174/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 174/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Achmad Syiva Salsabila; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa; Alamat : Jalan Simo RT/RW 01/04 Dusun Siraman, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur; selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 1 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 170/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor 174/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 Desember 2024 dan diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain mengatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa kedua ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: 3 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan: “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menjelaskan: “Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. PMK 2/2021, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara 4 (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 8. Bahwa selain itu Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang mengatakan bahwa objek permohonan Pengujian Undang- Undang adalah Undang-Undang dan Perppu ayat (4) secara singkat mengatakan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan atau bagian dari Undang- Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materiil Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025] terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5 II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-Undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan nomor kependudukan 3505190311040001 (Bukti P-2) 4. Bahwa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusionalitas Pemohon yakni: Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum”. 5. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersama ini Pemohon sampaikan sebagaimana di bawah ini. 6. Bahwa pada tanggal 9 November 2024, Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) khususnya SIM C yang diterbitkan oleh Polres Kabupaten Blitar. Pemohon juga telah menerima bukti fisik dari SIM yang 6 diterbitkan, yang menjadi dokumen legal utama sebagai persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan-undangan untuk pengguna kendaraan bermotor di jalan raya. (Bukti P-3) 7. Bahwa Pemohon telah mengikuti seluruh tahapan dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan ketelitian dan kesungguhan, meskipun sempat mengalami kegagalan dalam tes praktik yang mengharuskan diulangnya proses tersebut. 8. Bahwa dengan maksud tersebut, Pemohon menegaskan bahwa dalam seluruh proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Pemohon melaksanakannya secara mandiri dan bersih, tanpa memanfaatkan jalur pintas atau pihak ketiga yang tidak resmi, yang berpotensi merugikan prinsip keadilan dalam pelayanan publik. 9. Bahwa rangkaian prosedur lain yang dilalui Pemohon tersebut meliputi: a. Pendaftaran dan Verifikasi Identitas, di mana Pemohon telah melampirkan dokumen yang disyaratkan, seperti kartu identitas (KTP). b. Pemeriksaan Kesehatan, yang membuktikan bahwa Pemohon memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk mengemudikan kendaraan bermotor. c. Ujian Teori dan Praktik, yang merupakan tahapan wajib dalam proses memperoleh SIM. Pemohon telah dinyatakan lulus setelah melalui tahapan tersebut dengan penilaian yang dilakukan oleh petugas berwenang. 10. Bahwa sejak penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Polres Kabupaten Blitar tersebut, Pemohon menyadari bahwa produk hasil penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga tersedia dalam bentuk digital. 11. Bahwa Pemohon memiliki bentuk digital dari Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dapat diakses melalui aplikasi Digital Korlantas yang diterbitkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Dimana dalam penggunaan aplikasi tersebut Pemohon diharuskan memasukkan data valid dan melakukan verifikasi sehingga data yang ditampilkan sesuai dengan SIM asli. (Bukti P-4) 7 12. Bahwa dalam frasa "Menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)" sebagaimana tercantum dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemohon beranggapan bahwa frasa tersebut seharusnya dapat diinterpretasikan secara luas sehingga mencakup kebolehan untuk menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam bentuk digital. 13. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana wajar dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa hak dan kewenangan tersebut terdapat pada Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28H Ayat (2) “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan.” b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan atas berlakunya Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana dalam frasa "menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)" dimana dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk atau format SIM 8 yang dapat diterima, apakah harus dalam bentuk fisik (kartu) atau juga termasuk dalam bentuk digital (SIM elektronik). (Bukti P-5) Kewenangan konstitusional inilah yang berpotensi untuk dirugikan dengan diberlakukannya Pasal a quo, karena dalam pasal tersebut tidak terdapat persyaratan yang memuat bentuk atau format SIM elektronik (Ketiadaan Syarat SIM Dalam Bentuk Elektronik) sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pasal 288 ayat (2) tersebut perlu dinyatakan secara konstitusional bersyarat, sepanjang frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)” dimaknai tidak hanya merujuk pada SIM dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup SIM dalam bentuk digital yang sah dan diterbitkan melalui aplikasi resmi oleh pihak yang berwenang. Penafsiran ini sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pengakuan atas kemajuan teknologi untuk kemudahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 serta prinsip negara kesejahteraan. c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa Pemohon meyakini potensi kerugian yang dialami dapat terjadi apabila terdapat kesalahan manusia (human error), seperti lupa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) fisik, meskipun Pemohon secara sah telah memiliki dan memegang SIM yang diterbitkan oleh pihak berwenang. Dalam situasi seperti ini, ketentuan hukum yang mengharuskan pengemudi untuk menunjukkan SIM fisik berpotensi menimbulkan kerugian administratif dan bahkan sanksi hukum, meskipun tidak ada unsur pelanggaran lain yang dilakukan oleh pengemudi. Pemohon memahami bahwa keberadaan SIM digital, yang telah diterbitkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melalui aplikasi resmi, seharusnya dapat menggantikan kedudukan SIM fisik dalam konteks pembuktian kepemilikan SIM yang sah. SIM digital memuat data yang sama 9 dengan SIM fisik, dilengkapi dengan fitur keamanan seperti QR code untuk memastikan keaslian dan validitas dokumen, serta terhubung langsung dengan sistem resmi Korlantas Polri. Oleh karena itu, SIM digital memiliki kedudukan hukum yang setara dengan SIM fisik dan seyogyanya diakui sebagai dokumen yang sah dalam berbagai situasi, termasuk saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Kemudian Pemohon menilai bahwa pengakuan terhadap SIM digital sebagai pengganti SIM fisik merupakan langkah penting dalam mengurangi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat mungkin seseorang lupa membawa dokumen fisik seperti SIM, meskipun dokumen tersebut telah dimiliki secara sah. Situasi seperti ini tidak hanya dapat merugikan pengemudi secara pribadi, tetapi juga menciptakan potensi beban administratif yang tidak perlu bagi aparat penegak hukum. Dengan adanya SIM digital, masalah ini dapat diatasi secara efisien, karena dokumen digital dapat diakses kapan saja melalui perangkat elektronik seperti ponsel pintar, tanpa risiko hilang, rusak, atau tertinggal. d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa Pemohon melihat adanya potensi kerugian yang nyata dengan diberlakukannya Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mensyaratkan pengemudi untuk menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) fisik dalam kegiatan razia atau pemeriksaan lalu lintas. Ketentuan ini mengakibatkan Pemohon, meskipun telah memiliki SIM yang sah, dapat dikenai sanksi administratif jika tidak dapat menunjukkan SIM dalam bentuk fisik saat pemeriksaan berlangsung. Pasal 288 ayat (2) menyatakan: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan 10 pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)." Pemohon menyadari bahwa ketentuan ini memiliki tujuan untuk memastikan setiap pengemudi memiliki SIM sebagai bukti telah memenuhi syarat administratif dan kompetensi dalam mengemudi. Namun, ketentuan tersebut menjadi tidak adil ketika hanya mengakui keabsahan SIM dalam bentuk fisik tanpa memberikan ruang bagi pengakuan atas SIM digital. Hal ini berpotensi merugikan Pemohon, terutama dalam situasi di mana SIM fisik tidak dapat ditunjukkan, misalnya akibat kelalaian, lupa, atau faktor human error lainnya yang menyebabkan Pemohon tidak membawa SIM fisik meskipun Pemohon secara sah telah memiliki dan dapat membuktikan kepemilikan SIM melalui aplikasi SIM digital yang diterbitkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. SIM digital yang memuat data identik dengan SIM fisik dan dilengkapi dengan fitur keamanan seperti QR code untuk verifikasi keaslian, seharusnya diakui sebagai dokumen yang sah. SIM digital telah dirancang untuk terintegrasi dengan sistem resmi Korlantas Polri, sehingga validitasnya dapat dipastikan secara real-time melalui perangkat elektronik. Dengan kehadiran SIM digital, tidak ada alasan logis untuk tetap mengharuskan pengemudi membawa SIM fisik sebagai satu-satunya bentuk dokumen yang sah. Lebih jauh, Pemohon menilai bahwa pengakuan terhadap SIM digital juga merupakan langkah penting dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Di era digital seperti saat ini, pengakuan atas dokumen elektronik yang sah, termasuk SIM digital, sejalan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam penerapan aturan. Ketergantungan semata pada SIM fisik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 11 tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia." Pemohon memandang bahwa pengakuan terhadap SIM digital adalah bentuk nyata dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan publik, khususnya dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dengan diakuinya SIM digital, potensi kerugian akibat tidak dapat menunjukkan SIM fisik dapat diminimalisasi, dan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 1) Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka tidak akan terjadi potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, baik dalam bentuk materi seperti uang maupun kerugian immaterial yang berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon. Kerugian berupa uang dapat terjadi akibat pemberlakuan sanksi administratif atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, apabila Pemohon tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) fisik saat pemeriksaan oleh petugas kepolisian, meskipun Pemohon telah memilikinya SIM yang sah dan dapat membuktikannya melalui SIM digital. Sanksi ini secara langsung berdampak pada beban finansial Pemohon yang sebenarnya dapat dihindari jika SIM digital diakui keabsahannya sebagai dokumen yang sah. 2) Bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka masyarakat juga diuntungkan yaitu: a) Tidak lagi terbebani dengan kewajiban membawa dokumen fisik berupa SIM dalam segala situasi, yang sering kali berisiko hilang, tertinggal, atau rusak dengan memanfaatkan teknologi modern untuk mengakses dan menampilkan dokumen 12 tersebut melalui perangkat elektronik, seperti ponsel pintar, yang lebih praktis dan mudah digunakan. b) Memberikan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas. c) Potensi kerugian akibat denda administratif yang timbul dari kelalaian membawa SIM fisik dapat diminimalkan. 14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon berpandangan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian Undang- Undang karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. Oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil (Judicial Review) terhadap Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. III. Alasan Permohonan/Pokok-Pokok Permohonan A. Ketiadaan Syarat Bentuk Surat Izin Mengemudi (SIM) Elektronik 1. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi”. Adapun bunyi pasal secara lengkap sebagai berikut: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).” Tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H Ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai “Menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah dalam bentuk kartu fisik maupun bentuk elektronik”. 13 2. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Negara wajib memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3. Bahwa dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan.” Artinya negara harus memberikan kemudahan dan perlakuan khusus agar dapat memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, demi mencapai kesetaraan dan keadilan. 4. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Artinya pemerintah wajib berperan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Adapun alasan permohonan terkait adanya pertentangan norma Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara bersyarat (conditionally constitusional) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut: B. Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tidak Mencerminkan Kepastian Hukum 5. Bahwa ketentuan Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berpotensi menimbulkan keambiguan tafsir mengenai bentuk atau format Surat Izin Mengemudi 14 (SIM) yang dapat diterima. Ketentuan ini tidak secara tegas mengatur apakah SIM yang wajib dibawa oleh pengemudi harus dalam bentuk fisik (kartu) atau juga mencakup bentuk digital (SIM elektronik) yang telah diterbitkan secara resmi oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui aplikasi Digital Korlantas. 6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus memberikan rasa keadilan dan kepastian kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kewajiban menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), harus dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan ambiguitas, dan dapat diterapkan secara adil oleh penegak hukum. 7. Frans Magnis Suseno memberikan arti kepastian sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini ditujukan supaya tidak menimbulkan banyak salah tafsir. 8. Bahwa pada masa sebelum adanya SIM digital, keharusan untuk menunjukkan SIM fisik adalah hal yang relevan dan sesuai dengan perkembangan teknologi pada waktu itu. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan keberadaan SIM digital, Pemohon berpendapat bahwa sudah seharusnya SIM digital diakui sebagai bentuk yang sah dan setara dengan SIM fisik dalam konteks penegakan hukum. 9. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hingga saat ini tidak ada Undang- Undang yang secara eksplisit melarang ataupun membatasi keabsahan SIM digital sebagai bentuk identitas atau bukti yang sah untuk pengemudi di Indonesia. 15 C. Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tidak menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kemudahan 10. Bahwa frasa “Menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)” dalam Pasal a quo, dalam pandangan Pemohon, membatasi Pemohon untuk memperoleh kemudahan, terutama ketika tidak membawa SIM fisik. Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya SIM digital, yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik, masyarakat seharusnya diberi kemudahan dalam menunjukkannya khususnya saat dilakukan pemeriksaan atau razia lalu lintas. 11. Bahwa Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Ketentuan ini menyatakan bahwa negara berkewajiban menyediakan sarana dan mekanisme yang mempermudah masyarakat dalam menjalankan hak-haknya serta memperoleh keadilan secara setara. 12. Bahwa prinsip kemudahan seharusnya dapat diwujudkan melalui melalui inovasi seperti digitalisasi administrasi hukum, di mana masyarakat tidak harus menghadapi prosedur yang rumit atau kaku dalam memenuhi kewajibannya atau menegakkan hak-haknya. Inovasi seperti penerapan SIM elektronik yang diterbitkan secara resmi oleh Polri melalui aplikasi Digital Korlantas seharusnya menjadi langkah nyata dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat. 13. Sebagai tolok ukur atas pertimbangan diatas yaitu negara Indonesia sendiri yang telah mengembangkan sistem pengadilan digital, seperti E-Court, yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan dan menyidangkan perkara secara online. Ini merupakan upaya untuk menegakkan prosedur hukum dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, dimana sistem tersebut mencakup aplikasi untuk pelaporan pelanggaran hukum secara elektronik, yang memudahkan integrasi data antara lembaga penegak hukum. 16 D. Pentingnya Transformasi Digital dalam Pengakuan SIM 14. Bahwa Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah bermaksud memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pemanfaatan teknologi, apabila dilakukan dengan menjunjung nilai-nilai moral dan sosial yang tinggi, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi, transisi, dan aksesibilitas hukum bagi masyarakat. 15. Bahwa frasa “Menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)” dalam Pasal a quo, tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk atau format SIM yang dapat diterima, apakah harus dalam bentuk fisik (kartu) atau juga termasuk dalam bentuk digital (SIM elektronik), Tidak bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun perlu dinyatakan secara konstitusional bersyarat, bahwa frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)” dimaknai tidak hanya merujuk pada SIM dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup SIM dalam bentuk digital yang sah dan diterbitkan melalui aplikasi resmi oleh pihak yang berwenang. 16. Padahal, SIM digital seharusnya dapat menjadi jalur yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan era digital dalam administrasi hukum, termasuk dalam kegiatan razia lalu lintas. Penggunaan SIM digital menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemudahan akses, pengurangan risiko kehilangan dokumen fisik, dan integrasi data yang lebih baik dengan sistem kepolisian. 17. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinyatakan bahwa, Pasal 5 Ayat (1) “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” , dan Pasal 5 Ayat (2) “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud 17 pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Maka bentuk SIM digital seharusnya dinyatakan sah secara hukum karena memenuhi kriteria dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. (Bukti P-6) 18. Bahwa maksud Korlantas Polri dalam mengembangkan Aplikasi Digital Korlantas guna menerbitkan dan mengelola SIM elektronik (digital) seharusnya menjadi langkah progresif yang sejalan dengan upaya modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Implementasi SIM elektronik dapat menjadi dokumen hukum yang sah dan setara dengan SIM fisik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2oo8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 19. Bahwa secara fungsional, aplikasi Digital Korlantas tidak hanya menyediakan akses untuk memiliki SIM digital, tetapi juga memungkinkan pemohon dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan perpanjangan SIM secara online. 20. Bahwa keberadaan aplikasi Digital Korlantas yang memungkinkan perpanjangan SIM secara online menunjukkan bahwa sistem ini sudah siap dan aman untuk digunakan dalam berbagai aspek yang terkait dengan administrasi lalu lintas, termasuk sebagai pengganti SIM fisik. Oleh karena itu, tidak ada alasan sah dan logis untuk menolak pengakuan SIM digital sebagai bentuk sah yang diakui oleh hukum, mengingat aplikasi tersebut tidak hanya memenuhi syarat administratif yang ada, tetapi juga telah diterima sebagai sistem yang dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. 21. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) berbunyi: "Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyelenggarakan Sistem 18 Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana mestinya." Ketentuan ini tidak hanya menetapkan standar teknis dan operasional bagi penyelenggara sistem elektronik, tetapi juga menggarisbawahi kewajiban negara untuk mengadaptasi kemajuan teknologi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam penegakan hukum. (Bukti P-7) 22. Bahwa sebagai contoh negara yang telah berhasil menerapkan SIM digital, Mohon mengacu pada Korea Selatan (Korsel), yang telah mengimplementasikan sistem SIM digital secara resmi dan diakui keabsahannya. Sumber berita Detikoto. (2020, 30 Juni) 23. Sebagai contoh yang lain Pemohon melihat keberhasilan negara- negara seperti China dalam mengimplementasikan SIM digital, Indonesia seharusnya dapat mengikuti langkah-langkah serupa, mengingat pentingnya kemudahan akses dan kenyamanan bagi masyarakat. Terlebih lagi, penerapan SIM digital akan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan material fisik, seperti plastik dan kertas, yang semakin banyak digunakan dalam pembuatan SIM fisik, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Sumber berita detikOto. (2022). 24. Bahwa apabila pemerintah masih ragu terhadap potensi pemalsuan data terkait publikasi SIM digital, maka langkah yang dapat diambil adalah dengan menghubungkan nomor seri SIM digital dengan nomor seri KTP atau NIK pemohon, mengingat bahwa dasar penerbitan SIM adalah KTP atau NIK. Sehingga apabila dilakukan pencocokan antara SIM digital dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan ditemukan ketidaksesuaian data, maka hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa SIM digital tersebut tidak sah atau tidak diterbitkan atas nama pengguna. 25. Bahwa untuk potensi masalah yang timbul akibat kelalaian atau human error, seperti tidak membawa STNK dan SIM fisik namun pengguna jalan dapat menunjukkan SIM digital, maka KTP (Kartu Tanda 19 Penduduk) dapat digunakan sebagai jaminan alternatif dalam perihal indikator bahwa pengemudi yang bersangkutan telah melanggar aturan berkendara. 26. Bahwa frasa “Menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)” dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya dapat diinterpretasikan secara lebih luas untuk mencakup penggunaan SIM digital, yang sejalan dengan prinsip pemerintah dalam memajukan kemajuan teknologi, peradaban, serta kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state). 27. Bahwa dengan mengakui dan menerima SIM digital sebagai bentuk sah dari Surat Izin Mengemudi, negara dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, modern, dan inklusif dalam hal administrasi lalu lintas dan pelayanan publik. 28. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka tidak akan terjadi potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, baik dalam bentuk materi seperti uang maupun kerugian immaterial yang berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon. Kerugian berupa uang dapat terjadi akibat pemberlakuan sanksi administratif atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, apabila Pemohon tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) fisik saat pemeriksaan oleh petugas kepolisian, meskipun Pemohon telah memilikinya SIM yang sah dan dapat membuktikannya melalui SIM digital. Sanksi ini secara langsung berdampak pada beban finansial Pemohon yang sebenarnya dapat dihindari jika SIM digital diakui keabsahannya sebagai dokumen yang sah. 29. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka masyarakat juga diuntungkan yaitu: a) Tidak lagi terbebani dengan kewajiban membawa dokumen fisik berupa SIM dalam segala situasi, yang sering kali berisiko hilang, tertinggal, atau rusak dengan memanfaatkan teknologi modern 20 untuk mengakses dan menampilkan dokumen tersebut melalui perangkat elektronik, seperti ponsel pintar, yang lebih praktis dan mudah digunakan. b) Memberikan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas. c) Potensi kerugian akibat denda administratif yang timbul dari kelalaian membawa SIM fisik dapat diminimalkan. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Menunjukkan Surat Izin Mengemudi” dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025] tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai dengan “Menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah dalam bentuk kartu fisik maupun bentuk elektronik”; 3. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Maret 2025, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. 3. Bukti P-3 : Surat Izin Mengemudi (SIM) Pemohon. 21 4. Bukti P-4 : Print-out SIM digital dalam aplikasi Digital Korlantas. 5. Bukti P-5 : Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 6. Bukti P-6 : Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 7. Bukti P-7 : Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 22 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 23 pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 288 ayat (2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut: 24 Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” 3. Bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa yang secara aktif menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ karena istilah Surat Izin Mengemudi (SIM) yang disebutkan dalam ketentuan tersebut tidak meliputi makna SIM digital, sehingga Pemohon ketika berkendara tetap harus membawa SIM fisik walaupun sudah mempunyai SIM digital. Hal demikian lebih lanjut menurut Pemohon berpotensi menimbulkan kerugian administratif bahkan sanksi hukum meskipun tidak ada unsur pelanggaran lain yang dilakukan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai ketentuan Pasal 288 ayat (2) a quo meliputi juga SIM digital agar potensi kerugian Pemohon dapat dihindari. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan alat bukti berupa fotokopi KTP (vide Bukti P-2) dan benar merupakan pengguna kendaraan di jalan raya yang dibuktikan dengan alat bukti berupa print out SIM baik SIM kartu fisik maupun SIM digital (vide Bukti P- 3 dan Bukti P-4). Pemohon juga telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menganggap dirugikan hak konstitusional dimaksud karena berlakunya norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan norma yang dimohonkan pengujian, di mana 25 norma a quo yang berkaitan dengan kewajiban menunjukkan SIM saat berkendara menurut Pemohon tidak mengakomodasi keberadaan SIM digital sehingga berpotensi merugikan Pemohon sebagai pemilik SIM fisik sekaligus SIM digital. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Dalam Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ mengatur mengenai sanksi pidana dan/atau denda bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan namun tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah. Penyebutan/pengaturan SIM demikian menurut Pemohon hanya bermakna SIM format kartu fisik tanpa menyebutkan adanya SIM format digital. 2. Bahwa menurut Pemohon, tidak diatur/diakomodasinya SIM digital menyebabkan Pemohon berpotensi dirugikan karena akan dikenai sanksi pidana dan/atau denda apabila berkendara di jalan raya namun tidak dapat menunjukkan SIM format kartu fisik walaupun dapat menunjukkan SIM format digital dari aplikasi handphone. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ tidak bertentangan dengan 26 UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dengan “menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah dalam bentuk kartu fisik maupun bentuk elektronik”. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Maret 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” dalam norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang tidak mengatur/menyebutkan adanya SIM digital telah atau setidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon sehingga tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta menghalangi Pemohon mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” dalam norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang didalilkan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa setelah mencermati secara saksama UU LLAJ, Mahkamah menemukan beberapa pasal dan/atau ayat yang berkaitan erat dengan SIM dan/atau SIM berbentuk digital sebagaimana didalilkan Pemohon. Secara ringkas pasal dan/atau ayat mengenai SIM dimaksud tersusun dalam sistematika sebagai berikut: 27 1. Mengenai kewajiban bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM diatur antara lain dalam Pasal 77 terutama Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ; 2. Mengenai bentuk dan penggolongan SIM diatur dalam Pasal 80 UU LLAJ; 3. Mengenai syarat dan tata cara memperoleh SIM diatur dalam Pasal 81 UU LLAJ; 4. Mengenai bentuk, masa berlaku, dan wilayah berlakunya SIM diatur dalam Pasal 85 UU LLAJ; 5. Mengenai penerbitan SIM, lembaga yang berwenang menerbitkan SIM, serta penandaan SIM dalam hal terjadi pelanggaran tindak pidana lalu lintas, diatur dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 UU LLAJ; 6. Mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, termasuk pemeriksaan SIM, diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 265 UU LLAJ; dan 7. Mengenai sanksi pidana dan/atau denda terkait dengan SIM diatur antara lain dalam Pasal 281, Pasal 288 ayat (2), dan Pasal 314 UU LLAJ. Dari sistematika pengaturan terkait SIM yang terdapat dalam UU LLAJ, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” merupakan bagian dari norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon yang berada pada kategori sanksi pidana dan/atau denda. Hal ini terlihat jelas dari isi/materi Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana dan/atau denda, yaitu ”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. [3.11.2] Bahwa rumusan Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ merupakan rumusan kebijakan pemidanaan (criminal policy). Kebijakan pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 288 ayat (2) UU a quo bukan hanya mengenai lamanya ancaman pidana kurungan dan/atau besarnya denda, melainkan meliputi pula siapa subjek hukumnya, apa objek hukumnya, serta apa jenis peristiwa/aktivitas yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau denda. Dalam hal ini, frasa ”menunjukkan Surat Izin Mengemudi” yang disebutkan dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ merupakan unsur 28 peristiwa hukum berupa menunjukkan suatu objek hukum yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan keberlakuan norma Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ menyatakan, ”Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: ... ; b. Surat Izin Mengemudi; ...”. Sebagai sebuah rangkaian pengaturan, ketidakterpenuhan norma Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ. Sehingga menurut Mahkamah, pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dengan memunculkan atau menghilangkan frasa dimaksud, maupun menambah atau mengurangi makna frasanya dalam Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ, merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan (criminal policy). Terlebih, dengan menambahkan pemaknaan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon hanya pada Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ tanpa mengaitkan dengan Pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Terkait dengan kebijakan pemidanaan, dengan cara menambahkan rumusan berupa kata/kalimat yang baru maupun dengan cara memberikan makna/tafsir baru, Mahkamah berpendapat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan (criminal policy) merupakan wilayah atau domain pembentuk undang-undang karena berkaitan erat dengan tindakan pembatasan hak dan kebebasan seseorang. Hal demikian ditegaskan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, ”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Beranjak dari amanat Pasal 28J ayat (2) demikian, menurut Mahkamah rumusan Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ telah memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah sebagai pengadilan konstitusionalitas harus menahan diri agar tidak menambah rumusan ataupun makna pasal mengenai 29 pemidanaan yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam posisi atau perannya sebagai representasi kehendak rakyat. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta ketentuan a quo tidak terbukti menghalangi Pemohon dalam mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat frasa ”menunjukkan Surat Izin Mengemudi” dalam norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 08.33 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyurdan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 31 ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar