18/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 18/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Rega Felix Pekerjaan/Jabatan : Advokat Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2.DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Februari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 14/PUU/PAN.MK/AP3/02/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 18/PUU-XXI/2023 pada tanggal 8 Februari 2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Maret 2023, pada pokoknya sebagai berikut: 2 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK); 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: 3 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.5. Bahwa selain pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan memiliki kewenangan pengujian materiil peraturan pemerintah pengganti undang – undang (“Perppu”) terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No.2/2021”): “Objek permohonan PUU adalah undang-undang dan perppu” 1.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan memiliki kewenangan menguji Perppu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VIII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVIII/2020; 1.7. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 34 ayat (2) UU JPH dan Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH yang berbunyi: Pasal 34 ayat (2) UU JPH “Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.” Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH “Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.” Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH 4 “Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.” Terhadap: Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 1.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang dan/atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini; 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang yaitu: 5 a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara.”; 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”; Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut: Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-4) yang memiliki hak konstitusional yaitu hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta dalam rangka untuk melaksanakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud tersebut Pemohon juga memiliki 6 hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut dalam kenyataan, Pemohon memiliki hak konstitusional yaitu tersedianya prasyarat lembaga serta proses yang memungkinkan Pemohon menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan keyakinan agamanya dalam suatu proses yang fair dan terbuka berdasarkan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 2.5. Bahwa dalam rangka pelaksanaan hak konstitusional tersebut, Pemohon memiliki usaha di bidang kuliner dengan nama dagang “Felix Burger”. Sesuai dengan namanya, maka produk yang dijual oleh usaha Pemohon adalah burger dan hotdog (Bukti P-5). Mengingat produk yang dijual adalah produk populer panganan dari “masyarakat barat” dan bahkan nama dagang yang digunakan tidak terlalu familiar sebagai nama masyarakat Indonesia menyebabkan banyak konsumen yang menanyakan kehalalan produk yang dijual. Padahal Pemohon beragama Islam sejak lahir dan menseleksi agar bahan-bahan yang digunakan adalah halal sesuai dengan keyakinan agama Pemohon. Bahkan Pemohon selalu memperjuangkan prinsip syariah dalam menjalankan usaha baik secara akademis maupun sebagai praktisi hingga menggunakan fasilitas pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya, Pemohon hendak mendaftarkan produk usaha Pemohon agar mendapatkan sertifikat halal, namun ternyata terjadi pandemi Covid-19 sehingga Pemohon terpaksa menutup usaha tersebut. Setelah Pemerintah mencabut PPKM, Pemohon berniat untuk membuka kembali usaha Pemohon, sehingga Pemohon kembali mencari informasi mengenai prosedur mendapatkan sertifikat halal serta memikirkan strategi pembukaan kembali gerai usaha Pemohon dengan merombak menu-menu Pemohon termasuk nama- nama produk usaha Pemohon; Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo 2.6. Bahwa setelah itu, Pemohon melakukan penelitian terhadap pengaturan sistem jaminan halal sebagaimana diatur dalam UU JPH dan Perppu 7 Cipta Kerja termasuk standart halal yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari jaminan produk halal, dan menemukan Halal Assurance System 23000 (“HAS 23000”) yang salah satu poin syarat untuk mendapatkan sertifikat halal adalah : “Merk/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam”. Setelah itu, Pemohon melihat nama-nama yang tidak dapat diberikan sertifikat halal adalah seperti hotdog, rootbeer, setan, kuntilanak, dan lain sebagainya sebagaimana dilihat dalam laman: https://halalmui.org/kriteria-bentuk-dan-nama- produk-bersertifikat-halal/ (Bukti P-6 dan Bukti P-7). syarat “nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan” bersifat subjektif karena tolak ukurnya dapat berbeda-beda. Selanjutnya, Pemohon melihat terdapat penolakan untuk melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk yang bernama “Mie Setan” di Jawa Timur (Bukti P-7), sedangkan terdapat produk mie instan yang menggunakan merek dagang “Ghost Pepper” telah beredar luas dan mendapatkan sertifikat halal (Bukti P-8). Padahal kata “Setan/Hantu” dan “Ghost” merupakan sinonim yang sama, sehingga Pemohon asumsikan ada standar yang berbeda dalam penetapan kehalalan suatu nama itu sendiri; 2.7. Bahwa permohonan Pemohon bukan hendak mempermasalahkan HAS 23000 atau standart halal yang telah ditetapkan ataupun meminta agar kata hotdog dihalalkan oleh Mahkamah. Permohonan Pemohon lebih melihat kepada permasalahan mengapa terhadap hal yang bersifat subjektif dan dapat diperdebatkan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan fatwa tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU JPH. Jika memang tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan, maka mungkin saja ke depannya terdapat “standar ganda” terhadap suatu kata/nama yang bersifat halal/haram yang pada akhirnya justru menjadi polemik di masyarakat. Terlebih, melalui Pasal 48 angka 1 dan angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 1 dan Pasal 10 UU JPH kewenangan lembaga yang menetapkan fatwa halal diperluas, 8 sehingga mungkin saja masing-masing lembaga fatwa memberikan tafsir yang berbeda-beda terhadap suatu kata/nama; 2.8. Bahwa selain itu, ternyata setelah adanya Perppu Cipta Kerja, di mana Pemerintah membentuk Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH mengakibatkan ruang penafsiran akan fatwa halal semakin luas. Akan terdapat perdebatan apakah keputusan Komite Fatwa Produk Halal merupakan keputusan tata usaha negara (TUN) atau bukan? Jika dikategorikan sebagai keputusan TUN, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan perkara halal/haram adalah perkara hukum Islam yang mungkin saja hakim PTUN tidak familiar dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ini harus diselesaikan sebelum Perppu Cipta Kerja benar- benar dilaksanakan; Sifat Kerugian Konstitusional 2.9. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, jika Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal dalam keadaan tidak jelasnya kedudukan hukum fatwa halal dan belum adanya mekanisme dan upaya hukum yang jelas terhadapnya, maka Pemohon hanya akan masuk dalam lingkaran perdebatan yang tidak ada ujungnya tanpa adanya putusan akhir yang memberikan kepastian hukum. Keadaan ini berdasarkan penalaran yang wajar jelas secara potensial merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan diri melalui usahanya yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengembangkan diri melalui usahanya yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta hak untuk mendapatkan lembaga dan proses yang menjamin Pemohon untuk dapat menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan keyakinan agamanya dalam suatu proses yang fair dan terbuka berdasarkan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 9 Hubungan Causa Verband Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional 2.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terlihat dengan jelas sebab- akibat (causa verband) Pasal 34 ayat (2) UU JPH dan Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH terhadap kerugian konstitusional Pemohon yaitu ketika lembaga fatwa bersifat banyak tanpa adanya upaya hukum yang jelas akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon yang berdampak kepada Pemohon sulit mendapatkan sertifikat halal sehingga sulit mengembangkan diri Pemohon melalui usahanya. Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional 2.11. Bahwa karena UU JPH maupun Perppu Cipta Kerja tidak menyediakan mekanisme dan lembaga upaya hukum yang jelas, maka agar pasal a quo ketika dilaksanakan tidak menimbulkan kekacauan yang menyebabkan kerugian konstitusional perlu diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan kewenangannya sebagai the sole interpreter of constitution, maka jika Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang jelas terhadap kedudukan fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo dengan memperjelas mekanisme/langkah upaya hukum yang dapat dilakukan dan pengadilan mana yang berwenang mengadili, maka kerugian konstitusional Pemohon yang didalilkan tidak akan terjadi; 3. ALASAN PERMOHONAN Mendapatkan Jaminan Produk Halal Adalah Hak Konstitusional Bagi Pelaku Usaha 3.1. Bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika masyarakat 10 memiliki harapan jika apa yang dikonsumsinya adalah halal sesuai dengan keyakinan agamanya. Berdasarkan hal tersebut, mendapatkan jaminan produk halal terhadap makanan yang dikonsumsinya adalah hak konstitusional konsumen. Di sisi lain, menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk yang diperdagangkannya yang dalam pelaksanaannya diperantarai oleh negara yang memiliki kewenangan menetapkan sertifikat halal sebagai bukti kehalalan suatu produk. Kewajiban bagi pelaku usaha tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 4 UU JPH: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” 3.2. Bahwa Pasal 4 UU JPH tidak bermakna bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan hanya produk yang halal saja, karena barang tidak halal juga boleh beredar di Indonesia dan dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU JPH: “Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.” Dan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU JPH terhadap produk tidak halal diwajibkan untuk: “Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.” Dengan adanya kewajiban sertifikat halal sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU JPH dan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU JPH, maka masyarakat Indonesia akan merasa nyaman dan aman untuk mengkonsumsi produk makanan di Indonesia karena jelas antara produk halal dan tidak halal; 3.3. Bahwa kewajiban tersebut di atas adalah kewajiban bagi pelaku usaha atau pihak yang memperdagangkan produk di Indonesia. Jika pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya, maka terpenuhi hak masyarakat (konsumen) untuk mendapatkan jaminan produk halal atas apa yang dikonsumsinya. Namun, apa hak bagi pelaku usaha? Untuk menjawab 11 hal ini penting untuk mengutip pendapat Immanuel Kant: “The action to which the ought applies must indeed be possible under natural condition”. Dalam kajian filsafat pernyataan Kant sering disebut dengan proposisi “ought implies can”, secara sederhana dapat diartikan jika mewajibkan sesuatu, maka mengimplikasikan kebisaan akan sesuatu tersebut. Tidak mungkin mewajibkan sesuatu terhadap seseorang yang tidak mungkin / bisa untuk dilakukan oleh orang tersebut. Dalam notasi logika disimbolkan OB(p) → ◊(p), OB bermakna obligatory dan simbol ◊ adalah simbol aletik yang bermakna possible (modal logic), yaitu jika suatu kewajiban untuk p maka adalah mungkin untuk p; 3.4. Bahwa postulat Kant dalam logika deontik juga dapat dinotasikan dengan OB(p) → PE(p), yaitu jika suatu kewajiban (obligatory) untuk p, maka adalah kebolehan (permissible) untuk p. Proposisi ini adalah postulat yang berguna untuk merumuskan suatu norma yang logis. Pasal 4 UU JPH mewajibkan produsen / pelaku usaha untuk mensertifikatkan halal produknya, maka konsekuensi logisnya harus tersedia kondisi yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkannya, sehingga produknya dapat dikategorikan sebagai halal (p). Jika tidak dapat dikategorikan halal maka menjadi tidak halal (¬p); 3.5. Bahwa kondisi possible secara sederhana dapat dilihat secara logika matematika sederhana. Asumsikan Pasal 4 UU JPH bermakna “untuk semua produk”, maka dapat diasumsikan jika terdapat 10.000 produk yang beredar setiap tahunnya, dan kapasitas pemeriksaan halal oleh MUI adalah 1.000 produk setiap tahunnya, maka dalam rentang waktu tertentu akan tercipta deret tunggu yang eksponensial. Untuk mengatasi hal tersebut UU JPH mendistribusikan tugas dengan yang menerbitkan sertifikat halal adalah BPJPH, sedangkan sertifikat halal hanya dapat dikeluarkan setelah ada fatwa MUI, yang mana MUI mengeluarkan fatwa setelah ada pemeriksaan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Untuk mengurangi deret tunggu pemeriksaan, maka LPH tidak bersifat tunggal melainkan dapat bersifat banyak. Setelah UU JPH dijalankan ternyata masih terjadi deret tunggu karena adanya bottleneck di fatwa MUI yang 12 terpusat, sehingga BPJPH harus menunggu hasil dari fatwa. Perppu Cipta Kerja mengatasi permasalahan bottleneck tersebut dengan pendekatan “desentralisasi” fatwa, sehingga berdasarkan Pasal 48 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan terhadap norma Pasal 1 angka 10 UU JPH menyatakan: “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.”; 3.6. Bahwa secara penalaran hukum frasa “MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota” yang seolah-olah seperti konsep desentralisasi otonomi daerah agak sulit diterima akal, karena MUI adalah “organisasi kemasyarakatan” yang telah ditetapkan bentuk badan hukumnya oleh Kemenkumham, sehingga MUI Provinsi ataupun MUI Kabupaten/Kota sesungguhnya adalah satu badan hukum yang sama. Tanpa perlu menyebutkannya-pun dapat dimaknai sama sepanjang secara organisatoris MUI memberikan delegasi kewenangan ke cabang. Dengan dinyatakan dalam UU/Perppu secara terpisah menjadikan seolah-olah masing-masing adalah entitas yang berbeda-beda. Hal ini berimplikasi pada masing-masing daerah dapat menafsirkan sendiri- sendiri persoalan halal/haram. Selain itu, ternyata makna desentralisasi tersebut termasuk menyerahkan kewenangan kepada otoritas negara untuk menjadi lembaga fatwa dengan membentuk Komite Fatwa Produk Halal yang merupakan bentukan dari Menteri (Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33B dalam UU JPH), dengan demikian pembentukan Komite Fatwa Produk Halal tersebut juga mempunyai implikasi hukum yang lebih luas; 3.7. Bahwa “desentralisasi” fatwa ini berimplikasi kepada semakin besarnya kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap standart halal/haram. Dapat saja di suatu daerah menafsirkan produk tertentu halal tetapi di daerah lain terhadap produk yang sama menjadi tidak halal. Begitupula dapat terjadi fatwa antara MUI dengan Komite Fatwa yang dibentuk Pemerintah berbeda terhadap produk yang sejenis. 13 Terlebih berdasarkan HAS 23000 penentuan merek/nama produk juga menjadi indikator penentuan halal/haram suatu produk, ini akan menjadi ruang dengan penafsiran yang sangat luas. Jika fatwa sampai dengan saat ini belum memiliki bentuk hukum yang jelas, tetapi masing- masing dapat memberikan fatwa tanpa ada bentuk upaya hukum apapun yang dapat dilakukan pemohon fatwa, maka dapat diduga kuat akan menimbulkan kekacauan terhadap persoalan kehalalan produk di Indonesia; 3.8. Bahwa kekacauan tersebut dapat terjebak dalam paradoks berkepanjangan. Asumsikan jika norma yang ada mewajibkan semua produk untuk bersertifikat halal (p) (Pasal 4 UU JPH) tetapi dikecualikan untuk produk dengan bahan non halal dengan kewajiban menyatakan produknya tidak halal (¬p) (Pasal 26 UU JPH) sebagai proposisi normatif yang memiliki nilai kebenaran. Tetapi, ternyata sesuai dengan HAS 23000 indikator halal termasuk juga terhadap merek/nama dari produk. Karena tiap daerah dapat saja menafsirkan berbeda-beda terhadap merek/nama, bisa saja terhadap produk “Mie Setan” di daerah tertentu lembaga fatwa menolak untuk memproses permohonan halal sehingga tidak menyatakan halal atau tidak halal produk tersebut, tetapi di daerah lain tetap memproses dengan memberikan fatwa tidak halal sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (2) UU JPH. Jika dinyatakan dalam fatwa bahwa produknya tidak halal karena namanya “Mie Setan”, maka secara logika produknya adalah negasi dari halal (¬p). Namun, meskipun tidak halal tetapi produknya tidak termasuk kategori produk tidak halal sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU JPH sehingga tidak wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Dengan demikian, ada suatu kondisi yang memungkinkan adanya suatu produk tidak halal yang tidak masuk sebagai produk tidak halal (syubhat / abu-abu). Tidak halal menjadi dua pengertian dia bisa menjadi halal dalam konteks tertentu (p) dan menjadi tidak halal dalam konteks tertentu (¬p) tetapi dua-duanya memiliki nilai kebenaran. Dalam konteks logika, dua proposisi yang saling bertentangan dalam satu kondisi yang sama disebut dengan ex 14 falso quodlibet (from contradiction anything follows). Implikasinya dinotasikan dengan (p Ʌ ¬p) → q; 3.9. Bahwa dalam kajian filsafat kondisi ex falso quodlibet sangat problematik. Jika terjadi kondisi tersebut, maka terdapat dua kemungkinan yaitu reductio ad absurdum (menunggu sampai terdapat proposisi yang menentukan kebenaran) atau menolak prinsip non- kontradiksi. Kedua-nya memiliki implikasi yang tidak mudah untuk diselesaikan. Dalam kajian logika hukum (logika deontik) kondisi tersebut disebut dengan deontic explosion atau dapat digambarkan dengan notasi (OB(p) ꓥ OB(¬p)) → OB(q). Kondisi deontic explosion adalah ketika terdapat dua norma yang secara bersamaan saling kontradiksi dan keduanya memiliki nilai kebenaran. Dalam konteks contoh halal/haram di atas, norma yang ditetapkan dalam fatwa tersebut adalah tidak halal, namun tidak halal tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan norma Pasal 26 UU JPH dan tidak bisa mendapatkan sertifikat halal sebagaimana dalam Pasal 4 UU JPH. Akibatnya adalah sesungguhnya dengan kategori halal/tidak halal dalam UU JPH, produk tersebut apa tidak jelas dan apa implikasi kewajiban bagi pelaku usaha tersebut juga tidak jelas. Dalam kondisi tersebut terjadi kondisi everything is obligatory atau nothing is obligatory. Halal/tidak halal tidak ada maknanya, maka penjual makanan tersebut tetap berjualan dan konsumen tetap membeli produknya tanpa menghiraukan halal/tidak halal (kondisi riil saat ini). Dalam kondisi seperti ini biasanya kita sering mendengar himbauan “sebaiknya menghindari hal yang bersifat syubhat”. Bagaimana jika terdapat pendapat lembaga fatwa yang menyatakan secara expressis verbis bahwa nama tersebut adalah haram dan bertentangan dengan akidah dan menghimbau masyarakat untuk tidak makan dan terdapat sebagian masyarakat yang menafsirkan demi menjaga keyakinannya melakukan tindakan tertentu terhadap pelaku usaha karena dianggap “pemuja setan” atau pedagang hotdog harus ditafsirkan sebagai “pedagang anjing”. Dalam konteks deontic explosion segala sesuatu adalah mungkin terjadi karena memang 15 ada kekosongan hukum (negara tidak menjangkau hal tersebut atau dapat saja terjadi justru negara memasuki wilayah syubhat); 3.10. Bahwa dapat dibayangkan hanya karena sebuah kata segala sesuatu mungkin terjadi, oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang menjamin tidak adanya perbedaan tafsir terhadap fatwa halal yang ditetapkan. Lembaga yang tepat untuk itu adalah lembaga kekuasaan kehakiman karena sifatnya yang adjudikatif. Ketika terjadi kondisi tersebut di atas, setidak-tidaknya berikanlah ruang bagi Pelaku Usaha untuk membuktikan secara fair dan terbuka di pengadilan. Terlepas dari apapun putusannya, setidaknya putusan hakim dapat menjadi landasan hukum yang sah bagi pelaku usaha tersebut; 3.11. Bahwa berdasarkan hal tersebut ketika UU JPH memberikan kewajiban hukum bagi pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, seharusnya diberikan mekanisme dan proses yang memungkinkan untuk mendapatkan hal tersebut termasuk melalui segala upaya hukum yang memungkinkan, karena menjalankan kewajiban hukum adalah hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Jika kita berangkat dari postulat “ought implies can”, dapat kita analogikan, jika seseorang ingin mengendarai mobil maka implikasinya dia harus bisa mengendarai mobil. Dengan seseorang bisa mengendarai mobil maka orang tersebut bisa mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan menjadi supir taksi online. Oleh karenanya, mengendarai mobil menjadi keharusan bagi dirinya, tetapi ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa mengendarai mobil untuk itu ada Surat Izin Mengemudi (“SIM”). Memiliki SIM adalah kewajiban hukum untuk mengendarai mobil, oleh karena itu menjalankan kewajiban hukum untuk mengikuti tes untuk mendapatkan SIM adalah hak konstitusional orang tersebut untuk dapat mengembangkan dirinya. Selain itu, demi kepastian hukum yang adil tidak bisa karena orang tersebut adalah orang daerah A maka diberikan tes yang sulit sedangkan orang daerah B diberikan tes yang mudah. Berdasarkan hal tersebut mendapatkan syarat dan proses yang sama bagi setiap masyarakat untuk menjalankan kewajiban hukumnya adalah hak konstitusional berdasarkan Pasal 28C ayat (1) 16 dan 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak konstitusional tersebut dengan menyediakan lembaga dan proses yang adil bagi masyarakat; 3.12. Bahwa berdasarkan analogi tersebut tersedianya lembaga, proses, dan upaya penyelesaian sengketa yang sama bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 4 UU JPH (in all possible worlds) adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa selain itu, karena penetapan halal/haram suatu produk berkaitan dengan hukum agama yang dianut masyarakat, maka lembaga, proses, dan upaya penyelesaian sengketa yang tersedia harus menjamin hak konstitusional masyarakat yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; Problematika Bahasa Dalam Halal Dan Haram 3.13. Bahwa logika hanya dapat bekerja di dalam ruang bahasa, hal yang serupa dengan hukum. Hukum ada jika dan hanya jika ada bahasa, sehingga hukum tersebut dapat dimengerti dan dipahami. Bahasa adalah perantara pikiran, dan logika adalah yang meluruskan pikiran agar pikiran konsisten hingga menciptakan kepastian. Filsuf analitik, Wittgenstein menekankan bahwa bahasa hanya dapat mengungkapkan fakta-fakta. Fakta adalah proposisi yang kemudian dapat dianalisis dalam hubungan logis. Dari pandangan Wittgenstein tersebut, yang menjadi pertanyaan di mana letak bahasa normatif yang bersifat preskriptif? 3.14. Bahwa Wittgenstein selanjutnya merubah pandangannya dan menyatakan bahwa bahasa memiliki fungsi berbagai macam dan dapat dilihat dalam penggunaannya sehari-hari (language games). Pandangan kedua Wittgenstein ini lebih ke arah sifat pragmatik dari bahasa. Selanjutnya John Langshaw Austin menjelaskan lebih detail aspek pragmatik dari bahasa. Salah satu fungsi bahasa adalah illocutionary act yaitu suatu tindakan bahasa yang termasuk di dalamnya penggunaan untuk memberikan perintah maupun wewenang. Selain itu 17 terdapat juga tindakan bahasa perlocutionary act yaitu suatu tindakan bahasa sebagai implikasi dari illocutionary act. Dari aspek pragmatik bahasa, maka terdapat bahasa yang bersifat imperatif atau normatif. Hukum berada dalam ruang bahasa, maka untuk memahami hukum harus memahami bahasa. Jika berharap akan adanya kepastian hukum, maka diperlukan logika untuk menguraikan konsistensi dalam penggunaan bahasa hukum. Salah satu cabang logika yang menguraikan struktur logika terhadap hal yang bersifat imperatif/normatif adalah logika deontik. 3.15. Bahwa halal dan haram bersifat biner (p ꓦ ¬p), meskipun secara materiil ada hal-hal yang bersifat syubhat, sehingga dapat berada dalam posisi mubah atau makruh, namun disitulah fungsi ‘ulama dan negara untuk memperjelas agar tercapai kepastian hukum. Logika UU JPH adalah memberikan kepastian hukum bagi konsumen, maka mau tidak mau harus menyatakan sesuatu itu sebagai halal (Pasal 4 UU JPH) atau tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Namun, faktanya hampir sebagian besar produk yang beredar justru berada di antara, sehingga tujuan kepastian hukum dari UU JPH juga tidak terlaksana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya permasalahan bahasa sangat mungkin menyebabkan deontic explosion. Namun, perlu dipahami ketika kewajiban halal sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang, maka demi menjaga kepastian hukum harus ada lembaga yang menjamin penggunaan bahasa yang konsisten secara logika. Tanpa hal tersebut penggunaan bahasa dalam suatu produk/merek akan menjadi sangat problematik. Masing-masing dapat menggunakan secara sesukanya (arbitrary) termasuk terhadap kata/nama/bahasa yang halal dan haram. Menentukan suatu kata/nama/bahasa sebagai halal/haram juga tidak mudah, sebagaimana akan dijelaskan berikut; 3.16. Bahwa Pemohon contohkan dengan kata “hotdog”. Hotdog merupakan suatu kata yang melalui proses aglutinasi. hotdog terdiri dari dua kata yaitu “hot” dan “dog”. Secara harfiah memang hotdog mempunyai arti “anjing panas”, namun tidak ada bukti pasti bahwa pengertian “dog” yang dimaksud adalah anjing, mungkin saja awal mula ditemukan sosis 18 adalah menggunakan daging anjing karena bisa saja ditemukan oleh masyarakat yang terbiasa memakan anjing, namun fakta saat ini anjing justru menjadi hewan kesayangan masyarakat barat. Jika diibaratkan di Indonesia, kucing adalah hewan kesayangan masyarakat yang jika ada yang menjual sate kucing mungkin akan menjadi pergunjingan. Terlepas apakah benar atau tidak benar dog yang dimaksud adalah daging anjing, namun jika dahulu benar daging anjing adalah bahan utama sosis, maka saat ini sudah ada pergeseran makna karena jarang ditemukan sosis daging anjing. Justru makna dog diasosiasikan dengan sosis bukan anjing. Hal ini sebagaimana dalam liputan pada Evansville (Indiana) Daily Courier (14 September tahun 1884). Sosis-pun tidak harus dari daging haram, karena sosis bisa dari daging sapi, kalkun, maupun ayam sepanjang proses pembuatannya dibentuk dalam bentuk lonjong panjang. Memang masyarakat barat terbiasa menggunakan daging babi dalam pembuatan sosis, tetapi tidak mutlak harus dengan daging babi, sehingga sosis tidak harus terasosiasi dengan daging babi atau binatang yang haram. Dengan demikian karena kata “dog” dalam hotdog sesungguhnya adalah asosiasi dengan kata sosis, maka tidak harus dimaknai secara harfiah bahwa hotdog berarti anjing panas. Pelekatan dengan kata “hot” karena memang sosis disajikan dalam keadaan panas, oleh karena itu diletakan di atas roti agar dapat digenggam dan dimakan; 3.17. Bahwa hingga hotdog masuk ke Indonesia akhirnya hotdog terasosiasi dengan makanan khas yaitu sosis yang disajikan di atas roti lonjong di atasnya. Hotdog menjadi kata populer di masyarakat seiring dengan populernya jenis makanan tersebut. Selain itu, tidak ada padanan kata lain yang tepat untuk mendeskripsikan hotdog karena ke-khas-annya. Jika dipadankan dengan “roti sosis” tidak sesuai karena roti sosis bisa saja diproses dengan cara sosis dimasukan ke dalam adonan roti dan dioven bersama dengan adonan roti tersebut hingga roti mengembang menyelimuti sosis. Hal yang berbeda dengan proses penyajian hotdog yang khas dengan hanya diletakkan di antara roti. Kata “hotdog” sudah menjadi tanda yang terasosiasi dengan mental pikiran masyarakat akan 19 makanan yang khas tersebut. Merubah hal tersebut membutuhkan effort yang tidak mudah; 3.18. Bahwa sulitnya mencari padanan kata hotdog yang tepat sama seperti sulitnya mencari padanan kata “ketoprak” ke dalam bahasa Inggris. Bayangkan jika di suatu masyarakat penutur bahasa Inggris ternyata melarang “tahu” sebagai makanannya. Di satu sisi, tahu adalah salah satu unsur dari ketoprak, namun karena masyarakat tersebut melarang makan “tahu” maka kata “ketoprak” dilarang karena diasosiasikan dengan “tahu”. Padahal selain tahu ada unsur lainnya yang juga mempunyai nilai signifikan. Masyarakat tersebut akhirnya harus memberikan penamaan terhadap jenis yang sama dengan nama yang lain, akhirnya tahu digantikan dengan tempe, namun masyarakat tetap mengetahuinya makanan tersebut adalah “ketoprak”. Akhirnya pedagang ketoprak di masyarakat tersebut meletakan dalam menunya menjadi: “mixed compressed rice, tempe, and vermicelli with peanut sauce”. Yang menjadi pertanyaan kenapa di Indonesia dinamakan “ketoprak” sehingga sampai harus kata ketoprak tidak bisa digunakan di masyarakat tersebut? Jawabannya adalah karena memang sesuka-nya atau arbitrary apakah mau dinamakan “ketoprak” atau “kataprak”. Hal ini sama seperti hotdog kenapa masyarakat barat tidak menamakannya dengan hotmeat padahal tidak menggunakan daging anjing? Karena kalau hotmeat jadi bisa digunakan di Indonesia. Tentu kita tidak dapat menuntut masyarakat barat yang menamakannya dengan hotdog agar menjadi hotmeat. Yang jadi pertanyaan mengapa suatu istilah harus diharamkan atau apakah penjual hotdog harus menamakan produknya menjadi “roti yang berbentuk oval terbuka dengan isi sosis daging sapi dan bumbu ala barat” agar dapat menjadi halal?; 3.19. Bahwa selain itu ternyata ada perlakuan yang berbeda terhadap penggunaan kata yang bersifat ghaib, seperti “setan”, “hantu”, atau “ghost”. Berdasarkan temuan Pemohon ada beberapa produk yang berlaku/diperlakukan secara berbeda untuk mendapatkan sertifikat halal, yaitu: 20 Tidak Diproses/Ditolak Hanya Pada Bahan Baku / Bukan Pada Produk Akhir Produk Akhir “Mie Setan” “Mie Gacoan” “Ghost Pepper” (Bukti P-7) (Bukti P-9) (Bukti P-8) Berdasarkan penelitian yang telah dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam, Maliyah, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021 (Bukti P-7) terdapat bukti penolakan pemberian sertifikat halal oleh LPPOM MUI Jawa Timur karena produk yang dijual menggunakan nama “Mie Setan”. Dalam penelitian tersebut permohonannya tidak diproses karena pada awal pertemuan langsung ditolak dan dimintakan untuk mengganti nama terlebih dahulu. Produk “Mie Gacoan” sempat menjadi polemik di masyarakat karena sudah viral tetapi belum memiliki sertifikat halal. Hal tersebut terkendala dengan nama “Gacoan” yang bermakna ganda dan salah satunya memiliki makna “taruhan” dalam masyarakat penutur bahasa tertentu. Selain itu, produk yang dijual memiliki nama “Mie Setan”, “Mie Iblis”, “Es Pocong”, “Es Sundelbolong”, dan lain sebagainya sebagai nama yang dilarang digunakan (Bukti P-10). Namun, akhirnya PT Pesta Pora Abadi selaku pemilik merek dagang Mie Gacoan mendapatkan sertifikat halal namun tidak pada produk akhir melainkan hanya produk-produk bahan bakunya yang sebenarnya bukan produk yang dipasarkan. Di sisi lain, ditemukan terdapat produk yang telah luas beredar berupa produk mie instan dengan merek dagang “Ghost Pepper”. Menariknya kata “Ghost” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Hantu” atau sinonim dari “Setan”. Jika diterjemahkan secara harfiah maka “Ghost Pepper” berarti “Cabai Setan”; 3.20. Bahwa dalam konteks Mie Gacoan produk yang mendapatkan sertifikat halal adalah “minyak mie”, “Siomay Dimsum”, “Lumpia Udang”, “Udang Rambutan (Pentol)”, “Adonan Pangsit”, “Ayam Cincang”, “Adonan Pangsit”, “Basic Mie”, “Biang Kering Adonan Pangsit”, “Bawang Goreng”. Jika kita lihat padahal produk tersebut bukan produk jadi yang dijual ke 21 masyarakat. Jika merujuk pada Pasal 4 UU JPH seharusnya yang diberikan sertifikat halal adalah produk yang beredar yaitu produk yang dijual kepada masyarakat. Akibatnya, masih ada masyarakat yang mempertanyakan apakah produk jadinya halal atau tidak halal dan sejauh apa pertanggungjawaban sertifikat halalnya. Karena produk yang disertifikatkan bukan produk yang dijual, dengan demikian Mie Gacoan seolah seperti supplier saja, bisa saja dibuatkan badan hukum yang berbeda antara supplier dan retail dengan merek dagang yang sama (lisensi), tentu terdapat implikasi hukum yang berbeda. Hal yang berbeda dengan Ghost Pepper yang jelas merupakan produk jadi yang beredar di masyarakat. Masyarakat menjadi dapat kejelasan jika produk jadi Ghost Pepper tersebut-lah yang benar-benar halal tanpa perlu mengetahui supplier-nya; 3.21. Bahwa dengan adanya contoh tersebut, dapat menjadi perdebatan apakah karena “ghost” berasal dari bahasa Inggris meskipun mempunyai sinonim yang sama dengan yang ghaib seperti hantu atau setan, maka menjadi halal. Lalu, bagaimana dengan rootbeer yang juga dari bahasa Inggris? “Bir Pletok” dihalalkan karena ‘urf. Mengapa Bir Pletok menggunakan kata “Bir” tidak dengan kata lainnya? Mungkin saja karena pada saat ditemukan masyarakat kolonial terbiasa minum bir, namun masyarakat pribumi tidak bisa ikut minum karena tidak halal. Karena itu, diciptakan minuman berasa dari rempah-rempah yang halal. Namun, karena tidak ada padanan kata yang pas saat itu yang dapat digunakan dan hanya kata bir yang tersedia sebagai kata populer untuk menunjukan minuman yang memiliki rasa, maka digunakan kata bir. Bagaimana jika “rootbeer” ternyata memiliki ‘urf yang sama? Ternyata kata “beer” secara populer digunakan untuk menunjuk minuman yang memiliki rasa dan kata “root” karena pada saat ditemukan memang menggunakan bahan dasar akar-akaran. Jika memang demikian maka sesungguhnya ada ‘urf yang sama. Hanya saja yang satu ‘urf tradisi masyarakat luar yang satu ‘urf tradisi masyarakat Indonesia, meskipun dari bahan maupun sensori rasa dan bentuk berbeda dengan “beer” yang asli dan sudah secara umum diketahui masyarakat Indonesia. Jika 22 dalil yang digunakan adalah ‘urf, maka sesungguhnya banyak ruang tafsir dalam ‘urf terlebih yang dimaksud adalah ‘urf qawli. Seharusnya kita tidak memutlakkan ‘urf, dan membuka ruang kesempatan bagi masyarakat untuk membuktikan ‘urf-nya masing- masing; 3.22. Bahwa dapat dipahami salah satu metode ijtihad adalah sadd ad-dzariah atau mencegah suatu perbuatan agar tidak masuk ke dalam perbuatan yang diharamkan. Sesuatu yang sesungguhnya tidak haram, dapat dinyatakan tidak halal karena dapat menjerumuskan lebih lanjut kepada melakukan perbuatan yang haram. Prinsip ini yang kadang digunakan, namun tetap akan banyak perbedaan tafsir terhadap satu kasus tertentu, terutama ketika berkaitan dengan ‘urf. Seperti pedagang hotdog menjual produknya adalah hajat bagi hidupnya. Menggunakan kata hotdog bukan berarti bersifat fudhul (berlebihan), tetapi memang sulit mencari padanan kata lainnya. Hal yang mustahil bagi pedagang kecil untuk melakukan penelitian linguistik untuk mencari padanan kata yang sesuai, jadi pedagang tersebut bukan bermaksud untuk menghalalkan yang haram atau menjerumuskan orang lain. Metode sadd ad-dzariyah sering dilekatkan kepada penggunaan nama-nama yang baik dalam produk yang dijual. Disebutkan dalam penelitian yang telah dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam, Maliyah, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021 (Bukti P-7). Menurut salah satu ketua LPH daerah dikatakan makanan yang berlabel setan atau yang mengarah pada nama – nama musuh Allah atau yang diharamkan oleh Allah, seperti setan, kuntilanak, babi, bir, kafir, munafik, dan lain-lainnya tidak akan mendapatkan sertifikasi label halal MUI sebelum nama-nama tersebut dirubah terlebih dahulu dengan nama-nama yang baik sesuai dengan standart yang telah ditentukan. Disebutkan juga nama tersebut tidak ada makna lain dalam mengartikan nama tersebut yang dapat menjauhkan kita dalam mengingat Allah. Hal ini agar tidak membiasakan menggunakan nama yang tidak disukai Allah. Dikatakan pula menurutnya apabila seseorang sudah mengidolakan suatu makanan yang memiliki nama yang menjadi musuhnya Allah maka nama tersebut akan mempengaruhi alam bawah 23 sadarnya, sehingga dapat membuat seseorang sering menyebutkan hal yang menjadi idolanya dan pada akhirnya dikhawatirkan jauh dari Allah, karena yang sering disebut adalah kata setan (Bukti P-7). 3.23. Bahwa jika kita lihat sesungguhnya merek “Ghost Pepper” telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Apakah seseorang yang memakan mie Ghost Pepper akan berkurang keyakinannya dan menjauh dari Tuhan? Ghost Pepper secara harfiah bermakna “cabai hantu/setan”. Namun, harus dipahami penggunaan kata dalam merek bukan suatu tindakan bahasa yang bersifat illocutionary. Tidak ada makna yang bersifat menganjurkan / imperatif agar seseorang hanya mengingat kepada hantu/setan. Kata tersebut hanya mendeskripsikan produknya bersifat pedas di luar spektrum pedas yang biasanya. Makna ghost/setan/hantu terasosiasi dengan panas karena setan/hantu terbuat dari “api”, dan karena pedas adalah juga proses panas maka ghost/setan/hantu mendeskripsikan proses/sensasi panas/pedas yang luar biasa tersebut. Penggunaan kata tersebut adalah bersifat arbitrary yaitu hanya untuk memudahkan untuk disebutkan saja. Bayangkan jika harus menggunakan kata yang bersifat ilmiah, maka produk tersebut akan bernama: “Mie Pedas Dengan Spektrum 500.000 Skala Scolvile Heat Unit”. Dengan nama ini, tentu pelaku usaha akan kesulitan menjual produknya. Jika produk Ghost Pepper ternyata telah dihalalkan, maka seharusnya produk dengan kata yang bersinonim sama yang memiliki asosiasi ke sensori pedas juga diperlakukan sama karena memang bukan bermakna anjuran/imperatif; 3.24. Bahwa jika setiap jenis/nama hantu/setan dilarang, maka kita juga akan sulit melakukan identifikasi nama-nama hantu/setan apa saja. Bahkan nama-nama hantu juga bertambah sesuai dengan legenda yang berkembang di masyarakat. “kuntilanak” mengalami proses aglutinasi dari kata “kunti-punti” dan “anak”. Secara harfiah bermakna perempuan yang memiliki anak. Legenda menjadikan proses mistifikasi dengan memberikan cerita bahwa perempuan tersebut meninggal kemudian arwahnya bergentayangan. Secara harfiah tidak ada yang haram 24 dengan kata “perempuan” dan “anak”. Dengan demikian, harus diperjelas sesungguhnya bagian mana yang menjadi musuh Tuhan? Apakah “sosok kuntilanak” atau “legenda tentang kuntilanak” atau makna harfiahnya “perempuan yang memiliki anak”? Jika dikaitkan dengan Mie Ayam Kuntilanak, maka pengertian mana yang dimusuhi? Bahkan jika semua legenda harus diikuti, banyak sekali perkembangan perubahan kata itu sendiri. Karena kata/bahasa memang mengalami proses evolusi secara diakronik. Sebagai contoh “kolor ijo” yang sempat menjadi legenda urban pada tahun 2000-an. Ternyata ditemukan juga akronim “kolor ijo” sebagai singkatan “kol telor cabe ijo”. Andaikan term “kolor ijo” berkembang baik sebagai “kol telor cabe ijo” maupun sebagai legenda “setan”, apakah “kol telor cabe ijo” harus mengalah? Siapa yang paling berhak atas kata “kolor ijo”? Evolusi diakronik ini juga terjadi pada kata “gacoan”. “gacoan” dalam penutur bahasa tertentu mungkin dimaknai “taruhan”. Namun, dalam penutur bahasa lain dimaknai “jagoan” atau “yang dapat diandalkan”. Makna yang mana yang benar? Tentu akan menjadi perdebatan oleh para ahli linguistik. Selain itu, bisa saja kata “jeruk purut” sebenarnya menunjuk pada entitas jenis jeruk tertentu, namun kemudian diasosiasikan dengan legenda “hantu jeruk purut”. Bisa saja “jerukpurut” kemudian akan satu level dengan “kuntilanak” di masa yang akan mendatang. Terlebih jeruk purut dikenal dengan nama lain sebagai “kaffir lime”. Apakah “jerukpurut” dan “kaffir lime” karena diasosiasikan dengan “hantu/setan” dan “kafir” yang merupakan musuh Tuhan, kemudian harus dinyatakan tidak halal (haram)?; 3.25. Bahwa dalam konteks berandai, bayangkan jika salah satu legenda hantu di Indonesia ternyata adalah sosok pejuang yang gigih menentang kolonial, namun jika sosok tersebut dikenang akan membangkitkan semangat juang masyarakat oleh karenanya dibuatkan legenda bahwa nama tersebut adalah nama setan yang kerap mengganggu masyarakat, sehingga mendapatkan konotasi buruk sampai sekarang. Kita tidak pernah tahu kejadian yang sebenarnya, namun untuk apa memperdebatkan legenda dalam konteks halal/haram. Andai-pun jika 25 kita harus sepakati harus menggunakan nama – nama yang baik, maka pemangku kebijakan halal seharusnya membuat “Kamus Besar Bahasa Halal” yang menjelaskan morfologi, fonologi, maupun etimologi suatu kata yang dapat digunakan sehingga dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk menentukan nama produknya, dalam konteks ini sehingga Pemohon mendapatkan padanan kata selain “hotdog” yang diterima secara luas oleh masyarakat; 3.26. Bahwa jangan sampai produk usaha seseorang kemudian harus diharamkan karena ternyata masyarakat melakukan mistifikasi terhadap nama tersebut. Permasalahan kata/bahasa ini bukan berarti tidak terjadi. Bahkan Pemerintah menggunakan “perangkat negara” (Satpol PP) pernah melakukan penyitaan terhadap usaha UMKM dengan nama dagang minuman “Ngocok Yuk” yang merupakan akronim dari “Ngopi” dan “Coklat” (Bukti P-11). Hal ini terjadi karena ada kondisi deontic explosion yaitu multitafsirnya kata sebagai norma yang baik, sehingga perangkat negara dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan polisionil atas sebuah kata yang baik/buruk dengan alasan ketertiban umum. Bayangkan jika ternyata lembaga fatwa daerah tertentu menyatakan dengan tegas bahwa suatu kata adalah haram dan bertentangan dengan akidah serta menghimbau agar masyarakat tidak mengkonsumsinya (Bukti P-12), kemudian ada sebagian masyarakat yang menafsirkan dengan mengambil tindakan tertentu terhadap pelaku usaha tersebut demi menjaga keyakinannya. Padahal-pun tidak ada standart kata/bahasa yang dapat digunakan, sebagaimana tidak ada Kamus Besar Bahasa Halal. Selain itu, juga ternyata lembaga fatwa memiliki standart ganda terhadap penggunaan kata yang memiliki sinonim dengan “setan/hantu”. Ketika fatwa halal dimaknai sebagai mutlak dan tidak ada upaya hukum apapun terhadapnya, sedangkan lembaga fatwa sendiri tidak memiliki standart yang pasti, maka dapat dibayangkan kekacauan yang terjadi; 3.27. Bahwa perlu diketahui juga jika ternyata pemangku kebijakan dapat membuat “kamus bahasa yang baik” juga berpotensi menimbulkan 26 permasalahan lain. Karena, kata/bahasa berkembang secara alamiah dalam masyarakat penutur bahasa. Andai jika Pemerintah diberikan kewenangan untuk merubah makna leksikal suatu kata, sebagaimana contoh merubah kata “rumah sakit” menjadi “rumah sehat” yang mana secara leksikal sudah dipahami oleh masyarakat tetapi hendak dirubah oleh Pemerintah. Jika perubahan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan maka kata tersebut menjadi imperatif, sehingga setiap penggunaan kata selain kata yang ditetapkan dapat memiliki akibat hukum tertentu. Kita dapat bayangkan jika Pemerintah akan selalu melakukan tindakan polisionil terhadap kata-kata yang berkembang di masyarakat. Hal ini akan berdampak kepada hilangnya evolusi alamiah suatu kata/bahasa di masyarakat; 3.28. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, apakah dengan serta-merta tidak perlu ada standart halal pada penamaan produk, sehingga hanya cukup memeriksa kehalalan bahan saja? Jika standart halal dalam penamaan dihapuskan sama sekali juga akan problematik. Mungkin saja kemudian muncul “Sate Babi Halal”. Ini akan sangat bermasalah. Term “Sate Babi” tidak mungkin menjadi halal karena “babi” secara expressis verbis jelas dinyatakan haram dalam Al-Quran, dan term “babi” secara denotatif jelas merujuk kepada objek tertentu yaitu hewan yang memang diharamkan (tidak ada makna lain). Jika dilekatkan term ‘Sate Babi Halal” jelas bertentangan dengan Al Quran maupun logika. Secara logika term tersebut bersifat contradictio in terminis. Jika dipecah maka terdiri dari dua proposisi yaitu “babi adalah haram” (¬p) dan “babi adalah halal” (p). Karena jelas secara akal sehat adalah kacau, maka bertentangan dengan maqashid syariah yaitu untuk menjaga akal sehat; 3.29. Bahwa perlu diketahui, permohonan ini bukan hendak menyatakan/menentukan mana suatu kata yang benar atau suatu kata yang salah. Penjelasan tersebut di atas hanya untuk menunjukan bahwa dalam menentukan apakah suatu kata/nama/bahasa bersifat halal/haram akan sangat rumit dan problematik. Di level masyarakat permasalahan ini sudah terjadi, bahkan orang harus kehilangan usaha 27 hanya karena kata/bahasa. Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut agar mencapai kepastian hukum sesuai dengan akal sehat kita; Upaya Hukum Bagi Pemohon Sertifikat Halal Sebagai Wujud Kepastian Hukum Yang Adil 3.30. Bahwa hal yang perlu ditanamkan dalam pikiran adalah mungkin saja satu benda memiliki berbagai nama, dan berbagai benda memiliki satu nama. Sebagai ilustrasi: kita dapat melihat kepada benda – benda langit, bisa saja sebenarnya apa yang ditunjuk adalah objek yang berbeda tetapi sama – sama diberikan nama bintang. Di lain hal, bisa saja sebenarnya objek yang ditunjuk adalah objek yang sama tetapi diberikan nama yang berbeda karena dilihat dari posisi yang berbeda, seperti morning star dan evening star yang padahal menunjuk kepada objek yang sama. Berdasarkan hal tersebut, maka mungkin saja jumlah nama lebih banyak dari jumlah benda ataupun sebaliknya; 3.31. Bahwa prinsip ini penting untuk memahami konteks halal/haram terhadap suatu produk, sehingga dapat dilanjutkan kepada pertanyaan: apakah penentuan halal / haram ditentukan dari aspek bahan dan proses saja atau termasuk kepada aspek nama? Permasalahan relasi antara nama dan benda (bahan) ini dalam konteks Perppu Cipta Kerja dapat sangat bermasalah. Misal produsen A menjual produk mie dengan nama “Mie X”, oleh karena A yang mengajukan permohonan halal maka ditandai dengan “Mie X (A)” atau “Mie X milik A”. Asumsikan nama X ternyata dinyatakan tidak halal oleh lembaga fatwa Y, sehingga permohonan A atas Mie X (A) ditolak. Ternyata, produsen B juga mengajukan sertifikat halal atas produk “Mie X (B)”. Namun, karena lembaga fatwa Y telah overload dalam penetapan sidang fatwa, dengan demikian waktu yang telah ditentukan telah lewat, maka dari itu sesuai Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja, kewenangan lembaga fatwa tersebut dialihkan kepada Komite Fatwa Produk Halal. Ternyata, oleh Komite Fatwa Produk Halal “Mie X (B)” dinyatakan halal. Berdasarkan ilustrasi tersebut, ternyata terhadap bahan, proses, dan nama yang sama tetapi dengan orang yang berbeda dapat menghasilkan keputusan 28 yang berbeda. Bukankan ini suatu masalah? Bagaimana problema ini diselesaikan?; 3.32. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja, kewenangan lembaga fatwa bagi usaha UMKM dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, maka mungkin saja jika “rootbeer” ternyata dinyatakan halal oleh Komite Fatwa Produk Halal karena dalam rangka percepatan sertifikasi halal bagi UMKM yang tidak memerlukan lembaga fatwa MUI. Di lain hal, ternyata “rootbeer” yang dijual oleh restoran besar tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Asumsikan ternyata rootbeer milik UMKM tersebut berkembang pesat menjadi rantai jaringan makanan yang bersifat nasional bahkan internasional. Dengan melihat kepada Pasal 48 angka 25 yang merubah norma Pasal 42 ayat (1) UU JPH: “Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.” Maka, ketika UMKM tersebut besar jika tidak ada perubahan komposisi bahan maka seharusnya rootbeer tersebut tetap halal. Jika terjadi kondisi demikian, maka akan terdapat perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama. Permasalahan ini juga belum diantisipasi oleh Perppu Cipta Kerja. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan antara nama dan bahan (benda) menjadi sangat bermasalah yang jika didiamkan akan menjadi permasalahan besar; 3.33. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, kembali kepada pertanyaan apakah bisa standart halal disederhanakan dengan tidak mencantumkan syarat penamaan produk? Ketika hal tersebut dilakukan, maka permasalahan lain akan muncul sebagai berikut: ketika ada pemohon sertifikat halal yang menamakan produknya dengan “sate babi” tetapi seluruh proses dan bahan telah sesuai dengan standart halal, maka mau tidak mau harus diberikan sertifikat halal. Bayangkan jika ternyata restoran tersebut tutup, lalu beberapa ratus tahun kemudian ilmuan sejarah melakukan penelitian dan menemukan bukti sejarah berupa sertifikat halal restoran tersebut. Peneliti melakukan penelitian bahwa kata “babi” pada masa dan penutur masyarakat tersebut ternyata 29 secara denotatif bermakna hewan yang diharamkan dan tidak ada bukti adanya konotasi yang lain. Akhirnya peneliti menyimpulkan: “ada suatu masa di mana ‘ulama menghalalkan babi”. Tentu ini akan bermasalah dalam kacamata sejarah; 3.34. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas, maka aspek penamaan juga menjadi hal yang penting. Tetapi, hak produsen A untuk mendapatkan kepastian hukum yang sama terhadap produknya juga tidak dapat diabaikan. Andaikan untuk mengatasi permasalahan ini BPJPH sebagai pihak yang memiliki kewenangan menetapkan standart halal menciptakan Kamus Besar Bahasa Halal tentu akan sangat tidak efektif dan efisien mengingat banyaknya jumlah kata dan evolusinya di dunia. Andaikan juga jika politik hukum JPH dikembalikan kepada lembaga fatwa halal yang bersifat tunggal sehingga mengurangi probabilitas penafsiran yang berbeda. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengurangi permasalahan bottleneck jika terdapat permohonan halal yang bersifat masif dalam waktu yang sama? Dan faktanya ternyata standart ganda juga mungkin terjadi dalam lembaga fatwa yang bersifat tunggal baik dengan konsep desentralisasi maupun sentralisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan permasalahan jaminan produk halal bersifat pelik. Dari unsur kata/nama saja permasalahan sengketa halal bisa muncul, terlebih ketika Perppu Cipta Kerja mendelegasikan lembaga fatwa halal ke banyak lembaga pasti akan memunculkan berbagai macam perbedaan penafsiran. Selain itu, dalam UU JPH maupun Perppu Cipta Kerja telah mengakui adanya berbagai macam LPH sehingga bisa saja terjadi human error dalam pemeriksaan halal yang mengakibatkan sesuatu yang halal menjadi haram dan sesuatu yang haram menjadi halal. Hal ini tentu problematik dan berpotensi menjadi sengketa hukum. Oleh karena itu, solusi untuk menghormati hak konstitusional pelaku usaha adalah dengan disediakannya upaya hukum terhadap fatwa tidak halal; 3.35. Bahwa bagi Pemohon solusi yang diberikan Perppu Cipta Kerja belum menyelesaikan permasalahan konstitusional yang timbul ketika dilaksanakan. Justru akibat dari sifat multitafsir konsep yang digunakan 30 Perppu Cipta Kerja berpotensi menimbulkan permasalahan konstitusional sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sebelum Perppu Cipta Kerja diundangkan permasalahan jaminan produk halal sesungguhnya sudah terjadi di lapangan, tetapi ternyata Perppu Cipta Kerja belum memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Namun, Perppu Cipta Kerja patut diapresiasi sebagai upaya untuk mempercepat hak pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, tetapi bukan berarti menjadi apologi untuk menutupi kekurangannya. Bahkan, jika direnungkan lebih dalam konsep Perppu Cipta Kerja dapat menjadi perdebatan ideologis maupun praktis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sebelum menjawab lebih jauh terhadap persoalan praktis, penting untuk menjawab pertanyaan apakah adanya Komite Fatwa Produk Halal memiliki landasan filosofis konstitusional? Atau justru seharusnya politik hukum JPH dikembalikan kepada konsep awal UU JPH atau bahkan konsep sebelum UU JPH?; 3.36. Bahwa sebelum adanya UU JPH, penggunaan sertifikat halal lebih didasari pada kesadaran masyarakat yang difasilitasi oleh MUI. Sertifikat halal lebih bersifat “swadaya” dari masyarakat bukan merupakan suatu kewajiban hukum. MUI berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek kehalalan suatu produk. Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan jaminan produk halal, akhirnya negara turun tangan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. UU JPH bahkan mewajibkan terhadap produk yang beredar di Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal (Pasal 4 UU JPH). Ketika UU sudah mewajibkan sesuatu, maka konsekuensi logisnya adalah negara wajib turun tangan. Untuk itu, akhirnya Pemerintah bekerja sama dengan MUI yang sebelumnya sebagai insiator jaminan produk halal dengan membagi peran antara MUI dengan Pemerintah di mana Pemerintah membentuk BPJPH yang berwenang menerbitkan sertifikat halal. Namun, sertifikat halal hanya terbit jika dan hanya jika telah ada fatwa MUI; 31 3.37. Bahwa hadirnya UU JPH bukan berarti tidak ada resistensi dari masyarakat. Dalam perjalanannya, UU JPH telah beberapa kali diuji sebagaimana dalam Putusan MK No.49/PUU-XVIII/2019 dan Putusan MK No.67/PUU-XX/2022. Namun, pada akhirnya MK menyatakan adanya peran negara (dhi.: BPJPH) dalam sistem jaminan produk halal bukan merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, dalam masyarakat juga ada yang menafsirkan bahwa UU JPH menggunakan paradigma simbiotik dengan membagi peran negara yang berada dalam wilayah administratif dan MUI yang berada dalam wilayah agama. Namun, dengan hadirnya Komite Fatwa Produk Halal dalam Perppu Cipta Kerja dianggap ada pergeseran dari paradigma simbiotik menjadi paradigma integralistik. Penafsiran yang berkembang adalah adanya Komite Fatwa Produk Halal dianggap sebagai “kesalahan kalkulasi dalam merumuskan materi muatan” maupun sebagai “penyelundupan hukum”. Terdapat juga penafsiran bahwa Perppu Cipta Kerja telah menjauh dari konsensus bernegara. Kita ketahui sendiri bahwa konsensus tertinggi dalam hukum adalah konstitusi, maka agar tidak tejadinya multitafsir yang berkembang di masyarakat, hal ini menjadi penting untuk diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi sejauh apa negara masuk ke dalam wilayah agama dan apa konsekuensinya; 3.38. Bahwa terkait dengan relasi negara dan agama dalam negara Pancasila, Jimly Asshiddiqie memberikan istilah mutual support and brotherly or fraternal relation between state and religion (Jimly Asshiddiqe, 2022: 44). Pemohon memandang makna tersebut secara lebih konkrit dapat dilihat dalam Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 secara khusus dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan (halaman 54): “… Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 memberi legitimasi kepada Pemerintah untuk menunjuk lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah selain MUI dan hal itu tidak dimaksudkan untuk membuat ketidakjelasan tetapi justru memberikan kepastian hukum terhadap fatwa yang diberikan dengan syarat sepanjang lembaga tersebut merupakan lembaga yang dimintai pendapatnya oleh Pemerintah. 32 Setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon a quo, hal yang diinginkan Pemohon justru telah diakomodir oleh pembentuk undang-undang melalui Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 di mana norma a quo memberikan landasan dan legitimasi kepada Pemerintah ketika akan membentuk lembaga lain selain MUI untuk memberi fatwa dalam rangka penerbitan Sukuk Negara. Sehingga, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia khususnya yang beragama Islam apabila ingin menggunakan Sukuk Negara sebagai instrumen investasinya. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 khususnya frasa “lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah” dan frasa “Yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia” tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.” Pemohon memandang relasi agama dan negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XX/2022 justru lebih tepat disebut dengan istilah “fluid relation”. Fluid relation menunjukan hal yang lebih dinamis bahkan cenderung tidak terlihat garis batasnya. Ilustrasi ini dapat dianalogikan “ketika di tengah samudera tidaklah perlu memisahkan garam dari air laut, jika bahtera telah sampai maka bersepakatlah terhadap mata air yang dapat diminum bersama”. Bukankah Indonesia berada di tengah samudera peradaban? Mengapa kita selalu berdebat siapa yang bisa memisahkan garam dari air laut, namun melupakan mata air yang dapat diminum bersama?; 3.39. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XX/2022 relasi negara dan agama menjadi lebih fluid sehingga tidak perlu lagi memperdebatkan wilayah otoritas negara atau otoritas agama. Namun, fokus selanjutnya adalah ketika wilayah agama diselenggarakan oleh otoritas negara maka memiliki implikasi kecenderungan terhadap upaya hukum yang tersedia melalui PTUN (jika dalam konteks halal/haram yang bersifat konkrit individual). Pertanyaannya, apakah hal itu tepat? Namun, jika tetap diselenggarakan oleh otoritas agama, maka saluran upaya hukum apa yang tersedia? Atau jika otoritas agama dan otoritas negara keduanya tetap diakui, maka saluran upaya hukum apa yang paling tepat bagi masyarakat? Ini yang sesungguhnya harus dijawab; 33 3.40. Bahwa dari pendapat yang menyatakan bahwa ketika negara memasuki wilayah agama, maka dianggap telah keluar dari konsensus bernegara, dapat dipertanyakan konsensus bernegara mana yang menjadikan negara tidak dapat mengatur/menentukan urusan agama? Tidak dapat dipungkiri perdebatan siapa yang paling otoritatif dalam menafsirkan hukum agama adalah permasalahan yang sangat rumit. Karena sifat agama yang khusus, maka seringkali otoritas agama dianggap wilayah yang tidak mungkin disentuh negara. Terlepas dari apapun dasarnya, yang Pemohon ketahui adalah belum ada mekanisme hukum yang tersedia untuk menguji produk hukum otoritas agama sehingga hal ini juga tidak sesuai dengan konteks negara hukum yang demokratis. Apalagi konteks UU JPH sudah mewajibkan secara hukum kepada masyarakat, maka adalah tidak logis jika peran negara dibatasi; 3.41. Bahwa perlu diketahui bahwa ‘ulama adalah pewaris nabi. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah mewarisi kewenangan otoritatif yang sama seperti nabi? Nabi adalah mufti sekaligus pemimpin dalam pengertian politik. ‘Ulama sesuai dengan masdar-nya, maka yang diwarisi adalah pengetahuannya, sehingga tidak serta-merta mewarisi otoritas yang sama. Jika dicermati lebih lanjut justru ayat Al-Quran memerintahkan bermusyawarah dan taat kepada ‘ulil amri. Dari penafsiran ‘ulil amri ini yang memungkinkan adanya cabang kekuasaan seperti kekuasaan kehakiman (qadhi). Dari penafsiran musyawarah kemudian memungkinkan adanya demokrasi. Dua makna ini kemudian yang memungkinkan adanya hak bagi warga negara untuk mendapatkan due process of law dalam ruang publik yang terbuka. Bahwa konsep ini tidak menegasikan peran ‘ulama, tetapi tidak juga memutlakan peran ‘ulama. Kita dapat belajar dari kisah Imam Abu Hanifah yang menolak jabatan qadhi, sehingga keilmuan Imam Abu Hanifah tetap sebagai pendapat yang bersifat terbuka, karena dengan kapasitasnya ketika menjadi qadhi tentu akan sangat berdampak kepada perkembangan hukum Islam. Dari kisah tersebut kita dapat pelajari bahwa sesungguhnya ‘ulama memiliki kewenangan otoritatif berdasarkan keilmuannya untuk memberikan pendapat, tetapi tidak serta – merta 34 memiliki kewenangan otoritatif untuk memutus suatu sengketa atau perkara. Karena itu, jika ada sengketa tetap harus dapat dibawa kepada qadhi. Dalam konteks UU JPH ternyata ‘ulama tidak hanya memberikan pendapat, tetapi termasuk memutuskan suatu peristiwa / perkara konkrit yang memiliki akibat hukum tertentu. Sesungguhnya dengan adanya UU JPH ‘ulama telah memiliki kedudukan yang berbeda karena sudah menjadi penentu peristiwa hukum tertentu. Jika kedudukan fatwa tersebut bersifat mutlak / absolut tanpa adanya ruang pengujian melalui qadhi, maka bagi Pemohon ada sesuatu hal yang bermasalah. Hal yang berbeda jika sertifikat halal hanya bersifat sukarela seperti sebelum dilaksanakannya UU JPH. Konsekuensi ketika negara mengatur kewajiban sertifikat halal, maka ikut sertanya negara dalam menentukan bukanlah suatu yang dilarang. Jika memang aspek penentu akan diserahkan kepada ‘ulama, maka sepatutnya politik hukum produk halal dikembalikan kepada sebelum berlakunya UU JPH. Jika sudah diwajibkan oleh UU dan ketika negara mengambil peran justru dinyatakan offside, maka secara a contrario jika telah diwajibkan negara melalui UU tetapi kewenangan ‘ulama bersifat mutlak dan tidak bisa diuji bukankah hal tersebut juga offside?; 3.42. Bahwa oleh karena itu, hubungan ‘ulama dan qadhi harus dimaknai bersifat resiprokal. Qadhi menjadikan pendapat ‘ulama sebagai salah satu sumber hukum dan ‘ulama bersedia jika pendapatnya diuji melalui qadhi. Perlu diperhatikan ‘ulama yang dimaksud adalah ‘ulama dalam pengertian lembaga bukan dalam pengertian orang. Mungkin saja seseorang merupakan ‘ulama tetapi menjadi pejabat dalam institusi negara. Hal tersebut bukan suatu yang Pemohon permasalahkan dan bukan sesuatu yang patut dipermasalahkan. Ini adalah kondisi yang fluid. Berdasarkan hal tersebut, maka negara mengambil peran dalam urusan agama bukan suatu yang bertentangan dengan konstitusi dan hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XX/2022; 3.43. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara konseptual Perppu Cipta Kerja yang membentuk Komite Fatwa Produk Halal telah 35 memiliki landasan konstitusional. Hanya saja Perppu Cipta Kerja pengaturannya bersifat kurang karena belum mengatur jika muncul sengketa halal akibat dari adanya lembaga baru tersebut. Pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya adalah jika terdapat sengketa halal, maka masyarakat dapat mengajukan upaya hukum melalui apa? Desain dalam UU JPH menempatkan BPJPH sebagai lembaga yang memiliki fungsi regulatif dan administratif. Untuk mengurangi potensi sengketa, dengan fungsi regulatifnya, bisa saja BPJPH merubah kebijakan standart halal dengan hanya memperhatikan aspek bahan dan proses saja tanpa perlu melihat aspek nama. Namun, hal tersebut bukan solusi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya; 3.44. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bisakah BPJPH diberikan kewenangan ajudikatif atau selayaknya lembaga banding? Kita ilustrasikan: ketika lembaga fatwa menyatakan suatu produk tertentu tidak halal, apakah BPJPH mempunyai kewenangan untuk menjadikannya halal atau sebaliknya? Dengan fungsi administratifnya, tidak ada desain bagi BPJPH untuk melakukan tindakan korektif atas fatwa halal. Hal ini dikarenakan desain kerangka logika berfikir UU JPH menggunakan kaidah biimplikasi (↔). Logika ini dalam bahasa sehari – hari disebut “jika dan hanya jika” yaitu syarat yang saling mengkondisikan (biconditional clause). BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan halal, dan BPJPH dapat menerbitkan surat keterangan tidak halal jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan tidak halal. Hal ini berdasarkan kepada Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (4) dalam UU JPH yang menyatakan: “Berdasarkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.” Kemudian aturan pelaksana dari Pasal 34 ayat (2) UU JPH yaitu Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyatakan: 36 “Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan produk, BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal dalam jangka waktu 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan ketidakhalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.” Jika BPJPH dijadikan lembaga banding yang bersifat ajudikatif, maka bangunan konstruksi logika sistem jaminan produk halal tersebut akan berubah total karena sifat ajudikatif dapat menegasikan putusan lembaga fatwa; 3.45. Bahwa andaipun BPJPH dijadikan sebagai “lembaga penengah”, maka kedudukan BPJPH sebatas sebagai banding administratif atau alternatif penyelesaian sengketa (APS). Dan konteks yang diberikan-pun sebatas pada konteks administrasi dan tidak memberikan putusan terkait penetapan hukum Islamnya. Andaipun terdapat kewenangan APS, maka tetap tidak menutup pintu upaya hukum melalui kekuasaan kehakiman. Hal ini sama seperti OJK yang berfungsi sebagai regulator dan administratif, namun juga mempunyai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk melindungi konsumen, tetapi bukan berarti OJK dapat memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas suatu sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka memberikan kewenangan ajudikatif kepada BPJPH adalah suatu yang tidak mungkin; 3.46. Bahwa bagi Pemohon adalah lebih tepat jika lembaga banding yang bersifat ajudikatif diserahkan kepada lembaga kekuasaan kehakiman (qadhi). Hal ini dikarenakan lembaga kekuasaan kehakiman dapat bersifat kontentius dan terbuka untuk umum, sehingga terdapat due process of law yang memberikan kepastian hukum. Jika tanpa melalui proses yang terbuka untuk umum, maka kondisi seperti: “ada suatu masa dimana ‘ulama menghalalkan babi” seperti di atas mungkin saja terjadi. Berbeda jika diberikan upaya hukum bagi masyarakat untuk mengujinya melalui pengadilan. Sebagaimana diilustrasikan: asumsikan jika standart halal juga termasuk kepada nama produk. Pedagang hotdog ternyata tidak bisa mendapatkan sertifikat halal karena ada kata “dog”. Jika diberikan ruang upaya hukum melalui due process of law yang terbuka di pengadilan, maka baik pemohon atau lembaga fatwa diberikan kesempatan untuk memberikan argumentasi termasuk mengajukan ahli 37 – ahli bahasa untuk menjelaskan makna “hotdog”. Proses di pengadilan akan menjadi bukti sejarah dan terekam dengan jelas karena melalui proses yang terbuka. Hingga akhirnya peneliti sejarah dapat menyimpulkan: “ada suatu masa di mana kata dog berubah makna menjadi sosis”. Proses pengadilan sangat penting untuk menghindari fitnah sejarah. Dengan ilustrasi tersebut bukankah dengan adanya proses pengadilan ‘ulama menjadi terlindungi dari fitnah sejarah? Inilah kondisi paling fair yang mungkin untuk diwujudkan; 3.47. Bahwa pengadilan yang terbuka sangat penting untuk merekam sejarah. Tradisi agama Abrahamik sangat familiar dengan sistem kontentius yang terbuka. Kisah Ibrahim dan Musa melewati proses due process yang terbuka ketika adanya perdebatan dengan penguasa. Bahkan dalam satu kitab yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secara eksplisit menggunakan istilah Mahkamah Agama. Jika dicermati lebih lanjut tidak ada penegasian terhadap keberadaan Mahkamah Agama, tetapi dapat ditemukan pernyataan adanya suatu perkara yang harus dihadapkan kepada Mahkamah Agama. Oleh karena itu, maka sesuai kaidah logika adanya pengadilan agama sesungguhnya adalah hal yang bersifat permissible. Kebenaran hanya bisa didapatkan di dalam situasi yang terbuka untuk umum. Melihat kepada kisah Ibrahim dan Musa bukankah karena yang terbuka untuk umum kita semua mengetahui jalan yang lurus? Bahkan dalam tradisi filsafat-pun, tragedi Sokrates menjadi tonggak baru dalam sejarah filsafat, dan karenanya lah filsafat dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, menggeser tradisi hukum dengan memberikan ruang yang lebih besar kepada kekuasaan kehakiman seharusnya bukan suatu yang perlu dihindari; 3.48. Bahwa pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya adalah melalui pengadilan apa? Jika melihat kepada Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33B dalam UU JPH menyatakan : “Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.” 38 Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pejabat Komite Fatwa Produk Halal dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara karena dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Maka keputusan Fatwa Halal yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal sesungguhnya telah memenuhi unsur sebagai Keputusan TUN. 3.49. Bahwa dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal tersebut sesungguhnya langkah upaya hukum melalui pengadilan terhadap Fatwa Halal telah tersedia. Namun, pertanyaan konstitusional yang perlu dijawab selanjutnya adalah: 1) Jika dalam kondisi yang sama negara tetap mengakui fatwa dari lembaga non-pemerintah, apakah fatwa halal MUI memiliki kedudukan yang sama? 2) Apakah tepat jika fatwa halal diajukan upaya hukum melalui PTUN? Bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, maka secara logika dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah yang memiliki kedudukan yang sama adalah tidak logis jika Fatwa Halal yang ditetapkan Komite Fatwa dapat diajukan ke PTUN sedangkan Fatwa MUI tidak dapat diajukan ke PTUN. Sesungguhnya dengan merujuk kepada Pasal 48 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 10 UU JPH yang menyatakan: “(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI 39 Kabupaten/Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.” Maka, dapat dikatakan dasar kewenangan MUI atau lembaga fatwa lainnya adalah karena adanya kerja sama dengan BPJPH. Tanpa adanya kerja sama maka tidak akan ada kewenangan lembaga fatwa tersebut, sehingga sesungguhnya MUI mendapatkan pelimpahan kewenangan dari BPJPH yang merupakan organ Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, konsekuensi logisnya adalah sesungguhnya produk hukum yang dikeluarkan memiliki kedudukan yang sama dengan Fatwa Halal yang ditetapkan oleh Komite Fatwa Produk Halal; 3.50. Bahwa meski demikian, jika merujuk kepada Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka akan menjadi perdebatan apakah yang menjadi objek TUN adalah “Surat Keterangan Tidak Halal” yang dikeluarkan BPJPH atau Fatwa Halal yang ditetapkan MUI? BPJPH dapat menetapkan sertifikat halal jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan halal, dan BPJPH dapat menetapkan surat keterangan tidak halal produk jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan tidak halal. Maka, sesungguhnya yang menjadi objek penentu dan dapat menjadi objek permasalahan hukum adalah fatwa halal bukan produk akhir BPJPH. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan fatwa harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas. Kejelasan tersebut salah satunya dengan menempatkan kedudukan yang sama antara fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas negara maupun fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas agama serta memberikan lembaga penyelesaian sengketa yang sama; 3.51. Bahwa pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah apakah tepat jika Fatwa Halal dapat diajukan upaya hukum melalui PTUN? Apakah hakim PTUN memiliki kompetensi untuk menyatakan kehalalan suatu produk yang notabene-nya adalah berdasarkan hukum Islam? Tentu akan menjadi permasalahan baru ketika sesuatu yang bersumber dari hukum agama harus diputus oleh hakim yang tidak memahami hukum agama. Hal ini justru akan menciptakan ketidakpastian hukum 40 karena akan terdapat ketidaksepahaman antar hakim mengenai dasar hukum yang digunakan; 3.52. Bahwa dengan adanya Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang secara khusus memuat penambahan norma Pasal 33B UU JPH, maka konsekuensi logisnya terhadap Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) dalam UU JPH yang mengatur mengenai kewenangan Komite Fatwa Produk Halal untuk menetapkan kehalalan produk menjadi bersifat TUN. Kondisi ini dapat menjadi bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena sifat yang berbeda dari hukum agama. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus dalam rangka penegakkan hukum agama. Pengadilan Agama adalah salah satu wujud pelaksanaan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 untuk menjamin bagi umat Islam agar dapat menegakkan hukum agamanya. Perkara halal / haram adalah perkara hukum agama karena itu maka adalah wajar jika masyarakat mengharapkan kepastian hukum yang bersumber dari keyakinan agamanya; 3.53. Bahwa perlu diketahui secara sejarah sesungguhnya inisiatif pembentukan pengadilan agama telah ada sejak zaman Pemerintahan kolonial Belanda dengan nama priestraad. Pemerintah kolonial Belanda mengetahui dengan mengakui pluralisme hukum, maka konsekuensinya harus menyediakan lembaga peradilan sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pasal 29 UUD 1945 pada saat itu belum ada, maka adalah suatu keanehan jika Pemerintah kolonial Belanda saja sampai membentuk priestraad untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam, tetapi Pemerintah Republik Indonesia tidak mau hanya sekedar untuk menambahkan kewenangan Pengadilan Agama tanpa perlu membentuk lembaga baru; 3.54. Bahwa sesungguhnya Indonesia juga telah memiliki payung hukum untuk menambahkan kewenangan pengadilan agama untuk memutus 41 sengketa halal. Hal ini didasarkan kepada Pasal 49 huruf i Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana dinyatakan: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. … i. Ekonomi syariah;” Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, di mana Pasal 1 angka 4 Perma tersebut memberikan penjelasan yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah yaitu: “Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.”; hanya saja jika melihat ketentuan Perma di atas, perkara sengketa halal belum masuk kategori sebagai perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Padahal jika melihat kepada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 industri halal justru adalah bagian dari ekonomi syariah bahkan merupakan penopang dari industri ekonomi syariah. Dengan demikian, seharusnya sengketa mengenai industri halal juga dimasukan sebagai perkara ekonomi syariah; 3.55. Bahwa perluasan kewenangan pengadilan agama ini sesungguhnya juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjadi landmark decision sebagai tonggak penegasan kewenangan pengadilan agama di bidang ekonomi syariah. Dinyatakan dalam Putusan tersebut: 42 “Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh Pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud”; 3.56. Bahwa dapat dikatakan sesungguhnya adanya Perma No.14/2016 secara tersirat juga akibat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jika dalam sistem JPH ternyata menyimpan potensi sengketa, maka perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa halal adalah mungkin sebagaimana seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Perbedaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 dengan perkara ini adalah pada perkara perbankan syariah dilema yang terjadi adalah kebebasan terhadap choice of forum dengan kewenangan absolut pengadilan agama, tetapi dalam perkara ini dilema yang terjadi adalah akibat dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal yang menjadi wilayah kewenangan PTUN dengan wilayah hukum agama yang merupakan kewenangan pengadilan agama. Serupa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, adanya putusan MK kemudian Mahkamah Agung dapat menindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap Perma tersebut di atas. Pemohon berasumsi memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal akan lebih mudah daripada memperluas kewenangan PTUN. Hal ini dikarenakan hakim Pengadilan Agama lebih terbiasa dengan hukum Islam maupun kitab fiqih. Jika harus tetap diserahkan kepada PTUN, maka PTUN harus mempersiapkan SDM hakim-hakim yang menguasai hukum Islam dalam jumlah yang besar. Terlepas dari persoalan teknis yang akan dihadapi, Pemohon berharap jika persoalan - persoalan teknis tidak menghalangi warga negara untuk mendapatkan hak konstitusionalnya. Andaipun agar Putusan MK tidak hanya 43 berdasarkan kepada asumsi/praduga belaka, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Mahkamah Agung untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait. Sesuai dengan prinsip due process of law yang baik, Pemohon berhak mendapatkan penjelasan dari lembaga yang mendapatkan kewenangan dari UUD 1945 yang terkait langsung untuk menjelaskan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap permasalahan yang Pemohon hadapi, sehingga terang dan jelas permasalahan ini tanpa asumsi/praduga; 3.57. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Pelaksanaan sistem jaminan produk halal memiliki potensi adanya sengketa hukum; 2) UU JPH dan Perppu Cipta Kerja yang membentuk berbagai macam lembaga fatwa meningkatkan potensi sengketa menjadi lebih tinggi; 3) Pasal 34 ayat (2) UU JPH, Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH tidak memberikan penjelasan jika terdapat sengketa yang diakibatkan oleh fatwa tidak halal atau keputusan komite fatwa produk halal dapat diselesaikan melalui mekanisme apa; 4) Tanpa adanya penafsiran yang jelas, pasal a quo ketika dilaksanakan akan menciptakan kekacauan dalam sistem jaminan produk halal yang menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 5) Berdasarkan hal tersebut, maka harus ada tafsir konstitusional terhadap pasal a quo agar ketika dilaksanakan tidak menciptakan permasalahan konstitusional yang serius. 44 Berdasarkan hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan 34 ayat (2) UU JPH, Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai terhadap Fatwa Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama; 4. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut: 1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Fatwa Halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”; 3. Menyatakan Pasal 48 angka 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”; 4. Menyatakan Pasal 48 angka 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”; 5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604). 2. Bukti P-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841). 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon. 5. Bukti P-5 : Fotokopi Screenshot / Tangkap Layar Bukti Usaha Pemohon dan Salinan Kontrak Perjanjian Usaha Pemohon. 6. Bukti P-6 : Fotokopi Screenshot / Tangkap Layar berita: “Kriteria Bentuk dan Nama Produk Bersertifikat Halal”. Dari website: https://halalmui.org/kriteria-bentuk-dan-nama-produk- bersertifikat-halal/ diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 13:45 WIB. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Jurnal Hukum Bisnis Islam, Maliyah, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021, dengan judul: “Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk “Mie Setan” Perspektif Hukum Islam dan Undang -Undang No 33 Tahun 2014” Penulis : Siti Nur Faiza. 46 8. Bukti P-8 : Fotokopi Foto Produk “Mie Instan Ghost Pepper” dengan label halal MUI. 9. Bukti P-9 : Fotokopi Screenshot/Tangkap Layar berita: “Sah! MUI Terbitkan Sertifikat Halal Bahan Baku Mie Gacoan, Selangkah Lagi Sudah Halal”. Dari website : https://pemalang.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr- 2405924600/sah-mui-terbitkan-sertifikat-halal-bahan-baku- mie-gacoan-selangkah-lagi-sudah-halal?page=3 diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 10:00 WIB. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Screenshot/Tangkap Layar berita: “Mie Gacoan Tak Dapat Sertifikasi Halal MUI karena Masalah Menu, Kenapa?”. Dari website : https://traveling.bisnis.com/read/20220820/223/1568763/mi e-gacoan-tak-dapat-sertifikasi-halal-mui-karena-masalah- menu-kenapa diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 10:05 WIB. 11. Bukti P-11 : Fotokopi Screenshot/Tangkap Layar berita: “Satpol PP Padang Amankan Mobil Penjual Minuman ‘Ngocok Yuk’”. Dari website : https://news.detik.com/berita/d- 4767791/satpol-pp-padang-amankan-mobil-penjual- minuman-ngocok-yuk diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 10:10 WIB. 12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan dan Rekomendasi Rapat Koordinasi Daerah MUI Sumatera Barat dan MUI Kab/Kota Se Sumatera Barat di Bukittinggi tertanggal 20 Juli 2019, dari sumber: https://www.ranahriau.com/berita-11955-mui- sumbar-haramkan-makanan-bertemakan-setan-dan- neraka-.html diakses pada 28 Januari 2023 Pukul 13:54 WIB. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 47 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2010, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut Perppu) terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, in casu Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU 33/2014) dan Pasal 48 angka 19 serta angka 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) dan/atau penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut Perppu 2/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 48 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 49 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 dan norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014: “1. .... 2. Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.” Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014: “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut: 1. .... 19. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33 (1) ... (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. (6) dst. 20. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 33A (1) Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal. (2) dst. 50 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-4] dan juga merupakan pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang kuliner dengan nama Felix Burger, dengan produk yang dijual oleh Pemohon antara lain burger dan hotdog [vide bukti P-5]. Dalam hal ini, Pemohon berniat mendaftarkan produk usahanya tersebut agar mendapatkan sertifikasi halal. Selanjutnya, dalam kaitannya mendapatkan sertifikasi halal dimaksud, Pemohon melakukan kajian atas aturan terkait dan ditemukan Halal Assurance System 23000 (HAS 23000) yang pada pokoknya, salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah “merk/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam”, kemudian Pemohon menemukan nama-nama produk yang tidak dapat diberikan sertifikat halal antara lain adalah hotdog; 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, karena tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan fatwa produk tidak halal. Terlebih Pemerintah juga membentuk Komite Fatwa Produk Halal, yang berpotensi mengakibatkan penafsiran yang berbeda- beda yang berujung ruang penafsiran fatwa halal suatu produk semakin luas. Terlebih lagi, ketika terdapat beberapa lembaga fatwa tanpa adanya upaya hukum yang jelas akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon yang berdampak kepada kesulitan Pemohon untuk mendapatkan sertifikasi halal; 5. Bahwa dengan berlakunya norma a quo, Pemohon secara potensial dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengembangkan diri dalam berusaha dan mendapatkan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945; 51 6. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan Pemohon a quo, maka potensi kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 dan Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud potensial akan terjadi. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang dan Perppu yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan potensi kerugian hak konstitusional tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 dan norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta norma Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 52 1. Bahwa menurut Pemohon, sidang fatwa halal yang menyatakan produk tidak halal sebagaimana termuat dalam norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 tidak memberikan upaya hukum bagi pelaku usaha untuk membuktikan secara adil dan terbuka khususnya due process of law, padahal negara wajib memenuhi hak konstitusional Pemohon dengan menyediakan lembaga, proses, dan upaya penyelesaian sengketa yang adil sebagaimana termuat dalam Pasal 28C ayat(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, oleh karena penetapan halal atau tidak halal suatu produk memiliki kaitan dengan hukum Islam maka lembaga, proses, dan upaya penyelesaian sengketa dimaksud harus dapat menjamin hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon syarat sertifikasi halal yang didasarkan kepada nama atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam, belum terdapat mekanisme hukum yang tersedia untuk menguji hasil fatwa tersebut apabila dinyatakan suatu produk tidak halal, sehingga hal ini tidak sesuai dengan konteks negara hukum yang demokratis. Mekanisme hukum dimaksud, seharusnya dapat dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman untuk suatu proses peradilan yang bersifat kontentius dan terbuka untuk umum, sehingga terdapat due process of law yang memberikan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, jika membaca ketentuan norma Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33B dalam UU 33/2014 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka keputusan fatwa halal yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014, serta norma Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, sesungguhnya telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang masuk dalam kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun demikian, kondisi ini dapat menjadi bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945 karena 53 sifat yang berbeda antara PTUN dengan Pengadilan Agama yang didasarkan pada hukum agama. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus dalam rangka penegakan hukum agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama; 4. Bahwa menurut Pemohon, Pengadilan Agama adalah salah satu wujud pelaksanaan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945 untuk menjamin umat Islam agar dapat menegakkan hukum agamanya, ikhwal halal atau tidak halal adalah perkara hukum agama. Oleh karena itu, adalah wajar jika Pemohon mengharapkan kepastian hukum yang bersumber dari keyakinan agamanya. Terlebih apabila dikaitkan dengan masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024, industri produk halal justru adalah bagian dari ekonomi syariah yang merupakan penopang dari industri ekonomi syariah. Dengan demikian, seharusnya sengketa mengenai industri produk halal juga dimasukkan sebagai perkara ekonomi syariah yang menjadi suatu perluasan kewenangan pengadilan agama yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012; 5. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: a. Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Fatwa Halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”; b. Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”; c. Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”. 54 [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta norma Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, telah ternyata Perppu 2/2022 telah disetujui dan ditetapkan menjadi undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 (UU 6/2023). [3.12] Menimbang bahwa dengan adanya perubahan status hukum Perppu 2/2022 telah disetujui dan disahkan menjadi UU 6/2023, secara normatif, objek yang dimohonkan, in casu norma Pasal 48 angka 19 dan Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 telah kehilangan bentuk hukumnya sebagai produk hukum yang dapat dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah. Oleh karena itu, terhadap permohonan yang berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 dan Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 harus dinyatakan telah kehilangan objek. 55 [3.13] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 yang menyatakan, “Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan”, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 33 ayat (2) UU 33/2014 yang telah diubah dalam Perppu 2/2022 dan kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023, sehingga keberadaan Pasal 33 ayat (2) merupakan suatu syarat mutlak (conditio sine qua non) diberlakukannya ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014. Namun demikian, oleh karena norma Pasal 33 ayat (2) telah diubah dengan Perppu 2/2022 dan dalam perkembangannya Perppu a quo telah disetujui dan disahkan menjadi UU 6/2023 yang menyebabkan pengujian terhadap Perppu dimaksud telah kehilangan objek, maka Mahkamah tidak dapat menilai secara komprehensif perihal konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014. Dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian terjadi yaitu pada satu sisi penilaian terhadap konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 hanya mungkin dilakukan secara komprehensif dinilai bersama-sama dengan norma Pasal 33 ayat (2) Perppu 2/2022 karena kedua norma tersebut saling berkaitan. Sementara di sisi lain, Perppu 2/2022 telah kehilangan objek. Dengan demikian, karena Perppu 2/2022 telah kehilangan objek, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 menjadi kabur atau setidak-tidaknya prematur. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena norma Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 dan Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 telah kehilangan objek dan penilaian terhadap norma Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 menjadi kabur atau setidak-tidaknya prematur, Mahkamah belum dapat menilai pertentangan norma-norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 56 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 48 angka 19 Perppu 2/2022 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014 serta Pasal 48 angka 20 Perppu 2/2022 yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 adalah kehilangan objek; [4.4] Pokok permohonan sepanjang inkonstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 adalah kabur atau setidak-tidaknya prematur. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga dan pada hari Rabu, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu dua 57 puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah tttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa