18/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 18/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Tiuridah Silitonga, S.T., M.M. Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun Periode 2018-2023 Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum; Alamat : Perumahan Taman Anggrek Indah Blok A.17 RT. 005/RW. 001 Kel. Baran Timur, Kec. Meral, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H. Pekerjaan : Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2 Periode 2018-2023/Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Alamat : Kp. Pisang RT.002 RW.009 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Nurhidayat, S. Sos. Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun Periode 2018-2023/Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga; Alamat : Jang Dalam, RT. 012 RW. 005 Kelurahan Jang, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Mohammad Fadli, S.H. Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun Periode 2018-2023/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi; Alamat : Jl. Sungai Pasir, RT. 005 RW. 001, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut ------ Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 3 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Februari 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 28/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Februari 2020 dengan Nomor 18/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Maret 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah untuk menguji dan memutuskan permohonan pemohon antara lain tertuang kedalam : 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa sesuai dengan tujuan para Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang juga berdasarkan pada Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: “Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan “Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan 4 materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 6. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka yang merasa dirugikan atas berlakunya sebuah undang-undang dapat memohonkan pengujian melalui pengujian undang-undang. Adapun mekanismenya, dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar disesuaikan dengan nilai-nilai konstitusi. Mahkamah Konstitusi 5 merupakan penafsir tunggal atas konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang (the sole interpreter of constitution), yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dapat dimintakan penafsiran terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/ atau multitafsir dan tidak berkepastian hukum. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terhadap objek permohonan uji materiil Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa pengakuan hak setiap negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif sebagai refleksi adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, yang salah satu fungsinya sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara, merupakan badan yudisial yang bertugas menajaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, para Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal dalam UU Pilkada yang bertentangan dengan pasal- pasal yang dimuat dalam UUD 1945; 6 3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 mengatur, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional nya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu : a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 4. Bahwa adapun pengertian hak konstitusional, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menegaskan, “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, untuk menjadi pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. 6. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bahwa : “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap 7 memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 571 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang selanjutnya disebut “UU Pemilu”, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 8. Bahwa sebagaimana Pasal 89 ayat (4) UU Pemilu, kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang semula bersifat ad hoc berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat permanen; 9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XVII/2019 khususnya pengujian terhadap frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada. Dalam AMAR PUTUSAN halaman 71, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat 8 (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”; 10. Bahwa permohonan pengujian ini diajukan untuk menguji konstitusionalitas berlakunya Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5) dan Pasal 134 ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada yang tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan yang apabila dimaknai kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo adalah “hari kalender” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 UU Pilkada bahwa hari adalah hari kalender. Bagi para Pemohon, definisi kata “hari” dalam ketentuan Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5) dan Pasal 134 ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada, akan menimbulkan permasalahan terutama dalam upaya penegakan hukum; 11. Bahwa kepentingan dan kerugian konsitusional para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia secara lebih spesifik, tergambar dari kedudukan hukumnya sebagai penyelenggara pemilihan umum, adalah sebagai berikut: a. Bahwa dalam permohonan ini, kedudukan hukum Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas 9 pengabdian sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018 (Bukti P-5); b. Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21/Bawaslu-KR/HK.01.01/08/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 26 Agustus 2017 (Bukti P-6); c. Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota Panitia Pengawas Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 13 April 2015 (Bukti P- 7); d. Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 05 Desember 2012 (Bukti P-8); e. Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 324-KEP Tahun 2010 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan 10 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 20 Agustus 2010 (Bukti P-9); f. Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 203-KEP Tahun 2009 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 11 Desember 2009 (Bukti P-10); g. Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 440 Tahun 2008 tertanggal 24 November 2008 (Bukti P-11); h. Bahwa dalam permohonan ini, kedudukan hukum Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0530/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023 tertanggal 24 Juli 2018 (Bukti P-12); i. Bahwa Pemohon II sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 588-KEP Tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2012-2017 tertanggal 20 September 2012 (Bukti P-13); j. Bahwa Pemohon II sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11 24/SK/KPU-PKR/VI/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2008-2013 tertanggal 23 Juni 2008 (Bukti P-14); k. Bahwa dalam permohonan ini, kedudukan hukum Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018 (Bukti P-15); l. Bahwa Pemohon III sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21/Bawaslu-KR/HK.01.01/08/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 26 Agustus 2017 (Bukti P-16); m. Bahwa dalam permohonan ini, kedudukan hukum Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018 (Bukti P-17); n. Bahwa Pemohon IV sebelumnya telah menjalani pengabdian sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21/Bawaslu-KR/HK.01.01/08/2017 tentang 12 Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 26 Agustus 2017 (Bukti P-18); 12. Bahwa terhadap kelima syarat hak konstitusi sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/ PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, para Pemohon dapat memenuhi persyaratan tersebut, yaitu sebagai berikut: Syarat Pertama, Pemohon I adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018. Oleh karenanya, Pemohon I mempunyai hak konstitusional yang diberi oleh UUD 1945 untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003; Pemohon II adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0530/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023 tertanggal 24 Juli 2018. Oleh karenanya, Pemohon II mempunyai hak konstitusional yang diberi oleh UUD 1945 untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003; Pemohon III adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018. Oleh karenanya, Pemohon III mempunyai hak konstitusional yang diberi oleh UUD 1945 untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003; Pemohon IV adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018. Oleh karenanya, Pemohon IV mempunyai hak konstitusional yang diberi oleh UUD 1945 untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003; Syarat Kedua, hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Dengan berlakunya Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5) dan Pasal 134 ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada yang tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang apabila kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo merupakan “hari kalender” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 UU Pilkada. Hari kalender memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan hari kerja, yang mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional. Hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional termasuk bagian yang dihitung. Maka hal itu akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 14 Berkenaan dengan jangka waktu tindaklanjut temuan dan laporan pelanggaran berdasarkan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada, waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan, menentukan “paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”. Sementara berdasarkan Pasal 454 ayat (7) UU Pemilu, waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu, menentukan “paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”. Perbedaan jangka waktu tindaklanjut penanganan pelanggaran antara UU Pilkada dan UU Pemilu terlihat sangat signifikan dan berpotensi mengurangi kualitas dalam tataran pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan. Maka hal itu akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Berdasarkan Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, waktu keterangan tambahan mengenai tindak lanjut laporan pelanggaran pemilihan, menentukan “paling lama 2 (dua) hari”. Sementara berdasarkan Pasal 454 ayat (8) UU Pemilu, waktu keterangan tambahan mengenai tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu, menentukan “paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”. Perbedaan pengaturan jangka waktu di atas terlihat signifikan dan berpotensi mengurangi kualitas dalam tataran pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan. Maka hal itu akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Syarat Ketiga, kerugian hak konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Tidak adanya jaminan, perlindungan dan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang apabila kata “hari” dalam ketentuan pasal a quo merupakan “hari kalender” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 15 UU Pilkada, maka Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5) dan Pasal 134 ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2) berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon mana kala: 1. Waktu yang diberikan terhadap pelapor dalam menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 134 ayat (4) UU Pilkada paling lama 7 (tujuh) hari dan disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu atau di kantor Pengawas Pemilihan (vide Pasal 9 Perbawaslu 14 Tahun 2017), sementara waktu jam kerja di Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan tidak termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional. Jika laporan pelanggaran pemilihan disampaikan oleh pelapor pada hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional akan berpotensi membingungkan dalam tataran pelaksanaannya; 2. Waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada hanya 3 (tiga) hari dan waktu meminta keterangan tambahan dari pelapor sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada hanya 2 (dua) hari. Ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja. Hari kalender memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan hari kerja, yang mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional. Hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional termasuk bagian yang dihitung. Maka hal itu akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Waktu yang diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilihan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada paling lama 12 (dua belas) hari. Hari kalender memiliki perbedaan 16 yang cukup signifikan dengan hari kerja, yang mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional. Hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional termasuk bagian yang dihitung. Maka hal itu akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika penyelesaian sengketa pemilihan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) hari kalender, penyelesaian sengketa pemilihan berpotensi menjadi tidak berkualitas karena tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal. Selanjutnya, kerugian hak konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Tidak adanya jaminan, perlindungan dan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum berkenaan dengan pengaturan jangka waktu bagi pengawas pemilu untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya. Berdasarkan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada, menentukan “paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”. Sementara berdasarkan Pasal 454 ayat (7) UU Pemilu, menentukan “paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”. Ditambah lagi, dengan jangka waktu bagi pengawas pemilu untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam penanganan pelanggaran, menurut Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, menentukan “paling lama 2 (dua) hari”. Sementara Pasal 454 ayat (8) UU Pemilu justru menentukan paling lama “14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.” Bagi para Pemohon, definisi kata “hari” dan perbedaan limitatif waktu tindak lanjut temuan dan/atau laporan tersebut akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 17 perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Syarat Keempat, kerugian konstitusional para Pemohon yang timbul sebagai akibat dari berlakunya Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5) dan Pasal 134 ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada yang menyatakan bahwa kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo merupakan “hari kalender” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 UU Pilkada yang tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa dengan adanya perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja, dapat menyebabkan proses penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan menjadi tidak berkualitas karena tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal. Serta limitatif waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan yang dinilai terlalu singkat sebagaimana yang ditentukan dalam UU Pilkada mengakibatkan proses penanganan pelanggaran pemilihan berpotensi menjadi daluarsa. Selain itu, kerugian konstitusional secara aktual yang timbul adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja pengawas pemilu. Sehingga menyebabkan tidak terwujudnya Visi Bawaslu yaitu “Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”; Syarat Kelima, kerugian konstitusi tidak akan terjadi lagi jika permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5) dan Pasal 134 ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada dapat memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam pelaksanaan Pilkada secara demokratis sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Serta proses penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan menjadi lebih berkualitas karena dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal. Sehingga dapat memberikan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawas pemilu dan terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam 18 penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas serta dapat mewujudkan prinsip demoktratis dalam pelaksanaan Pilkada sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam paham negara demokrasi maupun juga negara hukum, yaitu terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara demokratis. Lebih dari itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus mampu memberikan jaminan implementasi kedaulatan rakyat secara baik dan benar, baik terhadap pemilih, peserta, dan juga penyelenggara dengan cara pengaturan hukum sebagai aturan mainnya (rule of game). Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kerugian konstitusi untuk mengajukan permohonan pengujian dalam perkara ini beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini. III. ARGUMENTASI PERMOHONAN/ALASAN BERBEDA Bahwa meskipun sudah pernah diuji, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan ini tetap dapat dimohonkan dengan alasan permohonan yang berbeda. Jelasnya bunyi pasal itu mengatur : “.... permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda” Adapun alasan permohonan berbeda yang kami ajukan adalah sebagai berikut: 1. Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam paham negara demokrasi maupun juga negara hukum, yaitu terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan diselenggarakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang dipilih secara demokratis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa 19 “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dicantumkannya prinsip demokrasi yang demikian, sejatinya dalam praktik pemilihan kepala daerah bukan semata-mata untuk memberikan legitimasi dan legalitas atas suatu kekuasaan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (direct election). Lebih dari itu, pelaksanaan pilkada harus mampu memberikan jaminan implementasi kedaulatan rakyat secara baik dan benar terhadap para pemilih, peserta, dan juga penyelenggara; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 571 huruf b UU Pemilu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 3. Bahwa sebagaimana Pasal 89 ayat (4) UU Pemilu, kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang semula bersifat ad hoc berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat permanen; 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XVII/2019 khususnya pengujian terhadap frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada. Dalam AMAR PUTUSAN halaman 71, Mahkamah Konstitusi menyatakan : “Frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 20 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”; Mengenai Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada, berkenaan dengan ketentuan kata “hari”. 5. Singkatnya limitatif waktu proses penanganan pelanggaran dalam UU Pilkada, dapat menggangu performa Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penegakan hukum pemilihan yang optimal. Keadaan inilah yang mendorong para Pemohon mengambil inisiatif untuk mengusulkan pengujian materiil terhadap ketentuan kata “hari” dalam Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada, berkenaan dengan ketentuan kata “hari”, UU Pilkada masih mendefinisikannya sebagai “hari kelender” sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 28. Bagi para Pemohon, definisi kata “hari” akan menimbulkan permasalahan terutama dalam upaya penanganan pelanggaraan dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan yang menjadi tidak berkualitas karena tidak dapat dilakukan secara lebih komperhensif dan lebih optimal; 21 6. Penggunaan “hari kalender” tidak menghitung faktor geografis Indonesia khusunya kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang mana letak antar kecamatan sebagian besar ditempuh dengan menggunakan jasa transportasi laut yang pada lazimnya sulit untuk dijangkau baik menggunakan transportasi reguler maupun menggunakan jaringan telekomunikasi karena sulitnya untuk mendapatkan sinyal. Adanya aturan yang mengharuskan apabila hendak mengajukan laporan pelanggaran pemilihan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa pemilihan pelapor dan/atau pemohon harus mengajukan secara langsung ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Di tambah lagi waktu jam kerja pelayanan di Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan tidak termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional. Jika laporan pelanggaran dan/atau permohonan penyelesaian sengketa pemilihan disampaikan oleh pelapor atau pemohon pada hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional akan berpotensi ketidakpastian dalam tataran pelaksanaannya; 7. Sehingga kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo adalah hari kalender sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 UU Pilkada yang menyatakan bahwa “hari adalah hari kalender” dinilai terlalu singkat sehingga dapat berpotensi daluarsa terhadap penyampaian laporan pelanggaran dan/atau permohonan penyelesaian sengketa pemilihan; 8. Selanjutnya, waktu “hari kalender” dihitung secara hari normal, yaitu termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional, dimana penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal karena institusi pihak terkait memiliki hari kerja sebagai patokan sehingga akan berakibat turunnya kualitas proses penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa tersebut, oleh karena itu kata “hari” didalam ketentuan Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), dan Pasal 134 ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada dinilai bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 22 9. Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penerimaan laporan dugaan pelanggaran, pengumpulan alat bukti, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran dan saksi atau ahli untuk di dengar keterangannya, pengkajian, dan pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti; 10. Sedangkan dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penerimaan permohonan penyelesaian sengketa, pengkajian, mempertemukan pihak yang bersengketa, menghadirkan ahli, saksi dan/atau lembaga pemberi keterangan berdasarkan usulan pemohon, termohon dan/atau pihak terkait atau berdasarkan kebutuhan musyawarah untuk dimintai keterangan, memeriksa, dan memutus sengketa proses pemilihan; 11. Bahwa pentingnya penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan yang berkualitas secara subtansi sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXVI/2018 khususnya pengujian terhadap kata “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu. Dalam pertimbangan hukum halaman 103-104 Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “... menurut Mahkamah ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja, dimana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari libur dan hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari libur termasuk bagian yang dihitung, maka dengan pemaknaan “hari” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu menjadi hari kerja hal tersebut akan semakin menambah tenggang waktu secara akumulatif dan akan semakin menambah kesempatan bagi Bawaslu untuk mendapat menyelesaikan sengketa poses Pemilu yang diajukan secara komprehensif dan lebih optimal”; 12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUUXIII/2015 khususnya pengujian terhadap kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) juncto Pasal 1 angka 28 UU Pilkada. Dalam Amar Putusan halaman 51, Mahkamah Konstitusi menyatakan : “Kata ”hari” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 23 Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”; “Kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya menjadi berbunyi, ”Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan”; 13. Bahwa dengan demikian kata “hari” dalam ketentuan tenggang waktu penyelesaian sengketa yang adalah hari kalender tidak memberikan jaminan perlindungan hak dan kepastian hukum yang adil secara komperhensif dan lebih optimal terlebih dalam upaya penanganan pelanggaran pemilihan. Pengawas pemilu hanya diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran [Vide Pasal 134 ayat (5)]. Dan dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilu dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari [Vide Pasal 134 ayat (6)]; 14. Bahwa dengan demikian, secara prinsip dapat dikatakan bahwa “ Pasal- pasal yang diajukan permohonan pengujian dalam permohonan ini tidak memenuhi doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, dimana setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu salah satu fungsi disamping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum; 15. Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum (handhaving, uitvoering). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang 24 lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (gesschreven, written). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat- syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu : • Jelas dalam perumusannya (unambiguous); • Konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan; • Pengunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak bearti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum–baik dalam arti stuktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat- syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. 16. Sebuah peraturan perundang-undang yang baik menurut Lon L. Fuller harus memenuhi delapan persyaratan agar hukum dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan tersebut adalah : 1. Generality (generasi undang-undang); 2. Promulgation(undang-undang harus diumumkan); 3. Prospectivity (undang-undang tidak berlaku surut); 4. Clarity (rumusan undang-undang harus jelas); 5. Consistency or avoiding contradiction (konsistensi dalam konsepsi hukum); 6. Possibility of obendience (undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan); 25 7. Constanty trough time or avoidence of frequent change (undang- undang tidak boleh terlalu sering diubah); 8. Conruence between official action and declared rules (kesesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan); Apabila salah satu atau lebih dari delapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuatan hukum/undang-undang maka dapat berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum; 17. Dengan demikian beralasan menurut hukum bagi para Pemohon khususnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada, pada kata “hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai sebagai “hari kerja”; Mengenai Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, berkenaan dengan ketentuan “limitatif hari dalam menindaklanjuti laporan dan meminta keterangan tambahan” 18. Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 meninggalkan praktik yang baik dalam aspek penegakan hukumnya. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaturan penegakan hukum dalam UU Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan fungsi penegakan hukum sehingga penegakan hukum pemilu dapat dilakukan secara optimal. Lahirnya UU Pemilu memberikan dampak signifikan terhadap proses penegakan hukum pemilu baik penanganan pelanggaran administrasi maupun pidana dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun, dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah yang diatur oleh UU Pilkada, pengaturan mengenai penegakan hukum masih memiliki kekurangan. Kewenangan Bawaslu yang belum diselaraskan dengan UU Pemilu menjadi hal yang harus segera direspon. Kelemahan pengaturan penegakan hukum dalam UU Pilkada, dapat menggangu performa Bawaslu khususnya Bawaslu 26 Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penegakan hukum pemilihan yang optimal; 19. Bahwa keadaan inilah yang mendorong para Pemohon mengambil inisiatif untuk mengusulkan pengujian materiil terhadap jangka waktu tindaklanjut laporan pelanggaran yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya. Berdasarkan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada, tindaklanjut terhadap laporan menentukan “paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”. Sementara berdasarkan Pasal 454 ayat (7) UU Pemilu, menentukan “paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”. Ditambah lagi, jangka waktu bagi pengawas pemilu untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor, menurut Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, menentukan “paling lama 2 (dua) hari”. Sementara Pasal 454 ayat (8) UU Pemilu justru menentukan paling lama “14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”; Tabel I Perbandingan Pasal Antara UU Pilkada dan UU Pemilu UU Pilkada UU Pemilu Keterangan Jangka Waktu Menyampaikan Laporan Pelangggaran Pasal 134 ayat (4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan; Pasal 454 ayat (6) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. UU Pilkada masih menggunakan hari kalender dalam penyampaian laporan pelanggaran. 27 Jangka Waktu Kewajiban Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan Pelangggaran Pasal 134 ayat (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima; Pasal 454 ayat (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Ketentuan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada disesuaikan dengan ketentuan Pasal 454 ayat (7) UU Pemilu. Perubahan jangka waktu tindak lanjut laporan dan temuan dari 3 hari kalender menjadi 7 hari kerja. Jangka Waktu Meminta Keterangan Tambahan Penanganan Pelangggaran Pasal 134 ayat (6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari; Pasal 454 ayat (8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Ketentuan Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada disesuaikan dengan ketentuan Pasal 454 ayat (8) UU Pemilu. Perubahan jangka waktu meminta keterangan tambahan dari 2 hari kalender menjadi 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. 28 Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pasal 143 ayat (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; Pasal 468 ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXVI/2018 khususnya pengujian terhadap kata “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu menyatakan: “Kata hari dalam pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Hari Kerja”; 20. Pemilu maupun Pilkada memiliki persamaan dalam jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu. Tetapi pada limitatif waktu penanganan pelanggaran pilkada yang ditentukan dalam UU Pilkada terlalu singkat apabila dibandingkan dengan limitatif waktu penanganan pelanggaran yang ditentukan dalam UU Pemilu; 21. Bagi para Pemohon, perbedaan limitatif waktu tindak lanjut penanganan pelanggaran tersebut akan menimbulkan permasalahan terutama dalam upaya penanganan pelanggaraan pemilihan. Oleh karena itu, frasa “paling lama 3 (tiga) hari” dalam ketentuan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada dan frasa “paling lama 2 (dua) hari” dalam ketentuan Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada dinilai bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 22. Bahwa dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan, sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penangganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penerimaan laporan 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Penerimaan Laporan Kajian awal Pleno Pembahasan Tindaklanjut Laporan Pembentukan tim klarifikasi Pemanggilan saksi, terlapor dan pihak terkait secara patut Klarifikasi saksi, terlapor dan pihak terkait Pengumpulan alat bukti Permintaan pendapat atau keterangan ahli Pembuatan kajian dugaan pelanggaran Pleno pembahasan hasil kajian Pengumuman atas status laporan Hari Kerja Ke : Proses Penanganan dugaan pelanggaran, pengumpulan alat bukti, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran dan saksi atau ahli untuk di dengar keterangannya, pengkajian, dan pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti; 23. Bahwa berdasarkan pengalaman empiris para Pemohon dalam penangganan pelanggaran pada Pemilu Tahun 2019 dapat dijabarkan dalam matrik dibawah ini: Tabel II Jadwal Proses Penanganan Pelanggaran No Kegiatan Proses Penanganan Pelanggaran Waktu Efektif Yang Diperlukan 1 Penerimaan laporan Hari ke - 1 2 Kajian Awal Hari ke - 1 3 Pleno pembahasan tindaklanjut laporan Hari ke - 1 4 Pembentukan tim klarifikasi Hari ke - 2 5 Pemanggilan saksi, terlapor dan pihak terkait secara patut Hari ke - 3 6 Klarifikasi saksi, terlapor dan pihak terkait secara patut Hari ke – 4 s.d. Hari ke - 6 7 Pengumpulan alat bukti Hari ke – 4 s.d Hari ke - 8 8 Permintaan pendapat atau keterangan ahli Hari ke – 4 s.d Hari ke - 8 9 Pembuatan kajian dugaan pelanggaran Hari ke – 9 s.d Hari ke - 12 10 Pleno pembahasan hasil kajian Hari ke - 13 11 Pengumuman atas status laporan Hari ke - 14 Penjadwalan Proses Penanganan Pelanggaran Secara Efektif 30 Hari Kalender ke : 1 2 3 4 5 Penerimaan Laporan Pleno Pembahasan Tindaklanjut Laporan Pembentukan tim klarifikasi Pemanggilan saksi, terlapor dan pihak terkait secara patut Klarifikasi saksi, terlapor dan pihak terkait Pengumpulan alat bukti Permintaan pendapat atau keterangan ahli Pembuatan kajian dugaan pelanggaran Pleno pembahasan hasil kajian Pengumuman atas status laporan Proses Penanganan Berdasarkan UU Pilkada 24. Bahwa berdasarkan tabel proses penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2019, yang mana kegiatan proses penanganan pelanggaran pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 memiliki persamaan proses penanganan walaupun diatur dalam Undang-Undang yang berbeda; Penjadwalan Proses Penanganan Pelanggaran Berdasarkan UU Pilkada 25. Bahwa penjadwalan proses penanganan pelanggaran berdasarkan UU Pilkada, waktu kritis pada penanganan pelanggaran adalah menjelang 3 (tiga) hari terakhir. Jika laporan pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu pada hari Jumat, sedangkan terlapornya adalah ASN, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pemanggilan klarifikasi sebagai saksi memerlukan izin sesuai peraturan perundang-undangan, sementara pada hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional tidak bisa efektif digunakan sebab jasa pelayanan publik sebagian besar beroperasi pada hari dan jam kerja. Tentu hal ini akan memerlukan tambahan waktu, sementara waktu bagi Pengawas Pemilu untuk melakukan penanganan atas laporan pelanggaran adalah 3 (tiga) hari sejak laporan diterima [Vide pasal 134 ayat (5) UU Pilkada)], dan waktu untuk meminta keterangan tambahan adalah 2 (dua) hari [Vide pasal 134 ayat (6) UU Pilkada)]; 26. Bahwa pengkajian atas dugaan pelanggaran dilakukan setelah proses klarifikasi, pengumpulan alat bukti dan/atau permintaan keterangan ahli selesai dilakukan, maka waktu yang diperlukan untuk pembuatan kajian tidak mencukupi untuk menentukan hasil kajian yang maksimal dan berkepastian hukum serta berkeadilan; 31 27. Bahwa hasil dari kajian Pengawas Pemilu sangat diperlukan dalam rapat pleno untuk menentukan putusan terhadap dugaan pelanggaran; 28. Bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari untuk menindaklanjuti laporan dan jangka waktu 2 (dua) hari untuk meminta keterangan tambahan sangat tidak memungkinkan dan berpotensi daluarsa dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan; 29. Bahwa berdasarkan alasan diatas dalam penegakan hukum melalui penangganan pelanggaran pemilihan yang dilakukan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan pasal a quo akan menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dimana akan banyak laporan atau temuan yang tidak dapat diproses sampai selesai dengan kepastian hukum karena berpotensi daluarsa. Berikut para pemohon melampirkan data jumlah temuan dan laporan dugaan pelangaran tindak pidana Pemilihan Serentak Tahun 2018 yang dapat di proses sampai putusan pengadilan sebagai berikut: Temuan Laporan Jumlah Temuan/Laporan Yang di Putus Pengadilan Negeri 3.415 1.758 5.173 68 Sumber: Bawaslu RI 30. Bahwa Jika perubahan terhadap ketentuan Pasal a quo UU Pilkada tidak dilakukan maka proses penegakan hukum pemilihan tidak dapat berjalan secara optimal seperti praktik dalam Pemilu 2019, hal tersebut dikarenakan kewenangan proses penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu dalam Pilkada berbeda dengan pengaturan di UU Pemilu. Sehingga menimbulkan pertanyaan akan proses penegakan hukum yang ideal; 31. Bahwa jika perubahan terhadap ketentuan Pasal a quo dikabulkan oleh Majelis, maka proses penegakan hukum pada pemilihan tidak mempengaruhi tahapan pemilihan, karena proses penanganan pelanggaran berjalan bersama tahapan penyelenggaraan pemilihan tetapi tidak saling menghalangi. Dan Putusan Pengadilan yang di eksekusi adalah setelah Putusan tersebut dinyatakan inkrah; 32 32. Dengan demikian beralasan menurut hukum bagi para Pemohon khususnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada, pada frasa “paling lama 3 (tiga) hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “paling lama 7 (tujuh) hari kerja” dan menyatakan Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, pada frasa “paling lama 2 (dua) hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “paling lama 7 (tujuh) hari kerja”; Permohonan Pemeriksaan Prioritas Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, para Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo, kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya, berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum dilaksanakannya tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih yang akan dimulai pada tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 dan/atau setidak-tidaknya sebelum tahapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan pasangan calon Perseorangan di tingkat Desa/Kelurahan yang akan dimulai pada tanggal 10 Mei 2020- 18 Mei 2020. Bahwa tahapan Pilkada tahun 2020 sudah dimulai dan semakin intens, khusus untuk proses tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih adalah tahapan yang krusial yang harus dalam pengawasan ketat karena banyak permasalahan perselisihan hasil Pemilihan bersumber dari data pemilih. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berperan memastikan bahwa tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih berjalan sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Tahapan Pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) berpotensi rawan terhadap pelanggaran, baik pelanggaran Administrasi seperti Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) tidak melakukan coklit door to door, 33 PPDP tidak melaksanakan Prosedur dan Mekanisme dalam melakukan coklit, sedangkan pelanggaran pidananya adalah memberikan keterangan tidak benar untuk daftar pemilih, memalsukan data dan daftar pemilih, penyelenggara pemilihan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data dan daftar pemilih, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih serta menghalang-halangin seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh uraian dalil-dalil permohonan di atas disertai bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, c.q. yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: A. Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan prioritas yang di ajukan para pemohon 2. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan perkara ini sebagai prioritas agar dapat diputuskan sebelum dilaksanakannya tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih yang akan dimulai pada tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020 dan/atau setidak-tidaknya sebelum tahapan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan pasangan calon Perseorangan di tingkat Desa/Kelurahan yang akan dimulai pada tanggal 10 Mei 2020 - 18 Mei 2020. Mengingat potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan tersebut. B. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5) dan Pasal 134 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto 34 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kata “hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”; 3. Menyatakan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kata “hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”; 4. Menyatakan Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 35 Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, frasa “paling lama 3 (tiga) hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “paling lama 7 (tujuh) hari kerja”; 5. Menyatakan Pasal 134 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, frasa “paling lama 2 (dua) hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; 36 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21/Bawaslu- KR/HK.01.01/08/2017; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2015; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 09 Tahun 2012; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 324-KEP Tahun 2010; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 203-KEP Tahun 2009; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Petikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 440 Tahun 2008; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0530/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 588-KEP Tahun 2012; 37 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 24/SK/KPU-PKR/VI/2008; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21/Bawaslu- KR/HK.01.01/08/2017; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21/Bawaslu- KR/HK.01.01/08/2017; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon I; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon II; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon III; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon IV. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 38 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, selanjutnya disebut UU Pilkada) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; 39 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 40 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada yang menyatakan: Pasal 134 ayat (4) “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”. Pasal 134 ayat (5) “Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”. Pasal 134 ayat (6) “Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari”. Pasal 143 ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”. 2. Pemohon I adalah perseorangan warga Negara RI yang saat ini menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karimun, berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 41 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018- 2023, tertanggal 14 Agustus 2018; 3. Pemohon II adalah perseorangan warga Negara RI yang saat ini menjalankan tugas sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0530/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023, tertanggal 24 Juli 2018; 4. Pemohon III adalah perseorangan warga Negara RI yang saat ini menjalankan tugas sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023, tertanggal 14 Agustus 2018; 5. Pemohon IV adalah perseorangan warga Negara RI yang saat ini menjalankan tugas sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0625/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2018-2023, tertanggal 14 Agustus 2018; 6. Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Permohonan a quo, hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang, in casu UU Pilkada. Dengan berlakunya Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5) dan Pasal 134 ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada yang tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang apabila kata “hari” yang dimaksud dalam ketentuan pasal a quo merupakan “hari kalender” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 28 UU Pilkada. Hari kalender memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan hari kerja, yang mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional. Hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur nasional termasuk bagian yang dihitung. Maka hal itu akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 42 perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 7. Bahwa selain itu, berkenaan dengan jangka waktu tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran berdasarkan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada, waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan, menentukan “paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”. Sementara berdasarkan Pasal 454 ayat (7) UU Pemilu, waktu yang diberikan untuk menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu, menentukan “paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”. Perbedaan jangka waktu tindak lanjut penanganan pelanggaran antara UU Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terlihat sangat signifikan dan berpotensi mengurangi kualitas dalam tataran pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan. Maka hal itu akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 8. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, waktu keterangan tambahan mengenai tindak lanjut laporan pelanggaran pemilihan, menentukan “paling lama 2 (dua) hari”. Sementara berdasarkan Pasal 454 ayat (8) UU Pemilu, waktu keterangan tambahan mengenai tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu, menentukan “paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”. Perbedaan pengaturan jangka waktu di atas terlihat signifikan dan berpotensi mengurangi kualitas dalam tataran pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilihan, maka hal itu akan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma, khususnya Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik dan adanya 43 hubungan kausalitas bahwa berlakunya ketentuan Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada telah merugikan atau potensial merugikan para Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian atau setidak-tidaknya kerugian potensial yang dialami atau yang akan dialami para Pemohon dengan berlakunya Pasal 134 ayat (4), Pasal 134 ayat (5), Pasal 134 ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada yang diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya. Sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa permohonan Provisi para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan perkara a quo sebagai prioritas agar dapat diputuskan sebelum dilaksanakannya tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dan/atau setidak-tidaknya sebelum tahapan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat desa/kelurahan. Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah telah diubah sebagai konsekuensi perubahan jadwal pemungutan suara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka alasan permohonan Provisi dimaksud tidak relavan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 134 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada, para 44 Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, waktu proses penanganan pelanggaran dalam UU Pilkada, dapat menggangu performa Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penegakan hukum pemilihan yang optimal. Keadaan inilah yang mendorong para Pemohon mengambil inisiatif untuk mengusulkan pengujian materiil terhadap ketentuan kata “hari” dalam Pasal 134 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada. Berkenaan dengan ketentuan kata “hari”, UU Pilkada masih mendefinisikannya sebagai “hari kalender” sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 28. Bagi para Pemohon, definisi kata “hari” akan menimbulkan permasalahan terutama dalam upaya penanganan pelanggaraan dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan yang menjadi tidak berkualitas karena tidak dapat dilakukan secara lebih komperhensif dan lebih optimal; 2. Bahwa menurut para Pemohon, waktu “hari kalender” dihitung secara hari normal, yaitu termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional, di mana penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan lebih optimal karena institusi pihak terkait memiliki hari kerja sebagai patokan sehingga akan berakibat turunnya kualitas proses penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu kata “hari” di dalam ketentuan Pasal 134 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada dinilai bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 3. Bahwa para Pemohon juga mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap jangka waktu tindak lanjut laporan pelanggaran yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya. Berdasarkan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada, tindak lanjut terhadap laporan ditentukan “paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”. Sementara itu, Pasal 454 ayat (7) UU Pemilu menentukan “paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”. Ditambah lagi, jangka waktu bagi pengawas pemilu untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor, Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada menentukan “paling lama 2 (dua) hari”. Sementara Pasal 454 ayat (8) UU Pemilu justru 45 menentukan paling lama “14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”; 4. Menurut para Pemohon, perbedaan limitatif waktu tindak lanjut penanganan pelanggaran tersebut akan menimbulkan permasalahan terutama dalam upaya penanganan pelanggaraan pemilihan. Oleh karena itu, frasa “paling lama 3 (tiga) hari” dalam ketentuan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada dan frasa “paling lama 2 (dua) hari” dalam ketentuan Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada dinilai bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon yang pada pokoknya agar Mahkamah: Pertama, menyatakan Pasal 134 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Pilkada, perihal kata “hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”; Kedua, menyatakan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada, perihal kata “hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”; Ketiga, menyatakan Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada, perihal frasa “paling lama 3 (tiga) hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “paling lama 7 (tujuh) hari kerja”; Keempat, menyatakan Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, perihal frasa “paling lama 2 (dua) hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); 46 [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusional dalam Permohonan a quo adalah berkenaan Pasal 134 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon pada esensinya mempersoalkan dua hal pokok, yaitu: Pertama, bahwa kata “hari” sebagaimana dimaksud dalam norma-norma a quo adalah “hari kalender” sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 UU Pilkada, menurut para Pemohon, memaknai hari sebagai hari kalender dalam konteks penanganan laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum terhadap penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian sengketa pemilihan; Kedua, bahwa singkatnya tenggat waktu untuk penanganan laporan pelanggaran pemilihan dan pemeriksaan sengketa pemilihan kepala daerah menyebabkan proses penegakan hukum pemilihan tidak dapat berjalan secara optimal seperti praktik dalam Pemilihan Umum 2019, terutama pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD sehingga asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dari penanganan pelanggaran pemilihan tidak akan terpenuhi; [3.13] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana didalilkan para Pemohon, pertanyaan konstitusional yang harus dijawab adalah apakah makna “hari” sebagai “hari kalender” dan tenggat waktu penanganan pelanggaran dan sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimuat dalam Pasal 134 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 143 ayat (2) dalam UU Pilkada tidak memberikan jaminan perlindungan hak dan 47 ketidakpastian hukum yang adil sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.14] Menimbang bahwa sebelum menguraikan pokok permohonan sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, bahwa mekanisme penegakan hukum pemilu merupakan bagian dari sarana untuk mewujudkan keadilan pemilu, termasuk dalam hal ini penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanisme penegakan hukum pemilu dalam konteks penyelenggaraan pilkada diatur dalam UU Pilkada, yaitu mencakup penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pilkada, dan penyelesaian sengketa hasil pilkada. Pengaturan mekanisme penegakan hukum pemilu, termasuk penegakan hukum pilkada, setidak-tidaknya harus mempertimbangkan aspek ketersediaan ruang dan waktu yang cukup bagi sebuah proses penyelesaian masalah hukum pemilu yang dijalankan secara pasti dan adil, serta aspek ketaatan pada jadwal penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan. Dalam arti, penentuan mekanisme dan waktu penyelesaian masalah hukum pemilu di samping harus dapat memberikan kepastian dan jaminan keadilan bagi hak pilih yang terlanggar, juga harus memerhatikan kepastian hukum pelaksanaan pemilu sesuai tahapan yang telah ditentukan ketentuan perundang-undangan. Perihal ini, keseimbangan atau proporsionalitas keduanya dalam pengaturan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilihan kepala daerah akan turut menentukan terpenuhi-tidaknya asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Kedua, bahwa jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinormakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dimaknai segala tindakan negara dan penyelenggara negara didasarkan atas hukum. Pada saat yang sama, kepastian hukum juga dimaknai hukum yang diterapkan memiliki kejelasan, baik aspek pengaturan maupun implementasinya. Dalam hal ini, bila dikaitkan dengan kepastian hukum, proses/mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pilkada, maka dapat dimaknai sebagai kejelasan pengaturan mekanisme pananganan pelanggaran dan sengketa pilkada. Dalam arti, norma yang mengatur masalah tersebut dirumuskan secara jelas, tegas dan tidak multitafsir, terutama perihal mekanisme yang mencakup pengaturan proses 48 dan tahap penanganan, pengaturan jangka waktu yang jelas sesuai dengan kerangka tahapan pemilihan dan dalam pelaksanaannya tidak dimaknai dan diimplementasikan secara berbeda-beda. Ketiga, bahwa penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pilkada merupakan bagian dari proses penyelesaian masalah hukum secara cepat (speedy trial), sehingga tenggang waktu penyelesaiannya tunduk pada pembatasan waktu yang ketat. Pembatasan tenggat waktu dimaksud juga berhubungan erat dengan ketatnya waktu pelaksanaan setiap tahapan pemilihan kepala daerah. Ketepatan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam waktu yang sangat terbatas merupakan bagian dari bagaimana mekanisme hukum pemilihan berperan melindungi hak pilih dan mewujudkan keadilan pemilihan, in casu pemilihan kepala daerah. Keempat, bahwa terkait dengan bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran serta berapa lama waktu penanganan yang disediakan, merupakan yurisdiksi atau kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam pengaturan mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaiannya harus mempertimbangkan secara proporsional antara aspek ketersediaan waktu dalam penanganan pelanggaran dengan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang amat ketat dan terbatas, serta proses/mekanisme penanganan yang jelas sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pertama, bahwa makna “hari” sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 143 ayat (2) UU Pilkada sebagai hari kalender merupakan makna yang sama bagi seluruh maksud kata “hari” dalam UU Pilkada. Semua tenggang waktu pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada diukur menggunakan “hari” kalender, kecuali untuk beberapa hal khusus yang secara tegas menggunakan kata “hari kerja”. Perihal kata “hari” dalam ketentuan norma a quo ditentukan sebagai hari kerja sebagaimana didalilkan para Pemohon, sementara norma lain terkait tenggang waktu pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tetap menggunakan ukuran “hari kalender” maka akan sangat mungkin terjadi kesenjangan dan ketidaksinkronan ukuran tenggang waktu pelaksanaan tahapan yang pada gilirannya potensial menimbulkan/berdampak 49 pada ketidakpastian perihal penyelesaian tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena hal tersebut potensial menimbulkan ketidakpastian hukum, maka dengan sendirinya memaknai kata “hari” dalam pasal- pasal a quo dapat merusak desain tahapan pemilihan kepala daerah yang secara ketat telah diperhitungkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pasal- pasal yang dimohonkan para Pemohon. Bahwa pengaturan mekanisme dan batas waktu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam norma-norma a quo sama sekali tidak dapat dikualifikasikan telah menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum. Sebab, dalam pasal-pasal dimaksud sama sekali tidak ditemukan adanya ketidakjelasan, ketidaklengkapan ataupun pengaturan yang multitafsir. Mekanisme penanganan laporan dan penyelesaian sengketa telah diatur secara jelas dengan batas waktu yang juga pasti, sehingga proses penanganan pelanggaran pun sesungguhnya sudah memenuhi standar kepastian hukum. Bahkan dengan ketentuan a quo, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota dapat dikatakan telah memiliki panduan hukum yang jelas dalam melakukan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pilkada. Bahwa hal ihwal optimal atau tidaknya pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah oleh Bawaslu sebagaimana yang juga didalilkan oleh para Pemohon, bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan masalah implementasi norma. Dalam arti, hal tersebut terkait bagaimana Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota mengatur atau membuat desain serta strategi pengawasan dan penegakan hukum pemilihan kepala daerah yang lebih efektif, sehingga tenggat waktu berdasarkan ukuran hari kalender yang disediakan undang-undang dapat dipenuhi secara baik dan optimal. Oleh karena norma-norma a quo tidak mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan para Pemohon, maka dalil para Pemohon sepanjang makna hari sebagai hari kalender telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum tidak beralasan menurut hukum. Kedua, bahwa terkait lama waktu tindak lanjut terhadap laporan yang telah dikaji dan terbukti kebenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) dan jangka waktu untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada, hal ini juga berkaitan atau tidak 50 dapat dipisahkan dengan beban kerja dan lingkup kerja penanganan pelanggaran dan sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bahwa dengan membandingkan beban kerja penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan beban kerja penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan tahun 2019, beban kerja pemilihan umum jauh lebih berat dalam berbagai aspek dibandingkan beban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Beban tersebut termasuk beban kerja penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang tentunya tidaklah seberat penanganan pelanggaran dan sengketa pemilihan umum terutama pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan aspek beban kerja dimaksud, membandingkan batas waktu yang disediakan dalam penyelesaian pelanggaran Pilkada dengan tenggang waktu penyelesaian pelanggaran pemilu merupakan sesuatu yang tidak tepat. Bahwa dari aspek kepesertaan, misalnya, pemilihan kepala daerah hanya diikuti oleh satu jenis peserta pemilihan, yaitu pasangan calon. Jumlah pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah juga terbatas. Terbatasnya jumlah peserta berdampak terhadap fokusnya proses pengawasan pemilihan dan berpotensi untuk lebih kecilnya jumlah pelanggaran dibandingkan yang terjadi dalam pemilu. Lebih jauh, hal demikian juga linear dengan kasus pelanggaran yang akan ditangani. Dengan beban kerja yang tidak seberat pemilihan umum anggota legislatif, jumlah peserta yang lebih sederhana serta potensi jumlah kasus yang tidak akan sebanyak kasus pemilu, maka lebih pendeknya waktu penanganan pelanggaran Pilkada dibandingkan Pemilu merupakan kebijakan hukum yang dapat diterima. Justru, menyamakan standar waktu penanganan antara penyelenggaraan pemilihan umum dengan beban kerja yang jauh lebih tinggi dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang lebih rendah dapat dinilai sebagai kebijakan yang kurang proporsional. Oleh karena itu, dalil para Pemohon perihal telah terjadi ketidakpastian akibat berbedanya pengaturan tenggang waktu dalam UU Pilkada dengan UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo, kebijakan hukum pembentuk undang-undang dalam menentukan tenggang waktu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pilkada sebagaimana dituangkan dalam norma-norma a quo masih dalam kerangka prinsip proporsionalitas dan kejelasan pengaturan terkait mekanisme dan tenggang waktu penanganan pelanggaran 51 Pilkada. Sekalipun tenggang waktu penanganan pelanggaran Pilkada berbeda dengan tenggang waktu penanganan pelanggaran Pemilu, namun kebijakan hukum dimaksud masih proporsional ditinjau dari aspek perbedaan beban kerja penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Bahwa selanjutnya, pengaturan mekanisme dan tenggang waktu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pilkada dapat saja berubah sesuai kebutuhan hukum. Apakah mekanisme dan tenggang waktu dimaksud akan disamakan atau tetap dibedakan, hal tersebut sepenuhnya tergantung pada pertimbangan pembentuk undang-undang. Hanya saja, pilihan kebijakan pengaturan mekanisme dan tenggang waktu dimaksud harus tetap memerhatikan aspek kepastian hukum penanganan pelanggaran dan kesesuaian waktu penanganan dengan waktu pelaksanaan tahapan Pilkada. Terlebih, sebagaimana dikemukakan pada poin ketiga Paragraf [3.14] di atas, proses penanganan pelanggaran maupun tindak pidana dalam perselisihan hasil pemilihan harus ditangani secara terintegrasi dan cepat, oleh lembaga yang diberikan kewenangan masing-masing, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan badan peradilan diperlukan proses yang bersifat “speedy trial”; [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 52 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan pukul 11.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 53 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto