177/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Drs. Kusdiana Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Drs. Hari Budirto Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Khaerul Anwar Bratawijaya, S.E. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Hari Tjahyono, S.H., LL.M. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri 2 Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Sarwono, S.H., LL.M Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pensiunan Kementerian Luar Negeri Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon V; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 13 Mei 2026 dan 16 Juni 2026, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Isam Saifudin, yang merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Staff pada Kantor VST and Partnerts Law Firm, Advocates & Legal Consultan, yang berkedudukan hukum di Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A, Jalan Casablanca Raya Kavling 88, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai ------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Mei 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 175/PUU/PAN.MK/AP3/05/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 177/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 18 Mei 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 Juni 2026 dan diterima Mahkamah melalui surat elektronik (e-mail) pada tanggal 21 Juni 2026, pada pokoknya memguraikan hal-hal sebagai berikut. 3 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tetang hasil Pemilihan Umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pegujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 12 Tahun 20-11 tentang Pembentukan Peraturan 4 Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 T ahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya di/akukan Oleh Mahkamah Konstitusi” 6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK 7/2025), yang menyatakan: "Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 15/PUU-XlV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan WNI b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; 5 d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 , yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yan diatur dalam undang- undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Para Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberkan oleh UUD 1945 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusÍonal dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa sebelum menguraikan Hak Konstitusional Para Pemohon serta adanya kerugian konstitusonal yang dialami Para Pemohon, perlu kami jelaskan bahwa Permohonan ini merupakan rangkaian upaya dari panjangnya perjuangan yang dilakukan oleh Para Pensiunan Kemlu sejak tahun 2019 hingga saat ini belum mendapatkan hak atas Gaji Pokok/Pokok Gaji selama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PNS Kemlu saat 6 ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. Sehingga dalam beberapa uraian dalam permohonan ini terdapat beberapa uraian yang mengacu pada Permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 184/PUU-XXII/2024, agar Mahkamah Konstitusi mendapatkan rangkaian upaya yang selaras dan tidak terputus. 5. Bahwa terhadap perkara a quo, Para Pemohon memiliki hak konstitusional dalam mengajukan Permohonan Pengujian dengan dasar/landasan hak konstitusional, sebagai berikut: Dasar/Landasan Hak Konstitusional PARA PEMOHON yang Dijamin dalam UUD NRI TAHUN 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindüngan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. " Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuK memajukan dirinya memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara paksa sewenang- wenang oleh siapapun 6. Bahwa berdasarkan Dasar/landasan hak konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 pada tabel di atas, maka Para Pemohon perlu menguraikan Kedudukan Hukum Para Pemohon dalam menguji ketentuan norma a quo, sebagai berikut: 6.1. Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Saat ini Pemohon I telah memasuki masa Pensiuman berdasarkan keputusan Pemberhentian dengan Hormat yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri dengan Keputusan Nomor 48/K Tahun 2013. 6.2. Pemohon I diangkat menjadi Pegawai Negeri Slpil pada tanggal 30 Mei 1981 berdasarkan Keputusan Nomor No. SP/1242/DN/1/1981. 6.3. Selama menjadi PNS di Kementerian Luar Negeri, Pemohon I belum mendapatkan Gaji Pokok/Pokok Gaji selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. Terhitung sejak menjadi Pegawai Negeri Kemlu hingga diberhentikan dengan hormat (Pensiun) 7 sebagai Pegawai Negeri Kernlu, Pemohon I telah melaksanakan tugas dari Kementerian dengan total Lama Tugas 125 Bulan dengan rincian penempatan sebagai berikut:  Tokyo, 13 Mei 1992 s.d 29 Januari 1996 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/481/PL/I/1992.  Dhaka, 05 November 1997 s.d 01 Mei 2002, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/1242/PL/1/97.  Islamabad, 20 Mei 2010 s.d 16 Agustus 2012, berdasarkan Surat Penugasan Nomor 481/B/KP/V/200/19. 6.4. Pemohon Il adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kernenterian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor No SP/639/DN/I/1978 tanggal 29 Maret 1978 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Keputusan Nomor 000025/KEPKA/KPP/12009/15 Tahun 2013. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon Il telah melaksanakan tugas dari Kementerian dengan total Lama Tugas 209 Bulan dengan Rincian sebagai berikut:  San Fransisco, 27 Oktober 1986 s.d. 23 April 1991 berdasarkan Surat Penugasan Nomor Surat Penugasan Nomor SP/1121/PL/1/86.  Seoul, 19 September 1994 s.d 17 Maret 1999 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/969/PL/1/1994.  Jenewa, 07 Januari 2002 s.d 08 Februari 2006, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/008/PL/1/2002.  Hongkong, 23 Februari 2009 s.d 10 Oktober 2013. berdasarkan Surat Penugasan Nomor SK/171/B/KP/II/2009/19. 6.5. Pemohon III adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Pensiunan pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Slpil berdasarkan Keputusan Nomor No SP/354/DN/I/1976 tanggal 24 Maret 1976 dan diberhentikan dengan hormat 8 berdasarKan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Nomor 35/K Tahun 2014. Selama mengabdi di Kernenterian Luar Negeri, Pemohon Ill telah melaksanakan tugas dari Kementerian dengan total Lama Tugas 279 Bulan dengan Rincian sebagai berikut:  Stockholm, 18 September 1979 s.d 27 Januari 1984 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/370/P.L/I/79  Dar Es Salaam Crossposting ke Brazil 03 September 1986 s.d 08 Oktober 1992 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/985/PL/I/86.  Riyadh, 22 Februari 1995 s.d 15 Januari 2002 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/1441PL/I/1995.  Bangkok, 15 Januari 2004 s.d 22 Mei 2008 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/028/PL/I/2004.  Manama, 10 Februari 2011 s.d 06 Juli 2014 berdasarkan Surat Penugasan Nomor 125/B/KP/11/2011. 6.6. Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Spil berdasarkan Keputusan Nomor No. SP/1067/DN/I/1987 tanggal 4 Mei 1987 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Pemberhentian Dengan Hormat Nomor: 18110/KP/10/2018/03/24 tanggal 9 Oktober 2018. Selama bekerja Selama mengabdi di Kementerian Luar Negeri Pemohon IV telah melaksanakan tugas dari Kementerian dengan total Lama Tugas 155 Bulan dengan Rincian sebagai berikut:  Washington DC, USA, Juli 1992 s.d September 1996 berdasarkan Surat Penarikan tugas dari Washington ke Jakarta dengan Nomor SP/605/PL/ll/1996.  Brasilia DF, Brazil, 18 Oktober 1999 s.d 01 September 2001, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/911/PL/I/1999.  Lagos, Nigeria, Juni 2004 S.d Maret 2007, berdasarkan Surat Penugasan Nomor 411/PL/l/04 9  Moscow, Republic Federasi Rusia, 30 Juli 2010 s.d 30 Juni 2014, berdasarkan Surat Penugasan Nomor 586/B/KP/VII/2010/19.  Singapore, (Pengumandahan), 09 Februari - 01 Mei 2018, berdasarkan Surat Persetujuan Setmen B.00002120/Kemen/ Setneg/Set/KTN/LN01.04/02/2018. 6.7. Pemohon V adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Pensjunan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nornor No. SP/1090/DN/l/1987 tanggal 4 Mei 1 987 dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara No.000002/KEP/AV/ 13002/13. Selama bekerja dan mengabdi di Kementerian Luar Negeri, Pemohon V telah melaksanakan tugas dari Kemlu ke Perwakilan RI di Luar Negeri dengan total Lama Tugas 102 bulan dengan rincian sebagai berikut.  Perth, Australia Barat, September 1994 s/d Desember 1996 berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/965/PL/III/1994.  Doha, Qatar, 18 Juni 1999 s/d 17 September 2003, berdasarkan Surat Penugasan Nomor SP/564/PL/1/999.  Antannarivo, Madagascar, 21 Märet 2011 s/d 11 Juni 2012, berdasarkan Keputusan Nornor: SK/B/III/2011/19 Tahun 2011. 6.8. Dasar atas kebijakan tidak diberikannya Gaji Pokok/Pokok Gaji yang seharusnya diterima oleh Para Pemohon seperti Pegawai Negeri Sipil lainnya yang bekerja pada instansi pemerintahan, adalah berdasarkan Surat Edaran Nomor 015690 tanggal 16 Oktober 1950 (Selanjutnya disebut SE 015690/1950) oleh kemlu, tang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kemlu atas nama Menteri Luar Negeri RI. 6.9. Dalam SE 015690/1950, pada Romawi (iii) poin c SE 015690/1950, tersebut dinyatakan: “Selama Tunjangan kediaman dibayarkan, Gaji di Indonesia tidak diberikan, karena sudah termaksud dalam tunjangan tersebut.”. Artinya dalam SE 015690/1950 ini, Komponen Gaji Pokok/Pokok Gaji di Indonesia dianggap telah disatukan dalam 10 Tunjangan Kediaman selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. 6.10. Alasan Kebijakan Penghentian Gaji Pokok (Gaji Dalam negeri) bagi pegawai negeri yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri yang tertuang dalam SE 015690/1950 tersebut, ditetapkan dengan petimbangan berhubungan dengan terbatasnya persediaan devizen. Selain itu dinyatakan pula dalam pertimbangannya, bahwa kebijakan tersebut diberlakukan sembari menunggu keputusan yang definitif dan menyimpang dari peraturan S.P/5/K.L. 6.11. Hal ini tentunya menjadi anomali dalam sistem administrasi pemerintahan, karena saat Para Pemohon mendaftar sebagai CPNS dan kemudian diangkat sebagai PNS dan bekerja di Kementerian Luar Negeri in casu pada Tahun 1981, telah terdapat Dasar Hukum in casu Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republk Indonesia (PP 200/1961) dan UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (UU 18/1961). Kemudian secara berkesinambungan ketentuan UU No. 18 Tahun 1961 tersebut mengalami Perubahan hingga saat ini menjadi UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. 6.12. Dalam Ketentuan PP 200/1961 telah mengatur pemisahan antara gaji pokok dan tunjangan. Bahkan pada bagian memutuskan, dalam PP 200/1961, dinyatakan bahwa PP 200/1961 membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini. Artinya dalam batas penalaran yang wajar secara hukum ketentuan dalam SE 015690/1950 telah menjadi batal demi hukum, sejak terbitnya PP 200/1961 dan UU 18/1961. 6.13. Terlebih lagi telah terdapat pemisahan komponen antara Gaji Pokok/Pokok Gaji dengan Tunjangan-tunjangan yang telah diatur dalam PP 200/1961 dan UU 18/1961. 6.14. Namun Kemlu ternyata tidak mengindahkan ketentuan dalam PP 200/1961 dan UU 18/1961, dan tetap memberlakukan Penggabungan Gaji Pokok/Pokok Gaji ke dalam Tunjangan Kediaman selama Para Pemohon ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. Hal ini menimbulkan kerugian atas hak konstitusional Para Pemohon karena 11 menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan tidak mendapatkan jaminan untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 6.15. Adanya pelanggaran atas hak konstitusional Para Pemohon antara lain: a. Para Pemohon tidak mendapatkan Gaji Pokok/Pokok Gaji selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri berbeda dengan PNS pada instansi lain yang tetap mendapatkan Gaji Pokok/Pokok Gaji selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. b. Dengan Pangkat dan Golongan yang Para Pemohon miliki, saat Para Pemohon ditempatkan di Negara yang memiliki angka dasar rendah maka Tunjangan Kediaman yang Para Pemohon dapatkan lebih kecil dibanding dengan PNS dengan Pangkat Golongan yang lebih rendah dari Pangkat dan Golongan Para Pemohon namun ditempatkan di negara yang angka dasar Tunjangan Kediamannya lebih besar. 6.16. Saat Para Pemohon memasuki masa Pensiun pada tahun 2013, baru kemudian kebijakan penghentian Pemberian Gaji Pokok/Pokok Gaji karena telah digabungkan ke dalam Tunjangan Kediaman selama Para Pemohon bekerja di Kemlu dan ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri yang diatur dalam SE 015690/1950 tersebut dihentikan oleh Kemlu pada akhir tahun 2012. Sehingga terhadap PNS Kemlu yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri terhitung keberangkatan per-tanggal 1 Januari 2013, maka terhadap PNS Kemlu tersebut selain mendapatkan tunjangan kediaman, juga mendapatkan Gaji Pokok/Pokok Gaji. Terhadap pencabutan SE 015690/1950 tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas, hanya didasarkan pada kesepakatan para pimpinan di Kemenlu. 6.17. Padahal secara jelas dan tegas Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin 12 pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Artinya terhadap hak untuk mendapatkan Gaji Pokok/Pokok Gaji ataupun untuk dapat membatasi/menghentikan Gaji Pokok/Pokok Gaji maka pengaturannya harus diatur pada peraturan pada tingkat Undang-Undang. 6.18. Artinya tindakan Kemlu dalam melakukan penghentian Gaji Pokok/Pokok Gaji hanya berdasarkan SE 015690/1950, dan mengabaikan PP 200/1961 dan UU 18/1961 hingga akhir tahun 2012 adalah bentuk pelanggaran HAM yang nyata. 6.19. Dengan adanya tekad dan semangat dalam memperjuangkan hak konstitusionalnya Para Pemohon bersama dengan Pensiunan Kemlu lainnya melakukan berbagai maacam upaya pendekatan dan penyelesaian secara kekeluargaan kepada Menteri Luar Negeri RI untuk dapat menagih atas hak Gaji Pokok/Pokok Gaji yang belum diterimanya selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. 6.20. Selama Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu melakukan Upaya-upaya komunikasi secara kekeluargaan kepada Kemlu baebagai harapan dijanjikan akan dibayarkan Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) hanya saja pemerintah sedang mencari formulasinya. Hal tersebut juga disampaikan pada kegiatan pada hari kamis, 5 Januari 2023 di Ruang Rapat Gatot Kaca Lt. 3, Gedung B Kemenko Polhukan, pada acara Audiensi Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kemlu (FLAPK) yang diketuai oleh Pemohon I dengan Kemenko Polhukan. 6.21. Dalam pertemuan Audiensi tersebut dipimpin oleh Staf Deputi VII, Eselon II yaitu Syaful Gayadi didampingi oleh seorang staf eselon III yaitu Novan Ivanhoe. Menurut perwakilan kemenko polhukan, pengaturan pembayaran Gaji Dalam Negeri tidak ada regulasi dan Peraturan Menteri Keuangan. Tetapi diatur dengan kebijakan internal Kemlu. Karena ini adalah Mal Administrasi yang terjadi bertahun- tahun, maka untuk agenda rapat selajutnya akan dibentuk tim dari beberapa kementerian, seperti kementerian keuangan, BKPP, Kejaksaan dan Kemlu. Rencana akan diusahakan melalui usaha 13 internal pemerintah dengan pembuatan Keputusan Presiden, untuk meminta anggaran dari Kementerian Keuangan, namun memerlukan fatwa/pertimbangan hukum. Disinilah yang menjadi kendala, tidak ada yang bisa/mau membuat dasar hukum pada Tingkat Kementerian, dan juga belum bisa sepakat untuk pembuatan Keputusan Presiden. namun setelah pertamuan tersebut tidak ada lagi tindak lanjut dan penyelesaiannya (diabaikan). 6.22. Karena tidak ada realisasinya kemudian pemohon bersama dengan Para Pensiunan Kemlu mengajukan sura teguran (somasi) kepada Kemlu, yang pada pokoknya meminta agara pembayaran gaji pokok dapat segera dibayarkan, surat dilayangkan 2 kali (surat pertama tanggal 21 Januari 2021 dan surat kedua tanggal 25 Maret 2021). Berdasarkan kedua surat tersebut Kelu memberikan surat tanggapan atas surat teguran/Somasi I dan II, dengan nomor surat 00623/LM/04/2021/03 tanggal 08 April 2021 pada huruf d, menegaskan: d. mengenai permintaan pembayaran gaji pokok Para pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri dalam rentang 1950-2013, hal tersebut tidak dapat dlakukan dengan pertimbangan hak tagih yang sudah kadaluarsa (vide Pasal 76A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubhan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksaan APBN. 6.23. Apabila melihat konsideran menimbang pada PP 50/2018, pada angka 2, penerbitan PP 50/2018 mendasarkan pada UU 1/2004, Dimana terhadap pengaturan kadaluarsa beban negara diatur dalam Pasal 40 UU 1/2004. 6.24. Alasan Kemlu yang menyatakan bahwa hak tagih atas Gaji Pokok/Pokok Gaji Para Pensiunan PNS Kemlu telah kedaluarsa adalah bentuk penyimpangan atas penerapan hukum yang dilakukan oleh Kemlu bahkan sejak kemlu mempertahankan kebijakan SE 015690/1950 pasca berlakunya PP 200/1961 dan UU 18/1961. Berdasarkan pertimbangan tersebut Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu menempuh upaya Adminstrasi namun oleh 14 Kemlu tidak mendapatkan balasan apapun sehingga Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu mengajukan Gugatan Omision ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 6.25. Namun, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diputus, melalui Putusan No. 384/G/TF/2024/PTUN.JKT, tanggal 30 April 2025: M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI  Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat telah lewat Waktu (Daluarsa) DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) 6.26. Dalam Fakta Persidangan di PTUN telah terungkap pengakuan dari Saksi Kemlu bahwa tidak ada dasar hukum yang mendasari diterbitkannya SE 015690/1950 dan tidak ada pula dasar hukum yang mendasari dicabutnya SE 015690/1950. Hal ini tentunya sangat mencoreng Penegakan Hukum dan Nilai-Nilai Konstitusi dimana terdapat Praktik Penghentian Gaji Pokok/Pokok Gaji yang seharusnya menjadi milik Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan keluarganya saat ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri, tanpa adanya dasar hukum atas kebijakan tersebut dan hanya diatur dengan menggunakan Surat Edaran. 6.27. Artinya telah tertutup saluran hukum admnistratif bagi Pemohon dan Para Pensiunan Kemlu untuk dapat memperjuangkan hak atas Gaji Pokok/Pokok Gaji yang belum dibayarkan oleh Kemlu karena adanya tenggang waktu 90 hari waktu untuk mengajukan Gugatan sejak adanya tindakan yang merugikan Para Penggugat. 6.28. Tidak hanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Para Pemohon dan Para Pensiunan Kemlu juga menempuh Upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNASHAM RI) dengan mengajukan Surat nomor 10/FLAPK/IX/2024, pada tanggal 2 September 2024. Kemudian oleh Komnashak melalui surat No. 15 522/PL.00.01/IX/2024, tanggal 21 Oktober 2024 ditindaklanjuti oleh KOMNASHAM RI dengan meminta kelengkapan berkas Pengaduan. Namun proses ini terhenti dan kemudian baru dilanjutkan kembali setelah Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu memberikan Kuasa kepada VST and Partners Law Firm. 6.29. Pada tanggal 13 Agustus 2025, Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu melalui kuasa Hukum VST and Partners Law Firm mengajukan Surat permohonan Audiensi ke KOMNASHAM RI, dan kemudian diterima oleh Ketua KOMNASHAM RI Ibu Anis Hidayah, yang pada pokoknya meminta kepada Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu untuk melengkapi dokumen yang diperlukan oleh KOMNASHAM. Kemudian pada tanggal 30 September 2025, Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu melengkapi Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh KOMNASHAM RI. 6.30. Perkembangan terakhir dari KOMNASHAM RI, mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri tidak mau memenuhi undangan dari KOMNASHAM RI untuk melakukan mediasi dengan Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu. Hingga saat ini upaya di KOMNASHAM RI masih pada tahap penelaahan untuk sampai pada diterbitkannya REKOMENDASI dari KOMNASHAM RI. 6.31. Upaya lainnya, Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu melakukan pengujian konstitusionalitas atas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 dengan Nomor Registrasi Perkara 184/PUU- XXII/2024 untuk menguji apakah persoalan Gaji Pokok/Pokok Gaji yang dihentikan oleh Kemlu selama Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri hingga diberhentikan dengan hormat (Pensiun), ketika Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu melakukan upaya penagihan kepada Kemlu untuk melakukan kewajibannya membayarkan hak-hak Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu adalah masuk dalam kategori utang negara Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 tersebut. 16 6.32. Pada akhirnya, melalui Putusan No. 184/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan hukumnya, pada Paragraf [3.13.3], menyatakan: “..., menurut Mahkamah secara formal dasar hukum yang terungkap di persidangan telah menegasikan bahwa hal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah benar bukan lagi termasuk dalam kategori utang terhadap negara, ...” Artinya apabila mengacu pada pertimbangan hukum mahkamah pada bagian ini, maka menjadi clear bahwa permasalahan Gaji Pokok/Pokok Gaji yang diperjuangkan oleh Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu adalah bukan masuk dalam kategori utang negara sehingga tidak mengenal “KEDALUARSA”. Artinya pula, dalam batas penalaran yang wajar maka Negara in casu Kemlu haruslah membayarkan Gaji Pokok/Pokok Gaji Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu yang belum diberikan selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. 6.33. Hal tersebut juga sejalan dengan Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 184/PUU-XXII/2024, pada Paragraf [3.14], dimana yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi juga menekankan pada penyelesaian persoalan yang dialami oleh PEMOHON dan Para Penisunan PNS Kemlu, Kemlu perlu mempertimbangkan penyelesaian ini sebagai bentuk penghargaan pengabdian sebagai wujud kehadiran dari negara atas permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon dan sekitar 5.200 (lima ribu dua ratus) pegawai lainnya. 6.34. Namun sayangnya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan sikap yang tegas dalam memberikan perlindungan hak konstitusional dan Hak Asasi Manusia bagi Para Pemohon dan Pensiunan PNS Kemlu yang jelas-jelas telah dilanggar oleh Negara in casu Kemlu. Hal tersebut dapat terlihat dari rangkaian kalimat demi kalimat dalam pertimbangan hukum pada paragraf [3.14] sebagai berikut: Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah menyerahkan kepada Pemerintah jika menurut Pemerintah persoalan mengenai “gaji pokok” atau “pokok gaji” terhadap pegawai yang terdampak ini akan diselesaikan sebagai bentuk penyelesaian tidak semata-mata didasarkan pada dasar hukum normatif saja, namun juga 17 dipertimbangkan sebagai bentuk penghargaan pengabdian sebagai wujud kehadiran dari negara atas permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon dan sekitar 5.200 (lima ribu dua ratus) pegawai lainnya, maka hal tersebut dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana halnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6.35. Terdapatnya Frasa “Mahkamah menyerahkan kepada Pemerintah” dilanjutkan dengan frasa jika menurut Pemerintah persoalan mengenai “gaji pokok” atau “pokok gaji” terhadap pegawai yang terdampak ini akan diselesaikan. Frasa tersebut yang kemudian dimaknai oleh Pemerintah cq Kementerian Luar Negeri bukan sebagai bentuk Mandat Konstitusional untuk menyelesaikan persoalan. Namun hanya sebagai saran, dan melempar kembali persoalan tersebut kepada Pemerintah. 6.36. Padahal Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu datang ke Mahkamah Konstitusi yang merupakan PENJAGA KONSTITUSI (The Guardian of Constitution), PELINDUNG HAK KONSTITUSIONAL (The Protector of the Citizens Constitutional Rights) dan PELINDUNG HAK ASASI MANUSIA (The Protector of Human Rights), adalah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan mendapatkan perlindungan atas hak konstitusional dan hak asasi manusianya yang secara nyata dan tegas dilanggar oleh sistem administrasi yang melanggar peraturan perundang-undangan in casu PP 200/1961 dan UU 18/1961 beserta perubahan-perubahannya. 6.37. Perlu Para Pemohon jelaskan bahwa Gaji Pokok/Pokok Gaji adalah hak dari para pekerja in casu PNS. Mengutip keterangan tertulis Ahli Hukum Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dian Puji N Simatupang, yang digunakan dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara 384/G/TF/2024/PTUN.JKT, menerangkan sebagai berikut: 1) Gaji bagi pegawai negeri sipil khususnya dan aparatur sipil negara tidak hanya merupakan hak yang diterima, tetapi juga merupakan kewajiban negara yang diberikan sebagai bentuk penghargaan 18 dan penghormatan negara sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang melekat terhadapnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2) Dengan demikian, gaji pegawai negeri sipil tidak dapat disamakan begitu saja dengan upah pada umumnya karena keterkaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tidak dapat dihapuskan atau ditiadakan dengan alasan apapun karena karakter hukumnya sebagai penghargaan dan penghormatan negara, dan bersifat publik. 3) Dengan karakter hukum (rechtkarakter) gaji pegawai negeri sipil yang berbeda tersebut, alasan dan pilihan kebijakan yang meniadakan, menghapuskan, mengurangi atau menghilangkan gaji pegawai negeri sipil tidak dapat diterima karena tugas pokok, fungsi dan wewenang yang telah dilaksanakan pegawai negeri sipil, sehingga penyelenggaraan pelayanan umum dan pemerintahan telah dilaksanakan semestinya. 4) Oleh sebab itu, gaji sebagai hak pegawai negeri sipil dan kewajiban bagi negara sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan tidak dapat memiliki sifat kedaluarsa sebagai hak tagih kepada negara karena penghargaan dan penghormatan negara tidak dapat hilang atau dihilangkan karena pegawai negeri sipil telah melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga sampai diberhentikan secara hormat. 5) Dengan demikian, tegas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVI/2016 dan 18/PUU-XV/2017 yang telah memaknai tidak adanya sifat daluarsa dalam hak tagih kepada negara yang menjadi kewajiban negara, hal ini berarti gaji sebagai kewajiban negara kepada pegawai negeri sipil sebagaimana hak pensiun dan hak lainnya tetap ada sepanjang pegawai negeri sipil tersebut menyelenggarakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sampai diberhentikan dengan hormat pada usia pensiun atau alasan lain yang sah. 19 6) Oleh karena itu harus dipahami sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara maupun aparatur sipil negara, tidak ada alasan apapun yang dapat menghilangkan hak menerima gaji kepada pegawai negeri sipil dan kewajiban dari neagra untuk membayarkan gaji kecuali adanya keputusan pemberhentian tidak hormat dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pemberhentian tidak hormat pegawai negeri sipil. 7) Dengan demikian, tidak ada ruang aturan hukum publik maupun yang dapat menjadi alasan bagi negara, khususnya Pemerintah untuk menyatakan tidak membayarkan gaji pegawai negeri sipil dalam bentuk apapun, kecuali diatur dalam undang-undang, yaitu dengan keputusan memberhentikan pegawai negeri sipil secara tidak hormat dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang enyatakan pegawai negeri sipil diberhentikan secara tidak hormat. 8) Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 dan Pasal 76A PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 lebih berkaitan dengan hak tagih negara dalam alokasi belanja barang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dibandingkan dalam alokasi belanja pegawai. Dengan demikian, keliru menyamakan konsep hak tagih negara dalam alokasi belanja barang dan belanja pegawai. 6.38. Lebih Lanjut, dalam keterangan tertulis Ahli Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian Puji N Simatupang, menjelaskan tentang Penggunaan Surat Edaran. Sebagai berikut: 1) Surat Edaran menurut A.D Belifante dan Soetan Boerhanoeddin dalam buku Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara hanyalah pedoman yang berlaku pada intern pemerintah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengaturan pembayaran gaji atau bahkan melakukan penundaan, penghapusan, pengilangan dan pembatalan gaji. 2) Dalam PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 pengaturan pembayaran kompensasi berupa 20 gaji hanya dapat dilakukan dengan keputusan kepegawaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, sedangkan surat edaran bukanlah bentuk keputusan administrasi pemerintahan dan juga bukan bentuk peraturan perundang-undangan. 3) Keliru menyatakan Pasal 80 ayat (4) PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pembentukan surat edaran atau surat lainnya yang menyatakan dalam keadaan tertentu pembayaran gaji dapat dikecualikan pengaturannya, padahal ketentuan Pasal 80 ayat (4) tersebut hanya mengatur pengecualian waktu pembayaran bukan pengecualian tidak membayar gaji. 4) Surat Edaran yang ditetapkan pada 1950 tidak dapat menjadi dasar hukum penghapus, penghilang, pengurang atau peniadaan hak pegawai negeri sipil untuk memperoleh gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan di bidang keuangan negara tidak ada yang mengatur gaji aparatur sipil negara tidak dibayarkan, kecuali apabila pegawai negeri sipil ditetapkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dan/atau putusan pengadulan yang memberhentikan secara tidak hormat telah berkekuatan hukum tetap. 5) Kebijakan melalui Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar penghapus, penghilang, pengurang, atau peniadaan hak pegawai negeri sipil karena gaji sebagai hak pegawai negeri sipil telah diatur dalam undang-undang, sehingga upaya untuk menghapus, menghilangkan, mengurangi dan meniadakan harus dengan undang-undang juga, dan tidak dapat dilakukan dengan suatu surat edaran. 6) Dalam hal surat edaran telah ditetapkan terdahulu dengan alasan ketiadaan anggaran pemerintahan pada saat itu, tidak menjadi alasan penghapus kewajiban tersebut dibayarkan pada saat kondisi keuangan negara telah memungkinkan dan tetap menjadi 21 kewajiban negara yang tidak dapat hapus kecuali diatur dalam undang-undang tersendiri. 7) Surat edaran tersebut juga sudah tidak relevan lagi karena dengan berlakunya PP No. 200 Tahun 1961 dan UU No. 18 Tahun 1961 yang memisahkan gaji dan tunjangan, jika alasan tidak diberikan karena sudah digabungkan dalam tunjangan. 8) Adanya kesepakatan antara Kementerian Luar Negeri dan pihak lain dalam menetapkan memberikan gaji pada pegawai negeri sipil yang diberangkatkan pada 1 Januari 2013 merupakan pelanggaran atas kepastian hukum dan asas penghidupan yang layak, dan asas keadilan karena semua pegawai negeri sipil seluruhnya sejak 1950 sampai dengan sekarang melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang tidak berbeda dalam ketentuan aturan perundang-undangan yang tidak ada perubahan mengenai alasan penghapusan gaji. 9) Adanya pemberlakuan forward looking yang ditetapkan untk pembayaran gaji diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberangkatkan mulai per 1 Januari 2013 dan yang sebelumnya tidak dibayarkan merupakan bentuk kebijakan atau pengaturan yang tidak cermat, tidak memiliki alas hukum dan alas fakta yang memadai, serta jelas tidak adil dalam mewujudkan suatu sistem manajemen aparatur sipil negara yang tertib. 10) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) tidak dapat difungsikan sebagai cara untuk tidak membayar gaji karena dengan alasan ditugaskan keluarnegeri, karena menurut peraturan perundang-undangan SKPP hanya diterbitkan dalam hal (1) dipindahkan ke Satuan Kerja (Satker) lain baik mengakibatkan perubahan KPPN Pembayar maupun tetap pada KPPN yang sama dan/atau (2) PNS sudah memasuki masa pensiun (3) berhenti/diberhentikan dengan hormat ataupun tidak hormat. 11) Dengan demikian terjadi maladministrasi yang nyata dengan menggunakan SKPP untuk sesuatu yang tidak ada alasannya 22 dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. 6.39. Perlu kami sampaikan, secara faktual, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PUU-XXII/2024, hingga saat ini Kemlu dan Pemerintah in casu Presiden tetap tidak bergeming untuk berupaya menyelesaikan persoalan ini sebagaimana ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa penyelesaian persoalan ini tidak semata-mata didasarkan pada dasar hukum normatif saja, namun juga dipertimbangkan sebagai bentuk penghargaan pengabdian sebagai wujud kehadiran dari negara atas permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon. Hal tersebut dikarenankan: - Dalam Amar Putusan No. 184/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. - Terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan: “sehingga tidak terdapat relevansinya dengan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon” - Tidak adanya Mandat Konstitusional terkait apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah cq Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu. Sehingga terciptalah "Justice delayed is justice denied". Dimana Hingga saat ini pemerintah cq Kemlu tetap berpegangan pada pendapat hukumnya yakni terhadap persoalan ini sudah KEDALUARSA untuk dilakukan penyelesaian. 6.40. Sementara terhadap upaya hukum administrasi sudah tertutup dengan adanya tenggang waktu 90 hari. Sementara Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga konstitusi dan Pelindung hak konstitusional/hak asasi, namun dalam Putusan No. 184/PUU- XXII/2024 tidak memberikan Mandat Konstitusional. Hal ini sejatinya tidak senafas dengan prinsip negara hukum yang berasaskan Pancasila yaitu sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab”. 23 6.41. Oleh karenanya Para Pemohon sangat berharap Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon, atau setidak-tidaknya memberikan mandat konstitusional (Judicial Order) dengan penggunaan kalimat yang tegas kepada Pemerintah untuk dapat melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan persoalan ini dengan membayarkan gaji pokok/pokok gaji kepada Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk para PNS yang masih bekerja di Kemlu yang ditugaskan ke Perwakilan Ri di Luar Negeri sebelum 1 Januari 2013, dengan menawarkan skema pembayaran dilakukan secara multiyears (secara bertahap) atau dicicil selama lebih dari satu mata anggaran hingga seluruhnya dapat dibayarkan secara keseluruhan. Hal ini tentunya dapat menyelesaikan kekhawatiran terhadap anggaran negara yang ada. 6.42. Mengabulkan Permohonan a quo sebagai bentuk pemberian perlindungan hak konstitusional para abdi negara adalah suatu hal yang relevan jika mengacu pada Disenting Opinion Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani pada paragraf [6.3] s.d paragraf [6.6], yang mengatakan: [6.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan gaji pokok aparatur negara atau pegawai negeri sipil atau yang sekarang disebut sebagai aparatur sipil negara (ASN), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) menetapkan gaji pokok tersebut sebagai bagian dari komponen penghargaan dan pengakuan yang diberikan oleh negara kepada ASN (vide Pasal 21 ayat (1) UU 20/2023). Dalam Pasal 21 ayat (2) UU 20/2023 dinyatakan, “Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penghasilan; b. penghargaan yang bersifat motivasi; c. tunjangan dan fasilitas; d. jaminan sosial.” Selanjutnya, Pasal 21 ayat (3) UU 20/2023 menyatakan “Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa: a. gaji; atau b. Upah”. Substansi pengaturan yang termuat dalam Pasal 21 UU 20/2023 tersebut merupakan pengaturan yang berkesinambungan terkait dengan penghargaan dan pengakuan yang bersifat materiel kepada ASN. Sebelum diberlakukannya UU 20/2023, substansi tersebut telah ada sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1948 (PP 21/1948) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sampai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 24 Sipil Negara (UU 5/2014), yang kemudian digantikan dengan UU 20/2023. [6.4] Menimbang bahwa memperhatikan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sejak PP 21/1948 sampai dengan UU 20/2023, maka penghasilan (dalam hal ini gaji pokok) ditempatkan sebagai komponen penghargaan dan pengakuan yang bersifat materiel bagi ASN bersama dengan tunjangan dan fasilitas serta jaminan sosial (dalam hal ini jaminan pensiun dan jaminan hari tua). Oleh karena itu, dalam kerangka hak konstitusional yang sama terkait perlindungan hukum yang adil, pengakuan atas hak yang layak dalam hubungan kerja, serta jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, seharusnya Mahkamah memberikan perlakuan yang sama (equal treatment) antara perlakuan terhadap penghasilan gaji pokok yang dalam perkara a quo didalilkan oleh Para Pemohon belum dibayarkan oleh negara dengan perlakuan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana termuat dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Dengan demikian, menurut saya, pengecualian terhadap berlakunya ketentuan kedaluwarsa vide Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017 sepanjang terkait hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sepatutnya diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap hak penghasilan berupa gaji pokok dalam kaitannya dengan kedaluwarsa untuk menagih kepada negara. Artinya, hak untuk mengajukan tuntutan (secara hukum) atas penghasilan berupa gaji pokok tidak dibatasi dengan ketentuan kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004. [6.5] Menimbang bahwa terlebih diberlakukannya secara mutatis mutandis pengecualian kedaluwarsa termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017 tidak secara otomatis menjadikan Para Pemohon langsung berhak mendapatkan pemenuhan atas klaim terkait gaji pokok yang belum dibayarkan, kecuali klaim tersebut kemudian disetujui oleh negara secara sukarela. Pengecualian demikian hanya memberikan kesempatan Para Pemohon untuk menggunakan jalur hukum keperdataan yang tersedia tanpa terhalang ketentuan kedauwarsa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004. Artinya, pemaknaan yang mengecualikan berlakunya kedaluwarsa tersebut hanya menyebabkan Para Pemohon tidak kehilangan atau menjadi hapus hak hukumnya untuk menggunakan atau menempuh jalur hukum dalam memperjuangkan apa yang didalilkannya sebagai gaji pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan di luar negeri. [6.6] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, permohonan Para Pemohon seharusnya dapat dikabulkan untuk sebagian oleh Mahkamah, namun dengan amar tidak sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon, yakni dengan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana 25 telah dimaknai dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “diberlakukan terhadap jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan hak penghasilan aparatur sipil negara berupa gaji pokok yang belum dibayarkan”. Begitu pula, Mahkamah seharusnya menyatakan Pasal 40 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberlakukan terhadap jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan hak penghasilan aparatur sipil negara berupa gaji pokok yang belum dibayarkan.” 6.43. Para Pemohon merupakan Pemohon dalam Putusan No. 184/PUU- XXII/2024 yang menguji Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 15/PUU- XlV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU- XV/2017, dan Mahkamah Konstitusi memberikan Kedudukan Hukum terhadap Para Pemohon. 6.44. berdasrkan uraian-uraian Para Pemohon tersebut di atas, telah nyata bahwa Para Pemohon mengalami kerugian yang bersifat aktual/langsung karena adanya kadaluarsa terhadap Hak tagih mengenai utang atas beban negara dlam ketentuan Norma A quo. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo maka dapat dipastikan Para Pemohon memiliki dasar untuk meminta pembayaran atas Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) yang belum pernah dibayarkan sejak Para Pemohon diangkat hormat sebagai PNS kemlu. 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan untuk menguji Konstitusionalitas Norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 15/PUU-XlV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025 26 III. ALASAN PERMOHONAN Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 15/PUU-XlV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 bertentangan secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945, antara lain: Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Hukum” Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengkuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28D ayat (2), yang menyatakan: “Setiap oarang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pasal 28D ayat (3), yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan: “Perlingdungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggunga jawab negara, terutama pemerintah.” Bahwa adapun Alasan permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 15/PUU-XlV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD NRI Tahun 1945, adalah sebagai berikut: 1. Bahwa sebelum masuk pada uraian alasan permohonan, terhadap ketentua Norma Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan No. 15/PUU-XVI/2016 yang diucapkan pada tanggal 28 September 2017 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017 yang diucapkan pada tanggal 28 September 2017. 2. Bahwa namun meskipun ketentuan Norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 12004 sudah pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. 27 Namun terhadap permohonan a quo masih dapat diajukan untuk dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi (Tidak “Nebis in idem”)dengan uraian sebagai berikut: 2.1 Berdasarkan Pasal 60 UU MK, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal,dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 2.2 Selanjutnya berdasarka Pasal 72, PMK 7/2025 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2.3 Maka untuk memenuhi syarat suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-undang dapat diuji, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK jo. Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025, adalah: (1) Jika materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau (2) Terdapat alasan permohonan yang berbeda. 2.4 Dalam putusan perkara No. 15/PUU-XIV/2016, Pemohon menguji ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2.5 Dalam putusan perkara No.18/PUU-XV/2017. Pemohon menguji ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 menggunakan dasar pengujian Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945; 2.6 Berikutnya Putusan No. 184/PUU-XXII/2024, menguji Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. 2.7 Sementara terhadap perkara a quo, PEMOHON menguji ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 dengan menggunakan dasar Pengujian 28 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 2.8 Artinya terdapat dasar Pengujian yang berbeda antara Dasar Pengujian yang digunakan dalam Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 184/PUU-XXII/2024 dengan Permohonan a quo, yaitu Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 2.9 Untuk mempermudah memperbandingkan adanya pembedaan Dasar Pengujian, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Perkara Pasal yang diuji UU 1/2004 Dasar Pengujian UUD NRI 1945 Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 Pasal 40 ayat (1) Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28A ayat (2) Putusan No. 18/PUU-XV/2017 Pasal 40 ayat (2) Pasal 23, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 Putusan No. 184/PUU-XXII/2024 Pasal 40 ayat (1) Pasal 40 ayat (2) Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (4) Pasal 28I ayat (5) Permohonan a quo Perkara Nomor 177/PUU-XXIV/2026 Pasal 40 ayat (1) Pasal 40 ayat (2) Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28D ayat (2) Pasal 28D ayat (3) Pasal 28I ayat (4) 2.10 Berdasarkan uraian pada angka 2.1 sampai 2.8 tersebut di atas, telah jelas terdapat adanya perbedaan batu uji serta alasan permohonan yang berbeda. Oleh karenanya Permohonan a quo tidak dapat 29 diterapkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK dan Pasal 72 ayat (1) PMK 7/2025, sehingga permohonan PEMOHON memenuhi unsur Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025. Maka permohonan PARA PEMOHON masih dapat dimohonkan untuk diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi atau lazim disebut tidak “Nebis in idem” A. ALASAN PROVISI 1. Bahwa sebelum masuk dalam alasan dan dasar hukum adanya pertentangan norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 15/PUU- XlV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU- XV/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945 perlu kami jelaskan terhadap alasan Provisi 2. Bahwa tanpa bermaksud menarik Mahkamah Konstitusi untuk menilai persoalan konkrit dalam perkara a quo, namun terdapat fakta bahwa dalam perjalanan penanganan permasalahan pembayaran gaji pokok/pokok gaji para PNS selama ditempatkan ke Perwakilan RI di Luar Negeri, baik terhadap PNS yang yang telah diberhentikan in casu Para Pemohon, dan juga PNS yang hingga saat ini masih aktif bekerja di Kementerian Luar Negeri. Telah terdapat upaya untuk melakukan proses mediasi antara Para Pemohon dan Kementerian Luar Negeri diantaranya: - Pertemuan yang dilakukan oleh Kemenkopolhukan, dan - Undangan mediasi yang dilakukan Komisi Hak Asasi Manusia 3. Bahwa namun terhadap proses di kemenkopolhukan, tidak berjalan secara optimal, sementara terhadap undangan mediasi yang dilakuakn oleh Komnas Hak Asasi Manusia mendapatkan penolakan dari Kementerian Luar Negeri. 4. Bahwa artinya Para Pemohon telah melakukan berbagaimacam upaya sebagimana telah diuraikan pada bagian kedudukan hukum, namun pemohon mengalami jalan buntu, karena Kementerian Luar Negeri tetap berpegangan pada ketentuan Kadaluarsa dalam norma a quo terhadap penagihan kewajiban pembayaran Gaji Pokok/Pokok Gaji 30 Para Pemohon dan Para Pensiunan serta PNS aktif yang belum mendapatkan pembayaran Gaji Pokok/Pokok Gaji atas Pekerjaan yang telah dilaksankaan. 5. Bahwa padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 184/PUU- XXII/2024, pada bagian pertimbangan hukum, Paragraf [3.13.3], telah menyatakan: “..., menurut Mahkamah secara formal dasar hukum yang terungkap di persidangan telah menegaskan bahwa hal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah benar bukan lagi termasuk dalam kategori utang terhadap negara, ...” 6. Bahwa namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 184/PUU- XXII/2024, yang diputus dan diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2025, Kementerian Luar Negeri dan juga Presiden tidak berupaya menyelesaikan persoalan ini termasuk tidak berupaya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana disarankan oleh Mahkamah Konstitusi. Sikap Kementerian Luar Negeri dan Presiden tersebut dikarenankan: - Dalam Amar Putusan No. 184/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. - Terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan: “sehingga tidak terdapat relevansinya dengan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon” - Tidak adanya Mandat Konstitusional terkait apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah cq Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh Para Pemohon dan Para Pensiunan PNS Kemlu. Sehingga terciptalah "Justice delayed is justice denied". Dimana Hingga saat ini pemerintah cq Kemlu tetap berpegangan pada pendapat hukumnya yakni terhadap persoalan ini sudah KEDALUARSA untuk dilakukan penyelesaian. 7. Bahwa perlu ditegaskan bahwa sikap Kemlu tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk selective compliance, yaitu Adresat memilih untuk mematuhi norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 31 (kedaluwarsa) yang dinyatakan Mahkamah tidak relevan untuk diterapkan terhadap persoalan a quo, dan mengabaikan bagian pertimbangan hukum yang sama yang menegaskan bahwa hal tersebut bukan utang negara. Sikap memilah-milah bagian mana dari satu kesatuan pertimbangan hukum yang hendak dipatuhi dan mana yang hendak diabaikan, merupakan bentuk konkret constitutional disobedience yang seharusnya tidak dibiarkan berlanjut tanpa kontrol dari Mahkamah selaku pemilik otoritas tafsir final atas putusannya sendiri. 8. Bahwa oleh karenanya, menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan oleh Konstitusi sebagai The Protector of Citizen Constitutuonal Rights dan The Protector of Human Rights, memberikan putusan sela dalam perkara a quo dan Memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk melakukan penyelesaian dengan cara mediasi dengan Pensiunan dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang belum mendapatkan Gaji Pokok/Pokok Gaji selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri 1 Januari 2013 paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan sela ini diucapkan. 9. Bahwa kemudian Memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi dengan Pensiunan dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang belum mendapatkan Gaji Pokok/Pokok Gaji selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri 1 Januari 2013 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir. 10. Bahwa mekanisme mediasi dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi bukanlah suatu mekanisme yang melanggar kewenangan Mahkamah, karena dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, telah beberapa kali Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Sela berdasarkan permohonan provisi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Hal tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan alternatif penyelesaian dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dan yang terpenting terhadap mekansime ini tidak ada pihak yang mempersoalkan, artinya telah menjadi praktik ketatanegaraan yang diakui dan diperbolehkan. 32 11. Bahwa adapun mekanisme mediasi yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara pengujian undang- undang dalam perkara No. 10/PUU-XXII/2024, dimana Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Sela No. 10-PS/PUU-XXII/2024, dimana Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan alasan dilakukannya Mediasi, pada paragraf [3.15] halaman 112, Mahkamah menyatakan: Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan, beserta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa telah dilakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud, namun Mahkamah menilai upaya mediasi yang difasilitasi oleh Pihak Terkait I Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum optimal. Berkenaan dengan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah memandang perlu dilakukan mediasi ulang dengan itikad baik dan tanggung jawab semua pihak untuk mencari titik temu antara keinginan Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Mediasi demikian menurut Mahkamah tetap harus difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri. 12. Bahwa artinya, terhadap perkara a quo, telah ada fakta hukum telah dilakukan upaya pertemuan untuk membahas penyelesaian pembayaran yang dilakukan antara Kementerian Luar Negeri dengan Para Pensiunan PNS Kemlu, namun tidak berlangsung secara optimal bahkan terdapat penolakan dari Menteri Luar Negeri. Maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memberikan Putusan sela, dan memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk memfasilitasi forum Mediasi antara Menteri Luar Negeri dengan Para Pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri untuk membahas penyelesaian pembayaran gaji pokok/pokok gaji para pensiunan pns kemlu dengan membahas skema yang dapat menjadi solusi atas persoalan pembayaran Gaji Pokok/Pokok Gaji yang berkeadilan. 13. Bahwa berdasarkan uraian pada bagian Provisi tersebut di atas, maka sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Asasi Manusia (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights & The Protector of Human Rights) menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Provisi a quo. 33 B. ALASAN POKOK PERMOHONAN Berikutnya, terhadap alasan-alasan dan dasar hukum adanya pertentangan norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 15/PUU-XlV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945, adalah sebagai berikut: Ketentuan Norma A quo bertentangan secara bersyarat dengan Prinsip Negara Hukum dan Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu pilar utama dari prinsip negara hukum (rule of law) adalah adanya jaminan kepastian hukum yang adil (legal certainty) serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam kedudukannya sebagai negara hukum, setiap tindakan, kebijakan, maupun regulasi yang dilahirkan oleh organ negara tidak boleh meniadakan atau memberangus hak normatif warga negara yang timbul dari pengabdiannya kepada negara, in casu hak atas gaji pokok bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 2. Bahwa berlakunya Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 yang mengatur mengenai kedaluwarsa tersebut, telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dan berujung pada kesewenang- wenangan administratif (detournement de pouvoir). 3. Bahwa tanpa bermaksud membawa Mahkamah Konstitusi menilai implementasi norma, namun terdapat Fakta Hukum dimana Institusi negara in casu Kementerian Luar Negeri, menggunakan dalih kedaluwarsa 5 (lima) tahun ini sebagai "tameng administratif" untuk menolak membayarkan hak pokok penghasilan para Pensiunan PNS yang selama masa aktifnya tidak menerima gaji pokok saat ditugaskan ke luar negeri akibat pemberlakuan Surat Edaran internal sejak tahun 1950. 4. Bahwa tindakan negara yang memotong atau tidak membayarkan gaji 34 pokok PNS Kemlu yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sebelum Tgl. 1 Januari 2013 merupakan sebuah penyimpangan atau kesalahan kebijakan di masa lalu (historical policy error) yang kemudian baru dipulihkan dan dicabut per Tgl. 1 Januari 2013. Berdasarkan asas hukum yang berlaku universal, yaitu Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (tidak ada seorang pun yang boleh diuntungkan oleh kesalahan atau kelalaiannya sendiri), maka negara lewat instansi Kementerian Luar Negeri tidak boleh mengambil keuntungan administratif kemudian memutihkan kewajibannya dari kesalahan kebijakan yang dibuatnya sendiri dengan cara mengorbankan hak dasar pegawainya (Gaji Pokok/Pokok Gaji) melalui dalih kedaluwarsa 5 tahun. 5. Bahwa apabila mengacu pada Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi telah meletakkan batas-batas konstitusional yang tegas terhadap penerapan lembaga kedaluwarsa hak tagih kepada negara. Mahkamah menyatakan bahwa hak yang berkaitan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh digugurkan oleh daluwarasa karena hak tersebut merupakan hak hakiki yang melekat pada kedinasan dan masa depan kemanusiaan warga negara. Secara doktriner, gaji pokok/pokok gaji adalah hulu atau akar dari jaminan pensiun dan hari tua itu sendiri. Artinya jika jaminan pensiun bersumber dari akumulasi penghasilan masa aktif, maka menolak membayar gaji pokok yang belum terbayar dengan alasan kedaluwarsa secara langsung mereduksi nilai kemanusiaan dan jaminan hari tua para Pensiunan PNS tersebut. 6. Bahwa pertentangan norma ini semakin nyata ketika negara membedakan perlakuan antara PNS Kemlu yang ditugaskan pasca Tgl. 1 Januari 2013 (yang mendapatkan gaji pokok secara penuh) dengan PNS Kemlu sebelum Tgl. 1 Januari 2013 (yang kehilangan gaji pokoknya dan hak tagihnya ditolak karena kedaluwarsa). Artinya Pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 secara kaku dan mutlak tanpa mengecualikan hak atas penghasilan pokok ASN/PNS telah mencederai prinsip keadilan yang menjadi mahkota dari Negara Hukum. 7. Bahwa pembatasan jangka waktu hak tagih selama 5 (lima) tahun dalam 35 Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 pada mulanya ditujukan untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan negara. Namun, tertib administrasi tersebut tidak boleh dicapai dengan cara menegasikan hak normatif fundamental warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Sifat pembatasan jangka waktu tersebut haruslah dinyatakan inkonstitusional sepanjang diberlakukan terhadap hak penghasilan PNS yang timbul dari adanya cacat kebijakan instansi pemerintah di masa lalu. 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, demi tegaknya prinsip negara hukum dengan memberikan kepastian hukum yang adil, serta mencegah kesewenang-wenangan negara terhadap hak pegawainya, maka Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang dimaknai : “diberlakukan juga terhadap hak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berupa gaji pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri.” Ketentuan Norma A quo bertentangan secara bersyarat dengan Jaminan Hak mendapat Imbalan dan Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja (Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) 1. Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan hak asasi yang bersifat fundamental dalam kluster ketenagakerjaan dan kedinasan dengan menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Hak atas imbalan yang adil dan layak ini merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights dalam konteks hubungan keperdataan/kedinasan yang telah ditunaikan), di mana negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk mengabdi kepada negara in casu Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Luar Negeri mendapatkan pemenuhan hak finansialnya secara utuh, mutlak, dan tanpa diskriminasi. 2. Bahwa esensi tertinggi dari "imbalan yang layak" bagi seorang Aparatur Sipil Negara adalah Gaji Pokok. Gaji pokok bukan sekadar komponen 36 nominal dalam slip pendapatan, melainkan merupakan hak hidup minimum, pengakuan atas status kedinasan, serta jangkar utama bagi kesejahteraan keluarga ASN, baik selama masa aktif maupun di hari tua melalui skema pensiun. Ketika Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara memberlakukan lembaga daluwarsa 5 (lima) tahun secara kaku terhadap hak atas gaji pokok yang belum dibayarkan akibat kesalahan regulasi internal instansi (Surat Edaran Kemlu tahun 1950), maka undang-undang a quo secara nyata telah mereduksi dan mengebiri jaminan hak atas imbalan yang layak yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi. 3. Bahwa fakta hukum menunjukkan para Pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri telah menunaikan seluruh kewajiban konstitusional dan tugas negara di Perwakilan RI di luar negeri dengan penuh dedikasi dan risiko tinggi. Namun, kewajiban yang telah ditunaikan secara paripurna tersebut tidak diimbangi dengan pemenuhan hak imbalan yang layak oleh negara karena hak atas gaji pokok mereka ditahan selama berpuluh-puluh tahun berdasarkan aturan internal yang cacat hukum. Ketika Para Pemohon menagih hak pokok tersebut, negara justru menggunakan dalih kedaluwarsa hak tagih berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004. Penerapan norma a quo sebagai alasan pemutihan utang negara atas gaji pokok pegawainya adalah bentuk nyata dari perlakuan yang tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja kedinasan. 4. Bahwa kelayakan suatu imbalan juga diukur dari konsistensi negara dalam memperlakukan hak pegawainya. Kebijakan pemulihan yang dilakukan pemerintah sejak 1 Januari 2013, yang memberikan gaji pokok bagi PNS Kemlu yang ditugaskan di luar negeri, merupakan pengakuan implisit (Admitansi) dari negara bahwa tindakan menahan gaji pokok pada masa pra-1 Januari 2013 adalah tindakan yang tidak adil dan melanggar hak atas imbalan yang layak. Oleh karena itu, membiarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 mengunci dan menghanguskan hak tagih para Pensiunan PNS pra-2013 atas gaji pokok mereka akan melanggengkan ketidaklayakan imbalan tersebut dan mencederai asas keadilan distributif yang diamanatkan Pasal 28D 37 ayat (2) UUD NRI 1945. 5. Bahwa penalaran hukum (legal reasoning) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017 yang mengecualikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dari kedaluwarsa utang negara, harus ditarik secara linier dan konsisten terhadap hak gaji pokok. Pensiun dan jaminan hari tua adalah turunan langsung (derivative right) yang dihitung berdasarkan persentase gaji pokok masa aktif. Jika Mahkamah menilai hak atas jaminan hari tua tidak boleh hapus oleh daluwarsa demi kemanusiaan dan kelayakan hidup, maka demi hukum, gaji pokok yang menjadi akar dan hulu dari jaminan tersebut juga tidak boleh dihanguskan oleh daluwarsa. Menolak pembayaran gaji pokok dengan alasan daluwarsa secara langsung merusak struktur kelayakan imbalan jangka panjang para Pensiunan PNS a quo. 6. Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas, pembatasan hak tagih selama 5 (lima) tahun dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 telah nyata-nyata membatasi, merugikan, dan menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak. Agar norma tersebut tidak lagi dijadikan alat pembenaran untuk mengabaikan hak normatif pegawai, maka Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang dimaknai : “diberlakukan juga terhadap hak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berupa gaji pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri.” Ketentuan Norma A quo bertentangan secara bersyarat dengan Jaminan Hak Memperoleh Kesempatan yang sama dalam Pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). 1. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak konstitusional warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equal opportunity in public service) tidak boleh dimaknai secara sempit sebatas pada proses rekrutmen atau pengisian jabatan 38 publik belaka. Lebih dari itu, hak tersebut mencakup jaminan bahwa setiap warga negara yang berada di dalam sistem pemerintahan wajib diperlakukan secara setara, adil, tanpa diskriminasi, serta berhak menikmati seluruh fasilitas, pelindungan hukum, dan hak-hak kedinasan yang melekat pada jabatannya secara utuh selama dan setelah masa pengabdiannya berakhir. 2. Bahwa perwujudan dari kesempatan yang sama dalam pemerintahan mensyaratkan adanya standardisasi hak kepegawaian yang berlaku adil bagi seluruh PNS. Artinya ketika Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 memberlakukan kedaluwarsa 5 (lima) tahun secara mutlak atas hak tagih gaji pokok PNS yang belum dibayarkan, maka negara secara nyata telah membiarkan terjadinya perlakuan yang timpang di antara sesama pegawai pemerintahan in casu PNS. 3. Bahwa pemberlakuan norma kedaluwarsa tersebut terhadap hak penghasilan pokok PNS yang ditahan akibat kesalahan kebijakan instansi di masa lalu (SE Kemlu 1950–2012) telah menutup kesempatan bagi para Pensiunan PNS yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sebelum Tgl. 1 Januari 2013 untuk menikmati hak kepegawaian yang setara dengan pegawai pemerintahan lainnya. 4. Bahwa diskriminasi kedinasan ini semakin nyata apabila menyandingkan nasib PNS yang ditugaskan ke luar negeri sebelum Tgl. 1 Januari 2013 dengan mereka yang ditugaskan setelah Tgl. 1 Januari 2013. Dimana kelompok PNS pemberangkatan pasca 1 Januari 2013 mendapatkan kesempatan untuk menerima gaji pokok secara penuh dan tunjangan kediaman selama mengemban tugas negara ke perwakilan RI di Luar Negeri. Sebaliknya, kelompok PNS Pemberangkatan pra Tgl. 1 Januari 2013 tidak mendapatkan hak gaji pokok tersebut, dan ketika mereka menuntut keadilan di hari tua, hak tagihnya digugurkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 dengan dalih kedaluwarsa. 5. Bahwa penerapan norma a quo jelas meruntuhkan jaminan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, karena negara membedakan hak-hak normatif pegawainya semata-mata berdasarkan dimensi waktu yang lahir dari kelalaian regulasi negara itu 39 sendiri. 6. Bahwa hak atas gaji pokok adalah hak paling mendasar yang melekat pada status seseorang sebagai bagian dari korps pemerintahan. Menolak membayarkan gaji pokok yang menjadi hak kedinasan dengan menggunakan instrumen kedaluwarsa keuangan negara berarti menempatkan posisi para Pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri RI Pemberangkatan pra 1 Januari 2013 sebagai "warga negara kelas dua" dalam sistem birokrasi. 7. Bahwa tindakan menteri atau instansi pemerintah yang memutihkan utang negara atas gaji pegawainya lewat tameng Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004, di satu sisi, sementara disisi lain tetap memberikan hak penuh bagi pegawai pada kluster baru, di sisi lain, merupakan pengabaian terhadap prinsip keadilan distributif yang seharusnya dianut oleh negara hukum. 8. Bahwa Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 18/PUU- XV/2017 telah menegaskan komitmen Mahkamah dalam melindungi hak-hak fundamental aparatur negara dari jerat kedaluwarsa. Mahkamah secara bijaksana memandang jaminan hari tua dan pensiun harus diselamatkan dari hangusnya batas waktu 5 tahun demi kemanusiaan. Logika konstitusional yang sama harus diterapkan dalam menilai hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, kesetaraan di dalam pemerintahan tidak akan pernah tercapai jika akar dari seluruh jaminan kesejahteraan ASN yaitu gaji pokok selama masa dinas aktif dibiarkan hangus dan tidak terbayarkan secara permanen hanya karena benteng formalistik bernama kedaluwarsa. 9. Bahwa berdasarkan seluruh dalil di atas, guna memulihkan hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pemerintahan serta menghapus dualisme perlakuan yang tidak adil di antara sesama abdi negara, maka Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang dimaknai : “diberlakukan juga terhadap hak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berupa gaji pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar 40 Negeri.” Ketentuan Norma A quo bertentangan dengan Kewajiban Negara dalam melakukan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi (Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945) 1. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 meletakkan mandat konstitusional yang bersifat absolut dan imperatif kepada negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap pasif, abai, atau bahkan menggunakan instrumen undang-undang untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pemenuhan hak asasi warga negaranya. Dalam konteks hubungan kedinasan, hak untuk menerima gaji pokok/pokok gaji atas tugas pokok, fungsi dan wewenang yang telah ditunaikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan yang layak, yang pemenuhannya wajib dijamin secara penuh oleh negara selaku jaminan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. 2. Bahwa penerapan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 secara kaku dan mutlak tanpa mengecualikan hak atas penghasilan pokok PNS telah membalikkan filosofi tanggung jawab negara (state responsibility) tersebut menjadi pemutihan kesalahan negara (state impunity). Ketika Kementerian Luar Negeri menggunakan dalih kedaluwarsa 5 (lima) tahun untuk menolak membayar Gaji Pokok/Pokok Gaji para Pensiunan PNS yang selama masa aktifnya ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri sebelum Tgl. 1 Januari 2013, negara sesungguhnya sedang melarikan diri dari kewajiban konstitusionalnya. Negara menggunakan aturan teknis perbendaharaan untuk melegitimasi pengabaian hak materiil warganya yang timbul akibat kesalahan atau kecacatan regulasi internal instansi pemerintah itu sendiri di masa lalu (SE1950–2012). 3. Bahwa kewajiban melakukan perlindungan dan pemenuhan HAM dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menuntut adanya langkah pemulihan (remedial action) ketika terjadi pelanggaran atau pengabaian hak oleh organ kekuasaan. Kebijakan pemulihan yang diterbitkan pemerintah per 1 Januari 2013 yang akhirnya memberikan 41 gaji pokok bagi PNS Kemlu yang ditugaskan ke Perwakilan di luar negeri secara de facto merupakan pengakuan bahwa penahanan gaji pokok pada periode sebelumnya adalah tindakan yang melanggar hak. Oleh karena itu, membiarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 menghanguskan hak tagih para Pensiunan PNS yang ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sebelum Tgl. 1 Januari 2013, sama saja dengan membiarkan negara melanggar kewajiban penegakan HAM nya, karena negara justru mengunci rapat-rapat pintu pemulihan hak bagi para abdi negara yang telah mengorbankan masa mudanya demi kepentingan dinas luar negeri. 4. Bahwa hak atas gaji pokok adalah hulu utama yang menopang kesejahteraan lahir dan batin seorang pegawai serta keluarganya. Menolak membayarkan hak yang telah mengendap berpuluh-puluh tahun dengan tameng kedaluwarsa perbendaharaan bukan sekadar persoalan tertib administrasi keuangan, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak hidup layak yang berdimensi kemanusiaan. Ketika negara bertindak sebagai pemberi kerja (employer), negara harus menjadi teladan utama dalam menegakkan HAM dengan memberikan hak pegawainya secara adil. Pemberlakuan jangka waktu kedaluwarsa terhadap Gaji Pokok/Pokok Gaji PNS menempatkan posisi negara seolah-olah boleh diuntungkan di atas penderitaan normatif pegawainya, suatu tindakan yang bertolak belakang dengan marwah Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa penalaran hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan No. 18/PUU-XV/2017 yang menyelamatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dari jerat kedaluwarsa memiliki landasan moralitas konstitusional yang kuat pada aspek perlindungan HAM. Mahkamah Konstitusi menilai hak-hak yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup manusia di hari tua tidak boleh dihanguskan oleh dalih efisiensi birokrasi. Mengingat jaminan pensiun dihitung dan bersumber dari akumulasi gaji pokok masa aktif, maka penolakan pembayaran gaji pokok yang terutang dengan dalih kedaluwarsa secara langsung mereduksi kualitas perlindungan hari tua Para Pemohon. Demi konsistensi penegakan 42 HAM, perlindungan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap uang pensiun wajib diperluas secara linier terhadap gaji pokok yang menjadi akar hakiki dari hak kepegawaian tersebut. 6. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil hukum di atas, demi menegakkan tanggung jawab konstitusional negara dalam menghormati dan memenuhi hak asasi warga negaranya, maka Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 15/PUU-XlV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang dimaknai : “diberlakukan juga terhadap hak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berupa gaji pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri.” Fenomena Ketidakpatuhan Adresat dalam Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Putusan “Ditolak”/“tidak diterima” atau Tidak Terdapatnya Judicial Order secara Tegas Pada Bagian Pertimbangan Hukum Putusan 1. Bahwa Fenomena Constitutional disobedience kerap dilakukan oleh Adresat biasanya disebabkan karena adanya perbedaan pandangan antara lain: a. Pemahaman Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengikat apabila Amar Putusannya “ditolak” atau “tidak diterima” b. Apabila dalam Pertimbangan Hukum Putusan tidak memuat “Judicial Order” secara tegas. 2. Bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud Mahkakamah Konstitusi dalam Putusannya, tentunya menimbulkan Kondisi yang biasa disebut justice delayed is justice denied". 3. Bahwa kondisi inilah yang saat ini sedang dialami oleh Para Pensiunan Kementerian Luar Negeri RI, dimana dalam Putusan No. 184/PUU- XXII/2024, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa persoalan 43 Gaji Pokok/Pokok Gaji yang belum diberikan oleh Kementerian Luar Negeri RI terhadap Para Pensiunan Kementerian Luar Negeri RI bukanlah masuk dalam kategori Utang Negara. 4. Bahwa artinya, dasar hukum yang selama ini digunakan oleh Kementerian Luar Negeri RI in casu sifat Kedaluarsa bagi Para Pensuinan Kementerian Luar Negeri RI dalam menagih haknya in casu Gaji Pokok/Pokok Gajinya, seharusnya sudah tidak relevan lagi digunakan oleh karenanya Kementerian Luar Negeri RI wajib membayarkan Gaji Pokok/Pokok Gaji kepada Para Pensiunan Kementerian Luar Negeri yang belum mendapatkan Gaji Pokok/Pokok Gaji saat masih menjadi PNS in casu selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. 5. Bahwa namun, ternyata Kemlu melakukan selective compliance, yaitu Adresat memilih untuk mematuhi norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004 (kedaluwarsa) yang dinyatakan Mahkamah tidak relevan untuk diterapkan terhadap persoalan a quo, dan mengabaikan bagian pertimbangan hukum yang sama yang menegaskan bahwa hal tersebut bukan utang negara. Sikap memilah-milah bagian mana dari satu kesatuan pertimbangan hukum yang hendak dipatuhi dan mana yang hendak diabaikan, merupakan bentuk konkret constitutional disobedience yang seharusnya tidak dibiarkan berlanjut tanpa kontrol dari Mahkamah selaku pemilik otoritas tafsir final atas putusannya sendiri. 6. Bahwa tanpa bermaksud mendesak Mahkamah Konstitusi, namun menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjamin tegaknya nilai-nilai konstitusi, maka perlu adanya jaminan kepastian hukum yang adil serta perlindungan atas hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh para pensiunan Kementerian Luar Negeri, maka beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Pokok Perkara dalam Permohonan A quo dengan memberikan Judicial Order pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan. 7. Bahwa sesungguhnya dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi sendiri telah berulang kali menunjukkan kebiasaan (konsistensi praktik) memberikan arahan/judicial order yang tegas 44 kepada Adresat meskipun konstruksi Amar Putusannya tidak "mengabulkan seluruhnya". 8. Bahwa tanpa bermaksud mengajak Mahkamah Menilai Implementasi, namun fakta empiris yang tidak dibisa diabaikan, dimana pascaputusan justru menjadi bukti hidup (living proof) atas tesis constitutional disobedience yang menjadi dasar Permohonan a quo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tercatat telah memanggil Menteri Luar Negeri guna memberikan klarifikasi atas permasalahan gaji pokok dalam negeri para pensiunan Kemlu yang tidak dibayarkan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat sebuah langkah yang semestinya tidak diperlukan apabila Pertimbangan Hukum Putusan No. 184/PUU-XXII/2024 telah dilaksanakan secara bona fide oleh Pemerintah. 9. Bahwa unsur urgensi dan ireparabilitas tersebut justru sangat nyata terpenuhi dalam perkara a quo. Dimana para Pensiunan Kementerian Luar Negeri yang terdampak Surat Edaran Nomor 015690/1950, yang menurut keterangan Mahkamah sendiri dalam Putusan No. 184/PUU- XXII/2024, berjumlah sekitar 5.200 pegawai dan terhitung sejak penugasan tahun 1950, kini telah lanjut usia dan sebagian besar berstatus pensiunan, sehingga setiap penundaan pemenuhan hak (justice delayed) berpotensi nyata berubah menjadi peniadaan hak secara permanen (justice denied) akibat faktor usia dan keterbatasan harapan hidup. 10. Bahwa frasa "menyerahkan kepada Pemerintah ... sepanjang keuangan negara memungkinkan" sebagaimana terdapat dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 184/PUU-XXII/2024, sekalipun dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap open legal policy pemerintah, dalam praktiknya justru berfungsi sebagai escape clause tanpa batas waktu maupun mekanisme akuntabilitas. Frasa kondisional semacam ini, tanpa disertai parameter waktu yang pasti (reasonable timeframe) maupun kewajiban pelaporan kepada Mahkamah, secara faktual memberikan keleluasaan tanpa batas kepada Adresat untuk menunda pelaksanaannya secara terus-menerus (indefinite deferral) bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 45 Berdasarkan seluruh uraian termasuk di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma Pasal 40 ayat (1) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 15/PUU-XlV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU 1/2004 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XV/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945 bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus: Dalam Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Provisi PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk melakukan penyelesaian dengan cara mediasi dengan Pensiunan dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang belum mendapatkan Gaji Pokok/Pokok Gaji selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sebelum 1 Januari 2013 paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan sela ini diucapkan. 3. Memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi dengan Pensiunan dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang belum mendapatkan Gaji Pokok/Pokok Gaji selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sebelum 1 Januari 2013 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai : 46 “diberlakukan juga terhadap hak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berupa gaji pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri.” 3. Menyatakan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai : “diberlakukan juga terhadap hak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berupa gaji pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi sebagian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi sebagian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas Pemohon I; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Penempatan dan Penarikan Pemohon I di Kedutaan Besar (Perwakilan RI) di beberapa Negara; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Identitas Pemohon II; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangakatan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil; 47 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Penempatan dan Penarikan Pemohon II di Kedutaan Besar (Perwakilan RI) di beberapa negara; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Identitas Pemohon III; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pemohon III sebagai Pegawai Negeri Sipil; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pemohon III sebagai Pegawai Negeri Sipil; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Penempatan dan Penarikan Pemohon III di Kedutaan Besar (Perwakilan RI) di beberapa negara; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Identitas Pemohon IV; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pemohon IV sebagai Pegawai Negeri Sipil; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pemohon IV sebagai Pegawai Negeri Sipil; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Penempatan dan Penarikan Pemohon IV di Kedutaan Besar (Perwakilan RI) di beberapa negara; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Identitas Pemohon V; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pemohon V sebagai Pegawai Negeri Sipil; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pemohon V sebagai Pegawai Negeri Sipil; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tanggapan Permohonan Audiensi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia tanggal 4 Januari 2023; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Keterangan Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H., yang disampaikan dalam persidangan Perkara 384/G/TF/2024/PTUN.JKT, tanggal 24 Maret 2025; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Aduan, perihal Permohonan Audiensi dan Mediasi dengan Nomor Agenda 158273, tanggal 13 Agustus 2025; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen, tanggal 30 September 2025; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Tanda Terima Permohonan Nomor 19/P.A/VST-LF/XI/2025 tentang Permohonan Tindakan Pemerintah Berupa Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Dalam Negeri (Gaji Pokok) PNS Kemlu selama ditugaskan di Perwakilan RI di Luar Negeri terhitung sejak pemberangkatan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 sampai dengan Pemberangkatan PNS Kemlu tanggal 31 Desember 2012, pasca Putusan Mahkamah 48 Konstitusi Nomor 184/PUU-XXII/2024 tanggal 14 Agustus 2025. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 40 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 49 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 50 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016: Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua; Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017: Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa sepanjang dimaknai berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pensiunan pegawai Kementerian Luar Negeri. 4. Bahwa selama Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjadi pegawai negeri Kementerian Luar Negeri dan mendapatkan Tugas Penempatan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sampai diberhentikan dengan hormat (Pensiun) sebagai 51 Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Luar Negeri (Kemlu), para Pemohon tidak diberikan gaji pokok (gaji dalam negeri) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang pada saat itu berlaku in casu Peraturan pemerintah Nomor 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PP 200/1961) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian (UU 18/1961), aturan tersebut kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023). 5. Bahwa dasar atas kebijakan tidak diberikannya gaji pokok tersebut adalah Surat Edaran Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Luar Negeri Nomor 015690 Tahun 1950 (SE 015690), yang pada pokoknya menyatakan komponen gaji pokok di Indonesia tidak dibayarkan karena telah termasuk dalam tunjangan kediaman selama yang bersangkutan ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri. Kebijakan dimasukannya tunjangan kedalam gaji pokok tersebut merugikan para Pemohon, sebab berdasarkan PP 200/1961 dan UU 18/1961 telah diatur pemisahan antara gaji pokok dengan tunjangan, sehingga seharusnya SE 015690 tersebut menjadi batal demi hukum namun pada kenyataannya tetap diberlakukan kepada para Pemohon hingga pensiun. 6. Bahwa SE 015690 baru dinyatakan batal pada tahun 2013, sehingga penghentian pemberian gaji pokok kepada PNS Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri pertanggal 1 Januari 2013 menjadi tidak berlaku lagi. Sementara itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon V diberhentikan dengan hormat atau pensiun sebelum 1 Januari 2013, sehingga tetap tidak mendapatkan gaji pokok yang merupakan hak yang melekat pada pegawai negeri pada umumnya. 7. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan haknya berupa pembayaran gaji pokok yang tidak dibayarkan selama ditugaskan di Perwakilan RI di luar negeri. Upaya tersebut dilakukan secara kekeluargaan dengan Kementerian Luar Negeri, audiensi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan surat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik 52 Indonesia. Namun, upaya-upaya tersebut mengalami kendala sehingga sampai saat ini belum dapat menerima gaji pokok yang tidak dibayarkan tersebut. 8. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V pun telah mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PUU-XXII/2024. Namun, melalui putusan tersebut Mahkamah menolak permohonan para Pemohon dan tidak memberikan mandat kepada pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan gaji pokok yang merupakan hak para Pemohon selama ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PUU-XXII/2024 tersebut yang menyebabkan pada akhirnya hingga saat ini Kementerian Luar Negeri tidak berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dan tetap berpedoman pada ketentuan kadaluarsa dalam norma a quo. 9. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V, jika permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah dapat membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-21]. Di samping itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon V juga telah dapat menjelaskan bahwa hak konstitusional yang dimiliki tersebut dianggap dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon V memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian serta bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial, karena dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjadi terhalang haknya untuk mendapatkan gaji sebagai PNS selama 53 mendapatkan penugasan ke luar negeri yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon V belum dibayarkan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo para Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan provisi dengan alasan pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk melakukan penyelesaian dengan cara mediasi dengan pensiunan dan pegawai negeri sipil Kementerian Luar Negeri yang belum mendapatkan gaji pokok/pokok gaji selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri sebelum 1 Januari 2013 paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan sela ini diucapkan. Di samping itu, Kementerian Luar Negeri diperintahkan pula untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir. Berkenaan dengan permohonan provisi para Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan para Pemohon telah ternyata Mahkamah akan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo tanpa persidangan dengan mendengar pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 54 UU MK, sehingga permohonan a quo segera mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, berkaitan dengan permohonan provisi ini Mahkamah berpendapat tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 54 Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2026 yang mengatur mengenai kadaluarsa Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah, telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dan menimbulkan tindakan sewenang-wenang secara administratif dari pemerintah; 2. Bahwa menurut para Pemohon, gaji pokok merupakan hak hidup minumum, pengakuan atas status kedinasan dan jangkar utama bagi kesejahteraan keluarga PNS/ASN. Terlebih lagi para pensiunan PNS Kemlu yang telah menunaikan seluruh kewajiban tugas negara di Perwakilan RI di luar negeri justru tidak diimbangi dengan pemenuhan hak imbalan yang layak dari negara karena hak atas gaji pokok mereka tidak dibayarkan selama berpuluh-puluh tahun berdasarkan aturan internal. Bahkan ketika para Pemohon menagih hak tersebut justru negara menolak membayarkan dengan dasar kadaluarsa dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara. Praktik tersebut justru akan melanggengkan ketidaklayakan imbalan dan mencederai asas keadilan distributif yang diamanatkan oleh konstitusi; 3. Bahwa menurut para Pemohon, berkaitan dengan kadaluarsa hak tagih sebagaimana diatur dalam norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017 telah menyatakan bahwa hak yang berkaitan dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh digugurkan oleh daluwarasa karena hak tersebut merupakan hak hakiki yang melekat pada kedinasan dan masa depan kemanusiaan warga negara. Sehingga jika tidak membayar atau menolak 55 membayarkan gaji pokok yang merupakan bagian dari jaminan pensiun dan hari tua, maka justru melanggar nilai kemanusiaan dan jaminan hari tua para pensiunan PNS itu sendiri. Terlebih lagi, Kemlu dalam hal ini membedakan perlakuan antara PNS yang ditugaskan pasca 1 Januari 2013 dan sebelum 1 Januari 2013 dalam pembayaran gaji pokok tersebut; 4. Bahwa menurut para Pemohon, negara dalam hal ini Kemlu tidak melaksanakan Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017, bahkan Kemlu justru memilih untuk mematuhi Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara dengan menggunakan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PUU-XXII/2024 yang menyatakan tidak relevan untuk diterapkan terhadap persoalan para Pemohon. Padahal dalam bagian pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah juga menegaskan persoalan para Pemohon bukan termasuk dalam utang negara. Sikap negara, dalam hal ini Kemlu, yang memilah-milah bagian putusan yang hendak dipatuhi dan diabaikan tersebut merupakan bentuk dari constitutional disobedience yang seharusnya tidak dibiarkan berlanjut tanpa kontrol dari Mahkamah selaku pemilik otoritas tafsir final atas putusannya sendiri; 5. Bahwa menurut para Pemohon, dampak dari tidak dibayarkannya gaji pokok tersebut sangat nyata, sebab para pensiunan Kemlu yang terdampak SE 015690 yang terhitung sejak penugasan tahun 1950 berjumlah kurang lebih 5.200 pegawai dan saat ini telah berusia lanjut. Sehingga penundaan hak (justice delayaed) tersebut berpotensi nyata menjadi peniadaan hak secara permanen akibat faktor usia para Pemohon dan para pensiunan Kemlu yang terdampak; Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan. 1. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “diberlakukan juga terhadap hak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berupa gaji pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri.” 56 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “diberlakukan juga terhadap hak penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berupa gaji pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan ke Perwakilan RI di Luar Negeri”. [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terhadap permohonan pengujian norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017 dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2017 dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2017 dengan amar menyatakan permohonan Pemohon gugur. Selanjutnya berkenaan dengan norma Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara, Mahkamah telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2017 dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Selain itu, terhadap Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XV/2017, Mahkamah pun telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2025 dengan amar menolak permohonan para Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan 57 Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan: Pasal 60 UU MK: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon a quo, ternyata terdapat dasar pengujian yang digunakan, yaitu Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak digunakan pada permohonan-permohonan sebelumnya khususnya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, karena ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 bersifat alternatif, Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya lagi untuk mempertimbangkan syarat adanya alasan yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dapat diajukan kembali. Sehingga, berkaitan dengan permohonan para Pemohon a quo Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah 58 dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, jika membaca secara saksama norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017, sudah sangat tegas dan jelas berkaitan dengan pendirian Mahkamah bahwa norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara pada pokoknya telah dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Artinya, Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami para Pemohon, dan sekalipun Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PUU-XXII/2024 pada Sub-paragraf [3.13.3] menyatakan, “….bahwa hal yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah benar bukan lagi termasuk dalam kategori utang terhadap negara, sehingga tidak terdapat relevansinya dengan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.”, namun berkenaan dengan hal tersebut bukan berarti kesempatan para Pemohon untuk mendapatkan haknya menjadi tertutup. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan tersebut, yang antara lain mempertimbangkan pula, sebagai berikut: [3.14] ……Oleh karena itu, berkenaan dengan permasalahan faktual yang dialami oleh para Pemohon dan tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan dimaksud serta kasus konkret yang dipersoalkan oleh para Pemohon, di mana berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri dalam persidangan yang menyatakan jumlah pegawai Kementerian Luar Negeri yang terkena keberlakuan SE 015690/1950 sejak Tahun 1950 sampai dengan Tahun 2012 adalah sejumlah 5.200 (lima ribu dua ratus) pegawai [vide Risalah Persidangan, tanggal 23 Juni 2025]. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah menyerahkan kepada Pemerintah jika menurut Pemerintah persoalan mengenai “gaji pokok” atau “pokok gaji” terhadap pegawai yang terdampak ini akan diselesaikan sebagai bentuk penyelesaian tidak semata-mata didasarkan pada dasar hukum normatif saja, namun juga dipertimbangkan sebagai bentuk penghargaan pengabdian sebagai wujud kehadiran dari negara atas permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon dan sekitar 5.200 (lima ribu dua ratus) pegawai 59 lainnya, maka hal tersebut dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana halnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bahwa berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap persoalan para Pemohon, Mahkamah telah mengamanatkan penyelesaiannya kepada Pemerintah berkaitan dengan penyelesaian persoalan para Pemohon mengenai pembayaran gaji pokok yang terdampak dari berlakunya SE 015690. Selain itu, berkaitan dengan bentuk penyelesaiannya, Mahkamah pun telah menyatakan dapat dilakukan tidak hanya didasarkan pada hukum normatif saja namun juga dipertimbangkan sebagai bentuk penghargaan pengabdian sebagai wujud kehadiran dari negara atas permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon dan pegawai lain yang mengalami hal yang sama. Dengan demikian, telah semakin tampak jelas bahwa persoalan yang dialami oleh para Pemohon sejatinya bukan pada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017, karena jika hal-hal yang telah didorong oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PUU-XXII/2024 tersebut telah dijalankan dan ada hasilnya atau telah ada kesepakatan, maka dengan sendirinya hak tagih yang timbul dapat diakomodasi oleh norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/PUU-XXII/2024, Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda). Dengan kata lain, bahwa persoalan yang dialami oleh para Pemohon bukan terletak pada konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017, namun terletak pada belum adanya kepastian hukum berkenaan dengan status hukum hak keuangan yang diperjuangkan oleh para Pemohon, yaitu masih ada atau tidaknya hak keuangan para Pemohon dimaksud dan kemudian dapat menimbulkan hak tagih. Berkenaan dengan hal tersebut, jika memang hak keuangan para Pemohon memiliki legalitas, 60 maka hak tagih berkaitan dengan keberlakukan norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017, baru memiliki relevansinya. Bahwa lebih lanjut, sekalipun berkenaan dengan persoalan yang dihadapi oleh para Pemohon belum memiliki relevansi dengan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017, namun melalui putusan Mahkamah a quo penting untuk menegaskan kembali bahwa pemerintah untuk lebih aktif membantu penyelesaian persoalan yang dihadapi para Pemohon a quo. Sebab, sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016, pada Sub-paragraf [3.8.2] yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.8.2] …Dalam pelaksanaan pembayaran pensiun, sebagaimana disampaikan kuasa Presiden dalam keterangannya di hadapan Mahkamah, oleh karena dikategorikan sebagai utang negara, sehingga berlaku kedaluwarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara. Persoalannya adalah apabila ada keterlambatan penerbitan SKPP sehingga waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara terlewati yang menjadikan uang pensiun yang merupakan utang kerja menjadi kedaluwarsa, sehingga penerima pensiun hanya dibayar uang pensiun maksimum 5 (lima) tahun. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah hal demikian menjadi tidak adil ketika hanya dibebankan kepada ASN/PNS semata karena di antaranya juga diperlukan peran aktif dari lembaga atau instansi dimana ASN/PNS itu mengabdi… Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, meskipun berkenaan dengan substansi yang dipesankan oleh Mahkamah berkaitan dengan pelaksanaan hak yang tidak hanya dibebankan kepada ASN/PNS dan diperlukan pula peran aktif dari lembaga atau instansi dimana ASN/PNS itu mengabdi, namun dalam konteks yang dialami para Pemohon dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah juga memiliki esensi yang sama yaitu dibutuhkan peran pemerintah untuk secara aktif membantu menyelesaikan persoalan yang dialami oleh para Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah 61 Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 40 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Pasal 40 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, hak atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, dan prinsip perlindungan kepada hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 62 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta 63 dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah