dengan pembedaan berbasis usia semata yang tidak selalu berkolerasi langsung dengan kapasitas, integritas, maupun kompetensi seseorang. 39. Bahwa dengan demikian juga dengan pengaturan kualifikasi anggota Badan Pengawas Pemilu harus dilakukan secara berjenjang, proporsional dan berbasis kapasitas, sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan kompleksitas tugas pada masing-masing jenjang kelembagaan, yaitu: a. Anggota Bawaslu Republik Indonesia, sebagai Lembaga pengawas pemilu di tingkat nasional, anggota Bawaslu RI seharusnya memiliki kualifikasi: - Integritas moral dan independensi yang tinggi - Kompetensi hukum pemilu dan tata negara 18 - Pengalaman dibidang pengawasan pemilu, penegakan hukum, atau penyelenggaraan pemilu pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota BAWASLU. - Kapasitas kepemimpinan, manajerial dan pengambilan Keputusan strategis - Rekam jejak professional yang bersih dan tidak tercela b. Anggota Bawaslu Provinsi, sebagai pengawas pemilu di tingkat provinsi yang berfungsi mengkoordinasikan pengawasan lintas kabupaten/kota seharusnya memiliki: - Iintegritas, objektivitas dan independensi - Pemahaman regulasi pemilu dan teknis pengawasan - Pengalaman kepemiluan dan /atau pengalaman hukum - administrasi (Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota BAWASLU Provinsi). - Kapasitas koodinasi, supervisi dan penanganan pelanggaran pemilu c. Anggota Bawaslu Kabupaten/kota, sebagai ujung tombak pengawasan pemilu di tingkat lokal, seharusnya memiliki: - Integritas, kejujuran dan keberanian dalam menegakan hukum pemilu - Kompetensi teknis pengawasan pemilu - Pemahaman regulasi pemilu dan hukum secara penanganan pelanggaran (Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota BAWASLU Kabupaten/Kota) - Komitmen tinggi terhdap proforsionalitas dan pelayanan publik. d. Anggota Panwaslu Kecamatan, sebagai ujung tombak pengawasan pemilu di tingkat lokal Kecamatan, seharusnya memiliki: - Integritas, kejujuran dan keberanian dalam menegakan hukum pemilu - Kompetensi teknis pengawasan pemilu 19 - Pemahaman regulasi pemilu dan hukum secara penanganan pelanggaran (Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan) - Komitmen tinggi terhdap proforsionalitas dan pelayanan publik. e. Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, sebagai ujung tombak pengawasan pemilu di tingkat lokal Kelurahan/Desa, seharusnya memiliki: - Integritas, kejujuran dan keberanian dalam menegakan hukum pemilu - Kompetensi teknis pengawasan pemilu - Pemahaman regulasi pemilu dan hukum secara penanganan pelanggaran (Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan untuk calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa) - Komitmen tinggi terhdap proforsionalitas dan pelayanan publik. f. Anggota Pengawas TPS, sebagai ujung tombak pengawasan pemilu di tingkat TPS yang bersentuhan langsung tempat pemungutan suara, seharusnya memiliki: - Integritas, kejujuran dan keberanian dalam menegakan hukum pemilu - Kompetensi teknis pengawasan pemilu - Pemahaman regulasi pemilu dan hukum secara penanganan pelanggaran (Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan untuk calon anggota Pengawas TPS) - Komitmen tinggi terhdap proforsionalitas dan pelayanan publik 40. Secara faktual, jabatan lembaga pemerintahan setingkat menteri bahkan tidak diatur batas usia minimum dan maksimum, sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) huruf a, b, c, d dan f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Fakta ini membuktikan bahwa kepemimpinan dapat dan biasa dijalankan oleh mereka yang memiliki kualifikasi dan hasil dari seleksi yang ketat berdasarkan merit system. 41. Bahwa anggapan yang mendasari pembatasan usia dalam norma a quo, seolah-olah kematangan dan kemampuan pemimpin hanya dapat diukur dari faktor usia, sebenarnya tidak memiliki dasar empiris maupun historis yang kuat. Dalam sejarah Indonesia maupun praktek ketatanegaraan di 20 berbagai negara, terdapat banyak contoh pemimpin lembaga pemerintahan dan kepala negara yang menjalankan fungsi dan tanggung jawab publik secara efektif yang relatif mudah di antanya: - Sutan Sjharir menjadi Perdana Menteri RI pada usia 36 Tahun. - Jendral Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar (Tentara Keamanan Rakyat) pada usia 29 tahun. - Mohammad Hatta mulai memimpin pergerakan sejak usia 20-an - Presiden Prancis Emanuel Macron terpilih pada usia 39 tahun - Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin menjabat pada usia 34 tahun 42. Bahwa dengan adanya batasan usia untuk menjadi anggota KPU maupun Bawaslu pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota Pemohon jelas dirugikan hak konstitusionalnya secara aktual dan potensial nyata berupa: - Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum - Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan - Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, termasuk diskriminatif terhadap kelompok usia yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. - Pemohon memenuhi semua persyaratan lain untuk menjadi anggota KPU ataupun BAWASLU dari Pendidikan, pengalaman dan integritas, kecuali batasan usia. - Pemohon berniat atau sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi anggota KPU dan Bawaslu untuk masa jabatan 2027-2032 atau 2032-2037. - Karena terdapat batasan usia minimal Pemohon secara otomatis gugur, sehingga kerugian nyata, spesifik dan langsung. - Pemohon kehilangan kesempatan menjalankan hak politik yaitu menjadi penyelenggara negara urusan pemilu. - Kerugian ini tidak bersifat abstrak, namun berkaitan langsung dengan peran konstitusional KPU maupun BAWASLU. 21 43. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas dan terang tentang bagaimana Mahkamah memandang suatu persoalan khususnya batas usia, sebagai berikut: - Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37 – 39 /PUU- VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduuki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebiijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut Sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. - Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa “terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk undang- undang yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang- undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. - Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan UndangUndang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang- undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan 22 pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah" 44. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi berpandangan penentuan masalah batas usia jabatan pemerintahan merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk undang- undang, kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan menjadi permasalahan konstitusionalitas jika: a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock); b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau c. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara 45. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: 1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Bahwa in casu, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Berlakunya ketentuan persyaratan usia minimum bagi calon penyelenggara pemilihan umum telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena secara faktual membatasi hak pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengisi jabatan publik. Pembatasan tersebut telah mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk berpartisipasi secara penuh dalam pemerintahan dan berpotensi menggugurkan kesempatan Pemohon untuk 23 mencalonkan diri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta pelakuan yang tidak adil dan diskriminatif. 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa in casu, kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma a quo adalah beralasan, karena norma tersebut secara langsung membatasi hak Pemohon unutk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga kerugian yang di alami Pemohon bersifat nyata dan memiliki hubungan sebab akibat yang jelas dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. 3) Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Bahwa in casu, Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya yang bersifat spesifik karena langsung mengenai dan merugikan Pemohon secara pribadi, kerugian tersebut bersifat aktual, karena Pemohon telah kehilangan kesempatan hukum untuk berpartisipasi, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi selama norma a quo tetap diberlakukan. 4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa kerugian hak konstitusiional Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dan langsung dengan berlakunya norma a quo, karena norma tersebut secara langsung membatasi dan menutup kesempatan Pemohon untuk berpartisipasi dalam pengisian jabatan publik, sehingga tanpa norma tersebut, kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 24 Apabila Permohonan pengujian dikabulkan, maka norma a quo tidak lagi menghalangi Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga kerugian konstitusional yang di alami Pemohon tidak akan atau setidak-tidaknya tidak lagi terjadi. 46. Dengan demikian, Mahkmah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menyatakan bahwa penentuan usia untuk menduduki jabatan pemerintahan merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk undang-undang. Namun demikian kebijakan hukum tersebut tidak bersifat absolut dan tidak kebal dari pengujian konstitusional, sepanjang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, khususnya jaminan persamaan kedudukan dihadapan hukum, keadilan, rasionalitas dan proforsionalitas sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. 47. Bahwa sifat kebijakan hukum terbuka tersebut justru dibuktikan dengan perubahan pengaturan batas usia dalam beberapa undang-undang, antara lain perubahan dari ketentuan usia minimum dalam Pasal 11 huruf b dan Pasal 86 huruf b undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang kemudian diubah dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 48. Bahwa adanya perubahan tersebut menunjukan bahwa penentuan batas usia bukanlah norma yang bersifat tetap, final, dan mutlak melainkan bersifat dinamis dan dapat dikoreksi seiring perkembangan prinsip demokrasi, kebutuhan kelembagaan,serta tuntutan perlindungan hak konstitusional warga negara. 49. Oleh karena itu, meskipun termasuk dalam ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang, ketentuan batas usia tetap wajib di uji dari aspek konstitusionalnya, khususnya untuk memastikan bahwa norma tersebut tidak menimbulkan pembatasan usia yang tidak rasional, tidak proporsional dan berpotensi diskriminatif terhadap warga yang memiliki kapasitas, integritas dan kompetensi yang memadai. 50. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki integritas, kapasitas, pengalaman serta rekam jejak yang memadai di bidang kepemiluan, secara faktual yang diuraikan sebagai berikut: 25 1) Pemohon I telah memiliki pengalaman akademik jenjang strata-1 pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional dan pasca sarjana dengan program studi Hukum Universitas Nasional serta aktif sebagai Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional sejak 2020 dan telah diangkat sebagai dosen tetap non-ASN pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum, Universitas Nasional melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan tertanggal 1 September 2025 serta terlibat langsung dalam proses pengajaran dan pembentukan pemahaman hukum mahasiswa pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Korporasi, serta Hukum Investasi dan Pembangunan. Posisi akademik tersebut menempatkan Pemohon bukan hanya sebagai subjek hukum biasa, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pembentuk kesadaran hukum, etika publik, dan prinsip negara hukum, termasuk nilai-nilai demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang konstitusional. Selain aktivitas akademik, Pemohon juga secara profesional berpraktik sebagai Associate Konsultan Hukum Non-Litigasi serta Legal & Business Consultant pada beberapa entitas usaha nasional, dengan tanggung jawab yang mencakup legal due diligence, kepatuhan hukum (compliance), serta pengelolaan relasi bisnis dengan pemerintah (B2G). Dalam praktik tersebut, Pemohon berhadapan langsung dengan aspek akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan, yang menjadikan Pemohon memiliki kepentingan konstitusional langsung terhadap kualitas, integritas, dan legitimasi lembaga penyelenggara pemilu sebagai pilar demokrasi. Dengan latar belakang pendidikan, pengalaman akademik, serta praktik profesional tersebut, Pemohon secara objektif memenuhi kualifikasi substantif yang relevan untuk berpartisipasi dalam jabatan publik di bidang penyelenggaraan pemilu, khususnya sebagai calon anggota Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu 2) Pemohon II telah memiliki pengalaman akademik strata-1 pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional dan pasca sarjana dengan program 26 Administrasi Publik, Universitas Nasional dan aktif sebagai pengurus organisasi kepemudaan dengan Jabatan Ketua Umum IKPMD Jabodetabek, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023 dengan Jabatan Departemen Ekonomi Pembangunan sehingga secara objektif memenuhi kualifikasi untuk berpartisipasi dalam proses seleksi sebagai penyelenggara Pemilihan umum, baik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keterlibatannya dalam isu demokrasi dan kepemiluan terbangun melalui berbagai peran organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penguatan partisipasi publik. Pernah Sebagai Ketua Umum Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Buru Jabodetabek secara aktif menginisiasi dan memimpin berbagai kegiatan publik yang berfokus pada pendidikan politik, penguatan kualitas pemilu, serta pencegahan polarisasi sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang edukasi dan deliberasi publik yang mempertemukan perspektif akademik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil, sehingga mencerminkan adanya kepentingan yang beralasan (legitimate interest) terhadap isu kepemiluan. Selain itu, memiliki pengalaman sebagai Penjabat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FISIP Universitas Nasional dan Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Jakarta Selatan memperluas cakupan keterlibatan dalam isu tata kelola pemerintahan dan demokrasi lokal. Dalam peran tersebut, sterlibat dalam pengorganisasian diskusi publik, advokasi kebijakan, serta konsolidasi kader yang menempatkan demokrasi, partisipasi politik, dan akuntabilitas publik sebagai isu sentral. Aktivitas tersebut semakin memperkuat pemahaman terhadap relasi antara kebijakan publik, penyelenggaraan pemilu, dan partisipasi masyarakat. Pengalaman organisasi di tingkat nasional sebagai Departemen Ekonomi Pembangunan dan Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023 juga memberikan perspektif strategis dalam 27 membangun jejaring dengan pemangku kepentingan negara dan masyarakat sipil. Dalam kapasitas tersebut, terlibat dalam koordinasi kegiatan nasional, komunikasi kelembagaan, serta forum-forum kebangsaan yang membahas isu demokrasi, reformasi birokrasi, dan kepemiluan. Keterlibatan ini menegaskan posisi sebagai bagian dari actor masyarakat sipil yang secara aktif mengikuti, memahami, dan berkontribusi dalam diskursus kepemiluan di tingkat nasional. Keterlibatan substantif tersebut juga tercermin dalam inisiatif konkret, salah satunya melalui penyelenggaraan seminar pada tahun 2019 menjelang Pemilu dengan tema “Pemilu Damai Tanpa Isu SARA”. Tema ini dipilih sebagai respons atas potensi polarisasi dan disinformasi dalam kontestasi electoral. Kegiatan ini menegaskan peran aktif saya dalam mendorong pemilu yang berorientasi pada adu program dan gagasan, sekaligus menunjukkan kepedulian nyata terhadap integritas proses elektoral. Selain itu, pelaksanaan kegiatan “Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemuda” serta diskusi tematik lainnya mengenai demokrasi dan kepemiluan menunjukkan konsistensi keterlibatannya dalam peningkatan literasi politik. Kehadiran langsung para pemangku kepentingan, seperti Komisioner KPU, Bawaslu, Bupati, dan Kepala Dinas Kabupaten Buru, memperkuat relevansi dan legitimasi kegiatan tersebut serta menunjukkan adanya pengakuan institusional 51. Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, terbukti Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, khususnya pada frasa: ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” (peryaratan untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota) 28 ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dan frasa “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun” (persyaratan untuk calon anggota BAWASLU, BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS) yang menurut Pemohon tidak dapat dipertahankan sebagai kebijakan konstitusional yang sah dan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. D. Petitum Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Dan harus dimaknai bahwa‚‘‘pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota KPU. Telah memiliki sekurang- kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota‘‘. 29 3. Menyatakan frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dan “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun” Pasal 117 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Dan harus dimaknai bahwa ‚‘‘pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota BAWASLU. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota BAWASLU PROVINSI. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota BAWASLU Kabupaten/Kota, dan telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. E’eng Wicaksono; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Suardi Soamole; 30 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat "Pemilu Damai Tanpa Hoax" Suardi Soamole; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Nomor: 11/PM.05/K1/9/2022 "PEMANTAU PEMILU TAHUN 2024" Suardi Soamole; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Formateur Dan Mide Formateur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Nomor: IST/KPTS/A/F- MF/09/1442 tentang "Susunan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2021-2023 M" Suardi Soamole; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Hasil Pemantauan Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Ijazah Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, tertanggal 1 Agustus 2017, atas nama Suardi Soamole; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Ijazah Magister Administrasi Publik Universitas Nasional, tertanggal 30 Agustus 2019, atas nama Suardi Soamole; 31 17. Bukti P-17 : Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum Universitas Nasional, tertanggal 15 Februari 2018, atas nama Eeng Wicaksono; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Ijazah Magister Hukum Universitas Nasional, tertanggal 7 Maret 2018, atas nama Eeng Wicaksono; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Yayasan Ilmu dan Kebudayaan Nomor: 10SP Tahun 2025 tentang Pengangkatan Saudara Eeng Wicaksono, S.H., M.H., Sebagai Dosen Tetap Non-ASN Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 32 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah, para Pemohon harus dapat menguraikan secara jelas hal-hal berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas norma yang diajukan. Permasalahan tersebut harus diuraikan secara jelas pada bagian-bagian permohonan, yang terdiri dari uraian mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), serta hal yang dimohonkan (petitum). Hal ini merupakan salah satu syarat formal dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah sebagaimana diatur oleh Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) yang menyatakan: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 UU MK serta Pasal 35 ayat (1) PMK 7/2025, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026. Pada persidangan tersebut Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon berkenaan dengan kejelasan uraian permohonan, yaitu pada bagian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita) terutama berkenaan dengan kejelasan norma yang diajukan pengujian dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 23 Januari 2026]. Berkenaan dengan 33 hal tersebut, Mahkamah menasihatkan agar para Pemohon memperbaiki permohonan dengan berdasarkan pada pedoman yang telah diatur oleh UU MK dan PMK 7/2025 sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.3.1] di atas. Terhadap nasihat yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026. [3.3.3] Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon a quo, sebagaimana perbaikan permohonan yang telah diterima Mahkamah, terdapat fakta bahwa para Pemohon menguraikan Petitum permohonan antara lain sebagai berikut: 1. ...; 2. Menyatakan frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Dan harus dimaknai bahwa‚ ‘‘pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota KPU. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota‘‘. 3. Menyatakan frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dan “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun” Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Dan harus dimaknai bahwa‚ ‘‘pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota Bawaslu. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya 34 pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. 4. .... [3.3.4] Bahwa berkenaan dengan uraian Petitum pada angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, telah ternyata para Pemohon tidak merumuskan dengan jelas hal- hal yang sesungguhnya dimohonkan untuk diputus. Dalam kaitan ini, para Pemohon memohon pemaknaan norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang saling bertentangan (kontradiksi). Di mana, pada Petitum angka 2 para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, dan frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Namun, pada petitum yang sama, para Pemohon memohon juga kepada Mahkamah agar norma dimaksud dimaknai‚ ‘‘pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota KPU. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota‘‘. Demikian pula halnya, pada Petitum angka 3, para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa ‘‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, frasa “berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun”, frasa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” dan “berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun” dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Namun, para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma tersebut bahwa‚ ‘‘pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota Bawaslu. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Provinsi. Telah memiliki 35 sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Setelah Mahkamah membaca secara saksama rumusan kedua petitum dimaksud, in casu petitum angka 2 dan petitum angka 3, pada masing-masing petitum terkandung dua pemaknaan yang dimohonkan kepada Mahkamah. Pertama, setiap norma yang diuji konstitusionalitasnya, in casu norma Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu, dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mensyaratkan adanya batas usia minimum. Kedua, untuk anggota KPU, norma Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Pemilu, dimohonkan untuk dinyatakan harus dimaknai "pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang- kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota KPU. Telah memiliki sekurang- kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota“. Atau, untuk anggota Bawaslu, norma Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu dinyatakan harus dimaknai, ‘‘pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota Bawaslu. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Provinsi. Telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 (lima) tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan telah memiliki sekurang- kurangnya pengalaman kepemiluan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS“. Rumusan kedua petitum tersebut, tidak dapat dipahami secara jelas apakah para Pemohon menghendaki norma tersebut diubah batas minimal syarat usia atau menghendaki penghapusan syarat batas usia minimal bagi calon anggota KPU atau calon anggota Bawaslu. Selain itu, perihal pengalaman sebagai penyelenggara pemilu menjadi syarat yang bersifat kumulatif atau bersifat alternatif atas syarat usia dimaksud sebagaimana lazimnya perumusan petitum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah sesuai dengan PMK 7/2025. Dengan rumusan petitum yang tidak jelas 36 dan tidak lazim tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, menyebabkan ketidakjelasan atau kekaburan perihal hal-hal yang dimohonkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 37 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Adies Kadir 38 PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto