179/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 179/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Zainun Ahmadi, S.H., M.Kn. Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Ja’abah Nomor 29 RT/RW 010/001 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Abu Bakar, S.H. Pekerjaan : Notaris Alamat : Jalan Kauman II Nomor 5A RT/RW 005/005 Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah; selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon II; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 1 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan 2 Permohonan Pemohon Nomor 182/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 1 Oktober 2025 dengan Nomor 179/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Oktober 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Mahkamah Konstitusi menurut para Pemohon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berdasarkan dasar-dasar hukum sebagai berikut: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang antara Iain mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diubah UU Nomor 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU MK ini telah diubah oleh UU Nomor 8/2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bis UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 3013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 3 Konstitusi Menjadi UU dan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatakan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. UU ini telah diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diubah lagi dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. 6. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatakan bahwa obyek permohonan Pengujian UU adalah Undang- Undang dan Perppu dan ayat (4) secara singkat mengatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 7. Bahwa norma Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 telah diberi makna baru oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Nomor 84/PAA- XXII/2024 yang amar poin 2: “Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, 4 rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum”; 8. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (vide pasal 47 UU MK) maka makna baru yang diberikan Mahkamah lewat putusan tersebut di atas menurut Pemohon sudah merupakan UU meski sejatinya pembentuk UU belum merumuskan perubahan norma tersebut dalam perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014. 9. Bahwa oleh karena norma baru tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari norma Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30/2004 jo UU Nomor 2/2014 maka obyek pengujian ini sudah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/2025, bahwa obyek pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 10. Bahwa obyek yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah putusan Mahkamah yang memberi makna baru norma Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30/2004 jo UU Nomor 2/2014 memakan waktu yang lama dalam prosesnya dan baru selesai dibaca pada tanggal 3 Januari 2025. Menurut para Pemohon, membaca putusan tersebut lebih lama dari kebiasaan pada umumnya dalam perkara uji materiil di Mahkamah bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini dengan batu uji UUD NRI 1945. II. Kedudukan Hukum Pemohon dan Kerugian Konstitusional Bahwa kedudukan hukum atau legal standing adalah syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian norma hukum muatan suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MKRI yang mengatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara lndonesia; 5 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang mengatur kembali syarat-syarat yang sudah diatur pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 bis Putusan MK Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 menerangkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Bahwa legal standing para Pemohon adalah perorangan warga negara lndonesia sesuai KTP dan KK dengan profesi notaris dan legal standing tersebut menurut para Pemohon secara hukum masih melekat pada diri para Pemohon berdasarkan alasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 telah memberi dasar hukum umur pensiun notaris setelah genap 67 (enam puluh tujuh) tahun dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun sepanjang masih sehat jasmani dan rohani, namun tidak dapat diperpanjang kembali karena putusan tersebut 6 dibaca lebih lama oleh Mahkamah apabila dibandingkan dengan permohonan- permohonan lain. Akibatnya, para Pemohon yang tanggal umur pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun berlangsung antara tanggal pendaftaran permohonan hingga sidang putusan tanggal 3 Januari 2025 tidak dapat menggunakan hak untuk perpanjang kembali masa jabatan sebagai notaris. Seandainya putusan tersebut dibaca sesuai dengan jangka waktu seperti permohonan lain-lainnya maka para Pemohon dapat perpanjang kembali masa jabatan sebagai notaris hingga berumur 70 (tujuh puluh) tahun. Bahwa kerugian para Pemohon adalah kehilangan hak-hak konstitusional untuk bekerja, mendapat hasil dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahun hukum perdata khususnya lewat pelaksanaan profesi sebagai notaris bersama- sama dengan puluhan notaris lain yang tanggal genap umur 67 (enam puluh tujuh) tahun berlangsung antara tanggal pendaftaran permohonan sampai sidang putusan uji materiil Nomor 84/PUU-XXII/2024 selesai dibaca. Seandainya putusan tersebut selesai dibaca dalam rentang waktu seperti permohonan-permohonan lain seperti bukti-bukti terlampir maka para Pemohon masih dapat perpanjang kembali masa jabatan sampai genap berumur 70 (tujuh puluh) tahun. Namun apabila Permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka hak-hak konstitusional para Pemohon dapat dipulihkan kembali, sehingga ada persamaan kedudukan di dalam hukum dengan para Pemohon lain, ada kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum dengan para Pemohon lain seperti dalam bukti-bukti terlampir. Sekaranglah waktu yang tepat bagi para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ini guna memulihkan kembali kerugian hak-hak konstitusional tersebut. III. Alasan Permohonan Permohonan uji materiil ini diajukan atas dasar alasan-alasan berikut: 1. Maksud dan Tujuan Bahwa maksud (intent) dan tujuan setiap pemohon mengajukan suatu permohonan uji materiil suatu UU ke Mahkamah menurut para Pemohon sudah terkandung dalam pikiran yang merupakan idea atau cita-cita sebelum, pada saat surat permohonan disusun, didaftar ke Mahkamah dan terus melekat dalam pikiran saat sidang pemeriksaan hingga berakhir pada saat sidang putusan diselesai dibaca Mahkamah, terlepas permohonan 7 tersebut dikabulkan atau sebaliknya. Maksud dan tujuan yang merupakan cita-cita tersebut adalah agar dapat terejawantahkan lewat putusan Mahkamah atas surat permohonannya. Maksud dan tujuan pemohon uji materiil yang masih merupakan cita-cita dalam pikiran tersebut menurut para Pemohon sudah menjadi suatu norma hukum yang mengikat umum sejak surat permohon uji materiil didaftar di Mahkamah yang dibuktikan dengan diterbitkannya nomor register permohonan oleh petugas yang berwenang di Mahkamah. Permohonan uji materiil yang diputus Mahkamah Nomor 84/PUU-XXII/2024 didaftar pada tanggal 19 Maret 2024 maka berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Nomor 84/PUU- XXII/2024 sudah mulai berlaku mengikat umum sejak tanggal 19 Maret 2025 berdasarkan alasan bahwa permohonan tersebut didaftar pada tanggal 19 Maret 2025. Memperkuat alasan para Pemohon mengajukan contoh putusan Mahkamah. Contoh pertama bahwa putusan Mahkamah mulai berlaku mengikat umum sejak surat permohonan uji materiil didaftar di Mahkamah adalah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang maksud dan tujuannya agar anak luar kawin yang sudah dilahirkan Pemohon dapat mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ( halaman 37 putusan). Putusan ini menganulir norma Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1/1974 yang mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada waktu surat permohonan didaftar di MK pada tanggal 14 Juli 2010, Pemohon sudah punya anak luar kawin, sehingga maksud dan tujuan Pemohon agar hukum dapat mengatur: “anak yang dilahirkan di luar perkawinannya mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya”. Dikabulkannya permohonan tersebut oleh Mahkamah maka anak luar kawin yang sudah dilahirkan prinsipal sebelum surat permohonan didaftar sudah berlaku mengikat umum sejak surat permohonan didaftar karena Mahkamah tidak 8 menyatakan bahwa putusan tersebut hanya berlaku untuk anak luar kawin yang belum lahir atau hanya berlaku untuk anak luar kawin yang lahir setelah putusan selesai diucapkan. Contoh kedua adalah Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang didaftar di MK pada tanggal 11 Mei 2015. Prinsipal pada waktu surat Permohonan didaftar sudah berstatus istri dari seorang warga negara asing dan karena pernikahan tersebut mengakibatkan tidak dapat membeli tanah di Indonesia. Maksud dan tujuan Pemohon agar norma perjanjian kawin muatan UU Perkawinan Nomor 1/1974 yang mengatakan bahwa perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsung, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan menjadi dapat dibuat, diubah atau dicabut setiap waktu sesuai kesepakatan pasangan suami istri (pasutri) sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Dikabulkannya permohonan tersebut oleh Mahkamah (petitum poin 1.6) maka maksud dan tujuan prinsipal yang sudah menikah dengan warga negara asing tersebut dapat mengubah atau mencabut atau membuat perjanjian kawin pisah harta kekayaan agar secara hukum memiliki hak atas tanah di Indonesia tanpa ada celah hukum beralihnya hak atas tanah kepada suami atau istri yang berwarga negara asing yang dilarang oleh hukum tanah di Indonesia. Putusan a quo berlaku mengikat pemohon dan pasutri lain-lain karena Majelis Hakim Mahkamah tidak menyatakan bahwa putusan tersebut hanya berlaku untuk pasutri yang menikah setelah putusan selesai dibacakan. Contoh ketiga adalah Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang didaftar di MK pada tanggal 10 November 2022. Pemohon waktu surat Permohonan didaftar di MK masih berstatus Komisioner KPK dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. Maksud dan tujuan Pemohon agar Mahkamah dapat memutus masa jabatan KPK dari 4 (empat) tahun diubah menjadi 5 (lima) tahun dan Mahkamah mengabulkan permohonan a quo dan masa jabatan Pemohon menjadi 5 tahun. Ini artinya bahwa putusan tersebut mulai berlaku mengikat Pemohon dan Komisioner KPK yang akan datang sejak surat Permohonan didaftar di Mahkamah sebab Mahkamah tidak menyatakan bahwa putusan tersebut hanya berlaku untuk Komisioner KPK pilihan setelah putusan a quo selesai dibaca. 9 2. Asas retroactive (Berlaku Surut) Putusan MK menurut Pasal 47 UU MK Nomor 24/2023 memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Makna dari norma pasal ini adalah putusan MK tidak berlaku retroactive melainkan berlaku ke depan sejak putusan selesai diucapkan Majelis Hakim MK. Namun jika mengamati rumusan ketiga contoh putusan MK tersebut di atas dapat para Pemohon simpulkan bahwa putusan MK dapat juga berlaku retroactive sejak putusan didaftar di MK. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimohon oleh Pemohon yang sudah punya anak luar kawin sebelum surat permohonan didaftar di MK. Amar putusan yang mengatakan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya menurut para Pemohon berlaku untuk anak luar kawin Pemohon dan anak-anak luar kawin lain sejak surat Permohonan didaftar di MK oleh karena Mahkamah tidak menyatakan putusan tersebut tidak berlaku untuk anak-anak luar kawin lain yang lahir sebelum putusan didaftar atau setelah putusan selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. UU Perkawinan 1974 yang mengatakan bahwa perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan, berlaku sejak perkawinan dan tidak dapat dicabut atau diubah setelah perkawinan diubah Mahkamah via amar Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi dapat dicabut atau diubah setiap saat oleh pasutri sesuai kesepakatan dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga menurut para Pemohon berlaku untuk Pemohon yang sudah berstatus istri dan para pasutri lain-lainnya yang sudah menikah sebelum permohonan didaftar di MK. Amar Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan Pemohon yang masih berstatus Komisioner KPK agar masa jabatannya diubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun berlaku terhadap Pemohon mengandung makna bahwa Putusan MK tersebut mulai berlaku sejak Permohonan didaftar di MK. 3. Perlakuan Diskriminatif Permohonan uji materiil yang diputus Mahkamah Nomor 84/PUU-XXII/2024 didaftar pada tanggal 19 Maret 2024 dan pada tanggal 6 Agustus 2024 diserahkan revisinya oleh Pemohon dalam ruangan Sidang terbuka untuk 10 umum di MK. Setelah sidang perbaikan tersebut, Mahkamah tidak menyelenggarakan sidang lagi untuk permohonan a quo tetapi langsung sidang putusan final tanggal 3 Januari 2025. Rentang waktu antara tanggal pendaftaran permohonan dan tanggal putusan selesai dibaca Mahkamah berlangsung kurang lebih 9 bulan. Akibatnya, Pemohon I yang tanggal umur 67 tahunnya ditanggal 17 September 2025 dan Pemohon II ditanggal 10 Oktober 2025 tidak dapat menggunakan hak untuk perpanjang kembali masa jabatan sebagai notaris hingga genap berumur 70 tahun. Menurut para Pemohon, lamanya waktu antara tanggal pendaftaran dan tanggal selesai diucapkannya Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 oleh Majelis Hakim MK merupakan bukti perlakuan diskriminatif atau perlakuan tidak sama dan/atau perlakuan tidak adil terhadap para Pemohon jika dibandingkan dengan putusan Mahkamah terhadap permohonan- permohonan lain seperti berikut. Pertama, Putusan Nomor 98/PUU-XXII/2025 didaftar pada tanggal 3 Juni 2025 dan diputus pada tanggal 9 Juli 2025 (hanya 36 hari). Kedua, Putusan Nomor 103/PUU-XXII/2024 didaftar pada tanggal 25 Juli 2024 dan diputus pada tanggal 18 September 2024 (hanya 23 hari). Ketiga, Putusan Nomor 119/PUU-XXII/2024 didaftar pada tanggal 4 September 2024 dan diputus pada tanggal 16 Oktober 2024 (hanya 38 hari). Keempat, Putusan Nomor 170/PUU-XXII/2024 didaftar pada tanggal 6 Desember 2024 dan diputus pada tanggal 3 Januari 2025 (hanya 28 hari). Kelima, Putusan Nomor 76/PUU-XXII/2024 didaftar pada tanggal 9 Juli 2024 dan diputus pada tanggal 20 Agustus 2024 (hanya 42 hari). Keenam, Putusan Nomor 74/PUU-XXII/2024 didaftar pada tanggal 9 Juli 2024 dan diputus pada tanggal 20 Agustur 2024 (hanya 36 hari). Ketujuh, Putusan Nomor 2/PHPU. PRES-XXII/2024 didaftar pada tanggal 25 Maret 2024 dan diputus pada tanggal 22 April 2024 (hanya 27 hari). Dan kedelapan, Putusan Nomor 286- 01-14-16/PHPU. DPR- DPRD-XXII/2024 didaftar pada tanggal 5 Agustus 2024 dan diputus pada tanggal 19 Agustus 2024 (hanya 14 hari). Bahwa kedelapan contoh Putusan Mahkamah yang diucapkan lebih cepat dibandingkan dengan Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 tersebut menurut para Pemohon merupakan bukti perlakuan diskriminatif atau perlakuan tidak sama di hadapan hukum dan tidak adil sehingga merugikan hak-hak 11 konstitusional para Pemohon untuk bekerja agar mendapat hasil dan hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kedelapan contoh tersebut, mempunyai rentang waktu 14 hingga 42 hari saja dibandingkan dengan Putusan 84/PUU-XXIII/2024 yang memakan waktu hingga lebih 9 bulan, atau kurang lebih 286 hari. Akan tetapi apabila Permohonan ini dikabulkan Mahkamah dengan menyatakan dalam amar putusan bahwa Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 mulai berlaku sejak tanggal didaftar pada tanggal 19 Maret 2024, maka hak-hak konstitusional para Pemohon tersebut dapat dipulihkan kembali. 4. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Asas-asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas peradilan cepat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah diatur Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2008, yaitu diputus paling lambat 14 hari sejak permohonan terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Materi asas peradilan cepat kandungan UU 48/2009 jo. PMK 5/2008 tersebut di atas tidak disertai dengan aturan untuk mengesampingkan dan/atau mengabaikan perkara-perkara jenis tertentu seperti putusan perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024 dikesampingkan Mahkamah demi putusan perkara-perkara lain tersebut di atas. Para Pemohon berpendapat bahwa didahulukannya putusan perkara-perkara lain tersebut di atas dari membaca Putusan Perkara Nomor 84/PUU-XXII/2024 yang sudah didaftar sejak tanggal 19 Maret 2024 merupakan kebijakan inconstitutional MK yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun apabila Permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka kebijakan tersebut menjadi constitutional. IV. Petitum Berdasarkan alasan-alasan yang telah dibentangrincikan tersebut di atas maka para Pemohon dengan ini mohon perkenan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 12 2. Menyatakan makna baru norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Rapublik lndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat umum secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa makna baru norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4432) mulai berlaku mengikat umum sejak tanggal 19 Maret 2024. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, mohon putusan lain yang dipandang adil (ex aquo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi KTP atas nama Abu Bakar; 2. Bukti P-2 Fotokopi KTP atas nama Zainun Ahmadi; 3. Bukti P-3 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU- XXII/2024; 4. Bukti P-4 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010; 5. Bukti P-5 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015; 13 6. Bukti P-6 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022; 7. Bukti P-7 Daftar nama notaris yang mengajukan perpanjangan usia pensiun; 8. Bukti P-8 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU- XXIII/2025; 9. Bukti P-9 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU- XXII/2024; 10. Bukti P-10 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU- XXII/2024; 11. Bukti P-11 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 170/PUU- XXII/2024; 12. Bukti P-12 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU- XXII/2024; 13. Bukti P-13 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XXII/2024; 14. Bukti P-14 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES- XXII/2024; 15. Bukti P-15 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 286-01-14- 16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; 16. Bukti P-16 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai perpanjangan usia pensiun para Pemohon dari usia 65 tahun ke 67 tahun; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 14 Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris) sebagaimana norma a quo telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2025, terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 15 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 16 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 8 ayat (2) UU Notaris yang menyatakan “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”. di mana Pasal 8 ayat (2) UU Notaris telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, sehingga makna Pasal 8 ayat (2) UU Notaris menjadi sebagai berikut: “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum”; 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia yang hingga saat ini masih berprofesi sebagai notaris karena walaupun sudah mencapai usia pensiun [67 (enam puluh tujuh) tahun] namun belum memperoleh surat keputusan pensiun. 4. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (2) UU Notaris yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 karena jangka waktu pemeriksaan perkara dan/pengucapan putusan a quo lebih lama dibandingkan pemeriksaan perkara dan/atau pengucapan putusan lainnya, sehingga sebelum putusan a quo diucapkan oleh Mahkamah, para Pemohon telah mencapai usia pensiun. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris atau setidaknya menjabat sebagai notaris hingga mencapai usia 67 (enam puluh tujuh) tahun [vide Bukti P-1, Bukti P- 2, dan Bukti P-16]. Para Pemohon juga telah menjelaskan mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), 17 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta telah menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang disebabkan berlakunya norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024. Di samping itu, para Pemohon juga telah dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami bersifat spesifik dan aktual, serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, karena dengan adanya pemaknaan terhadap norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris oleh Mahkamah seharusnya para Pemohon mendapatkan kesempatan untuk diperpanjang masa jabatannya hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun. Namun, oleh karena putusan atas perkara tersebut diucapkan telah melewati usia pensiun para Pemohon yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun maka para Pemohon tidak dapat menggunakan putusan Mahkamah tersebut, sehingga para Pemohon menghendaki putusan terhadap permohonan Nomor 84/PUU-XXII/2024 dapat diberlakukan sejak para Pemohon belum berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun atau sejak permohonan tersebut didaftarkan, karena para Pemohon pada tanggal tersebut belum berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar apabila permohonan pengujian materiil para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. 18 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 8 ayat (2) UU Notaris sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, karena membentuk norma baru yang memperpanjang usia pensiun notaris, namun berlakunya ketentuan tersebut dimulai sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yaitu tanggal 3 Januari 2025, maka para Pemohon tidak dapat memperpanjang usia jabatannya sebagai notaris. 2. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah telah memutus permohonan pengujian undang-undang (Permohonan Nomor 84/PUU-XXII/2024) dengan waktu yang lebih lama dibandingkan permohonan lainnya sehingga Mahkamah menyelesaikan permohonan dimaksud dengan diskriminatif atau tidak sama di hadapan hukum dan tidak adil. 3. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XII/2024, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan 19 dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum” mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat umum secara bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa makna baru norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris mulai berlaku mengikat umum sejak tanggal 19 Maret 2024; [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena persoalan yang diajukan oleh para Pemohon telah jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansi bagi Mahkamah untuk mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa meskipun terhadap norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dengan pemaknaan baru sebagaimana dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU- XXII/2024, dan terhadap norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris sudah menjadi norma baru, serta setelah itu belum pernah diajukan permohonan pengujian lagi maka tidak terdapat relevansinya untuk mengaitkan dengan ketentuan norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 berkenaan dengan permohonan tidak dapat diajukan kembali. [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah permasalahan yang didalilkan para Pemohon pada dasarnya adalah persoalan konstitusionalitas berkenaan dengan keberlakuan norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris, yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, yang berlaku mulai tanggal 3 Januari 2025 yaitu sejak Putusan a quo diucapkan Mahkamah dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan usia pensiun jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Notaris dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang 20 bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut para Pemohon, seandainya pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tersebut dilakukan lebih cepat, yaitu diucapkan tanggal 19 Maret 2024, maka para Pemohon akan dapat memperpanjang usia pensiunnya sebagai notaris dari 67 (enam puluh tujuh) tahun menjadi 70 (tujuh puluh) tahun. Namun, karena Putusan Mahkamah Konstitusi a quo diucapkan pada tanggal 3 Januari 2025 maka para Pemohon tidak dapat mengajukan perpanjangan usia masa jabatannya sebagai notaris, sebab usia para Pemohon telah melewati 67 (enam puluh tujuh) tahun. [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, jika dicermati lebih lanjut berkaitan dengan permohonan para Pemohon, khususnya pada bagian uraian dalam permohonan dan penjelasan secara lisan dalam persidangan, permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon sebenarnya bukanlah mengenai isi atau substansi norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU- XXII/2024. Di mana para Pemohon secara prinsip tidak menolak makna baru yang dirumuskan Mahkamah sebagai pengganti makna Pasal 8 ayat (2) UU Notaris, dan para Pemohon justru mendukung norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris yang telah dimaknai Mahkamah dimaksud. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keinginan para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo berkaitan dengan perpanjangan usia pensiun para Pemohon sebagai notaris dari 67 (enam puluh tujuh) tahun menjadi 70 (tujuh puluh) tahun dengan mendasarkan pada norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris yang telah dimaknai tersebut. Lebih lanjut, apabila dicermati oleh Mahkamah permasalahan sebenarnya yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para Pemohon adalah mengenai waktu atau saat mulai berlakunya putusan Mahkamah yang telah memaknai norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris dimaksud, yaitu waktu atau saat mulai berlakunya putusan Mahkamah terkait Pasal 8 ayat (2) a quo menurut para Pemohon terlambat dikarenakan adanya keterlambatan pengucapan 21 putusan atas permohonan dimaksud, yang disebabkan tidak adanya persamaan/standar waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, serta sifat putusan Mahkamah yang berlaku ke depan (prospektif atau non-retroaktif) terhitung sejak diucapkannya putusan Mahkamah. Oleh karena itu, berkaitan dengan permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon a quo, menurut Mahkamah para Pemohon memohon agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 dinyatakan berlaku mengikat sejak tanggal 19 Maret 2024, yaitu sejak tanggal pengajuan Permohonan Nomor 84/PUU-XXII/2024. Menurut para Pemohon, apabila Putusan Mahkamah a quo berlaku sejak tanggal 19 Maret 2024, walaupun Putusan Mahkamah a quo diucapkan pada tanggal 3 Januari 2025, maka para Pemohon masih mendapatkan kesempatan untuk mengajukan perpanjangan masa pensiun dari 67 (enam puluh tujuh) tahun menjadi 70 (tujuh puluh) tahun karena para Pemohon pada tanggal 19 Maret 2024 belum berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun. [3.13] Menimbang bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan terdahulu telah menegaskan hukum harus berpijak pada asas legalitas yang mengarah pada upaya pemenuhan kepastian hukum. Asas legalitas pada pokoknya mengatur bahwa suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku, mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan berdampak, setelah peraturan perundang-undangan tersebut disahkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Prinsip keberlakuan yang demikian, yaitu berlaku ke depan setelah suatu peraturan perundang-undangan disahkan dan dipublikasikan, disebut sebagai keberlakuan secara prospektif (berlaku ke depan) atau non-retroaktif (tidak berlaku surut). Prinsip/asas non-retroaktif ataupun prospektif ditujukan agar subjek yang diatur oleh hukum (in casu rakyat) dapat mengetahui akibat hukum dari suatu tindakan hukum yang dilakukan, sehingga subjek hukum dapat memprediksi akibat hukum dari tindakan yang sedang atau akan dilakukannya. Hal demikian terkait erat dengan prinsip fairness, yaitu negara sebagai pembentuk hukum menunjukkan dengan terang kepada rakyat sebagai subjek hukum, hal/tindakan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; hal/tindakan yang wajib dilakukan atau yang dilarang untuk dilakukan; serta akibat hukum dari masing-masing hal/tindakan jika dilakukan atau tidak dilakukan. Oleh karena itu, penerapan prinsip/asas prospektif atau non-retroaktif merupakan asas fundamental dalam pemberlakuan sistem hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan dan berkepastian hukum. Dengan 22 demikian, pengingkaran atas prinsip/asas tersebut berpotensi merusak bangunan sistem hukum secara keseluruhan karena semua subjek hukum menjadi tidak lagi dapat memprediksi akibat hukum dari tindakannya. Padahal dari perspektif konstitusionalitas, kepastian hukum yang adil merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Mahkamah memang pernah menyimpangi prinsip/asas prospektif tersebut, dengan kata lain menerapkan prinsip/asas retroaktif, di mana dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang- undang Mahkamah menyatakan titik pijak keberlakuan suatu norma adalah mundur ke masa sebelum pengucapan putusan, atau berlaku surut. Putusan dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Agustus 2009. Namun, Mahkamah perlu menegaskan ulang melalui permohonan a quo bahwa pemberlakuan surut suatu norma oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 didasarkan pada kondisi spesifik yaitu kepada suatu norma yang sudah ada (eksis) namun terjadi kesalahan penafsiran dan penerapan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan Pemohon permohonan bersangkutan. Dengan kata lain, konteks pemberlakuan norma undang-undang secara surut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110- 111-112-113/PUU-VII/2009 adalah untuk memulihkan kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan yang tidak tepat dari suatu norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, bukan karena Mahkamah dengan sengaja ingin mengingkari prinsip universal berkaitan dengan keberlakuan sebuah undang-undang berlaku prospektif. Dari pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai permasalahan yang dihadapi para Pemohon tidak termasuk dalam kategori yang telah diuraikan Mahkamah di atas, sehingga norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tetap harus diberlakukan berdasarkan prinsip/asas prospektif dan non-retroaktif. Dengan demikian, prinsip/asas prospektif dalam perkara a quo menurut Mahkamah harus diwujudkan dalam dua bentuk sekaligus. Pertama, dari sisi substansi atau isi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pasal 8 ayat (2) UU Notaris yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tidak boleh diberi makna tambahan yang isinya memberlakukan 23 surut norma tersebut. Kedua, dari sisi putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi semacam wadah bagi pengujian norma undang-undang, Putusan Mahkamah tidak boleh diberlakukan surut atau mundur (retroaktif) dalam arti berlaku sebelum atau di belakang tanggal pengucapan putusan Mahkamah, karena memberlakukan mundur Putusan Mahkamah Konstitusi akan berakibat norma undang-undang yang dimaknai dalam putusan tersebut menjadi ikut berlaku mundur pula. Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan Mahkamah di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai keberlakuan putusan Mahkamah secara surut (retroaktif) adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa adanya perbedaan jangka waktu penyelesaian perkara di Mahkamah telah menimbulkan perlakuan diskriminatif bagi para Pemohon. Menurut para Pemohon seandainya Permohonan Nomor 84/PUU-XXII/2024 diputus oleh Mahkamah dalam waktu cepat, yaitu kurang dari 42 (empat puluh dua) hari sebagaimana beberapa putusan lainnya, maka para Pemohon dapat memperpanjang masa jabatannya sebagai notaris berdasarkan norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah perbedaan jangka waktu penyelesaian suatu permohonan oleh Mahkamah bukan merupakan bentuk diskriminasi antara permohonan yang satu dengan yang lainnya. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah tidak pernah membedakan perlakuan terhadap permohonan-permohonan yang diajukan kepada Mahkamah, sehingga tidak dapat dikatakan telah menyelesaikan permohonan secara diskriminatif. Dalam menyelesaikan permohonan Nomor 84/PUU-XXII/2024, yang menguji norma tentang usia pensiun notaris, Mahkamah tidak mengetahui dan tidak mungkin mencermati nama-nama semua notaris di seluruh Indonesia yang akan terkena dampak atas putusan Mahkamah tersebut. Di samping itu, jika Mahkamah mengikuti penalaran dan logika yang dibangun para Pemohon, yaitu mengundurkan tanggal berlakunya norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris yang telah dimaknai oleh Mahkamah menjadi berlaku pada tanggal 19 Maret 2024, quod non, hal tersebut mungkin akan dapat memberikan “keuntungan” bagi para Pemohon, namun sangat mungkin berpotensi tetap “merugikan” notaris lain yang mencapai usia 67 (enam 24 puluh tujuh) tahun dan pensiun sebelum tanggal 19 Maret 2024. Jika kemudian semua notaris yang telah mencapai batas usia 67 (enam puluh tujuh) tahun harus diakomodasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat memperpanjang jabatannya hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun maka keberlakuan norma a quo harus ditarik mundur ke belakang tanpa batas, yang pada akhirnya justru memunculkan ketidakpastian hukum. Terlebih, secara normatif tidak terdapat pengaturan batas waktu untuk penyelesaian permohonan pengujian materiil undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini, adanya perbedaan waktu penyelesaian permohonan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, sangat tergantung kepada kebutuhan Mahkamah dalam menilai masing-masing permohonan berkenaan dengan dibutuhkan atau tidaknya pemeriksaan persidangan dengan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil- dalil permohonan para Pemohon mengenai diskriminasi akibat perbedaan waktu penyelesaian permohonan oleh Mahkamah adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 8 ayat (2) UU Notaris sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024, telah ternyata tidak menimbulkan terlanggarnya hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum, hak atas pekerjaan, hak atas manfaat dari ilmu pengetahuan, dan terutama hak atas kepastian hukum yang adil seperti dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 25 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.52 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta 26 dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo