18/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 18/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ir. Frans Manery Pekerjaan : Bupati Halmahera Utara Alamat : Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Muchlis Tapi Tapi, S.Ag. Pekerjaan : Wakil Bupati Halmahera Utara Alamat : Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara sebagai --------------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Januari 2022 memberi kuasa kepada Erasmus D. Kulape, S.H., M.H. dan Ramli Antula, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Ramli Antula, SH & Rekan, yang beralamat di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 28 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 8 Februari 2022 dengan Nomor 18/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Maret 2022, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 20 Maret 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD”. 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”; 3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 3 Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”; 5. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan, “Pengujian materill sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang- Undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 6. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; 7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas para Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat; B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik dan privat; atau (d) lembaga negara.” 4 9. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU- V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang- undang harus memenuhi syarat: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohontelah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut “para Pemohon”) merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, saat ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-1338 Tahun 2021; 11. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, berdasarkan penalaran hukum yang wajar maka telah melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 12. Bahwa selain itu berlakunya ketentuan a quo, yang mengatur masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak sesuai dengan Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016 “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali 5 masa jabatan”, telah mengabaikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 13. Bahwa keberlakuan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”, yang pada pokoknya mengatur tentang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Tahun 2020, secara faktual maupun potensial berdasarkan penalaran hukum yang wajar mereduksi masa jabatan para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 60 UU 23/2014; 14. Bahwa para Pemohon adalah Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82- 1338 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-381 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Maluku Utara tertanggal 2 Juli 2021; 15. Bahwa para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati seharusnya dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak para Pemohon dilantik Pada tanggal 9 Juli 2021 sesuai dengan Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 60 UU 23/2014 sehingga masa jabatan semestinya berakhir pada tanggal 9 Juli 2026, bukan berakhir masa jabatan sampai 2024 sebagimana termuat dalam ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016; 16. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 maka masa jabatan para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara hanyalah 3 tahun 5 Bulan; 17. Bahwa adanya norma yang tidak selaras antara ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 dan Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016 yang mengakibatkan adanya tumpang tindih norma yang mengatur tentang masa jabatan dalam batang tubuh UU 10/2016; 18. Bahwa adapun Pemohon I dan Pemohon II untuk menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati harus melalui proses seleksi panjang yang justru 6 kontraproduktif dalam mengefisiensikan sistem penyelenggara pemerintah dalam mewujudkan visi misi para Pemohon sebagai kepala daerah, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil; 19. Bahwa dengan dibatalkannya atau paling tidak ditafsirkannya Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sepanjang terkait dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 60 ayat (2) UU 23/2014, maka potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon seperti dalam uraian di atas, dapat dihindarkan. 20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. C. POKOK PERMOHONAN OBJEK DAN DASAR PERMOHONAN 21. Bahwa UU 10/2016 yang diuji adalah memuat ketentuan Pasal 201 ayat (7), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” 22. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, bertentangan dengan UUD Tahun 1945, khususnya, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati 23. Bahwa menyangkut masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati telah diatur 7 tersendiri dalam sebuah undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014). Undang-undang ini merupakan rujukan menyangkut masa jabatan kepala daerah. Bahkan secara eksplisit dalam Pasal 60 UU 23/2014 menyebutkan “Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”. 24. Bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana uraian di atas, maka norma Bupati dan Wakil Bupati menjabat sampai Tahun 2024 dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 25. Bahwa dalam konteks perbedaan atau pertentangan tafsir atau subtansi undang-undang, Mahkamah melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dapat menjadi rujukan konstitusional. Hal itu dapat dipersamakan dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pemilihan Tahun 2020 serta Bupati dan Wakil Bupati yang bukan dari Hasil Pemilihan Tahun 2020, Mahkamah dapat memberikan tafsir konstitusionalnya; 26. Bahwa prinsip terintegratif, efektif, dan efisien juga mengharapkan kesamaan pendekatan (equal treatment) serta memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemerintahan daerah, menjaga agar tidak terjadi tafsir yang berbeda untuk setiap masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan tahun 2020; 27. Bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (7) sebelumnya masuk dalam BAB XXVI ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang kemudian telah diubah dalam UU 10/2016; 28. Bahwa pada dasarnya undang-undang yang mengatur soal pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) terkait “ketentuan peralihan”. Dalam Butir 127 Lampiran UU 12/2011, disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan 8 tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 29. Bahwa menurut para Pemohon, meskipun ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 terdapat pada ketentuan peralihan, maka patut memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan perundang-undangan; 30. Bahwa sejalan dengan dalil para Pemohon di atas, keterangan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku wakil dari Presiden/Pemerintah dalam Sidang Perkara yang teregistrasi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 5 Oktober 2020 di Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU 10/2016 Presiden/Pemerintah menyampaikan keterangannya dalam persidangan yakni: “Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur terkait batasan periodisasi masa jabatan Presiden, yakni selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan pengertian ini, maka masa jabatan demikian berlaku pula bagi kepala daerah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan-jabatan dalam Pemerintahan, baik menurut konstitusi maupun perundang- undangan lainnya dilakukan pengaturannya semua tingkatan jabatan hanya boleh dijabat dua periodisasi masa jabatan”. PASAL 201 AYAT (7) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD TAHUN 1945 31. Bahwa berlakunya Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang secara normatif membatasi masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak lagi selama 5 (lima) Tahun sebagaimana dalam Pasal 60 UU 23/2014 dan Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016 sehingga tidak memiliki landasan konstitusional dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum; 9 32. Bahwa sesuai Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU- VII/2009: “Menimbang bahwa menurut Mahkamah pada hakikatnya baik UU 22/1999 maupun UU 32/2004 dan PP 6/2005 telah mengatur hal yang sama tentang masa jabatan Kepala Daerah yaitu lima tahun. Perbedaan sistem pemilihan kepala daerah baik tidak langsung [vide Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 22/1999] maupun langsung (Pasal 15 PP 6/2005) tidaklah berarti bahwa sistem Pemilihan Kepala Daerah tidak langsung, tidak atau kurang demokratis dibandingkan dengan sistem langsung, begitu pula sebaliknya. Keduanya merupakan kebijakan negara tentang sistem pemilihan kepala daerah yang sama demokratisnya sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Bahkan Pemerintah setelah memperoleh pengalaman menerapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung (berdasarkan UU 32/2004) dan pemilihan kepala daerah tidak langsung (berdasarkan UU 22/1999) dengan segala akibatnya, sekarang timbul gagasan baru untuk kembali memberlakukan pemilihan secara tidak langsung”; 33. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Mahkamah di atas hakikatnya baik UU 22/1999 maupun UU 32/2004 dan PP 6/2005 telah mengatur hal yang sama tentang masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun, juga termuat dalam Pasal 60 UU 23/2014 dan Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016; 34. Bahwa apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasalnya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional; 35. Bahwa sesuai argumentasi para Pemohon di atas dan berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. PASAL 201 AYAT (7) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (3) UUD TAHUN 1945 36. Bahwa Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 menyatakan “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil 10 Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”, seiring dengan akan dilaksanakannya Pilkada serentak pada bulan November 2024 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016; 37. Bahwa pada UU 10/2016 yang mengatur keserentakan pilkada secara nasional pada bulan November tahun 2024, sehingga kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 akan melaksanakan pilkada pada November 2024 dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 masa jabatannya hanya selama 4 Tahun, bahkan ada yang kurang karena keterlambatan waktu pelantikan; 38. Bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tidak semestinya membatasi masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada serentak Tahun 2020; 39. Bahwa menurut para Pemohon jika Mahkamah membatalkan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, maka semestinya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih pada pilkada serentak November 2024, dilantik sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pilkada serentak Tahun 2020 selama lima tahun terhitung sejak dilantik; 40. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 201 ayat (7) karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yakni memegang masa jabatan selama lima tahun sejak dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati; 41. Bahwa berdasarkan argumentasi para Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945; D. PETITUM Dalam Pokok Perkara a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 11 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; c. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. Frans Manery; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muchlis Tapi Tapi S.Ag.; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82- 1338 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-381 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Maluku Utara; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, yang selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- 13 undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 14 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang selengkapnya menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”. 2. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara menganggap dengan berlakunya Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 telah mengabaikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 3. Bahwa pasal a quo menurut para Pemohon mereduksi masa jabatan para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati dari yang seharusnya 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Menurut para Pemohon untuk menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati harus melalui proses seleksi panjang, sehingga berlakunya pasal a quo justru kontraproduktif dalam mengefisiensikan sistem penyelenggara pemerintah dalam mewujudkan visi misi para Pemohon sebagai kepala daerah, oleh karenanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. 4. Bahwa dengan dibatalkannya atau paling tidak ditafsirkannya pasal a quo menurut para Pemohon potensi kerugian konstitusionalnya dapat dihindarkan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon potensial akan terjadi, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Menurut para Pemohon dengan berlakunya 15 norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang mereduksi masa jabatan bupati dan wakil bupati yang tidak semestinya kontraproduktif dalam mewujudkan visi misi para Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian/potensi kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian/potensi kerugian demikian tidak akan terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati telah diatur tersendiri dalam yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) adalah selama 5 (lima) tahun, sehingga adanya norma masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sampai tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon meskipun ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 terdapat pada ketentuan peralihan, akan tetapi seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Butir 127 16 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011); 3. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang secara normatif membatasi masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak lagi selama 5 (lima) tahun tidak memiliki landasan konstitusional dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Karena, sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 menyebutkan antara lain, “… hakikatnya UU 22/1999 maupun UU 32/2004 dan PP 6/2005 telah mengatur hal yang sama tentang masa jabatan Kepala Daerah yaitu lima tahun …” Masa Jabatan 5 (lima) tahun juga termuat dalam Pasal 60 UU 23/2014 dan Pasal 162 ayat (2) UU 10/2016. Demikian juga berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada November 2024 tidak semestinya membatasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak pada 2020 karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yakni memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilantik, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 5. Berdasarkan argumentasi di atas, para Pemohon memohon untuk menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang oleh karena pemasalahan permohonan para Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan para Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, pokok permohonan 17 para Pemohon adalah mengenai pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah yang tidak lagi selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, sehingga mengakibatkan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 diperlakukan tidak proporsional dan tidak adil serta tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karenanya menurut para Pemohon Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap pokok permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak nasional pada awalnya diatur dalam Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 8/2015) yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027.” Waktu penyelenggaraan tersebut kemudian diubah dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.” Perubahan waktu penyelenggaraan tersebut diikuti dengan perubahan waktu penyelenggaraan pemilihan serentak bertahap yang dimulai pada 2015, 2017, 2018, dan terakhir pada 2020, sehingga berakibat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan pada 2020 hanya menjabat sampai dengan tahun 2024 [vide Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016]; [3.10.2] Bahwa keberadaan ayat (7) yang dipersoalkan para Pemohon tidak dapat dipisahkan dari ayat-ayat lainnya dalam Pasal 201 UU 10/2016 yang secara keseluruhan merupakan ketentuan peralihan agar penyelenggaraan kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat terselenggara secara serentak nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada November 2024 [vide Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016]. Untuk itu, pada ayat-ayat sebelumnya 18 termasuk yang dipersoalkan para Pemohon ditentukan waktu pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak yang dilakukan secara bertahap pada 2015, 2017, dan 2018 serta 2020 sesuai berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU 10/2016]. Dengan pengaturan tersebut tidak dapat dihindarkan akan terdapat provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023, yakni yang menyelenggarakan pemilihan pada 2017 dan 2018, sehingga akan diisi oleh penjabat yang berasal dari aparatur sipil negara yang memegang jabatan pimpinan tinggi madya bagi penjabat gubernur dan jabatan pimpinan tinggi pratama bagi penjabat bupati/walikota [vide Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016]. Adapun bagi provinsi dan kabupaten/kota yang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan pada 2020 dan dilantik pada 2021 yang seharusnya berakhir masa jabatannya pada 2026 terkena pemotongan (cut off) masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sehingga tidak sampai 5 (lima) tahun, akan tetapi harus berakhir masa jabatannya pada 2024. Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang diselenggarakan secara serentak nasional dalam rangka untuk meminimalkan biaya baik sosial, politik maupun ekonomi dan diharapkan lebih efisien dari segi waktu dapat terselenggara pada 2024. Dengan demikian, semua provinsi dan kabupaten/kota (kecuali Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) akan mengadakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bersamaan waktunya pada November 2024 dan untuk pemilihan seterusnya setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 10/2016. Mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menurut Mahkamah tidak hanya merujuk pada waktu pemungutan suara (voting time) melainkan juga waktu pelantikan (inauguration time) yang juga perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya. Karena, keserentakan tersebut merupakan langkah awal bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola 19 pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan disinkronkannya waktu penyelenggaraan baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat. [3.10.3] Bahwa berkenaan dengan kebijakan memformulasikan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota termasuk pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 UU 10/2016 adalah bersifat transisional atau sementara dan sekali terjadi (einmalig) demi terselenggaranya pemilihan serentak nasional pada 2024, sehingga di pemilihan- pemilihan berikutnya berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota bersamaan dengan periodesasi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yakni setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak nasional. Bahwa selain merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, pemotongan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan konsepsi hak asasi manusia. Sebagai hak politik maka hak tersebut terkategori sebagai hak yang dapat dikurangi (derogable right) yang berarti hak tersebut boleh dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh negara berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni (a) dilakukan dengan undang-undang; (b) untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan (c) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Menurut Mahkamah, hak untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, in casu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota karena keadaan atau alasan tertentu dapat dikurangi, termasuk dalam hal ini dalam rangka memenuhi kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional. Selain itu, pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota juga telah dilakukan melalui undang-undang yakni dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang bersifat transisional dan berlaku untuk semua gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil 20 pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, sehingga oleh karenanya juga tidak bersifat diskriminatif. [3.10.4] Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 bertanggal 17 November 2011 yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun menurut Mahkamah tidaklah tepat. Karena, putusan tersebut sebenarnya berkaitan dengan dan menegaskan penghitungan satu periode masa jabatan kepala daerah baik yang dipilih melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung (melalui lembaga perwakilan), yakni apabila telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Berdasarkan putusan tersebut justru masa jabatan para Pemohon telah memenuhi hitungan satu periode karena jika dihitung sejak para Pemohon dilantik pada 9 Juli 2021 [vide risalah sidang Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022 tanggal 8 Maret 2022 hlm.3] sampai dengan November 2024 maka masa jabatan para Pemohon adalah 3 tahun 4 bulan atau telah menjalani lebih setengah masa jabatan sebagai bupati dan wakil bupati. [3.10.5] Bahwa sebagai ketentuan peralihan, sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 bertanggal 20 April 2022 yang diucapkan sebelumnya, Pasal 201 UU 10/2016 dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum serta bersifat transisional dalam rangka penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, sehingga menurut Mahkamah telah memenuhi pemuatan ketentuan peralihan sebagaimana ditentukan dalam Butir 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Menurut Butir 127 Lampiran II UU 12/2011 ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Khusus mengenai kepastian hukum, adanya pengaturan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 21 2020 akan berakhir pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024 telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Dalam batas penalaran yang wajar ketentuan dimaksud sudah pasti diketahui oleh semua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2020. Artinya, pengurangan atau pemotongan waktu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sudah diketahui secara pasti oleh masing- masing pasangan calon. Berkenaan dengan hal di atas, dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal adanya fiksi hukum (presumptio iures de iure) yang dijelaskan dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya [vide Penjelasan Pasal 81 UU 12/2011]. Menurut Mahkamah para Pemohon telah mengetahui masa jabatan pemilihan bupati dan wakil bupati yang diikuti para Pemohon pada 2020 tidak sampai 5 (lima) tahun, bahkan sebelum mencalonkan diri sebagai pasangan calon, sehingga menjadi tidak relevan untuk dipersoalkan setelah para Pemohon terpilih dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Terlebih lagi, masa jabatan tidak sampai 5 (lima) tahun juga dialami oleh seluruh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, jadi bukan hanya para Pemohon. Mahkamah juga tidak menemukan bukti ketentuan pemotongan atau pengurangan masa jabatan yang dialami para Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020 menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan visi dan misinya. Terkait dengan hal ini, visi dan misi yang dijanjikan calon kepala daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah dan alokasi anggaran seharusnya disesuaikan juga dengan masa jabatan yang telah diketahui sebelum penyusunan visi dan misi. Sementara itu, berkenaan dengan perlindungan hukum sebagai akibat dari tidak terpenuhi masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, undang-undang pun telah mengantisipasi secara jelas. Dalam hal ini, pihak yang terkena dampak dari berkurangnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota), menurut Mahkamah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun, 22 diberikan kompensasi. Berkenaan dengan hal ini, jauh sebelum penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, yaitu sejak pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2018, kompensasi yang diterima gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terkurangi masa jabatannya telah diatur dalam Pasal 202 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015). Bentuk kompensasi yang akan diperoleh oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 berupa diberikan uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. Selanjutnya untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, kompensasi yang diterima oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkurangi masa jabatannya mengikuti ketentuan Pasal 202 UU 8/2015 yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode”. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang menentukan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024, tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan serta tidak menghalangi kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 23 [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon 24 dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari