18/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 18/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Otniel Raja Maruli Situmorang Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa Alamat : Perum. Masyeba Permai Blok J Nomor 10, Tahap 1, RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 31 Desember 2023, memberi kuasa kepada Risky Kurniawan, Albert Ola Masan Setiawan Muda, dan Teja Maulana Hakim, merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia, masing-masing beralamat di Villa Mas Blok D6 No. 3, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau, dan Jalan Nusantara Timur KM.20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau, dan KP. Bangun Sari, RT 003/RW 007, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/PUU/PAN.MK/ AP3/01/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XXII/2024 pada tanggal 15 Januari 2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 16 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1) Bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2) Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.” 3) Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI 1945.” 4) Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c) Memutus pembubaran partai politik; d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e) Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” 5) Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6) Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Yang pada Pokoknya menyatakan: Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu. Permohonan dapat berupa Permohonan pengujian Formil dan/atau pengujian materiil. Yang dimaksud pengujian materil berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 7) Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusional pasal-pasal dari undang-undang tersebut marupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi RI. 8) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal Pasal 228 ayat (1), Pasal 228 ayat (2), Pasal 228 ayat (3), dan Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 4 Pasal 228 (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 9) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka MKRI berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Pemohon memohon kiranya MKRI melakukan pengujian terhadap Pasal 228 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) 1) Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau d. Lembaga Negara.” 2) Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Bahwa terhadap syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK juga diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: 5 a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga Negara.” 4) Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, dalam hal ini Pemohon membuktikan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi KTP (Bukti P-3). Oleh karenanya Pemohon dengan statusnya sebagai WNI telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian Pasal 228 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 5) Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menilai Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MKRI Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, apabila: “a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 6) Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, yakni adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945, maka batu pijakan yang dapat Pemohon terangkan dalam perkara a quo yaitu Hak Konstitusional yang diatur di: 6 Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 7) Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian dan Kerugian Konstitusional bersifat Spesifik (khusus) dan Aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dapat Pemohon terangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah berumur 20 (dua puluh) Tahun sebagai Perorangan, WNI. Dalam hal ini dibuktikan dengan KTP NIK: 2171032510030002 (Bukti P-3), berkedudukan sebagai Pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS Nomor 28, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 2. Bahwa Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan: “(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.” 3. Bahwa dari ketentuan Pasal 228 di atas dapat ditegaskan bahwa setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada Partai Politik yang juga dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Karena begitu pentingnya pelarangan tersebut maka di dalam UU No. 7 Tahun 2017 7 menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan menerima imbalan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya yang harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Bahwa ketentuan Partai Politik yang diatur di dalam Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut, tidak mengatur tentang Gabungan Partai Politik sehingga menjadi tidak adil di dalam Pasal a quo karena sejatinya Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di usul oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Tetapi yang terjadi di dalam Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 tersebut hanya menekankan kepada Partai Politik saja pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga tidak ada ketentuan juga terhadap Gabungan Partai Politik. 5. Selanjutnya, Adapun Dasar Hukum mengenai Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik: Pasal 6A ayat (2) UUD 1945: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Pasal 221 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.” Pasal 6 ayat (1) PKPU 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden: “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh: a. Partai Politik Peserta Pemilu; atau b. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.” Pasal 1 angka 7 Perbawaslu No. 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden: “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.” Oleh karena itu, seharusnya ketentuan terhadap Gabungan Partai Politik juga dimasukan kedalam Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 yang berbarengan 8 dengan ketentuan Partai Politik, sehingga menjadi satu-kesatuan “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik” di dalam Ketentuan Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017. 6. Bahwa Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017, berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon sebagai pemilih yaitu terjadinya ketidakpastian hukum dalam ketentuan Pengusulnya. Ketidakpastian hukum itu terjadi karena adanya pertentangan antara norma di dalam undang-undang yang sama lalu bertentangan satu sama lainnya. (contradictio in terminis). Adanya sifat contradictio in terminis tersebut dapat dilihat dimana Pasal 221 UU No. 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam f (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.” sudah secara tegas mengatur bahwa pengusul adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, namun di Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 tidak menyertakan Gabungan Partai Politik melainkan Partai Politik sebagai Pengusul dalam Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Adanya ketentuan- ketentuan yang mengatur secara berbeda itu telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. 7. Selanjutnya Hak Konstitusional sebagaimana terkandung dalam UUD NRI 1945 berdasarkan buku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan APHTN- HAN serta Fakultas Hukum Universitas Jember, terdiri dari 66 ikon hak konstitusional warga negara, diantaranya adalah: a. Pasal 22E ayat (1), yang menyatakan: Hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Bahwa berkait dengan hak individual Pemohon untuk memilih dalam Pemilu setiap lima tahun sekali dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara adil sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. b. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bahwa berkait dengan hak individual Pemohon untuk mendapatkan Kepastian Hukum yang adil khususnya larangan -larangan Pengusul dalam proses pencalonan 9 Presiden dan Wakil Presiden. sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. c. Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa berkait dengan hak individual Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama terhadap Pengusul dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di hadapan hukum. sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 8. Bahwa menurut pandangan Tony Prayogo di dalam Jurnalnya yang berjudul “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, menyatakan bahwa kepastian hukum berkait dengan: “Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.” 9. Berdasarkan pandangan Tony Prayogo tersebut di atas, jika dikaitkan dengan in casu permohonan ini, ketidakpastian hukum terjadi akibat Pelarangan Partai Politik pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di dalam Pasal 228 membentur ketentuan norma Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang terkandung di Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 221 UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (1) PKPU 19 Tahun 2023, serta Pasal 1 angka 7 Perbawaslu No. 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 telah terbukti merugikan Pemohon dalam hal memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 10. Bahwa menurut D. Grier Stephenson Jr., dalam tulisannya “The Principles of Democratic Election (Democracy Papers): 10 “Free and fair elections allow people living in a representative democracy to determine the political makeup and future policy direction of their nation's government.” Di beberapa negara asas adil dan bebas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya Di Negara Perancis yang memiliki hubungan yang sama dengan Indonesia seperti Kesamaan Sistem Hukum Civil Law dan Kesamaan Sistem Multi Partai Politik, menyatakan bahwa bebas dan adil merupakan prinsip pemilihan yang demokratis yang menjanjikan integritas baik dari penyelenggara maupun Partai Politik atau Gabungan Partai Politiknya. 11. Bahwa “perlakuan yang sama” dalam konteks untuk menjamin asas adil dalam Pemilu dengan Pelarangan Partai Politik tanpa berbarengan Pelarangan Gabungan Partai Politik Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 mustahil diwujudkan karena: a. Bahwa “(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.” Mengakibatkan hanya Partai Politik saja yang dilarang, tetapi Gabungan Partai Politik tidak dilarang. b. Bahwa “(2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.” Mengakibatkan hanya Partai Politik saja yang dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya, tetapi Gabungan Partai Politik tidak dilarang. c. Bahwa “Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Mengakibatkan hanya Partai Politik saja yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi Gabungan Partai Politik tidak aturannya. d. Bahwa “Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.” Mengakibatkan Setiap orang atau 11 lembaga dapat memberikan imbalan kepada Gabungan Partai Politik dan tidak ada Sanksi terhadap Pemberi Imbalan. 12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Bahwa Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 terbukti telah mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon dalam hal memilih untuk Pemilu setiap lima tahun sekali dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara adil sebagaimana yang yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. 13. Bahwa di lain sisi sebagai Pemilih, Pemohon juga telah ikut serta melakukan pemantauan terhadap jalannya Pemilu Serentak 2024 untuk mensukseskan dan mengawal pelaksanaan tahapan Pemilu di Kota Batam. sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemilu yang Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di wilayah Kota Batam – Kepulauan Riau. (Bukti P-6 Dokumentasi Kegiatan). 14. Bahwa Universitas Internasional Batam sebagai lembaga Pemantau Pemilu, Pemohon telah terakreditasi berdasarkan Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor 001/BAWASLU-KR/03/2023. (Bukti P-5 Sertifikat Akreditasi Universitas Internasional Batam Pemantau Pemilu). 8) Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK Nomor 2 Tahun 2021 yaitu, Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, dapat Pemohon terangkan: 9) Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik hak-hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dirugikan atau setidak-tidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak- hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. 12 POSITA 1) Bahwa Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan: “(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.” 2) Bahwa dari ketentuan Pasal 228 diatas dengan tegas mengatakan, bahwasanya Setiap orang atau Lembaga dan Partai Politik dilarang memberi atau menerima Imbalan pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, apabila Partai Politik yang bersangkutan terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Partai politik tersebut dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. 3) Bahwa didalam Pasal 221 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur pengusul yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden: “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam f (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.” 4) Bahwa di dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, mengatakan: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” 5) Bahwa terkait Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merujuk pada Pasal 3 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden menyatakan: 13 “Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a. pendaftaran bakal Pasangan Calon; b. verifikasi dokumen bakal Pasangan Calon; dan c. penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon.” 6) Bahwa Tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 3 ayat (1) PKPU sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 mulai dari Pasal 226 sampai 238, tetapi dalam hal ini Pemohon ingin fokus membandingkan Pasal 226, 228, dan 229 yang menitikberatkan pada “Pendaftaran bakal Pasangan Calon” di UU No. 7 Tahun 2017. UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 226 (1) Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu. (2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon yang bersangkutan. (3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan. Pasal 228 (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 229 (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan: a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh kehra umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau kettra umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kesepakatan terhrlis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a; c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung; 14 d. kesepakatan tertulis antsra Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b; e. naskah visi, misi, dan program dari bakat Pasangan Calon; f. surat pemyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan g. kelengkapan persyaratan bakd Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227. (2) KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal: a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau b. pendaftaran I (satu) Pasangan Calon diajukan oleh gabungan partai politik Peserta Pemilu yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon. Dari ketentuan “Pendaftaran bakal Pasangan Calon” diatas, Bahwa Pasal 226 dan Pasal 229 sepakat dengan adanya syarat-syarat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetapi di Pasal 228 tidak mengikutsertakan Gabungan Partai Politik sehingga menyebabkan pasal 228 tersebut menjadi Tidak Sejalan dengan Pasal yang lainnya dan menyebabkan Ketidakpastian Hukum. 7) Bahwa di dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf g dan Huruf i UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatakan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: g. Keadilan: Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. i. Ketertiban dan Kepastian Hukum: Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 226 dan Pasal 229 UU No. 7 Tahun 2017 mengenai ketentuan “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik” tidak mencerminkan asas Materi muatan Peraturan Perundang- undangan pada Pasal 6 ayat (1) Huruf g dan Huruf i UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 15 8) Bahwa terkait Pasal 228 di UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang merupakan bagian dari Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memiliki hubungan dengan Pasal 47 di UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 yang juga merupakan bagian dari Proses Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Adapun yang diambil dari kedua Pasal tersebut karena sama-sama berada di ruang lingkup Eksekutif sehingga dapat menjadikannya Perbandingan Hukum yang baik dalam Proses Pencalonan tersebut. Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2015 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Perbandingan Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 dengan Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2015 dengan tegas Materi muatannya sebagian besar sama, hanya saja di dalam Pasal 47 lebih mencerminkan Kepastian Hukum yang adil karena terdapat Ketentuan “Gabungan Partai Politik” sehingga sesuai dengan syarat Pencalonan. Berbeda hal nya dengan Pasal 228 yang dinilai tidak serius dalam mencerminkan Kepastian Hukum yang adil di Pemilu karena tidak memasukkan ketentuan “Gabungan Partai Politik”. 16 9) Bahwa Pasal 6 Perbawaslu No. 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, menyatakan: “Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bawaslu memastikan: a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan b. setiap orang atau lembaga tidak memberikan imbalan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dalam bentuk apa pun pada tahapan pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Berdasarkan Pasal 6 Perbawaslu tersebut, dengan tegas terdapat ketentuan “Gabungan Partai Politik” pada tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu harus ada juga di dalam Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 ketentuan “Gabungan Partai Politik” pada tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 10) Bahwa di dalam Pasal 5 Huruf c dan Huruf f UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatakan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik: c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan: Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. f. kejelasan rumusan: Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 17 Oleh karena itu, Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Perbawaslu mengenai ketentuan “Gabungan Partai Politik” tidak berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik pada Pasal 5 Huruf c dan Huruf f UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 11) The French Election Code in Chapter V bus: limitations on electoral funding and expenditure in Article L52-8 states: “The legal persons, with the exception of political parties or groups, cannot participate in the financing of the election campaign of a candidate, or in granting of donations in any form whatsoever, nor in providing goods, services or other direct or indirect benefits to prices that are lower than those usually practices.” Pada pokoknya menyatakan kurang lebih, bahwa Pelarangan Partai Politik atau Gabungan Politik nya mengenai sumbangan dalam bentuk apa pun terhadap Calon. Sehingga perbandingan Hukum dari negara Prancis kiranya bisa menjadi acuan terhadap Pasal 228 UU 7 Tahun 2017. 12) Bahwa terdapat keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dengan positivisme hukum. Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan positivisme ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistic mengharuskan adanya "keteraturan" (regularity) dan "kepastian" (certainty) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam Masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa, dan menegakkan wibawa penguasa di hadapan pandangan warga negara. 13) Dalam hemat pemohon, asas kepastian hukum dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran positivisme terhadap hukum. Positvisme hukum seperti yang sebelumnya telah dijelaskan berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif ataupun tertulis yang dibuat oleh negara untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakatnya. Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, Di mana 18 Masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa positivisme hukum ini mensarikan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tidak nampak kejelasan di dalamnya. Maka oleh sebab itu Ketentuan “Partai Politik” di dalam Pasal 228 tidak bisa di interpretasikan dengan Seluruh Partai Politik lain sebagai contoh adalah “Gabungan Partai Politik” maka dalam hal ini perlu tertulis juga di Pasal 228 mengenai ketentuan pengusul “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik” sehingga menjamin Kepastian Hukum yang berdasarkan Hukum Positif. 14) Bahwa terkait penyelarasan Norma didalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, “Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota…” dengan Amar Putusan menyatakan: “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian”. Apabila dikaitkan dengan permohonan a quo, perlu juga dilakukan Penyelarasan didalam pasal 228 UU 7/2017 terkait Pelarangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di dalam Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden agar menjamin Kepastian Hukum. 15) Bahwa menurut Inche Sayuna, dalam tesisnya berjudul ”Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” (Universitas Sebelas Maret), sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang 19 terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer) dan saling terkait. Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: vertikal dan horisontal. Sinkronisasi Vertikal yaitu adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang- undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangundangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundangundangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. 16) Berdasarkan Pasal 242 No. 7 Tahun 2017 memiliki hubungan dengan Pasal 228 No. 7 Tahun 2017 yang berisi sebagai berikut: “Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Bahwa yang pada pokoknya menyatakan, dalam mencalonkan Calon Legislatif di Tingkat daerah maupun pusat sama-sama menyatakan Pelarangan imbalan terhadap pengusulnya. ketentuan Pengusul pada calon legislatif yaitu hanya pada Partai Politik saja, berbeda dengan ketentuan Pengusul Calon Presiden dan Wakilnya yang memiliki dua pilihan “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”. Bahwa jika dalam Pemaknaan Norma ketentuan Pengusul “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik” pada 228 UU No. 7 Tahun 2017 tidak akan 20 menimbulkan pertentangan dengan pasal 242 UU No. 7 Tahun 2017, karena adanya penggunaan “Term Atau” dalam menjelaskan Norma sehingga apabila di tuju dengan ketentuan Pengusul pada Pasal 242 UU No. 7 Tahun 2017 maka jawabannya hanya Partai Politik yang menjadi Pengusul Calon Legislatif. 17) Berdasarkan KBBI kata “atau” berarti kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan). Menurut pendapat Doonan dan Foster menyatakan bahwa “term atau” yang berdasarkan pengertian eksklusif artinya memerlukan pilihan antara item-item yang dihubungkan, misalnya “kopi hitam atau kopi putih”. Term atau menunjukkan bahwa anggota dari himpunan dianggap sebagai alternatif atau pilihan sehingga “Term atau” berarti menyuruh untuk memilih. Dalam hal ini jika dikaitkan ketentuan pengusul “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik” dalam Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, memiliki maksud bisa Partai Politik saja (Tunggal) apabila memenuhi presidential threshold minimal 20% dalam mencalonkan atau apabila satu partai tidak cukup memenuhi presidential threshold minimal 20% maka dapat bergabung menjadi Gabungan Partai Politik (Jamak). 18) Bahwa di lain sisi Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 ini tidak ada ketentuan Pidana Pemilu yang menyebabkan Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 tidak berjalan dengan semestinya, jika di bandingkan dengan Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2015 memiliki ketentuan pidana pada pasal 187A, 187B, dan 187C pada UU No. 10 Tahun 2016 yang berisi sebagai berikut: Pasal 187A (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 187B 21 Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 187C Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 19) Bahwa Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, Paragraf [3.12] hlm. 441- 442, bahwa: “…Benar pula bahwa Mahkamah melalui putusannya telah berkali-kali menyatakan suatu norma undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) ataupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional, yang artinya jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka norma undang-undang dimaksud adalah inkonstitusional. Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Berbeda dengan bidang hukum lainnya, hukum pidana dengan sanksinya yang keras yang dapat mencakup perampasan kemerdekaan seseorang, bahkan nyawa seseorang, maka legitimasi negara untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta jenis sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan itu dikonstruksikan harus dating dari persetujuan rakyat, yang dalam hal ini mewujud pada organ negara pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat), bukan melalui putusan hakim atau pengadilan. Hanya dengan undang-undanglah hak dan kebebasan seseorang dapat dibatasi. Sejalan dengan dasar pemikiran ini, Pasal 15 dan Lampiran II, C.3. angka 117 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 22 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam produk perundang-undangan yang harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat di Lembaga perwakilan, yaitu DPR atau DPRD, seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan Mahkamah berada dalam posisi menguji apakah pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang itu telah sesuai dengan Konstitusi atau justru melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Konstitusi..”. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan Bahwa mengenai ketentuan Pidana Mahkamah Konstitusi tidak dapat menambahkan Norma Pidana melainkan kewenangan Pembentuk Undang-Undang. 20) Bahwa dalam web: https://rumahpemilu.org/mahar-politik-di-pemilu-tindak- pidana-yang-tak-ada-sanksi-pidananya/, yang berjudul “Mahar Politik di Pemilu, Tindak Pidana yang Tak Ada Sanksi Pidananya”, pada tanggal 9 Oktober 2018 menyatakan: Undang-Undang (UU) Pemilu menunjukkan celah dalam penegakan hukum terhadap kasus mahar politik. Jika UU No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memberikan sanksi pidana, tidak halnya dengan UU Pemilu. Dengan kata lain, meskipun Pasal 228 UU Pemilu menyatakan larangan mahar politik, namun norma ini tak bisa dieksekusi untuk menindak pelaku mahar politik karena tak ada pasal yang memuat sanksi pidananya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membenarkan kelemahan regulasi dalam penegakan hukum mahar politik tersebut. Bawaslu akan mengajukan pasal mengenai sanksi pidana mahar politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna memenuhi harapan masyarakat akan penegakan hukum. “Kami akan ajukan ke DPR agar di kemudian hari, jika ada masalah mahar politik, bisa diselesaikan,” tukas anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Sehingga menurut Pemohon, sependapat dengan Bawaslu menyadari bahwa Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 bermasalah dan menyebabkan ketidakpastian Hukum. 21) Berdasarkan Historis dari sisi Revisi Undang-Undang, bahwa Pembentuk Undang-Undang sangat memperhatikan UU Pilkada ketimbang dengan UU Pemilu. UU Pilkada mengenai ketentuan “Pelarangan Pengusul mengenai Imbalan pada Proses Pencalonan” berdasarkan Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2015 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 yang mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014 dan ketentuan Pidananya di dalam pasal 187A, 187B, dan 187C 23 pada UU No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 yang mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014. Dilihat dari perubahan Pertama selisih hanya satu tahun dan perubahan Kedua selisihnya dua tahun yang berarti bahwa Pembentuk Undang-Undang tanggap memperbaiki UU Pilkada demi mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah. Jika dibandingkan dengan UU Pemilu, Pembentuk Undang-Undang mengundangkan UU No. 7 Tahun 2017 yang mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017 dan melakukan Perubahan Pertama pada (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 yang di tetapkan pada UU No. 7 Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut bahwa terjadinya perubahan dengan jarak kurang lebih Tujuh Tahun yang berarti Cukup Lama. Jika di lihat dari Perubahan UU Pemilu tersebut, Pembentuk Undang-Undang di nilai tidak memperbaiki Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 beserta Ketentuan Pidana Pemilunya. Melainkan, yang dirubah terkait Provinsi- Provinsi Baru dalam Menyelenggarkan Pemilu di Tahun 2024. 22) Saldi Isra dan Khairul Fahmi dalam bukunya berjudul “Pemilihan Umum Demokratis” pada Halaman 94, menyatakan: “Pemilu sebagai sarana pelaksanaan daulat rakyat yang salah satu wujudnya kontestasi antar peserta pemilu, seharusnya diatur dalam sebuah undang- undang yang menjamin Fairness penyelenggaraannya. Tanpa jaminan itu, Pemilu tidak akan berjalan sebagai sesuai asas-asas pemilu dalam UUD NRI 1945. Harus diakui, dengan segala kalkulasi politik pembentuknya, undang- undang Pemilu sangat mungkin dirancang secara tidak fair, sehingga dapat memberikan kelompok warga negara tertentu. Dalam konteks ini, tersedianya mekanisme judicial review merupakan jalan untuk menjaga regulasi Pemilu dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang dikehendaki Konstitusi.” PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 24 Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”. 3. Menyatakan Pasal 228 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya”. 4. Menyatakan Pasal 228 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 5. Menyatakan Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 25 2. Memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut: a. Penambahan frasa "atau gabungan partai politik" pada ketentuan Pengusul Pasal 228 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) b. Sinkronisasi ketentuan Pasal 228 dan 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) dan Pasal 187A, 187B, dan 187C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan 26 Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109); 2. Bukti P-2 : Fotokopi UUD 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Otniel Raja Maruli Situmorang (Pemohon); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atras Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi Universitas Internasional Batam Pemantau Pemilu; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Dokumentasi kegiatan Pemantau Pemilu; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 27 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 228 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 28 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 228 UU 7/2017, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 228 UU 7/2017: “(1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya. (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”. 2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS nomor 28, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 29 yang menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017, yang tidak memuat frasa “atau gabungan partai politik” menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan Pasal a quo. Padahal, Pasal a quo, terkait erat dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, yang sejatinya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; 4. Bahwa ketentuan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, diatur juga dalam ketentuan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 221 UU 7/2017, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023), Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Perbawaslu 14/2013). Oleh karena itu, seharusnya frasa “atau gabungan partai politik” juga diatur dalam rumusan norma Pasal 228 UU 7/2017; 5. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar, ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017 mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih karena terjadinya ketidakpastian hukum sebagai akibat adanya pertentangan antara norma di dalam undang-undang yang sama yang bertentangan satu sama lainnya (contradictio interminis), in casu ketentuan norma Pasal 221 UU 7/2017 karena merumuskan frasa partai politik atau gabungan partai politik dengan ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017 yang hanya merumuskan frasa partai politik; 6. Bahwa adanya prinsip perlakuan yang sama dalam Pemilu adalah untuk menjamin asas pemilu yang jujur dan adil sehingga ada larangan bagi partai politik, namun larangan tersebut tidak untuk gabungan partai politik sebagaimana termuat dalam norma Pasal 228 UU 7/2017. Hal ini akan menyebabkan sulitnya diwujudkan pemilu yang jujur dan adil karena: 1) larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden hanya ditujukan pada partai politik, hal ini mengakibatkan hanya partai politik saja yang dilarang, tetapi gabungan partai politik tidak dilarang; 30 2) mengakibatkan hanya partai politik saja yang dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya, sedangkan gabungan partai politik tidak dilarang; 3) mengakibatkan hanya partai politik saja yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat, tetapi gabungan partai politik tidak; dan 4) mengakibatkan setiap orang atau lembaga dapat memberikan imbalan kepada gabungan partai politik, dan tidak ada sanksi terhadap pemberi imbalan. 7. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai pemilih telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 228 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena dengan tidak dirumuskannya frasa “atau gabungan partai politik” dalam norma Pasal 228 UU 7/2017 akan menyebabkan gabungan partai politik tidak dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga pemilu menjadi tidak terselenggara secara jujur dan adil. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 31 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 228 UU 7/2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017 terkait erat dengan aturan mengenai “pendaftaran bakal pasangan calon” sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 229 UU 7/2017, namun Pasal 228 UU 7/2017 tidak memuat frasa “atau gabungan partai politik” dalam rumusan normanya, seperti dalam kedua pasal lainnya. Oleh karena itu, Pasal 228 UU 7/2017 tidak mencerminkan asas materi muatan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (UU 12/2011), serta tidak mencerminkan adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak dimuatnya frasa “atau gabungan partai politik” dalam rumusan norma Pasal 228 UU 7/2017 juga menimbulkan perbedaan rumusan dengan peraturan sejenis maupun peraturan pelaksananya, sehingga ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017, tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, materi muatan, dan kejelasan rumusan sebagaimana dimuat dalam ketentuan norma Pasal 5 huruf c dan huruf f UU 12/2011; 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “partai politik” yang dimuat dalam rumusan norma Pasal 228 UU 7/2017, tidak bisa diinterpretasikan sebagai seluruh partai politik lainnya, oleh karenanya diperlukan penormaan secara tertulis terkait frasa “atau gabungan partai politik” ke dalam rumusan norma Pasal 228 UU 7/2017. Sehingga, hal dimaksud dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017, pelanggaran dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti secara pidana karena UU 7/2017 tidak mengatur sanksi pidana terhadap 32 pelanggaran ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017. Padahal, dalam peraturan sejenis terhadap materi muatan yang sama terdapat aturan terkait sanksi pidana. Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 228 UU 7/2017 tidak mencerminkan pemilu yang adil dan memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah sebagai berikut: 1. Menyatakan Pasal 228 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden”. 2. Menyatakan Pasal 228 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya”. 3. Menyatakan Pasal 228 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 4. Menyatakan Pasal 228 ayat (4) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden” Atau, Memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut: 1. Penambahan frasa "atau gabungan partai politik" pada ketentuan Pengusul Pasal 228 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 7/2017; 2. Sinkronisasi ketentuan Pasal 228 dan 242 UU 7/2017 terhadap ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 187A, 187B, dan 187C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 228 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena dianggap tidak mencerminkan pemilu yang memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagai akibat tidak dimuatnya frasa “atau gabungan partai politik” dalam Pasal a quo. [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon di atas, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.11.1] Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu secara konstitusional memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden [vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, partai politik memegang peran penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan partai politik yang berlandaskan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi 34 kedaulatan, aspirasi, keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) [vide Konsiderans Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2008)]. Terlebih, partai politik memiliki peran krusial dalam proses pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks ini, sudah seharusnya partai politik menjalankan perannya sesuai dengan tujuan partai politik sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UU 2/2008, baik yang berkaitan dengan tujuan umum maupun tujuan khusus. Adapun tujuan umum partai politik meliputi: (1) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945; (2) menjaga dan memelihara keutuhan NKRI; (3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI; dan (4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah: (1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (2) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (3) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara [vide Pasal 10 UU 2/2008]. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan strategis partai politik, dibutuhkan penguatan sistem dan kelembagaan partai politik yang salah satunya melalui bantuan keuangan kepada partai politik. Berdasarkan ketentuan UU 2/2008, keuangan partai politik bersumber dari: pertama, iuran anggota; kedua, sumbangan yang sah menurut hukum; dan ketiga, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [vide Pasal 34 ayat (1) UU 2/2008]. Dengan adanya ketiga sumber keuangan partai politik di atas, diperlukan pengelolaan keuangan partai politik yang mampu mewujudkan sistem politik yang demokratis sebagai sarana memperjuangkan kepentingan anggota dan masyarakat agar dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan partai politik. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan partai politik, telah terjadi perubahan pengaturan. Semula Pasal 39 UU 2/2008 menyatakan “Pengelolaan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.” Namun, setelah adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 35 Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011), rumusan norma Pasal 39 UU 2/2011 berubah menjadi, “(1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana meliputi: a. Laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. Laporan negara; dan c. Laporan arus kas.” Artinya, dengan adanya perubahan tersebut, dikehendaki agar setiap bantuan sumber keuangan partai politik dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang mencerminkan prinsip transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Hal ini dilakukan dalam rangka penataan dan penyempurnaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi agar dapat mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif [vide Penjelasan Umum UU 2/2011]. [3.11.2] Bahwa selain pengaturan berkenaan dengan sumber keuangan partai politik dan tata pengelolaan keuangan dalam rangka penataan partai politik, pembentuk undang-undang juga merumuskan pengaturan mengenai larangan bagi partai politik dalam kaitan dengan menerima imbalan, di antaranya adalah larangan menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya [vide Pasal 40 ayat (3) huruf b dan huruf c UU 2/2008]. Di samping larangan bagi partai politik, ditentukan pula sanksi yang dapat dijatuhkan kepada partai politik apabila melakukan pelanggaran yang telah ditentukan dalam UU 2/2008. Sanksi dimaksud tercantum dalam norma Pasal 48 ayat (4) UU 2/2008 untuk pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (3) huruf a UU 2/2008, dan ketentuan norma Pasal 48 ayat (5) UU 2/2008 untuk pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d UU 2/2008. Di samping itu, terdapat pula larangan lainnya bagi partai politik yang diatur dalam UU 7/2017. Misalnya, larangan bagi partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun pada tahapan penyelenggaraan pemilu, yang salah satunya ditentukan dalam Pasal 228 UU 7/2017 yang pada pokoknya menyatakan, “(1) partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden; (2) dalam hal partai politik terbukti menerima imbalan, partai politik yang 36 bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya; (3) partai politik yang menerima imbalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan (4) setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.” [3.11.3] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan pendanaan partai politik, UU 7/2017 juga mengklasifikasikan penerimaan biaya partai politik lainnya ke dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, in casu dana kampanye peserta pemilu. Pengaturan berkaitan dana kampanye tersebut mencakup: dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden; dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dana kampanye pemilu anggota DPD, termasuk batas maksimal penerimaan dana kampanye pada tiap jenis pemilu dan pelaporan atas penggunaan dana kampanye. Dalam hal pemilu presiden dan wakil presiden, ketentuan norma Pasal 325 UU 7/2017 menyatakan sumber perolehan dana kampanye dapat berasal dari: a. Pasangan calon yang bersangkutan; b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain; dan d. Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, berdasarkan norma Pasal 328 UU 7/2017, mewajibkan pula pasangan calon presiden dan wakil presiden, antara lain, mencatat dana kampanye dalam pembukuan khusus dana kampanye yang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye dan mempublikasikannya secara periodik kepada publik. Berkenaan dengan dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, UU 7/2017 juga mengatur sanksi atas pelanggaran terhadap dana kampanye. [3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 228 UU 7/2017, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma pasal a quo dilengkapi dengan menambahkan frasa “atau gabungan partai politik” sehingga, norma Pasal a quo dapat mencerminkan pemilu yang adil dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon. Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut 37 Mahkamah, penting untuk dipahami secara komprehensif keberadaan norma Pasal 228 UU 7/2017 dalam keseluruhan sistematika penempatannya dalam UU 7/2017 yang merupakan bagian dari pengaturan Paragraf 2 mengenai “Pendaftaran Bakal Pasangan presiden dan wakil presiden”. Ihwal tersebut, Pemohon menghendaki tidak hanya partai politik, tetapi juga gabungan partai politik yang tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam kaitan ini, norma pasal yang mengatur mengenai “pendaftaran bakal pasangan presiden dan wakil presiden”, yaitu Pasal 226 dan Pasal 229 UU 7/2017 yang dengan tegas menggunakan frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, sedangkan untuk norma Pasal 228 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian hanya menyebut frasa “partai politik”. Dalam konteks inilah, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar frasa “partai politik” dalam Pasal 228 UU 7/2017 ditambah dengan frasa “atau gabungan partai politik”, sehingga menjadi frasa “partai politik atau gabungan partai politik”. Jika tidak ditambah atau dilengkapi, Pemohon mendalilkan hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan sistematika perumusan norma dalam pembentukan suatu undang-undang. Dalam kaitan ini, apabila dibaca dan dipahami secara saksama keseluruhan norma dalam Paragraf 2 mengenai “pendaftaran bakal pasangan presiden dan wakil presiden”, tidak terdapat ketidaksesuaian sebagaimana didalilkan Pemohon karena norma Pasal 226 dan Pasal 229 UU 7/2017 berkaitan dengan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A UUD 1945. Sementara itu, norma Pasal 228 UU 7/2017 berkaitan dengan penegasan terhadap larangan bagi partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun. Kekhawatiran Pemohon dengan tidak dimuatnya frasa “atau gabungan partai politik” dalam norma Pasal 228 UU 7/2017 akan mengakibatkan tidak terlaksananya pemilu yang adil sesuai dengan prinsip kepastian hukum sesungguhnya telah terakomodir pengaturannya tidak hanya dalam UU 7/2017, tetapi juga dalam undang-undang yang mengatur mengenai partai politik sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Sub- paragraf [3.11.1] di atas. [3.12.2] Bahwa lebih lanjut substansi Pasal 228 UU 7/2017 yang merupakan bagian dari Paragraf 2 mengenai “Pendaftaran Bakal Pasangan Calon presiden dan wakil presiden”, terkait erat dengan tahapan pendaftaran pasangan calon yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari tindak lanjut mandat konstitusi, in casu Pasal 38 6A ayat (2) UUD 1945. Sebagai ilustrasi, apabila pengusulan pasangan calon dilakukan oleh gabungan partai politik maka pada tahap pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran pasangan calon juga dilakukan oleh gabungan Partai Politik yang mengusulkan. Begitu pun sebaliknya, apabila pengusulan pasangan calon hanya dilakukan oleh partai politik. Oleh karena itu, tidak digunakannya frasa “atau gabungan partai politik” dalam norma Pasal 228 UU 7/2017, menurut Mahkamah, sesungguhnya subjectum litis dari adressat Pasal a quo adalah partai politik yang menjadi peserta pemilu, termasuk gabungan partai politik, dalam kaitan dengan larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Artinya, jika suatu partai politik tersebut berkoalisi menjadi “gabungan partai politik” maka tetap berlaku larangan dalam norma Pasal 228 UU 7/2017. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 228 UU 7/2017 sesungguhnya ditujukan bagi seluruh partai politik secara umum walaupun tanpa menyebutkan frasa “gabungan partai politik”. Sedangkan, pada pasal-pasal lainnya dalam Paragraf 2 dimaksud, dirumuskan dengan frasa “atau gabungan partai politik” karena merupakan bagian dari pengaturan terkait dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan presiden dan wakil presiden. [3.12.3] Bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan norma Pasal 228 UU 7/2017 yang tidak mengatur sanksi pidana bagi gabungan partai politik yang melanggar norma a quo, sehingga tidak mencerminkan pemilu yang adil dan memberikan jaminan kepastian hukum. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo yang menginginkan adanya sanksi pidana dimaksud, berkelindan dengan kewenangan Mahkamah terkait politik pemidanaan (criminal policy) di mana Mahkamah telah memutus antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017, Paragraf [3.12], yang mempertimbangkan antara lain, sebagai berikut: “[3.12] ... bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setara dengan undang-undang sehingga daya ikatnya pun setara dengan undang-undang. Namun kesetaraan itu adalah dalam konteks pemahaman akan kedudukan Mahkamah sebagai negative legislator, bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang (positive legislator). Benar pula bahwa Mahkamah melalui putusannya telah berkali- kali menyatakan suatu norma undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) ataupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang mempersyaratkan pemaknaan 39 tertentu terhadap suatu norma undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional, yang artinya jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka norma undang-undang dimaksud adalah inkonstitusional. Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Berbeda dengan bidang hukum lainnya, hukum pidana dengan sanksinya yang keras yang dapat mencakup perampasan kemerdekaan seseorang, bahkan nyawa seseorang, maka legitimasi negara untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta jenis sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan itu dikonstruksikan harus datang dari persetujuan rakyat, yang dalam hal ini mewujud pada organ negara pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat), bukan melalui putusan hakim atau pengadilan. Hanya dengan undang-undanglah hak dan kebebasan seseorang dapat dibatasi. Sejalan dengan dasar pemikiran ini, Pasal 15 dan Lampiran II, C.3. angka 117 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam produk perundang-undangan yang harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat di lembaga perwakilan, yaitu DPR atau DPRD, seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan Mahkamah berada dalam posisi menguji apakah pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang itu telah sesuai dengan Konstitusi atau justru melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Konstitusi. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan hukum pidana, selama ini permohonan yang diajukan justru memohon agar dilakukan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sehingga harus dapat diuji konstitusionalitasnya. Sebab, kewenangan pengujian undang-undang memang ditujukan untuk menjaga agar hak dan kebebasan konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi tidak dilanggar oleh kebijakan kriminalisasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, meskipun secara konstitusional memiliki kewenangan menetapkan kebijakan kriminalisasi, pembentuk undang-undang pun harus sangat berhati-hati. Pembentuk undang-undang harus benar-benar memperhatikan bukan hanya perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia tetapi juga perkembangan dunia.” Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah telah memiliki pendirian untuk tidak memasuki wilayah criminal policy 40 yang merupakan ranah pembentuk undang-undang. Terlebih, UU 2/2008 dan UU 2/2011 serta UU 7/2017 telah mengatur terkait larangan serta sanksi bagi partai politik sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-Paragraf [3.11.2] dan Sub- Paragraf [3.11.3]. Oleh karena itu, sejalan dengan semangat Pemohon yang menginginkan hadirnya partai politik peserta pemilu, termasuk gabungan partai politik, yang bersih dan bebas dari korupsi maka penggunaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pemilu, in casu pemilu presiden dan wakil presiden yang demokratis dan adil sudah seharusnya diwujudkan sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 228 UU 7/2017 karena dianggap tidak mencerminkan pemilu yang adil dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagai akibat tidak dimuatnya frasa “atau gabungan partai politik” dalam Pasal a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma Pasal 228 UU 7/2017 menjamin pemilu yang adil yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 41 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 42 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa