18/PUU-XIII/2015

SALINAN \ PUTUSAN Nomor 18/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: Nama : Emus Mustarman bin Harja Pekerjaan : Kepala Desa Alamat : Kampung Babakan RT.02/01, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/06/I/2015/P-JUDICIAL REVIEW/UU-RI/MK-RI, bertanggal 06 Januari 2015 memberi kuasa kepada Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., Haetami, S.H., dan Halim Darmawan, S.H., M.H. para advokat/pengacara yang berkedudukan di Apartemen Robinson, Tower B Lantai 7 Nomor S-22, Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Januari 2015 berdasarkan Akta Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 35/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XIII/2015 pada tanggal 22 Januari 2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: I. PENDAHULUAN A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. 1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) menyatakan, "Mahkamah Konslitusi benwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang lerhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226), Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, "Mahkamah Konstitusi benwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945". 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226) Pasal 1 angka 3 huruf a menyatakan, "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945" Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5226) Pasal 29 ayat (1) menyatakan, "Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi". 5. Berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Pasal 263 ayat (1) berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" dan/atau melakukan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3209) Pasal 270 berbunyi, "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu PANITERA mengirimkan SALINAN surat/putusan kepadanya" terhadap Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemrintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan/atau terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan/atau terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2) berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat DISKRIMINATIF atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat DISKRIMINATIF itu". Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226) Pasal 51 ayat (1) menyatakan, "Para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang undang, yaitu: A. Perorangan warga Negara Indonesia; B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang; C. Badan hukum publik atau privat, atau; D. Lembaga Negara". Pasal Penjelasan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Hak Konstitusi" adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang- Undang Dasar 1945. 2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia. 3. Bahwa: a. Pada dini hari tanggal 08 Juli 2014 Pemohon ditangkap di rumah oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur dan dijebloskan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas-II-B-Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat atas dasar adanya "Petikan Putusan Kasasi Nomor: 519- K/Pid.Sus/2014, Tanggal 07 Mei 2014". Pada pokoknya menyatakan, "Mahkamah Agung Rl pada tingkat KASASI menolak permohonan KASASI Terdakwa EMUS MUSTARMAN bin HARJA (Pemohon) dan menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200 juta dan menghukum pula membayar uang pengganti sebanyak Rp. 118 juta". b. Terdapat CONTOH KASUS Putusan Kasasi Perkara Nomor 549 K/Pid.Sus/2012, tanggal 25 September 2012 juncto Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 203. PK/Pid.Sus/2013, tanggal 22 Januari 2014. Terpidana MARTEN APUY, Anggota DPR RI Tahun 2014-2019, Fraksi PDI-P, Daerah Pemilihan Samarinda, Kalimantan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 Timur, Nomor Urut-1, "sampai saat ini belum dilakukan eksekusi oleh Jaksa atas putusan tetap tersebut". c. Tindakan Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur tersebut atas diri Pemohon didasarkan adanya: • Petikan Putusan Kasasi Nomor 519-K/Pid.Sus/2014, tertanggal 07 Mei 2014. Pada pokoknya "Petikan Putusan Kasasi tersebut menghukum TerdakwaPemohon Kasasi". • Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/233/IV/2004, tanggal 19 April 2004. Pada pokoknya: "Surat tersebut mengesampingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209). Bunyi Pasal 270, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan SALINAN Surat Putusan kepadanya". • Surat Jaksa Agung Nomor B-G.19/A/04/2004, tanggal 20 April 2004. Pada pokoknya "Surat tersebut mengesampingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209). Bunyi Pasal 270, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan SALINAN Surat Putusan kepadanya". d. Selama perkara tersebut berproses Pemohon selaku Terdakwa "TAHANAN KOTA". Yaitu di Penyidikan Khusus Kejaksaan, di Pengadilan Negeri Kelas-1-A-Khusus/TIPIKOR-Bandung. Perkara Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2013, di Pengadilan Tinggi TIPIKOR- Bandung. Perkara Nomor 39/TIPIKOR/2013/PT. Bdg, di Mahkamah Agung Perkara Nomor 519 K/Pid. Sus/2014. e. Setelah tiga bulan lamanya Pemohon berada di dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas-II-B-Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Maka pada tanggal 17 September 2014. Pemohon melalui ADVOKAT menyampaikan Surat Permohonan Peninjauan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Kembali terhadap Putusan Kasasi Nomor 519-K/Pid.Sus/2014, tertanggal: 07 Mei 2014. Kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Cq Panitera Pengadilan Negeri Kelas-1-A-Khusus/TIPIKOR-Bandung. f. Selanjutnya setelah itu pada tanggal 22 September 2014, Pemohon bersama ISTRI dan PUTRA didampingi ADVOKAT bersama Petugas Jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas-II-B-Cianjur, Jawa Barat menemui Ketua Cq Panitera Pengadilan Negeri Kelas-1-A-Khusus/ TIPIKOR-Bandung bermaksud akan menandatangani AKTA Permohonan Peninjauan Kembali. Namun pada hari itu juga Ketua bersama Panitera dan Panitera Muda Pidana Pengaduan Negeri Kelas-1-A-Khusus/TIPIKOR-Bandung menyatakan melalui Surat Nomor W.11.UI/3433/HN.02.02/IX/2014. Pada pokoknya: "Pengadilan Negeri Kelas-1-AKhusus/TIPIKOR-Bandung belum dapat menerima Permohonan Peninjauan Kembali dikarenakan seluruh berkas perkara kasasi belum ada dan belum dikirim oleh Mahkamah Agung RI ke Pengadilan Negeri Kelas-1-A-Khusus/ TIPlKOR-Bandung". g. Atas Jawaban Penolakan tersebut di atas maka pada tanggal 06 Oktober 2014 Pemohon mengajukan UPAYA HUKUM via Permohonan Sidang Praperadilan atas "Penangkapan dan Penahanan Ilegal" ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1-B Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2014, Putusan Sidang Praperadilan Perkara Nomor 3/Pid.Pra/2014/PN.Cjr. menyatakan, "Menolak Permohonan PraPeradilan Pemohon". h. Atas Penolakan tersebut di atas maka pada tanggal 20 Oktober 2014, Pemohon mengajukan UPAYA HUKUM KEDUA via Permohonan Sidang Praperadilan atas "Penangkapan dan Penahanan Ilegal" ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas- 1-A-Khusus/TIPlKOR-Bandung. Selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2014, Putusan Sidang Praperadilan Perkara Nomor 01/Pra.Per/TPK/2014/PN.Bdg. menyatakan, "Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon". 4. Atas buntunya usaha KEDUA UPAYA HUKUM tersebut di atas yang tidak dapat menimbulkan KEADILAN dan KEPASTIAN HUKUM maka UPAYA Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 KEADILAN dan KEPASTIAN HUKUM TERAKHIR Pemohon hanyalah dengan membawa permasalahan tersebut di atas kepada Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-II1/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 dan/atau Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya. Pada pokoknya: "KERUGIAN HAK dan/atau Kewenangan Konstitusi adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226) Pasal 51 ayat (1), “Uji Materiil HARUS memenuhi 5 (lima) syarat: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; 2. Hak dan/atau kewenangan konstitusi tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 3. Kerugian konstitusi tersebut HARUS bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan/tidak lagi terjadi. 6. Bahwa berdasarkan Buku Raoul Wallenberg Institute, berjudul: Kompilasi lnstrumen Hak Asasi Manusia, Halaman: 531, "Tentang Pedoman Perilaku Aparat Penegak Hukum" ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal 17 Desember 1979, Pasal 1 menyatakan, "Para Penegak Hukum setiap saat HARUS memenuhi KEWAJIBAN yang dibebankan kepadanya oleh hukum dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang dari perbuatan-perbuatan yang tidak sah, sesuai dengan tanggung jawab yang diharapkan dari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 profesinya". Pasal 2 menyatakan, "Dalam melaksanakan KEWAJIBANNYA para aparat Penegak Hukum HARUS menghormati dan melindungi martabat manusia, menjaga dan menjunjung tinggi HAK ASASI MANUSIA"; Pasal 8 menyatakan, "Para aparat Penegak Hukum HARUS menghormati hukum dan pedoman ini. Mereka HARUS juga, dengan kemampuan mereka yang baik, mencegah dan dengan keras menentang setiap pelanggaran". 7. Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon beralasan hukumnya dengan mengajukan Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Pasal 263 ayat (1), "Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali Putusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung" dan/atau Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3209) Pasal 270, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu PANITERA mengirimkan SALINAN Surat Putusan kepadanya" ternyata berbeda dalam praktik yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur. la tidak melaksanakan apa yang dikatakan Pasal 270 tersebut di atas dan bahkan tindakannya tersebut kini menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSI Pemohon yang tidak dapat menjadi Subjek Hukum Pemohon PK. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara BERSAMAAN KEDUDUKANNYA di dalam hukum dan pemerintahan dan WAJIB menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan KEPASTIAN HUKUM YANG Adil serta PERLAKUAN YANG SAMA di hadapan hukum" dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 bersifat DISKRIMINATIF atas dasar apa pun dan berhak mendaptkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat DISKRIMINATIF itu". 8. Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai Pemohon Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Pasal 263 ayat (1), "Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali Putusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung" dan/atau Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Pasal 270, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu PANITERA mengirimkan SALINAN Surat Putusan kepadanya". Karena ternyata berbeda dalam praktik yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur. la tidak melaksanakan apa yang dikatakan Pasal 270 tersebut di atas dan bahkan tindakannya tersebut kini menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSI Pemohon yang tidak dapat menjadi Subjek Hukum Pemohon PK. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara BERSAMAAN KEDUDUKANNYA di dalam hukum dan pemerintahan dan WAJIB menjunjung hukum dan pemrintahaan itu dengan tidak ada kecualinya" dan/atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL serta PERLAKUAN YANG SAMA di hadapan hukum" dan/atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat DISKRIMINATIF atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat DISKRIMINATIF itu". 9. Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memiliki hubungan sebab- akibat antara kerugian hak konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Pasal 263 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 ayat (1), "Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali Putusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung" dan/atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Pasal 270, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang unluk itu PANITERA mengirimkan SALINAN Surat Putusan kepadanya". Karena ternyata berbeda dalam praktik yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur. la tidak melaksanakan apa yang dikatakan Pasal 270 tersebut di atas dan bahkan tindakannya tersebut kini menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSI Pemohon yang tidak dapat menjadi Subjek Hukum Pemohon PK. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara BERSAMAAN KEDUDUKANNYA di dalam hukum dan pemerintahan dan WAJIB menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan/atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL serta PERLAKUAN YANG SAMA di hadapan hukum" dan/atau Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28I Ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat DISKRIMINATIF atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat DISKRIMINATIF itu" II. POKOK MASALAH 1. Pada dinihari Tanggal 08 Juli 2014. Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur dan selanjutnya dijebloskan kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas-II-BcCianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat atas dasar adanya "Petikan Putusan Kasasi, Perkara Nomor: 519- K/Pid.Sus/2014, Tertanggal 07 Mei 2014". Atas Penahanan tersebut di atas maka secara FAKTUAL Pemohon menjadi "TERPIDANA/NARAPIDANA". 2. Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur melakukan tindakan tersebut karena di dasarkan adanya: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 a. Petikan Putusan Kasasi Perkara Nomor: 519-K/Pid.Sus/2014, Tertanggal 07 Mei 2014. Pada pokoknya: "Menghukum Terdakwa Menjadi Terpidana/Narapidana". b. Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/233/IV/2004, tertanggal 19 April 2004. Pada pokoknya: "Mengesampingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rl, Nomor 3209). Pasal 270, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu PANITERA mengirimkan SALINAN Surat Putusan kepadanya". c. Surat Jaksa Agung Nomor B-G 19/A/04/2004, tertanggal 20 April 2004. Pada pokoknya: "Mengesampingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Pasal 270, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu PANITERA mengirimkan SALINAN Surat Putusan kepadanya”. 3. Terdapat ASAS HUKUM PIDANA, Lex Superior Derogat Legi Inferiori (Peraturan Perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah. Kecuali apabila substansi peraturan Perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh Undang-Undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah mewajibkan kepada para akademi dan praktisi hukum untuk memegang prinsip ASAS HUKUM PIDANA sebagai alat tafsir guna menegakan hukum. 4. Terdapat Undang-Undang RI tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Bahwa Mahkamah Agung maupun Kejaksaan Agung bukan lembaga pembentuk Undang-Undang dan Undang-Undang tidak dapat dikesampingkan Mahkamah Agung maupun Kejaksaan Agung. 5. Terdapat CONTOH KASUS Putusan Kasasi Perkara Nomor 549 K/Pid.Sus/2012, tanggal 25 September 2012 juncto Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 203.PK/Pid.Sus/2013, tanggal 22 Januari 2014. Terpidana MARTEN APUY, Anggota DPR RI Tahun 2014-2019, Fraksi PDI- Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 P, Daerah Pemilihan Samarinda, Kalimantan Timur, Nomor Urut-1 "sampai saat ini belum dilakukan eksekusi oleh Jaksa atas putusan tetap tersebut". 6. Tiga bulan kemudian, yaitu pada tanggal 22 September 2014, Pemohon bersama ISTRI dan PUTRA didampingi ADVOKAT bersama Petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas-II-Bcianjur, Jawa Barat mendatangi Ketua Cq Panitera Pengadilan Negeri Kelas-1-A-Khusus/TIPIKOR-Bandung bermaksud hendak menandatangani AKTA Permohonan Peninjauan Kembali. Namun Ketua dan Panitera bersama Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kelas-l-A-Khusus/TIPIKOR-Bandung melalui Surat Nomor W.11.UI/3433/HN.02.02/IX/2014 menyatakan bahwa, "Pengadilan Tidak Dapat menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon dikarenakan seluruh berkas perkara Kasasi belum dikirim Mahkamah Agung Rl ke Pengadilan Negeri Kelas-1-AKhusus/TIPIKOR-Bandung". 7. Atas hal tersebut di atas dan karena merasa dirugikan HAK KONSTITUSI Pemohon maka Pemohon pada tanggal 06 Oktober 2014 melakukan UPAYA HUKUM melalui Permohonan Sidang PraPeradilan ke Pengadilan Negeri Kelas IB Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya pada tanggal 17Oktober 2014 Putusan PraPeradilan Perkara Nomor 3/Pid.Pra/2014/PN.Cjr, "Menolak Permohonan PraPeradilan Pemohon dan Menetapkan Pemohon Menjadi Terpidana/Narapidana". 8. Tidak menerima Putusan sesat tersebut di atas maka Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2014 melakukan UPAYA HUKUM KEDUA melalui Permohonan Sidang PraPeradilan Ke Pengadilan Negeri Kelas-1-A- Khusus/TIPIKOR-Bandung. Selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2014 Putusan PraPeradilan Perkara Nomor 01/Pra.Per/TPK/2014/PN.Bdg, "Menolak PraPeradilan Pemohon dan Menetapkan Pemohon Menjadi Terpidana/Narapidana". 9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209, Pasal 263 ayat (1), "Terhadap Putusan Pengadilan yang lelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali Putusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung". Namun tidak menjadi kenyataan. Pemohon tanggal 08 Juli 2014 ditangkap, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 ditahan, dijebloskan ke dalamLembaga Pemasyarakatan Kelas-II-B-Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berdasarkan adanya "Petikan Putusan Kasasi Perkara Nomor 519-K/Pid.Sus/2014, tanggal 07 Mei 2014", bukan berdasarkan adanya "Salinan Putusan Kasasi Perkara Nomor: 519- K/Pid.Sus/2014, tanggal 07 Mei 2014". ITU TIDAK SEJALAN DENGAN: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Pasal 270, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu PANITERA mengirimkan SALINAN Surat Putusan kepadanya". PRESEDEN BURUK tersebut BERTENTANGAN DENGAN Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan/atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL serta PERLAKUAN YANG SAMA di hadapan hukum" dan/atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat DISKRIMINATIF atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat DISKRIMINATIF itu” 10. Berdasarkan RANGKAIAN PERIST1WA HUKUM tersebut di atas Pemohon mengalami KETIDAKADILAN & KETIDAKPASTIAN HUKUM atas PELAKSANAAN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Pasal 270, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu PANITERA mengirimkan SALINAN Surat Putusan kepadanya". 11. Upaya hukum praperadilan telah ditempuh oleh pemohon dan kini hanya tinggal upaya hukum terakhir dengan membawa kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan keadilan & kepastian hukum guna menentukan nasib Pemohon. Apakah Pemohon dikategorikan sebagai terdakwa atau sebagai terpidana/narapidana. Jika ia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 sebagai terpidana/narapidana, berikan hak terpidananya/hak Narapidananya atas hak PK? III. PENUTUP Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi memberikan KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM Nasib Pemohon dengan memberikan Putusan: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Pasal 263 ayat (1): "Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali Putusan Bebas atau Lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung". TIDAK BOLEH DI TAFSIRKAN LAIN DARI APA YANG TERTULIS: TERPIDANA BERHAK MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI, KAPANPUN IA MENGGUNAKAN HAKNYA". 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Pasal 270: "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu PANITERA mengirimkan SALINAN Surat Putusan kepadanya". TIDAK BOLEH DITAFSIRKAN LAIN DARI APA YANG TERTULIS: "PELAKSANAAN PUTUSAN TETAP DILAKUKAN BERDASARKAN SALINAN PUTUSAN, BUKAN BERDASARKAN PETIKAN PUTUSAN". 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang adil. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 16 Februari 2015, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/233/IV/2004 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 perihal Petikan Putusan Kasasi, tanggal 19 April 2004; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Jaksa Agung Nomor B-G19/A/04/2004 perihal Upaya mempercepat eksekusi Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, tanggal 20 April 2004; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid.Sus/2014, tanggal 7 Mei 2014; 4. Bukti P-4 : Surat Perintah Pelaksaanaan Putusan Pengadilan Nomor PRINT-1009/0.2.18/Ft.1/07/2014, tanggal 7 Juli 2014; 5. Bukti P-5A : Fotokopi contoh terdakwa yang telah dihukum 1 tahun penjara berdasarkan Nomor 549 K./Pid.Sus/2012, tanggal 22 Januari 2014 juncto Putusan PK Nomor 203 PK/Pid.Sus/2013 tidak diekseksi oleh Kejaksaan Samarinda; 6. Bukti P-5B : Surat Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Nomor 519 K/Pid.Sus/2014, tanggal 07 Mei 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/TIPIKOR/2013/PT.BDG. juncto Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A-Khusus-Bandung Nomor 53/PID.Sus/TPK/2013, tanggal 17 September 2014; 7. 8. Bukti P-5C Bukti P-5D : : Fotokopi Surat Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/HS/SP/VI/2012 perihal Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, tanggal 28 Juni 2012; Fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor W.11.UI/3433/HN.02.02/IX/2014 perihal Permohonan Peninjauan Kembali; 8. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 3/Pid.Pra/2014/PN.Cjr, tanggal 17 Oktober 2014; 9. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/Pra.Per/TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 26 November 2014; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut UU 8/1981), yang masing-masing menyatakan: Pasal 263 ayat (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pasal 270 Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat disriminatif itu. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 270 UU 8/1981 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut: [3.8.1] Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid.Sus/2014, tanggal 7 Mei 2014 [vide bukti P-3]; [3.8.2] Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 dirugikan dengan berlakunya Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 270 UU 8/1981 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya: - tanggal 8 Juli 2014 Pemohon ditangkap oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur kemudian dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B-Cianjur. Penangkapan tersebut didasarkan pada Petikan Putusan Kasasi Nomor 519- K/Pid.Sus/2014, tanggal 07 Mei 2014; - tanggal 17 September 2014, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan surat permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Kasasi Nomor 519- K/Pid.Sus/2014, tanggal 07 Mei 2014 melalui Pengadilan Negeri Kelas 1-A- Khusus/Tipikor-Bandung namun permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas 1-A-Khusus/Tipikor-Bandung karena seluruh berkas perkara kasasi belum ada dan belum dikirim oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Kelas 1-A-Khusus/Tipikor-Bandung; - Penangkapan Pemohon oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur tidak sesuai dengan Pasal 270 UU 8/1981 dan mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjadi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU 8/1981; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon di atas, menurut Mahkamah terdapat kerugian konstitusional yang diderita Pemohon serta terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma UU 8/1981 sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 270 UU 8/1981 menimbulkan ketidakpastian hukum; [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara; Pendapat Mahkamah [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tidak dapat diterimanya permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Kelas-1-A-Khusus/TIPIKOR- Bandung dengan alasan bahwa berkas perkara kasasi belum dikirim Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Kelas-1-A-Khusus/TIPIKOR-Bandung, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan PK sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981. Di samping itu, terhadap Pemohon telah dilakukan penangkapan oleh Kejaksaan Negeri Cianjur yang didasarkan pada Kutipan Putusan Kasasi, bukan didasarkan pada Salinan Putusan Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 UU 8/1981. Menurut Mahkamah kedua permasalahan yang dialami Pemohon tersebut bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas norma dari pasal yang dimohonkan pengujian, melainkan persoalan penerapan atau implementasi dari norma Undang-Undang. Hal tersebut juga sejalan dengan permohonan Pemohon yang tidak menyebutkan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian tersebut agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik di dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 13.03 WIB, oleh sembilan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar ttd. Suhartoyo ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Maria Farida Indrati ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id