178/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 178/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Silvi Nudia Nazla Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : DK. Sidamulya 001/001, Buniwah, Sirampog, Brebes. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Mohammad Fajar Ismail Pekerjaan : Pekerja Magang Hukum Alamat : Jalan Taruna Baru I, 001/010, Pulogadung, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus (perbaikan) Nomor 002/SKK-PK- LII.V-03/XII/2024, bertanggal 30 Desember 2024 memberi kuasa kepada A. Fahrur Rozi, Muhammad Syarif Kusumojati, Zulfikar Putra Utama, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma dan Muhammad Jundi Fathi Rizky kesemuanya merupakan aktivis hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi PMII Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum (Komfaksyahum) UIN Jakarta, yang beralamat di Jalan Al-Ikhlas, Nomor 48, RT 003/RW 004, Kp. Utan, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15445, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 2 Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada 9 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 176/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 178/PUU-XXII/2024 pada 12 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 31 Desember 2024, pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan 3 Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- 4 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.” 8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 yang dirasa oleh Para Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa c. Patuh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 d. berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan; e. …” terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” 5 10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PEMOHON. 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: “a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara.” 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: “Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 3. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, perlu dijelaskan kualifikasi Pemohon sebagai berikut: 3.1. Kualifikasi Pemohon I. • Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3329054109010002 [vide bukti P-3]. • Bahwa Pemohon I saat ini berstatus sebagai sarjana hukum bidang Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam mengembangkan kompetensi akademik yang dimilikinya, Pemohon I aktif terlibat dalam 6 Komunitas Diskusi Isu Terkini dan Riset Ketatanegaraan (Distrik) yang berfokus pada isu-isu ketatanegaraan serta aktif melakukan diskusi dan advokasi kebijakan terhadap keputusan lembaga negara dan kebijakan pemerintahan. • Bahwa Pemohon I juga aktif menulis dan mempublikasikan tulisan di sejumlah media online. Hal itu juga tampak pada keikutsertaan Pemohon I juga dalam kepenulisan buku berjudul “Reinventing Demokrasi: Pemilu 2024” yang diterbitkan Puskapkum pada tahun 2023 dengan ISBN 978-623-90425-2-3. • Bahwa di samping peminatan yang digelutinya selama ini tersebut, sejak awal Pemohon I memiliki minat dan fokus yang kuat untuk mengabdikan diri menjadi seorang jaksa dengan tujuan mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam kapasitasnya tersebut, Pemohon I memiliki kepentingan hukum yang langsung terhadap pelaksanaan norma-norma hukum yang konstitusional dan relevan dengan fungsi jaksa sebagai penegak hukum yang profesional dan berintegritas sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. 3.2. Kualifikasi Pemohon II. • Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175022302020004 [vide bukti P-3]. • Bahwa Pemohon II merupakan sarjana hukum yang telah menyelesaikan program sarjana hukum di bidang Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024. Sejak menjadi mahasiswa, Pemohon II aktif tergabung dalam organsiasi kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) serta sejumlah organisasi yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan pengetahuan di bidang hukum. • Bahwa dalam kualifikasi tersebut Pemohon II memiliki minat yang tinggi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tidak berhenti pada kepunyaan minat dan pengetahuan tersebut, Pemohon II juga 7 memiliki keinginan yang kuat untuk terlibat langsung dalam sistem dan proses penegakan hukum di Indonesia, in casu adanya kemauan yang kuat untuk menjadi seorang Jaksa. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa Pemohon II secara aktif ingin berkontribusi dalam penegakan hukum dengan berprofesi sebagai seorang Jaksa yang menjadi bagian dari sistem dan struktur peradilan pidana di Indonesia. 4. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan bahwa hak konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar Para Pemohon adalah: Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3), menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” Oleh karenanya itu, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945. 5. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 8 6. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1. Hak Konstitusional Para Pemohon Dirugikan Akibat Berlakunya Pasal yang Diujikan. • Bahwa dalam mematuhi dan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, Para Pemohon berhak atas jaminan pengakuan hukum yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pengakuan hukum yang adil menjadi bagian hak konstitusional untuk menjamin adanya suatu norma undang-undang tidak memuat ketentuan eksklusif yang berbeda terhadap suatu objek penormaan yang sejatinya sama. Dalam konteks ini, suatu norma dalam undang-undang senantiasa harus adil dalam mengakui hak konstitusional secara sama dan setara agar tidak memberikan ruang berlakunya norma yang dapat mengakibatkan cederanya hak warga negara, termasuk Para Pemohon. • Bahwa selain dari pada itu, sebagai perorangan warga negara Indonesia, Para Pemohon juga berhak atas jaminan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam konteks ini, keberlakuan suatu norma undang-undang seyogyanya menjamin adanya persamaan hak untuk terlibat dalam pemerintahan. Hak tersebut menjamin dan memastikan suatu norma tidak memuat kualifikasi-kualifikasi yang berbeda untuk mengakomodasi satu pihak di satu sisi serta secara bersamaan mengeksklusikan pihak yang lainnya pada sisi yang lain. Padahal objek kualifikasi yang demikian itu sudah berada dalam posisi yang setara dan seharusnya pula diperlakukan secara sama. • Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 menyatakan bahwa salah satu persyaratan menjadi seorang jaksa adalah memiliki ijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan. Menurut Para Pemohon, ketentuan frasa “sarjana hukum” tersebut memuat 9 interpretasi yang sempit. Frasa dimaksud pada pasal a quo memuat cakupan yang terbatas hanya terpaku pada lulusan program studi Ilmu Hukum semata. Konteks penyempitan makna frasa “sarjana hukum” dimaksud mengakibatkan ketidakadilan bagi lulusan program studi yang serumpun di bidang hukum, seperti program studi Hukum Islam, Hukum Tata Negara, atau Hukum Pidana Islam yang sudah jamak ditemukan pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Padahal program studi yang serumpun di bidang hukum tersebut juga memiliki keahlian hukum dan kompentensi pengetahuan yang relevan dan memadai di bidang penegakan hukum pidana, di mana sistem kurikulum dan distribusi mata kuliah yang diterapkan relatif sama dengan program studi Ilmu Hukum. • Bahwa berlakunya pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon. Pasalnya, ketentuan yang termuat pada norma sepanjang frasa “sarjana hukum” tersebut mengeksklusi dan mendiskualifikasi Para Pemohon untuk menjadi seorang jaksa. Dengan penyempitan frasa tersebut, para Pemohon dinilai tidak memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi seorang jaksa. Akibat dari ketidakpastian hukum yang ditimbulkan, pada gilirannya pasal a quo menyebakan hak Para Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan menjadi terciderai. Dengan demikian, makna frasa “sarjana hukum” pada pasal a quo secara nyata telah mengabaikan prinsip pengakuan hukum dan keadilan bagi Para Pemohon serta menciderai hak konstitusional untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, in casu persamaan untuk menjadi seorang Jaksa. 6.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon Bersifat Spesifik (Khusus) dan Aktual. • Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, in casu untuk menjadi seorang Jaksa. Maka menjadi keniscayaan bahwa norma yang mengatur ihwal penerimaan warga negara untuk menjadi seorang Jaksa menerapkan pengakuan hukum yang adil sehingga tidak menciderai hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. 10 • Bahwa sebagai sarjana Hukum pada program studi Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Para Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada instansi Kejaksaan Agung pada bagian formasi Jaksa Ahli Pertama. Pemohon I mendaftarkan diri pada tanggal 10 September 2024, sedangkan Pemohon II mendaftar pada tanggal 6 September 2024 [vide Bukti P-4]. • Bahwa pada tanggal 19 September 2024, Para Pemohon dinyatakan tidak lolos syarat administratif oleh Panitia Penerimaan Calon Aperatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Agung. Dalam konfirmasi yang diberikan oleh verifikator, Para Pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena kualifikasi pendidikan Para Pemohon tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada formasi kejaksaan yang dituju. Alasan verifikator menyebutkan bahwa Prodi S-1 Hukum Tata Negara tidak tercantum dalam Pengumuman Nomor: PENG-11/C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejakasaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 [vide Bukti P-5]. • Bahwa pada tanggal 20 September 2024, Para Pemohon pun mengajukan sanggah terhadap keputusan yang dimaksud di atas berdasarkan mekanisme yang tersedia. Dalam sanggah seperti disebutkan di atas, Para Pemohon mendalilkan bahwa kualifikasi pendidikan yang sudah ditempuhnya adalah setara dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dipersyaratkan oleh instansi yang bersangkutan. Bahkan, sanggahan tersebut juga dibarengi dengan lampiran Surat Keterangan Nomor 09/FDSH/IX/2024 Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia (PTKIN) yang salah satunya menyatakan bahwa gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi alumni Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah sama kedudukannya dan sederajat dengan gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi alumni Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi [vide Bukti P-6]. • Bahwa pada tanggal 27 September 2024, sanggahan sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak diterima atau kembali 11 ditolak. Berdasarkan konfirmasi yang diberikan, verifkator menyebutkan bahwa alasan tolak sanggah instansi menyangkut kesesuaian kualifikasi pendidikan adalah syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar. Dalam konfirmasi yang diberikan disebutkan bahwa Bab I Point A Pengumuman Nomor: PENG-11/C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 telah terang dan jelas, nomenklatur program studi yang diterima (S-1 Ilmu Hukum/S-1 Hukum), sehingga apabila ada nomenklatur program studi yang tidak termuat atau tidak sama persis sebagaimana tertera dalam Bab I point A tersebut, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat [vide Bukti P-7]. • Bahwa fakta tersebut jelas merugikan Para Pemohon secara faktual untuk ikut serta mengabdikan diri dalam pemerintahan. Padahal, Para Pemohon memiliki keahlian dan kompetensi pengetahuan yang mumpuni di bidang penegakan hukum pidana, terlebih juga memiliki perhatian khusus pada isu dan sistem penegakan hukum di Indonesia. Kompetensi Para Pemohon sebagaimana dimaksud tersebut dibuktikan melalui penyelesaian pendidikan di program studi Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang alokasi kurikulum dan distribusi mata kuliah yang diberikan adalah sama dan setara dengan program studi yang dipersyaratkan. Para Pemohon juga telah memperoleh gelar sarjana hukum yang secara akademik diakui, sehingga legitimasi dan kualifikasinya dalam bidang hukum tidak dapat diragukan [vide Bukti P- 8]. • Bahwa dengan demikian, harapan Para Pemohon untuk mengabdikan diri dalam pemerintahan, in casu dalam proses penegakan hukum di Indonesia menjadi terhambat karena syarat kualifikasi pendidikan pada pasal a quo sebagai ketentuan seleksi penerimaan calon ASN pada instansi Kejaksaan Agung telah mengeksklusi dan mendiskualifikasi Para Pemohon sebagai sarjana hukum bidang Hukum Tata Negara. Ketentuan sebagaimana dipersyaratkan tersebut jelas tidak menjamin pengakuan hukum yang adil bagi Para Pemohon sehingga berdampak terhadap cideranya hak konstitusional untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 12 6.3. Kerugian yang Diderita Para Pemohon Memiliki Hubungan Kausalitas dengan Pasal yang Diujikan. • Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon memiliki hubungan sebab- akibat langsung dengan keberadaan frasa "sarjana hukum" pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 yang secara mempunyai makna sempit hanya mencakup lulusan prodi Ilmu Hukum. Ketentuan norma a quo menciptakan ruang mekanisme persyaratan calon Jaksa yang terbatas pada lulusan prodi Ilmu Hukum, seraya secara bersamaan mengeksklusi lulusan sarjana hukum yang serumpun seperti program studi Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, atau Hukum Pidana Islam yang memiliki kompetensi substantif secara setara. Pembatasan ini tidak hanya mengabaikan perkembangan multidimensional dalam pendidikan hukum, tetapi juga menimbulkan eksklusivitas yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan pengakuan hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi. • Bahwa secara aktual, ketentuan norma a quo menghambat lulusan sarjana hukum Islam dan/atau sarjana serupa yang serumpun di bidang hukum untuk mendaftarkan diri dalam profesi Jaksa. Padahal profesi tersebut juga memerlukan kemampuan analitis dan interpretatif atas norma-norma hukum, termasuk penggunaan kaidah dan nilai-nilai yang relevan dan berbasiskan hukum Islam. Dengan demikian, frasa tersebut bersifat eksklusif dan tidak sejalan dengan asas persamaan serta prinsip pengakuan atas pluralitas keilmuan hukum yang menjadi karakter hukum di Indonesia. • Bahwa frasa “sarjana hukum” yang mencakup secara terbatas pada lulusan program studi Ilmu Hukum mengabaikan fakta bahwa pendidikan hukum di Indonesia bersifat multidimensional. Padahal, program studi seperti Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, atau Hukum Pidana Islam juga memiliki kurikulum yang relevan secara aspek hukum substantif, prosedural, dan filosofis terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan pembatasan ini, lulusan dari program studi yang serumpun di bidang hukum kendati telah mengenyam pendidikan hukum yang setara di bidang hukum pidana, bahkan secara khusus juga dibekali keahlian khusus dengan nilai dan 13 kaidah berbasiskan hukum Islam, telah secara faktual dieksklusikan dari ketentuan syarat kualifikasi menjadi seorang Jaksa. • Bahwa secara konkret dalam hubungannya dengan kepentingan Para Pemohon (causal verband), keberlakuan norma sepanjang frasa "sarjana hukum" mengakibatkan hambatan langsung bagi Para Pemohon untuk memenuhi syarat seleksi calon ASN pada Kejaksaan Agung tahun 2024. Keberlakuan norma a quo menyebabkan Para Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif dalam seleksi penerimaan calon Jaksa pada tahun 2024, kendati Para Pemohon memiliki kualifikasi akademik yang sah dan mumpuni. Para Pemohon merasa kualifikasi kompetensi yang diatur pada Pasal a quo bersifat eksklusif dan diskualifikatif bagi Para Pemohon. Dengan demikian, fakta hukum tersebut jelas merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. • Bahwa sebagai individu yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi dalam dunia hukum, in casu penegakan hukum pidana di Indonesia, Para Pemohon seharusnya diakui secara sah dan tidak boleh dieksklusikan dari ketentuan kualifikasi seorang Jaksa hanya karena adanya interpretasi sempit pada frasa “sarjana hukum”. Dengan demikian, berlakunya pasal a quo bersifat eksklusif dan diskualifikatif, serta mengakibatkan kerugian nyata bagi Para Pemohon dalam mewujudkan cita-cita profesionalnya sebagai jaksa yang berintegritas. • Bahwa keberadaan norma a quo jelas secara aktual melanggar prinsip pengakuan hukum yang adil. Dengan makna sempit pada frasa “sarjana hukum”, norma a quo memuat ruang interpretasi yang merugikan kelompok sarjana yang serumpun di bidang hukum. Ketidakjelasan ini tidak hanya merugikan Para Pemohon secara individu, tetapi juga menciptakan eksklusivitas sistem rekrutmen yang seharusnya berlandaskan pada prinsip persamaan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Norma a quo secara sistematis telah gagal memberikan landasan hukum yang pasti dan adil 14 bagi sarjana hukum pada program studi yang serumpun di bidang hukum dengan ketentuan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. • Bahwa pada faktanya, norma ini menciptakan eksklusi sistemik terhadap kelompok tertentu, in casu para lulusan program studi hukum Islam atau sarjana yang serumpun di bidang hukum, yang notabene memiliki kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum yang pluralistik, sistem kualifikasi calon ASN kejaksaan seharusnya lebih inklusif untuk mengakui keberagaman studi hukum yang ada, termasuk hukum Islam, yang juga merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Pembatasan tersebut menciptakan situasi yang bertentangan dengan semangat inklusivitas dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. • Bahwa dengan tersisihnya Para Pemohon dari seleksi calon Jaksa akibat pembatasan yang termuat pada pasal a quo, hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang setara dan akses yang adil untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan menjadi terciderai. Dengan demikian, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual. Hal ini disebabkan oleh hambatan nyata yang dialami Para Pemohon dalam mewujudkan cita- cita profesionalnya menjadi seorang Jaksa akibat berlakunya norma hukum yang dipersoalkan. Dengan demikian, hak-hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapat pengakuan hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan telah dilanggar akibat keberlakuan norma a quo. 6.4. Kemungkinan dengan Dikabulkannya Permohonan, Kerugian Konstitusional Seperti yang Didalilkan Tidak Akan Terjadi Lagi. • Bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan pasal a quo inkonstitusional karena tidak menjamin pengakuan hukum yang adil dan menghambat adanya kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka dapat dipastikan bahwa kerugian konstitusional yang bersifat aktual sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak akan terjadi lagi karena norma hukum yang dipersoalkan sudah dimaknai dalam koridor yang konstitusional oleh Mahkamah. Dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka para 15 sarjana hukum di bidang hukum Islam atau sarjana yang serumpun di bidang hukum akan mendapatkan kesempatan yang sama dan setara untuk berprofesi sebagai seorang Jaksa. Pengakuan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa kerugian konstitusional serupa yang dialami oleh Para Pemohon tidak akan terjadi lagi di masa mendatang, sehingga prinsip kesetaraan dan pengakuan hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dapat diwujudkan secara konkret dalam sistem rekrutmen calon ASN Kejaksaan Agung ke depan. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA). 1. Bahwa permohonan a quo adalah permohonan yang menguji konstitusionalitas norma sepanjang frasa “sarjana hukum” pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 yang dianggap tidak memberikan pengakuan hukum yang adil karena bersifat eksklusif dan diskualifikatif terhadap kualifikasi pendidikan Para Pemohon untuk menjadi seorang Jaksa. Akibat dari ketentuan frasa sebagaimana dimaksud, Para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 2. Bahwa perlu dijelaskan Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kita tidak menemukan satu katapun yang menyebut institusi kejaksaan, baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya. Demikian pula setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan di Era Reformasi. Di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD Sementara 1950 yang menganut sistem pemerintahan Parlementer, kata kejaksaan juga tidak kita temukan. 3. Bahwa kejaksaan secara yuridis merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terutama di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukannya dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai bagian dari badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Meski demikian, kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD NRI 1945 pun tidak disebutkan secara implisit sebagai bagian integral dari kekusaan kehakiman. Terhadap hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 6/PUU-XXII/2024 telah 16 mengaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dilepaskan dari tugas dan wewenang kejaksaan, selengkapnya sebagai berikut: “Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 diakui juga adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang pengaturannya akan dilakukan oleh undang-undang. Badan-badan lain tersebut antara lain adalah Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan [vide Penjelasan Pasal 38 UU 48/2009]. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan Penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana,” [vide Putusan MK Nomor 6/PUU- XXII/2024 hlm. 52-53] 4. Bahwa sejatinya, di samping lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, terdapat pula lembaga-lembaga negara yang memiliki constitutional importance yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, kendati keberadaannya hanya diatur dengan undang-undang. Baik yang diatur dalam UUD maupun yang hanya diatur dengan undang-undang, asalkan sama-sama memiliki constitutional importance, lembaga dimaksud sejatinya dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki derajat konstitusional yang serupa. Dalam konteks ini kejaksaan merupakan salah satu lembaga constitutional importance yang dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, secara pokok kedudukan kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang [vide Pasal 2 UU 16/2004]. 5. Bahwa terhadap wewenang tersebut, terdapat pejabat fungsional Jaksa yang ditugaskan oleh undang-undang dalam menjalankan wewenang kejaksaan. Pasal 1 Angka 1 UU 16/2004 menyebutkan bahwa Jaksa merupakan pejabat fungsional yang menjalankan kewenangan penuntutan serta pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selengkapnya sebagi 17 berikut: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” 6. Bahwa pengertian Jaksa juga dijelaskan pada Pasal 1 ayat (6) a dan b jo Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pejabat yang secara khusus diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, selengkapnya sebagai berikut: Pasal 1 ayat (6): “a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” Pasal 13: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” 7. Bahwa secara pokok, sejatinya kewenangan seorang Jaksa adalah melakukan penuntutan. Sedangkan tindakan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dimaksud mendapat penjelasan pada Pasal 15 KUHAP sebagai suatu tindakan dalam perkara pidana, selengkapnya sebagai berikut: “Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang”. Kendati demikian, selain berperan sebagai penuntut dalam perkara pidana, seorang Jaksa juga memiliki wewenang lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. 8. Bahwa oleh karena kewenangan pokok kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap perkara pidana, maka pengetahuan terhadap dasar-dasar hukum pidana menjadi suatu ketentuan mutlak yang harus dimiliki calon Jaksa atau warga negara yang ingin mendedikasikan diri menjadi seorang Jaksa. Dengan memaknai kewenangan pokok tersebut, maka seharusnya syarat 18 ketentuan kualifikasi dalam mekanisme rekrutmen calon Jaksa berfokus pada konteks kompetensi pengetahuan dasar-dasar hukum pidana tanpa memuat ketentuan yang berisikan kualifikasi-kualifikasi tambahan atau khusus yang sifatnya eksklusif dan diskualifikatif, in casu latar (background) program studi hukum calon seorang Jaksa. 9. Bahwa alih-alih berfokus pada hal yang demikian itu, justru syarat ketentuan mekanisme rekrutmen yang berjalan selama ini memuat kualifikasi-kualifikasi, in casu ketentuan “sarjana hukum” pada pasal a quo, yang terjebak pada ketentuan administratif yang eksklusif dan diskualifikatif bagi sarjana hukum pada lulusan program studi hukum Islam di lingkungan perguruan tinggi keagamaan. Akibat dari ketentuan norma a quo, Para Pemohon secara aktual merasakan dampak kerugian konstitusional untuk mendapatkan pengakuan hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945, in casu kesempatan untuk menjadi seorang Jaksa. • Hermeneutika Yuridis Eksklusivitas Frasa “Sarjana Hukum” terhadap Lulusan Sarjana Hukum Bidang Islam. 10. Bahwa sebelum menjelaskan konteks pertentangan norma yang diujikan konstitusionalitasnya, penting terlebih dahulu menjelaskan konteks penggunaan frasa “sarjana hukum” dalam sistem ketentuan perundang- undangan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui pendekatan interpretasi yang sistematis bagaimana frasa dimaksud digunakan dalam praktik berhukum selama ini. 11. Bahwa jika dibaca secara seksama, penggunaan frasa “sarjana hukum” banyak dijumpai dalam sejumlah undang-undang, utamanya norma pengaturan yang menyangkut ihwal persyaratan rekrutmen calon hakim di lingkungan lembaga peradilan, sebagai berikut: 1) Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung: “(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. warganegara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar 19 negara, dan ideologi nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat; d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya; e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai keahlian di bidang hukum; f. berumur serendah-rendahnya 50 (lima puluh) tahun; g. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding; h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” Ketentuan norma sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf e UU 14/1985 di atas memuat dua ketentuan berbeda yang bersifat alternatif, yaitu frasa “sarjana hukum” atau “sarjana lain”. Sedangkan ketentuan pada frasa “sarjana lain” mendapat keterangan lebih lanjut pada bagian penjelasan pasal, sebagai berikut: Pasal 7 “Pada dasarnya pengangkatan Hakim Agung berdasarkan sistem karier dan tertutup. Namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat pula dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier. Yang dimaksud dengan sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf e adalah mereka yang mempunyai keahlian seperti di bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum agama, hukum militer, dan hukum tata usaha negara. Persyaratan seperti dimaksudkan ayat (1) kecuali huruf g berlaku pula bagi pengangkatan Hakim Agung berdasarkan ayat (2).” Sedangkan pada ketentuan perubahan sebagaimana termuat pada Pasal 7 huruf a Angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa syarat untuk diangkat menjadi Hakim Agung salah satunya harus memenuhi ketentuan “berijazah magister di bidang hukum”, selengkapnya berbunyi: “berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum”. Kemudian frasa sebagaimana dimaksud tersebut juga mendapat keterangan lebih lanjut pada bagian penjelasan pasal yang menyebut bahwa yang dimaksud dengan ketentuan “berijazah magister di bidang hukum” adalah gelar akademis strata 2 di bidang hukum, termasuk pula magister 20 syariah atau magister kepolisian, selengkapnya berbunyi: “Yang dimaksud dengan “magister di bidang hukum” adalah gelar akademis pada tingkat strata 2 dalam bidang ilmu hukum, termasuk magister ilmu syari’ah atau magister ilmu kepolisian”. 2) Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum: “(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat lanpung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G30.S./PKI" atau organisasi terlarang lainnya; e. pegawai negeri; f. sarjana hukum; g. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” Pada ketentuan norma sebagaimana disebutkan di atas, frasa “sarjana hukum” tidak mendapatkan keterangan lebih lanjut. Pada bagian Penjelasan, frasa dimaksud hanya bertuliskan “cukup jelas”. 3) Pasal 13 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain; f. pegawai negeri; g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.” 21 Pada ketentuan norma sebagaimana disebutkan di atas, juga dijumpai dua frasa antara frasa “sarjana syariah” dan frasa “sarjana hukum”. Ketentuan norma dimaksud juga tidak mendapatkan keterangan lebih lanjut. Pada bagian Penjelasan, frasa dimaksud hanya bertuliskan “cukup jelas”. 12. Bahwa dengan pendekatan sistematis terhadap sejumlah ketentuan norma dalam undang-undang sebagaimana diuraikan tersebut, telah ternyata frasa “sarjana hukum” merupakan satu nomenklatur norma untuk menyebut lulusan studi starata 1 (S-1) ilmu hukum umum. Lulusan tersebut menunjuk pada mereka yang menuntaskan jenjang pendidikan pada program studi Ilmu Hukum. Sejak awal, frasa “sarjana hukum” memang tidak tidak digunakan atau tidak menunjuk pada sarjana lulusan studi strata 1 (S-1) di bidang hukum Islam. Mereka yang menuntaskan jenjang pendidikan pada program studi hukum Islam atau prodi syariah dibuatkan nomenklatur norma tersendiri dengan frasa “sarjana syariah (S.Sy.)” atau “sarjana Hukum Islam (S.HI)”. 13. Bahwa dengan mengacu pada pendekatan interpretasi hermeneutika yuridis tersebut, ketentuan sepanjang frasa “sarjana hukum” jelas memuat eksklusivitas terhadap sarjana hukum bidang Islam. Bahwa konklusi akhir dari pendekatan sistematis yang dilakukan, setiap pengangkatan suatu jabatan yang mensyaratkan ketentuan “sarjana hukum” di dalamnya, maka sarjana hukum bidang Islam dengan sendirinya terdiskualifikasi dari ketentuan dimaksud, sebagaimana uraian: a) jika mengacu pada UU Mahkamah Agung, baik sarjana hukum umum maupun sarjana hukum bidang Islam (khusus kamar agama) sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi hakim agung. Sarjana hukum umum diakomodir dengan frasa “sarjana hukum”, sedangkan sarjana hukum bidang Islam diakomodir dengan frasa “sarjana lain” atau frasa “magister di bidang hukum” (hasil perubahan); b) jika mengacu pada UU Peradilan Umum, kesempatan untuk menjadi hakim pengadilan negeri hanya terbuka bagi sarjana hukum umum karena ketentuan normanya hanya memuat frasa “sarjana hukum”. Artinya, sarjana hukum bidang Islam tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi hakim pengadilan negeri; c) jika mengacu pada UU Pengadilan Agama, baik sarjana hukum bidang Islam maupun sarjana hukum umum sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi hakim pengadilan agama. Sarjana hukum bidang Islam diakomodir dengan ketentuan frasa “sarjana syari'ah” sedangkan sarjana hukum umum diakomodir dengan 22 ketentuan frasa “sarjana hukum”; d) Jika mengacu pada UU Kejaksaan, kesempatan untuk menjadi seorang Jaksa hanya terbuka bagi sarjana hukum umum karena ketentuan normanya hanya mengakomodir frasa “sarjana hukum”. Mengacu pada ketentuan tersebut, sarjana hukum bidang Islam tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang jaksa, 14. Bahwa adapun ringkasan dari penjelasan di atas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel I: Perbandingan frasa kualifikasi pendidikan sejumlah UU Undang- Undang Materi Ketentuan Frasa Sarjana Hukum Umum Sarjana Hukum Bidang Islam UU Mahkamah Agung Syarat kualifikasi pendidikan untuk menjadi Hakim Agung Sarjana hukum atau sarjana lain/ Magister di bidang hukum (perubahan) Termasuk Termasuk (khusus Kamar Agama) UU Peradilan Umum Syarat kualifikasi pendidikan untuk menjadi Hakim Pengadilan Negeri Sarjana hukum Termasuk Tidak termasuk UU Pengadilan Agama Syarat kualifikasi pendidikan untuk menjadi Hakim Pengadilan Agama Sarjana syariah atau sarjana hukum Termasuk Termasuk UU Kejaksaan Syarat kualifikasi pendidikan untuk menjadi Jaksa Sarjana hukum Termasuk Tidak termasuk 15. Bahwa sebelum adanya telaah pendekatan hermeneutika yuridis seperti yang diuraikan, jauh sebelumnya sudah terdapat penelitian yang mengkaji keberadaan pasal yang memuat eksklusivitas norma bagi lulusan sarjana hukum Islam. Penelitian-penelitian tersebut mengemukakan adanya 23 eksklusivitas norma yang keberlakuannya menghambat lulusan sarjana hukum bidang Islam untuk berkarir sebagai seorang jaksa dan hakim pada peradilan umum. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Azis dalam skripsinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Potensi Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum Menduduki Jabatan Hakim di Peradilan Umum: Studi Kritis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum” (2006) [vide Bukti P-9]. Skripsi ini membahas isu pengakuan terhadap kompetensi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum sebagai hakim di peradilan umum. Konteks ini sangat relevan mengingat peran penting hakim dalam menjaga keadilan dan integritas hukum. Skripsi ini berhasil menemukan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum dengan persyaratan jabatan hakim di peradilan umum. Analisis kritik yang diberikan menyangkut keberadaan UU 8/2004 yang tidak mengakomodir lulusan Fakultas Syariah dan Hukum serta persyaratan jabatan hakim yang kurang jelas karena tidak menitikberatkan pada basis kompetensi dan keilmuan. Penelitian menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap potensi lulusan Fakultas Syariah dan Hukum sebagai hakim di peradilan umum. Mereka dianggap memiliki potensi untuk menduduki jabatan hakim, namun UU 8/2004 belum secara memadai mengatur persyaratan yang benar-benar didasarkan pada kompetensi hakim. Dengan demikian, diperlukan adanya perubahan kebijakan, peningkatan kompetensi, dan revisi peraturan perundang-undangan untuk memperkuat sistem peradilan Indonesia yang berbasis pada kompetensi dan integritas dengan memberikan pengakuan dan kesempatan yang sama kepada sarjana hukum Islam. 16. Bahwa kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abd. Muni & Abd. Munib dalam Jurnal Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 05 Nomor 02, September 2023 dengan judul “Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah” (2023) [vide Bukti P-10]. Melalui pendekatan hermeneutik, penelitian ini melakukan interpretasi yuridis terhadap frasa “sarjana hukum” yang terdapat pada Pasal 14 ayat 1 huruf d UU 49/2009 tentang Peradilan Umum dan Pasal 13 ayat 1 huruf e UU 50/2009 tentang Peradilan Agama yang keberlakuannya dianggap mendiskriminasi peluang kerja sarjana hukum bidang Islam. Pendekatan hermeneutika yuridis dilakukan dengan memaknai frasa “sarjana hukum” berdasarkan pada ketentuan teks 24 norma, konteks sosial, dan ruang historis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa UU 49/2009 dan UU 50/2009 memuat keambiguan makna yang mengakibatkan praktik eksklusivitas terhadap lulusan sarjana hukum Islam. Di mana, sarjana hukum bidang Islam tidak bisa bekerja di Pengadilan Umum dan Kejaksaan karena dinilai tidak memenuhi kualifikasi syarat pendidikan. Sementara secara bersamaan, sarjana hukum umum dianggap memenuhi persyaratan untuk bekerja di Kementerian Agama. 17. Bahwa dengan demikian, sarjana hukum umum bisa berkarir sebagai seorang Jaksa dan seorang Hakim di Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, hingga Pengadilan Agama sekalipun. Sementara pada saat yang sama, sarjana hukum bidang Islam hanya bisa berkarir di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung pada bagian Kamar Agama. Padahal, baik sarjana hukum umum atau sarjana hukum bidang Islam sama-sama bergelar Sarjana Hukum (S.H.). Sarjana hukum bidang Islam adalah lulusan S-1 pada program studi yang memfokuskan pada studi hukum bidang Islam meliputi: Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) bertitel sarjana hukum (S.H.), Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) bertitel Sarjana Hukum (S.H.), Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) bertitel Sarjana Hukum (S.H.), dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) juga bertitel Sarjana Hukum (S.H.). Program studi ini memberikan pengetahuan yang mengintegrasikan antara pengetahuan dan metodologi hukum Islam dengan hukum positif. Di sisi lain, Sarjana hukum umum adalah lulusan program studi yang menitikberatkan pada pemahaman hukum positif atau hukum yang berlaku secara umum di Indonesia, termasuk hukum nasional dan internasional. Kedudukan program menyediakan pemahaman- pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan juga dalam konteks global. Kurikulumnya mencakup studi tentang hukum-hukum positif meliputi konstitusi, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan berbagai aspek hukum lainnya. 18. Bahwa kedua program studi ini sejatinya mengungkapkan perbedaan fokus utama, di mana Sarjana Hukum bidang Islam menekankan pada prinsip-prinsip hukum Islam, sementara sarjana hukum umum lebih menekankan pada pemahaman tentang hukum positif yang berlaku secara umum. Namun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam memberikan landasan yang kuat dalam pemahaman hukum serta persiapan untuk berkarir di berbagai 25 bidang hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. 19. Bahwa dalam hal ini, konteks pemberlakuan norma frasa “sarjana hukum” menimbulkan pemberlakuan eksklusivitas terhadap suatu kualifikasi pengetahuan yang sejatinya sama, justru diberlakukan suatu ketentuan yang diskualifikatif kepada salah satunya. Hal ini jelas tidak mencerminkan pengakuan hukum yang adil bagi lulusan sarjana hukum bidang Islam. Di saat sarjana bidang hukum Islam dibatasi untuk menjadi seorang Jaksa (vide Pasal 9 ayat (1) UU 11/2021) dan hakim pada Pengadilan Umum (vide Pasal 14 ayat (1) huruf f UU 49/2009), justru secara bersamaan sarjana studi ilmu hukum diperbolehkan dan memiliki kesempatan yang sama pula untuk menduduki jabatan hakim pada Pengadilan Agama (vide Pasal 13 ayat (1) huruf g UU 50/2009). 20. Bahwa memang tidak dijumpai suatu naskah yang menjelaskan original intent dari ketentuan sejumlah frasa yang disebutkan. Akan tetapi, hal tersebut dapat dilacak melalui pendekatan historis (historical approach) dengan mengacu pada konteks politik hukum pembentukan norma kala itu. Berdasarkan pada pendekatan historis, tidak dapat dipungkiri bahwa konteks politik hukum pembentukan undang-undang yang mengeksklusi sarjana hukum bidang Islam didasari pada konteks keberlakuan norma kala itu. Pertama, disesuaikan dengan ketentuan nomenklatur gelar akademik pada program studi masing- masing perguruan tinggi. Gelar akademik sarjana hukum diberikan kepada mereka yang berhasil menyelasaikan jenjang pendidikan strata 1 (S-1) di bidang hukum positif (ilmu hukum umum). Gelar ini lumrah diperoleh dari pada program studi Ilmu Hukum di perguruan tinggi umum (di bawah Kementerian Pendidikan) di mana kurikulum dan distribusi mata kuliah yang diberikan berfokus pada hukum-hukum positif (umum). Berbeda dengan sarjana hukum bidang Islam, gelar akademik ini dikhususkan bagi mereka yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di bidang hukum Islam. Gelar akademik ini diperoleh dari perguruan tinggi keagamaan (di bawah Kementerian Agama) yang menyelenggarakan program studi hukum di bidang Islam. Konteks pembedaan penggunaan gelar akademik pada waktu itu mempengaruhi politik hukum pembentukan undang-undang sehingga norma a quo memuat penyebutan frasa yang berbeda antara sarjana hukum dengan sarjana syariah. Kedua, eksklusivitas terhadap sarjana hukum bidang Islam juga didasari pada 26 kurikulum, distribusi mata kuliah, pengembangan kompetensi yang berbeda pula. Sarjana hukum secara fokus dan khusus mempelajari ilmu hukum positif seperti hukum bisnis, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, atau hukum administrasi negara. Sedangkan sarjana Syariah kala itu berfokus pada pembelajaran hukum di bidang hukum Islam, baik hukum keluarga Islam (akhwalus syahsiyyah), hukum ekonomi syariah (muamalat), hukum pidana Islam (jinayah), atau hukum tata negara Islam (siyasah). 21. Bahwa berdasarkan pada pendekatan sistematis sebagaimana diuraikan tersebut telah ternyata yang dimaksud dengan frasa “sarjana hukum”, in casu dalam norma yang diujikan konstitusionalitasnya, adalah lulusan pendidikan program S-1 pada program studi Ilmu Hukum di perguruan tinggi umum yang secara khusus mempelajari studi hukum di bidang hukum-hukum positif. Sehingga dalam ketentuan norma yang dipraktekkan selama ini, frasa dimaksud tidak pernah menunjuk pada lulusan program studi selain dari pada yang dimaksudkan, in casu program studi hukum bidang Islam. Dengan demikian, ketentuan yang demikian itu sejatinya masih berlaku sebagaimana frasa “sarjana hukum” pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 yang diujikan konstitusionalitasnya pada permohonan a quo. 22. Bahwa jika demikian halnya menjadi jelas ketentuan norma a quo bersifat eksklusif dan diskualifikatif terhadap lulusan pada program studi yang serumpun di bidang hukum, in casu program studi hukum di lingkungan perguruan tinggi keagamaan. Hal ini semakin diperkuat dengan terbentuknya mekanisme rekrutmen ASN pada formasi Jaksa yang eksklusif sebagaimana yang terjadi kepada Para Pemohon. Instansi Kejaksaan RI merumuskan syarat kelulusan pada formasi Jaksa hanya mencakup dan diperuntukkan bagi dua nomenklatur lulusan program studi, yaitu S-1 Program Studi Hukum/S-1 Program Studi Ilmu Hukum. Ketentuan sebagaimana termuat dalam Pengumuman Nomor: PENG-11/C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejakasaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 tersebut yang pada akhirnya dinyatakan sebagai dasar hukum untuk menyatakan Para Pemohon tidak lolos syarat administratif karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dengan program studi seperti yang dipersyaratkan [vide Bukti P-11], sebagai berikut: 27 Tabel II: Kualifikasi pendidikan calon Jaksa 23. Bahwa dalam prakteknya, program studi hukum bidang Islam terus mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi program studi hukum bidang Islam untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan. Dengan memotret kebutuhan pengetahuan yang ada, program studi hukum bidang Islam akhirnya melakukan pembaharuan dan penyesuaian dengan dinamika hukum yang berkembang dan penggunaan konsep-konsep hukum Islam dalam realitas sistem hukum nasional. Setidaknya terdapat tiga bentuk restrukturisasi sistemik terhadap pola pembelajaran hukum-hukum Islam: 1) restorasi bentuk visi-misi capaian program studi; 2) restrukturisasi kurikulum pembelajaran, dan; 3) pembaharuan pola distribusi mata kuliah. 24. Bahwa restorasi visi-misi program studi dilakukan dengan mengakomodir capaian-capaian yang bersifat integratif bagaimana peserta didik (mahasiswa) dapat menguasai dan mengolaborasikan antara hukum Islam dan hukum positif dalam realitas kehidupan berhukum masyarakat—di samping juga hukum adat atau living law yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Pada gilirannya restrukturisasi visi-misi dimaksud mempengaruhi pola kurikulum yang mengarah pada pengembangan kompetensi keilmuan yang integratif antara hukum Islam dan hukum positif. Kemudian fakta tersebut juga mengubah pola distribusi mata kuliah yang juga mengakomodir mata kuliah hukum-hukum positif secara khusus, baik hukum formil maupun hukum materiil seperti mata kuliah pengantar hukum Indonesia (PHI), hukum acara pidana, hukum pidana, hukum pembuktian, hingga mata kuliah pendidikan dan latihan kemahiran hukum (PLKH) peradilan umum. 28 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prodi Hukum Tata Negara Prodi Hukum Pidana Islam Visi: Tata Negara (Siyasah) yang unggul dalam pengkajian, pengembangan dan pengintegrasian syariah dan hukum berdasarkan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, keindonesiaan di kawasan Asia Tenggara Visi: Terwujudnya Program Studi Hukum Pidana Islam Unggul, Handal, dan Terdepan dalam Pengkajian, Pengembangan, dan Pengintegrasian Ilmu Syariah, dan Ilmu Hukum yang berorientasi pada Nilai-nilai Keislaman, Kemanusiaan, dan KeIndonesiaan Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan Hukum pada umumnya, khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan; 2. Melaksanakan kajian dan penelitian Hukum Tata Negara (Siyasah) secara komprehensif sesuai dengan dinamika masyarakat dan kemanusiaan; 3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui peran lembaga- lembaga khusus fakultas dan kelompok serta perorangan civitas akademik yang berinteraksi dengan masyarakat; 4. Memberikan landasan moral terhadap pengembangan dan praktik Hukum umum dan Hukum Tata Negara (Siyasah) di masyarakat; 5. Menguatkan sistem manajemen program studi yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi dan profesionalisme; dan 6. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dalam pengembangan Hukum Tata Negara (Siyasah): (Sumber: https://fsh.uinjkt.ac.id/id/s1- hukum-tata-negara-siyasah) Misi: 1. Melaksanakan pengajaran dan pendidikan yang integratif dalam ilmu- ilmu syariah dan ilmu hukum baik yang bersifat teroritis maupun praktis khusunya dalam Hukum Pidana Islam; 2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum yang berbasis penelitian dalam bidang Hukum Pidana Islam; 3. Memberikan landasan ahklak dan moral terhadap pengembangan dan praktek ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum di masyarakat; 4. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang menjunjung tinggi kebenaran akademis, keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial, baik dalam skala nasional, regional maupun global; 5. Menyelenggarakan manajemen modern perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu, profesionalisme, dan keterbukaan serta memiliki daya saing yang tinggi dan kuat; 6. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, perguruan tinggi, industri dan lain-lain, baik dalam maupun luar negeri; 7. Memberikan perhatian yang sungguh- sungguh terhadap upaya implementasi hukum Islam dalam konteks keindonesiaan sekaligus kemodernan. (Sumber: https://fsh.uinjkt.ac.id/id/s1- hukum-pidana-islam-jinayah) 29 Hukum Ekonomi Syariah Hukum Keluarga Islam Visi: Terwujudnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) yang unggul dalam pengkajian, pengembangan dan pengintegrasian syariah dan hukum berdasarkan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, keindonesiaan di kawasan Asia Tenggara Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan Hukum pada umumnya, khususnya Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan; 2. Melaksanakan kajian dan penelitian Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) secara komprehensif sesuai dengan dinamika masyarakat dan kemanusiaan; 3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui peran lembaga- lembaga khusus fakultas dan kelompok serta perorangan civitas akademik yang berinteraksi dengan masyarakat; 4. Memberikan landasan moral terhadap pengembangan dan praktik Hukum umum dan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) di masyarakat; 5. Menguatkan sistem manajemen program studi yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi dan profesionalisme; dan 6. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) (Sumber: https://fsh.uinjkt.ac.id/id/s1- hukum-ekonomi-syariah-muamalat) Visi: Terwujudnya Program Studi Hukum Keluarga sebagai program studi yang unggul dalam pengkajian, pengembangan dan pengintegrasian ilmu Hukum Keluarga berdasarkan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan dan keindonesiaan di kawasan Asia Tenggara pada 2024. Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan hukum keluarga yang berkualitas dengan mengintegrasikan ilmu hukum keluarga berdasarkan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan; 2. Menyelenggarakan pendidikan hukum keluarga dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang kokoh, berintegritas, dan akuntabel; 3. Mengembangkan program kajian, penelitian, dan publikasi ilmiah di bidang hukum keluarga secara komprehensif dengan merespon dinamika masyarakat, kemanusiaan dan dunia global; 4. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui peran lembaga-lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat untuk kemajuan dan pelayanan dalam bidang hukum keluarga; 5. Menyelenggarakan kerjasama dan membentuk networking dengan perguruan tinggi dan dunia kerja serta lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat nasional maupun internasional. (Sumber: https://fsh.uinjkt.ac.id/id/s1- hukum-keluarga-ahwal-syakhshiyyah) 25. Bahwa hal tersebut menunjukkan adanya fakta pembelajara hukum bidang Islam yang terus mengalami pembaharuan sistemik dalam proses pembelajaran yang berlangsung di perguruan tinggi keagamaan. Pembaharuan-pembaharuan tersebut perlu diakui sebagai bentuk integrasi keilmuan yang berusaha menghilangkan jarak distingtif keilmuan antara hukum Islam dan hukum positif. Di tengah berkembangnya tuntutan undang-undang dalam memberikan kemaslahatan bagi warga Indonesia, studi hukum Islam 30 berusaha membekali kemampuan SDM dengan kepekaan dan kepedulian masa depan bangsa dalam merumuskan perundangan-undangan yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, distingsi yang selama ini dilembagakan dalam ketentuan norma perundang-undangan yang berlaku sudah menjadi tidak relevan lagi untuk diberlakukan. Ketentuan norma sepanjang frasa “sarjana hukum” yang hanya menunjuk pada lulusan S1 Ilmu Hukum pada pasal a quo sudah menjadi tidak relevan untuk diberlakukan kembali mengingat distingsi konsep dan praktek pembelajaran antara program studi hukum bidang Islam (syariah) dan program studi ilmu hukum (umum) sudah mengalami perubahan yang mengarah pada integrasi keilmuan. 26. Bahwa fakta tersebut kemudian diperkuat dengan adanya perubahan nomenklatur gelar akademik pada program studi hukum bidang Islam di perguruan tinggi keagamaan. Fakultas Syariah pertama sekali didirikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus tahun 1950, berdasarkan PP nomor 34/1950, yang menyatakan bahwa Fakultas Syari'ah semula adalah sebagai salah satu dari dua jurusan yang ada di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yaitu jurusan Bahasa Arab dan jurusan Ilmu Syari'ah. Ketika PTAIN berubah nama menjadi IAIN di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta juga berubah nama menjadi IAIN Jakarta berdasarkan PP 11/1960, maka jurusan Ilmu Syari'ah berubah menjadi Fakultas Syari'ah. Adapun mahasiswa yang telah lulus bakaloreat Fakultas Syariah dalam jenjang waktu pendidikan selama tiga tahun mendapatkan gelar sarjana Bachelor of Art (BA). Namun, gelar kesarjaan tersebut mengalami perubahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1993 tentang Perubahan Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi—dengan menyesuaikan pada kompetensi masing-masing—jenis gelar akademik lulusan Fakultas Syari'ah adalah Sarjana Agama (S.Ag.). 27. Bahwa pada tahun 2002, adanya tujuan menfokuskan pada bidang-bidang keilmuan tertentu, gelar kesarjanaan diubah kembali dalam rangka menyongsong masa transisi perbaikan kurikulum dan pembaharuan yang berbasis pada kompetensi (KBK). Gelar kesarjanaan lulusan Fakultas Syari'ah selanjutnya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama (Ditjend Kabais Depag) RI dengan 31 Keputusan Nomor E/10 Tahun 2002 yang mengembalikan sebutan gelar akademik bagi lulusannya ke masing-masing perguruan tinggi. Selanjutnya ketentuan tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing Rektor Perguruan Tinggi, sebagaimana Keputusan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 016 tertanggal 27 Pebruari tahun 2002 tentang Gelar dan Sebutas Lulusan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka gelar akademik yang diberikan terhadap lulusan Fakultas Syari'ah adalah Sarjana Hukum Islam (S.HI.) dan Sarjana Ekonomi Islam (S.EI.). 28. Bahwa pada tahun 2009, berdasarkan perkembangan kelembagaan untuk keperluan penegasan fokus pengetahuan dan bidang keilmuan, Menteri Agama melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama mengubah penyebutan gelar akademik program studi bidang hukum Islam menjadi Sarjana Syariah (S.Sy.). Tidak berhenti di sana, perubahan penyebutan gelar studi hukum bidang Islam terus berlanjut tatkala ada usaha integrasi keilmuan hukum Islam dengan hukum positif. Di samping itu, terdapat sejumlah tuntutan masyarakat luas dan para alumni yang mendorong adanya penyamaan gelar pada studi hukum Islam dengan studi ilmu hukum umum. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena gelar S.Sy tidak banyak menemukan ruang berkarir bagi penyandangnya. Puncaknya, pada Tahun 2016, Menteri Agama melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Kembali mengubah penyebutan gelar akademik program studi hukum Islam dari mulanya Sarjana Syariah (S.Sy) menjadi Sarjana Hukum (S.H.) [vide Bukti P-12], sebagai berikut: Tabel III: Gelar akademik program studi hukum bidang Islam Bahkan, penyamaan penyebutan gelar tersebut juga diperkuat dengan deklarasi pernyataan Forum Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia (FDSH) bertanggal 20 32 September 2024 sehubungan dengan kebutuhan penyanggahan para alumni Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang dinyatakan tidak memunhi syarat administratif kualifikasi pendidikan seperti yang dipersyaratkan [vide Bukti P-6] yang memuat tiga poin pokok sebagai berikut: Menerangkan: 1. Bahwa gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi alumni Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merupakan gelar yang sah dan meyakinkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. 2. Bahwa gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi alumni Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah sama kedudukannya dan sederajat dengan gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi alumni Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 3. Bahwa kurikulum yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah memuat kurikulum standar yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dengan demikian, maka alumni S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berhak secara penuh untuk mengisi formasi S-1 Hukum dan Ilmu Hukum dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. 29. Bahwa kendati demikian, penyamaan gelar studi hukum bidang Islam dengan studi ilmu hukum umum tidak menghilangkan eksklusivitas sejumlah ketentuan norma yang sudah berlaku, in casu pasal a quo yang diujikan konstitusionalitasnya. Pasalnya, seiring terdapat perubahan penyebutan gelar studi hukum bidang Islam, hermeneutika yuridis frasa “sarjana hukum” dan frasa “sarjana lain” (termasuk Sarjana Syariah) tidak serta merta mengalami perubahan interpretasi penyesuian norma. Ketentuan frasa dengan hermeneutika yuridis yang eksklusif tetaplah berlaku. Artinya, kendatipun sarjana hukum bidang Islam sudah menyandang gelar S.H., ketentuan sejumlah norma yang berlaku tetaplah mengualifikasinya sebagai sarjana lain, yaitu Sarjana Syariah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa problematika eksklusivitas sarjana hukum bidang Islam bukanlah persoalan yang bersifat teknis dan implementatif semata yang bisa diatasi dengan agenda penyamaan 33 penyebutan gelar. Akan tetapi, hal tersebut merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang secara sistemik bersifat eksklusif dan diskualifikatif bagi sarjana hukum bidang Islam. 30. Bahwa hal tersebut terbukti dengan belum terakomodirnya lulusan program studi hukum bidang Islam untuk menjadi Jaksa. Mereka yang mendaftarkan sebagai peserta calon Jaksa harus gugur dalam seleksi administratif karena dinilai tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana dipersyaratkan. Berulangkali Dekan Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia melalukan audiensi dengan instansi kejaksaan dalam usaha untuk meyakinkan bahwa lulusan sarjana hukum bidang Islam cukup mumpuni dan memiliki kompetensi untuk mengisi jabatan Jaksa. Bahkan, dalam pertemuan dimaksud, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI (Karopeg), Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. mengakui bahwa hingga saat ini alumni syariah belum diakomodir dalam formasi Jaksa. Ia pun menyampaikan akan melakukan analisis lebih lanjut mengenai formasi profesi jaksa dari alumni Fakultas Syariah, sebagaimana kutipan berikut: “Apalagi alumni syariah sudah bergelar Sarjana hukum yang sudah tidak ada perbedaan dengan sarjana hukum lainnya, kedepannya sangat penting untuk diakomodir dalam formasi agar alumni syariah juga dapat memiliki kesempatan yang sama dalam rekruitmen pegawai khususnya formasi profesi jaksa,” kata Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. [Sumber: IAIN Pare, https://www.iainpare.ac.id/en/blog/news-1/dekan-fakshi-audiensi- kejaksaan-agung-ri-bersama-forum-dekan-syariah-ptkin-se-indonesia- 2450] 31. Bahwa Kementerian Agama telah berupaya untuk membedakan antara pendidikan tinggi yang berfokus pada tafaqquh fi al din (pendalaman agama) dengan memisahkan pendidikan tinggi berbasis agama murni melalui pendirian Ma’had Aly (Perguruan Tinggi) khusus agama seperti kekhususan dalam bidang fikih, tafsir, ushul fikih, hadis, dan sebagainya. Para sarjana yang lulus dari Ma’had Aly ini diberi gelar Sarjana Agama (S.Ag.). Pembedaan ini untuk memberikan ruang yang lebih besar pada Fakultas Syariah dan Hukum yang berada dalam PTKIN dan perguruan tinggi swasta lainnya dengan pemberian Sarjana Hukum (S.H.) agar benar-benar sama atau setidaknya setara dengan Sarjana Hukum dari perguruan tinggi umum. Pemisahan dengan tegas pemberian gelar S.Ag. dengan S.H. pada perguruan tinggi agama di bawah Kementerian Agama sejak awal dimaksudkan untuk mempertegas posisi 34 kesejajaran para sarjana hukum dari kampus keagamaan dengan sarjana hukum dari kampus umum. Kelebihannya adalah adanya penanaman nilai keislaman yang lebih kuat di kampus PTKIN atau swasta daripada sarjana hukum dari kampus umum lainnya. 32. Bahwa terhadap ketentuan norma a quo yang sudah terus dipraktekkan hingga saat ini, Mahkamah sebagai lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) berkewajiban melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan frasa “sarjana hukum” pada pasal a quo dalam kerangka yang konstitusional untuk melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara. Koreksi dan reinterpretasi terhadap ketentuan norma dimaksud menjadi bentuk perwujudan hukum responsif mengingat setiap ketentuan norma positivistik dalam undang-undang senantiasa bergerak dalam optik sosiologis kondisi masyarakatnya. Perilaku masyarakat senantiasa terus berkembang dari waktu ke waktu. Di satu sisi, sistem berhukum kita bersifat positivistik di mana peraturan tertulis menjadi syarat mutlak dari keberlakuan suatu perundang-undangan. Alhasil, untuk menghindari cara berhukum yang banal dan cenderung hitam putih, sejumlah peraturan memberikan mekanisme berhukum alternatif yang memungkinkan seorang warga negara dapat memperjuangkan hak yang dirugikan dari keberlakuan suatu norma. Faktanya, hukum positif yang senantiasa beririsan dengan kehidupan masyarakat (ubi societas ibi ius) harus mengimbangi perilaku yang terus berubah dengan pesat. Akibatnya, dalam kondisi tertentu mungkin suatu norma bisa selaras dengan kehendak kondisi sosial masyarakatnya, tapi mungkin dalam kondisi tertentu yang lainnya justru merugikan hak konstitusional masyarakatnya berdasarkan penemuan baru yang aktual. Hal demikian merupakan sebuah wujud terobosan hukum responsif, yang pernah didengungkan oleh Nonet dan Selznick dalam "Law and Society in Transition: Towards Responsive Law" mengenai ciri khas hukum yang mencari nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan atau kebijakan: "...the souvereignity of purpose thus a distinctive feature of responsive Imo is the search for implicit values in rules and policies...the fixed due process...a more flexible interpretation that sees rules as bound to specific problems and contexts, and undertakes to identify the values at stake in procedural protection..." (Nonet & Selznick, 1978). 35 • Perbandingan Distribusi Mata Kuliah Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Bidang Islam. 33. Bahwa salah satu ciri mendasar studi hukum di lingukungan perguruan tinggi umum dengan perguruan tinggi keagamaan dapat dijumpai dari pelaksanaan program studi dengan sejumlah peminatan yang disediakan. Peminatan studi hukum di lingkungan perguruan tinggi umum dikonsentrasikan dalam satu program studi “Ilmu Hukum”. Sedangkan peminatan studi hukum di lingkungan perguruan tinggi keagamaan membentuk program studi tersendiri dengan nomenklatur yang disesuikan dengan peminatan hukum itu sendiri, seperti program studi Hukum Tata Negara (siyasah), Hukum Pidana Islam (jinayah), Hukum Keluarga (akhwalus syakhsiyah), atau Hukum Ekonomi Syariah (muamalat). 34. Bahwa model penyelenggaraan program studi yang demikian itu juga berpengaruh terhadap struktur distribusi mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa. Secara umum, distribusi mata kuliah program studi terbagi meliputi mata kuliah wajib (universitas, fakultas, prodi) dan mata kuliah pilihan. Pada program studi hukum bidang Islam, struktur mata kuliah wajib dan pilihan sedari awal membentuk integrasi keilmuan antara pembelajaran hukum Islam dengan hukum nasional. Berbeda dengan hal tersebut, program studi ilmu hukum umum belum memuat konsentrasi keilmuan hukum tertentu. Akibatnya, struktur mata kuliah yang ditawarkan meliputi matkul wajib, pilihan, serta matkul peminatan (wajib + pilihan) yang disesuaikan dengan peminatan atau konsentrasi mahasiswa masing-masing, seperti konsentrasi hukum tata negara, hukum Islam, Hukum ekonomi, hukum pajak, hukum internasional, praktisi hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, hukum lingkungan, hukum adat, dan lain-lain. 36 Gambar 1: Perbandingan pembelajaran hukum 35. Bahwa mengacu pada hal yang demikian itu, telah ternyata prodi ilmu hukum umum sekalipun tidak serta merta berfokus pada spesialisasi hukum pidana sebagai pembelajaran yang relevan dengan tugas dan fungsi seorang Jaksa. Pasalnya, hukum pidana hanya menjadi salah satu pilihan konsentrasi bagi mahasiswa prodi ilmu hukum umum. Jika demikian halnya, lulusan sarjana prodi ilmu hukum yang mengambil spesialisasi di luar pada peminatan/konsentrasi hukum pidana seharusnya juga dieksklusi dari syarat kualifikasi pendidikan calon Jaksa. Karena tidak semua sarjana hukum umum mengambil spesialisasi hukum pidana, bisa saja yang bersangkutan mengambil spesialisasi yang bahkan sama sekali tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi seorang Jaksa, seperti peminatan hukum perdata, hukum lingkungan, hukum ekonomi, bahkan bisa pula spesialisasi hukum Islam. Dalam konteks itulah, ketentuan frasa “sarjana hukum” pada pasal a quo menjadi tidak konsisten dengan alur logika sistematika yang dibangun. Pasalnya, ketentuan frasa dimaksud mengeksklusi lulusan sarjana prodi hukum bidang Islam karena memuat spesialisasi khusus pembelajaran hukum di bidang Islam, padahal seraya bersamaan pembelajaran prodi hukum 37 umum juga memuat banyak spesialisasi di dalamnya, tidak terkecuali pula spesialisasi di bidang hukum Islam. 36. Bahwa melihat fakta hukum yang demikian, perlu terlebih dahulu dibuat suatu perbandingan distribusi mata kuliah, baik wajib maupun pilihan pada sejumlah program studi hukum sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini menjadi penting dalam rangka menunjukkan suatu fakta di mana program studi hukum di lingkungan perguruan tinggi keagamaan telah melakukan transformasi pembaharuan dengan mengadopsi pembelajaran hukum-hukum positif, in casu sistem dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Program studi hukum sebagaimana disebutkan telah menjalankan pembelajaran hukum integratif yang menyelaraskan pembelajaran sistem hukum nasional seraya secara bersamaan diperkaya dengan kompetensi keilmuan, nilai, dan prinsip hukum- hukum Islam, sebagai berikut: Tabel IV: Perbandingan distribusi mata kuliah Program Studi / Mata Kuliah MK. Wajib Universitas (SKS) MK. Wajib Fakultas/Prodi (SKS) MK Peminatan/Pilihan (SKS) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia (Sumber: Diolah dari Buku Pedoman Program Sarjana Fakultas Hukum Universtas Indonesia Edisi 2023) • MPK Bahasa Inggris (2) • MPK Agama (2) • MPK Terintegrasi Development skills (6) • Ilmu Negara (3) • Pengantar Ilmu Hukum (3) • Pengantar Hukum Indonesia (3) • Hukum dan Masyarakat (3) • Asas-Asas Hukum Tata Negara (3) • Asas-Asas Hukum Perdata (3) • Asas-Asas Hukum Adat (3) • Asas-Asas Hukum Islam (3) • Asas-Asas Hukum Pidana (3) • Asas-Asas Hukum Administrasi Negara (3) • Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2) • Hukum Perikatan (3) • Hak Kekayaan Intelektual (2) • Hukum Internasional Publik (3) MK. Pilihan disesuaikan dengan bidang peminatan yang diambil, meliputi: • Praktisi Hukum (2 matkul wajib dan 5 matkul pilihan) • Hukum Perdata (3 matkul wajib dan 4 matkul pilihan) • Hukum Pidana (3 matkul wajib dan 9 matkul pilihan) • Hukum Islam ( 3 matkul wajib dan 3 matkul pilihan) • Hukum Adat (3 matkul wajib dan 1 matkul pilihan) • Hukum Ekonomi (3 matkul wajib dan 15 matkul pilihan) • Hukum Teknologi (3 matkul wajib dan 6 matkul pilihan) 38 • Hukum Acara Pidana (3) • Hukum Acara Perdata (3) • Asas-Asas Hukum Dagang (3) • Hukum Agraria (3) • Hukum Perburuhan (2) • Ilmu Perundang- Undangan (2) • Hukum Telematika (2) • Hukum Lingkungan (2) • Hukum Antar Tata Hukum (3) • Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2) • Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (3) • Hukum Acara Peradilan Agama (2) • Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum (2) • Hukum dan HAM (2) • Filsafat Hukum (2) • Tugas Akhir (4) Matkul Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), meliputi: • Praktek Hukum Pidana (3) • Praktek diplomasi (2) • Praktek Hukum Perdata (3) • Praktek Pradilan Konstitusi (2) • Perancangan Peraturan Negara (2) • Praktek Hukum PTUN (2) • Penyusunan Kontrak Dagang (2) • Penyelesaian Sengketa (2) • Hukum Tata Negara (3 matkul wajib dan 7 matkul pilihan) • Hukum Administrasi Negara (3 matkul wajib dan 4 matkul pilihan) • Keuangan Publik dan Perpajakan (3 matkul wajib dan 5 matkul pilihan) • Hukum Agraria (3 matkul wajib dan 4 matkul pilihan) • Hukum Perburuhan (3 matkul wajib dan 2 matkul pilihan) • Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam (3 matkul wajib dan 5 matkul pilihan) • Hukum Perdata Internasional (3 matkul wajib dan 3 matkul pilihan) • Hukum Internasional Publik (3 matkul wajib dan 5 matkul pilihan) • Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan (3 matkul wajib dan 6 matkul pilihan) *MK. Peminatan adalah 6-7 SKS yang bisa diambil MK. Pilihan Umum: • Penulisan Ilmiah (2) • Manusia dan Masyarakat Indonesia (2) • Bahasa Inggris Hukum (2) 39 • Klinik Hukum (2) • Praktek Pradilan Agama (2) *Matkul PLKH wajib diambil minimal 4 SKS dari 22 SKS yang tersedia Jumlah SKS (matkul wajib + pilihan) 10 84 6 s/d 7 + 44 s/d 45 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Sumber: Diolah dari Buku Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) 2021) [vide Bukti P-13] • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (3) • Bahasa Indonesia (3) • Studi Islam (4) • Islam dan Ilmu Pengetahuan (3) • Praktikum Qiraah dan Ibadah (2) • Kuliah Kerja Nyata (4) • Tugas Akhir (6) Matkul Wajib Fakultas (Hukum Positif), meliputi: • Pengantar Ilmu Hukum (3) • Pengantar Hukum Indonesia (3) • Ilmu Negara (2) • Hukum Perdata (3) • Hukum Pidana (3) • Hukum Tata Negara (3) • Hukum Administrasi Negara (3) • Hukum Acara Perdata (3) • Hukum Acara Peradilan Agama (2) • Hukum Acara Pidana (3) • Logika dan Penalaran Hukum (2) • Antropologi dan Sosiologi Hukum (2) • Etika Profesi Hukum (2) • Filsafat Hukum (2) Matkul Wajib Fakultas (Hukum Islam), meliputi: • Fikih Ibadah (2) • Ushul Fikih (2) • Ushul Fikih Lanjutan (3) • Qawaid Fiqhiyyah (2) • Kewirausahaan (2) • Hukum Perbankan Syariah (2) • Hukum Kekayaan Intelektual (2) • Hukum Pemerintahan Daerah (2) • Hukum Diplomatik dan Konsuler (2) • Hukum Pemilihan Umum dan Partai Politik (2) • Hukum Islam dan HAM (2) • Hukum Perusahaan (2) • Hukum Bisnis Syariah (2) • Hukum Administrasi Pemerintahan (2) • Hukum Ketenagakerjaan (2) *Matkul pilihan diambil maksimal 8 SKS 40 • Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam) (2) • Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) (2) • Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Islam) (2) • Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam) (2) Matkul Wajib Keprodian (Hukum Positif), meliputi: • Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa (APS) (2) • Hukum Adat (2) • Hukum Antar Tata Hukum (2) • Sistem Politik di Indonesia (2) • Hukum Internasional • Ilmu Perundang- Undangan (2) • PLKH Legal Drafting (3) • Hukum Acara PTUN (2) • Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2) • PLKH Peradilan PTUN (2) • PLKH Peradilan Mahkamah Konstitusi (2) Matkul Wajib Keprodian (Hukum Islam), meliputi: • Fikih Siyasah (Hukum Ketatanegaraan Islam) (2) • Fikih SIyasah Lanjutan (2) 41 • Ulumul Quran dan Tafsir Ayat-ayat Siyasah (3) • Ulumul Hadis dan Hadis-hadis Siyasah (3) • Pemikiran Politik Islam (3) • Praktek Kenegaraan Islam (3) • Politik Hukum Islam Indonesia (2) • Masail Fiqhiyyah fi al-Siyasah (3) • Studi Naskah Fikih Siyasah (2) • Filsafat Hukum Islam (2) Matkul PLKH Wajib, meliputi: • PLKH Peradilan Perdata (2) • PLKH Peradilan Pidana (2) • PLKH Peradilan Agama (2) Matkul Penunjang, meliputi: • Bahasa Arab Hukum (2) • Bahasa Inggris Hukum (2) • Metode Penelitian Hukum (3) Jumlah SKS (matkul wajib + pilihan) 25 115 8 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (Sumber: Diolah dari Buku Panduan Akademik Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2020) • Pendidikan Pancasila (2) • Kewarganegaraan (2) • Pendidikan Agama (Islam, Katolik, Kristen-Protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Cu) (2) • Sikap Mental dan Etika Profesi Hukum (2) • Pengantar Ilmu Hukum (4) • Pengantar Hukum Indonesia (3) • Ilmu Negara (2) • Hukum Tata Negara (4) • Hukum Administrasi Negara (4) • Hukum Lingkungan (3) • Hukum Perdata (4) MK. Pilihan disesuaikan dengan bidang peminatan yang diambil (masing-masing 2 SKS), meliputi: • Hukum Internasional (7 matkul wajib dan/atau pilihan) 42 • Kuliah Kerja Nyata (3) • Hukum Pidana (4) • Hukum Internasional (4) • Hukum Agraria (3) • Hukum Adat (2) • Hukum Bisnis (4) • Hukum Islam (2) • Hukum Acara Pidana (3) • Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang- undangan (3) • Hukum Pengawasan Aperatur Negara (2) • Hukum Organisasi Internasional (3) • Hukum dan Masyarakat (2) • Hukum Pidana Khusus (3) • Hukum Kekerabatan dan Perjanjian Adat (3) • Hukum Bisnis Internasional (3) • Hukum Keluarga dan Perjanjian Islam (3) • Hukum Acara Perdata (4) • Hukum Pajak (4) • Hukum Ketenagakerjaan (3) • Hukum Pertanahan (3) • Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan (3) • Hukum Konservasi Lingkungan (2) • Hukum dan Teknologi (2) • Hukum Antar Tata Hukum (2) • Hukum Pidana Internasional (2) • Hukum dan HAM (2) • Filsafat Hukum (2) MK. Keterampilan dan Keahlian Berkarya, meliputi: • Hukum Tata Negara (5 matkul wajib dan 2 matkul pilihan) • Hukum Administrasi Negara (5 matkul wajib dan 2 matkul pilihan) • Hukum Islam (7 matkul wajib dan/atau pilihan) • Hukum Pidana (7 matkul wajib dan/atau pilihan) • Hukum Lingkungan (7 matkul wajib dan/atau pilihan) • Hukum Agraria (7 matkul wajib dan/atau pilihan) • Hukum Perdata (7 matkul wajib dan/atau pilihan) • Hukum Bisnis (7 matkul wajib dan/atau pilihan) • Hukum Pajak (5 matkul wajib) • Hukum Adat (7 matkul wajib dan/atau pilihan) *MK pilihan peminatan diambil maksimal 14 SKS MK. PLKH Pilhan: • PLKH Peradilan Agama (2) • PLKH Pengujian Peraturan Perundang- undangan (2) • PLKH Hukum Humaniter Internasional (2) • PLKH penyusunan Dokumen Perizinan (2) 43 • Metodologi Penelitian Hukum (2) • Perancangan Peraturan Perundang- undangan (2) • Teknik Penyusunan Kontrak (2) • Penulisan Hukum (4) MK. PLKH Wajib, meliputi: • PLKH Peradilan Pidana (4) • PLKH Peradilan Perdata (4) • PLKH Alternatif Penyelesaian Sengketa (2) • PLKH Pembuatan Kontrak-kontrak Dagang (2) • PLKH Hak Kekayaan Intelektual (2) • PLKH Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (2) • PLKH Peradilan Tata Usaha Negara (2) • Klinik Hukum (2) • PLKH Reformasi Hukum (2) • PLKH Magang (2) *MK. PLKH Pilihan diambil maksimal 6 SKS Jumlah SKS (matkul wajib + pilihan) 11 115 20 Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakara (Sumber: Diolah dari Buku Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) Program Studi Hukum Pidana Islam 2021) [vide Bukti P-14] • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (3) • Bahasa Indonesia (3) • Studi Islam (4) • Islam dan Ilmu Pengetahuan (3) • Praktikum Qiraah dan Ibadah (2) • Kuliah Kerja Nyata (4) • Tugas Akhir (6) Matkul Wajib Fakultas (Umum), meliputi: • Pengantar Ilmu Hukum (3) • Pengantar Hukum Indonesia (3) • Ilmu Negara (2) • Hukum Perdata (3) • Hukum Pidana (3) • Hukum Tata Negara (3) • Hukum Administrasi Negara (3) • Hukum Acara Perdata (3) • Hukum Acara Peradilan Agama (2) • Hukum Acara Pidana (3) • Logika dan penalaran Hukum (2) • Hukum Adat (2) • Hukum Pajak (2) • Hukum Dagang (2) • Penologi (2) • PLKH Mahkamah Konstitusi (2) • PLKH Perancangan Undang-Undang (2) • PLKH Peradilan Tata Usaha Negara (2) • PLKH Arbitarse dan Mediasi (2) • Tarikh Tasyri (2) • Ilmu Kedokteran Forensik da Medikolegal (2) *MK. Pilihan bisa diambil maksimal 4 SKS 44 • Antropologi dan Sosiologi Hukum (2) • Etika Profesi Hukum (2) • Filsafat Hukum (2) • Metodologi Penelitian Hukum (3) • Kewirausahaan (2) • Bahasa Inggris Hukum (2) • PLKH Peradilan Agama (2) • PLKH Peradilan Perdata (2) • PLKH Peradilan Pidana (2) Mata Kuliah Wajib Fakultas (Islam), meliputi: • Fikih Ibadah (2) • Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam) (2) • Fikih Muamalat (Hukun Ekonomi Islam) (2) • Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam) (2) • Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) (2) • Bahasa Arab Hukum (2) • Ushul Fikih (2) • Ushul Fikih Lanjutan (3) • Qawaid Fiqhiyyah (2) Mata Kuliah Wajib Prodi (Umum), meliputi: • Kekuasaan Kehakiman (2) • Sistem Peradilan Pidana (2) • Ilmu Perundang- Undangan (2) 45 • Perancangan Peraturan perundang- Undangan (2) • Hukum Internasional (3) • Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (2) • Hukum Acara Peradilan TUN (2) • PLKH Tipikor (2) • TIndak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (2) • Tindak Pidana ITE (2) • Tindak Pidana Korporasi (2) • Hukum Perlindungan Saksi dan Korban (2) • Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (2) • Kriminologi dan Viktimologi (2) • Perbandingan Hukum Pidana (2) Mata Kuliah Wajib Program Studi (Islam), meliputi: • Ulumul Quran dan Tafsir Ayat Hukum Pidana (3) • Ulumul Hadis dan Hadis Humum Pidana (3) • Fiqih Jinayah Kontemporer (2) • Studi Naskah Fiqh Jinayah (2) • Hukum Pidana di Dunia Islam (2) • Hukum Acara Pidana Islam (2) • Kapita Selekta Hukum Pidana Islam (2) 46 • Studi Qanun Jinayah Aceh (2) • Hukum Islam dan HAM (2) Jumlah SKS (matkul wajib + pilihan) 25 119 4 37. Bahwa berdasarkan pendekatan komparasi terhadap distribusi mata kuliah di atas, terdapat kesamaan distribusi dasar kompetensi keilmuan hukum yang meliputi dasar-dasar ilmu hukum itu sendiri, seperti pengantar ilmu hukum (PIH), pengantar hukum Indonesia (PHI), kewarnegaraan, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, atau ilmu negara yang masih. Artinya, terdapat kesetaraan distribusi akademik yang disediakan oleh universitas dalam mengakses pengetahuan hukum yang ada di masyarakat. Hal itu terwujud dalam kuruikulum mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh segenap mahasiswa dalam pendidikan akademiknya. Sedangkan terhadap konsentrasi pengetahuan hukum khusus/tertentu, mahasiswa ditawarkan dengan mata kuliah pilihan sesuai dengan peminatan masing-masing. Meski demikian, program studi hukum di lingkungan perguruan tinggi keagamaan tetap tidak menghilangkan nuansa akademik kesyariahan yang menjadi ikon tersendiri dalam pembelajaran di bidang hukum. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan mendasar antara program studi hukum di lingkungan perguruan tinggi umum dengan program studi hukum di perguruan tinggi keagamaan, baik dari kurikulum maupun distribusi mata kuliah pokok/dasar. Perbedaan tersebut hanya dijumpai secara minor pada nomenklatur mata kuliah, porsi SKS, dan struktur mata kuliah pilihan yang ditawarkan. 38. Bahwa kalau merujuk pada distribusi mata kuliah program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), pada perguruan tinggi keagamaan, tampak dari jumlah 68 mata kuliah yang ditawarkan (baik mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan) sebanyak 61,7% merupakan mata kuliah hukum positif yang memperlajari sistem, konsep, metode hukum, teori, dan struktur hukum nasional beserta perbandingannya. Sedangkan selebihnya sebanyak 38,3% merupakan mata kuliah hukum Islam yang mempelajari tentang fikih-fikih klasik di bidang muamalat, jinayah, atau siyasah. Begitu pula pada distribusi mata kuliah program studi Hukum Pidana Islam, dari total 72 mata kuliah yang ditawarkan 47 sebanyak 68% terdiri dari mata kuliah hukum positif, sedangkan sisanya sebanyak 32% adalah mata kuliah hukum bidang Islam. Hal ini menegaskan suatu fakta di mana program studi hukum Islam telah mengalami transformasi besar-besaran yang menempatkan pengetahuan hukum Islam sebagai bagian dari sistem pembelajaran integratif dengan pembelajaran hukum positif. 39. Bahwa dibandingkan dengan prodi ilmu hukum umum, perbedaan hanya tampak pada jumlah mata kuliah yang ditawarkan, porsi SKS, dan sifat pembelajaran (sekuler/integratif). Kalo kita lihat distribusi mata kuliah pada program studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tampak dari total 177 mata kuliah yang ditawarkan (bahkan akumulasi matkul wajib, peminatan, dan pilihan), di antaranya 5,7% merupakan mata kuliah hukum bidang Islam, sedangkan selebihnya sebanyak 94,3% merupakan mata kuliah hukum positif. Adapun distribusi mata kuliah pada program studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, dari total 145 mata kuliah yang ditawarkan, 7,6% merupakan mata kuliah hukum bidang Islam, sedangkan selebihnya sebanyak 92,4% merupakan mata kuliah hukum positif, sebagai berikut: Tabel V: Persentase perbandingan mata kuliah hukum posistif dan hukum Islam Perguruan Tinggi Jumlah Matkul yang Ditawarkan Hukum Positif (%) Hukum Islam (%) Keterangan Prodi Ilmu Hukum Universitas Indonesia 177 94,3% 5,7% Akumulasi matkul wajib, peminatan, dan pilihan Prodi Hukum Tata Negara UIN Jakarta 68 61,7% 38,3% Matkul wajib + pilihan Prodi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada 145 92,4% 7,6% Akumulasi matkul wajib, peminatan, dan pilihan Prodi Hukum Pidana Islam UIN Jakarta 72 68% 32% Matkul wajib + pilihan 40. Bahwa merujuk pada perbandingan distribusi mata kuliah yang ditawarkan, dijumpai bentuk kurikulum dan karakter pembelajaran yang relatif sama dan setara, di mana prodi hukum Islam tidak sepenuhnya mempelajari hukum- hukum Islam semata. Bahkan, persentase materi pembelajaran hukum positif 48 terbilang sangat tinggi dibandingkan dengan materi hukum Islam itu sendiri. Untuk itu, perlu diuraikan indikator untuk mengukur kesetaraan kompetensi lulusan sarjana hukum bidang Islam dengan sarjana hukum umum. Dalam mengukur kesamaan kompetensi dimaksud perlu dijelaskan adanya standar nasional pendidikan tinggi sebagai kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur ketentuan ruang lingkup standar nasional pendidikan yang mencakup beberapa hal, di antaranya: “(1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi Pembelajaran; c. standar proses Pembelajaran; d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran; e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran; g. standar pengelolaan Pembelajaran; dan h. standar pembiayaan Pembelajaran.” 41. Bahwa merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Permendikbud 3/2020 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Permendikbudristek 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdapat ketentuan yang mengatur ihwal standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal mengenai kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program studi. Standar kompetensi lulusan sebagaimana sebagaimana dimaksud tersebut dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) masing-masing program studi. Ketentuan tersebut kemudian diatur pada Pasal 7 Permendikbudristek 53/2023 yang menjelaskan rumusan CPL pada setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: “a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.” 49 42. Bahwa Pasal 9 Permendikbudristek 53/2023 mengatur secara khusus kompetensi utama lulusan program studi sebagai standar kompetensi lulusan program studi di perguruan tinggi. Kompetensi utama lulusan ini disesuaikan dengan penyelenggaraan masing-masing jenjang program studi, sebagai berikut: “Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f harus memenuhi ketentuan: a. program diploma satu, minimal: 1. menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap; dan 2. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik; b. program diploma dua, minimal: 1. menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan 2. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat; c. program diploma tiga, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data; d. program program sarjana terapan, minimal: 1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; e. program sarjana, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; f. program profesi, minimal: 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi; g. …” 43. Bahwa terhadap ketentuan tersebut, program studi bidang hukum Islam telah menetapkan CPL-nya tersendiri sebagai standar kompetensi lulusan. Rumusan CPL prodi hukum bidang Islam mengacu pada SN-DIKTI dan deskriptor KKNI, kemudian ditambahkan kemampuan lainnya yang mencerminkan visi dan misi 50 perguruan tinggi. Rumusan CPL ini memuat tiga aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tantangan kebutuhan saat ini. Mengacu Permen Ristek-Dikti No. 44 Tahun 2015, pengertian sikap, keterampilan, dan pengetahuan adalah sebagai berikut. “b. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi yang tercermin dalam kehidupan spritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan /atau pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran. c. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, dan metode, bahan dan/atau bahan dan instrumen melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan /atau pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran, mencakup: (1) Keterampilan umum, merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki setiap lulusan dalam rangka menjamin keseteraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan (2) Keterampilan khusus, merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. d. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, dan metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis melalui penalaran dalam proses pembalajaran, Kurikulum Program Studi Hukum Pidana Islam 19 pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan /atau pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran. 44. Bahwa untuk mengukur adanya kompetensi dan keterampilan yang sama dan setara antara sarjana hukum umum dengan sarjana hukum bidang Islam, perlu diuraikan capaian prodi hukum bidang Islam pada bagian aspek pengetahuan dan keterampilan sebagai tolak ukurnya. Dalam konteks ini, tampak CPL yang dirumuskan mengedepankan capaian penguasaan dan kontribusi terhadap penegakan hukum positif di Indonesia, misalnya, sebagai contoh sebagaimana tampak pada rumusan CPL Hukum Pidana Islam pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai berikut: Tabel VI: Rumusan CPL Prodi HPI UIN Jakarta (pengetahuan + keterampilan) ASPEK CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) BAHAN KAJIAN Pengetahuan Menguasai secara mendalam teori-teori hukum positif terkait ilmu perundang- undangan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Bahasa Indonesia, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Legal Drafting. Menguasai secara mendalam tentang legal Hukum Acara Pidana, Bahasa Indonesia, Hukum 51 drating Acara Perdata, Legal Drafting. Menguasai teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Bahasa Indonesia, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata. Menguasai teknik dan teori hukum acara peradilan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Bahasa Indonesia, Hukum Menguasai teori-teori terkait dengan wewenang jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Bahasa Indonesia, Etika Profesi Hukum. Menguasai teori teori tentang hukum materiil Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ushul Fiqih, Masail Fiqhiyah, Bahasa Indonesia. Menguasai tentang proses beracara di lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Agama, Etika Profesi Hukum Mampu menguasai teori-teori tentang jasa hukum: konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum klien Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Ushul Fiqih, Etika Profesi Hukum Mampu menguasai teknik dan teori administasi peradilan, selain penguasaan terhadap hukum acara pidana dan perdata Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Ushul Fiqih, Etika Profesi Hukum. Mampu menguasai teori-teori pembuatan peraturan perundang-undangan, selain menguasai teknik pembuatan pendapat hukum Etika Profesi Hukum, Legal Drafting, Praktikum Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Keterampilan (CPL bidang Pidana) Mampu Merancang RUU Peraturan Perundang- Undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Etika Profesi Hukum, Legal Drafting, Ushul Fiqih. Mampu membuat Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hukum Pidana Metodologi Penelitian, Filsafat Hukum, Legal Drafting, PLKH Mampu merumuskan Peraturan Perundangan undangan baik ditingkat Legal Drafting, PLKH, Hukum PIdana, Hukum Perdata, Hukum Acara 52 pusat maupun di ditingat daerah di bidang Hukum Pidana. Pidana, Hukum Acara Perdata. Mampu mengajukan tuntutan kepada terdakwa Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Sistem Peradilan Pidana, PLKH, Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara Mampu melakukan identifikasi dan verifikasi atas kasus hukum pidana. Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Sistem Peradilan Pidana, PLKH, Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara Mampu menindaklanjuti Berita Acara Perkara (BAP) yang diajukan oleh pihak kepolisian. (Kode: PLO51/D.06) Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Sistem Peradilan Pidana, PLKH, Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara Mampu melakukan penemuan hukum (judge made law) di dalam persidangan. Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Sistem Peradilan Pidana, PLKH Mampu memberikan keadilan yang substantif dan prosedural kepada pihak- pihak yang berperkara. Ushul Fiqih, Fikih, Etika Profesi Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata *(Sumber: Diolah dari Buku Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM) Program Studi Hukum Pidana Islam 2021) 45. Bahwa dapat dilihat bagaimana CPL prodi hukum bidang Islam merumuskan adanya capaian pengetahuan dan akademik yang relevan dengan tugas dan kewenangan seorang Jaksa. Maka, menjadi jelas ketentuan norma sepanjang frasa “sarjana hukum” pada pasal a quo yang secara sistematis menunjuk pada sarjana ilmu hukum (program studi hukum perguruan tinggi umum) sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan karena bersifat eksklusif dan diskualifikatif terhadap lulusan program studi hukum bidang Islam (program studi hukum di perguruan tinggi keagamaan) yang secara kompetensi pengetahuan setara dan sama. Maka dapat dipastikan ribuan bahkan jutaan lulusan program studi hukum bidang Islam dari ratusan perguruan tinggi keagamaan pada tiap 53 tahunnya—dan bahkan terus bertambah—tidak mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Jaksa karena keberlakuan norma a quo yang sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan. Pembatasan-pembatasan semacam ini telah dijumpai juga dalam sejumlah ketentuan undang-undang yang mengeksklusi kelompok sarjana pada lulusan studi hukum Islam. Contoh pembatasan tersebut misalnya terlihat dari mekanisme rekrutmen calon hakim pada pengadilan negeri di mana lulusan studi hukum Islam tidak diberikan kesempatan yang sama dengan lulusan sarjana hukum umum (vide Pasal 14 ayat (1) huruf f UU 49/2009). Berbeda dengan sarjana hukum umum yang diperbolehkan dan diberikan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan hakim pada Pengadilan Agama (vide Pasal 13 ayat (1) huruf g UU 50/2009). 46. Bahwa seandainya eksklusivitas norma “sarjana hukum” itu diberlakukan secara konsisten dengan didasarkan pada fokus bidang pembelajaran hukum, porsi distribusi mata kuliah, dan nomenklatur program studi, seharusnya lulusan sarjana hukum umum juga dieksklusi dari ketentuan kualifikasi pendidikan calon hakim Pengadilan Agama. Pasalnya, jika hanya menggunakan pertimbangan kurikulum dengan penawaran mata kuliah hukum Islam yang berkisar di angka 5%-8% (akumulasi jika mengambil peminatan/konsentrasi hukum Islam), sangat tidak relevan jika disandingkan dengan kualifikasi pendidikan yang membutuhkan penguasaan akademik bidang hukum Islam pada lingkungan peradilan agama. Disebut demikian, karena peradilan agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah lingkungan Mahkamah Agung yang memberikan layanan hukum perdata bagi warga negara yang beragama Islam, sehingga konsep, doktrin, dan asas yang berlaku didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Maka sangat jelas dan tampak kebenaran dari suatu ungkapan yang menyatakan suatu fakta; “menganak-emaskan sarjana hukum umum dan menganak-tirikan sarjana hukum bidang Islam” jika ditempatkan pada konteks penormaan norma a quo ditinjau dari pendekatan komparatif dan interpetasi hermeneutika yuridis. 47. Bahwa selain itu, kesetaraan kompetensi sarjana hukum bidang Islam juga dapat dilihat dari capaian-capaian prestasi kejuaraan lomba debat hukum, kepenulisan ilmiah hukum, ataupun peradilan semu tingkat nasional yang melibatkan seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi (baik umum maupun 54 keagamaan) se-Indonesia. Misalnya, tampak dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang beberapa kali memenangkan kejuaraan lomba pengetahuan hukum yang diadakan sejumlah perguruan tinggi, lembaga negara, maupun perkumpulan/asosiasi [vide Bukti P-15], selengkapnya sebagai berikut: 1) Juara II Kompetisi Debat Hukum Agraria Piala Prof. Boedi Harsono di Univ. Trisakti (2012); 2) Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Muslim Law Fair di Univ. Gadjah Mada (2013); 3) Juara I Kompetisi Debat Konstitusi Piala Prof.Sri Soemantri Univ. Padjadjaran (2014); 4) Juara II Battle of Brain Piala Hafni Sjahuddin, Univ. Indonesia (2014); 5) Juara I Kompetisi Debat Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat (2015); 6) Juara II Kompetisi Debat Hukum Mahasiswa di Univ. Airlangga (2016); 7) Juara II Kompetisi Debat Konstitusi Piala Prof.Sri Soemantri Univ. Padjadjaran (2016); 8) Juara I Kompetisi Debat Hukum Mahasiswa Piala Mochtar Riady di Univ. Pelita Harapan (2016); 9) Juara II Kompetisi Debat Hukum Mahasiswa Piala Prof. Satjipto Rahardjo di Univ. Diponegoro (2016); 10) Juara I Kompetisi Debat Konstitusi Piala Prof.Sri Soemantri Univ. Padjadjaran (2017); 11) Juara III Kompetisi Debat Keterbukaan Informasi Publik (2017); 12) Juara I LKTI GPHS Law UIN Malang (2018); 13) Juara I Kompetisi Debat Majelis Permusyawaratan Rakyat Tk. Regional (2019); 14) Finalis LKTI Pekan FH UAJY (2019); 15) Juara I LKTI Sharia Event UIN Sumatra Utara, Medan (2019); 16) Finalis LKTI Atmajaya Law Fair (2019); 17) Juara II Lomba Debat Penegakan Hukum Pemilu diselenggarakan oleh BAWASLU RI (2019); 18) Juara II Debat Hukum Nasional Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Jakarta (2020); 19) Juara I Kompetisi Debat Hukum Nasional Samratulangi 2020 di Universitas Samratulangi, Manado (2020); 20) Juara I Infografis Hukum Sriwijaya Law Fair di Universitas Sriwijaya, Palembang (2021); 21) Juara I Lomba Legal Opinion di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin (2021); 22) Juara I Debat Hukum Islam Nasional IAIN BatuSangkar, Padang (2021); 23) Juara I Kompetisi Essay Hukum Mahasiswa Tingkat Nasional Piala Ketua MPR RI GPHS UIN MALANG, Malang (2021); 24) Juara I Mediasi Tingkat Nasional di Untar Law Fair Universitas Tarumanegara, Jakarta (2021); 25) Juara III Kompetisi Essay Hukum Andalas Law Competition (2021); 26) Juara Harapan Tim Hayam Wuruk LKTI VLC (2021); 27) Juara Harapan I Legal Opinion Competition 2022 oleh Badan Eksekutif 55 Mahasiswa FH Universitas Esa Unggul (2022); 28) Juara I Infografis Hukum Sriwijaya Law Fair di Universitas Sriwijaya, Palembang (2022); 29) Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah di UII Law Fair Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2022); 30) Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah di Parahyangan Legal Competition 5.0 Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (2022); 31) Juara Harapan I Lokali Mahkamah Agung (2023); 32) Juara III ILF Piala Prof. Abdullah Kelib, S.H. (2024); 33) Juara I International Munir Competition (2024); 34) Juara I Lomba Debat Hukum Polda Metro Jaya (2024); 35) Finalis The 11th Sciencesational Universitas Indonesia (2024); 36) National Moot Court Competition Rudyono Darsono Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (2024) [Juara Umum, Juara 1, Terdakwa Terbaik, Saksi Ahli Terbaik, Panitera Pengganti Terbaik, Jaksa Penuntut Umum Terbaik, Hakim Terbaik, Berkas Terbaik]. 48. Bahkan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga memenangkan kejuaraan pada ajang perlombaan yang diadakan secara khusus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [vide Bukti P- 16], di antaranya sebagai berikut: 1) Juara I Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tk. Regional (2015); 2) Juara I Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tk. Nasional (2015); 3) Juara I Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tk. Regional (2016); 4) Juara I Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tk. Nasional (2016); 5) Juara I Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi Piala Bergilir Ketua Mahkamah Konstitusi (2017); 6) Juara III Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tk. Regional (2019); 7) Juara II Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Tk. Nasional (2019). Selain mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, mahasiswa Fakultas Syariah di sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan juga seringkali menjuarai perlombaan serupa di bidang hukum, di antaranya Kejuaraan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kejuaraan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, Kejuaraan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kejuaraan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, dan Kejuaraan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri [vide Bukti P-17]. Fakta tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa program studi hukum bidang Islam di perguruan tinggi keagamaan juga memiliki kompetensi yang 56 sama dan setara untuk bersaing secara pengetahuan akademik di bidang hukum dengan mahasiswa program studi ilmu hukum di sejumlah perguruan tinggi umum yang di seluruh Indonesia. Kejuaraan dalam sejumlah ajang pelombaan debat hukum, karya tulis ilmiah hukum, legal drafting, hingga peradilan semu membuktikan bahwa mahasiswa hukum bidang Islam juga memiliki kapasitas pengetahuan hukum umum yang mumpuni dan diakui. 49. Bahwa dengan demikian, frasa “sarjana hukum” pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena tidak memberikan pengakuan hukum yang adil bagi lulusan program studi hukum Islam untuk menjadi soerang Jaksa dan oleh karenanya pula melanggar konstitusionalitas jaminan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk menghilangkan inkonstitusionalitas norma tersebut serta menjamin pengakuan hukum yang adil bagi segenap sarjana hukum di Indonesia, frasa “sarjana hukum” pada pasal a quo harus pula dimaknai “sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum”. • Berlakunya Pasal A Quo Mengakibatkan Seleksi Calon Jaksa Bersifat Administratif tanpa Mengedepankan Pertimbangan Nilai, Kompetensi, dan Prinsip Meritokrasi. 50. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: PENG-11/C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejakasaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, terdapat tiga tahap seleksi bagi calon Jaksa, di antaranya: “a) Seleksi adminsitrasi, dilakukan dengan memvalidasi dokumen yang diunggah dengan persyaratan yang ditentukan. Validasi dokumen meliputi kesesuaian kualifikasi pendidikan yang ditentukan kriteria formasi jabatan yang dituju; b) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD dengan bobot 40%, dilakukan dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Badang Kepegawaian Negeri (BKN) dengan materi meliputi Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). c) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%, dilakukan dengan metodologi tes substansi jabatan (bagian 50%), tes keterampilan/skill praktek kerja (bagian 40%), tes wawancara (bagian 10%), dan tes kesehatan meliputi psikotes, fisik, dan kejiwaan (sistem gugur).” 51. Bahwa merujuk pada tahapan seleksi calon Jaksa di atas, kualifikasi pendidikan menjadi persyaratan baku pada tahap seleksi administrasi. Keterpenuhan terhadap syarat dimaksud menjadi tolak ukur formil seorang 57 peserta calon Jaksa bisa melanjutkan pada tahap seleksi substansi. Sedangkan kalo dirujuk ketentuan syarat kualifikasi pendidikan pada pengumuman a quo, formasi Jaksa hanya diperuntukkan bagi kualifikasi pendidikan sarjana S-1 Ilmu Hukum/S-1 Hukum. Di luar dari pada ketentuan yang dumaksud, seorang peserta dapat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi. 52. Bahwa syarat kualifikasi pendidikan di atas menjadi ketentuan turunan dari norma sepanjang frasa “sarjana hukum” pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021. Setelah dilakukan penyelidikan dalam pendekatan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan (statute approach), posisi norma a quo secara expressif verbis sejatinya menunjuk pada lulusan pada program sarjana studi Ilmu Hukum (perguruan tinggi umum). Artinya, memang terdapat kesesuian antara syarat kualifikasi pendidikan pada UU Kejaksaan dengan Nomor: PENG-11/C/Cp.2/08/2024 sebagai peraturan turunan dalam seleksi calon Jaksa. 53. Bahwa disandingkan dengan pendekatan kasus yang terjadi selama ini, ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dijadikan dasar landasan bagi instansi Kejaksaan untuk mengeksklusi lulusan sarjana hukum bidang Islam. Ketentuan tersebut dijadikan tolak ukur kelulusan tahap seleksi administrasi, sehingga peserta calon Jaksa yang kualifikasi pendidikannya berupa sarjana hukum bidang Islam dinilai tidak memenuhi syarat administratif. Maka dengan demikian, akibat dari keberlakuan norma a quo, syarat kualifikasi pendidikan calon Jaksa menjadi eksklusif dan diskualifikatif terhadap lulusan sarjana serumpun di bidang hukum. Padahal di samping itu, selain program studi Ilmu Hukum pada perguruan tinggi umum, terdapat pula perguruan tinggi keagamaan (Islam) yang menyelenggarakan program studi serumpun dengan konsentrasi hukum bidang tertentu. Padahal, program studi yang disebutkan juga mempelajari hukum-hukum yang relevan dengan sistem pengakan hukum di Indonesia. 54. Bahwa terhadap ketentuan yang eksklusif dan diskualifikatif tersebut, seleksi calon Jaksa menjadi seleksi yang bersifat administratif belaka. Bersifat administratif karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap lulusan sarjana hukum yang sejatinya memiliki kompetensi hukum yang setara. Ironisnya, ketentuan dimaksud hanya didasarkan pada kesesuaian dengan 58 syarat nomenklatur program studi dan rumpun perguruan tinggi. Akhirnya, seleksi calon Jaksa menjadi tidak substansial karena tidak berbasis pada nilai dan kompetensi. Padahal, tidak sepatutnya terhadap suatu kualifikasi pengetahuan yang sama, diberlakukan suatu ketentuan yang berbeda terhadap salah satunya. 55. Bahwa hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa meritokrasi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam penegakan hukum pidana nasional. Meritokrasi menjamin bahwa jabatan atau fungsi tertentu, termasuk sebagai Jaksa, diberikan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan integritas, tanpa eksklusivitas terhadap kualifikasi pendidikan yang relevan karena sejatinya serumpun di bidang hukum. Apabila disandingkan, jelas prinsip ini tidak dapat dijumpai pada ketentuan norma a quo sepanjang frasa “sarjana hukum” yang menciptakan eksklusivitas terhadap lulusan sarjana hukum bidang Islam yang memiliki kompetensi hukum yang sama dan setara, sehingga prinsip meritokrasi dalam kerja-kerja sistem penegakan hukum nasional tidak akan pernah terwujud ke depan. 56. Meritokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Young (1959) sebagai konsep merit yang mengutamakan IQ dan effort untuk mencapai suatu posisi. Beberapa studi memaknai meritokrasi sebagai kondisi yang menghadirkan kesempatan yang sama kepada semua individu dalam masyarakat untuk menduduki suatu posisi atau jabatan di publik (Lipsey, 2014; Martin et al, 2014; Au, 2016). Kesempatan yang sama ini dilatari oleh kompetensi yang dimiliki oleh individu sehingga yang nanti menduduki posisi jabatan publik adalah orang-orang yang dianggap terbaik. Penerapan meritokrasi ini tidak terbatas hanya posisi tertentu, tetapi bisa diterapkan dalam konteks seluruh posisi pada suatu pekerjaan atau pelayanan publik. 57. Bahwa dalam konteks Indonesia, pemaknaan meritokrasi secara khusus hadir dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai berikut: “Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manejemen ASN sesuai dengan pronsip meritokrasi”. Aturan ini secara eksplisit menekankan sistem merit sebagai landasan dalam proses pengisian posisi ASN. Meritokrasi dalam aturan ini dimaknai sebagai 59 kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang yang tidak mempengaruhi kualitas dan substansi kerja-kerja ASN dalam menjalankan tugasnya. Artinya, meritokrasi didasarkan pada kesempatan yang sama untuk setiap individu sesuai dengan pemaknaan yang disampaikan pada studi-studi sebelumnya. Dalam kaitannya di Indonesia, prinsip meritokrasi dalam penegakan hukum pidana nasional merupakan pilar utama dalam memastikan profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia dalam institusi penegak hukum, termasuk Kejaksaan. 58. Bahwa persoalannya, penerapan meritokrasi dalam seleksi calon Jaksa sering kali abai dengan kondisi perkembangan pendidikan, in casu perkembangan pendidikan dan pembelajaran hukum pada program studi hukum bidang Islam di perguruan tinggi keagamaan. Kita dapat melihat, bahwa sejak dibentuknya UU Kejaksaan pada tahun 2004, eksklusivitas norma sepanjang frasa “sarjana hukum” masih berlaku hingga saat ini. Selama kurang lebih 10 tahun norma dimaksud terus berlaku secara eksklusif dan secara faktual digunakan untuk mengeksklusi secara administratif para peserta calon Jaksa dengan kualifikasi pendidikan hukuk bidang Islam. Nyatanya selama ini, pasal a quo tetap berlaku kendati sudah tidak relevan lagi karena menyebabkan seleksi calon Jaksa tidak menyesuiakan kebutuhan dan perkembangan pembelajaran hukum pada program studi hukum bidang Islam yang sudah melakukan adopsi pembelajaran secara integratif dengan hukum-hukum positif. Padahal, pengakuan terhadap pendidikan hukum serumpun akan memperluas basis sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana nasional. 59. Bahwa untuk menjamin keadilan, pengakuan hukum yang adil, dan meritokrasi, frasa “sarjana hukum” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 2021 harus dimaknai secara luas juga mencakup lulusan sarjana serumpun di bidang hukum yang sama-sama memiliki kompetensi/pengetahuan hukum, in casu penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan hal demikian, norma hukum tersebut akan sejalan dengan fakta multidimensionalitas pembelajaran hukum di Indonesia serta sesuai dengan prinsip meritokrasi yang diamanatkan peraturan perundang-undang dalam konteks pengelolaan manajemen ASN. 60. Bahwa dengan demikian, eksklusivitas norma sepanjang frasa "sarjana hukum" 60 hanya mengabaikan fakta bahwa sarjana lulusan program studi hukum bidang Islam memiliki kemampuan akademik yang sama dan relevan untuk ikut berkontribusi dalam sistem penegakan hukum pidana nasional. Selain itu, hal tersebut juga mengabaikan peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang telah terbukti terus beradaptasi dan berkembang dalam kerangka hukum negara modern. Jika norma a quo tetap dipertahankan, ia akan menciptakan eksklusivitas yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang menjamin pengakuan hukum yang adil serta jaminan akan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Di samping itu, norma a quo juga gagal mencerminkan perkembangan hukum yang multidimensional dan bertentangan dengan asas kesetaraan dan inklusivitas. • Landasan Filosofis Keberadaan Hukum Islam dalam Sistem Penegakan Hukum Nasional. 61. Bahwa Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai secara sempit hanya mencakup lulusan program studi Ilmu Hukum. Sebagai gantinya, istilah "sarjana hukum" harus dimaknai secara luas untuk mencakup semua lulusan program studi hukum serumpun, termasuk Hukum Islam, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana Islam, demi mencerminkan pengakuan terhadap hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional dan penghormatan terhadap dimensi multidimensional hukum di Indonesia. 62. Bahwa perkembangan hukum di Indonesia telah menunjukkan karakter multidimensional, di mana hukum tidak hanya mencakup aspek normatif tetapi juga melibatkan berbagai dimensi keilmuan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dimensi multidimensi ini tercermin dalam cara hukum berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. 63. Bahwa multidimensionalitas hukum di Indonesia dapat dilihat dari pengakuan terhadap pluralitas keilmuan hukum. Tidak hanya Ilmu Hukum umum, tetapi juga cabang keilmuan seperti Hukum Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Islam, dan lain-lain, yang kesemuanya memberikan kontribusi penting dalam pembentukan sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap keberagaman ini merupakan wujud konkret dari respons hukum terhadap dinamika masyarakat modern. 61 64. Bahwa hukum tidak hanya bersifat statis tetapi berkembang secara dinamis sesuai dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi telah beberapa kali menegaskan pentingnya interpretasi hukum yang kontekstual dan progresif guna menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam berbagai putusannya. Hal ini mencerminkan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan zaman. 65. Bahwa dalam hal ini hukum Islam memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional yang bersifat multidimensional. Keberadaan hukum Islam tidak hanya diakui sebagai bagian integral dari hukum nasional, tetapi juga memiliki fungsi yang signifikan dalam membentuk substansi dan struktur hukum di Indonesia. Hal ini tercermin dari pembentukan pengadilan agama secara khusus menangani perkara di bidang hukum Islam, hingga dalam tataran yang lebih ekstrem adalah pembentukan Mahkamah Syariah di Aceh sebagai pengadilan yang setara dengan pengadilan negeri dengan kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan hukum Islam. 66. Bahwa keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dijelaskan melalui Teori Eksistensi, yang menegaskan tiga bentuk kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia (Suparman Usman, “Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia”, 2001), sebagai berikut: “a. ada sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia, yang artinya hukum Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Misalnya, regulasi zakat, pernikahan, dan ekonomi syariah telah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional. b. ada dengan kemandirian yang diakui, yang artinya hukum Islam diakui memiliki kekuatan dan wibawa tersendiri serta diberi status formal dalam kerangka hukum nasional. Contoh konkretnya adalah penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh yang diberi landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. c. ada sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, di mana hukum Islam berfungsi sebagai sumber nilai untuk menyaring norma-norma dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini mencerminkan peran hukum Islam dalam memastikan kesesuaian norma hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.” 67. Bahwa teori ini menegaskan keberadaan hukum Islam secara eksistensial memiliki kedudukan sebagai sub-sistem dari hukum nasional. Artinya, hukum Islam tidak hanya diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia, 62 tetapi juga memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pembentukan dan pembaruan hukum nasional. Kendati demikian, perjuangan ini tidak terlepas dari tantangan dan kendala yang belum sepenuhnya teratasi hingga saat ini. 68. Bahwa teori eksistensi juga menjelaskan pentingnya hukum Islam dalam memberikan kontribusi substantif bagi hukum nasional. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia, hukum Islam dapat memainkan peran strategis dalam menyaring nilai-nilai dan norma-norma untuk pembentukan hukum nasional yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai moralitas masyarakat Indonesia yang pluralistik. 69. Bahwa dalam konteks Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021, pembatasan makna "sarjana hukum" yang hanya mengakomodasi lulusan Ilmu Hukum mengabaikan kontribusi signifikan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini mencederai prinsip multidimensionalitas hukum, yang menjadi karakteristik khas hukum nasional Indonesia, sekaligus menghambat peluang hukum Islam untuk terus memberikan sumbangsihnya dalam penegakan hukum nasional. 70. Bahwa dengan posisi hukum Islam yang sudah diakui sebagai sub-sistem dari hukum nasional, maka lulusan program studi Hukum Islam, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Islam, dan program hukum serumpun lainnya seharusnya diakui memiliki legitimasi yang setara untuk berkontribusi dalam bidang penegakan hukum, termasuk dalam profesi Jaksa. Dan seharusnya mencerminkan pengakuan terhadap pluralitas dan inklusivitas dalam sistem hukum nasional. 71. Bahwa keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional bukan dalam konteks melaksanakan hukum Islam secara formal, tetapi posisinya dalam berkontribusi menciptakan keadilan berbasis nilai-nilai agama dan prinsip kesyariahan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan bagaimana hukum Islam memberikan kontribusi unik terhadap penegakan hukum pidana, perdata, dan administrasi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. 72. Bahwa teori eksistensi tersebut menjadi dasar argumentasi bahwa hukum Islam memiliki relevansi substansial dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks penegakan hukum pidana nasional, hukum Islam dapat memberikan kontribusi nilai dan norma yang berfungsi menyaring norma hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang religius dan pluralistik. 63 Dengan demikian, membatasi peran lulusan Hukum Islam melalui norma sepanjang frasa "sarjana hukum" yang sempit dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 bertentangan dengan prinsip pengakuan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. 73. Bahwa hukum bidang Islam, khususnya dalam bidang fiqh jinayah, memiliki ciri pendekatan tersendiri yang bersifat holistik terhadap penegakan hukum, termasuk relevansinya dengan penegakan hukum pidana Nasional. Hukum bidang Islam tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi, tetapi juga pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan, salah satunya dikemukakan oleh Dr. Achmad Irwan Hamzani (2022) dalam bukunya “Asas- Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Perkembangan Hukum di Indonesia”. Prinsip-prinsip ini memiliki relevansi kuat untuk mendukung pelaksanaan hukum positif di Indonesia. c. Keadilan (Al-Adl) Keadilan merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam. Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 58 menyatakan: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil". Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlakuan hukum yang adil. Dalam konteks tugas jaksa, keadilan tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif. Jaksa diharapkan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan yang nyata, bukan hanya berdasarkan formalitas hukum. d. Kemaslahatan (Maslahah) Hukum Islam menekankan penciptaan kemaslahatan yang berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan (maqasid syariah), meliputi hifz ad-din (menjaga agama), hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifz al-aql (menjaga akal), hifz an-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Kemaslahatan ini dalam rangka mencegah adanya kerusakan yang lebih besar diakibatkan oleh adanya tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara. Prinsip ini lumrah dijumpai dalam kaidah fikih “dar ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih” (upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan). 64 e. Pencegahan (zawajir): Dalam hukum Islam, pencegahan kejahatan menjadi salah satu tujuan utama penegakan hukum. QS. Al-Maidah Ayat 38 menyebutkan sanksi yang tegas untuk pelaku kejahatan tertentu dengan tujuan memberikan efek jera. Dalam hukum positif, konsep ini relevan untuk mengembangkan strategi penuntutan yang bersifat preventif dan mendidik, bukan hanya represif. 74. Bahwa selain itu, terdapat prinsip dasar dalam prosedur hukum formil dalam perspektif hukum Islam yang disebut dengan fiqh al-murafa’at (hukum acara pidana Islam). Fiqh al-murafa’at menekankan perlunya keadilan prosedural dan perlindungan hak terdakwa. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah dalam Pasal 8 ayat (1) KUHAP dan prinsip fair trial. Sedangkan dalam konteks hukum pembuktian, dikenal fiqh al-bayyinat (hukum pembuktian Islam) yang memberikan perhatian khusus pada kejujuran dalam pembuktian perkara. Kesaksian palsu, yang dianggap sebagai dosa besar dalam QS. Al-Baqarah (2: 283), memiliki paralel dengan Pasal 242 KUHP tentang larangan memberikan keterangan palsu. 75. Bahwa dengan demikian, keberadaan hukum Islam sebenarnya menjadi bagian integral dari sisitem hukum nasional. Dalam konteks pembelajaran hukum di perguruan tinggi, sistem pendidikan hukum yang integratif merupakan solusi strategis yang sangat diperlukan untuk membentuk kompetensi dan integritas moral diri seorang Jaksa. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan, in casu jabatan Jaksa. Misalnya dalam kasus suap Jaksa Farizal pada tahun 2021. Jaksa Farizal (seorang Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat) terbukti menerima suap sebesar Rp 440 juta dari seorang pengusaha bernama Xaveriandy Sutanto, terkait penanganan kasus distribusi gula ilegal. Dalam persidangan, Jaksa Farizal dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara serta denda sebesar Rp 150 juta (Detik.com, "Terima Suap Rp 440 Juta, Jaksa Farizal Dibui 5 Tahun", https://news.detik.com/berita/d- 5611211/terima-suap-rp-440-juta-jaksa-farizal-dibui-5-tahun). 76. Bahwa kasus tersebut mencerminkan kelemahan mendasar dalam sistem pendidikan hukum yang saat ini lebih banyak berfokus pada aspek teknis hukum positif tanpa memperhatikan aspek pembentukan karakter moral dan etika aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, pendidikan hukum bidang 65 Islam yang mengintegrasikan pembelajaran hukum dengan nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas menjadi elemen penting yang harus diintegrasikan dengan hukum positif untuk membentuk aparat penegak hukum yang tidak hanya ahli secara teknis tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh • Perbandingan Sistem dan Mekanisme Rekrutmen Calon Jaksa di Sejumlah Negara. 77. Bahwa di Indonesia terdapat pembedaan kualifikasi terhadap lulusan sarjana hukum (S.H.) dari fakultas hukum universitas umum dengan lulusan sarjana hukum (S.H.) dari fakultas syariah dan hukum universitas keagamaan ihwal persyaratan untuk mengikuti seleksi jabatan Jaksa, di mana lulusan program studi hukum bidang Islam tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Jaksa. Pembedaan kualifikasi tersebut jelas menimbulkan ketidakadilan mengingat kurikulum studi hukum Islam (syariah) juga mencakup mata kuliah hukum positif dan ilmu-ilmu dasar hukum yang serupa dengan fakultas hukum universitas umum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, serta metode dan teori hukum. 78. Bahwa di berbagai negara seperti Belanda, China, Jepang, Spanyol, dan Inggris, kualifikasi untuk menjadi jaksa lebih berfokus pada kompetensi dan penguasaan ilmu-ilmu dasar hukum dibandingkan asal fakultas/program studi. Di negara-negara tersebut, selama seseorang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang mencakup mata kuliah inti bidang hukum, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi jaksa. Di berbagai negara, baik yang menganut sistem hukum civil law maupun common law, tidak memuat pembedaan kualifikasi berdasarkan asal program studi maupun universitas dalam rekrutmen jaksa, sepanjang calon memiliki pemahaman yang memadai tentang bidang dasar inti ilmu hukum. 79. Bahwa ketentuan untuk menjadi jaksa di Republik Rakyat China telah menetapkan ketentuan yang progresif dan inklusif dalam sistem rekrutmen jaksa, sebagaimana tercermin dalam kebijakan yang memungkinkan berbagai jalur kualifikasi untuk mencapai posisi jaksa, dimana sistem ini tidak hanya terbatas pada lulusan sarjana hukum, melainkan juga memberikan kesempatan kepada individu dengan latar belakang pendidikan non-hukum untuk berkarir sebagai jaksa sepanjang memiliki kompetensi dan pemahaman yang mendalam di bidang hukum, hal mana mencerminkan pendekatan berbasis 66 kompetensi yang lebih substantif dalam memastikan profesionalisme sistem peradilan, sekaligus membuka akses yang lebih luas untuk bergabung dalam sistem kejaksaan sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Hukum Kejaksaan Republik Rakyat China, Pada Butir ke 5 Pasal 12 Bab 3 tentang Syarat Pemilihan dan Pemilihan Jaksa, selengkapnya sebagai berikut: 五）具备普通高等学校法学类本科学历并获得学士及以上学位；或者普通 高等学校非法学类本科及以上学历并获得法律硕士、法学硕士及以上 学位；或者普通高等学校非法学类本科及以上学历，获得其他相应学 位，并具有法律专业知识； Terjemahan: Memiliki gelar sarjana di bidang hukum dari lembaga pendidikan tinggi umum dan memperoleh gelar sarjana atau lebih tinggi; atau gelar sarjana di bidang non-hukum dari lembaga pendidikan tinggi umum dan memperoleh gelar master di bidang hukum atau gelar master di bidang hukum atau lebih tinggi; atau gelar sarjana di bidang non-hukum dari lembaga pendidikan tinggi umum dan memperoleh gelar lain yang sesuai, dan memiliki pengetahuan profesional tentang hukum. 80. Bahwa merujuk pada ketentuan l Kerajaan Spanyol tentang kualifikasi jaksa sebagaimana diatur dalam sistem peradilan Spanyol, telah ditetapkan serangkaian persyaratan kompetensi yang bersifat substantif dan komprehensif, dimana ketentuan tersebut secara eksplisit menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek fundamental sistem hukum, yang meliputi kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan unsur-unsur, struktur, sumber daya, serta penerapan sistem hukum dari berbagai yurisdiksi, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hukum, kedudukan hukum individu dalam konteks administratif dan hubungannya dengan badan-badan publik, serta kemampuan untuk menerapkan kriteria prioritas sumber hukum dalam menentukan norma yang berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip- prinsip dan nilai-nilai konstitusional, yang mana seluruh persyaratan kompetensi tersebut ditetapkan tanpa membatasi secara rigid latar belakang program studi calon jaksa. Ketentuan ini diatur pada Pasal 2 Ayat (1) UU 34/2006, tanggal 30 Oktober, tentang Akses terhadap Profesi Pengacara dan Jaksa (REGLAMENTO DE LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA), selengkapnya sebagai berikut: 67 Artículo 2. Requisitos generales. 1. La obtención del título profesional para el ejercicio de la abogacía y de la procura requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Estar en posesión del título universitario oficial de Licenciatura o de Grado en Derecho. b) Acreditar la superación del curso de formación especializada comprensivo del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de la abogacía y la procura. Dicho curso incluirá la realización de prácticas en despachos, instituciones u otras entidades relacionados con el ejercicio de dichas profesiones en los términos previstos en este reglamento. c) Superar la prueba de evaluación final acreditativa de la capacitación profesional para el ejercicio de la abogacía y la procura. Terjemahan: Pasal 2. Persyaratan umum. 1. Untuk memperoleh gelar profesi di bidang praktik hukum dan penuntutan, diperlukan pemenuhan persyaratan sebagai berikut: a) Memiliki gelar sarjana resmi atau gelar Sarjana Hukum dari universitas. b) Akreditasi penyelesaian kursus pelatihan khusus yang mencakup serangkaian keterampilan yang diperlukan untuk praktik hukum dan penuntutan. Kursus tersebut mencakup magang di perkantoran, lembaga, atau badan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi tersebut sesuai ketentuan yang ditentukan dalam peraturan ini. c) Lulus ujian evaluasi akhir yang mengakreditasi pelatihan profesional untuk praktik hukum dan penuntutan. 81. Bahwa kompetensi sarjana hukum yang dimaksud tertera pada Pasal 3 Ayat (1) UU 34/2006, tanggal 30 Oktober, tentang Akses terhadap Profesi Pengacara dan Jaksa (REGLAMENTO DE LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA), selengkapnya sebagai berikut: Artículo 3. Requisitos de titulación. 1. Los títulos universitarios oficiales de Licenciatura o de Grado en Derecho a que se refiere el artículo 2.1.a) deberán acreditar la adquisición de las siguientes competencias jurídicas: a) Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretació y aplicación del ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos b) Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los poderes públicos. c) Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada caso, y en especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales. 68 d) Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. e) Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias jurídicas. Terjemahan: Pasal 3. Persyaratan kualifikasi. 1. Gelar resmi Sarjana atau Gelar Sarjana Hukum dari universitas tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1.a) harus membuktikan perolehan sebagai berikut kompetensi hukum: a) Mengetahui dan memahami unsur, struktur, sumber daya, interpretasi dan penerapan sistem hukum dan menafsirkan sumber dan konsep hukum dasar-dasar dari masing-masing tatanan hukum yang berbeda. b) Mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur penyelesaian perselisihan, konflik hukum, serta kedudukan hukum masyarakat dalam hubungannya dengan Administrasi dan pada umumnya dengan kekuasaan publik. c) Mengetahui dan mengetahui bagaimana menerapkan kriteria prioritas sumber untuk menentukan aturan yang berlaku dalam setiap kasus, dan khususnya kepatuhan terhadap aturan, prinsip dan nilai konstitusi. d) Menafsirkan teks hukum dari perspektif interdisipliner dengan menggunakan prinsip hukum dan nilai serta prinsip sosial, etika dan deontologis seperti alat analisis. e) Mengucapkan dengan argumentasi hukum yang meyakinkan terhadap suatu permasalahan teori yang berkaitan dengan berbagai mata pelajaran hukum. 82. Bahwa sistem seleksi Jaksa (Officier van Justitie) di Belanda menerapkan standar dengan mengutamakan kompetensi pengetahuan hukum yang memiliki efek sipil (civiel effect), dimana untuk mendapatkan kualifikasi tersebut, seorang calon Jaksa wajib menyelesaikan pendidikan hukum yang memenuhi persyaratan khusus untuk profesi hukum (togaberoepen) yang mencakup penguasaan komprehensif terhadap sistem hukum Belanda. 83. Bahwa kurikulum pendidikan hukum dengan efek sipil tersebut mensyaratkan pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek hukum, khususnya hukum pidana materiil dan formil, penanganan kasus-kasus penipuan kompleks, kejahatan lingkungan, kejahatan siber, serta hukum yang berkaitan dengan perawatan kesehatan mental, dimana sistem ini terbukti menghasilkan Jaksa- Jaksa yang memiliki kompetensi unggul dalam penanganan perkara karena telah dibekali pemahaman menyeluruh tentang sistem hukum Belanda melalui pendidikan yang terstruktur dan komprehensif, selengkapnya sebagai berikut: 69 Functie-Eisen • Je hebt de Nederlandse nationaliteit; • Je bent afgestudeerd in het (Nederlands) recht met een verklaring van civiel effect; • Je hebt kennis van straf- en strafprocesrecht en/of belangstelling voor, kennis van of ervaring met fraude- of milieuzaken, cybercrime of de WvGGZ; • Je hebt minimaal zes jaar relevante juridische werkervaring, waarvan twee jaar buiten de rechterlijke organisatie (buiten het OM of de Rechtspraak); • Je bent van onbesproken gedrag; Persyaratan Pekerjaan • Anda berkewarganegaraan Belanda; • Anda telah lulus dalam bidang hukum (Belanda) dengan pernyataan efek perdata; • Anda memiliki pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana dan/atau memiliki minat, pengetahuan, atau pengalaman dalam kasus penipuan atau lingkungan hidup, kejahatan siber, atau Hukum perawatan kesehatan mental; • Anda memiliki setidaknya enam tahun pengalaman kerja hukum yang rele van, termasuk dua tahun di luar organisasi yudisial (di kar Kejaksaan atau Kehakiman); • Anda memiliki karakter yang sempurna; *Diolah dari brosur resmi prosedur kejaksaan Belanda (Zo word je officier van justitie: Alle informatie over de selectie procedure en de opleiding) 84. Bahwa setelah calon Jaksa memenuhi persyaratan administratif dalam proses seleksi Kejaksaan di Belanda, mereka diwajibkan mengikuti program pelatihan Officer in Opleiding (OIO) yang telah menggantikan sistem pelatihan RAIO (Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding), dengan durasi pelatihan yang fleksibel berkisar antara minimal 1,5 tahun hingga maksimal 4 tahun, dimana program ini dirancang secara modular untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelatihan calon Jaksa dan disesuaikan dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan sebagai pejabat Kejaksaan di masa mendatang. 85. Bahwa program Pelatihan OIO menerapkan metode pembelajaran komprehensif yang mengintegrasikan pelatihan di tempat kerja (on-the-job training) di bawah bimbingan langsung seorang koordinator pelatih, didukung dengan sistem pembelajaran digital dan pertemuan kursus regular, sehingga selama masa pelatihan, calon Jaksa dapat secara bertahap menjalankan tugas-tugas Jaksa Penuntut Umum atau Asisten Jaksa Penuntut Umum secara 70 mandiri namun tetap dalam pengawasan yang terstruktur (Sumber: https://magazines.openbaarministerie.nl/opportuun/2017/01/togafuncties#). 86. Bahwa sistem seleksi Jaksa di Jepang menerapkan standar profesionalitas dengan mewajibkan setiap calon Jaksa untuk menyelesaikan program Pelatihan Peradilan (Shiho-Shushu/司法修習) sebagai syarat mutlak untuk dapat menjalankan profesi hukum, dimana program pelatihan ini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan hukum Jepang yang bertujuan menghasilkan praktisi hukum berkomptensi tinggi, termasuk di dalamnya profesi Jaksa. Ketentuan ini tertuang pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1945 tentang Hukum Kejaksaan, selengkapnya sebagai berikut: 第十八条 二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に 就いてこれを行う。 一 司法修習生の修習を終えた者 二 裁判官の職に在つた者 三 三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に 在つた者 Terjemahan: Pengangkatan dan penahbisan jaksa penuntut umum kelas dua dilakukan kepada orang-orang yang mempunyai salah satu kualifikasi yang tercantum di sebelah kiri. a) mereka yang telah menyelesaikan pelatihan sebagai legal trainee b) seseorang yang pernah menjabat sebagai hakim c) seseorang yang pernah menduduki jabatan profesor atau profesor hukum di universitas yang ditentukan oleh Perintah Kabinet selama tiga tahun atau lebih 87. Bahwa program Shiho-Shushu merupakan pelatihan komprehensif yang dirancang untuk memastikan setiap calon Jaksa memiliki pemahaman mendalam tentang sistem hukum Jepang serta keterampilan praktis yang diperlukan dalam penanganan perkara, sehingga melalui sistem ini, Jepang dapat mempertahankan standar profesionalitas yang tinggi dalam sistem peradilan mereka dengan menghasilkan Jaksa-Jaksa yang memiliki kompetensi unggul dan pemahaman menyeluruh tentang aspek-aspek penegakan hukum, selengkapnya sebagai berikut: Kutipan: Terjemahan: 我が国で法曹となるためには、原則と して、専門職大学院である法科大学院 を修了した後、司法試験に合格し、1年 Untuk menjadi seorang profesional hukum di Jepang, sebagai aturan umum, Anda harus menyelesaikan sekolah hukum, sekolah pascasarjana profesional, lulus 71 間の司法修習を終えることが必要で す。司法修習は、法科大学院で学んだ 法理論教育及び実務の基礎的素養を前 提として、法律実務に関する汎用的な 知識や技法と、高い職業意識や倫理観 を備えた法曹を養成することを目的と しており、法曹養成に必須の課程とし て置かれています。司法修習の最終試 験（司法修習生考試）に合格して司法 修習を終えることにより、判事補、検 事又は弁護士となる資格が与えられま す。 ujian pengacara, dan menyelesaikan pelatihan hukum selama satu tahun. Pelatihan peradilan didasarkan pada pengetahuan dasar teori dan praktik hukum yang dipelajari di sekolah hukum, dan bertujuan untuk melatih para profesional hukum dengan pengetahuan umum dan teknik yang berkaitan dengan praktik hukum, serta rasa profesionalisme dan etika yang tinggi untuk pelatihan profesional hukum. Dengan lulus ujian akhir pelatihan hukum (ujian mahasiswa pelatihan hukum) dan menyelesaikan pelatihan hukum, Anda akan memenuhi syarat untuk menjadi asisten hakim, jaksa penuntut umum, atau pengacara. *(Sumber: https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/index.html) 88. Bahwa di Inggris, sistem rekrutmen Jaksa (crown prosecutor) menyaratkan kandidat telah menyelesaikan pendidikan hukum yang diakui oleh Bar Standards Board (BSB), dengan fokus pada kompetensi dan pemahaman terhadap sistem hukum Inggris, tanpa diskriminasi terhadap latar belakang pendidikan spesifik. Bahkan, kendati berlatar belakang dari pendidikan selain hukum, hal tersebut tetap dimungkinkan setelah ia mengambil Program Graduete Diploma Law, selengkapnya sebagai berikut: • got at least a lower second class (2:2) degree • trained as a solicitor or barrister • completed your Legal Practice Course or Bar Professional Training Course • finished a 2year training contract or a 12month pupillage (Sumber: https://nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/crown- prosecutor ) 89. Bahwa yang dimaksud Bar Standards Board adalah kualifikasi pelatihan standar untuk menjadi profesional hukum di Negara Inggris, termasuk pula untuk menjadi Jaksa. Maka untuk mengikuti pelatihan tersebut diperlukan Kualifikasi Sarjana Hukum atau Pascasarjana Diploma hukum bagi yang memiliki latar belakang non-Hukum, selengkapnya sebagai berikut: “Satisfied by completion of a Qualifying Law Degree (QLD) or a non-law degree plus the Common Professional Examination (CPE)/Graduate Diploma in Law (GDL)”. (Sumber link: https://www.barstandardsboard.org.uk/training- qualification/bar-qualification-manual-new.html) 90. Bahwa berdasarkan perbandingan dengan praktek di berbagai negara 72 sebagaimana diuraikan di atas, pembedaan kualifikasi terhadap lulusan program studi hukum bidang Islam dalam rekrutmen calon Jaksa di Indonesia perlu ditinjau ulang untuk menciptakan sistem seleksi yang adil dan berbasis kompetensi. • Titik Pertentangan Norma Pasal 9 ayat (1) Huruf d UU 11/2021 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945, serta Konstruksi Petitum yang Dimohonkan. 91. Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil sebagaimana disebutkan di atas, telah ternyata Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 bersifat eksklusif dan diskualifikatif terhadap lulusan sarjana hukum bidang Islam. Keberlakuan norma a quo secara faktual telah mengakibatkan sarjana hukum bidang Islam tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Jaksa. 92. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat secara nyata adanya pengakuan (recognition) secara de facto kepada para mahasiswa dan lulusan sarjana lulusan Fakultas Syariah dan Hukum dari kampus di bawah Kementerian Agama di mana mereka semua berhasil masuk dalam kompetisi dengan mahasiswa dan lulusan fakultas hukum umum di bawah Kemeterian Pendidikan Tinggi dan bahkan menjuarai atau mengalahkan rekan-rekannya dari kampus umum. Pengakuan de facto berbasis kompetensi ini sayangnya tidak linier dengan pengakuan secara de jure pada proses rekrutmen jabatan di pemerintahan sebagaimana, in casu pada rekrutmen kejaksaan. Fakta ini mencerminkan ketiadaan pengakuan hukum yang adil (fair and lawful recognition) yang dijamin konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) yang berakibat pada hilangnya hak untuk mendapatkan persamaan kesempatan dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) konstitusi. 93. Bahwa pengakuan terhadap sarjana lulusan Fakultas Syariah untuk menjadi penegak hukum di negeri ini telah terlebih dahulu diberikan melalui UU Advokat (18/2003) di mana untuk menjadi Advokat tidak hanya harus lulusan sarjana hukum, tapi dapat juga dari lulusan sarjana atau Fakultas Syariah (vide Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 18/2003). Bahkan dalam ketentuan Pasal 32 UU 18/2003 disebutkan secara verbatim adanya Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) sebagai salah organisasi advokat yang menjalankan amanat UU Advokat untuk membentuk satu organisasi tersendiri (yang dikenal dengan nama PERADI belakangan) bersamaan dengan organisasi advokat lainnya. 73 Pengakuan secara hukum yang diberikan UU Advokat kepada lulusan sarjana lulusan Fakultas Syariah anehnya tidak berlaku pada pada posisi aparat penegak hukum lainnya in casu sebagai Jaksa, padahal Jaksa juga diberikan kewenangan sebagai Pengacara Negara. Pada posisi yang sama sebagai Pengacara, para sarjana lulusan Fakultas Syariah dan Hukum tidak diberikan kesempatan yang sama. Hal ini semakin mengaskan adanya perlakuan yang tidak sama karena ketiadaan pengakuan yang berakibat pada hilangnya kesempatan yang sama untuk masuk dalam pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi. 94. Bahwa dalam fakta hukum tersebut, pasal a quo bertentangan dengan asas pengakuan hukum yang adil sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Titik pertentangan tersebut akibat keberadaan pasal a quo memuat objek penormaan yang sejatinya sama dan setara, tetapi berlaku suatu ketentuan yang berbeda atau eksklusif terhadap salah satunya, in casu lulusan sarjana hukum bidang Islam. Dengan demikian, pasal a quo jelas tidak mengandung pengakuan hukum yang adil bagi sarjana hukum bidang Islam yang juga memiliki kompetensi/pengetahunan dan latar pendidikan yang sama di bidang hukum. 95. Bahwa konteks pengakuan hukum yang adil tersebut juga diperkuat oleh Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S dalam Putusan Nomor. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dalam memaknai kata adil. Menurutnya, salah satu bentuk ketidakadilan adalah memperlakukan secara berbeda terhadap sesuatu yang sepatutnya sama, selengkapnya sebagai berikut: “Kata “adil” bukanlah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang pada dasarnya berbeda dan memperlakukan secara berbeda terhadap sesuatu yang sepatutnya dianggap sama. Dengan perkataan lain, adil artinya meletakan posisi sesuai dengan proporsinya,” [vide Putusan Nomor. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 hlm. 1080] 96. Bahwa akibat posisi norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah memuat syarat kualifikasi pendidikan calon Jaksa, maka sifat eksklusivitas norma a quo yang tidak menjamin pengakuan hukum yang adil, pada gilirannya menutup adanya kesempatan yang sama dalam pemerintahan bagi sarjana hukum bidang Islam. Dalam konteks inilah, keberlakuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 karena tidak menjamin adanya kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan uraian titik 74 pertentangan norma itulah, Pasal 9 ayat (1) huruf d sepanjang frasa “sarjana hukum” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 97. Bahwa kendati demikian, sebagai syarat kualifikasi pendidikan calon Jaksa, posisi pasal a quo tidak seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepenuhnya dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara mutlak. keberadaan pasal a quo harus mendapat alternatif norma agar keberlakuannya sebagai bagian dari syarat seleksi calon Jaksa menjamin asas pengakuan hukum yang adil dan tidak membatalkan kesempatan yang sama warga negara dalam pemerintahan. 98. Bahwa dalam konteks norma alternatif, frasa “sarjana hukum” pada pasal a quo harus dimaknai pula mencakup sarjana yang serumpun di bidang hukum agar keberlakuannya menjamin pengakuan hukum yang adil bagi lulusan sarjana hukum bidang Islam. Konstruksi pemaknaan norma tersebut didasarkan pada makna yuridis dari ketentuan frasa yang berlaku selama ini. Frasa “sarjana hukum” mencakup sarjana hukum umum lulusan prodi Ilmu Hukum di lingkungan perguruan tinggi umum semata, sedangkan frasa “sarjana yang serumpun di bidang hukum” dalam kedudukannya sebagai norma alternatif mencakup pula para lulusan sarjana dengan latar belakang pendidikan hukum, termasuk sarjana hukum Islam di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dari banyak program studi, seperti Hukum Tata Negara (Siyasah), Hukum Pidana Islam (Jinayah), Hukum Keluarga Islam (Akhwalus Syakhsiyyah), atau Hukum Ekonomi Islam (Muamalat). 99. Bahwa frasa “sarjana yang serumpun di bidang hukum” dikonstruksi dari ketentuan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi mengualifikasi sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi beberapa bagian, di antaranya rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan, sebagai berikut: (1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis. (2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rumpun ilmu agama; 75 b. rumpun ilmu humaniora; c. rumpun ilmu sosial; d. rumpun ilmu alam; e. rumpun ilmu formal; dan f. rumpun ilmu terapan. 100. Bahwa dari kualifikasi rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diuraikan di atas, studi hukum masuk dalam rumpun ilmu terapan. Hal ini dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 10 ayat (2) huruf f yang menyebut rumpun ilmu terapan sebagai rumpun ilmu yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia, selengkapnya sebagai berikut: Huruf f Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi. 101. Bahwa konsekuensi dari pengelompokan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi di atas, penamaan program studi perguruan tinggi yang menyelenggarakan studi di bidang hukum disesuaikan dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan. Ketentuan tersebut jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi, selengkapnya sebagai berikut: (1) Penamaan Program Studi merupakan proses pemberian nama Program Studi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan. (2) Penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel. 102. Bahwa sebagai salah satu rumpun pengetahuan ilmu terapan, studi hukum memiliki rumpun cabang ilmu tersendiri yang mempelajari bagian-bagian khusus/tertentu di dalam hukum. Di beberapa perguruan tinggi, sejumlah cabang rumpun ini membentuk studi hukum secara mandiri dalam mempelajari bagian-bagian tertentu dari ilmu hukum. Cabang rumpun studi hukum sendiri dikelompokkan secara letterlijk dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan 76 Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik Dan Pendidikan Profesi, meliputi hukum (law), hukum agraria dan pertanahan (agrarian and land law), hukum bisnis (business law), hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights law), hukum internasional (international law), hukum kesehatan (health law), hukum litigasi (litigation law), hukum publik (public law), hukum syariah (syariah law), hukum dan pembangunan (law and development), dan kenotariatan (notary law) [vide Bukti P-18], selengkapnya sebagai berikut: 103. Bahwa berdasarkan klasifikasi rumpun kelimuan hukum sebagaimana disebutkan, telah ternyata program studi hukum bidang Islam menjadi salah satu bagian dari rumpun ilmu hukum. Begitu pula dengan program studi hukum umum/ilmu hukum yang menjadi salah satu bagian dari rumpun hukum. Dengan demikian, ketentuan frasa “sarjana hukum” pada pasal a quo yang hanya menunjuk pada sarjana hukum umum (ilmu hukum) harus dimaknai pula mencakup “sarjana yang serumpun di bidang hukum”, in casu program studi hukum bidang Islam agar norma a quo mengandung pengakuan hukum yang adil bagi lulusan sarjana serumpun di bidang hukum dan tidak membatalkan adanya kesempatan yang sama untuk menjadi Jaksa. 104. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, rumpun ilmu hukum syariah sebagai bagian dari ilmu terapan telah dibedakan dengan umpun ilmu agama di mana gelarnya pun telah dibedakan dengan jelas. Untuk lulusan perguruan tinggi dengan spesialisasi (hukum) agama melalui Ma’had Aly telah diberikan gelar Sarjana Agama (S.Ag.), sedangkan lulusan ilmu Syariah dari Fakultas Syariah dan Hukum dengan berbagai macam prodi yang berbasis pada kualifikasi ilmu terapan diberikan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penamaan gelar ini telah konsisten dengan perumpunan cabang ilmu yang ditentukan baik secara filosofis maupun secara yuridis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di atas. Penolakan pengakuan kesamaan atau kesetaraaan 77 Sarjana Hukum dari perguruan tinggi di bawah Kemeterian Agama dengan Sarjana Hukum dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tidak saja berarti penolakan pengakuan terhadap rumpun ilmu secara filosofis, tapi juga berarti penolakan pengakuan secara hukum terhadap rumpun ilmu yang dibuat oleh Pemerintah sendiri. 105. Bahwa selain didasarkan pada konstruksi makna yuridis ketentuan frasa yang berlaku selama ini, adanya pengakuan hukum yang adil terhadap syarat kualifikasi pendidikan juga didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas syarat kualifikasi pendidikan calon Hakim Konstitusi. Dalam Putusan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa syarat kualifikasi pendidikan calon Hakim Konstitusi harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang berpendidikan tinggi hukum untuk menjadi Hakim Konstitusi, selengkapnya sebagai berikut: “Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, untuk mengatasi adanya permasalahan jenjang pendidikan sebagai syarat menjadi hakim konstitusi dan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang berpendidikan tinggi hukum yang ingin menjadi hakim konstitusi, menurut Mahkamah frasa “dan magister” sebagai syarat hakim konstitusi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;” [vide Putusan MK Nomor 68/PUU- IX/2011 hlm. 31] 106. Bahwa dengan meminjam perspektif ilmu hukum internasional, pengakuan terhadap kesamaan atau kesetaraan rumpun ilmu terapan hukum pada sarjana hukum lulusan Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum umum di negeri ini, berarti Mahkamah memberikan pengakuan deklaratif terhadap para lulusan sarjana hukum dari Fakultas Syariah, karena konstitutif pengakuan itu sebenarnya telah diberikan Pemerintah melalui pengakuan keserumpunan ilmu pengetahuan seperti diuraikan di atas. Pengakuan deklaratif Mahkamah ini penting sebagai pengakuan de jure melalui penafsiran hukum sebagaimana yang dimintakan dalam petitum permohonan, sebab pengakuan de facto sebenarnya telah muncul dari pengakuan komunitas ilmiah dan professional lainnya. Dengan demikian, Mahkamah menegakkan prinsip dan asas, serta norma konstitusi yang telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Secara berkelanjutan, sebagai konsekuensi yuridisnya, pengakuan 78 deklaratif ini berdampak pada penjagaan norma konstitusi yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Jika permohonan ini dikabulkan, maka secara erga omnes, semestinya putusan ini—melalui ratio decidendi- nya—dapat diberlakukan terhadap seluruh norma perundang-undangan yang serupa yang menolak pengakuan yang sama dan adil (fair and lawful recognition) terhadap seluruh lulusan sarjana hukum dari Fakultas Syariah untuk secara bersama-sama berkesempatan dalam pemerintahan seperti, antara lain, dalam UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, UU Pengadilan Agama, UU Kenotariatan, dan sebagainya. 107. Bahwa dengan demikian, Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum”. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “sarjana hukum” pada Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum”, sehingga Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia selengkapnya berbunyi, “berijazah paling rendah sarjana hukum atau sarjana yang serumpun di bidang hukum pada saat masuk Kejaksaan”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 79 [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 6 Maret 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Silvi Nudia Nazla dan Mohammad Fajar Ismail; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN para Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi bukti tidak lulus administratif pada Seleksi Calon ASN para Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Forum Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia Nomor: 09/FDSHIX/2024; 7. Bukti P-7 : Fotokopi bukti tidak lulus banding pada Seleksi Administrasi Calon ASN Para Pemohon; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah, Transkip Nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atas nama Silvi Nudia Nazla dan Mohammad Fajar Ismail; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Skripsi Abdul Azis (2006) berjudul “Potensi Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum Menduduki Jabatan Hakim di Peradilan Umum: Studi Kritis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum”; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Jurnal Abd. Muni & Abd. Munib (2023) berjudul “Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah”, Jurnal Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 05 Nomor 02, September 2023; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pengumuman Nomor: PENG-11/C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejakasaan Republik Indonesia Tahun 80 Anggaran 2024; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Buku Kurikulum Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MB-KM) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Siyasah) 2021; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Buku Kurikulum Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MB-KM) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Siyasah) 2021; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Rilis Pemberitaan dan Sertifikat Kejuaraan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam lomba debat hukum, kepenulisan ilmiah hukum, dan peradilan semu tingkat nasional; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Rilis Pemberitaan Kejuaraan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam lomba debat hukum dan peradilan semu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Kejuaraan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kejuaraan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, Kejuaraan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kejuaraan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN SAS Bangka Belitung, dan Kejuaraan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik Dan Pendidikan Profesi; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 81 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 82 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 83 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah: d. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan 2. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai akibat frasa “sarjana hukum” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 yang diberlakukan secara eksklusif dan telah mendiskualifikasi para Pemohon untuk menjadi seorang Jaksa; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3]. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II merupakan lulusan sarjana hukum bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; 4. Bahwa Pemohon I memiliki minat dan fokus yang kuat untuk mengabdikan diri menjadi seorang jaksa dengan tujuan mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Sejalan dengan itu, Pemohon II juga memiliki minat yang sama in casu, adanya kemauan yang kuat untuk menjadi seorang Jaksa. Selanjutnya, dalam menjalankan minatnya tersebut, baik Pemohon I maupun Pemohon II, turut serta pada pendaftaran sebagai peserta Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada instansi Kejaksaan Agung dengan formasi sebagai Jaksa Ahli Pertama [vide Bukti P-4]; 5. Bahwa pada tanggal 19 September 2024, baik Pemohon I maupun Pemohon II dinyatakan tidak lolos syarat administratif oleh Panitia Penerimaan Calon 84 Aperatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Agung. Dalam konfirmasi yang diberikan oleh verifikator, para Pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena kualifikasi pendidikan para Pemohon tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada formasi yang ditentukan oleh Kejaksaan. Adapun, verifikator menyebutkan alasan tidak lolosnya Pemohon I dan Pemohon II karena Prodi S-1 Hukum Tata Negara tidak tercantum dalam Pengumuman Nomor PENG-11/C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 [vide Bukti P-5]; 6. Bahwa selanjutnya atas adanya keputusan tidak lolos tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan hak sanggah melalui mekanisme yang tersedia. Lebih lanjut, sanggahan dimaksud, dinyatakan tidak diterima atau kembali ditolak, dengan alasan keputusan tersebut didasarkan pada kualifikasi pendidikan yang merupakan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar. Dalam konfirmasi yang diberikan disebutkan bahwa Bab I huruf A Pengumuman Nomor PENG- 11/C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 telah terang dan jelas, nomenklatur program studi yang diterima (S-1 Ilmu Hukum/S-1 Hukum), sehingga apabila ada nomenklatur program studi yang tidak termuat atau tidak sama persis sebagaimana tertera dalam Bab I huruf A tersebut, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat [vide Bukti P-7]; 7. Bahwa keberadaan frasa "sarjana hukum" pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 telah memuat interpretasi yang sempit, karena hanya mencakup lulusan Program studi (prodi) Ilmu Hukum. Penyempitan makna frasa dimaksud, mengakibatkan ketidakadilan bagi lulusan prodi serumpun di bidang hukum seperti prodi Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, atau Hukum Pidana Islam yang memiliki kompetensi substantif secara setara; 8. Bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan pasal a quo inkonstitusional karena tidak menjamin pengakuan hukum yang adil dan menghambat adanya kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka dapat dipastikan bahwa kerugian konstitusional yang bersifat aktual sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi lagi. 85 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, para Pemohon harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas. Oleh karena itu, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materiil tersebut untuk menentukan apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6.2] Bahwa terkait dengan syarat formil yang berkaitan dengan kualifikasi para Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan lulusan sarjana hukum bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk membuktikannya, para Pemohon telah menyampaikan bukti surat/tulisan berupa fotokopi e-KTP para Pemohon [vide Bukti P-3]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia; [3.6.3] Bahwa selanjutnya terkait dengan syarat materiil yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan (constitutional injury), para Pemohon harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.4] di atas secara kumulatif. Oleh karenanya, para Pemohon dalam pengujian undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan persyaratan yang telah ditentukan tersebut yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu uraian mengenai adanya (i) hak dan/atau kewenangan konstitusional serta (ii) anggapan kerugian hak konstitusional yang diderita atau dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berkenaan dengan unsur pertama, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon a quo, Mahkamah menilai, 86 alas hak konstitusional tersebut telah tepat dan sejalan dengan keinginan dan tujuan permohonan para Pemohon terkait dengan jaminan kepastian hukum yang adil, serta terkait kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian menurut Mahkamah, unsur pertama dari salah satu syarat materiil mengenai kedudukan hukum para Pemohon telah terpenuhi; [3.6.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, uraian para Pemohon justru mengenai tidak lolosnya para Pemohon dalam syarat administrasi sebagai CASN dalam pengisian formasi sebagai Jaksa pada Kejaksaan Agung. Terhadap uraian kedudukan hukum para Pemohon demikian, Mahkamah menilai, uraian berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 karena para Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa anggapan kerugian hak konstitusional itu memang benar-benar dapat ditelusuri (traceable) hubungannya dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Mahkamah memahami dan mengapresiasi tujuan serta maksud baik para Pemohon untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia melalui pengabdian diri sebagai seorang Jaksa, akan tetapi para Pemohon juga harus memahami asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu point d’interet point d’action, yang artinya tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan. Dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan antara uraian atau penjelasan para Pemohon berkaitan dengan tidak lolosnya para Pemohon dalam syarat administrasi sebagai CASN dalam pengisian formasi sebagai Jaksa pada Kejaksaan Agung dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan keberadaan frasa "sarjana hukum" pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021, yang dianggap telah memuat interpretasi yang sempit, karena hanya mencakup lulusan prodi Ilmu Hukum. Walaupun para Pemohon telah pernah mendaftar dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum kaitannya dengan perihal isu konstitusional berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan, karena pada saat melakukan 87 pendaftaran dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung, para Pemohon telah berijazah sarjana hukum [vide Bukti P-8]. Artinya, setiap CASN yang telah berijazah sarjana hukum, dari segala jenis prodinya, dapat turut serta dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung in casu sebagai calon Jaksa. Sehingga, berkenaan persyaratan berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan, sudah tidak lagi terdapat keterkaitan logis dan causal verband bahwa ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon. Sedangkan, ihwal tidak lolosnya para Pemohon pada tahap seleksi administrasi CASN Kejaksaan Agung karena tidak sesuai kualifikasi prodi yang dipersyaratkan [vide Bukti P-5 dan Bukti P-7], hal tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung sebagai instansi yang berwenang dalam menentukan kualifikasi dan kompetensi terkait kebutuhan CASN pada organisasinya. Dalam konteks ini, kerugian yang diuraikan pada permohonan a quo, tidak cukup meyakinkan sebagai kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sehingga tidak cukup terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terlebih, instansi yang membutuhkan CASN dapat menentukan secara spesifik kualifikasi program studi yang dibutuhkan. Misalnya, sangat mungkin suatu instansi membutuhkan sarjana hukum tanpa perlu menentukan program studi secara spesifik atau dapat juga menentukan sarjana hukum dengan spesifikasi atau kualifikasi tertentu. Dengan demikian, tidak diperoleh adanya hubungan kausal antara uraian anggapan kerugian yang dijelaskan oleh para Pemohon dengan seluruh materi muatan pasal a quo. [3.6.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, walaupun para Pemohon telah menentukan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang bergelar sarjana hukum dan telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi menurut Mahkamah para Pemohon tidak cukup memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena tidak memenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional antara lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para 88 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 89 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.34 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah 90 PANITERA PENGGANTI, ttd. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa