178/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 178/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Gedung Pemuda Jalan Velodrome Nomor 3, RT.2/RW.6, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Nama : Husnul Jamil, M.I.Kom., M.I.P. Jabatan : Ketua DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam VI I, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 2. Nama : Syafiqurrohman, S.H. Jabatan : Sekretaris DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta Alamat : Jalan HR Rasuna Said No. 89, Gang RAPI, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 3. Nama : Hamka Arsad Refra, S.H. Jabatan : Direktur LBH DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta Alamat : Jalan Apron, Kel. Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 4. Nama : M. Isbullah Djalil, S.H. Jabatan : Sekretaris LBH DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta Alamat : Jalan Galur Sari Timur, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 September 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 181/PUU/ PAN.MK/AP3/09/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 1 Oktober 2025 dengan Nomor 178/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Oktober 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar. 4. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (the sole interpreter of the 4 constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang- undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK. 7. Bahwa karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ini adalah permohonan pengujian pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Pasal 28 C ayat (2) , 28 D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka menurut Pemohon, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Kualifikasi dan Legalitas Pemohon Bahwa Pemohon adalah Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi DKI Jakarta, organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang merupakan bagian integral dari struktur Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) secara nasional, yang berkedudukan di Jakarta. KNPI merupakan wadah berhimpunnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berfungsi sebagai sarana pembinaan, pengembangan potensi, dan perjuangan kolektif pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa KNPI sebagai perkumpulan organisasi kepemudaan berbadan hukum telah diakui secara nasional dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemohon memiliki dasar hukum dan legalitas kepengurusan yang sah berdasarkan: a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU- 0000021.AH.01.08. Tahun 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, tertanggal 11 Januari 2019; b. Surat Pencatatan Ciptaan Nomor: 000407005 Seni Gambar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), tertanggal 28 Oktober 2015; 5 c. NPWP Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Disingkat DPP, Nomor: 60.172.715.9-011.000, tertanggal terdaftar 11 Juli 2022; d. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Nomor: KEP.227/DPP KNPI/IX/2025 tentang Hasil Revisi Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tertanggal 11 September 2025; dan e. Surat Mandat DPP KNPI Nomor: 272/DPP KNPI/X/2025 tertanggal 22 Oktober 2025, yang memberikan kewenangan penuh kepada DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan permohonan pengujian undang- undang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang dinyatakan bahwa: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perpu yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menegaskan bahwa badan hukum privat yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. 6 2. Hak Konstitusional Pemohon dan Kerugian yang Timbul Secara Aktual, Potensial, serta Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband) Bahwa Pemohon adalah organisasi kepemudaan yang menjadi bagian dari struktur nasional Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Secara historis dan konstitusional, KNPI merupakan wadah berhimpunnya pemuda di Indonesia yang menjalankan fungsi pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas generasi muda sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperkuat ketahanan nasional. Pemohon sebagai DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta, dengan legitimasi struktural dan hukum dari DPP KNPI, memiliki peran strategis dalam menyalurkan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan pemuda di tingkat daerah maupun nasional. Bahwa keberadaan Pemohon sebagai organisasi kepemudaan dijamin oleh prinsip-prinsip konstitusional dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang tercantum dalam: - Pasal 28C ayat (2), yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif demi membangun masyarakat, bangsa, dan negara; - Pasal 28D ayat (1), yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan - Pasal 28D ayat (3), yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa hak-hak konstitusional tersebut bersifat kolektif dan representatif, artinya dapat dijalankan oleh organisasi sosial yang menjadi wadah perjuangan warga negara, seperti halnya KNPI, yang menjadi sarana kolektif bagi pemuda untuk mengartikulasikan kepentingan publik dalam kerangka pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses kebijakan publik yang menyangkut kepemudaan, serta dalam pelaksanaan program- program pembinaan dan pemberdayaan pemuda oleh negara. a. Kerugian Aktual (Actual Loss) Bahwa secara faktual, keberlakuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang berbunyi: 7 “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun,” telah menimbulkan kerugian nyata dan langsung terhadap Pemohon. Norma ini membatasi definisi “pemuda” hanya pada rentang usia 16 hingga 30 tahun, sehingga secara hukum mengeluarkan kelompok usia 31–40 tahun dari kategori pemuda. Padahal, secara sosiologis dan empiris, kelompok usia 31–40 tahun masih termasuk dalam fase produktif, memiliki kapasitas kepemimpinan, dan aktif berperan dalam kegiatan kepemudaan serta pembangunan sosial. Akibat pembatasan tersebut, Pemohon menghadapi situasi di mana: - Pemerintah dan lembaga negara menolak keterlibatan pengurus dan anggota KNPI berusia di atas 30 tahun dalam program-program kepemudaan nasional, baik yang bersumber dari APBN dan APBD. - Sejumlah program resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menetapkan batas usia 30 tahun sebagai syarat administratif, antara lain: Komunitas Fest 2025, YES Bootcamp, Pelatihan Kewirausahaan Digital, Jurnal Pemuda Indonesia, Pertukuran pelajar dalam dan luar negeri dan Lomba Pemuda Pelopor Desa. - Akses organisasi Pemohon terhadap kemitraan, bantuan, dan pemberdayaan kepemudaan menjadi terbatas, karena keanggotaan KNPI mencakup banyak kader yang berusia 31–40 tahun. - Kementerian terkait terutama Kementerian Pemuda dan Olahraga menolak partisipasi Pemohon dalam sejumlah forum kebijakan kepemudaan dengan alasan tidak memenuhi ketentuan batas usia yang diatur dalam UU Kepemudaan. Kondisi tersebut telah mengakibatkan pengurangan hak konstitusional Pemohon dalam berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan publik, serta hilangnya kesempatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Norma tersebut secara nyata telah mereduksi peran Pemohon sebagai representasi kepemudaan dan menempatkan organisasi ini dalam posisi yang tidak lagi diakui secara penuh oleh 8 pemerintah, meskipun secara faktual tetap menjalankan fungsi sosial dan pembangunan kepemudaan. b. Kerugian Potensial (Potential Loss) Bahwa di luar kerugian aktual yang telah terjadi, keberlakuan norma a quo juga menimbulkan kerugian potensial (potential constitutional loss) yang bersifat berkelanjutan dan sistematis. Hal ini karena setiap kebijakan dan peraturan turunan dari UU Kepemudaan, baik di tingkat nasional maupun daerah, akan menjadikan batas usia 16–30 tahun sebagai parameter legal dan administratif dalam seluruh kegiatan kepemudaan. Dengan berlakunya norma ini, maka Pemohon akan terus mengalami hambatan-hambatan potensial sebagai berikut: - Terjadinya pemutusan regenerasi kaderisasi alami dalam tubuh KNPI, karena sebagian besar pengurus potensial yang telah memasuki usia di atas 30 tahun tidak lagi diakui secara hukum sebagai pemuda, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan organisasi yang memperoleh dukungan negara. - Terancamnya keberlanjutan organisasi kepemudaan karena dasar hukum keberadaan dan legitimasi sosial KNPI menjadi sempit dan terbatas pada kelompok usia tertentu, padahal secara faktual kegiatan organisasi bersifat lintas generasi dan membutuhkan kesinambungan pengalaman. - Menurunnya kapasitas organisasi dalam bermitra dengan pemerintah dan lembaga internasional karena pengurus yang dianggap “non- pemuda” secara hukum tidak lagi memenuhi kualifikasi administratif dalam program kerja sama. - Terpinggirkannya kelompok usia produktif 31–40 tahun dari proses pembinaan, pendidikan politik, dan pemberdayaan ekonomi, yang seharusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia nasional. Dengan demikian, secara potensial norma a quo akan menimbulkan kerugian yang terus berulang (continuous potential loss), yang dapat dipastikan terjadi sepanjang norma ini masih diberlakukan. Kerugian ini tidak bersifat hipotetis, tetapi logis, empiris, dan dapat dipastikan secara 9 wajar (reasonably foreseeable), karena sudah terbukti dalam praktik birokrasi dan pelaksanaan program kepemudaan oleh pemerintah. c. Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband) Bahwa untuk menentukan adanya kerugian konstitusional yang sah secara hukum, harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara berlakunya norma undang-undang dengan kerugian yang dialami Pemohon. Dalam hal ini, hubungan sebab akibat tersebut dapat dijelaskan secara sistematis sebagai berikut: - Sebab hukum (legal cause): Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “pemuda” adalah warga negara berusia 16 sampai 30 tahun. Norma ini menjadi dasar legalitas bagi seluruh kebijakan, program, dan alokasi anggaran kepemudaan di tingkat nasional maupun daerah. - Akibat langsung (direct effect): Akibat dari batas usia tersebut, Pemohon kehilangan hak administratif dan substantif untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, kemitraan, dan kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan, karena sebagian besar kader dan pengurusnya telah berusia di atas 30 tahun. Dengan demikian, hak atas perlakuan yang sama dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi terlanggar. - Akibat tidak langsung (indirect effect): Dalam jangka panjang, norma a quo mengakibatkan melemahnya peran sosial-politik organisasi kepemudaan. KNPI, yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan generasi muda, justru kehilangan peran strategisnya. Norma tersebut menciptakan kondisi diskriminatif yang menghalangi fungsi konstitusional organisasi dalam memperjuangkan hak kolektif warga negara untuk membangun masyarakat dan bangsa (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Bahwa seluruh syarat tersebut terpenuhi dalam perkara a quo. Pemohon memiliki hak konstitusional (poin a pertama), mengalami kerugian aktual dan potensial akibat norma batas usia pemuda (poin b dan c), terdapat hubungan sebab akibat langsung antara norma tersebut dengan kerugian Pemohon. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberlakuan Pasal 1 10 angka 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah menimbulkan: - Kerugian aktual, berupa hilangnya hak partisipasi organisasi dan pembatasan keikutsertaan pengurus/anggota KNPI dalam kegiatan kepemudaan nasional; - Kerugian potensial, berupa ancaman berkelanjutan terhadap kesinambungan kaderisasi, kemitraan, dan peran strategis organisasi dalam pembangunan kepemudaan; serta - Hubungan sebab akibat langsung, di mana norma a quo merupakan penyebab utama dari hilangnya hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang nondiskriminatif. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, karena terdapat kerugian konstitusional nyata, potensial, dan kausal yang dialami Pemohon, serta adanya kepentingan langsung, spesifik, dan rasional antara Pemohon dengan norma hukum yang diuji. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang berbunyi secara utuh sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan: “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.” Bahwa norma tersebut memberikan batasan definisi usia “pemuda” hanya kepada warga negara berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun, dan menjadikan batas usia ini sebagai dasar administratif serta normatif bagi seluruh kebijakan dan program pemerintah di bidang kepemudaan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Bahwa secara sistematik, Pasal 1 angka 1 ini menjadi ketentuan dasar (basic clause) dari keseluruhan Undang-Undang Kepemudaan, karena seluruh pasal berikutnya, termasuk yang mengatur tentang pemberdayaan, partisipasi, dan pengakuan organisasi kepemudaan, 11 menjadikan batas usia 30 tahun tersebut sebagai batu uji legalitas (legal benchmark) untuk menentukan apakah seseorang atau organisasi berhak mengakses fasilitas dan hak kepemudaan. Bahwa pembatasan ini telah menimbulkan dampak konstitusional yang serius bagi Pemohon sebagai organisasi kepemudaan, karena mengakibatkan hilangnya hak partisipasi, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) merupakan organisasi kepemudaan yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 di Jakarta sebagai wadah pemersatu berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia. Pembentukan KNPI diprakarsai oleh pemerintah bersama sejumlah organisasi pemuda guna menyatukan potensi dan peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional pasca-Orde Baru. Dalam konteks historis, KNPI hadir untuk mereduksi fragmentasi organisasi kepemudaan, serta mendorong integrasi sosial-politik di kalangan generasi muda. KNPI memiliki karakter sebagai organisasi federatif, yakni menghimpun organisasi kepemudaan lintas sektor, ideologi, dan latar belakang sosial budaya. Dengan orientasi tersebut, KNPI tidak hanya berperan sebagai wadah komunikasi antarorganisasi pemuda, tetapi juga sebagai sarana kaderisasi, partisipasi, dan artikulasi kepentingan pemuda dalam dinamika pembangunan nasional. Secara normatif, batas usia pemuda di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menyatakan bahwa: “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun”. Namun, dalam konteks kelembagaan KNPI, terdapat penyesuaian batas usia yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI. Dalam dokumen AD/ART KNPI sejak awal pendiriannya (dan diperbarui dalam beberapa kongres), disebutkan dalam pasal 1 huruf D: “Organisasi kepemudaan yang berorientasi pada kemasyarakatan untuk tujuan pemberdayaan pemuda sebagaimana diatur dalam AD/ART OKP bersangkutan dan atau yang mengatur secara tegas batas usia keanggotaannya maksimal 40 tahun”. 12 Penetapan batas usia hingga 40 tahun dalam internal KNPI memiliki justifikasi historis dan sosiologis. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda, terutama dalam proses kaderisasi organisasi, penguatan kapasitas kepemimpinan, serta keterlibatan dalam proses politik dan pembangunan yang memerlukan kematangan berpikir dan pengalaman organisasi. Perbedaan batas usia ini merefleksikan adanya dualisme pendekatan: satu sisi berdasarkan norma hukum negara (UU No. 40/2009), dan sisi lain berdasarkan kebutuhan fungsional serta dinamika internal organisasi. Dalam praktiknya, KNPI tetap menyesuaikan peran dan program- programnya dengan segmentasi usia pemuda sebagaimana tertuang dalam kedua acuan tersebut. KNPI sebagai organisasi kepemudaan nasional memiliki peran strategis dalam menghimpun, membina, dan mengembangkan potensi pemuda Indonesia. Meskipun secara yuridis formal batas usia pemuda dibatasi hingga 30 tahun (berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009), KNPI secara internal menetapkan usia pemuda maksimal 40 tahun dalam AD/ART-nya, sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas sosial dan kebutuhan organisasi dalam menjaga kesinambungan kaderisasi dan kepemimpinan. 1. Pelanggaran terhadap Prinsip Konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 Bahwa norma hukum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya terhadap pasal-pasal berikut ini: a. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal ini menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk berperan aktif secara kolektif dalam pembangunan nasional, tanpa pembatasan yang tidak proporsional. Norma UU Kepemudaan yang membatasi usia pemuda hanya sampai 30 tahun telah menghalangi jutaan warga negara berusia 31–40 tahun untuk ikut serta dalam perjuangan dan pembangunan yang menjadi hak konstitusional mereka. 13 b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa dengan adanya norma a quo, negara tidak memberikan perlakuan yang sama dan adil terhadap kelompok warga negara yang berusia di atas 30 tahun. Padahal, dalam banyak aspek hukum nasional, usia 31–40 tahun justru diakui sebagai fase produktif dan matang secara sosial, ekonomi, dan politik. c. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Bahwa pembatasan usia pemuda hingga 30 tahun juga mengakibatkan hilangnya kesempatan yang sama bagi organisasi kepemudaan dan anggotanya untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik dan program pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD. Norma tersebut secara langsung menutup ruang partisipasi dan representasi politik warga negara yang berusia di atas 30 tahun dalam ranah kepemudaan nasional. Dengan demikian, Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang menjamin hak partisipatif, kesetaraan, dan keadilan hukum. Norma ini bersifat diskriminatif dan irasional, karena tidak memiliki dasar ilmiah, empiris, maupun konstitusional yang memadai untuk menjustifikasi pembatasan usia 30 tahun. 2. Kerugian Konstitusional Pemohon Bahwa Pemohon, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi DKI Jakarta, adalah organisasi kepemudaan berbadan hukum privat yang sah dan diakui secara nasional, yang memiliki kedudukan hukum untuk memperjuangkan hak-hak kolektif pemuda Indonesia. Pemohon memperoleh mandat sah berdasarkan Surat Mandat Nomor 272/DPP KNPI/X/2025 tertanggal 22 Oktober 2025, untuk bertindak mewakili kepentingan kepemudaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam hal kebijakan, advokasi, dan pelaksanaan program nasional kepemudaan. Bahwa dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan, Pemohon 14 mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual, potensial, dan memiliki hubungan sebab akibat langsung (causal verband). a. Kerugian Aktual (Actual Loss) Bahwa secara faktual, keberlakuan Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan telah menimbulkan dampak langsung terhadap kegiatan, eksistensi, dan hak partisipasi Pemohon dalam berbagai program pemerintah, antara lain: - Pemerintah dan lembaga negara menolak keterlibatan pengurus Pemohon yang berusia di atas 30 tahun dalam berbagai forum dan program kepemudaan nasional. - Sejumlah program resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membatasi peserta dan penerima manfaat hanya untuk kelompok usia 16–30 tahun, antara lain: - Komunitas Fest 2025, program dukungan dana hingga Rp50 juta untuk kegiatan komunitas pemuda, yang mensyaratkan usia peserta maksimal 30 tahun. - YES Bootcamp dan Youth Edu-Life Skill Certification, yang bertujuan meningkatkan keterampilan digital, namun hanya menerima peserta berusia 18–30 tahun. - Program Kewirausahaan Digital Pemuda, yang menolak peserta di atas 30 tahun dengan alasan tidak termasuk kategori “pemuda”. - Jurnal Pemuda Indonesia (JPI), wadah publikasi karya ilmiah kepemudaan yang secara eksplisit mencantumkan batas usia maksimal 30 tahun bagi kontributor. - Lomba Pemuda Pelopor Desa 2025, yang mengharuskan peserta berusia 16–30 tahun, padahal banyak penggerak desa dan aktivis muda berusia 31–35 tahun. (Bukti P-6 dan P-7) Bahwa akibat ketentuan tersebut, KNPI DPD DKI Jakarta kehilangan hak partisipatifnya dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah dan nasional, yang seharusnya merupakan ruang ekspresi dan pengabdian bagi kader-kader pemuda. Bahwa pembatasan ini juga menyebabkan diskriminasi administratif, di mana organisasi kepemudaan yang beranggotakan warga usia 31–40 tahun tidak dapat lagi diakui atau menerima dana hibah dari APBD yang dialokasikan untuk kegiatan kepemudaan. Dengan demikian, norma Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan telah menimbulkan kerugian aktual dan nyata berupa hilangnya hak untuk berpartisipasi dalam program dan kebijakan publik yang secara konstitusional dijamin bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. b. Kerugian Potensial (Potential Loss) Bahwa selain kerugian aktual, Pemohon juga mengalami kerugian potensial yang bersifat sistemik dan berkelanjutan (continuous potential loss). Norma batas usia pemuda 30 tahun telah menimbulkan efek eksklusi terhadap kelompok usia produktif 31–40 tahun, yang secara sosial dan ekonomi masih berada dalam fase pengabdian dan pembentukan karakter bangsa. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, dalam publikasi Statistik Sosial Kepemudaan Indonesia 2024, disebutkan bahwa: - Kelompok usia 31–40 tahun menyumbang 27,4% dari total tenaga kerja produktif nasional; - Tingkat partisipasi sosial kelompok usia 31–40 tahun mencapai 36%, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 16–25 tahun (29%); - Tingkat pendidikan menengah dan tinggi tertinggi juga berada pada kelompok usia 25–40 tahun, yang menunjukkan bahwa fase ini merupakan puncak kemampuan intelektual dan sosial warga negara. (Sumber: BPS, Statistik Sosial Kepemudaan Indonesia 2024, hlm. 27– 30) Dengan demikian, norma yang membatasi usia pemuda hingga 30 tahun tidak memiliki dasar empiris dan ilmiah, bahkan bertentangan dengan fakta demografis nasional. Akibat keberlakuan norma ini, potensi sumber daya manusia usia produktif 31–40 tahun terabaikan dalam kebijakan kepemudaan, sehingga terjadi policy gap antara kenyataan sosial dan regulasi hukum. Bahwa norma ini juga berpotensi menimbulkan kerugian kelembagaan (institutional loss) bagi Pemohon, karena: - Proses regenerasi dan kaderisasi internal KNPI menjadi terhambat; - Potensi kepemimpinan dan pengalaman kader usia 31–40 tahun tidak dapat lagi difungsikan dalam kegiatan resmi kepemudaan; 16 - Legitimasi Pemohon sebagai wadah berhimpun OKP menjadi lemah, karena sebagian besar anggotanya tidak lagi diakui secara hukum sebagai “pemuda”. Kerugian-kerugian potensial ini tidak bersifat hipotetis, melainkan dapat dipastikan secara logis dan empiris akan terus terjadi selama norma a quo masih diberlakukan. Oleh karena itu, kerugian Pemohon bersifat aktual, nyata, dan berkelanjutan (direct and continuous constitutional loss). 3. Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband) Bahwa terdapat hubungan sebab akibat langsung (direct causal link) antara keberlakuan Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan dengan kerugian konstitusional Pemohon, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Sebab hukum (legal cause): Norma Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan menetapkan batas usia pemuda 16–30 tahun. b. Akibat langsung (direct effect): Pemohon kehilangan legalitas administratif untuk berpartisipasi dalam forum kebijakan publik kepemudaan, dan anggotanya yang berusia di atas 30 tahun tidak lagi diakui oleh pemerintah sebagai bagian dari pemuda. c. Akibat tidak langsung (indirect effect): Terjadi penurunan kapasitas organisasi kepemudaan, berkurangnya akses terhadap program pemerintah, serta menurunnya representasi pemuda dalam kebijakan nasional. d. Keterkaitan sistemik (systemic link): Karena seluruh peraturan turunan Kemenpora menjadikan Pasal 1 angka 1 sebagai dasar hukum, maka setiap pelaksanaan program kepemudaan otomatis memperkuat eksklusi terhadap kelompok usia di atas 30 tahun. Dengan demikian, hubungan antara norma yang diuji dan kerugian Pemohon bersifat langsung, logis, dan terukur. Fakta Normatif dan Sosiologis KNPI KNPI sebagai organisasi pemuda telah lama menggunakan batasan usia 40 tahun sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI. Dalam Anggaran Rumah Tangga Knpi/Pemuda Bab I Keanggotaan Pasal 1 Syarat-Syarat Keanggotaan angka 2 huruf D disebutkan bahwa: 17 “Benar-benar adalah organisasi kepemudaan yang berorientasi kemasyarakatan untuk tujuan pemberdayaan pemuda sebagaimana diatur dalamAD/ARTOKPbersangkutan dan atau yang mengatur secara tegas batas usia keanggotaannya maksimal 40 tahun”. Definisi ini tidak muncul secara sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan sosiologis dan empiris, bahwa usia 31–40 tahun masih merupakan masa produktif dan kepemimpinan muda dalam berbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya). Berdasarkan konteks historis, karena sejak berdirinya KNPI tahun 1973, batas usia pemuda selalu sampai 40 tahun sebagai hasil konsensus organisasi kepemudaan tingkat nasional. Hubungan Kausalitas dengan Jaminan Hak dalam UUD NRI Tahun 1945 Berikut penjelasan hubungan sebab-akibat antara keberlakuan Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan dengan kerugian konstitusional KNPI DPD DKI JAKARTA, dihubungkan dengan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 : 1. Pertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Bahwa original intent dari Pasal 28C ayat (2) adalah memberikan ruang partisipasi seluas- luasnya bagi setiap warga negara untuk berjuang secara kolektif dalam pembangunan bangsa. a) KNPI DKI JAKARTA adalah organisasi pemuda yang menjadi wadah perjuangan kolektif anak bangsa untuk memajukan diri dan masyarakat. b) Norma batas usia 30 tahun membatasi ruang perjuangan kolektif tersebut, karena anggota berusia 31–40 tahun yang masih aktif dan produktif tidak lagi diakui sebagai bagian dari pemuda. - Norma batas usia 30 tahun membatasi hak warga negara usia 31– 40 tahun untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam bidang kepemudaan, karena mereka secara hukum tidak diakui lagi sebagai “pemuda”. - Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap program pemberdayaan, pendidikan kepemimpinan, organisasi kepemudaan, forum kebijakan, dan beasiswa kepemudaan, yang merupakan bentuk nyata dari hak konstitusional untuk berpartisipasi dan berkembang bersama bangsa. 18 - Padahal, berdasarkan data dari BPS, rentang usia 31–40 tahun masih dalam tahap produktif dan perkembangan kapasitas sosial- politik yang tinggi. Mereka masih berperan aktif dalam inovasi, wirausaha, hingga gerakan sosial. - Artinya, norma batas usia tersebut mencabut hak konstitusional mereka untuk berpartisipasi dalam perjuangan kolektif, yang dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. c) Hal ini menyebabkan KNPI DPD DKI JAKARTA kehilangan sebagian kekuatan kolektifnya dalam memperjuangkan aspirasi pemuda secara utuh, karena definisi negara mengecilkan basis sosial yang sudah terbentuk puluhan tahun. d) Dengan demikian, keberlakuan norma Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan secara langsung menghalangi hak konstitusional KNPI DPD DKI JAKARTA dan anggotanya untuk memperjuangkan hak kolektif membangun bangsa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Juli 2025 menunjukkan bahwa terdapat 43,912 juta penduduk Indonesia berusia 30 - 40 tahun, atau sekitar 15% dari total jumlah populasi penduduk di Indonesia sebanyak 286 juta jiwa kehilangan harapan dalam kegiatan di Kemenpora. Dan Survei Lembaga Demografi Universitas Indonesia (2023) menemukan bahwa 68% pimpinan organisasi masyarakat sipil dan kepemudaan aktif berada pada rentang usia 31– 40 tahun. Jumlah angkatan kerja di Indonesia menurut data BPS pada Februari tahun 2025 153 juta jiwa dan Jumlah Pengangguran pada usia 15-24 sebanyak 3,5 juta jiwa atau 49% dari total jumlah populasi pengangguran di Indonesia sebanyak 7,2 juta jiwa Sedangkan usia 35-44 pengangguran sebanyak 684 ribu atau 9,4% dari total jumlah pengangguran. 19 Menurut teori Charles Strong dalam Modern Political Constitution, bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, tetapi juga sebagai jaminan bagi hak-hak dasar warga negara agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Bahwa hal ini menimbulkan kontradiksi antara Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi kolektif membangun bangsa. 2. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Bahwa Pasal 28D ayat (1) mengandung prinsip equality before the law, yakni setiap orang memiliki akses yang sama di hadapan hukum. a) KNPI secara hukum adalah badan hukum (organisasi kemasyarakatan pemuda) yang sah dan memiliki AD/ART yang diakui pemerintah. b) Namun, norma Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan menimbulkan ketidakpastian hukum karena terjadi pertentangan antara definisi hukum negara dan definisi organisasi. c) Pemerintah kemudian menjadikan definisi UU sebagai dasar administratif untuk menolak atau menilai tidak sah kegiatan KNPI DPD DKI JAKARTA yang melibatkan pemuda usia 31–40 tahun. 20 d) Akibatnya, KNPI tidak memperoleh perlakuan hukum yang sama dan adil dengan organisasi lain yang definisinya diakui. e) Ini jelas merupakan bentuk kerugian konstitusional terhadap hak atas kepastian hukum yang adil. Bahwa Dalam praktiknya, banyak organisasi kepemudaan, lembaga negara, dan pemerintah menggunakan batasan ini untuk menolak partisipasi warga usia di atas 30 tahun, misalnya dalam kepengurusan organisasi, forum konsultasi kepemudaan, atau penerimaan beasiswa khusus pemuda. Bahwa dari sisi kemampuan, produktivitas, dan kontribusi sosial, kelompok usia 31–40 tahun tidak kalah dan bahkan sering lebih matang secara kepemimpinan. Bahwa dengan demikian, norma ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil, melanggar prinsip equality before the law dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa pembatasan usia pemuda hanya sampai 30 tahun menciptakan perlakuan hukum yang berbeda antara warga negara berusia 30 tahun ke bawah dan mereka yang berusia 31 tahun ke atas, meskipun secara substansial keduanya masih berada dalam fase perkembangan pemuda menurut standar global (UNESCO & PBB menetapkan youth hingga 35 tahun, bahkan di beberapa yurisdiksi sampai 40 tahun). Bahwa pembedaan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah maupun proporsionalitas, sehingga bersifat arbitrer dan menimbulkan diskriminasi usia yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Bahwa beberapa organisasi kepemudaan Sayap Partai Politik usia nya 30 tahun ke atas, seperti BMI, AMPG, TIDAR, BM PAN, GARDA Bangsa, Gema Keadilan, Garda Pemuda Nasdem, Bintang Muda Indonesia. Bahwa Organisasi Keagamaan yang mempunyai sayap kepemudaan seperti Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Anshor, Pemuda Muslimin ketua umum nya juga 30 tahun ke atas Organisasi kepemudaan seperti KNPI, Karang Taruna, Pemuda Pancasila. Secara De Facto diakui oleh pemerintah, elit & masyarkat, namun secara regulasi tidak diakui karena batas usia pemuda 16- 30 tahun. 3. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Bahwa norma a quo menutup ruang partisipasi warga negara usia 31–40 tahun dalam program-program kepemudaan yang diselenggarakan oleh negara, baik 21 dalam bentuk pelatihan kepemimpinan, partisipasi dalam forum nasional maupun internasional, serta kesempatan mengakses dukungan anggaran kepemudaan. Bahwa secara nyata, hal tersebut menghilangkan kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan, khususnya dalam bidang pembangunan sumber daya pemuda, padahal tujuan UUD 1945 adalah menjamin kesempatan setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. a) KNPI adalah organisasi yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam bidang kepemudaan dan sering menjadi bagian dari forum-formal seperti Dewan Pemuda ASEAN, DPPKN, dan musyawarah pemuda nasional. b) Ketika definisi “pemuda” dibatasi sampai 30 tahun, maka: - Pengurus KNPI DKI JAKARTA berusia di atas 30 tahun kehilangan kesempatan untuk mewakili pemuda Indonesia dalam forum kebijakan nasional maupun internasional. - Pemerintah cenderung memilih lembaga atau individu lain yang sesuai definisi sempit UU. c) Artinya, kesempatan KNPI DPD DKI JAKARTA sebagai organisasi representatif pemuda dalam pemerintahan ikut tereduksi. 4. Arbitraritas Norma Batas Usia 30 Tahun Bahwa penetapan batas usia 30 tahun bersifat arbitrer, karena: a. Tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang kuat mengenai fase perkembangan manusia. b. Tidak sejalan dengan standar internasional yang menetapkan youth hingga 35–40 tahun. c. Tidak mempertimbangkan realitas sosial Indonesia, di mana banyak warga negara baru menyelesaikan pendidikan tinggi, memulai karier, dan aktif dalam organisasi Masyarakat pada usia 30 tahun ke atas. Bahwa karena sifatnya yang arbitrer dan diskriminatif, norma Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas, keadilan, dan non- diskriminasi. Pemuda bukan sekadar soal angka usia, melainkan tentang semangat, daya juang, dan keberanian untuk membawa bangsa menuju perubahan. Membatasi makna pemuda hanya sampai 30 tahun berarti menafikan jutaan anak bangsa yang masih berjuang, berfikir kritis, dan bekerja keras membangun negeri ini. Harkat dan martabat pemuda terletak pada 22 kemampuannya menolak diam di tengah ketidakadilan, bukan pada tahun kelahirannya. Karena itu, hukum harus berpihak pada semangat zaman memberi ruang bagi generasi 30 hingga 40 tahun untuk tetap diakui sebagai bagian dari kekuatan moral, sosial, dan politik bangsa. Mengembalikan makna pemuda adalah mengembalikan martabat perjuangan itu sendiri. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, hampir seluruh organisasi kepemudaan seperti KNPI, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, AMPI, serta organisasi sayap kepemudaan partai politik, diisi oleh kader-kader yang telah berusia di atas 30 tahun. Dengan demikian, selama lebih dari enam belas tahun, negara secara tidak langsung membiarkan keberadaan organisasi kepemudaan yang secara de facto sah dan diakui, tetapi secara de jure bertentangan dengan batas usia dalam undang-undang. 5. Bahwa berkenaan dengan open legal policy terhadap Pasal 1 angka 1 UU nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan Mahkamah pernah berpendapat bahwa, pada dasarnya Mahkamah dapat berubah pendiriannya dalam menilai isu konstitusionalitas suatu perkara yang diperiksa dan diadili selama terdapat alasan yang mendasar termasuk dalam perkara a quo, berkaitan dengan kebijakan hukum (legal policy atau open legal policy) terkait batas usia, Mahkamah dalam beberapa putusan yang berkaitan dengan legal policy acapkali berpendirian bahwa legal policy dapat saja dikesampingkan apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Demikian juga sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian dapat dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Selain itu, norma yang berkaitan dengan legal policy adalah sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam Konstitusi karena jika diatur secara tegas dalam konstitusi, maka undang-undang tidak boleh mengatur norma yang berbeda dengan norma konstitusi. Bahwa alam beberapa putusan terakhir, Mahkamah memberikan tafsir ulang dan mengesampingkan open legal policy seperti dalam perkara yang terkait batas usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden, batas usia pensiun dan 23 batas usia minimum bagi penyelenggara negara karena dipandang oleh Mahkamah norma yang dimohonkan pengujiannya dinilai melanggar salah satu prinsip untuk dapat mengesampingkan atau mengabaikan open legal policy seperti pelanggaran terhadap prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, dan/atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden, perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam pengujian usia minimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga pada pokoknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun bagi jaksa, dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 tentang pengujian batas usia pensiun Panitera di Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada dasarnya tidak salah anggapan beberapa sarjana hukum yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negative legislator, bukanlah lembaga pembentuk undang- undang. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru jika Mahkamah Konstitusi disebut negative legislator. Namun, Mahkamah dapat saja beranjak dari posisi negative legislator dan memberi pesan (judicial order), pemaknaan baru, bahkan mengubah norma sekalipun yang dimintakan pengujian oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi akan beranjak dan mengambil langkah judisial apabila Mahkamah menilai norma dalam undang-undang melanggar konstitusi dan/atau keadilan. Mahkamah akan bereaksi dan memutus suatu isu konstitusional jika terdapat norma, frasa, pasal, ayat, atau bagian undang- undang yang mencederai Pancasila, konstitusi, prinsip keadilan, dan/atau HAM guna meneguhkan Mahkamah sebagai penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the constitution). IV. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut: 24 Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3); 3. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 40 (empat puluh) tahun.” Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Daerah Pimpinan Daerah DKI Jakarta Periode 2024 – 2027 4. Bukti P-4 : Fotokopi Anggaran Dasar Knpi/Pemuda Periode 2024 Kongres XVII Pemuda/Knpi Nomor : Tap.06/Kongres- XVII/DPP KNPI/X/2024 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Notaris KNPI 6. Bukti P-6 : Bentuk Kegiatan Yang Telah Dilakukan KNPI DKI JAKARTA; 7. Bukti P-7 : Program-Program Dari Kementerian Pemuda Olahraga Yang Mengsyaratkan Batas Usia 16 – 30 Tahun; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Mandat DPP KNPI. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara 25 Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067, selanjutnya disebut UU 40/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 26 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah 27 akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 yang selengkapnya menyatakan: “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) serta 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi dirinya sebagai Badan Hukum Privat yakni Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi DKI Jakarta, yakni organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang merupakan bagian integral dari struktur Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) secara nasional, yang berkedudukan di Jakarta, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009. 4. Bahwa menurut Pemohon, KNPI merupakan wadah berhimpunnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berfungsi sebagai sarana pembinaan, pengembangan potensi, dan perjuangan kolektif pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, KNPI sebagai perkumpulan organisasi kepemudaan berbadan hukum telah diakui secara nasional dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk membuktikan dasar legalitas kepengurusannya, Pemohon telah pula melampirkan, 1). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000021.AH.01.08. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, tertanggal 11 Januari 2019; 2). Surat Pencatatan Ciptaan Nomor: 000407005 Seni Gambar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), tertanggal 28 Oktober 2015; 3). NPWP Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Disingkat DPP, Nomor: 60.172.715.9-011.000, tertanggal terdaftar 11 Juli 2022; 4). Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Nomor: KEP.227/DPP KNPI/IX/2025 tentang Hasil Revisi Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tertanggal 11 September 2025 [vide Bukti P-3], 5). Surat Mandat DPP KNPI Nomor: 28 272/DPP KNPI/X/2025 tertanggal 22 Oktober 2025, yang memberikan kewenangan penuh kepada DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [Bukti P-8]. 5. Bahwa DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta, dengan legitimasi struktural dan hukum dari DPP KNPI, memiliki peran strategis menyalurkan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan pemuda di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, keberadaan Pemohon sebagai organisasi kepemudaan dijamin oleh prinsip- prinsip konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 telah menimbulkan kerugian nyata dan langsung terhadap Pemohon di mana norma tersebut telah membatasi definisi “pemuda” hanya pada rentang usia 16 hingga 30 tahun, sehingga secara hukum mengeluarkan kelompok usia 31- 40 tahun dari kategori pemuda. Padahal, secara sosiologis dan empiris, kelompok usia 31-40 tahun masih termasuk dalam fase produktif, memiliki kapasitas kepemimpinan, dan aktif berperan dalam kegiatan kepemudaan serta pembangunan sosial. Akibat pembatasan tersebut, Pemohon menghadapi situasi di mana Pemerintah dan lembaga negara menolak keterlibatan pengurus dan anggota KNPI berusia di atas 30 tahun dalam program-program kepemudaan nasional, baik yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD. Selain itu, sejumlah program resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menetapkan batas usia 30 tahun sebagai syarat administratif, antara lain: Komunitas Fest 2025, YES Bootcamp, Pelatihan Kewirausahaan Digital, Jurnal Pemuda Indonesia, Pertukaran Pelajar Dalam dan Luar Negeri dan Lomba Pemuda Pelopor Desa. Hal tersebut mengakibatkan akses organisasi Pemohon terhadap kemitraan, bantuan, dan pemberdayaan kepemudaan menjadi terbatas, karena keanggotaan KNPI mencakup banyak kader yang berusia 31-40 tahun serta Kementerian terkait terutama Kemenpora, menolak partisipasi Pemohon dalam sejumlah forum kebijakan kepemudaan dengan alasan tidak memenuhi ketentuan batas usia yang diatur dalam UU Kepemudaan. 7. Bahwa adanya kondisi tersebut telah mengakibatkan pengurangan hak konstitusional Pemohon dalam berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan publik, serta hilangnya kesempatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) 29 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 secara nyata telah mereduksi peran Pemohon sebagai representasi kepemudaan dan menempatkan organisasi ini dalam posisi yang tidak lagi diakui secara penuh oleh Pemerintah, meskipun secara faktual tetap menjalankan fungsi sosial dan pembangunan kepemudaan. 8. Bahwa selain adanya kerugian aktual, menurut Pemohon, keberlakuan norma a quo juga menimbulkan kerugian potensial (potential constitutional loss) yang bersifat berkelanjutan dan sistematis. Hal ini karena setiap kebijakan dan peraturan pelaksana UU 40/2009, baik di tingkat nasional maupun daerah, membatasi usia 16-30 tahun sebagai parameter legal dan administratif dalam seluruh kegiatan kepemudaan sehingga dengan berlakunya norma a quo, Pemohon akan terus mengalami hambatan-hambatan potensial di antaranya terjadinya pemutusan regenerasi kaderisasi alami dalam tubuh KNPI, karena sebagian besar pengurus potensial yang telah memasuki usia di atas 30 tahun tidak lagi diakui secara hukum sebagai pemuda, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan organisasi yang memperoleh dukungan negara. Dengan demikian, secara potensial norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 akan menimbulkan kerugian yang terus berulang (continuous potential loss), yang dapat dipastikan terjadi sepanjang norma ini masih diberlakukan. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan kerugian yang dialami Pemohon yang berdampak langsung dan tidak langsung terhadap Pemohon di mana Pemohon akan kehilangan hak administratif dan substantif untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, kemitraan, dan kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan, dikarenakan sebagian besar kader dan pengurusnya telah berusia di atas 30 tahun sehingga norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 melanggar hak atas perlakuan yang sama dan kepastian hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 serta memperjuangkan hak kolektif warga negara untuk membangun masyarakat dan bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon dalam menguraikan argumentasi terkait dengan kedudukan hukum 30 Pemohon telah secara spesifik menguraikan ihwal hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menurut anggapan Pemohon dirugikan secara aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial karena berlakunya norma Pasal 1 angka 1 UU 40/2009 yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalam akta pendiriannya dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tentang organ yang berhak mewakili untuk dan atas nama KNPI di pengadilan. Setelah Mahkamah mencermati dengan seksama uraian argumentasi terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, in casu DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta dan AD/ART KNPI [vide Bukti P- 4] serta Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat DPP KNPI [vide Bukti P-5], Mahkamah tidak menemukan adanya uraian pasal dalam AD/ART KNPI yang mengatur perihal organ yang seharusnya berhak mewakili organisasi KNPI apabila akan berperkara di pengadilan, apakah Ketua DPD, Sekretaris DPD, Direktur LBH DPD KNPI, dan/atau Sekretaris LBH DPD KNPI. Begitu pula, perihal penjelasan yang menyatakan Pemohon mewakili DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta, Mahkamah juga tidak menemukan dalam AD/ART dasar kewenangan DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta untuk mewakili KNPI di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, ihwal adanya surat mandat organisasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP KNPI bertanggal 22 Oktober 2025 [vide Bukti P-8], menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai rujukan bahwa Pemohon, in casu pengurus DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta dapat serta merta mewakili organisasi KNPI untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Oleh karena faktanya, dalam AD/ART KNPI juga tidak mengatur hal terkait dengan siapa yang berhak mewakili organisasi KNPI untuk berperkara di pengadilan. Berkenaan dengan ketidakjelasan pihak yang berhak mewakili organisasi tersebut semakin diperkuat pula oleh pihak yang menandatangani permohonan, dalam hal ini adalah Hamka Arsad Refra yang menjabat sebagai Direktur LBH DPD KNPI Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. 31 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 32 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 33 PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani