176/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 176/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Adam Imam Hamdana. Alamat : Dusun Ringinrejo, RT. 03, RW. 01, Desa Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Pekerjaan : Mahasiswa. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Wianda Julita Maharani. Alamat : Dusun Blaring, RT.06, RW.02, Desa Panggungsari, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pekerjaan : Mahasiswa Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Adinia Ulva Maharani. Alamat : Dusun Dawuhan, RT.02, RW. 03, Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Pekerjaan : Mahasiswa. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ---------- -------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 172/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor 176/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 4 Desember 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". 2. Bahwa, UUD NRI Tahun 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa, Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji 4 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang menjadi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) 9. Secara spesifik, para Pemohon akan menguji Pasal; a. Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang berbunyi “Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a......; b. mengundurkan diri; c......; d......” b. Pengujian Pasal a quo dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar”, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 5 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon 1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara”. 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing- masing Pemohon. 4. Bahwa, Pemohon I adalah • Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3505110312030004; (Bukti P-2) • Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1860103221090; (Bukti P-3) 6 • Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id, serta telah menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Pemula; (Bukti P-4) • Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; 5. Bahwa, Pemohon II adalah • Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3503134207030003; (Bukti P-5) • Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1860103235304; (Bukti P-6) • Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id serta telah menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Pemula; (Bukti P-7) • Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; 6. Bahwa, Pemohon III adalah • Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3505046609030004; (Bukti P-8) • Bahwa Pemohon III merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1860103221006; (Bukti P-9) • Bahwa Pemohon III memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id serta telah menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Pemula (Bukti P-10); 7 • Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon III merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon 1. Bahwa, Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional para Pemohon, sebagai berikut: 1) Bahwa, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dilanggar dengan ketentuan yang ada dalam Pasal a quo. Adapun hak konstitusional para Pemohon yang 8 dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni: • Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar. • Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. • Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. • Bahwa, Pemilu 2024 telah diselenggarakan secara serentak dan telah menghasilkan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sah sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota periode 2024-2029. Pengesahan tersebut sesuai dengan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 27 September 2024. Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 25 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah masing-masing mengenai 9 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing. • Bahwa, setelah dilakukannya pengesahan, masing-masing anggota terpilih dilantik sesuai tanggal yang telah ditetapkan KPU di tingkat pusat maupun KPU Daerah yakni tanggal 1 Oktober 2024 bagi anggota terpilih DPR dan DPD serta bagi anggota terpilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyesuaikan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. • Bahwa, meskipun tenggat waktu antara penetapan calon terpilih dan pelantikan hanyalah sebentar, namun secara nalar logis calon anggota legislatif sudah dapat mengetahui bahwa dirinya memenangkan kontestasi Pemilu dan akan dilantik maupun sebaliknya sejak jauh hari. Hal tersebut mengingat proses rekapitulasi suara Pemilu sudah diselesaikan dalam tempo waktu dan masing-masing calon anggota legislatif sudah mendapatkan data mengenai jumlah suara yang didapatkan dan probabilitas terpilih. • Bahwa dalam tenggat waktu tersebut calon anggota legislatif terpilih dapat mengundurkan diri. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan dalam Pasal a quo yang memperbolehkan anggota terpilih untuk mengundurkan diri. • Bahwa dalam hal tersebut, ketika calon anggota legislatif terpilih ingin mengundurkan diri maka tidak perlu disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilih mengingat Pasal a quo tidak mengatur secara limitatif mengenai hal tersebut. Alhasil, calon anggota legislatif terpilih dapat sesuka hati untuk mengundurkan diri dan nantinya sesuai peraturan perundang- undangan in casu Pasal 426 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu akan digantikan dengan calon anggota legislatif yang memiliki suara terbanyak setelahnya. (vide bukti P-11) • Bahwa jika hal tersebut dibiarkan tentu akan sangat mencoreng nilai kedaulatan rakyat sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 10 Tahun 1945 serta prinsip-prinsip negara demokrasi. Sebab, kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui sistem perwakilan, di mana rakyat secara langsung memilih wakil mereka dalam lembaga legislatif seperti DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut menuntut para wakil terpilih untuk menyampaikan mandat yang diberikan oleh pemilih serta bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan konstituen mereka dan menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Selain itu, kondisi tersebut juga tidak sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008 yang menjelaskan bahwa “...tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat..” (vide bukti P-12) • Bahwa kondisi tersebut telah merugikan para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan terhadap prinsip negara demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain; • Para Pemohon telah mengalami kerugian secara aktual dan potensial dengan adanya Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagai salah satu landasan Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih dalam kontestasi Pemilu. • Bahwa terdapat 2 (dua) calon anggota DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI yang merupakan Dapil Pemohon I dan Pemohon III yakni atas nama Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Namun kemudian Sri Rahayu mengundurkan diri dengan alasan yang tidak diketahui publik dan disusul pengunduran diri Arteria Dahlan sebab dinyatakan sebagai anggota DPR RI terpilih pengganti Sri Rahayu. Pemohon I dan 11 Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebab selain mengetahui tidak adanya alasan yang pasti pengunduran diri Sri Rahayu, juga karena alasan pengunduran diri Arteria Dahlan yang hanya sebatas untuk memberikan peluang Romi Soekarno yang diketahui sebagai cucu Presiden Soekarno sekaligus ponakan dari Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menduduki jabatan DPR RI Periode 2024- 2029. (lihat: https://news.detik.com/berita/d-7566011/pilihan- mundur-arteria-sri-rahayu-demi-cucu-soekarno-melaju-ke- senayan). Pemohon I dan Pemohon III mendalilkan bahwa pengunduran diri oleh Sri Rahayu dan Arteria Dahlan tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. • Bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon III tidak dapat menyampaikan apakah Pemohon I Pemohon III memilih kedua calon anggota legislatif tersebut ataukah tidak dikarenakan asas Rahasia sebagai prinsip Pemilu, namun sebagai konstituen di dapil Jawa Timur VI, Pemohon I dan Pemohon III merasa telah dirugikan dengan perbuatan a quo. • Adapun secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan merugikan hak konstitusional Pemohon II ketika kasus serupa terjadi di Dapil Pemohon II pada Pemilu mendatang apabila Pasal a quo tidak segera diberikan pemaknaan secara limitatif. Sebab perbuatan serupa tidak hanya terjadi di Dapil Pemohon I dan Pemohon III saja, melainkan di berbagai daerah yang tersebar di seluruh Indonesia yang secara rinci akan dibahas selanjutnya. • Terdapat pula kerugian secara potensial yang dialami bersamaan oleh para Pemohon seminimalnya dalam tiga kondisi. • Pertama, tidak terdapat kepastian hukum para Pemohon sebagai pemilih untuk menyalurkan mandatnya kepada wakil rakyat yang dipilih. Miriam Budiarjo dalam tulisan Hendra 12 Nurtjahjo menyatakan bahwa orang-orang yang diberi mandat melalui Pemilu haruslah mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan padanya (Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 73). Dalam konteks ini, apabila calon anggota legislatif terpilih mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar pada penghormatan kedaulatan rakyat maka mandat berupa suara yang diberikan oleh para Pemohon pada Pemilu akan terbuang sia-sia sehingga calon anggota legislatif terpilih terkesan mempermainkan mandat Pemilu sebagai prosesi sakral dari demokrasi. Hal tersebut telah bertentangan dengan esensi dasar Pemilu untuk melaksanakan amanah rakyat. • Bahwa kondisi tersebut tidak menciptakan kepastian hukum bagi para Pemohon untuk memperoleh jaminan akuntabilitas calon anggota legislatif terpilih atas hak pilih para Pemohon yang telah disalurkan kepada mereka. Para Pemohon akan merasa ragu dalam menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu selanjutnya karena potensi terbuangnya suara para Pemohon kepada calon anggota legislatif terpilih. Padahal salah satu esensi dari hak para Pemohon untuk memilih dalam Pemilu adalah untuk memastikan amanah yang disampaikan dapat dijalankan oleh orang yang tepat berdasarkan keyakinan para Pemohon. • Kedua, bahwa status para Pemohon merupakan pemilih pemula yang baru menggunakan hak pilihnya (first time voters) pada Pemilu serentak 2024. Momen Pemilu Serentak 2024 merupakan momen Pemilu pertama para Pemohon yang seharusnya meninggalkan kesan positif dan memberikan kepercayaan terhadap jalannya proses demokrasi di Indonesia. Sebagai pemilih pemula, para Pemohon merasa dirugikan sebab hadirnya Pasal a quo yang berpotensi besar mendegradasi kepercayaan politik para Pemohon yakni berupa skeptis atau kurang percaya terhadap kinerja calon anggota legislatif pengganti in casu Pasal 426 ayat (3) dan (4) UU Pemilu. 13 Hal ini dapat merusak esensi demokrasi sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebab dengan keraguan masyarakat terhadap calon pengganti akibat Pasal a quo dapat diartikan sebagai keraguan terhadap kinerja calon pengganti sebagai wakil rakyat di pemerintahan. Sejalan dengan pandangan Eric M Uslaner, bahwa kepercayaan politik adalah keyakinan masyarakat terhadap institusi politik seperti eksekutif maupun legislatif untuk bertindak sesuai dengan kewajiban dan tugasnya. Apabila pengunduran diri calon terpilih sebagaimana Pasal a quo tidak didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan rakyat seperti yang secara aktual dialami Pemohon I dan Pemohon III, maka kepercayaan politik pemilih pemula yang diwakili oleh para Pemohon terhadap calon pengganti juga akan menurun. Tidak dapat dipungkiri kerugian aktual yang dialami Pemohon I dan Pemohon III juga potensial terjadi pada Pemohon II di Pemilu mendatang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang kemudian menjadikan alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal a quo. • Untuk membuktikan adanya potensi tersebut, para Pemohon akan menyampaikan beberapa fakta terkait adanya bentuk pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih tanpa alasan yang tidak masuk dalam batas nalar wajar para Pemohon sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan rakyat; a) Ratu Ngadu Bonu Wulla Mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Pemilu 2024 dari Partai NasDem nomor urut 5 di Dapil Nusa Tenggara Timur II. Namun setelah mendapatkan suara tertinggi berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Ratu mengundurkan diri tanpa menjelaskan alasan pengunduran 14 diri kepada konstituennya dan cenderung menutup diri dan tidak transparan. (lihat:https://nasional.tempo.co/read/1844887/ratu-ngadu- bonu-wulla-caleg-dpr-fraksi-nasdem-dapil-ntt-ii- mengundurkan-diri-meski-raih-suara-terbanyak-siapa-dia). b) Sri Rahayu dan Arteria Dahlan Keduanya merupakan calon anggota legislatif DPR RI partai PDIP dari Dapil Jawa Timur VI. Sesuai hasil rekapitulasi suara, keduanya secara berurutan dinyatakan sebagai calon anggota DPR RI terpilih Periode 2024-2029. Namun, keduanya mundur secara berurutan menjelang pelantikan dengan alasan ingin agar Romy Soekarno, selaku cucu Presiden ke-1 RI Sukarno sekaligus ponakan dari Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarno Putri mendapatkan kursi di DPR RI. (lihat: https://news.detik.com/berita/d-7566011/pilihan- mundur-arteria-sri-rahayu-demi-cucu-soekarno-melaju-ke- senayan). c) Akhmad Ridwan Akhmad Ridwan beserta 5 anggota terpilih DPR RI Periode 2024-2025 dari PDIP dipaksa mundur oleh partai pengusungnya sebab sistem komandante yang dijalankan dalam partai tersebut. (lihat: https://regional.espos.id/ini-dia-caleg-dprd-jateng- terpilih-yang-dipaksa-mundur-karena-sistem-komandante- 1932208). • Ketiga, apabila status anggota legislatif terpilih dapat dilepaskan dengan begitu mudahnya tentu akan menimbulkan potensi politik transaksional yang dilakukan oleh calon anggota legislatif terpilih dengan calon anggota legislatif yang tidak terpilih dalam Pemilu dengan adanya proses kongkalikong. Dengan tidak adanya aturan yang rigid calon anggota legislatif yang tidak terpilih dapat membeli suara calon anggota legislatif yang 15 memiliki suara terbanyak kemudian menyuruhnya untuk mengundurkan diri. Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas-asas pemilu yang diamanatkan dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) serta merupakan perbuatan penghinaan kepada kedaulatan rakyat sebab suara mereka dapat diperjualbelikan. Padahal implikasi dari politik transaksional adalah pengabaian keputusan politik yang berdasarkan pada kepentingan umum, dan lebih banyak didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. • Bahwa Pasal a quo adalah pasal yang sebenarnya berfungsi untuk mengakomodir bagaimana mekanisme penggantian calon anggota legislatif terpilih. Namun, dengan tidak diaturnya limitasi Pasal a quo dapat digunakan anggota legislatif terpilih untuk mengundurkan diri dari jabatan yang telah diamanatkan rakyat tanpa alasan yang didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan rakyat merupakan bentuk penghianatan terhadap suara konstituen yang telah memilihnya sebagaimana yang dialami secara aktual oleh Pemohon I dan Pemohon III serta secara potensial oleh Pemohon II. • Bahwa dengan tidak adanya limitasi tersebut, Pasal a quo secara nalar wajar hanya akan menjadi sarana yang tidak menghormati suara sebagai bentuk kedaulatan rakyat sebab pasca kontestasi pemenangnya dapat diubah dengan adanya proses kongkalikong antara calon anggota legislatif terpilih dengan pihak lainnya. • Secara kausalitas, manakala frasa “mengundurkan diri” diberi limitasi yang jelas maka Pertama, anggota legislatif terpilih tidak akan mudah untuk mengundurkan diri pasca dinyatakan terpilih 16 dan dapat berfokus untuk mewakili dan merepresentasikan suara mayoritas konstituen yang diwakilinya. Kondisi tersebut akan melahirkan anggota legislatif yang berkomitmen menjalankan mandat dan amanah rakyat. • Kedua, kepercayaan politik para Pemohon sebagai pemilih pemula tidak akan terdegradasi karena penggantian anggota legislatif terpilih yang disebabkan pengunduran diri yang tidak beralasan berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Sehingga kalaupun terdapat penggantian calon anggota legislatif, maka penggantian tersebut tetap didasarkan untuk menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Dengan harapan siapa yang nantinya wakili di Pemerintahan memang betul-betul merepresentasikan aspirasi rakyat di Dapil yang bersangkutan bukan karena kepentingan politik semata. • Ketiga, praktik politik transaksional akan dapat dihilangkan oleh karena proses pengunduran diri yang rigid sehingga pihak-pihak yang memiliki kuasa lebih tidak dapat menukar suara rakyat dengan sesuatu yang bersifat materi. 5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. • Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian para Pemohon karena potensi hilangnya suara yang diberikan dan terpilihnya calon dengan proses unfair tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga menunjukkan konsistensi untuk menjadikan Pemilu yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Vide bukti P-12) 17 III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN A. Jadwal Tahapan Pemilu Serta Problematika Pasal a quo 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan timeline Pemilu Serentak 2024 sejak tanggal 3 Juli 2022 yang diundangkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 (Vide Bukti P-13). Adapun rangkaian tahapan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: a. 4 Juni 2022 - 14 Juni 2024: Perencanaan program dan anggaran. b. 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023: Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU. c. 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. d. 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022: Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu. e. 14 Desember 2022 - 14 Februari 2022: Penetapan peserta Pemilu. f. 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023: Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. g. 6 Desember 2022 - 5 November 2023: Pencalonan anggota DPD. h. 24 April 2023 - 25 November 2023: Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. i. 19 Oktober 2023 - 25 November 2023: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. j. 28 November 2023 - 10 Februari 2024: Masa kampanye Pemilu. k. 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024: Masa tenang. l. 14 Februari 2024: Pemungutan suara. m. 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024: Penghitungan suara. n. 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan suara. o. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota: Pengucapan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota. p. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi: Pengucapan sumpah/janji DPRD Provinsi. 18 q. 1 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD. r. 20 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden. 2. Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, masa rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 15-20 Maret 2024. Akan tetapi secara logika, pada dasarnya setiap calon anggota legislatif telah memiliki perhitungan masing-masing mengenai keterpilihannya sejak 2-3 hari pasca pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Oleh karena itu, pada masa rekapitulasi hasil perhitungan suara, setiap calon anggota legislatif telah mengetahui kedudukannya akan menjadi calon anggota legislatif terpilih atau tidak. Apabila yang bersangkutan menjadi calon anggota legislatif terpilih, maka tinggal menunggu jadwal pelantikan yang telah dijadwalkan. Jadwal pelantikan calon anggota DPR dan DPD terpilih adalah pada tanggal 1 Oktober 2024, sedangkan pelantikan calon anggota DPRD terpilih disesuaikan dengan masa akhir jabatan masing-masing daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. 3. Bahwa terdapat jarak waktu yang relatif lama antara penetapan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih dengan prosesi pelantikan calon terpilih. Dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut, terjadi fenomena pengunduran diri yang dilakukan oleh beberapa calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih. Namun, pengunduran diri beberapa calon terpilih tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan cenderung tidak menghormati kedaulatan rakyat. 4. Bahwa dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkhusus ketentuan yang ada pada huruf b, memperbolehkan penggantian calon anggota terpilih sebab calon anggota terpilih mengundurkan diri. Namun, pasal tersebut tidak mengakomodir ketentuan dalam batas apa seseorang dapat mengundurkan diri setelah terpilih menjadi anggota legislatif. 5. Bahwa kondisi tersebut menyebabkan banyaknya pengunduran diri yang dilakukan oleh calon anggota terpilih dengan tanpa disertai alasan- alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan terkesan tidak 19 transparan. Alhasil banyak terjadi pergantian calon anggota terpilih yang dilakukan justru mengandung unsur-unsur penghinaan terhadap kedaulatan rakyat serta pengabaian tanggung jawab atas mandat yang telah diberikan oleh rakyat. 6. Bahwa konflik tersebut terjadi manakala Pasal a quo tetap dinormakan dan tidak diberikan limitasi. Muncul sebuah kondisi di mana calon terpilih diganti dengan calon lainnya namun dikemas sedemikian rupa sehingga seakan-akan calon terpilih tersebut mundur memang atas dasar keinginannya sendiri untuk mengundurkan diri. Padahal seharusnya sebab calon terpilih telah mendapatkan legitimasi dari rakyat berupa kuantitas suara yang didapatkannya, sudah seharusnya calon terpilih tersebut menjalankan amanat dan mandat tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Pun manakala calon terpilih ingin mengundurkan diri sudah seharusnya didasari oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat yang telah dipercayakan kepadanya. 7. Bahwa konflik tersebut semakin nyata apabila melihat jadwal pelaksanaan Pilkada serentak 2024: a. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: 5 Mei 2024 -19 Agustus 2024; b. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: 24 Agustus 2024-26 Agustus 2024; c. Pendaftaran Pasangan Calon: 27 Agustus 2024 -29 Agustus 2024; d. Penelitian Pasangan Calon: 27 Agustus 2024 -21 September 2024; e. Penetapan Pasangan Calon: 22 September 2024; f. Kampanye pasangan calon: 25 September 2024-23 November 2024; g. Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024; h. Penghitungan suara dan rekapitulasi: 27 November 2024-16 Desember 2024; Sebab proses tahapan Pilkada dijadwalkan pasca diketahuinya status keterpilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal tersebut menyebabkan banyak pula calon terpilih yang berpindah haluan untuk meninggalkan 20 amanat dan mandat rakyat yang telah diembannya kemudian maju untuk menjadi calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah. 8. Bahwa ternyata berbagai fenomena tersebut terjadi dan terfasilitasi secara legal sebab tidak adanya limitasi dalam Pasal a quo. Pada intinya, Pasal a quo tidak berfungsi sesuai harapan sebagai mekanisme penggantian calon terpilih namun cenderung dijadikan dasar legitimasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan kedaulatan rakyat. B. Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Menimbulkan Potensi Inkoherensi dengan Semangat Sistem Proporsional Terbuka dan Asas Bebas dan Adil Sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 9. Bahwa Mahkamah telah berulang kali memutuskan bahwa sistem yang dianut dalam Pemilu di Indonesia yang konstitusional ialah sistem proporsional terbuka antara lain yakni: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Halaman 104: "...Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak.” “Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan 21 seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab …" b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, Halaman 713: “Menimbang bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan, meskipun dengan menggunakan original intent dan penafsiran sistematis terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh UUD 1945, namun karena secara konseptual dan praktik, sistem pemilihan umum apapun yang dipilih pembentuk undang- undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing….” 10. Bahwa melalui berbagai putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberi sinyal bahwa kedaulatan rakyat mesti diwujudkan melalui sarana pemilihan umum yang membebaskan rakyat untuk memilih para wakilnya sesuai kehendaknya yang kemudian dalam penentuan siapa yang berhak menjadi wakil rakyat dilakukan melalui sistem penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak (majority principle). Maka, adalah bertentangan dengan kedaulatan rakyat jika calon anggota legislatif terpilih ditentukan secara sepihak serta bukan dengan suara terbanyak. Selain itu, hal tersebut juga sudah tidak sejalan dengan prinsip bebas sebagai salah satu prinsip dasar dalam Pemilu. 11. Bahwa Pasal a quo yang tidak dilimitasi berpotensi kontradiktif dengan semangat kebebasan dan kedaulatan tersebut. Frasa yang tidak dibatasi tersebut berimplikasi pada penafsiran yang luas sehingga semua perilaku dan perbuatan dapat dikategorikan sebagai alasan untuk mengundurkan diri, meski sesuatu tersebut sejatinya tidaklah pantas dalam batas wajar. Semisal, calon A karena tidak terpilih maka 22 dirinya membeli suara calon B yang telah terpilih, maka calon B dapat memberikan jatah kursinya kepada calon A dan tinggal menggunakan Pasal a quo untuk melegitimasi pengunduran diri dan pergantian anggota terpilih tersebut. Sebab, meski perbuatan Calon A dan Calon B tersebut sangat cacat di mata hukum namun perbuatan tersebut tetap dapat dianggap sah karena tidak ada batasan dalam Pasal a quo mengenai alasan yang diperbolehkan dalam pengunduran diri. Tentu perilaku-perilaku tersebut akan sangat bertolak belakang dengan keinginan konstitusi untuk membebaskan rakyat memilih dan menentukan calon mandatarisnya, sebab dalam nalar wajar kebebasan tersebut terenggut oleh karena calon terpilih ternyata dapat dirubah melalui lobi-lobi yang sistematis dan dirancang sedemikian rupa sehingga tetap terlihat sah di mata hukum. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU- VIII/2010 yang menyatakan bahwa prinsip paling pokok dari demokrasi adalah free and fairness (prinsip kebebasan memilih dan prinsip jujur adil). (vide bukti P-14) 12. Bahwa inkoherensi antara tidak adanya limitasi dalam Pasal a quo dengan sistem proporsional terbuka juga terjadi dalam kaitan hubungan antara calon terpilih dengan partai pengusung. Dalam kondisi tertentu, partai pengusung calon terpilih memiliki otoritas yang lebih besar daripada calon terpilih. Adanya persepsi bahwa calon terpilih adalah bagian tidak terpisahkan dari partai pengusung terkadang berimplikasi pada status “atasan bawahan” di mana partai pengusung berposisi sebagai majikan dan calon-calonnya berposisi sebagai pelayan. Kondisi tersebut diamini oleh Robert Michels, yang menyebutkan bahwa “Partai politik sejatinya sama seperti organisasi pada umumnya, selalu melahirkan dominasi yang bersifat oligarkis. Diijalankan oleh ‘kelas kepemimpinan’, yang seakan-akan berfungsi sebagai administrator, eksekutif, juru bicara, atau ahli strategi politik berbayar untuk organisasi. Semuanya jauh dari fungsi sebagai pelayan massa atau pelayan publik. Kelas kepemimpinan ini, pasti pada waktunya akan tumbuh lebih mendominasi struktur kekuasaan organisasi daripada para anggota 23 organisasi yang biasanya diklaim sebagai pemegang kedaulatan. (Pengantar Seymour Martin Lipset dalam Robert Michels, Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, McMillan, New York. Edisi bahasa Indonesia dengan pengantar oleh Arbi Sanit, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi, Rajawali, Jakarta, 1984, Hlm. xii-xiv.). Adanya pasal a quo juga dapat dijadikan legitimasi ketika partai pengusung berkehendak untuk memenangkan salah satu calon namun ternyata calon tersebut kalah oleh calon yang lain, maka partai pengusung akan menggunakan dominasinya untuk menyuruh calon yang menang menyerahkan jatah kursinya kepada calon yang dikehendaki oleh partai pengusung. Sekali lagi, hal tersebut dapat dilegitimasi secara sah dengan tinggal menyuruh calon yang memperoleh suara terbanyak mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal a quo sehingga dapat digantikan kepada calon pilihan partai pengusung. Para Pemohon telah menghighlight bagaimana sistem komandante partai membuat 5 calon anggota DPR terpilih mundur meski memperoleh suara terbanyak dari rakyat. (lihat kerugian konstitusional para Pemohon halaman 15). Artinya, telah terjadi perubahan penentuan mandataris rakyat tidak lagi secara mutlak dimiliki oleh rakyat menjadi dapat berubah sesuai keputusan Partai. Padahal, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 telah memberikan ketentuan bahwa; “....Karena itu, keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik,..” 13. Oleh karenanya menurut para Pemohon, sudah mulai tampak bagi Mahkamah mengapa Pasal a quo perlu dilakukan limitasi dan pemaknaan yang konkret agar jangan sampai kebebasan dan kedaulatan rakyat sebagai prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam negara demokrasi dapat dipermainkan dengan begitu mudahnya. Coretta Scott King pernah menulis bahwa kebebasan dan keadilan tidak bisa dipecah-pecah hanya untuk kenyamanan politik. 24 14. Bahwa, menurut Ramlan Subekti dalam tulisannya mengemukakan 7 (tujuh) kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas yakni: (1) kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; (2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; (3) persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; (4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; (5) badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial; (6) integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; (7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Persaingan yang bebas dan adil diartikan sebagai suatu kontestasi di mana para kontestan berangkat dan bersaing dari titik tolak atau titik awal yang sama dan setara, serta tidak ada praktik transaksional/kongkalikong. Pendapat Ramlan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa aspek penting keadilan pemilu adalah terwujudnya kesetaraan antar warga negara (pemilih dan setiap calon anggota legislatif) dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil di segala tahapan. Pun juga selaras dengan pendapat Marwani bahwa pemilu yang demokratis haruslah bersifat kompetitif. ( Marwani. 2012. Menjelang Pemilu 2009: Qou Vadis Suara Perempuan. Yogyakarta: Genta Publishing.) C. Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu Membuka Peluang Caleg Terpilih Tidak Berkomitmen terhadap Mandat Rakyat yang Memilihnya sehingga Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat Sebagaimana Dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Hak atas Kepastian Hukum sebagaimana Dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 15. Bahwa Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan dalam konstitusi tersebut menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dijalankan berdasarkan kedaulatan 25 rakyat. Ketentuan tersebut ditunjang dengan keberadaan dari instrumen yang digunakan untuk mengoptimalisasi keterlibatan rakyat sebagai pengambil kebijakan tertinggi di negara ini. 16. Bahwa, Kedaulatan rakyat berarti menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi sehingga segala sesuatu harus berdasar pada kehendak rakyat. Dalam teori mengenai kedaulatan rakyat, rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada raja, tetapi rakyat sendiri sebagai satu kesatuan memberikan mandat kepada penguasa untuk menjalankan kekuasaan rakyat tersebut. Oleh karena kekuasaan hanyalah sebatas mandat yang diberikan oleh rakyat maka rakyat dapat menagih, merubah bahkan menarik kembali mandat yang telah diberikan tersebut. 17. Bahwa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, proses pemberian mandat dilaksanakan melalui Pemilu dan Pilkada sehingga menghasilkan penguasa-penguasa negara yang secara lebih konkret di Indonesia adalah Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pemilu menjadi fasilitas bagi rakyat untuk memilih secara bebas sesuai kehendaknya untuk menentukan siapa yang menjadi mandataris rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara. Suara rakyat yang diberikan kepada salah satu calon yang bertarung dalam Pemilu merupakan sebuah “tanda tangan” kontrak bahwa rakyat telah sepakat untuk menyerahkan mandat untuk diwakili terhadap calon tersebut. Mereka telah menjalin sebuah kontrak sosial yang menurut Rousseau berfungsi sebagai sarana dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam hidup. Kontrak tersebut nampak dengan bukti bagaimana rakyat mau memilihnya sebagai mandataris dengan jaminan penyampaian aspirasi dan representasi mereka, sedangkan penguasa dipilih rakyat dengan kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah dimandatkan kepada mereka. 18. Bahwa dengan adanya Pasal a quo menimbulkan sebuah potensi bagi calon terpilih untuk dapat lari dari kontrak mandat yang telah dijalankan 26 sebelumnya. Setelah terpilih seharusnya calon terpilih bertanggungjawab untuk tetap menjaga eksistensi mandat yang diberikan kepadanya namun justru malah mengundurkan diri. Para Pemohon menyadari bahwa mengundurkan diri juga merupakan hak bagi calon terpilih, namun seharusnya proses dan tahapan yang dilakukan oleh calon terpilih supaya tetap mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai pihak yang telah memberikan mandat kepada mereka. Pasal a quo belum mengakomodir secara jelas bagaimana batasan mengundurkan diri yang tetap inheren dengan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Sudah seharusnya Mahkamah melakukan limitasi sedemikian rupa pada Pasal a quo untuk menghindari potensi terjadinya pengabaian terhadap mandat, amanah dan suara rakyat. Tidak adanya limitasi menyebabkan calon anggota legislatif terpilih dapat sesuka hati untuk mundur tanpa disertai alasan yang jelas. Padahal suara rakyat yang telah diberikan kepada mereka adalah bentuk “tanda tangan” kontrak, namun dengan mudahnya suara tersebut diabaikan dan dipermainkan. Sering didengung-dengungkan bahwa ”Vox Populi Vox Dei” suara rakyat adalah suara tuhan. Ketika suara rakyat dipermainkan sejatinya mereka telah mempermainkan suara tuhan. 19. Bahwa dengan adanya Pasal a quo berpotensi mereduksi bahkan mendistorsi prinsip kedaulatan rakyat. Dalam prinsip kedaulatan rakyat, suara rakyat dalam sebuah kontestasi baik Pemilu maupun Pilkada harus dijaga agar tidak banyak yang terbuang (wasted votes) dengan sia-sia. Implementasinya dalam desain sistem kepemiluan Indonesia salah satunya ditunjukkan dengan diadopsinya sistem Pemilu Proporsional dalam rangka mereduksi banyaknya suara yang terbuang. Sejalan dengan hal itu, seharusnya politik hukum kepemiluan khususnya berkaitan dengan mekanisme pengunduran diri juga harus sejajar dengan semangat mengoptimalkan suara rakyat dan mengurangi suara terbuang (wasted votes). Dengan adanya limitasi terhadap Pasal a quo, proses pengunduran diri calon terpilih dapat dilakukan apabila memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan inheren dengan kedaulatan rakyat. Hal tersebut pada akhirnya akan 27 menjaga agar proses pengunduran diri tidak gampang dilakukan tanpa alasan yang jelas sehingga suara rakyat yang telah diberikan akan tetap dihargai dan tidak dianggap hal yang remeh. 20. Penghargaan juga penting ditujukan bukan hanya kepada suara rakyat saja melainkan kepada mandat rakyat yang telah diberikan. Esensi dari mandat rakyat itu adalah kewajiban konstitusional. Maka, kepada calon terpilih hendaknya tidak sekadar menerima mandat itu, melainkan wajib memahami, memenuhi dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan memenuhi dan melaksanakan mandat itu, calon terpilih memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dengan begitu, pemahaman akan hasil Pemilu tidak sebatas kalah-menang, melainkan kesadaran dari mereka yang terpilih untuk menyerap, memahami dan berupaya memenuhi aspirasi rakyat selaku pemberi mandat. Pelaksanaan mandat oleh calon terpilih akan berkorelasi kepada hasil Pemilu yang “legitimate”. 21. Pengunduran diri seorang legislatif yang terpilih tanpa adanya limitasi juga dapat menciptakan preseden buruk di tengah masyarakat, di mana para pemilih akan memiliki stigma bahwa suara mereka tidak dihargai serta hasil pemilu bisa berubah begitu saja tanpa mempertimbangkan amanah yang telah diberikan. Hal ini tentu saja dapat mengurangi tingkat partisipasi politik masyarakat, mengingat mereka mungkin merasa tidak ada manfaatnya lagi memberikan suara jika calon yang terpilih tidak menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen. Selain itu, calon anggota legislatif terpilih memiliki tanggung jawab besar terhadap konstituen yang telah memilihnya. Setiap pengunduran diri yang tidak berdasar berpotensi merusak hubungan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Dalam sistem demokrasi, rakyat memberi suara untuk diwakili dalam pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jika calon anggota legislatif terpilih mengundurkan diri, maka tidak hanya posisi kosong yang harus diisi, tetapi juga kekecewaan yang muncul di kalangan masyarakat yang merasa terabaikan. 28 22. Bahwa, tentu bagaimana rakyat akan mempercayai bahwa mandat, amanat, dan suara mereka dihargai di setiap pelaksanaan Pemilu bila ternyata calon yang telah terpilih mengundurkan diri dan digantikan dengan proses yang tidak transparan dan akuntabel, terlebih lagi mencalonkan kemudian mengundurkan diri hanya karena ingin cek ombak untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah (lihat halaman 37). Maka menurut para Pemohon sangat perlu bagi Mahkamah untuk melimitasi Pasal a quo agar terdapat kepastian hukum bagi para Pemohon dan rakyat yang merasa dirugikan adanya Pasal a quo dalam hal memastikan suara yang diberikan kepada calon anggota legislatif yang dipilih dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana jaminan kepastian hukum yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. D. Kewajiban Tanggung Jawab Oleh Calon Terpilih terhadap Mandat Rakyat yang Memilihnya 23. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.(Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2005. Hal.28). Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. 24. Bahwa tanggung jawab calon terpilih merupakan implikasi setelah terjadinya kontrak sosial antara rakyat dengan calon terpilih sebagaimana telah para Pemohon sampaikan di posita sebelumnya (lihat halaman 27). Setelah terjadinya kontrak sosial, maka yang paling penting selanjutnya adalah kesepakatan antara pihak yang diwakili dan 29 pihak yang mewakili untuk melaksanakan apa yang telah menjadi bagian dalam kontrak tersebut. Kesepakatan merupakan salah satu yang esensial dalam sebuah kontrak. Terkait hal ini Anson menyatakan bahwa “a promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promise to be bound to the person to whom”. (dalam Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 8). Kata sepakat mengandung makna kesediaan atau kemauan para pihak untuk saling mengikatkan dirinya atas janji yang telah dibuatnya. 25. Kesediaan atau kemauan tersebut dapat membangkitkan kepercayaan bahwa suara yang diberikan akan dilaksanakan. Sehingga dapat disebut juga “bahwa kesepakatan merupakan tuntutan kepercayaan, yang jika orang sudah dipercaya maka ia diangkat martabatnya”. Jika seseorang ingin dihargai martabatnya sebagai manusia, maka kata-katanya harus mudah dipercaya. Kewajiban ketaatan terhadap janji yang diberikan kepada rakyat menjadi sebuah kewajiban calon anggota legislatif ketika memperoleh suara terbanyak. Pound membagi ketaatan terhadap janji ke dalam 3 (tiga) fase perkembangan yaitu janji itu mengikat menurut kesusilaan, janji itu mengikat menurut agama, dan janji itu melekat pada satu kekuatan moril. Menurut Pound “pelaksanaan janji baik itu pra kontraktual, masa kontraktual dan pasca kontraktual mesti dilaksanakan berdasarkan itikad baik (good faith)”. Itikad baik di dalamnya ialah menepati janji, sehingga apa yang dijanjikan itu akan dilaksanakan. (Pound, Roscoe, 1974, an Introduction to the Philosophy of Law, London: Yale University Press.) Menepati janji diposisikan sebagai nilai moral dalam melaksanakan suara rakyat yang telah dipercayakan kepada calon anggota legislatif. Apabila calon anggota legislatif terpilih mundur tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penghormatan atas kedaulatan rakyat, maka dapat diartikan calon anggota legislatif terpilih tersebut tidak bertanggungjawab secara moral terhadap suara rakyat yang memilihnya. 26. Bahwa Pasal a quo berpotensi menjadi alat legitimasi bagi calon terpilih untuk melepaskan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. 30 Sehingga, penting menurut para Pemohon bahwasanya Mahkamah perlu memaknai dan melimitasi Pasal a quo dengan tujuan calon anggota legislatif terpilih dapat mempertanggungjawabkan ataupun setidaknya mempertimbangkan secara moral alasan pengunduran dirinya kepada konstituennya. 27. Bahwa kondisi adanya Pasal a quo yang tidak terdapat limitasi juga akan bertindihan dengan kewajiban yang diemban anggota legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (in casu Pasal 81, Pasal 258, dan Pasal 373 UU MD3) yang salah satu kewajibannya secara eksplisit disebutkan bahwa kewajiban anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. 28. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU- XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVIII/2020 pernah menegaskan bahwa Pemilih yang telah memilih para anggota legislatif untuk menjadi wakilnya telah menerima tanggung jawab dan amanah sebagai anggota DPR dan DPRD sehingga ketika melepaskan diri maka berarti telah melepaskan pula tanggung jawab dan amanah dari rakyat. Putusan tersebut apabila dikorelasikan dengan perkara a quo akan menghasilkan suatu konklusi bahwa pengunduran diri calon anggota legislatif adalah proses dini “pengunduran diri” dari tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan kepada rakyat. Oleh karena calon yang telah diberi tanggung jawab dan amanah mengundurkan diri, seharusnya rakyat juga mendapatkan pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut serta akuntabilitas dalam proses pengunduran diri yang berlangsung. Namun dalam Pasal a quo, rakyat tidak dilibatkan sama sekali. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Penjelasan Pasal a quo yang berisi ketentuan bahwa “Pengunduran diri calon terpilih dinyatakan dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan”. 29. Bahwa para Pemohon melihat ada sebuah perbedaan apabila membandingkan proses pengunduran diri calon anggota legislatif 31 terpilih dengan mekanisme yang mengatur mengenai pengunduran diri calon Presiden dan calon Wakil Presiden, dan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Pasal 552 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (1) “Setiap calon presiden atau wakil presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon presiden dan wakil presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)” (2) “Pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (1) "Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)." (2) “Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri 32 setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)” Pasal 553 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (1) “Setiap calon presiden atau wakil presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),” (2) “Pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) Calon Anggota Legislatif Tidak ada norma sanksi yang dapat dijadikan dasar terhadap calon anggota legislatif terpilih yang mengundurkan diri tanpa didasarkan alasan 33 yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penghormatan atas kedaulatan rakyat. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon namun belum terpilih saja akan mendapatkan sanksi bila mengundurkan diri. Hal ini mengindikasikan bahwa begitu pentingnya untuk “serius” dan tidak mempermainkan suara rakyat. Sehingga rakyat dengan yakin dapat mempertimbangkan siapa yang dapat dipercayai dan dipilih menjadi wakilnya. 30. Para Pemohon menyadari bahwa komparasi yang dihadirkan para Pemohon mengenai norma sanksi di atas tidak dapat dimohonkan dalam pengujian ini sebab hal tersebut akan berseberangan dengan kewenangan Mahkamah dalam menguji undang-undang yang berlatar belakang criminal policy serta berpotensi menjadikan Mahkamah sebagai Positive Legislature. Namun, yang dititikberatkan oleh para Pemohon adalah begitu pentingnya Mahkamah untuk memaknai Pasal a quo dengan tujuan calon anggota legislatif terpilih memiliki sebuah pertanggungjawaban hukum terhadap konstituennya sehingga esensi dari kedaulatan rakyat tetap terjaga dan dapat dijadikan rujukan pembuat undang-undang dalam penyempurnaan Pasal a quo. E. Penyalahgunaan Pasal A Quo Oleh Calon Anggota Legislatif Terpilih 31. Bahwa, dengan adanya Pasal a quo tanpa diikuti dengan limitasi membuat setiap anggota legislatif terpilih dapat sesuka hati untuk berhenti dari jabatan yang diampunya tanpa adanya alasan yang jelas dan transparan. 32. Bahwa dengan tidak adanya limitasi yang jelas, Pasal a quo dijadikan sarana legitimasi terhadap praktik pencalonan anggota legislatif. Di mana Pemilihan anggota legislatif hanya dijadikan sebagai sarana cek ombak. Manakala suara yang didapatkan calon setelah dikalkulasikan menunjukkan tren yang positif maka calon anggota tersebut akan mengundurkan diri dan berpindah haluan ke Pilkada. 34 33. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, para Pemohon telah menghimpun beberapa bukti majunya para calon anggota legislatif dalam kontestasi PILKADA 2024 meski telah ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih: a. Berikut nama anggota DPR terpilih yang mengundurkan diri untuk maju dalam kontestasi PILKADA 2024; 1) Syamsuar: Caleg Golkar Dapil Riau I, Calon Gubernur Riau; 2) Abdul Wahid: Caleg PKB Dapil Riau II, Calon Gubernur Riau; 3) Airin Rachmi Diany: Caleg Golkar Dapil Banten III, Calon Gubernur Banten; 4) Dedi Mulyadi: Caleg Gerindra Dapil Jabar VII, Calon Gubernur Jawa Barat; 5) Ahmad Syaikhu: Caleg PKS Dapil Jabar VII, Calon Gubernur Jawa Barat; 6) Rano Karno: Caleg PDIP Dapil Banten III, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta; 7) Yohanis Fransiskus Lema: Caleg PDIP Dapil NTT II, Calon Gubernur NTT; 8) Emanuel Melkiades Laka Lena: Caleg Golkar Dapil NTT II, Calon Gubernur NTT; 9) Rudy Mas'ud: Caleg Golkar Dapil Kaltim, Calon Gubernur Kaltim; 10) Hasnuyardi Sulaiman: Caleg Golkar Dapil Kalsel II, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan; 11) Agustiar Sabran: Caleg PDIP Dapil Kalteng, Calon Gubernur Kalimantan Tengah; 12) Nadalsyah: Caleg Demokrat Dapil Kalteng, Calon Gubernur Kalimantan Tengah; 13) Suhardi Duka: Caleg Demokrat Dapil Sulbar, Calon Gubernur Sulawesi Barat; 14) Anwar Hafid: Caleg Demokrat Dapil Sulteng, Calon Gubernur Sulawesi Tengah; 35 15) Tina Nur Alam: Caleg NasDem Dapil Sultra, Calon Gubernur Sulawesi Tenggara; 16) Fatmawati Rusdi: Caleg NasDem Dapil Sulsel I, Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan; 17) Hendrik Lewerissa: Caleg Gerindra Dapil Maluku, Calon Gubernur Maluku; 18) Benhur Tomi Mano: Caleg PDIP Dapil Papua, Calon Gubernur Papua; 19) Wempi Wetipo: Caleg PDIP Dapil Papua Pegunungan, Calon Gubernur Papua Tengah. (lihat: https://www.tempo.co/politik/19-caleg-terpilih-mundur- karena-maju-pilkada-2024-ini-daftarnya-10918) b. Berikut anggota DPD terpilih yang mengundurkan diri untuk berkontestasi di Pilkada; 1) Mirati Dewaningsih: Calon Anggota DPD terpilih Dapil Maluku, Calon Bupati Maluku Tengah. (lihat: https://news.detik.com/pemilu/d-7399546/caleg-dpd- terpilih-mirati-buka-bukaan-alasan-mundur) 2) DLL c. Berikut beberapa anggota DPRD Terpilih yang mengundurkan diri untuk berkontestasi di PILKADA; 1) Citra Pitriyami: Caleg DPRD Provinsi Banten fraksi PDIP, Calon Bupati Pangandaran. (lihat: https://priangan.tribunnews.com/2024/09/09/citra- pitriyami-mengundurkan-diri-dari-anggota-dprd-demi-pilkada- 2024-pdip-usulkan-nama-ini) 2) Nurochman: Caleg DPRD Kota Batu fraksi PKB, Calon Wali Kota Batu. (lihat: https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal- pilkada/2824127/ramaikan-pilkada-kota-batu-2024-nurochman- daftar-ke-pkb-jadi-calon-wali-kota ) 3) Baharudin: Caleg DPRD Kabupaten Tulungagung fraksi Gerindra, Calon Wakil Bupati Tulungagung. 36 (lihat: https://mataraman.tribunnews.com/2024/11/27/mundur- dari-fraksi-gerindra-dprd-tulungagung-posisi-ahmad-baharudin- digantikan-eko-wijayanto) 4) DLL 34. Bahwa hal tersebut sangat berpotensi menjadikan suara rakyat tidak dihargai. Padahal Penghargaan terhadap suara rakyat sudah menjadi semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Selain itu, dalam negara hukum yang berkedaulatan rakyat, penting untuk memosisikan kepentingan rakyat sebagai kepentingan utama karena sejatinya prinsip kedaulatan rakyat memandang bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan segala urusan berkenaan dengan tugasnya, para pemegang kekuasaan harus berpegang pada kehendak rakyat yang lazimnya disebut dengan demokrasi. Perilaku-perilaku tersebut mencerminkan sebuah kondisi yang menempatkan suara rakyat sebagai sesuatu yang berharga murah. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi para pemilih selaku pemberi mandat karena kesan yang dibangun oleh calon terpilih seakan tidak berkomitmen dengan jabatan dan amanah yang ia telah peroleh pada Pemilu 2024. Jika memang yang bersangkutan hendak memilih berkontestasi pada Pilkada 2024, maka seharusnya sedari awal dia berfokus untuk berkontestasi dalam Pilkada. Hal tersebut menunjukkan komitmennya untuk menjalankan satu mandat yang jelas yang telah diperjuangkan dan diberikannya oleh masyarakat. Sangat tidak logis dan tidak komitmen bila yang bersangkutan mengundurkan diri pasca memperoleh bukti bahwa elektabilitasnya cukup mumpuni untuk maju sebagai dalam Pilkada. Hal tersebut tentu mencederai esensi demokrasi dan sakralitas Pemilu sebagai sarana penyerahan kedaulatan rakyat kepada penguasa. 35. Meskipun pengunduran diri juga merupakan hak yang dimiliki oleh calon anggota legislatif terpilih, tidak lantas calon anggota legislatif terpilih tersebut dapat menggunakan haknya tanpa menghormati hak yang lebih besar yakni hak rakyat sebagai pemilihnya sebagai ruh dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan hubungan 37 sebab-akibat, calon anggota legislatif terpilih dapat menggunakan hak tersebut sebab dirinya telah terpilih menjadi anggota legislatif karena dipercayai oleh mayoritas rakyat, jika dirinya tidak dipercayai dan terpilih tentu calon anggota legislatif tidak akan bisa menggunakan pasal tersebut. Artinya, oleh karena calon anggota legislatif terpilih berada pada posisi tersebut sebab rakyat, maka dalam penggunaan pasal a quo rakyat sebagai “pemberi hak” tentu wajib untuk dilibatkan. Sehingga benar suatu adagium terkenal dalam hukum bahwa Ubi jus ibi remedium , di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya, atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar. 36. Bahwa meskipun sesuai peraturan perundang-undangan, calon anggota legislatif pengganti yang dilantik adalah calon anggota legislatif yang memiliki urutan suara terbanyak selanjutnya, namun sudah seharusnya pengunduran diri tersebut dilandasi oleh alasan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan rakyat yang dilakukan secara terbuka. Sehingga rakyat yang menjadi konstituen tidak merasa dikhianati oleh calon anggota legislatif yang dirasa mampu mewakili aspirasinya yang ditunjukkan dengan memberian suara. 37. Bahwa sebenarnya sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 Mahkamah telah menyebutkan: “….Namun, terhadap jabatan yang masuk dalam rumpun “jabatan yang dipilih” (elected official) sesungguhnya menjadi keleluasaan atau kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Sebab, tidak tertutup kemungkinan penilaian kapabilitas dan integritas dari calon yang bersangkutan para pemilih lah yang lebih mengetahui dan merasakan, karena pemilih pada hakikatnya adalah sebagai “pengguna (user)” dari calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD serta calon kepala daerah yang bersangkutan….” Putusan tersebut menurut para Pemohon ingin memberi tahu bahwa jika memang calon anggota legislatif tersebut dianggap tidak layak lagi bagi rakyat untuk dipilih di Pemilu yang akan datang atau dalam Pilkada yang diikutinya sebab telah pernah mencederai mandat mereka maka merupakan hak bagi rakyat untuk tidak memilih mereka lagi dalam 38 kontestasi tersebut. Namun menurut para Pemohon, tetaplah penting bagi Mahkamah untuk dapat mempertimbangkan desain politik hukum kepemiluan yang benar-benar menjaga mandat, amanat, dan suara rakyat yang telah tersalurkan agar tidak terbuang dan terganti dengan begitu mudahnya tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas. 38. Sebagaimana dikemukakan Soehino (2010: 139-140) bahwa secara hakiki dan mendasar, sistem demokrasi merupakan sistem pengikutsertaan rakyat dalam hal pengambilan keputusan. Sedangkan implementasi sistem demokrasi itu sendiri adalah pemilihan umum. Dengan demikian, maka pelaksanaan demokrasi, khususnya demokrasi langsung harus benar-benar memberi ruang secara penuh bagi keterlibatan rakyat dalam rangka menentukan siapa yang layak menjadi wakilnya. Hal ini perlu dipertegas demi masa depan dan peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, upaya penguatan proses demokrasi perlu dilakukan dengan merestrukturisasi berbagai prosedur dan mekanisme yang terkesan justru menjadi penghalang (berupa pencederaan hak konstitusional) bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi secara utuh dalam setiap proses demokrasi, baik dalam tahapan pra-pemilu, pemilu, maupun pasca pemilu termasuk pada Pasal a quo seperti yang didalilkan para Pemohon di atas. 39. Bahwa dengan demikian para Pemohon memohonkan kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan terhadap Pasal a quo yakni dengan memberikan batasan berupa pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih yang dilakukan secara terbuka kepada konstituen dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Adapun maksud dari “secara terbuka kepada konstituen” yakni alasan pengunduran diri wajib dipublikasikan seminimalnya kepada konstituen dengan memuat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Para Pemohon menyadari, tidak semua rakyat bisa dimintai pendapatnya satu persatu dalam rangka pertanggungjawaban yang diberikan oleh calon anggota legislatif terpilih kepada pemilih atau konstituennya, namun bukan berarti hal tersebut 39 dapat dijadikan legitimasi untuk tidak melibatkan rakyat sama sekali. Rousseau dalam tulisannya menyatakan bahwa "walaupun telah menyerahkan sebagian kekuasaannya, sekutu bersangkutan masih terus mempunyai hak untuk menuntut berlakunya hukum ini” pendapat Rosseau tersebut relevan dengan fenomena pengunduran calon terpilih, sebab calon terpilih mendapatkan suara terbanyak karena rakyat dan konstituen maka ketika calon terpilih mengundurkan diri seharusnya rakyat dan konstituen dilibatkan. 40. Bahwa dengan demikian para Pemohon memohonkan kepada Mahkamah agar memberikan pemaknaan terhadap Pasal a quo yakni dengan memberikan batasan berupa pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih yang dilakukan secara terbuka kepada konstituen dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Adapun maksud dari “secara terbuka kepada konstituen” yakni alasan pengunduran diri wajib dipublikasikan dalam bentuk pernyataan publik seminimalnya ditujukan kepada konstituen dengan memuat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat serta dapat pula disertai sarana umpan balik (feedback) terhadap alasan pengunduran diri. 41. Bahwa, setidaknya apabila sistem pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih dimaknai sebagaimana yang didalilkan sebelumnya (lihat poin 40) maka Pemohon I dan Pemohon III ketika mengetahui calon anggota legislatif terpilih mengundurkan diri dapat mengetahui alasan pengunduran diri sebab dinyatakan secara terbuka. Serta apabila Pasal a quo dimaknai sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon setidaknya Pemohon I dan Pemohon III tidak akan mengalami kerugian atas suara yang diberikan sebab alasan pengunduran diri yang tidak jelas. Begitu pula terhadap Pemohon II, apabila Pasal a quo dimaknai sebagaimana yang didalilkan para Pemohon (lihat poin 40) maka tidak akan ada kekhawatiran ataupun keraguan ketika hendak memilih calon anggota legislatif sebagaimana yang dialami secara aktual oleh Pemohon I dan Pemohon III. 40 42. Bahwa agar hak konstitusional para Pemohon dan juga warga negara Indonesia lainnya yang juga merasa dirugikan karena alasan-alasan di atas maka beralasan menurut hukum bagi para Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan untuk mengabulkan permohonan demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang hakiki dan menghilangkan potensi-potensi kerugian akibat diundangkannya pasal a quo. IV. PETITUM Berdasar seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia Berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa frasa “mengundurkan diri” dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mengundurkan diri secara terbuka kepada konstituen berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada penghormatan terhadap kedaulatan rakyat’’; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 41 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505110312030004, atas nama Adam Imam Hamdana; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, atas nama Adam Imam Hamdana; 4. Bukti P-4 : Cetak Daftar Pemilih Tetap di TPS 003 Kelurahan Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, atas nama Adam Imam Hamdana dari laman cekdptonline.kpu.go.id; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503134207030003, atas nama Wianda Julita Maharani; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, atas nama Wianda Julita Maharani; 7. Bukti P-7 : Cetak Daftar Pemilih Tetap di TPS 003 Kelurahan Panggungsari, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, atas nama Wianda Julita Maharani, dari laman cekdptonline.kpu.go.id; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505046609030004, atas nama Adinia Ulva Maharani; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, atas nama Adinia Ulva Maharani; 10. Bukti P-10 : Cetak Daftar Pemilih Tetap di TPS 003 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Kademangan. Kabupaten Blitar, atas nama Adinia Ulva Maharani dari laman cekdptonline.kpu.go.id; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Pasal 426 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kutipan Paragraf [3.21.1] Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 42 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 43 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 44 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. ...; b. mengundurkan diri; c. …; d. …. 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah [vide Bukti P-3, Bukti P-5, dan Bukti P-9] yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-4, Bukti P-7, Bukti P-10]. 4. Bahwa Pemohon menganggap norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, telah menyebabkan kerugian konstitusional secara aktual bagi Pemohon I dan Pemohon III dan potensial menyebabkan kerugian konstitusional pada Pemohon II karena tidak adanya batasan makna “mengundurkan diri” bagi calon legislatif terpilih yang diatur dalam norma a quo, sehingga calon anggota legislatif terpilih dapat sesuka hati untuk mengundurkan diri. 45 5. Para Pemohon menganggap Pemohon I dan Pemohon III telah mengalami kerugian konstitusional yang aktual akibat pengunduran diri 2 (dua) orang calon anggota DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) tempat domisili Pemohon I dan Pemohon III yaitu Dapil Jawa Timur VI atas nama Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Sri Rahayu mengundurkan diri tanpa diketahui oleh publik alasan pengunduran dirinya, disusul pengunduran diri Arteria Dahlan yang sebelumnya dinyatakan sebagai anggota DPR RI terpilih pengganti Sri Rahayu. Pemohon I dan Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak adanya alasan yang jelas mengenai pengunduran diri Sri Rahayu, juga karena alasan pengunduran diri Arteria Dahlan yang oleh Pemohon dianggap sengaja memberi peluang kepada Romi Soekarno yang merupakan keponakan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk menduduki jabatan sebagai Anggota DPR RI Periode 2024-2029. 6. Para Pemohon menganggap bahwa menurut penalaran yang wajar potensial akan terjadi kerugian konstituional kepada Pemohon II ketika kasus serupa terjadi di Dapil Pemohon II pada Pemilu mendatang apabila pasal a quo tidak segera diberikan pemaknaan secara limitatif. 7. Para Pemohon juga menganggap pihaknya potensial mengalami kerugian konstitusional yaitu: tidak adanya kepastian hukum bagi para Pemohon sebagai pemilih untuk menyalurkan mandatnya kepada wakil rakyat yang dipilih; sebagai pemilih pemula, pasal a quo berpotensi mendegradasi kepercayaan politik para Pemohon yakni berupa skeptis atau kurang percaya terhadap kinerja calon anggota legislatif pengganti; apabila status anggota legislatif terpilih dapat dilepaskan dengan begitu mudahnya tentu akan menimbulkan potensi politik transaksional yang dilakukan oleh calon anggota legislatif terpilih dengan calon anggota legislatif yang tidak terpilih dalam Pemilu dengan adanya proses kongkalikong. 8. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian karena dengan berlakunya norma a quo maka hasil kontestasi pemilihan umum dapat diubah dengan proses kongkalikong antara calon anggota legislatif terpilih dengan pihak lainnya. 46 9. Para Pemohon menganggap jika Mahkamah mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian para Pemohon karena potensi hilangnya suara yang diberikan dan terpilihnya calon dengan proses unfair tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga menunjukkan konsistensi untuk menjadikan Pemilu yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata. Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia [vide Bukti P-2, Bukti P-5, dan Bukti P-8] yang merupakan mahasiswa [vide Bukti P-3, Bukti P-5, dan Bukti P-9] yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dibuktikan dengan DPT atas nama para Pemohon dari laman cekdptonline.kpu.go.id [vide Bukti P-4, Bukti P-7, dan Bukti P-10]. Dalam kualifikasinya sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon I dan Pemohon III yang berdomisili di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang melingkupi Dapil Jawa Timur VI, menganggap telah mengalami kerugian konstitusional secara aktual karena ada 2 (dua) orang Caleg Terpilih dari Dapil Jawa Timur VI yang mengundurkan diri karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara Pemohon II yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur yang melingkupi Dapil Jawa Timur VII menganggap pada pemilu-pemilu berikutnya dirinya potensial mengalami kerugian konstitusional yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon III yaitu potensi mundurnya calon terpilih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan jika aturan yang tidak membatasi pengunduran diri calon terpilih tidak dimaknai oleh Mahkamah. Dengan demikian, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual (Pemohon I dan Pemohon III) atau setidak-tidaknya potensial (Pemohon II) dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak 47 konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (selanjutnya disebut para Pemohon) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para Pemohon, seharusnya calon terpilih menjalankan amanat dan mandat rakyat yang telah memilihnya sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Jikapun calon terpilih ingin mengundurkan diri seharusnya didasari oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat yang telah dipercayakan kepadanya; 2. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 menimbulkan potensi inkoherensi dengan semangat sistem proporsional terbuka serta asas bebas dan adil sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang tidak dilimitasi berpotensi kontradiktif dengan semangat kebebasan dan kedaulatan rakyat berdasarkan perolehan suara terbanyak (majority principle). Dalam kondisi tertentu, partai pengusung memiliki otoritas yang lebih besar daripada calon terpilih. Adanya persepsi bahwa calon terpilih adalah bagian tidak terpisahkan 48 dari partai pengusung akan berimplikasi pada status “atasan bawahan” di mana partai pengusung berposisi sebagai majikan dan calon-calonnya berposisi sebagai pelayan; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 membuka peluang calon terpilih tidak berkomitmen terhadap mandat rakyat yang telah memilihnya, sehingga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Setelah terpilih seharusnya calon terpilih bertanggungjawab untuk tetap menjaga eksistensi mandat yang diberikan kepadanya. Meskipun mengundurkan diri juga merupakan hak bagi calon terpilih, namun seharusnya proses dan tahapan yang dilakukan oleh calon terpilih tetap harus mengedepankan kedaulatan rakyat sebagai pihak yang telah memberikan mandat; 4. Bahwa menurut para Pemohon, jika membandingkan proses pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih dengan mekanisme pengunduran diri calon presiden dan calon wakil presiden, dan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, maka terlihat adanya perbedaan. calon presiden dan calon wakil presiden serta calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon namun belum terpilih akan mendapatkan sanksi bila mengundurkan diri. Hal ini mengindikasikan pentingnya tidak mempermainkan suara rakyat, sehingga rakyat dengan yakin dapat mempertimbangkan siapa yang dapat dipercayai dan dipilih menjadi wakilnya; 5. Bahwa menurut para Pemohon, dengan tidak adanya limitasi yang jelas, Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 hanya dijadikan sarana legitimasi terhadap praktik percaloan anggota legislatif. Di mana pemilihan anggota legislatif hanya dijadikan sebagai sarana “cek ombak”, jika suara yang didapatkan calon setelah dikalkulasikan menunjukkan tren yang positif maka calon anggota tersebut akan mengundurkan diri dan berpindah untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Mengundurkan diri secara terbuka kepada konstituen berdasarkan 49 alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada penghormatan terhadap kedaulatan rakyat’’. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2024 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang tidak memberikan batasan bagi calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk mengundurkan diri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip kedaulatan rakyat serta bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dimaksud, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa UUD NRI Tahun 1945 menegaskan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara konstitusional, dalam perkembangannya pemaknaan kedaulatan rakyat dalam Konstitusi bergeser setelah Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Sebelum dilakukan perubahan konstitusi, kedaulatan rakyat 50 sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian setelah perubahan ditegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan gagasan kedaulatan dalam UUD NRI Tahun 1945 sekaligus juga diikuti dengan perubahan cara rakyat memberikan mandat terhadap pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, yaitu dengan cara melalui pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD secara langsung oleh rakyat [vide Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Dengan demikian, setelah perubahan konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat semakin diperkuat dengan pemilihan umum secara langsung, karena pemilihan umum merupakan wujud nyata dan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang memberikan peran bagi warga negara untuk ikut serta memilih secara langsung pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. [3.10.2] Bahwa berkenaan dengan pemilihan umum, khusus pemilihan umum anggota DPR dan DPRD provinis/kabupaten/kota, secara konstitusional UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara eksplisit sistem pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2008, sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 sistem yang digunakan adalah sistem pemilihan umum proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Sehingga, sejak saat itu penentuan calon terpilih tidak berdasarkan nomor urut dalam daftar calon tetap anggota legislatif namun berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota legislatif. Mahkamah kemudian menegaskan kembali konstitusionalitas sistem pemilihan umum pemilu calon anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 114/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2023. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah menilai sistem proporsional terbuka yang dijalankan dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2009, 2014, dan 2019 sebagai sistem yang konstitusional, yang lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang dikehendaki oleh UUD NRI Tahun 1945, karena dinilai Mahkamah memenuhi prinsip kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, 51 pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024 tetap digunakan sistem pemilihan umum proporsional terbuka dengan suara terbanyak. [3.11] Menimbang bahwa dalam konteks permohonan para Pemohon, maka persoalan yang harus dijawab oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum a quo adalah apakah ketentuan mengenai penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD karena calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 memenuhi prinsip kedaulatan rakyat, memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali apabila tidak dimaknai sebagaimana termaktub dalam petitum para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa norma Pasal 426 ayat (1) UU 7/2017 mengatur beberapa kondisi yang menyebabkan harus dilakukan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, yaitu jika calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota, atau terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan kondisi-kondisi yang dapat menjadi alasan penggantian calon terpilih tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, kondisi mengundurkan diri menjadi satu-satunya alasan yang terjadi atas kehendak calon sendiri (atas permintaan sendiri). Sedangkan alasan lainnya, selain sebab meninggal dunia, merupakan alasan penggantian calon terpilih karena alasan di luar kehendak calon terpilih dimaksud yang disebabkan tidak memenuhi syarat administrasi atau terlibat dalam kasus pidana pemilu. Oleh karenanya, penggantian calon terpilih tersebut dapat diartikan sebagai diberhentikan di luar kehendak pribadi dari calon terpilih. Jika terjadi salah satu kondisi/alasan yang ditentukan Pasal 426 ayat (1) UU 7/2017 tersebut maka calon terpilih tidak dapat memangku jabatannya dan menjalankan tugasnya, sehingga harus ada penggantian calon terpilih anggota legislatif, yang berdasarkan norma Pasal 426 ayat (3) UU 7/2017 ditentukan akan digantikan oleh calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama 52 di daerah pemilihan tersebut berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. [3.11.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan ihwal kondisi mengundurkan diri sebagai alasan penggantian calon terpilih. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam ketentuan yang berlaku pengunduran diri calon terpilih tidak dilarang dan dalam praktiknya sering terjadi. Pengunduran diri calon terpilih dilakukan dengan berbagai alasan baik yang bersifat pribadi ataupun berkaitan dengan kebijakan partai politik pengaju atau pengusul calon. Alasan yang kerap digunakan untuk pengunduran diri calon terpilih adalah karena yang bersangkutan hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, atau mendapat penugasan lain dari negara seperti ditunjuk sebagai menteri atau duta besar yang mengharuskan yang bersangkutan memilih salah satu jabatan, sehingga harus mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif terpilih. Di samping alasan pribadi, mengundurkan diri kerap juga terjadi berkaitan dengan hubungan calon terpilih dengan partai politik pengaju. Setidaknya, kondisi demikian sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon terjadi di Dapil para Pemohon, dalam hal ini calon terpilih mengundurkan diri dan digantikan dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. [3.11.3] Bahwa terhadap pengunduran diri yang menjadi salah satu alasan penggantian calon terpilih, Mahkamah berpendapat meskipun mengundurkan diri adalah hak seorang calon terpilih, namun mandat rakyat yang telah diberikan melalui suara saat pemungutan suara seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi seorang wakil rakyat sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dengan alasan apapun. Karena sebelum akhirnya terpilih, calon legislatif telah melakukan kampanye, menggulirkan berbagai janji politik, visi, misi, dan program serta figur pribadi calon yang menjadi daya tarik para pemilih untuk memilihnya. Ketika upaya dan usahanya berhasil mendulang banyak suara dan menjadi calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka keterpilihannya merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat dan harus dihormati. Dalam konteks pemilihan umum, suara rakyat yang diberikan saat pemungutan suara adalah perwujudan demokrasi, bahkan satu suara saja menjadi sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Dengan pengunduran diri seorang calon anggota legislatif terpilih maka suara pemilih yang memilihnya menjadi dinegasikan. Padahal dalam pemilu legislatif 53 dengan sistem proporsional terbuka, para pemilih bisa jadi memilih karena figur calon yang bersangkutan, yang jika calon yang ditawarkan bukan figur dimaksud maka pilihan pemilih kemungkinan akan berubah kepada calon lain. Begitu pentingnya figur calon legislatif dalam pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka karena pemilih akan melihat siapa calon legislatif yang akan dipilih, sehingga calon-calon legislatif akan memperjuangkan keterpilihan dengan menggambarkan citra diri yang baik, serta mengkampanyekan visi, misi dan program, selain visi, misi dan program partai politik yang mengajukan sebagai calon. Sejauh ini, terdapat sejumlah fakta pengunduran diri calon terpilih dengan alasan akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, atau karena alasan lain yang sulit untuk dipertanggungjawabkan atau dijelaskan pada pemilih, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. [3.11.4] Bahwa meskipun persoalan yang didalilkan oleh para Pemohon adalah persoalan praktik dalam penerapan norma, namun menurut Mahkamah akar dari persoalan dimaksud adalah ketidakjelasan norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang tidak memberikan batasan-batasan dalam pengunduran diri calon terpilih. Batasan yang dimaksud bukan saja mengenai syarat pengunduran diri, namun juga apa saja yang dapat menjadi alasan pengunduran diri calon terpilih. Dengan tidak adanya batasan demikian menyebabkan penyelenggara pemilu akan begitu saja memproses pengunduran diri yang diajukan oleh calon terpilih terlepas alasan yang melatarbelakangi. Hal ini menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi para pemilih, yang telah memilih calon yang bersangkutan, yang kemudian akan menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam pemilihan umum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, demi menjaga prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemungutan suara langsung dalam pemilihan umum, maka pengunduran diri calon terpilih harus memiliki batasan yang jelas. [3.12] Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum perihal Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 tidak memberikan batasan yang dapat dijadikan alasan dalam pengunduran diri calon terpilih, maka Mahkamah akan mempertimbangkan batasan- batasan yang konstitusional sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demi 54 memberikan kepastian hukum bagi pemilih yang telah memilih calon terpilih yang bersangkutan. [3.12.1] Bahwa untuk memberikan batasan-batasan yang konstitusional dalam pengunduran diri calon terpilih, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dua isu pokok terkait pengunduran diri calon terpilih yang dipersoalkan dalam perkara a quo, yaitu pengunduran diri karena calon terpilih anggota legislatif akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan pengunduran diri karena alasan yang berkaitan dengan kepentingan tugas negara. Kedua isu pokok tersebut, menurut Mahkamah tidak dapat dipisahkan dari peran partai politik dalam menentukan kepemimpinan nasional. Dalam hal ini, partai politik memiliki posisi penting dan strategis dalam pelaksanaan pemilihan umum menjadi jembatan pencalonan kandidat pemimpin tingkat nasional maupun tingkat daerah ataupun kandidat wakil rakyat. Partai politik ikut membentuk dan mengatur tatanan sistem bernegara dan pemerintahan sebagai penghubung aspirasi antara negara/ pemerintah dengan rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan kita, partai politik memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan demokrasi karena dapat diposisikan sebagai penghubung antara negara/pemerintah dengan warga negara. Berkaitan dengan pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka sebagai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, peran serta partai politik diwujudkan dengan mengajukan daftar calon anggota legislatif. Dalam konteks demikian, Mahkamah berpendapat bahwa relasi antara partai politik dan calon anggota legislatif yang diajukan atau diusulkan merupakan relasi yang bersifat simbiosis mutualistis. Namun relasi tersebut tidak seharusnya berjalan dengan mengorbankan suara rakyat yang telah memilih semata-mata untuk kepentingan calon anggota legislatif terpilih dan/atau kepentingan partai politik. Untuk itulah maka sejak awal penjaringan calon anggota legislatif yang diikuti dengan penyusunan daftar calon sementara dan kemudian dilakukan penyusunan daftar calon tetap, partai politik seyogianya memiliki strategi politik yang menghitung dan mempertimbangkan penghargaan terhadap suara rakyat yang menjadi pemilih. Dalam hal ini, partai politik tidak hanya memperhitungkan sosok kader partai yang dianggap sebagai figur yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi 55 juga memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi sebagai calon anggota legislatif yang akan diajukan sesuai dengan platform partai politik. Sejak awal partai politik seyogianya mencari figur calon yang berkompeten dan memiliki rekam jejak yang baik untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah. Partai politik perlu memilah dan memilih kader-kader terbaiknya ataupun figur/tokoh yang dianggap cocok menduduki jabatan di lembaga legislatif maupun menduduki jabatan eksekutif di tingkat daerah. Sehingga, kader atau figur yang dipersiapkan sebagai calon anggota legislatif dengan kader atau figur yang dipersiapkan menjadi calon kepala daerah seharusnya calon atau sosok yang berbeda. Artinya, kader atau figur yang sebetulnya berkeinginan menjadi calon kepala daerah namun tetap diajukan sebagai calon anggota legislatif hanya akan menggunakan partai politik atau gabungan partai politik sebagai kendaraan politik untuk mewujudkan cita-cita menjadi calon kepala daerah tanpa mempedulikan suara pemilih yang telah memberikan kepercayaan kepada calon terpilih menjadi wakilnya pada lembaga legislatif. Lebih lanjut, Mahkamah memandang bahwa peran partai politik sangatlah besar dan sentral dalam menentukan kepemimpinan di tingkat nasional dan tingkat daerah, baik pada ranah legislatif maupun ranah eksekutif. Untuk itu Mahkamah mendorong setiap partai politik untuk sejak awal memiliki perencanaan kaderisasi yang baik dengan membuat blueprint dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun yang kemungkinan dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan antara pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah. Dalam perencanaan dimaksud idealnya telah tergambar untuk pemilihan umum selanjutnya kader atau figur yang akan diusulkan partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif dan menyuarakan kebijakan partai di lembaga perwakilan dan kader atau figur yang akan diusulkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sehingga, tidak ada lagi penggantian calon terpilih dengan mengorbankan suara dan kepercayaan rakyat yang menjadi pemilih, karena masing-masing kader atau figur sudah ditugaskan oleh partai politik akan berkontestasi dalam pemilihan umum anggota legislatif atau 56 pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah dirancang secara matang. [3.12.2] Bahwa namun betapapun pentingnya peran partai politik dalam mengusulkan calon-calon pejabat publik untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah, hal ini tetap tidak boleh menegasikan suara rakyat yang telah memilih sebelumnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Oleh karenanya menurut Mahkamah, setelah calon legislatif terpilih maka calon terpilih akan menjadi wakil rakyat yang tidak bisa dengan semena-mena dilakukan penggantian baik oleh partai politik maupun dengan pengunduran diri atas kehendak calon terpilih sendiri. Penggantian yang dilakukan dengan ketidakjelasan alasan apalagi alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan mengkhianati suara rakyat yang telah diberikan saat pemungutan suara dalam pemilihan umum calon anggota legislatif. [3.12.3] Bahwa berkaitan dengan hal yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memberi perhatian khusus pada fenomena yang terjadi terhadap sejumlah calon anggota legislatif terpilih yang mengundurkan diri karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Fakta demikian bukan hanya berdasarkan data yang disampaikan dalam permohonan dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, namun juga terkonfirmasi dalam beberapa pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilu gubernur, bupati dan walikota yang baru saja selesai ditangani oleh Mahkamah. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota in casu Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang memang tidak melarang pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketentuan ini hanya mensyaratkan adanya surat pengunduran diri anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Di mana ketentuan ini pernah ditegaskan konstitusionalitasnya dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, yang diucapkan 57 dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: “[3.13.1] Bahwa terkait dengan status calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang terpilih sesungguhnya belum melekat hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan kekhawatiran para Pemohon sebagai pemilih yang berpotensi tidak mendapatkan jaminan adanya pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelaksanaan yang memberi rasa keadilan bagi para pemilih, maka kekhawatiran demikian adalah hal yang berlebihan. Sebab, jika dicermati berkenaan dengan sequence waktu yang ada saat ini, masih terdapat selisih waktu antara pelantikan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang hingga saat ini direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024], sedangkan pelantikan anggota DPR dan DPD akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024]. Sementara itu, untuk anggota DPRD akan disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD, baik anggota DPRD provinsi maupun anggota DPRD kabupaten/kota [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024], maka dengan pertimbangan bahwa terhadap calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD belum melekat hak-hak konstitusional pada dirinya yang berpotensi melekat adanya penyalahgunaan kewenangan, serta gangguan kinerja jabatan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai syarat pengunduran diri bagi calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sehingga hal tersebut belum relevan diberlakukan. Namun demikian, melalui putusan perkara a quo penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah. [3.13.2] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon belum diakomodirnya ketentuan pengaturan pengunduran diri terhadap calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD yang akan menjadi calon kepala daerah sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, hal tersebut bukanlah menjadi penyebab calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD dan calon kepala daerah mengingkari amanat yang 58 diberikan oleh pemilih atau konstituennya, termasuk dalam hal ini menjadi “second option” dalam memilih jabatan bagi calon yang bersangkutan. Namun, terhadap jabatan yang masuk dalam rumpun “jabatan yang dipilih” (elected official) sesungguhnya menjadi keleluasaan atau kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya. Sebab, tidak tertutup kemungkinan penilaian kapabilitas dan integritas dari calon yang bersangkutan para pemilih lah yang lebih mengetahui dan merasakan, karena pemilih pada hakikatnya adalah sebagai “pengguna (user)” dari calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD serta calon kepala daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah belum diakomodirnya persoalan tersebut di atas tidak harus memperluas pemaknaan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas hal tersebut cukup diakomodir dengan penambahan syarat sebagaimana ditegaskan dalam Sub-paragraf [3.13.1] di atas. Terlebih, pengunduran diri calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD sebelum ditetapkan sebagai anggota justru hal tersebut berpotensi mengabaikan prinsip kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, bukan serta merta melanggar hak warga negara, termasuk hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah di atas, Mahkamah berpendirian bahwa untuk calon anggota legislatif terpilih yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidaklah menyalahi prinsip kedaulatan rakyat, karena sebagai calon terpilih yang belum dilantik maka belum ada hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD. Namun demikian, setelah melihat fenomena yang terjadi pasca putusan Mahkamah dimaksud, di mana setelah terpilihnya calon anggota legislatif, dan calon dimaksud mengetahui dirinya berhasil menjaring banyak suara dalam pemilihan umum anggota legislatif, yang bersangkutan terlepas dari apakah atas kehendaknya sendiri ataukah mendapatkan penugasan/arahan dari partai politiknya kemudian mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Dalam hal ini, mengundurkan diri dari posisi jabatan yang akan disandang setelah diperoleh melalui proses pemilihan yang melibatkan suara pemilih yang memberi mandat untuk menjadi wakil rakyat di lembaga perwakilan. 59 Menurut Mahkamah dengan fenomena yang terjadi saat ini, suara pemilih terhadap figur tertentu untuk menjadi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD tidak terlindungi. Suara pemilih yang sudah memilih calon tertentu dalam pemilihan anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD dinegasikan dengan adanya pengunduran diri calon dimaksud. Dengan fakta tersebut, penghargaan terhadap suara para pemilih menjadi hilang tatkala pemilih sudah memilih calon tertentu sebagai calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD, namun pilihannya tidak dapat diwujudkan karena adanya pengunduran diri, sehingga pemilih dipaksa harus menerima calon pengganti yang bukan pilihannya. [3.12.4] Bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 menurut Mahkamah menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepada daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat. [3.12.5] Bahwa namun demikian, meskipun Mahkamah berpendirian tidak seharusnya terjadi pengunduran diri calon terpilih dan kemudian digantikan karena akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, namun bukan berarti Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali adanya pengunduran diri calon terpilih dan kemudian dilakukan penggantian calon terpilih. Pengunduran diri calon terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain seperti diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya. Artinya, jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected officials), melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (appointed officials). Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon tentang tidak adanya batasan untuk calon terpilih mengundurkan diri yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 adalah dalil yang berdasar. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 60 NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”, sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar Putusan a quo. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata ketentuan norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menimbulkan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 61 Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita 62 Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani