177/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 177/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Ir. Bambang Sucahyo, M.M. Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam IV C/10, RT016/RW006, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Arivan Utama, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Pagar Alam Nomor 156A, Lk. I, RT/RW 005/000, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Muhammad Irfan, S.H. Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Aster Nomor 22 RT003/RW008, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III; 2 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2024 dan 23 Desember 2024, memberi kuasa kepada Lakso Anindito, S.H., LL.M., Rakhmat Mulyana, S.H., Prasetio Salasa, S.H., M.H., Dewi Pertiwi, S.H., M.Kn., Thomas Theodore Muda Ginting, S.H., Ichsan Febian Syah, S.H., Arrafi Bima Guswara, S.H., Rahma Nurliana Setiawan, S.H., Muhamad Rafly, S.H., Evi Fadillah, S.H., Dian Eka Pertiwi, S.H., dan Adriel, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada “Tim Reformasi Hukum dan Anti Korupsi” yang beralamat di Treasury Tower Lantai 17, District 8 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 174/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 177/PUU-XXII/2024 pada tanggal 12 Desember 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2025, pada pokoknya sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK 24/2003) sebagaimana telah mengalami perubahan yaitu pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK 8/2011), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK 1/2013), Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (UU MK 4/2014), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK 7/2020) yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman 48/2009) yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Udang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 4 Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 13/2022), berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Memutus pembubaran partai politik; 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 5) Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” 6. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas materi muatan baik pasal maupun ayat di dalam UU Pemda yang dirasa oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: 1) Pasal 216 ayat (2) UU Pemda menyatakan bahwa: “Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.” 2) Pasal 216 ayat (3) UU Pemda menyatakan bahwa: “Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.” 3) Pasal 379 ayat (2) UU Pemda menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi.” 4) Pasal 380 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa: “Bupati/Walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota.” 5) Pasal 380 ayat (2) UU Pemda menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.” Secara spesifik, para Pemohon akan menguji konstitusionalitas materi muatan UU Pilkada tersebut dengan batu uji UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 5 1) Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”; 2) Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; 7. Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Peraturan Perundang-Undangan yang diajukan Para Pemohon yakni, Pasal 216 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 379 ayat (2), Pasal 380 ayat (1), Pasal 380 ayat (2) UU Pemda terhadap Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 8. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK 24/2003 sebagaimana telah mengalami perubahan yaitu pada UU MK 8/2011, Perppu MK 1/2013, UU MK 4/2014, dan UU MK 7/2020 yang berbunyi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 9. Bahwa para Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terutama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pengawasan secara efektif dan efisien terhadap perangkat daerah. 10. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum para Pemohon yang menganggap Hak Konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang- 6 undang tersebut di atas, menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang berbunyi: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang apabila: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 11. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 24/2003, yakni Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena adanya kerugian konstitusional. 12. Kedua, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional sehingga memiliki legal standing sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yaitu berupa kerugian yang diuraikan sebagai berikut: Pemohon I Kualifikasi Pemohon I 13. Adapun Pemohon I adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus Inspektur yang mengabdi dari tahun 1989 hingga tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2018 hingga 2023, Pemohon I juga pernah mengabdi sebagai Tenaga Ahli KPK. Selama mengabdi sebagai ASN, Pemohon I ditempatkan di berbagai institusi pemerintahan, khususnya di lingkungan inspektorat, baik di inspektorat daerah yakni Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai 7 Sekretaris Badan Pengawas Daerah dan di Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (vide Bukti P-71A dan vide Bukti P- 71B). Pemohon I memiliki Nomor Induk Pegawai 19600817 1992031004 dan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174011708600010 (vide Bukti P-72). Selama mengabdi sebagai ASN, Pemohon I telah menerima beberapa tanda jasa di antaranya adalah tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X pada tahun 2006 dan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XX pada Tahun 2012 (vide Bukti P-73 dan vide Bukti P-74); 14. Bahwa Pemohon I di penghujung pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara pada tahun 2023, Pemohon I pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan fungsi PPK Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Monitoring Implementasi Stranas PK, dengan fokus kajian Pemohon I adalah terkait Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik pada Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Daerah maupun penguatan pada lembaga seperti BUMN dan BUMD (vide Bukti P-75); 15. Berikutnya, setelah Pemohon I purna tugas atau pensiun sebagai Inspektorat Daerah Banten dan pegawai negeri sipil, Pemohon I pula masih aktif sebagai pengurus pada organisasi Persatuan Purna Bakti Pegawai Kemendagri (P2BP KDN) (vide Bukti P-76) sebagai wadah para pensiunan untuk tetap dapat menyuarakan hak-hak nya sebagai warga negara Indonesia; 16. Bahwa kedudukan Pemohon I sebagai Pensiunan Pegawai Inspektorat Daerah yang saat ini masih aktif dalam asosiasi P2BP KDN, secara hukum memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).” 8 17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon I merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait dengan faktor yang menyebabkan tidak bekerjanya fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah karena merupakan mantan Inspektur yang secara langsung menjalankan fungsi Inspektorat. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon I memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon karena secara hukum dapat dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian UU Pemda dan juga memiliki hubungan hukum (causal verban) untuk mengajukan permohonan a quo, sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dengan uraian yang akan dijabarkan sebagai berikut: Pemohon I memiliki Hak Konstitusional yang Diberikan oleh Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 18. Bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo karena memiliki keterkaitan dengan hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya dalam permohonan a quo yang hak tersebut diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; 19. Pemohon I dalam Permohonan a quo memperjuangkan haknya sebagai warga negara yang secara pengalaman mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi terkait efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah, untuk mendapatkan pelayanan pemerintah daerah sebagai pelayan publik atau public servant untuk warganya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”; 20. Bahwa di dalam asas otonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, pada dasarnya adalah yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan otonomi daerah, secara implisit menegaskan 9 adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam rangka menjalankan pelayanan publik yang diotonomikan secara baik. Hal ini kemudian memberikan hak bagi Pemohon I untuk mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik secara baik dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom. 21. Bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara asas otonomi dengan pelayanan publik yang baik, dimana di dalam berbagai literature, keterkaitan antara otonomi daerah yang ditujukan salah satunya untuk memotong rentang kendali pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat umum, sehingga menjadi optimal. 22. Bahwa hak konstitusional dari Pemohon I untuk mengembangkan diri dengan cara mengabdi selama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam hal ini diatur di Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” 23. Bahwa dalam konteks pemerintahan kebutuhan dasar ini diselenggarakan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah di berbagai sektor. Hal ini ditegaskan di dalam konsideran pembuka Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan: “bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 24. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, kedudukan hukum Pemohon I secara Konstitusional dapat dikatakan dirugikan disebabkan Pemohon I dalam hal ini adalah merupakan seorang ASN di lingkungan Inspektorat Daerah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik yang optimal sebagai bentuk pengembangan dirinya sebagai warga negara yang dijamin secara konstitusional sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab secara hukum dapat disimpulkan bahwa kerugian Pemohon I tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kerugian 10 konstitusional menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang berbunyi: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang apabila: 1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” Kerugian Konstitusional Pemohon I dan Hubungan Sebab-Akibat Antara Pelanggaran Hak Atas Pelayanan Publik dan Ketidakindependenan Pengawasan Inspektorat Akibat Dari Pemberlakuan Pasal 216 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 379 ayat (2), Pasal 380 ayat (1), Pasal 380 ayat (2) UU Pemda; 25. Bahwa Pemohon I melalui penalaran yang wajar dan berdasarkan pada pengalaman pemohon selama menjadi Pegawai Inspektorat daerah berkesimpulan bahwa pemberlakuan Pasal 216 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 379 ayat (2), Pasal 380 ayat (1), Pasal 380 ayat (2) UU Pemda sebagai pasal yang diuji, yang pada intinya menaruh kedudukan inspektorat di bawah kepala daerah, telah menghalangi fungsi pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah. Fungsi pengawasan yang tidak efektif ini menyebabkan tidak berfungsinya pelayanan publik dengan baik, dan menyebabkan terlanggarnya hak-hak pemohon untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik yang seharusnya didapatkan dengan adanya otonomi daerah. 26. Bahwa ketidakindependenan pengawas inspektorat daerah telah menyebabkan ketidakefektifan pengawasan, dan berulangnya pelanggaran- 11 pelanggaran yang menurunkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana pemohon lihat dan rasakan sendiri saat bekerja sebagai Pengawas Inspektorat pada Provinsi Daerah Banten. 27. Bahwa Pemohon I adalah Pensiunan Inspektorat Daerah. Selain itu, Pemohon I pernah menjadi Tenaga Ahli KPK yang menjabat sebagai PPK Kegiatan Koordinasi & Supervisi Pencegahan Monitoring Implementasi Stranas PK memiliki kepedulian terhadap penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). 28. Bahwa Pemohon I pada saat bekerja di lingkungan Inspektorat Daerah dengan menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengawas Daerah di Provinsi Banten (saat ini dikenal sebagai Inspektorat Daerah Banten) mengalami kerugian secara konstitusional pada saat menjadi bagian tim yang membuat Rekomendasi Hasil Pengawasan yang telah dilakukan berdasarkan mekanisme pengawasan yang berlaku. Pada saat Inspektorat Daerah melakukan pembahasan hasil pemeriksaan (expose) dari hasil pemeriksaan aparat pengawas, dimana Rekomendasi Hasil Pengawasan tersebut dapat diubah begitu saja atas arahan dan petunjuk baik dari Gubernur selaku Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah tanpa mempertimbangkan aspek- aspek dan norma-norma pengawasan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 29. Selain daripada itu, Pemohon I pada saat melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Badan Pengawas Daerah (Inspektorat Daerah Provinsi Banten) seringkali melihat dan merasakan bahwa Gubernur menunjuk seorang yang akan menduduki jabatan sebagai Inspektorat Daerah sesuai kehendak dari Kepala Daerah tanpa mengindahkan kapasitas serta kapabilitas kepegawaian sebagai aparat pengawas; 30. Kemudian Pemohon I merasakan secara langsung bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah dapat mengintervensi baik pada saat proses pemeriksaan pengawasan maupun pada laporan hasil akhir pemeriksaan pengawasan, sehingga status hasil pemeriksaan dapat dinyatakan selesai atau belum selesai begitu saja oleh Gubernur selaku Kepala Daerah. 12 31. Selanjutnya, yang dimaksud dengan intervensi oleh Pemohon I di atas merujuk pada pengalaman Pemohon I ketika mengabdi sebagai bagian dari Inspektorat Daerah, dimana Kepala Daerah meminta kepada Inspektorat Daerah supaya menghentikan proses pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kerugian keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan tersebut, SKPD yang bersangkutan diminta untuk mengembalikan anggaran ke Pemerintah Daerah. Akan tetapi, Kepala Daerah justru melakukan intervensi untuk menyatakan bahwa temuan tersebut selesai tanpa dilakukan tindakan pengembalian anggaran/keuangan kepada Pemerintah Daerah; 32. Bahwa dari selain itu Pemohon I melihat dan merasakan sendiri pada saat bekerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Kepala Daerah dapat menentukan anggaran Pembangunan atau proyek-proyek strategis pada daerah tertentu sesuai kepentingan pribadi Kepala Daerah, bahkan menentukan dari proses perencanaan anggaran, lokasi proyek, pelaksanaan hingga sampai dengan hasil pengawasan yang dihasilkan oleh aparat pengawas daerah dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Provinsi Banten, dengan kata lain, Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sangat besar, bahkan dapat mengintervensi dan/atau mengubah hasil dari pengawasan Inspektorat Daerah yang mana seharusnya Inspektorat Daerah dapat melakukan pencegahan kerugian keuangan negara dan menjadikan tujuan dari pembangunan/pelayanan publik berjalan secara efektif dan efisien; 33. Bahwa nyatanya Pemohon I merasakan bahwa peran Inspektorat Daerah tidak memiliki independensi di daerah apabila mekanisme pertanggungjawaban dari Inspektorat Darah masih di bawah kendali Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 216 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 379 ayat (2), Pasal 380 ayat (1), Pasal 380 ayat (2) UU Pemda; 34. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon I rasakan dengan adanya sistem yang dibuat oleh ketentuan tersebut memperburuk dan melemahkan pengawasan Inspektorat Daerah dengan menciptakan ketergantungan struktural birokrasi yang berpotensi melemahkan independensi Inspektorat Daerah, sehingga dalam hal ini Pemohon I sebagai pensiunan pegawai negeri sipil yang memiliki perhatian terkait independensi Inspektorat Daerah 13 berniat untuk mengajukan uji materil yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonan a quo. Pemohon II Kualifikasi Pemohon II 35. Bahwa Pemohon II, yang merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671132509860007 (vide Bukti P-1); 36. Adapun Pemohon II adalah perorangan warga negara yang memiliki profesi sebagai advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Nomor Induk Advokat 20.03251 (vide bukti P-77). Dalam menjalankan profesinya, seringkali Pemohon II beracara ke berbagai pengadilan-pengadilan di daerah-daerah baik di kota maupun kabupaten di lingkungan Provinsi Lampung, dimana faktanya jalan jalan di daerah kota maupun kabupaten di lingkungan Provinsi Lampung banyak yang rusak dan tidak layak untuk dilewati sehingga mengganggu kenyamanan mobilitas dari Pemohon II. Oleh sebab itu Pemohon II sebagai pembayar pajak sekaligus penegak hukum dalam hal ini memiliki keresahan dan kepedulian terhadap implementasi pembangunan dan/atau pelayanan publik di lingkungan Provinsi Lampung. Pemohon II, merasa bahwa pembangunan di lingkungan Provinsi Lampung tidak berjalan sebagaimana mestinya, salah satunya dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap pemerintahan daerah yaitu dalam hal ini oleh Inspektorat Daerah di lingkungan Provinsi Lampung untuk mengawasi bagaimana Pemerintah di lingkungan Provinsi Lampung mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur jalan. Dengan demikian uraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi; 37. Adapun Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia, merupakan wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 54.990.484.5-322.000 (vide Bukti P-78) yang telah melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana bukti (vide Bukti P-79) sebagai Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 14 kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi daerah yang dalam hal ini adalah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/489.a/III.18/HK/2014 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. 38. Bahwa selain dari pada itu Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).” Dapat disimpulkan bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia dan Pembayar Pajak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu undang-undang. Pemohon II memiliki Hak Konstitusional yang Diberikan oleh Pasal 18 ayat (2) dan 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 39. Bahwa, sama dengan halnya dengan Pemohon I, Pemohon II, selain memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo juga memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya dalam permohonan a quo yang hak tersebut diberikan oleh Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 40. Bahwa Pemohon II dalam Permohonan a quo, memperjuangkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan good governance yang dilindungi di dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: 15 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. 41. Bahwa di dalam asas otonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, pada dasarnya adalah yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan otonomi daerah, secara implisit menegaskan adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam rangka menjalankan pelayanan publik yang diotonomikan secara baik. Hal ini kemudian memberikan hak bagi Pemohon I untuk mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik secara baik dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom. 42. Bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara asas otonomi dengan pelayanan publik yang baik, dimana di dalam berbagai literatur, keterkaitan antara otonomi daerah yang ditujukan salah satunya untuk memotong rentang kendali pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat umum sehingga menjadi optimal. 43. Bahwa hak konstitusional dari pemohon untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah/pemerintah daerah juga diatur di dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 44. Bahwa dalam konteks pemerintahan kebutuhan dasar ini diselenggarakan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah di berbagai sektor. Hal ini ditegaskan di dalam konsideran pembuka Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan: “Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 45. Bahwa permohonan a quo diajukan oleh Pemohon II disebabkan oleh pemberlakuan Pasal 216 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 379 ayat (2), Pasal 380 ayat (1), Pasal 380 ayat (2) UU Pemda sebagai pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon II untuk dilakukan uji materi. Adapun pasal – 16 pasal tersebut menimbulkan persoalan yang mendasar, mengingat penempatan serta mekanisme pertanggungjawaban Inspektorat Daerah yang bertanggung jawab kepada kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah (sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (3) dan Pasal 380 ayat (1) dan (2) UU Pemda). Dalam hal untuk membantu, membina dan mengawasi kepala daerah sendiri dalam pelaksanaan urusan daerah (sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (2) dan Pasal 379 ayat (2) dan 380 ayat (1) dan (2) UU Pemda), sehingga membuat pelayanan publik pada aspek khususnya pada sektor pengawasan terhambat yang menyebabkan proyek-proyek pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung tidak maksimal, sebagaimana hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut secara jelas dan rinci oleh para Pemohon pada bagian Alasan-Alasan Permohonan poin berikutnya pada permohonan a quo; Kerugian Konstitusional Pemohon II dan Hubungan Sebab-Akibat Antara Buruknya Hak Atas Pelayanan Publik dan Pengawasan Inspektorat yang tidak independen Akibat Dari Pemberlakuan Pasal 216 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 379 ayat (2), Pasal 380 ayat (1), Pasal 380 ayat (2) UU Pemda. 46. Bahwa Pemohon II yang memiliki profesi sebagai advokat yang dalam kegiatan profesinya memberikan jasa advokasi hukum terhadap masyarakat, seringkali bepergian ke daerah-daerah di provinsi Lampung untuk beracara pada pengadilan maupun menyambangi masyarakat yang membutuhkan advokasi hukum. Namun hal ini mendapati rintangan yang sangat besar dengan kondisi infrastruktur jalan di lampung provinsi Lampung yang masih banyak mengalami kerusakan dan jauh dari kata nyaman; 47. Bahwa Pemohon II berdasarkan penalaran yang wajar dan pengalaman yang diuraikan oleh Pemohon I tersebut di atas, melihat adanya hubungan sebab akibat yang erat antara ketidakindependenan dari pengawas akibat dari pengaturan dari pasal-pasal yang diuji pada perkara a quo; 48. Bahwa khusus dalam Provinsi Lampung, fungsi Inspektorat Daerah telah dinyatakan dengan tegas di dalam Peraturan Gubernur Lampung Pasal 93 ayat (2) Nomor 59 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Provinsi Lampung, yaitu: 17 “Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan; b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawas untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; f. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.” 49. Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 salah satu fungsinya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk kegiatan proyek-proyek yang didanai oleh anggaran daerah. Namun, lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan anggaran daerah serta proyek-proyek tersebut membuat implementasi program pembangunan tidak mencapai tujuannya. Menurut data kondisi jalan dari Kementerian PUPR per 2021, Provinsi Lampung memiliki jalan nasional sepanjang 1.292,21 km Adapun yang kondisinya baik sebanyak 32,28% persen (430,06 km), kondisi sedang sebesar 60,61 persen (783,20 km), kondisi rusak ringan sebesar kondisi rusak ringan sebesar 4,38 persen (56,58 km), dan kemudian dengan rusak berat sebesar 1,73 persen (22,37 km). Di sisi lain jika dibandingkan dengan jalan provinsi tercatat sepanjang 1.693,27 km dengan kondisi baik 64,45% (1.091,24 km), dalam kondisi sedang 11,60% (196,40 km), dalam kondisi rusak ringan 14,14% (239,44 km), dan dalam kondisi rusak berat 9,81% (166,20 km)2. Sedangkan kondisi jalan Kabupaten memiliki jalan sepanjang 14.669 km dengan kondisi baik 33,80% (4.958 km), kondisi sedang 21,36% (3.133,54 km), kondisi rusak ringan 27,06% (3.969,96 km), dan kondisi rusak berat 17,77% (2.607,07 km). (vide Bukti P-80) 50. Kerugian Konstitusional yang dirasakan secara langsung oleh Pemohon II tersebut disebabkan layanan fasilitas dan infrastruktur jalan, yang merupakan bagian dari Hak Konstitusional Pemohon terhadap Pelayanan Publik yang baik sebagaimana diterangkan di atas, banyak mengalami kerusakan dan 18 sangat erat kaitannya dengan masih lemahnya pengawasan dari Inspektorat Daerah dilingkungan Provinsi Lampung terhadap pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan terhadap kegiatan pemerintah daerah terkait proyek-proyek jalan serta infrastruktur di Provinsi Lampung. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan Inspektorat Daerah yang masih memberikan pertanggungjawabannya selaku pengawas pemerintah daerah kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 216 ayat (3) UU Pemda; Artinya dengan logika hukum sederhana sistem tersebut secara langsung menciptakan suatu ketergantungan birokrasi struktural yang sangat berpotensi melemahkan independensi dan kinerja dari Inspektorat Daerah di lingkungan Provinsi Lampung, apabila masih diberlakukannya Pasal 216 ayat (3) UU Pemda “Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.” yang menjadi salah satu objek uji materiil Pemohon I dalam permohonan a quo; 51. Adapun bukti konkret masih lemahnya Independensi Inspektorat Daerah Provinsi Lampung tercermin dengan jelas dan nyata pada Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 halaman 31 (vide Bukti P-81), yang menyatakan bahwa: “Inspektorat Daerah Provinsi Lampung masih membutuhkan peningkatan independensi APIP untuk salah satu syarat terlaksananya pengawasan yang efektif, terutama untuk mendukung pemberantasan korupsi di daerah” 52. Bahwa hal yang senada juga disampaikan oleh hasil Analisa Fungsi Konsultasi Inspektorat Kota Bandar Lampung Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang diteliti oleh Surya Prasetya Trihatmaja, Universitas Gadjah Mada pada jurnalnya halaman 5 poin 4.5 (vide Bukti P-82) yang menyatakan bahwa: “Idealnya auditor dapat bersikap independen apabila aktivitas pengawasan atau pemeriksaan yang mereka lakukan tidak diganggu dengan berbagai kepentingan baik itu kepentingan auditor itu sendiri maupun kepentingan sebagian golongan. Independensi yang dimiliki oleh APIP dalam hal ini auditor inspektorat daerah telah terganggu secara kelembagaan. Dikatakan terganggu karena auditor inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah secara struktural 19 organisasi diharuskan untuk mempertanggung-jawabkan tugasnya langsung kepada pimpinan daerah (Pasal 12 ayat (1)-(5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah). Adanya hubungan langsung tersebut dapat menimbulkan gangguan independensi. Gangguan tersebut muncul apabila pimpinan daerah dengan wewenangnya mengendalikan aktivitas pelaporan inspektorat sesuai dengan kepentingan pribadi (personal abuse) ataupun kepentingan politik (politic abuse). Ahmad dan Taylor (2009) menyebutkan gangguan tersebut sebagai konflik inter-role (interrole conflict). Di satu sisi auditor harus mematuhi dan menjaga standar profesinya sedangkan di sisi lain mereka juga diharuskan untuk mematuhi peraturan-peraturan pemerintah.” 53. Adapun pendapat tersebut diperkuat dengan hasil tesis program pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang melakukan riset terkait Kinerja Aparatur Inspektorat Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Kasus Kompetensi Auditor dan Kualitas Audit) (vide Bukti P-83) yang menyatakan bahwa: “Pentingnya suatu peraturan untuk penguatan keberadaan Inspektorat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal, sehingga kedudukan inspektorat tidak lagi berada dalam posisi subordinat dari pimpinan tertinggi di instansi pemerintah daerah seperti gubernur bupati maupun walikota. Inspektorat seharusnya unit yang berdiri sendiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan cara yang seperti itu, inspektorat diyakini bisa menjadi independen dan profesional” 54. Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon II telah dirugikan secara konstitusional sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian UU Pemda dan juga memiliki hubungan hukum (causal verban) terhadap penerapan Pasal 216 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 379 ayat (2), Pasal 380 ayat (1), Pasal 380 ayat (2) UU Pemda yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; Pemohon III Kualifikasi Pemohon III 55. Bahwa Pemohon III, merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda 20 Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275082005010025 (vide Bukti P-9) Adapun Pemohon III memiliki profesi sebagai karyawan swasta yang dalam kegiatan profesinya seringkali terganggu karena adanya banjir dan jalan rusak yang dilalui di wilayah Kota Bekasi. Permasalahan ini mendorong Pemohon III untuk mempertanyakan realisasi pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi. Namun, fakta yang terungkap menunjukkan bahwa Wali Kota Bekasi selama dua periode kepemimpinan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Ironisnya, tindak pidana korupsi tersebut turut melibatkan Inspektorat Daerah, yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan penganggaran daerah, tetapi justru terlibat dalam praktik korupsi. Berdasarkan hal ini, Pemohon III berkesimpulan bahwa pihak-pihak, termasuk Inspektorat Daerah, yang seharusnya menjadi institusi utama dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi, tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. 56. Bahwa ditemukan fakta dimana Inspektorat Daerah melakukan suap terhadap Pegawai BPK Jabar dalam kasus Herry Lukmantohari, Inspektorat Daerah Kota Bekasi, untuk menutupi audit yang dilakukan oleh BPK (vide Bukti P-14) dimana seharusnya Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pembangunan daerah, terkait hal ini, diketahui belakangan bahwa Herry Lukmantohari melakukan suap untuk menutupi kasus yang dilakukan oleh Kepala Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bekasi (vide Bukti P-84). 57. Pemohon III sebagai perorangan warga negara indonesia dan pembayar pajak (vide Bukti P-85) dapat dianggap memiliki legal standing sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang- Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun 21 materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).” 58. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Pemohon III selain menjadi warga negara yang membayar pajak, Pemohon III juga memiliki keresahan terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terutama dalam hal independensi Inspektorat Daerah serta ketidakefektifan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Oleh sebab itu, Pemohon III memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Pasal 216 ayat (2) dan (3), Pasal 379 ayat (1), dan Pasal 380 ayat (1) dan (2) UU Pemda yang menurut Pemohon III tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon III memiliki Hak yang Diberikan oleh Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 59. Bahwa sama dengan halnya dengan Pemohon I dan II, Pemohon III selain memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo juga memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya dalam permohonan a quo yang hak tersebut diberikan oleh Pasal 18 ayat (2) Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 60. Bahwa Pemohon III dalam permohonan a quo, memperjuangkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip - prinsip otonomi daerah yang dilindungi di dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. 61. Bahwa di dalam asas otonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, adalah dasar bagi penyelenggaraan otonomi daerah, secara implisit menegaskan adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam rangka menjalankan pelayanan publik yang diotonomikan secara baik. 62. Bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara asas otonomi dengan pelayanan publik yang baik, dimana di dalam berbagai literature, keterkaitan antara otonomi daerah yang ditujukan salah satunya untuk memotong 22 rentang kendali pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat umum, sehingga menjadi optimal. Untuk selanjutnya kerangka berpikir ini akan diuraikan pada bagian alasan permohonan. 63. Bahwa berdasarkan argumentasi pada angka 20 dan 21 tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah telah memberikan hak bagi warga negara masyarakat untuk mendapatkan hak atas pelayanan publik yang baik, sebagai turunan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang pada permohonan a quo digunakan sebagai dasar oleh Pemohon I untuk mengajukan permohonan pengujian ini. Ulasan lebih lanjut terkait bangunan argumen ini akan dijabarkan secara detail pada bagian alasan-alasan permohonan (posita). 64. Bahwa hak konstitusional dari pemohon untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah/pemerintah daerah juga diatur di dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 65. Bahwa dalam konteks pemerintahan kebutuhan dasar ini diselenggarakan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah di berbagai sektor. Hal ini ditegaskan di dalam konsideran pembuka Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan: “Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 66. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kedudukan hukum Pemohon III secara Konstitusional, sepanjang terkait dengan adanya hak konstitusional berdasarkan UUD telah berhasil diuraikan dan dijelaskan, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (2) angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021) vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yakni: 1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 23 2. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Kerugian Konstitusional Pemohon II dan Hubungan Sebab-Akibat Antara Buruknya Hak Atas Pelayanan Publik dan Ketidakindependenan Pengawasan Inspektorat Akibat Dari Pemberlakuan Pasal 216 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 379 ayat (2), Pasal 380 ayat (1), Pasal 380 ayat (2) UU Pemda; 67. Pemohon III sebagai warga Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi terdampak banjir selama bertahun-tahun di lingkungan Pemohon III yang kerap kali mengganggu mobilitas kehidupan sehari-hari Pemohon III. Selain itu, banjir yang terjadi di lingkungan Pemohon III mengakibatkan beberapa ruas jalan rusak yang juga menghambat mobilitas dan merugikan ekonomi Pemohon III yang bekerja sebagai Karyawan Swasta yang setiap harinya melalui jalan tersebut. 68. Bahwa di samping faktor alam, Pemohon III menduga Banjir yang terjadi selama bertahun-tahun di lingkungan Pemohon karena buruknya pengelolaan dan perencanaan Infrastruktur seperti drainase dan pengaturan tata ruang di Kelurahan Pemohon III yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi. Di sisi lain, peningkatan APBD dari tahun anggaran 2022 ke tahun anggaran 2023 Kota Bekasi memfokuskan kepada pembangunan dan infrastruktur berkaitan dengan peningkatan jalan, sanitasi dan mengatasi permasalahan banjir. (vide Bukti P-86) Secara aktual, permasalahan jalan-jalan yang rusak dan banjir yang melanda di beberapa kecamatan di Kota Bekasi termasuk kecamatan Pemohon III yang masih menjadi masalah tahunan yang serius di Kota Bekasi sehingga mengganggu aktivitas Pemohon III. 69. Pemohon III sebagai pembayar pajak daerah (PKB) mempertanyakan realisasi APBD yang digunakan dalam mengatasi permasalahan banjir, peningkatan jalan, dan sanitasi belum digunakan secara optimal yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kota. Padahal, pada ketentuan mengenai Retribusi dan Pajak Daerah Kota Bekasi yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Opset Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Bekasi dialokasikan sebesar 10 (sepuluh) 24 persen untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 70. Bahwa Pemohon III menilai bahwasanya kerugian yang dialami Pemohon selama bertahun-tahun berkaitan erat dengan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Inspektorat Daerah dalam melakukan evaluasi, audit, dan pemantauan pembangunan maupun anggaran Infrastruktur penanggulangan masalah banjir dan pemeliharaan jalan. Fungsi pengawasan yang masih lemah oleh lembaga Inspektorat Daerah terutama dalam melakukan audit, evaluasi maupun deteksi dini adanya tindak pidana korupsi terhadap penyelenggara pemerintahan daerah terlihat dari adanya kasus korupsi yang menyeret Wali Kota Bekasi pada tahun 2011 dan 2022. 71. Bahwa salah satu penyebab tidak optimal maupun lemahnya pengawasan oleh Inspektorat Daerah karena adanya bentuk pembantuan kepada Kepala Daerah dan pertanggungjawaban Inspektorat Daerah yang diberikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 216 ayat (2) dan (3) UU Pemda. Hubungan pertanggungjawaban Inspektorat Daerah kepada Perangkat daerah lain memungkinkan adanya ketidakefektifan Inspektorat dalam melakukan pengawasan, pembinaan maupun pencegahan dalam bentuk audit, evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana fungsi Inspektorat. 72. Bahwa dengan lemahnya pengawasan oleh Inspektorat Daerah karena berlakunya Pasal a quo telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. 73. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena mengalami kerugian konstitusional maka Pemohon mendalilkan kerugian tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e PMK 2/2021, yakni: b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 25 c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 74. Bahwa menurut pendapat para Pemohon ketentuan pasal 216 ayat (3) UU Pemda tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah, dimana Pasal 216 ayat (3) UU Pemda tidak sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UU Pemda bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Ketidakpastian Hukum dan Ketidakseimbangan dalam Pengawasan pada Ketentuan Pasal 216 ayat (3) UU Pemda yang menempatkan Inspektorat Daerah berada di bawah kewenangan langsung Kepala Daerah berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan jaminan perlakuan yang adil serta setara di hadapan hukum, terutama dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal. 75. Bahwa sehubungan dengan adanya kemungkinan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi dan tidak akan terjadi, para Pemohon berpandangan hal tersebut sangat mungkin terjadi, terutama terkait dengan meningkatnya kualitas Pelayanan Publik sebagaimana ditunjukan di dalam praktek pelayanan publik pada administrasi kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil), yang akan diuraikan dan dibuktikan pada bagian alasan-alasan permohonan selanjutnya. 76. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah para Pemohon uraikan di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK 24/2003 dan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat 26 terpenuhinya kerugian hak konstitusional sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Pada bagian ini izinkan para Pemohon menguraikan alasan-alasan permohonan. Alasan-alasan permohonan ini terdiri dari dua bagian yakni: 1. alasan permohonan yang mengurakan pertentangan antara Pasal 216 ayat (2) dan (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan (2) UU Pemda dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; dan 2. menjelaskan konsepsi pengawasan berjenjang dalam pengawasan internal oleh inspektorat tanpa menghilangkan esensi dari konsep otonomi daerah, yang menurut para Pemohon dapat menghilangkan kerugian konstitusional dari pemohon, jika diterapkan di dalam desain pengawasan internal pemerintahan daerah. Adapun alasan-alasan para Pemohon tersebut diuraikan sebagai berikut: Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 77. Bahwa alasan Permohonan a quo disebabkan oleh pemberlakuan Pasal 216 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 379 ayat (2), Pasal 380 ayat (1), Pasal 380 ayat (2) UU Pemda sebagai pasal-pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon dikarenakan para Pemohon berpandangan keberadaan pasal- pasal tersebut telah menyebabkan terlanggarnya hak-hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan hak konstitusional. 78. Dalam konsideran UU Pemda menimbang bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu untuk menyerahkan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah agar daerah akan lebih cepat dan efektif dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat. Tetapi saat ini tidak demikian, posisi Inspektorat Daerah berada dalam struktur organisasi pemerintah daerah yang terlalu rendah membuat fungsi pengawasan menjadi 27 tidak efektif. Peran Inspektorat daerah sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Prinsipnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengawasan terhadap terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (vide Bukti P-87) 79. Bahwa pelayanan publik yang baik sangat bergantung pada proses pengawasan yang efektif, dimana dengan desain pengawasan yang diatur di dalam pasal-pasal yang diuji pada perkara a quo, telah mendudukan posisi inspektorat berada dalam struktur organisasi pemerintahan daerah, di bawah kepala daerah telah menyebabkan pengawasan tidak menjadi efektif dan cenderung merusak kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik. 80. Bahwa salah satu persoalan yang otonomi daerah saat ini adalah persoalan kapasitas kepala daerah yang seringkali tidak menjalankan fungsi dan jabatannya secara amanah, dengan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat luas (hanya memperhatikan kepentingan kelompoknya, melakukan tindakan-tindakan koruptif dan seringkali melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Fenomena ini memerlukan pengawasan internal yang kuat untuk mencagah praktek-praktek koruptif tersebut. 81. Bahwa dengan desain pengawasan yang ada saat ini pengawasan internal yang efektif tersebut tidak akan dapat terwujud, dimana desain pengawasan berdasarkan pada Pasal 216 ayat (3) dan Pasal 380 ayat (1) dan (2) UU Pemda, menaruh pertanggungjawaban Inspektorat Daerah di bawah kepala daerah melalui sekretaris daerah, sehingga kondisi tersebut sangat berpotensi menghambat inspektorat daerah untuk mendeteksi pelanggaran secara objektif serta terganggunya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik secara baik, yang merupakan hak konstitusional para Pemohon yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 28 Analisa Pertentangan Pasal 216 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 379 ayat (2), Pasal 380 ayat (1), dan Pasal 380 ayat (2) dengan Pasal 18 ayat (2) ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditinjau dari Perspektif Pelayanan Publik 82. Bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.” Esensi dari negara kesatuan (unitary state) terletak dari kedaulatan dan susunan negara. Pada kedaulatan dalam negara kesatuan, hakikat kedaulatannya tidak terbagi atau dapat dikatakan tidak dapat dibatasi oleh konstitusi negara kesatuan (unitary state constitution) tidak mengakui badan legislatif lain selain badan legislatif pusat. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerahnya sendiri (Perda) bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan tertinggi dalam negara kesatuan tetap terletak di tangan pemerintah pusat (vide Bukti P-51). 83. Bahwa dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah digariskan dan disepakati bahwa Indonesia mengadopsi desentralisasi pemerintahan, yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini merupakan bentuk perwujudan hubungan pemerintahan pusat-daerah di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh 2 (dua) alasan. Pertama, wilayah negara yang terlalu luas sehingga sangat tidak memungkinkan adanya kontrol yang baik, pelayanan publik, dan lain-lain secara merata ke seluruh wilayah negara. Kedua, cita-cita kesejahteraan terhadap seluruh rakyat secara demokratis sangat susah untuk dicapai (vide Bukti P-54). Sehingga, terbagi-baginya pemerintahan daerah merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa (staatside) yaitu mensejahterakan seluruh rakyat secara adil. 84. Bahwa salah satu alasan utama dari pembagian daerah-daerah menjadi daerah otonom adalah untuk memotong rentang kendali pelayanan publik, sebagaimana disampaikan oleh para ahli. Sebagai contoh, Kasim (1996) (vide Bukti P-88) menjelaskan tiga parameter keberhasilan dari otonomi daerah, dengan indikator sebagai berikut: 29 a. Keberhasilan dari sudut pandang organisasi, dan mekanisme kerja dalam menyelenggarakan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah b. Keberhasilan pada implementasi proses pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat (market based public service), kalau mungkin melakukan kegiatan swadana (be entrepreneurial) dan memberdayakan agar dapat dicapai kualitas pelayanan yang tinggi. c. Keberhasilan deregulasi kehidupan perekonomian dan desentralisasi pemerintah sehingga lebih banyak pelayanan masyarakat dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 85. Bahwa semakin dekat antara pelaksana penyelenggaraan publik dengan publik pengguna layanan publik tersebut, semakin baik pula kualitas pelayanan publik yang akan diselenggarakan tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam rumusan konsideran Menimbang huruf b UU Pemda, yang berbunyi: “bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” 86. Bahwa Otonomi Daerah telah memotong rentang kendali pemerintahan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang berarti adanya pengurangan jumlah lapisan atau pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan responsivitas penyelenggara pelayanan terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. 87. Bahwa dalam konstruksi berpikir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara tersirat (implied) otonomi daerah memberikan kewajiban terhadap Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan publik secara baik. Oleh karenanya berdasarkan konsepsi ubi jus ibi remedium, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa, jika terdapat satu kewajiban pada satu pihak, akan menimbulkan hak bagi pihak lainnya. (vide Bukti P-89) Dalam konteks ini kewajiban bagi Pemda otonom untuk menyelenggarakan pelayanan publik 30 sebaik-baiknya kepada publik, memiliki makna adanya hak bagi publik untuk mendapatkan pelayanan publik tersebut. 88. Bahwa dalam diskursus ketatanegaraan, melakukan penafsiran dengan menyiratkan suatu hak konstitusional (implied rights) dapat diturunkan dalam sebuah hak konstitusional, yang dilakukan dalam konteks untuk menjamin terimplementasinya suatu sistem, berikut dengan tujuan dari suatu pengaturan konstitusional, maka hak-hak spesifik perlu dilindungi sebagai turunan dari teks dan struktur pengaturan konstitusi tersebut. 89. Bahwa salah satu contoh pendekatan penafsiran yang demikian dapat ditemukan di Australia, dalam kasus Australian Capital Television Nationwide News Pty Ltd v Wills (1992). Dimana Pengadilan Tinggi Australia (High Court), sebagai pengadilan federal tingkat akhir di Australia, menyimpulkan adanya hak untuk melakukan komunikasi politik (freedom of political communication) dari teks dan struktur demokrasi yang diadopsi oleh konstitusi Australia, walaupun secara eksplisit hak atas kebebasan komunikasi politik tidak dibunyikan secara eksplisit di dalam konstitusi Australia. (vide Bukti P-90) 90. Bahwa selain dengan adanya hak tersirat yang muncul dari Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hak atas pelayanan publik yang baik oleh pemerintah daerah juga merupakan hak konstitusional yang eksplisit dibunyikan di dalam ketentuan Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 91. Bahwa berdasarkan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1) menjelaskan mengenai Pelayanan Publik, yakni: “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” 92. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon pada bagian sebelumnya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa situasi infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan publik utama tidak diselenggarakan secara baik oleh Pemerintah Daerah, padahal pengelolaan infrastruktur tersebut 31 merupakan urusan pemerintah yang merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota. 93. Bahwa infrastruktur seperti jalan atau penanganan banjir merupakan bagian dari bentuk penyelenggaraan pelayanan publik, yakni berupa Barang Publik. Barang publik berupa infrastruktur jalan atau penanggulangan banjir berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU Pelayanan Publik. 94. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh para Pemohon, khususnya Pemohon II dan Pemohon III, menguraikan bahwa buruknya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berupa Barang Publik, telah menyebabkan pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon. 95. Bahwa situasi buruk kualitas pelayanan publik ini tidak terlepas dari buruknya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penyelenggaraan publik, dikarenakan lemahnya pengawasan yang diakibatkan oleh ketidakindependenan aparat pengawas internal yang berada di bawah kepala daerah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji pada Perkara a quo. 96. Bahwa argumentasi di atas dapat dibuktikan dengan tidak hanya kajian bahkan laporan inspektorat sendiri, khususnya terkait dengan daerah Provinsi Lampung dimana tempat Pemohon II berdomisili, yakni “Laporan Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2023”, (vide Bukti P-81) yang menyatakan bahwa: “Inspektorat Daerah Provinsi Lampung masih membutuhkan peningkatan independensi APIP untuk salah satu syarat terlaksananya pengawasan yang efektif, terutama untuk mendukung pemberantasan korupsi di daerah” 97. Kajian yang dilakukan oleh Surya Prasetya Trihatmaja, dari Universitas Gajah Mada, Tesis dari Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (vide Bukti P-82), yang pada pokoknya melihat kelemahan pengawasan dengan desain yang ada saat ini berdasarkan pasal- pasal yang diujikan pada perkara a quo, dengan kualitas pelayanan publik. 98. Bahwa kajian oleh Surya Prasetya Trihatmaja dari Universitas Gadjah Mada Analisa Fungsi Konsultasi Inspektorat Kota Bandar Lampung Sebagai Aparat 32 Pengawas Intern Pemerintah pada jurnalnya halaman 5 poin 4.5 yang menyatakan bahwa: “Idealnya auditor dapat bersikap independen apabila aktivitas pengawasan atau pemeriksaan yang mereka lakukan tidak diganggu dengan berbagai kepentingan baik itu kepentingan auditor itu sendiri maupun kepentingan sebagian golongan. Independensi yang dimiliki oleh APIP dalam hal ini auditor inspektorat daerah telah terganggu secara kelembagaan. Dikatakan terganggu karena auditor inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah secara struktural organisasi diharuskan untuk mempertanggung- jawabkan tugasnya langsung kepada pimpinan daerah (Pasal 12 ayat (1) – (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah). Adanya hubungan langsung tersebut dapat menimbulkan gangguan independensi. Gangguan tersebut muncul apabila pimpinan daerah dengan wewenangnya mengendalikan aktivitas pelaporan inspektorat sesuai dengan kepentingan pribadi (personal abuse) ataupun kepentingan politik (politic abuse). Ahmad dan Taylor (2009) menyebutkan gangguan tersebut sebagai konflik inter-role (interrole conflict). Di satu sisi auditor harus mematuhi dan menjaga standar profesinya sedangkan di sisi lain mereka juga diharuskan untuk mematuhi peraturan-peraturan pemerintah.” 99. Bahwa hasil tesis program pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang melakukan riset terkait Kinerja Aparatur Inspektorat Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Kasus Kompetensi Auditor dan Kualitas Audit) (vide Bukti P-83) yang menyatakan bahwa: “Pentingnya suatu peraturan untuk penguatan keberadaan Inspektorat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal, sehingga kedudukan inspektorat tidak lagi berada dalam posisi subordinat dari pimpinan tertinggi di instansi pemerintah daerah seperti gubernur bupati maupun walikota. Inspektorat seharusnya unit yang berdiri sendiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan cara yang seperti itu, inspektorat diyakini bisa menjadi independen dan profesional” 100. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa terdapat pelanggaran konstitusional yang serius dari hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, dikarenakan lemahnya pengawasan akibat tidak independennya pengawasan internal akibat dari keberadaan pasal-pasal dalam pengujian perkara a quo. 33 Urusan Pengawasan Bukan Merupakan Urusan Pemerintahan Yang Didesentralisasi 101. Bahwa dalam permohonan ini penting juga untuk disampaikan bahwa dengan dikabulkannya petitum pada permohonan ini tidak akan mengganggu kebijakan desentralisasi baik berdasarkan sistem otonomi daerah ataupun tugas pembantuan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, justru sebaliknya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem otonomi daerah yang efektif dan efisien di dalam menyelenggarakan pelayanan publik oleh pemerintah di dalam kerangka otonomi daerah. 102. Bahwa pengubahan sistem pengawasan yang tidak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji dalam permohonan a quo tidak akan mengganggu sistem desentralisasi daerah, apalagi sampai mengorbankan otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena urusan pengawasan bukan merupakan urusan yang masuk di dalam kategori urusan pemerintahan yang didesentralisasi berdasarkan asas otonomi Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun urusan pengawasan hanya merupakan aspek terkait dengan tata kelola pemerintahan (business process) yang tidak terkait dengan aspek desentralisasi, baik yang sifatnya berdasarkan asas otonomi atau tugas pembantuan. 103. Bahwa pengawasan dan pembinaan merupakan bagian dari aspek tata kelola pemerintahan, yang secara normatif sebenarnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan secara berjenjang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 373 UU Pemda, yang mengkonstruksikan kewenangan pembinaan dan pengawasan di bawah kewenangan Pemerintah Pusat secara berjenjang melalui Menteri Dalam Negeri. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan sebagai berikut: “Pasal 373 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.” 34 104. Bahwa kedudukan Inspektorat Daerah berdasarkan pasal-pasal yang diuji pada perkara a quo, yang menaruh pertanggungjawaban berada di bawah Kepala Daerah, menciptakan dependensi yang berpotensi menimbulkan masalah yang berimplikasi secara negatif terhadap pelayanan publik dikarenakan adanya praktek korupsi di daerah. 105. Bahwa pelaksanaan tugas pengawasan dengan design, yang timbul akibat dari keberadaan pasal-pasal yang diuji pada perkara a quo, telah gagal mencegah tindakan korupsi akibat disparitas kekuatan (power disparity) antara Inspektorat Daerah dan Kepala Daerah, di mana Kepala Daerah memiliki otoritas yang jauh lebih besar. Padahal secara faktual, Kepala Daerah memiliki tendensi untuk melakukan tindakan koruptif. 106. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, data menunjukan dari tahun 2004 hingga 2023 mayoritas tindak pidana korupsi ditemukan di tingkat daerah, yang umumnya melibatkan Kepala Daerah, dengan jumlah 601 kasus pada instansi pemerintah kabupaten/kota dan jumlah 196 kasus pada instansi pemerintah provinsi. Sedangkan, temuan di instansi kementerian/lembaga berada di angka 474 kasus. (vide bukti P-29). Hal ini didukung dengan data pemetaan aktor korupsi yang ditunjukan oleh Indonesia Corruption Watch sepanjang tahun 2022-2023 (vide Bukti P-28A dan 28B), menunjukan tingginya aktor korupsi di Pemerintahan daerah sebagai berikut: Pemetaan Aktor Korupsi Lembaga Kejaksaan Kepolisian RI KPK 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Pemerintah Daerah 253 300 84 90 28 29 Swasta 228 315 64 82 27 44 Kepala Desa 99 113 73 91 18 10 Perangkat Desa 57 - 20 42 - - Pegawai K/L/PD 45 - - 19 20 34 Tenaga Pendidik - - 19 - - - 35 107. Bahwa pelaksanaan tugas pengawasan dengan design yang merupakan akibat dari pengaturan dari pasal-pasal yang diuji pada perkara a quo, gagal mencegah tindakan korupsi karena memicu konflik kepentingan (conflict of interest), yang berpotensi tidak hanya menghambat fungsi Inspektorat Daerah tetapi juga membuatnya terlibat dalam praktik korupsi oleh Kepala Daerah. Akibatnya, terjadi gangguan signifikan terhadap implementasi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. 108. Bahwa di dalam kajian literatur anti korupsi, menghindari konflik kepentingan adalah hal prinsipil yang perlu dilakukan dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (4) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Pasal tersebut menyatakan: "Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, endeavour to adopt, maintain and strengthen systems that promote transparency and prevent conflicts of interest.” Konvensi ini menekankan pentingnya penerapan sistem yang mendukung transparansi dan mencegah konflik kepentingan. Hal ini sangat relevan dengan upaya menjaga independensi lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah. 109. Bahwa konflik kepentingan yang membawa dampak pada perilaku korup, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan publik, tercermin pada kasus yang melibatkan Inspektur Daerah Kabupaten Bogor 2022. Alih-alih melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran kasus korupsi, inspektorat Kabupaten Bogor atas perintah Bupati Ade Yasin, menjadi operator operasi suap kepada Auditor BPK atas pertanggungjawaban laporan keuangan Kabupaten Bogor. Legislatif - - - - 26 - Aparat Penegak Hukum - - - - - 7 36 Sistem dan Struktur Pengawasan Vertikal Berjenjang sebagai Sistem Pengawasan Internal Inspektorat Daerah yang Ideal dan Konstitusional Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal tetapi Independen dalam Menjalankan Fungsinya 110. Bahwa Inspektorat Daerah memiliki posisi yang berbeda dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan pengawas eksternal dari institusi daerah. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut: Pasal 2 BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 3 (1) BPK berkedudukan di Ibukota negara. (2) BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.” Dan Inspektorat yang termasuk pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana terdapat pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: “Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: a. BPKP; b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota.” Berkaitan dengan kedudukan Inspektorat sebagai pengawas internal, Inspektorat juga berperan untuk melakukan pembinaan memberi masukan melalui pelaksanaan fungsi pembinaan terkait pembangunan di daerah berdasarkan temuan-temuan yang didapat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (30) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut: “APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (19) berwenang: a. melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporan atau pengaduan; b. mengumpulkan fakta, data, dan/atau keterangan yang diperlukan; 37 c. memeriksa kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran administratif serta pihak terkait lainnya; d. meminta keterangan lebih lanjut dari pihak yang melaporkan atau mengadukan; dan e. memberikan rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan.” Meskipun demikian, fungsi pengawas internal tersebut bukan berarti mewajibkan hilangnya independensi yang menjadi kunci dalam mewujudkan efektivitas pengawasan internal. Mengingat, fungsi tersebut menjadi esensi dalam mendukung pengawasan yang efektif. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan tetap beradanya Inspektorat Daerah secara kelembagaan di dalam Perangkat Daerah sehingga tetap menjaga posisinya sebagai pengawas internal. Lebih lanjut, untuk mendukung fungsi efektivitas pengawasan maka diperlukan pemisahan antara hal yang bersifat administratif dengan hal yang bersifat substansial atau materiil. Pertanggungjawaban secara berjenjang oleh Inspektorat Daerah adalah upaya untuk memastikan bahwa independensi dapat dilakukan dengan adanya pemisahan secara alur pertanggungjawaban antara subjek yang melakukan pengawasan dengan objek yang diawasi. Melalui hal tersebut, maka pertanggungjawaban Inspektorat Daerah tidak boleh langsung kepada objek yang diawasi, dalam hal ini Sekretaris Daerah yang merupakan pelaksana administrasi pemerintahan maupun Kepala Daerah. Untuk itu, pertanggungjawaban secara berjenjang adalah model alur pertanggungjawaban secara substansial atau materiil tanpa menghilangkan esensi dan nilai inti dari otonomi daerah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dengan menempatkan posisi kelembagaan tetap secara administratif di bawah Perangkat Daerah. Reposisi Alur Pengawasan Vertikal Berjenjang oleh Inspektorat Daerah yang Ideal dan Konstitusional 111. Bahwa dalam permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan konstitusional bersyarat terhadap pasal-pasal yang diujikan pada perkara a quo, yang menurut pandangan para Pemohon merupakan alternatif yang mampu menjamin hak atas pelayanan publik yang baik dalam kerangka penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah. 38 112. Bahwa pada dasarnya permohonan konstitusional bersyarat ini dimaksudkan untuk mendudukkan pengawasan internal agar menjadi distrukturkan secara berjenjang mulai dari inspektorat daerah kabupaten/kota kepada inspektorat daerah provinsi dan inspektorat daerah provinsi kepada Menteri melalui inspektur jenderal kementerian yang pada prinsipnya adalah jiwa dan semangat dari ketentuan terkait dengan pembinaan dan pengawasaan sebagaimana diuraikan pada poin 102 tersebut di atas. 113. Bahwa untuk membentuk lembaga inspektorat independen yang berjenjang dan independen ini didasarkan pada perspektif penegakan hukum administrasi dengan menggunakan theories of compliance behavior sebagai berikut: “Effective enforcement programs deter illegal conduct by creating negative consequences for those who violate the law. A single enforcement action can have a cascading effect on potential wrongdoers, encouraging them to change their behavior to comply with the law. For deterrence to be effective there must be: 1) a high likelihood that the violation will be detected; 2) swift and predictable responses to violations; 3) responses that include appropriate sanctions; and 4) a perception among violators that all of these elements are present.” (vide Bukti P-35) Dengan kata lain, keempat elemen tersebut dapat diringkas menjadi formula 3A+1, yang meliputi ability to detect, ability to respond, ability to punish; dan ability to build perception. Keempat elemen tersebut dapat digunakan sebagai landasan utama dalam menilai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh inspektorat, terutama dalam kaitannya dengan tantangan struktural dan kelembagaan yang membatasi pelaksanaan fungsi utamanya. 1. Merujuk pada elemen ability to detect, berdasarkan Pasal 216 ayat (2) UU Pemda bertugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, yang mana dalam hal ini kepala daerah tersebut berwenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan inspektorat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat 39 Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sebagai subjek utama pengawasan, inspektorat menghadapi tantangan serius dalam menjalankan tugasnya secara independen dimana terdapat ketergantungan struktural karena objek yang diawasinya merupakan pihak tempat inspektorat bertanggungjawab. Hal ini menghambat kemampuan inspektorat untuk mendeteksi pelanggaran secara objektif, terutama jika pelanggaran tersebut melibatkan kepemimpinan kepala daerah. 2. Merujuk pada elemen ability to respond, inspektorat tidak memiliki kebebasan untuk merespons pelanggaran dengan cepat dan tegas dikarenakan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan, yakni terkait pengawasan justru diarahkan ke objek pengawasan itu sendiri dan dipertanggungjawabkan ke Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 216 Ayat (2) UU Pemda. Hal ini memperlambat proses respons dan berpotensi kehilangan momentum penegakan hukum. Hal tersebut bertentangan dengan asas freies ermessen yang bermakna (vide Bukti P-36) “kebebasan atau keleluasaan bertindak administrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada, dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.” Asas tersebut menuntut tindakan yang cepat, fleksibel, dan bertanggung jawab guna menjawab kebutuhan mendesak, namun dalam struktur inspektorat saat ini, kebebasan tersebut tidak dapat terwujud akibat pengaruh hierarki yang membatasi otonomi dalam pengambilan keputusan. 3. Mengacu pada elemen ability to punish, kurangnya independensi Inspektorat Daerah menyebabkan terputusnya rantai pertanggungjawaban, sehingga tidak ada pihak yang dapat secara tegas menindak temuan inspektorat. Kondisi ini terjadi karena Inspektorat Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, yang mana hasil temuan harus melalui proses pelaporan ke Kepala Daerah yang juga menjadi objek pengawasan. 40 4. Merujuk pada ability to build perception yang memiliki makna kemampuan untuk membangun persepsi bahwa ketiga elemen di atas nyata adanya, dalam konteks ketidakmandirian inspektorat tercermin pada persepsi publik yang melihat inspektorat sebagai alat administratif tanpa kekuatan nyata untuk melakukan pengawasan yang kredibel, mengurangi kepercayaan terhadap efektivitas, dan transparansi pengawasan. Inability to build perception tersebut bahkan datang dari instansi pemerintah sendiri melalui Ketua KPK pada saat itu, Agus Rahardjo, menyatakan bahwa inspektorat daerah sejauh ini tidak pernah secara langsung melaporkan kasus korupsi kepada lembaga tersebut. KPK mencatat bahwa temuan kasus korupsi di daerah lebih sering berasal dari pengaduan masyarakat daripada hasil laporan inspektorat. Hal tersebut lantaran inspektorat daerah cenderung enggan melaporkan tindak korupsi, terutama karena struktur kelembagaan mereka berada di bawah kepala daerah, yang sering kali menjadi objek pengawasan (vide Bukti P- 37). 114. Bahwa Selanjutnya, dalam artikel berjudul "Kinerja Inspektorat Lampung Dikritisi," Jupri Karim, Direktur Masyarakat Peduli Demokrasi & Hukum (MPDH) Lampung, mengkritisi keras kinerja Inspektorat Lampung. Ia menilai bahwa Inspektorat gagal menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, terutama karena kurangnya efektivitas dalam menanggapi temuan-temuan yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kritikan ini muncul setelah temuan-temuan BPK yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Karim menegaskan bahwa kegagalan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan ini berkontribusi pada terus berlanjutnya praktik korupsi di Lampung (vide Bukti P-38). Sehingga, ketidakmandirian inspektorat daerah yang terstruktur di bawah kepala daerah mengarah pada ketidakmampuan dalam membangun persepsi positif publik terhadap efektivitas dan transparansi pengawasan, yang memperburuk kepercayaan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di daerah dan integritas pengawasan yang juga berujung pada tingginya praktik korupsi di daerah. 41 115. Untuk mewujudkan lembaga inspektorat yang independen dan efektif, kebijakan yang dirancang harus mengintegrasikan empat elemen kunci, yakni ability to detect, ability to respond, ability to punish; dan ability to build perception. Namun, ketergantungan struktural pada kepala daerah menghambat efektivitas fungsi pengawasan. Selain itu, ketidakmandirian ini menciptakan persepsi publik yang negatif terhadap kredibilitas inspektorat, yang akhirnya menurunkan kepercayaan terhadap transparansi dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, reformasi pertanggungjawaban diperlukan untuk mengembalikan integritas lembaga ini dan memitigasi praktik korupsi yang terus berlangsung. Salah satunya ialah dengan reposisi alur pertanggungjawaban kelembagaan Inspektorat Daerah secara vertikal berjenjang. 116. Bahwa reposisi kelembagaan pengawas internal yang berjenjang juga selaras dengan berbagai kajian, sebagaimana Analisis Hukum Independensi Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Yang Ditulis Oleh Muhamad Ikbal Safwan, PNS Inspektorat Daerah, dkk. (vide Bukti P-48) Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan seharusnya terjadi. Sejalan dengan bergulirnya reformasi terutama dibidang pemerintahan yang kita laksanakan sekarang ini, ternyata banyak fenomena yang terjadi dan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tataran kebijakan atau peraturan perundang-undangan, implementasinya maupun dinamika sosial kemasyarakatan. 117. Bahwa Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas pengawasannya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota. Kewenangan kepala daerah dalam mengatur dan mengarahkan daerahnya harus sesuai dengan aturan-aturan dan mekanisme yang berlaku. Salah satu alternatif yang perlu didorong adalah perlunya reposisi kelembagaan inspektorat daerah menuju ke arah yang lebih independen dari kepala daerah, dengan menggantungkan pertanggungjawabannya ke instansi vertikal di atasnya. 118. Bahwa reposisi yang demikian tersebut di atas, juga telah direkomendasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terutama terkait dengan penguatan peran APIP dalam pengawasan program pembangunan. 42 Aksi-aksi yang dilaksanakan dari tahun 2023 hingga 2024 mencakup berbagai aspek, seperti penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang, penguatan tata kelola keuangan negara, dan pengawasan pada badan usaha pemerintah (BUMN dan BUMD). Khususnya, penguatan APIP dalam pengawasan program pembangunan diharapkan bisa lebih fokus pada pengawasan berbasis risiko dan kinerja, serta memiliki dampak yang lebih nyata terhadap pembangunan daerah, seperti dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat. 119. Bahwa dalam Stranas PK, dalam pelaksanaan penguatan APIP menghadapi beberapa tantangan, antara lain dari segi kelembagaan, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM). Banyaknya instansi yang belum memiliki Auditor atau Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), serta terbatasnya anggaran Inspektorat Daerah, menjadi hambatan besar dalam melaksanakan pengawasan yang efektif. Selain itu, ketersediaan APIP yang terbatas dan tingkat kapabilitas yang masih rendah menjadi faktor yang mengurangi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebutuhan APIP yang lebih mendalam serta usulan kebutuhan kepada instansi pembina untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas APIP mencukupi untuk mengawasi seluruh program pembangunan di tingkat daerah secara efektif. (vide Bukti P-47) 120. Selain itu, KPK juga sepakat bahwa upaya terhadap mewujudkan reposisi lembaga Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi lembaga yang independen dan mampu menindak Perangkat Daerah merupakan isu yang telah diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK menilai pola pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat saat ini jauh dari kata efektif (vide Bukti P-68A). Wacana tersebut dikembangkan oleh KPK dalam Surat Penguatan APIP yang dikirimkan kepada Presiden tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua KPK pada saat itu, Agus Rahardjo. Terdapat rekomendasi terhadap penguatan APIP agar dilakukan dengan mencakup 3 (tiga) aspek penting, yaitu: (vide Bukti P-68B) Secara aspek kelembagaan, Upaya terhadap reposisi dari kelembagaan Inspektorat sebagai lembaga kuasi vertikal sejatinya dapat mereduksi hambatan terhadap Inspektorat yang saat ini cenderung pasif bahkan menutup-nutupi kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat daerah. 43 Inspektorat tidak lagi dipandang sebagai orang dalam, namun juga sebagai mata dan telinga pemerintah pusat. Wacana yang diberikan oleh KPK terkait kelembagaan Inspektorat sebagai lembaga kuasi vertikal, akan lebih efektif dalam melaksanakan fungsi yang dimandatkan ketika independensinya terjaga terutama dalam fungsi audit (pemeriksaan), pengawasan serta penegakan hukum. Bahwa apabila kedudukan inspektorat daerah tidak lagi di bawah kepala daerah sebagai objek pengawasan, maka pekerjaan yang dilakukan oleh inspektorat kepala daerah lebih independen dan leluasa dalam upaya mencegah segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala daerah. (vide Bukti P-69) Usulan bentuk kelembagaan untuk reposisi APIP oleh KPK melalui surat resmi kepada Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 (vide Bukti P-70), digambarkan sebagai berikut: Penjelasan: Gambar Usulan Struktur Reposisi Kelembagaan APIP yang diambil dari Surat KPK kepada Presiden RI tentang Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tanggal 27 Juli 2017. 44 a. Pengangkatan/Pemberhentian; Dalam hal pengangkatan atau pemberhentian pejabat struktural APIP, usulan ini menggunakan metode kuasi vertikal secara berjenjang. b. Pelaporan Hasil Pengawasan. 1. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, APIP menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah/Menteri/Kepala Lembaga. 2. Khusus untuk Laporan Hasil Pengawasan atas pengaduan yang berindikasi korupsi, Pemeriksaan Investigasi, Rekomendasi hasil audit, disampaikan secara berjenjang. Secara Aspek Anggaran, Rumusan KPK ini merujuk kepada PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis/kepala lembaga wajib mencantumkan program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga. Lebih lanjut di dalam ayat (2), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal tersebut juga tetap selaras dengan posisi Inspektorat Daerah sebagai Perangkat Daerah, tetapi secara substansial memiliki pertanggungjawaban yang bertingkat sebagaimana dijelaskan di atas. Secara Aspek Sumber Daya Manusia, Dalam kluster Sumber Daya Manusia (SDM), berdasarkan kajian Kementerian Dalam Negeri, jumlah APIP baik Auditor maupun P2UPD Indonesia kurang lebih 16.000 orang dengan kebutuhan ideal 26.000. Kebijakan moratorium PNS menjadi salah satu tantangan dalam mencukupi SDM APIP. Untuk mengatasi kekurangan APIP, KPK merekomendasikan untuk dibuat kebijakan afirmatif, yaitu: a. Inpassing jabatan fungsional P2UPD sesuai SE Mendagri Nomor 900/712/SJ dan dengan pembinaan yang ketat untuk memastikan penguatan kompetensi. b. penempatan lulusan Praja IPDN ke Inspektorat Daerah dengan memberikan pelatihan pengawasan yang memadai untuk memastikan syarat kompetensi terpenuhi. 45 c. Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan SDM APIP dengan persyaratan yang memadai dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pengawasan. Selain itu, KPK merekomendasikan kompetensi SDM APIP ditingkatkan dengan koordinasi antara BPKP, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia-AAIPI untuk penyusunan pedoman pendidikan berkelanjutan bagi APIP. 121. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui status quo Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah memiliki kekurangan baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, diharapkan dalam proses perekrutan dan pengangkatan kepegawaian Inspektorat Daerah diperlukan prinsip merit sistem yang tidak bergantung pada kondisi sosial-politik daerah yang penuh dengan konflik kepentingan. Pembagian Peran Urusan Pemerintah secara Vertikal Berjenjang dalam Urusan Administrasi Kependudukan 122. Bahwa konsep Pembagian peran secara berjenjang untuk satu urusan yang sama, antara pemerintah pusat dan daerah, telah secara berhasil diterapkan di dalam urusan administrasi kependudukan, dan telah secara sukses mengefektifkan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan yang hasilnya dirasakan oleh masyarakat. 123. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 85 Tahun 2019 mengatur bahwa pada model pengelolaan urusan pemerintah berjenjang dalam urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil ini. Menunjukan peran pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri berperan dalam penentuan jabatan terkait Urusan administrasi kependudukan. Pada model ini keputusan tetap dipimpin oleh Kepala Dinas. Sementara penentuan jabatan terkait dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 60 Tahun 2021 berdasarkan usulan dari Gubernur. Tugas utama Dinas ini meliputi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan. Selain itu, Dinas juga bertanggung jawab atas pengawasan mobilitas penduduk, pengembangan sistem administrasi kependudukan, pembinaan masyarakat dalam administrasi kependudukan, hingga penyelesaian masalah terkait 46 administrasi kependudukan. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, Dinas berperan penting dalam pemutakhiran data penduduk. Dinas ini juga mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana kerja, penegakan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan, serta pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan data kearsipan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Status Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Pegawai Negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 124. Bahwa selanjutnya, senada dengan norma tersebut, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang tentang Aparatur Sipil Negara berkaitan dengan mekanisme pengangkatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diawali dengan usulan dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, yang kemudian melakukan seleksi administrasi dan penilaian terhadap kualifikasi calon berdasarkan pengalaman, kompetensi, dan rekam jejak kinerja. Penetapan Kepala Dinas dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan setelah calon dianggap memenuhi syarat. Evaluasi berkala terhadap kinerja Kepala Dinas juga dilakukan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Bahwa sistem seleksi dan penilaian berbasis meritokrasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Inspektorat Daerah dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya. Pendekatan ini menawarkan solusi atas permasalahan yang selama ini terjadi, di mana sistem yang ada berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara Perangkat Daerah dan Inspektorat Daerah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dengan mengadopsi skema serupa seperti yang diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diharapkan independensi Inspektorat Daerah sekaligus integritas lembaga dapat meningkat sehingga akan berimplikasi pada meningkatnya efektivitas fungsi pengawasan dan pembinaan di lingkungan pemerintah daerah. 47 Best Practice Inspektorat Daerah berdasarkan Komparasi Praktek di Negara lain Mekanisme Fungsi Pengawasan Inspektorat di Victoria, Australia 125. Local Government Inspectorate adalah lembaga independen khusus yang bertugas mengawasi kepatuhan penyelenggara negara di Negara Bagian Victoria, Australia terhadap Local Government Act 2020, termasuk menyelidiki pelanggaran etik dan konflik kepentingan yang melibatkan anggota dewan atau pejabat senior. Local Government Inspectorate dipimpin oleh Chief Municipal Inspector, yang melapor kepada Jaksa Agung dan memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran atau kegiatan yang berkaitan dengan operasional penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat negara bagian (vide Bukti P-91). 126. Berdasarkan undang-undang, Chief Municipal Inspector memiliki kewenangan untuk meminta bantuan yang diperlukan yang dikenal sebagai kewenangan pemaksaan, yang dapat mencakup permintaan agar seseorang memberikan dokumen atau bukti, atau menghadiri wawancara di bawah sumpah. 127. Local Government Inspectorate berbeda dengan Ombudsman dan Independent Broad-based Anti-corruption Commission. Ombudsman fokus pada tindakan, keputusan, dan perilaku organisasi sektor publik, serta memeriksa apakah tindakan tersebut sesuai dengan Piagam Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tanggung Jawab 2006. Sementara itu, Independent Broad-based Anti-corruption Commission bertugas menangani korupsi dan pelanggaran serius di sektor publik, termasuk di lembaga negara bagian, kepolisian, parlemen, dan pengadilan. Dengan demikian, Local Government Inspectorate lebih spesifik dalam mengawasi tata kelola dewan lokal, sementara Ombudsman dan Independent Broad-based Anti-corruption Commission memiliki cakupan yang lebih luas di sektor publik (vide Bukti P- 92). 128. Local Government Inspectorate menunjukkan salah satu contoh pengawasan yang bersifat internal tetapi tidak memiliki alur pertanggungjawaban kepada kepala pemerintahan pada tingkat lokal, melainkan memiliki pertanggungjawaban kepada Jaksa Agung pada tingkat negara bagian untuk memastikan independensi. 48 Mekanisme Fungsi Pengawasan Inspektorat di Swedia 129. Swedia membagi Inspektorat dengan didasarkan pada sektor yang menjadi fokus pelayanan publik dasar untuk memastikan Penyelenggara Pemerintahan menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik, khususnya melalui pengawasan dan evaluasi. Sebagai contoh, salah satu lembaga penting dalam sektor kesehatan dan sosial adalah Inspektionen för vård och omsorg (selanjutnya disebut IVO), yang memiliki tugas untuk memastikan semua warga negara menerima perawatan yang baik dan setara, tanpa memandang lokasi mereka tinggal di negara tersebut. Mereka melakukan pengawasan independen untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan lainnya dipatuhi, dengan fokus pada kualitas dan keamanan layanan yang diberikan kepada individu. IVO merupakan lembaga dibawah Socialdepartementet (Kementerian Sosial) dipimpin oleh Inspektur Jenderal atau yang disebut dengan Generaldirektör, yang memiliki empat departemen utama yakni Departemen Pengawasan, Departemen peninjauan izin, Departemen analisis, dan Departemen antar lembaga. 130. Bahwa Departemen Pengawasan IVO terletak di berbagai wilayah di Swedia, yaitu Umeå (utara), Stockholm (timur), Örebro (tengah), Jönköping (tenggara), Gothenburg (barat daya), dan Malmö (selatan). Semua departemen pengawasan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial, serta melakukan pengawasan terhadap personel yang memiliki kredensial. Ini termasuk pemberitahuan kepada Dewan Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan (HSAN) mengenai pencabutan kredensial dan otorisasi lainnya, serta menangani keluhan individu berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Pasien. Bahwa setiap departemen pengawasan juga memiliki bidang tanggung jawab khusus dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Departemen Utara bertanggung jawab untuk menangani peringatan dari IMI (Sistem Informasi Pasar Internal UE) mengenai pembatasan profesional layanan kesehatan dari negara-negara Eropa lainnya, serta mengendalikan tenaga kesehatan berlisensi (KALP). 49 2. Departemen Timur menangani kasus penghancuran catatan pasien, mengawasi operasi yang menangani darah dan jaringan, serta mengoordinasikan kegiatan terkait alat kesehatan dan pengawasan kefarmasian. Selain itu, departemen ini juga melakukan pemeriksaan kepemilikan dan pengelolaan sesuai dengan SoL (Socialtjänstlagen) dan LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 3. Departemen Tengah bertugas untuk mengelola pengalihan kasus antar kota sesuai dengan SoL. Departemen Tenggara fokus pada keputusan yang tidak ditegakkan dan penilaian yang menguntungkan. 4. Departemen Barat Daya mengoordinasikan lini anak dan remaja, sementara Departemen Selatan menangani notifikasi sesuai dengan Undang-Undang tentang keamanan informasi untuk layanan penting secara sosial dan digital (peraturan NIS). Dengan struktur ini, IVO dapat menjalankan pengawasan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan dan sosial di seluruh Swedia. 131. Bahwa IVO melakukan pelaporan paling lambat tanggal 1 Maret setiap tahun dengan ringkasan analisis hasil pekerjaan kepada Pemerintah Pusat. Terkait penugasan-penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, maka laporan analisis hasil pekerjaan diberikan kepada Pemerintah Pusat dan salinan dari laporan analisis hasil pekerjaan diberikan kepada Badan atau Lembaga yang bersangkutan (vide Bukti P-93). Konklusi 132. Bahwa berdasarkan uraian di atas keberadaan pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah di Pemerintah Daerah telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya ketentuan: Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”; Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 50 berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; 133. Selain demi memulihkan hak konstitusional para Pemohon, menjalankan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah dengan tampu tanggung jawab secara vertikal dan berjenjang memiliki dampak positif sebagai berikut: 1. Menguatkan Independensi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Pemerintah Daerah; 2. Mencegah terjadinya korupsi dan kolusi di Pemerintah Daerah sedini mungkin; 3. Meningkatkan efektifitas dan kualitas dari pelayanan dan fasilitas publik kepada Masyarakat. 134. Bahwa Penguatan Independensi Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan di Pemerintah Daerah, dengan diimplementasikan secara vertikal dan berjenjang. Sehingga, norma pertanggungjawaban Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsinya menjadi sebagai berikut: 1. Pasal 216 ayat (2) UU Pemda, menyatakan bahwa: “Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Menteri dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.” 2. Pasal 216 ayat (3) UU Pemda, menyatakan bahwa: “Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri melalui inspektur jenderal kementerian pada tingkat provinsi dan melalui inspektur provinsi pada tingkat kabupaten/kota.” 3. Pasal 379 ayat (2) UU Pemda, menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur berkoordinasi dengan inspektorat provinsi.” 4. Pasal 380 ayat (1) UU Pemda, menyatakan bahwa: “Menteri melalui Gubernur berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.” 5. Pasal 380 ayat (2) UU Pemda, menyatakan bahwa: 51 “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.” D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah disampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan: a. Pasal 216 ayat (2) UU Pemda, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Menteri dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.” b. Pasal 216 ayat (3) UU Pemda, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri melalui inspektur jenderal kementerian pada tingkat provinsi dan melalui inspektur provinsi pada tingkat kabupaten/kota.” c. Pasal 379 ayat (2) UU Pemda, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi.” d. Pasal 380 ayat (1) UU Pemda, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak 52 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Menteri melalui Gubernur berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.” e. Pasal 380 ayat (2) UU Pemda, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Gubernur berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.” 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-93 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Arivan Utama, S.H (Pemohon II); 2. Bukti P-2 : Berita resmi terkait jalan rusak yang dikritik oleh salah satu pelajar Indonesia di Australia yang diberitakan oleh Kompas.com, dengan tautan: https://regional.kompas.com/read/2023/04/15/112100678/ dikritik-bima-pelajar-indonesia-di-australia-separah-apa- jalan-rusak-di?page=all Berita diakses pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 17:26 WIB; 3. Bukti P-3A : Berita Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Mei 2023, yang diambil pada website resmi Bank Indonesia, dengan tautan: 53 https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Lapora n-Perekonomian-Provinsi-Lampung-Mei-2023.aspx. Berita diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 15:26 WIB; 4. Bukti P-3B : Berita resmi dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekertariat Presiden terkait Momen Presiden Jokowi Berhenti Mendadak Cek Jalan Rusak di Provinsi Lampung Selatan, dengan tautan berita: https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/momen-presiden- jokowi-berhenti-mendadak-cek-jalan-rusak-di-lampung- selatan/ Berita diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 12:26 WIB; 5. Bukti P-4 : Jurnal Examining the efforts of government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in enhancing bureaucratic reform, organizational integrity, and risk management: An efficiency analysis, halaman 108-109; 6. Bukti P-5 : Salinan Putusan Atas Nama Terdakwa Mustafa: 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tjk, tanggal 11 Januari 2021. yang dibacakan Oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 Juli 2021; 7. Bukti P-6 : Berita resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait berita dugaan Korupsi Kepala Inspektorat Lampung Tengah dan Bupati Lampung Tengah, dengan tautan: https://lampung.bpk.go.id/kepala-inspektorat-setor-rp21- m/ Berita diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 18:39 WIB; 8. Bukti P-7 : Berita tahun 2024 terkait Korupsi SPAM Bandar Lampung sebesar Rp19.800.000.000,00 oleh 5 Tersangka atas Proyek Pengadaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi 54 Sistem Pompa Penyediaan Air Minum, dengan tautan berita: https://www.liputan6.com/regional/read/5681093/korupsi- proyek-spam-bandar-lampung-rp198-miliar-5-jadi- tersangka Berita diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 18:53 WIB; 9. Bukti P-8A : Berita Majalah Tempo Tahun 2023, terkait mangkraknya Pembangunan Proyek Kota Baru Lampung dari tahun 2011 sampai saat ini, dengan tautan: https://www.tempo.co/ekonomi/terkini-gubernur-lampung- dikritik-tentang-kota-baru-mangkrak-saran-menhub-pada- puncak-arus-mudik-hari-ini-196202 Berita diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 18:53 WIB; 10. Bukti P-8B : Berita Majalah Tempo terkait mangkraknya Jalan Akses Menuju Proyek Kota Baru Provinsi Lampung, dengan tautan: https://www.tempo.co/politik/melihat-rusaknya-akses- jalan-proyek-mangkrak-kota-baru-lampung-193868 Berita diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 19:24 WIB; 11. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Muhammad Irfan (Pemohon III); 12. Bukti P-10 : Berita online Wartakota.tribunnews terkait Banyaknya Jalan Rusak di Kota Bekasi menurut Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dengan tautan: “120 Titik Jalan Rusak di Kota Bekasi, Perbaikan 3 Jalan ini Diutamakan Lebih Dulu” https://wartakota.tribunnews.com/2020/07/22/120-titik- jalan-rusak-di-kota-bekasi-perbaikan-3-jalan-ini- diutamakan-lebih-dulu; 55 13. Bukti P-11 : Berita online Indowork.id terkait Jalan Rusak di Daerah Bekasi, Perlu Perbaikan dan Penerangan, dengan tautan: https://indowork.id/2024/11/10/jalan-rusak-di-bekasi-perlu- perbaikan-dan-penerangan/ Berita diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 19:24 WIB; 14. Bukti P-12 : Berita online cnnindonesia.com terkait Banjir di 6 (enam) Kecamatan di Kota Bekasi, hingga menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia, dengan tautan: “6 Kecamatan di Kota Bekasi Terendam Banjir, 1 Orang Meninggal” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240104211527 -20-1045433/6-kecamatan-di-kota-bekasi-terendam- banjir-1-orang-meninggal; 15. Bukti P-13 : Jurnal Ilmiah Multi Disiplin yang ditulis oleh Rafli Raihan Kamil, Arya Rahmadiani Putera Nugroho, dan Samuel Joseph Jeremia, Terkait "Peran Inspektorat Kabupaten Bekasi dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Pemerintahan," 16. Bukti P-14 : Berita online news.detik terkait Kepala Inspektorat Kota Bekasi (Herry Lukmantohari) Divonis 2,5 Tahun Penjara karena menyuap Pegawai BPK agar laporan keuangan Kota Bekasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan tautan: “Dua Pejabat Pemkot Bekasi Divonis 2,5 & 2 Tahun Penjara” https://news.detik.com/berita/d-1494510/dua-pejabat- pemkot-bekasi-divonis-2-5-2-tahun-penjara; 17. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1013PK/Pid.Sus/2024 tentang Kasus Suap Rahmat Effendi - Wali Kota Bekasi; 56 18. Bukti P-16 : Berita online nasional.kompas terkait Vonis Penjara 6 Tahun Wali Kota Bekasi karena diduga menyuap Anggota DPRD, menyalahgunakan anggaran makan-minum, memberikan suap untuk mendapatkan Piala Adipura 2010, dan menyuap Pegawai BPK dengan tautan: “Terbukti Salah, Mochtar Muhammad Dihukum 6 Tahun” https://nasional.kompas.com/read/2012/03/07/23490031/ ~Nasional; 19. Bukti P-17 : Buku Literatur IPDN Tahun 2020 tentang “Pengawasan Pemerintahan”, yang ditulis oleh Dr. Rahmawati Sururama, S,STP, S.AP, M.Si dan Riski Amelia, S.STP, MAP, halaman 3; 20. Bukti P-18 : Buku Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi, yang dikarang oleh Satjipto Rahardjo, halaman 140; 21. Bukti P-19 : Buku Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi, yang dikarang oleh Satjipto Rahardjo, halaman 84; 22. Bukti P-20 : Journal Of International Islamic Law, Human Right and Public Policy EQUALITY BEFORE THE LAW: A CRITICAL REVIEW OF LEGAL IMPLEMENTATION IN INDONESIA 23. Bukti P-21 : Jurnal Ilmiah Tentang Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Indonesia yang ditulis oleh R. Siti Zuhro, MA, PhD, Prof (Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI; TI Reformasi Birokrasi Nasional; 24. Bukti P-22 : Jurnal Internasional yang ditulis oleh French, John RP. "The bases of social power." Studies in social power/University of Michigan Press (1959); 25. Bukti P-23 : Alkostar, Artidjo. "Korupsi Sebagai Extraordinary Crime." Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia 1 (2013); 57 26. Bukti P-24 : Penelitian yang dilakukan oleh Transparency International, Press Release on Corruption Perceptions Index 2004, London, 20 Oktober 2004; 27. Bukti P-25 : Jurnal Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia Suatu Kajian Awal, yang ditulis oleh Bambang Widjajanto, halaman 41 dan 42; 28. Bukti P-26 : Jurnal Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia Suatu Kajian Awal, yang ditulis oleh Bambang Widjajanto, halaman. 40; 29. Bukti P-27 : Tulisan dari Julio Bacio-Terracino, berjudul Corruption and Human Rights, 2010, hal. 243; 30. Bukti P-28A : "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022" (2023), ICW Monitoring; 31. Bukti P-28B : "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023." Indonesia Corruption Watch: Jakarta Selatan (2024); 32. Bukti P-29 : Laporan Komisi Pemberantasan dari Tahun 2024 s.d. 2023 yang diambil dari tautan: https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/5e6f4f7ee0 95749/kpk-tangani-1500-kasus-korupsi-dalam-dua- dekade Dokumen diakses pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 22:13; 33. Bukti P-30 : Jurnal Hukum "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum." Jurnal Hukum Respublica 18, no. 1 (2018): 1-13. yang ditulis oleh Syarief, Ridwan Arifin Oemara, and Devanda Prastiyo; 34. Bukti P-31 : Djayeng Tirto, S.H, S.PI, “Implementasi Kewaspadaan Nasional Terhadap Bahaya Korupsi Di Lingkungan Aparatur Pemerintahan Guna Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional. hal.20-21; 58 35. Bukti P-32 : Fazar Ramadana, Ramadhan Rafsanjani. “Faktor Pendorong Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. “Jurnal Hasil Penelitian Januari 2021” diakses 5 Desember 2024. hal 31; 36. Bukti P-33 : Friedman, Lawrence M. "Pengantar Hukum Amerika (American Law An Introduction)." Penerjemah Whisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta (2001); 37. Bukti P-34 : Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." El- Dusturie 1, no. 1 (2022); 38. Bukti P-35 : International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE). Principles of Environmental Compliance and Enforcement Handbook. Washington, D.C.: INECE, 2009; 39. Bukti P-36 : Panjaitan, Saut P. "Makna dan peranan Freies Ermessen dalam hukum administrasi negara." Unisia 10 (1991): 53- 60; 40. Bukti P-37 : Dimas Jarot Bayu. "KPK Sebut Inspektorat Pemerintah Tak Pernah Lapor Kasus Korupsi." Katadata, August 21, 2017. Accessed December 3, 2024; 41. Bukti P-38 : Liputan Global News. "Kinerja Inspektorat Lampung Dikritisi." Liputan Global News, 4 September 2023. Diakses 3 Desember 2024. https://liputanglobal- news.com/2023/09/04/kinerja-inspektorat-lampung- dikritisi/; 42. Bukti P-39 : Singh, Rakhbir, and Taufiqurrohman Syahur. "Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi." Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 2, no. 8 (2023): 11-20; 43. Bukti P-40 : "Kerugian Negara/Daerah Paling Banyak Terdapat di Pemda," wartapemeriksa.bpk.go.id, 27 Febuari 2024, https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=47833.; 59 44. Bukti P-41 : "Banyak Kepala Daerah Korupsi, KPK Ingin Ada Penguatan Inspektorat," Kompas.com, 10 Januari 2017,https://nasional.kompas.com/read/2017/01/10/08182 391/banyak.kepala.daerah.korupsi.kpk.ingin.ada.penguat an.inspektorat; 45. Bukti P-42 : Satjipto Rahardjo, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 140; 46. Bukti P-43 : Umar, Haryono. "Pengawasan untuk pemberantasan korupsi." Jurnal Akuntansi dan auditing 8, no. 2 (2012): 109-122; 47. Bukti P-44 : Transparency International Defence & Security, "Defending Transparency: An Advocate's Guide to Counteracting Defence Corruption," accessed December 6, 2024, https://ti-defence.org/publications/defence-security-sector- advocacy-toolkit-guide 48. Bukti P-45 : Alfianto, Dwi. "Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Good Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Penyediaan Barang dan Jasa." Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum1, no. 2 (2019); 49. Bukti P-46 : Kajian Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (SETNAS PK) Tahun 2023-2024 Terkait Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan Daerah; 50. Bukti P-47 : Kajian Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (SETNAS PK) terkait Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan; 51. Bukti P-48 : Muhamad Ikbal Safwan, Guasman Tatawu, and La Sensu, "Analisis Hukum Independensi Inspektorat Daerah dalam 60 Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah", accessed December 6, 2024; 52. Bukti P-49 : Yuliawati, Putri, Ana Sopanah, and Endah Puspitosarie. "Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Blitar." Jurnal Hukum Bisnis 12, no. 05 (2023): 1-9.; 53. Bukti P-50 : Mahmuzar. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi. Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 50: No. 2 FH UI. 2023. Hlm. 303; 54. Bukti P-51 : Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, 2009), hal. 270- 271; 55. Bukti P-52 : Adnan Buyung Nasution dalam Rauf, Abdul, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4. hlm 577 – 578; 56. Bukti P-53 : Sondang P. Siagian dalam Rauf, Abdul, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4. hlm. 578; 57. Bukti P-54 : Disampaikan oleh Enny Nurbaningsih dalam perkuliahan Hubungan Pusat dan Daerah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2015 dalam Rauf, Abdul, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4. hlm. 579; 58. Bukti P-55 : Sadu Wasistiono dalam Dedek, Ayu dkk, Dinamika Perekonomian Indonesia: Sebuah Tinjauan Historis dari Sentralisasi ke Desentralisasi. Polyscopia. Vol. 1 No. 2, 2024, hlm. 39; 61 59. Bukti P-56 : OECD. "Making Decentralization Works: A Handbook for Policy-Makers” (2019); 60. Bukti P-57 : Karim, Lit Abdul, Sugeng Rusmiwari, and Dody Setyawan. "Pengaruh Pengaturan terhadap Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) 3, no. 2 (2015); 61. Bukti P-58 : Mulkan, Hasanal, and Serlika Aprita. "Hukum Otonomi Daerah." Jakarta: Mitra Wacana Media (2023). hal. 4; 62. Bukti P-59 : Luturmas, Jusuf, Kalijunjung Hasibuan, Lodwyk Wessy, Muchamad Taufiq, and Edy Sony. "Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara." Jurnal Kolaboratif Sains 7, no. 7 (2024): 2303-2309; 63. Bukti P-60 : Husin Ilyas, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah (Jambi: Universitas Muara Bungo, 10 Desember 2012), 277; 64. Bukti P-61 : Rauf, Abdul. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945. FIat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4. 2015. Hlm. 597; 65. Bukti P-62 : Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si, "Perkembangan Asas Tugas Pembantuan di Indonesia," Jurnal Wedana Volume IV No 1 (April 2018), Dosen Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR. hlm. 464; 66. Bukti P-63 : Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintah (Bandung: Cendekia Press, 2020), 3; 67. Bukti P-64 : Azahra, A., & Lubis, F. A. “Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 62 Provinsi Sumatera Utara Kota Medan”. Jurnal Pendidikan Tambusai 5 No. 3, (2021): 8234-8245. h. 8239; 68. Bukti P-65 : Sitanggang, J. M. “Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Aparatur Sipil Negara”. JURNAL TECTUM 1 No. 2. (2020). h. 158; 69. Bukti P-66 : I Kadek Suwawa dan Cokorda Dalem. Pengaturan Independensi Inspektorat Daerah sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 5 Tahun 2022. hlm. 1023; 70. Bukti P-67 : A Poco Anggoro, "Inspektorat Belum Paripurna Cegah Korupsi”, Kompas, 26 Maret 2015, https://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/15000041/I nspektorat.Belum.Paripurna.Cegah.Korupsi; 71. Bukti P-68A : Dero Iqbal Mahendra, “KPK: Pola Pengawasan Inspektorat Tidak Efektif”, Media Indonesia, 21 Agustus 2017, http://mediaindonesia.com/read/detail/118583-kpk-pola- pengawasan-inspektorat-tidak-efektif; 72. Bukti P-68B : Komisi Pemberantasan Korupsi, Surat KPK kepada Presiden RI: Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 27 Juli 2017. 73. Bukti P-69 : Sommaliagustina, Desi. "Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah." Journal of Governance Innovation 1, no. 1 (2019): 44-58. 74. Bukti P-70 : Komisi Pemberantasan Korupsi, Surat KPK kepada Presiden RI: Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 27 Juli 2017; 75. Bukti P-71A : Fotokopi Keputusan Gubernur Banten (Pemohon I); 76. Bukti P-71B : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00067/01/KEP/PIN/90/2003. (Pemohon I); 63 77. Bukti P-72 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ir. Bambang Sucahyo, MM. (Pemohon I); 78. Bukti P-73 : Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia. (Pemohon I); 79. Bukti P-74 : Fotokopi tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XX pada Tahun 2012. (Pemohon I); 80. Bukti P-75 : Fotokopi Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). (Pemohon I); 81. Bukti P-76 : Fotokopi pengesahan susunan pengurus purnabhakti. (Pemohon I); 82. Bukti P-77 : Fotokopi kartu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Nomor Induk Advokat 20.03251. (Pemohon II); 83. Bukti P-78 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Pemohon II); 84. Bukti P-79 : Scanned Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. (Pemohon II); 85. Bukti P-80 : Berita Liputan6 Tahun 2023 terkait kondisi jalan rusak di Lampung, dengan tautan: https://www.liputan6.com/bisnis/read/5278258/miris-dari- 1292-km-jalan-nasional-di-lampung-cuma-32-persen- dalam-kondisi-baik?page=2 Berita diakses pada tanggal 30 Desember 2024, pukul 13.00 WIB; 86. Bukti P-81 : Fotokopi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023; 87. Bukti P-82 : Surya Prasetya Trihatmaja, “Analisa Fungsi Konsultasi Inspektorat Kota Bandar Lampung Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah”; 88. Bukti P-83 : Tesis program pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 64 yang melakukan riset terkait Kinerja Aparatur Inspektorat Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Kasus Kompetensi Auditor dan Kualitas Audit), halaman 108-109; 89. Bukti P-84 : Berita Liputan6 Tahun 2010 terkait Inspektorat Daerah melakukan suap terhadap Pegawai BPK Jabar dalam kasus Herry Lukmantohari, Inspektorat Daerah Kota Bekasi, untuk menutupi audit yang dilakukan oleh BPK dimana seharusnya Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pembangunan daerah, terkait hal ini, diketahui belakangan bahwa Herry Lukmantohari melakukan suap untuk menutupi kasus yang dilakukan oleh Kepala Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bekasi, dengan tautan: https://www.liputan6.com/news/read/306686/kepala- inspektorat-bekasi-divonis-bersalah Berita diakses pada tanggal 30 Desember 2024, pukul 13.30 WIB 90. Bukti P-85 : Scanned Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor milik (Pemohon III); 91. Bukti P-86 : Berita Kompas.com Tahun 2022 terkait APBD Kota Bekasi 2023 yang difokuskan oleh Pemkot Bekasi berkaitan dengan banjir, dengan tautan: ttps://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/04/0800237 1/apbd-kota-bekasi-2023-ditetapkan-rp-593-triliun- pemkot-fokuskan-3-hal-ada Berita diakses pada tanggal 30 Desember 2024, pukul 15.00 WIB; 92. Bukti P-87 : Jurnal Universitas Indonesia “Wacana pemerintah untuk mereposisi kelembagaan inspektorat: tindak lanjut, tanggapan, serta inisiasi kedepan.”; 65 93. Bukti P-88 : Abdul Hamid, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik," Jurnal Academica FISIP Untad 3, no. 1 (Februari 2011): 538; 94. Bukti P-89 : Nurlely Darwis, "Penegakan Hukum untuk Memperoleh Hak atas Keadilan," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 3, no. 2 (March 2013): 1; 95. Bukti P-90 : Australian Capital Television Pty Ltd v. Commonwealth," Melbourne University Law Review 18 (December 1992): 939; 96. Bukti P-91 : Local Government Inspectorate, Annual Report 2021–22 (Victorian Government, 2023), www.lgi.vic.gov.au; 97. Bukti P-92 : Local Government Inspectorate, Annual Report 2021–22 (Victorian Government, 2023), www.lgi.vic.gov.au; 98. Bukti P-93 : Article 3 Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg; https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och- lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning- 2013176-med-instruktion-for_sfs-2013-176/. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 66 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 67 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 216 ayat (2) UU 23/2014: 68 Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pasal 216 ayat (3) UU 23/2014: Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah. Pasal 379 ayat (2) UU 23/2014: Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi. Pasal 380 ayat (1) UU 23/2014: Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Pasal 380 ayat (2) UU 23/2014: Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota. 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia. Dalam kaitan ini, Pemohon I menerangkan sebagai pensiunan ASN yang pernah bekerja di inspektorat daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan namun fungsi tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal karena selalu diintervensi oleh kepala daerah sebagaimana pengalaman Pemohon I sebagai mantan Inspektur sehingga menyebabkan tidak bekerjanya fungsi pengawasan oleh inspektorat daerah. Oleh karena kondisi pengawasan yang demikian maka sulit untuk mewujudkan kebutuhan dasar melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah daerah di berbagai sektor. Selain itu, Pemohon I pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli KPK, dan juga masih aktif sebagai pengurus asosiasi P2BP KDN (Persatuan Purna Bakti Pegawai Kemendagri) sebagai wadah para pensiunan untuk tetap dapat menyuarakan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. 69 Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, seringkali beracara ke berbagai pengadilan di daerah baik di kota maupun kabupaten di lingkungan Provinsi Lampung, namun terkendala karena banyaknya jalan di daerah yang rusak dan tidak layak untuk dilewati sehingga mengganggu kenyamanan mobilitas Pemohon II untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu sebagai pembayar pajak sekaligus penegak hukum, Pemohon II memiliki keresahan dan kepedulian terhadap implementasi pembangunan dan/atau pelayanan publik di lingkungan Provinsi Lampung. Pemohon II merasa bahwa pembangunan di lingkungan Provinsi Lampung tidak berjalan sebagaimana mestinya, salah satunya dikarenakan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Lampung terhadap proyek-proyek infrastruktur jalan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, berprofesi sebagai karyawan swasta yang dalam menjalankan profesinya seringkali terganggu akibat banjir dan banyaknya jalan yang rusak. Permasalahan ini menyebabkan Pemohon III mempertanyakan realisasi pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi. Namun, fakta yang terungkap menunjukkan bahwa Walikota Bekasi justru selama dua periode kepemimpinan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Ironisnya, tindak pidana korupsi tersebut turut melibatkan Inspektorat Daerah, yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan penganggaran daerah agar kesejahteraan masyarakat di daerah meningkat. 4. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terjadinya permasalahan di atas telah merugikan hak konstitusionalnya yang disebabkan karena berlakunya norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 yang menempatkan kedudukan inspektorat daerah berada di bawah kepala daerah sehingga tidak dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibatnya pelayanan publik tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga melanggar hak-hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, yang seharusnya didapatkan dengan adanya otonomi daerah. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak lagi terjadi. 70 Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual disebabkan karena berlakunya norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 yang menentukan kedudukan inspektorat daerah di bawah kepala daerah sehingga tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif karena adanya intervensi kepala daerah. Oleh karena lemahnya pengawasan internal pemerintah, masyarakat tidak mendapatkan fasilitas infrastruktur publik dan pelayanan publik yang memadai dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga berdampak langsung pada kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian 71 Duduk Perkara, yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, desain pengaturan pengawasan yang ada saat ini menyebabkan pengawasan internal yang efektif di lingkungan pemerintah daerah tidak akan dapat terwujud karena inspektorat daerah yang berfungsi melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (3) dan Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 ditentukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kondisi ini sangat berpotensi menghambat inspektorat daerah untuk mendeteksi pelanggaran secara objektif. Akibat tidak maksimalnya pengawasan inspektorat daerah sehingga berdampak pada tidak dapat terselenggaranya pelayanan publik secara baik sehingga tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah disepakati Indonesia mengadopsi sistem desentralisasi pemerintahan yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini merupakan bentuk perwujudan hubungan pemerintahan pusat-daerah di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh 2 (dua) alasan. Pertama, wilayah negara yang terlalu luas sehingga sangat tidak memungkinkan adanya kontrol yang baik dan pelayanan publik secara merata ke seluruh wilayah negara. Kedua, cita-cita kesejahteraan seluruh rakyat secara demokratis sangat sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, dengan terbagi-baginya pemerintahan daerah merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yaitu mensejahterakan seluruh rakyat secara adil. 3. Bahwa menurut para Pemohon, kedudukan Inspektorat Daerah berdasarkan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian telah meletakkan pertanggungjawaban berada di bawah kepala daerah, sehingga menciptakan dependensi yang berpotensi menimbulkan masalah yang berimplikasi secara negatif terhadap pelayanan publik dikarenakan maraknya praktik korupsi di daerah. Pelaksanaan tugas pengawasan dengan design pengaturan sebagaimana ditentukan dalam norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, telah gagal mencegah tindakan korupsi akibat disparitas “kekuatan” antara inspektorat daerah dan kepala daerah, di mana kepala daerah memiliki otoritas yang jauh lebih besar. Padahal 72 secara faktual, kepala daerah memiliki tendensi untuk melakukan tindakan koruptif. 4. Bahwa menurut para Pemohon, secara tersirat otonomi daerah memberikan kewajiban terhadap Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan publik secara baik. Oleh karenanya berdasarkan konsep ubi jus ibi remedium, yang pada prinsipnya menegaskan jika terdapat satu kewajiban pada satu pihak, akan menimbulkan hak bagi pihak lainnya. Dalam konteks ini, kewajiban bagi pemerintah daerah otonom adalah menyelenggarakan pelayanan publik sebaik- baiknya kepada publik, karena hal tersebut mengandung makna adanya hak bagi publik untuk mendapatkan pelayanan publik tersebut. 5. Bahwa menurut para Pemohon, diajukannya permohonan pengujian norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014, merupakan alternatif yang mampu menjamin hak atas pelayanan publik yang baik oleh pemerintah daerah dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pada dasarnya permohonan pengujian konstitusional bersyarat ini dimaksudkan untuk mendudukkan pengawasan internal agar distrukturkan secara berjenjang mulai dari inspektorat daerah kabupaten/kota kepada inspektorat daerah provinsi dan inspektorat daerah provinsi kepada Menteri melalui inspektur jenderal kementerian sehingga sejalan dengan semangat dari ketentuan terkait dengan pembinaan dan pengawasaan. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: a. Pasal 216 ayat (2) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Menteri dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.” b. Pasal 216 ayat (3) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri melalui inspektur jenderal kementerian pada tingkat provinsi dan melalui inspektur provinsi pada tingkat kabupaten/kota.” 73 c. Pasal 379 ayat (2) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi.” d. Pasal 380 ayat (1) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Menteri melalui Gubernur berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.” e. Pasal 380 ayat (2) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Gubernur berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.” [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-93 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Maret 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon a quo, oleh karena persoalan konstitusional yang dipermasalahkan telah jelas, maka menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila inspektorat daerah tidak ditempatkan sebagai aparatur kementerian dalam negeri secara berjenjang dan bertanggung jawab kepada menteri sehingga untuk pembinaan dan pengawasannya gubernur 74 hanya berkoordinasi dengan inspektorat daerah sebagaimana pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon. [3.11] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa UU 23/2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menjabarkan prinsip yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang pada pokoknya menghendaki pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Asas otonomi dimaksud merupakan prinsip dasar bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah yang memberikan kebebasan atau kemandirian kepada daerah. Sementara itu, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi [vide Penjelasan Umum UU 23/2014]. Adapun maksud diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah adalah untuk mengarahkan daerah agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis global, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Dalam kaitan ini, koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor utama agar kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah tetap berada dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, prinsip pembagian kewenangan pusat dan daerah harus tetap memberikan ruang bagi daerah untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 6 UU 75 23/2014 yang menyatakan, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Artinya, otonomi daerah bukanlah bentuk kedaulatan daerah yang berdiri sendiri, melainkan suatu mekanisme yang memungkinkan daerah menjalankan fungsi pemerintahan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Sebab, pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintah pusat. Sejalan dengan hal ini maka kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah tidak lain merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya hanya terletak pada seberapa mampu daerah memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat daerah yang pada gilirannya dapat mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Bahwa dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergi dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi sebagai salah satu instrumen yang memungkinkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, tuntutan kesejahteraan menghadapkan pemerintah pada kenyataan konkret yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya yang berkembang mengikuti dinamika masyarakat. [3.11.2] Bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan daerah [vide Pasal 57 UU 23/2014]. Urusan pemerintahan dimaksud pada prinsipnya bersumber dari kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 76 pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat [vide Pasal 1 angka 5 UU 23/2014]. Hal ini merupakan wujud dari desain pembagian kekuasaan dalam negara kesatuan yang menghendaki upaya mensejahterakan masyarakat dilakukan dengan cara mendekatkan berbagai fungsi pemerintahan pada satuan-satuan pemerintahan yang lebih dekat dengan pusat-pusat kehidupan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pembentukan perangkat daerah dimaksudkan untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk juga melaksanakan tugas pembantuan. Adapun, unsur perangkat daerah tersebut terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Khusus untuk perangkat daerah kabupaten/kota ditambah dengan unsur kecamatan [vide Pasal 209 UU 23/2014]. Lebih lanjut, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), setiap daerah sesuai karakter daerahnya mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Adanya pembedaan ini merupakan wujud pendekatan yang bersifat asimetris. Artinya, walaupun daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya tergantung pada kondisi dan kemampuan masing-masing daerah. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka daerah akan mempunyai prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan atau perangkat yang berbeda pula antara satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam kaitan ini, parameter yang digunakan untuk menentukan besaran organisasi perangkat daerah baik untuk mengakomodasikan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah ditentukan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, besaran struktur organisasi perangkat daerah juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, dengan maksud agar perangkat daerah yang dibentuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien [vide Penjelasan Umum UU 23/2014]. Sementara itu, berkaitan dengan hubungan kerja antara perangkat daerah provinsi 77 dengan perangkat daerah kabupaten/kota ditentukan bersifat koordinatif atau fungsional [vide Pasal 210 UU 23/2014]. [3.12] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2014 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon mengatur berkenaan dengan tugas inspektorat daerah dalam membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Desain pertanggungjawaban ini sejalan dengan makna perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah [vide Pasal 1 angka 23 UU 23/2014]. Dalam kaitan ini, inspektorat daerah bukanlah lembaga yang berdiri sendiri namun merupakan bagian dari perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tugas pengawasan yang bersifat internal oleh inspektorat daerah dilakukan dalam rangka membantu kepala daerah agar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Artinya, inspektorat daerah yang dipimpin oleh inspektur merupakan unsur pengawas daerah yang bersifat internal yang secara organisatoris berada di bawah koordinasi sekretaris daerah oleh karena itu pertanggungjawabannya pun dilakukan kepada kepala daerah dilakukan melalui sekretaris daerah, yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif [vide Pasal 213 UU 23/2014]. Berkenaan dengan hal ini, apabila mengikuti petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan, “Inspektorat Daerah mempunyai 78 tugas membantu Menteri dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah” dan “…dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri melalui inspektur jenderal kementerian pada tingkat provinsi dan melalui inspektur provinsi pada tingkat kabupaten/kota”, maka hal tersebut akan mengubah secara mendasar konstruksi pengaturan perangkat daerah dalam sistem pemerintahan daerah yang menempatkan perangkat daerah adalah organ daerah dalam menjalankan kewenangan daerah. Sebab, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, keberadaan perangkat daerah, in casu inspektorat daerah adalah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi berdasarkan asas otonomi sebagaimana maksud Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, sekalipun di Kementerian Dalam Negeri terdapat perangkat atau organ yaitu inspektorat Jenderal, namun bukan berarti inspektorat daerah menjadi organ yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, melainkan tetap sebagai perangkat daerah otonom yang mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya inspektorat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah [vide Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2014]. Pola pengaturan birokrasi kelembagaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2014 ini juga berlaku sama untuk semua unsur pembantu kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam rumpun pengaturan perangkat daerah untuk sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas dan badan [vide Bab VIII UU 23/2014 tentang Perangkat Daerah]. Oleh karena itu, adanya ketergantungan birokrasi kelembagaan dan tidak independennya inspektorat daerah dengan adanya pengaturan tersebut sebagaimana didalilkan para Pemohon sesungguhnya merupakan persoalan implementasi norma bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Terlebih, jika dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, norma yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan salah satu bentuk pengejawantahan asas otonomi dan tugas pembantuan. [3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan di daerah sebagaimana sebagian materinya ditentukan dalam Pasal 379 ayat (2) dan Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 yang didalilkan para Pemohon tidak 79 efektif karena tidak ditentukan secara berjenjang sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Dalam kaitan ini, norma Pasal 379 ayat (2) dan Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 mengatur ihwal pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah terhadap perangkat daerah, yang pada pokoknya menyatakan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan daerah provinsi, gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi. Sementara itu, untuk bupati/walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota yang dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota. Untuk memahami secara komprehensif, efektif atau tidaknya pembinaan dan pengawasan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, in casu terhadap perangkat daerah tidak dapat hanya disandarkan pada norma Pasal 379 ayat (2) dan Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 yang dimohonkan pengujiannya. Sebab, norma Pasal a quo berkelindan dengan berbagai norma lain dalam UU 23/2014 yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini, UU 23/2014 telah merumuskan desain pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan, bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dasar yang akan menjadi acuan daerah, termasuk di dalamnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah karena Presiden yang memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pusat dan daerah [vide Pasal 6 dan Pasal 7 UU 23/2014]. Oleh karena itu, berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan tersebut, telah ditentukan pula mekanismenya bahwa untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilakukan oleh pemerintah pusat yang secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagai representasi asas dekonsentrasi memiliki kewenangan membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota [vide Pasal 373 UU 23/2014]. Lebih lanjut, pengaturan mekanisme dan cakupan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota juga telah diakomodasi dalam Pasal 374 dan Pasal 375 UU 23/2014. Pembinaan yang bersifat umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang meliputi, antara lain pembagian urusan daerah, kelembagaan daerah, keuangan 80 daerah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Sementara itu, untuk aspek teknisnya dilakukan pembinaan oleh menteri yang menangani bidang teknis urusan pemerintahan [vide Pasal 374 UU 23/2014]. Untuk daerah kabupaten/kota ditentukan mekanisme pembinaannya yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dibantu oleh perangkat gubernur. Pembinaan tersebut mencakup sekaligus hal yang bersifat umum dan teknis [vide Pasal 375 UU 23/2014]. Dalam kaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah telah ditentukan pula pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah kabupaten/kota [vide Pasal 211 ayat (1) UU 23/2014]. Artinya, UU 23/2014 sesungguhnya telah mengkonstruksikan kewenangan pembinaan dan pengawasan di bawah kewenangan pemerintah pusat secara berjenjang melalui Menteri Dalam Negeri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, tidak sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Terlebih, berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan tersebut, telah ditetapkan pula peraturan pelaksana sesuai amanat Pasal 232 UU 23/2014 yang substansinya juga diamanatkan untuk menjabarkan ihwal pembinaan dan pengawasan. Peraturan pelaksana dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP 72/2019). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 72/2019, telah ternyata PP a quo dibentuk salah satunya dengan maksud untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah agar lebih independen dan objektif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme [vide Konsiderans Menimbang huruf b PP 72/2019]. Dalam kaitan dengan penguatan inspektorat daerah tersebut, telah ditentukan lebih detail fungsi inspektorat daerah berbeda dibandingkan dengan fungsi dalam pengaturan sebelumnya, yaitu terkait dengan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau Menteri; pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu tidak hanya penugasannya diberikan oleh gubernur namun oleh Menteri Dalam Negeri yang juga dapat memberikan penugasan kepada inspektorat daerah sebagai pengejawantahan tugas pembantuan. Apabila dalam melakukan pengawasan 81 pelaksanaan urusan pemerintahan, inspektorat daerah provinsi menemukan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi di daerah provinsi, tanpa menunggu penugasan gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri, inspektorat daerah melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu. Sementara itu, apabila inspektorat daerah provinsi dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur daerah provinsi wajib melaporkan kepada Menteri. Selanjutnya, Menteri melakukan supervisi kepada inspektorat daerah provinsi dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah dengan melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah [vide Pasal 11B dan Pasal 11C PP 72/2019]. Artinya, pengawasan oleh inspektorat daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didalilkan para Pemohon tidak efektif, sesungguhnya telah terjawab dengan adanya tata laksana pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam perubahan peraturan pelaksana UU 23/2014. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang menginginkan agar inspektorat daerah bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui inspektur jenderal kementerian adalah dalil yang tidak berdasar, karena hal tersebut justru mengakibatkan pergeseran mendasar dalam relasi antara pusat dan daerah yang berpotensi mengurangi ruang lingkup otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta menimbulkan kembali rentang kendali yang birokratis sehingga berpotensi menghambat pelayanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, dalam rangka penguatan fungsi inspektorat daerah penting pula bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sekalipun perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara [vide Pasal 208 UU 23/2014], akan tetapi dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Dalam kaitan ini, pembinaan penataan perangkat daerah dimaksud meliputi: 82 a. struktur organisasi; b. budaya organisasi; dan c. inovasi organisasi [vide Pasal 110 dan Pasal 111 PP 18/2016]. Dengan menerapkan penataan demikian diharapkan agar perangkat daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik sebagaimana tujuan diberikannya otonomi daerah. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 ternyata telah memberikan jaminan terhadap pelaksanaan prinsip otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 83 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 84 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah