179/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 179/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Astro Alfa Liecharlie, S.S. Alamat : Jalan Purnama Agung 7 GG. Dinasti Dalam I RT.002, RW 008 Parittokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pekerjaan : Karyawan Swasta Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 177/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 179/PUU-XXII/2024 pada tanggal 18 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 3 Januari 2025 dan diterima di Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lengkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menegaskan hal yang sama, yaitu: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 3 a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; 5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian permohonan ini sudah sepatutnya diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; 4 b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat, atau; d) Lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2. Lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d) Lembaga negara.” 3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 5 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (kualifikasi kedudukan hukum) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 5. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut: Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3). Kedua: Kerugian konstitusional Pemohon 1) Hak konstitusional Pemohon diberikan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6 2) Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji, karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tidak melarang peredaran dan pemakaian zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok dengan sanksi yang tegas. 3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pemohon selama ini terpapar racun asap rokok dan/atau uap rokok setiap hari. 4) Kerugian tidak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, disebabkan dan diakibatkan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang masih membiarkan asap rokok dan/atau uap rokok mencemari dan meracuni udara, ini jelas menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. 5) Dengan dikabulkannya permohonan 179/PUU-XXII/2024 ini, maka kerugian konstitusional tidak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 6. Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). 7 III. Alasan-Alasan Permohonan 1. Pasal 149 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) menyatakan produk tembakau meliputi: a. rokok; b. cerutu; c. rokok daun; d. tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; f. hasil pengolahan tembakau lainnya; 2. Penggunaan rokok (huruf a), cerutu (huruf b), rokok daun (huruf c), dan tembakau iris (huruf d) menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok, sedangkan penggunaan tembakau padat dan cair (huruf e) seperti permen tembakau tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok. Hasil pengolahan tembakau lainnya (huruf f) dapat menghasilkan atau tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok, bergantung dari cara penggunaannya. 3. Pemohon memaklumi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tidak sepenuhnya melarang produksi dan peredaran produk tembakau dan rokok elektronik karena adanya pertimbangan terkait ekonomi dan keuangan negara. Tetapi kepentingan ekonomi dan keuangan seharusnya tidak mengorbankan kesehatan masyarakat. Jika pertimbangannya memang demi ekonomi dan keuangan, seharusnya yang diperbolehkan hanya produksi untuk ekspor serta peredaran dan penggunaan produk termbakau yang tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok. Sedangkan peredaran dan penggunaan rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok seharusnya dilarang. Impor rokok elektronik dan seluruh produk tembakau juga harus dilarang dalam rangka menjaga neraca perdagangan tembakau tetap surplus serta dalam rangka melindungi petani tembakau dan pelaku industri tembakau dalam negeri. 8 4. Tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) seharusnya bebas bukan hanya dari rokok saja, tetapi juga harus bebas dari rokok elektronik dan semua produk tembakau lain. Karena itu frasa “rokok” dalam Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) seharusnya dimaknai sebagai “produk tembakau dan rokok elektronik”. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 yang mewajibkan adanya tempat khusus merokok dengan alasan merokok adalah tindakan legal, sudah tidak relevan lagi dengan dinamika dan kebutuhan saat ini. Sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 April 2012, pengaturan kawasan tanpa rokok yang dilengkapi dengan tempat khusus merokok sudah berjalan selama 13 tahun, tapi jumlah perokok aktif di Indonesia tetap saja terus bertambah dan kandungan racun asap rokok dalam udara Indonesia tetap saja terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini ada lebih dari 70 juta perokok aktif di Indonesia, bahkan data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5% dari total perokok), diikuti usia 10-14 tahun (18,4% dari total perokok). Angka-angka tersebut jelas menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami darurat asap rokok. Sudah saatnya Mahkamah begeser dari pendirian sebelumnya demi menghentikan bahaya asap rokok sekaligus menghentikan pertumbuhan perokok aktif, apalagi Pasal 149 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) jelas menyebutkan adanya alternatif produk tembakau yang tidak mencemari dan meracuni udara, sehingga Mahkamah dapat lebih leluasa untuk membuat pemaknaan berbeda, antara produk tembakau yang mencemari dan meracuni udara, dengan produk tembakau yang aman untuk udara. Jika sebelumnya Mahkamah melindungi perokok, sekarang Mahkamah harus bergeser melindungi udara semua daerah di Indonesia dari racun asap rokok dan/atau uap rokok. Mahkamah pernah berubah pendirian karena dinamika dan 9 kebutuhan, misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024 bagian [3.25] (halaman 274), Mahkamah menyatakan “setelah mencermati secara saksama dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan negara, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya”. 6. Pasal 152 ayat (2) tidak efektif karena bunyinya mirip dengan Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887). Tetapi karena ayat tersebut secara spesifik menyebut rokok elektronik, maka ayat tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempertegas larangan terhadap peredaran dan penggunaan rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok. 7. Cukai rokok menyumbang pendapatan negara sekitar Rp 139,5 triliun setiap tahunnya, tetapi kerugian makro ekonomi negara akibat rokok jauh lebih besar yaitu lebih dari 4 kali lipat atau sekitar Rp 596,61 triliun setiap tahunnya (Bukti P-1). Defisit yang sangat besar tersebut utamanya disebabkan oleh asap rokok dan/atau uap rokok yang mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat. Pembiaran asap rokok dan/atau uap rokok mencemari dan meracuni udara jelas bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”. Supaya defisit yang sangat besar tersebut tidak terjadi lagi, serta asap rokok dan/atau uap rokok tidak lagi mencemari udara, peredaran dan penggunaan rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok bukan saja harus dilarang, tetapi juga harus dikenakan sanksi yang lebih tegas. 8. Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) berbunyi: (1) Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dipidana 10 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 9. Sanksi yang dijatuhkan oleh Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tersebut jauh lebih ringan dari sanksi yang dijatuhkan untuk peredaran dan penggunaan zat adiktif lainnya seperti narkotika (Bukti P-2). Padahal rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok tidak hanya merugikan pemakainya saja tetapi juga orang lain di sekitarnya yang menjadi perokok pasif. Artinya rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok lebih berbahaya dari narkotika golongan I, sehingga sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat atau setidaknya sama dengan sanksi terhadap peredaran dan penggunaan narkotika golongan I. 10. Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 115 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) menjatuhkan sanksi pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang merupakan sanksi pidana denda paling sedikit untuk peredaran narkotika golongan I. 11. Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) menjatuhkan sanksi pidana denda Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang merupakan sanksi pidana denda paling banyak untuk peredaran narkotika golongan I. 12. Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 115 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) menjatuhkan sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun yang merupakan sanksi pidana penjara paling singkat untuk peredaran narkotika golongan I. 11 13. Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) menjatuhkan sanksi pidana mati yang merupakan sanksi pidana paling berat untuk peredaran narkotika golongan I. 14. Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). IV. Petitum Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana mengabulkan petitum sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang dilarang: a. memasukkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b. mengedarkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f.”. 12 3. Menyatakan Pasal 150 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang memproduksi zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3), dan/atau mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau yang tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf e dan huruf f, wajib mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar.”. 4. Menyatakan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “rokok” tidak dimaknai “produk tembakau dan rokok elektronik.”. 5. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa produk tembakau dan/atau rokok elektronik di wilayahnya, serta wajib menetapkan dan mengimplementasikan wilayahnya sebagai kawasan tanpa asap rokok dan/atau uap rokok.”. 6. Menyatakan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kawasan tanpa produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 13 menetapkan dan mengimplementasikan tempatnya sebagai kawasan tanpa asap rokok dan/atau uap rokok.”. 7. Menyatakan Pasal 152 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan peredaran dan penggunaan zat adiktif, berupa rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok, diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 8. Menyatakan Pasal 437 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, memproduksi dan/atau mengedarkan produk tembakau yang tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf e dan huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ”. 9. Menyatakan Pasal 437 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perubahan yang menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pidana denda untuk “Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), menggunakan rokok elektronik, dan/atau menggunakan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f” 14 dengan ketentuan pidana penjara paling singkat tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun, pidana penjara paling lama tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling sedikit yang menyertai pidana penjara paling singkat tidak boleh kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan pidana denda paling banyak yang menyertai pidana penjara paling lama tidak boleh kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 10. Menyatakan Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penambahan ayat yang menjatuhkan hukuman pidana mati atau pidana penjara paling lama seumur hidup untuk: a. Setiap Orang yang dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 memproduksi zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; b. Setiap Orang yang memasukkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan c. Setiap Orang yang mengedarkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dengan ketentuan pidana penjara paling singkat tidak boleh kurang dari 4 (empat tahun), pidana denda paling sedikit yang menyertai pidana penjara paling singkat tidak boleh kurang dari Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan pidana denda paling banyak yang menyertai pidana mati tidak boleh kurang dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 11. Memerintahkan perubahan dan penambahan ayat dalam Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik 15 Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tersebut harus diundangkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi. 12. Memerintahkan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan undang- undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 456 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) harus diubah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan dan penambahan ayat dalam Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tersebut diundangkan. 13. Menyatakan Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) masih memiliki kekuatan hukum mengikat selama perubahan dan penambahan ayat belum dilakukan. 14. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Artikel berjudul Riset terbaru: Kerugian ekonomi di balik konsumsi rokok di Indonesia hamper Rp.600 triliun 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Astro Alfa Liecharlie, S.S. 16 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 437 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 17 [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan kerugian konstitusional Pemohon dan penyempurnaan alasan-alasan permohonan [vide risalah sidang tanggal 24 Desember 2024, hlm. 10 dan 17] serta berkenaan dengan petitum permohonan [vide risalah sidang tanggal 24 Desember 2024, hlm. 10, 11, 12, dan 20]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.49 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan berkenaan dengan kesesuaian antar posita dan petitum, berdasarkan Pasal 74 PMK 2/2021, sebagai berikut: “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”. Bahwa, setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon a quo, telah ternyata Pemohon merumuskan petitumnya di antaranya sebagai berikut. 2. Menyatakan Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang dilarang: c. memasukkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 18 d. mengedarkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f.”. 3. Menyatakan Pasal 150 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang memproduksi zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3), dan/atau mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau yang tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf e dan huruf f, wajib mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar.”. 4. Menyatakan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “rokok” tidak dimaknai “produk tembakau dan rokok elektronik.”. 5. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa produk tembakau dan/atau rokok elektronik di wilayahnya, serta wajib menetapkan dan mengimplementasikan wilayahnya sebagai kawasan tanpa asap rokok dan/atau uap rokok.”. 6. Menyatakan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kawasan tanpa produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan mengimplementasikan tempatnya sebagai kawasan tanpa asap rokok dan/atau uap rokok.”. 7. Menyatakan Pasal 152 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan peredaran dan penggunaan zat adiktif, berupa rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok, diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 8. Menyatakan Pasal 437 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan 19 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, memproduksi dan/atau mengedarkan produk tembakau yang tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf e dan huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ”. 9. Menyatakan Pasal 437 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perubahan yang menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pidana denda untuk “Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), menggunakan rokok elektronik, dan/atau menggunakan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f” dengan ketentuan pidana penjara paling singkat tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun, pidana penjara paling lama tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling sedikit yang menyertai pidana penjara paling singkat tidak boleh kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan pidana denda paling banyak yang menyertai pidana penjara paling lama tidak boleh kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 10. Menyatakan Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penambahan ayat yang menjatuhkan hukuman pidana mati atau pidana penjara paling lama seumur hidup untuk: a. Setiap Orang yang dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 memproduksi zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; b. Setiap Orang yang memasukkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan c. Setiap Orang yang mengedarkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dengan ketentuan pidana penjara paling singkat tidak boleh kurang dari 4 (empat tahun), pidana denda paling sedikit yang menyertai pidana penjara paling singkat tidak boleh kurang dari Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan 20 pidana denda paling banyak yang menyertai pidana mati tidak boleh kurang dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 11. Memerintahkan perubahan dan penambahan ayat dalam Pasal 437 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tersebut harus diundangkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi. 12. Memerintahkan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan undang- undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 456 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) harus diubah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan dan penambahan ayat dalam Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tersebut diundangkan. 13. Menyatakan Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) masih memiliki kekuatan hukum mengikat selama perubahan dan penambahan ayat belum dilakukan. [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, pada prinsipnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata- mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama ihwal permohonan a quo, in casu pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon (petitum), Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dengan jelas atau dalil-dalil Pemohon tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum. Selain itu, Pemohon tidak menyebut secara spesifik dasar pengujian permohonan a quo, posita permohonan Pemohon tidak menguraikan pertentangan norma a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Pemohon belum menunjukkan di mana letak pertentangan atau inkonstitusionalitas norma a quo. Dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 150 dan Pasal 151 UU 17/2023, meskipun Pemohon telah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 April 2012 21 yang pada pokoknya mewajibkan adanya tempat khusus merokok, namun posita permohonan Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang memadai mengapa Mahkamah harus menggeser pendiriannya dalam putusan terdahulu (overruled). Begitu pula dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 152 ayat (2) UU 17/2023 yang dianggap tidak efektif, Pemohon tidak memberikan argumentasi hukum yang didukung oleh uraian fakta, teori, doktrin atau yurisprudensi yang relevan untuk membantah keberadaan rokok elektronik. Selanjutnya, dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 437 UU 17/2023, Pemohon justru mengaitkannya dengan pengaturan sanksi pidana mengenai penggunaan narkotika golongan I, bukan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak relevan untuk mempertimbangkan pengaturan sanksi pidana untuk 2 (dua) jenis tindak pidana yang berbeda yang diatur dalam undang-undang yang berbeda pula. Terlebih, dalam merumuskan petitum, Pemohon membuat rumusan terhadap pemaknaan norma pasal yang dimohonkan tanpa basis argumentasi hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara yang diuraikan pada alasan- alasan permohonan dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petitum. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dengan adanya ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dalam posita dan petitum dan dalil-dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 PMK 2/2021, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 22 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum Pemohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.42 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur 23 Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra