18/PUU-XII/2014

PUTUSAN Nomor 18/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] Nama : Bachtiar Abdul Fatah Pekerjaan : Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia Alamat : Komplek Merapi Nomor 85 RT. 01 RW. 03 Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Februari 2014 memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H, LL.M., Dr. S.F Marbun, S.H, M.Hum., Alexander Lay, S.T, S.H, LL.M., Dasril Affandi, S.H, M.H., Syahrizal Zainuddin, S.H., Masayu Donny Kertopati, S.H., Ade Kurniawan, S.H., Mohamad Ikhsan, S.H., Suci Meilianika, S.H., Azvant Ramzi Utama, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Maqdir Ismail & Partners beralamat kantor di Jalan Bandung Nomor 4 Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.3] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Presiden serta ahli Pemohon dan Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Februari 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 49/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2014 dengan Nomor 18/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut “UU PPLH” (bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945” (bukti P-2). Pemohon menyampaikan ringkasan dan alasan pokok melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu negara di Eropa yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik adalah merupakan hak asasi manusia dan dimuat dalam UUD adalah Prancis. (vide Traduction en Anglais de la Charte de l’environnement de 2004, loi constitutionnelle No 2005-205 du 1er mars 2005). Dalam article 1 dinyatakan, “Everyone has the right to live in a stable environment which respects health”. Ada juga beberapa negara di Afrika yang secara tegas menjadikan lingkungan hidup masuk dalam substansi Undang-Undang Dasar. (vide Carl Bruch: 2000, Constitutional Environmental Law: Giving Force to Fundamental Principles in Africa, Environmental Law Institute RESEARCH REPORT; Pembahasan terhadap hak atas lingkungan yang baik, kalau dilihat dari Buku NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UUD 1945 - BUKU VIII, memang tidak terlalu banyak dilakukan. Pokok pikiran yang dikemukan, yang menjadi sebagai dasar adanya pegakuan bahwa lingkungan hidup yang baik adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dijamin oleh UUD 1945 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Oleh Badan Pekerja MPR, rumusan untuk mencantumkan hak atas lingkungan hidup yang baik dalam UUD 1945, diusulkan untuk dimasukkan dalam Pasal 28 H UUD 1945. Dari buku ini dikemukakan bahwa menurut Prof. Bagir Manan, Undang-Undang Dasar Belanda telah mencantumkan pasal-pasal tentang lingkungan termasuk kelompok Bab Hak Asasi Manusia (vide NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UUD 1945: 2010, BUKU VIII, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal 234) Dalam pembahasan terhadap Pasal 28H UUD 1945 ini, Hanif Muslih dari F-KB dicatat termasuk salah seorang yang menyetujui rumusan bahwa lingkungan hidup yang sehat itu sebagai bagian dari hak asasi manusia (vide Ibid, hal 305-306 ). Dasar pembahasan ini sebagaimana disampaikan oleh Hamdan Zoelva (vide Ibid, hal 335-336 ), Pemimpin Rapat VI Komisi A sebagai berikut: Pasal 28H ayat (1): ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian perumusan pengaturan mengenai hak asasi manusia yang diputuskan dalam Rapat Paripurna ST MPR-RI ke-9, 18 Agustus 2000. Kewajiban untuk menjaga bumi dari kerusakan lingkungan telah diperintahkan oleh semua agama sawami. Bahkan kepada orang melakukan kebaikan terhadap bumi dijamin akan mendapat imbalan kebaikan dan rahmat dari Tuhan Yang Mahakuasa. Dalam menjaga bumi dari kerusakan ini harus digunakan akal dan pikiran dan tentu saja harus tetap menggunakan teknologi yang bersahabat dengan alam. Secara khusus untuk kegiatan yang menghasilkan limbah minyak bumi sangat dianjurkan untuk menggunakan microba yang ada dan berasal dari tanah yang tercemar, atau yang biasa dikenal dengan nama bakteri indegenious. Kesadaran dari pemerintah untuk menjaga lingkungan, termasuk mempertahankan agar lingkungan tidak tercemar, bukanlah merupakan hal yang baru bagi Pemerintah Indonesia. Sebagaimana dicatat dalam sejarah Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa sejak tahun 1972, untuk pertamakali dilakukan seminar “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional” oleh Universitas Padjadjaran di Bandung. Seminar itu membahas “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran” (vide Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id http://www.menlh.go.id/tentang-kami/sejarah-klh/). Beberapa bulan kemudian Universitas Padjadjaran mendirikan Lembaga Ekologi yang berdiri pada tahun 1972, dan berubah nama menjadi Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PPSDAL) tahun 1992 (vide http://ppsil.unpad.ac.id/?p=98). Tentu situasi dan pembicaraan tentang lingkungan hidup ini tidak terlepas dari pertemuan, para pemimpin dunia menghadiri Konferensi PBB mengenai lingkungan hidup di Stockholm, Swedia pada 5 Juni 1972 dan ikut menandatangani kesepakatan untuk memperhatikan segi-segi lingkungan dalam pembangunan. Konferensi Stockholm dengan motto Hanya Satu Bumi itu menghasilkan deklarasi dan rekomendasi yang dapat dikelompokkan menjadi lima bidang utama yaitu permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan. Salah satu keputusan penting dari Konferensi Stockholm ialah didirikannya badan khusus dalam PBB untuk mengurusi permasalahan lingkungan, yaitu United Nations Envirommental Programme, disingkat UNEP badan ini bermarkas besar di Nairobi Kenya (vide http://www.unep.org/sgb/default.asp). Sebagai tindak lanjutnya, berdasarkan Keppres Nomor 16 Tahun 1972 Indonesia membentuk panitia interdepartemental yang disebut dengan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup guna merumuskan dan mengembangkan rencana kerja di bidang lingkungan hidup, merumuskan program kebijaksanaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Butir 10 Bab II GBHN 1973-1978 dan Bab 4 Repelita II (vide http://wwwnew.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id =60&Itemid=99&lang=en). Kemudian pembangunan berkelanjutan ini diikuti oleh TAP MPR 1978, 1983, 1988, 1993, 1998 (vide Mas Achmad Santosa, S.H.,LL.M: 2001, Good Governance Hukum Lingkungan, ICEL, hal, 97). Wacana pembangunan berkelanjutan terus dikumandangkan, dan keseriusan pemerintah untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dan melaksanakan program kebijakan lingkungan hidup dengan diangkatnya Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dalam Kabinet Pembangunan III dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah, khususnya untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunan (vide Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id http://wwwnew.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id =60&Itemid=99&lang=en). Dari begitu banyak kebijakan tentang lingkungan hidup, salah satu fokus yang diatur adalah pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selalu disebut dengan Limbah B3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, pencanangan pengolahan limbah B3 oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak ketiga dapat dilihat dari Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan perubahan perundang-undangan, maka pengaturan pengolahan limbah B3 inipun dilakukan perubahan-perubahan. Dan secara teknis kemudian diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep- 03/Bapedal/09/1995 tentang persyaratan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya pengaturan terhadap Limbah bagi kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi diatur dengan Kepmen LH Nomor 42 Tahun 1996, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi. Adapun pelaksanaanya diatur oleh Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis. Dalam Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, dinyatakan, Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain; PT. Chevron Pacific Indonesia dan dahulu dikenal dengan PT. Caltex Pacific Indonesia memulai kegiatan pembersihan tanah tercemar dari proses penelitian yang dilakukan sejak tahun 1994 dengan melibatkan ahli-ahli bioremediasi internasional, ketika belum ada peraturan tentang tata cara pembersihan tanah tanah tercemar (vide Robert C. Bess, Dasmaji, Dafris Nasrun, M. Hariandja, C. D. Fuhr, Roger Kidder: 1994, “Bioremediation Methodology of Oil Wastes in CPI Sumatra Operations” 23rd Annual Convention Proceedings (Volume 2), 1994 Halaman 361-370). Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan untuk skala lapangan pada akhir tahun 1996, dan selanjutnya pengembangan skala lapangan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id yang lebih besar tahun 1998. Pada tahap penelitian dan pengembangan ini, tim PT. CPI melakukan pengkajian antara proses bioremediasi dengan menggunakan bakteri indigeneous atau bakteri yang memang sudah ada di tanah terkontaminasi minyak di Sumatera tersebut. Selanjutnya, oleh karena pada saat dilakukan penelitian tersebut belum ada acuan sebagai tolok ukur melakukan kagiatan, maka semua kegiatan sepenuhnya mengacu pada literatur-literatur yang ada, dari informasi-informasi yang ada, baik dari literatur yang umum maupun dari rujukan yang dibuat oleh atau para Ahli dari ETC (Energy Technology Company), yaitu bagian perusahaan Chevron Global yang menyediakan para ahli lingkungan untuk keperluan kegiatan lingkungan PT. CPI. Salah seorang yang sangat besar perannya adalah SARA McMILLEN, seorang ahli bioremediasi yang banyak menulis buku maupun penelitian secara internasional, termasuk salah satunya adalah tulisan dalam buku yang banyak digunakan untuk rujukan proses bioremediasi termasuk di Indonesia (vide McMillen, S. J., A. G. Requejo, G. N. Young, P. S. Davis, P. D. Cook, J. M. Kerr, and N. R. Gray:1995, “Bioremediation Potential of Crude Oil Spilled on Soil” In R. E. Hinchee, C. M. Vogel, and F. J. Brockman (Eds.) Microbial Processes for Bioremediation. Battelle Press, Columbus, OH). Hasil kegiatan ini kemudian dilakukan verifikasi oleh Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri pada Institut Tehnologi Bandung (“LAPI ITB”), yang hasilnya menunjukkan bahwa bioremediasi yang dilakukan secara teknis memenuhi syarat dan direkomendasikan untuk diteruskan. Hasil kajian dari Lembaga Minyak dan Gas (“LEMIGAS”), yang berjudul Bioremediation On Oil Contaminated Soil, tahun 1998 menunjukkan hasil yang sama di mana dinyatakan bahwa proses bioremediasi di PT. CPI telah memenuhi secara teknis dan juga merekomendasikan untuk dilakukan di waktu yang mendatang. Kementerian Lingkungan Hidup dengan Surat Nomor B-1860/Dep.IV/LH/06/2002, tanggal 26 Juni 2002 menyetujui pelaksanaan uji coba bioremediasi untuk jangka selama 18 bulan yang diberikan kepada PT. Caltex Pacific Indonesia. Dalam permohonan telah disampaikan kegiatan yang disebut sebagai Site Chraracteristic, Sampling Awal, Biotreatibility, Penentuan Metode Bioremediasi dan pelaksanaan lapangan. Hal yang sama ketika permohonan izin yang disetujui tahun 2006, semua kegiatan tersebut telah disampaikan dalam permohonan. Kemudian disusul dengan izin yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Nomor 69 Tahun 2006 tentang Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di Minas Soil Bioremediation Facility kepada PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 8 Maret 2006. Adapun untuk Kotabatak diberikan izin berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 136 Tahun 2007 tentang Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di Lokasi Kotabatak SBF Kepada PT. Chevron Pacific Indonesia. Pada masa izin menjelang berakhir pada akhir bulan Maret 2008 untuk Minas dan berakhir bulan Februari 2009 untuk Kotabatak, pihak PT. Chevron Pacific Indonesia telah menyampaikan permohonan perpanjangan terhadap izin yang akan berakhir tersebut sebelum izin tersebut berakhir. Faktanya perpanjangan izin tersebut baru diterbitkan di tahun 2012, penerbitan izin tersebut disebabkan oleh adanya perubahan Undang-Undang Lingkungan Hidup dari UU Nomor 23 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2009 dan pergantian Menteri Lingkungan Hidup dan pejabat-pejabat lain di Kementerian Lingkungan Hidup serta sejak pertengahan bulan Juli 2009 ada perubahan peraturan perundang-undangan yaitu UU 32/2009 dan ada Kepmen LH tentang perizinan dan juga ada DPPL (Dokumen Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup), maka ada surat dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada PT. Chevron Pacific Indonesia untuk melakukan pembuatan DPPL di mana kegiatan bioremediasi itu dimasukkan ke dalam dokumen Amdalnya. Perubahan dan penambahan dokumen tersebut memerlukan waktu yang panjang, sebab dokumen tersebut harus disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga atau pihak yang kompeten. Selama izin belum diterbitkan oleh Pihak Kementerian Lingkungan Hidup, selalu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari kunjungan oleh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup tersebut diantaranya dibuat: 1. “BERITA ACARA PRESENTASI PENGOLAHAN TANAH TERKONTAMINASI (SBF MINAS) DAN CENTRALIZED MUD TREATMENT FACILITY KOTABATAK”, tanggal 6 Mei 2008, yang ditandatangani oleh pejabat Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Agus Saefudin, Achmad Gunawan, sedangkan PT. Chevron Pacific Indonesia diwakili oleh Deddy Supardi dan Ary Lesmana. Dalam Berita Acara tersebut untuk SBF Minas antara lain dinyatakan dalam butir 5; “Sisa tanah terkontaminasi minyak yang berada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id di stock pile dapat dilakukan proses bioremediasi”; kemudian pada butir 7; “Akan dilakukan pertemuan lanjutan pada akhir Mei 2008 untuk membahas rencana pengolahan tanah terkontaminasi tersebut”. 2. BERITA ACARA PENGAWASAN, yang dibuat Bapedal Propinsi Riau pada tanggal 2 Juni 2008. Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Kabid Pengendalian Pencemaran LH Bapedal Provinsi Riau, Ir. H. Makruf Siregar,Msi. Mengenai perizinan dinyatakan, “SBF Lokasi 8D-58, memiliki izin dari KLH Nomor 69 Tahun 2006 dengan masa berlaku sampai Maret 2008. Saat ini sedang dalam proses perpanjangan di KLH”. 3. BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN kunjungan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kementerian Negara Lingkungan Hidup, tanggal 29 November 2008. Berita Acara ini ditanda tangani oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Aderina dan Riyo Nugroho dan dari PT. Chevron Pacific Indonesia diwakili oleh Antoni Lubis dan Edy Suwarno. Salah satu isi penting dari Berita Acara tersebut ada pada SARAN DAN TINDAK LANJUT, yang menyatakan, “Proses operasi bioremediasi bisa dilakukan pada saat perpanjangan izin pengoperasian SBF sedang diproses di KLH”. Berdasarkan berita acara pengawasan yang terus menerus dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup tersebut dan dalam masa proses perpanjangan izin, PT Chevron Pacific Indonesia melanjutkan pekerjaan pembersihan tanah terkontaminasi minyak dan gas bumi. Bahkan sejak tahun 2009-2012 PT Chevron Pacipic Indonesia mendapat penilaian ketaatan atau PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup khusus untuk perizinan dinyatakan “TAAT”. Secara material pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon terkait dengan pekerjaan bioremediasi yang permohonan izinnya sedang dilakukan perpanjangan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia tersebut adalah menanda tangani kontrak bridging pada tanggal 24 Agustus 2011, dan kemudian terhitung sejak tanggal 1 September 2011 Pemohon mendapat tugas baru di Jakarta sebagai Asisten Vice President Supply & Chain Management, sehingga seluruh kegiatan bioremediasi berkenaan dengan kontrak bridging tidak diketahui oleh Pemohon. Sengaja kami sampaikan uraian singkat fakta yang telah dilakukan PT. Chevron Pacific Indonesia, agar ada pemahaman yang sama dalam melihat alasan kami mengajukan permohonan pengujian terhadap beberapa pasal dari Undang- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut “UU MK”, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....” 4. Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 59, Pasal 95, dan Pasal 102 UU PPLH, maka Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “Mahkamah”) berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 5. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 6. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 7. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang- undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 8. Kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia”. 9. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10. Kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 telah terpenuhi dalam permohonan ini karena Pemohon, Bachtiar Abdul Fatah, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id adalah Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) yang pernah menjabat sebagai General Manager Sumatera Light South, telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut oleh Kejaksaan Republik Indonesia serta diputus bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (bukti P-3: Putusan Nomor 34/PID.Sus/2013/ PN.JKT.PST) antara lain karena dituduh telah melanggar ketentuan dalam UU PPLH yang diuji melalui permohonan ini. 11. Pemohon telah didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut “UU Tipikor” dengan alasan antara lain bahwa proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi limbah minyak bumi (limbah B3), yang dihasilkan oleh PT. CPI (perusahaan tempat Pemohon bekerja), dilakukan tanpa adanya izin sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (4) UU PPLH yang menyatakan: “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. 12. Ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH tersebut mewajibkan adanya izin bagi pengelolalan limbah B3 (izin mana bisa tidak/belum diberikan oleh instansi terkait kepada penghasil limbah B3) namun di sisi lain Pasal 59 ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. 13. Keberadaan dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut dapat menciptakan situasi di mana penghasil limbah B3 yang belum memiliki izin mengolah limbah B3 (karena misalnya izin pengolahan tersebut sedang diurus perpanjangannya di instansi terkait) terpaksa mengolah limbah B3 tersebut karena ada ancaman pidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 103 UU PPLH. Namun di sisi lain, karena belum memiliki izin mengolah limbah B3 maka penghasil limbah B3 tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang mensyaratkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3. Situasi ini yang dialami Pemohon yang disidik dan didakwa Kejaksaan Republik Indonesia atas tuduhan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan antara lain Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bahwa proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi minyak bumi (limbah B3), yang dihasilkan oleh PT. CPI (perusahaan tempat Pemohon bekerja), dilakukan tanpa adanya izin. 14. Dua norma hukum yang bersifat kontradiktif tersebut jelas telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas ”pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena pelanggaran Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (4) masing-masing dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 103 dan Pasal 102 UU PPLH. 15. Kedua norma yang kontradiktif tersebut jelas merugikan hak konstitusional Pemohon dan potensial merugikan hak asasi manusia, mengingat, “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH, yang menyulitkan penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 sebelum adanya izin, akan berakibat penghasil limbah tidak melaksanakan kewajibannya. Kondisi tidak diolahnya limbah B3 tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena tidak “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”; 16. Lebih lanjut, dalam tingkat penyidikan maupun persidangan perkara proyek bioremediasi, Pemohon telah menghadirkan bukti berupa Berita Acara Presentasi Mengenai Pengelolaan Tanah Terkontaminasi (SBF Minas) (bukti P-4) tertanggal 6 Mei 2008, Berita Acara Pengawasan (bukti P-5) tertanggal 2 Juni 2008, dan Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 29 November 2008 tentang proses perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 atas nama PT. CPI (bukti P-6) yang ditandatangani oleh Sdr. Aderina dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menunjukan bahwa pihak KLH sebagai regulator telah mengetahui bahwa PT. CPI sedang tidak memiliki izin (sedang mengurus perpanjangan izin) ketika proyek bioremediasi dilakukan. 17. Bahkan pada butir 5 bagian saran dan tindak lanjut Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 29 November 2008 dinyatakan: ”proses operasi bioremediasi dapat dilakukan pada saat perpanjangan izin operation SBF sedang diproses KLH”. Pernyataan ini dapat diartikan sebagai persetujuan dari pihak regulator dalam hal ini KLH atas pengelolaan limbah B3 yang dilakukan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id oleh PT. CPI, perusahaan di mana Pemohon bekerja, untuk menjalankan kewajibannya mengelola limbah B3 sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 59 ayat (1) UU PPLH. 18. Namun Penyidik dan Penuntut Umum dari Kejaksaan mengabaikan sikap KLH sebagai regulator yang tidak mempermasalahkan bahwa PT. CPI sedang tidak memiliki izin (sedang mengurus perpanjangan izin) ketika proyek bioremediasi dilakukan. Jika pada saat verifikasi lapangan dilakukan pihak KLH melarang dilanjutkannya proyek bioremediasi tersebut tentunya Pemohon akan meminta penghentian proyek bioremediasi tersebut ke PT. CPI. Namun karena ”persetujuan” pihak regulator tersebut dan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU PPLH (dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU PPLH) yang mewajibkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh PT. CPI maka Pemohon tetap menjalankan proyek bioremediasi tersebut yang kemudian berujung pada dipidananya Pemohon dalam perkara Nomor 34/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST (vide bukti P-3). 19. Diabaikannya sikap regulator dalam hal ini KLH yang berujung pada dipidananya Pemohon merupakan bukti pemahaman yang berbeda di antara regulator dan penegak hukum dan hal ini dimungkinkan karena ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU PPLH yang mengatur mengenai “penegakan hukum terpadu” di bawah koordinasi Menteri sebagai regulator di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dirumuskan secara tepat (sebagaimana diuraikan pada bagian pokok perkara permohonan ini) sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda mengenai peranan regulator dalam koordinasi penegakan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan hidup. Rumusan Pasal 95 ayat (1) UU PPLH tersebut jelas bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon atas ”pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan merujuk pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini karena:. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id a. Pemohon memiliki hak konstitutional atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. Hak konstitutional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal dalam UU PPLH yang diuji melalui permohonan ini; c. Hak konstitusional Pemohon dan hak asasi manusia untuk “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” potensial dirugikan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya sejumlah pasal dalam UU PPLH yang diuji melalui permohonan ini; d. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena pemberlakuan Pasal 59, Pasal 95, dan Pasal 102 UU PPLH yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan Pemohon didakwa dan dan diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat; e. Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitutional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam UU PPLH yang diuji dalam permohonan ini, karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitutional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan potensial merugikan hak asasi manusia untuk “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan karena Pemohon telah didakwa dan diputus bersalah karena pemberlakuan pasal-pasal dalam UU PPLH tersebut; f. Jika permohonan ini dikabulkan maka jelas pasal-pasal dalam UU PPLH yang diuji dalam permohonan ini tidak dapat diterapkan lagi terhadap Pemohon sehingga hak konstitutional Pemohon tidak akan dirugikan lagi karena pasal-pasal tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id C. POKOK PERKARA I. Izin Mengolah Limbah B3 21. Pasal 59 ayat (1) UU PPLH mengatur: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Pasal 103 UU PPLH mengatur: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 103 UU PPLH mewajibkan penghasil limbah B3 untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkannya dengan ancaman pidana bagi penghasil limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkannya tersebut. 22. Di sisi lain, Pasal 59 ayat (4) UU PPLH mengatur: “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya” Dan Pasal 102 UU PPLH mengatur: “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa Izin. 23. Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH yang mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa Izin jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin “kepastian hukum yang adil” karena kedua pasal tersebut dapat menciptakan ketidakadilan jika digunakan untuk menghukum orang yang menghasilkan limbah B3 namun beritikad baik untuk mengolah limbah B3 tersebut walaupun Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id orang tersebut belum memiliki izin karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 tersebut. 24. Selain itu, ketentuan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH yang bersifat mutlak pasti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap orang termasuk penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 karena jika penghasil limbah B3 tersebut tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan maka ia akan dihukum pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 103 UU PPLH. Namun karena penghasil limbah B3 tersebut belum memiliki izin karena karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 tersebut maka penghasil limbah B3 tersebut terancam untuk dihukum berdasarkan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH. 25. Dengan sulitnya mendapat izin dalam melakukan pengolahan Limbah B3 dan adanya ancaman pidana bagi pengola limbah yang tidak mempunyai izin, dapat menimbulkan situasi penghasil limbah B3 tidak melaksanakan kewajibannya. Sebab meskipun kewajiban dilaksanakan, namun bila tidak ada izin, maka penghasil limbah B3 diancam dengan dipidana. Keadaan ini potensial mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena tidak “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”, sebagaimana dimaksud oleh Pasl 28H ayat (1) UUD 1945; 26. Di sisi lain, Pasal 59 ayat (3) UU PPLH yang mengatur bahwa penghasil limbah B3 yang “tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain” tidak sepenuhnya memberikan solusi bagi penghasil limbah B3, yang karena alasan-alasan tertentu belum diberi izin oleh instansi yang berwenang, karena tidak semua pihak lain (bukan penghasil limbah B3) karena alasan teknis dan perizinan dapat mengolah limbah B3 tertentu atau dapat memperoleh izin untuk mengolah limbah B3 tersebut. 27. Sebagai contoh, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis (“Kepmen LH 128”) (bukti P-7) maka tidak mungkin “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) UU PPLH dapat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id diberi izin mengelola limbah B3 berupa, dalam hal ini limbah minyak bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi, karena “pihak lain” tersebut tidak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan pemberian izin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Lampiran I Kepmen LH 128 serta Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“PP 18/1999”) (bukti P-8), karena misalnya “pihak lain” tersebut tidak mungkin memiliki Izin Lokasi karena Izin Lokasi hanya dimiliki oleh perusahan penghasil limbah minyak bumi. Dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak pernah memberikan izin kegiatan bioremediasi untuk mengolah limbah minyak bumi kepada “pihak lain” selain perusahaan yang menghasilkan limbah minyak bumi. Dengan kata lain secara teknis dan perizinan, hanya penghasil limbah yang mungkin diberi izin untuk mengolah limbah minyak bumi tersebut. 28. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 29. Lebih lanjut, selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, rumusan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH juga tidak sesuai dengan “asas pengayoman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a (dan penjelasannya) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan PUU”) yang menyatakan bahwa “setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat”. Namun rumusan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 103 UU PPLH bukannya menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, justru menciptakan keresahan dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat penghasil limbah B3 yang beritikad baik mengelola limbah B3 yang dihasilkan namun terancam pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH. 30. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH yang mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa Izin jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 31. Ketentuan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH yang bersifat mutlak tersebut dapat menciptakan kondisi “lingkungan hidup” yang tercemar karena limbah B3 yang dihasilkan tidak dapat diolah karena penghasil limbah B3 belum memiliki izin mengelola limbah B3 namun “pihak lain” sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) UU PPLH yang diharapkan dapat menjadi pengelola secara teknis dan perijinan tidak dapat menjadi pengelola limbah B3. Situasi dilematis ini terjadi karena ketentuan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH yang bersifat mutlak dan kemutlakan penerapan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. 32. Namun jika Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH masih diperlukan untuk menjamin bahwa pengelolaan limbah B3 tertentu yang secara teknis maupun perizinan memungkinkan untuk dilakukan oleh “pihak lain” yang telah memenuhi syarat atau kualifikasi tertentu maka mohon kiranya Mahkamah dapat mengkualifikasi pemberlakuan sanksi pidana berdasarkan Pasal 102 UU PPLH hanya untuk penghasil yang mengelola limbah B3 tanpa izin karena secara teknis dan perijinan tidak memungkinkan menyerahkan pengelolaan limbah B3 tersebut kepada “pihak lain” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 59 ayat (3) UU PPLH. 33. Oleh karena itu Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 102 UU PPLH tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU PPLH tidak berlaku pada pengelola limbah B3 yang belum memiliki izin mengelola limbah B3 sendiri namun limbah B3 tersebut berdasarkan alasan teknis dan perizinan tidak dapat dikelola oleh “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) UU PPLH. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id II. Penegakan Hukum Terpadu 34. Pasal 95 ayat (1) UU PPLH menyatakan: “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” Penegakan hukum terpadu yang sifatnya lintas instansi dan kewenangan ini sangat penting untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup karena dilakukan melalui koordinasi di antara regulator dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan penyidik serta penuntut umum. Selain memudahkan koordinasi untuk menjamin kelancaran penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, penegakan hukum terpadu juga dapat membangun pemahaman yang sama pada semua instansi yang terlibat dalam menangani kasus lingkungan hidup. 35. Namun, keberadaan kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH menciptakan ketidakpastian hukum karena membuka kemungkinan “penegakan hukum terpadu” hanya menjadi sekedar slogan tanpa pelaksanaan karena kata “dapat” memberikan peluang kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan, untuk “jalan sendiri-sendiri” dengan mengabaikan semangat UU PPLH untuk melakukan penegakkan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. 36. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum yang adil (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dengan menjamin keberlangsungan penegakan hukum terpadu maka sudah seyogyanya kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 37. Selanjutnya, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dalam penegakan hukum maka pemahaman yang sama di antara berbagai instansi pemerintah dalam hal ini Menteri dan aparat penegak hukum maka konsep penegakan hukum terpadu juga harus diterapkan pada penyidikan tindak pidana lain yang bersumber dari tindak pidana lingkungan hidup, misalnya tindak pidana korupsi yang salah satu unsur penting yang harus dibuktikan adalah unsur melawan hukum yang dalam kaitannya dengan permohonan ini adalah unsur melawan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id hukum di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka sudah seyogianya Mahkamah memaknai frasa “tindak pidana lingkungan hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH adalah termasuk “tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang- undang ini” misalnya tindak pidana korupsi. 38. Dengan dinyatakannya kata “dapat” bertentangan dengan UUD 1945 dan frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dimaknai termasuk “tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini” maka Pasal 95 ayat (1) UU PPLH disamping menjadi memenuhi ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjadi sesuai dengan: (i) “asas kekeluargaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d (dan penjelasannya) UU Pembentukan PUU yang menyatakan bahwa “setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan”. Jadi dengan dikabulkannya permohonan ini maka para penegak hukum tidak dapat melakukan penyidikan dan penuntutan “tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini” tanpa bermusyawarah dengan Menteri Lingkungan Hidup sebagai regulator melalui penegakan hukum terpadu; (ii) “asas ketertiban dan kepastian hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i (dan penjelasannya) UU Pembentukan PUU yang menyatakan bahwa “setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum”. Jadi dengan dikabulkannya permohonan ini maka tercipta kepastian hukum bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran “tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini” dilakukan melalui “penegakan hukum terpadu” di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup sebagai regulator. 39. Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon agar setelah putusan Mahkamah dalam perkara ini maka Pasal 95 ayat (1) UU PPLH akan dibaca sebagai berikut: “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup [dan tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id undang ini], dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” D. KONKLUSI 40. Berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan: a. Mahkamah berwenang mengadili dan memutus permohonan ini. b. Pemohon mempunyai legal standing untuk memohon pengujian UU PPLH. c. Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH yang mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa Izin bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengkualifikasi pemberlakuan sanksi pidana berdasarkan Pasal 102 UU PPLH hanya untuk penghasil yang mengelola limbah B3 tanpa izin karena secara teknis dan perijinan tidak memungkinkan menyerahkan pengelolaan limbah B3 tersebut kepada “pihak lain” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 59 ayat (3) UU PPLH. d. Oleh karena itu Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH tidak berlaku pada pengelola limbah B3 yang belum memiliki izin mengelola limbah B3 sendiri namun limbah B3 tersebut berdasarkan alasan teknis dan perizinan tidak dapat dikelola oleh “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) UU PPLH. e. Kata “dapat” pada Pasal 95 ayat (1) UU PPLH bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. f. Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH harus dimaknai termasuk “tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran Undang-Undang ini”. E. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH tidak berlaku pada pengelola limbah B3 yang belum memiliki izin mengelola limbah B3 sendiri namun limbah B3 tersebut berdasarkan alasan teknis dan perizinan tidak dapat dikelola oleh “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) UU PPLH. 3. Menyatakan kata “dapat” pada Pasal 95 ayat (1) UU PPLH bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai termasuk “tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran Undang-Undang ini”. 5. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ATAU Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12G, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bukti P-3 Fotokopi Putusan Nomor 34/PID.Sus/2013PN.JKT.PST) Atas Nama Bachtiar Abdul Fatah 4. Bukti P-4 Fotokopi Risalah rapat antara PT CPI dengan KLH tanggal 6 Mei 2008 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 5. Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Pengawasan Bapedal Provinsi Riau tanggal 2 Juni 2008 6. Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara Verifikasi Lapangan KLH dan Notulensi Verifikasi Lapangan Perizinan Limbah B3, tanggal 29 November 2008 di Siak Riau 7. Bukti P-7 Fotokopi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis 8. Bukti P-8 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahasa dan Beracun 9. Bukti P-9A Fotokopi Kepmen LH Nomor 69 Tahun 2006 tentang Izin Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu Di Lokasi Minas 10. Bukti P-9B Fotokopi Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Fasilitas SBF Lapangan Minas Nomor 0479/RBI/2008 Rumbai, 20 Februari 2008 11. Bukti P-10A Fotokopi Kepmen LH Nomor 136 Tahun 2007 tentang Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu Di Lokasi Katabatak 12. Bukti P-10B Fotokopi Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Fasilitas SBF Kotabatk Nomor 0551/RBI/2009 Rumbai tanggal 26 Februari 2009 13. Bukti P-11 Fotokopi Kepmen LH Nomor 69 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Limbah B3 Menggunakan Fasilitas SBF PT.CPI SLS dan SLN tanggal 3 April 2012 14. Bukti P-12A Fotokopi Risalah Rapat Chevron dan KLH Selasa-Kamis, 26-28 April 2011 di Hotel Salak Bogor 15. Bukti P-12B Fotokopi Risalah Rapat Chevron dengan KLH Rabu, 14 Desember 2011 Hotel Aston Bogor 16. Bukti P-12C Fotokopi Proper Merah Periode 2009-2010 SLS 17. Bukti P-12D Fotokopi Proper Biru Periode 2010-2011 SLS 18. Bukti P-12E Fotokopi Proper Biru Periode 2011-2012 SLS 19. Bukti P-12F Fotokopi Sertifikat Proper 2011-2012 kepada PT CPI SLS Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id (Minas dan Kotabatak) 20. Bukti P-12G Fotokopi Berita Acara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 PT CPI dengan KLH Bogor, 19 Juli 2012 Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang saksi yang bernama Wahyu Budiarto dan delapan orang ahli yaitu Saldi Isra, Zainal Arifin Mochtar, Sukanda Husin, Linda Yanti Sulistiawati, Eddy OS Hiariej, Laica Marzuki, Udiharto, Renni Suhardi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juli 2014 dan 23 Juli 2014, yang menerangkan sebagai berikut: SAKSI PEMOHON Wahyu Budiarto  Saksi telah bekerja di perusahaan Chevron atau Caltex selama 26 tahun.  Awalnya bekerja sebagai ahli perminyakan, kemudian berpindah di berbagai tempat dan juga posisi. Pada tahun 2010, saksi ditunjuk sebagai General Manager Health and Farm and Safety (HAS), bagian kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan lindung lingkungan untuk membawahi secara fungsional organisasi kesehatan, keselamatan, dan lindung lingkungan PT Chevron Pacific Indonesia  Tahun 2011, saksi dipindahkan bekerja sebagai General Manager Operation untuk Sumatera Light Salt, berkedudukan di Minas dan selain operasi produksi perminyakan, organisasi yang saksi pimpin juga mengoperasikan berbagai alat perlindungan atau fungsi perlindungan lingkungan, di antaranya ada beberapa Soil Bioremediation Facility (SBF) yang dioperasikan. Saat ini saksi sudah berpindah tugas lagi, berkedudukan juga di operation and maintenance. Namun, pada kurun 2010 sampai beberapa bulan lalu, memang saksi terlibat cukup dekat dengan isu-isu yang berkembang dalam lingkungan dan secara langsung juga terlibat dalam pembicaraan mengenai kasus perlindungan lingkungan ini.  Bahwa proses bioremediasi atau pemulihan lahan terkontaminasi minyak menggunakan bakteri, sudah dilakukan oleh Chevron cukup lama atau Caltex waktu itu. Induk perusahaan Chevron dan Texaco dan memulainya sebenarnya pada tahun 1994. Sudah cukup banyak yang dilakukan mulai dari tahun 1994, yaitu pertama, zaman sebelum 1994 banyak memakai minyak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dalam operasi sampai saat ini di banyak negara banyak yang memakai limbah minyak untuk bikin lokasi atau jalan. Tahun 1994 dihentikan karena ada perintah dari kantor pusat kami untuk menghentikan. Walaupun di Indonesia tidak terlarang dan baru terlarang tahun 1999.  Tahun 1994 sudah menghentikan dan melakukan penelitian untuk meremediasi tanah-tanah yang terkontaminasi dan penelitian tersebut dilakukan oleh pegawai perusahaan banyak yang ada di Minas saat itu dengan bantuan dari teknologi senter di kantor pusat Chevron di Amerika.  Penelitian mengerucut kepada bahwa pemakaian x bioremediation menggunakan bakteri tempatan adalah hal yang paling bagus untuk remediasi minyak mentah yang terkontaminasi minyak mentah jenis ringan. Untuk yang jenis berat karena di Caltex juga punya daerah yang menghasilkan minyak mentah jenis berat, bioremediation tidak berhasil. Sampai saat ini belum ditemukan cara yang dapat menurunkan TPH atau kandungan minyak dalam tanah kurang dari yang diharuskan oleh peraturan, yaitu 1% dan penelitian tersebut mulai dari memanfaatkan sarana tempat seperti kotoran, pemupukannya, pemupukan kimia hingga ditemukan sebuah formula berdasarkan bantuan dari ahli, dari kantor pusat yang sudah punya panduan di cara tersebut.  Penelitian bekerja sama dengan para ahli setempat, berbagai pihak dengan LAPI ITB (Institut Teknologi Bandung) juga ada kerja sama, juga dari para ahli dari Lemigas, juga bekerja sama untuk mencari cara yang terbaik. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah proses yang didokumentasikan dalam SOP sekitar tahun 1998 dan SOP tersebut juga divalidasi oleh pihak Pemerintah, oleh pihak-pihak dari para ahli di Indonesia yang juga sudah didukung dengan proses yang bagus dan baku. Bahkan, akhirnya kemudian ketika terbit Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Nomor 128 Tahun 2003, Chevron sudah beberapa tahun melakukan hal yang isinya l selaras dengan hal tersebut.  Ada beberapa hal yang harus disamakan tetapi pada dasarnya, proses yang dilakukan memenuhi apa yang ada di Kepmen Nomor 128 Tahun 2003.  Proses tersebut tentunya mengajukan perizinan untuk melakukan proses tersebut dan pertama kali mengajukan permohonannya adalah tahun 2000. mengajukan teknologi kepada Bappeda Dan saat ini, Chevron mempunyai Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sembilan fasilitas proses atau yang disebut soil bioremediation facility tersebar di Sumatera. Ada lima di Lapangan Minas dan satu di Lapangan Kota Batak.  Antara tahun 2011 sampai awal tahun ini, lima dan satu itu di bawah departemen yang saksi pimpin. Kemudian, ada tiga di departemen lain, satu di Mutiara, satu di Pematang dan prinsipnya sama, semuanya adalah x soil bioremediation. Jadi, tanah-tanah yang terkontaminasi, baik itu karena operasi misalnya ada pipa pecah atau karena operasi masa lalu, di mana zaman dulunya ada tanah terkontaminasi yang tidak dibersihkan.  Hal tersebut dikumpulkan dari berbagai titik dan Chevron punya titik cukup banyak, ratusan titik yang terkontaminasi, sehingga semuanya diangkut secara berkala, diangkut ke pusat-pusat pengolahan tersebut. Pengangkutannya tentunya dengan jalan dikeruk karena ada belakangan dan tahun 2009 juga ada aturan pemerintah mengenai pembersihan.  Jadi, saat ini Chevron mengikuti apa yang ada dalam peraturan tersebut untuk pembersihan, yaitu harus dikeruk dan lokasi yang dikeruk harus bersih, sama atau lebih bagus dari titik referensi atau titik di luar daerah lokasi dan itu di ikuti.  Dari sisi salah satu hal izin tersebut, Chevron mengajukan tahun 2000, dan dapat izin sejak tahun 2003 sampai 2008. Kemudian, izin tersebut mati pada tahun 2008.  Pada saat itu Chevron tetap meneruskan karena selama izin tersebut tidak ada, sedang diperpanjang, maka mengajukan perpanjangan sebelum izin tersebut berhenti, dan dari pihak KLH tetap melakukan pengawasan. Jadi, Chevron sama-sama tahu bahwa izin itu sedang dalam proses, tetapi dalam proses pengawasan kepada kami, Chevron merasan masih punya izin.  Pihak KLH datang melakukan audit secara tahunan apa yang disebut audit proper dan pihak KLH mengadakan kunjungan lapangan untuk verifikasi perizinan dan Chevron juga melakukan pelaporan secara berkala setiap kuartal seperti kewajiban yang ada dalam izin yang berakhir 2008.  Chevron harus melakukan pelaporan secara kuartalan dan hal tersebut tetap dilakukan setiap kuartal dan kebetulan kantor Chevron tahun 2011 dan memasukkan pelaporan tersebut.  Jadi secara berkala ada laporkan kondisi tanah yang diproses, datangnya dari mana, prosesnya sampai ke TPH berapa? Karena dalam proses bioremediasi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id setiap 2 minggu harus mengukur TPH, yaitu Total Petroleum Hydrocarbon, yaitu kandungan minyak yang ada dalam tanah.  Secara teori dan secara faktual juga, setiap periode dapat dilihat bahwa ketika bakteri sudah bekerja dengan baik, TPH-nya akan menurun dan di SBF siap dipanen ketika TPH-nya sudah lebih kurang dari 1% dan ketika menjadi 1%, Chevron kirim ke tempat apa yang disebut sebaran dan tidak berhenti di situ, setelah di sebaran pun selama 2 tahun sesuai dengan izin punya kewajiban untuk melaporkan ke KLH tiap 6 bulan kondisi sebaran tersebut.  Karena sebaran tersebut tanah sebaran biasanya sekitar 0,9 atau 0,8% dan setelah 2 tahun biasanya menurun menjadi 0,3. Chevron melakukan seperti ada izin sebelumnya dan pihak KLH juga selalu mengadakan pengawasan yang sama.  Betul bahwa belakangan tahu izin sedang diperpanjang, tetapi pengawasan selalu berjalan. Jadi KLH selalu mengirim pejabat untuk melakukan verifikasi lapangan, Chevron juga selalu mengirim laporan dan bahkan melakukan pertemuan-pertemuan.  Secara administratif mungkin Chevron tidak punya izin, tetapi secara teknikal pengawasannya sama. bahkan ketika proper tahun 2010 yang saksi terlibat langsung menangani, Chevron sempat mendapat merah, dan bukan karena izinnya. Merah adalah tidak memenuhi, bukan karena izinnya dan izinnya dianggap taat, tetapi dianggap kurang cepat menangani pembersihan lahan.  Tahun 2010 saksi banyak terlibat dengan pertemuan-pertemuan dengan pejabat KLH dan bicara berdasarkan data yang ada kurang cepat. Tahun 2010 dengan persetujuan dari SKK Migas membangun fasilitas tambahan. Saat ini ada fasilitas tambahan yang dibangun di Minas, supaya dapat memenuhi keinginan untuk mempercepat pengolahan tersebut. Sementara untuk izin, jelas tertulis taat dan begitu juga proper-proper tahun 2011 juga dianggap taat. AHLI PEMOHON 1. Saldi Isra  Ada dua masalah pokok konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dipersoalkan Pemohon dalam perkara ini. Pertama, kewajiban melakukan pengelolaan limbah yang disertai dengan kewajiban mendapatkan izin Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pengelolaan limbah. Kedua, penegakan hukum terpadu lintas instansi dalam menangani dugaan tindak pidana lingkungan hidup.  Kedua persoalan norma tersebut bersentuhan dengan hak atas kepastian hukum setiap orang yang berhadapan dengan persoalan izin dan dituduh melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan dua pokok persoalan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu perkenankan ahli menerangkan ihwal maksud hak atas kepastian hukum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meski Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (rule of law atau rechtsstaat) di mana segala prasyarat negara hukum juga telah ditegaskan di dalamnya. Namun masih tetap muncul pertanyaan, bagaimana jaminan atas kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara diimplementasikan dalam pembuatan Undang-Undang dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Selain itu, apa indikator yang dapat digunakan, hingga perlindungan dan pemajuan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin konstitusi dapat diukur.  Apabila dibaca risalah-risalah rapat Badan Pekerja MPR yang membahas dan mendiskusikan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tidak ditemukan adanya perdebatan atau diskusi tentang batasan atau definisi tentang kepastian hukum yang mereka maksud dalam rumusan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, sepanjang yang dapat dilacak dari risalah-risalah persidangan, dapat dimengerti bahwa kepastian hukum menjadi salah satu kata kunci yang hampir selalu disebut walau tidak didefinisikan secara jelas saat melakukan pembahasan materi di sekitar hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, dan hak warga negara. Kepastian hukum diimpikan sebagai sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Sehubungan dengan hal itu, untuk memperjelas maksud kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, kiranya dapat dilakukan dengan mendekati secara konseptual (conceptual approach) mengikuti pendapat Gustav Radbruch. Dia mengatakan, “Hukum memiliki tiga tujuan dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, di mana tiga hal tersebut harus dicapai secara bersamaan dan tidak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id boleh dipertentangkan.” Dalam hal ini, Radbruch menyebutnya dengan tujuan hukum secara bersama-sama.  Dari tiga tujuan dasar tersebut, kepastian hukum merupakan paling baru. Menilik perkembangan tujuan tersebut, muncul sejak hukum mulai ditulis dan dipositifkan. Apabila dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum merupakan ide sekaligus tujuan hukum yang terakhir dirumuskan. Sebagai sebuah rumusan ide hukum, Ahmad Ali menilai kepastian hukum berhubungan dengan empat makna. Pertama, hukum positif. Maksudnya ialah apa yang dimaksud oleh perundang-undangan. Kedua, hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti kemauan baik, kesopanan, dan segala macamnya. Ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, hingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah untuk dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering berubah-ubah.  Secara lebih sederhana, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai kondisi di mana hukum diterapkan dengan kepastian yang jelas (clear). Maknanya, hukum (baik norma maupun proses penegakan) terang dan jelas bagi setiap warga negara menghadapi proses hukum. Pada saat bersamaan, kepastian hukum juga berarti bahwa proses hukum berlaku secara sama kepada siapa pun yang diduga melanggar hukum. Selain itu, kepastian hukum juga menyangkut kepastian tindakan yang boleh atau tidak boleh diambil oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum bagi setiap orang yang menghadapi tuduhan melanggar hukum. Apakah makna kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, sebagaimana dijelaskan di atas telah diintrodusir ke dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya pengaturan Pasal 59 ayat (4)?  Sebagaimana didalilkan Pemohon, Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dinilai menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya, ketentuan tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi orang yang menghasilkan limbah dalam mengelola limbah, ketika izin pengelolaan limbah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id belum atau sedang dalam pengurusan perpanjangan izin. Selengkapnya, dua ketentuan itu dapat dibaca di dalam Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 102.  Kewajiban mendapatkan izin pengelolaan limbah sebagaimana termuat di dalam ketentuan di atas, merupakan kewajiban lanjutan dari kewajiban setiap orang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah. Artinya, ada dua kewajiban yang secara berturut-turut dibebankan kepada setiap orang yang menghasilkan limbah, yaitu kewajiban melakukan pengelolaan limbah dan juga kewajiban untuk memiliki izin pengelolaan limbah, di mana bagi mereka yang tidak melaksanakan kedua kewajiban dimaksud, yang bersangkutan dapat diancam dengan pidana.  Jika diamati lebih jauh dan saksama, pemenuhan kedua kewajiban tersebut berada pada dua kondisi yang berbeda. Pemenuhan kewajiban pertama, yaitu Pasal 59 ayat (1), sepenuhnya dapat dilaksanakan atas inisiatif orang yang menghasilkan limbah. Sedangkan kewajiban kedua, tidak hanya terkait dengan iktikad baik dari penghasil limbah, melainkan juga terdapat peran pemerintah sebagai pemberi izin. Walaupun berbeda kondisinya, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetap membebankan sepenuhnya akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhan kewajiban kepada pihak penghasil limbah. Hal itulah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penghasil limbah, sebab pemenuhan kewajiban yang pertama akan tergantung pada pemenuhan kewajiban kedua yang tidak sepenuhnya berada di bawah kuasa si penghasil limbah. Kondisi ini tidak saja menghadirkan ketidakpastian hukum, melainkan juga menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi orang yang beriktikad baik mengelola limbah, tetapi terganjal persoalan izin atau lambat dikeluarkan izin oleh pemerintah.  Dalam batas penalaran yang wajar, pembebanan kedua kewajiban tersebut secara berturut-turut atau berbarengan dapat dibenarkan jikalau Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, menentukan atau memberikan batas waktu bagi pemegang otoritas pemberi izin dalam mengeluarkan atau menerbitkan izin. Artinya, Pemerintah sebagai pemberi izin juga harus diberikan batasan yang jelas dalam menerbitkan izin pengelolaan limbah. Sekiranya tidak demikian, artinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dinilai telah melegalkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Sebab di satu sisi, orang dibebani kewajiban disertai kewajiban memiliki izin, namun pada sisi lain, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pemerintah sebagai pihak pemberi izin, justru tidak diberi batas waktu dan sanksi yang jelas atas ketidakpastian proses izin yang dilakukan.  Selain itu, ketidakpastian dan ketidakadilan juga terjadi manakala kelalaian pemerintah dalam memproses permohonan izin pengelolaan limbah, justru ditanggung oleh penghasil limbah ketika hendak melaksanakan kewajiban mengelola limbah yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, pembebanan dua kewajiban di atas tanpa diikuti dengan pembebanan kewajiban bagi Pemerintah sebagai pemberi izin, tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut ukuran kepastian hukum yang adil sesuai dengan kehendak Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  Bagaimanapun, sebagai pemegang sekaligus pelaksana kuasa pemerintahan negara, pemerintah potensial melakukan tindakan sewenang-wenang. Pada konteks pemberian izin ini, bisa saja pemerintah memperlama, melalaikan, atau bahkan sama sekali tidak memproses pemberian izin pengelolaan limbah. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 32 tidak mengatur konsekuensi hukum yang harus ditanggung, bilamana tindakan tersebut dilakukan pemerintah. Yang ada hanyalah konsekuensi hukum bagi penghasil limbah saja. Dalam hal ini, apa yang dimuat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membuka ruang terjadinya penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan seperti itu. Untuk menghindarinya, hukum harus memberikan kepastian bagi setiap tindakan yang wajib dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah wajib memproses permohonan izin dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Undang- Undang. Jikalau Undang-Undang Nomor 32 telah mengatur kewajiban atau pembatasan bagi otoritas pemberi izin dalam proses permohonan izin, barulah pembebanan kewajiban berlapis kepada setiap penghasil limbah dapat dibenarkan.  Pada faktanya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tidak mengatur hal itu. Kewajiban dan sanksi disebabkan tidak atau mengelola limbah tanpa izin karena proses izin yang lama, hanya dibebankan kepada penghasil limbah. Padahal, ada campur tangan pemberi izin yang juga harus dimintakan pertanggungjawabannya karena itu, dalam soal ini, norma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan pengelolaan limbah, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga ketidakadilan. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Selain itu, apabila dihubungkan dengan empat makna kepastian hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketentuan Pasal 59 menyebabkan sulit menghindari kekeliruan dalam pemaknaannya. Norma tersebut amat potensial menjadi istilah Minang “titian badakuak” atau potensial menjadi jebakan bagi orang yang menghasilkan limbah. Pada saat bersamaan, dalam hal norma tersebut diterapkan secara general atau umum, maka ia akan menjadi penghambat proses pemulihan lingkungan yang rusak akibat limbah yang dihasilkan. Dalam logika begitu, agar kondisi ketidakpastian hukum dapat segera diakhiri sebagai penafsir konstitusi, dalam hal ini Undang- Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi, menurut ahli, dapat menyatakan Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak konstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional, sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon.  Selanjutnya, ahli akan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya penegakan hukum terpadu lintas instansi dalam penanganan dugaan tindak pidana lingkungan yang diatur Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Secara eksplisit, norma di atas memberikan ruang untuk dilakukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, dengan atau tanpa melalui proses hukum terpadu. Sebab kata dapat dalam ketentuan tersebut, berimplikasi terhadap longgarnya pilihan mekanisme yang ditempuh. Dalam hal ini, semua tergantung pada institusi yang diberi wewenang untuk menyidik dugaan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu Polri dan penyidik pegawai negeri sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup, atas tugas dan wewenang di bidang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  Longgarnya penggunaan mekanisme penegakan hukum terpadu akibat rumusan kata dapat, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab, rumusan seperti itu membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu hanya sekadar norma tanpa pelaksanaan. Kata dapat membuka peluang bagi aparat penegak hukum, baik penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisan maupun kejaksaan, untuk jalan sendiri-sendiri. Pada akhirnya, pesan dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, agar penegakan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup menjadi terabaikan. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Selain itu juga, dihubungkan dengan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan hukum terpadu semestinya tidak hanya jadi pilihan atau alternatif, melainkan dijadikan sebagai prosedur baku yang harus diikuti, dalam arti proses penegakan hukum terpadu dalam konteks kejahatan lingkungan harus bersifat imperatif. Untuk itu, kata dapat dalam ketentuan di atas seharusnya ditiadakan, sehubungan dengan itu, ada beberapa pertimbangan yang perlu ahli sampaikan. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat saja mengkriminalisasi tindakan yang bersifat administratif, seperti izin pengelolaan limbah. Persoalan izin pengelolaan limbah merupakan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan kewajiban mengurusnya, ada pada pihak yang akan mengelola limbah. Dalam konteks ini, jika terjadi dugaan tindak pidana pengelolaan limbah tanpa izin, seharusnya penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, maupun kejaksaan, berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebab pembuktian ada atau tidaknya izin pengelolaan, mestinya bukan hanya berdasar pada dokumen izin yang dipegang oleh si pengelola limbah, melainkan juga pada kementerian yang berwenang menerbitkan izin.  Dalam soal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dengan kewenangan yang dimiliki, mungkin saja memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, membiarkan proses pengelolaan limbah tetap berjalan, sekalipun perpanjangan izin belum diterbitkan. Pada konteks itu, koordinasi dalam penegakan hukum pidana lingkungan menjadi wajib dilakukan. Sebab, tanpa koordinasi orang yang diwajibkan mengelola limbah, tetapi masih dalam proses izin, akan kehilangan hak kepastian hukum. Padahal, sangat mungkin maksud yang bersangkutan untuk mengelola limbah adalah untuk kepentingan terpenuhinya hak warga negara atas lingkungan yang sehat. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup adalah penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil. Sedangkan yang berwenang melakukan penuntutan adalah kejaksaan. Dalam hal ini, baik kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup, maupun kejaksaan, semuanya adalah aparat penegak hukum yang berada di bawah presiden dan mewakili negara untuk melaksanakan proses penyidikan dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id penuntutan bagi siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana lingkungan.  Sebagai sesama aparat pemerintah yang memiliki tugas penegakan hukum, pelaksanaan tugas semua instansi dimaksud harus dilakukan secara terkoordinasi. Sebab, kebijakan yang diambil Kementerian Lingkungan Hidup juga harus dipahami oleh penyidik yang berasal dari kepolisian dan dalam menyidik dugaan pidana lingkungan. Hal ini diperlukan agar pemerintah betul-betul solid dalam melaksanakan tugas penegakan hukum lingkungan. Kesolidan itu dimaksud, di samping untuk menjamin tetap dihormatinya hak atas kepastian hukum, juga diperlukan menjaga agar proses penegakan hukum lingkungan dilakukan secara terpadu atau terintegrasi, bukan parsial sesuai dengan “selera” masing-masing. Ketiga, kejahatan lingkungan memiliki karakteristik tersendiri. Salah satunya, semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 termasuk masalah perizinan pengelolaan limbah, dikategorikan sebagai kejahatan. Sementara persoalan izin pengelolaan limbah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, juga dihubungkan dengan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup, bukan hanya soal iktikad baik orang yang menghasilkan limbah. Untuk itulah, kemudian proses penegakan hukum pidana lingkungan harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu. Tujuannya, agar penyidikan yang dilakukan penyidik, sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup, terkait dengan pemberian izin. Termasuk misalnya dalam kasus yang dihadapi oleh Pemohon.  Berdasarkan pertimbangan di atas, sudah selayaknya politik penegakan hukum pidana lingkungan diarahkan pada konsep penegakan hukum terpadu. Karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jangan lagi hanya dijadikan mekanisme penegakan hukum terpadu sebagai alternatif saja, melainkan harus ditetapkan sebagai prosedur baku dalam penegakan hukum pidana lingkungan.  Dengan demikian, permohonan agar frasa dapat dalam Undang-Undang a quo dinyatakan bertentangan memenuhi syarat untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  Norma Undang-Undang Nomor 32 yang menyebabkan orang yang telah berupaya melakukan pengelolaan limbah demi tujuan keperluan memulihkan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id lingkungan dihukum merupakan ketentuan yang jauh dari adil. Bagaimana mungkin orang yang telah melakukan sesuatu demi kemaslahatan bersama, mesti diganjar dengan hukuman, hanya atas alasan yang bersifat administratif. Seperti karena belum ada keluarnya perpanjangan izin, apabila norma dan kebijakan seperti ini terus dipertahankan, bagaimana mungkin mendorong sebanyak mungkin orang untuk peduli pada keselamatan lingkungan akibat limbah yang mereka hasilkan. 2. Zainal Arifin Mochtar  Pada dasarnya, permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan adanya, pertama, adanya aturan yang didalilkan oleh Pemohon sebagai hal yang kontradiktif pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni tentang kewajiban pengelolaan limbah yang disertai sanksi pidana dalam pelanggaran atas tidak dilakukannya hal tersebut, sedangkan pada saat yang sama, ada kewajiban juga untuk mendapatkan izin atas pengelolaan tersebut, yang mana menurut Pemohon mendalilkan bahwa seakan-akan melakukan hal yang diwajibkan tersebut tetap merupakan pelanggaran pidana ketika menyalahi hal-hal mengenai izin. Kedua, perihal adanya penegakan hukum terpadu di dalam rezim Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni kata dapat yang dilakukan koordinasi antarbanyak instansi. Adanya kata dapat tersebut menurut Pemohon, telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada batasan antara kapan dilakukannya koordinasi penegakan hukum atas pelanggaran pidana lingkungan dengan kapan langsung ditegakkan tanpa dengan adanya koordinasi antarinstansi untuk penegakannya.  Yang paling inti dari permohonan ini berada pada model relasi antara negara dengan perusahaan swasta dalam kontrak yang dilakukan oleh negara dalam rangka menjalankan tugas negara seperti yang dijaminkan dalam Undang- Undang Dasar 1945. Tugas tersebut bahwa cabang-cabang produksi bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena negara tidak mampu melaksanakan semuanya secara langsung, maka negara melakukan kontrak dengan pihak lain untuk melaksanakan tugas negara tersebut. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Bahwa dari dua inti permohonan yang didalilkan Pemohon, maka harus dilihat secara detail dan jelas, perihal hal-hal yang dimohonkan tersebut sebagai berikut: 1. Pasal yang mengenai kegiatan untuk melakukan pembersihan lingkungan hidup dalam bentuk pengelolaan limbah lingkungan dan pasal yang berkaitan dengan kewajiban untuk mendapatkan izin dalam melakukan pengelolaan limbah lingkungan, sepintas lalu, lagi-lagi sepintas lalu, memang tidak serta merta dapat dikatakan berlaku kontradiktif. Logika hukum antara relasi negara dengan pihak yang diberikan kontrak oleh negara untuk melaksanakan pengelolaan limbah lingkungan akibat kegiatan usahanya, dapat dijelaskan sebagai adanya kewajiban oleh negara bahwa perusahaan harus membersihkan lingkungan yang tercemar, lalu negara menetapkan standar-standar bagi pelaksanaannya, sehingga standar tersebutlah yang dituangkan dalam bentuk perizinan pengelolaan limbah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal yang dipersoalkan oleh Pemohon. Artinya, kalau dilihat secara biasa, kelihatannya menjadi wajar jika ada kewajiban yang diiringi dengan adanya standar perizinan bagi pelaksanaan kewajiban oleh perusahaan pelaksana. 2. Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang, sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Yang artinya, penguasa memperkenankan orang untuk melakukannya, tindakan-tindakan tersebut tidak semua orang diperkenankan, kecuali setelah memperoleh izin. Hal ini dilakukan demi memerhatikan kepentingan umum yang juga harus menjadi bagian dari pengawasan oleh negara. 3. Logika hukum tersebut tercermin dari korelasi yang biasanya dicontohkan secara hukum, yakni pemilik kendaraan yang bermotor yang ingin mengendarai kendaraannya harus mendapatkan izin dalam bentuk surat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 37 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id izin mengemudi, yang syarat-syarat untuk mendapatkannya ditetapkan oleh negara. Tanpa surat izin tersebut, maka tidaklah diperkenankan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Bagi yang memperolehnya, maka ia diperkenankan untuk melakukannya. 4. Akan tetapi, logika hukum relasi antara pemilik kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi adalah logika hukum yang tidak tepat dikenakan pada konstelasi pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon. Ada faktor yang sangat jauh membedakan, yakni adanya penekanan bahwa pelaksanaan berkewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah. Artinya, ada unsur paksaan atau ada unsur kewajiban yang berbeda dengan pemilik kendaraan bermotor yang bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dalam mengendarai kendaraan bermotornya. 5. Menarik untuk melihat pandangan S.J. Fockema Andreae yang menjelaskan bahwa izin sebagai suatu perkenaan atau izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya, tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. 6. Karenanya, adanya unsur paksaan pidana bagi yang tidak mempunyai izin, menjadi hal pembeda yang harus diperhatikan dengan saksama. Apalagi, pada praktik pemberian izin ini seringkali tidaklah memiliki standar perlakuan yang sama dan seringkali berbeda-beda, seperti yang terjadi pada kasus yang dijadikan legal standing oleh para Pemohon, sehingga ada kondisi tidak sama untuk keadaan yang memang seharusnya berbeda-beda. 7. Pada dasarnya, kondisi berbeda ini, itu dapat terjadi pada kondisi bahwa aturan mengatakan ada kewajiban yang mutlak untuk adanya izin bagi pengelolaan limbah dari instansi yang berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah tanpa izin. Akan tetapi, jalan keluar yang diberikan, yakni dapat dikuasakan pada pihak ketiga dengan persyaratan yang dalam kasus tertentu sulit juga dilaksanakan oleh pihak ketika karena tidak mungkin memenuhi kondisi prasyarat yang diizinkan melalui perizinan. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 38 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 8. Akan ada kondisi di mana seseorang yang menghasilkan limbah, namun beriktikad baik untuk mengelola limbah tersebut, walaupun orang tersebut belum memiliki izin karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin limbah, tetapi tetap dikenakan hukuman menggunakan pasal tersebut. Padahal pada saat yang sama, ketika ia mau menguasakan pada pihak ketiga untuk melakukan pengurusan limbah, juga tidak dimungkinkan karena adanya standar untuk diberikan izin pengelolaan limbah yang berbeda artinya, seharusnya ada cara pandang konstitusionalisme bersyarat atau tidak konstitusional secara bersyarat yang dikenakan pada pasal-pasal tersebut. Dan hal ini disesuaikan dengan korelasi antara negara penghasil limbah dan pihak ketiga yang diperbolehkan mengerjakan atas nama penghasil limbah. 9. Perihal kata dapat yang ada dalam ketentuan mengenai penegakan hukum terpadu yang dilakukan secara kolektif bersama dengan bersama instansi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum dianalisis hal tersebut, maka penting untuk dilihat beberapa hal. Yang utama adalah bagaimana kata dapat ini sesungguhnya dalam penafsiran Mahkamah Konstitusi yang terdahulu telah diulas berkali-kali. Dalam Perkara MK Nomor 57/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, MK telah menghilangkan kata dapat, sehingga dia berubah menjadi kewajiban. Artinya, MK menganggap menyediakan tempat khusus merokok dalam kasus tersebut bukanlah pilihan, tetapi wajib dilaksanakan. Sehingga kata dapat itu tidaklah kata dapat yang tidak imperatif tersebut harus diubah menjadi kata wajib yang dinyatakan secara lebih imperatif. 10. Bahwa kemudian, dalam Perkara Nomor 58/PUU-VIII/2010, perkara lainnya, MK juga membuat putusan mengubah atau menghapuskan kata dapat dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga berubah menjadi kata wajib. Karena itu, dalam kasus tersebut, pemerintah wajib membantu sekolah-sekolah swasta, terlebih pada jenjang pendidikan dasar agar sekolah swasta tidak lagi dianaktirikan oleh pemerintah. Artinya, MK telah punya banyak pertimbangan khusus atas klausula pasal yang mencantumkan kata dapat ini. Dengan mengubahnya menjadi hal yang wajib dan oleh karenanya, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 39 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kemungkinan kata dapat tersebut telah mengubah bahasa hukum yang seharusnya memberikan kepastian menjadi bahasa yang bermakna ganda atau menjadi semacam pilihan. 11. Dalam hal ini, harus diingat kata-kata Gustav Radbruch yang mengatakan, karakteristik bahasa hukum adalah karakteristik bahasa hukum atas peraturan perundang-undangan haruslah bebas emosi, tanpa perasaan, datar, dan kering. Semuanya itu ditujukan untuk kepastian dan menghindari dwi makna atau makna yang ganda. Bahasa hukum sebagai sarana komunikasi ilmiah, hukum harus bersifat jelas dan objektif, serta bebas dari emosi. Karenanya, penghindaran atas makna ganda menjadi salah satu karakter bahasa hukum baik yang selama ini dituangkan dalam berbagai teori mengenai legal drafting. 12. Bahwa selain bahasa hukum dan putusan MK terdahulu, penting juga dianalisis karakteristik tindakan hukum pemerintah bersegi dua, khususnya kontrak-kontrak dengan swasta yang mengalami divergensi perspektif antara hukum publik dan hukum privat. Tindakan pemerintah menurut hukum tata negara dan administrasi negara, dapat dibedakan menjadi 3 macam perbuatan. Satu, pembuatan aturan, baik yang bersifat represif maupun yang preventif. Kedua, pelayanan kepentingan umum. Dan ketiga, tindakan untuk merealisasikan hal yang diatur undang-undang tersebut dan salah satu tindakan dalam tindakan hukum tersebut adalah tindakan bersegi dua, dalam artian tindakan kontraktual dengan berbagai pihak lainnya. 13. Pemerintah dalam hukum administrasi, dianggap sebagai satu kesatuan, sebagai badan yang diberi kewenangan dan dengan demikian, berwenang untuk menetapkan tindakan dan oleh karenanya itu, memengaruhi keadaan dan kondisi hukum orang lain atau untuk menjalankan tindakan hukum berdasarkan hukum perdata melalui badan pemerintah (lihat dari tulisan Stroink yang diterjemahkan pada tahun 2006). 14. Tindakan pemerintah sebagai wakil negara yang merupakan kesatuan, inilah menjadi hal yang menarik yang dihubungkan dengan aturan soal penegakan hukum terpadu yang dapat dilakukan, serta dapat juga tidak dilakukan seperti yang terpatri dalam Undang-Undang Lingkungan. Artinya, seharusnya tindakan pemerintah dalam menghadapi tindak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pidana, juga seharusnya merupakan tindakan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan. Dengan tidak jelasnya ketentuan yang mengatakan kapan harus dilakukan penegakan hukum secara terpadu dan kapan dapat dilakukan penegakan hukum secara langsung, tetapi proses koordinasi terpadu tersebut merupakan hal yang sangat mungkin mengganggu tindakan tunggal dari pemerintah. 15. Dapat dibayangkan, kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang sedang dilakukan proses hukum terpadu, akan tetapi pada saat yang sama, sudah dilakukan proses hukum nonterpadu oleh aparat penegak hukum lainnya. Oleh karenanya tidak adanya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam penegakan hukum terpadu tersebut. Hal yang tentu saja dapat dikategorisasikan sebagai hal yang membingungkan dan merusak pelaksanaan hukum yang seharusnya berada dalam satu bentuk kesatuan hukum yang tidak terpisah-pisahkan dan berlawanan, seperti cita-cita dalam konsep hukum administrasi negara. 16. Juga harus dapat diingat, dalam kapasitas kontrak dengan swasta, negaralah yang berhadap-hadapan langsung dengan pihak yang menjadi partner dalam kontrak. Memang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Migas, MK telah mengatakan bahwa penguasaan negara dalam Pasal 33 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsep perdata. Menurut pertimbangan MK, hubungan antara negara dan swasta dalam pengelolaan sumber daya, tidaklah dapat dilakukan dalam hubungan hubungan keperdataan, tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik, yaitu kontrol pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan ini akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini migas, seperti yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003. 17. Dengan menggunakan konsepsi yang ditawarkan oleh MK ini, yang dengan konsepsi yang lebih luas dari hubungan keperdataan tersebut, maka semakin menguatkan perlunya negara menjadi pihak yang tunggal dalam berrelasi dalam partner kontraknya, dan makna kata negara dalam konsep tersebut, tentunya harus menjadi negara dalam keseluruhan, yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dalam hal ini merupakan bagian yang dituju dari adanya penegakan hukum terpadu. Harus diingat, penegakan hukum terpadu merupakan cara agar negara diwakili oleh instansi yang jamak secara kolektif mewakili negara, dan bukan hanya sekadar instansi tunggal satu per satu dari bagian dari instansi negara. 18. Bahwa dapat diilustrasikan, penegakan hukum terpadu dalam penalaran hukum merupakan sarana untuk menentukan jenis pelanggaran hukum dan bagaimana penyikapannya. Dalam hal ini, penegakan hukum terpadu dapat dianggap sebagai pintu masuk dalam penegakan hukum. Dalam konsep penegakan hukum terpadu itulah, akan ditentukan oleh negara bagaimana mekanisme penyelesaian dan lembaga negara mana yang akan terlibat dalam melakukan penyelesaian atas pelanggaran tersebut.  Bahkan dapat ahli katakan, idealnya penegakan hukum terpadu itu adalah pintu masuk, bukan hanya sekadar atas pelanggaran hukum pidana, tapi atas pelanggaran hukum apapun karena dari konsep pelanggaran hukum terpadu itulah akan ditentukan oleh negara yang mana merupakan pelanggaran hukum administrasi semata, dan yang mana merupakan pelanggaran hukum pidana dan dari konsep hukum terpadu itulah, lalu kemudian ditentukan apa yang akan dilakukan negara berhadapan dengan orang yang dianggap melakukan pelanggaran atas hukum lingkungan tersebut. 3. Sukanda Husin  Hukum lingkungan ini dirancang untuk mencegah agar kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan industri dan pertambangan tidak menimbulkan efek negatif pada lingkungan hidup dan ekosistemnya berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Inilah kemudian melahirkan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.  Pasal 59 ayat (1) ini merupakan penjabaran dari prinsip pencegahan pencemaran atau pollution prevention principle yang diatur dalam Deklarasi Stockholm 1972. Artinya, pemilik kegiatan diharuskan mempergunakan based available technology untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pembiaran keberadaan B3 di suatu tempat, jelas akan berakibat pada terjadinya pencemaran atau pengrusakan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemilik kegiatan harus mengelola limbah B3, tetapi karena penetralisiran limbah B3 ini membutuhkan teknologi yang tinggi, maka dibutuhkan pengawasan khusus oleh Pemerintah. Untuk itu, lahirlah Pasal 59 ayat (4), artinya untuk melakukan pengawasan khusus, pengelolaan limbah B3 harus ada campur tangan pemerintah, yaitu pemerintah harus memberikan izin kepada pemilik usaha untuk melakukan pengelolaan. Jadi, izin di sini merupakan alat pengawas terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3. Hal ini sejalan pendapat Ridwan yang mengatakan bahwa izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus.  Pada umumnya, wewenang Pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari izin tersebut. Dalam praktiknya, menurut Marcus Lukman, kewenangan Pemerintah dalam bidang izin bersifat discretionary power atau berupa kewenangan bebas dalam arti kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada Pemohon? Bagaimana mempertimbangkan kondisi tersebut? Konsekuensi yuridis apa yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin? dan prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat sudah keputusan diberikan, baik diterima maupun ditolak pemberian izinnya.  Pengelolaan limbah B3, baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh PT Chevron Pasific Indonesia di Minas dan Kota Batak telah mendapatkan izin dari Pemerintah melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2006, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 136 Tahun 2007.  Dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan Pemohon yang termuat di dalam permohonan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus, di mana pernyataan tersebut berbunyi, “Pada masa izin menjelang berakhir pada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id akhir Maret 2008 untuk Minas dan berakhir Februari 2009 untuk Kota Batak, PT Chevron Pasific Indonesia telah menyampaikan permohonan perpanjangan izin yang akan berakhir tersebut.”  Kemudian dari pernyataan ini, ada yang menarik bahwa ada pernyataan yang menyampaikan bahwa ada perubahan pada Undang-Undang Lingkungan Hidup pada waktu itu, dan ini menjadikan proses pengeluaran perpanjangan izin menjadi terganggu. Bila disimak lebih dalam pernyataan di atas, kita pasti sepakat mengatakan bahwa PT Chevron Pasific Indonesia jelas belum mendapatkan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 pada waktu penyidik melakukan penyidikan pada proyek tersebut.  Pertanyaan hukum yang timbul dalam konteks ini adalah apakah PT Chevron Pasific Indonesia dapat dinyatakan bersalah kalau hanya melihat dari bunyi Pasal 59 ayat (1) saja? Sebaliknya, kalau kita perhatikan dari sisi sebaliknya PT Chevron Pasific Indonesia tidak mengolah limbah B3, maka dia akan dinyatakan salah. Bila dilihat dari sisi tujuan dilahirkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, jelas perbuatan melakukan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan adalah perbuatan yang benar dan patut diacungkan jempol. Apalah artinya izin dalam konteks ini? Izin hanya bertujuan untuk pengawasan belaka. Pada proses bioremediasi ini, sekalipun perpanjangan izin belum dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, tetapi menteri telah melakukan pengawasan. Misalnya, di dalam pengawasan itu dinyatakan secara tegas bahwa proses operasi bioremediasi bisa dilakukan pada saat perpanjangan izin pengoperasian. Seyogianya, pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang adalah cukup membuktikan adanya iktikad baik dari pemilik kegiatan, yang minta diawasi dan disupervisi oleh pemerintah untuk minta saran dan pendapat, serta petunjuk-petunjuk lebih lanjut.  Saran dan tindak yang diberikan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup pada waktu itu adalah bahwa proses operasi bioremediasi bisa dilakukan pada saat perpanjangan izin pengoperasian, jelas merupakan suatu pelaksanaan discretionary power pemerintah dalam hukum administrasi dan dalam hal ini, nota seperti itu dapat dianggap sebagai dispensasi dan dispensasi ini di dalam hukum administrasi dianggap sebagai suatu tindakan Pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id undangan menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa. Atau ini oleh W.F. Prins itu disebut dengan relaxatio legis sedangkan menurut Ateng Syafrudin mengatakan bahwa dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara norma tidak diizinkan. Jadi, dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus atau relaxatio legis.  Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 59 ayat (1) adalah bertentangan dan kontradiktif dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4), terutama dengan tidak adanya norma yang menjembatani atau bridging norm. Berupa norma yang mengatur suatu kondisi relaxatio legis. Di mana bila izin dalam proses perpanjangan, pemilik kegiatan boleh melakukan pengelola limbah B3, tetapi dengan pengawasan ketat pemerintah.  Bridging norm ini sekaligus akan berguna bagi terlaksananya prinsip pengelolaan lingkungan hidup atau pencegahan pengelolaan lingkungan hidup (pollution prevention principle). Bila bridging norm ini tidak ada, maka limbah B3 menjadi terlantar dan tentu akan merusak lingkungan hidup dan ekosistemnya bila pertentangan antara Pasal 59 ayat (1) dengan Pasal 59 ayat (4) tidak diatasi.  Pertentangan antara Pasal 59 ayat (1) dengan Pasal 59 ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 akan menyebabkan banyak limbah B3 tidak terolah. Bila ini terjadi, maka masyarakat umum akan dirugikan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh Pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang yang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  Bila kondisi itu dibiarkan berlanjut, maka hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 akan terlanggar. Untuk mencegah ini, maka kita dituntut untuk menafsirkan Pasal 59 melalui pendekatan futuristik guna membentuk ius constituendum guna mencegah berulangnya kejadian di masa datang. Untuk itu, Pasal 59 tidak boleh tidak, harus diubah dengan menambahkan norma baru yang berupa bridging norm untuk mengakomodir relaxtatio legis. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1) diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan sanksi untuk pelanggaran Pasal 59 ayat (4) diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berhubung karena pengelolaan limbah B3 membutuhkan pengawasan khusus dan keahlian khusus dari pemerintah, maka kegiatan pengelolaan limbah B3 harus diberi izin. Sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 dan Pasal 103, hanya merupakan pelaksanaan asas in cauda venenum. Artinya, sanksi pidana untuk hanya bertujuan untuk menjaga agar peraturan administrasi dipatuhi subjek hukum. Hal ini sejalan dengan asas subsidiaritas dalam hukum pidana lingkungan.  Hukum lingkungan itu sendiri merupakan fungsional. Sebagai hukum fungsional, hukum lingkungan memuat tiga bentuk penegakan hukum. Yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum tersebut, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang terpenting dan utama atau dikenal sebagai primum remedium. Sedangkan penegakan hukum pidana, merupakan penegakan atau upaya hukum terakhir atau ultimum remedium. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam butir enam penjelasan umum dari penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang secara eksplisit menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hanya merupakan suplemen atau tambahan terhadap sanksi administrasi. Yang dalam kenyataannya sering tidak dipatuhi atau dianggap enteng masyarakat.  Ini memberi konotasi bahwa penegakan sanksi pidana hanya untuk menopang sanksi administrasi yang tidak dipatuhi. Jadi, sanksi pidana tidak boleh dijadikan upaya remedi utama atau primum remedium dalam penegakan hukum lingkungan. Penegakan sanksi pidana hanya boleh digunakan bila penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil atau penegakan hukum pidana hanya sebagai sarana remedi terakhir atau ultimum remedium. Penerapan sanksi ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggar, baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 46 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Asas ultimum remedium yang diakui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan asas ultimum remedium terbatas karena asas ultimum remedium hanya diterapkan pada delik formil tertentu. Hal ini tidak dapat kita lihat dalam butir enam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.  Butir enam penjelasan umum dari penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jelas merugikan hak konstitusional setiap pemegang izin lingkungan atau pemegang izin pengelolaan lingkungan. Untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, pemegang izin lingkungan atau pemegang izin pengelolaan lingkungan yang seharusnya dijatuhkan sanksi administrasi, malah dijatuhkan sanksi pidana, seperti kasus yang dialami Pemohon. Akibat pemaknaan yang salah dari asas ultimum remedium oleh penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, oleh karena itu, ahli dapat menyimpulkan bahwa butir penjelasan umum dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai ketentuan operasional dari asas ultimum remedium menegaskan bahwa asas ultimum remedium hanya diterapkan untuk delik formil tertentu. Hal ini dapat kita lihat atau ketahui dari bunyi Pasal 100 di bawah ini. Ayat (2) “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.”  Bila Pasal 100 di atas dikaitkan dengan butir 6 penjelasan umum dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ahli dapat menyimpulkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia secara yuridis formal tidak menerapkan asas ultimum remedium pada delik materiil. Hal ini tentunya melanggar dan merugikan hak konstitusional warga negara karena dua hal. Pertama, Pasal 100 dan butir 6 penjelasan umum dari penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah salah mengartikan delik formil, di mana Pasal 100 dan butir 6 penjelasan umum Undang-Undang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 47 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menjadikan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan sebagai delik formal.  Secara teoritis, delik formil adalah suatu delik yang dianggap selesai, sekalipun belum timbul akibat. Menurut Achmad Santosa, delik formil atau specific crime merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum administrasi, seperti izin. Oleh karena itu, delik formil dikenal juga sebagai delik yang tergantung pada pelanggaran peraturan administrasi atau administrative independent crime.  Dengan pengertian di atas, pelanggaran izin merupakan delik formal. Konkuensinya, pelanggar izin lingkungan, atau izin pengelolaan lingkungan, atau izin pengelolaan bahan B3, dan/atau limbah B3 dapat dijatuhkan sanksi pidana walapun pelanggaran izin tersebut belum menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sedangkan, delik materiil diartikan sebagai suatu delik tindak pidana yang dianggap selesai bila perbuatan itu telah menimbulkan akibat. Berdasarkan definisi delik materiil di atas, maka pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan merupakan delik materiil. Jadi, bukan merupakan delik formil seperti yang dinyatakan oleh Pasal 100 butir 6 penjelasan umum dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.  Dengan salahnya pemaknaan delik formil, maka asas ultimum remedium tidak dapat digunakan bagi pelanggar izin lingkungan, atau izin pengelolaan lingkungan, atau izin pengelolaan bahan B3, atau limbah B3. Hal ini menyebabkan kerugian konstitusional bagi orang yang melanggar izin lingkungan hidup, atau izin pengelolaan lingkungan, atau izin pengelolaan limbah B3, atau limbah B3 yang seharusnya dapat dijatuhkan sanksi administrasi terlebih dahulu sebelum dituntut secara pidana. Kedua. Frasa Pasal 100 ayat (1) secara mutatis mutandis harus dimaknai bahwa pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan merupakan delik formil. Akibatnya, Pasal 100 ayat (1) dijadikan pengecualian penerapan asas ultimum remedium terhadap subjek hukum lingkungan yang melanggar izin. Artinya, hanya perbuatan yang berakibat pada terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup saja yang diberlakukan ultimum remedium. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 48 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4. Linda Yanti Sulistiawati  Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati, walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 102 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan penjara paling singkat satu tahun, dan paling lama tiga tahun, dan denda paling sedikit Rp1 miliar, dan paling banyak Rp 3 miliar. Ketentuan Pasal 59 ayat (4) tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.  Dalam pengelolaan limbah B3 dapat diserahkan kepada pihak lain, sebagaimana Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pelanggaran Pasal 59 secara keseluruhan diancam dengan pidana, sebagaimana diatur Pasal 103 yang menyatakan, “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dengan tidak pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. Pasal tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara dalam kondisi, misalnya orang yang menghasilkan limbah B3 dan mengolahnya sendiri dan tidak ada pihak lain yang dapat diserahi untuk pengelolaannya, sedangkan izin pengelolaan limbah tersebut sudah berakhir dan tidak bersamaan dengan berakhirnya izin usaha. Orang tersebut tidak diharuskan untuk menghentikan usahanya, akan tetapi jika pengelolaan limbah akan diancam dengan pidana dan sebaliknya jika tidak mengelola limbah, juga akan diancam dengan pidana. Pada sisi yang lain, izin yang diperpanjang belum dikeluarkan oleh instansi terkait.  Dalam ketentuan Pasal 59 ayat (4) juncto 112 undang-undang a quo secara pengaturan masuk ke dalam konsep rumusan pidana administratif, yaitu hukum pidana yang digunakan untuk membantu menegakkan hukum administrasi, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 49 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tersebut dikategorikan sebagai rumusan pidana administratif karena menekankan pada aspek administratif, yaitu perizinan. Artinya, dalam implementasi pasal tersebut, orang yang melakukan pengelolaan limbah tanpa izin akan dikenai pidana. Menurut Black’s Law Dictionary, administrative crime diartikan sebagai an offense consisting of a violation of an regulation that carries with a criminal sanction. Barda Nawawi Arief mengsimplifikasikan arti tersebut dengan menyatakan bahwa hukum pidana administratif sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran administrasi. Dalam teorinya, perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu generic crime yang pada umumnya bersifat independen atau tindak pidana yang berdiri sendiri dan administrative crime yang memposisikan hukum pidana sebagai penunjang dalam penegakan hukum administratif. Dalam administrative crime, umumnya pembuktikan dilakukan hanya dengan melihat kelengkapan dokumen, tanpa dipersyaratkan melihat realitas perbuatan pidana di lapangan, sebagaimana Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 112 a quo, tidak dilihat apakah pengelolaan limbah sudah benar prosesnya atau tidak, tetapi hanya didasarkan apakah yang melakukan pengelolaan limbah tersebut sudah memiliki izin atau belum. Sehingga dalam pelaksanaannya, administrative crime menganut asas subsidiaritas yang diadopsi dari primary jurisdiction doctrine yang dianut oleh negara-negara common law. Konsekuensi dari dianutnya akses ini, menempatkan hukum pidana sebagai langkah akhir atau ultimum remedium mata rantai dalam implementasi administrative law dalam hukum lingkungan dikelompokkan dalam: a. penentuan kebijakan, desain, dan perencanaan pernyataan dampak lingkungan; b. peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan; c. keputusan administrasi terhadap pelanggaran penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati; d. gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran penilaian terhadap denda atau ganti kerugian; e. gugatan masyarakat untuk memaksa atau mempercepat pemerintahan mengambil tindakan gugatan ganti kerugian; dan f. tuntutan pidana. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Pengklasifikasian Pasal 59 dalam Undang-Undang a quo sebagai tindak pidana administrasi lingkungan ditegaskan lebih lanjut dalam berbagai peraturan di bawahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan memberikan landasan mengenai perizinan pengelolaan limbah B3, termasuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewajiban bagi pemegang izin lingkungan adalah menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, dan izin perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan sebagaimana Pasal 1 angka 1 PP a quo, merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha atau kegiatan. Jadi, jelas di sini bahwa pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan prioritas.  Ketentuan lebih teknis diatur melalui Permen LH Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permen tersebut pada huruf b diatur mengenai pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disebut pelanggaran adalah: 1. Tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2. Tidak memiliki izin lingkungan; 3. Tidak memiliki dokumen lingkungan; 4. Tidak menaati persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 5. Tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau 6. Tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup.  Atas pelanggaran sebagaimana yang diatur di atas, ditentukan tingkat administrasinya. Pertama, yaitu teguran tertulis. Kedua, yaitu paksaan pemerintah. Ketiga, yaitu pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Kelima, yaitu denda administratif. Dalam pengaturan ini, jelas bahwa pemberian sanksi haruslah dilakukan bertahap atau ultimum remidium. Dalam rumusan pasal a quo, telah memenuhi unsur administrative crime, yaitu titik berat pada izin, tetapi penegakannya sanksi pidana diberikan sebagai premium remidium, yaitu sebagai upaya prioritas. Hal tersebut tidak berkesesuaian dengan asas hukum yang dianut, yaitu asas subsidiaritas. Akibat adanya pertentangan antara norma dan asas,  Dalam sistem pemidanaan terdapat tiga teori yang dianut, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Teori absolut yang dimaksud adalah bahwa penjatuhan pidana semata- mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam teori relative atau tujuan, yang dimaksudkan bahwa penjatuhan pidana bertujuan pada: a. Teori menakuti, yaitu tujuan dari pidana itu adalah menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana, baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat. b. Teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik pelaku tindak pidana, sehingga menjadi orang baik dalam terakhir. c. Teori terakhir, yaitu teori gabungan adalah teori yang mengombinasikan antara kedua teori tersebut.  Dalam sistem pemidanaan di atas, jelas bahwa Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 sebagai administrative crime mengikuti teori tujuan. Pada umumnya, pengaturan yang demikian dirumuskan untuk sebagai upaya pencegahan. Dalam rangka pencegahan ini, pemerintah diperkenankan untuk melakukan beberapa upaya paksaan, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 80 ayat (1) UU PLH.  Hal yang demikian, dilakukan apabila pelanggaran menimbulkan pelanggaran lain yang: a. Ancamannya sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan perusakannya. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Pengaturan model di atas dalam hukum lingkungan dikenal sebagai suatu asas yang pengertiannya mendekati sistem pemidanaan berdasarkan teori tujuan, yaitu precautionary principle atau prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dalam Pasal 15 Deklarasi Rio, didefinisikan, “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty, shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”  Berdasarkan prinsip ini, ancaman atau suatu kerusakan yang sangat serius, kurangnya kepastian dalam ilmu pengetahuan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda suatu kegiatan yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan. Oleh karena alasan tersebut, maka pelaksanaannya digunakan dalam perizinan.  Dari segi tujuan, pengaturan yang menganut asas precautionary principle ini tidak tercapai, sebab jika kita melihat pasal tersebut tidak berdiri sendiri. Pasal tersebut berkaitan dengan pasal sebelumnya di ayat (1) yang sama- sama memberikan ancaman pidana.  Dalam suatu kondisi, misalnya suatu perusahaan melakukan usaha yang menghasilkan juga limbah B3 dan izin pengelolaan limbah tersebut sudah habis, menjadi soal adalah siapa yang kemudian wajib mengolah limbah tersebut. Hal ini menjadi dilematis. Di satu sisi, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengelola. Di sisi lain, pengolahan tersebut harus dilandasi izin. Dengan dekripsi tersebut, maka pasal pemidanaan tersebut tidak membawa kemanfaatan. Jeremy Bentham pernah mengatakan, “Janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila groundless, needless, unprofitable, dan inefficacious.  Hukum Lingkungan Internasional, mengatur pengelolaan limbah B3. Dalam Basel Convention on the Control on the Movement of Hazardous Waste and their Disposal tahun 1989. Konvensi Basel menggunakan prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan internasional dalam penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut adalah precautionary principle (prinsip kehati-hatian), prevention principle dalam artikel dua, prinsip menghindari polusi, polluter pays principle (prinsip pencemar membayar), Pasal 12, serta proximity principle, Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu prinsip kedekatan. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 53 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Konvensi Basel sangat kental dengan prevention principle, prinsip pencegahan pencemaran ini diterapkan dengan memberlakukan perizinan untuk kegiatan-kegiatan yang potensial menyebabkan polusi lingkungan. Prevention Principle mengatur produksi, pengangkutan, pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah B-3. Prinsip Proximity atau kedekatan, juga dianut oleh Konvensi Basel. Prinsip ini menyatakan bahwa untuk memperkecil risiko, maka pengelolaan limbah B-3 harus dilakukan sedekat mungkin dengan tempat di mana limbah B3 tersebut diproduksi.  Prinsip selanjutnya, yaitu P3 (polluter pays principle) adalah menyatakan bahwa pencemar atau pihak yang memproduksi limbah dituntut untuk mengganti rugi pencemaran yang dilakukannya atau membayar, baik dengan cara denda ataupun dengan mengembalikan situasi seperti semula. Sangatlah jelas bahwa yang digarisbawahi dalam Konvensi Basel dalam P3 ini adalah administrative punishment berupa denda administratif dan bukan hukuman badan. Ketiga prinsip ini sangat sulit dicapai, dengan adanya contradiction in terminis dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang PPLH.  Tujuan akhir dalam hukum lingkungan adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, dengan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tujuan ini juga sulit dicapai, dalam kasus tertentu seperti kasus Pemohon, di mana terdapat ketidakpastian hukum saat ia harus mengolah limbah yang dihasilkannya, namun diancam pidana dikarenakan pembaharuan izin pengelolaan limbah yang belum didapatkan. Walaupun prinsip pencegahan, P3, kehati-hatian, dan kedekatan telah dilakukannya.  Pasal 2 huruf c dalam Basel Convention on the Control on the Movement of Hazardous Waste and their Disposal, menyatakan bahwa each party shall take appropriate measure to: ensure that persons involved in the management of hazardous wastes or other wastes within it take such steps as are necessary to prevent pollution due to hazardous wastes and other wastes arising from such management, and if such pollution occurs to minimize the consequences there of for human health and the environment.  Sehingga sebagai pihak dalam Konvensi Basel, Indonesia harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghindari polusi, dan bila polusi tersebut Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 54 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id telah terjadi, mengurangi dampak polusi tersebut terhadap kesehatan manusia, serta lingkungan. Hal ini pula, sulit untuk dapat dilakukan, di mana pengaturan dalam Pasal 59 Undang-Undang a quo, masih saling bertentangan sehingga belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang maksimal.  Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai tolok ukur terhadap aturan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102, maka pasal ini dapat dilihat dengan pasal-pasal yang terkait, yaitu Pasal 59 ayat (1), dan ayat (3) juncto Pasal 103, dapat dinyatakan sebagai conditionally unconstitutional. Pengaturan terhadap dua pasal tersebut, saling bertentangan sehingga tidak memberikan kepastian hukum, baik berbuat atau tidak berbuat, sama-sama dijatuhi hukum pidana. Oleh karenanya, kondisi yang demikian janganlah dibiarkan berlarut, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa depan. 5. Eddy O.S. Hiariej  Secara universal karakter dan sifat hukum pidana lingkungan, pada hakikatnya adalah hukum adminsitratif yang diberi sanksi pidana dan sifat ultimum remedium. Demikian pula dalam Undang-Undang a quo, teristimewa dalam angka 6 dikatakan di situ bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memerhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana, sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Penetapan asas umum ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemindanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.  Mengenai hukum pidana sebagai media penyelesaian akhir dalam suatu kasus hukum adalah sesuai dengan asas yang berlaku secara universal, hampir di seluruh negara di dunia. Teori yang berkaitan dengan hukum pidana sebagai ultimum remedium, pertama-tama dikemukakan oleh paling tidak, ada tiga ahli hukum pidana Jerman, yaitu Zevenbergen, Merkel, dan Frank von Lizt, yang kemudian ini diikuti di Belanda oleh Mulder dan Modderman. Modderman ini adalah minister van Justitie yang sangat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 55 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id berkutat pada saat penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada intinya mengatakan bahwa der strafe komt eine subsidiare stellung zu bahwa tempat hukum pidana adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya.  Negara wajib menindak suatu pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum lainnya. Dengan demikian, pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai ultimum remidium. Dalam konteks hukum pidana lingkungan, H.G. de Bunt dalam bukunya Strafrechtelijke handhaving van milieu recht atau penegakan hukum pidana lingkungan, menyatakan bahwa hukum pidana dapat menjadi primum remidium jika korban sangat besar, tersangka atau terdakwa merupakan recidivist dan kerugian tidak dapat dipulihkan dan berdasarkan penjelasan Undang-Undang a quo jika disandingkan dengan teori-teori tersebut di atas, telah sangat jelas menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remidium yang sesuai dengan ajaran yang berlaku secara universal di seluruh dunia. Pendapat yang demikian juga diakui oleh Hakim Agung yang juga adalah Guru Besar Hukum Lingkungan Prof. Takdir Rahmadi dan juga Guru Besar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Barda Nawawi Arief.  Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 103 Undang-Undang a quo dan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102, ahli memberikan beberapa catatan. Pertama, ketentuan pidana dalam pasal-pasal yang dimaksud dikualifikasikan sebagai ommissiedelict karena ketentuan tersebut bersifat perintah yang harus dilakukan atau dapat dikatakan bahwa pembentuk Undang-Undang menghendaki ditepatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu. Kedua, delik omisi ini membawa akibat selanjutnya, sudah pasti bentuk rumusannya adalah formeel delict atau delik formil yang mana dikatakan oleh van Hamel menyebutkan dengan istilah delict met formele omschrijving, yang artinya delik itu sudah terpenuhi jika orang tidak melakukan apa yang diwajibkan. Ketiga, ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang a quo bersifat kontradiktif dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4), sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh ahli sebelumnya dan bertentangan antara satu dengan yang lain, di mana di satu sisi, perusahaan yang menghasilkan limbah wajib mengelola limbah, sementara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 56 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id jika dia mengelola limbah tanpa izin, itu pun dikenakan pidana. Keempat, dengan menggunakan metode perbandingan, ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan adanya perbedaan perkembangan hukum pidana, khususnya di Indonesia dengan di negara-negara maju, yang dalam hal ini Ahli mengambil contoh adalah di Belanda. Di Indonesia semakin banyak perundang-undangan administratif yang memiliki sanksi pidana dengan ancaman sanksi yang berat. Di Belanda untuk pidana yang berat harus dituangkan dalam Undang-Undang Pidana dan bukan Undang-Undang Administratif.  Konstruksi sanksi pidana yang ada di dalam Undang-Undang Lingkungan, bukan berfungsi sebagai Undang-Undang Pidana, melainkan sebagai Undang-Undang Administrasi. Selanjutnya terkait Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang a quo, menyatakan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri. Berdasarkan pasal tersebut, beberapa catatan Ahli: pertama, hukum pidana lingkungan adalah bijzonder strafrecht atau hukum pidana khusus karena menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana, baik dari segi materiil maupun formil. Penyimpangan ini diperlukan atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Pompe, hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri.  Sejarah yang cukup panjang menarik sekali, mengenai bijzonder strafrecht ini adalah kemunculannya di Belanda yang oleh Pompe sendiri pada awalnya dianggap sebagai anak tiri. Namun, ini berubah ketika Nolte dalam disertasinya pada tahun 1949 dan didukung oleh Simons, menulis disertasi dengan judul een systematische bewerking van het strafrecht in bijzondere wetten waren wetenschappelijk en practisch, zeer nuttig werk. Bahwa bijzonder strafrecht secara ilmu pengetahuan dan praktik merupakan pekerjaan yang sangat berguna. Oleh karena itu, keberadaan penyidik khusus yang dalam konteks Undang-Undang a quo adalah penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Lingkungan Hidup, mutlak adanya. Kedua, dengan adanya kata dapat dalam kalimat dapat dilakukan penegakan hukum terpadu, antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, kejaksaan, di bawah koordinasi menteri, membuat ketentuan tersebut tidak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 57 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id lagi bersifat imperatif, melainkan bersifat fakultatif. Padahal dalam konteks doktrin penegakan hukum pidana khusus, keberadaan penyidik khusus mutlak adanya. Ketiga, ketentuan pasal a quo pada hakikatnya berada dalam ranah hukum formil atau hukum acara pidana yang menghendaki tiga prinsip mutlak dalam pelaksanaannya, yaitu prinsip lex scripta, hukum acara harus tertulis. Lex certa, hukum acara harus jelas, dan lex stricta, serta lex scripta, yang berarti sifat dari hukum acara tidak boleh diintepretasikan lain sedari apa yang tertulis. Ketiga prinsip ini berkaitan dengan sifat dan karakter hukum acara pidana yang sedikit banyaknya mengekang hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dalam Justice Without Trial yang dikemukakan oleh Jerome Scolnick menyatakan bahwa hukum acara pidana lebih pada fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum dari tindakan sewenang-wenang. Adanya kata dapat dalam kalimat dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, kejaksaan, di bawah koordinasi menteri, menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai suatu hal yang harus dihindari dalam hukum pidana formil. Keempat, bentuk penyimpangan dari ketentuan umum KUHAP dalam Undang-Undang a quo, sebagaimana termaktub dalam Pasal 95 adalah dalam rangka penegakan hukum terpadu yang harus dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil di Instansi Kementerian Lingkungan Hidup, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup wajib dilaksanakan. Hal ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap tindak pidana lingkungan hidup karena penyidik pegawai negeri sipil dimaksud lebih memahami tindak pidana lingkungan hidup, sehingga akan mempermudah tugas polisi dan atau jaksa untuk membuktikan perkara tersebut dalam proses hukumnya, termasuk pula membantu hakim dalam proses peradilannya. Dengan demikian, penegakan hukum terpadu adalah bersifat imperatif. Kelima, kata-kata tindak pidana lingkungan hidup dalam kalimat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup haruslah dimaknai tindak pidana yang bersumber dari Undang-Undang a quo. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana lingkungan merupakan bijzonder strafrecht sebagaimana tersebut di atas. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 58 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Berdasarkan keseluruhan argumentasi di atas bahwa pasal-pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji, pada hakikatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal-pasal a quo tidaklah bertentangan sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 Undang- Undang a quo tidak berlaku pada pengelola limbah B3 yang belum memiliki izin mengelola limbah B3 sendiri, namun limbah B3 tersebut berdasarkan alasan teknis dan perizinan tidak dapat dikelola oleh pihak lain, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang a quo.  Demikian pula frasa tindak pidana lingkungan hidup dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang a quo tidak konstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk tindak pidana lainnya yang bersumber dari pelanggaran Undang-Undang ini. 6. Laica Marzuki  Sejak perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 di kala tanggal 18 Agustus 2000, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat in casu merupakan constitutional right, merupakan hak konstitusional bagi setiap orang. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”  Hampir semua negara telah mencantumkan hal perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam konstitusinya, terutama sejak dideklarasi dan direkomendasi pada Konferensi Stockholm, Swedia di kala tanggal 5 Juni 1972, kelak ditindaklanjuti dengan dibentuknya badan khusus dalam United Nations of Organization PBB guna mengurus permasalahan lingkungan hidup, yaitu United Nation Enviromental Program disingkat UNEP, berkedudukan di Nairobi, Kenya.  Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap orang di negeri ini, niscaya harus dibarengi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada hakikatnya bertujuan melestarikan fungsi lingkungan, dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 59 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id lingkungan. Pengabaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berakibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat dipandang mencederai hak konstitusional rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi.  Pengaturan normatif bagi upaya perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna kepentingan dan kemaslahatan orang banyak tidak boleh mengakibatkan ketidakadilan, tidak boleh mengakibatkan ongerichtigheid, dan ketidakpastian hukum (onrechtzekerheid) bagi penegakan dan penyelenggaraan hak konstitusional setiap orang di negeri ini, Consitutie is de hoogste wet! Konstitusi adalah segala-galanya.  Hal pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan merupakan pelanggaran konstitusi, merupakan inkonstitusional. Undang-Undang (wet, gezets, droit) harus mengawali penegakan (law enforcement) ketentuan konstitusi tentang perlindungan yang baik dan sehat melalui pengaturan pengundangan (wettelijk bepalingen) daripadanya.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), antara lain memuat pengaturan normatif (wettelijk bepalingen), guna pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun disingkat limbah B3, yang merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 dimaksud.  Pasal 1 angka 21 Undang-Undang PPLH merumuskan manakala pemanfaatan atau penikmatan suatu lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap orang, maka terdapat pula kewenangan konstitusional daripadanya, guna mencegah akibat, mencegah ekses pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan in casu timbul tatkala melakukan pengelolaan B3, antara lain berupa kegiatan bioremediasi.  Pasal 59 ayat (4) UU PPLH mewajibkan hal pengelolaan limbah B3 mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur atau bupati/walikota disertai pemberlakuan sanksi pidana bagi perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa perizinan atau tanpa vergunning. Namun, pada saat yang sama, Pasal 103 Undang-Undang PPLH memberlakukan sanksi pidana bagi setiap orang yang menghasilkan limbah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id B3, tetapi tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud di dalam PP Tahun 1998 Undang-Undang PPLH.  Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang PPLH yang mewajibkan izin bagi pengelolaan limbah B3, sementara Pasal 103 Undang-Undang PPLH mengenakan sanksi pidana bagi setiap orang yang menghasilkan limbah B3, namun tidak melakukan pengelolaan. Kedua pasal Undang-Undang PPLH dimaksud mengikat secara kontradiktif, istilah perundang- undangannya de botsing der wet. Bagaimana halnya ahli pertanyakan ke hadapan Mahkamah, bagaimana halnya manakala seseorang pengelola limbah B3 harus menghentikan aktivitas pengelolaannya ketika perizinannya dalam proses perpanjangan. Artinya izinnya berakhir, tetapi dalam proses perpanjangan, sedangkan pada saat yang sama, Undang- Undang PPLH tetap mewajibkan setiap orang melakukan pengelolaan limbah B3 dari sisa aktivitasnya terdahulu.  Subjek hukum dimaksud bagai diperhadapkan pada dilema, “Dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu.” Hal pelanggaran perolehan izin pengelolaan limbah B3 dimaksud, bahkan dapat dikenakan tuntutan bagi pelaku proyek bioremediasi melakukan tindak pidana korupsi yang pada ketikanya diajukan dan dipidana oleh Pengadilan Tipikor atas dasar dakwaan Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dialami Pemohon.  Secara administratief rechtelijk, secara hukum administratif, hubungan hukum tata usaha negara. Izin (vergunning) termasuk K.TUN, termasuk keputusan tata usaha negara, termasuk beschikking, merupakan beschikkingsdaad van de administratie. Perbuatan administrasi di bidang penerbitan keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pengeluaran atau penerbitan K.TUN mempertaut hubungan hukum antara badan atau pejabat TUN selaku pemberi K.TUN dengan orang atau badan hukum perdata selaku pihak yang dikenai K.TUN, yang dikenai ketetapan.  Suatu perizinan (vergunning) secara formal memang memiliki batas waktu keberlakuan. Suatu perizinan (vergunning) secara formal memang memiliki batas waktu keberlakuan, istilah Hans Kelsen, time spear of validity. Tetapi berakhirnya suatu perizinan, berakhirnya suatu vergunning tidak dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id seketika harus dipandang sebagai berakhirnya suatu kegiatan, berakhirnya suatu aktivitas yang merupakan objectum K.TUN daripadanya yang merupakan objectum keputusan tata usaha negara daripadanya. Misalnya, ketika K.TUN yang berakhir masa berlakunya dimaksud, sedang dalam proses perpanjangan izin. Badan atau pejabat tata usaha negara jualah selaku pemberi izin, pemberi K.TUN yang menerbitkan K.TUN yang berwenang menetapkan apakah suatu izin, apakah suatu vergunning telah berakhir dan karenanya terjadi kegiatan tanpa izin atau proyek dapat berlanjut, dapat gaat door karena izin vergunning daripadanya sedang dalam proses perpanjangan.  Pasal 59 ayat (4) UU PPLH, secara imperatif mewajibkan izin bagi pengelolaan limbah B3, sebagaimana Pasal 102 Undang-Undang PPLH memberikan sanksi pidana bagi aktivitas pengelolaan limbah B3 yang incasu isinya berakhir dikarena dalam proses perpanjangan. Frasa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin. Frasa yang mengatakan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin, pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang PPLH dan frasa pengelolaan limbah B3 tanpa izin, pada Pasal 102 UU PPLH merupakan conditionally inconstitutional, sepanjang kedua pasal UU PPLH dimaksud tidak dimaknai termasuk perizinan, termasuk K.TUN yang sedang dalam proses perpanjangan izin.  Pasal 59 ayat (4) UU PPLH harus dipandang tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai kedua Pasal UU PPLH a quo tidak berlaku bagi pengelola limbah B3 yang perizinannya masih dalam proses perpanjangan dan berdasarkan alasan teknis perizinan daripadanya tidak dapat dikelola oleh pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) UU PPLH.  Bahwa kata izin dari pasal UU PPLH a quo hanya berlaku bagi perizinan pengelolaan limbah B3 yang memang sudah berakhir masa berlakunya dan aktivitas proyeknya sudah harus berakhir, namun tidak berlaku bagi proyek yang perizinannya sedang dalam proses perpanjangan. Dalam kajian hukum administrasi, dikenal terdapat suatu izin yang sudah berakhir, tetapi takkala dalam proses perpanjangan, maka dia tidak dapat dikatakan bahwa izin tersebut sudah berakhir. Menurut hukum administrasi, terdapat perbedaan antara aktivitas di lapangan yang telah berakhir perizinannya dengan aktivitas proyek yang berakhir perizinannya, namun perizinan atau Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id vergunning daripadanya sedang dalam proses perpanjangan. Ini harus dibedakandan ini terdapat dalam buku Prof. Downer yang sekarang masih dipakai di negeri Belanda. Cukup banyak proyek yang menurut timesphere of validity sudah berakhir masa perizinannya, namun aktivitas proyek daripadanya terus berlanjut (gaat door) karena masih akan ada perizinan lanjutan yang sedang dalam proses perpanjangan.  Badan atau pejabat TUN selaku pemberi izin K.TUN yang menetapkan suatu proyek tetap melanjutkan aktivitasnya di lapangan sambil menunggu terbitnya izin baru. Seperti halnya dalam hal aktivitas pengelolaan limbah B3 di perusahaan Pemohon, PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) kegiatan bioremediasi tetap berlangsung di lapangan, sementara izin baru bakal diterbitkan. Selama izin belum diterbitkan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup, beberapa kali dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh pejabat pengawas kementerian dan dari berbagai kunjungan pejabat pengawas kementerian, di antaranya telah dibuatkan berita acara berupa berita acara persentase mengenai pengelolaan tanah terkontaminasi (SBF Minas) dan Centralized Mud, tanggal 6 Mei 2008. Berita Acara pengawasan tanggal 2 Juni 2008, dibuat Bapedal Provinsi Riau dan Berita Acara verifikasi lapangan tanggal 29 November 2008 dibuat pejabat pengawas Kementerian Lingkungan Hidup dan Selama itu tidak pernah dilakukan perintah penghentian aktivitas proyek. Arinya sekali pun izin sudah berakhir secara formal, tetapi dengan dibiarkannya proyek kegiatan berlangsung, berarti aktivitas itu tidaklah berhenti.  Dalam Pasal 95 Undang-Undang PPLH, sehubungan dengan upaya penegakan hukum terpadu antara penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan atau pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum (de handhaving van het recht) berpaut dengan hukum acara, berpaut dengan formeel recht penegakan hukum tatkala berbicara mengenai hak badan hukum, berarti berpaut dengan hukum acara, berpaut dengan formeel, hukum formal, hukum acara menegakkan hukum materiil. Artinya, tanpa hukum formal, tanpa hukum acara, tak mungkin kaidah hukum materiil ditegakkan. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Pasal 95 Undang-Undang PPLH memuat kaidah hukum acara pidana guna penegakan kaidah tindak pidana materiil lingkungan hidup. Kaidah acara pidana bersifat memaksa, kaidah acara pidana merupakan dwingend recht, yakni mengikat secara imperatif. Hanya kaidah acara pidana yang memaksa, yang dapat menegakkan pelanggaran pidana materiil yang memaksa pula. Keduanya merupakan kaidah hukum yang memaksa. Tindak pidana lingkungan hidup merupakan bijzonder strafrecht, yang hanya dapat ditegakkan oleh kaidah acara pidana yang juga bersifat memaksa. Tatkala penegakan hukum terpadu daripadanya dinyatakan dapat dilakukan seperti halnya Pasal 95 dimaksud, maka hal penegakan hukum terpadu dimaksud kehilangan daya pemaksaannya.  Suatu hukum acara secara kelembagaan tidak boleh dilakukan diskresi, tidak boleh dilakukan kebijakan karena hukum acara yang menegakkan hukum materiil itu bersifat dwingend recht. Akan terjadi ketidakpastian hukum, terjadi rechtsonzekerheid karena memberikan kewenangan kepada petugas penyidik atau penuntut umum melakukan upaya hukum lain. Das de problem, artinya hal apakah suatu prosedur acara pidana itu dilakukan atau tidak dan memilih acara pidana lain, hal itu merupakan suatu menghilangkan rechtsonzekerheid.  Kaidah acara pidana memang harus imperatif karena merupakan dwingend recht, tidak boleh mencantumkan kata dapat di dalamnya. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu juga telah menghapuskan kata dapat dalam Perkara MK Nomor 57, dan seterusnya, tentang Pengujian Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Mahkamah menghilangkan kata dapat bagi penyediaan tempat khusus untuk merokok. Dikemukakan penyediaan tempat khusus untuk merokok di tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya wajib dilaksanakan. Dalam Perkara 58 PUU, MK juga membuat putusan mengubah, menghapuskan kata dapat dalam Pasal 54 ayat (4) Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga menjadi kata wajib. 7. Udiharto  Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di mana masalah yang utama, yaitu masalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah merupakan perpanjangan atau pengembangan dari Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id peraturan yang sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 yang diperbaiki pada Nomor 85 Tahun 1999. Sesuai pasal a quo ditekankan apa yang namanya limbah beracun dan ini diperuntukkan untuk semua limbah beracun.  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 mengkhususkan digunakan untuk tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi minyak bumi secara biologis. Pertimbangan menggunakan ini karena ternyata cara yang dilakukan dengan cara biologis ini, setelah di dalam kajian banyak dilakukan adalah satu kajian pengelolaan yang relatif atau yang terbaikaitu dilakukan secara lebih sederhana, dapat dilakukan di lingkungan yang relatif mudah dilakukan dan yang ramah lingkungan.  Pengelolaan limbah B3 secara teknis telah diatur, keputusan Kepala Bapedal waktu itu tetap ada dilakukan karena mempunyai khusus untuk minyak yang mempunyai hasil yang lebih baik dengan cara kerja yang lebih baik, lebih mudah dilakukan dibandingkan peraturan yang sudah ada. Peraturan Nomor 128 Tahun 2003 yang cukup bagus untuk dilakukan dan peraturan ini khusus hanya untuk limbah dan tanah terkontaminasi minyak.  Limbah minyak pada dasarnya adalah kumpulan daripada bahan yang ada di dalamnya terkandung satu senyawa organik yang kompleks dari rangkaian hidrogen dan karbon yang membuat rangkaian, yang akhirnya membuat senyawa-senyawa menjadi bahan yang kompleks, yang akhirnya membuat sifatnya mudah menguap, mudah eksplosit, bahkan sampai bisa karsinogenik. Artinya, limbah minyak yang dikeluarkan adalah hal yang sangat mengganggu terhadap lingkungan. Jadi, kenapa di sini perlu ditangani dengan khusus tadi dan ini ada caranya yang baik, yaitu dengan cara tadi secara biologis yang dituangkan dalam ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003, dan ini berkembang untuk penanganan lebih lanjut. Sehubungan dengan penanganan masalah bioremediasi, di lingkungan minyak yang waktu masalah limbah minyak adalah masalah yang sulit untuk dilakukan penanganannya karena pada dasarnya melakukan pengelolaan limbah adalah bagi perusahaan atau bagi orang menangani tidak menguntungkan secara nyata. Dia tidak mendapatkan keuntungan yang langsung tetapi dia justru harus Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 65 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mengeluarkan dana yang cukup banyak. Sehingga di sini diperlukan adalah satu perubahan mental atau perubahan attitude karena di sini adalah sebetulnya bukan keuntungan semata yang diperoleh, tetapi adalah masalah lingkungan hidup.  Dalam perjalanannya PT Caltex sudah memulai sekitar tahun 1990 melakukan suatu kajian lapangan yang mendapatkan hasil yang cukup bagus dan PT Caltex merupakan pionir daripada kegiatan untuk menangani masalah limbah minyak dengan cara bioremediasi dan berusaha membuat dengan konsisten, membuat perbuatan ini. Sehingga akhirnya, dari di sini diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang akhirnya menjadi concern dan inilah kebetulan yang memicu timbulnya atau keluarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 untuk mendukung semangat dari para perusahaan yang minat untuk menangani masalah limbah.  Limbah minyak mempunyai spesifik yang akhirnya tidak mudah bagi orang melakukan tetapi juga ada cara yang mudah dilakukan. Penanganan limbah migas adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 dalam perjalanan, muncullah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang apabila dibandingkan ada hal-hal yang mungkin kurang kena.  Meskipun Undang-Undang a quo bagus, cukup komplit, cukup mengakomodir semua yang diminta, dan penanganan limbah dilakukan dengan sanksinya tetapi ternyata banyak kajian untuk hal-hal yang terkait dengan masalah limbah minyak.  Pasal 59 ayat (1) yaitu barang siapa orang menghasilkan limbah B3, wajib melakukan mengolah limbah B3 yang dihasilkannya, dan kalau tidak melakukan kewajiban ada sanksinya, dan sanksi tersebut dituangkan dalam Pasal 103 dan kemudian ada pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dan ada sanksinya di Pasal 102.  Limbah memang harus ditangani dan dilakukan lebih lanjut karena apabila didiamkan dapat membuat efek lingkungan.  PT Chevron sebagai pionir telah melakukan kegiatan dan dilakukan setelah mendapat izin, seperti digambarkan sebelumnya bahwa izin itu sudah dikeluarkan, dan berusaha untuk melakukan lagi karena di situ ada tuntutan, yaitu sesuai pasal yang mengharuskan orang yang penghasil limbah harus melakukan pengelolaan limbah B3-nya, dan usaha ini tetap diusahakan, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 66 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id yaitu mengajukan izinnya lebih lanjut. Namun dalam perjalanan, izin itu tidak langsung keluar karena masih banyak masalah-masalah.  Pasal 95 ayat (1) perlu mendapat perhatian akibat dari banyak berpengaruh kepada pelaksanaan perusahaan sendiri. Sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlu ada perbaikan atau perlu kajian ulang kaitannya dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (4) dengan Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 95 ayat (1) yang kaitannya dengan hukum terpadu. 8. Renni Suhardi  Bahwa bioremediasi adalah bagian dari bioteknologi lingkungan yang telah dikembangkan dalam 30 tahun terakhir penggunaan mikro organisme untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan dan bioremediasi yang pada prinsipnya adalah menggunakan mikro organisme untuk mempercepat proses pemulihan tanah tercemar. Jadi, kata kuncinya adalah mempercepat proses pemulihan dan tidak disarankan menggunakan mikro organisme yang direkayasa genetika dan secara khusus;  Bioremediasi yang di lakukan di Indonesia baru terbatas pada pengolahan limbah minyak bumi belum ada limbah lain seperti misalnya yang berbasis fenolik atau hidrokarbon yang lain yang bukan minyak bumi yang dilakukan dengan bioremediasi.  Bioremediasi menggunakan mikro organisme yang dapat memanfaatkan karbon dari petrolium hidrokarbon sebagai sumber energi maupun sumber nutrient pertumbuhannya sehingga dalam melakukan bioremediasi harus menciptakan kondisi lingkungan yang sangat ideal untuk tumbuhnya mikro organisme tersebut, yaitu ph nutrient dan jumlah oksigen.  Dalam kurun 15 tahun terakhir, bioremediasi menjadi teknologi terpilih karena hasil penguraiannya adalah CO2 dan H2O, dalam hal ini tidak mempunyai materiil lain yang harus dilanjutkan. Misalnya menggunakan bahan kimia, maka kita akan mempunyai bioflok. Bioflok ini misalnya diambil untuk industri tekstil, akan langsung listing menjadi B3, berarti masih ada pengolahan lanjutan yang harus dilakukan oleh industri tersebut.  Lain dengan petroleum hidrokarbon di mana mengharapkan hasil penguraiannya adalah sempurna CO2 dan H2O di dalam teknologi aplikasi bioremediasi, tidak dilakukan penambahan bahan kimia yang tujuannya adalah sebagai pendegradasi dan kemudian, kalaupun ada bahan kimia Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id yang digunakan adalah pupuk yang selama ini juga digunakan di dalam aktivitas pertanian.  Bagaimana limbah itu diolah, ada dua pendekatan teknologi, yaitu in-situ dan ex-situ. Pada in-situ belum di Indonesia, yaitu di mana teknologi datang ke tempat lahan pencemaran atau dibawa ke tempat di mana pencemaran terjadi dan itu belum dilakukan di Indonesia yang di Indonesia semuanya adalah ex-situ. Jadi limbah harus diangkat atau dipindahkan ke tempat yang kalau dicontohkan di Chevron itu disebut adalah SBF, tempat lain mempunyai nama yang berbeda misalnya bioremedium center.  Tentang bagaimana mikroorganisme itu digunakan, ada 2 pendekatan. Aplikasi bioremediasi yang memanfaatkan mikroorganisme yang sudah ada di dalam lahan tercemar itu sendiri hanya menambahkan nutrient dan ini yang disebut biostimulasi. Pendekatan lain adalah dengan menambahkan mikroorganisme dari laboratorium dan mikroorganisme yang ditambahkan di Indonesia yang harus menggunakan mikroorganisme lokal.  Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa tidak boleh menggunakan mikroorganisme yang direkayasa genetika. Menurut ahli sudah sangat bijak untuk tidak mengizinkan mikroorganisme dari luar.  Berbicara tentang teknik bagaimana kondisi lingkungan yang harus diciptakan, maka berbicara tentang dua pendekatan yaitu biovail dan lenfamik. Ahli hanya menyebutkan dua karena ini adalah teknologi yang saat ini diaplikan di Indonesia. Jadi teknologi lain yang belum diaplikasikan, tidak akan ahli sampaikan. Keduanya mempunyai tingkat keberhasilan yang sama, yang membedakan adalah sifat dan juga lingkungan di mana pencemaran itu terjadi.  Biovail itu dilakukan di beberapa perusahaan dengan menggunakan sistem airasi yang menerus menggunakan sistem airasi dari genses, sementara lenfamik seperti halnya bagaimana bercocok tanam sangat sederhana dengan menghamparkan kemudian melakukan pembalikan.  Bahwa ahli melihat bagaimana jarak terhadap penduduk sekitar, kemudian perlindungan terhadap lingkungan sekitarnya dengan keharusan memasang layers. Layersnya harus kedap air dan kemudian bagaimana pemantauan ini dilakukan sehingga ahli melihat bahwa semua aplikasi bioremediasi di Indonesia mengacu secara teknis kepada Keputusan Menteri Nomor 128 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id yang secara rinci juga menjelaskan bagaimana rancang bangun yang harus dilakukan.  Bioremediasi ini 4 bulan sampai 1 tahun sangat bergantung kepada beberapa aspek, yaitu jenis dan jumlah senyawa polutan, ukuran atau kedalaman air yang tercemar dan juga terkait dengan volume, jenis atau tanah akan berbeda kalau kita mempunyai tanah yang klei atau yang silty. Kemudian teknik mana yang digunakan dan yang sekarang ada baru yang disebut composting based bioremediation.  Peraturan yang terkait tidak hanya Keputusan Menteri Nomor 128 yang digunakan sebagai rambu-rambukarena ada baku mutu limbah cair manakala mendapatkan ada limbah cair yang dihasilkan, misalnya dari H2O pada biovail yang mengacu kepada kepmen terkait.  Hidrokarbon minyak bumi secara khusus masuk ke dalam senyawa yang biodegradable dalam arti mempunyai mikroorganisme yang bisa menguraikan yang mengacu kepada Keputusan Menteri Nomor 128 Tahun 2003 bahwa adanya tritibilities studi atau studi keterolahan yang menjadi lampiran yang harus disampaikan sebelum kami mendapatkan izin.  Tentang TPH ini ada batasan minimum yaitu CPN 1% dan maksimum yang boleh dibioremediasi adalah 15% dan manakala memiliki konsentrasi di atas 15%, harus dilakukan pengolahan yang tujuannya adalah pemanfaatan.  Metode untuk pengukuran hidrokarbon ini ada beberapa dan ini adalah yang diizinkan untuk dilakukan untuk melakukan pelaporan atau monitoring proses bioremediasi.  Apabila melihat mikroorganisme, ada TPH, dan kembali kepada masalah perizinan, sangat mudah dipahami oleh ahli sebagai praktisi bahwa mungkin ahli flashback sedikit bahwa Keputusan Menteri Nomor 128 Tahun 2003 dulu disusun bersama-sama cukup lama sehingga dalam perjalanannya kemudian KLH mengizinkan bahwa pada saat izin sudah habis proses itu berlangsung dan sangat dipahami karena untuk menciptakan kondisi di mana mikro organisme sudah bekerja dan kemudian apabila mengikuti begitu izin selesai, bioremediasi selesai harus mulai menumbuhkan mikro organisme baru lagi dan tidak mudah.  Pada saat bioremediasi sudah berjalan, pada saat kondisi sudah tercapai, maka kondisi yang dibangun selama 3 bulan ini harus diulang kembali. Jadi, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 69 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sangat mudah dipahami bahwa sebagai praktisi dan boleh melanjutkan bioremediasi, sementara menunggu izin diperpanjang, menurut ahli sangat logis karena apabila harus memberhentikan maka sistemnya itu shutdown dan akan kehilangan waktu, biaya yang lebih banyak, dan salah satu yang sangat ahli khawatirkan adalah bakteri yang dimiliki yang sudah bekerja dengan baik akan hilang, dalam arti mati karena apa karena sistem di- shutdown.  Penggunaan mikroorganisme untuk penyelesaian atau penguraian dan aplikasi di lapangan, memang unik, tidak dapat disamakan misalnya dengan teknologi lain yang sifatnya adalah kimia atau fisik yang dapat di-shutdown begitu saja sehingga dalam Keputusan Menteri Nomor 128 ada bagan- bagan yang sangat membantu bagaimana teknologi ini dengan aman dapat digunakan.  Dengan berjalannya waktu, mulai dari 1997, ahli melakukan pengembangan di laboratorium, aplikasi di lapangan, teknologi bioremediasi adalah teknik pengolahan petroleum hidrokarbon yang tuntas dan tidak memerlukan pengolahan lanjutandan kalau ahli bandingan dengan pengolahan pendekatan lain, misalnya berbasis fisik kimiawi, maka lebih rendah biayanya dan sampai saat ini aplikasi bioremediasi masih digunakan tidak hanya di Indonesia, bahkan di Amerika sekali pun pada saat terjadi kasus di Teluk Mexico dapat dipastikan bahwa yang mereka gunakan adalah teknologi bioremediasi. Kebetulan ahli ada di sana melaporkan bahwa Amerika pun sampai saat ini masih mengandalkan teknologi bioremediasi untuk industri-industri migas yang ada di mereka. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 April 2014 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2014 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Pemohon. a. Bahwa rumusan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Lingkungan Hidup kontradiktif dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup karena ketentuan tersebut dapat memungkinkan kondisi di mana alasan- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 70 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id alasan tertentu instansi yang berwenang tidak atau belum memberikan izin kepada orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk mengelola Limbah B3. b. Keberadaan kata dapat dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup menciptakan ketidakpastian karena membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu hanya menjadi sekadar slogan karena memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk jalan sendiri- sendiri. II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Putusan Nomor 006/PUU-II/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. III. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.  Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.” Oleh karena itu, negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang kelangsungan kehidupan bagi rakyat Indonesia, serta makhluk hidup lain.  Hak konstitusi setiap warga negara berupa lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya akan terwujud apabila negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengelola dengan baik limbah bahan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 71 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan racun, atau disebut juga sebagai Limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan dunia usaha, termasuk industri minyak dan gas. Pengelolaan Limbah B3 ini perlu dilakukan dengan secara benar, baik, dan serius, mengingat Limbah B3 memiliki karakteristik inheren, sangat berbahaya, yaitu antara lain mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, dan beracun, baik beracun akut maupun kronis atau teratogenik dan mutagenik.  Berdasarkan karakteristik Limbah B3 tersebut, maka apabila Limbah B3 tidak dikelola dengan secara baik benar dan serius, maka Limbah B3 akan membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup yang terpapar oleh Limbah B3 karena dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Berbagai penyakit, antara lain kanker, gangguan syaraf pusat, kelumpuhan, cacat tubuh, retardasi mental atau keterbelakangan mental, dan lain-lain. Apabila terlepas ke lingkungan, Limbah B3 dapat mencemari perairan, tanah, dan udara. Disamping itu, Limbah B3 sangat berbahaya bagi lingkungan hidup karena dapat terakumulasi secara biologis melalui rantai makanan atau bio akumulasi. Kemudian apabila terkonsumsi oleh manusia, dapat menyebabkan gangguan bagi kesehatan manusia. Salah satu bencana kemanusiaan akibat pencemaran Limbah B3 adalah terjadinya tragedi penyakit Minamata di Jepang yang merusak sistem syaraf anak-anak dan masyarakat di teluk Minamata.  Oleh karena sifat Limbah B3 yang berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan tersebut, maka pengelolaan Limbah B3 wajib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, sejak limbah tersebut dihasilkan, di mana penyimpanannya harus diatur, pengumpulannya harus diatur, pengangkutannya harus diatur, pemanfaatannya harus diatur, pengelolaannya harus diatur, dan penimbunannya harus diatur dengan baik dan benar.  Instrumen perizinan sebagai alat kendali pengelolaan Limbah B3 sangat memperhatikan tingginya risiko bahaya Limbah B3 bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, maka pengaturan pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian melalui penerapan instrumen perizinan. Instrumen perizinan diterapkan untuk memastikan pengendalian pada setiap simbol pengelolaan Limbah B3, yaitu melalui Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 72 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3 dilakukan dengan secara benar sesuai dengan karakteristik Limbah B3. Dengan demikian, penerapan instrumen perizinan dapat menjamin hak konstitusi setiap warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Instrumen perizinan dalam pengelolaan Limbah B3 telah diterapkan di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Uni Eropa, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Bahkan, mengingat tingginya risiko Limbah B3 terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, maka perpindahan lintas batas antarnegara Limbah B3 telah diatur secara ketat melalui mekanisme notifikasi di bawah kerangka perjanjian internasional, yaitu Konvensi Basel untuk perpindahan lintas batas Limbah B3.  Penerapan instrumen perizinan pengelolaan Limbah B3 merupakan upaya prefentif untuk mencegah risiko terhadap kesehatan manusia dan tercemarnya lingkungan hidup akibat Limbah B3 yang dihasilkan. Dalam rangka pengendalian pengelolaan Limbah B3 dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pengelolaan Limbah B3 dilakukan tidak benar dan/atau sudah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat Limbah B3, maka perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pengelolaan Limbah B3 yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sudah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, serta kegiatan pembangunan lain.  Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 Undang-Undang a quo pada dasarnya berbunyi sebagai berikut, ”Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.” Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Lingkungan Hidup, ”Dalam rangka penegakan hukum terhadap Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 73 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri.” Pasal 102 Undang-Undang Lingkungan Hidup, ”Setiap orang yang melakukan Limbah B3 tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.”  Ketentuan Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 Undang- Undang a quo tersebut oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”  Terhadap materi permohonan Pemohon. Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan rumusan Pasal 59 ayat (4) kontradiktif dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang a quo, sehingga memungkinkan terjadi kondisi di mana karena alasan-alasan tertentu, instansi yang berwenang, atau tidak, atau belum, memberikan izin kepada orang yang menghasilkan Limbah B3. Untuk itu, untuk mengelola Limbah B3, Pemerintah berpendapat: a. Limbah B3 adalah sisa suatu dan/atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Mengingat Limbah B3 memiliki potensi yang cukup besar dalam menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karenanya, Limbah B3 harus dikelola dengan baik, yaitu dengan mewajibkan bagi setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 untuk Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 74 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id melakukan pengelolaan B3 sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan Limbah B3 dibutuhkan seperangkat aturan pengendalian guna mencegah terjadinya bahaya yang dapat ditimbulkan dari terlepasnya zat yang terkandung dalam Limbah B3. Untuk itu, setiap usaha dan/atau kegiatan terkait Limbah B3 diwajibkan untuk mendapatkan izin lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terlebih dahulu. b. Izin lingkungan dan/atau izin PPLH ditujukan untuk memastikan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan serangkaian peraturan perundangan guna menjamin lingkungan hidup tidak terganggu. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu usaha, dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 dapat dilakukan sebelum terbitnya izin lingkungan, dan/atau izin PPLH karena izin lingkungan dan izin PPLH merupakan prasyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. c. Salah satu fungsi dari izin, yaitu fungsi yuridis preventif dan fungsi pengendalian. Fungsi yuridis preventif, yaitu bahwa izin berfungsi untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundangan yang dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan pada keputusan izin. Dengan demikian, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pemegang izin sebelum melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatannya, telah mengetahui dan memahami dengan pasti segala kewajiban, perintah, dan larangan yang tercantum dalam ketentuan izin maupun peraturan perundang-undangan, sehingga tercegah dari pelanggaran hukum. Sedangkan fungsi pengendalian, yaitu untuk: 1) Mencegah, mengatasi, dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 75 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2) Mengurangi kerugian pada Pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin.  Oleh karena itu, cukuplah beralasan apabila dalam ketentuan a quo harus mengatur bagi pengelolaan Limbah B3 dalam usaha dan/atau kegiatan yang harus memperoleh izin dari menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dengan tujuan agar Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa: a. Materi pengaturan Limbah B3 di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah sangat jelas, tegas, dan tidak multi penafsiran, tuntas, dan adil bagi semua orang. b. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan rumusan ketentuan a quo memungkinkan di mana terdapat kondisi sebuah usaha dan/atau kegiatan dapat untuk tidak atau belum memberikan izinnya untuk mengelola Limbah B3 adalah tidak benar dan hanya asumsi Pemohon.  Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan kata dapat dengan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup menciptakan ketidakpastian karena membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu hanya menjadi sekadar slogan karena memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk jalan sendiri-sendiri, sehingga Pasal 95 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pemerintah berpendapat, Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup merupakan suatu sistem penegakan satu atap yang dikenal dengan One Roof and Enforcement System (ORES).  Penegakan hukum pidana terpadu atau integrated criminal justice system sebenarnya sudah lebih dahulu dikenal sebagai sebuah konsepsi penyelenggaraan peradilan pidana sistemik yang merupakan wujud interaksi penegakan hukum dengan melibatkan komponen aparat penegakan hukum dalam subsistem peradilan pidana. Kata terpadu merupakan penegasan dilakukannya kinerja yang berjalan secara berkesinambungan, saling memengaruhi, adanya sinkronisasi gerak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 76 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id aparatur penegak hukum dalam mewujudkan sebuah proses peradilan dan terutama juga saling mengawasi.  Sistem ini juga merupakan jawaban kritik atas terkotak-kotaknya fungsi tugas penegak hukum kita sebagai akibat implementasi prinsip diferensiasi fungsional di lapangan yang kaku dan menimbulkan celah tidak berfungsinya sistem check and balance.  Penegakan hukum lingkungan yang terpadu antara penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri Negara Lingkungan Hidup merupakan suatu upaya sungguh-sungguh agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan efektif, efisien, serta berhasil dan berdaya guna.  Bentuk kerja sama antara penyidik, pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri berupa bantuan personel dalam rangka eksekusi putusan, bantuan laboratorium lingkungan dan/atau ahli. Di sisi lain, Polri sebagai koordinator, pengawas, penyidik, pegawai negeri sipil memberikan bantuan dalam bantuan laboratorium forensik, identifikasi, dan psikologi, bantuan personel penyidik, bantuan peralatan, upaya paksa, penitipan tahanan, serta pengaman barang bukti maupun tersangka dan/atau terdakwa dan bentuk kerja sama dengan jaksa menyangkut asistensi dan konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum sebelum atau selama proses penyidikan.  Berdasarkan hal di atas, penegakan hukum terpadu telah diupayakan harmonisasi antara penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan, sebagaimana dimaksud di atas merupakan suatu hal yang mesti diwujudkan, sebab persoalan lingkungan bukan lagi suatu hal yang abstrak, melainkan nyata dirasakan oleh masyarakat, sehingga lingkungan yang sehat dan dapat mendukung perikehidupan di masa sekarang maupun masa depan dapat kita nikmati untuk kita maupun generasi mendatang. Sehingga anggapan Pemohon yang menyatakan penegakan hukum terpadu hanya slogan saja karena bekerja sendiri-sendiri tidak benar dan tidak terbukti.  Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum, di samping maksimum. Perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 77 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id lingkungan tetap memerhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu, air limbah, emisi, dan gangguan.  Terhadap kata dapat dalam penulisan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang a quo, Pemerintah berpendapat bahwa penulisan tersebut sudah sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai pernyataan terhadap sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, vide angka 267 Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  Sehingga berdasarkan norma dalam pasal a quo, mempunyai makna bahwa Menteri Lingkungan Hidup memiliki diskresi untuk menentukan penanganan tindak pidana lingkungan hidup, baik melalui penanganan terpadu maupun dengan masing-masing instansi penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. IV. Petitum  Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan ketentuan Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak perlu ditafsirkan kembali karena ketentuan a quo telah jelas dan tegas dalam penormaannya. 2. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 3. Menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 78 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Selain itu, Presiden juga mengajukan seorang saksi yang bernama Ahmad Safrudin dan empat orang ahli yaitu Philipus M. Hadjon, Alexander Sonny Keraf, Enri Damanhuri dan Mudzakkir yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 September 2014 dan 30 September 2014, yang menerangkan sebagai berikut: SAKSI PRESIDEN Ahmad Safrudin  Bahwa sekedar gambaran di slide kami sampaikan tentang dampak-dampak pencemaran lingkungan hidup terutama dalam konteks ini yang terkait dengan limbah B3. Seperti kita ketahui cerobong asap yang sedemikian membumbung hitam itu juga bagian dari limbah B3. Sebagai contoh kasus limbah B3 yang berasal dari peleburan aki bekas di mana pelebur tidak mengindahkan kaidah- kaidah lingkungan sehingga mencemari lingkungan.  Ini contoh sarana peleburan yang sangat simple, sederhana, tetapi sangat polluted bagi masyarakat sekitar. Ini peleburan ketika terjadi proses melebur aki, sehingga akan mencetak block-block atau balok-balok timah hitam, tetapi dampaknya tentu saja akan mengkontaminasi lingkungan seperti ini, pohon- pohon rusak, kemudian juga lingkungan kita terdampak dengan berbagai bentuk limbah B3.  Sisa-sisa dari peleburan aki bekas itu disampaikan atau dikatakan dibuang begitu saja atau dengan istilah open dumping di mana-mana. Dalam konteks ini biasanya mereka tidak langsung membuang begitu saja, tetapi ini masih akan diproses lagi untuk diambil timah hitamnya. Ada semacam kerak-kerak dari sisa peleburan juga ditebar di mana-mana. Tentu saja sangat membahayakan lingkungan kita dan lingkungan yang terkontaminasi limbah B3 juga menjadi area permainan anak-anak tentu saja ini akan sangat membahayakan kesehatan anak-anak.  Ini satu contoh desa di Cinangka, yaitu di sebuah desa di Kabupaten Bogor yang luasnya kurang-lebih 350 hektar, itu sudah terkontaminasi oleh limbah B3 yang berasal dari peleburan aki bekas tadi. Dampak kesehatan. Ini salah satu gambar anak-anak yang terkena mikosis kulit, itu juga karena tinggal di sekitar peleburan aki bekas. Bahkan yang terdampak tidak hanya penyakit kulit, tetapi penyakit yang mengerikan seperti ini, kalau di dalam paparannya kami sampaikan kepada Mahkamah, saksi sudah membuat rinci tentang dampak- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 79 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dampak sakit atau penyakit dan apabila dikaitkan, tadi ada peleburan aki bekas, kemudian sisa aki bekas dibuang di mana-mana, di sisi lain dalam proses peleburan aki bekas itu juga terjadi emisi yang keluar ke udara yang kemudian mengkespos atau katakanlah memapar kepada masyarakat yang tinggal di sekitar, baik melalui pernapasan kulit maupun makanan.  Saksi juga pernah melakukan pengujian terhadap kadar timbal di dalam darah anak-anak di Desa Cinangka tersebut, di sisi lain kami juga melakukan pengujian di Tangerang di Desa Curug, kedua-duanya menunjukkan kadar timbal yang sangat tinggi di dalam darahnya. Di Cinangka rata-rata 36 mikrogram per desiliter, sementara di Curug 25 mikrogram per desiliter. Itu adalah angka yang sangat tinggi karena WHO itu menyatakan bahwa standar yang aman bagi manusia adalah 10 mikrogram per desiliter. Lanjut.  Kurang-lebih seperti itu dampak terhadap kesehatan atau gejala-gejala terhadap kesehatan. Bahwa dalam konteks biaya pemulihan tentu saja ini juga sangat besar. Saksi melakukan pemulihan untuk 3200 meter kubik memerlukan dana kurang-lebih Rp3,2 miliar. Tentunya angka yang sangat besar sekali, dan itu juga akan menyulitkan kita sebagai bangsa kalau kita tidak mengelola limbah B3 dengan baik. Ini dampak-dampak dari pencemaran limbah B3, kalau yang ini bukan dari peleburan aki bekas atau bukan berasal dari timbal atau PB, tetapi dari proses penambangan nikel, ini terjadi di Halmahera. Jadi, juga terjhadi yang sederhana seperti ini mikosis kulit.  Ini yang mengerikan seorang bayi seperti ini harus mengalami pendarahan yang tidak pernah berhenti ketika kami melakukan kunjungan ke Halmahera. Tetapi, terus terang saksi belum memastikan apakah ini terkait langsung dengan penambangan di sana, tetapi sebagai aktivis lingkungan yang sudah cukup lama berkecimpung dalam konteks advokasi di bidang lingkungan hidup, saksi dapat memprediksi bahwa ini memang ada korelasinya. Tentunya berdasarkan fakta dampak pengelolaan limbah B3, hendaknya didorong agar lebih arif dalam mensikapi pengelolaan limbah B3 itu sendiri. Prinsip kehati- hatian menurut saksi, harus dikedepankan melalui peraturan perundangan yang memiliki terobosan dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah B3.  Proses pentaatan dan penegakan hukum mutlak diperlukan dalam mengelola limbah B3 dengan cara menetapkan peraturan perundangan secara ketat, agar dampak negatif yang bisa berujung cacat seumur hidup dan/atau Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 80 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kematian atau pun dalam konteks pemulihan yang memerlukan biaya yang sangat tinggi itu dapat dicegah. AHLI PRESIDEN 1. Philipus M. Hadjon  Dari segi substansi berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, ada tiga isu utama yaitu isu utama adalah mengenai fungsi izin, isu kedua mengenai wewenang diskresi dan isu ketiga adalah mengenai conditionally inconstitutional. Namun demikian, perkenankan ahli sebelum menyampaikan pembahasan berkaitan dengan tiga isu utama tersebut.  Dari dasar fakta yang mendukung legal standing Pemohon, ahli melihat fakta yang dikemukakan bukanlah fakta mengenai Pemohon yang namanya Bachtiar Abdul Fatah, tetapi fakta menyangkut PT Chevron. Ini persoalan kontekstualitas. Jika dengan demikian, adakah kontekstualitas antara dasar fakta dengan Pemohon sehingga Pemohon ini mempunyai legal standing.  Isu pertama mengenai fungsi izin, sebab ini dipertentangkan oleh Pemohon antara Pasal 59 ayat (4), Pasal 59 ayat (1), dan berkaitan juga dengan Pasal 102. Menurut ahli, fungsi izin yang pertama adalah keinginan mengadakan aktivitas tertentu. Kedua adalah untuk mencegah bahaya. Ketiga, melindungi objek tertentu. Keempat, distribusi benda atau barang langka dan yang terakhir adalah seleksi orang atau aktivitas tertentu. Fungsi ini bisa alternatif dan kumulatif.  Dalam konteks pengelolaan limbah B3, fungsi izin yang pertama adalah mencegah bahaya. Untuk mencegah bahaya dan mengarahkan aktivitas tertentu ada tiga pertanyaan, apakah pengelolaan limbah B3 memerlukan izin? dari sisi hukum administrasi mutlak karena rumusan dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah B3 merupakan barang berbahaya dan oleh karena itu, pengelolaannya harus mempunyai izin. Fungsi izin adalah sebagai instrumen prefentif, bukan instrumen represif. Oleh karena itu adalah sangat tidak tepat apbila mempertentangkan Pasal 59 ayat (1) dengan Pasal 102 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Sangat irasional apabila menyatakan Pasal 54 ayat (4) inkonstutional apabila dipahami fungsi izin seperti yang ahli kemukakan. Kedua, wewenang diskresi, dalam konteks Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang a quo Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 81 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ada kata dapat. Dalam lampiran dua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 butir 267, dikatakan, “Untuk menyatakan sifat diskrasioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, gunakan kata dapat”, ahli kutip dari penjelasan di Undang-Undang tanggal 12 Agustus 2011.  Oleh karena itu ahli mohon ada lampiran ahli mengenai diskresi dari dalam konteks isu dua ada lembaran khusus tentang diskresi. Dalam hukum, istilah diskresi ini sudah mulai diterima. Kalau di lihat dalam istilah asing bahasa Inggris misalnya discretionary power. German Ermessen, tambahan kata freis oleh Profesor Belanda karena pola pikir Belanda. Orang Jerman tidak menambah kata freis, jadi hanya Ermessen saja. Kenapa tidak ada kekuasaan yang bebas dalam suatu negara hukum itu sehingga hanya Ermessen? Ini memang pengaruh, kalau orang Belanda istilah mereka Free. Juga dalam buku-buku hukum administrasi mungkin termasuk ahli waktu memberi kuliah dahulu masih mempertentangkan antara wewenang terikat dan wewenang bebas. Ahli sendiri sudah menyadari bahwa itu tidak benar. Wewenang terikat harus dilawankan dengan wewenang diskresi, bukan wewenang bebas, ini soal istilah.  Mengenai bagaimana esensi dari suatu diskresi? Wewenang diskresi memberikan suatu pilihan. Jadi seperti di sini ada pilihan soal penegakan hukum terpadu. Rumusan norma kata-kata hukum salah satunya seperti dalam lampiran butir 267 ahli ingat itu kata dapat. Ada kata-kata lain dalam keadaan tertentu, seperti dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam keadaan tertentu, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Itu diskresi, kata-kata lain seharusnya, sepatutnya, demi kepentingan umum dan lain-lain. Ini kata-kata hukum mengindikasikan bahwa wewenang tersebut mengandung suatu diskresi. Kedua adalah suatu kondisi faktual, yaitu bencana dan sebagainya. Jadi tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang, tetapi karena kondisi faktual memberikan pilihan kepada yang berwenang untuk memberikan suatu tindakan itulah diskresi.  Bagaimana kita mengukur penggunaan wewenang diskresi, pertama diukur dengan peraturan perundang-undangan. Kedua yang paling penting, lebih- lebih dengan tipe diskresi yang pertama, dari rumusan hukum yang tadi, maka penguji penggunaan wewenang diskresi parameternya adalah asas- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 82 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id asas umum pemerintahan yang baik dan bukan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya, penggunaan wewenang tersebut harus menghindari tindakan yang sewenang-wenang. Jadi harus rasional, parameternya adalah rasionalitas dan yang kedua adalah tujuan, yaitu larangan penyalahgunaan wewenang. Ini parameter utama untuk menguji diskresi.  Makna kata dapat bukan berarti boleh ya, boleh tidak. Itu bahasa kamus, bukan bahasa hukum, apalagi hukum tata negara, dan hukum administrasi. Hukum tata negara dan hukum administrasi mengartikan bahwa orang yang mempunyai wewenang diskresi diberi suatu pilihan dengan pertanggungjawabannya, perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.  Isu yang ketiga, conditionally inconstitutional atau pun conditionally constitutional. Ada tiga pertanyaan di sini, apakah conditionally inconstitutional tidak merupakan suatu bentuk ultra vires? Ahli kaitkan sekali dengan pertanyaan yang kedua, apakah Mahkamah Konstitusi dengan putusan menyatakan conditionally inconstitutional atau conditionally constitutional tidak menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator di samping negative legislator? Yang ketiga, apakah kewenangan memutus konstitusional Undang-Undang juga tercakup penerapannya? Ini yang ahli ajukan, terutama pada Mahkamah.  Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan suatu Undang-Undang inconstitutional. Hakikat kewenangan itu adalah negative legislator, bukan positive legislator. Kalau menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator, berarti Mahkamah Konstitusi menerobos kewenangan kekuasaan legislatif, yaitu DPR dan Presiden, dengan demikian Mahkamah Konstitusi sampai kepada penerapan hukum, ini pertanyaan, apakah Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan Konstitusi? bahwa Supreme Court Amerika Serikat selalu menginterpretasi Undang-Undang sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi hendaklah berhati-hati.  Ratio legis-nya, the spirit of law-nya, kenapa The Supreme Court dari Amerika sampai menginterpretasi Undang-Undang, bukan hanya menguji Undang-Undang. Oleh karena itu, marilah kita konsekuen pada Undang- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 83 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi adalah negative legislator. Oleh karena itu, putusan yang sifatnya conditionally, menurut ahli justru inconstitutional.  Diskresi adalah karakter dari suatu wewenang, sedangkan izin adalah suatu instrumen hukum yang sifatnya preventif. Jadi, tidak bisa kita tanya apakah perizinan itu sama dengan diskresi? Jawabannya tidak begitu. Bahwa di dalam memberikan izin itu ada kewenangan diskresi, misalnya izin dapat dicabut apabila dan seterusnya. Jadi, izin itu kita paralelkan dengan apakah izin itu diskresi atau tidak. Diskresi adalah karakter dari wewenang, yang ahli katakan tadi, pada waktu yang lampau orang selalu mengatakan ini wewenang bebas. Tetapi tetapi wewenang diskresi.  Dalam hukum tidak ada orang yang boleh bebas sewenang-wenang dan sesukanya. Jadi, diskresi menurut ahli istilah sementara ini untuk menggantikan apa yang selama ini kita gunakan itu adalah wewenang bebas karena itu sangat riskan kalau kita gunakan wewenang bebas dan sekali lagi ahli tekankan, izin itu instrumen hukum yang preventif bukan karakter wewenang.  Hal yang kedua, apakah lembaga lain boleh menilai dalam kaitan dengan penggunaan wewenang perizinan dan sebagainya? Di sini persoalan kita kaitkan dengan tanggung jawab di dalam penggunaan wewenang. Ada dua macam tanggung jawab, tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Kalau tanggung jawab jabatan persoalan legalitas misalnya di sini persoalan izin SP3 dicabut, persoalan legalitas untuk mencabut izin siapa yang berwenang menilai legalitas itu?  Pertama, menilai legalitas adalah pemerintah sendiri. Kedua adalah lembaga pengadilan, dalam hal ini masuk instrumen hukum yang konkret, individual seperti izin, ini adalah pengadilan tata usaha negara.  Tanggung jawab pribadi ini berkaitan dengan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan yang menjadi tanggung jawab pribadinya. Berkaitan dengan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana hal tersebut tergantung sanksi apa yang akan diterapkan dan Itu tanggung jawab pribadi.  Dalam rangka mengembangkan parameter untuk menguji legalitas penggunaan wewenang diskresi, dikembangkanlah yang namanya AAUPB Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang sebetulnya terpengaruh oleh Belanda yang mereka mengenalnya dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik. Untuk sementara ahli tidak mempersoalkan terjemahan, tetapi maksudnya di sini adalah norma-norma kepatutan yang lahir dalam praktik pemerintahan melalui praktik pemerintahan maupun melalui yurisprudensi. Inilah yang dikatakan AAUPB dalam rangka menilai legalitas suatu tindakan. 2. Enri Damanhuri  Pencemaran lingkungan akibat dihasilkan limbah merupakan isu yang selalu hangat dibicarakan karena langsung terkena ke hampir semua aspek kehidupan manusia. Permasalahan lingkungan hidup di tingkat lokal akan berdampak kepada kualitas lingkungan hidup di tingkat nasional, regional, maupun global.  Permasalahan lingkungan sudah merupakan isu dunia yang dapat terkait kuat dengan isu-isu yang lain, meningkatnya degadrasi lingkungan yang diakibatkan pencemaran lingkungan tidak dapat dipandang sebagai permasalahan yang berdiri sendiri. Degradasi lingkungan merupakan permasalahan yang bersifat sistematik dan saling berkaitan dengan kegiatan manusia.  Di banyak negara, pengembangan program pengendalian pencemaran lingkungan biasanya mengikuti pola yang sama. Upaya pertama biasanya terkait langsung dengan kesehatan masyarakat, seperti bagaimana menangani pencemaran terhadap sumber-sumber air minum agar bebas dari penyakit menular, seperti menghindari timbulnya diare.  Lalu setelah itu, meningkat pada progam pengendalian pencemaran akibat limbah dalam hal ini adalah limbah berbahaya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan apa pun bentuk dan ragam usaha dan/atau kegiatan tersebut pasti akan menggunakan bahan air dan energi. Semua kegiatan mahluk hidup termasuk manusia, membutuhkan asupan makanan dan minuman yang rutin, baik sebagai sumber pertumbuhannya maupun untuk kebutuhan energinya agar mampu beraktivitas. Sisa dari kegiatan tersebut yang tidak diperlukan lagi oleh manusia harus dikeluarkan agar tidak membahayakan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kesehatannya dalam hal makan dan minum bentuknya adalah bisa keringat, bisa tinja, atau pun urine. Itulah limbah.  Limbah yang sejak manusia ada di dunia ini dipastikan akan dihasilkan. Bila limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, akan menjadi sumber penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Pada lingkungan yang masih mendukung, alam akan mampu menetralisir limbah tersebut. Tetapi bila alam tidak mampu lagi menetralisirnya terutama karena jumlahnya yang sangat banyak di suatu tempat, maka manusia harus interfensi dalam bentuk pengelolaan.  Manusia dikaruniai akal dan pikiran yang berbeda dengan mahluk hidup lainnya karena kemampuannya mengembangkan budaya. Dengan budayanya, menyebabkan dapat mengubah kualitas lingkungan hidupnya dengan segala konsekuensinya. Pada awalnya, manusia menggunakan bahan yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari seperti makanan, pakaian, dan untuk berteduh. Kemudian lambat laun, manusia mengembangkan dirinya, salah satunya adalah penggunaan bahan kimia yang menyebabkan peradapan manusia menjadi posisi seperti saat ini.  Penggunaan bahan kimia dalam kebudayaan manusia sudah dimulai sejak zaman dahulu, manusia mengekstrak perut bumi, mengambil bahan logam dan mineral yang dia butuhkan, dan membuang yang tidak dibutuhkan ke alam. Namun karena alam tidak mampu menetralisirnya, maka terjadilah pencemaran lingkungan yang dapat mencemari sumber-sumber air minum diantaranya. Tidak puas dengan kimia yang diperolehnya di alam, manusia mengembangkan bahan kimia sintetis. Jenis bahan kimia sistetis yang paling banyak muncul pada awal abad ke-20 adalah bahan kimia organik yang bahan bakunya adalah minyak bumi. Senyawa-senyawa kimia sintetis inilah yang banyak dihasilkan oleh peradapan modern saat ini, namun bahan ini pulalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang sekaligus mengancam kesehatan manusia.  Contoh kasus yang selalu diingat oleh manusia adalah pembuangan sekitar 600 ton limbah bahan merkuri sejak tahun 1932 oleh sebuah industri ke Teluk Minamata di Jepang yang menyebabkan munculnya penyakit minamata yang terkenal. Dampak pembuangan tersebut kepada kesehatan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tidak seketika muncul, tetapi berlangsung lama muncul dalam hitungan generasi. Dampak akibat aktivitas tersebut baru disadari oleh manusia 45 tahun kemudian, yaitu tahun 1976. Itulah pemahaman manusia tentang dampak dari bahan kimia yang bersifat kronis yang efeknya baru timbul mungkin pada bayi yang ibunya mengkonsumsi ikan yang tercemar dalam merkuri.  Kasus lain yang berkontribusi mengubah sudut pandang manusia dalam pengelolaan limbah adalah kasus Love Canal di Amerika Serikat, yaitu pembuangan limbah kimia, sebagai produk samping dari sebuah industri di daerah sekitar air terjun Niagara. Saat itu, belum ada aturan khusus yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam penanganan limbah industri yang berbahaya. Penanganannya mengikuti tata cara penimbunan sampah yang tidak berbahaya, yaitu sampah kota.  Sejak tahun 1930, industri tersebut mulai menimbun limbahnya di kawasannya bercampur dengan limbah dari aktivitas kota. Tahun 1952, daerah tersebut ditutup dan diserahkan kepada pemerintah kota setempat. Permukiman penduduk kemudian dibangun dengan segala fasilitasnya. Dampak pertama muncul pada tahun 1958, 28 tahun kemudian.  Kasus demi kasus muncul, keluhan gangguan kesehatan mulai muncul, iritasi, sakit kepala, cepat lelah, susah tidur, dan sebagainya. Kasus anak dengan kondisi cacat mental juga terbilang tinggi. Setelah dilakukan analisa kualitas lingkungan di sekitarnya, ternyata air dan udara di daerah itu mengandung bahan-bahan kimia toxic melebihi toleransi batas kesehatan manusia. Akhirnya Pemerintah Amerika Serikat melakukan evakuasi penduduk di daerah tersebut dan melakukan remidiasi, pemulihan tanah. Sebagai catatan, bila proses ini digunakan secara biologis menggunakan bakteri, dikenal sebagai bioremidiasi.  Program pemulihan tanah di lokasi-lokasi lain yang telah tercemar pada saat itu menurut perkiraan, membutuhkan biaya sekitar U$ 500 Miliar. Kasus love canal ini mengubah sudut pandang manusia terhadap limbah jenis lain yang berdampak jangka panjang, berdampak kepada penyakit yang sifatnya kronis pada manusia. Pada tahun 1976, Amerika mengubah regulasinya tentang pengelolaan limbah secara drastis dan memunculkan konsep pengelolaan limbah berbahaya hazard dose waste management Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 87 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id management dalam regulasinya yang terkenal yaitu Resource Conservation and Recovery Act.  Konsep regulasi Recra (RCRA) ini menginsipirasi banyak negara termasuk Indonesia dalam pengelolaan limbahnya dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Racun atau Limbah B3.  Konsepnya adalah bahwa limbah jenis ini membutuhkan pengelolaan khusus yang berbeda dengan pengelolaan limbah biasa. Bagi lingkungan hidup, limbah berbahaya ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran perairan, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan apabila terpapar dengan manusia akan menyebabkan dampak bagi kesehatan yang berbeda dengan dampak akibat limbah biasa, seperti terjadinya penyakit kanker, gangguan saraf, kelumpuhan, retardasi mental, dan sebagainya.  Revolusi industri dan penggunaan bahan kimia organik yang terus meningkat setelah Perang Dunia ke II bukan saja mengakibatkan kenaikan jumlah limbah secara dramatis, namun pula menimbulkan masalah toksisitas dari limbah tersebut. Penemuan minyak petrolium pada pertengahan tahun 1880 menyebabkan meningkatnya produk kimia organik disertai limbahnya. Manusia membutuhkan lebih banyak bahan dan produk baru yang akhirnya menghasilkan limbah yang spesifik.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan bahan-bahan tersebut sebagai bahan berbahaya dan beracun disingkat B3 yaitu zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan tersebut dikenal sebagai Limbah B3.  Sebagian besar negara di dunia termasuk Amerika Serikat menggunakan kata hazard dose waste untuk merujuk kepada limbah yang spesifik ini. Sementara Jepang menggunakan istilah limbah dalam pengawasan khusus, waste under special control. Malaysia menggunakan istilah lain, limbah yang terjadwal (schedule ways). Umumnya limbah yang diatur adalah limbah akibat penggunaan bahan kimia, sementara Indonesia memasukkan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 88 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id limbah penyebab penyakit infeksi dari radical waste dalam kelompok limbah ini.  Dalam 30 tahun ke belakang, banyak negara maju berhasil mengembangkan program pengelolaan limbahnya, khususnya limbah berbahaya. Sementara selama beberapa dekade terakhir, beberapa negara berkembang terutama mereka yang berhasil dalam perkembangan ekonomi dan industrialisasi mulai menempatkan limbah jenis ini dalam pengelolaan khusus. Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait dengan limbah ini melalui PP Nomor 19 Tahun 1994. Malaysia mulai mengatur jenis limbah ini sejak tahun 1989, sementara Thailand sejak tahun 1992.  Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, negara-negara di wilayah Asia dan Pasific secara keseluruhan memperlihatkan pertumbuhan industri yang kuat bila dibandingkan dengan tempat lain di dunia bahkan pertumbuhan industri di negara tersebut berkembang lebih menonjol. Walaupun demikian, industrialisasi juga menimbulkan dampak secara langsung, tidak hanya pada pusat-pusat industri dan daerah sekitarnya, tetapi juga pada tingkat nasional, regional, dan lingkungan secara global. Beberapa negara di wilayah ini malah menghasilkan limbah dalam jumlah yang cukup tinggi.  Menurut perkiraan pada tahun 1994 di mana PP kita dikeluarkan, pelepasan bahan berbahaya ini di Indonesia, Filipina, dan Thailand diperkirakan telah meningkat masing-masing 4, 8, dan 10 kali lipat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menempatkan masalah bahan dan limbah berbahaya sebagai salah satu perhatian utama karena dampaknya terhadap manusia dan lingkungan bila tidak dikelola secara baik akan membahayakan.  Saat ini, PP Nomor 18 Tahun 1999 juncto Nomor 85 Tahun 1999 mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan limbah B3 di Indonesia di mana instrumen izin tetap menjadi butir penting. Pengaturan yang diterapkan untuk pengelolaan jenis limbah ini lebih ketat dibandingkan dengan regulasi untuk mengelola limbah biasa. Yang membedakan adalah adanya pengaturan terhadap penaatan pada standar selama penyimpanan, selama pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan akhir yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 89 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id disertai instrumen perizinan bahkan lisensi untuk pengelolaannya serta izin untuk teknologi yang digunakan dalam penanganan limbah jenis ini.  Terinspirasi dengan konsep pengelolaan limbah berbahaya yang digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1976 yaitu pendekatan cradle to grave, lahir ke kubur. Indonesia menerapkan prinsip ini sejak digunakannya Partai Politik Nomor 19 Tahun 1994. Pendekatan ini menjadi konsep dominan dalam pengolahan limbah berbahaya di dunia. Kekuatan dari konsep ini adalah monitoring dan pendataan yang terus menerus dan sistematis dari sebuah limbah mulai dia dihasilkan (cradle) dilahirkan, sampai dia dikubur (grave).Mekanisme monitoring dan pendataan ini menggunakan perangkat manifest atau dokumen yang menyertai perjalanan limbah tersebut sampai ke lokasi penimbunan terakhirnya. Artinya mulai dari dilahirkan, disimpan, diangkut, diolah, atau dimanfaatkan sampai limbah tersebut dikubur, limbah tersebut harus diketahui keberadaannya juga jumlahnya. Yang harus dilaporkan secara terus menerus dan sistematis kepada pihak yang berwenang melalui sistem manifest atau dokumen oleh pengelola limbah berbahaya.  Secara analog, dengan kehidupan manusia dapat dikatakan bahwa sejak sebuah limbah ditentukan sebagai limbah berbahaya, maka dia sudah harus mempunyai akta kelahiran dan pada saat dikubur nanti, dia harus mempunyai akta kematian. Inilah konsep utama yang membedakan pengelolaan limbah B3 dengan pengelolaan limbah biasa. Instrumen izin menjadi penting untuk berfungsinya mekanisme di atas sebagaimana telah diterapkan di banyak negara maju dan negara berkembang lainnya. Konsep ini sudah diterapkan di Indonesia dengan segala keterbatasannya sejak tahun 1994. Instrumen ini bertujuan melakukan pengendalian pada setiap simpul pengelolaan limbah tersebut. Di Indonesia, setiap simpul pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin, yaitu izin penyimpanan, izin pengumpulan, izin pengangkutan, izin pemanfaatan, pengolahan, dan izin penimbunan limbah B3. Secara fundamental, tujuan pengelolaan limbah berbahaya yang efektif adalah mengubah perilaku institusi dan pihak-pihak terkait. Komponen kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pertama, membangun program regulasi yang efektif. Yang kedua adalah membangun infrastrukstur dan sistem yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 90 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id memadai. Kedua komponen program tersebut merupakan tantangan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk bergerak dari situasi di mana peraturan belum tersedia atau belum terstruktur secara baik menuju ke situasi yang lebih mapan.  Menurut sebuah studi tahun 2009 pada beberapa negara industri yaitu Jerman, Denmark, Amerika Serikat, dan Kanada yang dibandingkan dengan kasus yang sama dari beberapa negara, negara berkembang yaitu Malaysia, Hongkong, Thailand, dan Indonesia yang telah mempunyai regulasi dalam pengolahan limbah berbahaya termasuk penggunaan instrumen izin, disimpulkan bahwa dibutuhkan paling tidak 10 sampai 15 tahun agar sistem pengaturan pengelolaan limbah berbahaya ini dapat beroperasi secara penuh dengan baik.  Ahli pribadi tidak dapat membayangkan akibatnya andaikata instrumen perizinan seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ayat (4), dihapuskan dalam sistem pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Pengelolaan limbah B3 di Indonesia yang patut kita akui bersama belum sempurna akan mundur ke belakang ke era sebelum tahun 1994. 3. Alexander Sonny Keraf  Semangat, visi, dan mimpi besar di balik pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sesungguhnya tidak lain adalah untuk melindungi lingkungan hidup sebagai sebuah hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang belum mampu diatasi dengan undang-undang lama, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Dengan kata lain, semangat, visi, dan mimpi besar di balik pembuatan Undang-Undang ini adalah untuk memberi jaminan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dari bencana dan potensi bencana lingkungan. Sejalan dengan itu, terkandung maksud yang sangat besar agar Undang- Undang ini dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermaksud mengintegrasikan pembangunan dan kepentingan ekonomi di satu pihak, dengan pembangunan dan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan sosial budaya di pihak lain akan benar-benar diwujudkan. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Undang-undang ini lahir dari kegelisahan yang mendalam karena lingkungan hidup belum dianggap dan disikapi sebagai sebuah persoalan serius yang menyangkut keselamatan rakyat Indonesia. Berbagai bencana lingkungan hidup, yaitu bencana yang disebabkan oleh karena perbuatan dan ulah manusia, kita bedakan dari bencana alam termasuk yang disebabkan oleh operasi dan sepak terjang industri dan dunia usaha telah ikut menyebabkan tidak saja kerugian harta benda yang diderita oleh rakyat Indonesia, melainkan juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.  Bencana banjir, longsor, asap, penyakit, serta menurunnya kualitas kehidupan, dan kesehatan rakya Indonesia, sekedar menyebut beberapa diantaranya telah menjadi kejadian yang silih berganti melanda Indonesia dari tahun ke tahun. Termasuk di antara bencana lingkungan hidup tersebut adalah bencana dan ancaman bahaya yang disebabkan karena pencemaran yang disebabkan oleh karena limbah berbahaya dan beracun atau limbah B3.  Berbagai kasus lingkungan hidup tersebut, telah merupakan ancaman serius dan nyata bagi rakyat Indonesia. Kalau pun tidak sampai menelan korban jiwa, bencana lingkungan hidup tersebut termasuk yang disebabkan oleh limbah B3 telah menyebabkan kualitas kehidupan manusia semakin menurun. Ini pada gilirannya, telah menyebabkan meningkatnya biaya untuk pemulihan kesehatan maupun untuk perbaikan kualitas kehidupan rakyat Indonesia.  Bencana lingkungan hidup tersebut diakui bukan lagi sekadar merupakan ramalan para ahli atau pun provokasi lembaga swadaya masyarakat. Berbagai kejadian bencana lingkungan tersebut sudah menjadi semakin parah dan semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun makjitutnya dengan tingkat kerugian harta benda dan korban jiwa yang sangat besar.  Berbagai bencana lingkungan hidup tersebut, terjadi antara lain karena berbagai perilaku buruk yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup, termasuk bahkan dengan memanipulasi atau melanggar peraturan yang ada. Ini berarti perilaku buruk yang menyebabkan berbagai bencana lingkungan yang mengancam kehidupan manusia tersebut harus dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan, kalau bukan kejahatan melawan kehidupan karena ikut juga menyebabkan punahnya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 92 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id berbagai keanekaragaman hayati. Ini menyadarkan kita bahwa yang kita butuhkan adalah Undang-Undang yang lebih rinci, yang lebih jelas, dan tegas pengaturannya, serta lebih menjamin adanya kepatuhan terhadap Undang-Undang tersebut antara lain dengan menimbulkan efek jera.  Disadari bahwa sesungguhnya kita semua sepakat bahwa persoalan dan bencana lingkungan hidup merupakan hal serius yang harus mendapat perhatian dan kebijakan politik yang serius. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa berbagai kasus yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran dan berbagai akibat merugikan rakyat Indonesia, tidak mendapatakan penanganan dan penegakan hukum yang serius yang pada gilirannya dapat menimbulkan efek jera. Karena itulah Undang-Undang PPLH ini memang dilahirkan dengan semangat dasar untuk benar-benar mengatasi, mengurangi, bahkan meniadakan berbagai perbuatan yang menimbulkan bencana lingkungan tersebut di atas.  Kenyataan yang mengenaskan dan menggelisahkan tersebut di atas justru bertentangan dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menegaskan bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk antara lain dengan tujuan untuk, ahli kutip, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia.” Bagi ahli, tujuan mulia ini harus diartikan secara lebih luas, tidak hanya melindungi rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia dari musuh yang konvensional, berupa orang atau kelompok yang melakukan tindak kejahatan dan invasi atas negara kita. Perlindungan yang dimaksud, harus juga diartikan sebagai perlindungan dari segala macam tindak kejahatan oleh manusia yang menyebabkan atau yang potensial menyebabkan bencana yang merenggut nyawa manusia atau yang membahayakan kesehatan manusia termasuk yang dikategorikan di atas sebagai bencana lingkungan.  Dengan demikian, Pemerintah Indonesia berdasarkan perintah Undang- Undang tadi mempunyai tugas dan kewenangan konstitusional untuk menjamin bahwa rakyat Indonesia bebas dari segala macam ancaman bahaya dan bencana lingkungan hidup adalah melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 kalau pemerintah membiarkan siapa pun menimbulkan ancaman bahaya dan bencana lingkungan hidup yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 93 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id potensial merenggut nyawa rakyat Indonesia termasuk yang ditimbulkan oleh limbah B3. Kedua. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dengan sangat jelas mengamanatkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ini mengandung beberapa makna mendasar. Pertama, pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi setiap orang dan karena itu tidak boleh membiarkan siapa pun merampas hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dengan melakukan tindakan yang membahayakan, dan mengancam kesehatan, dan nyawa orang lain.  Sejalan dengan itu, setiap orang termasuk badan usaha mempunyai kewajiban untuk tidak menimbulkan, dan menyebabkan ancaman bahaya, dan bencana lingkungan hidup bagi orang lain. Konsekuensinya, negara berhak menuntut setiap orang untuk melakukan tindakan apa pun untuk tidak melakukan tindakan apa pun yang mendatangkan ancaman bahaya dan bencana terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tadi. Ketiga. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, ahli kutip, “Perekonomian nasional diselengarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup.”  Yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang ikut disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia di Rio De Janeiro Brazil tahun 1992 yang dengan tegas dan serius mendesak perlunya perubahan paradigma pembangunan sebagai langkah untuk menghindari, “Sebuah masa depan yang terancam.” Yaitu masa depan planet bumi dan anak cucu kita yang terancam oleh bencana lingkungan hidup.  Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah agenda global untuk berubah yang tidak lain berisikan rekomendasi dan desakan untuk berubah secara kelembagaan maupun legal, baik oleh pemerintah maupun juga oleh sektor swasta. Rekomendasi untuk berubah ini didasarkan pada komitmen global untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang sekaligus menjamin Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 94 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id keutuhan dan keamanan ekologis, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.  Ketiga pasal tersebut dengan sangat jelas menjadi dasar konstitusional yang kuat bagi penyusunan Undang-Undang PPLH ini, termasuk pengaturan tentang pengelolaan limbah B3 demi menjamin perlindungan atas lingkungan hidup, baik atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak setiap orang. Penjelasan tentang betapa dahsyatnya dampak limbah B3 sudah dikemukakan oleh ahli sebelumnya.  Atas dasar penjelasan kami di atas maka menjadi sangat terang benderang, mengapa? Tidak saja pelanggaran yang berkaitan dengan izin dan pengelolaan limbah B3 dikategorikan sebagai pidana, bahkan lebih dari itu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ahli kutip, “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.” Kejahatan karena perilaku menyimpang dan melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup ini berakibat sangat berbahaya mengancam keselamatan dan kehidupan umat manusia pada umumnya sebagaimana juga sudah dijelaskan oleh ahli sebelumnya, juga mengancam kesehatan dan kehidupan rakyat Indonesia khususnya yang justru sangat bertentangan dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah ahli paparkan di atas. Ini sebuah kejahatan karena mengancam nyawa manusia, nyawa rakyat Indonesia. Ini sebuah kejahatan karena membahayakan kesehatan manusia.  Secara khusus, sejalan dengan amanat konstitusi dan sejalan dengan kenyataan ancaman nyata bencana lingkungan pada umumnya dan limbah B3 khususnya sebagaimana dipaparkan oleh saksi/ahli di bidang B3 tadi, maka adalah tepat bahwa Pemerintah dan DPR pada waktu itu sepakat untuk menjadikan aturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 sebagai tindak pidana. Tepat karena secara khusus limbah, bahan berbahaya dan beracun menunjukkan adanya ancaman dan potensi bencana yang merenggut nyawa manusia dan membahayakan kesehatan manusia yang justru menurut perintah konstitusi harus dilindungi oleh pemerintah Indonesia.  Ketat dan kerasnya aturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, justru didasarkan pada kenyataan seriusnya dampak limbah B3 tidak hanya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 95 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dalam jangka pendek, melainkan juga beberapa jangka waktu jauh ke depan sehingga mengancam juga generasi yang akan datang. Untuk itulah di satu pihak, pemerintah sesuai dengan kewajiban dan kewenangan konstitusionalnya tersebut di atas perlu mengontrol pengelolaan dan pengendalian limbah B3 melalui izin dan karena seriusnya ancaman bahaya dari dampak limbah B3 adalah tepat jika pelanggaran izin pengelolaan limbah B3 tersebut dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan.  Dengan cara ini, pemerintah telah bertindak konstitusional melindungi seluruh rakyat Indonesia dan segenap tanah tumpah darah Indonesia dari bencana lingkungan hidup sejalan dengan pengakuan konstitusional akan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap orang dan bahkan sejalan dengan tujuan dari terbentuknya pemerintahan Indonesia.  Atas dasar itu pula, ahli meyakini bahwa sebagai penjaga tertinggi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah sudah sepantas dan selayaknya menolak gugatan atas Undang-Undang Lingkungan Hidup ini. 4. Mudzakir  Dalam sejarah lingkungan hidup, ahli adalah sparing partner dari alm. Prof. Koesnadi sejauh yang terkait dengan hal yang terkait dengan pidana lingkungan hidup, sehingga muncul istilah-istilah yang dalam tindak pidana lingkungan hidup yang semula pure adminsitrasi, bergeser kepada tindak pidana administrasi yang kemudian diistilahkan di situ di dalam penjelasannya sebagai ultimum remedium dengan susunan atau rumusan dalam penjelasanya dan yang terakhir, Prof. Koesnadi pernah menguji atau menjelaskan kepada ahli mengenai usulan tentang apakah mungkin sebagai premium remedium? Ahli jawab pada saat itu, itu tergantung situasi dan kondisi seberapa sesungguhnya usaha penyelamatan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Jadi ada kemungkinan yang hukum administrasi akan berubah menjadi premium remedium.  Ahli ingin sampaikan terkait dengan pokok-pokok pikiran ahli yang berhubungan dengan bagaimana norma yang dimuat dalam Pasal 59 ayat (4). Ahli mohon maaf karena ahli tidak dimohon untuk menguji Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 102. Ahli ingin kutip sedikit supaya memberi penegasan untuk memberi argumen, pengelola Pasal 59, “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 96 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kewenangannya.” Sedangkan Pasal 102, “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.”  Atas dasar ketentuan Pasal 59 ayat (4), ahli uraikan sebagai berikut, bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, ini termasuk limbah B3, termasuk domain hukum administrasi publik yang lebih tepatnya disebut sebagai hukum administrasi lingkungan hidup. Prinsip hukum yang terkait dengan suatu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dalam hal ini limbah termasuk B3, diwajibkan oleh hukum atau Undang-Undang untuk memperoleh izin dari pihak yang berwenang.  Hal ini memuat prinsip hukum yang pertama, kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah B3 tidak boleh dilakukan kecuali telah memperoleh izin. Ahli kira ini prinsip dalam hukum administrasi demikian, hanya pihak kalau itu dilanjutkan logika hukumnya adalah hanya pihak yang telah memperoleh izin sajalah yang boleh melakukan kegiatan mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3.  Pihak yang tidak memperoleh izin, tidak boleh melakukan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Meskipun memiliki kewajiban untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkannya, ini dimuat dalam Pasal 59 ayat (1), penghasil limbah B3 yang hendak mengolah limbah B3 yang dihasilkannya diharuskan memiliki izin pengelolaan limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4).  Jika penghasil limbah B3 yang tidak mampu melakukan pengelolaan limbah B3 sendiri, pengelolaannya limbah B3 diserahkan kepada pihak lain dan pihak lain melakukan pekerjaan mengolah limbah B3 diharuskan juga memiliki izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4). Kalimat diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain bermakna seluruh kegiatan pengelolaan limbah yang dihasilkannya dikelola oleh pihak lain yang independen dan pihak lain tersebut mengolah limbah B3 tersebut harus telah memiliki izin pengelolaan limbah bahan yang berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4). Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 97 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id  Melalui interpretasi sistemik, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 59 dapat diperoleh prinsip hukum sebagai berikut. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus memperoleh izin karena sifat limbah B3 ini yang termasuk kategori B3 ini berbahaya pada lingkungan hidup dan kesehatan manusia, dan jika terjadi pencemaran lingkungan hidup atau merusak kesehatan manusia, sangat sulit untuk dipulihkan kembali.  Penilaian terhadap hukum administrasi yang terkait pidana harus dipandang dalam konteks sifat bahannya perbuatan itu atau sifat bahannya limbah tersebut. Izin pengelolaan limbah, bahan berbahaya, dan beracun diperlukan sebagai bentuk standarisasi proses pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, atau limbah B3 yang disusun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk mencegah terjadinya dampak yang ditimbulkan pada lingkungan hidup, dalam konteks ini landasannya adalah perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia, dalam konteks ini kehidupan manusia. Ketiga, kewajiban mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun dibebankan kepada penghasil limbah B3 yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh penghasil limbah bahan berbahaya sendiri atau diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain. Mengingat sifat bahaya atau risiko lingkungan hidup dan kesehatan manusia, maka pengelolaan limbah berbahaya dan beracun tersebut harus dilakukan oleh pihak yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup, gubernur, bupati sesuai dengan kompetensi masing-masing dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan limbah bahan berbahaya, beracun yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.  Ketentuan perizinan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) semata-mata untuk mencegah terjadinya dampak yang luas bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia juga untuk memperkuat, dan, melindungi, atau memberi jaminan dipenuhinya hak konstitusional setiap orang, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir/batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 98 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Berikutnya, konstitusionalitas yang terkait dengan ketentuan pidana yang dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (4). Ancaman sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 102 yang ditujukan kepada pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) memuat berisi hukum sebagai berikut.  Kedudukan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 102 adalah sanksi pidana dalam bidang hukum administrasi. Adanya ancaman sanksi pidana atau kebijakan kriminalisasi dan penalisasi terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya tanpa izin dikenal dengan dalam kebijakan hukum sebagai pencegahan secara dini atau kebijakan preventif. Dengan pertimbangan karena sifat bahayanya dampak limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 terhadap usaha pelestarian lingkungan dan terhadap kesehatan manusia, yang tadi oleh Saksi sudah digambarkan mengenai betapa dahsyatnya dampak dari pencemaran lingkungan hidup dan juga kesehatan manusia.  Jadi, adanya sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 102 terhadap pelanggaran hukum administrasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 59 ayat (4), diperlukan semata-mata untuk mendorong dan untuk memperkuat tegaknya norma hukum dalam hukum administrasi di satu pihak dan sifat banyak limbah bahan berbahaya, beracun, atau limbah B3 bagi kelestarian lingkungan hidup dalam konteks ini tadi sudah ahli sebutkan juga demi perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia atau perlindungan terhadap kesehatan manusia yang keduanya merupakan hak konstitusional yang dijamin pemenuhannya oleh negara.  Kebijakan kriminalisasi dan penalisasi dalam perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya, beracun atau B3 dengan mencantumkan ancaman sanksi pindana penjara dan denda tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberi jaminan perlindungan hukum dan dipenuhinya hak konstitusional warga negara dan juga telah sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini juga sesuai atau tidak bertentangan dengan norma hukum yang dimuat di dalam Pasal 28J ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945. Karena ini terkait dengan norma hukum yang dimuat dalam Pasal 59 ayat (1), yakni persoalan yang berhubungan dengan siapa Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 99 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id yang wajib mengolah limbah B3, maka mohon, Majelis Hakim, ahli ingin menyampaikan pandangan ahli terkait dengan Pasal 59 ayat (1) dalam konteks hubungannya dengan Pasal 59 ayat (4).  Norma hukum yang dimuat di dalam Pasal 59 ayat (1) termasuk domain hukum administrasi yang memuat prinsip hukum bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Kewajiban mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun ditujukan kepada pihak penghasil limbah, artinya dia tidak dibebani mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, jadi melekat kepada pihak yang penghasil limbah beracun. Kewajiban melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang ditujukan bagi pihak yang menghasil limbah berbahaya tersebut bersifat imperatif, maka bagi setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya tersebut atau LB3 yang tidak melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya tersebut yang dihasilkannya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dimulai dari perbuatan melawan hukum administrasi yang tadi sudah ahli sebutkan Pasal 59 ayat (1) adalah bersifat imperatif.  Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya atau LB3 yang melekat pada pihak penghasil limbah bahan berbahaya tersebut atau beracun, LB3 tersebut, secara teknik administrasi perizinan harus dilakukan proses perizinan secara terpadu, maksud ahli adalah agar tidak terjadi konflik dalam pemberian izin antara izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 dengan izin usaha atau izin lain yang melekat pada pendirian suatu perusahaan atau kegiatan yang lain yang menghasilkan limbah.  Ahli ingin memberi ketegasan dalam konteks ini, semestinya mereka diberi izin sekaligus karena sudah pasti dia akan melahirkan limbah B3, maka pada saat dia mendirikan usaha tersebut, included izin itu juga melekat minim dua, yakni adalah izin usaha dan yang satunya adalah izin pengelolaan limbah B3.  Maka dengan demikian, dengan prinsip ini berarti ada izin bagi usaha sekaligus harus terbit juga izin pengelolaan limbah. Jadi ini tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus menjadi satu kesatuan karena argumennya adalah itu pasti akan melahirkan atau menghasilkan limbah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 100 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id B3. Maka ada dua kemungkinan. Pertama, setiap pemberian izin suatu usaha penghasil limbah B3, wajib memiliki izin usaha induk, yang tadi sudah ahli sebutkan, dan sekaligus memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya atau limbah B3 apabila Pemohon izin tersebut memiliki kemampuan sendiri untuk mengolah limbah yang dihasilkannya. Jadi, ada dua izin. Kedua, setiap pemberian izin atau usaha yang menghasilkan limbah B3, wajib memiliki izin usaha induk dan izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya karena penghasil limbah B3 tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang izin yang kedua ini maksud ahli adalah ini dalam rangka preventif perizinan, jadi kalau dia mempunyai izin induk dan dia tidak memiliki kemampuan mengolah limbah, maka pada saat izin itu diberikan, dia harus dapat menunjuk pihak lain yang ditunjuk untuk mengolah limbah yang dihasilkannya, dan pihak lain yang mengolah itu juga ditunjukkan dia telah memiliki izin untuk mengolah limbah B3.  Dengan demikian, ada kewajiban hukum dibebankan pada penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun, ada dua hal. Yang pertama adalah kewajiban hukum untuk melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya atau bahan limbah B3. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban hukum untuk memilki izin mengolah limbah B3, jika pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dihasilkannya tersebut dikelola sendiri. Atau kewajiban hukum untuk menunjukkan pihak lain yang telah memiliki izin melakukan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya, dan pihak lain itu juga telah memiliki izin.  Terkait dengan kedudukan ancaman sanksi pidana di bidang hukum administrasi sebagaimana diatur Pasal 103, ahli ingin jelaskan, Pasal 59 ayat (1) relasi ancaman pidananya Pasal 103, yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 3 tahun. Denda minimal, paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3 miliar. Adanya dari ketentuan sanksi pidana tersebut, Ahli jelaskan adanya sanksi pidana atau kebijakan kriminalisasi finalisasi terhadap pihak penghasil limbah bahan berbahaya beracun LB3 tersebut, yang tidak melakukan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 101 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tadi atau limbah B3 yang dihasilkannya tersebut, dikenal dengan kebijakan pencegahan secara dini, sama dengannya tadi adalah karena itu hukum administrasi adalah kebijakan preventif dengan pertimbangan sifat bahayanya dampak limbah B3 terhadap usaha pelestarian lingkungan hidup dan terhadap kesehatan manusia.  Adanya sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 103 terhadap pelanggaran hukum administrasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 59 ayat (1) diperlukan semata-mata untuk mendorong atau memperkuat tegaknya norma hukum dalam hukum adminitrasi di satu pihak dan sifat bahayanya limbah B3 bagi kelestarian hidup atau perlindungan lingkungan hidup dan juga kesehatan manusia, perlindungan terhadap kesehatan manusia yang keduanya merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara. Kebijakan kriminalisasi dan finalisasi mengenai kewajiban penghasil limbah B3 tersebut untuk melakukan pengelolaan limbah yang berbahaya limbah B3 yang dihasilkannya adalah dengan ancaman sanksi pidana penjara dan denda tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara, istilah bahasa hukumnya disebut memiliki daya paksa agar supaya mentaati aturan dalam bidang hukum administrasi dan tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum agar dipenuhinya hak konstitusional warga negara dan juga telah sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Hal ini juga tidak bertentangan atau sesuai atau tidak bertentangan dengan norma hukum yang dimuat dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya bahwa pengenaan sanksi pidana itu harus memperkuat hak-hak konstitusional warga negara dalam hal ini sebagai pengecualian dari hak-hak yang lain yang kemungkinan dengan penggunaan sanksi pidana tersebut melanggar hak-hak mereka. Tetapi karena ada ketentuan Pasal 28J ini, maka menurut ahli terhadap ketentuan Pasal 103, demikian juga Pasal 102 itu sebagai eksepsi atau sebagai excuse dari Pasal 28J ayat (2).  Demikian ahli sampaikan pokok-pokok pikiran yang terkait dengan pengujian materiil terhadap norma hukum yang dimuat Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 102 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Lingkungan Hidup. Ahli ingin memberi penjelasan atau keterangan ahli yang terkait dengan persoalan pertanggungjawaban pidana. Benar di dalam Pasal 59 dalam ketentuan itu disebut sebagai orang, orang itu dapat perseorangan atau di situ juga termasuk juga korporasi karena dalam hubungan dengan lingkungan hidup itu sesungguhnya lebih banyak ditujukan kepada korporasi.  Apabila ditanya terkait dengan korporosi apakah korporasi harus mens rea? Tidak, karena kejahatan korporasi itu secara natural berbeda dengan kejahatan dilakukan oleh orang perseorangan. Kemungkinan terjadi atau adanya mens rea itu tidak mungkin ada pada korporasi. Pertama adalah kejahatan korporasi yang dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus korporasi karena pengurus korporasi itu bertindak dan untuk atau atas nama korporsi, sehingga atribusi pertanggungjawaban pidananya adalah ditujukan kepada korporasi dan korporasi ini tidak melakukan suatu tindak pidana terhadap semua tindak pidana yang ada dalam hukum pidana, tetapi korporasi hanya mungkin melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap delik-delik fungsional.  Apa yang dimaksud dengan delik fungsional dalam konteks ini? Delik fungsional intinya adalah satu delik yang mengatur tentang keharusan untuk berbuat sesuatu, atau istilah bahasanya dia menuntut secara hukum karena hukum mengharuskan untuk berbuat sesuatu dan itu keharusan ditujukan pada korporasi jika korporasi tidak melakukan itu, maka tanggung jawabnya adalah korporasi. Sebaliknya juga korporasi tidak mungkin melakukan kejahatan personal karena itu tidak mungkin dilakukan oleh korporasi dan korporasi adalah sebagai subjek hukum yang abstrak yang itu tidak mungkin ada mens rea, dan tidak mungkin melakukan kejahatan personal. Atas dasar pertimbangan tersebut terhadap pertanyaan yang diajukan kepada ahli yang terkait dengan persoalan perizinan dan izin itu adalah bagian dari pada delik fungsional, sehingga dengan demikian dalam suatu korporasi, maka izin berdirinya atau izin melakukan suatu perbuatan atau disebut juga izin yang tema besar sekarang ini adalah mengolah limbah B3, itu ditujukan kepada korporasi, tidak ditujukan kepada subjek-subjek, orang- orang tertentu dalam suatu korporasi. Sehingga dengan demikian, atas Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 103 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id nama atau karena ini termasuk sebagai delik yang fungsional, maka dia berlaku untuk korporasi.  Persoalan berikutnya adalah terkait dengan izin yang sudah habis dan dia melakukan pengurusan izin dalam hal ini adalah perpanjangan. Apakah kemudian kalau dalam perpanjangan itu kemudian masih juga mengolah limbah B3 itu dibenarkan atau tidak, atau dengan kata lain bagaimana posisi hukumnya dalam suatu konteks ini? Ahli jelaskan, kalau tadi sudah ahli sebutkan dalam pandangan ahli bahwa setiap korporasi berdiri dan melakukan usaha included di dalamnya harus juga izin, berarti izin itu melekat kepada atau izin semestinya disamakan atau melekat pada korporasi yang bersangkutan karena izin pengelolaan limbah B3 itu ada batas waktu tertentu, maka batas waktu itulah menurut ahli yang menentukan kapan dia boleh dan kapan tidak. Sebagai upaya untuk kehati- hatian karena produk limbah B3 itu tadi ancamannya sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi dan ahli juga menyampaikan sifat bahaya dari perbuatan tersebut atau limbah B3 tersebut, maka jauh hari sebelum dia habis waktunya, memang harus ada keharusan untuk mengurus izin atau melakukan perpanjangan izin dengan maksud dan tujuan adalah pada saat dia habis masa berlakunya, maka secara automatically karena izin itu sudah diurus berarti pada saat dia habis, maka dia dapat berlanjut. Kedua, memang ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena dalam suatu konteks ini ada kaidah hukum. Kaidah hukum yang pertama adalah kewajiban untuk mengolah limbah dan kaidah-kaidah hukum yang kedua adalah kewajiban untuk memperoleh izin, maka di situ harus diperhatikan karena terjadi dua benturan dalam satu konteks ini. Atau sesungguhnya dua kewajiban hukum yang semestinya dilakukan secara bersamaan yakni adalah wajib mengolah limbah adalah kewajiban Pasal 59 ayat (1), wajib memperoleh izin adalah kewajiban sebagai hikmad Pasal 59 ayat (2).  Semestinya dalam satu konteks pengurusan perpanjangan izin itu dilakukan sebelum masa habis perizinan tersebut. Baru ketika masa perizinan itu habis, dapat secara automatically berlaku.  Ada kemungkinan terjadi memang dalam suatu perkembangan sebut saja itu suatu proses. Sesungguhnya ada kemungkinan juga terjadi antara izin dengan izin lantas bagaimana? Kalau kita pakai prinsip tadi sudah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 104 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id disebutkan, antara izin dengan izin adalah sesungguhnya izin hanya belum diterbitkan atau masih dalam pengurusan. Artinya antara izin dengan izin di situ ada ruang kosong, berarti dari bahasa hukum administrasi, ruang kosong itu juga tidak melahirkan hak hukum secara automatically. Sama artinya seseorang itu habis masa surat izin mengemudi, sedang diurus di pengadilan maaf diurus di Samsat begitu, maka pada saat dia habis sedang mengurus. Ketika dia mengendarai kendaraan, itu tetap juga tidak bisa menunjukkan surat izin yang bersangkutan.  Disinilah yang ahli sebut sebagai antara izin dengan izin itu tidak masuk bagian daripada ruang terkait dengan norma ini. Menurut ahli, itu ruang kebijakan di lapangan. Maksud ahli begini, kalau misalnya ada suatu kewajiban itu dilaksanakan dan itu memang benar sedang melakukan pengurusan dan dari ada jeda ruang kosong tadi, maka di sinilah namanya ruang untuk mengambil kebijakan yang sebijaksana mungkin. Mengingat kalau misalnya itu pengolah limbah misalnya suatu perusahaan itu sangat urgent dalam konteks kebutuhan masyarakat. Taruhlah misalnya saja usaha-usaha yang tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian izinnya habis, apakah dia harus berhenti total sampai di situ, sampai izinnya keluar? Karena apa? Produk limbah tadi sudah ahli sampaikan. Automatically akan melahirkan limbah B3, itu artinya apa? Tidak dapat distop. Tetapi kalau produknya berarti kalau tidak mengolah limbah berarti dia melakukan tindak pidana. Itu artinya seluruh usaha itu harus distop berhenti pada di situ.  Ruang bijaksana adalah mempertimbangkan antara kepentingan publik, kepentingan proses perizinan, dan juga kepentingan-kepentingan yang lain dalam satu konteks hukum yang tadi ahli sebut hukum administrasi. Itulah menurut ahli ruang bijaksananya ada di situ. Hukum ditegakkan adalah untuk menegakkan aturan hukum tertib hukum tetapi dan juga keadilan. Tetapi di balik dua-dua hukum dan kepastian hukum dan juga keadilan, di situlah pentingnya keterlibatan manusia yang ahli sebut sebagai ruang bijaksana. Maka di dalam penegakan hukum, bukan hanya otak saja yang harus bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan hanya hukum saja berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga perasaan hati nurani orang yang membuat dia sebagai aparat penegak hukum yang bijaksana. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 105 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2014, dan telah menyerahkan keterangang tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 November 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Khususnya dalam mengonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak sebagaimana yang diatur Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. a. Pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan dengan secara benar, baik, dan serius, mengingat limbah B3 memiliki karakteristik yang sangat berbahaya, yaitu antara lain mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, dan beracun, baik beracun akut maupun kronis atau teratogenik dan mutagenik. Berdasarkan karakteristik limbah B3 tersebut, maka apabila limbah B3 tidak dikelola dengan secara baik, benar, dan serius, maka limbah B3 akan membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup yang terpapar oleh limbah B3 karena dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, berbagai penyakit, antara lain kanker, gangguan syaraf pusat, kelumpuhan, cacat tubuh, retardasi mental atau keterbelakangan mental, dan lain-lain. b. Oleh karena sifat limbah B3 yang berbahaya dan berisiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan tersebut, maka pengelolaan limbah B3 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 106 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id wajib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati-hatian atau precautionary principles, yaitu melalui penerapan instrumen perizinan diterapkan untuk memastikan pengendalian pada setiap simpul pengelolaan limbah B3, yaitu melalui penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilakukan dengan secara benar sesuai dengan karakteristik limbah B3. c. Penerapan instrumen perizinan pengelolaan limbah B3 merupakan upaya preventif untuk mencegah risiko terhadap kesehatan manusia dan tercemarnya lingkungan hidup akibat limbah B3 yang dihasilkan dalam rangka pengendalian limbah B3 dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pengelolaan limbah B3 dilakukan tidak benar dan/atau sudah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat limbah B3, maka perlu dilakukan upaya represif, berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan/atau sudah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. d. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, serta kegiatan pembangunan lain. e. Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya mempersoalkan mekanisme perizinan dalam pengelolaan limbah B3, DPR memberikan keterangan sebagai berikut. 1) Mengingat limbah B3 memiliki potensi yang cukup besar dalam menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka limbah B3 harus dikelola dengan baik, yaitu dengan mewajibkan bagi setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 107 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun limbah B3 untuk melakukan pengelolaan B3 sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2) Dalam pengelolaan limbah B3, dibutuhkan seperangkat aturan pengendalian guna mencegah terjadinya bahaya yang dapat ditimbulkan dari terlepasnya zat yang terkandung dalam limbah B3. Untuk itu, setiap usaha dan/atau kegiatan terkait limbah B3 diwajibkan untuk mendapatkan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terlebih dahulu. 3) Izin lingkungan dan/atau izin PPLH ditujukan untuk memastikan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan serangkaian peraturan perundang-undangan guna menjamin lingkungan hidup tidak terganggu. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan sebelum terbitnya izin lingkungan dan/atau izin PPLH karena izin lingkungan dan izin PPLH merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang PPLH. 4) Mekanisme perizinan dalam pengelolaan limbah B3 mempunyai fungsi yuridis preventif dan fungsi pengendalian. Fungsi yuridis preventif, yaitu izin berfungsi untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan kepada putusan izin. Dengan demikian, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pemegang izin sebelum melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatannya, telah mengetahui dan memahami dengan pasti segala kewajiban, perintah, dan larangan yang tercantum dalam ketentuan izin, maupun perundang-undangan, sehingga tercegah dari pelanggaran hukum. Sedangkan fungsi pengendalian izin, yaitu untuk: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 108 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 1. Mencegah, mengatasi, dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi. 2. Mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin. Oleh karena itu, DPR berpandangan cukup beralasan apabila dalam ketentuan a quo harus mengatur bagi pengelola limbah B3 dalam usaha dan/atau kegiatannya harus memperoleh izin dari menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dengan tujuan agar pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. f. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan kata dapat dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang PPLH menciptakan ketidakpastian karena membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu, hanya menjadi sekadar slogan karena memberikan peluang kepada aparat penegak hukum untuk jalan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, DPR memberi keterangan sebagai berikut. 1. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang PPLH merupakan suatu sistem penegakan hukum satu atap yang dikenal dengan One Roof and Enforcement System (OREC). Penegakan hukum pidana terpadu atau integrated criminal justice system, sebenarnya sudah lebih dahulu dikenal sebagai konsepsi penyelenggaraan peradilan pidana. Sistemik yang merupakan wujud interaksi penegakan hukum dengan melibatkan komponen aparat penegak hukum dalam subsistem peradilan pidana. 2. Kata terpadu merupakan penegasan dilakukannya kinerja yang berjalan secara berkesinambungan, saling memengaruhi, adanya sinkronisasi gerak aparatur penegak hukum dalam mewujudkan sebuah proses peradilan, dan terutama juga saling mengawasi. Sistem ini juga merupakan jawaban kritik atas terkotak-kotaknya fungsi tugas penegak hukum kita sebagai akibat implementasi prinsip diferensiasi fungsional di lapangan yang kaku dan menimbulkan celah tidak berfungsinya sistem check and balance. Penegakan hukum lingkungan yang terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 109 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id koordinasi Menteri Negara Lingkungan Hidup merupakan suatu upaya sungguh-sungguh agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan efektif, efisien, serta berhasil, dan berdaya guna. 3. Bentuk kerja sama antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik polri berupa bantuan personil dalam rangka eksekusi putusan, bantuan laboratorium lingkungan, dan/atau ahli di sisi lain polri sebagai kordinator pengawas, penyidik pegawai negeri sipil memberikan bantuan dalam bentuk laboratorium forensik, identifikasi, dan psikologi, bantuan personil penyidik, bantuan peralatan, upaya paksa, penitipan tahanan, serta pengamanan barang bukti maupun tersangka, dan/atau terdakwa dan bentuk kerja sama dengan aksa menyangkut asistensi, konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum sebelum atau selama proses penyidikan. 4. Berdasarkan hal di atas, penegakan hukum terpadu telah diupayakan harmonisasi antarpenegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan sebagaimana maksud di atas, merupakan suatu hal yang mesti diwujudkan, sebab persoalan lingkungan bukan lagi suatu hal yang abstrak, melainkan nyata dirasakan oleh masyarakat, sehingga lingkungan yang sehat dan dapat mendukung peri kehidupan di masa sekarang maupun masa depan dapat kita nikmati untuk kita, maupun generasi mendatang. 5. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum, di samping maksimum, perluasan alat bukti pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan hidup tetap memerhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu, air limbah, emisi, dan gangguan. 6. Selanjutnya terhadap kata dapat dalam penulisan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang a quo, DPR berpendapat bahwa penulisan tersebut sudah sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai pernyataan terhadap sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 110 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id atau lembaga (vide angka 267 Lampiran Undang-Undang II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), sehingga berdasarkan norma dalam pasal a quo, mempunyai makna bahwa Menteri Lingkungan Hidup memiliki diskresi untuk menentukan penanganan tidak pidana lingkungan hidup, baik melalui penanganan terpadu maupun dengan masing-masing instansi. Penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). [2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2014 dan 4 November 2014 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas:  Pasal 59 ayat (4) yang menyatakan, “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya” juncto Pasal 102 yang menyatakan, “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”;  Pasal 95 ayat (1) yang menyatakan, “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, selanjutnya disebut UU 32/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:  Pasal 28D ayat (1): ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”  Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang in casu UU 32/2009 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut oleh Kejaksaan serta diputus bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dituduh telah melanggar ketentuan dalam UU 32/2009; Bahwa Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan berlakunya Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009. Menurut Pemohon, kedua pasal a quo telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multitafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Dengan berlakunya kedua pasal a quo, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai General Manager Sumatera Light South pada PT. Chevron Pacific Indonesia, dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil; Menurut Pemohon norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 namun di sisi lain Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 mengatur bahwa penghasil limbah B3 diwajibkan untuk Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 114 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. Menurut Pemohon, keberadaan dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut dapat menciptakan situasi dimana penghasil limbah B3 yang belum memiliki izin mengolah limbah B3 karena izin pengolahan tersebut sedang diurus perpanjangannya di instansi terkait terpaksa mengolah limbah B3 tersebut karena ada ancaman pidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) juncto Pasal 103 UU 32/2009. Namun di sisi lain, karena belum memiliki izin mengolah limbah B3 maka penghasil limbah B3 tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang mensyaratkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3. Situasi tersebut yang dialami Pemohon yang disidik dan didakwa Kejaksaan Republik Indonesia atas tuduhan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan antara lain bahwa proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi minyak bumi (limbah B3), yang dihasilkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, dilakukan tanpa adanya izin. Dua norma hukum yang bersifat kontradiktif tersebut jelas telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas ”pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena pelanggaran Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 masing- masing dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 103 dan Pasal 102 UU 32/2009. Selain itu, kedua norma yang kontradiktif tersebut jelas merugikan hak konstitusional Pemohon dan potensial merugikan hak asasi manusia, mengingat, “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009, yang menyulitkan penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 sebelum adanya izin, akan berakibat penghasil limbah tidak melaksanakan kewajibannya. Kondisi tidak diolahnya limbah B3 tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena tidak “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Oleh karena itu, menurut Pemohon, kedua pasal a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 115 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 terhadap UUD 1945, dengan alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut:  Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU 32/2009 yang mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin “kepastian hukum yang adil” karena kedua pasal tersebut dapat menciptakan ketidakadilan jika digunakan untuk menghukum orang yang menghasilkan limbah B3 namun beritikad baik untuk mengolah limbah B3 tersebut walaupun orang tersebut belum memiliki izin karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 tersebut. Selain itu, ketentuan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU 32/2009 yang bersifat mutlak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap orang termasuk penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 karena jika penghasil limbah B3 tersebut tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan maka ia akan dihukum pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 103 UU 32/2009. Namun karena penghasil limbah B3 tersebut belum memiliki izin karena karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 tersebut maka penghasil limbah B3 tersebut terancam untuk dihukum berdasarkan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU 32/2009.  Dengan sulitnya mendapat izin dalam melakukan pengolahan limbah B3 dan adanya ancaman pidana bagi pengola limbah yang tidak mempunyai izin, dapat menimbulkan situasi penghasil limbah B3 tidak melaksanakan kewajibannya. Sebab meskipun kewajiban dilaksanakan, namun bila tidak ada izin, maka penghasil limbah B3 diancam dengan dipidana. Keadaan ini potensial mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena tidak “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”, sebagaimana dimaksud Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 116 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Di sisi lain, Pasal 59 ayat (3) UU 32/2009 yang mengatur bahwa penghasil limbah B3 yang “tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain” tidak sepenuhnya memberikan solusi bagi penghasil limbah B3, yang karena alasan-alasan tertentu belum diberi izin oleh instansi yang berwenang, karena tidak semua pihak lain (bukan penghasil limbah B3) karena alasan teknis dan perizinan dapat mengolah limbah B3 tertentu atau dapat memperoleh izin untuk mengolah limbah B3 tersebut.  Bahwa keberadaan kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 menciptakan ketidakpastian hukum karena membuka kemungkinan “penegakan hukum terpadu” hanya menjadi sekadar slogan tanpa pelaksanaan karena kata “dapat” memberikan peluang kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan, untuk “jalan sendiri- sendiri” dengan mengabaikan semangat UU 32/2009 untuk melakukan penegakkan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan menjamin keberlangsungan penegakan hukum terpadu maka sudah seyogianya kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  Dengan dinyatakannya kata “dapat” bertentangan dengan UUD 1945 dan frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dimaknai termasuk “tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini” maka Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 di samping menjadi memenuhi ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjadi sesuai dengan: (i) “asas kekeluargaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d (dan penjelasannya) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan”. Jadi dengan dikabulkannya permohonan ini maka para penegak hukum tidak dapat melakukan penyidikan dan penuntutan “tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini” tanpa bermusyawarah dengan Menteri Lingkungan Hidup sebagai regulator melalui penegakan hukum terpadu; (ii) “asas ketertiban dan kepastian hukum” Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 117 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i (dan penjelasannya) Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum”. Jadi dengan dikabulkannya permohonan ini maka tercipta kepastian hukum bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran “tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini” dilakukan melalui “penegakan hukum terpadu” di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup sebagai regulator; [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12G serta saksi Wahyu Budiarto dan delapan orang ahli yaitu Saldi Isra, Zainal Arifin Mochtar, Sukanda Husin, Linda Yanti Sulistiawati, Eddy OS Hiariej, Laica Marzuki, Udiharto, dan Renni Suhardi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juli 2014 dan 23 Juli 2014, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara; [3.12] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 23 April 2014 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya Presiden telah mengajukan saksi yang bernama Ahmad Safrudin dan empat orang ahli yaitu Philipus M. Hadjon, Alexander Sonny Keraf, Enri Damanhuri, dan Mudzakkir yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 September 2014 dan 30 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 23 Juli Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 2014, dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Pendapat Mahkamah [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, bukti-bukti surat dari Pemohon, keterangan saksi dan ahli dari Pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Presiden, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.16] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkait dengan kesehatan lingkungan hidup dalam rangka kesejahteraan sebagai salah satu cita negara, yaitu cita negara kesejahteraan, Mahkamah sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ....”, pembentuk negara meletakkan kesejahteraan umum sebagai fungsi negara yang penting dan mendasar. Hal tersebut terkait dengan pahit-getirnya kehidupan dalam penjajahan yang menjadi latar belakang sejarah, yang dinyatakan sebagai keadaan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berperikeadilan [alinea pertama Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, negara yang diperjuangkan adalah negara yang yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Demikianlah cita negara yang diperjuangkan dan dibentuk oleh pejuang dan pembentuk negara yang dalam perspektif ketatanegaraan adalah sebagai kaidah negara yang fundamental. Bahwa negara dengan cita yang demikian setelah terbentuk kemudian terwarisi dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, sebagai warisan sejarah negara dengan cita yang demikian harus tetap dipertahankan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 119 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id sebagai pedoman dalam rangka membangun kesejahteraan bangsa, menghadapi dinamika perjalanan sejarahnya ke masa depan. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kesejahteraan” diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman, atau yang lebih spesifik lagi, kesejahteraan jiwa berarti kesehatan jiwa. Sementara itu, kata sejahtera, sebagai asal kata kesejahteraan, berarti aman sentosa dan makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Terkait dengan cita negara kesejahteraan, di dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain, bahwa di dalam negara kesejahteraan setiap orang berhak, antara lain, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945]; berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan [Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]; berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan [Pasal 28H ayat (1) UUD 1945]; dan sebagainya. Adapun rincian fungsi negara, antara lain, bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 23 ayat (1) UUD 1945]; memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak tersebut sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah dan untuk hal tersebut harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [Pasal 28I ayat (1) UUD 1945]; dan sebagainya. Bahwa pembentukan UU 32/2009 sebagai pelaksanaan dari perintah konstitusional mempertimbangkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Namun demikian, selain menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 120 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dikembangkan upaya pengendalian dampak, baik secara preemtif, preventif, maupun represif. Bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Khusus mengenai penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman pidana minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [Penjelasan Umum UU 32/2009]; [3.17] Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma, bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 yang terkait dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 121 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id norma, bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU 32/2009. Pemohon mendalilkan, sebagai perusahaan penghasil limbah B3 telah melakukan kewajiban pengelolaan limbah tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (1) UU 32/2009 dan untuk itu Pemohon melaksanakan kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 dengan mengurus izin atau perpanjangan izin. Pemohon mendalilkan kedua ayat dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada saat Pemohon sedang mengurus izin atau perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pemohon melakukan kewajiban pengelolaan limbah, akan tetapi terhadap Pemohon diperlakukan sebagai pengelola limbah B3 yang tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 102 UU 32/2009, sehingga Pemohon terancam pidana berdasarkan pasal tersebut [vide permohonan angka 23 dan angka 24 halaman 18-19]. Selain itu, Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma yang dimuat dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009, bahwa penegakan hukum terpadu terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 merupakan pilihan kebijakan penegak hukum sebagaimana termuat pada kata “dapat” dan frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009. Pemohon mendalilkan dengan adanya norma tersebut menjadikan peluang penegak hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 berjalan sendiri-sendiri, sehingga mengabaikan semangat UU 32/2009 untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Dengan demikian, pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [vide permohonan angka 35 - angka 38, halaman 22-23]; [3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan terkait dengan Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa limbah B3, sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah limbah yang dihasilkan oleh industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 122 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, upaya pengendalian dampak tersebut, baik secara preemptif, preventif, maupun represif harus dikembangkan secara terus menerus seiring dengan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa yang juga dilaksanakan secara terus menerus. Sejalan dengan itu maka ketentuan bahwa industri penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan untuk itu wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah tepat secara konstitusional, karena alasan tersebut di atas. Hal tersebut mengandung makna bahwa oleh karena limbah B3 berdampak dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain maka pengelolaan limbah B3 dilarang dan hanya yang mendapat izin negara atau pemerintah yang diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut. Menurut Mahkamah, bahwa izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun tehadap objek hukum dimaksud. Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai syarat-syarat yang ditentukan. Permohonan tersebut kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang. Manakala permohonan dan syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan dikabulkan dan izin diberikan, di dalamnya ditentukan pula adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Syarat-syarat yang terakhir tersebut sesungguhnya merupakan hal atau kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik- baiknya, negara dapat mencabut izin tersebut atau apabila di dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain dicabutnya izin, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum. Dengan demikian, secara hukum dengan instrumen izin tersebut negara masih memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap objek hukumnya dan dengan demikian pula maka fungsi pengendalian negara terhadap Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 123 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kegiatan yang dilakukan terhadap objek dimaksud secara rasional diharapkan dapat berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, sepanjang mengenai kewajiban pengelolaan limbah B3 bagi yang menghasilkannya dan kewajiban pengelolaan limbah B3 dengan mendapatkan izin adalah wajar dan semestinya. Namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dangan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. Apalagi terlambat keluarnya izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak Pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali. Walaupun demikian tidak berarti subjek hukum tersebut boleh melepaskan kewajibannya untuk terus mengurus perpanjangan izinnya. Terlebih lagi apabila hasil pengawasan terakhir oleh instansi atau pejabat yang berwenang setelah izin tersebut berakhir tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam pemberian izin. Pertimbangan lain terkait dengan anggapan hukum demikian adalah karena keadaan tersebut adalah keadaan transisional, izin yang baru belum terbit dan izin lama secara formal telah tidak berlaku adalah suatu keadaan anomali, padahal terkait dengan objek hukum dalam permasalahan tersebut adalah limbah B3, limbah yang dapat berdampak buruk dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping itu, karena subjek hukum tersebut adalah juga yang memproduksi limbah B3 maka menurut hukum adalah kewajibannya untuk mengelola limbah yang apabila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestarian Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 124 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id lingkungan hidup dan dapat diancam dengan pidana. Apabila pengelolaan limbah B3 tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh-sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Hal tersebut benar-benar akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segera terbitnya izin pengelolaannya justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 beralasan menurut hukum dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; [3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan terkait dengan Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 menyatakan, “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”. Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata “dapat” koordinasi penegakan hukum tersebut menjadi suatu kebijakan pilihan, sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, Pemohon mengajukan permohonan konstitusionalitas norma yang menjadi materi muatan pada frasa “tindak pidana lingkungan hidup”, yang seharusnya termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU 32/2009 supaya sesuai dengan semangat UU 32/2009. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya UU 32/2009, sebagaimana dipertimbangkan di atas, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, UU 32/2009, antara lain, dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan [Penjelasan Umum UU 32/2009]. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 125 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah B3 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai suatu kejahatan juga sebagai tindakan ketidakadilan. Untuk itu forum koordinasi memastikan kategori pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut. Dengan koordinasi, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari dan bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan pengujian konstitusionalitas norma dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32/2009 beralasan menurut hukum, yaitu mengenai norma yang terdapat dalam kata “dapat”; [3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai frasa “tindak pidana lingkungan hidup”, menurut Mahkamah, tindak pidana yang bersumber dari UU 32/2009 tidak saja tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana korupsi seperti kasus yang dimohonkan oleh Pemohon [vide: permohonan Pemohon angka 11 halaman 13]. Mahkamah menilai tujuan dari hukum acara pidana, antara lain, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kesewenang- wenangan negara dalam penegakan hukum. Oleh karena penegakan hukum terpadu yang diatur dalam Undang-Undang a quo hanya terhadap tindak pidana lingkungan hidup, padahal dapat saja tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi, terjadi sebagai akibat pelanggaran terhadap UU 32/2009 maka adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam pasal a quo harus dimaknai sebagaimana amar putusan di bawah ini; [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 126 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 127 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 1.2. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”; 1.3. Kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.4. Kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.5. Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini”; 1.6. Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini”; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 128 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 1.7. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) selengkapnya menjadi “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.43 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, dan Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 129 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Muhammad Alim ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id