174/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 174/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Ir. H. Komardin, S.H., M.M. Pekerjaan : Advokat dan Wiraswasta Alamat : Jalan Toddopuli V Nomor 27, RT 003, RW 003 Borong, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 29 September 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 177/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 174/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 30 September 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 22 Oktober 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 perubahan keempat menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945”. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 3 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut “UU PPP”), mengatur bahwa hierarki atau kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) beserta penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPP, setiap ketentuan di dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPP, menyatakan bahwa: Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; 8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Pasal 2 ayat (1) Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang- undang dan Perppu”. 4 9. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap: 10.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 yang berbunyi “Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang”; 10.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5 yang berbunyi “catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 10.3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; 11. Bahwa selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, dalam hal Pemohon memohon untuk dilakukan Pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD Negara RI 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Bahwa berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara” 5 2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari Pemohon. 3.1. Kualifikasi Pemohon sebagai perorangan. 3.1.1. Bahwa Pemohon adalah perorangan, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 317522607670008; (Bukti P-30) 3.1.2. Bahwa Pemohon seorang Advokat yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Anggota 24.01937 dan Berita Acara Sumpah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal (1) yang berbunyi “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan; (Bukti P-32); 3.1.3. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, huruf h angka 5 dan pasal 18 ayat 2 huruf a. 3.1.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum (legal standing) perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. 3.2. Kualifikasi Kerugian Kostitusional Pemohon 3.2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatakan bahwa Hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu apabila: 1. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 6 3. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang- undang yang dimohonkan pengujian; dan 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium/peribahasa “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; 5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mmengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara RI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka Pemohon menguraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD Negara RI 1945 Pasal 28F yaitu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; 2) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD Negara RI 1945 Pasal 28G yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 7 perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 3) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD Negara RI 1945 yaitu Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (5): (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan; 4) Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh UUD Negara RI 1945 yaitu Pasal 31 ayat (3) yaitu Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang. 6. Hak atau Kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal sebagai berikut: 1) Pasal 17 huruf g UU Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan “Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang”; 2) Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan “catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal; 3) Pasal 18 ayat 2 huruf a yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; Ketiga pasal tersebut diatas digunakan semua instansi pemerintah untuk tidak memperlihatkan atau memberikan dokumen yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang berprofesi sebagai advokat yang merupakan bagian dari penegak hukum di negara Republik indonesia berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003 yang tujuannya digunakan untuk mengakhiri kegaduhan yang semakin hari semakin gaduh, saling mencaci maki antara satu dengan yang lainnya, anak-anak sampai orang tua, dari tukang ojek hingga jenderal 8 bahkan para professor hukum saling menyanggah bahkan ada suami istri yang pisah ranjang akibat UU a quo, sungguh kejam pasal-pasal ini; Bahwa pasal a quo mengakibatkan multi tafsir sehingga semua dokumen Informasi Publik dijadikan Informasi yang dikecualikan dan bertentangan dengan Undang-Undang Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf (a, c) yang menyatakan: (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; (2) Setiap orang berhak: (a) Melihat dan mengetahui Informasi Publik, (c) Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; 7. Kerugian konstitusional yang terjadi dan yang akan pasti terjadi: 1) Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena setiap hari ada yang bertanya apakah Joko Widodo memiliki Ijazah atau tidak, asli atau palsu, karena Pemohon juga belum mengetahui ada atau tidak, asli atau palsu, berdasarkan pasal 18 ayat (2) b UU No. 14 Tahun 2008 yang berbunyi “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan, Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, atas dasar pasal 18 ayat (2) UU KIP, maka Pemohon meminta dokumen kepada UGM, KPU Solo, KPU DKI Jakarta, KPU RI, semuanya menolak kecuali KPU Pusat memberikan Fotokopi Ijazah namun tidak ada nama pada ijazah tersebut, tanda tangan Rektor dan Dekan dihapus dengan alasan tanda tangan merupakaan tanda-tanda yang dilindungi, sampai saat ini saya belum mengetahui secara pasti itu Ijazah siapa karna tanpa identitas, sekali lagi Pemohon katakan pasal a quo yang dimohonkan Pemohon sangat lucu dan kejam karena begitu jauh saya datang dari makasar untuk menghadiri undangan KPU RI untuk menerima ijazah yang tidak diketahui siapa pemiliknya, siapa yang mengeluarkan karena tanpa identitas, apakah banyak ijazah yang tanpa identitas? 2) Pernyataan KPU RI yang mengatakan bahwa tanda tangan merupakan catatan/dokumen dikecualikan, pernyataan tersebut menurut Pemohon merupakan pernyataan yang bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 yaitu Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan 9 menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” 3) Pemohon sebagai wiraswasta sulit menjalankan usahanya karena polemik adanya dugaan ijazah palsu dikalangan pejabat yang tidak bisa diungkap yang menyebabkan stabilitas keamanan dan perekonomian terganggu, dan hal tersebut bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 Pasal 28 G. 4) Kerugian konstitusional karena Pemohon merasa takut setelah adanya penjarahan rumah pejabat, rumah politikus dengan slogan “bubarkan DPR, maksulkan Gibran dan adili Jokowi, Pemohon merasa ketakutan akan terjadi kegaduhan akibat adanya undang-undang yang diartikan dengan pengertian yang berbeda-beda atau multitafsih, menurut filosofi hukum suatu aturan harus dijelaskan seterang-terangnya yang lebih terang dari cahaya dan kebenaran harus ditegakkan sekalipun langit runtuh agar kita bisa hidup aman dan sejahtra sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G; C. POSITA (ALASAN PERMOHONAN) 1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan taat membayar pajak dengan nomor NPWP 145486718805000 yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan dukumen Informasi Publik yang menjadi sumber kegaduhan yang dimohonkan oleh Pemohon, berdasakan Undanng-Undang Nomor 14 Tahung 2008 (UU KIP) pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf (a, c). Pemohon memohon kepada beberapa instansi pemerintah untuk mendapatkan dokumen Informasi Publik untuk dibuka ke Publik dengan maksud kegaduhan cepat berlalu sehinga konstitusional Pemohon dan orang lain tidak terganggu, nama-nama kantor pelayanan publik yang Pemohon mohonkan dokumen a quo sebagai berikut: 1) Pengadilan Negeri Sleman, Pemohon melihat di media sosial youtube ada sekelompok masyarakat yang ingin mendapatkan Informasi Dokumen pendidikan Ir. Joko Widodo namun ditolak oleh UGM dan Pemohon sebagai Pimpinan kantor bantuan hukum Ir. Komardin, S.H., M.M. dan Partners dengan Nomor Akta Pendirian 36 tanggal 17 April 2025 (Bukti P- 20) merasa terganggu konstitusionalnya terhadap berita a quo, berdasarkan UU KIP No.14 Tahun 2008 pasal 4 ayat 4 yang menyatakan “setiap permohonan Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke 10 pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, (Bukti P-18) maka pada tanggal tanggal 5 Mei 2025 Pemohon mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap UGM dengan Perkara Nomor 106/Pdt-G/2025/PN Smn, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tidak berhak mengadili perkara a quo; 2) Universitas Gadjah Mada, Surat Nomor: 011/S.PD/DKPF/2025 yang ditujukan kepada Rektor UGM (Bukti P-32) dokumen yang Pemohon mohonkan sebagai berikut: a. Daftar nama-nama Dosen Fakultas Kehutanan UGM yang mengajar pada tahun 1980 sampai 1985; b. Daftar nama-nama calon mahasiswa UGM pada Fakultas Kehutanan yang mendaftar pada tahun ajaran 1979/1980; c. Daftar nama-nama mahasiswa UGM yang lulus pada Fakultas Kehutanan tahun ajaran 1979/1980; d. Kartu Rencana Studi (KRS) dari semester I sampai semester akhir atas nama Joko Widodo pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada; e. Daftar nama-nama mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata serta alamat lokasi KKN yang bernama Joko Widodo; f. Menyerahkan Skripsi atas nama Joko Widodo Fakultas Kehutanan UGM mantan Persiden RI; g. Menyerahkan 10 Skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding skripsi Joko Widodo; h. Menyerahkan Duplikat Ijazah yang dinyatakan sah atas nama Joko Widodo mantan Persiden RI; i. Menyerahkan 10 Duplikat Ijazah yang dinyatakan sah mahasiswa Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding ijazah Joko Widodo mantan Persiden RI; j. Menyerahkan Nama ketua Jurusan Teknologi Kayu yang merupakan jurusan yang dipilih Joko Widodo, nama Dekan Fakultas Kehutanan dan Nama Rektor UGM pada tahun 1985; 11 k. Menyerahkan duplikat Ijazah S1, S2 dan S3 Rektor UGM, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, Dekan Fakultar Kehutan, Kepala Perpustakaan UGM fakultas Kehutanan yang menjabat saat ini dan Ijazah S1, S2 dan S3 Bapak Kasmodjo. Surat a quo tidak ditanggapi baik secara tulisan maupun lisan (Bukti P-34) 3) Pengadilan Negeri Seleman, surat permohonan tanggal 24 Juni 2025 (Bukti P-1), karena surat Pemohon nomor 011/S.PD/DKPF/2025 ditujukan ke Rektor UGM tidak ditanggapi, maka Pemohon meminta melalui Ketua Pengadilan Negeri Sleman dengan harapan UGM dapat membawa dokumen Informasi Pulik yang Pemohon mohonkan agar sidang tidak perlu dilanjutkan, adapun dokumen dan permintaan Pemohon antara lain: a. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6, dan 7 bersama- sama untuk menyerahkan daftar Dosen Fakultas Kehutanan UGM yang mengajar pada tahun 1980 sampai 1985; b. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6, dan 7 bersama- sama untuk menyerahkan daftar nama-nama calon mahasiswa UGM pada Fakultas Kehutanan tahun ajaran 1979/1980; c. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6, dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan daftar nama-nama mahasiswa UGM yang lulus pada Fakultas Kehutanan tahun ajaran 1979/1980; d. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan atau semacamnya dari semester I sampai semester akhir atas nama Joko Widodo pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada; e. Daftar nama-nama mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata serta alamat lokasi KKN yang bernama Joko Widodo; f. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan Skripsi atas nama Joko Widodo Fakultas Kehutanan UGM mantan Persiden RI yang ke 7; g. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan 10 Skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding skripsi Joko Widodo; 12 h. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan Duplikat Ijazah atas nama Joko Widodo mantan Persiden RI; i. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6 dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan Duplikat semua Ijazah fakultas Kuhutanan yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding Ijazah Joko Widodo mantan Persiden RI yang ke 7; j. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1 untuk menyerahkan Nama ketua Jurusan Teknologi Kayu yang merupakan jurusan yang dipilih Joko Widodo, nama Dekan Fakultas Kehutanan dan Nama Rektor UGM pada tahun 1985; k. Memerintahkan Ir. H. Joko Widodo mantan presiden ke RI yang ke 7 untuk menyerahkan Ijazahnya kepeda Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk dibuktikan keasliannya; l. Memerintahkan Kapolri cq. Kabareskrim Polri untuk menyerahkan dokumen yang telah diperiksa yang hasilnya yang diumumkan pada tanggal 22 Mei 2025 untuk diperiksa keasliannya dihadapan persidangan; m. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 untuk menyerahka Ijazah S1, S2 dan S3 kepengadilan untuk ikut diperiksa sebagai pembanding; n. Memerintahkan kepada TERGUGAT 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 untuk hadir dan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukumnya pada saat pembuktin oleh tim forenzik di hadapan Majelis Hakim; o. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, DKI Jakarta dan KPU Pusat untuk menyerahkan fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir yang digunakan Ir. H. Joko Widodo untuk mencalonkan sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan pencalonan Persiden 2014 dan 2019 untuk dibuktikan keasliannya di hadapan persidangan; p. Memerintahkan perpustakaan provinsi Yogyakarta untuk menyerahkan arsip koran Kedaulatan Rakyat yang diterbitkan pada bulan April, Mei, Juli, Juli 1980 untuk diperiksa sebagai pembanding dengan koran 13 Kedaulatan Rakyat yang memuat daftar mahasiswa yang lulus pada Universitas Gadjah Mada tahun 1980; q. Mengizinkan PENGGUGAT menghadirkan tim forenzik dengan peralatan untuk Menguji dokumen di pengadilan secara terbuka untuk umum agar seluruh rakyat indonesia dapat menyaksikannya secara langsung; r. Memerintahkan dan atau mengizinkan untuk pemeriksaan forenzik terhadap dukumen yang berhubungan dugaan Ijazah palsu melibatkan digital forenzik dari puslabfor Puspom Angkatan Darat Republik Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia dan atau yang dianggap berkompeten; Namun Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara yang diajuakan oleh Pemohon perkara nomor 106/Pdt-G/2025/PN.Smn mengatakan secara lisan dalam persidangan bahwa permintaan Pemohon tidak bisa dipenuhi, (Bukti P-1), Pemohon merasa hak konstitusinya diabaikan. 4) Surat yang di tujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UGM dengan Surat nomor: 021/S.PD/KPLF/VI/2025 tanggal 30 juni 2025 (Bukti P-2) Adapun dokumen yang Pemohon minta sebagai beriku: 4.1. Daftar nama-nama Dosen Fakultas Kehutanan UGM yang mengajar pada tahun 1980 sampai 1985; 4.2. Daftar nama-nama calon mahasiswa UGM pada Fakultas Kehutanan yang mendaftar pada tahun ajaran 1979/1980;Daftar nama-nama mahasiswa UGM yang lulus pada Fakultas Kehutanan tahun ajaran 1979/1980; 4.3. Kartu Rencana Studi (KRS) dari semester I sampai semester akhir atas nama Joko Widodo pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada; 4.4. Daftar nama-nama mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata serta alamat lokasi KKN yang bernama Joko Widodo; 4.5. Menyerahkan Skripsi atas nama Joko Widodo Fakultas Kehutanan UGM mantan Persiden RI; 14 4.6. Menyerahkan 10 Skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding skripsi Joko Widodo; 4.7. Menyerahkan Duplikat Ijazah yang dinyatakan sah atas nama Joko Widodo mantan Persiden RI; 4.8. Menyerahkan 10 Duplikat Ijazah yang dinyatakan sah mahasiswa Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985 sebagai pembanding ijazah Joko Widodo mantan Persiden RI; 4.9. Menyerahkan Nama ketua Jurusan Teknologi Kayu yang merupakan jurusan yang dipilih Joko Widodo, nama Dekan Fakultas Kehutanan dan Nama Rektor UGM pada tahun 1985; 4.10. Menyerahkan duplikat Ijazah S1, S2 dan S3 Rektor UGM, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, Dekan Fakultar Kehutan, Kepala Perpustakaan UGM fakultas Kehutanan yang menjabat saat ini dan Ijazah S1, S2 dan S3 Bapak Kasmodjo. Permohonan a quo dijawab olek Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UGM bahwa perrmohonan Pemohon tidah dapat dikabulkan karena data dokumen yang diminta termasuk dikecualialikan. Hak konstitusional Pemohon merasa dirugikan karna nama-nama dosen yang digaji dari uang negara turut di masukkan sebagai dokumen yang dikecualikan (Bukti P-4) 5) Rektor UGM surat nomor 019/S.KP/KPLF/VIII/2025 (Bukti P-5), Bahwa karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UGM menolak memberikan dokumen publik, sesuai Undang-Undan Informasi Publik Nomor: 14 Tahun 2008 pasal 35 dan pasal 36, Pemohon mengirim surat keberatan yang ditujukan kepada atasan PPDI UGM yaitu Rektor UGM dengan surat nomor: 029/S.KP/KPLF/VIII/2025, tanggal 29 Juli 2025 dengan permintaan yang sama yang ditujukan ke PPDI UGM namun surat yang ditujukan ke Rektor UGM tidak dijawab baik tulisan maupun lisan, sebagai lembaga pendidikan terkemuka semestinya memberikan jawaban sebagai bentuk pengajaran bahwa jika ada surat harus dijawab. Hak konstitusi Pemohon karena Rektor UGM mengabaikan permohonan Pemohon yang bertentangan degan amanat UU NRI 1945 Pasal 28F. 15 6) Bahwa Pemohon telah meminta dokumen dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI (Bukti P-6) dengan surat nomor 021/S.KH/ KPLF/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025, namun surat Pemohon tidak dibalas, sebagai Kementerian pendidikan seharusnya memberikan jawaban sebagai bentuk pengajaran bahwa jika ada surat harus dijawab. Hak konstitusi Pemohon karena Kementerian pendidikan tinggi sains mengabaikan permohonan Pemohon, yang merupakan perbuatan yang bertentangan degan amanat UU NRI Pasal 28F. 7) Bahwa Pemohon telah meminta duplikat ijazah Jokowidodo pada KPU kota Solo dengan surat Nomo: 017/S.KH/KPLF/VII/2025, tanggal 30 Juli (Bukti P-7), namun surat Pemohon ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta termasuk dikecualikan. Hak konstitusional Pemohon dirugikan karena Ketua KPU Solo mengabaikan permohonan Pemohon, perbuatan KPU Solo bertentangan degan amanat UU NRI pasal 28F. 8) Bahwa Pemohon telah meminta duplikat ijazah Jokowidodo yang digunakan mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU DKI Jakarta 026/S.KH/KPLF/VIII/2025, pada tanggal 6 Agustus 2025, namun ditolak dengan alasan bahwa dokumen yang diminta termasuk dikecualikan. Hak konstitusi Pemohon dirugikan karena PPID KPU DKI Jakarta mengabaikan permohonan Pemohon, maka perbuatan KPU bertentangan degan amanat UU NRI pasal 28F (Bukti P-9). 9) Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU DKI Jakarta menolak surat Pemohon Nomor: 026/S.KH/KPLF/VIII/2025 dengan alasan dokumen yang diminta adalah dokumen yang dikecualikan, sehingga Pemohon mengajukan surat keberatan ke atasan PPID KPU DKI Jakarta yaitu Ketua KPU DKI Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2025 (Bukti P-10), namun sampai permohonan Uji Materil ini ditulis belum ada tanggapan dari KPU DKI Jakarta. Hak konstitusi Pemohon dirugikan karena Ketua KPU DKI Jakarta mengabaikan permohonan Pemohon, perbuatan KPU DKI Jakarta bertentangan degan amanat UU NRI pasal 28F. 16 10) Bahwa Pemohon telah meminta duplikat ijazah Jokowidodo yang digunakan mendaftar menjadi calon Presiden RI pada tahun 2014 dan tahun 2019 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU RI dengan surat Nomor: 027/S.KH/KPLF/VIII/2025, (Bukti P-11), namun surat ini tidak ditanggapi. Hak konstitusi Pemohon dirugikan karena Ketua KPU RI mengabaikan permohonan Pemohon yang merupakan perbuatan bertentangan degan amanat UU NRI pasal 28F. 11) Bahwa karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumensi (PPID) KPU RI tidak menaggapi, maka sesuai Undang-Undan Informasi Publik Nomor: 14 Tahun 2008 pasal 35 dan pasal 36, Pemohon mengirim surat keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID yaitu Ketua KPU RI denga surat Nomor: 030/S.KP/KPLF/VIII/2025 tanggal 23 Agustus 2025 (Bukti P-12) namun ditolak dengan alasan dokumen yang Pemohonkan minta bukan dibawa kewenangan KPU RI dan KPU telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tanggal 25 Agustus 2025 Tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan Komisi Pemilihan Umum, namun keputusan a quo dibatalkan lagi oleh ketua KPU RI. 12) Pada tanggal 2 Oktober Pemohon diundang untuk menerima fotokopi yang difotopy dan menurut humas KPU RI bahwa itu adalah Ijazah Ir. Joko Widodo tetapi tidak ada nama seseorang yang tertulis pada fotokopi ijazah tersebut, tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan dan Rektor UGM telah dihapus dengan alasan tanda tangan termasuk dokumen dikecualikan. Hak konstitusi Pemohon dirugikan dan perbuatan KPU RI merupakan perbuatan bertentangan degan amanat UUD NRI Pasal 28F. (Bukti P-14) 2. Bahwa Pemohon telah meminta dokumen Informasi Publih di enam kantor pelayanan Publik, semuanya menolak memberikan informasi Publik walaupaun hanya nama dosen fakultas Kehutanan UGM termasuk dokumen dikecualikan menurut mereka. Menurut KPU RI tanda tangan Dekan, tanda tangan Rektor UGM termasuk dokumen yang dikecualikan, jika tanda tangan dekan dan rektor seluruh Indonesia merupakan dokumen yang dikecualikan Pemohon merasa hak konstitusi Pemohon dirugikan, perbuatan yang dilakukan para pejabat a quo bertentangan degan amanat UU NRI 1945, Pemohon merasa takut sebab Indonesia sepertinya semakin gelap, hal inilah yang 17 menyebabkan Pemohon merasa ketakutan terhadap perlindungan hak konstitusional Pemohon, sehingga menurut Pemohon Pasal 17 huruf g, h angka 5 dan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bertentangan UUD Negara RI 1945. 3. Karena UU a quo ketua KPU periode sekarang 2025 Muhammad Afifuddin dengan mantan ketua KPU periode 2017-2022 yaitu bapak Arif Budiman berbeda pendapat. Bapak Arif Budiman mengatakan bahwa Ijaza tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan menurut dia bahwa yang dikecualikan adalah nilainya. Sebaliknya bapak Muhammad Afifudding sebagai ketua KPU sampai saat ini mengatakan bahwa Ijazah termasuk nilainya merupakan dokumen yang dikecualikan (Bukti P-18). 4. Bahwa keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik justru menjamin akuntabiltas, integritas, dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. 5. Bahwa Pemohon tidak ada maksud tertentu untuk untuk menjatuhkan seseorang, namun Pemohon mengajukan permohonan Uji Materil di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan h angka 5 serta pasal 18 ayat (2) huruf a, hanyalah tujuan semata agar konstitusional Pemohon terlindungi dan masyarakat Indonesia umumnya sesuai yang diamanatkan UUD 1945. D. PETITUM. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon meminta/memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 17 Huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “ Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau pun wasiat seseorang”; 3. Menyatakan Pasal 17 Huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 18 Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal”; 4. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat tanggal 24 Juni 2025 Permohonan permintaan dokumen oleh Pemohon kepada Universitas Gadjah Mada oleh Pemohon melalui Pengadilan Negeri Sleman; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nomor 021/S.PD/KPLF/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025, Permintaan dokumen oleh Pemohon kepada Pejabat Pengelola Dokumen dan Informasi UGM; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 33/VII/PPIDUGM/2025 bahwa UGM telah menerima surat permohonan Permintaan Informasi Publik dari Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor 2219/UN1/Set-SU/HM.01.03/2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokomen (PPID) menanggapi surat dari Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 029/S.KP/KPLF/VIII/2025 Surat keberatan yang dikirim oleh Pemohon kepada Rektor UGM sebagai atasan PPID UGM; 19 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 021/S.KH/KPLF/VII/2025 Permohohan Informasi Publik oleh Pemohon kepada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 017/S.KH/KPLF/VII/2025 Permohonan Informasi Publik kepada KPU Kota Solo; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 109/PP.07.2-SD/3372/4/2025 Tanggapan KPU Solo terhadap Permohonan permintaan dokumen oleh Pemohon; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 026/S.KH/KPLF/VIII/2025 Permohonan Informasi Publik kepada PPID KPU DKI Jakarta; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 1163/HM.03-SD/31/2025 Jawaban permohonan Dokumen oleh PPDI KPU DKI Jakarta; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 029/S.KP/KPLF/VIII/2025 Permohonan Informasi Publik kepada Ketua KPU DKI Jakarta sebagai atasan PPDI KPU DKI Jakarta; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor 027/S.KH/KPLF/VIII/2025 Permohonan Informasi Publik kepada PPDI KPU RI; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor 030/S.KP/KPLF/VIII/2025 Permohonan Informasi Publik kepada KPU RI sebagai atasan PPDI KPU Jakarta; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Nomor 10/PPID/FORM/VIII/2025 Tanggapan Ketua KPU Republik Indonesia. 15. Bukti P-15 : Fotokopi link Youtube https://youtu.be/7- vYddxrThg?si=dpSM5Wz_sJrN6eMj Apa urgensi KPU RI menerbitkan aturan 16 dokumen; 16. Bukti P-16 : Fotokopi link Youtube https://youtu.be/mGbySyrr0Sk?si=jlogQRtNwLgbUcmG KPU RI membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 731; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Ijazah tanpa nama; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Undang-Undang 48 Tahun 2009; 20 22. Bukti P-22 : Fotokopi Undang-Undang 7 Tahun 2020; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Nomor 22/PUU-XII/2024; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Akta Pendirian Firma Nomor 36 tanggal 17 April 2025; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi; 29. Bukti P-29 : Flashdisk Kesaksian dari channel Youtube dan dari Pemohon; 30. Bukti P-30 : Fotokopi KTP Ir. H. Komardin, S.H., M.H.; 31. Bukti P-31 : Fotokopi NPWP atas Nama Komardin; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Kartu Tanda Peradi; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Sumpah a.n Komardin, S.H., M.M.; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Nomor 011/S.PD/KPLF/V/2025. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 21 Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 17 Huruf g, Pasal 17 huruf h angka 5 dan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 10 Oktober 2025, hlm. 38-65]. Selanjutnya, pada tanggal 23 Oktober 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan, dan pengesahan alat bukti pada tanggal 23 Oktober 2025. 22 [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-5), kedudukan hukum Pemohon (hlm. 5-11), dan alasan permohonan (hlm. 11-19). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan Pemohon pun telah memuat hal- hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus (hlm. 19-20). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, telah ternyata dalam permohonan a quo, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita). Dalam hal ini, sekalipun Pemohon mengemukakan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yakni Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma pasal 23 yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 5, dan Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 dengan pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar pengujian UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon lebih fokus menguraikan terhadap fakta-fakta yang bersifat penerapan atau implementasi masing-masing pasal yang menjadi materi pengujian serta kasus-kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. Bahkan, dalam beberapa uraian alasan-alasan permohonan, Pemohon seperti mengulang kembali uraian ihwal kedudukan hukum. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal yang esensial dan fundamental yang harus dipenuhi dalam alasan-alasan permohonan sehingga Mahkamah dapat menilai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Terlebih, dalam menuliskan dasar pengujian dalam posita tidak dilakukan secara lengkap antara lain hanya menyebutkan UU NRI [vide Permohonan hlm. 16, 17, dan 18] yang seharusnya dituliskan secara benar adalah UUD NRI Tahun 1945. Demikian pula, dalam bagian petitum permohonan pemaknaan yang diminta Pemohon sama dengan bunyi norma yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat menilai pertentangan norma Pasal 17 huruf g, Pasal 17 huruf h angka 5, dan Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 dengan Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian. Selain itu, terdapat fakta bahwa petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dirumuskan secara tidak lazim. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 24 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri 25 oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra