175/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 175/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : dr. Ratna Setia Asih Ais Ratna, Sp.A., M.Kes. Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jalan Lion Boen Nomor 85, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Melintang, Kota Pangkalpinang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HOF/MK bertanggal 18 September 2025 , memberi kuasa kepada Hangga Oktafandany, S.H., Dr. Yandi, S.H., M.H., Andi Surya Teja, S.H., M.H., dan Purnomo, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Firma Hukum Hangga OF, yang berkedudukan hukum di Jalan Fatmawati, Jalan Damai Nomor 20, Kelurahan Jerambah Gantung, Kota Pangkal Pinang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 September 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 29 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 178/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 175/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 30 September 2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 September 2025 dan diterima Mahkamah melalui surat elektronik (e-mail) pada tanggal 21 Oktober 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Bahwa, permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam ketentuan: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tala usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi: Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 3 Mahkamah Konstitusi) berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertaman dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945”. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “putusan Mahkamah Konstitusi bersifal final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasan hukum mengikat (final and binding)”. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (selanjutnya disebut UU PP) mengatur tentang: Pasal 7 UU PP menyatakan: “secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak baleh bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945, maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”. Pasal 9 ayat (1) UU PP menyatakan: “dalam hal suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: Pasal 1 ayat (3) PMK Nomor 7 Tahun 2025, menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 4 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 ayat (5) PMK Nomor 7 Tahun 2025, menyatakan: “Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Permohonan uji materiil yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa, Permohonan a quo adalah PUU berkenaan materi muatan Pasal 307 sepanjang frasa “Putusan dari majelis” UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 307 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi: Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal: a. ditemukan bukti baru b. kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau c. terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Pasal 307 disebutkan; “Cukup Jelas” sehingga tidak perlu ditafsirkan lain, bahwa hanya Putusan majelis yang dapat diajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena berlakunya frasa tunggal dimaksud, sehingga ‘Rekomendasi dari majelis’ tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali. Bahwa, isi Pasal dan Ayat sebagaimana Paragraf 1 Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 5 telah secara langsung memberikan tiga (3) kewenangan Majelis Dislplin Profesi Konsil Kesehatan lndonesia (MDP KKI), yaitu: 1) Kewenangan Putusan / kewenangan Sanksi dikeluarkan terhadap adanya ‘PELANGGARAN DlSlPLlN’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi: Pasal 306 (1) Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa: 2) Kewenangan Rekomendasi dikeluarkan terhadap adanya ‘PELAYANAN KESEHATAN’ yang melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi: Pasal 308 (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang meîanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari mejelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304. 3) Kewenangan Pasif dari majelis dilaksanakan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan ’PELAYANAN KESEHATAN' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi: Pasal 308 (9) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. Bahwa berdasarkan tiga (3) kewenangan MDP KKI dimaksud, dapat diambil pengertian terhadap PELANGGARAN DISIPLIN dikeluarkan Putusan/Sanksi, dan Putusannya dapat diupayakan Peninjauan Kembali sebagaimana Pasal 307, sedangkan terhadap pelanggaran 'PELAYANAN KESEHATAN' dikeluarkan Rekomendasi dan tidak dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana Pasal 307. Dan terhadap pelanggaran tindak pidana yang tidak berkaitan dengan ‘PELAYANAN KESEHATAN’, MDP KKI memiliki Kewenangan Pasif tanpa Putusan, Rekomendasi, dan Peninjaun Kembali. 6 Dapat disimpulkan MDP KKI memiliki dua (2) kewenangan untuk berbuat (aktif) berupa; Putusan dan Rekomendasi, dan satu (1) kewenangan lainnya untuk tidak berbuat (pasif). Bahwa adanya fakta MDP KKI telah mempergunakan kewenangan aktif mengeluarkan Rekomendasi kepada Tenaga Medis/Pemohon, yang secara sifat Rekomendasi finalnya tidak dapat dibantah walau ditemukan adanya kemungkinan praktik sewenang-wenang sebagaimana Pasal 307 huruf a, huruf b, dan huruf c UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pembatasan norma ini telah berlaku tidak adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perJindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pengakuan: untuk diakui hak-haknya secara hukum; b. Jaminan: jaminan negara haknya tidak dilanggar; c. Perlindungan: Kewajiban negara melindungi setiap individu dari ancaman yang dapat melanggar hak-haknya; d. Kepastian hukum yang adil: hukum yang berlaku harus jelas dan dapat diterapkan secara adil. e. Perlakuan yang sama: semua orang diperlakukan sama diihadapan hukum tanpa diskriminasi. Bahwa sebagaimana norma dimaksud, berlakunya Paragraf 1 Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkhusus Pasal a quo dengan frasa tunggal Putusan dari majelis, telah merugikan hak konstitusional Penerima Rekomendasi untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Seharusnya berlaku suatu peraturan dapat menjamin keadilan. MDP KKI diberikan kewenangan mengeluarkan Rekomendasi dan sepatutnya Penerima Rekomendasi diberikan hak menguji kebenaran sebab-sebab terbit Rekomendasi. Proteksi berlebihan UU Nomor 17 Tahun 2023 untuk MDP KKI justru melemahkan harkat dan martabat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan mudah dikriminalisasi oleh MDP KKI tanpa pertanggungjawaban hukum. 7 Bahwa sebagaimana uraian-uraian yang telah disebutkan, Pemohon berpandangan berlakunya frasa tunggal Pasal 307 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena adanya pertentangan antara UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana perkara a quo, maka mahkamah yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Konstitusi. II. Kedudukan Hukum Pemohon Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, menyebutkan tentang kedudukan Pemohon yang berbunyi ; Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang, yaitu: a. perorangan warga negara lndonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum public atau privat; atau d. lembaga negara. Bahwa sebagaimana Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi mensyaratkan permohonan PUU adalah perorangan warga negara lndonesia. Dalam hal ini Pemohan perkara a quo masuk dalam kualifikasi perorangan warga negara lndonesia yang dapat dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk Republik lndonesia (KTP) a.n Pemohon bernomor NIK: 1971045610800002. Bahwa Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan: “Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampiIan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan”. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemohon adalah Tenaga Medis pada Unit Kerja di RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang dapat dibuktikan dengan adanya surat 8 Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 188.45/018/BKDD/III/2005, ditetapkan di Pangkalpinang, Pada Tanggal 28 Februari 2009. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, dan kepentingan Pemohon berdasarkan kelima syarat dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945: Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, secara tegas menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karenanya siapapun dan termasuk Pemohon berhak atas adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehalan hanya memberikan jaminan kewenangan absolut kepada MDP KKI untuk mengeluarkan rekomendasi tanpa dapat dikoreksi mengenai kebenaran sebab-sebab rekomendasi dikeluarkan. Di lain sisi Penerima rekomendasi/Pihak Terdampak tidak diberikan hak Keberatan, Banding, atau Peninjauan Kembal atas adanya kemungkinan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 307 huruf a, b, dan c UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahwa adanya ketimpangan system hak dan/atau kewenangan antara Pemberi rekomendasi dan Penerima rekomendasi telah menjadikan MDP KKI kebal hukum, berbanding terbalik dengan anggota Kolegium Kedokteran. System hukum ini tidak menjamin keadilan, kepastian, dan persamaan hukum antara MDP KKI dan Anggota Kolegium Kedokteran. Berlakunya Pasal a quo telah bertentangan dengan princip konstitusional, terutama Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, oleh karenanya untuk menegakkan prinsip keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon berhak 9 mendapatkan kesetaraan hukum yang diperjuangkan melalui PUU atas berlakunya Pasal a quo. Ke depan agar tercipta kesetaraan hak di hadapan hukum. b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khusus Pasal a quo yang dimohonkan uji materiil, secara nyata menggambarkan kewenangan konstitusional Pemohon sebagai subjek rekomendasi dibatasi untuk melakukan upaya hukum terhadap sebab timbulnya rekomendasi. Lebih kurang anggota Kolegium Kedokteran dianggap sapi perahan MDP KKI, c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat terjadi. Bahwa, kerugian konstitusional dimaksud berdasarkan fakta hukum sudah terjadi. Rekomendasi MDP KKI menjadi alasan Penyidik Ditreskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung menstatuskan Tersangka, dan merampas kemerdekaan berupa absensi Wajib Lapor rutin kepada Pemohon. Bahwa, Pemohon telah mengajukan berbagai macam surat keberatan ke Lembaga Pemerintahan yang berwenang, mengajukan Banding Administratif ke KKI, dan mengajukan Evaluasi ke Menteri Kesehatan R.I., semua upaya kandas tanpa ada jawaban diterima atau ditolak, bahkan upaya Peninjauan Kembali turut kandas, disebabkan Rekomendasi tidak diatur dapat Peninjauan Kembali. d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian: Bahwa berlakunya kewenangan absolut rekomendasi MDP KKI, menyebabkan kriminalisasi berjalan tegak ditubuh Kolegium Kedokteran, dan Pemohon adalah pihak yang mengalami langsung kekejaman ini, dan merasakan sikap masa bodoh MDP KKI setelah selesai menjerumuskan Pemohon. 10 Pemberlakuan Pasal a quo sebagai penyebab MDP KKI kebal hukum menjalani kekuasaan secara membabi buta. Tanpa syarat membunuh karakter Pemohon, tanpa bukti menuduh Pemohon sebagai penyebab kematian Pasien. Pemohan khawatir kesewenang-wenangan ini akan diikuti pengganti/penerus MDP KKI. Ketimpangan hak dalam Pasal a quo jelas menunjukkan adanya perbedaan kasta hukum antara MDP KKI sebagai Pemeriksa dengan anggota Kolegium Kedokteran sebagai Terperiksa. Ini bukan kondisi normal sebuah negara hukum. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi: Bahwa, jika saja Pasal 307 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat frasa “dan/atau Rekomendasi dari majelis”, Pemohon berkeyakinan kesempatan kriminalisasi minim terjadi dikarenakan adanya ruang Peninjauan Kembali. Pemohon pun berkeyakinan, atas dikabulnya Permohonan a quo maka, tidak ada lagi praktik pemerasan sebagaimana yang Pemohon alami dimintakan uang damai sebesar Rp2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah). Pemohon berharap kedepannya, rekomendasi tidak menjadi alat kejahatan MDP KKI untuk menekan anggota Kolegium Kedokteran yang ingin melanjutkan Pendidikan spesialis atau sub spesialis lanjutan. Semua ini akan terwujud apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkeyakinan perlu adanya kesetaraan hak dihadapan hukum antara MDP KKI dengan para Kolegium Kedokteran. III. Alasan Permohonan (Posita) Bahwa, norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah Pasal 307 sepanjang frasa “PUTUSAN DARI MAJELIS” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Bahwa, Pasal 307 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berbunyi: 11 Pasal 307 Putusan dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteń dalam hal: a. Ditemukan bukti baru; b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa. Bahwa, norma yang hanya mensyaratkan Putusan tanpa menyertakan Rekomendasi untuk dapat dilakukan Peninjauan Kembali, telah menghilangkan prinsip perlakuan yang sama dihadapan hukum antara Penerima Putusan dan Penerima Rekomendasi, antara MDP KKI dan anggota Kolegium Kedokteran. 2. Bahwa, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perłakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana ketentuan dimaksud, semestinya Pemohon : a. adalah subjek yang berhak atas Pengakuan Hukum untuk dapat melakukan Peninjauan Kembali terhadap suatu Putusan dan/atau Rekomendasi yang belum berlaku inkracht dan belum tentu juga benar. b. mendapatkan Jaminan Dari Negara bahwa hak-hak Pemohon tersebut akan dipenuhi oleh negara bukan hanya jaminan hak kepada MDP KK| untuk mengkriminalisasi, tetapi juga hak kepada Pemohon untuk terlindungi dari kriminalisasi. c. diberikan Perlindungan Hukum oleh Negara melalui otoritas berwenang agar terhindar dari ancaman kriminalisasi dan diskriminasi. Setidaknya diberikan kesempatan bersuara melalui Peninjauan Kembali. d. diberikan Kepastian Hukum atas berlakunya suatu peraturan dapat menjamin keadilan antara Penerima Putusan dari majelis dan/atau Penerima Rekomendasi dari majelis dapat melakukan Peninjauan Kembali. e. antara MDP KKI sebagai Pemeriksa dan Anggota Kolegium Kedokteran sebagai Terperiksa tidak ada yang kebal hukum. Rekomendasi dan/atau Putusan yang dikeluarkan sama-sama dimungkinkan terdapat kekeliruan maka, Putusan dari majelis dan/atau Rekomendasi dari majelis semestinya berlaku sama dapat diuji melalui Peninjauan Kembali. 12 3. Bahwa sebagaimana uraian Pasal 307 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah terjadi pertentangan hukum. Dalam aktual kasus, Pemohon dikeluarkan rekomendasi Melanggar Standar Profesi untuk diteruskan ke penyidikan. Akan tetapi Pemohon terlarang untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas rekomendasi MDP KKI. 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mestinya Pemohon memiliki jaminan kepastian hukum untuk Peninjauan Kembali atas keluarnya rekomendasi kepada Pemohon sebagaimana keluarnya putusan. 5. Bahwa, Pasal 307 huruf a, b, dan c UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mensyaratkan adanya kemungkinan suatu Putusan yang dikeluarkan MDP KKI terdapat kekeliruan sehingga diperkenankan Peninjauan Kembali. Dalam praktiknya kekeliruan sebagaimana dipersyaratkan mungkin pula terjadi pada Rekomendasi maka, sangat beralasan hukum Pasal a quo yang dimohonkan sekiranya ditambahkan frasa dan/atau Rekomendasi dari majelis, sehingga tidak ada pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Frasa Pasal a quo yang dimohonkan perubahan sehingga diharapkan berbunyi sebagai berikut: Pasal 307 Putusan dari majelis dan/atau Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal: a. Ditemukan bukti baru; b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa. Petitum: Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republık lndonesia melalui Majelis Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Pemohonan, sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Memutuskan ketentuan norma Pasal 307 sepanjang frasa “Putusan dari majelis” Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 13 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 105, dan Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6887) dimasukkan frasa “dan/atau Rekomendasi dari majelis” ke dalam norma Pasal 307 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga berbunyi: Pasal 307 Putusan dari majelis dan/atau Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal: a. Ditemukan bukti baru; b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik lndonesia sebagaimana mestinya; Apabila Yang Mulia Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat ke Kepala Pimpinan Rumah Sakit Depati Hamzah Pangkalpinang Nomor: 943/SOM/AK- LAW/XII/2024/BANGKA tanggal 4 Desember 2024, perihal Somasi Pertama dan Terakhir; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor: 017/Permohonan/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, perihal: Permohonan Penundaan Pemeriksaan; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor: 05/dr.PMH-8.25 tanggal 31 Juli 2025, perihal: Upaya Administratif/Keberatan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Ketua Majelis Disiplin Profesi, Nomor: MD.02.02/MDP/202/2025 tanggal 19 Februari 2025, perihal: Penugasan Tim Pemeriksa; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor: MD.02.03/MDP/0255/II/2025 tanggal 26 Februari 2025, perihal: Pemberitahuan Pemeriksaan; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor: B/35.a/VI/RES.5/2025/Ditreskrimsus tanggal 18 Juni 2025, perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor: 01/dr.PMH-25 tanggal 21 Juli 2025, perihal: mohon salinan rekomendasi dan pemeriksaan ulang; 14 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor: 02/dr.PMH-25 tanggal 21 Juli 2025, perihal: mohon pemeriksaan ulang dan otopsi; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor: 07/dr.PMH.25 tanggal 8 Agustus 2025, perihal: Mohon Audiensi, Kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Melalui Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor: 8/dr.PMH.EV.25 tanggal 12 Agustus 2025, perihal Mohon dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan, Kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepada Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor: 10/dr.PMH.EV.25 tanggal 25 Agustus 2025, perihal: Mohon Telaah Hukum dan Rekomendasi, Kepada Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Reserse Kriminal Khusus, perihal Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal 25 Juni 2025 atas nama dr Ratna Setia Asih Sp.A., M.Kes Als Ratna Binti Khairul Anwar (Alm); 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pengkajian Awal Medis Gawat Darurat, No. RM: 180101 OLOP, tanggal 30 November 2024; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Laporan Kronologis Kasus, tanggal 04 Desember 2024 ditandatangani oleh Dokter DPJP: dr. Ratna Setia Asih. Sp.A., dan dr. Kuncoro Bayu Aji, Sp.JP, M.Kes, FIHA. Dokter Jaga : dr. Muhammad Basri, dr. Aditya Fresno Dwi Wardhana, dan dr Indria Savitri; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Laporan Audit Medis Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, tanggal 06 Desember 2024; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Nomor: 293/PP IDAI/IV/2025 tanggal 22 April 2025, perihal: Notulen BP2A IDAI. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 15 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “putusan dari majelis” dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887, selanjutnya disebut UU 17/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan 16 permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) yang harus sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 10 Oktober 2025, hlm. 8 sampai dengan hlm. 20]. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2025, pukul 10.37 WIB, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah melalui surat elektronik (email) dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti pada tanggal 23 Oktober 2025. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formil telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan alasan-alasan permohonan (posita). Sebelum menguraikan ketiga bagian tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas sebagaimana permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025, permohonan Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah dalam permohonannya (petitum). Namun demikian, walaupun permohonan a quo secara formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. 17 [3.3.5] Bahwa norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah frasa “putusan dari majelis” dalam Pasal 307 UU 17/2023 yang menurut Pemohon tidak memberikan ruang untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Disiplin Profesi Kedokteran. Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, pada uraian kewenangan Mahkamah, Pemohon tidak hanya menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah tetapi juga uraian yang menjelaskan mengenai alur penegakan disiplin tenaga medis serta kewenangan Majelis Disiplin Profesi Kedokteran. Uraian yang demikian tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Pada bagian kewenangan Mahkamah, Pemohon seharusnya hanya menguraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus norma a quo yang diajukan Pemohon, yaitu dasar hukum terkait dengan kewenangan Mahkamah menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, tanpa menguraikan hal lain yang tidak memiliki korelasi dengan substansi pada bagian kewenangan Mahkamah. Dalam hal ini, yang banyak diuraikan oleh Pemohon adalah ketentuan terkait dengan kasus konkretnya. Selanjutnya, pada bagian kedudukan hukum, Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai Pemohon, perseorangan warga negara Indonesia, sebagaimana syarat yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Setelah Mahkamah mencermati uraian tersebut, Pemohon hanya menjelaskan kasus konkret dan kerugian yang dialami tanpa adanya penjelasan hubungan sebab-akibat (causal verband) berlakunya norma yang dimohonkan pengujian terhadap hak konstitusional yang menurut anggapan Pemohon dirugikan, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya tidak sistematis dan bercampur dengan uraian mengenai norma syarat sebagai Pemohon. Uraian mengenai hubungan sebab-akibat dari berlakunya norma a quo terhadap hak konstitusional yang dimaksud Pemohon sangat penting bagi Mahkamah untuk menentukan secara jelas apakah Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Dalam kaitan ini, kasus konkret yang dialami Pemohon menjadi bagian pintu masuk dalam menguraikan lebih lanjut 18 anggapan kerugian hak konstitusional. Oleh karena tidak jelasnya uraian tersebut maka sulit bagi Mahkamah untuk menilai keterpenuhan syarat sebagai Pemohon. Dalam hal ini, pada bagian kedudukan hukum, Pemohon seharusnya menjelaskan secara sistematis dasar hukum serta syarat sebagai Pemohon terlebih dulu, dilanjutkan dengan uraian yang menjelaskan bahwa Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan khususnya adanya hubungan sebab-akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan hak konstitusional Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan (posita), apabila dicermati lebih lanjut, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon dalam hal ini hanya menguraikan norma a quo dan dasar pengujian, namun tanpa menjelaskan secara komprehensif pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Ketiadaan uraian yang komprehensif tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan, uraian mengenai adanya pertentangan antara norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang. Lebih lanjut, berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon pada pokoknya memohon sebagai berikut: 1. ...; 2. Memutuskan ketentuan norma Pasal 307 sepanjang frasa “putusan dari majelis” UU 17/2023 dimasukan frasa “dan/atau rekomendasi dari majelis” kedalam norma Pasal 307 UU 17/2023 sehingga berbunyi: Pasal 307 Putusan dari majelis dan/atau rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal: a. Ditemukan bukti baru; b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa. 3. ... 19 Setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon tersebut, petitum angka 2 merupakan petitum yang tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang. Selain itu, rumusan petitum angka 2 tidak jelas karena hanya memohon kepada Mahkamah untuk memasukkan frasa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tanpa menyatakan norma a quo harus bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Jika Mahkamah mengikuti permohonan Pemohon dengan memasukan frasa “dan/atau rekomendasi dari majelis” dalam Pasal 307 UU 17/2023 tanpa menyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap norma a quo. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena uraian kedudukan hukum, alasan permohonan tidak jelas, dan rumusan petitum yang tidak lazim, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum Pemohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 20 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, dan Ridwan Mansyur,dan masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 21 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Dian Chusnul Chatimah